.jpg)
“Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produksi energi terbarukan dan green hydrogen. Untuk itu, perlu kolaborasi antara investor, lembaga keuangan, industri dan pembuat kebijakan untuk menyediakan skema pembiayaan yang inovatif dalam mempercepat proses transisi energi,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers yang diterima Senin (5/6).
Menperin menyampaikan, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan teknologi energi bersih dan rendah karbon agar lebih terjangkau dan mudah diakses. Karenanya, dirinya mengharapkan Pemerintah Jepang dan sektor swasta dapat mendukung rencana tersebut. Melalui pertemuan dengan Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Yasutoshi Nishimura, Menperin membuka peluang kerja sama pengembangan green hydgrogen dengan Jepang dalam bentuk knowledge sharing dan deployment of clean technology transfer. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia sumber daya energi terbarukan yang besar, sedangkan Jepang terkenal dengan keahliannya dalam solusi energi bersih.
Kepada Menteri Nishimura, Menperin menyampaikan bahwa Indonesia sedang memajukan transisi energi dengan prioritas utama mengembangkan industri hilir, khususnya industri electric vehicle (EV). “Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, industri EV berperan penting dalam rantai pasokan global, khususnya untuk memperkuat industri hilir,” paparnya.
Menteri Nishimura menanggapi, Jepang menganggap Indonesia sebagai mitra terpenting dalam Asian Zero Emission Community (AZEC). Dalam hal upaya ini, Jepang telah memprakarsai transisi energi melalui Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) yang juga dipimpin oleh Amerika Serikat, inisiasi untuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) yang memobilisasi USD20 miliar untuk pembiayaan publik dan swasta bagi Indonesia dan AZEC, serta Indonesia Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact yang berhasil meluncurkan USD698 juta. Kemitraan ini ditargetkan mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060.
Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dan Kemitraan Internasional melalui JETP sedang membangun pembiayaan karbon transisi energi dan pengurangan emisi dini dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menyiapkan mekanisme, metodologi dan formulasi harga untuk menghasilkan pembiayaan transisi melalui kredit karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. “Pemerintah juga memiliki peta komitmen sektor energi dalam mencapai Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) untuk mencapai pengurangan 358 juta ton CO2.
Untuk itu, Indonesia akan bekerja dengan dukungan dari mitra internasional dalam mengembangkan rencana investasi yang komprehensif untuk mencapai target dan kebijakan baru, terkait rencana pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendukung masyarakat yang terkena dampak, termasuk Sektor Industri yang juga berkontribusi dalam pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Menperin sangat menyambut baik partisipasi perusahaan Jepang dalam program transisi energi lainnya, seperti penghapusan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta pemanfaatan teknologi efisiensi tinggi seperti tenaga angin dan hidrogen. “Kami akan terus memacu pembangunan industri hijau dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan,” tegas Menperin.
Kemenperin telah merancang dan melaksanakan tujuh program terkait penerapan kebijakan industri hijau, meliputi Resource Efficiency and Cleaner Production, Green Product Development, Decarbonization and Energy Transition, Waste Management, Water Conservation, Circular Economy Implementation, dan Increasing Green Jobs.
Selanjutnya, Kemenperin juga telah menerapkan tiga key access dalam rangka menyukseskan kebijakan industri hijau, yaitu memperluas akses industri ke investasi hijau, memperkuat ekosistem produk hijau, dan fokus pada pengembangan standar industri hijau.
Investasi Jepang di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Menperin Agus memastikan kepada Jepang bahwa Pemerintah Indonesia terus mengusahakan tersedianya lingkungan yang ramah bisnis. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk merampingkan prosedur administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan menarik investasi, menciptakan mekanisme untuk memudahkan investasi, termasuk menjaga ketersediaan bahan baku.
Karenanya, Menperin mendorong Pemerintah Jepang serta perusahaan-perusahaan Jepang untuk mendukung bantuan pembangunan yang diperlukan oleh masing-masing Negara ASEAN, termasuk Indonesia. “Kami ingin merangkul para investor dari Jepang, terutama di bidang inovasi dan transformasi teknologi dari basis manufaktur ASEAN dalam jangka panjang,” ucapnya.
Selanjutnya, untuk menarik investasi di bidang EV, Kemenperin berupaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini diharapkan mampu menarik perusahaan otomotif asal Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai hub produsen kendaraan listrik di kawasan yang berdaya saing global. Kemenperin telah menetapkan 20 persen penggunaan kendaraan berbasis baterai listrik pada tahun 2025, sejalan dengan upaya industri otomotif yang terus melakukan efisiensi untuk jenis teknologi Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid, dan Plug-in Hybrid.
“Pengembangan EV merupakan salah satu prioritas kami karena Indonesia memiliki bahan baku yang cukup melimpah. Sehingga kami berharap menjadi salah satu pemain utama EV di dunia. Kami juga tetap memberikan ruang bagi kendaraan berbasis internal combustion engine (ICE) karena kuncinya semua mengarah kepada green mobility,” pungkas Menperin. (Rosalia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar