Bappenas Bersama Perguruan Tinggi Berkomitmen Melahirkan Talenta Indonesia yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berprestasi Internasional

Bappenas Bersama Perguruan Tinggi Berkomitmen Melahirkan Talenta Indonesia yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berprestasi Internasional. (Dok. Bappenas)

Bandung, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas bersama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menyelenggarakan Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus di Gedung Kesenian Sunan Ambu, ISBI Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (26/10).

Kegiatan bertema “Menguatkan Ekosistem Talenta, Menuju Indonesia Emas 2045” ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem Manajemen Talenta Nasional (MTN), khususnya melalui perguruan tinggi.

Penyelenggaraan Manajemen Talenta Nasional (MTN) merupakan upaya strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif melalui penataan ekosistem pendukung ketalentaan di tingkat nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mengorkestrasi beragam intervensi pembibitan, pengembangan, dan penguatan talenta lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus di Bandung bukan sekadar event, melainkan juga ruang untuk mendiseminasikan arah kebijakan, showcase dan mengapresiasi talenta, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem talenta Indonesia.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa MTN pada periode 2025–2029 memasuki tahap penguatan pelaksanaan yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak untuk mendorong prestasi talenta di tingkat dunia. 

“Fokus kita adalah memperkuat kelembagaan, menyempurnakan mekanisme implementasi, dan memperluas kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan tahapan tersebut, kita dapat melihat bahwa prestasi talenta Indonesia di tingkat global tidak dapat dibangun secara instan. Prestasi merupakan hasil dari proses-proses panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan yang kuat, data yang baik, pembinaan yang berkesinambungan, serta kolaborasi berbagai pihak,” ujar Deputi Pungkas.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Indra Ridwan, dalam sambutan pembuka, juga menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan yang kuat dan terintegrasi serta kolaborasi berbagai pihak, terutama perguruan tinggi.

“Peran pendidikan tinggi sangat menentukan dalam membangun ekosistem talenta nasional yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Indra.

Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus di Bandung dimeriahkan oleh pertunjukan seni mahasiswa ISBI Bandung, yaitu paduan suara Gita Suara Choir, pencak silat, dan Rampak Kendang. Sesi Talenta Bicara menghadirkan Mariam Sofrina sebagai perupa di Venice Biennale 2026, Rino Rakhmata Mukti sebagai penerima Habibie Prize 2025 kategori Ilmu Pengetahuan Dasar, serta Herlin Aprilin Lali sebagai peraih medali perunggu cabang canoe sprint putri 200 meter pada Asian Games Aichi–Nagoya, Jepang, 2026. Ketiganya membagikan pengalaman perjalanan karier hingga mencapai prestasi di tingkat global.

Pada sesi talk show bertema “Merajut Kolaborasi, Mengembangkan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045”, para pemangku kepentingan dipertemukan untuk mendukung pengembangan talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Diskusi ini dihadiri oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Edy Giri Rachman Putra; Direktur Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Syukur Asih Suprapjo; Plt. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Setiyana Djafar; Pelatih Tim Nasional Dayung Indonesia untuk Asian Games Aichi–Nagoya, Jepang, 2026 Dian Kurniawan; serta pegiat seni, kurator, dan produser Keni K. Soeriaatmadja. Para narasumber membahas pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh mitra pembangunan untuk mendukung dan meningkatkan daya saing talenta Indonesia di tingkat dunia.

Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Kementerian PPN/Bappenas Endang Sulastri mengatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas bersama ISBI Bandung ingin menghadirkan contoh nyata bagaimana ekosistem talenta dapat berjalan beriringan dengan perguruan tinggi.

“Kami berharap kegiatan MTN Goes to Campus ini menjadi awal kolaborasi kita yang bisa terus berlanjut nanti antara pemerintah, akademisi, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk kita bisa bergerak bersama membangun jalur pembinaan talenta yang semakin baik, terukur, dan juga memberikan kejelasan bagi talenta Indonesia,” pungkas Direktur Endang. (Deni)

Share:

Read More

Danantara Indonesia Resmi Buka DTIIF 2026, Dorong Kolaborasi Teknologi Global untuk Pengembangan Industri Nasional

Danantara Indonesia Resmi Buka DTIIF 2026, Dorong Kolaborasi Teknologi Global untuk Pengembangan Industri Nasional. (Dok. Danantara Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Danantara Indonesia resmi membuka Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Fairmont Jakarta, Senin (26/10/2026). Berlangsung pada 26–28 Oktober 2026, forum ini menjadi platform strategis yang menghubungkan prioritas industri nasional dengan teknologi, keahlian global, serta modal jangka panjang untuk memperkuat transformasi industri Indonesia.

Mengusung tema “Investing in Tomorrow: Advancing Technology, Innovation, and Sustainable Growth”, DTIIF 2026 menghadirkan lebih dari 1.500 peserta, termasuk inovator global, pemimpin perusahaan teknologi, pusat riset dan inovasi, BUMN, investor, ilmuwan, serta mitra strategis dari Indonesia dan berbagai negara.

Hari pertama DTIIF 2026 mengangkat tema Imagine – Seeing the Frontier, yang membahas perkembangan teknologi global, sumber pertumbuhan baru, arah pembangunan industri Indonesia, serta peran investasi dalam menjembatani inovasi teknologi dan penerapannya di sektor industri.

Dalam pembukaan DTIIF 2026, Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara Indonesia, mengatakan, “Melalui DTIIF, kami memiliki tiga ambisi utama. Pertama, memperkuat kemitraan yang mendukung transformasi ekonomi dan industri Indonesia dalam jangka panjang. Kedua, menggerakkan modal dan keahlian global untuk mengembangkan proyek-proyek strategis menjadi peluang investasi yang terukur. Ketiga, memastikan berbagai kolaborasi dan dialog menghasilkan inisiatif konkret yang berkelanjutan.”

Pada hari yang sama, Danantara Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat sinergi nasional dalam menghubungkan agenda riset, pengembangan talenta, kebutuhan industri, mekanisme pendanaan, dan peluang investasi strategis.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset dan inovasi, memperkuat kapabilitas teknologi industri, serta meningkatkan daya saing nasional menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam sambutannya menyampaikan, “Cita-cita Bapak Presiden sangat jelas, bahwa Indonesia harus mampu menciptakan, menguasai, dan memproduksi teknologi sendiri. Sumber daya alam dan asa yang besar memberi kita peluang, tetapi keberhasilannya bergantung pada apa yang mampu kita lakukan terhadapnya. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, industri yang lebih kuat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Agenda hari pertama juga menghadirkan beragam perspektif ekonomi, teknologi, industri, dan investasi dari Peraih Nobel Ekonomi 2025 Peter Howitt dan Peraih Nobel Ekonomi 2011 Thomas J. Sargent, perwakilan lembaga internasional, regulator, inovator, serta perusahaan pemimpin industri global.

Sigit Puji Santosa, Chief Technology Officer Danantara Indonesia & Ketua DTIIF 2026, menegaskan, “Di Danantara, kami membangun kerja sama untuk mendorong inovasi yang dapat langsung diimplementasikan di industri. Dengan demikian, kami tidak hanya menjadi pihak yang mengadopsi apa yang telah dilakukan pihak lain, tetapi juga menjadi pionir dalam inovasi. Kami tidak akan berhenti pada MoU, tetapi menindaklanjutinya menjadi proyek-proyek konkret yang dapat segera dijalankan dan menunjukkan dampak nyata,” ujar Sigit.

Memasuki hari kedua dengan tema Advance – From Frontier Technology to Industrial Scale, DTIIF 2026 akan bergerak dari pembahasan arah strategis menuju kolaborasi industri. Agenda mencakup diskusi sektoral, project showcase, pertemuan bisnis, serta rangkaian penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lainnya yang membuka ruang bagi tindak lanjut kolaborasi pascaforum. Rangkaian akan ditutup pada hari ketiga melalui tema Build – Building the Next Generation, yang berfokus pada penguatan kapasitas riset, inovasi, dan talenta untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.

DTIIF 2026 berfokus pada enam sektor prioritas: energi; pertanian, pangan, dan kesehatan; material maju dan semikonduktor; transportasi dan infrastruktur; kecerdasan buatan (AI), infrastruktur digital, dan telekomunikasi; serta keuangan dan perbankan.

DTIIF 2026 merupakan bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan perdana New Asia Forum (NAF) pada 3–4 Desember 2026 di Bali. NAF akan mempertemukan pemimpin dunia, sovereign wealth funds, dan pelaku usaha global untuk menghubungkan modal jangka panjang dengan peluang strategis yang menopang transformasi ekonomi Asia.

Melalui rangkaian ini, Danantara Indonesia mendorong dialog strategis menjadi kemitraan dan investasi konkret, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam membentuk arah pertumbuhan baru di kawasan. (Fajar)

Share:

Read More

Menkeu Suahasil Tekanan Sinergi APBN dan Danantara untuk Wujudkan Visi Pembangunan Indonesia

Menkeu Suahasil Tekanan Sinergi APBN dan Danantara untuk Wujudkan Visi Pembangunan Indonesia. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan pentingnya kolaborasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara dalam mendukung visi pembangunan Indonesia. Hal tersebut Menkeu Suahasil dalam acara Danantara Technology Innovation and Investment Forum, Senin (26/10). 

Menkeu menjelaskan bahwa APBN dan Danantara adalah dua tangan yang bekerja dan berperan yang saling melengkapi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Ketika ada ide besar mengenai visi besar mengenai Indonesia, ada dua tangan yang bekerja. Tangan pertama adalah APBN. Tangan kedua adalah Danantara sebagai investment arms of the Republic of Indonesia. Kita harus bekerja sama dengan sangat erat,” jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan, APBN mencakup sekitar 14–15 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai sekitar Rp25.000 triliun. Sebagian besar aktivitas ekonomi nasional dihasilkan oleh masyarakat dan dunia usaha melalui konsumsi, investasi, serta perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengorkestrasi berbagai potensi tersebut agar seluruh pelaku ekonomi dapat berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

“Yang menciptakan itu adalah seluruh masyarakat. Rumah tangga yang melakukan konsumsi. Perusahaan yang melakukan investasi, para eksportir yang melakukan ekspor,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa belanja negara perlu diarahkan pada sektor dan program yang memberikan dampak pengganda (multiplier effect) paling besar bagi perekonomian. Kebijakan fiskal harus mampu mendorong kegiatan ekonomi sekaligus menciptakan manfaat yang optimal dari sumber daya yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menegaskan bahwa APBN memiliki tiga tujuan utama, yaitu menumbuhkan perekonomian, menjaga stabilitas, dan mempertahankan kredibilitas fiskal. Fungsi stabilisasi menjadi penting untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah ketidakpastian global, sementara kredibilitas fiskal dipertahankan melalui pengelolaan defisit yang terukur.

“APBN harus bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi. Kedua, APBN harus menstabilkan. Dan yang ketiga APBN-nya harus tetap credible, harus tetap sehat,” tegas Menkeu.

Melalui kolaborasi APBN dan Danantara, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi nasional untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia dengan tetap menjaga kesehatan dan kredibilitas fiskal. (Isna)

Share:

Read More

Wamenkeu Nurkholisoh Ajak Pegawai Kemenkeu Manfaatkan AI Sekaligus Waspadai Risiko Penggunaannya

Wamenkeu Nurkholisoh Ajak Pegawai Kemenkeu Manfaatkan AI Sekaligus Waspadai Risiko Penggunaannya. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman mengajak pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara optimal, sekaligus mewaspadai risiko penggunaannya. Pesan tersebut disampaikan dalam seminar series Artificial Intelligence (AI) dengan tema “Living Side by Side with AI: The Good and The Bad” dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-80 di Jakarta pada Senin (26/10).

Dalam paparannya, Wamenkeu menyoroti potensi AI dalam meningkatkan produktivitas pegawai dan memperkuat pelaksanaan tugas Kemenkeu. AI dinilai berpotensi memperkuat seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sisi penerimaan, AI dapat membantu mengidentifikasi potensi penerimaan pajak baru dan mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak.

Sementara itu, dari sisi belanja, AI dapat digunakan untuk menganalisis manfaat anggaran yang diterima masyarakat dari berbagai sumber, baik melalui bantuan sosial, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga. Melalui pemanfaatan AI, Kemenkeu diharapkan dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai manfaat APBN, sehingga setiap rupiah uang negara dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

“Di sisi belanja, AI bisa membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang kita alokasikan, yang kita anggarkan itu berhasil benar-benar bermanfaat,” jelas Wamenkeu.

Kemudian pada sisi pembiayaan, Wamenkeu mengatakan, AI dapat membantu mengidentifikasi dan memprediksi risiko pembiayaan negara. Pemanfaatan AI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pembiayaan negara agar lebih adaptif terhadap dinamika dan risiko ekonomi global. 

Di balik manfaatnya, Wamenkeu mengingatkan adanya tiga risiko utama. Risiko pertama adalah tertipu, terutama akibat perkembangan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar, video, dan suara sehingga menyerupai kondisi atau pernyataan asli.

Risiko kedua adalah terlena, yakni ketergantungan berlebihan pada AI yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis, mengingat, dan memahami informasi. Lalu risiko ketiga adalah tersebar, yaitu kebocoran informasi akibat memasukkan data rahasia ke aplikasi AI yang tidak memiliki perlindungan atau otorisasi sesuai kebutuhan organisasi. 

Wamenkeu menegaskan bahwa berbagai risiko tersebut bukan alasan untuk menolak perkembangan AI. Ia juga menekankan bahwa penggunaan AI tidak mengalihkan tanggung jawab pejabat atas keputusan maupun dokumen yang disetujui dan ditandatangani. AI berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan informasi dan petunjuk, bukan sebagai pengganti penilaian manusia. 

“AI itu sekali lagi memberi tanda, memberi petunjuk, membantu kita, tapi tetap manusia yang memutuskan. Tetap pemeriksa pajak di lapangan yang memutuskan. Tetap pejabat, bapak ibu pejabat, termasuk saya yang menandatangani, yang mengambil tanggung jawab,” pungkas Wamenkeu. (Isna)

Share:

Read More

Enam Murid SLB Harumkan Indonesia, Raih Enam Medali di Kompetisi Kuliner Internasional

Enam Murid SLB Harumkan Indonesia, Raih Enam Medali di Kompetisi Kuliner Internasional. (Dok. Kemendikdasmen)

Tangerang, WaraWiri.net - Enam murid sekolah luar biasa (SLB) asal Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih empat medali perak dan dua medali perunggu dalam kompetisi kuliner internasional Battle of the Chefs (BOTC) 2026 yang berlangsung di Penang, Malaysia, pada 21–24 Oktober 2026.

Melalui kreativitas, keterampilan, dan ketekunan, para murid menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berprestasi apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sesuai. Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bermutu bagi semua.

Kepala Pusat Pengembangan Prestasi dan Pembinaan Karakter (Puspreka), Rusprita Putri Utami, menyampaikan apresiasi atas pencapaian para murid. Menurutnya, keikutsertaan dalam kompetisi internasional tidak hanya memberikan kesempatan untuk meraih penghargaan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam mengembangkan kompetensi, kreativitas, kepercayaan diri, dan kemandirian.

“Keikutsertaan dalam ajang BOTC 2026 ini tidak semata-mata berorientasi pada raihan penghargaan. Prestasi ini menjadi wujud komitmen untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi murid berkebutuhan khusus agar dapat menunjukkan kompetensi, mengembangkan kemandirian, dan memperoleh pengakuan atas potensi yang dimiliki,” tutur Kepala Puspreka, Rusprita Putri Utami, Minggu (25/10).

Sementara itu, raihan empat medali perak dan dua perunggu berhasil diraih oleh enam murid yang berlaga dalam BOTC 2026, yaitu Keylla Almayra dari SLB Negeri 1 Bantul, Jawa Tengah, Dinda Aprillia asal SLB Negeri Pembina Palembang, Sumatra Selatan, Roainun dari SLB Negeri Pangeran Cakrabuana, Jawa Barat, Charisya Apta Maydian Aglind asal SLB Negeri Semarang, Jawa Tengah, Hepi Vania Zendrato dari SLB Negeri 1 Padang, Sumatra Barat, dan Andi Ismira Aulia asal SLB Negeri Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Dengan rasa bangga, Andi Ismira Aulia mengungkapkan keikursertaannya pada ajang ini merupakan kali pertamanya mewakili Indonesia di kompetisi internasional. Dalam lomba tersebut Mira bergabung satu tim bersama Hepi Zania Zendrato dengan menampilkan kue bertema floral bertingkat dua dengan hiasan berbentuk keranjang dan ornamen bunga yang mempercantik tampilannya.

“Keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga, terlebih karena kompetisi tersebut merupakan pengalaman pertamanya di ajang internasional. Pencapaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani menghadapi tantangan baru,” ungkap Mira yang dibantu oleh guru pendamping SLB Negeri Tanjung Selor, Siti Aisa. 

Mira pun menyampaikan pesan kepada teman-teman di seluruh Indonesia agar tidak mudah menyerah dalam mengejar prestasi. “Tetap semangat, jangan patah semangat, dan terus belajar untuk menampilkan yang terbaik,” pesannya. 

Senada dengan Mira, Dinda Aprillia juga mengungkapkan rasa bahagia atas medali perunggu yang telah diraihnya. Guru pendamping sekaligus pengajar di SLB Negeri Pembina Palembang, Labora Francisca dari Dinda Aprillia, mengatakan bahwa Dinda menunjukkan komitmen yang sangat kuat sebelum dan selama persiapan lomba. Meskipun di tengah kabut asap yang saat itu melanda Kota Palembang, Labora menyebut Dinda tetap hadir di sekolah untuk berlatih menyiapkan diri untuk ajang BOTC 2026.

“Pencapaian Dinda tidak terlepas dari proses latihan yang konsisten. Dinda merasa senang dapat mengikuti kompetisi ini. Selama perlombaan, Dinda membuat kue bertema Tahun Baru Imlek, dengan dekorasi berupa naga dan berbagai ornamen khas perayaan tersebut,” papar Labora.

Bagi Labora, keberhasilan Dinda menjadi dorongan untuk terus mendukung pengembangan keterampilan murid berkebutuhan khusus. Ia berharap pengalaman mengikuti kompetisi internasional dapat membuka peluang yang lebih luas bagi Dinda, termasuk kesempatan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

Melalui prestasi ini, partisipasi delegasi Indonesia akan ditindaklanjuti antara lain melalui publikasi dan penginputan data prestasi peserta ke dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta Murid (SIMT). Pengalaman dan capaian para murid diharapkan menjadi bagian dari rekam jejak talenta yang dapat mendukung pengembangan pendidikan, keterampilan, dan peluang karier mereka di bidang kuliner. (Evi)

Share:

Read More

OJK Perkuat Stabilitas dan Integritas Pasar Modal Melalui Tiga Langkah Kebijakan Strategis

OJK Perkuat Stabilitas dan Integritas Pasar Modal Melalui Tiga Langkah Kebijakan Strategis. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia melalui tiga langkah kebijakan strategis, yaitu perpanjangan kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027, penyempurnaan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC), serta penguatan metodologi pengawasan perdagangan saham.

Ketiga langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat perlindungan investor, dan menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam jumpa pers bersama direksi BEI di Gedung BEI Jakarta, Senin.

Hasan Fawzi dalam kesempatan itu menjelaskan tiga kebijakan penguatan pasar modal yakni, pertama, OJK memperpanjang periode pemberlakuan kebijakan buyback saham tanpa persetujuan RUPS hingga Juni 2027 sesuai kerangka POJK Nomor 13 Tahun 2023.

“Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada emiten dalam merespons dinamika pasar sekaligus mendukung stabilitas perdagangan dan kepercayaan investor," kata Hasan.

Pelaksanaan buyback tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, dan kewajiban keterbukaan informasi. Emiten juga wajib memenuhi ketentuan minimum free float serta melaksanakan pengalihan kembali saham hasil buyback (re-float).

Langkah kedua, OJK mendorong BEI menyempurnakan metodologi dan mekanisme HSC melalui peningkatan transparansi serta keterlibatan pihak independen di luar Self-Regulatory Organization (SRO) dalam suatu komite kerja.

“Penguatan HSC bertujuan meningkatkan kredibilitas informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham emiten sehingga investor dan penyedia indeks global memiliki referensi yang lebih transparan dalam melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia," kata Hasan.

Langkah ketiga, OJK mendorong BEI memperkuat metodologi pengawasan perdagangan, termasuk meningkatkan kemampuan identifikasi pola transaksi tidak wajar, mendeteksi indikasi perdagangan terkoordinasi, serta memperkuat mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

Ketiga langkah tersebut melengkapi berbagai reformasi yang terus OJK jalankan untuk meningkatkan kualitas perdagangan serta mewujudkan pasar modal yang wajar, teratur, efisien, dan berintegritas.

Hasan menjelaskan bahwa agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia bukan merupakan respons sesaat, melainkan komitmen struktural yang telah dijalankan secara konsisten sejak Januari 2026.

Menurutnya, penguatan integritas pasar modal dilakukan melalui berbagai langkah yang berfokus pada peningkatan transparansi, tata kelola, kualitas pengawasan, dan perlindungan investor. OJK akan terus mendorong pelaksanaan reformasi secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku pasar dan investor.

Hasan juga menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pasar modal tidak semata-mata diukur dari besarnya indeks, tetapi juga dari kualitas pemulihan yang ditopang oleh transparansi informasi, fundamental perusahaan, serta pemahaman investor terhadap risiko investasi.

“Yang lebih penting bukan hanya seberapa besar indeks pasar modal, tetapi bagaimana kualitas pemulihannya. Keputusan investasi harus didasarkan pada informasi yang transparan, fundamental perusahaan, dan pemahaman terhadap risiko. Karena itu, reformasi integritas pasar modal harus terus diperkuat agar kepercayaan investor dibangun di atas kondisi pasar yang sehat dan kredibel," kata Hasan.

Bursa Indonesia di Secondary Emerging Market

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam kesempatan itu menjelaskan hasil pertemuan BEI dengan FTSE Russell pada Jumat (yang menyebutkan bahwa penyedia indeks internasional itu tetap memberikan penilaian status pasar saham Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak masuk dalam daftar pantau penurunan status (watchlist).

“FTSE Russell menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan di pasar modal Indonesia. FTSE Russell juga menegaskan bahwa dalam laporan mereka pada 6 Oktober, secara jelas sudah disampaikan bahwa Indonesia ditetapkan sebagai secondary emerging market. Bahkan, Indonesia tidak dimasukkan ke dalam watchlist," kata Jeffrey.

Menurut Jeffrey, penilaian FTSE Russel itu merupakan konfirmasi yang sangat kuat atas kondisi pasar modal Indonesia, sekaligus bentuk apresiasi atas reformasi yang telah dilakukan.

IHSG Menguat 4,9 Persen, OJK Apresiasi Ketahanan Investor Domestik

Di tengah tekanan pasar setelah pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 waktu setempat, pasar saham Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 4,9 persen sepanjang perdagangan 19 sampai dengan 23 Oktober 2026.

IHSG sempat menyentuh level 4.907,37 pada Senin (19/10), sebelum kembali menguat dan menutup perdagangan Jumat (23/10) pada level 5.439,2. Kinerja tersebut menempatkan BEI sebagai salah satu bursa dengan penguatan mingguan yang menonjol di antara bursa utama dunia.

OJK menilai perkembangan tersebut menunjukkan ketahanan pasar modal Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, OJK tetap mencermati dinamika pasar dan memastikan langkah penguatan stabilitas serta kepercayaan investor terus berjalan.

OJK juga mengapresiasi kontribusi investor domestik, investor institusional, dan emiten yang melakukan buyback saham dalam mendukung keseimbangan mekanisme pasar di tengah tekanan jual investor asing.

Hasan menekankan bahwa kualitas pemulihan pasar memiliki arti lebih penting daripada besarnya kenaikan indeks, terutama ketika investor semakin mendasarkan keputusan investasi pada informasi, fundamental perusahaan, dan penilaian risiko secara objektif.

OJK menegaskan bahwa agenda reformasi pasar modal akan terus berjalan terlepas dari proses konsultasi maupun keputusan klasifikasi indeks global. OJK berkomitmen meningkatkan transparansi kepemilikan saham, kualitas proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), integritas perdagangan, dan efektivitas pengawasan.

Perkuat Penegakan Hukum

OJK juga terus memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sepanjang 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan kasus berupa denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak, disertai 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

Pada periode yang sama, OJK juga mengenakan denda atas keterlambatan sebesar Rp293,78 miliar kepada 805 pihak serta 464 sanksi peringatan tertulis.

Selain itu, enam perkara pasar modal telah mencapai proses pengadilan dengan perkembangan penanganan yang beragam. OJK juga terus mempercepat proses penegakan hukum terhadap sejumlah kasus lainnya.

OJK akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui penguatan transparansi, integritas perdagangan, tata kelola, serta komunikasi yang lebih intensif dengan penyedia indeks global, investor institusional internasional, investor domestik, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia berdasarkan hasil reformasi yang konkret, terukur, dan dapat diverifikasi secara berkelanjutan. (Rizal)

Share:

Read More

Pemerintah Perkuat Program Perumahan, Tingkatkan Kelayakan Hunian hingga Berdayakan UMKM Lokal

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan keterangannya usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus meningkatkan program bedah rumah, penyaluran rumah subsidi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.

Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan perkembangan program bedah rumah yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan meningkatkan kualitas rumah yang ditempati masyarakat.

“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.

Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu program yang dilaporkan juga oleh Maruarar adalah pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Menurut Maruarar, program ini mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi standar kualitas melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.

Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah masing-masing. Maruarar menegaskan, penguatan UMKM lokal menjadi bagian penting dari pelaksanaan program perumahan nasional karena dapat menghubungkan kebutuhan pembangunan rumah dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pengembangan program ASRI yang mengedepankan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, sehat, serta memberdayakan UMKM. Maruarar menyebut program tersebut tengah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal.

“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.

Rumah rakyat diperbaiki, kesempatan memiliki hunian diperluas, dan UMKM lokal ikut diberdayakan. Inilah arah pembangunan perumahan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangannya usai diterima Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan kajian mendalam terkait penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta perlindungan kekayaan negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai diterima Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.

Yusril menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Saya baru berbicara dan berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, UNCAC tidak membatasi tindak pidana korupsi hanya pada penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang menjadi pedoman bagi negara-negara peserta dalam merumuskan ketentuan pemberantasan korupsi di dalam hukum nasional masing-masing.

“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” imbuh Yusril.

Yusril menambahkan, pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya memperluas perhatian terhadap praktik-praktik yang berpotensi menguras kekayaan bangsa dan merugikan perekonomian nasional. Selain penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, terdapat praktik lain yang perlu mendapat perhatian serius, seperti manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.

“Yang tadi dengan Pak Presiden juga kita singgung misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pertambangan atau orang yang mencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang katakanlah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu turut memperhatikan aspek perekonomian negara dan perlindungan sumber daya nasional.

“Rakyat kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya sangat serius, dan perlu kita selesaikan juga masalah ini walaupun, tapi perhatian kita lama-lama selama ini kan banyak masalah pejabat yang mark-up harga, yang menerima suap, ya itu memang harus kita berantas tapi juga jangan dilupakan kegiatan-kegiatan seperti under-invoicing, pencurian ikan di laut yang itu sebenarnya adalah menguras kekayaan bangsa kita juga,” ujar Yusril menambahkan.

Lebih lanjut, Yusril menilai bahwa kejelasan mengenai pengertian keuangan negara menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam penyempurnaan regulasi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kejelasan batasan tersebut penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha.

“Jadi menurut saya sebenarnya di dalam undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan. Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga,” ungkap Yusril.

Pemerintah, lanjut Yusril, akan terus mengkaji penyelarasan ketentuan tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip dalam UNCAC, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia demi menghindari kerugian negara dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata

Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemudaan yang komprehensif guna menjawab tantangan zaman serta memberikan solusi nyata bagi generasi muda Indonesia di masa depan.

Menpora Erick mengatakan, tantangan generasi muda sekarang ini dengan masa Sumpah Pemuda 1928 jelas berbeda. Kala itu, pemuda berjuang menghadapi perbudakan. Sementara, generasi mendatang bakal menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, serta digitalisasi. 

“(Sekitar) 65 juta anak muda di dunia menganggur. Sementara itu, satu dari tujuh anak muda mengalami masalah kesehatan mental,” ujar Menpora Erick di Taman Ismail Marzuki, Senin (26/10). 

Menpora Erick menjelaskan, perubahan besar yang terjadi di tingkat global saat ini menuntut partisipasi aktif serta kesiapan mental generasi muda. Oleh karenanya, Menpora Erick menekankan bahwa desain besar kepemudaan harus disusun melalui pendekatan dialog dengan mendengarkan langsung aspirasi para pemuda.

“Inilah alasan mengapa dalam menyusun desain besar kepemudaan, kita mengajak semua pihak untuk mendengarkan aspirasi pemuda,” terang Menpora Erick.

Dalam kesempatan ini, Menpora Erick juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan terobosan fundamental yakni deregulasi 191 aturan Permenpora menjadi empat guna mempermudah tata kelola kepemudaan. 

Melalui forum seperti Indonesia Youth Summit serta sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya menyatukan program kepemudaan agar tepat sasaran.

Selain itu, Menpora Erick turut mendorong keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengumpulkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dari berbagai daerah. 

“Pusat dan daerah harus punya kebijakan yang sama. Jangan pusat dan daerah beda, kasihan anak mudanya,” pungkas Menpora Erick. (Zikry)

Share:

Read More

Wamenhaj Imbau Jemaah Umrah Tidak Menggunakan Maskapai Transit

Wamenhaj Imbau Jemaah Umrah Tidak Menggunakan Maskapai Transit. (Dok. Kemenhaj)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk mengutamakan penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi. Selain untuk menjaga keamanan perjalanan, pilihan tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi haji melalui optimalisasi penggunaan maskapai Indonesia.

Wamenhaj menyampaikan, perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, hingga Senin (26/10/2026) masih dalam kondisi baik dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah. Kementerian Haji dan Umrah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi.

“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Wamenhaj.

Di tengah perkembangan tersebut, Kemenhaj mengimbau jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk mengutamakan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah dibandingkan menggunakan penerbangan transit melalui negara lain.

“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” katanya.

Untuk menindaklanjuti imbauan tersebut, Kemenhaj telah mengumpulkan asosiasi PPIU agar pelaku usaha perjalanan turut mempertimbangkan aspek keamanan sekaligus dampak ekonomi dari pilihan rute penerbangan.

“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ujar Wamenhaj.

Menurutnya, penggunaan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura oleh jemaah umrah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu orang. Jumlah tersebut menjadi potensi bagi penguatan industri penerbangan nasional apabila perjalanan jemaah dapat diarahkan menggunakan maskapai Indonesia.

“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” katanya.

Wamenhaj menegaskan, penguatan maskapai nasional harus disertai peningkatan kualitas pelayanan dan harga yang kompetitif. Garuda Indonesia dan Lion Air diharapkan mampu memperkuat posisi di pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.

“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” ujar Wamenhaj.

Dalam mendorong peningkatan layanan tersebut, Kemenhaj menghadirkan jajaran pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura untuk membahas pelayanan penerbangan umrah, termasuk perbaikan layanan di terminal haji dan umrah.

“Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif. Makanya kami hadirkan dirut Garuda, Lion, dan Angkasa Pura,” katanya.

Kemenhaj juga mengimbau perbaikan layanan di Terminal 2 yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Peningkatan pelayanan di bandara menjadi bagian dari upaya memastikan perjalanan jemaah berlangsung lebih nyaman dan tertib.

Selain aspek penerbangan, Wamenhaj menyoroti sejumlah hak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang masih terhambat, khususnya terkait pengembalian dana atau refund. Kemenhaj akan memberikan asistensi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.

“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” ujarnya.

Wamenhaj turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Pemerintah Indonesia, kata dia, ingin memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jemaah yang berangkat pulang aman,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan kedaulatan ekonomi sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Penggunaan penerbangan langsung dengan maskapai nasional menjadi salah satu langkah untuk menjaga keamanan perjalanan sekaligus memperkuat industri dalam negeri.

“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkas Wamenhaj.

Kemenhaj terus mendorong koordinasi dengan asosiasi PPIU, maskapai penerbangan, dan pengelola bandara untuk meningkatkan kualitas layanan serta memastikan penyelenggaraan umrah berjalan aman dan memberikan manfaat bagi jemaah maupun perekonomian nasional. (Ros)

Share:

Read More

Akhir Tahun 2026, Kemenhaj Dorong Ketertiban Anggaran dan Aset Negara

Akhir Tahun 2026, Kemenhaj Dorong Ketertiban Anggaran dan Aset Negara. (Dok. Kemenhaj)

Jakarta, WaraWiri.net - Fokus utama pengelolaan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026 tidak hanya bertumpu pada tingkat penyerapan, melainkan harus memastikan seluruh pelaksanaan belanja sesuai dengan perencanaan, ketentuan, target yang ditetapkan, serta penertiban Barang Milik Negara (BMN).

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Keuangan dan BMN, AA Gunawan, dalam rangkaian kegiatan Entry Program Batch II Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia guna memperkuat pemahaman pegawai mutasi terkait tata kelola keuangan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan aset negara.

‎

‎Dalam materi yang disampaikan, Gunawan menjelaskan realisasi anggaran, kendala pelaksanaan belanja, serta langkah percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penyelesaian kontrak dan tagihan, pemutakhiran rencana penarikan dana, verifikasi capaian output, serta penertiban administrasi aset negara.

‎

‎“Pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan, tetapi juga harus memastikan setiap belanja dilaksanakan sesuai perencanaan, ketentuan, dan target yang telah ditetapkan. Karena itu, penyelesaian administrasi keuangan, pemantauan capaian output, serta penertiban pengelolaan Barang Milik Negara perlu menjadi perhatian bersama menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026,” ujar Gunawan di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Senin (26/10/2026).

‎

‎Pengendalian anggaran juga memerlukan pemantauan secara berkala, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut terhadap setiap kendala. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga memastikan ketercapaian output dan ketertiban pertanggungjawaban.

‎

‎Selain pengelolaan anggaran, Gunawan juga membekali para peserta Entry Program Batch 2 dengan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat. Materi ini mencakup pemutakhiran data pegawai, validasi komponen gaji, rekonsiliasi potongan, serta pengelolaan data kehadiran sebagai salah satu dasar perhitungan tunjangan kinerja.

‎

‎Khusus bagi pegawai mutasi, kelengkapan data identitas, keluarga, surat keputusan kepegawaian, dan rekening bank menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketepatan data tersebut mendukung proses perekaman dalam sistem penggajian sehingga hak pegawai dapat dipersiapkan sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku.

‎

‎Melalui kegiatan ini, Kemenhaj mendorong pegawai mutasi untuk memahami prosedur administrasi dan tata kelola internal sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian. Pemahaman tersebut diharapkan memperkuat disiplin kerja, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan haji dan umrah. (Ros)

Share:

Read More

KKP Gaungkan Gerakan Laut Bebas Sampah pada Bulan Bakti HUT ke-27

KKP Gaungkan Gerakan Laut Bebas Sampah pada Bulan Bakti HUT ke-27. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggaungkan gerakan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai bagian dari rangkaian Hari Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan menuju peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-27.

Aksi yang dilakukan berupa deklarasi bersama, aksi bersih pantai, dan penanaman 100 bibit cemara laut di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pantai Baru Pandansimo, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (22/10) lalu. 

“Laut merupakan sumber pangan dan penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga kesehatan laut adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami mendorong kita semua untuk bijaksana dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan gerakan ini butuh kolaborasi lintas sektor,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (25/10).

Aksi bersama di Pantai Baru Pandansimo diikuti sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, nelayan, pelaku usaha, masyarakat pesisir, mitra lingkungan, pengelola sampah, hingga pelajar. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menambahkan, sampah plastik menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kesehatan laut karena dapat terbawa melalui aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta aktivitas di pelabuhan dan laut. Untuk itu penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

“Inilah pentingnya kita terus mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah sejak dari rumah agar sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dikelola serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja yang mewakili Bupati Bantul menyampaikan apresiasi kepada KKP karena telah memilih Pantai Baru Pandansimo sebagai lokasi deklarasi Laut SEBASAH dan aksi bersih pantai. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan pantai dapat dilakukan secara konsisten, tidak hanya saat kegiatan berlangsung, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. 

Menurutnya, kelestarian pesisir menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik wisata dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha di sekitar kawasan Pantai Baru Pandansimo.

“Tugas kita bersama adalah menjaga dan melestarikan laut agar potensi di dalamnya terus memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemilihan Pantai Baru Pandansimo sendiri karena berada di kawasan KNMP yang menjadi ruang aktivitas nelayan, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha wisata. 

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan diawali dengan deklarasi Laut SEBASAH dan penandatanganan komitmen bersama, kemudian dilanjutkan dengan aksi bersih pantai melalui pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pendataan, dan pengangkutan sampah untuk penanganan lebih lanjut. Selain aksi bersih pantai, penanaman 100 bibit cemara laut dilakukan untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. (Junaedi)

Share:

Read More

Pastikan Kebutuhan Energi Masyarakat Terjaga, Pertamina Perkuat Pasokan dan Distribusi BBM

Pastikan Kebutuhan Energi Masyarakat Terjaga, Pertamina Perkuat Pasokan dan Distribusi BBM. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi. Upaya ini dilakukan melalui penambahan pasokan, penguatan operasional SPBU, serta penyediaan layanan tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan mengemban amanah untuk memastikan pasokan BBM tersedia bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu, Pertamina menjalankan tiga komitmen strategis sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

“Pertamina mengemban amanah untuk memastikan pasokan BBM tersedia untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu, kami menjalankan tiga komitmen strategis untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat, yakni penambahan pasokan, penambahan jam operasi, serta layanan tambahan lainnya, ” ujar Direktur Utama Pertamina dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Simon mengatakan dengan adanya penambahan pasokan BBM dan penguatan keandalan proses distribusi hingga ke SPBU, diharapkan dapat mendukung penguatan stok BBM yang memadai di setiap daerah.

Lalu untuk penambahan jam operasional, mobil tangki dan petugas SPBU, diterapkan pada kondisi tertentu ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih andal dan optimal.

"Penambahan jam operasional dimulai dari terminal BBM hingga saat pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Penyediaan layanan tambahan, akan diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini antara lain dilakukan melalui penambahan titik layanan berupa SPBU modular serta layanan pengisian BBM dalam kemasan langsung ke kendaraan konsumen di SPBU.

“Pertamina adalah BUMN yang mengemban amanah untuk menyediakan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, kami adalah pelayan masyarakat. Tugas kami adalah melayani kebutuhan BBM seluruh rakyat Indonesia,” tegas Direktur Utama Pertamina.

Simon juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kesabaran, pengertian, dukungan, dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Pertamina. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

“Pertamina akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keandalan pasokan dan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (Iqbal)

Share:

Read More

Mentor Pelatihan Aksara Jawa Uji Definisi Bahasa Negara Kesatuan dan Bahasa Daerah

Kuasa Hukum dan Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara, serta Lagu Kebangsaan menyampaikan pokok-pokok permohonan, diruang sidang panel MK. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Akhmad Fikri, seorang mentor pelatihan aksara Jawa sekaligus penulis buku berjudul “Gampang Eling Carangapak” mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan (UU 24/2009) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Pemohon yang berdomisili di Bantul, Yogyakarta, norma yang diuji tidak secara eksplisit menjelaskan hubungan antara pengertian bahasa yang digunakan dalam undang-undang dan aksara yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa tersebut dalam bentuk tertulis.

“Ketidakjelasan konstruksi normatif tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan aksara dalam pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah,” ujar Asa Fadilah Ginting selaku kuasa Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaikan pokok-pokok Permohonan Nomor 388/PUU-XXIV/2026 pada Senin (26/10/2026) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Sebagai informasi, Pasal 1 angka 2 UU 24/2009 berbunyi "Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 menyatakan “Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Pemohon, istilah “bahasa” dalam norma yang diuji tidak memberikan konstruksi normatif yang secara eksplisit membedakan dimensi lisan dan dimensi tertulis bahasa serta menjelaskan kedudukan aksara sebagai sistem yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa dalam bentuk tulisan. Ketidakjelasan konstruksi normatif dalam pasal yang diuji menimbulkan persoalan mengenai kedudukan aksara dalam pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Ketidakjelasan norma itu memiliki hubungan langsung dengan kepentingan Pemohon sebagai pegiat aksara Nusantara dan mentor pelatihan aksara Jawa. Dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan Pemohon terdapat pertanyaan dari peserta mengenai manfaat mempelajari aksara Jawa, termasuk pertanyaan mengenai relevansinya untuk memasuki dunia kerja dan manfaat ekonominya. Pertanyaan-pertanyaan itu memperlihatkan tantangan yang dihadapi Pemohon dalam mendorong masyarakat untuk mempelajari dan mengembangkan aksara Jawa di tengah penggunaan aksara Latin yang telah dominan dalam berbagai kegiatan tertulis.

Sementara, Pemohon berkepentingan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi, kedudukan, dan keberlanjutan penggunaan aksara daerah dalam menjalankan kegiatan pelestarian dan pengembangan aksara Jawa. Akan tetapi, ketika undang-undang yang mengatur penggunaan bahasa tidak memberikan konstruksi yang jelas mengenai hubungan antara bahasa dan aksara dalam bentuk tertulis.

Pemohon menghadapi ketidakpastian mengenai landasan normatif yang dapat dijadikan rujukan dalam menjelaskan kedudukan aksara daerah di dalam sistem hukum nasional. Kerugian Pemohon yang didalilkan terletak pada ketidaklengkapan pengaturan nasional mengenai hubungan antara bahasa, bentuk tertulis, dan aksara yang digunakan untuk mempresentasikannya sehingga menghambat Pemohon untuk mendorong pemeliharaan dan pengembangan aksara daerah.

Pemohon menilai norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. 

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka 2 UU 24/2009 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa lisan, tulisan beraksara latin dan/atau aksara daerah yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia” serta menyatakan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Bahasa daerah adalah bahasa lisan dan tulisan beraksara daerah yang menjadi bagian dari Bahasa Indonesia yang digunakan secara turun temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Permohonan ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan anggota Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Enny dalam sesi penasehatannya mengatakan Pemohon perlu menguraikan argumentasi kerugian hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 sebagai norma ketentuan umum. Dia mempertanyakan apakah Pemohon mengalami halangan dalam memberikan pelatihan aksara Jawa dengan berlakunya pasal-pasal tersebut.

“Menguraikan kerugian hak konstitusional itu harus spesifik, spesifiknya bisa aktual, bisa potensial. Aktual tadi Pak Akhmad Fikri mengatakan enggak ada itu larangan sama sekali, wong saya masih bisa mendirikan ini, sosialisasi, membudayakan, itu tadi saya sudah sebtukan tadi. Potensialnya apa lagi. Selain itu harus diuraikan juga kausalitasnya ada enggak, ini belum diuraikan,” tutur Enny.

Sebelum menutup persidangan, Enny mengatakan Pemohon dapat memperbaiki permohonan satu kali dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan baik softcopy maupun hardcopy serta alat bukti yang telah dibubuhi meterai harus diterima Mahkamah paling lambat pada Senin, 9 November 2026 pukul 12.00 WIB. (Budi)

Share:

Read More

Gubernur Pramono Resmikan GMAHK Taman Harapan Jakarta

Gubernur Pramono Resmikan GMAHK Taman Harapan Jakarta. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Taman Harapan Jakarta (GMAHK Taman Harapan Jakarta) di Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (25/10).

"provinsi dengan toleransi yang tertinggi,"

Peresmian gereja dilakukan setelah proses perizinan pembangunannya membutuhkan waktu hingga sekitar 25 tahun.

Dalam sambutannya, Pramono menyoroti pentingnya kecepatan birokrasi, terutama terkait perizinan penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung atau PBG agar tidak memakan waktu yang lama. Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya, termasuk Wali Kota agar memberikan perhatian khusus terhadap perizinan pembangunan rumah ibadah.

"Maka saya menyampaikan kepada jajaran wali kota, kita untuk memberikan perhatian secara khusus agar proses pembangunan yang seperti ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan," ujar Pramono.

Gubernur pun berharap, kehadiran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Taman Harapan Jakarta ini benar-benar membawa kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi umatnya.

"Dan untuk itu mari kita rawat bersama gereja ini agar saudara-saudara sekalian dalam doa-doa yang dipanjatkan mendapatkan kedamaian, ketenteraman, dan sekaligus keyakinan," katanya.

Dalam acara ini, Gubernur menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin bagi semua umat beragama dan etnis di Jakarta. Ia mencontohkan perayaan berbagai hari raya keagamaan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, seperti Christmas Colosal, Imlek, Nyepi, dan Hari Raya Idulfitri.

Kehidupan beragama yang telah tercipta harmonis dan penuh toleransi di Jakarta ini pun perlu untuk terus dirawat dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Sehingga masyarakat Jakarta merasakan kedamaian dan ketentraman.

Pramono menilai kehidupan beragama di Jakarta sudah berjalan sangat baik. Hal ini salah satunya juga tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yang menempati peringkat tertinggi di Indonesia.

"Hal itu tercermin dalam yang berkaitan dengan keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan kemasyarakatan, kita tertinggi karena apa? Toleransinya sudah dianggap sebagai sebuah provinsi dengan toleransi yang tertinggi," tandasnya. (Tedy)

Share:

Read More

Menag Suarakan Diplomasi Keagamaan Global di Internasional Sant'egidio Assisi

Menag Suarakan Diplomasi Keagamaan Global di Internasional Sant'egidio Assisi. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, akan menghadiri forum perdamaian dunia dalam Pertemuan Internasional bertajuk "Unarmed and Disarming Peace". Pertemuan ini berlangsung pada 25–27 Oktober 2026 di Assisi, Italia.

Acara tahunan yang diinisiasi Komunitas Sant'Egidio ini mempertemukan para pemimpin agama, tokoh politik, budaya, dan masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk merumuskan solusi atas krisis kemanusiaan dan konflik global. Ikut berangkat ke Italia, Staf Ahli Menteri Agama yang juga Plt. Dirjen Bimas Katolik Adiyarto Sumardjono.

Ditemui di VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Menag mengatakan bahwa kehadirannya menjadi bagian penting dari penguatan diplomasi keagamaan (religious diplomacy) Indonesia di panggung internasional. Langkah ini melanjutkan komitmen global Indonesia setelah momentum dua tahun penandatanganan Deklarasi Istiqlal yang disepakati bersama Paus Fransiskus pada 2024 lalu.

“Saatnya kita menjadikan bahasa agama sebagai bahasa diplomasi untuk perdamaian, untuk kemanusiaan, dan juga untuk lingkungan,” terang Menag, Sabtu (24/10/2026).

Dalam forum Sant'Egidio Meetings for Peace, Menag dijadwalkan mengisi sejumlah sesi utama. Pertama, Opening Assembly - Unarmed and Disarming Peace pada 25 Oktober 2026 di Umbria Fiere, Assisi. Menag akan menyampaikan pidato pada acara pembukaan (Opening Assembly) bersama lima tokoh agama dunia. Pembukaan akan dihadiri President of the Regional Government Umbria mewakili Presiden Italia.

Kedua, forum 16 - Prayer, Dialogue and Peace: the Legacy of Assisi pada 26 Oktober 2026 di Casa, Assisi. Menag dalam forum ini akan menyampaikan Pidato Utama bersama tujuh tokoh agama dunia.

“Saya akan membawa pesan bahwa dialog lintas agama tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen kesepakatan di atas kertas, melainkan harus ditransformasikan menjadi aksi kemanusiaan yang nyata. Model toleransi dan harmoni beragama di Indonesia dinilai menjadi contoh konkret bagaimana keberagaman dapat dirawat untuk menjaga stabilitas perdamaian,” sebut Menag.

Pertemuan Assisi 2026 bertepatan dengan peringatan 40 tahun Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian yang pertama kali dicetuskan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 1986. Rangkaian acara yang terdiri dari 24 forum tematik ini akan ditutup dengan upacara perdamaian bersama Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Leo XIV.

“Melalui keikutsertaan ini, Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai jembatan perdamaian dunia, mendorong pesan bahwa di tengah maraknya konflik global, perdamaian yang tulus dan tanpa kekerasan adalah hal yang selalu mungkin untuk diwujudkan,” sebut Menag.

Penutupan (Final Ceremony) forum ini akan berlangsung pada 27 Oktober 2028 di Basilca Inferiore, Assisi. Menurut Adiyarto Sumardjono, Menag dalam kesempatan itu akan bersanding dengan Paus Leo XIV untuk kembali mengutarakan komitmen bersama dalam mengimplementasikan Deklarasi Istiqlal yang merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia.

Di Roma dan Vatikan, kata Adiyarto Sumardjono, Menag Nasaruddin juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Takhta Suci Vatikan untuk membahas berbagai bentuk kerja sama antar Negara, khususnya terkait interfaith dialogue serta menyampaikan keinginan mengundang Paus Leo XIV ke Indonesia agar dapat melihat keberagaman nyata umat beragama dan perkembangan umat bergama di tanah air.

Adiyarto Sumardjono menambahkan, bahwa selama di Roma, Menag juga akan membahas kerja sama denga PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica/ Institut Kepausan untuk Studi Arab dan Islam) yang berada di bawah naungan Takhta Suci Vatikan.

“Universitas ini fokusnya pada kajian teologi, budaya Arab, serta dialog antarumat beragama Islam-Kristen dan memiliki perpustakaan dengan koleksi naskah serta kitab-kitab Agama Islam yang sangat lengkap dalam jumlah besar,” tandasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Kemenag Perkuat Kolaborasi Berbasis Data bersama Mahasiswa PTKIN untuk Kawal Layanan Publik

Wamenag Romo Syafi'i saat menjadi keynote speaker dan menutup Konsolidasi Nasional ke-3 Dewan Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia Tahun 2026 di Medan. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama memperkuat ruang kolaborasi dan partisipasi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam mengawal layanan pendidikan serta pelaksanaan program strategis pemerintah. Penguatan peran mahasiswa tersebut dijalankan melalui pendekatan diskusi intelektual, verifikasi data (tabayun), serta penyusunan usulan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi'i saat menjadi keynote speaker sekaligus menutup Konsolidasi Nasional ke-3 Dewan Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia Tahun 2026 di Medan, Sabtu (24/10/2026).

Wamenag menegaskan bahwa pemerintah merupakan ruang kolaborasi dan diskusi bagi mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai wujud keterbukaan tersebut, Wamenag sebelumnya juga telah menerima langsung kehadiran koordinator DEMA PTKIN di ruang kerjanya guna mendukung terlaksananya forum konsolidasi nasional tersebut.

“Pemerintah itu tempat kita berkolaborasi, tempat kita berdiskusi, dan menyampaikan aspirasi. Saya senang mahasiswa tetap semangat, kritis, dan independen, dengan konsep keislaman yang arahnya memperjuangkan kepentingan mahasiswa serta kepentingan rakyat,” ujar Wamenag di hadapan pengurus DEMA PTKIN se-Indonesia.

Dalam arahannya, Romo Syafi'i mengingatkan bahwa tradisi pemuda intelektual di Indonesia sejak era Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, hingga masa mempertahankan kemerdekaan selalu ditandai dengan kemampuan menyerap aspirasi bangsa dan menyatukan kekuatan untuk membela negara. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa saat ini perlu mentransformasikan pola penyampaian aspirasi dari sekadar aksi unjuk rasa di jalanan menjadi perumusan petisi, usulan, atau proposal solusi yang terukur.

Pendekatan berbasis data tersebut, lanjut Wamenag, dapat diterapkan mahasiswa dalam ikut mengawal berbagai program layanan publik, termasuk penyaluran bantuan pendidikan seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lingkungan Kementerian Agama. Apabila mahasiswa menemukan kendala penyaluran di lapangan, hasil penelusuran data tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan Kementerian Agama untuk segera ditindaklanjuti.

Hal serupa juga berlaku dalam pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Wamenag menilai pemenuhan gizi peserta didik merupakan bagian mendasar dari pemenuhan hak asasi manusia agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal.

“Dalam pelaksanaannya, apabila masih ditemukan kendala, di situlah tugas mahasiswa untuk melakukan pengecekan. Jangan programnya yang didemo, tetapi bagaimana menyelesaikan hal-hal yang membuat program tersebut belum berjalan dengan baik. Itu tugas kita dalam menyerap aspirasi dan menyampaikannya kepada pemerintah,” jelasnya.

Selain isu pendidikan dan pemenuhan gizi, mahasiswa PTKIN juga didorong memperluas literasi data terhadap berbagai agenda strategis kebangsaan, seperti tata kelola sumber daya alam, pencegahan kebocoran ekspor komoditas dan pertambangan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial, Wamenag berpesan agar mahasiswa PTKIN selalu memegang teguh prinsip tabayun atau memverifikasi kebenaran setiap informasi sebelum mengambil sikap. Ia juga menekankan bahwa ekosistem akademik PTKIN harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai keislaman yang selaras dengan fitrah hak asasi manusia sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 30, termasuk menjunjung tinggi ajaran Islam yang memuliakan dan menyayangi perempuan.

Melalui Konsolidasi Nasional ke-3 ini, berbagai pembahasan persoalan bangsa yang didiskusikan DEMA PTKIN se-Indonesia diharapkan dapat diserap dan diakumulasi menjadi usulan maupun proposal kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Langkah tersebut menjadi wujud kontribusi nyata mahasiswa perguruan tinggi keagamaan dalam memperkuat layanan pendidikan serta memperbaiki kehidupan masyarakat luas. (Dimas)

Share:

Read More