Jelang Puncak Haji, Kemenhaj Ingatkan Jemaah Simpan Energi dan Tertib Ihram Sejak Embarkasi

Jelang Puncak Haji, Kemenhaj Ingatkan Jemaah Simpan Energi dan Tertib Ihram Sejak Embarkasi. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Makkah serta kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Jeddah.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa pada Rabu, 13 Mei 2026, operasional haji Indonesia memasuki hari ke-23. Secara umum, seluruh layanan berjalan baik, mulai dari pemberangkatan, kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah.

“Alhamdulillah, layanan haji Indonesia terus berjalan dengan baik. Namun, menjelang puncak haji, disiplin menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Jemaah perlu mulai menyimpan energi, membatasi aktivitas yang tidak mendesak, dan tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari,” ujar Maria di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 379 kloter dengan 146.622 jemaah dan 1.513 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah terus berlangsung bertahap. Hingga saat ini, 312 kloter dengan 120.507 jemaah dan 1.248 petugas telah tiba di Makkah.

Untuk kedatangan gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, telah tiba 103 kloter dengan 39.388 jemaah dan 413 petugas. Selain itu, sebanyak 7.146 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Maria menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melapor kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan.

“Jangan menunggu kondisi memburuk. Jika jemaah merasa lemah, pusing, sesak, demam, atau mengalami keluhan lain, segera sampaikan kepada petugas terdekat. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko tinggi, koordinasi dengan karom, karu, petugas kesehatan, dan petugas sektor harus terus dijaga,” jelasnya.

Selain imbauan kesehatan, Kemenhaji juga mengingatkan jemaah haji gelombang kedua untuk memperhatikan ketentuan ihram sejak dari embarkasi. Jemaah gelombang kedua yang mendarat di Jeddah akan langsung bergerak menuju Makkah, sehingga wajib mempersiapkan diri untuk berihram sesuai ketentuan manasik.

“Jemaah gelombang kedua harus memastikan pakaian ihram sudah digunakan dengan benar sebelum melewati miqat. Niat ihram dilakukan sesuai arahan pembimbing ibadah dan petugas kloter. Pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas sejak di embarkasi hingga tiba di Makkah,” ujar Maria.

Bagi jemaah yang masih ragu terkait tata cara ihram, niat, miqat, maupun larangan ihram, Maria meminta agar tidak mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan petugas.

“Jangan sungkan bertanya. Pembimbing ibadah, petugas kloter, ketua rombongan, dan petugas layanan siap membantu jemaah. Ini penting agar ibadah berjalan tertib, sah, dan sesuai tuntunan,” tegasnya.

Maria menambahkan, layanan kesehatan haji Indonesia terus berjalan optimal melalui pemantauan aktif, edukasi kesehatan, dan pendampingan jemaah di hotel, sektor, KKHI, maupun fasilitas kesehatan rujukan. Namun, keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja memberikan layanan terbaik di Tanah Air maupun Arab Saudi. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas,” tutup Maria.

Kemenhaji kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami dan dilaksanakan dengan benar. (Junaedi)

Share:

Read More

Penyerahan Uang Total Rp102 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satgas PKH

Penyerahan Uang Total Rp102 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satgas PKH. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah dilaksanakan pada hari Rabu (13/05/2026) di Kejaksaan Agung. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto beserta dengan Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas PKH.

“Saya kira rakyat Indonesia harus lihat uang yang diserahkan hari ini sejumlah 10 triliun,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden mengungkapkan bahwa laporan Menteri Kesehatan data Puskesmas di Indonesia yang berjumlah 10.000 unit. Sejak zaman Presiden Soeharto, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.

“Hari ini (melalui penyerahan uang sejumlah Rp10,2 triliun), kita bisa menyelesaikan perbaikan 5.000 unit puskesmas,” tutur Presiden Prabowo Subianto.   

Adapun jumlah penyerahan uang tahap VII ini senilai total Rp10.270.051.886.464 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:

• Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp3.423.742.672.359,- (Tiga triliun, empat ratus dua puluh tiga miliar, tujuh ratus empat puluh dua ribu juta, enam ratus tujuh puluh dua ribu, tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
• Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp6.846.309.214.105,- (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:

• Pada sektor perkebunan (sawit), Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu koma tiga satu hektar)
• Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 ha (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima delapan hektar)

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)) pada tahap VII seluas 2.373.171,75 ha (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu koma tujuh lima hektar), yang terdiri dari:

• SK 01 seluas 733.180,21 ha (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh koma dua satu hektar) dari 29 (dua puluh sembilan) subjek hukum;
• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.045.219 ha (satu juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan belas hektar) dari 22 (dua puluh dua) subjek hukum;
• Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 402.472,22 ha (empat ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh dua koma dua dua hektar) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) subjek hukum; dan
• Kewajiban Plasma seluas 192.300,32 ha (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus koma tiga dua hektar) dari 106 (seratus enam) subjek hukum.

Apabila diakumulasikan hingga Tahap VII ini, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.112.915,75 ha (empat juta seratus dua belas ribu sembilan ratus lima belas koma tujuh lima hektar).

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kapasitasnya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud hadirnya Satgas PKH untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif, sekaligus bentuk transparansi pemerintah kepada publik atas hasil kerja yang telah dicapai.

Lebih lanjut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan diperlukan komitmen bersama bagi seluruh pemangku kebijakan serta stakeholders terkait dalam bentuk sebagai berikut:

“Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan Tidak boleh lagi ada pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uangnya ke luar negeri,” tegas Jaksa Agung. (Budi)

Share:

Read More

Forum Tematik Bakohumas Perkuat Sinergi Komunikasi Publik Diseminasi KUHAP

Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas bertema “Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP” di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (13/5).

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi komunikasi publik antar kementerian/lembaga dalam mendukung diseminasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada masyarakat. 

Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat peran kehumasan pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. 

Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan mudah dipahami terkait perubahan substansi hukum acara pidana yang baru.

“Melalui forum ini diharapkan terbangun sinergi komunikasi antar kementerian/lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik secara transparan, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Suprihartini.

Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah yang tergabung dalam Bakohumas. Forum juga menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, pemerintah, Komisi Informasi Pusat, serta praktisi kehumasan untuk membahas strategi komunikasi publik yang efektif dalam mendukung implementasi KUHAP. 

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital, Wijaya Kusumawardhana, dalam paparannya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung modernisasi sistem hukum dan komunikasi publik. Menurutnya, perkembangan teknologi harus mampu menjawab tantangan kejahatan modern, seperti perjudian daring dan kejahatan siber, sekaligus meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Wijaya juga menyoroti pentingnya peran humas pemerintah dalam menyederhanakan bahasa hukum yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat. Ia mengajak seluruh insan humas untuk menghadirkan komunikasi publik yang lebih ringan, visual, edukatif, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan biarkan informasi hanya menjadi arsip. Informasi harus disebarluaskan secara masif agar masyarakat memahami substansi hukum yang berlaku dan mampu membekali diri dengan pemahaman hukum yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan sejumlah pembaruan dalam mekanisme hukum acara pidana, di antaranya penerapan plea bargain serta Deferred Prosecution Agreement (DPA) bagi korporasi. Ia menegaskan, modernisasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi diharapkan mampu mewujudkan proses hukum yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, keterbukaan informasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi di badan publik agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Forum Tematik Bakohumas ini dihadiri sebanyak 104 peserta dari kementerian/lembaga anggota Bakohumas. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan penguatan sinergi komunikasi antarinstansi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan terkait KUHAP, sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap utuh, selaras, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Slamet)

Share:

Read More

Teknologi Baru Pengolahan Air Baku dan Air Limbah Siap Masuk Kawasan Industri

Teknologi Baru Pengolahan Air Baku dan Air Limbah Siap Masuk Kawasan Industri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memacu pembangunan industri nasional yang kompetitif dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya percepatan dekarbonisasi industri. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung transisi energi dan pencapaian target industri hijau di Indonesia.

Di tengah pertumbuhan kawasan industri yang semakin pesat, kebutuhan akan pengelolaan air bersih dan air limbah menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung operasional industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi sistem pengolahan air terpadu dan sirkular dinilai menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan air industri sekaligus mendukung target industri hijau dan net zero emission (NZE) di Indonesia.

“Kawasan industri memainkan peran penting dalam mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat transformasi industri Indonesia. Karena itu, penguatan infrastruktur pendukung, khususnya pengolahan air baku dan air limbah, menjadi prioritas penting dalam pengembangan kawasan industri hijau,” ujar Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta (12/5).

Pada Senin (11/5), Kemenperin bersama dengan Qiaoyin City Management Co., Ltd., dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menggelar acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Proyek Percontohan Penggunaan Teknologi Pengolahan Air Baku dan Air Limbah di Jakarta.

Nota Kesepahaman tersebut berfokus pada pengembangan proyek percontohan penggunaan teknologi pengolahan air baku dan pengolahan air limbah secara terpadu dan sirkular di kawasan industri. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menghadirkan solusi pengelolaan air bagi Kawasan Industri dan industri pengolahan yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenperin, hingga tahun 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 98.291,68 hektare. Kawasan industri tersebut menampung sekitar 11.970 tenant industri dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun dan menyerap tenaga kerja hingga 2,35 juta orang. Pertumbuhan kawasan industri yang mencapai 49,15 persen dalam lima tahun terakhir turut meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan air dan limbah yang andal serta berkelanjutan.

Dalam kerja sama ini, Qiaoyin City Management Co., Ltd. memperkenalkan teknologi pengolahan air baku dan air limbah terbaru bernama Efficient Denitrogenation Integrated Airlift Loop Bioreactor (DIAB), yang dirancang untuk menghadirkan sistem pengolahan limbah industri yang lebih efisien dari sisi biaya maupun penggunaan lahan.

Perwakilan Qiaoyin City Management Co., Ltd. Wan Yiming menyampaikan, “Melalui teknologi DIAB, kami menghadirkan cara baru dalam mengolah air limbah pabrik yang jauh lebih hemat. Solusi ini mampu memangkas biaya pembangunan hingga 20 persen dan menghemat kebutuhan lahan sampai 60 persen dibandingkan metode konvensional.”

Ia menambahkan, penggunaan sistem prefabrikasi atau komponen siap pasang juga membuat fasilitas pengolahan dapat beroperasi empat kali lebih cepat, sehingga menjadi solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan bagi pengelola kawasan industri.

Ke depan, kerja sama ini akan diterapkan di lima kawasan industri dengan target implementasi awal selama enam bulan setelah penandatanganan kerja sama, serta periode operasional hingga tiga tahun. Menperin menegaskan bahwa proyek tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekosistem industri hijau.

“Akan ada lima kawasan industri yang menjadi pilot project dalam kerja sama ini, namun kita tidak hanya mencari sistem pengolahan air yang baik, tetapi juga mencari model pengelolaan yang paling efektif dan mudah diterapkan,” tambahnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana, menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi pengolahan air baku dan air limbah yang modern akan membantu kawasan industri di Indonesia meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi tuntutan industri global yang kini semakin menekankan aspek keberlanjutan lingkungan. Ia berharap proyek percontohan ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai kawasan industri lainnya di Indonesia.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Tri Supondy menjelaskan bahwa Kemenperin melalui Ditjen KPAII terus memperluas kerja sama internasional serta mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kawasan industri Indonesia.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada tahap pilot project saja, tetapi juga mampu mendorong investasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta pengembangan industri berbasis inovasi di Indonesia. Semoga kolaborasi ini menjadi fondasi kemitraan jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi industri dan masyarakat luas,” tutup Tri. (Fathi)

Share:

Read More

Pacu Industri Hijau, Kemenperin Optimalkan Sentra IKM Kerajinan Bambu

Pacu Industri Hijau, Kemenperin Optimalkan Sentra IKM Kerajinan Bambu. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan berbasis potensi daerah sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk kerajinan yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun ekspor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan unggulan bernilai ekonomi tinggi. Menurutnya, penguatan sektor kerajinan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mendukung industri berkelanjutan.

“IKM kerajinan Indonesia banyak memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah seperti kayu, rotan, dan bambu. Bahan baku lokal yang diolah menjadi produk kerajinan khas ini tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga sarat dengan cerita budaya serta memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dikembangkan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5).

Menperin mengungkapkan, industri kerajinan menjadi salah satu subsektor penting dalam industri pengolahan nonmigas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, industri kerajinan berkontribusi sebesar 2,10 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

Selain itu, kinerja ekspor produk kerajinan pada Februari 2026 tercatat meningkat 25,09 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dari USD8,27 juta menjadi USD10,34 juta berdasarkan data Pusdatin Kemenperin.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita, menyampaikan, pengembangan sentra IKM menjadi salah satu strategi efektif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis sentra memungkinkan proses pembinaan dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien karena menyasar kelompok pelaku usaha dalam satu ekosistem industri.

“Melalui pembinaan berbasis sentra, struktur ekonomi masyarakat di daerah menjadi lebih kuat. Selain itu, proses pendampingan juga dapat berjalan lebih efektif karena tidak hanya menyentuh individu, tetapi membangun ekosistem usaha yang saling mendukung,” ujar Reni.

Dirjen IKMA menambahkan, sentra IKM kerajinan juga berperan penting dalam menciptakan wirausaha baru serta membuka lapangan kerja yang luas. Oleh karena itu, pengembangan sektor kerajinan dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif nasional.

Salah satu program pengembangan yang dilakukan Ditjen IKMA pada tahun 2026 adalah kegiatan Pendampingan Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Berbasis Bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, yang berlangsung pada 5–8 Mei 2026. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-46 Dekranas sekaligus mendukung peningkatan kapasitas, regenerasi perajin, dan daya saing produk kerajinan daerah.

IKM kerajinan bambu

Menurut Reni, bambu merupakan salah satu bahan baku yang memiliki prospek besar karena bersifat ramah lingkungan, cepat tumbuh, dan mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan LIPI, Indonesia memiliki 162 jenis bambu dengan luas kebun mencapai 2,4 juta hektare yang mampu menghasilkan lebih dari 11 juta batang bambu setiap tahun.

“Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kekayaan bahan baku bambu yang melimpah. Potensi ini harus dioptimalkan menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reni menegaskan bahwa pengembangan IKM kerajinan berbasis bambu dapat menjadi solusi untuk menghadirkan produk yang berkualitas sekaligus mendukung industri hijau. Karena itu, Kemenperin juga mengajak pemerintah daerah untuk semakin aktif memanfaatkan potensi bambu di wilayah masing-masing menjadi produk berdaya saing dan berorientasi pasar.

Sementara itu, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa sebanyak 35 perajin bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti pendampingan yang meliputi pelatihan desain produk baru, teknik pengawetan bambu, hingga konsultasi pengemasan modern. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan daya tarik produk kerajinan bambu agar semakin diminati konsumen.

“Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan fungsi produk, tetapi juga memperhatikan desain, estetika, inovasi, dan kemasan yang ramah lingkungan. Karena itu, perajin harus terus kreatif dan mampu membaca tren pasar,” tutur Budi.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Ditjen IKMA Kemenperin bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan perajin lokal dalam menghasilkan produk yang lebih modern, inovatif, dan sesuai kebutuhan pasar.

Selain pengembangan produk kerajinan bambu, hasil diversifikasi produk dari kegiatan pendampingan juga direncanakan dikolaborasikan dengan IKM dodol khas daerah, khususnya untuk pengembangan desain kemasan dan pengemasan produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Sebagai tindak lanjut, produk hasil pendampingan juga akan mendapatkan dukungan promosi melalui pusat oleh-oleh dan berbagai kanal pemasaran lainnya. Produk-produk tersebut direncanakan turut dipamerkan pada Pameran HUT Dekranas di Makassar dan Pameran Kriyanusa agar semakin dikenal masyarakat luas.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para perajin bambu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan industri kerajinan bambu yang sehat, maju, dan mandiri,” tutup Budi. (Fathi)

Share:

Read More

Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Melalui GPIPS

Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Melalui GPIPS. (Dok. Bank Indonesia)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur (13/5).

GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat. Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, turut hadir perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan perbankan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menyampaikan lima hal penting terkait implementasi GPIPS 2026 sebagai berikut:

1. GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

2. Pelaksanaan GPIPS 2026 telah diawali di wilayah Sumatra (11/2), kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional (13/5), dan selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua, dengan memperhatikan karakteristik inflasi wilayah. Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

3. Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS Wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan, memastikan kelancaran distribusi, mengintegrasikan ketahanan pangan untuk mendukung program Pemerintah, memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta memperkuat dukungan pembiayaan sektor pertanian khususnya pascapanen.

4. GPIPS juga akan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) untuk menjawab berbagai tantangan strategis (debottlenecking) terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

5. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerjasama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik.

Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi TPIP dan TPID selama ini terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0%-5,0% sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

GPIPS wilayah Jawa tahun 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID). Rapat merumuskan kesepakatan strategis jangka pendek dan menengah panjang. Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan untuk penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana prasarana pertanian, regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah, serta KAD dan distribusi pangan. Sementara dalam jangka menengah panjang, difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

Razia Blok Hunian, Lapas Ambon Tutup Celah Pelanggaran Kamtib

Razia Blok Hunian, Lapas Ambon Tutup Celah Pelanggaran Kamtib. (Dok. Ditjenpas)

Ambon, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon kembali lakukan razia blok hunian Warga Binaan, Rabu (13/5). Razia dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Rizal Mesfer, bersama kesatuan pengamanan Lapas dan regu pengamanan.

Rizal menuturkan penggeledahan ini dilakukan secara menyeluruh dan terukur. Ia menekankan razia bukan hanya sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk menutup celah pelanggaran.

"Kami akan terus melakukan pengawasan ketat agar Lapas tetap steril dari barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan," tegas Rizal.

Di kesempatan yang sama, Komandan Jaga, Fachrin Udin, menyampaikan jajarannya selalu bekerja dengan penuh kewaspadaan dan profesionalisme.

"Kami selalu siap menjaga keamanan blok hunian Razia ini adalah bukti nyata kesigapan tim pengamanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Ambon, S. Hendra Budiman, menegaskan kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program nasional. Razia rutin adalah komitmen Lapas Ambon dalam menjaga kamtib. 

"Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba maupun praktik penipuan dengan berbagai modus di Lapas. Semua barang terlarang yang ditemukan akan dimusnahkan," tegas Hendra.

Hasilnya, razia yang dilakukan di Blok Nuri itu menemukan sejumlah barang terlarang berupa satu kepala charger handphone, tiga kabel charger, satu kabel roll, paku, silet bekas, dua cangkir aluminium, satu sendok, dan dua piring keramik. Seluruh barang hasil sitaan tersebut telah diinventarisasi dan akan segera dimusnahkan sesuai prosedur.

Dengan adanya razia ini, Lapas Ambon menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program aksi untuk memberantas peredaran narkoba dan penipuan di Lapas. Penegakan disiplin dan pengawasan ketat diharapkan menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang lebih aman dan kondusif. (Subhan)

Share:

Read More

Kolaborasi Lapas Perempuan Palu dan Kanwil Kemenkum Sulteng Tingkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan

Kolaborasi Lapas Perempuan Palu dan Kanwil Kemenkum Sulteng Tingkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah gelar penyuluhan hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Rabu (13/5). Bertempat di Aula Lapas Perempuan Palu, kegiatan tersebut dihadiri jajaran struktural dan diikuti 229 Warga Binaan dengan penuh antusias.

Kepala Lapas Perempuan Palu, Yoesiana, menyampaikan penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam proses pembinaan Warga Binaan. Pemahaman terhadap KUHP Baru dapat menjadi bekal bagi Warga Binaan untuk membangun kesadaran hukum dan memperbaiki kualitas diri selama menjalani masa pidana. Penyuluhan hukum ini juga upaya mempersiapkan Warga Binaan agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

“Kami berharap Warga Binaan tidak hanya memahami perubahan dalam KUHP Baru, tetapi juga memiliki semangat untuk memperbaiki diri dan siap kembali menjadi pribadi yang produktif di masyarakat. Pembinaan yang humanis menjadi bagian penting dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang baik,” ujar Yoesiana.

Pada kesempatan itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Sopian, memberikan penguatan materi bertema “Pemasyarakatan dalam Kerangka KUHP Baru, dari Pemidanaan ke Reintegrasi Sosial” seraya menjelaskan paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru telah mengalami perubahan signifikan. Sistem hukum pidana kini tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman semata, melainkan mengedepankan pendekatan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

“KUHP Baru membawa semangat yang lebih humanis. Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalani hukuman, tetapi bagaimana Warga Binaan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik, memiliki kesadaran hukum, dan mampu menjalankan peran sosial secara positif,” jelas Sopian.

Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh semangat. Warga Binaan aktif mengikuti penyuluhan, menyimak materi dengan serius, hingga mengajukan berbagai pertanyaan seputar penerapan KUHP Baru dalam kehidupan bermasyarakat. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya minat Warga Binaan terhadap pemahaman hukum yang lebih baik.

Salah seorang Warga Binaan berinisial IP menilai penyuluhan hukum ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi dirinya dan Warga Binaan lainnya.

“Kegiatan ini sangat baik karena kami jadi lebih memahami hukum dan bagaimana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Kami senang diberi kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Perempuan Palu bersama Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berharap terus memperkuat pembinaan berbasis edukasi hukum serta membangun optimisme Warga Binaan dalam menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih positif dan produktif. (Subhan)

Share:

Read More

Apresiasi Pewarta Foto Indonesia, Wamen Nezar Tegaskan Nilai Sejarah Foto Jurnalistik Tak Bisa Digantikan AI

Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi pengurus pusat Pewarta Foto Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan karya pewarta foto memiliki nilai sejarah dan kemanusiaan yang tidak dapat digantikan teknologi kecerdasan artifisial (AI), meski perkembangan teknologi digital terus mengubah lanskap industri media dan fotografi jurnalistik.

Dalam audiensi bersama Pewarta Foto Indonesia (PFI), Wamen Nezar mengapresiasi kontribusi pewarta foto dalam merekam berbagai peristiwa penting nasional yang menjadi bagian dari memori kolektif bangsa.

“Pewarta Foto Indonesia saya kira memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi kemajuan fotografi jurnalistik di Indonesia. Rekaman gambar yang dihasilkan oleh mata seorang pewarta foto memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena merekam satu momen yang tidak bisa diulang lagi,” ujar Wamen Nezar Patria saat menerima audiensi PFI di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (12/05/2026).

Wamen Nezar menilai kekuatan utama fotografi jurnalistik terletak pada kemampuannya merekam emosi, konteks, dan berbagai elemen penting dalam suatu peristiwa hanya melalui satu gambar.

Menurutnya, foto jurnalistik memiliki daya dokumentasi yang tidak tergantikan karena menangkap momentum sepersekian detik yang tidak dapat diulang kembali.

“Di situ terlibat berbagai hal, mulai dari emosi, semangat, hingga berbagai elemen lain yang terekam dalam satu gambar, dan itu berbicara cukup banyak tentang satu peristiwa. Kalau foto, ada sesuatu yang direkam pada momen sepersekian milidetik yang tidak pernah bisa diulang. Karena itu nilainya sangat tinggi,” tuturnya.

Menurut Wamen Nezar, perkembangan AI memang menghadirkan tantangan baru bagi dunia fotografi dan industri media.

Namun, ia menegaskan karya visual yang dihasilkan manusia tetap memiliki autentisitas, kedalaman emosi, dan nilai dokumentasi yang tidak dapat sepenuhnya direplikasi teknologi sintetis.

“Di tengah teknologi hari ini, ketika foto-foto sintetis bisa diciptakan lewat artificial intelligence, hasil karya manusia dan bidikan seorang pewarta foto saya kira selamanya tidak bisa digantikan oleh AI,” tegas Wamen Nezar.

Wamen Nezar juga mendorong pewarta foto untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, termasuk memanfaatkan AI sebagai instrumen peningkatan kapasitas dan kreativitas.

Ia menyebut AI tetap membutuhkan foto-foto berkualitas hasil karya manusia sebagai basis pembelajaran teknologi tersebut.

“Apakah AI ini menjadi musuh atau kawan, profesi fotografer tetap membutuhkan foto-foto berkualitas karena tidak mungkin menciptakan synthetic reality tanpa data dari foto-foto yang bagus. Kalau ada foto bagus, mesin akan belajar dari situ,” ungkapnya.

Selain penguatan kompetensi digital, Wamen Nezar menilai fotografi jurnalistik masih memiliki peluang besar berkembang melalui pendekatan visual storytelling di berbagai platform digital dan media sosial.

Menurutnya, kekuatan foto autentik tetap memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan visual berbasis AI.

“Storytelling dengan foto yang menarik itu dahsyat banget. Dan itu bukan foto AI. Nilainya beda. Tetap yang dipotret manusia itu lebih punya vibrasi,” kata Wamen Nezar.

Dalam audiensi tersebut, PFI juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pewarta foto, mulai dari disrupsi industri media, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlunya penguatan kompetensi dan perlindungan kerja bagi pewarta foto di lapangan.

PFI mendorong kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penguatan literasi digital, peningkatan kompetensi pewarta foto, hingga penyelenggaraan pameran fotografi jurnalistik di berbagai daerah untuk memperkuat edukasi publik mengenai perbedaan karya autentik dengan visual berbasis AI. (Rizal)

Share:

Read More

Jakarta–Milan Perkuat Kerja Sama Ruang Publik, Seni Kota, dan Ketahanan Pangan

Jakarta–Milan Perkuat Kerja Sama Ruang Publik, Seni Kota, dan Ketahanan Pangan. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Italia, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Milan memperkuat kerja sama di bidang seni publik, pengembangan ruang kota, ekonomi kreatif, serta ketahanan pangan perkotaan. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, dengan Wakil Wali Kota Milan, Anna Scavuzzo, di Balai Kota Milan, pada Selasa (13/5).

Pemerintah Jakarta dan Milan membahas kolaborasi seni publik antara seniman kedua kota yang akan digelar di Jakarta pada Juli 2026. Program tersebut akan menghadirkan workshop dan instalasi seni kota yang dikerjakan bersama oleh seniman Jakarta dan Milan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercantik ruang publik Jakarta sekaligus membuka peluang bagi seniman muda untuk belajar, bertukar pengalaman internasional, dan memperluas jejaring kreatif global.

“Jakarta ingin ruang publik tidak hanya menjadi tempat berlalu lalang, tetapi juga ruang interaksi, kreativitas, dan kebanggaan warga kota. Seni harus hadir dekat dengan masyarakat,” ujar Wagub Rano.

Delegasi Jakarta juga mempelajari pengelolaan kawasan bersejarah, museum, dan ruang publik di Milan agar tetap hidup, nyaman, serta mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor wisata, budaya, dan aktivitas kreatif.

Selain seni dan budaya, kedua kota membahas penguatan kerja sama ketahanan pangan perkotaan melalui pengembangan urban farming, pengurangan food waste, serta sistem distribusi pangan yang lebih modern dan efisien. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung upaya Jakarta menjaga stabilitas pangan sekaligus mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Jakarta juga mendorong kerja sama museum dan pertukaran budaya antara museum di Jakarta dan MUDEC – Museo delle Culture guna memperkuat pendidikan budaya serta membuka akses pembelajaran internasional bagi generasi muda Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Milan turut menyampaikan dukungan terhadap rencana keikutsertaan Jakarta dalam Milan Urban Food Policy Pact sebagai bagian dari komitmen memperkuat sistem pangan kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan setiap kerja sama internasional dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari ruang publik yang lebih baik, peluang ekonomi kreatif bagi anak muda, penguatan sektor budaya dan pariwisata, hingga peningkatan kualitas hidup warga kota. (Anggara)

Share:

Read More

KKP Dorong Budidaya Tematik Bandung Barat Jadi Penggerak Ekonomi dan Penopang Program MBG

KKP Dorong Budidaya Tematik Bandung Barat Jadi Penggerak Ekonomi dan Penopang Program MBG. (Dok. KKP)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengembangan budidaya ikan tematik sistem bioflok sebagai solusi perikanan air tawar yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Melalui program Budidaya Ikan Tematik bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), panen ikan lele bioflok di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menjadi bukti nyata tumbuhnya ekonomi masyarakat berbasis perikanan budi daya. 

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, mengatakan sistem bioflok bukan sekadar teknologi budidaya, tetapi juga bentuk inovasi yang mampu menjawab tantangan efisiensi usaha perikanan saat ini.

“Air hanya dimasukkan di awal hingga masa panen, penambahan dilakukan kalau memang diperlukan saja. Selain hemat pakan, sistem ini juga tidak butuh lahan luas dan efisien dalam penggunaan air,” ujar Dirjen Tebe di Jakarta, Rabu (13/5).

Menurutnya, program budidaya bioflok menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun lalu, KKP telah mengembangkan program budidaya bioflok di 100 titik yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

Selain itu, penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) menjadi kunci dalam menghasilkan produk perikanan yang berkualitas, sehat, aman dikonsumsi, serta memiliki daya saing di pasar.

“Program ini kami titipkan sebagai modal kerja awal masyarakat. Harapannya bisa terus berkembang dan bergulir secara mandiri untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis,” tambah Tebe. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi perkembangan budidaya bioflok yang dinilai mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa. Ia mendorong masyarakat agar hasil panen dimanfaatkan kembali untuk pengembangan usaha agar semakin mandiri secara ekonomi.

“Mudah-mudahan hasilnya bisa berkah dan dipakai kembali untuk pengembangan usaha. Kalau bisa ke depan masyarakat punya bioflok mandiri dan usahanya terus berkembang,” ujar Rajiv. 

Sementara itu, Ketua Unit Perikanan, Peternakan, dan Pangan KDMP Mekarsari, Elpan, mengaku budidaya bioflok memberikan harapan baru bagi masyarakat sekitar Waduk Saguling yang sebelumnya banyak bergantung pada Keramba Jaring Apung (KJA).

“Dengan hadirnya bioflok ini menjadi solusi untuk masyarakat. Risiko kematian ikan lebih rendah dan pengelolaannya lebih bisa dikontrol. Ke depan kami ingin mengembangkan produk olahan seperti abon, filet, dan kerupuk agar pemberdayaan masyarakat semakin berkembang,” jelasnya. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, selain mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, hasil budidaya ikan bioflok juga diharapkan dapat terserap melalui kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok protein ikan sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi pembudidaya lokal. (Ros)

Share:

Read More

Telkom Bukukan Kinerja FY25 Resilience, Perkuat Fundamental dan Hasilkan Total Shareholder Return 35,7%

Telkom Bukukan Kinerja FY25 Resilience, Perkuat Fundamental dan Hasilkan Total Shareholder Return 35,7%. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menutup kinerja perseroan tahun buku2025 dengan hasil yang mencerminkan keberlanjutan penciptaan nilai bagi pemegang saham, seiring dengan percepatan eksekusi agenda transformasi perusahaan. Telkom mencatat net income sebesar Rp17,8 triliun dengan net income margin 12,1%, sedangkan untuk normalized net income tercatat sebesar Rp22,7 triliun dengan normalized net income margin 15,4%.

Pencapaian ini diperoleh dari pendapatan konsolidasi perseroan yang tercatat sebesar Rp146,7 triliun. EBITDA (Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi) konsolidasi perseroan tahun 2025 tercatat Rp72,2 triliun dengan margin EBITDA sebesar 49,2%. Sementara normalized EBITDA tercatat sebesar Rp73,2 triliun dengan normalized EBITDA margin sebesar 49,9%.

Sejalan dengan arah transformasi dan penguatan fundamental, perseroan mencatat Total Shareholder Return(TSR) sebesar 35,7% sepanjang 2025, yang terdiri dari capital gain sebesar 28,4% dan dividend yield 7,3%. Hal ini mencerminkan respons positif pasar terhadap eksekusi strategi transformasi Telkom, yang turut didukung oleh kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham secara konsisten melalui payout ratio sebesar 89% untuk pembayaran tahun buku 2024 serta pelaksanaan program share buyback dengan nilai maksimal Rp3 triliun yang masih berlangsung hingga Mei 2026.

Akselerasi Eksekusi Strategi Transformasi TLKM 30

Di tengah tekanan kondisi makroekonomi dan tantangan yang dihadapi sektor telekomunikasi dalam beberapatahun terakhir, Telkom terus beradaptasi dan bertransformasi baik dari sisi strategi perusahaan, model bisnis, maupun produk dan layanan.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, menegaskan bahwa eksekusi strategi transformasi telah menjadi fokus utama perseroan sejak 2025.

“Lewat strategi TLKM 30, Telkom memantapkan arah transformasi yang lebih terstruktur untuk mengakselerasi terwujudnya visi sebagai penggerak ekosistem digital nasional yang berdaya saing global, sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan”, ucapnya.

Melalui strategi transformasi jangka menengah TLKM 30, Telkom fokus pada eksekusi empat pilar besar, pilar pertama yakni Operational & Service Excellence, sebagai upaya memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini juga mendorong peningkatan disiplin organisasi yang berkelanjutan, termasuk budaya kerja unggul, proses yang efisien, serta peningkatan kualitas layanan untuk mendukung pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Pada pilar transformasi kedua, perseroan melakukan Streamlining sebagai strategi penataan portofolio non-core business agar perseroan dapat kembali mendorong kontribusi yang lebih optimal dan efisiensi operasional, serta meningkatkan keunggulan kompetitif pada core business di sektor telekomunikasi dan digital.

Implementasi strategi tersebut tercermin melalui proses divestasi AdMedika dan anak usahanya TelkoMedika yang telah mencapai tahap Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) menuju divestasi penuh pada akhir paruh pertama 2026. Divestasi penuh atas AdMedika dan TelkoMedika juga akan berkontribusi terhadap peningkata narus dividen (dividend stream). Beberapa entitas dengan bisnis serupa atau tidak sesuai dengan core business di ekosistem TelkomGroup juga sedang dirampingkan.

Selanjutnya, pada pilar transformasi ketiga perseroan berfokus pada upaya peningkatan nilai tambah (Unlock Value), salah satunya melalui penguatan fondasi bisnis infrastruktur digital yaitu konektivitas fiber. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan utilisasi aset dan memaksimalkan Return on Assets (ROA), sekaligus memperluas kontribusi Telkom dalam mendukung konektivitas nasional. Pemisahan sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity kepada InfraNexia ditandai dengan penandatanganan Conditional Spin-off Agreement (CSA) pada Desember 2025 yang merupakan fase carve-out tahap pertama. 

Langkah ini juga menjadi bagian dari arah transformasi menuju strategic holding yang lebih fokus pada penguatan penciptaan nilai, pengelolaan portofoliobisnis yang lebih optimal, serta percepatan eksekusi strategi secara berkelanjutan.

Sebagai pilar transformasi keempat, Telkom tengah menjalankan Modus-operandi shift, perubahan dari operating holding menjadi strategic holding, dengan melakukan delayering untuk memperkuat fokus bisnis di empatsegmen Operating Company (OpCo), yakni pada segmen B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, dan International. Telkom sebagai entitas strategic holding nantinya akan berfokus pada sinergi penciptaan nilai dan penguatan tata kelola antar segmen, sementara operasional bisnis dijalankan di entitas OpCo dengan lini usaha yang terfokus.

Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat fundamental perusahaan, mengharmonisasi lini bisnis sehingga tidak terjadi tumpang tindih, sekaligus meningkatkan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan

Sebagai tindak lanjut agenda total governance reset yang diamanatkan Danantara Indonesia, Telkom melakukan penyelarasan kebijakan akuntansi guna meningkatkan akurasi penyajian laporan keuangan, termasuk memastikan prinsip yang digunakan dalam menentukan satuan masa manfaat dan klasifikasi aset menjadi lebih tepat.

Hal ini menyebabkan performa laba bersih mengalami kontraksi sebesar 9,5% YoY, sebagai dampak peningkatan beban percepatan depresiasi. Seiring penerapan kebijakan tersebut, perseroan turut melakukan restatement atas laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. Inisiatif ini sekaligus memperkuat praktik tata kelola yang transparan, prinsip kehati-hatian, dan disiplin dalam pengelolaan aset, sejalan dengan implementasi pilar pertama TLKM 30, yakni Operational and Service Excellence.

Pemulihan Pasar di Segmen B2C

Segmen B2C (Mobile dan Fixed Broadband) masih menjadi salah satu kontributor utama pendapatan perseroan. Telkomsel sebagai OpCo yang fokus pada segmen B2C berhasil membukukan pendapatan tahun buku 2025sebesar Rp109,2 triliun secara konsolidasian.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital berkualitas mendorong kenaikan signifikan trafik data sebesar 15% YoY. Average Revenue Per User (ARPU) juga bergerak ke arah pemulihan positif yang menunjukkan kondisi pasar yang lebih stabil mulai dari paruh kedua 2025 dan diperkirakan secara bertahap akan terus meningkat, sejalan dengan kompetisi industri yang lebih sehat.

Sehingga di tahun 2026, Telkomsel akan terus fokus menjaga ARPU melalui penyesuaian harga yang tepat sasaran dan memastikan keunggulan kualitas jaringan guna menekan angka perpindahan pelanggan. Langkah ini diiringi dengan penguatan ekosistem digital agar layanan Telkomsel tetap relevan bagi masyarakat.

Di sisi lain, ekspansi layanan internet rumah kini dilakukan secara lebih tajam dengan memperhatikan kemampuan belanja masyarakat serta memastikan efektivitas pemanfaatan modal untuk menjaga pertumbuhan perusahaan yang sehat secara jangka panjang.

Kinerja Resilien pada Segmen B2B Infrastructure, International, dan B2B ICT

Pada segmen B2B Infrastructure, melalui sinergi kekuatan dan kepemilikan infrastruktur yang ekstensif, TelkomGroup terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional. Mulai dari backbone serat optik dengan total lebih dari 210.000 km, menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh nusantara, layanan data center dan cloud, dan konektivitas satelit untuk menjangkau area blank spot dan wilayah geografis yang menantang. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan digital Indonesia yang inklusif.

Selaras dengan strategi transformasi dan penguatan posisi sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, pendapatan perseroan dari segmen B2B Infrastructure sebesar Rp8,9 triliun, tumbuh 9,2% YoY yang ditopang oleh bisnis data center dan ekspansi bisnis fiber.

Pendapatan bisnis data center diperoleh dari dua fasilitas hyperscale data center di Cikarang dan Singapura, tiga fasilitas enterprise data center di Serpong, Surabaya dan Sentul, dan dua fasilitas co- location data center di Singapura yang seluruhnya dikelola oleh NeutraDC. Selain itu, TelkomGroup juga mengoperasikan 28 fasilitas edge data center NeuCentrIX dengan skala dan kapasitas lebih kecil guna mendukung kebutuhan layanan data center dan cloud yang lebih dekat dengan pengguna.

Pada bisnis menara telekomunikasi dan Fiber-to-the-tower (FTTT), Mitratel membukukan pendapatan sebesarRp9,5 triliun dengan net income margin sebesar 22,2% dan EBITDA margin 82,2%. Kinerja tersebut didukung oleh rasio jumlah penyewa sebesar 1,57x atas kepemilikan dari sebanyak 40.230 menara telekomunikasi, yang menjadikan Mitratel sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara.

Selanjutnya, pada bisnis Wholesale & International Service, perseroan berhasil mencatat pendapatan sebesarRp10,7 triliun. Hingga saat ini, TelkomGroup melalui Telin telah tergabung dalam 27 sistem kabel laut internasional.

Pada segmen B2B ICT, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp15,3 triliun yang terdiri dari bisnis Konektivitas, Manage Solution dan Digital. Dengan adanya kebijakan efisiensi pemerintah yang berdampak pada penurunan permintaan terhadap solusi korporasi, yang didominasi oleh pelanggan pemerintahan, korporasi besar, swasta, dan UKM, Telkom tetap optimistis terhadap potensi pertumbuhan dan mendorong inovasi dan penguatan kapabilitas. Salah satunya melalui layanan dan solusi Connectivity+, Cybersecurity, Artificial Intelligence (AI), serta mendorong pengembangan melalui kemitraan strategis dengan pemain teknologi global.

Pertumbuhan bisnis infrastruktur didorong oleh konsistensi TelkomGroup dalam menjaga disiplin investasi, dengan realisasi belanja modal di tahun 2025 sebesar Rp27,5 triliun atau 18,8% dari total pendapatan. Mayoritas belanja modal sebesar 93% dialokasikan untuk perluasan infrastruktur segmen B2C, B2B Infrastructure, dan Internasional. Sementara investasi yang tersisa dialokasikan untuk mendukung pengembangan platform digital dengan tetap mengoptimalkan synergy value.

“Sepanjang tahun 2025 Telkom telah berhasil menjaga kinerja yang stabil berkat strategi transformasi TLKM 30. Di tahun 2026, Telkom berada pada fase penting dalam mengakselerasi dan melanjutkan eksekusi transformasi. Dengan disiplin operasional, kami semakin yakin dapat memperkuat daya saing dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Ke depan, Telkom akan terus melangkah dengan arah yang lebih terstruktur untuk menghadirkankinerja yang semakin solid serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Dian. (Alfi)

Share:

Read More

Maskapai Scoot Buka Rute Singapura–Belitung, Perkuat Akses Wisman ke Destinasi Prioritas

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, dalam keterangannya di Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat konektivitas udara internasional sebagai strategi utama meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) melalui kolaborasi strategis dengan maskapai internasional, salah satunya dengan memfasilitasi pembukaan akses penerbangan langsung dari Singapura menuju Belitung sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2026), mengatakan maskapai Scoot resmi memulai operasional perdana rute Singapura–Tanjung Pandan, Belitung, pada 3 Mei 2026. Langkah ini menandai ekspansi Scoot yang kini melayani total 16 destinasi di Indonesia.

“Kehadiran rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari pasar Singapura, ke salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia,” ujar Made.

Pada tahap awal, layanan penerbangan ini dijadwalkan beroperasi dua kali dalam sepekan, yakni setiap Rabu dan Minggu, dengan kapasitas 112 kursi per penerbangan. Rute tersebut dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisata (leisure) maupun kunjungan singkat.

Dalam penerbangan perdana, tingkat keterisian penumpang mencapai 73,2 persen atau sebanyak 82 penumpang.

Made menjelaskan, Belitung memiliki daya tarik yang kuat dan kompetitif bagi pasar internasional, khususnya wisatawan asal Singapura.

“Belitung memiliki potensi wisata yang sangat kuat dan sesuai dengan karakteristik wisatawan Singapura, mulai dari wisata bahari, kuliner, hingga pengalaman leisure yang berkualitas. Pembukaan rute ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses wisatawan mancanegara menuju Belitung,” kata Made.

Sebagai destinasi prioritas, Belitung menawarkan keunggulan khas yang sulit ditemukan di daerah lain, seperti keindahan gugusan batu granit ikonik, pantai berpasir putih, hingga pengalaman island hopping yang eksklusif. Selain itu, Belitung juga memiliki kekayaan kuliner lokal dengan cita rasa autentik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Jarak tempuh yang relatif singkat dari Singapura menjadikan Belitung sebagai alternatif destinasi liburan regional yang ideal bagi wisatawan mancanegara.

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat promosi di pasar Singapura guna meningkatkan awareness sekaligus menjaga tren pertumbuhan jumlah penumpang.

Upaya tersebut diharapkan semakin mengukuhkan posisi Belitung sebagai destinasi unggulan Indonesia di kancah internasional. (Muh)

Share:

Read More

BGN Laporkan 20 SPPG di NTT-NTB Terdampak Kelangkaan Elpiji, Pertamina Patra Niaga Gerak Cepat Isi Pasokan

BGN Laporkan 20 SPPG di NTT-NTB Terdampak Kelangkaan Elpiji, Pertamina Patra Niaga Gerak Cepat Isi Pasokan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram (kg) yang sempat mengganggu operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mendapatkan solusi.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan PT Pertamina (Persero) guna memastikan kebutuhan gas untuk operasional dapur MBG segera terpenuhi.

"Alhamdulillah, setelah saya lapor ke Grup BOC-BOD Pertamina Holding, Pak Dirut SHD langsung turun tangan. SPPG yang kehabisan gas untuk segera membeli ke pangkalan," kata Nanik, Jakarta, Rabu (13/5).

Nanik menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pertamina dalam menangani persoalan distribusi gas di wilayah terdampak. Menurut dia, sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan MBG tetap berjalan dan kebutuhan gizi masyarakat tidak terganggu.

"Kami berterima kasih karena responsnya sangat cepat. Yang terpenting sekarang kebutuhan operasional dapur SPPG bisa segera terpenuhi sehingga pelayanan MBG kepada masyarakat tetap berjalan," ungkapnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktur Utama Sub Holding Downstream (SHD) PT Pertamina (Persero), Mars Ega Legowo Putra, memastikan distribusi gas elpiji untuk SPPG di NTT langsung diprioritaskan.

"Hari ini kami prioritaskan ke SPPG. Tadi sudah kontak PIC di NTT, 220 tabung hari ini dikirim ke wilayah Kefamenanu dan Belu, serta 200 tabung untuk SPPG di Kota Kupang dan kabupaten," ujar Ega.

Dia memastikan, distribusi juga terus diupayakan untuk wilayah lain seperti Sumba dan Manggarai agar seluruh layanan MBG dapat kembali berjalan normal. Pertamina, kata Ega, akan terus mengawal ketersediaan pasokan elpiji di wilayah terdampak agar operasional dapur MBG tidak terganggu.

"Kami akan terus mengupayakan ketersediaan gas agar MBG tetap berjalan normal," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah SPPG di wilayah NTT dan NTB dilaporkan sempat menghentikan operasional sementara akibat sulitnya memperoleh elpiji 12 kilogram. Kondisi tersebut berdampak pada layanan penyediaan makanan dalam Program MBG di beberapa daerah. (Iqbal)

Share:

Read More

Kemenhut dan ITTO Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Hutan Lestari dan Daya Saing Produk Kayu Tropis

Kemenhut dan ITTO Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Hutan Lestari dan Daya Saing Produk Kayu Tropis. (Dok. Kemenhut)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan bilateral dengan Sheam Satkuru, Executive Director International Tropical Timber Organization (ITTO), di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5).

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Pertemuan Bilateral ini, turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam mendukung pengelolaan hutan lestari, pengembangan industri kayu tropis berkelanjutan, serta peningkatan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Dalam pertemuan tersebut, Executive Director ITTO menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara anggota dengan kawasan hutan terbesar di Asia yang menjadi anggota kunci bagi ITTO. ITTO juga menyambut baik keberadaan perwakilan kehutanan Indonesia di ITTO melalui mekanisme yang berlaku.

Selain itu, ITTO menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia melalui berbagai proyek yang didanai ITTO, termasuk inisiatif pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi dan konservasi mangrove, serta pengembangan produk hasil hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia mendorong ITTO untuk semakin memperkuat dukungan terhadap peningkatan daya saing industri kayu tropis, termasuk melalui alih teknologi dan penguatan kapasitas yang lebih terarah.

Menteri Kehutanan juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), termasuk melalui integrasi teknologi penandaan geografis (geotagging) guna meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Menurut Menteri Kehutanan, SVLK+ memberikan jaminan kredibel bahwa produk kehutanan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola kehutanan nasional.

Indonesia juga mengundang dukungan ITTO dalam mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap SVLK+, khususnya di negara-negara konsumen, guna meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk kayu lestari terverifikasi dari Indonesia.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi kehutanan di tingkat global sekaligus memperluas kolaborasi internasional untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, perdagangan hasil hutan yang bertanggung jawab, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global. (Evi)

Share:

Read More

Gakkum Kehutanan Lacak Pemodal Tambang Ilegal Nabire, 10 Alat Berat dan 7 WNA China Diamankan

Gakkum Kehutanan Lacak Pemodal Tambang Ilegal Nabire, 10 Alat Berat dan 7 WNA China Diamankan. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) membongkar praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) yang terstruktur di kawasan hutan Nabire, Papua Tengah. Dalam operasi ini, petugas mengamankan tujuh warga negara asing (WNA) asal China yang diduga kuat terlibat dalam manajemen teknis tambang ilegal tersebut.

Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen besar Satgas PKH untuk memberantas perusakan ekosistem sumber daya alam yang kini dilakukan secara profesional dan masif.

"Praktik pelanggaran maupun tindak kejahatan perusakan ekosistem hutan adalah kejahatan serius dan terorganisir. Negara terus melakukan penguasaan kembali atas kawasan hutan yang telah dirampok," tegas Dwi Januanto di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menambahkan bahwa di bawah arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Rohmat Marzuki, pihaknya secara nyata memperkuat tata kelola kehutanan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan eksploitatif ilegal. "Kami ingin memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara lestari dan berkeadilan," imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengungkapkan bahwa pola operasi di lapangan menunjukkan adanya sindikat yang memiliki alur komando jelas.

“Ketika di satu lokasi ditemukan alat berat, kamp pekerja, hingga pembagian tugas, itu menunjukkan operasi ilegal skala besar. Penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja di lokasi, tetapi harus memutus rantai pasok, penyokong dana, hingga pihak yang menikmati manfaat utamanya. Kami akan menelusuri aliran dana dan menghitung kerugian negara akibat kerusakan yang ditimbulkan,” kata Rudianto.

Operasi gabungan yang melibatkan Kodam XVII Cenderawasih dan Korem 173 Praja Vira Braja ini menyasar lokasi di sekitar KM 95 Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire. Berdasarkan plotting, lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 10798 Tahun 2025.

Dalam penggerebekan tersebut, tim mengamankan sejumlah barang bukti dan fasilitas pendukung, di antaranya 10 unit alat berat (excavator dan wheel loader), 1 kamp karyawan dan 2 pondok operator.

Sementara, 7 WNA asal China yang kini telah diserahkan ke Kantor Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik menemukan fakta bahwa ketujuh WNA tersebut berperan sebagai manajemen dan tenaga spesialis tambang bawah tanah. Selain itu, petugas tengah memburu pemodal (aktor intelektual) yang tidak berada di tempat saat penggerebekan dan telah mengusulkan langkah pencekalan.

Para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal Rp1,5 miliar hingga maksimal Rp10 miliar. Satgas PKH memastikan proses hukum akan terus dikawal guna memberikan efek jera terhadap para perusak hutan di Papua. (Evi)

Share:

Read More