KKP Dorong Kolaborasi Program CSR untuk Dukung Tata Ruang Laut Berkelanjutan

KKP Dorong Kolaborasi Program CSR untuk Dukung Tata Ruang Laut Berkelanjutan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung penataan ruang laut berkelanjutan.

Staf Khusus Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Doni Ismanto Darwin saat berbicara pada Kick Off Pendanaan Kolaboratif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Marine Spatial Planning yang berlangsung di Bali, baru-baru ini, menyebutkan kolaborasi tersebut sangat penting untuk mendorong keterlibatan badan usaha ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

“KKP mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif sebagai inovasi di bidang investasi untuk memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang legal agar dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya melalui siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (19/6).

Karena itu program CSR menurut Doni perlu ditempatkan sebagai investasi keberlanjutan agar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat pesisir serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Melalui pendekatan ini, sambungnya, dukungan terhadap program-program prioritas seperti Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak hingga pengembangan karbon biru dapat diperkuat dengan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak.

Sementara itu, Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Didit Eko Prasetiyo mengungkapkan pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tidak sebatas memiliki hak pemanfaatan, tapi juga tanggung jawab menjaga kelestarian kelestarian ekosistem pesisir dan laut, mencegah dan meminimalkan dampak lingkungan, menghormati keberadaan dan aktivitas masyarakat pesisir, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi wilayah sekitar kegiatan.

Program Corporate Social Responsibility (CSR), menurutnya, menjadi salah satu tools yang dapat memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung penataan ruang laut berkelanjutan.

“Kami harap, CSR tidak hanya bersifat kegiatan sosial sesaat namun menjadi bagian dari investasi keberlanjutan yang terintegrasi dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat,” kata Didit.

Senada dengan Didit, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan juga menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam PKKPRL, pemilik dokumen harus memenuhi 16 (enam belas) kewajiban, salah satunya berkaitan dengan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Pemenuhan kewajiban tersebut juga harus disampaikan dalam Laporan Tahunan KKPRL (setiap tahunnya) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa pemegang KKPRL yang berkontribusi dalam program CSR di antaranya PT Pertamina (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk area Kamal Muara, PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Vale Indonesia serta PT Pupuk Kaltim untuk area Morodemak turut mendukung program ini.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Fajar)

Share:

Read More

Pembangunan Kecakapan Literasi Dimulai dari Budaya Baca di Daerah

Pembangunan Kecakapan Literasi Dimulai dari Budaya Baca di Daerah. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin menegaskan pembangunan kecakapan literasi dan Pengembangan budaya baca pada dasarnya berlangsung di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.

Aparatur pemerintah daerah harus memahami tugas dan fungsi pembangunan literasi agar dapat menjadi contoh yang unggul bagi masyarakat.

“Peningkatan literasi tidak berjalan optimal, apabila para penyelenggaraannya tidak memiliki pemahaman terkait strategi, kebijakan, dan implementasi program literasi,” tegasnya dalam Bedah Buku 'Literasi di Daerah Realitas dan Strategi Kebijakan Perpustakaan Daerah', Kamis (18/6/2026).

"Ketika berbicara daerah maka yang menjadi penguasa adalah pemerintah daerah. Maka mereka perlu dibuat paham tentang tugas dan fungsinya dari pembangunan literasi. Saya yakin forum ini dapat memberikan penyadaran Kepada kita sebagai penyelenggara tugas dan fungsi untuk meningkatkan kecakapan literasi," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Perpusnas telah melakukan perubahan terhadap instrumen pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Instrumen yang digunakan memiliki proporsi yang lebih logis dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Sebelumnya, lanjutnya, IPLM tingkat provinsi banyak bergantung pada agregasi data di kabupaten/kota, sehingga Pemerintah provinsi dapat memperoleh nilai tinggi tanpa menunjukkan kontribusi yang nyata.

"Akibat perubahan ini, sejumlah daerah mengalami penurunan nilai IPLM yang cukup signifikan. Hasil ini justru memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibandingkan instrument yang sudah dilakukan sebelumnya," jelasnya.

Kepala Perpusnas menambahkan, bahwa Perpusnas dan Kemendagri ke depan akan membuat instrumen bersama untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan literasi.

"Literasi adalah urusan bersama yang harus dikerjakan bersama-sama oleh Perpusnas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan para pegiat literasi," imbuhnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harum Damanik menyampaikan, buku ‘Literasi di Daerah’ ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah, akademisi, pustakawan dan khususnya para pengambil kebijakan dalam merumuskan arah pembangunan perpustakaan di daerah yang semakin maju, inklusif dan berkelanjutan.

"Pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas dari sumber daya manusia yang memiliki literasi, dan tetap semangat untuk terus belajar. Literasi merupakan pondasi untuk membangun masyarakat yang cerdas," katanya.

Anwar menekankan, tantangan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya minat baca, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam menghadapi teknologi digital yang sangat pesat.

"Oleh karena itu, perpustakaan perlu bertransformasi menjadi pusat pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman," lanjutnya.

Ia mengatakan, bedah buku ini merupakan hasil kerja kolektif yang sangat berharga. Tidak hanya menyajikan data dan informasi tetapi juga merekam pengalaman, tantangan dan praktik baik serta berbagai strategi kebijakan perpustakaan di daerah.

"Mari kita jadikan literasi sebagai gerakan bersama. Saya meyakini budaya membaca dan belajar tumbuh kuat di seluruh daerah, maka kita sedang meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Agenda bedah buku diikuti peluncuran Buku Agora Demokrasi: Guratan Ringkas tentang Kuasa, Demokrasi, dan Kebijakan Publik. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Perpusnas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan Yayasan Obor Indonesia.

Penulis buku, Moh. Ilham Hamudy menerangkan bahwa buku tersebut lahir dari kegelisahan penulis terhadap kondisi Pengelolaan perpustakaan di daerah. Buku ini ditulis oleh lima penulis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, bukan dari latar belakang ilmu perpustakaan.

"Buku ini merupakan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi perpustakaan daerah. Kami melihat kondisi perpustakaan dari berbagai aspek, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, metode kerja, sasaran layanan, sarana pendukung, dan interaksi dengan masyarakat pengguna," terangnya.

Ia mengatakan bahwa tugas utama dinas perpustakaan daerah sesungguhnya berorientasi pada Peningkatan IPLM dan TKM. Namun sayangnya, untuk meningkatkan kedua indikator tersebut sering kali tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, kualitas SDM, maupun sarana pendukung.

"Perpustakaan daerah dituntut mencapai target kinerja tinggi, tetapi sering kali harus bekerja dengan anggaran terbatas dan SDM yang kurang mendukung," katanya.

Dari buku tersebut, lanjutnya, ia mengusulkan agar perpustakaan lebih menekankan pada aspek fungsional dan kenyamanan daripada kemegahan bangunan. Perpustakaan yang sederhana namun nyaman dan mudah dikelola dinilai lebih efektif dibandingkan gedung besar yang sulit dipelihara karena keterbatasan anggaran operasional. (Burhan)

Share:

Read More

Indonesia Naik ke Peringkat 2 Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Dunia

Indonesia Naik ke Peringkat 2 Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Dunia. (Dok. Kemenpar)

Singapura, WaraWiri.net - Indonesia kembali mencatatkan prestasi di tingkat global dengan meraih peringkat kedua sebagai Muslim-Friendly Destination of The Year dalam ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) Awards 2026.

Dalam rangka mewakili kehadiran Menteri Pariwisata, Ibu Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, mengatakan pencapaian ini menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah muslim yang kompetitif di dunia.

“Pada pemeringkatan tahun ini, Indonesia berhasil naik tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima pada 2025,” kata Bayu Aji saat menerima penghargaan di Balestier Ballroom, Aloft Singapore Novena, Kamis (18/6/2026).

Ia mengapresiasi CrescentRating dan Mastercard atas penyelenggaraan GMTI 2026 sekaligus mengungkapkan rasa bangga atas peningkatan peringkat Indonesia.

"Atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, saya menyampaikan apresiasi kepada CrescentRating dan Mastercard atas penyelenggaraan GMTI 2026. Indonesia berhasil meraih peringkat kedua sebagai Muslim-Friendly Destination of The Year, meningkat dari posisi kelima pada tahun lalu," ujarnya.

Pemeringkatan GMTI menggunakan kerangka penilaian ACES (Access, Communication, Environment, and Services) yang mencakup 17 indikator. Pada aspek Access, penilaian meliputi konektivitas, kemudahan persyaratan visa, serta infrastruktur transportasi.

Pada aspek Communication, penilaian mencakup kemampuan bahasa, promosi destinasi, serta tingkat kesadaran para pemangku kepentingan terhadap wisata ramah Muslim. Sementara itu, aspek Environment menilai utilitas dasar, keamanan, keberlanjutan, serta faktor pendukung lainnya.

Adapun pada aspek Services, indikator yang dinilai meliputi ketersediaan tempat ibadah atau masjid, pilihan makanan halal, fasilitas ramah Muslim di bandara, akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, hingga pengalaman wisata dan atraksi berbasis warisan budaya Islam.

Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh skor 79, menjadi capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam GMTI. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah Muslim yang semakin berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.

Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan Kementerian Pariwisata, antara lain penguatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil di desa wisata, pengembangan 15 destinasi pariwisata ramah muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 bekerja sama dengan Bank Indonesia, penguatan promosi destinasi melalui Indonesia.travel, penyusunan pedoman layanan dasar pariwisata ramah Muslim, serta penyusunan petunjuk teknis pengembangan destinasi pariwisata ramah Muslim.

Bayu Aji optimistis Indonesia mampu terus meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga dapat kembali menempati posisi teratas pada pemeringkatan GMTI tahun mendatang.

"Kami optimistis dapat kembali meraih posisi sebagai ‘Muslim-Friendly Destination of The Year’ pada tahun depan," kata Bayu Aji.

Prestasi ini menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan destinasi yang nyaman, inklusif, dan berkualitas bagi wisatawan Muslim dari berbagai negara, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di pasar global. (Dimas)

Share:

Read More

Targetkan Stop Impor Solar, Pemerintah Rilis Jenis BBM Baru (B50) pada 1 Juli Mendatang

Targetkan Stop Impor Solar, Pemerintah Rilis Jenis BBM Baru (B50) pada 1 Juli Mendatang. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menargetkan implementasi mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.

B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit mentah _(Crude Palm Oil/CPO)_ dan 50 persen bahan bakar solar. Program ini melanjutkan keberhasilan implementasi biodiesel pada tingkat campuran sebelumnya, mulai dari B20, B30, hingga B40.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa berbagai tahapan pengujian teknis telah dilakukan secara menyeluruh dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengujian tersebut dipimpin oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

"Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Prof. Eniya. Hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (18/6).

Salah satu hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas B50 dinilai lebih baik dibandingkan B40 dari sisi kadar air. Menurut Bahlil, hingga saat ini kadar air pada B50 tercatat lebih rendah dibandingkan B40, sehingga memberikan indikasi performa dan stabilitas bahan bakar yang semakin baik.

Pengujian juga dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan operasional untuk memastikan kesiapan implementasi secara luas. Uji coba mencakup kendaraan angkutan, alat berat sektor pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga berbagai mesin dan kendaraan pertanian.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik alat berat, kapal, kereta api, dan kendaraan lainnya. Sektor tambang, ekskavator, hingga alat pertanian semuanya sudah dilakukan," kata Bahlil.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah optimistis peluncuran B50 pada semester II tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana. Implementasi B50 diharapkan mampu menekan kebutuhan impor solar secara signifikan, bahkan berpotensi menghilangkan impor untuk jenis solar tertentu apabila program berjalan optimal.

Selain memperkuat ketahanan energi nasional, program biodiesel juga memberikan manfaat ekonomi yang besar. ??Pemerintah mencatat implementasi program B50 akan mampu menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional sebesar Rp24,68 triliun. Program ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 2,2 juta orang di sepanjang rantai pasok industri sawit dan energi.

Dari sisi lingkungan, pemanfaatan biodiesel turut mendukung agenda transisi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Program B50 diperkirakan akan mampu mengurangi emisi hingga 46,72 juta ton setara karbon dioksida (CO2), sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.

Sementara itu, dari aspek makroekonomi, penggunaan B50 memberikan dampak signifikan terhadap penghematan devisa negara. Dengan berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar fosil, pemerintah memperkirakan penghematan devisa mencapai Rp157,28 triliun.

Pada 2026, pemerintah menerapkan skema transisi melalui pelaksanaan B40 pada semester pertama dan B50 pada semester kedua. Total alokasi biodiesel sepanjang tahun diperkirakan mencapai sekitar 17,60 juta kiloliter (kL).

Hingga 13 April 2026, realisasi penyaluran biodiesel telah mencapai sekitar 3,90 juta kL atau setara 24,9 persen dari total alokasi tahunan. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 26 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan 32 Badan Usaha BBM (BU BBM) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan dukungan 85 titik serah untuk menjamin kelancaran distribusi dan pasokan biodiesel nasional. (Zikry)

Share:

Read More

BULOG Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Pemprov Gorontalo Berikan Apresiasi

BULOG Percepat Penyaluran Bantuan Pangan, Pemprov Gorontalo Berikan Apresiasi. (Dok. Bulog)

Gorontalo, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi langkah pemerintah melalui Perum BULOG dalam mempercepat penyaluran Bantuan Pangan kepada masyarakat. Program ini menjadi salah satu upaya menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, membantu daya beli keluarga, sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.

“Hari ini kami berada di Desa Tabongo Timur untuk menyerahkan secara langsung Bantuan Pangan dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Program ini diberikan untuk rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Gorontalo. Kita patut bersyukur dan menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang disalurkan melalui Perum BULOG,” ujar Gusnar Ismail.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Gorontalo bersama Direktur Utama Perum BULOG memastikan proses penyaluran berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan. Keduanya juga melihat langsung kondisi komoditas yang disalurkan serta memastikan masyarakat menerima bantuan dalam jumlah yang tepat.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han menegaskan bahwa percepatan penyaluran Bantuan Pangan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pangan di tengah dinamika harga di berbagai daerah.

“Kami hadir di Gorontalo dan meninjau langsung proses penyaluran bersama Bapak Gubernur. Bantuan Pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden yang mendapat perhatian besar pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, BULOG terus mengoptimalkan kesiapan stok, jaringan pergudangan, dan dukungan distribusi agar penyaluran dapat berjalan tepat waktu serta menjangkau seluruh penerima. Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan pihak terkait juga terus diperkuat untuk memastikan setiap tahapan berjalan efektif dan akuntabel.

Pada kegiatan di Desa Tabongo Timur, BULOG menyalurkan Bantuan Pangan untuk alokasi dua bulan sekaligus kepada 745 Penerima Bantuan Pangan. Setiap penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Penyaluran tersebut disambut positif oleh masyarakat. Bantuan beras dan minyak goreng dinilai memberikan manfaat langsung dalam meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga akses keluarga terhadap bahan pangan utama.

Hingga 18 Juni 2026, realisasi penyaluran Bantuan Pangan di seluruh Provinsi Gorontalo telah mencapai lebih dari 85 persen dari total 170 ribu Penerima Bantuan Pangan. Penyaluran akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh penerima memperoleh bantuan sesuai alokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten dan kota, aparat setempat, serta seluruh pihak terkait, BULOG berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara tertib, terukur, dan akuntabel. Percepatan penyaluran ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat peran BULOG dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional. (Siti)

Share:

Read More

PLN EPI Dorong Bioenergi Jadi Pilar Ketahanan Energi Nasional Target Serap 10 Juta Ton Biomassa pada 2030

PLN EPI Dorong Bioenergi Jadi Pilar Ketahanan Energi Nasional Target Serap 10 Juta Ton Biomassa pada 2030. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060. Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) yang dihadiri Satya Widya Yudha, Johni Jonatan Numberi, Mohamad Fadhil Hasan, Sripeni Inten Cahyani, Muhammad Kholid Syeirazi Surono, Unggul Priyanto serta Saleh Abdurrahman.

Hokkop menjelaskan Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

"Pada 2025, PLN hanya menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. Sementara ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri. Ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan. Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis umur operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata Johni.

PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa mencapai 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target sekitar 3,65 juta ton pada 2026. Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 4 triliun dan menurunkan emisi hingga sekitar 11 juta ton karbon ekuivalen.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan pada salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan.

"Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG maupun PLTGU," ujarnya.

DEN menilai pengembangan bioenergi perlu didukung oleh kebijakan lintas sektor. Johni menjelaskan sektor energi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ESDM semata karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, industri hingga keuangan.

PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp 450 ribu per bulan.

Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp 5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp 670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Meski memiliki prospek besar, pengembangan bioenergi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," kata Hokkop.

Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.

Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi. PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. 

Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya. (Muh)

Share:

Read More

One Day Trip Naik Whoosh atau Perjalanan Transit, Manfaatkan Locker untuk Penyimpanan Koper di Stasiun Whoosh

One Day Trip Naik Whoosh atau Perjalanan Transit, Manfaatkan Locker untuk Penyimpanan Koper di Stasiun Whoosh. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Seiring banyaknya wisatawan yang menggunakan Whoosh untuk perjalanan Jakarta–Bandung maupun sebaliknya, KCIC menyediakan fasilitas locker untuk penyimpanan koper dan barang bawaan di Stasiun Whoosh Halim dan Padalarang. Fasilitas smart locker ini hadir untuk menunjang pelayanan serta meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas perjalanan penumpang Whoosh.

Fasilitas ini sangat relevan bagi penumpang yang melakukan perjalanan transit maupun one day trip. Sebagai contoh, wisatawan dari luar Jakarta yang sedang berlibur di ibu kota dan telah melakukan check-out hotel pada pagi hari, namun baru memiliki jadwal kepulangan ke daerah asal pada malam hari.

Dengan menitipkan koper di locker Stasiun Halim, penumpang dapat memanfaatkan waktu luang tersebut untuk berwisata ke Bandung menggunakan Whoosh dan kembali ke Jakarta pada hari yang sama tanpa harus membawa barang bawaan. Setelah kembali ke Jakarta pada malam hari, penumpang dapat mengambil kembali kopernya dan langsung melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh penumpang yang melakukan perjalanan wisata, perjalanan bisnis, one day trip, maupun perjalanan transit sehingga dapat beraktivitas lebih leluasa tanpa harus membawa koper atau barang bawaan selama berada di Jakarta maupun Bandung.

“Locker penyimpanan koper ini dapat dimanfaatkan oleh penumpang yang ingin bepergian dengan lebih praktis, baik untuk kebutuhan wisata, perjalanan bisnis, maupun aktivitas lainnya. Dengan sistem digital dan self-service, proses penitipan dan pengambilan barang dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan aman,” ujar Eva.

Layanan penyimpanan barang tersedia melalui fasilitas PaxelBox dan PopBox dengan berbagai pilihan ukuran locker sesuai kebutuhan penumpang. Locker dapat digunakan untuk menyimpan berbagai barang mulai dari dompet, ponsel, laptop, tas, helm, hingga koper kabin berukuran sekitar 21 inci, dengan ukuran locker terbesar mencapai 59 x 47,5 x 47,5 cm.

Seluruh proses penitipan dan pengambilan barang dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi masing-masing penyedia layanan. Locker tersedia di dekat ATM Gallery Stasiun Whoosh Halim dan area kedatangan Stasiun Whoosh Padalarang.

Tarif penyimpanan mulai dari Rp5.000 per jam dengan berbagai pilihan durasi penggunaan. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai metode, mulai dari dompet digital hingga virtual account. Fasilitas ini didukung sistem akses digital dan pengawasan CCTV untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang.

Eva menambahkan, KCIC terus menghadirkan berbagai inovasi layanan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Melalui pengembangan fasilitas penunjang seperti locker penyimpanan koper, KCIC berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin modern dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat masa kini.

“Kami mengajak penumpang untuk memanfaatkan fasilitas ini sebagai bagian dari kemudahan perjalanan menggunakan Whoosh. Dengan fasilitas yang semakin lengkap, kami berharap pengalaman perjalanan menjadi semakin nyaman, fleksibel, dan menyenangkan, baik untuk perjalanan singkat maupun perjalanan lanjutan,” tutup Eva. (Rizal)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Perkuat Dukungan untuk Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN dan Persiapan Timnas Menuju Piala Dunia 2030

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir beserta pelatih sepak bola tim nasional Indonesia John Herdman memberikan keterangannya kepada awak media usai diterima Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap kemajuan sepak bola nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama pelatih sepak bola Tim Nasional (Timnas) Indonesia, John Herdman, di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, 19 Juni 2026.

Usai pertemuan, Erick menyebut telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan sepak bola nasional, termasuk peluang Indonesia menjadi salah satu tuan rumah turnamen FIFA ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada September–Oktober 2026. Erick mengungkapkan bahwa FIFA telah memberikan respons positif terhadap pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah ajang tersebut.

“Nah jadi Bapak Presiden mendukung. Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian,” ujar Erick dalam keterangannya.

Selain membahas peluang Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Tim Nasional Indonesia. Erick mengatakan bahwa Kepala Negara menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap seluruh program Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), terutama dalam mempersiapkan Timnas menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada September tahun depan.

“Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan, bulan September. Ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan,” ungkap Erick.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga berdialog langsung dengan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengenai kesiapan tim menghadapi sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat. John menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Kepala Negara dan pemerintah terhadap pengembangan sepak bola nasional.

Lebih lanjut, John menjelaskan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi sejumlah turnamen penting, termasuk AFF (ASEAN Football Federation) dan FIFA ASEAN. John menyebut kedua ajang tersebut dinilai menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat kualitas tim, memberi pengalaman kepada para pemain, sekaligus mengukur kesiapan skuad menuju target yang lebih besar.

“Dan kemudian ASEAN. FIFA ASEAN. Saya mendapatkan kesempatan besar untuk mengumpulkan yang terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu penting. FIFA ASEAN adalah turnamen yang harus kami menangkan untuk menunjukkan bahwa kami adalah yang terbaik di Asia Timur, dan itu adalah langkah penting yang perlu kami ambil dan untuk membawa pulang piala sekarang,” imbuh John.

Lebih lanjut, John mengatakan bahwa seluruh tim pelatih dan pemain saat ini fokus mempersiapkan diri untuk mewujudkan target besar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Menurutnya, target tersebut menjadi motivasi utama yang terus mendorong seluruh elemen tim untuk bekerja lebih keras.

“Saya pikir Presiden memiliki semangat yang besar terhadap sepak bola. Beliau, seperti setiap orang Indonesia, sama saja. Saya selalu mengatakan bahwa kami memiliki 280 juta alasan dan beliau adalah salah satunya. Beliau adalah satu dari 280 juta orang itu yang ingin kami lolos untuk tahun 2030. Segala yang kami lakukan. Setiap hari saat kami bangun, kami terobsesi dengan kualifikasi tersebut karena itu akan mengubah segalanya di negara kita untuk selamanya,” pungkas John.

Dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN dan penguatan Tim Nasional menunjukkan tekad pemerintah menjadikan sepak bola sebagai salah satu instrumen pemersatu bangsa, sekaligus sarana membangun kebanggaan Indonesia di tingkat internasional. Dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia kini semakin percaya diri menatap target besar menuju Piala Dunia 2030. (Dinda)

Share:

Read More

Kemenhut Jaring Aspirasi Publik Bentuk Mekanisme Pengawasan Hutan Lebih Responsif serta Instrumen Sanksi Administratif Yang Tegas

Kemenhut Jaring Aspirasi Publik Bentuk Mekanisme Pengawasan Hutan Lebih Responsif serta Instrumen Sanksi Administratif Yang Tegas. (Dok. Kemenhut)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kehutanan di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center pada Jumat (19/6).

Agenda utama pertemuan ini adalah menghimpun masukan dari publik untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan (RPM) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di Sektor kehutanan

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menyampaikan penyusunan regulasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Pasal 272 dan Pasal 290 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026.

"Melalui rancangan Permenhut terbaru ini, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan mekanisme pengawasan hutan yang lebih responsif serta instrumen sanksi administratif yang tegas, adil, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan," ujar Dwi Januanto.

Sejalan dengan itu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan, Ardi Risman menyampaikan bahwa keterlibatan publik secara aktif menjadi kunci krusial agar regulasi yang dilahirkan bersifat aplikatif dan akuntabel.

Kementerian Kehutanan menerima berbagai masukan, saran, dan catatan kritis dari para peserta konsultasi publik. Seluruh aspirasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan draft final peraturan menteri. Peraturan Menteri yang akan disusun tersebut diharapkan benar-benar menjadi instrumen yang kuat, implementatif, dan mampu mendukung penyelenggaraan kehutanan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan serta efektif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis secara bauran (luar jaringan dan dalam jaringan). Di antaranya adalah jajaran akademisi yang merupakan ahli bidang kehutanan dan ahli hukum, Kementerian Lingkungan Hidup, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Kepala Dinas Kehutanan dari berbagai provinsi, organisasi non-pemerintah (NGO) seperti ICEL dan COP, hingga sejumlah asosiasi pelaku usaha sektor kehutanan seperti APHI, APKINDO, GAPKI, ASMINDO, dan APBI. (Tedy)

Share:

Read More

Siapkan Kafilah Terbaik, Kemendikdasmen Resmi Tutup Seleksi MTQ KORPRI 2026

Siapkan Kafilah Terbaik, Kemendikdasmen Resmi Tutup Seleksi MTQ KORPRI 2026. (Dok. Kemendikdasmen)

Depok, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menutup gelaran Seleksi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat kementerian tahun 2026 yang berlangsung di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6).

Para pemenang dari berbagai cabang lomba yang akan menjadi kafilah resmi untuk mewakili Kemendikdasmen pada ajang MTQ KORPRI Tingkat Nasional VII di Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus mendatang. Penutupan ini menandai kesiapan Kemendikdasmen dalam mengirimkan delegasi terbaiknya di tingkat nasional.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, yang hadir menutup acara secara resmi, menekankan bahwa ajang ini merupakan sebuah ikhtiar dan syiar dalam menemukan talenta generasi Islami di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, esensi dari kegiatan ini adalah membentuk karakter aparatur yang berakhlak mulia, ramah, dan santun dalam pelayanan publik. Integritas moral yang kokoh diharapkan menjadi pondasi utama bagi setiap pegawai kementerian dalam menjalankan tugas negaranya.

"Ajang pencarian bakat ini diharapkan tidak hanya berlangsung menjelang MTQ Nasional saja, melainkan dapat diinternalisasi sebagai program reguler di masing-masing unit kerja, seperti pada momentum bulan suci Ramadan atau perayaan keagamaan lainnya,” ucap Hafidz.

Hafidz mengatakan, bahwa Badan Bahasa juga siap memberikan pendampingan intensif kepada para calon kafilah nasional. “Untuk penguatan aspek efisiensi bahasa, kaidah retorika pada cabang khutbah, hingga pembekalan sastra oleh sastrawan kami bagi peserta cabang cipta dan baca puisi agar performa delegasi kita semakin efektif dan kompetitif," ujar Hafidz.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen selaku Ketua KORPRI Kemendikdasmen, Abdullah Faqih, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia, Dewan Hakim, dan peserta dari unit utama maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di seluruh Indonesia.

Faqih menegaskan bahwa seluruh proses penilaian berjalan secara adil, objektif, dan akuntabel tanpa intervensi pihak mana pun. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa talenta yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi unggul di bidangnya.

"Selamat kepada para pemenang terbaik. Hasil keputusan Dewan Hakim ini bersifat final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat. Setelah ini, kementerian akan segera menyelenggarakan bimbingan teknis khusus, baik secara luring maupun daring, guna mempersiapkan kompetensi kafilah secara matang. Target kita pada ajang nasional di Sulawesi Selatan yang berlangsung pada 23 hingga 30 Agustus 2026 mendatang adalah meraih 11 medali," tegas Faqih dalam laporannya.

Penyelenggaraan seleksi MTQ KORPRI Kemendikdasmen tahun ini juga mencatatkan efisiensi anggaran yang optimal tanpa mengurangi kekhidmatan, kualitas kompetisi, maupun antusiasme para peserta dari berbagai daerah. Melalui program reguler berkelanjutan, Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan membina potensi-potensi terpendam di lingkungan ASN demi mendukung program penguatan karakter bangsa. (Fathi)

Share:

Read More

Menteri LH Tugaskan Deputi Gakkum Segel Pabrik Pemanfaatan Oli Bekas Ilegal di Tangerang

Menteri LH Tugaskan Deputi Gakkum Segel Pabrik Pemanfaatan Oli Bekas Ilegal di Tangerang. (Dok. Kemen LH)

Tangerang, WaraWiri.net - Menindaklanjuti perintah langsung dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, untuk merespons cepat laporan keluhan masyarakat, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (GAKKUM LH) bergerak taktis menyegel PT BPE, sebuah pabrik pemanfaatan oli bekas di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Operasi penegakan hukum ini berawal dari laporan warga mengenai bau menyengat yang mengganggu permukiman. Dari hasil pengawasan lapangan, petugas menemukan industri pengumpul dan pemanfaat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut diduga kuat telah melakukan pencemaran udara serius serta mengelola limbah tanpa mengantongi izin kelayakan operasional yang sah.

Kegiatan pengawasan lapangan hingga penyegelan PT BPE dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (GAKKUM LH), Rizal Irawan. Pabrik pemanfaatan oli bekas menjadi Chemical Diesel Oil (CDO) berkapasitas 450.000 hingga 500.000 liter per bulan di atas lahan seluas 2.773 ini, terbukti melakukan pelanggaran fatal meskipun telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan lingkungan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Di sela-sela memimpin penyegelan, Rizal Irawan menegaskan bahwa PT BPE belum memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) yang merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebelum operasional berjalan.

“Dari hasil pengawasan, telah ditemukan sejumlah pelanggaran serius. Pertama, PT BPE terbukti tidak memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 pelumas bekas kode limbah B105d menjadi minyak diesel,” tegas Rizal Irawan.

Selain tidak memiliki izin operasional kelayakan, pelanggaran di lapangan menunjukkan cerobong emisi dari proses destilasi pabrik tidak dilengkapi dengan alat pengendali emisi udara. Akibatnya, gas buang dari proses produksi terlepas langsung ke udara ambien tanpa kendali. Untuk membuktikan tingkat kebauan, tim KLH/BPLH telah mengambil sampel di satu titik udara ambien serta dua titik uji kebauan, yakni langsung di lokasi sumber dan di area Perumahan Citra Raya Kluster Faenza.

Tak hanya mencemari udara, petugas juga menemukan adanya tindakan pembuangan ilegal (dumping) limbah B3 di halaman belakang perusahaan tanpa izin, yang meliputi bottom ash, residu oli, serta absorban bekas. Kejahatan lingkungan ini diperparah dengan temuan air limpasan yang telah terkontaminasi pelumas bekas, mengalir bebas tanpa pengolahan ke area rawa di belakang lokasi usaha, yang mengindikasikan terjadinya pencemaran air permukaan.

“Berdasarkan temuan tersebut, PT BPE diduga melanggar tiga pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kami akan menerapkan sanksi dan penegakan hukum lingkungan kepada perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Rizal Irawan.

Penyegelan tegas ini menjadi bukti bahwa KLH/BPLH tidak akan berkompromi terhadap pelaku usaha yang merusak lingkungan. Kini saatnya kita bergerak bersama. KLH/BPLH membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam sistem pengawasan lingkungan.

Jika Anda melihat, mendengar, atau merasakan dampak pencemaran di lingkungan sekitar, segera laporkan melalui kanal pelayanan publik resmi kami. Bersama kita kawal kepatuhan industri demi mewujudkan masa depan lingkungan Indonesia yang bersih, sehat, dan lestari. (Budi)

Share:

Read More

Tangkap Peluang Pasar, Kemenperin Bimbing IKM Kreatif Pahami Perilaku Konsumen

Tangkap Peluang Pasar, Kemenperin Bimbing IKM Kreatif Pahami Perilaku Konsumen. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri kreatif nasional memiliki peluang besar untuk terus tumbuh seiring meningkatnya jumlah konsumen dari kalangan generasi muda yang semakin dinamis dalam menentukan pilihan produk. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) terus memperkuat kapasitas pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di sektor tersebut agar mampu memahami kebutuhan pasar serta menyusun strategi bisnis yang tepat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pelaku industri kreatif, khususnya sektor fesyen dan kriya, perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai perilaku konsumen agar dapat menghasilkan produk yang relevan dan berdaya saing tinggi.

“Pelaku industri kreatif perlu memiliki pondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat untuk dapat memenangkan persaingan bisnis pada masa mendatang. Oleh sebab itu, Kemenperin melalui BPIFK secara rutin menyelenggarakan workshop Creative Talk sebagai upaya penguatan ekosistem industri kreatif dan peningkatan daya saing pelaku usaha,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/6).

Menurut Agus, kreativitas dan inovasi harus dibarengi dengan kemampuan membaca kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang tidak hanya menarik secara desain, tetapi juga sesuai dengan preferensi konsumen.

“Sudah saatnya produk kreatif Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita memiliki banyak perancang dan pelaku industri yang kreatif, inovatif, serta harus adaptif dalam memahami produk yang relevan untuk target pasar yang disasar,” tuturnya.

Sebagai bagian dari program pembinaan industri kreatif, BPIFK menyelenggarakan workshop Creative Talk bertema “Consumer Behavior: Memahami Konsumen untuk Mengembangkan Bisnis Kreatif” pada 11 Juni 2026 di Badung, Bali. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dan diikuti oleh pelaku industri kreatif, khususnya sektor fesyen dan kriya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, pemahaman terhadap perilaku konsumen merupakan fondasi penting dalam pengembangan produk maupun penyusunan strategi bisnis.

“Keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan kreativitas perancangnya, tetapi juga oleh kemampuan menjawab kebutuhan serta preferensi konsumen. Oleh karena itu, pelaku IKM perlu memahami perubahan perilaku pasar agar dapat menghasilkan produk yang tepat sasaran,” ujar Reni.

Dirjen IKMA menambahkan, melalui Creative Talk, Kemenperin ingin membantu pelaku IKM lebih dekat dengan pasar sehingga mampu menghasilkan produk yang relevan, bernilai tambah, dan memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun global.

Berdasarkan berbagai studi bisnis global, salah satu faktor utama kegagalan usaha adalah kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pasar dan strategi pengembangan bisnis yang tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih memerlukan pendampingan dalam aspek pengembangan bisnis, pemasaran, hingga perluasan jaringan usaha meskipun telah memiliki produk yang inovatif.

Dalam workshop tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai aspek penting dalam riset perilaku konsumen, mulai dari identifikasi kebutuhan dan kebiasaan konsumen, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, penyusunan nilai tambah produk, hingga strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar.

Kepala BPIFK Dickie Sulistya Aprilyanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus menghadirkan program pembinaan yang berfokus pada penguatan kapasitas bisnis, strategi pemasaran, serta peningkatan kualitas produksi bagi pelaku industri kreatif.

“Memahami perilaku konsumen merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun strategi bisnis yang tepat. BPIFK berkomitmen menjadi mitra bagi pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kapasitasnya, mulai dari pengembangan produk hingga penyusunan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” ungkap Dickie.

Melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan, Kemenperin berharap industri kreatif nasional semakin adaptif terhadap perkembangan pasar, mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Putra)

Share:

Read More

Indonesia, Malaysia, dan Thailand Bersatu Atasi Polusi Regional Lewat Proyek Nyata

Indonesia, Malaysia, dan Thailand Bersatu Atasi Polusi Regional Lewat Proyek Nyata. (Dok. Kemen LH)

Medan, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memimpin langkah strategis untuk memperkuat ketahanan iklim di kawasan regional. Komitmen ini ditegaskan dalam pembukaan Pertemuan ke-6 Kelompok Kerja Lingkungan Hidup (Working Group on Environment) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 18 Juni 2026. 

Forum ini menjadi momentum penting bagi ketiga negara untuk berkolaborasi menghadapi tantangan lingkungan lintas batas, mulai dari pengelolaan sampah hingga adopsi teknologi hijau.

Sekretaris KLH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, selaku tuan rumah menegaskan bahwa krisis iklim saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja.

"IMT-GT telah menjadi platform penting untuk memperkuat kerja sama regional, tidak hanya dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim. Tantangan lingkungan kini melampaui batas negara, sehingga dibutuhkan koordinasi dan aksi kolektif yang lebih kuat," ujar Rosa Vivien saat menyambut para delegasi.

Dalam pertemuan ini, Indonesia membawa tiga agenda prioritas:

1. Sinergi Kawasan: Menyelaraskan kerja sama lokal dengan target lingkungan ASEAN dan global;
2. Aksi Nyata: Menjalankan proyek konkret di bidang pengelolaan limbah, pelestarian alam, dan perlindungan laut; dan
3. Kolaborasi Luas: Menggandeng pemerintah daerah, swasta, akademisi, serta generasi muda.

Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu Lingkungan KLH/BPLH, Laksmi Widyajayanti, mengapresiasi adopsi agenda kerja (annotated agenda) forum. Capaian ini menjadi pijakan penting untuk memastikan seluruh diskusi menghasilkan keputusan taktis yang siap diterapkan di lapangan demi kelestarian lingkungan subkawasan.

Sebagai bentuk aksi nyata, pertemuan tahun ini memamerkan sejumlah proyek inovasi hijau dari tiap negara. Thailand berencana menggelar pelatihan penanganan tumpahan minyak di laut, Malaysia memperkenalkan sistem pelacakan baterai (battery passport) untuk daur ulang kendaraan listrik, sedangkan Indonesia menampilkan fasilitas pengelolaan sampah terpadu di PT Sumatera Deli Lestari Indah sebagai contoh industri ramah lingkungan.

Apresiasi atas kepemimpinan Indonesia disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Lingkungan Hidup IMT-GT dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan Malaysia, P Jeevananth A/L Paliah.

"Kami mengapresiasi kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan kali ini. Kami berharap pertemuan ini menghasilkan masukan nyata yang dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing negara anggota," tutur Paliah.

Sebagai penutup, Rosa mengajak seluruh delegasi memperkuat komitmen menjaga lingkungan subkawasan dengan menegaskan, 

"Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk menegaskan kembali komitmen kita bersama, bukan hanya sebagai negara-negara anggota, tetapi sebagai satu komunitas yang terikat oleh geografi, sejarah, dan masa depan yang sama”.

Melalui kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Sekretariat ASEAN ini, KLH/BPLH berkomitmen mewujudkan kesepakatan tersebut menjadi proyek hijau konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. (Budi)

Share:

Read More

Peringkat Tiga Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Jadi Motivasi Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Peringkat Tiga Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Jadi Motivasi Perkuat Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen untuk menjalankan amanahnya untuk menjaga ketahanan energi nasional. Upaya itu menempatkan Pertamina pada peringkat ketiga dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026.

Di tengah dinamika sektor energi yang semakin kompleks, capaian ini menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat keandalan operasional, serta memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Pertamina, pengakuan di tingkat regional tersebut merupakan bagian dari perjalanan perusahaan untuk terus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Apresiasi ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, saat acara Executive Dinner dan Penyerahan Awards Fortune Southest Asia 500, bertempat di East Ballroom The Langham, Sudirman Central Business District (SCBD), Senayan, Jakarta Selatan, Kamis 18 Juni 2026.

Oki menjelaskan sebagai perusahaan energi terintegrasi di Indonesia, Pertamina mengemban amanah untuk menjadi pilar ketahanan energi nasional dan juga transisi energi.

"Pertamina menjalankan strategi pertumbuhan ganda yaitu memaksimalkan bisnis eksisiting dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketahanan dan transisi energi berjalan secara bersamaan," jelas Oki.

Oki juga menyampaikan bahwa hal yang juga menjadi fokus Pertamina adalah bagaimana memastikan energi terutama BBM bersandar pada prinsip 4A dan 1S yaitu Availability (Ketersediaan), Accessibility (Kemudahan Akses), Affordability (Keterjangkauan Harga), dan Acceptability (Penerimaan/Kualitas), ditambah dengan Sustainability (Keberlanjutan).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang semakin baik.

“Peringkat ini kami maknai sebagai amanah untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat kontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk memastikan energi tersedia, terjangkau, dan dapat diandalkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Baron.

Menurut Baron, pengakuan tersebut menjadi pendorong bagi Pertamina untuk terus beradaptasi menghadapi perubahan lanskap energi global sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional.

“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Fokus kami tetap sama, yaitu memastikan kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi secara aman, andal, dan berkelanjutan,” tutup Baron. (Ilham)

Share:

Read More

OJK Setujui Perluasan Wilayah Usaha Nasional Bagi Dua Perusahaan Pergadaian

OJK Setujui Perluasan Wilayah Usaha Nasional Bagi Dua Perusahaan Pergadaian. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan industri pergadaian yang sehat, inklusif, dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas usaha serta perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Sebelumnya, OJK juga telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perluasan lingkup wilayah usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan tepercaya bagi masyarakat.

OJK mencatat, penyaluran pinjaman industri pergadaian pada April 2026 mengalami peningkatan sebesar 56,80 persen (yoy) menjadi Rp157,20 triliun. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85 persen dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 sebesar Rp123,31 triliun meningkat 73,07 persen (yoy). Sumber pendanaan perusahaan pergadaian berasal dari Pinjaman yang Diterima sebesar Rp105,39 triliun (85,46 persen) dan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54 persen).

OJK akan terus mendorong pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal di seluruh Indonesia. (Subhan)

Share:

Read More

Menko PMK Minta Percepatan Implementasi Rehab Rekon Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Menko PMK Minta Percepatan Implementasi Rehab Rekon Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Arahan tersebut disampaikan Menko PMK selaku Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).

Menko PMK menjelaskan bahwa Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah ditetapkan oleh Tim Pengarah pada 13 Mei 2026 dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai persetujuan direktif Presiden. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan pelaksanaan program dapat segera berjalan di lapangan.

"Sebagian besar anggaran kementerian dan lembaga sudah tersedia, sebagian lainnya masih berproses. Tetapi yang perlu kita kawal bukan hanya pencairan anggaran, melainkan bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," ujar Pratikno.

Berdasarkan Renduk yang telah ditetapkan, total kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk periode 2026-2028 mencapai sekitar Rp100,16 triliun. Kebutuhan tersebut terdiri atas Rp38,94 triliun pada 2026, Rp32,94 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.

Selain dukungan dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pelaksana Satgas menyampaikan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung pelaksanaan program di daerah terdampak.

Menko PMK juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan monitoring agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurut Menko PMK, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat serta pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

"Kami juga menekankan akuntabilitas bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring pelaporan. Bukan semata-mata akuntabilitas tetapi menjamin tidak tumpang tindih dalam penanganan masalah yang sama dan juga tidak ada hal-hal penting yang terlewat," tegasnya.

Rapat turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatra. (Alif)

Share:

Read More

Jaga Gambut Tetap Basah, Menteri LH Perkuat Sekat Kanal dan Budaya Ekologis di Pelalawan

Jaga Gambut Tetap Basah, Menteri LH Perkuat Sekat Kanal dan Budaya Ekologis di Pelalawan. (Dok. Kemen LH)

Riau, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) hari ini bergerak cepat memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi musim kemarau di Provinsi Riau. Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat memimpin langsung penguatan kolaborasi lintas sektor di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung, Kabupaten Pelalawan.

Langkah strategis ini mengintegrasikan tata kelola air melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan penyangga (buffer zone), dan pembentukan budaya ekologis masyarakat sebagai solusi jangka panjang perlindungan gambut nasional.

Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, Menteri Jumhur menggalang kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah. Upaya pembasahan ini mendesak karena dari 13,36 juta hektare lahan gambut di Indonesia, sekitar 3,31 juta hektare di antaranya telah rusak dan membutuhkan pemulihan terencana. Menteri Jumhur menegaskan bahwa disiplin tata kelola air menjadi kunci utama pencegahan karhutla.

"Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi," ujar Menteri Jumhur saat meninjau Pulau Mendol.

Guna mengoptimalkan perlindungan, KLH/BPLH menerapkan pemantauan air tanah secara real-time dan praktik water sharing untuk menjaga kelembapan gambut di puncak musim kemarau. Langkah ini mendesak karena dari kebutuhan ideal 538.568 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan, saat ini baru tersedia sekitar 45.430 unit untuk mengamankan 269.284 kilometer kanal.

Merespons kurangnya jumlah sekat kanal tersebut, KLH/BPLH mempercepat pembangunan infrastruktur hidrologi dan memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) berbasis 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi Ekonomi) di 2.354 desa. Sinergi ini didukung penuh oleh pelaku usaha, salah satunya APP Group melalui Direktur Suhendra Wiriadinata yang berkomitmen mengawal langkah strategis pemerintah di tingkat tapak.

"Kami sependapat dengan arahan Bapak Menteri bahwa upaya pencegahan merupakan kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan agar kolaborasi ini berjalan baik, mulai dari pembangunan sekat kanal, penyediaan peralatan, hingga dukungan bagi masyarakat di sekitar kawasan," jelas Suhendra.

Dukungan serupa juga datang dari akar rumput melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti. Marlizar, perwakilan MPA, menegaskan kesiapan masyarakat yang terus waspada dan bergerak aktif melakukan pengawasan lapangan setiap hari.

"Ya, kami siap mendukung apa pun dari pemerintah maupun pihak perusahaan yang bisa untuk mengatasi kebakaran ini. Untuk mengatasinya, kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri ke sini semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran," ungkap Marlizar.

Menteri Jumhur mengajak kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama di lapangan. Kolaborasi nyata dan kesadaran kolektif adalah kunci utama menjaga gambut tetap basah demi mencegah karhutla dan melindungi keselamatan bersama. (Budi)

Share:

Read More

KKP Pastikan Biaya Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan 0 Rupiah

KKP Pastikan Biaya Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan 0 Rupiah. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik, maupun ekspor.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini menegaskan, jika ada pungutan dalam bentuk dan jumlah apapun dalam proses sertifikasi, itu bukan tindakan resmi KKP.

"Bagi para pelaku usaha saya sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apapun alias gratis mulai dari pengajuan/pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu", tegas Ishartini di Jakarta, Kamis (18/6).

Ishartini menjelaskan bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Hal ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

Selain tidak berbiaya, layanan sertifikasi mutu perikanan juga dapat diakses secara online diantaranya melalui laman www.oss.go.id; https://skp-pdspkp.kkp.go.id/; https://haccp.kkp.go.id/h4.

“Seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan yang jelas atau Service Level Agreement (SLA) diantaranya untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan akan diterbitkan 7 hari setelah dokumen diunggah lengkap, lalu HACCP dan sertifikasi lainnya selama 10 hari,” jelasnya.

Ishartini lalu merinci jenis - jenis sertifikasi mutu perikanan yang dapat diakses pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk di negara tujuan ekspor, yaitu SKP, HACPP, CBIB (Cara Budi daya Ikan Yang Baik), CPIB benih (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik), CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik), SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan) dan CPIB kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal).

Namun demikian terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bermohon layanan sertifikasi di Badan Mutu seperti ijin kesesuaian kegiatan pemanfaaatan ruang laut (KKPRL), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dan Sertifikat standar. Jika perijinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS.

“Untuk keterangan lebih detil dapat menghubungi kami melalui akun media sosial resmi Badan Mutu atau email set.bppmhkp@kkp.go.id,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen KKP dalam memberikan pelayanan prima dalam penerapan quality assurance kepada pelaku usaha untuk mendorong ekspor perikanan yang berdaya saing, meningkatkan keberterimaan sehingga menjadikan produk perikanan Indonesia champion di pasar global. (Ros)

Share:

Read More