Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih

Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih. (Dok. Pertamina)

Bali, WaraWiri.net - Pertamina memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui sejumlah program pemberdayaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya dengan mengimplementasikan program Desa Energi Berdikari (DEB). DEB merupakan desa inovatif yang memanfaatkan energi bersih untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

DEB Keliki di Kecamatan Tegalallang, Kabupaten Gianyar, Bali merupakan inisiatif Pertamina dalam menyediakan energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan energi terbarukan sebagau solusi yang dapat menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat. DEB Keliki memiliki kegiatan utama berupa pengolahan sampah menjadi kompos dan ketahanan pangan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan.

Sumber energi pengolahan sampah serta pompa penggerak untuk pengairan sawah, didukung dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Jajaran Dewan Komisaris Pertamina, melihat dan mendengarkan penjelasan secara langsung dari penerima manfaat atas dampak program terhadap kemandirian masyarakat DEB Keliki.

I Wayan Sumada, Local Hero sekaligus Ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Yowana Bakti Keliki, penuh antusias menceritakan dampak keterlibatan Pertamina melalui upaya pembinaan, pendampingan serta pemberian sejumlah fasilitas di desanya.

“Di Desa Keliki setidaknya menghasilkan sekitar 7 ton sampah per hari, dengan produktivitas yang sangat tinggi tersebut kehadiran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sangat membantu masyarakat untuk mengelola dan mengolah sampah," ujarnya.

Untuk mendukung program pengolahan sampah, diperlukan tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS dengan kapasitas terpasang mencapai 10,5 kWp (Kilowatt Peak). PLTS ini menghasilkan 14.256 kWh/tahun energi surya. Kehadiran PLTS selain menghemat biaya listrik sebesar Rp21 juta/tahun, sekaligus mengurangi emisi GRK mencapai 13,7 ton CO2eq/tahun.

Ia menambahkan dukungan yang diberikan Pertamina, secara tidak langsung juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dengan melakukan pemilahan sampah rumah tangga, baik samapah organik, anorganik dan residu.

“Saat ini kesadaran untuk masyarakat memilih sampah itu sudah sangat tinggi berkat kerjasama kami dengan Pertamina, kami mengelola sampah untuk dikembalikan ke alam hingga kemudian bisa semakin bermanfaat lagi untuk alam," tambahnya.

I Wayan Sumadana menambahkan, untuk aktivitas pengairan air sawah, DEB Keliki juga didukung dengan PLTS dengan kapasitas terpasang 17,5 kWp (Kilowatt Peak). PLTS ini kemudian digunakan untuk menggerakkan pompa air tanah bertenaga surya yang mendukung pengairan sawah selama musim kemarau di 7 Subak (Tain Kambing, Sebali, Uma Desa Keliki, Jungut, Umelikode, Bangkiangsidem, dan Lauh Batu). Khusus PLTS untuk pengairan sawah menghasilkan 84.000 kWh/tahun energi surya, mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) mencapai 23,1 ton CO2eq/tahun serta penghematan biaya listrik Rp.35 juta per tahun.

Dari pertanian tersebut, DEB Keliki menghasilkan produk padi organik, yang dapat meningkatkan produktivitas hasil panen secara signifikan. Sebelum program padi organik diterapkan hasil panen hanya berkisar 5 sampai 5,5 ton per hektare, setelah proses pembinaan oleh Pertamina peningkatan menjadi 8,7 ton per hektare.

Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani, mengaku takjub dengan keberhasilan program yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Dari program DEB Keliki ini, menunjukkan komitmen Pertamina dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui program-program yang dimiliki. Melihat keberhasilan DEB Keliki, saya dan jajaran Dewan Komisaris sangat senang, semoga program TSJL Perusahaan, bisa lebih memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya

DEB Keliki kini telah menjadi ekosistem percontohan penggerak ekonomi masyarakat, melalui kegiatan Eco Village dan Agrikultur, terdapat 1.200 Kepala Keluarga penerima manfaat, melibatkan 9 pekerja, berkolaborasi dengan 15 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pemuda desa. Tidak hanya itu hasil pengelolaan sampah ini juga berhasil meluncurkan produk pupuk organik berkualitas tinggi, produksi ecoenzyme (cairan serbaguna hasil fermentasi limbah organik dapur), dan kompos organik.

Atas keberhasilan itu, banyak kunjungan dari berbagai Perguruan Tinggi maupun wisatawan mancanegara ke DEB Keliki. Setidaknya terdapat 6.000 tamu yang telah berkunjung, untuk melihat keindahan persawahan, belajar pengelolaan sampah dan pertanian berbasis energi bersih, sambil menikmati jajanan di saung-saung cafe warga yang menambah geliat ekonomi warga Keliki. (Tedy)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil Perdana Menteri Qatar, Sheikh Saoud

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan pada Senin, 1 Juni 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar.

Kedatangan Sheikh Saoud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Pertemuan berlangsung sebagai forum untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saoud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani kepada Presiden Prabowo. Kepala Negara pun menyambut baik pesan dan perhatian yang disampaikan Emir Qatar serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan bilateral dengan Qatar.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin turut membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kerja sama kedua negara di berbagai sektor. Sebelumnya pada April 2025 lalu, Presiden Prabowo dan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang bertajuk “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.”

Dialog strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik dalam isu internasional dan regional, pertahanan dan keamanan, kontra-terorisme, ekonomi khususnya perdagangan dan investasi, pertukaran budaya, dan penguatan hubungan antarmasyarakat.

Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan yang telah terjalin baik selama ini. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sheikh Saoud berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat saling menghormati.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia dan Qatar dalam memperkokoh kemitraan strategis yang tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026. Presiden tiba di Kementerian Pertahanan sekitar pukul 08.25 WIB.

Presiden Prabowo kemudian menuju Ruang Hening untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Dalam suasana khidmat, Kepala Negara tampak berdiri sejenak di hadapan jenazah dan berdoa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebelumnya tiba di Kantor Kementerian Pertahanan pada pukul 07.35 WIB dan disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika. Upacara persemayaman dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan selaku inspektur upacara.

Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu berpulang pada Minggu, 31 Mei 2026. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai salah satu tokoh militer nasional yang telah mengabdikan diri bagi negara, termasuk saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) 2002-2005 dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014–2019.

Setelah upacara persemayaman, jenazah almarhum akan dilepas dari Kementerian Pertahanan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Pelepasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan terakhir sebelum almarhum dimakamkan secara militer.

Upacara pemakaman militer di TMP Nasional Utama Kalibata rencananya akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku inspektur upacara. Pemakaman secara militer tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam prosesi persemayaman ini menjadi wujud penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu bagi bangsa dan negara. (Dinda)

Share:

Read More

Tim Gabungan TNI AL Kembali Gagalkan Pengiriman Satwa Dilindungi dari Atas Kapal Penumpang di Sorong

Tim Gabungan TNI AL Kembali Gagalkan Pengiriman Satwa Dilindungi dari Atas Kapal Penumpang di Sorong. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Tim Gabungan TNI AL yang terdiri dari personel Denintel dan Pomal Kodaeral XIV bersama Tim dari Pusintelal dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya berhasil menggagalkan upaya pengangkutan satwa dilindungi di atas kapal penumpang KM Gunung Dempo saat sedang sandar di Pelabuhan Umum Pelindo Sorong, Sabtu (30/05/2026). 

Dalam operasi pemeriksaan dan pengamanan yang berlangsung sejak pukul 04.55 WIT, Tim Gabungan menemukan 6 (enam) ekor burung Kasturi Kepala Hitam yang disembunyikan di beberapa lokasi berbeda di dalam kapal. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kejelian dan kerja sama erat Tim Gabungan Kodaeral XIV dalam patroli serta pemeriksaan barang bawaan penumpang guna mencegah penyelundupan satwa dilindungi keluar dari wilayah Papua Barat Daya.

Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, tim gabungan menemukan dua ekor burung yang disembunyikan di dalam jerigen, satu ekor burung di dalam karton di bawah tangga kapal, serta tiga ekor lainnya yang disembunyikan di bawah tempat tidur penumpang dalam wadah tertutup. 

Dua penumpang yang diketahui membawa sebagian satwa tersebut, yakni IRW yang melakukan perjalanan dengan rute Wasior-Makassar dan AM yang menempuh rute Manokwari-Makassar, keduanya mengaku tidak mengetahui status perlindungan satwa tersebut dan menyerahkan burung secara sukarela kepada petugas setelah diberikan penjelasan oleh BBKSDA Papua Barat Daya. Seluruh satwa hasil temuan kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Bidang KSDA Wilayah I Sorong untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut. 

Ditegaskan Komandan Kodaeral XIV Sorong, Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., CHRMP., melalui kegiatan ini TNI AL dhi Kodaeral XIV berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi yang dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, dan tindakan ini merupakan bagian dari bentuk sinergitas dengan aparat terkait, dalam upaya menegakkan hukum dan keamanan di laut. (Siti)

Share:

Read More

Yonarmed 12 Kostrad Tebar Manfaat di Perbatasan, Pos Ailala Gelar Pelayanan Kesehatan bagi Warga Malaka

Yonarmed 12 Kostrad Tebar Manfaat di Perbatasan, Pos Ailala Gelar Pelayanan Kesehatan bagi Warga Malaka. (Dok. Puspen TNI)

NTT, WaraWiri.net - Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad melalui Pos Ailala melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan keliling bagi warga di Desa Alas Utara, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara langsung, khususnya bagi warga yang mengalami keluhan penyakit.

Dalam pelaksanaannya, personel kesehatan Pos Ailala melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga, mulai dari pengecekan tekanan darah, konsultasi kesehatan, hingga pemberian obat sesuai dengan keluhan yang dialami masyarakat.

Kehadiran personel Satgas disambut antusias oleh warga yang merasa terbantu dengan pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung di lingkungan tempat tinggal mereka.

Danpos Ailala, Serka Dwi Eko Wahyono, menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan keliling merupakan salah satu bentuk pengabdian Satgas Yonarmed 12 Kostrad untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membantu warga yang mengalami keluhan kesehatan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan agar tetap produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari," ujarnya.

Masyarakat Desa Alas Utara pun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian personel Pos Ailala yang selalu hadir membantu kebutuhan warga, khususnya di bidang kesehatan. Kehadiran Satgas Yonarmed 12 Kostrad di tengah masyarakat diharapkan terus mempererat hubungan harmonis antara TNI dan rakyat serta memberikan manfaat nyata bagi warga perbatasan. (Siti)

Share:

Read More

Pemkot Bandung Wacanakan Pembangunan Gedung Parkir Modern di Pusat Kota

Pemkot Bandung Wacanakan Pembangunan Gedung Parkir Modern di Pusat Kota. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung selama masa libur panjang kembali menyoroti persoalan parkir liar di sejumlah kawasan strategis. Untuk itu, diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan yang selama ini terus berulang.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui, berbagai upaya penertiban yang dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan masalah secara permanen. 

Setelah ditertibkan, praktik parkir liar kerap kembali muncul di lokasi yang sama.

“Parkir liar itu seperti nyamuk. Diusir sekarang, nanti datang lagi. Ditertibkan, muncul lagi. Karena itu kita membutuhkan solusi yang lebih permanen,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Senin, 1 Juni 2026.

Menurut Farhan, kawasan wisata dan pusat aktivitas ekonomi seperti Jalan Asia Afrika, Braga, dan Jalan Sudirman menjadi titik yang paling sering mengalami kepadatan kendaraan saat musim liburan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung tengah mencari investor yang bersedia membangun fasilitas parkir modern berupa gedung parkir bertingkat di sejumlah kawasan strategis.

Keberadaan gedung parkir diharapkan dapat mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan dan masyarakat.

Selain mendukung kelancaran lalu lintas, pembangunan fasilitas parkir juga dinilai dapat meningkatkan kualitas tata ruang kawasan pusat kota yang selama ini menjadi wajah Kota Bandung di mata wisatawan.

Farhan menilai, penataan parkir akan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. (Dimas)

Share:

Read More

Wamen Ossy Ajak Pemkab Menguatkan GTRA untuk Selesaikan Masalah Pertanahan di Tanah Laut

Wamen Ossy Ajak Pemkab Menguatkan GTRA untuk Selesaikan Masalah Pertanahan di Tanah Laut. (Dok. Kemen ATR/BPN)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai forum kolaboratif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut. GTRA ini menjadi sarana dukungan pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelesaian pertanahan di daerahnya.

“Bupati punya kewenangan yang sangat kuat untuk bisa mengurus dan menangani segala permasalahan pertanahan yang ada di daerahnya. Bupati merupakan Ketua GTRA di kabupaten, ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria,” jelas Ossy Dermawan dalam pertemuan bersama Pemkab Tanah Laut, di Balairung Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, Minggu (31/05/2026).

Kementerian ATR/BPN menginisiasi GTRA untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dan bersama-sama mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak atas suatu masalah pertanahan. Pihak yang bersangkutan tersebut meliputi Pemda, aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, TNI, serta instansi terkait dan juga perwakilan masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, saat menghadapi masalah pertanahan, pendekatan dialog dan musyawarah perlu lebih diutamakan dibanding membawa persoalan ke jalur litigasi yang sering kali memakan waktu panjang.

“Kalau ini sifatnya sudah sistemik dan struktural, Pemda bisa melakukan mekanisme penyelesaian melalui GTRA. Kumpulkan seluruh unsur terkait, dicari solusinya di sana. Paling tidak masyarakat melihat ada niat baik dari pemimpinnya untuk berusaha menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, Wakil Bupati Tanah Laut, Zazuli, dan unsur Forkopimda ini, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat kepada lima perwakilan penerima. Kelima sertipikat ini adalah bagian dari 111 sertipikat yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tanah Laut. Adapun sertipikat tersebut meliputi 106 Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemkab Tanah Laut serta lima sertipikat hak atas tanah lintas sektor.

Pada kesempatan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Kepala Kantah Kota Banjarbaru, Ahmad Suhaimi; serta Plh. Kepala Kantah Kabupaten Tanah Laut, Isa Widyatmoko. (Junaedi)

Share:

Read More

Menteri Transmigrasi dan Dubes Tiongkok Memastikan Kesiapan Kawasan Strategis untuk Penguatan Pembangunan dan Kolaborasi

Menteri Transmigrasi dan Dubes Tiongkok Memastikan Kesiapan Kawasan Strategis untuk Penguatan Pembangunan dan Kolaborasi. (Dok. Kementrans)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Duta Besar Tiongkok melakukan kunjungan kerja ke tiga kawasan strategis di timur Indonesia untuk memantau langsung progres program Transformasi Transmigrasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Di Merauke, perhatian tertuju pada upaya mendukung swasembada pangan nasional melalui percepatan pematangan lahan. Di Halmahera Utara, potensi besar komoditas kelapa untuk pasar ekspor Tiongkok menjadi salah satu fokus pembahasan.

Sementara di Labuan Bajo, peninjauan dilakukan terhadap program revitalisasi toilet sebagai bagian dari transformasi kawasan transmigrasi, sekaligus menjajaki peluang pengembangan industri wellness yang memiliki prospek menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

Bagaimana kolaborasi Indonesia–Tiongkok dapat mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat? Nantikan laporan lengkapnya. (Burhan)

Share:

Read More

Menpar Serahkan Sertifikat Halal di Jatimulyo, Perkuat Daya Saing Desa Wisata

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyerahkan sertifikat halal kepada UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Dok. Kemenpar)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyerahkan sertifikat halal kepada lima perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata halal yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyerahan sertifikat halal yang dilakukan bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/2026), merupakan tindak lanjut kolaborasi strategis antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dalam program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata.

“Kehadiran kami hari ini bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat halal, tetapi juga untuk menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menpar Widiyanti.

Program percepatan sertifikasi halal ini telah berjalan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Sejak akhir 2025, program tersebut diperluas ke 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia, termasuk Desa Wisata Jatimulyo.

Hingga 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo telah mencatatkan capaian 123 pengusaha UMKM dan 139 produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Secara nasional, kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

Program ini juga mendukung penguatan 15 provinsi yang berpartisipasi dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.

Menurut Menpar Widiyanti, capaian tersebut patut disyukuri karena di balik setiap sertifikat halal terdapat proses pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, serta terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di desa wisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menempati peringkat kelima nasional dalam jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan, setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Riau.

Menpar menjelaskan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Ketika UMKM tersertifikasi halal, daya saingnya meningkat. Kepercayaan konsumen bertambah, akses pasar semakin terbuka, baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” kata Menpar.

Desa Wisata Jatimulyo dipilih sebagai lokasi penyerahan sertifikat halal karena berbagai prestasi yang telah diraih. Desa ini berhasil meraih Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Selain itu, Jatimulyo juga telah memperoleh fasilitasi sertifikasi desa wisata berkelanjutan pada 2020.

Kepala BPJPH, Haikal Hasan, mengatakan bahwa konsep pariwisata halal saat ini berkembang pesat di berbagai negara dan tidak hanya ditujukan bagi wisatawan Muslim.

“Halal kini menjadi simbol kesehatan, kebersihan, kepercayaan, dan transparansi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Haikal.

Ia menambahkan, sejumlah negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga mulai mengembangkan sektor pariwisata halal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Haikal optimistis sinergi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dapat memperkuat industri halal nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2028–2029.

“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan diperluas ke lebih banyak daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” katanya.

Mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut di Desa Wisata Jatimulyo.

Menurut Imam, sertifikasi halal memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan aspek administratif.

“Ketika produk-produk UMKM di desa wisata memperoleh sertifikasi halal, yang sedang kita bangun bukan hanya legalitas produk, melainkan peradaban usaha yang lebih bermartabat. Kita sedang menegaskan bahwa desa mampu menjadi ruang ekonomi yang maju tanpa kehilangan keluhuran nilainya,” kata Imam.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, berharap sertifikasi halal dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan minat kunjungan ke berbagai destinasi wisata di wilayahnya.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan terus berupaya agar semakin banyak destinasi wisata di Kulon Progo yang memiliki sertifikasi halal,” ucap Agung.

Turut mendampingi Menpar dalam acara tersebut Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi, Plt. Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan/Event Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifai, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Strategi Media Kementerian Pariwisata Apni Jaya Putra, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Itok Parikesit, serta Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur Yusuf Hartanto. (Ros)

Share:

Read More

Perkuat Tata Kelola Ekspor SDA, Pemerintah Matangkan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Perkuat Tata Kelola Ekspor SDA, Pemerintah Matangkan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjelang pemberlakuan kebijakan per 1 Juni 2026, Pemerintah mematangkan kesiapan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor satu pintu untuk komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata negara dalam memperkuat pengawasan, mendorong transparansi perdagangan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi ketahanan ekonomi nasional.

Implementasi tahap awal ini akan mengintegrasikan sistem pelaporan ekspor secara elektronik tanpa mengganggu kelancaran arus barang maupun kontrak dagang yang sedang berjalan. Melalui masa transisi yang terukur, Pemerintah menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim berusaha bagi seluruh eksportir dan mitra internasional.

"Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Konferensi Pers terkait Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Wisma Danantara Jakarta, Minggu (31/5).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan kebijakan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme ekspor satu pintu dengan DSI sebagai BUMN Ekspor. Kehadiran DSI diharapkan mampu memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih akuntabel.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu. Pada tahap awal, implementasi akan mencakup tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy yang selama ini menjadi kontributor penting bagi ekspor nasional dan surplus perdagangan Indonesia.

Pada tahun 2025, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy tercatat mencapai sekitar USD66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional. Kontribusi ketiganya telah menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut.

Lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha. Pada masa transisi mulai 1 Juni 2026, kegiatan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah disiapkan.

Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027. Tahapan tersebut dirancang agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.

Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor ekspor dalam perekonomian nasional. Pemerintah akan memastikan proses transisi berjalan dengan lancar dan terukur, dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat kepercayaan mitra dagang internasional terhadap Indonesia.

“Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari, COO Danantara Dony Oskaria, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. (Ilham)

Share:

Read More

Waisak 2026, Menag Serukan Perdamaian Dunia dengan Bangun Cinta Kasih

Menag Nasaruddin Umar menyampaikan sambutan dalam acara Puncak Perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2026 di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. (Dok. Kemenag)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin menggaungkan pesan damai dan cinta kasih dalam Perayaan Waisak 2026 di pelataran Candi Borobudur. Menag menyerukan perdamaian kepada dunia yang sampai saat ini masih terjadi konflik, peperangan, dan kekerasan yang dipicu oleh egoisme kelompok, keserakahan, dan kebencian.

"Dalam memaknai perayaan Waisak ini, dari pelataran Candi Borobudur ini, mari kita serukan perdamaian kepada dunia," seru Menag pada Puncak Perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2026 di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, Minggu (31/5/2026).

Salah satu upaya mewujudkan perdamaian adalah menghilangkan kebencian. Mengutip pesan Sang Buddha dalam Kitab Suci Dhammapada, Menag mengingatkan hukum abadi peradaban: kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian.

"Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi," kutip Menag.

Menag lalu menjelaskan Indeks Kerukunan Beragama (KUB) di Indonesia yang saat ini berada di angka yang sangat kokoh dan membanggakan, yakni stabil di atas 76,0. Angka tersebut merefleksikan bahwa secara makro, kohesi sosial dan toleransi antarumat beragama di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat sehat.

"Perayaan Waisak di Borobudur hari ini adalah bukti empiris bahwa angka indeks yang tinggi itu adalah cerminan kesadaran batin bangsa Indonesia yang semakin inklusif, dewasa dan bijaksana," kata Menag.

Perayaan Waisak Nasional 2570 BE di Candi Borobudur kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai teladan harmoni keberagaman dunia. Ribuan umat Buddha yang mengikuti rangkaian ibadah dan prosesi Waisak secara khidmat menjadi gambaran nyata bahwa perbedaan dapat dirajut menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang damai, rukun, dan sejahtera. (Zikry)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya: Pancasila Jadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

Menkeu Purbaya: Pancasila Jadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Menkeu menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur negara dalam bekerja dan melayani masyarakat.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujar Menkeu.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini mengingatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman, tetapi juga menawarkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian yang relevan bagi dunia.

Menurut Menkeu, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi. Dalam situasi tersebut, Pancasila menjadi jangkar moral agar pembangunan dan kemajuan bangsa tetap berpijak pada kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat.

“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” tegas Menkeu.

Bagi Kementerian Keuangan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara. Menkeu menegaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanat rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, kredibilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.

“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” kata Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Menkeu, Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat, dengan memastikan yang kuat membantu yang lemah dan yang besar mengangkat yang kecil.

Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa arahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat reformasi, memperbaiki tata kelola, menyederhanakan proses, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan negara benar-benar bekerja untuk rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh insan Kementerian Keuangan. 

“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Menkeu mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan. Ia menyerukan tiga komitmen utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai, yakni menjaga integritas, memperkuat pelayanan, dan merawat persatuan.

“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” kata Menkeu. (Deni)

Share:

Read More

Java Jazz Tunjukkan Kekuatan Kolaborasi dalam Ekonomi Kreatif

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menghadiri International Java Jazz Festival 2026 di Nice PIK 2, Tangerang. (Dok. Kemenekraf)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, memuji International Java Jazz Festival 2026 sebagai ruang kolaborasi yang apik bagi para pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekraf menilai Java Jazz Festival sebagai paket lengkap penyelenggaraan musik yang terus berkembang.

“Java Jazz menunjukkan bahwa sebuah festival tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik berkualitas, tetapi juga menjadi ruang bagi banyak pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui karya serta produk yang mereka hadirkan,” ujar Menteri Ekraf saat menghadiri International Java Jazz Festival 2026 di Nice PIK 2, Tangerang, Sabtu (30/5).

Dalam kunjungannya, Menteri Ekraf menyaksikan penampilan musisi Indonesia dan meninjau sejumlah booth kuliner yang ramai dikunjungi pengunjung. Ekosistem Java Jazz Festival disebut telah menaungi para pelaku ekraf dari berbagai subsektor.

International Java Jazz Festival yang diselenggarakan oleh Java Festival Production telah menjadi salah satu festival musik terbesar di Indonesia sejak pertama kali digelar pada 2005. Selama lebih dari dua dekade, festival ini konsisten menghadirkan musisi dari dalam dan luar negeri serta menjadi bagian penting dalam perkembangan industri musik nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin dipercaya menjadi tuan rumah berbagai festival dan pertunjukan berskala internasional. Kondisi tersebut mencerminkan berkembangnya kapasitas industri kreatif nasional, mulai dari penyelenggara acara, tenaga kreatif, infrastruktur pendukung, hingga pelaku usaha yang terlibat dalam rantai penyelenggaraan kegiatan.

“Ketika ribuan orang hadir dalam sebuah festival, yang bergerak bukan hanya industri musik. Ada perputaran ekonomi yang dirasakan oleh banyak sektor sekaligus, mulai dari kuliner, transportasi, akomodasi, hingga jasa kreatif. Karena itu, festival seperti Java Jazz memiliki kontribusi penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia,” tambah Menteri Ekraf.

International Java Jazz Festival 2026 berlangsung pada 29–31 Mei 2026 di Nice PIK 2, Tangerang. Antusiasme pengunjung yang memadati area festival menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pertunjukan musik sekaligus menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan industri musik nasional.

Turut mendampingi Menteri Ekraf dalam kegiatan tersebut yaitu Deputi Bidang Kreativitas Media Cecep Rukendi. (Isna)

Share:

Read More

Kemenpora Sambut Baik Timnas Indonesia Hadir di EA Sports FC, Sinyal Industri Olahraga Indonesia Naik Level

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menyambut baik kerja sama antara PSSI dan EA Sports FC yang menghadirkan Tim Nasional Indonesia di dalam gim sepak bola populer dunia tersebut. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menyambut baik kerja sama antara PSSI dan EA Sports FC yang menghadirkan Tim Nasional Indonesia secara resmi di dalam gim sepak bola populer dunia tersebut. 

Kerja sama ini menunjukkan bahwa olahraga kini tidak lagi berdiri sendiri sebagai aktivitas pertandingan semata, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem kreatif, digital entertainment, gaming, media, hingga youth culture.

Langkah ini dinilai menjadi bagian dari perkembangan industri olahraga nasional yang kini semakin terhubung dengan dunia digital, industri kreatif, dan perkembangan teknologi global.

Kehadiran identitas resmi Timnas Indonesia di EA Sports FC tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga menunjukkan bahwa olahraga Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor, termasuk industri gim dan hiburan digital.

Kemenpora memandang kolaborasi seperti ini dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan ekosistem olahraga nasional, mulai dari peningkatan eksposur internasional, penguatan ekonomi kreatif olahraga, hingga tumbuhnya minat generasi muda terhadap olahraga.

Menpora Erick Thohir menyampaikan kerja sama ini dampaknya nanti akan terasa, dimana anak muda jadi lebih berminat dengan olahraga sepak bola.

"Selain itu juga untuk penguatan ekonomi kreatif olahraga. Industri olahraga Indonesia tak lagi dianggap kecil, kita terus tumbuh, ya naik level, dan semakin diakui di level global," ujarnya.

Perkembangan industri olahraga berbasis digital diharapkan mampu menciptakan peluang baru bagi masyarakat, termasuk di bidang esports, kreatif digital, konten olahraga, hingga industri pendukung lainnya.

Pemerintah berharap momentum ini dapat menjadi langkah positif untuk mendorong kemajuan industri olahraga Indonesia agar semakin modern, inovatif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ke depan, Kemenpora akan terus mendukung berbagai kolaborasi dan inovasi yang dapat memperkuat posisi olahraga Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. (Fathi)

Share:

Read More

Sejarah Baru! Dhea Natasya Jadi Juara Hamamatsu Open 2026, Lolos ke WSL World Longboard Tour

Atlet selancar Indonesia, Dhea Natasya, menorehkan sejarah baru di ajang World Surf League (WSL) Longboard Qualifying Series (LQS) Hamamatsu Open 2026 di Hamamatsu, Jepang. (Dok. Kemenpora)

Jepang, WaraWiri.net - Atlet selancar Indonesia, Dhea Natasya, menorehkan sejarah baru di kancah internasional setelah berhasil menjadi juara pada ajang World Surf League (WSL) Longboard Qualifying Series (LQS) Hamamatsu Open 2026 di Hamamatsu, Jepang.

Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi Dhea. Berkat hasil tersebut, dia berhasil menempati peringkat pertama dalam klasemen poin Longboard Qualifying Series 2025/2026 region Asia. 

Prestasi tersebut sekaligus memastikan langkahnya untuk tampil di ajang bergengsi WSL World Longboard Tour 2026/2027, yang merupakan kompetisi elite bagi peselancar longboard dunia.

Tak hanya itu, Dhea juga mencatatkan diri dalam sejarah sebagai atlet putri Indonesia pertama yang berhasil menembus jajaran elite longboarder putri dunia. Dia menjadi wanita Asia keempat yang mencapai prestasi tersebut, setelah sebelumnya didominasi oleh tiga atlet asal Jepang.

Pelatih kepala timnas surfing Indonesia, Arya Subyakto mengapresiasi kerja keras Dhea yang telah berjuang di kompetisi Hamamatsu Open tahun ini. Kata Arya, Dhea layak mendapatkan prestasi dan mampu menembus panggung dunia. 

“Selamat untuk Dhea, dia menorehkan sejarah baru sebagai atlet putri Indonesia pertama yang berhasil masuk ke jajaran elit longboarder putri dunia,” ujar Arya saat berbincang, Jumat (29/5).

Arya menyebut, Dhea mulanya berkarier sebagai atlet short boad. Tapi saat itu tim kepelatihan melihat dia punya potensi untuk beralih ke long board.

“Hasilnya saat itu dia berhasil mendapatkan emas di SEA Games 2019 FIlipina. Semoga kedepannya nanti Dhea mampu bersaing dan mendapatkan prestasi terbaik di kompetisi elite,” jelasnya.

Sementara, Dhea mengaku bersyukur atas hasil yang dicapai. Dia berharap dukungan dan doa masyarakat agar bisa sukses di turnamen dunia WSL Longboard Tour 2026/2027.

“Terima kasih, mohon dukungan dan doa supaya bisa lancar dan memberikan yang terbaik untuk Merah Putih,” pungkasnya. (Fathi)

Share:

Read More

OJK Kaltim & Kaltara Dorong Generasi Muda Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal

OJK Kaltim & Kaltara Dorong Generasi Muda Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus mendorong penguatan literasi keuangan bagi generasi muda melalui Sosialisasi CERIA (Cerdas Finansial Melalui Edukasi, Literasi dan Aksi) bertema “Generasi Cerdas: Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal” di Gedung B OJK Kaltim Kaltara.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pelajar SMP dan SMA, mahasiswa, serta perwakilan komunitas di Kalimantan Timur. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya OJK meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat sekaligus membangun kesadaran akan bahaya aktivitas keuangan ilegal.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Kaltim Kaltara Angga Heryadi, serta Duta Literasi Keuangan OJK Kaltim Kaltara 2026 Sheilla Agista Rizky Jagung Praptama.

Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Kaltim Kaltara, Ali Ridwan, mengatakan perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu diwaspadai, terutama maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang banyak menyasar generasi muda. 

“Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, produktivitas, bahkan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, literasi dan inklusi keuangan menjadi pondasi penting agar masyarakat mampu memahami, memilih, dan menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman dan bertanggung jawab,” ujar Ali Ridwan.

Ali menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Pada kelompok pelajar dan mahasiswa, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 61,76 persen dengan indeks inklusi keuangan mencapai 84,42 persen. 

Menurutnya, data tersebut menunjukkan generasi muda sudah cukup akrab dengan layanan keuangan digital, namun pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang aman dan bertanggung jawab masih perlu terus diperkuat melalui edukasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Forum Talenta Muda Kalimantan Timur, Andi Angkasa Putra, mengingatkan peserta agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming kekayaan instan yang banyak ditawarkan melalui berbagai platform digital. Menurutnya, judi online menjadi ancaman serius yang dapat menyeret seseorang ke dalam lingkaran permasalahan keuangan yang sulit diputus.

“Judi online adalah tantangan besar bagi kita semua. Godaan mendapatkan kekayaan secara instan memang sangat besar, tetapi dampaknya bisa sangat fatal. Data pribadi dapat dieksploitasi, rekam jejak keuangan dapat bermasalah, bahkan masa depan bisa hancur karena keputusan yang salah hari ini,” katanya.

Andi menegaskan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan OJK merupakan langkah nyata dalam membangun kesadaran generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan sekaligus menjaga keamanan identitas digital. 

Ia juga mengajak para peserta mengubah pola pikir dari mengejar keuntungan instan menjadi membangun kemandirian finansial melalui pengetahuan, keterampilan, dan perencanaan yang matang.

Melalui kegiatan ini, OJK Kaltim Kaltara berharap para pelajar, mahasiswa, dan komunitas yang hadir dapat menjadi agen literasi keuangan di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sehat, masyarakat diharapkan mampu terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal serta lebih cerdas memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab. (Slamet)

Share:

Read More

Dinas SDA DKI Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Lenteng Agung, Perbaikan Permanen Dilakukan Malam Hari

Dinas SDA DKI Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Lenteng Agung, Perbaikan Permanen Dilakukan Malam Hari. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah amblas pada Kamis malam (28/5).

Pengamanan awal dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara, sementara perbaikan permanen saluran air di bawah badan jalan dijadwalkan mulai Jumat malam (29/5) untuk meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas.

Jalan amblas dengan lebar sekitar tiga meter tersebut diduga terjadi akibat kerusakan konstruksi saluran air lama di bawah badan jalan. Kondisi saluran diperkirakan menurun seiring usia infrastruktur dan tingginya intensitas hujan.

Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo, mengatakan penanganan dilakukan bertahap dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran mobilitas warga.

“Pengamanan awal sudah dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara. Perbaikan permanen kami jadwalkan malam hari agar pekerjaan dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak besar terhadap lalu lintas,” ujarnya di Jakarta.

Perbaikan permanen akan dilakukan dengan mengganti konstruksi saluran lama menggunakan box culvert beton berukuran 2x2 meter sepanjang 16 meter. Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama tiga hari, menyesuaikan kondisi lapangan.

Santo mengimbau masyarakat tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi, mengikuti arahan petugas, serta mematuhi pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

“Kami terus memantau penanganan di lapangan agar perbaikan dapat selesai secepat mungkin, dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kualitas konstruksi saluran,” jelasnya. (Putra)

Share:

Read More

BGN Dukung Penegakan Hukum Kasus Dugaan Penipuan Pembangunan Dapur MBG di Lombok Timur

BGN Dukung Penegakan Hukum Kasus Dugaan Penipuan Pembangunan Dapur MBG di Lombok Timur. (Dok. BGN)

NTB, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, dalam konferensi pers bersama Polda NTB dan Polres Lombok Timur di Ruang Rupatama Polda NTB.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dengan modus menjanjikan pembangunan dan pengoperasian dapur SPPG. Dalam praktiknya, pelaku diduga menawarkan titik lokasi SPPG, pembangunan fasilitas dapur, hingga janji siap operasional, dengan meminta sejumlah uang dari korban.

"Modus yang digunakan adalah menjanjikan titik lokasi, pembangunan gedung SPPG, hingga siap operasional. Padahal, seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak pernah dipungut biaya oleh Badan Gizi Nasional," tegas Sony.

BGN menegaskan bahwa sejak awal pelaksanaan Program MBG, masyarakat telah berulang kali diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan imbalan sejumlah uang.

"BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, ataupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan cara membayar sejumlah uang. Seluruh proses dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Menurut Sony, sejumlah korban mulai mendatangi BGN setelah proyek yang dijanjikan tidak kunjung berjalan dan dana yang telah diserahkan tidak kembali. Setelah dilakukan klarifikasi, BGN menyarankan para korban untuk menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum.

BGN juga mengingatkan masyarakat bahwa seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur, hingga tata letak fasilitas dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi BGN dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan ataupun menjanjikan persetujuan pembangunan SPPG dengan imbalan tertentu," ujar Sony.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Lombok Timur AKBP I Komang Sarjana menjelaskan bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Berdasarkan laporan yang diterima, korban mengalami kerugian sebesar Rp950 juta yang diduga diserahkan kepada terlapor untuk pembangunan dapur MBG di wilayah Masbagik Selatan, Lombok Timur.

Penyidik telah menerbitkan surat penyidikan pada 21 Mei 2026 dan pada 29 Mei 2026 menetapkan seorang terduga berinisial S dalam perkara tersebut. Kepolisian menyatakan proses hukum akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak-pihak yang terlibat.

BGN menyampaikan apresiasi kepada Polda NTB dan Polres Lombok Timur atas langkah cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sebagai penutup, BGN kembali mengingatkan masyarakat bahwa:

1. Pengajuan dan proses verifikasi SPPG tidak dipungut biaya.

2. BGN tidak pernah menunjuk calo, perantara, maupun pihak yang dapat menjamin persetujuan SPPG.

3. Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

4. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan Program MBG atau BGN.

BGN berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis demi memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan tepat sasaran. (Muh)

Share:

Read More

Perpusnas dan Goethe-Institut Indonesia Kolaborasi, Perluas Akses dan Pemahaman Antarbudaya Indonesia-Jerman

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Goethe-Institut Indonesia resmi menjalin kerja sama di bidang perpustakaan melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU). (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso bersama Direktur Goethe-Institut Wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, Constanze Michel menandatangani memorandum saling pengertian di Gedung Perpusnas, Jakarta. 

Penandatangan tersebut turut disaksikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Suharyanto, serta Kepala Bagian Informasi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Eliphas Nyamogo.

Joko menyampaikan bahwa kerja sama ini mencerminkan kepercayaan dan komitmen yang kuat antara kedua lembaga. Perpusnas terus berupaya memperluas akses terhadap pengetahuan dan mendorong pemahaman antar budaya, khususnya antara Indonesia dan Jerman.

“Perpustakaan saat ini bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku melainkan ruang untuk dialog, pemahaman budaya, pembelajaran sepanjang hayat, dan kolaborasi internasional. Di dunia yang semakin saling terhubung, perpustakaan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat saling memahami melalui akses terhadap pengetahuan, literatur, dan budaya,” jelasnya.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berencana melaksanakan berbagai program kolaboratif yang mencakup pengembangan dan pemeliharaan koleksi Jerman, penyelenggaraan seminar, lokakarya, konferensi, pameran, dan kegiatan budaya bersama, serta peningkatan kapasitas pustakawan, dan pengguna perpustakaan melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan. Kedua institusi juga sepakat menjajaki berbagai peluang kerja sama lain yang disepakati bersama.

“Dalam semangat tersebut, penandatangan nota kesepahaman hari ini memiliki makna penting. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperkuat layanan perpustakaan, mendorong pertukaran budaya, dan memperluas akses terhadap pengetahuan global demi kesejahteraan masyarakat kita,” tuturnya.

Sebagai bagian dari fase awal kerja sama, Goethe-Institut Indonesia menyerahkan 287 judul koleksi untuk memperkaya German Corner di lantai 20 Perpusnas. Koleksi tersebut mencakup berbagai tema, seperti sastra anak, arsitektur, sejarah, novel, tulisan perjalanan, hingga sumber pengetahuan mengenai migrasi. Koleksi ini akan terus diperbarui selama lima tahun ke depn sebelum nantinya ditempatkan secara permanen pada layanan Koleksi Manca Negara Perpusnas.

Joko turut mengapresiasi kontribusi koleksi tersebut sebagai bagian penting dalam memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap literatur dan informasi mengenai Jerman.

 “Koleksi berharga ini akan memperkaya German Corner di lantai 20 Perpusnas dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah, sastra, masyarakat, seni, dan perkembangan kontemporer Jerman,” urainya.

Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah koleksi buku, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi di bidang perpustakaan. 

“Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak berupaya membangun ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan di bidang perpustakaan,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah penting dalam mendukung kemajuan masyarakat modern karena pengetahuan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.

“Knowledge is power, knowledge brings wealth and prosperity to a nation,” ungkapnya.

Sementara itu, Constanze Michel menjelaskan salah satu misi utama Goethe-Institut di seluruh dunia adalah menyediakan informasi mengenai Jerman secara terkini, beragam, dan komprehensif kepada masyarakat internasional.

“Perpustakaan adalah ruang yang tepat karena perpustakaan adalah tempat pengetahuan, menumbuhkan rasa ingin tahu, ruang berdialog, dan pertemuan. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membuat informasi tentang Jerman lebih mudah diakses oleh masyarakat yang lebih luas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Penandatanganan kerja sama ini turut dirangkaikan dengan seminar bertema persiapan migrasi ke Jerman yang membahas berbagai informasi mengenai studi, kehidupan, dan adaptasi budaya di Jerman. Kegiatan tersebut diikuti sesi konsultasi bagi peserta untuk memperoleh gambaran mengenai persiapan keberangkatan dan kehidupan di Jerman.

Dengan kerja sama ini, Perpusnas dan Goethe-Institut Indonesia berharap dapat memperkuat ekosistem pembelajaran lintas budaya, memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan global, serta mendorong hubungan antarmasyarakat Indonesia dan Jerman yang semakin erat melalui perpustakaan sebagai ruang kolaborasi dan diplomasi budaya. (Dimas)

Share:

Read More

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Guna Menjaga Kepercayaan Masyarakat dan Memperkuat Stabilitas Perbankan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Guna Menjaga Kepercayaan Masyarakat dan Memperkuat Stabilitas Perbankan. (Dok. LPS)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada 28 Mei 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 3,50% untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan Rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Selain itu, tingkat cakupan penjaminan simpanan tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan.

LPS akan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

Kinerja Intermediasi Perbankan Masih Kuat

Dari sisi intermediasi, kinerja industri perbankan nasional masih kuat dan diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Pada April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 11,39% (yoy), diikuti penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 9,98% (yoy).

Pertumbuhan DPK Rupiah terpantau lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK valuta asing. Perkembangan kinerja intermediasi yang positif tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

Cakupan Penjaminan Simpanan Masih Terjaga

Berdasarkan hasil evaluasi, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan. Data per April 2026 menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening, yaitu mencakup 99,94% dari total rekening.

Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,58 juta rekening, yaitu 99,98% dari total rekening. LPS akan terus memperkuat pemantauan dan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP.

Transparansi TBP dan Perlindungan Nasabah Terus Ditingkatkan

Sebagaimana diketahui, mengacu kepada Undang-Undang, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat 3T, yaitu: Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, dan Tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap TBP, LPS kembali menyampaikan kepada nasabah dan calon nasabah bank bahwa TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPS selalu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Selain itu, LPS juga meminta perbankan untuk secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah. (Ilham)

Share:

Read More