Lindungi Publik dari Risiko AI, Nezar Patria Tekankan Standar Kualitas dan Keamanan Data Nasional

Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan Keynote Speech dalam kegiatan Data & AI Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa kualitas dan keamanan data menjadi kunci melindungi masyarakat dari risiko kecerdasan artifisial yang keliru, bias, atau disusupi manipulasi.

Ia mengingatkan praktik data poisoning dapat merusak sistem AI dan berdampak langsung pada publik, mulai dari kesalahan keputusan otomatis hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Jika kita ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data yang kita bicarakan pada hari ini menjadi sangat penting. Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan penting. Dan karena itu saya mengajak untuk kita semua fokus pada tiga aspek,” ujar Wamen Nezar dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, AI sangat bergantung pada kualitas dataset. Data yang tidak bersih dan tidak terstandar berisiko menghasilkan keputusan yang menyimpang dan merugikan masyarakat.

“AI sangat rawan untuk menjadi kacau kalau terjadi data poisoning, misalnya data yang tidak bersih,” tegasnya.

Wamen Nezar menekankan pentingnya regulasi yang adaptif agar mampu melindungi privasi dan etika tanpa menghambat inovasi.

“Regulasi kita harus adaptif, harus cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita mencoba memberikan proteksi tapi kita tidak menghambat inovasi-inovasi. Jadi kita harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital kita,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya standar manajemen data yang disusun bersama sektor publik dan privat agar dataset yang digunakan dalam pengembangan AI bersih, relevan, dan representatif.

“Di sini penting sekali pertemuan kita pagi ini untuk bisa membahas lebih dalam tentang bagaimana standar manajemen data. DAMA saya kira bisa membantu di sini yang bisa melibatkan sektor publik dan juga privat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada teknologi, tetapi pada kesiapan manusia dan proses pengelolaan data.

“Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan di teknologi yang terbesar, tapi pada people dan juga process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, saya kira kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika saja,” tegasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk membangun tata kelola data nasional yang kuat. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan AI di Indonesia aman, akurat, dan benar-benar melindungi kepentingan publik. (Alif)

Share:

Read More

Pemprov DKI Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Transparansi

Pemprov DKI Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Transparansi. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya yang berlangsung di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2).

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan komitmennya terhadap transparansi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada BPKP untuk melakukan pengawasan. Ia menyampaikan, tidak akan memberikan batasan apa pun dalam proses audit maupun monitoring.

"Kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP," ujar Pramono.

Upaya ini, lanjutnya, merupakan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel.

Pramono menambahkan bahwa keterlibatan BPKP akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para aparatur di lingkungan Balai Kota maupun jajaran Direksi BUMD dalam bekerja. Melalui pengawasan BPKP, maka diyakini setiap proses pelaksanaan administrasi dipastikan berjalan sesuai koridor hukum.

Menurut Pramono, kerja sama ini penting dilakukan untuk mewujudkan transformasi Jakarta menjadi kota global. Pramono melaporkan, saat ini peringkat Jakarta dalam Global City Index telah naik dari posisi 74 ke 71 di bawah kepemimpinannya.

Tak hanya itu, berdasarkan data BPS, perekonomian Jakarta juga tercatat mengalami perbaikan, termasuk terkait gini rasio. Penurunan kesenjangan masyarakat ini didorong oleh berbagai kebijakan jaring pengaman sosial, seperti pemberian KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik keterbukaan yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, akses tanpa batas yang diberikan Pemprov DKI ini akan memudahkan BPKP dalam mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki agar mencegah terjadinya kecurangan.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur, sehingga kami diberi ruang yang luar biasa," kata Ateh.

Ateh meyakini, melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel ini, maka Pemprov DKI bisa menjalankan berbagai programnya dengan baik.

"Yang kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan ya, kalau kami temukan sesuatu, untuk melakukan menjaga agar jalan daripada Pemda DKI ini benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa ada kecurangan," tandasnya. (Muh)

Share:

Read More

Kemenpar Tegaskan Keselamatan Wisata sebagai Fondasi Pariwisata Generatif Berkelanjutan

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham saat pembukaan Kuliah Umum bertajuk “Keselamatan Wisata” di Politeknik Pariwisata Makassar. (Dok. Kemenpar)

Makassar, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa keselamatan wisata merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem pariwisata generatif yang berkelanjutan di Indonesia. 

“Keselamatan bukan sekadar pelengkap dalam aktivitas wisata, melainkan prasyarat mutlak untuk mewujudkan destinasi yang tangguh, berdaya saing, dan dipercaya wisatawan,” kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham, dalam opening remarks Kuliah Umum bertajuk “Keselamatan Wisata” di Politeknik Pariwisata Makassar, Rabu (11/2/2026).

Martini menjelaskan keselamatan wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca dan karakteristik alam, hingga aspek teknis operasional serta faktor manusia atau human error. Namun demikian, standar keselamatan yang kuat hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Selain civitas akademika, pelaku usaha dan PHRI memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan wisata. Tidak kalah penting, kita sendiri sebagai wisatawan dan calon wisatawan juga memiliki tanggung jawab yang sama,” ujar Martini.

Menurutnya, wisatawan masa kini tidak lagi dapat bersikap pasif. Mereka perlu menjadi wisatawan yang bertanggung jawab melalui dua langkah utama, yakni memiliki kesiapan yang matang dalam menjaga keamanan diri sendiri serta memastikan kelayakan perbekalan yang dibawa, dan bersikap disiplin dengan memilih jasa pelayanan pariwisata yang telah memiliki sertifikat, izin resmi, serta lisensi khusus.

Langkah tersebut dinilai sebagai cara paling efektif untuk meminimalkan sekaligus memitigasi risiko kecelakaan, khususnya pada sektor transportasi pariwisata yang kerap menjadi perhatian publik.

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, menambahkan bahwa daya tarik alam memang menjadi magnet awal sebuah destinasi, namun keselamatan adalah fondasi yang menentukan keberlanjutan kunjungan wisatawan.

“Mahasiswa Poltekpar adalah arsitek pariwisata masa depan. Kita harus membangun ekosistem pariwisata Indonesia yang tangguh. Destinasi yang paling indah sekalipun dapat ditinggalkan jika tidak mampu memberikan rasa aman,” kata Fadjar.

Ia menekankan rasa aman bukan hanya elemen pendukung, melainkan bagian dari kualitas layanan yang menentukan reputasi destinasi di mata dunia.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Transportasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Jumaril, menegaskan bahwa keselamatan wisata bukan semata tanggung jawab lembaga penanggulangan atau operator layanan, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pihak, termasuk pengunjung.

“Mahasiswa Poltekpar di bawah naungan Kemenpar yang kelak menjadi pemangku kebijakan harus menjadi role model dalam menanamkan budaya keselamatan sejak dini dan mampu memengaruhi lingkungan sekitarnya untuk berbudaya safety,” ujar Jumaril.

Dalam kesempatan yang sama, President of UID Foundation, Tantowi Yahya, menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata perlu terus berperan sebagai katalisator yang memiliki wibawa dalam menggerakkan seluruh elemen ekosistem pariwisata.

“Kementerian Pariwisata harus menjadi motivator, katalisator, dan penggerak yang mampu menggerakkan mesin pariwisata di daerah agar ekosistemnya tetap terjaga,” ujarnya.

Kuliah umum ini juga menghadirkan Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, serta Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ida Pramuwardani. 

Kehadiran para narasumber lintas lembaga ini menegaskan pentingnya keselamatan wisata sebagai isu strategis yang memerlukan pendekatan kolaboratif, berbasis mitigasi risiko dan kesiapsiagaan sejak dini.

Melalui penguatan literasi keselamatan, pembentukan budaya sadar risiko, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pariwisata terus mendorong terwujudnya pariwisata Indonesia yang tidak hanya indah dan berdaya tarik global, tetapi juga aman, tangguh, dan membanggakan. (Ros)

Share:

Read More

Indosat Ooredoo Hutchison Catat Pertumbuhan Double-Digit pada Laba Bersih, Cerminkan Pertumbuhan Bisnis

Indosat Ooredoo Hutchison Catat Pertumbuhan Double-Digit pada Laba Bersih, Cerminkan Pertumbuhan Bisnis. (Dok. Indosat Ooredoo)

Jakarta, WaraWiri.net - Indosat Ooredoo Hutchison (“IDX: ISAT”, “Indosat” atau “IOH”, “Perseroan”) mengawali 2026 dengan kinerja yang positif, seiring Perseroan menutup kuartal terakhir tahun lalu dengan fondasi yang semakin kuat.

 

Pada kuartal terakhir 2025, Indosat mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 9% secara quarter-on-quarter menjadi Rp15,36 triliun, mencerminkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika industri. Kinerja ini diperkuat oleh pertumbuhan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk sebesar 53,5% quarter-on-quarter dan 12,2% year-on-year menjadi Rp5,5 triliun. EBITDA meningkat 12% menjadi Rp26,6 triliun, tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan yang menegaskan fundamental keuangan yang sehat serta kedisiplinan dalam eksekusi strategi.

 

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, “Kami menutup tahun 2025 dengan momentum yang kuat, mencapai panduan kinerja yang telah ditetapkan, serta mengakhiri tahun dengan fondasi yang solid untuk melaju ke 2026. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, peningkatan profitabilitas, dan kinerja laba bersih yang solid. Pertumbuhan ARPU yang progresif didorong oleh personalisasi berbasis AI, penguatan jaringan, serta fokus kami yang konsisten dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Berlandaskan tujuan kami untuk memberdayakan Indonesia, kami terus memperkuat fondasi perusahaan melalui investasi yang disiplin, keunggulan operasional, dan transformasi berbasis AI untuk membangun ekosistem digital yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi masa depan.”

 

Selain itu, Indosat mencatat pertumbuhan ARPU yang progresif hingga mencapai Rp44 ribu, didorong oleh penerapan personalisasi berbasis AI secara konsisten, peningkatan pengalaman jaringan, serta inovasi yang berfokus pada pelanggan, termasuk fitur AI-powered 360 Scam and Spam Protection. Solusi ini melindungi pelanggan di berbagai kanal digital melalui platform agentic yang canggih.

 

Dengan terus berfokus pada pengalaman, keamanan, dan kepercayaan digital, Indosat berkomitmen untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan jangka panjang serta menghadirkan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meningkatkan Pengalaman Pelanggan

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap konektivitas digital untuk bekerja, belajar, berbisnis, dan berkomunikasi sehari-hari, Indosat terus memperkuat pengalaman pelanggan. Dengan tetap menjaga keandalan jaringan yang tinggi, Indosat menghadirkan solusi fixed wireless access (FWA) melalui brand HiFi Air untuk mendukung kebutuhan digital yang terus berkembang.

Dengan layanan 5G dan HiFi Air yang kini tersedia di 24 kota di seluruh Indonesia, Indosat menutup tahun 2025 dengan sekitar 400.000 pelanggan Home Broadband (HBB).

Berbagai inisiatif ini merupakan bagian dari integrasi kecerdasan artifisial dengan kapabilitas jaringan canggih yang dilakukan Indosat untuk menghadirkan konektivitas yang lebih cerdas, adaptif, dan berorientasi pada manusia. Melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur digital, operasional berbasis data, dan inovasi, Indosat terus mempercepat transformasinya menjadi perusahaan berbasis AI. (Deni)

Share:

Read More

Dukung Target Turunkan TBC 50 Persen, Menteri PANRB Keluarkan SE untuk Instansi Pemerintah

Dukung Target Turunkan TBC 50 Persen, Menteri PANRB Keluarkan SE untuk Instansi Pemerintah. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mempercepat penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sebagai salah satu dari tiga program quick win Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Targetnya, menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.

Sebagai bentuk dukungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 1/2026 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menteri Rini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam upaya ini. Selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan masyarakat, ASN juga merupakan bagian dari komunitas besar yang berpotensi menjadi sasaran sekaligus agen perubahan dalam penanggulangan TBC.

“ASN harus berperan aktif sebagai penggerak kebijakan publik dan bagian dari solusi dalam upaya penanggulangan TBC,” ujar Menteri Rini di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Terdapat empat poin penting yang diatur pada SE tersebut, poin pertama meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ASN mengenai gejala, resiko dan pencegahan, poin kedua pada SE ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan instansi pemerintah agar mendorong keterlibatan aktif ASN dalam mendukung pelaksanaan Satu Gerakan Aksi Temukan TB (SATU TB).

Ketiga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencegahan pemberian stigma dan diskriminasi terhadap pasien TB, serta keempat pendanaan pelaksanaan upaya penanggulangan TB menggunakan anggaran instansi pemerintah masing-masing atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Percepatan penanggulangan TBC di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui penguatan edukasi dan sosialisasi, penyediaan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta kebijakan internal yang mendukung deteksi dini dan kepatuhan pengobatan.

Selain itu, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. “Penanggulangan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus terlibat. Instansi pemerintah harus menjadi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas stigma, sehingga ASN tidak ragu untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan,” tegasnya.

Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan ASN, tetapi juga memperkuat kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menilai, seperti saat menghadapi pandemi Covid-19, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi persoalan kesehatan nasional.

Dengan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah, penanggulangan TBC diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (Zikry)

Share:

Read More

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. (Dok. OJK)

Bekasi, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Dijelaskan Friderica, pelaksanaan pemantauan SNLIK Tahun 2026 ini sangat penting, karena tingkat literasi dan inklusi keuangan akan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan," kata Friderica.

Dijelaskannya, untuk pertama kali SNLIK tahun ini akan bekerja sama dengan LPS sesuai dengan UU PPSK. Selain itu, survey tahun ini akan memiliki angka literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan tiap provinsi sangat penting agar tiap provinsi tahu posisinya untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Anggito menyampaikan pentingnya SNLIK serta peningkatan jumlah responden secara nasional bagi LPS untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan.

“Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi," ujar Anggito.

Anggito menegaskan, LPS akan terus mendukung dan berharap ke depan dapat menjangkau lebih banyak lagi responden, serta bersama OJK dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan survei ini.

Pada kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat produktif antara BPS, OJK, dan LPS, yang pada 2026 telah memperluas jumlah responden hingga ke tingkat provinsi.

“Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia," kata Amalia.

Amalia mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, sebab kesediaan dan keterbukaan responden merupakan bagian penting dari kualitas pendataan. Ia menyampaikan bahwa kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi responden sangat dijaga dan dilindungi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Proses SNLIK

Dalam prosesnya, witnessing SNLIK bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). Witnessing juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK 2026.

Pendataan SNLIK 2026 ini dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026 yang menyasar 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi, yang mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan jumlah Satuan Wilayah Setempat (SLS) sebanyak 7.500 SLS.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah SLS yang didampingi PML.

Hasil dari SNLIK 2026 ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025. Menunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu target RPJMN dengan nilai 69,35% untuk literasi keuangan dan 93,00% untuk inklusi keuangan pada tahun 2029.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 juga menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional dengan nilai sebesar 98,00 persen pada tahun 2045. Hal ini yang menjadi latar belakang OJK melakukan SNLIK 2026 untuk mengetahui capaian target berdasarkan Perpres dan UU tersebut.  

Guna mencapai target dimaksud, OJK juga secara masif melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan asosiasi.

OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan disusun berdasarkan data yang akurat, objektif, dan merefleksikan kondisi nyata masyarakat.

Langkah ini merupakan wujud keseriusan ketiga lembaga dalam menghadirkan program yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi, kolaborasi antarlembaga, dan penggunaan data sebagai fondasi utama penguatan ekosistem keuangan yang sehat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Remon)

Share:

Read More

Wujudkan Tata Kelola Mangrove, Kementerian Kehutanan Luncurkan Platform MANDARA

Wujudkan Tata Kelola Mangrove, Kementerian Kehutanan Luncurkan Platform MANDARA. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) secara resmi meluncurkan MANDARA (Mangrove Data Nusantara), di Jakarta, pada Selasa (10/02/2026).

MANDARA merupakan Integrated Data Platform Mangrove (IDPM) yang dibangun sejak tahun 2024 melalui kegiatan Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Platform ini dikembangkan sebagai sistem satu pintu untuk pengelolaan dan pertukaran data mangrove yang terintegrasi, mutakhir, dan mudah diakses.

“Peluncuran MANDARA merupakan langkah penting menuju transparansi dan integrasi data. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir didasarkan pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Direktur Jenderal PDASRH Dyah Mutiningsih dalam sambutannya.

Berdasarkan data terbaru, sekitar 80 persen ekosistem mangrove eksisting di Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Kondisi ini menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelestarian dan pemulihan ekosistem mangrove nasional. Tingginya kebutuhan data dari akademisi, lembaga internasional, hingga sektor swasta mendorong perlunya sistem manajemen data yang andal, terbuka, dan kredibel.

MANDARA dirancang tidak hanya sebagai repositori data, tetapi juga sebagai smart tool yang membuka ruang kolaborasi multipihak dalam rehabilitasi mangrove. Melalui keterpaduan data dan standar informasi yang seragam, platform ini menjadi jembatan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra internasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang selaras dan saling melengkapi.

Secara fungsional, MANDARA memiliki peran strategis, antara lain: (1) Mendukung koordinasi dan distribusi data untuk penyusunan Peta Kawasan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara lebih efisien dan presisi. (2) Menyimpan berbagai lapisan data, mulai dari data spasial (GIS), citra satelit resolusi tinggi, data tabular, hingga dokumentasi teknis dan analisis dampak lingkungan. (3) Memungkinkan pemantauan penginputan data RHL Mangrove dari berbagai sumber anggaran secara transparan dan akuntabel. (4) Menyediakan fitur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan lapangan, kritik, dan saran guna memperkuat tata kelola mangrove di daerah.

Lebih jauh, keterbukaan dan keterlacakan data yang disediakan MANDARA diharapkan dapat meningkatkan trust publik serta kepercayaan mitra atau para pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Dengan dukungan data yang terverifikasi dan dapat dipantau bersama, MANDARA menjadi fondasi penting bagi pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, termasuk investasi berbasis hasil, kemitraan publik–swasta, serta inisiatif karbon biru (blue carbon).

Sejak dikembangkan pada 2024, IDPM/MANDARA telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan yang menjadi acuan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peresmian ini, MANDARA diharapkan menjadi standar baru dalam publikasi dan pertukaran data mangrove bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui MANDARA, Indonesia semakin menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam perlindungan ekosistem karbon biru (blue carbon) serta mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam. (Siti)

Share:

Read More

Perkuat Diplomasi Militer, Panglima TNI Bersama Menhan RI Terima Courtesy Call Kasau Pakistan

Perkuat Diplomasi Militer, Panglima TNI Bersama Menhan RI Terima Courtesy Call Kasau Pakistan. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima Courtesy Call (CC) dari Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu, Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan (Chief of Air Staff of the Pakistan Air Force). Prosesi penyambutan diawali dengan hormat jajar dan upacara kehormatan di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (10/02/2026).

Panglima TNI dalam pertemuan tersebut, didampingi Kasad Jenderal TNI Marulli Simanjuntak, M.Sc., Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M Tonny Harjono, S.E.,M.M., Kabaloghan Kemhan RI, Asops Panglima TNI, Pangkoopsudnas dan Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan RI serta beberapa pejabat terkait.

Pada CC tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu atas perpanjangan masa jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan. Panglima TNI juga mengapresiasi kepemimpinan termasuk peran Kasau Pakistan tersebut dalam memimpin operasi Bunyan-um-Marsoos pada Juni 2025.

Lebih lanjut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai dinamika lingkungan keamanan strategis global yang semakin kompleks dan berkembang, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI menegaskan pentingnya kerja sama dan dialog sebagai wujud diplomasi militer antar negara sahabat guna menghadapi berbagai tantangan keamanan yang bersifat multidimensional.

Selanjutnya pada bidang kerja sama militer, Panglima TNI menilai hubungan military-to-military antara Indonesia dan Pakistan telah terjalin dengan baik, khususnya antara Angkatan Udara kedua negara. Kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan dinilai sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat persahabatan militer kedua negara. (Ilham)

Share:

Read More

Korlantas Polri Siap Amankan Mudik Lebaran 2026, Operasi Keselamatan Jadi Langkah Awal

Korlantas Polri Siap Amankan Mudik Lebaran 2026, Operasi Keselamatan Jadi Langkah Awal. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Berbagai persiapan telah dilakukan secara menyeluruh bersama para pemangku kepentingan untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Pimpinan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

“Korlantas bersama stakeholder sudah melakukan survei lapangan dan siap berkolaborasi dalam operasi pengamanan,” kata Irjen Pol Agus.

Pengamanan mudik Lebaran 2026 akan difokuskan di berbagai titik strategis, meliputi jalan tol, jalur arteri, pelabuhan penyeberangan, kawasan tempat ibadah, serta pusat-pusat keramaian. Seluruh titik tersebut dinyatakan siap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat.

“Baik tol, arteri, penyeberangan, tempat ibadah, maupun kawasan keramaian, semuanya sudah siap,” ujarnya.

Sebagai langkah awal sebelum digelarnya Operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri lebih dahulu melaksanakan Operasi Keselamatan 2026. Operasi ini bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan menekan angka kecelakaan.

Operasi Keselamatan 2026 dimulai pada awal Februari dan berlangsung selama dua pekan. Fokus utama operasi diarahkan pada keselamatan pengguna jalan, terutama pejalan kaki dan pengendara roda dua yang dinilai paling rentan.

“Operasi Keselamatan 2026 menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama. Fokus perhatian kita arahkan kepada pengguna jalan yang paling rentan, khususnya pejalan kaki dan pengendara roda dua,” kata Irjen Pol Agus, Senin (26/1/2026).

Dalam rangka menjaga situasi tetap kondusif menjelang mudik, Korlantas Polri juga melakukan penindakan terhadap potensi gangguan keamanan, salah satunya balap liar yang kerap meresahkan dan membahayakan masyarakat.

“Operasi ini menitikberatkan pada penertiban balap liar yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan angkutan bus dan travel melalui titik-titik check point,” tegas Irjen Pol Agus.

Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi mendukung terselenggaranya mudik Lebaran 2026 yang aman, tertib, dan lancar. (Ilham)

Share:

Read More

Praktik Baik SPMB Jawa Tengah Jadi Sorotan di Konsolnas 2026: “No Titip, No Jastip”

Praktik Baik SPMB Jawa Tengah Jadi Sorotan di Konsolnas 2026: “No Titip, No Jastip”. (Dok. Kemendikdasmen)

Depok, WaraWiri.net - Pada hari ketiga Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 yang diselenggarakan di PPSDM, Depok, menghadirkan praktik baik dari Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Praktik ini menarik perhatian peserta karena capaian keterisian daya tampung yang nyaris 100 persen serta komitmen kuat dalam menjaga integritas pelaksanaan, tanpa celah titipan dan tanpa kompromi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menyampaikan bahwa seluruh proses SPMB di daerahnya dilaksanakan sesuai regulasi pusat, termasuk Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang kemudian diturunkan melalui Keputusan Gubernur serta petunjuk teknis Kepala Dinas.

“Keputusan gubernur sangat membantu percepatan di daerah. Dengan itu, pelaksanaan SPMB bisa lebih responsif dan efektif,” ujar Syamsudin dalam paparan yang disampaikan di Depok, Jawa Barat (11/2).

Integritas Jadi Nafas, “No Titip, No Jastip”

Di Jawa Tengah, integritas tidak sekadar menjadi jargon, tetapi dijalankan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB, yakni objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa tidak ada celah kompromi terhadap integritas. Tagline yang digaungkan pun sederhana dan mudah dipahami publik, yaitu “No Titip, No Jastip”, yang menegaskan tidak adanya praktik titipan maupun jasa penitipan.

Seluruh daya tampung diumumkan secara terbuka sesuai kapasitas riil. Jika satu rombongan belajar memiliki kapasitas 36 peserta didik, maka seluruh kuota tersebut dibuka ke publik tanpa ada yang dikurangi atau disimpan. Bahkan setelah sistem daring ditutup, apabila masih terdapat kursi kosong, pengisian tetap tidak dilakukan melalui jalur nonresmi.

Hasilnya, keterisian daya tampung pada tahun 2025 mencapai 99,12 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98,87 persen. Dari sekitar 225 ribu kursi yang tersedia di 640 SMA/SMK Negeri, sisa kursi tercatat kurang dari 1 persen. Pengawasan dilakukan secara kolaboratif bersama Inspektorat, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Komitmen integritas tersebut juga diperkuat melalui pengembangan sistem teknologi dan perluasan akses layanan.

Aplikasi Mandiri, Integrasi Teknologi dan Perluasan Akses

Langkah strategis lainnya adalah pengembangan aplikasi SPMB secara mandiri. Jika sebelumnya bekerja sama dengan pihak ketiga dengan biaya besar, pada 2025 Jawa Tengah mengembangkan sistem sendiri dengan memanfaatkan SDM TIK internal serta dukungan Dinas Kominfo.

Untuk memperluas akses pendidikan, Jawa Tengah juga menggandeng 139 sekolah swasta melalui program kemitraan. Sekitar 5.000 peserta didik ditempatkan di sekolah swasta mitra dengan pembiayaan dari APBD Provinsi.

Tidak hanya dari sisi tata kelola, SPMB Jawa Tengah juga memberikan perhatian besar kepada kelompok rentan. Pemerintah Provinsi menetapkan minimal 32 persen kuota afirmasi untuk SMA Negeri dan minimal 15 persen untuk SMK Negeri. Sasaran afirmasi mencakup peserta didik dari keluarga kurang mampu (DTKS prioritas), penyandang disabilitas, anak panti, serta anak tidak sekolah (ATS).

Sebanyak 72.793 data calon murid terintegrasi pada jalur afirmasi, dengan 62.145 peserta didik berhasil terserap atau sekitar 85,4 persen. Proses validasi dilakukan secara ketat melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan Pusdatin Kemendikdasmen, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dukcapil, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama guna memastikan ketepatan sasaran dan akurasi data.

Untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses, pemerintah daerah mengembangkan kelas jauh, kelas virtual, kuota domisili khusus maksimal 12 persen bagi kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, serta memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa beban biaya tambahan.

“Seolah-olah kami punya kelas negeri, tapi tempatnya di swasta. Anak-anak yang masuk tetap gratis,” jelas Syamsudin. Ia juga menambahkan bahwa seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah dipastikan bebas pungutan, tanpa uang gedung maupun biaya tambahan lainnya.

Menuju 2026: Penguatan Afirmasi dan Kurasi Peserta

Untuk tahun 2026, Jawa Tengah merencanakan penguatan sejumlah langkah strategis dalam pelaksanaan SPMB, antara lain pemisahan jalur afirmasi sejak awal agar lebih tepat sasaran, kurasi yang lebih ketat pada jalur prestasi, penguatan aplikasi mandiri, serta pengawasan kolaboratif yang berkelanjutan bersama berbagai pemangku kepentingan.

Praktik baik Jawa Tengah menunjukkan bahwa tata kelola SPMB yang bersih dan berintegritas dapat diwujudkan secara nyata. Dengan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian menutup celah intervensi sejak awal hingga pascapelaksanaan, kepercayaan publik dapat terus dibangun. Hari ketiga Konsolidasi Nasional pun menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar proses seleksi masuk sekolah, melainkan fondasi awal dalam membangun generasi muda melalui sistem yang adil, transparan, dan bermartabat. (Evi)

Share:

Read More

Mensesneg: Pengalihan Pengelolaan Hotel Sultan Perhatikan Nasib Pekerja dan Keberlanjutan Usaha

Mensesneg: Pengalihan Pengelolaan Hotel Sultan Perhatikan Nasib Pekerja dan Keberlanjutan Usaha. (Dok. Kemensetneg)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menekankan bahwa pengalihan pengelolaan Hotel Sultan dilakukan dengan memperhatikan dampak ekonomi, termasuk keberlanjutan usaha serta nasib para pekerja yang ada di hotel tersebut.

“Kita sudah berkomunikasi beberapa waktu lama dengan seluruh karyawan dan pegawai di hotel Sultan,” ujar Mensesneg saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (09/02/2026).

Lebih lanjut, Mensesneg juga memastikan bahwa pengambilalihan pengelolaan Hotel Sultan oleh negara merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dengan tidak menghentikan denyut nadi ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya aset tersebut akan dikelola oleh badan layanan umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK).

“Bukan ditutup, [melainkan] dialihkan pengelolaannya. Masih [beraktivitas],” kata Mensesneg.

Meski pihak PT Indobuildco memenuhi panggilan teguran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, pemerintah mencatat adanya upaya baru untuk kembali menghambat proses eksekusi. Kuasa Hukum PPK GBK, Kharis Sucipto menilai manuver hukum terbaru yang diajukan pihak Indobuildco hanyalah pengulangan pola untuk menghindar dari upaya eksekusi.

“Upaya hukum baru yang kembali diajukan Indobuildco merupakan pola berulang: menunda, mengulur, dan menghindari eksekusi yang sah. Terlepas dari hal itu, negara telah mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan aset negara, dan seluruh tahapan hukum telah berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan,” ujar Kharis dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (10/02/2026).

Kharis memaparkan bahwa berdasarkan informasi dari jurusita serta hasil pemantauan tim hukum, aanmaning telah resmi dilaksanakan hari ini. Karena proses tersebut dihadiri langsung oleh PT Indobuildco melalui kuasa hukumnya, maka teguran telah diberikan secara sah oleh Ketua Pengadilan Negeri.

“Artinya, proses hukum telah memasuki fase akhir. Sesuai ketentuan, setelah aanmaning diberikan, tersisa waktu delapan hari kalender bagi Indobuildco untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila tenggat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan tindak lanjut eksekusi akan segera diajukan, karena nyata-nyata tidak terdapat itikad baik dari pihak Indobuildco untuk mematuhi hukum,” tambahnya.

Pemerintah menegaskan bahwa gugatan baru yang muncul di tengah proses eksekusi tidak akan mengubah status hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara terpisah, juga termasuk kewajiban Indobuildco melunasi tunggakan royalti senilai 45,3 juta Dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp751 miliar kepada negara.

“Hingga saat ini, seluruh tahapan eksekusi berjalan on the track dan sesuai timeline hukum. Gugatan baru yang diajukan Indobuildco tidak mengubah status hukum eksekusi atau menunda tahapan eksekusi, melainkan kembali memperlihatkan strategi lama untuk menghambat pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),” jelas Kharis.

Terkait pengalihan pengelolaan ini, pemerintah kembali mengimbau para karyawan, vendor, dan penyewa untuk tetap tenang dan memanfaatkan Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK yang telah beroperasi sejak 3 Februari lalu. Negara menjamin perlindungan bagi masyarakat dan keberlanjutan usaha yang selama ini berada dalam ketidakpastian akibat pembangkangan manajemen lama.

“Negara telah menjalankan fungsinya secara tegas dan konstitusional. Kini eksekusi tinggal menunggu perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, agar supremasi hukum tidak dikalahkan oleh manuver litigasi yang berulang. Sudah saatnya hak rakyat atas aset strategis ini dikembalikan seutuhnya,” tutup Kharis. (Putra)

Share:

Read More

KKP Mulai Pembangunan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu

KKP Mulai Pembangunan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. 

"Program ini merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat industri perikanan budi daya nasional secara berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (11/2).

Kawasan tambak udang terintegrasi ini dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF), mencakup pembangunan sarana hulu dan hilir mulai dari intake air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Total luas lahan mencapai kurang lebih 2.150 hektare, dengan nilai investasi yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar USD 500 Juta atau sebesar Rp 7,2 triliun.

Tebe mengampaikan bahwa pembangunan kawasan ini dirancang sebagai role model pengembangan budi daya udang nasional yang modern, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. Target produktivitas ditetapkan hingga 55 ton per hektare per siklus, dengan jumlah produksi sebesar 52.800 ton udang per tahun. 

“Pembangunan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi udang nasional, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penerapan standar akuakultur yang baik (Good Aquaculture Practices), dan berkelanjutan,” ujar Tebe.

Lokasi pembangunan berada di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Pada tahap awal, kegiatan konstruksi telah berjalan dengan dukungan puluhan alat berat serta penyerapan tenaga kerja lokal yang jumlahnya terus meningkat seiring progres pembangunan.

Sementara itu, Kepala Desa Palakahembi, Arif Maramba, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas dimulainya pembangunan kawasan tersebut. Ia menyebut kehadiran proyek strategis ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi desa dan penciptaan lapangan kerja baru.

“Kami optimistis pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi ini akan menjadi penggerak ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Sumba Timur,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor nasional, yang akan terus ditingkatkan produksinya. Selain mendorong produktivitas budi daya udang yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha, KKP juga membangun modeling dan kawasan tambak terintregasi skala besar sebagai motor penggerak budi daya udang modern di Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

Wamenhut Tekankan Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Wamenhut Tekankan Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kehutanan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas sebagai fondasi pengelolaan hutan berkelanjutan. Penguatan tata kelola berbasis risiko juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program kehutanan berjalan efektif serta mampu mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal.

“Pengelolaan hutan ke depan harus dilaksanakan melalui tata kelola yang kuat dan berintegritas, dengan pengawasan yang efektif agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Wamenhut Rohmat Marzuki saat menutup Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/2).

Selama rapat koordinasi yang mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” ini berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan komprehensif dari berbagai narasumber strategis terkait arah pembangunan kehutanan dalam RPJMN 2025-2029, kebijakan anggaran pembangunan sektor kehutanan, serta prioritas program Kementerian Kehutanan Tahun 2026. Forum ini juga memperkuat pemahaman mengenai mitigasi risiko fraud dalam pemanfaatan hutan dan penguatan kebijakan mitigasi risiko tata kelola sumber daya hutan.

Selain itu, Wamenhut menyoroti pentingnya implementasi One Map Policy dan Decision Support System (DSS) sebagai bagian dari upaya konsolidasi strategi pemanfaatan hutan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional, ketahanan ekologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Wamenhut Rohmat Marzuki mengajak seluruh peserta untuk membawa hasil dan semangat rapat koordinasi ke dalam kerja nyata di wilayah masing-masing. Ia menekankan agar manajemen risiko diintegrasikan secara konsisten ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kehutanan.

“Sinergi yang kuat antara Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pembangunan kehutanan yang berintegritas dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang perlu dibahas secara partisipatif dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan daerah.

“RKTN ini harus kita bahas bersama pemerintah provinsi dan stakeholder di daerah, kemudian disepakati dan didorong pengesahannya melalui peraturan daerah agar menjadi acuan utama dalam revisi RTRW,” ujarnya.

Wamenhut juga menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Perubahan iklim sudah sangat nyata. Bencana siklon dan hujan ekstrem yang dulu dianggap tidak mungkin terjadi di wilayah khatulistiwa, kini terjadi di Indonesia. Karena itu, perencanaan kehutanan harus berbasis lanskap, terutama daerah aliran sungai,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya visi yang sama antar unit kerja di tingkat tapak.

“Semua UPT harus memiliki visi yang sama. Perencanaan harus terintegrasi berbasis lanskap DAS dengan semangat general forestry,” katanya.

Terkait pengelolaan daerah berhutan di Areal Penggunaan Lain (APL), Wamenhut menekankan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kita harus perkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah berhutan di APL secara lestari, terutama di hulu sungai dan daerah tangkapan air untuk meminimalkan risiko banjir dan longsor,” ujarnya.

Dalam konteks rehabilitasi lahan kritis, Wamenhut menegaskan perlunya prioritas berbasis risiko bencana.

“Kita harus fokus pada lahan kritis di dekat permukiman dengan kelerengan curam dan daerah tangkapan air untuk mencegah banjir dan longsor. Rehabilitasi ini perlu didukung APBD, dana bagi hasil, dan peran swasta melalui CSR,” tegasnya.

Ia juga mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan konservasi.

“Usulan daerah menjadikan hutan lindung sebagai Tahura, taman nasional, atau kawasan konservasi perlu kita dukung dan fasilitasi, termasuk penguatan desa-desa konservasi di zona penyangga,” ujarnya.

Pengembangan perhutanan sosial juga menjadi perhatian utama.

“Kita perlu kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan perhutanan sosial dengan skema Integrated Area Development dan membuka akses pasar, karena sebagian besar kelompok tani hutan masih berada pada desil kemiskinan ekstrem dan miskin,” katanya.

Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Wamenhut menegaskan tanggung jawab bersama seluruh UPT.

“Pengendalian karhutla adalah tanggung jawab semua UPT, bukan hanya Manggala Agni atau Gakkum. Pencegahan harus menjadi prioritas, dengan koordinasi TNI-Polri di lapangan,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia atas terselenggaranya rapat koordinasi dengan lancar dan produktif. Ia berharap hasil forum ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan hutan Indonesia ke depan. (Isna)

Share:

Read More

Pertamina Hadirkan Green Terminal, Perkuat Ketahanan Energi Rendah Karbon

Pertamina Hadirkan Green Terminal, Perkuat Ketahanan Energi Rendah Karbon. (Dok. Pertamina)

Cilegon, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui inisiasi Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Terminal strategis yang menyuplai sekitar 35%–40% kebutuhan LPG nasional ini kini menjadi proyek percontohan pengelolaan terminal berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus operasional rendah karbon.

Langkah ini menandai fase penting transformasi hilir Pertamina. Green Terminal tidak sekadar sertifikasi fasilitas, melainkan pendekatan menyeluruh terhadap tata kelola operasional yang mengintegrasikan delapan pilar keberlanjutan, mulai dari sistem manajemen lingkungan, digitalisasi operasional, pemanfaatan peralatan ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, hingga penguatan kapasitas SDM melalui praktik terbaik lingkungan.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono mengatakan langkah ini merupakan upaya penguatan ketahanan dan swasembada energi yang lebih berkelanjutan.

Dia menegaskan bahwa Green Terminal merupakan bagian dari implementasi Roadmap Net Zero Emission (NZE) 2060 Pertamina, sekaligus upaya memperkuat daya saing perusahaan di tengah tuntutan global terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

“Transformasi ini memastikan bahwa infrastruktur energi nasional tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga relevan dengan standar keberlanjutan global. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan tata kelola yang lebih baik, Pertamina memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko jangka panjang,” ujarnya.

Terminal LPG Tanjung Sekong memiliki kapasitas penyimpanan mencapai 98.000 metrik ton dan dermaga yang mampu melayani kapal hingga 65.000 DWT. Perannya sangat krusial dalam menjaga stabilitas pasokan LPG rumah tangga nasional. Transformasi di fasilitas ini menunjukkan komitmen Pertamina bahwa agenda keberlanjutan dimulai dari infrastruktur inti yang menopang ketahanan energi Indonesia.

Salah satu terobosan utama dalam inisiatif ini adalah pengembangan ekosistem Green Hydrogen. Melalui sinergi antar entitas, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) memproduksi hidrogen hijau berbasis panas bumi dari Ulubelu, yang kemudian didistribusikan oleh PT Elnusa Petrofin dan dimanfaatkan oleh PT Pertamina Energy Terminal (PET) sebagai sumber listrik rendah karbon di Tanjung Sekong. Skema ini ditargetkan mampu memenuhi hingga 25% kebutuhan listrik operasional terminal, sekaligus menurunkan emisi Scope 2 secara signifikan.

Bagi investor, inisiatif Green Terminal mencerminkan pengelolaan risiko non-finansial yang semakin terukur. Dekarbonisasi operasional tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi eksposur terhadap volatilitas biaya listrik konvensional di masa depan.

Agung menjelaskan, inisiatif ini juga mencerminkan pendekatan ESG yang semakin terintegrasi dalam strategi bisnis Pertamina. Aspek Environmental diwujudkan melalui penurunan emisi dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Aspek Social diperkuat melalui komitmen terhadap keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta jaminan pasokan energi rumah tangga. Sementara aspek Governance tercermin dari penyederhanaan proses, penguatan pengawasan operasional, serta transparansi dalam pengukuran kinerja keberlanjutan.

“Ke depan, model Green Terminal di Tanjung Sekong akan menjadi referensi pengembangan terminal energi lainnya dalam jaringan Pertamina. Transformasi ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan lagi agenda tambahan, melainkan bagian dari strategi inti perusahaan dalam menjaga kedaulatan energi nasional sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan,” pungkas Agung. (Budi)

Share:

Read More

Kunjungi Pusat Operasional InaTEWS BMKG, World Bank Tinjau Capaian Penguatan Peringatan Dini Multi-bahaya di Indonesia

Kunjungi Pusat Operasional InaTEWS BMKG, World Bank Tinjau Capaian Penguatan Peringatan Dini Multi-bahaya di Indonesia. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima kunjungan delegasi World Bank di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian penguatan sistem peringatan dini multi-bahaya di Indonesia melalui dukungan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).

Delegasi World Bank dipimpin oleh Director Strategy and Operations untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Ms. Elisabeth Huybens, serta Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste, Ms. Carolyn Turk, beserta jajaran. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani dan jajaran Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BMKG.

Dalam sambutannya, Faisal menyampaikan apresiasi atas kemitraan strategis yang telah terjalin dalam penguatan sistem peringatan dini nasional.

“Kunjungan ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara BMKG dan World Bank, khususnya melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP),” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa IDRIP yang diinisiasi pada 2019, diimplementasikan sejak 2020, dan resmi berakhir pada 31 Oktober 2025, telah membawa kemajuan signifikan bagi BMKG. Melalui program tersebut, BMKG memodernisasi sistem monitoring seismik dan tsunami, meningkatkan kapasitas pengolahan data, memperkuat sistem diseminasi informasi, serta membangun kapasitas kelembagaan dalam layanan peringatan dini bagi pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

“Komitmen kita bersama sangat jelas, yakni melindungi keselamatan jiwa dan infrastruktur vital melalui pengurangan risiko bencana berbasis sains, teknologi, dan keberlanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa BMKG kini juga mulai memperkenalkan sistem pemrosesan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan selama program berlangsung.

“Harapannya, mulai tahun depan, sistem mandiri ini dapat digunakan secara nasional. Komitmen kami tetap sama yakni menyelamatkan nyawa dan melindungi infrastruktur kritis,” tambah Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, memaparkan perkembangan pembangunan gedung baru InaTEWS Operation Center yang didukung melalui skema pendanaan IDRIP. Fasilitas ini menjadi pusat pengolahan dan diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami yang terintegrasi, sekaligus memperkuat kapasitas operasional BMKG dalam memberikan peringatan dini yang cepat, akurat, dan andal.

Dalam sesi demonstrasi di ruang operasional, BMKG memaparkan alur penyampaian informasi gempa dan tsunami, mulai dari rilis parameter gempa dalam 30–60 detik, peringatan dini tsunami kurang dari tiga menit, hingga pembaruan berkala berdasarkan hasil pemantauan lapangan. Simulasi skenario gempa besar di Selat Sunda turut ditampilkan untuk menggambarkan kesiapsiagaan sistem.

Selain memperkuat sistem nasional, BMKG juga menjalankan peran sebagai Tsunami Service Provider (TSP) untuk kawasan Samudra Hindia bersama Australia dan India. BMKG juga menyediakan informasi peringatan dini tsunami bagi 28 negara sebagai bagian dari kerja sama regional.

“Kami memantau seluruh area yang terdampak. Ketika area terakhir yang diperkirakan terdampak sudah aman, barulah kami mengumumkan bahwa ancaman tsunami telah berakhir,” jelas Nelly.

Dalam diskusi, Elisabeth Huybens menyoroti pentingnya penguatan diseminasi informasi, terutama mengingat luas wilayah dan besarnya populasi Indonesia. Pembahasan juga mencakup penguatan kerja sama regional serta optimalisasi kanal komunikasi, termasuk pemanfaatan aplikasi digital dan pengembangan sistem notifikasi publik yang lebih luas.

Sementara itu, Carolyn Turk menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan yang dicapai BMKG. 

“Kemajuan yang dicapai BMKG saat ini luar biasa. Peran Indonesia dalam sistem peringatan dini tsunami Samudra Hindia sangat mengesankan, termasuk respons terhadap peringatan dini tsunami dari Filipina baru-baru ini,” ujarnya.

Faisal menegaskan bahwa dalam sistem peringatan dini, BMKG berperan di sisi hulu (upstream), yaitu penyedia data dan informasi. Adapun di sisi hilir (downstream), BMKG bekerja sama dengan BNPB dan pemerintah daerah yang menyiapkan peta evakuasi serta tempat perlindungan (shelter).

“Dengan populasi Indonesia yang sangat besar, kami mendorong pemanfaatan aplikasi InfoBMKG yang ringan, mudah diakses, dan dapat menjangkau masyarakat secara luas,” pungkas Faisal.

Melalui kunjungan ini, kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan World Bank diharapkan semakin kuat dalam memperkuat ketahanan bencana nasional serta membangun sistem peringatan dini multi-bahaya yang andal, modern, dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

Kemenkes Perkuat CKG Sekolah, Fokus pada Upaya Preventif dan Penanganan Hasil Pemeriksaan

 

Kemenkes Perkuat CKG Sekolah, Fokus pada Upaya Preventif dan Penanganan Hasil Pemeriksaan. (Dok. Istimewa/Kemkes) 

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kesehatan RI memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah dengan menekankan pentingnya kesadaran kesehatan sejak dini dan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam kegiatan CKG di Sekolah IPEKA Sunter, Jakarta Utara, Senin (10/2).

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa CKG dirancang sebagai program preventif dan tidak dimaksudkan untuk memberi stigma terhadap kondisi kesehatan anak.

Menurutnya, CKG bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kondisi kesehatannya sejak dini, sekaligus membangun kesadaran hidup sehat.

“Program ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya hidup sehat, serta membentuk pola hidup sehat (healthy lifestyle) sejak usia sekolah,” kata Abdul Mu’ti.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Asnawi Abdullah, mengatakan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan CKG selama satu tahun menunjukkan sejumlah masalah kesehatan mulai muncul pada anak usia sekolah, terutama gangguan kesehatan gigi dan hipertensi, yang perlu ditindaklanjuti.

“Tahun ini CKG tidak lagi berhenti pada pemeriksaan. Tindak lanjut menjadi fokus utama. Dengan pengendalian hipertensi, gula darah, dan berat badan sejak dini, risiko penyakit katastropik ke depan bisa ditekan,” ujar Asnawi.

Secara nasional, pelaksanaan CKG telah diikuti lebih dari 25 juta siswa dan dilaksanakan di lebih dari 202 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Melalui penguatan tindak lanjut pemeriksaan dan pendekatan preventif, CKG diarahkan sebagai bagian dari upaya jangka panjang pembangunan kesehatan yang dimulai dari lingkungan sekolah. (Remon/Fajri) 

Share:

Read More

Menkeu Sebut Stabilitas Nasional Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Menkeu Sebut Stabilitas Nasional Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. (Dok. Kemenkeu/Istimewa) 

Jakarta, WaraWiri.net – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri forum panel dalam Rapat Pimpinan (Rapim) POLRI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, pada Rabu (11/02), di Jakarta. 

Menkeu menjelaskan bahwa untuk mencapai stabilitas nasional yang dinamis diperlukan dukungan dari berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, disertai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepastian hukum yang tegas. 

“Selama bisa menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, kita tidak perlu takut negara akan morat marit. Jadi fokus kita menjaga itu dengan bantuan Polri, Mendagri, dan lainnya untuk memastikan mesin pertumbuhan dalam negeri berjalan dengan baik.,” ungkap Menkeu. 

Saat ini, Pemerintah telah menciptakan inisiatif kanal debottlenecking untuk mendorong kemudahan iklim berinvestasi di Indonesia. Menkeu Purbaya juga mengajak institusi POLRI untuk turut bergabung agar dapat berkontribusi mengatasi segala hambatan dalam sektor bisnis di Indonesia, serta membangun kepercayaan pelaku usaha dan investor saat ini.

“Mungkin ke depan saya minta Pak Kapori atau Wakilnya di sini, supaya kita bisa memfollow up hal-hal yang terjadi,” ujarnya. 

Terkait anggaran, Menkeu menyebutkan dukungan pemerintah terhadap Polri terus meningkat. Dalam periode 2021–2026, anggaran belanja Polri tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun. Kenaikan tersebut dialokasikan untuk memperkuat kapasitas operasional, mendukung pengamanan serta modernisasi peralatan. Dengan kapasitas yang semakin baik, Polri diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Jadi tolong uang yang dianggarkan dipakai betul-betul setiap rupiahnya agar bermanfaat bagi ekonomi kita, memperkuat ketertiban dan memberikan keamanan yang maksimal,” pungkas Menkeu. (Iwan/Sam) 

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tekankan Semangat Indonesia Incorporated dalam Dialog Strategis Bersama Pengusaha Nasional

Presiden Prabowo Tekankan Semangat Indonesia Incorporated dalam Dialog Strategis Bersama Pengusaha Nasional. (Dok. Istimewa/Kemensetneg) 

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (10/02/2026) malam. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung cukup intensif.

“Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB," ujar Seskab dalam keterangan tertulisnya.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis antara Kepala Negara dan pelaku usaha dalam memperkuat sinergi pembangunan nasional. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi,” ungkap Seska.

Para pengusaha yang hadir turut menyatakan kesamaan pandangan dan komitmen kuat untuk mendukung agenda besar pemerintahan. Dukungan tersebut dilakukan melalui keterlibatan aktif dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan fondasi pembangunan nasional.

“Para pengusaha yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta kedaulatan pangan dan energi,” tulis Seskab.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengajak dunia usaha untuk mengambil peran aktif bersama dengan pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja.

"Khususnya di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM,” jelas Seskab.

Pertemuan ini mencerminkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang menempatkan kolaborasi strategis antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai kunci menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. (Slamet/Fitri)

Share:

Read More