Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Menkeu bersama Institute of International Finance (IIF) yang dipandu oleh Sonja Gibbs, Managing Director dan Head of Sustainable Finance IIF baeu-baru ini.

Sebagai forum utama ekonomi global, G20 menanggapi kondisi ekonomi dunia saat ini dengan kesepakatan sejumlah opsi kebijakan, termasuk penanganan masalah utang di banyak negara, penguatan jaring pengaman keuangan global, dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan multilateral.

Sebagai Ketua ASEAN pada 2023 mendatang, Indonesia akan menjawab tantangan untuk mewujudkan integrasi ekonomi regional sekaligus menghadapi tantangan global dan mendorong kepentingan nasional yang tertuang dalam Priority Economic Deliverables (PEDs).

Selain kepemimpinan global, Menkeu juga membahas berbagai isu yang menjadi perhatian Indonesia maupun dunia, yaitu market outlook, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.

Terkait market outlook, Indonesia terus melakukan bauran kebijakan untuk mengatasi potensi guncangan di pasar keuangan.

Pemerintah Indonesia memperkuat fundamental ekonomi melalui akselerasi pemulihan ekonomi nasional untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Sementara, terkait transisi energi, Indonesia sedang dalam tahap implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) bersama Asian Development Bank (ADB).

Bagian penting dari transisi energi adalah dukungan investasi terkait inovasi teknologi dan pendanaan untuk negara berkembang melalui komitmen mobilisasi dana USD100 miliar dari negara maju (Newly Collective Quantified Goals).

Adapun terkait transformasi digital, Menkeu menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan perangkat penting yang membantu industri dan sektor untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk mitigasi perubahan iklim.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan pentingnya pengaturan lebih baik untuk lembaga-lembaga keuangan non-bank seiring dengan munculnya berbagai inovasi di bidang digital finance, seperti crypto assets.

Selain itu, sektor keuangan dan perbankan juga perlu untuk memperkuat kerja sama keuangan berkelanjutan, terutama melalui partisipasi sektor swasta.

“Hal ini penting untuk meningkatkan mobilisasi dan intensifikasi partisipasi modal swasta,” kata Menkeu. (Subhan/Ruslan)