Menko Airlangga Pimpin Pertemuan Indonesia-Rusia, Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis di Sektor Perdagangan, Energi dan Pertanian

Menko Airlangga Pimpin Pertemuan Indonesia-Rusia, Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis di Sektor Perdagangan, Energi dan Pertanian. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Russia, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov selaku Ketua Bersama (Co-Chairs) Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik, melakukan pertemuan secara terbatas sebagai rangkaian acara penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia pada Selasa (12/05) di Kazan, Federasi Rusia.

Pertemuan Co-Chairs SKB Indonesia-Rusia menjadi forum strategis bagi kedua negara untuk meninjau kembali berbagai perkembangan atas implementasi dari hasil-hasil Pertemuan SKB sebelumnya, membahas kemajuan kerja sama di berbagai sektor prioritas, serta mengevaluasi berbagai isu yang masih memerlukan tindak lanjut dalam hubungan ekonomi Indonesia-Rusia.

Pada kesempatan tersebut, Co-Chairs SKB membahas sejumlah isu strategis yang mencakup penguatan akses pasar dan kerja sama sektor pertanian, kerja sama energi terbarukan, peluang peningkatan investasi, termasuk pada kawasan ekonomi khusus, serta penguatan kerangka hukum dan kelembagaan kerja sama bilateral.

Kedua pihak juga membicarakan perihal perkembangan ratifikasi dan implementasi dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025 dan saat ini sedang menjalani proses ratifikasi domestik. Perjanjian perdagangan dengan EAEU akan memberikan akses pasar, di mana EAEU membuka akses produk prioritas seperti minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pertemuan Co-Chairs ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret, pragmatis, dan saling menguntungkan. “Indonesia memandang Rusia sebagai mitra paling strategis di kawasan Eurasia. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama yang telah berjalan dan mendorong penyelesaian berbagai agenda kerja sama prioritas kedua negara,” ujar Menko Airlangga.

Sementara itu, DPM Denis Manturov menegaskan komitmen kuat dari pihak Rusia untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis.

Sektor strategis yang ikut dibahas antara lain sektor pertanian terkait akses produk agro Indonesia untuk ekspor ke Rusia, penjajakan dan potensi impor daging serta produk pupuk dan fertilizer, yang dijelaskan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Terkait dengan sektor energi juga dibahas mengenai tindaklanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek GRR Tuban dan kerja sama energi nuklir, yang dijelaskan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Di sektor perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menjelaskan terkait upaya mendorong ekspor Indonesia ke Rusia dan proses ratifikasi serta implementasi Indonesia-EAEU FTA.

Pada kesempatan tersebut, ikut dibahas juga mengenai rencana kerja sama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) antara Indonesia dan Rusia. DPM Denis Manturov menanyakan perkembangan persiapan INNOPROM 2026 yang merupakan pameran industri internasional terbesar di Rusia, di mana Indonesia hadir sebagai Partner Country, dan Menko Airlangga juga menyampaikan undangan kepada DPM Denis Manturov untuk dapat menghadiri acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, yaitu pameran perdagangan B2B terbesar di Indonesia yang akan digelar pada 14-18 Oktober 2026.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain yaitu Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Duta Besar RI Moskow Jose Antonio Morato Tavares, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, serta perwakilan K/L terkait lainnya. (Siti)

Share:

Read More

Menko Airlangga Dorong Tindak Lanjut Kerja Sama Sektor Prioritas Indonesia-Rusia

Menko Airlangga Dorong Tindak Lanjut Kerja Sama Sektor Prioritas Indonesia-Rusia. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Russia, WaraWiri.net - Dalam rangka memperkuat keterlibatan ekonomi Indonesia di kawasan Eurasia serta mendukung persiapan implementasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA), Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyelenggarakan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik, pada Selasa (12/5) di Kazan, Federasi Rusia.

Pertemuan yang dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan Kazan Forum 2026 ini dipimpin secara bersama (Co-Chairs) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri (First Deputy Prime Minister) Federasi Rusia, Denis Manturov.

Penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia merupakan acara tahunan dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah kemitraan ekonomi kedua negara di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus menindaklanjuti arahan Pemimpin kedua negara pasca pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada 13 April 2026.

“Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk meninjau perkembangan implementasi kerja sama bilateral sekaligus membahas berbagai isu prioritas dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia,” jelas Menko Airlangga.

Pada Sidang Pleno ini dibahas perkembangan hubungan ekonomi bilateral kedua negara, sekaligus membahas agenda prioritas ke depan, khususnya pada sektor perdagangan dan investasi, pertanian dan perikanan, energi, industri, pendidikan tinggi dan sains, serta penguatan keterlibatan antar pelaku usaha.

Selanjutnya, Menko Airlangga menegaskan bahwa penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia mencerminkan kesinambungan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan momentum peringatan 76 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara yang jatuh pada tahun ini.

“SKB ke-14 ini juga menjadi platform penting untuk memastikan bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Rusia dapat ditindaklanjuti dalam praktik ekonomi yang lebih nyata. Terlebih di tengah tatanan dan dinamika global saat ini, Indonesia mendorong kerja sama yang berorientasi pada kepentingan bersama, salah satunya melalui pemanfaatan Indonesia-EAEU FTA,” ujar Menko Airlangga.

Sementara itu, DPM Manturov mendorong kembali partisipasi aktif bagi pengembangan kerja sama kedua negara di masa mendatang, meningkatkan berbagai pencapaian kerja sama yang telah dicapai, dan terus berkomitmen untuk mencari potensi yang dapat lebih dikembangkan ke depan.

Pada sektor perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menyampaikan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dan negara-negara EAEU terus menunjukkan perkembangan positif, dan terdapat peluang luas akses pasar bagi berbagai produk unggulan nasional seperti produk sawit atau kelapa.

Pemerintah Indonesia juga tengah menjalankan proses ratifikasi Indonesia-EAEU FTA, serta mendorong pembentukan Dewan Bisnis Indonesia-EAEU sebagai wadah mempererat konektivitas antarpelaku usaha kedua pihak.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga menyampaikan perkembangan kerja sama bidang energi antara Indonesia dan Rusia. Sesuai kebutuhan nasional, Pemerintah Indonesia terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional dengan fokus pada pengembangan energi bersih dan penguatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kapasitas produksi domestik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia dan Rusia memiliki kemitraan yang bersifat alami dan saling melengkapi, dan terdapat banyak peluang penguatan kerja sama sektor pertanian termasuk peningkatan perdagangan produk pertanian.

Sebagai penutup, Menko Airlangga menegaskan bahwa hasil SKB ke-14 Indonesia-Rusia perlu ditindaklanjuti oleh sembilan Working Groups (WG) di bawah kerangka SKB.

“Indonesia berkomitmen terus mendorong agar semua WG di bawah kerangka SKB ini dapat menindaklanjuti agenda kerja sama, agar isu-isu teknis dapat segera diselesaikan, dan hasil pertemuan ini memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat kedua negara,” pungkas Menko Airlangga.

Pemerintah Indonesia juga mengundang DPM Manturov dan Delegasi Rusia untuk ikut berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Turut hadir mendampingi pada pertemuan SKB ke-14 ini yakni Duta Besar RI untuk Federasi Rusia Jose Antonio Morato Tavares, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Irwan Sinaga, Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Punjul Nugraha, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, KADIN dan APINDO, serta perwakilan pelaku usaha. (Siti)

Share:

Read More

Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional

Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Imigrasi mendalami dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan 320 warga negara asing (WNA) terduga sindikat judi online internasional, melalui pemeriksaan bersama (joint investigation) dengan Kepolisian RI atas pengungkapan kasus di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Para WNA tersebut dipindahkan pada Minggu (10/05/2026) ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pendalaman status keimigrasian dan dugaan pelanggaran hukum.

320 orang tersebut terdiri dari 224 laki-laki dan 96 perempuan. Selama pemeriksaan, WNA laki-laki ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta, sementara WNA perempuan ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa mayoritas WNA menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Visa on Arrival (VoA), dan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Selain itu, juga teridentifikasi sebanyak 15 pihak penjamin (sponsor) yang bertanggung jawab atas keberadaan para WNA tersebut di Indonesia.

Menanggapi maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan WNA belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing akan terus diperkuat. Dalam beberapa waktu terakhir, tercatat sedikitnya lima pengungkapan kasus sindikat yang melibatkan WNA di sejumlah wilayah di Indonesia. Mayoritas WNA yang diamankan yang terbanyak berasal dari Vietnam dan Kamboja yang merupakan negara penerima fasilitas bebas visa.

Hendarsam juga menyebutkan bahwa persepsi yang muncul dari sejumlah pihak mengenai lengahnya pengawasan keimigrasian tidaklah tepat. Data menunjukkan bahwa selama periode 1 Januari – 5 Mei 2026, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan sebanyak 6.779 tindakan administratif keimigrasian (TAK). Dari jumlah tersebut, pembatalan izin tinggal dan pendeportasian masing-masing berjumlah 2.026 penindakan, pendetensian sebanyak 1.404 penindakan dan sebanyak 1.323 lainnya masuk dalam daftar penangkalan.

 "Saya perlu meluruskan bahwa Imigrasi tidak 'kebobolan'. Sebaliknya, keberhasilan penangkapan WNA di berbagai lokasi justru membuktikan efektivitas fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini pelanggaran oleh WNA. Kami juga menjalin koordinasi yang baik dengan Polri, dan kemarin akhirnya dilakukan operasi penangkapan terhadap 320 WNA di Hayam Wuruk," imbuh Hendarsam.

Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan "Hasil pemeriksaan pada beberapa lokasi penangkapan WNA diduga scammer menunjukkan banyak [terduga pelaku] yang bahkan belum sempat beroperasi dan beberapa yang baru beroperasi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita bekerja secara proaktif sebelum tindak pidana terjadi secara luas,".

Dalam memproses dugaan tindak pidana, Ditjen Imigrasi tidak hanya menyasar individu orang asing, tetapi juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sponsor atau penjamin. Imigrasi juga berhak untuk memproses hukum apabila baik orang asing maupun sponsor memiliki indikasi keterlibatan dalam tindak pidana.

"Sebagaimana diatur dalam Undang-undang keimigrasian, penyidik kami (PPNS) juga memiliki wewenang untuk memproses hukum dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan baik oleh orang asing ataupun sponsornya," jelas Hendarsam.

Selain pengawasan di lapangan, Ditjen Imigrasi memastikan integrasi sistem mampu mendeteksi overstay sehingga tidak ada WNA pelanggar aturan yang dapat meninggalkan Indonesia tanpa sanksi, mulai dari denda administratif, deportasi, hingga masuk ke dalam daftar penangkalan (cegah-tangkal).

Guna memperkuat pengamanan, Ditjen Imigrasi terus membangun kolaborasi intensif dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sinergi ini diwujudkan melalui mekanisme joint investigation guna menangani kejahatan lintas negara secara tuntas. 

Hendarsam menambahkan, maraknya kasus yang melibatkan WNA juga menjadi perhatian serius dalam evaluasi kebijakan keimigrasian, termasuk fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK).

"Kasus-kasus yang melibatkan WNA dalam aktivitas ilegal, termasuk yang berasal dari negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan, menjadi bahan evaluasi bagi kami. Semangat 'Imigrasi untuk Rakyat' kami harapkan mampu memitigasi risiko sosial dan ekonomi akibat aktivitas ilegal warga asing guna memastikan prinsip selektif tetap berjalan optimal dalam menjaga keamanan negara," tambahnya.

"Dalam perspektif pengawasan keimigrasian, kami menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang dapat berada di wilayah Indonesia. Setiap bentuk pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti perjudian online, akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tutup Hendarsam. (Zikry)

Share:

Read More

KELANA Jadi Panggung Aksi Generasi Muda, Mangrove Didorong Jadi Benteng Masa Depan

KELANA Jadi Panggung Aksi Generasi Muda, Mangrove Didorong Jadi Benteng Masa Depan. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya dalam memperluas edukasi lingkungan hidup sekaligus menjaga ekosistem mangrove melalui launching Program KELANA (Kenali Lingkungan Bareng Anak Muda) dan screening video dokumenter “Menjaga Akar Negeri: Mangrove Indonesia untuk Dunia”.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa launching program KELANA menjadi momentum penting kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mendorong aksi lingkungan yang lebih luas.

“Kita baru saja meluncurkan program KELANA, dan ini menjadi kebahagiaan bagi kita karena diinisiasi pemerintah dan berkolaborasi dengan anak-anak muda. Isu lingkungan ini memang tidak bisa dilepaskan dari peran generasi muda, sehingga kita harus mampu memfasilitasi ruang-ruang partisipasi mereka secara lebih luas,” ujar Menteri Jumhur.

Program KELANA dirancang sebagai platform pembelajaran lintas isu lingkungan. Melalui program ini, mahasiswa dan pelajar diajak turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, serta mengolah pengalaman tersebut menjadi narasi yang dapat menggerakkan kesadaran publik.

Puteri Indonesia Lingkungan 2024, Sophie Kirana, yang turut mendampingi peserta KELANA Episode 1 di Jambi dalam pembelajaran terkait ekosistem gambut dan mangrove, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme generasi muda dalam program ini.

“Saya bangga sekali dengan teman-teman KELANA Episode 1. Antusiasme mereka luar biasa untuk turun langsung ke lapangan mengenali lingkungan. Program ini menjadi salah satu cara bagi teman-teman yang terlibat bersama Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyosialisasikan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan dari generasi muda. Harapannya, ini bisa menjadi budaya untuk terus menjaga lingkungan,” ungkap Sophie.

Selain itu, KELANA juga mendorong lahirnya generasi muda sebagai digital ambassadors yang mampu menerjemahkan isu lingkungan menjadi pesan yang relevan, kreatif, dan berdampak luas. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjawab fenomena eco-anxiety di kalangan generasi muda, dengan mengubah kekhawatiran menjadi aksi nyata berbasis pengalaman dan pemahaman.

Sebagai bagian dari launching program KELANA, KLH/BPLH juga menghadirkan video dokumenter “Menjaga Akar Negeri: Mangrove Indonesia untuk Dunia” yang mengangkat peran strategis ekosistem mangrove Indonesia. Dokumenter ini diproduksi melalui kolaborasi KLH/BPLH dengan National Geographic Indonesia, serta menampilkan kisah nyata masyarakat pesisir di Tarakan, Kalimantan Utara, dan Palu, Sulawesi Tengah, dalam menjaga dan merawat ekosistem mangrove.

Editorial Team National Geographic Indonesia, Viennanda Nur Ikhwalfi, menilai video dokumenter ini menunjukkan praktik nyata keberpihakan manusia terhadap alam yang dapat direplikasi seluruh wilayah Indonesia.

“Ini adalah contoh besar upaya keberpihakan manusia kepada alam. Harapannya, praktik ini bisa dicontoh dan diaplikasikan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di pesisir Indonesia, sehingga mangrove dapat menjadi benteng awal kita untuk menjaga hamparan laut yang cukup luas,” Jelas Viennanda.

Dengan luas mencapai 3,45 juta hektare atau sekitar 23 persen mangrove dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem tersebut. Mangrove berperan penting sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, habitat keanekaragaman hayati, serta penyerap karbon yang berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim.

“Akar mangrove adalah simbol ketangguhan Indonesia. Hari ini, kita berkumpul untuk memastikan bahwa akar-akar tersebut tetap kokoh, tidak hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi melalui kolaborasi nyata antara data, teknologi, dan semangat kemanusiaan,” tegas Menteri Jumhur.

Upaya perlindungan mangrove juga diperkuat melalui kebijakan nasional, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, serta penetapan Peta Mangrove Nasional 2025 sebagai rujukan data tunggal.

KLH/BPLH berharap launching Program KELANA dan screening video dokumenter ini dapat menjadi momentum untuk memperluas gerakan lingkungan yang melibatkan generasi muda secara aktif dan berkelanjutan. (Alif)

Share:

Read More

Pertamina Goes to Campus 2026 Siap Jelajahi Kampus-Kampus di Indonesia

Pertamina Goes to Campus 2026 Siap Jelajahi Kampus-Kampus di Indonesia. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) berkomitmen terus mengobarkan semangat Energizing Indonesia dengan kembali menggelar Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026. Program ini hadir sebagai panggung strategis bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengasah inovasi, kompetensi, dan kepemimpinan dalam menjawab tantangan energi global yang kian dinamis.

Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, PGTC 2026 tampil lebih masif melalui rangkaian roadshow di 5 kota besar di Indonesia. Mengusung tema "Energizing Acceleration for Future Impact", program ini dirancang sebagai jembatan bagi generasi muda untuk bertransformasi dari pelajar menjadi agen perubahan di sektor energi.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyatakan bahwa mahasiswa adalah aset nasional yang akan menentukan arah kemandirian energi Indonesia di masa depan. Melalui PGTC, Pertamina tidak hanya memberikan kompetisi, tetapi juga membangun ekosistem pengembangan talenta yang komprehensif.

“Pertamina percaya bahwa inovasi besar selalu bermula dari kampus. Melalui Pertamina Goes to Campus 2026, kami ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk bereksplorasi, berinovasi, dan menciptakan dampak nyata. Ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan kami dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang siap membawa Indonesia menuju kemandirian energi,” ujar Baron.

PGTC 2026 semakin prestisius dan menjangkau global, dengan menghadirkan dua kategori utama yang menantang kreativitas dan kecerdasan mahasiswa. Pada tingkat nasional, rangkaian PGTC mencakup Energynovation Ideas Competition (EIC) dan Energy Debate Championship (EDC). Kategori ini berfokus pada riset mendalam, solusi inovatif, dan pemikiran kritis terhadap isu energi hijau serta keberlanjutan.

Sementara di tingkat regional, PGTC 2026 menghadirkan Energy AdSport Challenge (EAC) yang mengombinasikan kreativitas dan semangat kolaborasi melalui Advertising & Creative Competition, kompetisi olahraga, serta Social Media Activation.

Pemenang terbaik pada kategori EDC dan EIC juga akan mendapatkan kesempatan mengikuti program ke luar negeri dengan seluruh biaya ditanggung oleh Pertamina. Program ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan tahun sebelumnya, di mana para juara berkesempatan mengikuti short course di Tsinghua University, China.

Rangkaian PGTC 2026 akan dimulai dengan seremoni kick-off di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis, minggu ketiga Mei 2026. Acara ini akan diisi dengan agenda inspiratif seperti Energizing Talk, pameran teknologi di Exhibition Booth, hingga dimulainya babak penyisihan kompetisi.

Pendaftaran untuk kategori Energy AdSport Challenge wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek telah dibuka melalui laman resmi www.pgtc.id. Melalui kanal tersebut, mahasiswa juga dapat melakukan registrasi untuk kehadiran seremoni kick-off baik secara luring (offline) maupun daring (online). (Putra)

Share:

Read More

Sambut HJB ke-544, Tirta Kahuripan Hadirkan Promo Spesial Sambungan Baru

Sambut HJB ke-544, Tirta Kahuripan Hadirkan Promo Spesial Sambungan Baru. (Dok. Istimewa/Tirta Kahuripan)

Cibinong, WaraWiri.net - Sebagai wujud memeriahkan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544

Tahun, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menghadirkan program

promo spesial sambungan baru bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Melalui program tersebut, calon pelanggan dapat menikmati pemasangan sambungan

baru dengan harga khusus hanya Rp. 544.000,- dari harga normal Rp. 1.600.000,-

Promo ini berlaku mulai tanggal 10 Mei hingga 30 Juni 2026 khusus kelompok tarif

rumah tinggal golongan R3C sampai dengan R4F.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dalam memperluas akses layanan air bersih perpipaan kepada masyarakat sekaligus

mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan

bahwa momentum Hari Jadi Bogor dimanfaatkan perusahaan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kemudahan memperoleh layanan air minum perpipaan.

“Melalui promo HJB ke-544 ini, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas kepada

masyarakat untuk mendapatkan layanan air bersih yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Ini merupakan bentuk komitmen Tirta Kahuripan dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya, Selasa (12/05).

Ia menambahkan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan turut serta mensukseskan "Gebyar Pelayanan Publik 100 jam Nonstop” di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor yang akan dimulai dari tanggal 18 hingga 22 Mei 2026.

“Tentunya kami berharap calon pelanggan dapat memanfaatkan program promo ini

sebaik mungkin karena lebih hemat dan para pelanggan dapat memanfaatkan

pelayanan nonstop di MPP maupun mobil pelayanan di area car free day setiap hari minggu untuk melakukan pengaduan hingga melakukan pembayaran tagihan air," tutupnya.

Untuk diketahui, pendaftaran sambungan baru dapat dilakukan secara online melalui

aplikasi digital (bit.ly/mykahuripan) maupun dengan datang langsung ke kantor cabang pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan terdekat untuk mendapatkan

informasi lebih lanjut.

Dengan semangat “Bergerak Serempak, Nyata Berdampak” pada peringatan Hari

Jadi Bogor ke-544, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor. (Nana/Maul)

Share:

Read More

Perkuat SDM Industri Nasional, Kemenperin Perluas Kerja Sama Internasional

Perkuat SDM Industri Nasional, Kemenperin Perluas Kerja Sama Internasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri guna mendukung pertumbuhan sektor manufaktur nasional yang berdaya saing global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi industri berbasis teknologi dan transformasi digital, termasuk menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, sektor manufaktur Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan kinerja yang resilien di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Hal tersebut tercermin dari nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada April 2026 yang tetap berada pada level ekspansi sebesar 51,75.

Selain itu, sektor industri manufaktur pada triwulan I tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,04 persen dan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 1,03 persen. Bahkan, nilai Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I 2026 berada pada level 51,37.

“Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional. Salah satu kuncinya adalah menyiapkan SDM industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5).

Menperin menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi menjadi prioritas penting dalam upaya mendukung transformasi sektor manufaktur menuju era industri 4.0. Oleh karena itu, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) aktif memperluas kerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk dari Tiongkok.

Sebagai implementasi konkret kerja sama tersebut, BPSDMI bersama Irootech Technology Co., Ltd. menyelenggarakan Pelatihan Industri 4.0 yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai industri 4.0 bagi siswa, mahasiswa, serta tenaga pengajar pendidikan vokasi di Indonesia.

Kepala BPSDMI Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan, kerja sama dengan Irootech merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pengembangan SDM industri nasional yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan.

“Industri 4.0 bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan. Karena itu, penguatan kompetensi SDM harus terus dilakukan agar Indonesia mampu mencetak talenta industri yang unggul dan kompetitif,” ujar Doddy.

Pelatihan tersebut diikuti lebih dari 250 peserta yang terdiri atas tenaga pengajar, siswa, dan mahasiswa dari unit pendidikan di bawah Kemenperin maupun perguruan tinggi lainnya. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring, termasuk praktik langsung di Tiongkok yang diikuti peserta dari UNSIKA dan POLMAN Bandung.

Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan Industri Mekanik Tiongkok, Zheng Limei mengatakan, program pelatihan tersebut menjadi implementasi nyata penguatan kerja sama ekonomi digital antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam pengembangan pendidikan vokasi dan tenaga kerja terampil.

“Program pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memperdalam pertukaran pendidikan vokasi antara Tiongkok dan Indonesia setelah pembentukan aliansi kerja sama kedua negara,” ungkap Zheng.

Sementara itu, General Manager Divisi Pendidikan Rootcloud Technology Co., Ltd., Chen Lifeng menjelaskan bahwa pelatihan difokuskan pada sistem kompetisi WorldSkills, platform industri 4.0, serta penerapan otomatisasi industri modern. Peserta pelatihan luring juga mendapatkan pengalaman praktik langsung pada jalur produksi otomatis dan implementasi platform industri 4.0.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Kemenperin Wulan Aprilianti Permatasari menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi ini akan terus berkembang melalui berbagai program pelatihan lanjutan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami berharap program ini dapat mendukung persiapan talenta industri Indonesia menghadapi ASEAN WorldSkills 2027 di Jakarta dan WorldSkills 2028,” tuturnya. Lebih lanjut, Wulan menegaskan bahwa penguatan kolaborasi internasional dalam pendidikan vokasi akan semakin meningkatkan daya saing global tenaga kerja industri Indonesia.

Saat ini, Kemenperin juga tengah membuka pendaftaran calon siswa dan mahasiswa baru pada unit pendidikan vokasi industri yang terdiri dari 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pendaftaran dilakukan melalui Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) Bersama 2026 melalui laman jarvis.kemenperin.go.id. (Deni)

Share:

Read More

Menkomdigi: Satelit Nusantara Lima Bukti Nyata Kedaulatan Digital Indonesia

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan sambutan dalam acara Peresmian Operasi Satelit Nusantara Lima di Hotel JS Luwansa, Jakarta. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan peluncuran dan pengoperasian Satelit Nusantara Lima merupakan langkah nyata pemerintah memperkuat kedaulatan digital Indonesia di ruang antariksa. Satelit karya anak bangsa dengan kapasitas terbesar di Asia (160 Gbps) ini diharapkan menjadi game changer konektivitas nasional.

“Kita bangga dan mengapresiasi PT Pasifik Satelit Nusantara serta PT Satelit Nusantara Lima. Ini adalah catatan sejarah bagi Indonesia. Dengan Satelit Nusantara Lima, menunjukkan presensi Indonesia, tetapi juga di kawasan. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia harus hadir di panggung internasional, termasuk ruang antariksa,” tegas Meutya Hafid dalam acara Peresmian Operasi Satelit Nusantara Lima di Jakarta Selatan, Senin (11/05/2026).

Saat ini lebih dari 230 juta penduduk Indonesia (80 persen populasi) telah terkoneksi internet. Namun Meutya menegaskan tantangan utama ke depan adalah pemerataan hingga ke wilayah terluar.

“Kita ingin setiap warga, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas, merasakan manfaat digital yang setara. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” tegasnya.

Meutya menekankan visi pemerintahan Presiden Prabowo: konektivitas bukan sekadar sinyal, tetapi harus membawa pertumbuhan dan perlindungan.

“Tidak ada gunanya membangun konektivitas kalau ujungnya tidak meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Lebih dari itu, konektivitas harus menjaga masyarakat kita. Kita tegas melindungi anak-anak dari kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan berbagai ancaman digital lainnya,” tegas Meutya.

Ia menambahkan bahwa Satelit Nusantara Lima akan menjadi infrastruktur strategis yang mendukung sekaligus mengamankan agenda transformasi digital nasional.

“Indonesia butuh orang-orang pintar dan orang-orang berani. PSN telah membuktikan keberanian itu. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan industri untuk membangun ekosistem digital yang maju, aman, berdaulat, dan berkelanjutan,” pungkas Meutya Hafid. (Isna)

Share:

Read More

Integritas Jadi Fokus, KPK Latih 239 Personel Polri se-Jawa Timur

Integritas Jadi Fokus, KPK Latih 239 Personel Polri se-Jawa Timur. (Dok. KPK)

Surabaya, WaraWiri.net - Sebanyak 239 personel kepolisian di wilayah Polda Jawa Timur mengikuti Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas dan Antikorupsi (PELATNAS) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua hari, pada 12-13 Mei 2026 di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menekankan bahwa integritas menjadi fondasi utama yang harus dimiliki setiap aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.

“Para peserta merupakan wujud representasi institusi yang menentukan arah kebijakan, kualitas, dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya ketika memberikan sambutan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan di lingkungan kepolisian, guna mencegah berkembangnya perilaku menyimpang pada tiap individu. Menurutnya, toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun berpotensi berkembang lebih besar jika tidak segera ditangani.

Sementara itu, Direktur Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah, menyampaikan bahwa pelayanan publik yang bersih menjadi tuntutan yang harus dijaga oleh seluruh jajaran kepolisian.

“Tantangan kita bukan hanya soal penegakan hukum semata, melainkan menyangkut bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan memberikan pelayanan yang bebas korupsi,” ucap Bhakti.

Untuk itu, KPK mengajak ratusan personel mulai dari Kepala Sub Direktorat (Kasubdit), Kapolres, Wakapolres, Kepala Satuan (Kasat), hingga Kapolsek-Wakapolsek se-Jawa Timur untuk menyamakan persepsi soal nilai-nilai integritas dan etika, sekaligus membangun pola kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai antikorupsi.

Sejumlah materi yang dibawakan meliputi Strategi Pemberantasan Korupsi, Strategi Pencegahan Korupsi Guna Mengawal Ketahanan Perekonomian Nasional, Konflik Pengentingan, Budaya Anti Suap dan Anti Gratifikasi, Internalisasi Integritas, Pengenalan Tentang Kortas, Menata Ulang Peran POLRI di Ruang Publik yang Dinamis, hingga Rencana Aksi.

“Mari kita bangun komitmen bersama dalam menjaga integritas dan jadilah agen perubahan di masing-masing satuan,” pungkas Yonathan.

Melalui pelatihan ini, KPK berharap penguatan integritas bukan soal ucapan semata, melainkan tindakan yang harus terus tumbuh di tubuh kepolisian guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, presisi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

Peringati Hardiknas 2026, KPK Ajak Pelajar Lawan Korupsi Lewat Kreativitas dan Film Pendek

Peringati Hardiknas 2026, KPK Ajak Pelajar Lawan Korupsi Lewat Kreativitas dan Film Pendek. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Riuh tawa dan antusiasme pelajar memenuhi Ruang Theater Gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jakarta, Selasa (12/5), saat film-film pendek finalis Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) diputar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. 

Momentum yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perpusnas RI ini menjadi ruang edukasi alternatif, sekaligus mempertegas bahwa penanaman nilai antikorupsi dapat dilakukan dengan pendekatan yang dekat dengan generasi muda.

Melalui medium film, KPK mendorong lahirnya ruang belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga emosional dan reflektif. Film dipandang mampu menjangkau pelajar dengan bahasa yang lebih relevan, sehingga pesan integritas dapat diterima secara lebih kuat dan membekas dalam kehidupan sehari-hari.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menuturkan momen ini menjadi refleksi bahwa pendidikan antikorupsi tidak selalu hadir dalam ruang kelas formal. Pasalnya, lensa film justru mampu menjadi medium yang lebih mudah diterima generasi muda guna menanamkan pentingnya integritas.

“Dulu koruptor termuda usianya 31 tahun, sekarang koruptor termuda usianya 22 tahun. Koruptor itu terus beregenerasi,” tutur Wawan.

Menurut Wawan, KPK saat ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui pembangunan karakter generasi muda yang berintegritas. Sebab, penegakan hukum dan perbaikan sistem dinilai tidak akan cukup tanpa dibarengi pembentukan nilai dan budaya antikorupsi sejak dini.

Salah satu langkah yang terus diperkuat KPK ialah menanamkan sembilan nilai integritas, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras (JUMAT BERSEPEDA KK). Nilai-nilai tersebut didorong menjadi praktik keseharian, bukan sekadar materi pembelajaran di ruang kelas.

Wawan juga mengajak pelajar memanfaatkan kreativitas sebagai sarana menyuarakan pesan integritas. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi melalui karya yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Sekarang membuat film tidak harus dengan peralatan mahal. Banyak karya ACFFEST dibuat hanya dengan telepon genggam. Yang paling penting, gagasan dan pesan integritas yang disampaikan,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, diputar tiga film pendek finalis ACFFEST yang mengangkat isu integritas dari perspektif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pelajar. Film Sendal Bupati menyoroti penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas jabatan, bahkan melalui tindakan yang tampak sederhana.

Sementara Tumbuhlah mengangkat keberanian menjaga kejujuran di tengah lingkungan yang penuh kompromi. Adapun Ada yang Salah dengan Cinta menampilkan pentingnya kejujuran dan keberanian bersikap melalui dinamika kehidupan remaja.

“Kami berharap semakin banyak pelajar berani menyampaikan pesan integritas lewat film dan membawa semangat antikorupsi di lingkungan sekitarnya,” imbuh Wawan.

Melalui layar film, Wawan berharap semangat antikorupsi tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan tumbuh menjadi budaya hidup di tengah generasi muda.

Semangat serupa disampaikan Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma. Ia menilai pendidikan menjadi instrumen penting dalam membangun daya tahan generasi muda terhadap praktik korupsi yang semakin berkembang dan kompleks.

“Harapannya, adik-adik menjadi agen perubahan dan dengan lantang menyuarakan korupsi merupakan musuh kita bersama. Setidaknya, kita mampu menanamkan integritas kapan pun,” tegas Dhany.

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas RI, Adriati Zein, menyebut perpustakaan sebagai rumah bersama bagi masyarakat untuk belajar, bertumbuh, dan memperkuat literasi. Ia mengajak generasi muda memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang memperluas wawasan dan membangun karakter.

“Mudah mudahan pesan dari film ini, dapat kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Adriati.

Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pelajar untuk mengenal ACFFEST lebih dekat sebagai wadah kreatif penyampaian pesan antikorupsi melalui karya audio visual. Pada tahun 2026, ACFFEST kembali menghadirkan sejumlah kompetisi, mulai dari Kompetisi Film Pendek Pelajar, Kompetisi Film Pendek Vertikal K/L Pemerintah Pusat, Kompetisi ACFFEST Regional Barat Indonesia, Kompetisi Ide Cerita Film Pendek, hingga Kompetisi Film Pendek Fiksi.

Seluruh karya dapat dikirim hingga 29 Mei 2026 melalui situs resmi ACFFEST di https://acffest.com/kompetisi-film-pelajar/. (Rizal)

Share:

Read More

Hadiri FGD di Kejati Banten, Jamdatun Dorong Penguatan Kompetensi JPN Kawal Program Pembangunan Nasional

Hadiri FGD di Kejati Banten, Jamdatun Dorong Penguatan Kompetensi JPN Kawal Program Pembangunan Nasional. (Dok. Kejagung RI)

Banten, WaraWiri.net - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. memaparkan materinya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Penguatan Kompetensi Jaksa Pengacara Negara dalam Strategi Penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pengelolaan Aset Pemerintah" yang diselenggarakan di Aula Gedung Utama Kejaksaan Tinggi Banten, Senin 11 Mei 2026.

Dalam paparannya, Jamdatun menegaskan bahwa institusi Kejaksaan sedang berada dalam fase transformasi besar sesuai amanat RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Transformasi ini menitikberatkan pada penguatan fungsi Advocaat Generaal (Jaksa Pengacara Negara) sebagai One State Legal Voice atau satu suara hukum negara.

"Jaksa Pengacara Negara (JPN) bukan sekadar menangani perkara di persidangan, melainkan sebagai pengawal kepentingan hukum negara dalam pembangunan nasional. Kita bertransformasi dari sekadar bidang teknis menjadi Kantor Pengacara Negara yang profesional," ujar Prof. Narendra Jatna.

Dalam visi besarnya, Jamdatun memaparkan bahwa posisi strategis JPN memiliki tanggung jawab untuk menyatukan seluruh posisi hukum negara agar tercipta konsistensi kebijakan lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD.

“Dengan posisi ini, Kejaksaan tidak lagi hanya hadir sebagai aparat penegak hukum pasif, melainkan sebagai pengawal kepentingan hukum negara yang aktif melakukan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program pembangunan nasional,” imbuh Jamdatun.

Implementasi nyata dari peran baru ini terlihat pada mandat JPN untuk mengawal berbagai program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintah saat ini. JPN diinstruksikan untuk memberikan pendampingan hukum yang mendalam pada program-program krusial seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan melalui cetak sawah, hingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Melalui instrumen Legal Assistance dan Legal Audit, JPN memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berjalan di atas koridor hukum yang sah, akuntabel, dan terlindungi dari potensi sengketa yang dapat menghambat akselerasi Pembangunan,” terang Jamdatun.

Selain aspek litigasi di persidangan, Jamdatun menekankan pentingnya penguasaan terhadap strategi non-litigasi melalui Alternative Dispute Resolution atau mediasi. Penggunaan jalur mediasi dan arbitrase dinilai jauh lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa antar-instansi guna menjaga stabilitas administrasi pemerintahan tanpa menguras energi negara di ruang sidang.

Dalam konteks pengelolaan aset, JPN diharapkan mampu bertindak cepat dalam melakukan inventarisasi, validasi, hingga penyelamatan aset pemerintah melalui strategi pemulihan aset yang terukur dan didukung penuh oleh pemanfaatan teknologi digital serta data yang terintegrasi.

Transformasi paradigma ini pada akhirnya bermuara pada perubahan sistem penilaian kinerja yang lebih substansial melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI). Keberhasilan seorang Jaksa Pengacara Negara kini tidak lagi diukur semata-mata dari banyaknya jumlah perkara yang ditangani, melainkan dari kualitas layanan hukum, efektivitas penyelamatan keuangan negara, serta dampak positif yang dihasilkan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Jaksa Pengacara Negara yang kompeten, professional dan berintegritas merupakan kunci utama dalam mewujudkan perlindungan kepentingan negara, penyelamatan asset dan kepastian hukum demi mendukung pembangunan nasional,” pungkas Jamdatun.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, B. Maria Erna Elastiyani, S.H., M.H., beserta para Kepala Kejaksaan Negeri dan JPN se-wilayah Banten. (Ilham)

Share:

Read More

Pemerintah Tegaskan Komitmen Pemberantasan Rupiah Palsu

Pemerintah Tegaskan Komitmen Pemberantasan Rupiah Palsu. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia (BI) bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareksrim Polri), dan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan uang Rupiah palsu. Hal ini merupakan mandat UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta sebagai langkah untuk menjaga keamanan masyarakat bertransaksi menggunakan uang Rupiah. Komitmen ini diwujudkan dalam pelaksanaan pemusnahan kertas uang Rupiah palsu di Bank Indonesia, Jakarta (13/5).

Hadir pada kesempatan ini Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali bersama para Pimpinan Badan Reserse Kriminal Polri dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pimpinan Kejaksaan Agung RI, Bea Cukai, Pengadilan Negeri, Polda, serta Kejaksaan Tinggi Negeri.  

“Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan tersebut berjumlah 466.535 lembar, yang berasal dari laporan masyarakat, perbankan, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), dan hasil pengolahan setoran bank kepada Bank Indonesia secara nasional selama periode 2017 hingga November 2025," demikian disampaikan Deputi Ricky.

BI memberikan klarifikasi atas uang Rupiah yang diragukan keasliannya berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga ahli ataupun uji laboratorium. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia terhadap temuan uang palsu, kualitas uang palsu yang diproduksi selama ini relatif sangat rendah dan dapat diidentifikasi dengan mudah oleh masyarakat melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang).

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI yang diwakili Wakabareskrim, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin menegaskan bahwa peredaran uang palsu dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Rupiah.

“Oleh karena itu, sinergi antara Kepolisian, BI, Botasupal serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya," ujar Nunung. Masyarakat juga dihimbau agar lebih teliti dalam menerima uang tunai dan segera melapor kepada pihak Kepolisian atau meminta klarifikasi kepada BI apabila mencurigai adanya uang palsu.

Pimpinan Botasupal yang diwakili Sekretaris Umum (Sekum) Botasupal, Brigjen Pol. Mulyono menyampaikan “Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh Botasupal untuk menekan peredaran uang Rupiah dan menjaga masyarakat dari kejahatan uang palsu. Upaya pemberantasan Rupiah palsu dilakukan secara aktif melalui rangkaian strategi komprehensif yang terkoordinasi, terintegrasi dan disinkronisasikan serta dijalankan oleh setiap unsur Botasupal sesuai peran dan kewenangannya masing-masing," pungkas Mulyono. Implementasi tugas dan kewenangan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) diatur dalam Perpres Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.

Pemusnahan Rupiah palsu pada hari ini dilakukan di Bank Indonesia menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang. Pemusnahan juga dilakukan sesuai dengan prosedur yang ketat sesuai ketentuan berlaku. Berdasarkan data BI, jumlah temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun, dari 5 ppm (piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar) pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024-2025, dan terus menurun.

Hal ini seiring dengan penguatan kualitas uang Rupiah baik bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengaman yang semakin modern, sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan.

Peningkatan kualitas uang Rupiah juga telah diakui dunia, tecermin dalam penghargaan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 sebagai Seri Uang Terbaik (Best New Banknote Series) pada IACA Currency Awards 2023 dan penghargaan untuk Uang Rupiah kertas pecahan Rp50.000 TE 2022 pada November 2024 yang meraih peringkat ke-2 dunia untuk pecahan yang paling aman dan yang paling sulit dipalsukan di dunia (World's Most Secure Currencies) dengan 17 unsur pengaman canggih versi BestBrokers.

Masyarakat berperan vital dalam mencegah peredaran uang Rupiah palsu. Untuk itu, BI bersama Botasupal senantiasa menggalakkan kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Dalam kampanye ini, BI menghimbau masyarakat untuk selalu memastikan keaslian uang Rupiah kertas melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta senantiasa merawat uang Rupiah dengan baik agar tetap mudah dikenali keasliannya. Rawat Rupiah dengan menerapkan 5 Jangan: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.

BI bersama seluruh unsur Botasupal, Mahkamah Agung RI, dan Pengadilan Negeri baik di level pusat maupun daerah, akan terus memperkuat sinergi untuk bersama menegakkan uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Budi)

Share:

Read More

Dua Tersangka Baru Ditetapkan atas Kasus Pertambangan Emas Ilegal

Dua Tersangka Baru Ditetapkan atas Kasus Pertambangan Emas Ilegal. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan perkara pertambangan ilegal yang melibatkan jaringan pengolahan dan distribusi emas tanpa izin. Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik menetapkan dua tersangka baru berinisial DHB dan VC.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penetapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat tiga tersangka lain, yakni TW, DW, dan BSW, yang ditetapkan pada 27 Februari 2026. Dari hasil penyidikan lanjutan, penyidik menemukan adanya keterlibatan pihak lain dalam rangkaian aktivitas ilegal tersebut.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan dua tersangka baru yang diduga kuat turut serta dalam kegiatan pertambangan tanpa izin dan tindak pidana pencucian uang,” ujar Ade Safri, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, DHB diketahui menjabat sebagai Direktur PT Simba Jaya Utama (PT SJU) pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022, sedangkan VC menjabat sebagai Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

“DHB diketahui merupakan putra dari SB alias A, yang sebelumnya diduga memiliki peran penting dalam jaringan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, SB alias A telah meninggal dunia pada April 2026 sehingga secara hukum tidak dapat lagi dituntut. Kendati demikian, penyidik tetap melanjutkan proses pengusutan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Dalam konstruksi perkara, kedua tersangka diduga bersama-sama melakukan serangkaian aktivitas ilegal mulai dari menampung, memanfaatkan, mengolah, hingga memurnikan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin. Selain itu, para tersangka juga diduga terlibat dalam pengangkutan serta penjualan emas ilegal tersebut.

Penyidik juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil kejahatan tersebut melalui pendekatan follow the money guna mengungkap aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya lima alat bukti sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti fisik, serta bukti elektronik,” ungkapnya.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, meliputi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk kepentingan penyidikan, Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna mencegah kedua tersangka bepergian ke luar negeri.

Ade Safri menegaskan, negara tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara serta merusak lingkungan. Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Penegakan hukum ini tidak hanya menyasar tindak pidana asal, tetapi juga pencucian uangnya, agar memberikan efek jera maksimal,” tegasnya. (Fitri)

Share:

Read More

Ditpolsatwa Baharkam Polri Gelar Pelatihan Medis Taktis Bersama K-9 Scooby

Ditpolsatwa Baharkam Polri Gelar Pelatihan Medis Taktis Bersama K-9 Scooby. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Suasana Markas Komando (Mako) Baharkam Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, mendadak riuh dan penuh antusiasme pada Selasa pagi (12/05/2026).

Keriuhan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan karena Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri tengah menggelar sebuah pelatihan anti-panik yang sangat krusial, yakni Edukasi Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) yang dikhususkan pada penanganan taktis gigitan anjing dan serangan ular berbisa.

Pelatihan taktis yang dimulai tepat pada pukul 07.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Ipda Ignatius Bayu. Tim edukasi dari Korps Baret Cokelat ini menerjunkan personel-personel ahli di bidangnya, yaitu Aipda Sugianto, Briptu Komang Patiase, dan Bripda Gede Bintang. 

Menariknya, bintang utama yang paling menyita perhatian dalam simulasi tersebut tidak lain adalah Scooby, seekor satwa K-9 andalan Ditpolsatwa yang sangat terlatih. Kehadiran Scooby di tengah lapangan sukses membuat suasana latihan menjadi sangat interaktif, menegangkan, namun tetap sarat akan nilai edukatif bagi seluruh peserta yang hadir.

Di bawah komando langsung Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Tory Kristianto, S.I.K., pelatihan ini secara spesifik menyasar pada peningkatan kesiapsiagaan darurat bagi personel kepolisian di lini depan. 

Para anggota Baharkam tidak hanya ditempa untuk memperketat sistem pengamanan wilayah, tetapi juga dibekali dengan kemampuan medis taktis yang memadai. Keterampilan ini dinilai sangat vital guna menekan angka risiko fatalitas apabila anggota kepolisian maupun masyarakat sipil mengalami insiden darurat terkena bisa ular atau gigitan anjing pelacak saat operasi di lapangan.

Kami mendapatkan respons yang sangat positif dari seluruh personel Baharkam Polri. Kehadiran Tim Polisi Satwa bersama Pemerhati Polisi Satwa mampu menghidupkan suasana edukasi, sehingga materi simulasi dapat diserap dengan maksimal oleh anggota, terang Brigjen Pol. Tory Kristianto dalam laporan tertulis resminya yang ditujukan kepada Kepala Korps (Kakor) Sabhara Baharkam Polri terkait keberhasilan acara tersebut.

Seluruh materi Pertolongan Pertama Gawat Darurat dikupas secara praktis, sistematis, dan mendalam agar pesan mengenai respons penanganan cepat dapat langsung menancap kuat di memori setiap anggota kepolisian. Hingga seluruh rangkaian acara berakhir, kegiatan simulasi medis taktis ini dilaporkan berjalan dengan sangat aman, tertib, dan kondusif tanpa kendala operasional apa pun. 

Melalui langkah edukasi yang nyata ini, Baharkam Polri kembali membuktikan komitmen utamanya sebagai institusi yang tidak hanya tangguh dan disiplin dalam sistem pengamanan, tetapi juga selalu sigap dan terampil dalam upaya menyelamatkan nyawa masyarakat di tengah situasi genting. (Fitri)

Share:

Read More

Danlanud Husein Sastranegara Berikan Apresiasi kepada Siswa Berprestasi Sekolah Angkasa

Danlanud Husein Sastranegara Berikan Apresiasi kepada Siswa Berprestasi Sekolah Angkasa. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Komandan Lanud Husein Sastranegara, Marsma TNI M.D. Irman Fathurrahman, S.E., M.M., didampingi Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Husein Sastranegara, Ny. Ayu Irman, memberikan penghargaan kepada siswa SMA dan SMK Sekolah Angkasa yang berhasil meraih prestasi di berbagai ajang perlombaan tingkat regional maupun nasional.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Ruang Kerja Danlanud Husein Sastranegara, Selasa (12/05/2026), sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras para siswa dalam mengharumkan nama sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Danlanud menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh siswa berprestasi. Danlanud berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa Sekolah Angkasa untuk terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan semangat belajar, serta berani berkompetisi secara positif demi meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang.

Siswa SMA Sekolah Angkasa berhasil meraih sejumlah juara pada cabang lomba cheerleaders di Festival Citylink Bandung, di antaranya Juara 1 Group Stunt Level 2 Junior Intermediate, Juara 1 Team Cheer Level 2 Junior Intermediate, Juara 1 Freestyle Poms Junior, Juara 2 Group Stunt Level 2 Junior Intermediate, serta Juara 1 Double Group Stunt Level 2 Junior Intermediate. Sementara itu, siswa SMK Sekolah Angkasa juga menorehkan prestasi melalui raihan medali emas cabang Boxing & Ultimate Striking pada ajang Piala Gubernur Jawa Barat serta Juara 2 Festival Hardiknas tingkat SMA/SMK Kota Bandung pada lomba cerdas cermat. (Tedy)

Share:

Read More

Pangkoarmada II Ikuti Konferensi Pers TNI AL Terkait Hasil Operasi Keamanan Laut Jajaran Koarmada RI

Pangkoarmada II Ikuti Konferensi Pers TNI AL Terkait Hasil Operasi Keamanan Laut Jajaran Koarmada RI. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Pangkoarmada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., mengikuti pelaksanaan konferensi pers TNI AL terkait hasil operasi keamanan laut jajaran Koarmada RI secara video conference dari Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Koarmada II, Selasa (12/5).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pangkoarmada RI Laksdya TNI Dr. Denih Hendrata dan turut dihadiri Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamhari Chaniago di Markas Koarmada RI, Jakarta.

Dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 TNI AL khususnya Koarmada RI dan jajaran berhasil menggagalkan berbagai tindak penyelundupan dan kejahatan maritim dengan total nilai ekonomi negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp14,7 triliun. 

Selain itu, operasi keamanan laut tersebut juga berhasil menyelamatkan jutaan jiwa dari ancaman narkotika melalui berbagai penggagalan penyelundupan narkoba di wilayah perairan Indonesia.

Memasuki tahun 2026, TNI AL khususnya Koarmada RI terus menunjukkan keberhasilan operasi keamanan laut. Pada Januari 2026 berhasil digagalkan empat kegiatan ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar yang meliputi penyelundupan satwa dan narkotika jenis sabu.

Selanjutnya pada Februari 2026 kembali digagalkan empat kegiatan ilegal dengan nilai potensi kerugian negara mencapai Rp16,2 miliar, di antaranya penyelundupan sianida, pasir timah, rokok ilegal, dan ballpress dengan total barang bukti mencapai 21 ton.

Pada Maret 2026, TNI AL khususnya Koarmada RI berhasil menggagalkan tiga kegiatan ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp6,7 miliar dari kasus penyelundupan arang bakau, pasir timah, dan rokok ilegal tanpa cukai sebanyak 70.956 batang. Kemudian pada April 2026 berhasil digagalkan sembilan kegiatan ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp51,2 miliar yang meliputi penyelundupan sisik trenggiling, ballpress, benih lobster, dan kosmetik ilegal.

Sementara pada Mei 2026, kembali berhasil digagalkan enam kegiatan ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp14,9 miliar dari kasus penyelundupan pasir timah, PMI non prosedural, miras, benih lobster, dan rokok ilegal.

Dalam sambutannya, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamhari Chaniago yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada TNI AL atas keberhasilan berbagai operasi keamanan laut yang telah dilaksanakan. 

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi sumber daya alam Indonesia dari praktik penyelundupan dan eksploitasi ilegal, sekaligus menjaga masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

Menko Polhukam juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI AL dengan berbagai instansi terkait dalam memberantas penyelundupan sumber daya alam maupun narkoba. 

Keberhasilan operasi tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan nasional agar dapat dinikmati masyarakat Indonesia serta mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Presiden terkait penguatan reformasi hukum dan pemberantasan kejahatan nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Lanjutan Sidang Chromebook JPU Ungkap Dugaan Shadow Organization dan Jejak Kepentingan Bisnis Terdakwa Nadiem Makarim

Lanjutan Sidang Chromebook JPU Ungkap Dugaan Shadow Organization dan Jejak Kepentingan Bisnis Terdakwa Nadiem Makarim. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady mengungkap fakta dalam persidangan dugaan korupsi digitalisasi pendidikan pengadaan chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang digelar pada Senin, 11 Mei 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam agenda pemeriksaan Terdakwa Nadiem Makarim, JPU menuturkan bahwa sebelum menjabat sebagai Menteri, telah terdapat kesepakatan bisnis antara perusahaan terdakwa, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), dengan Google Asia Pacific yang melibatkan nilai investasi fantastis mencapai lebih dari USD 349 juta. Kerja sama ini mencakup berbagai layanan teknologi seperti Google Maps dan Google Cloud yang kemudian berkaitan dengan arah kebijakan kementerian di masa depan.

“Fakta persidangan menunjukkan bahwa enam bulan sebelum penunjukan resminya, terdakwa diduga telah mendapatkan informasi mengenai posisi menteri yang akan ditempatinya. Terdakwa kemudian membentuk grup WhatsApp yang diisi oleh orang-orang dari luar instansi pemerintah seperti Jurist Tan dan Fiona Handayani,” ujar JPU.

Tindakan tersebut dilakukan untuk merancang strategi penggantian peran pejabat organik di kementerian, merubah anggaran, serta menyusun kebijakan digitalisasi pendidikan. Setelah menjabat, terdakwa membawa gaya kepemimpinan korporasi dan lebih mempercayai organisasi bayangan (shadow organization) serta Staf Khusus Menteri dibandingkan para Direktur Jenderal dan Direktur yang ada di struktur organisasi resmi Kemendikbudristek.

JPU menegaskan adanya indikasi kejahatan kerah putih (white collar crime) yang sangat terencana, di mana bukti elektronik dari grup percakapan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pengadaan Chromebook sudah dimulai sejak Februari 2020, jauh sebelum keputusan formal rapat pada bulan Mei 2020.

Meskipun Terdakwa Nadiem membantah adanya kesepakatan awal, jejak digital mencatat adanya pembahasan mengenai nilai proyek dan apa yang bisa diberikan pihak Google kepada kementerian.

Selain itu, JPU menyoroti peran terdakwa sebagai beneficiary owner di PT AKAB melalui kepemilikan saham Seri B yang memberikan hak suara dominan, meskipun terdakwa berupaya menyamarkan perannya tersebut di balik struktur kepemilikan saham lainnya.

JPU pun mencatat adanya keuntungan finansial yang terus mengalir kepada terdakwa melalui pergerakan nilai saham dan transaksi penjualan saham pada periode 2022 hingga 2024 yang mencapai triliunan rupiah. Di persidangan, terdakwa tidak mampu menunjukkan jumlah lembar saham yang sebenarnya, yang menurut JPU memperkuat dugaan adanya pengendalian tersembunyi (directing mind) dalam aksi korporasi yang berkaitan dengan perkara ini.

JPU Roy Riady juga menegaskan bahwa seluruh fakta yang disampaikan didasarkan pada alat bukti yang sah dan bukti elektronik yang tidak dapat dibantah. (Tedy)

Share:

Read More

JPU Kejati Sulsel Tanggapi Eksepsi Terdakwa Obstruction of Justice Korupsi Perjalanan Dinas BP2P Sulawesi III Putusan Sela Digelar Pekan Depan

JPU Kejati Sulsel Tanggapi Eksepsi Terdakwa Obstruction of Justice Korupsi Perjalanan Dinas BP2P Sulawesi III Putusan Sela Digelar Pekan Depan. (Dok. Kejagung RI)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar kembali menggelar persidangan perkara dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait kasus korupsi perjalanan dinas pada Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III, Senin (11/5/2026).

Sidang kali ini menghadirkan dua terdakwa, yakni Ahmad Apuh Maulana dan Rasman, dengan agenda mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan (eksepsi) atau perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa pada persidangan sebelumnya.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, menjelaskan bahwa dalam persidangan tersebut, tim Penuntut Umum secara tegas menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil keberatan pihak terdakwa.

“Penuntut Umum telah menyampaikan jawaban atas poin-poin keberatan yang diajukan penasihat hukum terkait proses penanganan perkara ini. Kami tetap pada substansi dakwaan yang telah disusun," ujar Soetarmi.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada Selasa, 19 Mei 2026, dengan agenda pembacaan Putusan Sela.

Putusan sela ini nantinya akan menentukan apakah keberatan terdakwa diterima atau ditolak, yang sekaligus menentukan apakah pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak.

Perkara ini menarik perhatian publik karena berkaitan dengan upaya sistematis untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan BP2P Sulawesi III.

Seluruh rangkaian persidangan berlangsung secara tertib dan terbuka untuk umum, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan untuk memastikan kelancaran proses hukum. (Tedy)

Share:

Read More