Revitalisasi Ratusan Sekolah di Bali Beri Dampak Ekonomi

Revitalisasi Ratusan Sekolah di Bali Beri Dampak Ekonomi. (Dok. Kemendikdasmen)

Bali, WaraWiri.net - Ruang kelas yang pernah roboh dan bangunan sekolah yang dua kali setahun terendam banjir menjadi bagian dari cerita dua satuan pendidikan di Bali sebelum mendapatkan bantuan revitalisasi. Kini, perbaikan sarana dan prasarana menghadirkan ruang belajar yang lebih nyaman dan aman bagi guru maupun murid.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam kunjungannya, mengatakan peningkatan program revitalisasi di Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas sarana pendidikan di berbagai daerah.

“Tahun 2025 terdapat 188 sekolah, kemudian pada 2026 ada peningkatan yang sangat signifikan untuk revitalisasi di Provinsi Bali. Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah,” ujar Abdul Mu’ti pada Jumat (2/10).

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menuturkan bahwa pelaksanaan revitalisasi juga memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah melalui penyerapan tenaga kerja.

“Ini menunjukkan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan satuan pendidikan, tapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah,” tuturnya.

Sementara itu, perubahan tersebut salah satunya dirasakan oleh guru SD Negeri 15 Dangin Puri, Ni Gusti Ayu Trisna Dewi, mengatakan bahwa revitalisasi membawa perubahan nyata bagi sekolah tempatnya mengajar sejak 2019 dan baru mendapatkan program revitalisasi pada 2026.

Trisna menjelaskan bahwa sebelum direvitalisasi, salah satu ruang kelas di lantai tiga pernah roboh akibat kondisi bangunan yang terdampak hujan dan angin.

“Sebelum direvitalisasi, kebetulan di lantai 3 ada kelas yang roboh pada saat itu. Kebetulan mungkin hujan angin, jadi mungkin rembes dari atas, jadi roboh kelasnya,” ujar Trisna, di Kota Denpasar.

Nantinya setelah revitalisasi selesai semua, kondisi ruang kelas dan toilet tersebut menjadi lebih baik. Ruang belajar juga terlihat lebih rapi dan bersih sehingga mendukung kenyamanan murid selama mengikuti pembelajaran.

“Lalu setelah direvitalisasi, kelas yang roboh akhirnya sudah baik. Jadi kelas-kelas juga lebih rapi, lebih bersih juga,” katanya.

Menurut Trisna, perubahan lingkungan belajar turut memengaruhi semangat murid. Mereka bahkan berinisiatif menghias kelas dengan hasil karya sendiri.

“Dampaknya justru pastinya untuk proses belajar-mengajar pasti akan lebih bagus. Kelihatan kelasnya juga lebih bagus, lebih rapi. Anak-anak juga lebih semangat buat belajar, karena lingkungannya, tempat dia untuk proses belajar-mengajarnya jauh lebih rapi, lebih bersih,” tuturnya.

Semangat tersebut juga mendorong salah satu murid kelas V SDN 15 Dangin Puri yang bernama Kanaya, mengungkapkan bahwa ia semakin bersemangat dalam belajar. “Sekolah kami telah diperbaiki, kami merasa sangat senang, semakin semangat untuk belajar bersama teman-teman di sekolah, Terima kasih Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menteri Abdul Mu’ti,” ucapnya.

Berdiri Sejak 1975, Dua Kali Setahun Terendam Banjir 

Cerita berbeda datang dari TK Indraprasta Kuta yang berlokasi di Kabupaten Badung, Bali. Sekolah tersebut berdiri sejak 1975 dan kemudian dipindahkan ke lokasi sekarang pada 1989. Sebelum mendapatkan program revitalisasi tahun 2026, bangunan sekolah mengalami berbagai kerusakan. Atap bocor, dinding bangunan rapuh, serta kusen yang rusak akibat rayap dan banjir menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Lebih lanjut, Kepala TK Indraprasta Kuta, Wayan Leniasih, mengatakan bangunan sekolah telah lama membutuhkan perbaikan. “Kondisi TK Indraprasta Kuta sebelum mendapatkan program revitalisasi tahun 2026, kondisinya sangat miris karena ini berdiri sejak tahun 1975, terus dipindahkan ke sini pada tahun 1989. Dari situlah bangunan kami tidak pernah direnovasi dan kondisinya banyak atap yang bocor, dinding juga sudah rapuh,” kata Wayan saat ditemui di Kabupaten Badung pada Jumat (2/10).

“Untuk TK Indraprasta Kuta mendapatkan rehabilitasi 6 ruang kelas, 1 ruang admin, 1 toilet, penataan taman bermain yang roboh dan diterjang banjir,” tambah Wayan.

Wayan mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi dua kali dalam setahun turut memperburuk kondisi sekolah. “Kusen-kusen dimakan rayap setelah banjir. Dua kali setahun banjir sampai sebatas pinggang orang dewasa. Jadi banyak yang rusak sehingga solusinya pun belum ditemukan sampai saat ini,” ujarnya.

Wayan menambahkan perubahan yang terjadi di TK Indraprasta Kuta menjadi dorongan untuk menjaga fasilitas yang telah diperbaiki. “Kami berjanji akan menjaga dan merawat fasilitas ini yang sudah diberikan berupa rehab beserta perabotan-perabotannya. Kami di sini semua sepakat, semua berkomitmen untuk menjaga dan merawat,” lanjutnya. (Dinda)

Share:

Read More

Sambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamina Siapkan Layanan Energi hingga Akomodasi

Sambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamina Siapkan Layanan Energi hingga Akomodasi. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memperkuat kesiapan pasokan energi dan dukungan moda transportasi menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang balap dunia ini dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa dukungan penuh perusahaan mencakup keandalan pasokan energi, kemudahan mobilitas masyarakat, hingga keterlibatan aktif konsumen dan komunitas.

Jaminan Kesiapan Energi dan Aksesibilitas Transportasi

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM selama ajang berlangsung, Pertamina menyiagakan 7 SPBU utama di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram, serta melakukan penambahan pasokan di sepanjang jalur wisata dan akses menuju sirkuit. Dari sisi udara, pasokan Avtur dipastikan aman untuk melayani peningkatan frekuensi penerbangan penumpang maupun logistik ke Lombok.

Sementara itu, guna mendukung aksesibilitas penerbangan, anak perusahaan Pertamina, Pelita Air, menyiapkan 10 extra flight rute Jakarta–Lombok (PP) pada periode 8–12 Oktober 2026.

Pertamina melalui Patra Jasa untuk pertama kalinya menghadirkan kapabilitas hospitality di Pertamina Camping Ground melalui layanan Patra Facility Management, mulai dari housekeeping hingga layanan pendukung untuk memastikan kenyamanan peserta touring komunitas sepeda motor di Pertamina Mandalika International Circuit.

Layanan Digital dan Proximity Program bagi Konsumen

Melalui aplikasi MyPertamina, Pertamina menghadirkan kemudahan pembelian tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia dengan diskon hingga 10% serta bonus poin transaksi hingga 11 Oktober 2026.

Pertamina juga mendekatkan keseruan ajang ini kepada masyarakat lewat program kontes konten Fuel The Moment di SPBU berornamen khusus MotoGP pada 11 September - 2 Oktober 2026, berhadiah tiket nonton dan e-voucher. Sementara itu, official merchandise ajang ini dapat diperoleh secara mudah melalui MyPertamina maupun booth Pertamina Retail di bandara dan area sirkuit.

Inovasi dan Kehadiran Produk Unggulan di Lintasan Balap

Bukti kualitas produk Pertamina kembali teruji di lintasan balap, di mana Pertamax Turbo secara resmi digunakan sebagai bahan bakar safety car yang mengawal keselamatan seluruh sesi balapan.

Di panggung utama kompetisi, Pertamina membawa nama Indonesia ke level dunia melalui Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Tim satelit Ducati yang diperkuat pembalap Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli ini siap berlaga membawa brand pelumas Pertamina mendunia.

"Kesiapan infrastruktur energi, keandalan layanan, hingga kiprah produk unggulan kami di lintasan sirkuit merupakan wujud komitmen nyata Pertamina dalam mendukung suksesnya gelaran berkelas dunia ini. Kami berharap kehadiran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dapat terus memperkuat ekosistem sport tourism nasional sekaligus memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal," ujar Baron. (Putra)

Share:

Read More

Ombudsman RI Soroti Kebutuhan Huntara dan Layanan Dasar Pascagempa Flores

Ombudsman RI Soroti Kebutuhan Huntara dan Layanan Dasar Pascagempa Flores. (Dok. Ombudsman RI)

NTT, WaraWiri.net - Ombudsman RI mendorong pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores, khususnya penyediaan tempat pengungsian yang layak, pembangunan hunian sementara (huntara), pemenuhan air bersih, serta keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Dorongan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemantauan pelayanan publik pada pekan ini di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyampaikan laporan sementara hasil pemantauan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Pos Komando BPBD, Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Jumat (2/10/2026).

Robert menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian Ombudsman RI adalah kondisi tempat pengungsian yang belum layak, khususnya di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai. Terdapat lebih dari 100 pengungsi yang masih tinggal di tenda mandiri dengan kondisi yang belum layak. Menurut Robert, penyediaan tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan huntara diperlukan sebelum memasuki musim penghujan pada November-Desember.

"Pemberian tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) sangat dibutuhkan sebelum memasuki musim penghujan pada November-Desember," ujar Robert.

Pembangunan huntara yang prosesnya bergantung pada verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah juga perlu dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel. Masyarakat terdampak perlu memperoleh kepastian mengenai status kerusakan rumahnya agar mengetahui apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.

"Jangan sampai ada masyarakat terdampak gempa bumi yang tidak mendapatkan informasi mengenai status kerusakan rumahnya, apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat," kata Robert.

Selain tempat pengungsian dan huntara, kebutuhan air bersih dan penampungan air di Desa Paralando menjadi perhatian. Pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan dasar selama masa pemulihan.

Ombudsman RI juga menyoroti keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di wilayah terdampak. Robert menyampaikan bahwa layanan dasar harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi bencana.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, kegiatan belajar mengajar di Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, serta Desa Robek dan Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, masih berlangsung dalam kondisi yang belum memadai. Para siswa masih mengikuti kegiatan belajar mengajar menggunakan terpal yang dinilai tidak layak dan kurang kondusif.

"Dibutuhkan tenda besar dari pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar selama masa transisi pemulihan," ujar Robert.

Selain kebutuhan dasar dan keberlangsungan layanan publik, Ombudsman RI juga menyoroti pemulihan perekonomian masyarakat terdampak. Robert menyampaikan adanya aspirasi masyarakat agar dilakukan penundaan sementara pembayaran kredit karena aktivitas perekonomian belum berjalan secara normal akibat kondisi bencana.

Ombudsman RI mendorong pemerintah terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, khususnya dengan mempercepat penyediaan tempat pengungsian dan huntara, memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih, memberikan kepastian status kerusakan rumah masyarakat terdampak, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan selama masa transisi pemulihan. Ombudsman RI juga mendorong perhatian terhadap aspirasi masyarakat terkait pemulihan aktivitas perekonomian.

Ombudsman RI akan terus mengawal tindak lanjut pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak gempa bumi selama masa transisi menuju pemulihan.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, Tenaga Ahli BNPB Brigjen Asep, Kepala Pusdatin BNPB Berton S.P. Panjaitan, Asisten II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Zet Sony Libing, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, serta Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng. (Evi)

Share:

Read More

Kemenko PM Dorong Transformasi Filantropi dari Bantuan Menuju Kemandirian

Kemenko PM Dorong Transformasi Filantropi dari Bantuan Menuju Kemandirian. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Filantropi memiliki potensi besar untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, namun dampaknya perlu diperluas dari sekadar pemberian bantuan menjadi dukungan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Suwatin mengatakan potensi besar dana filantropi perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Filantropi merupakan salah satu kekuatan masyarakat yang besar. Karena itu, yang perlu kita dorong bukan hanya bagaimana dana filantropi tersalurkan, tetapi bagaimana dana tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya,” ujar Suwatin dalam Lokakarya Transformasi Kebijakan Filantropi yang Berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta, Kamis (01/10/2026).

Dorongan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menekankan kolaborasi seluruh pihak dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta jiwa, sementara kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,61 persen.

Capaian tersebut menjadi modal penting, tetapi percepatan masih diperlukan untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029. Untuk itu, seluruh kekuatan masyarakat perlu dilibatkan, termasuk filantropi.

Potensi tersebut terlihat dari sektor zakat. Kementerian Agama mencatat penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,7 triliun pada 2025, dengan sekitar 81 persen dana yang disalurkan melalui pembukuan lembaga ditujukan kepada fakir dan miskin.

Namun, perkembangan filantropi menghadapi tantangan regulasi. Pengumpulan uang atau barang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang disusun jauh sebelum berkembangnya perbankan daring, dompet digital, dan platform penggalangan dana.

Kementerian Sosial mencatat sepanjang 2025 diterbitkan 108 izin pengumpulan uang atau barang tingkat Menteri kepada 47 penyelenggara dengan total dana terlapor Rp562,4 miliar. Lebih dari 95 persen dana tersebut dihimpun melalui platform digital, sementara regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur penggalangan dana secara daring.

“Karena itu, kita perlu memastikan regulasi mampu mengikuti perkembangan zaman, memberikan kepastian hukum bagi lembaga yang ingin patuh, sekaligus melindungi masyarakat yang berdonasi maupun menerima manfaat,” kata Suwatin.

Menurutnya, pembaruan regulasi perlu menjaga keseimbangan antara kemudahan perizinan dan perlindungan masyarakat, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang proporsional dan berbasis risiko.

Lebih jauh, filantropi perlu diarahkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dana yang dihimpun tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat mendukung peningkatan keterampilan, akses ekonomi, dan kemampuan masyarakat untuk mandiri.

“Jangan sampai filantropi hanya berhenti pada pemberian bantuan. Kita ingin ada kesinambungan antara perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan, sehingga kedermawanan masyarakat dapat menjadi bagian dari jalan menuju kemandirian,” ujar Suwatin.

Karena itu, lokakarya ini dirancang bukan sekadar forum sosialisasi, melainkan ruang untuk mendengar langsung pengalaman dan tantangan pelaku filantropi. Kemenko PM mempertemukan kementerian dan lembaga terkait dengan 21 lembaga filantropi dan lembaga kemasyarakatan untuk membahas penyederhanaan perizinan, penyaluran dana yang tepat sasaran dan berorientasi pemberdayaan, serta pengawasan yang proporsional.

Hasil lokakarya akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan dan masukan dalam proses pembaruan regulasi pengumpulan uang atau barang, termasuk langkah-langkah cepat yang dapat ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Kedermawanan adalah modal sosial yang telah lama tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Tugas kita bukan menambah beban bagi mereka yang berbuat baik, melainkan memastikan setiap donasi dikelola secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Suwatin. (Ilham)

Share:

Read More

Strategi Pemerintah Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Strategi Pemerintah Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Proyeksi perekonomian global sampai akhir tahun 2026 dan awal 2027 diperkirakan membaik. Berdasarkan data OECD, pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan sebesar 2,8% dan 2027 adalah 3,1%. Namun, pemulihan kondisi ekonomi tersebut masih rentan terhadap risiko global yaitu persoalan geopolitik, perang dagang, gangguan logistik dan sektor keuangan.

Beberapa implikasi terhadap perekonomian Indonesia antara lain yaitu terjadi tekanan terhadap harga energi dan komoditas domestik, serta menimbulkan volatilitas nilai tukar dan aliran modal menjadi lebih tinggi. Meski begitu, permintaan eksternal diharapkan mulai membaik sehingga ekspor akan dapat meningkat kembali ke depannya.

“Di tahun 2027 relatif lebih optimis, baik itu terkait perhitungan pertumbuhan global maupun kita di Indonesia. Untuk itu, perlu memperkuat investasi, konektivitas, dan logistik untuk meredam dampak tekanan global,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam paparannya pada Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXX TA. 2026 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), di Jakarta, Kamis (1/10).

Ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika global, dengan pertumbuhan ekonomi di semester I- 2026 yang tercatat 5,45% (ctc), termasuk yang tertinggi di antara Negara-Negara Anggota G20 lainnya. Inflasi di Agustus 2026 yakni 3,19% (yoy) atau masih terkendali dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%. Kemudian, realisasi investasi di semester I-2026 adalah Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2026 tercatat di angka 118,5 yang menunjukkan tingkat optimisme yang masih tetap tinggi.

Menurut Sesmenko Susiwijono, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan sektor prioritas dan insiatif strategis dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk periode 2025-2029. Yaitu misalnya sektor manufaktur dengan rencana pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, industri semikonduktor, serta revitalisasi industri padat karya; lalu sektor ekonomi digital dengan rencana pembangunan data center di salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); serta sektor energi dengan mendorong keamanan energi dan meningkatkan penggunaan energi bersih.

Mengenai percepatan produktivitas dilakukan beberapa program untuk meningkatkan kualitas SDM seperti Program Vokasi dan Program Magang Nasional, dan juga peningkatan akses pembiayaan untuk sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor.

Hal-hal tersebut termasuk dalam strategi kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Strategi kebijakan tersebut terdiri atas tiga mesin; mesin pertama yaitu merevitalisasi mesin ekonomi konvensional, mesin kedua yakni membangun mesin ekonomi baru, dan mesin ketiga adalah peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

“Enabler-nya yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas makro ekonomi, daya beli masyarakat, efisiensi dan iklim investasi yang mendukung, memperkuat sektor finansial, serta memperkuat jaring pengaman sosial,” kata Sesmenko Susiwijono.

Selain itu, Indonesia resmi menjadi Founding Member World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) sejak 16 Juli 2026 bersama 28 negara pendiri lainnya. Tujuan utama bergabung dalam organisasi ini yakni “bridging the AI divide” melalui prinsip AI for good and for all, tata kelola AI global yang inklusif, serta kerja sama pengembangan kapasitas dan investasi di bidang AI, murni untuk kepentingan sipil.

“Kita harus aktif di forum AI, karena kalau tidak kita ketinggalan. Apalagi secara esensi, AI saat ini perkembangannya luar biasa besar,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Sebagai informasi, Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) merupakan program pendidikan pimpinan tingkat nasional di Lemhannas RI yang sebelumnya dikenal sebagai Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA). Tujuan program ini antara lain untuk menyiapkan dan memantapkan pimpinan nasional agar memiliki wawasan kebangsaan, moral yang baik, serta mampu berpikir strategis ketika merumuskan sebuah kebijakan.

Program P4N tersebut diikuti oleh perwira menengah TNI dan POLRI, pejabat kementerian atau lembaga negara, pejabat pemerintah daerah, perwakilan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga peserta dari negara sahabat. (Budi)

Share:

Read More

Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Kredibilitas Fiskal Indonesia

Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Kredibilitas Fiskal Indonesia. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal Indonesia dengan senantiasa menerapkan disiplin fiskal, konsistensi kebijakan, serta komunikasi yang terbuka dengan pasar. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam wawancara program Insight with Haslinda Amin Bloomberg TV di Jakarta, Jumat (2/10).

Menkeu Suahasil menjelaskan, Indonesia telah membangun kredibilitas fiskal selama bertahun-tahun dan komitmen tersebut akan terus dilanjutkan untuk menjaga APBN tetap sehat dalam menjalankan fungsinya.

“Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun terakhir. Aturan fiskal kita tetap berlaku dan dari waktu ke waktu, kita perlu memperbarui komitmen untuk mematuhinya dan memastikan APBN terus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel dan sehat,” tegas Menkeu.

Menkeu menambahkan kredibilitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh angka-angka APBN, tetapi juga kualitas kebijakan dan kemampuan pemerintah mengomunikasikan arah kebijakan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas internasional.

“Komunikasi adalah salah satu hal penting yang ditunggu masyarakat. Namun, hal penting lainnya adalah kualitas kebijakan. Bukan hanya angka APBN, tetapi yang lebih penting adalah apa tujuan dari kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Dalam pengelolaan fiskal, Menkeu Suahasil juga menekankan pentingnya menjaga disiplin terhadap aturan defisit. Menurut Menkeu, batas defisit maksimal 3 persen PDB dan merupakan parameter yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus menjadi salah satu sinyal disiplin fiskal kepada investor.

“Saat ini kami berkomitmen pada aturan defisit fiskal 3 persen dan maksimal rasio utang 60 terhadap PDB. Ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa kami dapat terus menjalankannya,” ujar Menkeu.

Selain itu, upaya menjaga kredibilitas fiskal juga dilakukan melalui koordinasi erat dengan otoritas di sektor keuangan. Menkeu menjelaskan sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

“Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi, serta konsisten dengan mandat masing-masing dan di waktu yang bersamaan memastikan arus pertukaran informasi terus mengalir,” jelas Menkeu.

Di akhir sesi wawancara, Menkeu Suahasil kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengelola APBN dengan kredibel dan akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel menjaga keberlanjutan fiskal.

“Untuk melakukan itu, saya akan bekerja sangat erat dengan setiap institusi di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu juga sangat penting, kemudian kita mengelola Indonesia tentu bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dengan berbicara dengan banyak pemerintah daerah,” pungkas Menkeu. (Muh)

Share:

Read More

Program KNMP Lahirkan Hilirisasi Perikanan di Lampung Selatan

Program KNMP Lahirkan Hilirisasi Perikanan di Lampung Selatan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, mendorong peningkatan nilai tambah ikan belo (Anodontostoma selangkat) dan ikan selangat (Anodontostoma chacunda) yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp700–Rp1.000 per kilogram. Melalui pengolahan menjadi produk fillet, komoditas tersebut kini memiliki nilai jual hingga Rp13.000–Rp14.000 per kilogram.

"Ikan dari nelayan saat ini dihargai Rp2.000/kg olen offtaker, kemudian menjadi ikan fillet dengan harga jual Rp13.000-14.000/kg. Artinya nilainya mengalami kenaikan signifikan," terang Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Plt. Dirjen PDSPKP), Erwin Dwiyana melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/10).

Proses fillet ikan belo dan ikan selangat dilakukan di area penanganan cold storage di lokasi KNMP. Kegiatan ini menunjukkan operasional KNMP tidak hanya mendukung produktivitas perikanan di hulu, tapi juga menciptakan usaha turunan di hilir. Terlebih, KNMP Ketapang berhasil memberdayakan 11 perempuan-istri nelayan sebagai tenaga kerja.

"Tentu ini kabar menggembirakan bahwa KNMP Ketapang bisa menjadi simpul hilirisasi yang menyerap sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir," katanya.

Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP, Budi Yuwono mengapresiasi KNPM Ketapang yang juga berhasil menyulap limbah ikan seperti isi perut, tulang, dan kepala ikan menjadi bahan baku tepung ikan. Limbah tersebut dihargai Rp3.000–Rp4.000/kg sekaligus menjadi bukti penerapan zero waste.

"Kami sangat mengapresiasi bahwa hilirisasi juga mengubah limbah menjadi emas. Jadi tidak ada satu bagian pun yang terbuang," ujar Budi.

Budi berharap keberhasilan KNMP Ketapang menjadi dorongan sekaligus energi bagi KNMP lain, yang memiliki komoditas serupa.

"Kami percaya optimalisasi KNMP mampu mewujudkan kesejahteraan nelayan dan kejayaan maritim Indonesia," tutupnya. (Zikry)

Share:

Read More

Pemkot Yogyakarta Raih Jamsostek Award 2026, Komitmen Lindungi Pekerja Terus Diperluas

Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Jamsostek Award 2026 sebagai Terbaik III se-DIY. (Dok. Pemkot Yogyakarta)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Jamsostek Award 2026 sebagai Terbaik III se-DIY atas komitmennya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut diterima pada Jumat (2/10) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari, mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi bentuk perlindungan dan kepastian bagi pekerja serta keluarganya.

Komitmen tersebut telah dijalankan Pemkot Yogyakarta sejak 2023 melalui pemberian bantuan iuran secara bertahap. Program itu terus dikembangkan sesuai prioritas, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan pemerintah daerah.

“Sampai saat ini bantuan iuran tersebut masih terus kami bayarkan. Perluasannya menyasar pekerja rentan serta berbagai kelompok yang berperan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, seperti Ketua RT/RW, LPMK, pengurus kampung, kader PKK, Posyandu, TPK, Satgas SIGRAK, hingga pekerja padat karya infrastruktur,” jelas Heni.

Selain melalui dukungan pemerintah daerah, perluasan perlindungan juga dilakukan dengan mendorong kepedulian aparatur melalui program ASN Peduli, juga program bantuan iuran bagi pekerja sosial keagamaan oleh BAZNAS.

Sepanjang Januari-Desember 2025, Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Yogyakarta mencapai 41,55 persen dengan 76.017 pekerja terlindungi. Capaian tersebut menjadi evaluasi sekaligus dorongan untuk memperluas kepesertaan, terutama bagi pekerja yang belum mendapatkan perlindungan.

“Bagi kami, Jamsostek Award bukan sekadar penghargaan, namun juga momentum untuk memperkuat dan menunjukkan keberlanjutan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada pekerja,” ujarnya.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, menyampaikan hingga September 2026 jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di DIY mencapai sekitar 630.000 tenaga kerja, terdiri atas pekerja formal dan informal.

Dari jumlah tersebut, sekitar 449.000 merupakan peserta penerima upah dan 122.000 peserta bukan penerima upah atau pekerja informal. Sementara itu, sekitar 58.000 pekerja jasa konstruksi juga telah mendapatkan perlindungan.

“Program kami tidak cukup berhenti pada memberikan santunan saja. Setelah santunan diterima, kita akan memberdayakan mereka melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian,” jelasnya.

Menurutnya, pemberdayaan tersebut antara lain dilakukan melalui literasi keuangan agar manfaat yang diterima ahli waris dapat dikelola secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi keluarga.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kesejahteraan pekerja dalam pengelolaan organisasi modern semakin dipahami sebagai bagian dari ketahanan dan keberlanjutan.

Rasa aman, kesehatan, dan perlindungan pekerja, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga keberlanjutan usaha dan pengelolaan risiko.

“Pemerintah yang memastikan perlindungan sampai kepada rakyat akan memperoleh legitimasi dari rasa tenteram warganya,” ungkap Sri Sultan.

Sri Sultan mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus diperluas hingga menjangkau pekerja informal, pekerja desa, pekerja seni dan budaya, guru harian, pedagang kecil, serta kelompok pekerja lainnya.

“Kepada para penerima penghargaan Jamsostek Award, saya menyampaikan apresiasi. Saudara-saudara telah mengambil bagian dalam kerja yang sangat mulia, memperluas kepesertaan, membangun kesadaran, dan menghadirkan kepastian,” tuturnya. (Slamet)

Share:

Read More

Kolaborasi Pemkot Bandung dan Polrestabes Bandung Ungkap Pencurian Kabel Traffic Light

Kolaborasi Pemkot Bandung dan Polrestabes Bandung Ungkap Pencurian Kabel Traffic Light. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Polrestabes Bandung mengungkap kasus pencurian kabel lampu lalu lintas atau traffic light yang selama beberapa bulan terakhir diduga menyebabkan sejumlah lampu merah di Kota Bandung tiba-tiba padam atau mengalami gangguan.

Pelaku ditangkap saat tengah beraksi memotong kabel traffic light di kawasan Simpang Dago, Kota Bandung. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 20.30 WIB.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi kepolisian dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), serta dukungan masyarakat.

“Alhamdulillah kita kolaborasi dengan teman-teman Pemda dan dibantu oleh masyarakat yang proaktif untuk menuntaskan peristiwa ini,” kata Dedi saat Press Conference di Polrestabes Bandung, Jumat 2 Oktober 2026.

Menurut Dedi, kabel traffic light menjadi sasaran pencurian karena memiliki kandungan tembaga yang memiliki nilai ekonomis. Pelaku menggunakan peralatan sederhana untuk memotong kabel tersebut.

“Ini kabel yang diincar karena di dalamnya ada tembaga. Pelaku juga menggunakan alat yang cukup sederhana, seperti, obeng, tang, pisau cutter, dan kunci ring,” ujarnya.

Satu orang pelaku kini telah diamankan dan ditahan untuk menjalani proses hukum. Polisi juga masih melakukan pengembangan karena dari pengungkapan tersebut, sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian telah teridentifikasi.

“Dari pengungkapan pelaku tersebut beberapa TKP saat ini sudah terungkap, kemudian kita masih akan lakukan pengembangan,” ucapnya.

Dedi menjelaskan, pencurian kabel traffic light bukan perkara sederhana. Meski barang yang dicuri berupa kabel, keberadaan fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas masyarakat.

Ia menggambarkan, kondisi yang dapat terjadi apabila sejumlah traffic light di Kota Bandung tidak berfungsi.

“Bisa kita bayangkan kalau Kota Bandung yang semegah ini tanpa traffic light. Betapa carut-marutnya lalu lintas di kota ini kalau ini semua tidak segera kita hentikan,” jelasnya.

Terlebih, mobilitas kendaraan di Kota Bandung sangat tinggi. Dedi menyebut sekitar 70.000 hingga 80.000 mobil masuk ke Kota Bandung setiap akhir pekan.

Menurutnya, tingginya mobilitas tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung menjadi tujuan masyarakat dari dalam maupun luar daerah. Oleh karena itu, situasi keamanan dan kenyamanan perlu terus dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat bahwa Bandung kondusif, Bandung aman sehingga perekonomian Bandung tetap bergulir, tetap terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Bandung dalam mengungkap kasus pencurian kabel traffic light tersebut.

Farhan mengatakan, Kota Bandung sebagai kota terbuka memiliki risiko menghadapi berbagai bentuk kriminalitas. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh unsur Forkopimda menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami sangat menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian di Polrestabes Kota Bandung karena ini bukan pekerjaan mudah sama sekali,” ujar Farhan.

Menurutnya, pembagian tugas dalam menjaga keamanan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah, mulai dari kelurahan, kecamatan hingga perangkat daerah, berperan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan dini.

Jika ditemukan indikasi yang berpotensi membahayakan masyarakat, Pemkot Bandung akan segera berkoordinasi dengan kepolisian.

“Apabila kami sudah melihat ada sesuatu, deteksi dini yang berbahaya maka kami akan langsung laporkan kepada kepolisian,” katanya.

Farhan menilai respons cepat kepolisian menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

“Rasa aman menjadi penting karena itu adalah tugas utama dari kita sebagai pemerintahan, representasi negara bagi warga negara, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman,” tuturnya. (Fathi)

Share:

Read More

Kemenhut Perkuat Meritokrasi, Manajemen Talenta Jadi Dasar Pengisian Jabatan

Kemenhut Perkuat Meritokrasi, Manajemen Talenta Jadi Dasar Pengisian Jabatan. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur melalui implementasi Manajemen Talenta ASN. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis (1/10).

Menhut diterima langsung Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh beserta jajaran deputi. Pertemuan membahas penguatan manajemen talenta, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, serta mekanisme pengisian jabatan yang semakin objektif, transparan, dan berbasis pada kompetensi dan kinerja ASN.

Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan agenda besar pembangunan kehutanan. Karena itu, pengelolaan karier ASN Kemenhut harus ditempatkan dalam sistem yang mampu memilih dan mengembangkan orang-orang terbaik berdasarkan kapasitasnya.

“Masa depan kehutanan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang kita miliki. Karena itu, sistem merit harus benar-benar kita jalankan. Kita ingin mendapatkan orang-orang terbaik, berdasarkan kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan moralitasnya,” kata Menhut.

Menurut Menhut, penerapan manajemen talenta diperlukan agar proses pengembangan karier maupun pengisian jabatan tidak hanya bergantung pada penilaian sesaat, tetapi didukung rekam jejak, pemetaan potensi dan kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.

Sistem tersebut sekaligus memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada ASN Kemenhut yang berkinerja baik untuk berkembang dan mendapat penugasan sesuai kapasitasnya.

“Yang ingin kita bangun adalah sistem. Dengan sistem yang baik, kita dapat melihat dan memberikan kesempatan kepada talenta-talenta terbaik untuk mendapatkan ruang pengembangan dan tanggung jawab yang sesuai,” ujar Menhut.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik komitmen Kementerian Kehutanan. Menurutnya, meritokrasi tidak berhenti pada proses memilih pejabat, tetapi juga mencakup tanggung jawab pimpinan untuk terus membina, melatih, melakukan coaching dan mentoring, serta menyiapkan talenta di bawahnya.

“Semangat meritokrasi adalah membangun orang dari setiap level. Ketika seseorang sudah berada pada level pembina, tugasnya adalah membina adik-adiknya, talenta-talenta di bawahnya. Jadi bukan hanya memilih orang untuk menduduki jabatan, tetapi bagaimana kita membimbing dan menyiapkan mereka,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pimpinan organisasi mengenali pegawainya secara lebih dekat, termasuk kemampuan menyelesaikan masalah, pola berpikir, potensi kepemimpinan, hingga kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Menurut Kepala BKN, proses tersebut dapat diperkuat melalui profiling, asesmen kompetensi, serta pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis digital. Dengan demikian, organisasi memiliki basis data yang semakin objektif untuk menentukan pengembangan karier maupun calon suksesor pada jabatan-jabatan strategis.

Kepala BKN juga mendorong agar pembinaan tidak hanya difokuskan kepada pejabat struktural. Pejabat fungsional dan pegawai potensial perlu terus mendapatkan ruang pengembangan melalui coaching, mentoring, diskusi penyelesaian masalah, dan pembelajaran di lingkungan kerja.

“Harus ada kontinuitas. Talenta-talenta terbaik jangan sampai kehilangan ruang untuk berkembang. Kepala balai, pejabat fungsional, maupun pegawai yang memiliki potensi perlu terus dilatih, dibimbing, dan disiapkan,” katanya.

Penguatan Manajemen Talenta ASN Kemenhut merupakan kelanjutan dari sejumlah langkah yang telah dilakukan bersama BKN. Sejak Februari 2026, sebanyak 7.060 ASN Kementerian Kehutanan telah mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi yang difasilitasi BKN melalui CACT dan Pro ASN. Hasil pemetaan tersebut menjadi bagian penting dalam pembangunan basis data profil kompetensi ASN untuk mendukung perencanaan suksesi, promosi, rotasi, dan pengembangan kompetensi.

Kementerian Kehutanan juga telah memiliki Assessment Center yang memperoleh Akreditasi A dari BKN pada Januari 2026. Capaian tersebut menjadi modal dalam membangun sistem pengelolaan talenta yang semakin terukur dan profesional.

Secara nasional, BKN terus mendorong Manajemen Talenta ASN sebagai instrumen untuk memperkuat sistem merit sehingga pengisian jabatan didasarkan pada kesesuaian kompetensi, potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Manajemen talenta juga diarahkan untuk memastikan tersedianya kader ASN yang siap mengisi posisi strategis secara berkelanjutan.

Melalui penguatan kerja sama dengan BKN, Kemenhut berkomitmen membangun tata kelola SDM yang semakin profesional dan berbasis data, serta memastikan setiap posisi diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mendukung pencapaian target pembangunan kehutanan. (Tedy)

Share:

Read More

Kepala BGN: Peresmian 480 SPPG di Wilayah 3T adalah Langkah Awal

Kepala BGN Sudaryono Meresmikan 480 SPPG di Wilayah 3T. (Dok. BGN)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang menjadi bagian dari wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, hingga saat ini sebanyak 27.022 dapur SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain, masih terdapat dapur-dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang lebih membutuhkan pelaksanaan MBG.

“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar Mas Dar saat Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).

Menurutnya, aktivasi 480 SPPG yang tersebar di 16 provinsi tersebut bukan merupakan akhir dari proses perluasan MBG. BGN akan terus membuka SPPG secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan dapur.

“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” kata Mas Dar.

Ia menjelaskan, perluasan tersebut juga menjadi respons atas banyaknya aspirasi yang diterima BGN dari berbagai pihak. Masukan tersebut antara lain datang dari mitra, SPPG, kader yang bertugas di dapur, hingga sekolah-sekolah yang mengusulkan agar pelaksanaan MBG hadir di wilayah mereka.

“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” jelasnya.

Mas Dar menegaskan, aktivasi 480 SPPG pada hari ini merupakan langkah awal untuk mengoperasikan dapur-dapur yang telah memenuhi kesiapan. BGN selanjutnya akan melanjutkan pembukaan SPPG di wilayah lain secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan yang ada.

“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” kata Mas Dar.

Ia menambahkan, aktivasi SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya proses aktivasi dapur yang sebelumnya mengalami moratorium.

"Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya," ujarnya. (Alif)

Share:

Read More

Bapas Surabaya Gelar FGD, Bahas Penguatan Bimbingan Integrasi Klien

Bapas Surabaya Gelar FGD, Bahas Penguatan Bimbingan Integrasi Klien. (Dok. Ditjenpas)

Mojokerto, WaraWiri.net - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surabaya gelar Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan di Hotel Aston Mojokerto, Rabu (30/9). Diskusi dihadiri unsur Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, perangkat daerah, serta pelaku usaha di wilayah Mojokerto.

Kepala Bapas Surabaya, Ruspriyatno, mengatakan forum tersebut jadi ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus mencari bentuk kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung proses bimbingan integrasi. Menurutnya, FGD juga diperlukan untuk membangun persamaan perspektif dalam pelaksanaan bimbingan integrasi.

“Proses reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas dan Lapas, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar Klien Pemasyarakatan memperoleh dukungan ketika kembali ke lingkungan masyarakat, kami ingin membangun kolaborasi yang berkesinambungan, kolaborasi yang mencakup unsur pemerintahan, penegakan hukum, Pemasyarakatan, masyarakat hingga dunia usaha,” ungkap Ruspriyatno.

“Kegiatan ini yang pertama, karena kedepannya kami akan kembali menggelar acara serupa di empat wilayah kerja Bapas Surabaya lainnya, Jombang, Gresik, Surabaya dan Sidoarjo,” tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, turut hadir membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Kusnali berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan diskusi, tetapi hasilkan pemahaman yang sama, langkah konkret, serta rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan.

“Kita semua memahami bahwa proses Pemasyarakatan tidak berhenti ketika seorang Warga Binaan memperoleh hak integrasi dan kembali ke tengah masyarakat. Justru pada tahap tersebut, tantangan yang sesungguhnya dimulai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, M. Fadli, yang menjadi pemateri memaparkan arah dan kebijakan kantor wilayah serta penguatan bimbingan integrasi dalam mendukung reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.

“Keberhasilan pembimbingan integrasi mutlak membutuhkan sinergi dan keterbukaan dari instansi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat luas,” paparnya.

Kepala Lapas Mojokerto, Arifin Akhmad, yang turut hadir menyampaikan dukungannya terhadap penguatan layanan bimbingan integrasi melalui kerja sama lintas sektor.

“Kami mendukung penuh sinergi ini. Pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas dan Bapas, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar Warga Binaan dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif,” ujarnya.

Menurut Arifin, dukungan lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan, khususnya ketika Warga Binaan memasuki tahapan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Camat Sooko Kabupaten Mojokerto, Akhmad Samsul Bakri, menyampaikan usulan agar setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto mendapatkan tembusan pemberitahuan mengenai warga yang menjalani pembebasan bersyarat sehingga dapat segera dikoordinasikan dengan Bapas.

“Kami siap berkoordinasi dengan Bapas mengenai program bimbingan yang sesuai dan dibutuhkan oleh warga kami yang menjadi Klien Pemasyarakatan dalam menjalani masa Integrasi Pembebasan Bersyarat,” katanya.

Diskusi berlangsung hingga hasilkan kesepakatan untuk terus membangun kerja sama antara Bapas, Lapas, APH, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan integrasi secara berkesinambungan serta memberi manfaat bagi Klien Pemasyarakatan maupun masyarakat secara luas. (Siti)

Share:

Read More

Kebocoran Data Lama Kembali Beredar, Komdigi Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal

Kebocoran Data Lama Kembali Beredar, Komdigi Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut kasus dugaan jual beli data ilegal yang sedang ramai belakangan ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar memastikan Kemkomdigi juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keamanan siber.

“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan,” kata Dirjen Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Jumat (02/10/2026).

Alexander mengatakan koordinasi dengan Kepolisian juga dilakukan terhadap situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi. Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui langkah pemblokiran terhadap akses ke situs yang melanggar ketentuan.

Ia mengatakan koordinasi tersebut diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Alexander meminta masyarakat tidak turut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Data yang sudah beredar di ruang digital tetap merupakan data pribadi dan tidak otomatis menjadi informasi yang bebas untuk disebarluaskan kembali.

“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” ujar Alexander.

Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Komdigi memandang ancaman terhadap keamanan data sebagai tantangan lintas negara yang terus berkembang. Data yang pernah terekspos dapat muncul kembali melalui berbagai saluran dan metode, sehingga penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.

Ancaman terhadap data tidak mengenal jabatan maupun status sosial. Data pribadi siapa pun dapat menjadi sasaran ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Karena itu, ketika sebuah sistem mengalami kebocoran, perlindungan dan penanganannya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pengelola sistem, platform digital, maupun seluruh pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut. (Fajar)

Share:

Read More

Menperin Sarmuji: Industri Tumpuan Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan sektor industri merupakan tumpuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerapan tenaga kerja nasional. Ia juga menegaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melanjutkan program strategis yang telah dirintis sekaligus membuka ruang bagi terobosan baru.

Hal itu disampaikan Sarmuji dalam serah terima jabatan Menteri Perindustrian dari Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (2/10). Sarmuji sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perindustrian di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

“Kita semua tahu bahwa sektor industri adalah sektor yang sangat vital bagi republik ini. Sektor industri adalah tumpuan dan harapan agar kita bisa melakukan leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi daya ungkit bagi penyerapan tenaga kerja,” kata Menperin dalam sambutannya.

Ia mengajak seluruh pejabat dan keluarga besar Kemenperin bergotong royong menjalankan tugas pembangunan industri nasional, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sarmuji juga memberikan penghargaan kepada Agus Gumiwang Kartasasmita, yang dinilainya telah meletakkan fondasi yang baik bagi langkah Kemenperin.

“Apa yang sudah dirintis oleh Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri tentu harus kita lanjutkan. Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali,” ungkapnya.

Menurut Menperin, kesinambungan kebijakan penting agar pembangunan industri berjalan optimal. Namun, kesinambungan itu perlu dibarengi keberanian menghadirkan gagasan baru. Ia meminta jajaran Kemenperin tidak hanya berkutat pada persoalan, tetapi juga membaca setiap peluang yang dapat dimanfaatkan.

“Kita harus memiliki mimpi-mimpi besar di Kementerian ini. Kita harus membaca setiap peluang untuk meningkatkan sektor industri ini menjadi tumpuan bagi pembangunan kita. Mari kita berpikir mengenai opportunity, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan sektor industri ini sebagai leverage bagi pembangunan ekonomi kita,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenperin akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku industri. Menperin menekankan pentingnya komunikasi yang erat dengan dunia usaha agar kebijakan pemerintah mampu merespons kebutuhan industri dan menjawab tantangan yang berkembang.

“Nanti apa saja yang harus kita bicarakan, siapa saja yang harus kita temui, siapa saja yang kita ajak berkolaborasi, akan kita tentukan. Tetapi yang paling penting adalah mari kita membangun mimpi-mimpi besar, menjadikan sektor industri ini lebih kuat lagi,” ujar Sarmuji.

Di lingkungan internal Kemenperin, Sarmuji menginginkan suasana kerja yang terbuka, sehingga jajaran Kemenperin dapat berdiskusi, berdialektika, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil.

“Saya meminta secara pribadi kepada seluruh pejabat Kementerian Perindustrian untuk kita bisa saling mengingatkan. Kalau ada hal yang perlu diingatkan kepada saya, jangan sungkan-sungkan,” pintanya.

Ia juga meminta agar tidak ada sekat berlebihan antara pimpinan dan jajaran. “Jangan memberikan penghormatan berlebih kepada saya, jangan memberikan pelayanan berlebih kepada saya. Penghormatan dan pelayanan yang berlebih itu akan menciptakan sekat-sekat bagi kita semua, yang membatasi kita untuk bisa berdiskusi, berdialektika, memberikan masukan dan memberikan saran terhadap kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil,” jelasnya.

Menperin optimistis dapat membangun kerja sama yang solid dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Kedekatan dan pengalaman bekerja bersama sebelumnya diharapkan menjadi modal untuk memperkuat kekompakan kepemimpinan Kemenperin. Menurutnya, soliditas internal harus berjalan beriringan dengan kolaborasi eksternal, karena berbagai tantangan pembangunan industri tidak dapat diselesaikan oleh Kemenperin sendiri.

“Kita bisa membangun tim yang lebih solid dan bisa bekerja sama. Saya juga meminta dukungan seluruh hadirin dan asosiasi industri. Sangat penting bagi kita untuk berkolaborasi,” tutur Menperin.

Dengan kesinambungan program serta kolaborasi bersama dunia usaha, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor industri diharapkan semakin kuat sebagai tumpuan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing, dan penyerapan tenaga kerja nasional. (Junaedi)

Share:

Read More

Perkuat Literasi Generasi Muda, Bank Indonesia Hadirkan Gerai Cerdas Peka Di Universitas Airlangga

Perkuat Literasi Generasi Muda, Bank Indonesia Hadirkan Gerai Cerdas Peka Di Universitas Airlangga. (Dok. Bank Indonesia)

Surabaya, WaraWiri.net - Kecakapan mahasiswa menggunakan teknologi perlu diikuti kemampuan mengenali dan mengelola risiko, dari digital savvy menjadi risk savvy. Penipuan digital kerap memanfaatkan kepanikan, kepercayaan, dan desakan untuk bertindak cepat sehingga konsumen mengambil keputusan tanpa verifikasi. Untuk itu, mahasiswa diajak berhenti sejenak sebelum bertransaksi, memeriksa sumber informasi melalui kanal resmi, melindungi data pribadi, serta berani mengadukan permasalahan. Mahasiswa juga didorong menjadi agen edukasi dengan membagikan pengetahuan kepada lingkungannya, sehingga kampus dapat menjadi penggerak budaya kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan layanan keuangan digital.

Pesan ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta di hadapan Wakil Rektor Bidang SDM Universitas Airlangga Ardianto, Direktur Commersial Banking PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Alexander Dippo Paris Y.S, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, serta perwakilan Perbanas, industri perbankan, akademisi dan mahasiswa saat meresmikan Gerai CERDAS PeKA (2/10) di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Gerai CERDAS PeKA hadir sebagai ruang edukasi dan diskusi untuk mendorong mahasiswa tidak hanya cakap memanfaatkan teknologi (digital savvy), tetapi juga tangguh mengenali dan mengelola risiko (risk savvy), termasuk memahami kanal pengaduan dan berani melaporkan permasalahan yang dihadapi.

“Mengetahui kanal pengaduan dan berani melapor bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk keberdayaan konsumen," ujar Filianingsih.

Bank Indonesia terus memperkuat literasi dan keberdayaan konsumen, khususnya generasi muda agar semakin cakap mengenali dan mengelola risiko di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan. Filianingsih menegaskan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi dan kemampuan konsumen dalam mengelola risiko.

“Kecepatan transaksi harus diimbangi dengan kecepatan literasi. Karena akses tanpa pemahaman dapat menciptakan kerentanan, sementara inovasi tanpa kepercayaan tidak akan berkelanjutan," tegas Filianingsih.

Pesan tersebut semakin relevan seiring pesatnya digitalisasi pembayaran dan tingginya pemanfaatan layanan keuangan oleh generasi muda. Hingga Agustus 2026, transaksi QRIS secara kumulatif sejak awal tahun mencapai 17,45 miliar transaksi, dengan 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi keuangan kelompok usia 18–25 tahun sebesar 95,69%, lebih tinggi dibandingkan indeks literasi sebesar 73,32%. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan perluasan akses layanan keuangan diikuti dengan peningkatan pemahaman agar dimanfaatkan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Filianingsih juga menekankan pentingnya aksi bersama dalam menghadapi maraknya rekayasa sosial dan penipuan digital lintas platform. Regulator berperan memperkuat kebijakan dan pengamanan, industri memastikan keamanan produk dan layanan serta perlakuan yang bertanggung jawab terhadap konsumen, perguruan tinggi memperluas edukasi, dan masyarakat membangun kewaspadaan. Kolaborasi ini mendukung pelindungan sejak perancangan produk dan layanan, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen.

“Digitalisasi membuka kesempatan, literasi membangun keberdayaan, dan kolaborasi menjaga kepercayaan," ujarnya.

Gerai CERDAS PeKA

Gerai CERDAS PeKA, atau Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia – Peduli, Kenali, Adukan, merupakan hasil kolaborasi BI, UNAIR, dan PERBANAS sebagai ruang edukasi dan diskusi yang mendekatkan pelindungan konsumen dengan lingkungan kampus. Melalui gerai ini, mahasiswa dapat memperkuat pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan, mengenali risiko transaksi digital, serta memperoleh informasi mengenai mekanisme dan kanal pengaduan ketika menghadapi permasalahan.

Di sini, mahasiswa dapat memperoleh edukasi sekaligus berdiskusi dan berkonsultasi mengenai produk dan layanan keuangan, risiko transaksi digital, serta mekanisme pelindungan konsumen. Edukasi dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik generasi muda serta diperluas melalui jejaring kampus dan komunitas secara berkelanjutan. untuk membangun kebiasaan bertransaksi yang aman dan bertanggung jawab sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Inisiatif ini merupakan bagian dari Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK). Pelindungan konsumen hadir dengan tiga pendekatan, yaitu Peduli. Kenali, dan Adukan. Peduli berarti membangun kesadaran bahwa keamanan transaksi merupakan tanggung jawab bersama. Kenali berarti membiasakan konsumen memeriksa informasi, memahami produk, dan mengenali risiko. Adukan artinya mendorong konsumen mengetahui dan memanfaatkan kanal pengaduan yang tepat ketika menghadapi permasalahan.

“Literasi yang paling kuat bukan literasi yang hanya diketahui, tetapi literasi yang menjadi kebiasaan dalam mengambil keputusan sehari-hari," ungkap Filianingsih.

Kehadiran Gerai CERDAS PeKA di lingkungan kampus diharapkan menjadi momentum untuk mengembangkan inisiatif serupa secara berkelanjutan guna mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang aman, inklusif, berintegritas, dan terpercaya. Ke depan, BI akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi dan industri sistem pembayaran untuk memperluas edukasi dan pelindungan konsumen, terutama bagi generasi muda. (Deni)

Share:

Read More

Pimpinan Beserta Jajaran Pemda Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Batik Nasional 2026

 

Share:

Read More

Keluarga Besar Kemenag Bogor & MAN 1 Bogor Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Batik Nasional 2026

Share:

Read More

Keluarga Besar Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Batik Nasional 2026

Share:

Read More

Siswi MTsN 3 Bogor Menjadi Peserta Termuda Disway Mandarin Debate & Speech 2026

Jadi Peserta Termuda Disway Mandarin Debate & Speech 2026, Zara Quinn Delisha: Chi Yi Qian, Zhang Yi Zhi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net --- Zara Quinn Delisha Permana (Siswi MTsN 3 Bogor) menjadi salah satu peserta yang mencuri perhatian dalam Disway Mandarin Debate & Speech Competition 2026.

Sebagai peserta termuda, Zara menunjukkan keberanian dan semangat belajar yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kompetisi tersebut.

Bagi Zara, sebuah kompetisi bukan semata-mata tentang menjadi pemenang. Setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, merupakan kesempatan untuk belajar, mengevaluasi diri, dan berkembang menjadi lebih baik.

“Kalau berhasil, dinikmati kemenangannya; kalau gagal, dinikmati pembelajarannya,” ujar Zara.

Prinsip tersebut sejalan dengan pepatah Tiongkok 吃一堑，长一智 (chī yī qiàn, zhǎng yī zhì) yang berarti kurang lebih, “mengalami satu kegagalan, memperoleh satu kebijaksanaan.”

Bagi Zara, keberanian untuk mencoba merupakan bagian dari proses bertumbuh. Ia tidak ingin rasa takut gagal menjadi penghalang untuk mencoba hal-hal baru.

Setiap pengalaman yang dilalui dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri.

Sikap tersebut kemudian membuahkan hasil. Dalam lomba pidato Bahasa Mandarin yang diselenggarakan Harian Disway bersama Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya pada 5–6 September 2026, Zara berhasil meraih juara 3 kategori SMA/sederajat.

Prestasi Zara sekaligus menjadi gambaran bahwa keberanian untuk tampil, kemauan belajar, dan kemampuan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman merupakan bagian penting dalam proses meraih prestasi.

Chi Yi Qian, Zhang Yi Zhi. Setiap pengalaman memberikan pelajaran. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. (Nada)

Share:

Read More