Lanjutan Sidang Chromebook JPU Ungkap Dugaan Shadow Organization dan Jejak Kepentingan Bisnis Terdakwa Nadiem Makarim

Lanjutan Sidang Chromebook JPU Ungkap Dugaan Shadow Organization dan Jejak Kepentingan Bisnis Terdakwa Nadiem Makarim. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady mengungkap fakta dalam persidangan dugaan korupsi digitalisasi pendidikan pengadaan chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang digelar pada Senin, 11 Mei 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam agenda pemeriksaan Terdakwa Nadiem Makarim, JPU menuturkan bahwa sebelum menjabat sebagai Menteri, telah terdapat kesepakatan bisnis antara perusahaan terdakwa, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), dengan Google Asia Pacific yang melibatkan nilai investasi fantastis mencapai lebih dari USD 349 juta. Kerja sama ini mencakup berbagai layanan teknologi seperti Google Maps dan Google Cloud yang kemudian berkaitan dengan arah kebijakan kementerian di masa depan.

“Fakta persidangan menunjukkan bahwa enam bulan sebelum penunjukan resminya, terdakwa diduga telah mendapatkan informasi mengenai posisi menteri yang akan ditempatinya. Terdakwa kemudian membentuk grup WhatsApp yang diisi oleh orang-orang dari luar instansi pemerintah seperti Jurist Tan dan Fiona Handayani,” ujar JPU.

Tindakan tersebut dilakukan untuk merancang strategi penggantian peran pejabat organik di kementerian, merubah anggaran, serta menyusun kebijakan digitalisasi pendidikan. Setelah menjabat, terdakwa membawa gaya kepemimpinan korporasi dan lebih mempercayai organisasi bayangan (shadow organization) serta Staf Khusus Menteri dibandingkan para Direktur Jenderal dan Direktur yang ada di struktur organisasi resmi Kemendikbudristek.

JPU menegaskan adanya indikasi kejahatan kerah putih (white collar crime) yang sangat terencana, di mana bukti elektronik dari grup percakapan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pengadaan Chromebook sudah dimulai sejak Februari 2020, jauh sebelum keputusan formal rapat pada bulan Mei 2020.

Meskipun Terdakwa Nadiem membantah adanya kesepakatan awal, jejak digital mencatat adanya pembahasan mengenai nilai proyek dan apa yang bisa diberikan pihak Google kepada kementerian.

Selain itu, JPU menyoroti peran terdakwa sebagai beneficiary owner di PT AKAB melalui kepemilikan saham Seri B yang memberikan hak suara dominan, meskipun terdakwa berupaya menyamarkan perannya tersebut di balik struktur kepemilikan saham lainnya.

JPU pun mencatat adanya keuntungan finansial yang terus mengalir kepada terdakwa melalui pergerakan nilai saham dan transaksi penjualan saham pada periode 2022 hingga 2024 yang mencapai triliunan rupiah. Di persidangan, terdakwa tidak mampu menunjukkan jumlah lembar saham yang sebenarnya, yang menurut JPU memperkuat dugaan adanya pengendalian tersembunyi (directing mind) dalam aksi korporasi yang berkaitan dengan perkara ini.

JPU Roy Riady juga menegaskan bahwa seluruh fakta yang disampaikan didasarkan pada alat bukti yang sah dan bukti elektronik yang tidak dapat dibantah. (Tedy)

Share:

Read More

JPU Kejati Sulsel Tanggapi Eksepsi Terdakwa Obstruction of Justice Korupsi Perjalanan Dinas BP2P Sulawesi III Putusan Sela Digelar Pekan Depan

JPU Kejati Sulsel Tanggapi Eksepsi Terdakwa Obstruction of Justice Korupsi Perjalanan Dinas BP2P Sulawesi III Putusan Sela Digelar Pekan Depan. (Dok. Kejagung RI)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar kembali menggelar persidangan perkara dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait kasus korupsi perjalanan dinas pada Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III, Senin (11/5/2026).

Sidang kali ini menghadirkan dua terdakwa, yakni Ahmad Apuh Maulana dan Rasman, dengan agenda mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan (eksepsi) atau perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa pada persidangan sebelumnya.

Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, menjelaskan bahwa dalam persidangan tersebut, tim Penuntut Umum secara tegas menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil keberatan pihak terdakwa.

“Penuntut Umum telah menyampaikan jawaban atas poin-poin keberatan yang diajukan penasihat hukum terkait proses penanganan perkara ini. Kami tetap pada substansi dakwaan yang telah disusun," ujar Soetarmi.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada Selasa, 19 Mei 2026, dengan agenda pembacaan Putusan Sela.

Putusan sela ini nantinya akan menentukan apakah keberatan terdakwa diterima atau ditolak, yang sekaligus menentukan apakah pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak.

Perkara ini menarik perhatian publik karena berkaitan dengan upaya sistematis untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan BP2P Sulawesi III.

Seluruh rangkaian persidangan berlangsung secara tertib dan terbuka untuk umum, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan untuk memastikan kelancaran proses hukum. (Tedy)

Share:

Read More

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI membahas agenda kerja Baleg DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan RUU prioritas tersebut telah masuk dalam agenda kerja Baleg selama masa sidang yang berlangsung sejak 12 Mei hingga 21 Juli 2026.

“Sehubungan dengan tugas-tugas tersebut dan mengingat waktu yang tersedia pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 sebanyak 46 hari kerja,” ujar Bob dalam Rapat Pleno penyusunan jadwal acara Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah RUU yang menjadi prioritas pembahasan Baleg antara lain RUU Komoditas Strategis, RUU Pemerintahan Aceh, RUU Penyadapan, RUU Kamar Dagang dan Industri, RUU Pertekstilan, RUU Masyarakat Adat, serta RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.

Selain itu, Baleg juga menjadwalkan pembahasan RUU tentang Satu Data Indonesia yang dinilai penting untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

“Satu Data Indonesia ini sangat dibutuhkan sebagaimana sentral untuk perencanaan pembangunan nasional,” katanya.

Tak hanya itu, Baleg DPR RI juga akan membahas RUU tentang Pekerja Lepas Platform Indonesia dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG. Dalam pembahasannya, Baleg akan menyerap masukan masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan kunjungan kerja ke daerah.

Di sisi lain, Baleg turut menjadwalkan harmonisasi sejumlah RUU usulan komisi, di antaranya RUU tentang Kehutanan usulan Komisi IV DPR RI dan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dari Komisi XII DPR RI. Namun, pembahasan harmonisasi RUU Migas untuk sementara ditunda.

Menurut Bob, meski masa sidang berlangsung cukup panjang, waktu efektif pembahasan tetap terbatas karena adanya hari libur nasional dan cuti bersama.

“Sekalipun panjang, tetapi di sini banyak ada cuti, ada tanggal merah, dan sebagainya yang akan menjadi perhatian kita untuk melaksanakan kegiatan dalam masa sidang kali ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Baleg DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar Baleg melaksanakan kunjungan kerja terkait pembahasan RUU Masyarakat Adat ke Provinsi Papua. Menurutnya, masukan dari wilayah Papua penting untuk memperkaya substansi RUU tersebut.

“Kami ingin mengusulkan satu provinsi lagi untuk Provinsi Papua, yang memang usulan Undang-Undang Masyarakat Adat ini perlu dimasukkan dalam draft undang-undang ini sehingga betul-betul kita bisa memahami secara baik dari Sabang sampai Merauke tentang masyarakat adat yang ada di Indonesia,” ujar Tonny. (Dinda)

Share:

Read More

Buka Ruang untuk Tanding Ulang Sikapi Polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinannya atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia menilai kegiatan yang melibatkan pelajar harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan sportivitas agar semangat kompetisi pendidikan tetap terjaga.

Menurut Hetifah, antusiasme para siswa dalam mengikuti lomba tersebut menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman Empat Pilar MPR RI. Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari teknis perlombaan hingga proses penilaian, harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.

“Anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan sangat serius. Mereka datang membawa semangat belajar dan kompetisi yang sehat. Karena itu, proses lomba juga harus benar-benar memberi rasa keadilan bagi seluruh peserta,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Anggota MPR RI ini juga mendorong agar pelaksanaan lomba di Kalimantan Barat dapat dievaluasi secara menyeluruh, termasuk membuka ruang untuk pertandingan ulang guna menjaga objektivitas hasil kompetisi. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan peserta maupun masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan MPR RI.

Selain itu, Hetifah menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta yang merasa dirugikan, khususnya siswa dari SMAN 1 Pontianak. Ia berharap peristiwa ini tidak mematahkan semangat para pelajar untuk terus aktif mengikuti kegiatan pendidikan, kebangsaan, dan pengembangan karakter.

“Kita tentu tidak ingin kejadian seperti ini mengurangi antusiasme anak-anak terhadap kegiatan positif yang selama ini menjadi ruang pembelajaran nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kompetisi yang sehat,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menambahkan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama agar ke depan pelaksanaan kegiatan serupa dapat berlangsung lebih baik. Menurutnya, kesiapan panitia, sistem penjurian, hingga mekanisme pengawasan perlu diperkuat agar tidak terjadi kembali persoalan yang dapat mencederai semangat peserta.

Hetifah optimistis MPR RI akan melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola kegiatan sehingga lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tetap menjadi wadah edukatif yang kredibel dan membanggakan bagi pelajar di seluruh Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

Menkes Budi: Digitalisasi Jadi Kunci Pemerataan Layanan Kesehatan Nasional

Menkes Budi: Digitalisasi Jadi Kunci Pemerataan Layanan Kesehatan Nasional. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Integrasi sistem kesehatan dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan yang adil bagi 280 juta penduduk Indonesia yang tersebar di lebih dari 7.000 wilayah.

Dalam pertemuan Asia eHealth Information Network (AeHIN) di Jakarta Marriott Hotel, Senin (11/5), Menkes Budi menegaskan bahwa digitalisasi kini menjadi fondasi utama reformasi kesehatan di Indonesia.

Pengalaman menangani pandemi COVID-19 pada 2020–2021 menjadi titik balik bagi Kementerian Kesehatan. Menkes Budi menilai sistem manual yang terfragmentasi menjadi hambatan besar dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, Kemenkes kini memperkuat platform SATUSEHAT sebagai tulang punggung interoperabilitas nasional yang menghubungkan rumah sakit, puskesmas, laboratorium, hingga apotek dalam satu ekosistem kesehatan digital.

“Tanpa digitalisasi, mustahil menghadirkan layanan yang aksesibel, bermutu, dan terjangkau bagi 280 juta rakyat. Kami sedang membangun basis data kependudukan, klinis, hingga genomik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti,” tegas Menkes Budi.

Secara teknis, Kemenkes kini mengintegrasikan jutaan Rekam Medis Elektronik (RME) ke dalam government cloud. Tidak hanya berfokus pada data, Kemenkes juga menyiapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, surveilans penyakit, hingga efisiensi operasional layanan kesehatan.

Menkes Budi menekankan bahwa AI dimanfaatkan untuk memperkuat deteksi dini dan prediksi wabah secara real-time, dengan pengawasan ketat melalui Komite AI Kemenkes yang mengatur aspek etika, hukum, dan keamanan data melalui kerangka ELSI (Ethical, Legal, and Social Implications).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, menyatakan dukungan terhadap transformasi digital sektor kesehatan. Namun, ia mengingatkan agar inovasi teknologi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.

Menurutnya, secanggih apa pun sistem yang dibangun, teknologi tetap berfungsi sebagai sarana pendukung pelayanan.

“Tolok ukur inovasi bukan pada kecanggihan algoritma, melainkan pada dampak nyata terhadap kepercayaan dan inklusi masyarakat. Kami memastikan teknologi memperkuat, bukan menggantikan, empati dan penilaian manusia dalam pelayanan kesehatan,” ujar Setiaji.

Strategi transformasi ini juga mencakup penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi sesuai standar global. Selain itu, Kemenkes aktif membangun ekosistem inovasi yang melibatkan akademisi, startup, dan industri untuk memastikan solusi digital dapat diperluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Fokus utama transformasi tersebut adalah memastikan setiap individu memperoleh akses layanan kesehatan yang setara tanpa memandang kondisi ekonomi maupun lokasi geografis.

Semangat kolaborasi lintas negara ini turut difasilitasi oleh Asia eHealth Information Network (AeHIN). Sebagai wadah bagi lebih dari 2.700 praktisi kesehatan digital dari 85 negara, AeHIN menjadi ruang pertukaran pengetahuan dalam mendorong interoperabilitas sistem kesehatan di Asia.

Melalui jejaring tersebut, Indonesia tidak hanya mengadopsi praktik terbaik global, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin transformasi sistem kesehatan digital yang berorientasi pada manusia di kawasan Asia. (Ros)

Share:

Read More

Selesaikan Kendala Penyusunan RKAB, Ditjen Minerba Kembali Gelar Coaching Clinic

Selesaikan Kendala Penyusunan RKAB, Ditjen Minerba Kembali Gelar Coaching Clinic. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar coaching clinic untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kegiatan kali ini difokuskan pada penyusunan RKAB untuk komoditas batubara.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas penyusunan dokumen RKAB oleh pelaku usaha pertambangan. Selain itu, coaching clinic ini juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan tata kelola sektor mineral dan batubara.

Seperti pelaksanaan sebelumnya, para evaluator memberikan pendampingan pada 11 aspek utama penyusunan RKAB batubara. Aspek tersebut mencakup teknis, lingkungan, keselamatan pertambangan, finansial, hingga rencana produksi.

"Penyampaian RKAB bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha setiap tahunnya. Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, sebagai landasan hukum utama dalam tata kelola pelaporan rencana kerja di sektor energi dan sumber daya mineral," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Asep Kurnia Pratama saat membuka coaching Clinic RKAB Batubara di Kantor Dirjen Minerba, Jakarta, Selasa (12/5).

Kegiatan ini dihadiri 100 perusahaan pertambangan batubara dan menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk hadir sebagai pembina sekaligus fasilitator. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin membantu badan usaha memahami, menyusun, dan melengkapi seluruh aspek yang dipersyaratkan dalam regulasi terbaru.

"Kami berharap setiap kendala dalam penyusunan dokumen dapat teratasi dengan baik, sehingga RKAB yang diajukan oleh badan usaha pertambangan batubara dapat memenuhi seluruh standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga RKAB yang diajukan oleh Badan Usaha bisa segera mendapatkan persetujuan untuk menjadi acuan kegiatan operasional di lapangan," jelas Asep.

Asep menegaskan, agar dokumen RKAB dapat disetujui, badan usaha harus melengkapi aspek teknis, administratif, lingkungan, dan finansial sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2025.

"Kami semua melihat kesungguhan badan usaha semua dalam menyelesaikan sesuai dengan matrik-matrik yang perlu dipersiapkan. Ini kesempatan untuk badan usaha untuk bisa menanyakan lagi terkait berbagai hal yang masih kurang yakin atau belum begitu paham terkait apa yang harus diisi dalam matrik yang disampaikan dalam penyusunan dokumen RKAB," ungkap Asep.

Coaching clinic RKAB merupakan program pendampingan intensif dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk membantu perusahaan tambang pemegang IUP/IUPK dalam menyusun dan memperbaiki dokumen RKAB agar sesuai standar. Program ini juga bertujuan mengurai antrean persetujuan dokumen yang menjadi syarat wajib untuk menjalankan kegiatan produksi secara legal.

Pelaksanaan coaching clinic ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Ilham)

Share:

Read More

Percepat Penanganan Sampah Nasional, 13 Pemda Tandatangani MoU Pembangunan PSEL

Percepat Penanganan Sampah Nasional, 13 Pemda Tandatangani MoU Pembangunan PSEL. (Dok. Kemenko Pangan)

Jakarta, WaraWiri.net - Tiga belas Pemda Kab/Kota yang tergabung dalam 6 lokasi PSEL telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). 

Momentum ini merupakan buah dari upaya percepatan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah sejalan dengan semangat percepatan untuk penanganan kedaruratan sampah di Indonesia sesuai Perpres 109 Tahun 2025.

“Dengan hadirnya Perpres 109 tahun 2025 dan upaya percepatan yang diinstruksikan Presiden, kita sudah bergerak signifikan. Hari ini, 13 pemerintah kabupaten/kota yang terbagi dalam 6 lokasi telah menandatangani MoU dengan Danantara Indonesia untuk memulai proses menuju pembangunan PSEL,” ungkap Zulkifli Hasan.   

Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Zulhas menyampaikan bahwa setidaknya 25 lokasi PSEL akan dibangun dalam 2 – 3 tahun ke depan untuk menyelesaikan kedaruratan sampah di 62 kab/kota.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, sesuai mandat Perpres, mengkoordinasikan percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasiskan teknologi ramah lingkungan. Percepatan PSEL dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Danantara Indonesia, PLN dan Badan Usaha. 

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan kerja sama pengelolaan sampah tersebut merupakan solusi yang tepat. Menurutnya, program ini bukan hanya menjalankan arahan Presiden, tetapi juga menjadi langkah nyata melalui kolaborasi dengan Danantara Indonesia.

“Ini bukan hanya perintah Presiden, tetapi juga solusi melalui kerja sama dengan Danantara. Harapannya, daerah kami bukan hanya bersih dari sampah, tetapi juga mampu mengolah sampah agar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengungkapkan bahwa persoalan sampah di wilayah perkotaan sudah berada pada kondisi darurat. Ia menilai perjanjian kerja sama ini akan sangat membantu mengurangi beban sampah di wilayah Banten.

“Kami berterima kasih atas terlaksananya perjanjian kerja sama ini. Komitmen kami adalah memastikan proyek ini berjalan dengan baik, tepat waktu, dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek PSEL.

“Proyek pengolahan sampah ini merupakan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian krisis sampah perkotaan di berbagai titik. Percepatan ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, dan mengingat waktu kita sangat terbatas, semua harus bekerja sama dan bergerak cepat untuk mencapai target penyelesaian sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.” ujar Pandu.

Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan PSEL di perkotaan dengan timbulan sampah diatas 1000 ton/hari atau gabungan beberapa kabupaten/kota (aglomerasi) yang selama ini hanya tergantung pada penimbunan (open dumping) di TPA.

Secara paralel, pemerintah juga mendorong percepatan penggunaan teknologi pengolahan sampah lainnya seperti RDF, TPST, Pirolisis; sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah.

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, Kepala BRIN, Kepala BPI Danantara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Lampung, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Barat, serta para 13 Bupati dan Walikota. (Bambang)

Share:

Read More

Menteri Keuangan Tegaskan Komitmen Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif Melalui Kanal Debottlenecking

Menteri Keuangan Tegaskan Komitmen Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif Melalui Kanal Debottlenecking. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Strategi utama yang diusung adalah melalui pendekatan praktis penyelesaian hambatan investasi melalui Kanal Debottlenecking untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta yang mendominasi 90% aktivitas ekonomi nasional.

Dalam seminar internasional bertajuk “Debottlenecking Channel” yang diselenggarakan di Aula Dhanapala, Jakarta pada Selasa (12/5).

Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah kini beralih dari sekadar pembenahan regulasi di atas kertas menuju penyelesaian masalah riil yang dihadapi investor di lapangan.

Pemerintah telah memperkuat basis legal upaya ini melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking dengan fokus percepatan paket ekonomi, debottlenecking (penguraian hambatan) investasi, dan perizinan. Satgas ini dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua.

“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” ujar Menkeu Purbaya.

Hingga saat ini, Satgas Debottlenecking telah mencatat adanya 142 keluhan yang masuk melalui saluran resmi, 83 kasus di antaranya telah dibahas melalui sidang yang terbuka bagi publik dan media guna menjamin transparansi. Sebanyak 45 kasus telah berhasil diselesaikan sepenuhnya dan dalam kurun waktu enam bulan terakhir, Satgas Debottlenecking telah mengamankan nilai investasi sekitar USD 25 hingga 30 miliar.

Menkeu menjelaskan bahwa Kemenkeu akan mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung reformasi struktural di berbagai sektor. Salah satunya adalah revitalisasi industri tekstil melalui penyediaan likuiditas yang terjangkau lewat Eximbank guna memperbarui permesinan dan meningkatkan daya saing global.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan industri yang komprehensif, antara lain melalui insentif khusus bagi industri kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel. Pemerintah juga mendorong hilirisasi melalui pajak ekspor bahan baku dan insentif bagi produk turunan CPO guna menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri.

Untuk mempermudah investor, pemerintah menyediakan saluran pelaporan melalui situs web khusus. Menkeu juga menegaskan bahwa Satgas memiliki wewenang lintas kementerian untuk melakukan intervensi hukum jika ditemukan proses yang melambat di instansi tertentu.

“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” pungkas Menkeu di hadapan para duta besar dan asosiasi bisnis internasional. (Fitri)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Lantik Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Kemenkeu

Menkeu Purbaya Lantik Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Kemenkeu. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (12/05).

Menurut Menkeu, perpidahan atau rotasi jabatan dalam suatu organisasi adalah hal yang biasa dalam organisasi yang bergerak untuk memperkuat fungsi Kemenkeu, meningkatkan efisiensi kerja, dan membangun kepercayaan publik.

“Dalam organisasi, perpindahan itu biasa. Tour of duty, tour of area, biasa itu. Organisasi memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak, lama-lama akan kaku. Tapi yang paling penting bukan siapa pindah ke mana. Yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi Kemenkeu harus semakin kuat. Kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik,” ungkap Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu memberikan penegasan kepada jajaran pegawai dan pejabat agar memaknai jabatan sebagai fungsi pelayanan, bukan sekadar fasilitas atau posisi yang harus dipertahankan. Ia menekankan bahwa pola pikir terhadap jabatan akan menentukan cara seseorang bekerja. 

“Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja,” tandas Menkeu.

Menkeu juga meminta seluruh jajaran untuk bekerja dengan baik, menjaga integritas, serta menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tanpa membuat kebijakan sendiri-sendiri. Kepada pimpinan yang dilantik pada Direktorat Jenderal Pajak, Menkeu menegaskan bahwa tugas aparatur tidak hanya sebatas memungut pajak, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat dan memperkuat penerimaan negara demi keberlangsungan bangsa.

“Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri. Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak,” pungkas Menkeu. (Fitri)

Share:

Read More

Penuhi Hak Dasar, Rutan Tanjung Salurkan Pakaian dan Peralatan Mandi bagi Warga Binaan

Penuhi Hak Dasar, Rutan Tanjung Salurkan Pakaian dan Peralatan Mandi bagi Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung bagikan pakaian dan perlengkapan mandi kepada Warga Binaan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar sekaligus upaya jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hunian, Selasa (12/5). 

Perlengkapan yang dibagikan meliputi sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, serta kebutuhan kebersihan pribadi lainnya.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Rutan Tanjung, Raymon Andika Girsang, bersama jajaran petugas tersebut berlangsung tertib dan lancar di area kunjungan Rutan.

Pembagian dilakukan secara terdata dan teratur guna pastikan seluruh Warga Binaan menerima perlengkapan sesuai kebutuhan. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini juga mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih bersih, sehat, dan nyaman selama proses pembinaan berlangsung.

Raymon Andika Girsang menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar Warga Binaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap Warga Binaan dapat merasa lebih nyaman, tetap menjaga kebersihan dan kerapian, serta lebih semangat dalam mengikuti seluruh program pembinaan yang ada di Rutan Tanjung,” ujarnya.

Salah seorang Warga Binaan, Dani, mengaku terbantu dengan pembagian pakaian dan perlengkapan mandi tersebut.

“Peralatan seperti ini sangat membantu kami untuk tetap nyaman dan bersih selama berada di Rutan,” ungkapnya.

Ke depan, Rutan Tanjung akan konsisten hadirkan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar Warga Binaan guna dukung proses pembinaan yang aman, sehat, dan kondusif. (Siti)

Share:

Read More

Lapas Palu Sukses Panen 125 Kg Jagung Manis dan 40 Kg Sawi

Lapas Palu Sukses Panen 125 Kg Jagung Manis dan 40 Kg Sawi. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palu kembali tunjukkan hasil produktif melalui keberhasilan panen jagung manis sebanyak 125 kilogram dan sayur sawi mencapai 40 kilogram, Selasa (12/5).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan SAE Desa Langaleso dan dipimpin langsung oleh jajaran struktural Lapas Palu bersama petugas dan Warga Binaan yang bertugas mengelola area pertanian SAE.

Panen jagung manis ini menjadi salah satu bentuk keberhasilan program pembinaan kemandirian yang terus dikembangkan Lapas Palu, khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dengan pendampingan petugas, kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan produk pertanian bernilai ekonomi, tetapi juga memberikan pengalaman dan keterampilan kerja bagi Warga Binaan.

Kepala Lapas Palu, Makmur, bersama jajaran struktural turut turun langsung ke lahan jagung memanen jagung bersama Warga Binaan. Jagung manis yang telah dipanen dikumpulkan dan dipersiapkan untuk dipasarkan di pasar tradisional, sedangkan sayur sawi akan didistribusikan ke dapur Lapas Palu sebagai bahan makanan Warga Binaan untuk memenuhi standar gizi. Hasil penjualan panen akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lapas Palu, sebagian diberikan sebagai premi kepada Warga Binaan yang terlibat dalam kegiatan kerja di SAE.

Makmur menyampaikan kegiatan pertanian di SAE merupakan salah satu program unggulan pembinaan yang memiliki manfaat besar bagi Warga Binaan maupun institusi. Menurutnya, keterlibatan Warga Binaan dalam pengelolaan lahan produktif menjadi sarana pembelajaran sekaligus pembentukan karakter yang positif.

“Program SAE tidak hanya berfokus pada hasil panen, tetapi juga pada proses pembinaan Warga Binaan agar memiliki keterampilan dan etos kerja yang baik. Hasil panen yang dipasarkan juga memberikan kontribusi terhadap PNBP, sedangkan hasil panen sayuran akan dijadikan tambahan bahan makanan di dapur Lapas dan menjadi bentuk penghargaan bagi Warga Binaan melalui pemberian premi,” ungkap Makmur.

Salah seorang Warga Binaan, Iki, senang dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lahan SAE. Ia merasa kegiatan pertanian memberikan pengalaman berharga.

“Kami merasa bangga karena hasil kerja kami tidak sia-sia. Selain menambah pengalaman, kegiatan ini juga membuat kami lebih termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” ujar Iki.

Kegiatan pertanian tersebut sejalan dengan upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan optimalisasi lahan produktif di lingkungan Pemasyarakatan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, Warga Binaan diharapkan memiliki bekal keterampilan bermanfaat ketika kembali ke masyarakat nantinya. Ke depannya, Lapas Palu terus berkomitmen dalam menghadirkan program pembinaan produktif, bermanfaat, dan mampu mendukung kemandirian Warga Binaan secara berkelanjutan. (Siti)

Share:

Read More

Menpora Erick Buka Program Training of Trainers Penggerak Olahraga Disabilitas Berdaya untuk Lahirkan Atlet-Atlet Masa Depan

Menpora RI Erick Thohir membuka program Training of Trainers (TOT) Penggerak Olahraga Disabilitas “Berdaya” di Indonesia Paralympic Training Center, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng). (Dok. Kemenpora)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir secara resmi membuka program Training of Trainers (TOT) Penggerak Olahraga Disabilitas “Berdaya” di Indonesia Paralympic Training Center, Desa Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Senin (11/5) siang. 

Sebanyak 200 peserta dari 29 daerah mengikuti kegiatan yang menjadi program Kemenpora di bawah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dengan bekerja sama National Paralympic Committee (NPC) Indonesia ini. 

"Alhamdulillah hari ini salah satu program unggulan Kemenpora telah dimulai. Ini hasil sumbangsih pikiran dari kami dengan pihak NPC," ucap Menpora Erick. 

Disampaikan, Kemenpora bersama NPC, para pakar, serta Chef de Mission (CdM) Asian Para Games menyepakati bahwa dalam menciptakan banyak atlet disabilitas diperlukan keberadaan para pelatih yang kompeten. Itulah yang melatarbelakangi dicetuskannya program TOT Penggerak Olahraga Disabilitas “Berdaya”. 

"Tidak mungkin ada pembangunan atlet dari daerah tanpa dikawal oleh tentu saja figur-figur yang mengerti bagaimana melahirkan atlet. Nah hari ini alhamdulillah kami mencoba mensertifikasi,” urai Menpora.

“Ini bukan berarti kami menjadi ‘menara gading’ Kemenpora, tetapi kami bekerja sama dengan NPC, agar ketika mereka (para trainer) kembali ke daerah bisa memiliki kualifikasi yang diterima untuk menjadi pakar pelatihan,” sambung Menpora Erick.

Menpora mengakui bila jumlah 200 peserta yang ditargetkan menjadi trainer penggerak olahraga disabilitas ini masih terbilang sedikit. Karenanya Kemenpora ke depan akan mencoba menambahkan 100 lagi peserta dan lebih banyak lagi nantinya.

“Kalau bisa setiap tahun akan terus bertambah (pesertanya). Kami berharap program ini terus ada, jangan nanti ganti Menteri ganti program. Karena kembali lagi, bila makin banyak pelatih, makin bagus,” ujar Menpora.

Lebih lanjut Menpora menjelaskan, kehadiran trainer penggerak olahraga disabilitas ini penting mengingat jumlah atlet yang kian bertambah. Menpora Erick menyebut, dari 22,9 juta penyandang disabilitas Indonesia, sebanyak 11 persen di antaranya gemar berolahraga.

“Jadi ada hampir dua juta lebih mereka yang gemar berolahraga. Kalau dua juta lebih itu memerlukan dua persen pelatih, perlu berapa banyak pelatihnya yang dipersiapkan. Nah ini yang kita harus cukupi, belum lagi sekolah-sekolah yang memerlukan kepakaran kepelatihan,” terang Menpora.

Karena itu Menpora Erick menyatakan program TOT ini akan terus didorong. Apalagi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita-nya telah menyatakan kepedulian yang besar pada penyandang disabilitas. 

Lebih lanjut dia berharap TOT ini bisa terus menambah jumlah pakar kepelatihan yang ahli dan tersertifikasi di bidang olahraga disabilitas. Apalagi ada rencana sekira 500 atlet yang akan pensiun, yang mesti juga dipersiapkan untuk masa pensiunnya.

“Jangan sampai atlet-atlet ini hanya diingat ketika sedang berjaya, tetapi kalau sudah selesai hanya ucapan terima kasih saja yang diberikan,” sebut Menpora yang dalam kesempatan itu menyematkan tanda peserta TOT kepada perwakilan trainer.

Sementara itu Ketua Umum (Ketum) NPC Indonesia Senny Marbun menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Kemenpora, khususnya Menpora Erick yang telah menginisiasi program TOT ini.

“Saya rasa ini salah satu karya Kemenpora yang luar biasa. Dan baru kali ini ada karya seperti ini di Kemenpora. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Erick Thohir sebagai menteri pemuda dan olahraga yang luar biasa saat ini,” ucap Ketum NPC Indonesia.

“Saat ini sudah kita lihat sendiri dan kita rasakan, ada fundamental yang dikerjakan beliau (Menpora Erick) di olahraga,” sambung Senny.

Menurutnya, TOT Penggerak Olahraga Disabilitas Berdaya ini memiliki arti yang sangat strategis bagi NPC Indonesia. Pasalnya selama ini dipahami bahwa tantangan terbesar pembinaan olahraga disabilitas bukan hanya soal kompetisi atau prestasi, melainkan bagaimana membangun kesadaran, akses, dan kesempatan yang merata bagi penyandang disabilitas di Indonesia. 

“Ini yang sulit. Tetapi tidak ada yang sulit kalau kita mau. Indonesia sudah luar biasa saat ini, sudah mulai bergerak maju ke depan,” kata Ketum NPC Indonesia.

Karenanya Ketum Senny menyampaikan terima kasih kepada Menpora Erick atas inisiatif TOT dari Kemenpora yang bertujuan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Dalam hal ini dia mengharapkan para peserta yang mengikuti pendidikan ini bisa melakukan yang terbaik di daerahnya masing-masing selepas mengikuti TOT. 

“Masih banyak anak-anak disabilitas di Indonesia yang memiliki potensi besar, namun belum mendapatkan ruang pembinaan yang tepat,” tegas Ketum NPC Indonesia.

Sambutan baik juga disampaikan Chef de Mission (CdM) Asian Para Games 2026 Reda Mathovani. Dalam hal ini pihaknya menyediakan sistem atau database berupa “Jaga Inklusi Juara” yang mengumpulkan seluruh atlet, serta program “Mendobrak Batas” untuk mencari calon-calon atlet.

“Semoga program TOT dari Kemenpora ini juga dapat terhubung dengan program-program di NPC Indonesia dan terus berlanjut ke depannya, sehingga pembinaan atlet disabilitas dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tutur CdM. 

Diketahui, TOT Penggerak Olahraga Disabilitas “Berdaya” merupakan bagian dari upaya Kemenpora RI dalam mendorong lahirnya pelatih, pendamping, serta penggerak olahraga disabilitas yang kompeten. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem olahraga disabilitas di indonesia, sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya atlet-atlet. (Remond)

Share:

Read More

Menteri Imipas Komitmen Berantas Praktik Love Scamming di Lingkungan Pemasyarakatan

Menteri Imipas Komitmen Berantas Praktik Love Scamming di Lingkungan Pemasyarakatan. (Dok. Kemenimipas)

Lampung, WaraWiri.net - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik love scamming yang melibatkan Warga Binaan maupun petugas dari dalam lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini disampaikan Menteri Agus dalam konferensi pers pengungkapan kasus love scamming Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Bumi yang digelar di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung pada Senin (11/5).

“Melihat modus yang dilakukan, yakni melalui penggunaan media sosial dan video call, kami lakukan pemeriksaan handphone yang diduga dimiliki Warga Binaan. Hal ini sesuai dengan program zero handphone, pungutan liar, dan narkoba yang telah ditetapkan,” tegas Menteri Agus.

Langkah ini menjadi prioritas jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menanggulangi peredaran narkotika sekaligus pelaku penipuan yang dikendalikan dari dalam Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Menteri Agus juga telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap modus ini, serta memberikan sanksi kepada Warga Binaan maupun petugas yang terlibat.

“Kami minta agar dilakukan pemeriksaan secara tuntas dan apabila melibatkan petugas agar ditindak tegas,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, join investigation ini dilaksanakan bersama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Polda Lampung.

Sementara itu, Kapolda Lampung, Helfi Assegaf menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepemilikan handphone di Rutan Kotabumi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut laporan love scamming dengan modus pemerasan kepada korban dengan kerugian berkisar Rp1,4 milyar.

“Saat ini kami masih meminta keterangan kepada korban untuk mengumpulkan bukti lainnya. Kami imbau masyarakat agar berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial, terutama dengan orang yang tidak dikenal, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” pesan Helfi. (Budi)

Share:

Read More

Madrasah Unggulan Segera Hadir di Sumedang, MAN IC Target Rampung Akhir 2026

Madrasah Unggulan Segera Hadir di Sumedang, MAN IC Target Rampung Akhir 2026. (Dok. Kemenag)

Sumedang, WaraWiri.net - Proses pembangunan gedung Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sumedang di Desa Sakurjaya, Sumedang, dimulai. Ini ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Pembangunan madrasah unggulan ini ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Kehadiran MAN IC Sumedang diharapkan memperluas akses pendidikan unggulan berbasis integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan di Jawa Barat. Menurut Wamenag, pembangunan MAN IC Sumedang menjadi langkah strategis Kementerian Agama dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan unggulan.

“Alhamdulillah hari ini Kementerian Agama Republik Indonesia menambah lagi satu lembaga pendidikan unggul di Indonesia yakni Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, MAN IC di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang. Ini adalah MAN IC ke-25 di lingkungan Kementerian Agama dan MAN IC pertama yang berdiri di Provinsi Jawa Barat,” ujar Wamenag di Sumedang, Selasa (12/5/2026).

Padukan Iptek dan Ketakwaan

Menurut Romo Syafi'i, konsep pendidikan MAN IC dirancang untuk memadukan penguatan ilmu keagamaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menilai model pendidikan warisan Mantan Presiden ketiga RI Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

“MAN IC ini yang awalnya dibangun Prof. B.J. Habibie adalah lembaga pendidikan yang memadukan antara pendidikan keagamaan secara spesifik dengan pendidikan yang dikategorikan dengan ilmu pengetahuan menjadi satu sehingga anak-anak belajar ilmu apakah belajar matematika, belajar kimia, belajar fisika, belajar biologi dan sebagainya,” ungkapnya.

Wamenag menegaskan, pemerintah ingin melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki fondasi moral dan spiritual yang kuat.

“Kita ingin anak-anak yang akan menjadi alumni dari MAN IC kelar itulah anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang mumpuni pada saat yang bersamaan memiliki pengetahuan yang memang mampu menjawab tantangan yang semakin berkembang,” tuturnya.

Selain penguatan akademik, MAN IC juga diharapkan menjadi ruang pembentukan karakter kebangsaan dan penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kita juga berharap anak-anak yang menjadi alumni nanti ke depan akan menjadi tokoh-tokoh yang akan semakin menguatkan toleransi dan moderasi beragama di Indonesia sehingga semakin menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pak Presiden selalu mengingatkan modal utama dan paling penting dalam membangun bangsa adalah persatuan dan kesatuan,” lanjutnya.

Kehadiran MAN IC Sumedang diharapkan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Guru-guru setingkat SLTP / SMP / MTS akan diikutsertakan untuk meng-upgrade skill dan dikenalkan tata cara mengajar yang sesuai standar mutu MAN IC.

“Ke depan guru-guru sekolah lanjutan yang ada di lingkungan MAN IC akan mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana mengupgrade kemampuannya untuk bisa menjadi tenaga pengajar yang lebih mumpuni pada saat yang sama mereka juga akan mengupgrade sumber mata airnya sumber mata airnya itu kan SLTP itu ada MTS ada SMP,” ujarnya.

Rencana Operasionalisasi MAN IC Sumedang

Wamenag juga menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik MAN IC dilakukan secara nasional dan berbasis kompetensi. 

“Recruitment MAN IC ini se-Indonesia benar-benar basisnya adalah kualifikasi tidak ada melalui unsur kedekatan (personal),” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada tahap awal operasional, siswa angkatan pertama akan mengikuti proses pembelajaran sementara di Balai Diklat Bandung dan Asrama Haji Bekasi sebelum seluruh pembangunan kampus MAN IC Sumedang selesai.

“Mula-mula angkatan pertama itu kita tempatkan di lembaga Balai Diklat Bandung untuk satu kelas, untuk satu rombel. Tapi kemudian tahun kedua kita pindahkan ke Asrama Haji yang ada di Bekasi. Baru semuanya selesai, SBSN-nya pun oke, baru mulai dibangun. Maka insyaallah tahun ketiga anak-anak itu nanti sudah belajar di sini,” jelasnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meyakini MAN IC Sumedang akan melahirkan generasi masa depan yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan karakter kebangsaan yang kuat.

“Saya yakin akan lahir pemimpin masa depan yang terus membumi nilai kebangsaan dan nilai keagamaan. Itulah harapan kami lahir dari tempat yang namanya Ujungjaya ini dan MAN IC solusinya,” kata Dony. (Zidan)

Share:

Read More

KKP Siapkan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

KKP Siapkan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT PLN (Persero) secara resmi menandatangani kerja sama penyelenggaraan penataan ruang laut dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan ruang bagi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan ke dalam tata ruang nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menyebutkan, perencanaan ruang laut bukan sekedar instrumen kebijakan dan pengaturan namun menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. 

“Perencanaan ruang laut dapat menyinergikan dan mengintegrasikan program prioritas nasional khususnya kemandirian dan ketahanan energi,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (11/5).

Dalam konteks ekologi, menurut Kartika, perencanaan ruang laut juga mengoptimalkan fungsi dan perlindungan ekologis, keanekaragaman hayati, termasuk memastikan lokasi-lokasi ekosistem karbon biru guna memastikan pencapaian target komitmen Indonesia di tingkat global dan merepresentasikan kepentingan nasional untuk pengelolaan ekosistem karbon biru sebagai dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

Di kesempatan yang sama, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menyampaikan pemanfaatan ruang laut menjadi aspek yang sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit di wilayah pesisir, jaringan kabel laut, gardu induk, maupun fasilitas pendukung lainnya.

Yusuf juga menyepakati perlunya keterpaduan perencanaan antara pembangunan ketenagalistrikan dengan kebijakan penataan ruang laut agar tercipta kepastian hukum, efisiensi proses perizinan serta perlindungan terhadap ekosistem laut.

“Kami yakin kolaborasi PT PLN (Persero) dengan KKP, khususnya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam pembangunan nasional, dan landasan penting untuk mendukung ketahanan energi dan kedaulatan energi nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PKS antara KKP dan PT PLN (Persero) meliputi beberapa ruang lingkup (1) Penyelenggaraan penataan ruang laut; (2) Pemenuhan pelaksanaan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang laut; (3) Pemenuhan kewajiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut; (4) Berbagi pakai data dan/atau informasi terkait perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan (5) Penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Putra)

Share:

Read More

Tampung Aspirasi Pelaku Usaha, Menteri ESDM Tunda Penyesuaian Tarif PNBP Mineral

Tampung Aspirasi Pelaku Usaha, Menteri ESDM Tunda Penyesuaian Tarif PNBP Mineral. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) iuran produksi untuk sejumlah komoditas mineral logam, mulai dari nikel, timah, emas, perak, tembaga hingga kromium. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan final terkait kebijakan tersebut masih belum ditetapkan karena pemerintah masih mendengarkan berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Bahlil, proses penyusunan kebijakan publik harus melalui tahapan sosialisasi dan uji publik agar dapat menghasilkan formulasi yang adil bagi seluruh pihak. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang nantinya diterapkan tetap memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa membebani pelaku usaha maupun mengganggu iklim investasi di sektor mineral.

"Amanah Undang-Undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas, harus kita membangun formulasi baru. Saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (11/5).

Ia menegaskan, materi yang saat ini disosialisasikan kepada pelaku usaha belum menjadi keputusan final pemerintah. Seluruh masukan yang diterima masih akan dievaluasi sebelum kebijakan resmi ditetapkan.

"Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah menggelar konsultasi publik secara daring pada Jumat (8/5) terkait penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) iuran produksi mineral.

Pengaturan PNBP di sektor minerba tidak hanya berkaitan dengan instrumen fiskal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatan komoditas minerba dapat memberikan nilai tambah optimal bagi negara tanpa mengabaikan keberlanjutan industri.

Pemerintah terus membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha, termasuk terkait besaran tarif, interval harga, masa transisi hingga dampaknya terhadap margin usaha dan kepastian regulasi. (Alif)

Share:

Read More

Menteri LH: Sampah Pasar Caringin Harus Diolah Jadi Nilai Tambah Ekonomi

Menteri LH: Sampah Pasar Caringin Harus Diolah Jadi Nilai Tambah Ekonomi. (Dok. Kemen LH)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, meninjau pengelolaan sampah di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian sampah di kawasan pasar tradisional yang menjadi salah satu sumber timbulan terbesar di wilayah perkotaan.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Jumhur melihat langsung berbagai fasilitas pengolahan sampah yang telah beroperasi, mulai dari pengolahan sampah organik menjadi kompos, silase, pupuk cair, hingga bioetanol, serta pengolahan sampah anorganik menjadi briket biochar.

“Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka green jobs bagi masyarakat. Apa yang dilakukan Pasar Caringin ini menunjukkan bahwa sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Praktik baik seperti ini perlu didukung dan direplikasi secara lebih luas,” ujar Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengapresiasi inisiatif pengelolaan sampah yang telah berjalan. Namun demikian, kapasitas pengolahan saat ini masih belum sebanding dengan volume timbulan harian. Dari sekitar 50 ton sampah per hari, sekitar 15 ton masih tertahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pasar dan berpotensi menumpuk, terutama di akhir pekan.

Berdasarkan pemantauan lapangan, masih adanya tumpukan sampah di area TPS dan jalan lingkungan pasar yang memerlukan penanganan segera. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, penguatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah pasar.

KLH/BPLH menilai bahwa pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Pasar Induk Caringin memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dominasi sampah organik membuka peluang pemanfaatan menjadi kompos, pakan fermentasi, maupun energi alternatif, sementara sampah anorganik dapat diolah menjadi bahan bakar padat seperti briket.

Ke depan, KLH/BPLH akan terus mendorong pemerintah daerah, pengelola pasar, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola persampahan berbasis pengurangan dan pengolahan di sumber. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Dimas)

Share:

Read More

Menteri LH: Jaga Jakarta Bersih, Saatnya Warga Bergerak Pilah Sampah dari Rumah

Menteri LH: Jaga Jakarta Bersih, Saatnya Warga Bergerak Pilah Sampah dari Rumah. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mendorong gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” sebagai langkah awal perubahan sistemik pengelolaan sampah dari sumbernya.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut dan mendorong agar gerakan pilah sampah menjadi gerakan kolektif masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Saya hanya memastikan inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh dan harus sukses. Ini harus menjadi gerakan, bukan hanya gerakan pemerintah, tetapi gerakan warga Jakarta. Karena itu, ini juga bisa menjadi inspirasi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah dan memperlakukan sampah. Sehingga yang tadinya dianggap sebagai musuh, harus menjadi sesuatu yang berharga bagi kita semua” ujar Menteri Jumhur.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa gerakan ini dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Pada hari ini secara resmi Pemerintah Jakarta, atas bimbingan Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup, mengadakan gerakan pilah sampah. Kegiatan ini tidak setengah-setengah, gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” akan menjadi gerakan yang masif di Jakarta”.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga. Kebijakan ini mulai diberlakukan hari ini, 10 Mei 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT DKI Jakarta ke-499.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah berada pada level rumah tangga, sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama.

“Yang paling berat itu memang sampah dari rumah. Sehingga gerakan pilah sampah sangat penting. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, dan kami harap ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal serupa,” terang Menko Zulhas.

KLH/BPLH telah melakukan pendampingan transformasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta sejak akhir 2024. Pada 17 Februari 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan roadmap fase pertama transformasi pengelolaan sampah, yang mencakup percontohan pemilahan sampah di tingkat kelurahan, RT/RW, hingga rumah tangga. 

KLH/BPLH bersama pemerintah daerah setempat, sebelumnya juga telah melakukan deklarasi gerakan pilah sampah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebagai langkah awal implementasi di tingkat kawasan. Kini, implementasi gerakan tersebut diperluas secara menyeluruh di wilayah DKI Jakarta.

Gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi permasalahan sampah di Jakarta, tetapi juga menjadi model nasional dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju target pengelolaan sampah 100 persen di tahun 2029. (Dimas)

Share:

Read More

PLN Luncurkan Smart and Green Building, Dorong Kantor Lebih Efisien dan Rendah Emisi

PLN Luncurkan Smart and Green Building, Dorong Kantor Lebih Efisien dan Rendah Emisi. (Dok. PLN)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN (Persero) mulai menerapkan sistem pengelolaan energi pintar di gedung perkantorannya melalui program Smart & Green Building yang diluncurkan di Kantor Pusat PLN, Jakarta.

Lewat program ini, kantor PLN telah dilengkapi PLTS Atap, sistem pengatur penggunaan listrik, hingga pendingin ruangan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan emisi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan perkembangan teknologi membuat pengelolaan energi di gedung kini semakin terintegrasi dan otomatis. Oleh karena itu, PLN perlu beradaptasi dengan membangun sistem energi yang lebih fleksibel dan modern.

“Dulu, paradigma PLN adalah menjual listrik dan mengoptimalkan biaya. Sekarang PLN bertransformasi menjadi Energy Digital Platform yang mengorkestrasi ekosistem energi melalui kolaborasi dan value creation,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi seperti PLTS Atap, kendaraan listrik, hingga otomasi bangunan membuat gedung dan rumah kini tidak lagi hanya menjadi pengguna energi.

“Ke depan gedung dan rumah tidak lagi hanya memakai energi, tetapi juga mampu memproduksi dan mengelolanya sendiri. Karena itu PLN harus siap menghadapi ekosistem energi yang semakin digital dan dua arah,” imbuhnya.

Sebagai proyek percontohan, Gedung Trapesium di Kantor Pusat PLN kini telah dilengkapi PLTS Atap berkapasitas 89,28 kilowatt peak (kWp) yang terintegrasi dengan Energy Management System sebagai pusat kendali digital gedung. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan dan pengaturan penggunaan energi secara lebih efisien dan real time.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief menilai penerapan Smart & Green Building menjadi langkah penting agar PLN dapat menghadirkan praktik efisiensi energi secara nyata di lingkungan perusahaan.

“Kita ini perusahaan penjual energi. Tidak elok rasanya kalau bicara transisi energi kepada pelanggan, tetapi kantor kita sendiri masih boros. PLN harus menjadi etalase efisiensi energi itu sendiri,” ujar Andi.

Ia menambahkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Sustainability bukan sekadar biaya tambahan, tetapi bagian dari efisiensi dan investasi masa depan perusahaan,” tambah Andi.

Sementara itu, Executive Vice President Umum dan Aset Properti PLN, Khairullah menjelaskan bahwa program Smart & Green Building dijalankan melalui sinergi PLN Group di mana PLN Icon Plus bersama Dana Pensiun PLN sebagai building management provider dengan skema managed service.

“Pada tahap awal 2026, PLN memulai implementasi di 10 gedung, termasuk Gedung Trapesium Kantor Pusat PLN yang telah beroperasi dengan PLTS Atap dan Energy Management System terintegrasi,” ujar Khairullah.

Pada tahap awal tersebut, PLN menargetkan pemasangan PLTS Atap berkapasitas 1.100 kWp dan 471 unit IoT Smart AC yang terhubung dengan sistem pemantauan energi digital.

Ke depan, PLN telah memetakan sekitar 400 gedung yang layak dipasangi PLTS Atap dari total 1.300 gedung yang dikelola perusahaan di seluruh Indonesia.

“Dalam roadmap 2026–2035, PLN menargetkan kapasitas PLTS Atap mencapai 12 megawatt peak (MWp), penggunaan 7.251 unit IoT Smart AC, serta kontribusi pengurangan emisi karbon hingga 0,3 juta ton CO2 equivalent,” tutup Khairullah.

PLN menargetkan program ini diterapkan secara bertahap pada ratusan gedung PLN group di seluruh Indonesia hingga 2035 sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan energi dan operasional perusahaan. (Muh)

Share:

Read More

Indonesia dan Rusia Perkuat Kolaborasi Industri Strategis di Saint Petersburg

Indonesia dan Rusia Perkuat Kolaborasi Industri Strategis di Saint Petersburg. (Dok. Kemenperin)

Russia, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat sektor industri nasional melalui pengembangan kerja sama dengan negara-negara mitra strategis, termasuk Rusia. Hubungan diplomatik yang terjalin erat antara Indonesia dan Rusia selama ini mendorong peningkatan kolaborasi disektor industri, perdagangan, dan investasi untuk memperkuat struktur industri sekaligus memperluas akses pasar global.

Komitmen ini semakin ditegaskan melalui partisipasi Indonesia sebagai Partner Country dalam INNOPROM 2026, yang diharapkan mampu membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan.

Penguatan kerja sama tersebut turut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Alexey Vladimirovich Gruzdev pada rangkaian Indonesia–Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg.

“Indonesia memandang Rusia sebagai mitra strategis jangka panjang dalam pembangunan industri nasional. Kami ingin memastikan seluruh potensi kerja sama yang telah dibahas tidak berhenti pada tataran komitmen, tetapi segera ditransformasikan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara,” ujar Faisol.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada 13 April 2026 di Moskow yang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor prioritas.

Kedua pihak sepakat bahwa hubungan bilateral Indonesia–Rusia menunjukkan tren yang semakin positif. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas kedua negara tercatat mencapai USD 4,04 miliar, dengan pertumbuhan yang konsisten sejak 2020. Sementara itu, realisasi investasi Rusia di Indonesia juga terus berkembang, meskipun masih terbuka peluang besar untuk ditingkatkan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya mengakselerasi seluruh potensi kerja sama yang telah diidentifikasi menjadi program kerja sama yang terukur dan berkelanjutan. Momentum INNOPROM 2026 Rusia dinilai dapat menjadi penggerak utama untuk mempercepat implementasi berbagai kerja sama tersebut. Sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan kedua negara, di antaranya kerja sama pada industri manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi dan alat kesehatan, serta pengembangan teknologi industri.

Lebih lanjut, kedua pihak juga menyepakati percepatan implementasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA) yang ditargetkan mulai berlaku tahun depan. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi platform strategis untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Selain membahas penguatan kerja sama perdagangan, pertemuan tersebut turut menyoroti percepatan implementasi sejumlah kesepakatan strategis serta finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) on Industrial Cooperation sebagai payung hukum yang akan memperkuat kolaborasi industri secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Penandatanganan nota kesepahaman ini ditargetkan dapat dilakukan bertepatan dengan momentum INNOPROM 2026. 

Kedua negara juga memandang forum multilateral seperti BRICS, termasuk melalui BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC), juga dinilai strategis untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Momentum partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada INNOPROM 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas investasi, memperkuat kemitraan industri, serta mendorong transfer teknologi yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing industri nasional,” pungkas Faisol. (Subhan)

Share:

Read More