Wakil Kepala BGN Lantik Pejabat Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrator

Wakil Kepala BGN Lantik Pejabat Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrator. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari Melantik Pejabat Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Di Badan Gizi Nasional, Jumat (11/06/2026). Nama2 dan Jabatan Pejabat tersebut yakni

1. Dr. Rahman, S.STP.,M.Si. : Kepala Biro Manajemen Kinerja pada Sekretariat Utama

2. Said Karim, S.T., M.Si. : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada Sekretariat Utama

3. ⁠Mungki Hadipratikto, S.H., M.H. : Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

4. ⁠Haerudin, S.H.,M.Hum. : Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola

5. ⁠Haidir, S.Si., M.Si. : Kepala Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran

6. ⁠Anita Rentauli Gultom, S.K.M., MPH : Kepala Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran pada Sekretariat Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. (Rizal)

Share:

Read More

Kepala BGN: MBG Jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Petani dan Peternak Lokal

Kepala BGN Tegaskan, MBG Jadi Instrumen Penggerak Ekonomi Petani dan Peternak Lokal. (Dok. BGN)

Tangerang, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 58 juta orang dan alokasi bahan baku sebesar Rp10.000 per porsi, MBG memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi sektor pertanian dan peternakan.

“Dalam satu porsi itu Rp15.000. Ada porsi bahan baku Rp10.000. Bahan bakunya berupa karbohidrat, sayur, buah, protein hewani, protein nabati, dan lain sebagainya. Kalau dikalikan dengan 58 juta penerima manfaat, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha pertanian,” ujar Mas Dar, dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026, Rabu (04/11) .

Menurutnya, besarnya kebutuhan tersebut harus dikelola agar MBG mampu menciptakan keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen. Ketika harga komoditas terlalu tinggi, pengelolaan kebutuhan MBG diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga. Sebaliknya, ketika harga jatuh, penyerapan melalui program ini dapat membantu menjaga pendapatan petani dan peternak.

“Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua meningkatkan produktivitas. Yakinlah bahwa MBG ini harus menjadi instrumen yang bisa mendistorsi stok dan harga pangan kita di lapangan, sehingga konsumennya tidak dirugikan, tetapi produsennya juga tidak boleh dirugikan,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, BGN tengah menyiapkan sistem pengadaan pangan secara daring melalui platform Loka MBG. Sistem ini diarahkan agar asosiasi dan koperasi peternak dapat memasok langsung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan tidak bergantung pada perantara.

“Jadi nanti yang mengisi toko online itu adalah asosiasi peternaknya. Bukan calo, bukan makelar, bukan tengkulak. Kita ingin mendukung peternak secara langsung,” jelas Mas Dar.

Ia mencontohkan kondisi harga telur yang saat ini mengalami penurunan. Menurutnya, kebutuhan telur dalam program MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu menjaga harga di tingkat peternak. Untuk itu, BGN juga telah mengarahkan dapur-dapur MBG agar lebih sering memasukkan telur ke dalam menu makanan penerima manfaat.

Selain telur, BGN juga melakukan penyesuaian kebijakan terkait penggunaan susu dalam program MBG. Jika sebelumnya ketentuan komposisi susu minimal 20 persen, kini BGN menetapkan kandungan susu segar minimal 80 persen.

“Kita memang punya tantangan karena susu segar kita baru bisa mencukupi 20 persen dari kebutuhan. Tetapi dengan aturan ini, kita ingin mendorong peningkatan produksi susu segar dalam negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap kebijakan BGN harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi dan penyediaan bahan pangan.

“Keputusan seorang pemimpin di atas kertas itu bisa mempengaruhi kesejahteraan jutaan orang. Maka saya ingin kebijakan saya sebagai pemimpin di BGN ini bukan hanya dinikmati oleh orang yang makan MBG, tetapi juga harus bisa mensejahterakan petani-petani lokal kita. Itu yang penting,” pungkasnya. (Rizal)

Share:

Read More

Paviliun Wonderful Indonesia Raih “Best Stand Design in Asia” pada bursa pariwisata dunia WTM London 2026

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menerima penghargaan atas keberhasilan Paviliun Indonesia meraih Best Stand Design in Asia dalam ajang World Travel Market (WTM) London 2026, di ExCel London, Inggris. (Dok. Kemenpar)

Inggris, WaraWiri.net - Paviliun Wonderful Indonesia meraih penghargaan Best Stand Design in Asia dalam ajang World Travel Market (WTM) London 2026 yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di ExCeL London, Inggris.

WTM London 2026 menghadirkan 389 booth dari berbagai kawasan dunia. Eropa dan Mediterania mendominasi dengan 140 booth, disusul Asia sebanyak 99 booth, Amerika 56 booth, Afrika 50 booth, Timur Tengah 27 booth, serta Britania Raya dan Irlandia 17 booth. Di tengah persaingan berbagai negara dan pelaku industri pariwisata internasional, Paviliun Wonderful Indonesia mendapat pengakuan sebagai desain terbaik di kawasan Asia mengalahkan 98 booth lainnya.

Paviliun Wonderful Indonesia terakhir kali meraih penghargaan Best Stand Feature pada ajang WTM London tahun 2019. Kala itu, Paviliun Wonderful Indonesia tampil dengan mengusung konsep kapal Phinisi yang dipadukan dengan kekayaan unsur budaya Nusantara, sehingga menghadirkan representasi keunikan dan keberagaman budaya Indonesia.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di London, Jumat (6/11/2026), mengatakan penghargaan tersebut membuktikan daya saing Indonesia dalam mempromosikan pariwisata melalui pendekatan kreatif, inovatif, dan berkarakter.

“Penghargaan Best Stand Design in Asia ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia sekaligus pengakuan atas kreativitas dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menawarkan keindahan alam dan destinasi wisata, tetapi juga kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, serta pengalaman yang memiliki nilai dan makna bagi wisatawan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Menteri Pariwisata menambahkan, pencapaian tersebut sejalan dengan semangat kampanye Go Beyond Ordinary yang mengajak wisatawan dunia mengenal Indonesia lebih jauh dari sekadar destinasi liburan.

“Melalui Go Beyond Ordinary, kami ingin mengajak wisatawan merasakan pengalaman yang lebih mendalam dan autentik ketika berkunjung ke Indonesia. Pariwisata Indonesia memiliki cerita, identitas, dan keunikan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Karena itu, kami akan terus memperkuat promosi yang mampu menghadirkan pengalaman sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata.

Paviliun Indonesia di WTM London 2026 dirancang sebagai ruang pengalaman imersif yang memadukan keindahan bahari, kekayaan budaya, gastronomi, seni kontemporer, dan kreativitas bangsa.

Mengusung kampanye Go Beyond Ordinary, paviliun seluas 352,75 meter persegi di booth N8-220 tersebut menjadikan kekayaan laut Indonesia sebagai inspirasi utama desain.

Paviliun Indonesia juga menghadirkan pengalaman yang memungkinkan pengunjung tidak sekadar melihat gambar destinasi, tetapi seolah-olah memasuki dan merasakan langsung suasana wisata Indonesia. Melalui perpaduan visual, aroma, cita rasa, dan suara Nusantara, pengunjung diajak mengenal kekayaan Indonesia secara lebih dekat dan menyeluruh.

Selain instalasi bertema bahari, pengunjung diperkenalkan pada kekayaan budaya Nusantara melalui beragam aktivitas, mulai dari pertunjukan seni tradisional, permainan alat musik sasando, hingga aktivitas wellness berbasis aroma minyak atsiri Indonesia.

Keunikan Paviliun Indonesia tahun ini juga terlihat dari kolaborasi arsitek ternama Indonesia, Andra Matin dengan seniman kontemporer Mulyana yang dikenal sebagai Mang Moel. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui representasi Indonesia dalam 1 booth, melalui pemetaan ruang 65 co-exhibitor dari 11 provinsi serta menyatukan karakteristik ke 5 mitra resmi. Ditambahkan kekuatan instalasi rajutan berskala besar bertema kehidupan bawah laut yang menjadi salah satu daya tarik artistik utama paviliun.

Mang Moel merupakan seniman asal Bandung yang berkarya di Yogyakarta dan telah menampilkan karya-karyanya di berbagai panggung seni internasional, antara lain New York, Los Angeles, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Karyanya juga pernah menghiasi instalasi etalase rumah mode Hermès.

Melalui teknik rajutan yang memanfaatkan berbagai material, termasuk benang sisa, Mang Moel menghadirkan representasi kehidupan bawah laut yang menggambarkan keindahan sekaligus kerapuhan ekosistem bahari. Instalasi tersebut tidak hanya memperkaya pengalaman visual pengunjung, tetapi juga menyampaikan pesan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut.

“Kehadiran karya Mang Moel di Paviliun Indonesia menjadi simbol pertemuan antara seni, kreativitas, dan pesan keberlanjutan. Kolaborasi ini sekaligus menunjukkan bahwa promosi pariwisata dapat dikemas melalui pendekatan lintas sektor yang menghubungkan arsitektur, seni, budaya, dan isu lingkungan,” kata Menteri Pariwisata. (Muh)

Share:

Read More

Dua Naskah Nusantara Usulan Perpusnas Resmi Tercatat dalam Register Ingatan Dunia UNESCO Asia Pasifik

Dua Naskah Nusantara Usulan Perpusnas Resmi Tercatat dalam Register Ingatan Dunia UNESCO Asia Pasifik. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Terpilihnya kedua naskah tersebut menjadi bentuk pengakuan atas nilai sejarah dan pengetahuan yang terkandung dalam warisan dokumenter Nusantara. Keduanya memiliki keunikan yang tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Asia Pasifik.

Pengajuan Bo’ Sangaji Kai dilakukan Perpusnas bersama Yayasan Museum Samparaja Bima dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Kidung Bhuwana Wināśa diajukan bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Gria Agung Mandara Pemaron, serta Gria Gede Belayu.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menjelaskan bahwa kedua naskah tersebut berasal dari koleksi yang telah ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON). Ia menambahkan, proses penilaian di tingkat nasional dilakukan oleh tim Memory of the World Indonesia bersama tim IKON untuk menentukan naskah yang layak diajukan ke tingkat regional Asia Pasifik.

Ia menguraikan, Bo’ Sangaji Kai, misalnya, memuat catatan perjuangan Kesultanan Bima sekaligus kesaksian mengenai peristiwa erupsi Gunung Tambora pada 1815. Catatan tersebut menjadi salah satu keunikan naskah yang memiliki nilai sejarah luar biasa.

Sementara itu, Kidung Bhuwana Wināśa merupakan autograf karya Ida Pedanda Ngurah yang merekam peristiwa Puputan di Klungkung. Naskah tersebut juga memiliki nilai sastra yang tinggi.

“Kedua hal inilah yang kemudian dijadikan dasar bagaimana kita mengajukan sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki oleh yang lain,” ujar Aminudin.

Aminudin menyambut baik pengakuan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap catatan sejarah dan karya masyarakat Indonesia. 

“Pengakuan ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya pelestarian naskah yang dilakukan selama ini memiliki arti penting, bukan hanya dari sisi keberadaan fisiknya, melainkan juga kandungan pengetahuan dan nilai sejarah di dalamnya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa terpilihnya kedua naskah tersebut bukanlah akhir dari upaya pelestarian. Perpusnas bersama para mitra perlu melanjutkan upaya pengkajian dan pemanfaatan kandungan naskah, termasuk menjadikannya sumber rujukan untuk memperkaya pemahaman tentang masa lalu berdasarkan sumber dokumenter.

“Naskah ini perlu dimanfaatkan dan bisa menjadi sumber rujukan untuk pendidikan. Pendidikan karakter bagi bangsa kita,” tandasnya.

Setelah memperoleh pengakuan, Aminudin merinci bahwa langkah selanjutnya adalah mengolah, mempelajari, dan memanfaatkan kandungan pengetahuan dalam naskah. Salah satunya dengan menghadirkan isi naskah dalam bentuk bacaan yang dapat diakses generasi masa kini, sekaligus menggali nilai-nilai yang dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kepala Perpusnas mengingatkan bahwa naskah-naskah Nusantara tidak cukup hanya dirawat dan disimpan.

“Kandungan didalamnya perlu terus digali agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Perpusnas bersama para mitra juga perlu bekerja lebih terampil dan kreatif, baik dalam mengembangkan pemanfaatan naskah maupun mengidentifikasi naskah-naskah lain yang berpotensi diajukan sebagai bagian dari Memory of the World (MoW),” pungkasnya. (Remondies)

Share:

Read More

LPS Pastikan Dana Nasabah BPR Agritrans Batumarta Aman, Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah Mulai Diproses

LPS Pastikan Dana Nasabah BPR Agritrans Batumarta Aman, Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah Mulai Diproses. (Dok. LPS)

Sumatera Selatan, WaraWiri.net - Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman dan tenang kepada nasabah perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan segera memproses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan melaksanakan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Agritrans Batumarta yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Pencabutan izin usaha BPR Agritrans Batumarta dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026, terhitung sejak 3 November 2026.

Dalam rangka melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan serta informasi lainnya. Proses ini dilakukan untuk menetapkan simpanan nasabah yang memenuhi syarat dan layak dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha bank, yaitu paling lambat 23 Maret 2027. Pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut. Adapun dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Agritrans Batumarta bersumber dari dana LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Group Kesekretariatan LPS, Damaiyanti Sakti, mengimbau seluruh nasabah BPR Agritrans Batumarta untuk tetap tenang dan mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku agar memperoleh kepastian mengenai status penjaminan simpanan masing-masing rekening.

“Langkah cepat LPS ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan kepastian, ketenangan, dan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang menyimpan dananya di BPR Agritrans Batumarta. Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, termasuk mempercepat proses pembayaran klaim penjaminan simpanan agar nasabah dapat segera memperoleh kembali dananya. Melalui langkah ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan LPS,” ujarnya.

LPS juga mengimbau nasabah untuk memastikan simpanannya memenuhi persyaratan penjaminan yang dikenal dengan istilah 3T, yaitu, Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, dan Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan bank.

Nasabah dapat memantau status simpanannya melalui kantor BPR Agritrans Batumarta atau situs resmi LPS di www.lps.go.id setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Seluruh nasabah juga diimbau untuk tidak mempercayai pihak yang menjanjikan bantuan pengurusan klaim penjaminan dana nasabah dengan imbalan atau biaya tertentu.

Sementara itu, bagi nasabah yang memiliki kewajiban pinjaman atau debitur BPR Agritrans Batumarta, pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan melalui kantor BPR Agritrans Batumarta dengan terlebih dahulu menghubungi Tim Likuidasi LPS. (Tedy)

Share:

Read More

Kementerian ESDM Serahkan 137 Hektare Lahan Eks Tambang kepada Kemhan untuk Dukung Kopassus

Kementerian ESDM Serahkan 137 Hektare Lahan Eks Tambang kepada Kemhan untuk Dukung Kopassus. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Lahan seluas 137,1 hektare di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang sebelumnya berasal dari aset pertambangan batu bara, kini akan dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa 102 bidang tanah tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) c.q. Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Jumat (6/11).

Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan BMN. Tanah seluas 1.371.227 meter persegi itu berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU), dengan total nilai perolehan Rp70,68 miliar.

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati mengatakan, penyerahan ini merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Menurut Rakhmawati, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki wilayah luas dan kekayaan alam yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga kedaulatan.

"Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM," ujarnya.

Dengan ditandatanganinya BAST, status penggunaan BMN tersebut resmi beralih kepada Kemhan/Kopassus. Selanjutnya, aset tanah menjadi tanggung jawab pihak penerima untuk dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya.

"Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia," kata Rakhmawati.

Ia juga berharap penyerahan aset ini memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian ESDM dan Kemhan, sekaligus memastikan BMN yang diserahkan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas Kopassus.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM mengoptimalkan pemanfaatan BMN, agar aset negara tidak hanya bermanfaat bagi sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. (Subhan)

Share:

Read More

Menkeu Suahasil Nazara: Investasi Perlu Tumbuh 7% untuk Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

Menkeu Suahasil Nazara: Investasi Perlu Tumbuh 7% untuk Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027. (Dok. Kemenkeu)

Inggris, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan pentingnya peningkatan investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6%. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Indonesia Investment Forum 2026 di London, Kamis (5/11).

Menurut Menkeu, investasi perlu tumbuh sekitar 7% untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027. Untuk mendukung hal tersebut, iklim investasi yang kondusif perlu terus dijaga melalui sinergi APBN, Danantara, serta kemitraan dengan sektor swasta.

“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7%. Karena itu, pemerintah terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui dukungan APBN, Danantara, serta kemitraan dengan sektor swasta,” ujar Menkeu melalui laman Instagram @menkeuri.

Lebih lanjut, Menkeu bersama Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya Desra Percaya juga membahas peluang dan penguatan kemitraan investasi di Indonesia. Sejumlah kerja sama investasi turut diperkenalkan, mencakup pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemanfaatan kawasan industri, dan hilirisasi timah. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong adopsi teknologi baru sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam forum tersebut, sejumlah komitmen investasi berhasil disepakati antara lain penjajakan pengembangan ekosistem AI antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang dan Axelera AI, kerja sama pemanfaatan tanah industri antara PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan BlackInk Co-operation, Ltd., serta terdapat Letter of Intent (LoI) yang disampaikan oleh Titanium Capital untuk proyek Tin Downstream Industry.

Menkeu berharap berbagai kemitraan investasi tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat industri nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, investasi yang masuk ke Indonesia dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Iqbal)

Share:

Read More

Wamenkeu Nurkholishoh Ungkap Transformasi Kemenkeu yang Berbasis Inovasi Teknologi dan SDM

Wamenkeu Nurkholishoh Ungkap Transformasi Kemenkeu yang Berbasis Inovasi Teknologi dan SDM. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Nurkholishoh Ibnu Aman, menegaskan bahwa transformasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya bertumpu pada penguatan teknologi dan sistem kerja, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Wamenkeu dalam acara Chicago Booth School of Business Forum pada Kamis (4/11) di Jakarta.

Dalam forum tersebut, Wamenkeu menungkapkan proses di balik kinerja Kemenkeu atau yang disebutnya sebagai engine room dari para pegawai yang bekerja di berbagai unit, mulai dari perpajakan, kepabeanan dan cukai, hingga perbendaharaan. Wamenkeu juga membagikan berbagai inovasi dan perubahan yang dilakukan Kemenkeu dalam meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

“Di balik layar, sebagian besar mungkin tidak terlihat dari Jakarta. Mereka adalah petugas pajak di kota-kota kecil, petugas bea cukai di pelabuhan wilayah luar Indonesia yang bekerja siang dan malam, serta pegawai perbendaharaan yang memastikan guru dan prajurit menerima gaji tepat waktu. Negara dan APBN berjalan berkat pekerjaan mereka,” ungkap Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menjelaskan salah satu transformasi yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Wamenkeu menyampaikan bahwa sejak 2005, nilai pengelolaan APBN meningkat enam kali lipat, sementara jumlah pegawai perbendaharaan justru turun dari sekitar 15.000 menjadi 6.000 orang.

Hal tersebut dimungkinkan melalui penyederhanaan proses, digitalisasi, dan optimalisasi sistem. Data kini cukup dimasukkan sekali dari sumbernya, sementara berbagai pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan secara manual telah digantikan oleh sistem..

Di bidang kepabeanan dan cukai, Kemenkeu juga mengembangkan teknologi kecerdasan buatan melalui Trade AI. Teknologi ini membantu petugas membandingkan nilai barang yang diberitahukan dengan informasi yang tersedia di internet, sehingga proses pemeriksaan dan identifikasi potensi under invoicing dapat dilakukan lebih cepat.

Meski demikian, Wamenkeu menekankan bahwa teknologi tetap harus didukung integritas dan profesionalisme pegawai. 

“AI dapat membantu memberikan penanda, tetapi keputusan tetap berada di tangan petugas. Mata manusia, integritas, dan profesionalisme mereka tetap menentukan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Wamenkeu menegaskan komitmen untuk melanjutkan transformasi Kemenkeu melalui pendekatan berbasis bukti, penguatan sistem, dan perhatian terhadap manusia sebagai penggerak utama organisasi.

“Satu perbaikan kecil, jika dikalikan dengan seluruh pegawai, saya yakin akan menghasilkan transformasi yang besar dan mendasar,” pungkas Wamenkeu. (Iqbal)

Share:

Read More

Pantau Pelaksanaan TKA, Ombudsman RI Pastikan Hak Peserta Didik Terlindungi

Pantau Pelaksanaan TKA, Ombudsman RI Pastikan Hak Peserta Didik Terlindungi. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 untuk memastikan asesmen berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak-hak peserta didik. Pemantauan tersebut juga akan dilakukan di 34 Provinsi oleh Kantor Perwakilan Ombudsman. Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution pada saat melakukan pemantauan di SMA Negeri 32 Jakarta Selatan serta Posko Pengaduan TKA pada Rabu (4/11/2026).

Maneger menjelaskan, pemantauan TKA merupakan bagian dari pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Pengawasan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan Ombudsman RI pada tahun sebelumnya.

Melalui pemantauan tahun ini, Ombudsman RI ingin memastikan berbagai temuan dan catatan pengawasan sebelumnya telah ditindaklanjuti sehingga tidak kembali terjadi dalam penyelenggaraan TKA di tahun 2026.

"Ombudsman RI berharap pelaksanaan TKA tahun ini lebih baik dari tahun lalu dan temuan-temuan sebelumnya tidak kembali ditemukan. Oleh karena itu, hasil pemantauan tahun ini juga akan kami sampaikan kepada pihak terkait termasuk Kemendikdasmen," ucap Maneger.

Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman RI mencermati sejumlah aspek penyelenggaraan mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, dukungan teknis seperti ketersediaan akses internet, hingga mekanisme penanganan pengaduan apabila peserta mengalami kendala. Pengawasan juga mencakup pemenuhan fasilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memastikan mereka memperoleh akses dan kesempatan yang setara dalam mengikuti tes.

Selain memastikan penyelenggaraan TKA berjalan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, Ombudsman RI juga akan mendalami sejumlah aspek kebijakan, termasuk evaluasi keikutsertaan TKA yang bersifat tidak wajib sehingga tidak ada unsur keterpaksaan.

Untuk memperkuat pengawasan, Ombudsman RI juga membuka posko pengaduan terkait penyelenggaraan TKA. Posko ini menjadi saluran bagi peserta didik maupun masyarakat untuk menyampaikan keluhan, khususnya apabila menemukan dugaan penyimpangan prosedur, kendala dalam pelaksanaan, atau ketidakjelasan informasi. Apabila menemukan kendala, Maneger mendorong peserta atau masyarakat agar tidak segan menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI, baik melalui kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan Ombudsman RI di daerah.

Pengaduan juga dapat disampaikan melalui berbagai kanal yang tersedia, yakni website https://pengaduan.ombudsman.go.id, email team7@ombudsman.go.id atau WhatsApp +62 811-9093-737. Adapun persyaratannya cukup dengan salinan identitas diri dan kronologi singkat permasalahan.

"Pesan kami kepada peserta, agar tetap mengedepankan kejujuran dalam mengikuti tes ini. Kami juga berharap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan benar-benar sesuai dengan mandat dan ke depannya terus mengalami perbaikan setiap tahunnya," tutup Maneger. (Putra)

Share:

Read More

Tanggapi Dugaan Penyadapan Ilegal, Ombudsman RI Soroti Urgensi Pembenahan Tata Kelola

Tanggapi Dugaan Penyadapan Ilegal, Ombudsman RI Soroti Urgensi Pembenahan Tata Kelola. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI memandang dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha bukan hanya persoalan hukum, melainkan menyangkut aspek fundamental penyelenggaraan negara. Persoalan tersebut berkaitan dengan keamanan nasional, perlindungan terhadap pemimpin negara, integritas institusi, hingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan menyoroti urgensi pembenahan tata kelola, khususnya dalam hal prosedur penyadapan untuk mencegah hal yang sama terulang kembali. Selain itu, Ombudsman mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, serta memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai hukum dan kepentingan bangsa.

"Penegakan hukum tidak cukup hanya menemukan pelaku, tetapi juga harus membenahi sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi," tegas Syafrida pada Rabu (4/11/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Menurutnya, institusi Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat. Oleh karenanya, Polri harus menjadi garda terdepan dalam menjamin rasa aman.

Dalam pandangan Ombudsman RI, Polri merupakan penyelenggara pelayanan publik yang wajib menjalankan tugas berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya perlu ditangani melalui proses penegakan hukum, tetapi juga perlu diuji dari perspektif maladministrasi apabila terdapat indikasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan pengawasan yang berdampak pada kepentingan publik.

"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum bukanlah bentuk pelemahan institusi. Justru pengawasan merupakan instrumen untuk menjaga institusi tetap profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa kontrol dan pertanggungjawaban, terlebih kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum," tegas Syafrida.

Ombudsman RI memandang peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan internal Polri. Evaluasi perlu mencakup mekanisme penggunaan kewenangan penyadapan, prosedur pemberian perintah, pengendalian akses terhadap perangkat komunikasi dan data elektronik, serta sistem pencatatan dan pertanggungjawaban setiap tindakan aparat.

Syafrida juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan eksternal dan sistem checks and balances dapat berjalan efektif. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat tidak boleh semata-mata bergantung pada mekanisme internal, tetapi harus ditopang oleh sistem pengawasan yang independen, transparan, dan akuntabel.

"Peristiwa ini semestinya tidak berhenti sebagai penanganan perkara semata, tetapi menjadi titik masuk reformasi kelembagaan. Harus ada evaluasi, pembenahan sistem, penguatan pengawasan, dan langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang," ujarnya.

Syafrida menegaskan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membiarkan kewenangan berjalan tanpa batas, melainkan negara yang memastikan setiap kewenangan digunakan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (Putra)

Share:

Read More

Perkuat Tata Kelola Perkebunan, Pemerintah Dorong Pendanaan, Transparansi, dan Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Petani

Perkuat Tata Kelola Perkebunan, Pemerintah Dorong Pendanaan, Transparansi, dan Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Petani. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Sektor perkebunan menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat Pemerintah sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui perbaikan tata kelola, optimalisasi pembiayaan, peningkatan transparansi, serta penerapan prinsip keberlanjutan guna memastikan manfaat ekonomi sektor perkebunan dapat dirasakan secara lebih luas, khususnya bagi petani.

Penguatan sektor perkebunan terus diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih semakin relevan di tengah dinamika perekonomian global dan transformasi ekonomi yang menuntut seluruh sektor usaha, termasuk perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, untuk terus beradaptasi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

“Pesan yang ingin kami sampaikan itu adalah ketahanan ekonomi nasional itu harus berujung pada kesejahteraan petani,” ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan keynote speech dalam acara International Conference and Expo on Palm Oil and Others 2026, Kamis (5/11).

Lebih lanjut, penguatan produktivitas perlu diiringi dengan tata kelola yang memastikan potensi sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah mengembangkan tiga pilar utama tata kelola perkebunan. Pilar pertama yakni penguatan pendanaan dan pembiayaan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang memperluas mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dari sektor kelapa sawit ke komoditas kakao dan kelapa. Dukungan Pemerintah juga diarahkan pada program peremajaan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta pendampingan teknis bagi petani.

Selanjutnya, pilar kedua yakni transparansi tata kelola, yang direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 dimana Pemerintah mengatur mekanisme ekspor tiga komoditas sumber daya alam strategis melalui Data Sistem Informasi (DSI). Kebijakan yang berlaku sejak 1 Juni 2026 tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi data ekspor, mengoptimalkan penerimaan negara, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing. Pemanfaatan sistem digital dalam proses verifikasi diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap volume dan nilai transaksi ekspor tanpa mencampuri kesepakatan bisnis antara eksportir dan pembeli.

Adapun pilar ketiga yakni keberlanjutan yang dilakukan dengan memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), termasuk melalui rencana aksi nasional dan pengembangan sistem informasi yang mendukung ketertelusuran serta pemetaan perkebunan. Penguatan sertifikasi keberlanjutan juga perlu diikuti dengan peningkatan penerimaan di pasar global (global acceptance) agar nilai tambah dari praktik perkebunan berkelanjutan dapat dirasakan oleh perusahaan maupun petani.

Selain itu, penerapan manajemen risiko berbasis kelestarian juga perlu menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan perkebunan. Aspek yang perlu diperhatikan mencakup risiko kebakaran lahan, pengelolaan air, kelestarian lingkungan, serta hubungan dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Dengan pengelolaan risiko yang terukur dan dievaluasi secara berkala, sektor perkebunan diharapkan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko bencana dan perubahan iklim.

Penguatan tata kelola tersebut juga sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan di dalam negeri. Implementasi program mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026 menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta menekan emisi. Upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah yang sama juga terus didorong pada komoditas kakao dan kelapa melalui penguatan produktivitas, infrastruktur pascapanen, digitalisasi, dan perluasan akses pasar.

Menutup sambutan, Wamenko Dradjad menekankan bahwa keberhasilan penguatan sektor perkebunan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan. Kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk memperkuat daya saing komoditas perkebunan Indonesia sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang inklusif.

“Tujuannya agar perkebunan kita semakin kokoh, semakin kuat, dan saya selalu percaya Indonesia dengan klimatologi yang sangat kondusif, dengan tanah yang sangat subur, kita sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang globalisasi di bidang perkebunan. Kita tetap tangguh menghadapi gejolak global, kemudian memperkuat tata kelola, meningkatkan nilai tambah, dan juga memperkuat keberpihakan kita kepada masyarakat lokal, masyarakat adat, dan juga kepada petani,” pungkas Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, serta Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI). (Budi)

Share:

Read More

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 Tumbuh 5,47%, Fundamental Kuat Jaga Momentum Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 Tumbuh 5,47%, Fundamental Kuat Jaga Momentum Pertumbuhan. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja perekonomian Indonesia tetap solid di tengah berbagai dinamika yang memengaruhi perekonomian dunia. Fundamental ekonomi yang kuat tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47% pada triwulan III-2026, meningkat dari 5,29% pada triwulan II-2026, serta mencapai pertumbuhan kumulatif sebesar 5,45% (ctc).

Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara anggota G20, melampaui Tiongkok (4,5%), Korea Selatan (3,4%), Jerman (1,2%), dan Jepang (0,7%), dengan India menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 7,8%. Sejalan dengan kinerja tersebut, sejumlah lembaga internasional, yaitu Bank Dunia, IMF, OECD, dan ADB, juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga pada kisaran 5,0–5,2% sepanjang 2026 dan 2027.

“Pertumbuhan di kuartal ketiga ini didorong oleh berbagai komponen yaitu permintaan domestik, daya beli masih tumbuh 5,04 persen yaitu konsumsi rumah tangga dan kontribusinya 51,97 persen dari PDB Nasional. Kemudian juga konsumsi pemerintah tumbuh positif di 8,95 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya sekitar 5,66 persen. Memang di dua kuartal ini, Q2 dan Q3 belanja Pemerintah digenjot dan tentu belanja Pemerintah ini sebagian dari konsumsi daripada program-program Pemerintah unggulan termasuk MBG dan juga koperasi KDKMP,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (5/11).

Meskipun demikian, Pemerintah tetap mencermati berbagai tantangan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, antara lain tekanan harga pangan dan energi serta dinamika nilai tukar Rupiah. Untuk itu, Pemerintah terus memperkuat stabilitas harga melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, pemberian subsidi, dan penyaluran bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga. 

Selain itu, ekspor triwulan III-2026 tumbuh 4,59% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan II-2026 yang sebesar 4,07%. Impor naik 7,31% untuk kebutuhan produksi dan investasi termasuk impor bahan baku naik 27,5% dan bahan modal menunjukkan ada investasi. Pertumbuhan triwulan III-2026 juga ditopang oleh beberapa sektor yaitu industri pengolahan dengan kontribusi terbesar 19,22% terhadap PDB dan tumbuh 5,87%, didukung kinerja industri makanan dan minuman (7,09%), kimia dan farmasi (8,10%), logam dasar (9,94%), dan alat angkutan/otomotif (6,14%). Dari sektor kimia, dampak mandatori B50 sejak 1 Juli 2026 terjadi peningkatan produksi FAME serta pemanfaatan pupuk dan investasi terkait dengan hilirisasi.

Sementara itu, akselerasi sektor jasa menunjukkan kinerja kuat, dimana akomodasi dan Makan Minum tumbuh 11,22%, Jasa Keuangan 8,47%, Transportasi dan Pergudangan 8,03%, serta Infokom tumbuh 7,13%. Berbagai proyek prioritas pemerintah juga mendorong sektor konstruksi tumbuh 6,42% seperti KDKMP dan Sekolah Rakyat.

Pertumbuhan juga berlanjut di seluruh wilayah Indonesia, yang tertinggi berada di wilayah Bali dan Nusra 6.08% (yoy), didorong sektor penyediaan akomodasi makan-minum (pariwisata) seiring meningkatnya tingkat wisatawan mancanegara di Tengah puncak liburan musim panas. Sementara, wilayah Jawa tumbuh 5,84% dan masih memberikan kontribusi terbesar yaitu 56,05%.

Pada Triwulan III-2026, realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6% (yoy), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 745.634 orang, dengan porsi luar Jawa naik menjadi 51,4%. Akumulasi Jan-Sep 2026 Rp1.539,2 T atau 75% dari target, Investasi di sektor hilirisasi Triwulan mencapai Rp179,9 triliun, tumbuh 19,4% (yoy). Pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan Masyarakat, dimana jumlah penduduk bekerja meningkat 1,44 juta orang menjadi 147,99 juta, tingkat pengangguran turun menjadi 4,75% dari 4,85% (turun 77 ribu), dan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07% dari 8,25% (turun 0,43 juta).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap positif memasuki Q4-2026, tercermin dari Indeks PMI bulan Oktober 2026 yang ekspansif pada level 54,0 naik dari 52,4, tertinggi sejak Maret 2024), Indeks Kepercayaan Industri Oktober 2026 sebesar 53,77, penjualan Listrik Q3 tumbuh 9,21%, Indeks Keyakinan Konsumen September 2026 sebesar 118,1, tetap berada di level optimistis, Penjualan Eceran September 2026 tumbuh 1,4%, Penjualan Mobil September 2026 tumbuh 28,1% dimana total bulan Januari s.d. September mencapai 679 ribu, Penjualan Sepeda Motor tumbuh 15,4% dimana total Januari s.d. September 5.016.421, Kredit Bank September 2026 tumbuh 13,26%, Konsumsi Semen Domestik tumbuh 3,0%, serta Inflasi Oktober 2026 terkendali di 3,23% (yoy).

Lebih lanjut, Pemerintah terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi melalui penguatan pasokan, distribusi, dan subsidi, di tengah risiko iklim dan geopolitik. Di sektor pangan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,56 juta ton dan penyaluran SPHP beras mencapai target 828 ribu ton, bantuan pangan beras Juli s.d. September terealisasi 97,01%, serta sebanyak 997,3 ribu ton akan disalurkan pada Oktober hingga Desember 2026.

Pemerintah juga menyiapkan event Diskon Nasional seperti Diskon transport Nataru, BINA Great Sale, dimana di tahun 2025 menghasilkan Rp31 triliun, dan Harbolnas dimana di tahun 2025 menghasilkan Rp36,4 triliun. Di sektor energi, stabilitas harga energi terus dijaga melalui subsidi dan insentif industri, termasuk Insentif Bea Masuk 0% untuk sejumlah bahan baku dan komponen industri serta BBM bersubsidi bagi nelayan.

Sektor UMKM juga terus diperkuat melalui perluasan akses pembiayaan produktif terus diperluas yang sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja. Per 5 November 2026, kredit program telah terlaksana Rp303,9 triliun atau 92,17% dari plafon, kepada 4,37 juta debitur dengan penyerapan 13,13 juta tenaga kerja. Sebesar 68,09% pembiayaan disalurkan ke sektor produksi, ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memperkuat ekonomi riil. Kemudian yang terbaru, Kredit Perempuan Pra Sejahtera (KPPS) dengan bunga flat 8%.

Program Stimulus Pemerintah

Pemerintah menyiapkan stimulus akhir tahun 2026 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas periode Natal dan Tahun Baru melalui program bantuan masyarakat pada Oktober hingga Desember mencakup pembukaan rekening baru dengan saldo awal Rp50 ribu bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa pada desil 1–4, bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan bagi 33,24 juta keluarga, bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900 ribu bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta atau di bawah UMP.

Kemudian, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif transportasi selama libur Nataru, meliputi PPN DTP 100% tiket pesawat ekonomi domestik untuk 3,75 juta penumpang dengan periode penerbangan 22 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027, diskon sebesar 30% tiket kereta api untuk 1,04 juta penumpang dengan periode perjalanan 22 Desember 2026 s.d. 4 Januari 2027, Kapal laut PELNI untuk 414 ribu penumpang dengan periode perjalanan 17 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027, tarif jasa pelabuhan gratis penyeberangan ASDP di 14 pelabuhan untuk 1,42 juta orang dengan periode perjalanan 22 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027.

Sedangkan untuk tahun 2027, Pemerintah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang dikelompokkan melalui tiga fokus utama. Pertama, dari sisi ketenagakerjaan, Pemerintah memperkuat Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta yang dimulai bulan April 2027), memperluas Program Vokasi Nasional menjadi 300 ribu peserta, serta meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi korban PHK. Kedua, dari sisi perpajakan fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan, untuk rencana kenaikan batas PTKP sedang dalam pembahasan, serta pembebasan PPN atas emas perhiasan berkadar 99,9%. Ketiga, dari sisi perlindungan sosial dan perumahan, yaitu diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, fasilitas PPN DTP 100% untuk pembelian rumah atas harga jual hingga Rp 2 miliar maksimal Rp 5 miliar, serta KPR bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan bunga tetap 6 persen.

“Capaian pertumbuhan yang sebesar 5,47% ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, dipimpin Bapak Presiden Prabowo ini sudah on the right track dengan fundamental yang kuat, investasi terus meningkat, tentu dukungan kebijakan yang terarah, terus akan dijalankan, dan tentu terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diselesaikan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto. (Budi)

Share:

Read More

Kemenhut Musnahkan 779 Kilogram Sisik Trenggiling dan Bagian Tubuh Satwa Dilindungi di Sumatera Utara

Kemenhut Musnahkan 779 Kilogram Sisik Trenggiling dan Bagian Tubuh Satwa Dilindungi di Sumatera Utara. (Dok. Kemenhut)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan memusnahkan 779 kilogram sisik trenggiling (Manis javanica) dan sejumlah bagian tubuh satwa dilindungi lainnya di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (5/11). Barang bukti tersebut merupakan hasil penanganan perkara perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain sisik trenggiling, barang bukti yang dimusnahkan meliputi satu lembar kulit harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae), tiga kantong tulang harimau, satu opsetan dan lima kuku beruang madu (Helarctos malayanus), tiga pasang tanduk dan satu lembar kulit kambing hutan (Capricornis sumatraensis), satu tanduk rusa, satu tanduk kijang, serta 27 karung kulit ular berbagai jenis.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam penanganan kejahatan terhadap satwa liar. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, berkolaborasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Sumatera, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara.

Pemusnahan barang bukti dilaksanakan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain mengatur pemusnahan bagian tubuh satwa yang mengandung bibit penyakit dan/atau rusak, serta memungkinkan pemanfaatan barang bukti temuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan melalui mekanisme yang sah. Karena itu, penanganan barang bukti harus mempertimbangkan status hukum, kondisi fisik, potensi risiko kesehatan, dan kelayakan pemanfaatannya agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti kejahatan satwa liar menjadi pengingat pentingnya memperkuat pencegahan sejak dari tingkat tapak, sebelum satwa menjadi korban perburuan dan perdagangan.

“Ratusan kilogram sisik trenggiling serta bagian tubuh satwa lainnya yang dimusnahkan hari ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Kita tidak boleh hanya hadir ketika satwa sudah diburu dan diperdagangkan. Negara harus hadir lebih awal untuk mencegah kejahatan sejak dari habitatnya,” kata Dwi.

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat Polisi Kehutanan hingga 70 ribu personel merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan hutan dan satwa liar. Pada tahun 2027, pemerintah menargetkan penguatan hingga 21 ribu personel. Dengan dukungan personel yang lebih memadai, kemampuan deteksi dini, patroli, serta kerja sama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum, upaya pencegahan perburuan dan pemberantasan jaringan perdagangan ilegal satwa liar dapat semakin diperkuat sebelum lebih banyak satwa menjadi korban.

Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung upaya konservasi dan perlindungan spesies yang terancam punah.

“Setiap bagian tubuh satwa yang diperdagangkan secara ilegal mencerminkan ancaman terhadap keberlangsungan populasi satwa di alam. Karena itu, perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjaga habitat, mencegah perburuan, hingga memastikan tidak ada ruang bagi perdagangan ilegal. Kami terus memperkuat upaya konservasi dan pengawasan bersama para pihak untuk menjaga kelestarian satwa liar,” ujar Novita.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara, Andi PM Yusmanto AM, menekankan pentingnya penguatan pengawasan karantina untuk mencegah penyelundupan satwa liar sekaligus mengantisipasi risiko penyebaran penyakit.

“Perdagangan ilegal satwa liar tidak hanya mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga berpotensi membawa risiko penyebaran penyakit. Karena itu, pengawasan dan pemeriksaan karantina di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran harus terus diperkuat. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah penyelundupan satwa maupun bagian tubuhnya,” ujar Andi.

Pelaksanaan kegiatan ini turut didukung oleh Proyek Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE) di bawah naungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, LEVERAGE mendukung penguatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penerapan pendekatan berbasis bukti dalam penanganan kejahatan satwa liar. Upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar dilindungi serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia sebagai warisan bangsa yang harus dilestarikan bagi generasi kini dan mendatang. (Burhan)

Share:

Read More

Kembalikan Satwa ke Habitat Alami, Kemenhut Bersama Mitra Lepasliarkan Empat Orangutan di Kaltim

Kembalikan Satwa ke Habitat Alami, Kemenhut Bersama Mitra Lepasliarkan Empat Orangutan di Kaltim. (Dok. Kemenhut)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui BKSDA Kalimantan Timur bersama Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) dan sejumlah mitra kerja, melepasliarkan empat orangutan rehabilitasi ke Hutan Kehje Sewen, yang terletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk memulai babak baru di alam liar, Kamis (5/11).

Pelepasliaran ini menandai langkah baru bagi empat individu orangutan Catherine, Dennis, Ames, dan Marlon untuk kembali menjalani kehidupan liar di habitat alaminya. Keempat individu orangutan tersebut merupakan hasil rehabilitasi dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari.

Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur, M. Ari Wibawanto, menyampaikan pelepasliaran orangutan merupakan bagian penting dari upaya konservasi untuk mengembalikan satwa liar ke habitat alaminya. Proses ini membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari memastikan kesiapan setiap individu hingga memastikan habitat tujuan dapat mendukung kehidupannya di alam liar.

"Kami berharap orangutan yang dilepasliarkan dapat beradaptasi dengan baik dan menjalani kehidupannya secara alami di Hutan Kehje Sewen. Upaya ini perlu terus diiringi dengan perlindungan habitat agar orangutan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan berkembang di alam liar," kata M Ari.

Kegiatan ini juga dilaksanakan seiring perayaan 35 tahun konsistensi Yayasan BOS dalam penyelamatan satwa dilindungi. Langkah pelepasliaran ini menjadi wujud komitmen panjang pemulihan populasi orangutan sekaligus pengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite menyampaikan bahwa dengan memasuki usia ke-35 tahun, BOS Foundation melihat setiap pelepasliaran sebagai pengingat bahwa konservasi adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan kerja sama banyak pihak. Setiap orangutan memiliki perjalanan yang berbeda, dan di balik setiap individu yang kembali ke hutan terdapat proses penyelamatan, perawatan, rehabilitasi, serta pendampingan yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

"Pekerjaan kita tidak berhenti ketika mereka meninggalkan pusat rehabilitasi. Kita juga harus memastikan hutan yang menjadi rumah mereka tetap terlindungi,” katanya.

Kementerian Kehutanan memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta seluruh masyarakat atas dukungan dan kerjasama dalam kegiatan tersebut. Kementerian Kehutanan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Yayasan BOS dan seluruh mitra kerja yang telah berkontribusi secara signifikan, khususnya dalam upaya konservasi orangutan. (Burhan)

Share:

Read More

Mendikdasmen Tekankan Integritas dalam Pengelolaan Dana Revitalisasi Sekolah

Mendikdasmen Tekankan Integritas dalam Pengelolaan Dana Revitalisasi Sekolah. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan, integritas dan tanggung jawab menjadi kunci keberhasilan program revitalisasi satuan pendidikan atau sekolah. Seluruh pihak yang terlibat agar mengelola dana bantuan revitalisasi secara transparan, akuntabel, dan amanah. Tidak boleh ada satu rupiah pun disalahgunakan.

Pesan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Percepatan Pelaporan Progres Revitalisasi Sekolah Dasar (SD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (5/11/2026)

Program revitalisasi bukan sekadar membangun atau memperbaiki gedung sekolah. Lebih dari itu, program ini merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

"Pak Presiden menekankan, jangan ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikorupsi. Karena revitalisasi ini adalah dana rakyat yang diamanahkan kepada kita semua untuk digunakan sebagai sarana memperbaiki kualitas dan sarana pendidikan," tegas Abdul Mu’ti.

Keberhasilan program revitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang telah selesai dikerjakan. Pemerintah juga perlu melihat sejauh mana perbaikan sarana pendidikan memberikan dampak terhadap motivasi belajar murid, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

Mendikdasmen minta seluruh pihak menjalankan program dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik hingga penyusunan laporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. 

Akuntabilitas setidaknya mencakup transparansi, pertanggungjawaban administrasi dan finansial, serta manfaat nyata dari program yang dijalankan. Artinya, setiap penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena dalam konteks administrasi negara, hal yang baik tentu harus kita laporkan dengan benar. Sesuatu yang baik kalau laporannya salah, itu akan menjadi salah," ujarnya.

Penghematan juga dapat terjadi karena keterlibatan masyarakat yang secara sukarela bergotong royong membantu proses pembangunan. Menurut dia, efisiensi tersebut tidak menjadi persoalan selama penggunaan anggaran dilaporkan secara transparan dan sesuai prosedur. 

“Apabila terdapat sisa anggaran atau perubahan kebutuhan pembangunan. Penggunaan dana harus dikonsultasikan dengan pihak terkait dan mengikuti mekanisme yang berlaku,” tutur Mendikdasmen.

Partisipasi masyarakat juga dinilai dapat memperkuat pelaksanaan revitalisasi. Namun, setiap dukungan atau tambahan dana dari masyarakat tetap harus dicatat dan dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya.

Mendikdasmen secara khusus mengingatkan agar dana revitalisasi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Potensi praktik penggelembungan harga atau manipulasi nilai pembelian barang tidak boleh dilakukan. 

"Barang yang sebenarnya bisa dibeli dengan harga Rp400 ribu, tetapi dibelikan dengan harga Rp500 ribu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Kemudian para pengawas, fasilitator, konsultan, dan seluruh pihak yang terlibat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Konsultan, misalnya, tidak hanya hadir secara formal, tetapi harus aktif memberikan arahan, melakukan pemantauan, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Dia berharap pelaksanaan revitalisasi sekolah dapat menjadi warisan kebaikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekolah yang lebih layak dan representatif diharapkan mampu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus mendukung pembentukan karakter murid.

"Semoga ini menjadi bagian dari legasi, menjadi bagian dari cerita baik yang dikenang oleh masyarakat karena sekolah-sekolah menjadi semakin baik dan semakin representatif untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas," pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Lebih dari 2,1 Juta Kunjungan, Museum Heritage KAI Jadi Pilihan Wisata Edukasi

Lebih dari 2,1 Juta Kunjungan, Museum Heritage KAI Jadi Pilihan Wisata Edukasi. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Museum bukan cuma tempat menyimpan benda bersejarah. Di balik koleksinya, ada cerita tentang perjalanan Indonesia yang bisa jadi pengalaman wisata sekaligus sarana belajar. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat mengunjungi destinasi heritage KAI. Sepanjang 2024 hingga Agustus 2026, Museum Lawang Sewu dan Museum Kereta Api Ambarawa mencatat total 2.127.125 kunjungan.

Dari jumlah tersebut, Museum Lawang Sewu di Semarang mencatat 1.636.638 kunjungan, sedangkan Museum Kereta Api Ambarawa dikunjungi sebanyak 490.487 kali. Angka ini menunjukkan bahwa warisan sejarah perkeretaapian masih memiliki daya tarik bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi museum sebagai pilihan wisata edukasi untuk keluarga dan generasi muda.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa sejarah kereta api tidak bisa dipisahkan dari perjalanan masyarakat Indonesia. Perkembangannya berkaitan erat dengan pertumbuhan kota, kegiatan ekonomi, teknologi, hingga berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Karena itu, museum diharapkan dapat menjadi ruang yang membuat sejarah lebih mudah dikenal dan dipahami oleh anak-anak, keluarga, serta generasi muda.

KAI mengelola empat museum kereta api yang masing-masing memiliki cerita dan karakter sejarah berbeda. Di Semarang, Museum Lawang Sewu dulunya merupakan kantor pusat administrasi Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) yang mulai digunakan pada 1907. Kini, bangunan bersejarah tersebut menyimpan berbagai koleksi, dokumentasi, dan informasi mengenai perkembangan perkeretaapian.

Beranjak ke Ambarawa, Museum Kereta Api Ambarawa menghadirkan koleksi lokomotif uap, kereta bersejarah, serta informasi teknologi perkeretaapian di kawasan pegunungan. Museum ini menempati bekas Stasiun Willem I yang dibuka pada 21 Mei 1873 dan memiliki keterkaitan dengan jalur kereta Kedungjati–Ambarawa.

Sementara itu, Museum Kereta Api Bondowoso di Jawa Timur menyimpan jejak sejarah peristiwa Gerbong Maut. Adapun Museum Kereta Api Sawahlunto di Sumatra Barat mengangkat sejarah perkeretaapian dan pertambangan batu bara yang menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO Ombilin, termasuk lokomotif uap E1060 atau yang dikenal sebagai Mak Itam.

Tak hanya museum, KAI juga mengelola 656 aset heritage yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya maupun masih dalam proses penetapan. Aset tersebut mencakup stasiun, bangunan, struktur, hingga sarana perkeretaapian bersejarah. Beberapa di antaranya adalah Stasiun Jakarta Kota, Bandung, Semarang Tawang, dan Yogyakarta, serta jembatan, terowongan, balai yasa, depo, dan lokomotif bersejarah.

Salah satu jejak penting perkembangan perkeretaapian juga dapat ditemukan pada lintas Kedungjati–Tuntang–Ambarawa. Jalur ini berkaitan dengan perkembangan awal jaringan kereta api di Jawa Tengah dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari wisata sejarah perkeretaapian.

Sebagai bagian dari upaya memperkenalkan warisan tersebut kepada masyarakat, KAI akan menyelenggarakan Rail Heritage Forum 2026 pada 9 November 2026 di Museum Lawang Sewu, Semarang. Mengusung tema 1867 & Beyond: Preserving the Past, Shaping the Future, forum ini akan menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian sejarah, pemanfaatan aset heritage, serta pengembangan wisata edukasi perkeretaapian. Tahun 1867 dipilih sebagai penanda dimulainya operasional jalur Semarang–Tanggung pada 10 Agustus 1867.

Melalui pengelolaan museum dan aset bersejarah, KAI mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengenal perjalanan panjang perkeretaapian Indonesia, tetapi juga menikmati pengalaman wisata yang sarat pengetahuan. Mengunjungi museum heritage bisa menjadi pilihan kegiatan bersama keluarga untuk mengenal sejarah melalui bangunan, koleksi, dan cerita yang masih terjaga hingga saat ini. (Fathi)

Share:

Read More

Dari Tambahan Kursi hingga Stasiun Baru, KAI Perluas Pilihan Perjalanan Mulai Desember

Dari Tambahan Kursi hingga Stasiun Baru, KAI Perluas Pilihan Perjalanan Mulai Desember. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjelajahi berbagai kota dengan kereta api akan semakin leluasa. Mulai 1 Desember 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan pengembangan layanan melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026. Penyesuaian ini membawa lebih banyak kapasitas tempat duduk, tambahan perjalanan, pilihan stasiun pemberhentian, hingga waktu tempuh yang lebih singkat pada sejumlah relasi.

Salah satu peningkatan yang dihadirkan adalah kapasitas tempat duduk terprogram di Jawa dan Sumatra yang bertambah dari 168.316 menjadi 176.782 tempat duduk per hari. Artinya, tersedia tambahan 8.466 tempat duduk atau meningkat 5,03 persen dibandingkan GAPEKA 2025. Peningkatan ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan perjalanan sesuai kebutuhan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa pengembangan GAPEKA 2026 dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Penambahan kapasitas, jadwal, dan stasiun pemberhentian diharapkan membuat perjalanan kereta api semakin mudah direncanakan.

Di Pulau Jawa, kapasitas KA antarkota meningkat dari 132.680 menjadi 137.846 tempat duduk per hari, bertambah 5.166 tempat duduk atau 3,89 persen. Sementara itu, di Sumatra kapasitas meningkat dari 35.636 menjadi 38.936 tempat duduk per hari, dengan tambahan 3.300 tempat duduk atau 9,26 persen.

Pilihan jadwal juga semakin beragam. Jumlah perjalanan KA penumpang terprogram meningkat dari 1.813 menjadi 1.852 perjalanan, atau bertambah 39 perjalanan di Jawa dan Sumatra. Pengembangan ini mencakup penambahan frekuensi pada sejumlah relasi, sehingga pelanggan memiliki lebih banyak alternatif waktu keberangkatan.

Beberapa layanan baru dan tambahan perjalanan turut hadir dalam GAPEKA 2026. Di antaranya KA Pandawa relasi Semarang Tawang–Solo Balapan–Yogyakarta pergi pulang dengan empat perjalanan terprogram. Di Sumatra Utara, terdapat tambahan satu perjalanan KA Datuk Belambangan dan empat perjalanan KA Sri Lelawangsa. Sementara itu, KA Brawijaya relasi Malang–Gambir pergi pulang mendapatkan tambahan dua perjalanan.

Tak hanya pilihan jadwal, akses naik dan turun kereta juga semakin luas melalui penambahan stasiun pemberhentian pada 84 perjalanan KA. Salah satu layanan dengan tambahan pemberhentian terbanyak adalah KA Sangkuriang relasi Bandung–Ketapang pergi pulang, dengan enam stasiun tambahan pada masing-masing arah perjalanan.

Untuk arah Bandung menuju Ketapang, tambahan pemberhentian meliputi Stasiun Cibatu, Rajapolah, Kebumen, Tanggul, Kalisetail, dan Rogojampi. Sementara pada arah Ketapang menuju Bandung, pemberhentian tambahan mencakup Rogojampi, Kalisetail, Tanggul, Kebumen, Rajapolah, dan Klakah. Dengan perubahan ini, masyarakat di lebih banyak wilayah memiliki alternatif akses untuk bepergian menggunakan KA Sangkuriang.

Penambahan akses tersebut sejalan dengan tingginya minat masyarakat terhadap layanan KA Sangkuriang. Sepanjang Mei–September 2026, kereta api ini telah melayani 330.186 pelanggan. Bahkan, pada Juli–September 2026, rata-rata okupansi dinamisnya mencapai 240,53 persen. KAI berharap perluasan pemberhentian dapat mendukung perjalanan masyarakat menuju kawasan wisata, pusat kegiatan ekonomi, maupun daerah asal keluarga.

Perubahan serupa juga hadir pada layanan lainnya. KA Manahan mendapatkan tambahan pemberhentian di antaranya di Bekasi, Gombong, dan Wates. KA Parahyangan memperoleh tambahan pemberhentian di Plered, Cikarang, Karawang, dan Cikampek. Sementara itu, KA Kaligung mendapatkan tambahan pemberhentian di Kaliwungu, Comal, dan Plabuan pada perjalanan tertentu.

Pengalaman perjalanan juga semakin efisien dengan penyesuaian waktu tempuh. Dalam GAPEKA 2026, sebanyak 74 perjalanan KA antarkota memiliki waktu tempuh lebih singkat dibandingkan GAPEKA 2025. Pengurangan terbesar terjadi pada KA Kahuripan relasi Blitar–Kiaracondong yang lebih cepat 92 menit. Disusul KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng–Kiaracondong lebih cepat 53 menit, KA Airlangga relasi Surabaya Pasarturi–Pasar Senen lebih cepat 52 menit, KA Batavia relasi Solo Balapan–Gambir lebih cepat 51 menit, KA Airlangga relasi Pasar Senen–Surabaya Pasarturi lebih cepat 51 menit, serta KA Sangkuriang arah Ketapang–Bandung lebih cepat 46 menit.

Anne menjelaskan bahwa penyesuaian waktu tempuh disusun dengan mempertimbangkan karakteristik lintas, kesiapan prasarana dan sarana, serta pengaturan perjalanan dan pola pemberhentian. Dengan demikian, setiap perubahan dirancang untuk memberikan pilihan perjalanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Pengembangan layanan ini juga sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sepanjang Januari–Oktober 2026, KAI Group telah melayani 442.529.105 pelanggan, naik 6,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 414.116.947 pelanggan. Khusus layanan KA jarak jauh dan lokal KAI, jumlah pelanggan mencapai 49.932.766, meningkat 8,99 persen dari 45.814.275 pelanggan pada Januari–Oktober 2025.

Melalui GAPEKA 2026, KAI terus memperluas pilihan perjalanan agar masyarakat semakin mudah menjangkau berbagai tujuan, baik untuk berlibur, bekerja, mengunjungi keluarga, maupun menjalankan aktivitas lainnya. Yuk, mulai rencanakan perjalanan mulai 1 Desember 2026, cek jadwal terbaru, stasiun pemberhentian, dan ketersediaan tiket melalui aplikasi Access by KAI. Pilih perjalanan yang paling sesuai dan nikmati pengalaman bepergian dengan kereta api yang semakin beragam. (Fathi)

Share:

Read More