Menjaga Asa Pelestarian Lingkungan Nusantara KLH/BPLH Anugerahkan Kalpataru 2026 untuk 16 Pejuang Lingkungan

Menjaga Asa Pelestarian Lingkungan Nusantara, KLH/BPLH Anugerahkan Kalpataru 2026 untuk 16 Pejuang Lingkungan. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah tantangan krisis iklim global, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menganugerahkan Penghargaan Kalpataru 2026 kepada 16 individu dan kelompok yang dinilai berjasa dalam menjaga, merawat, serta memulihkan lingkungan hidup Indonesia.

Apresiasi tertinggi negara ini menjadi bukti nyata bahwa aksi lokal dari akar rumput mampu membawa dampak ekologis yang masif dan diakui secara nasional. Penganugerahan yang bertepatan dengan pembukaan pameran teknologi lingkungan INVIROTECH 2026 di Jakarta ini sekaligus menegaskan komitmen kuat KLH/BPLH dalam memperkuat sinergi bersama para pejuang lingkungan demi mewujudkan Nusantara yang berkelanjutan.

Selama lebih dari empat dekade, Penghargaan Kalpataru telah menjadi simbol penghormatan tertinggi bagi mereka yang berdiri di garis depan pelestarian bumi. Saat membuka acara, Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa para penerima Kalpataru merupakan sosok-sosok yang telah memberikan teladan nyata dan melampaui tugas biasa dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan bangsa.

"Kalpataru adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon harapan dan pohon kehidupan. Karena itu, kita terus berutang semangat kepada mereka yang telah mengabdikan diri untuk menjaga lingkungan hidup," ujar Menteri Jumhur.

Menurut Menteri Jumhur, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengubah kekaguman publik terhadap para pejuang lingkungan ini menjadi sebuah gerakan massal yang diadopsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Inspirasi yang mereka lahirkan dari daerah masing-masing harus mampu menggerakkan lebih banyak pihak untuk ikut terlibat dalam aksi nyata pelestarian alam.

Demi memperluas gaung gerakan tersebut, KLH/BPLH melakukan langkah strategis dengan mentransformasi penghargaan ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru. Melalui kehadiran tiga kategori utama, Kalpataru Adya, Kalpataru Lestari, dan Kalpataru Yuvan. Kebijakan baru ini sengaja dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan gerakan lingkungan lintas generasi, memastikan tongkat estafet penjaga bumi terus bersambung ke tangan anak muda.

Salah satu bukti nyata keteguhan dalam menjaga ekosistem itu datang dari ufuk timur Indonesia. John Wompere, perwakilan Kelompok Tani Hutan Sadar Sendiri dari Papua, berdiri dengan bangga sebagai salah satu penerima Kalpataru Lestari 2026. Melalui dedikasi kelompoknya dalam menjaga hutan adat, mereka membuktikan bahwa kearifan lokal adalah benteng terkuat pertahanan ekologi Indonesia sekaligus menginspirasi lahirnya generasi baru penjaga bumi.

"Kami berfokus pada pengembangan gaharu, mulai dari pembibitan, budidaya, penanaman, hingga inovasi produk turunannya yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Upaya ini kami jalankan secara konsisten sebagai bagian dari pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar John.

Perjalanan panjang kelompok ini memperlihatkan bahwa dedikasi terhadap alam membutuhkan komitmen yang kokoh, namun mampu memberikan dampak luar biasa yang selaras bagi ekonomi dan ekologi lokal secara berkelanjutan.

“Untuk mendapatkan penghargaan ini membutuhkan proses yang panjang, hampir 10 tahun. Kalpataru Lestari yang kami terima tahun ini menjadi penghargaan Kalpataru kedua yang berhasil diraih oleh kelompok kami. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga hutan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan," lanjut Jhon.

Melalui momentum Penghargaan Kalpataru 2026 ini, KLH/BPLH mengajak seluruh elemen bangsa untuk meniru langkah nyata para pahlawan lingkungan ini, mengubah kepedulian menjadi aksi konkret demi bumi Nusantara yang lebih hijau dan lestari. (Ilham)

Share:

Read More

Kemenhut Perkuat Arah Kebijakan 2027 untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kemenhut Perkuat Arah Kebijakan 2027 untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (11/6/2026). Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan prioritas kerja Kemenhut Tahun 2027 dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola kehutanan.

Hasil dalam rapat tersebut menerima usulan pagu indikatif Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp7,142 triliun dengan target pendapatan atau penerimaan negara dalam RAPBN Tahun 2027 sebesar Rp8,004 triliun.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki mengatakan anggaran 2027 tersebut terbagi menjadi 3 program, diantaranya Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,264 triliun atau 59,71%, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp2,740 triliun atau 38,37%, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp137,14 miliar atau 1,92%.

"Dengan komposisi belanja Kementerian Kehutanan di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan sumbangan ekonomi bagi negara," kata Rohmat.

Pada tahun 2027 terdapat 4 sasaran strategis Kemenhut, di antaranya:

• Peningkatan tutupan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati;
• Peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan;
• Peningkatan produksi barang dan jasa yang berasal dari hutan dengan prinsip keberlanjutan;
• Perbaikan tata kelola birokrasi kehutanan.

Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp6,23 triliun yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan hutan di daerah, penambahan Polisi Kehutanan (Polhut), pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengentasan kemiskinan ekstrem, rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.

Selanjutnya, Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran tersebut akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenperin Siapkan Talenta Industri 4.0 Menuju WorldSkills ASEAN 2027

Kemenperin Siapkan Talenta Industri 4.0 Menuju WorldSkills ASEAN 2027. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian proaktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing manufaktur nasional di era transformasi digital. Upaya strategis ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatanya, di antaranya penguatan kompetensi tenaga pendidik vokasi industri serta menyiapkan talenta terbaik Indonesia untuk berkompetisi pada ajang WorldSkills ASEAN 2027.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pembangunan SDM industri yang unggul merupakan salah satu kunci dalam menjaga kinerja sektor manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Pada triwulan I tahun 2026, industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja hingga 20,26 juta orang.

“Pengakuan global terhadap kualitas lulusan vokasi Indonesia menjadi modal penting dalam memperkuat posisi ekonomi nasional di mata dunia. Langkah penyiapan talenta melalui ekosistem pelatihan teknologi tinggi merupakan bagian nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mengakselerasi transformasi Making Indonesia 4.0,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6).

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalin kolaborasi strategis dengan PT Festo melalui penyelenggaraan Workshop Industry 4.0 Skills-1 yang dilaksanakan secara daring pada 20–21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas guru dan dosen di lingkungan pendidikan vokasi industri Kemenperin.

Kepala BPSDMI Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, perkembangan teknologi digital, otomasi, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan sistem manufaktur cerdas telah mengubah lanskap industri global. Oleh karena itu, lembaga pendidikan vokasi harus mampu beradaptasi dengan cepat agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

“BPSDMI Kemenperin terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan vokasi industri melalui penguatan kompetensi guru dan dosen, pengembangan kurikulum berbasis industri, serta perluasan kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan dunia industri global,” ujar Doddy.

Menurutnya, workshop tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap teknologi manufaktur modern, tetapi juga menjadi bagian dari proses penjaringan talenta potensial yang akan dipersiapkan untuk mewakili Indonesia pada kompetisi WorldSkills ASEAN 2027 di bidang industri 4.0.

Kerja sama tersebut mendapat dukungan penuh dari PT Festo sebagai perusahaan penyedia solusi otomasi dan edukasi industri global. Didactic Manager PT Festo, Safri Susanto, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan transformasi industri Indonesia melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik vokasi.

“Melalui pembekalan sistem otomasi cerdas dan digitalisasi proses manufaktur ini, kami ingin memastikan para guru dan dosen memiliki kapabilitas berstandar global sehingga mampu melahirkan generasi yang siap bersaing di era industri masa depan,” tutur Safri.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) BPSDMI Kemenperin, Wulan Aprilianti Permatasari, berharap para guru dan dosen yang mengikuti workshop dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi teknologi industri 4.0, khususnya pada bidang otomasi industri, digitalisasi proses manufaktur, serta metode pembelajaran berbasis kebutuhan industri modern.

“Kami juga mengharapkan para guru dan dosen yang telah mengikuti workshop ini dapat melakukan seleksi terhadap siswa dan mahasiswa potensial untuk dipersiapkan mewakili Indonesia dalam ajang WorldSkills ASEAN Tahun 2027 pada bidang lomba industri 4.0,” ungkap Wulan.

Penguatan kompetensi tenaga pendidik vokasi menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas pendidikan vokasi industri di bawah pembinaan BPSDMI Kemenperin. Pada tahun 2025, unit pendidikan vokasi Kemenperin berhasil meluluskan 5.472 lulusan kompeten dengan tingkat keterserapan kerja yang tinggi di sektor manufaktur.

Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra industri global, Kemenperin optimistis dapat terus mencetak SDM industri yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing internasional guna mendukung transformasi industri nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Budi)

Share:

Read More

Kemenpar Perkuat Promosi Pariwisata Indonesia di India Lewat Sales Mission 2026

Kementerian Pariwisata menggelar Sales Mission yang berlangsung di dua kota yaitu Ahmedabad dan Hyderabad, India. (Dok. Kemenpar)

India, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar India melalui kegiatan Sales Mission yang akan berlangsung di dua kota di India yakni Ahmedabad dan Hyderabad pada Juni 2026.

Kegiatan ini akan digelar di Radisson Blu Hotel Ahmedabad pada 9 Juni 2026 dan Radisson Blu Plaza Hotel Hyderabad Banjara Hills pada 11 Juni 2026. Sebanyak 20 pelaku industri pariwisata Indonesia akan bertemu dengan sekitar 160 _buyers _ potensial dari kedua kota tersebut untuk memperluas jejaring bisnis dan meningkatkan penjualan produk wisata Indonesia.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, di Jakarta, Jumat (12/6/2026), mengatakan India merupakan salah satu pasar prioritas yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan sebagai sumber wisatawan mancanegara. Pertumbuhan kelas menengah dan premium di negara tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar wisata berkualitas.

“Pelaksanaan sales mission ini difokuskan untuk memperkuat saluran distribusi produk pariwisata Indonesia di pasar India melalui perluasan jejaring business-to-business antara seller Indonesia dan buyers potensial India. Kami ingin memastikan produk pariwisata Indonesia semakin mudah dipasarkan oleh pelaku industri India sesuai dengan karakter dan kebutuhan pasar mereka,” kata Ni Made Ayu Marthini.

Kegiatan ini diproyeksikan menghasilkan potensi transaksi sebesar 3.600 pax (wisatawan) atau setara sekitar 1,25 juta dolar AS.

Ni Made Ayu Marthini menjelaskan, Ahmedabad dan Hyderabad dipilih karena memiliki kekuatan ekonomi yang besar serta populasi wisatawan dengan daya beli menengah atas hingga premium yang terus berkembang.

Ahmedabad yang berada di Negara Bagian Gujarat memiliki nilai produk domestik bruto (GDP) sekitar 300 miliar dolar AS, sedangkan Hyderabad di Negara Bagian Telangana memiliki GDP sekitar 180 miliar dolar AS.

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I, Dedi Ahmad Kurnia, menambahkan kedua kota tersebut memiliki basis masyarakat affluent dan kelas menengah atas yang terus bertumbuh, dengan minat tinggi terhadap perjalanan internasional, termasuk untuk segmen leisure, wedding tourism, dan luxury experience.

“Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan penjualan paket wisata yang memiliki nilai tambah lebih tinggi,” kata Dedi.

Pelaksanaan Sales Mission ini merupakan bagian dari strategi Kementerian Pariwisata dalam mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2026 sebesar 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan.

Di tengah dinamika geopolitik global, India dinilai sebagai pasar yang tetap tangguh karena masyarakatnya tidak menahan aktivitas perjalanan ke luar negeri, melainkan cenderung mengalihkan perjalanan ke destinasi yang aman dan menawarkan pengalaman wisata berkualitas.

Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan India ke Indonesia pada 2026 mencapai 750 ribu hingga 820 ribu wisatawan.

Sebanyak 20 seller Indonesia yang terdiri atas destination management company (DMC), hotel, resor, atraksi wisata, dan operator perjalanan akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Para peserta menawarkan berbagai paket wisata bernilai tinggi, seperti wedding tourism, luxury leisure, honeymoon, dan experiential tourism di sejumlah destinasi unggulan Indonesia.

Beberapa seller yang turut berpartisipasi antara lain Pacto DMC sebagai penyedia layanan destination management dan MICE berskala internasional, serta Bintan Resorts yang mengembangkan kawasan pariwisata terpadu berbasis resor kelas atas, golf, dan wisata rekreasi di bagian utara Pulau Bintan.

Selain mempromosikan Bali sebagai destinasi favorit wisatawan India, para pelaku industri juga akan menawarkan berbagai paket wisata di destinasi lain, seperti Labuan Bajo, Yogyakarta, dan Bintan. Upaya ini sejalan dengan visi Kementerian Pariwisata untuk mendorong pengembangan pariwisata berkualitas melalui produk wisata bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperluas persebaran manfaat pariwisata ke berbagai daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang menghadirkan perwakilan Kementerian Pariwisata, Perwakilan Republik Indonesia di India, serta mitra industri pendukung. Acara kemudian dilanjutkan dengan table top session yang mempertemukan seller Indonesia dan buyers India guna membangun kemitraan bisnis serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas.

Sales Mission di Ahmedabad dan Hyderabad dipimpin oleh Feriandy selaku Ketua Tim Area Asia Selatan dan Asia Tengah pada Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I, Kementerian Pariwisata. Pada pelaksanaan Sales Mission di Ahmedabad, Erny Wahyuni, Sekretaris I Sosial Budaya di KBRI New Delhi, memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi wedding tourism unggulan bagi pasar Gujarat yang menawarkan keramahtamahan, fasilitas berkelas dunia, serta kemampuan mengakomodasi kebutuhan wisatawan India.

Sementara itu, pada pelaksanaan Sales Mission di Hyderabad, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Mumbai menegaskan besarnya potensi pasar India sebagai salah satu sumber wisatawan mancanegara prioritas bagi Indonesia dan pentingnya memperkuat kemitraan antara pelaku industri pariwisata kedua negara. Di kedua kota tersebut, perwakilan Garuda Indonesia General Sales Agent (GSA) turut memaparkan dukungan konektivitas udara Indonesia–India melalui jaringan penerbangan dan layanan berstandar internasional yang memudahkan wisatawan India mengakses berbagai destinasi unggulan di Indonesia.

Kementerian Pariwisata berharap Sales Mission ini dapat meningkatkan penjualan paket wisata Indonesia di pasar India, memperluas jaringan distribusi industri pariwisata nasional, serta memperkuat kolaborasi business-to-business antara pelaku industri kedua negara untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. (Fajar)

Share:

Read More

Dari Mataram, KPK Mulai Rangkaian JNBA 2026 untuk Perkuat Budaya Integritas

Dari Mataram, KPK Mulai Rangkaian JNBA 2026 untuk Perkuat Budaya Integritas. (Dok. KPK)

NTB, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pendidikan antikorupsi sekaligus membangun budaya integritas bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Pembukaan JNBA 2026 berlangsung di Pendopo Wali Kota Mataram dan dihadiri Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu menjelaskan bahwa JNBA merupakan program roadshow pendidikan antikorupsi yang bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menanamkan nilai integritas dan mencegah perilaku koruptif, termasuk praktik korupsi kecil yang kerap dianggap sebagai hal biasa.

“Tahun ini Jelajah Negeri kita mulai dari Indonesia Timur, lebih tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Tanamkan nilai integritas sejak dini, dan rawat hingga nanti,” ujar Ibnu saat membuka JNBA 2026 di Pendopo Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (12/6).

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan korupsi. Melalui jalur pendidikan, KPK mendorong penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan keadilan sejak usia dini.

“Kami datang ke Mataram dalam rangka JNBA. Melalui jalur pendidikan dan pencegahan, KPK ingin mengajak seluruh masyarakat melakukan tindakan-tindakan antikorupsi,” jelasnya.

Ibnu menekankan bahwa membangun budaya antikorupsi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas.

Ia juga mendorong pemanfaatan ruang-ruang publik sebagai sarana edukasi integritas agar pesan antikorupsi semakin dekat dengan masyarakat.

“Tentunya aparat dan masyarakat harus bekerja bersama untuk menghilangkan perilaku koruptif, saling mendukung, dan saling mengingatkan. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai ruang publik, seperti pertemuan, videotron, baliho, maupun media edukasi lainnya,” ujarnya.

Menguatkan Nilai Antikorupsi Melalui Pendekatan Keagamaan

Selain pendidikan formal, KPK juga mendorong penguatan pesan integritas melalui pendekatan keagamaan. Ibnu menyampaikan bahwa nilai-nilai antikorupsi sejalan dengan ajaran agama yang mengedepankan kejujuran dan keadilan.

“Nanti insya Allah akan diselenggarakan khotbah Jumat yang bertema antikorupsi, karena perbuatan korupsi di agama mana pun dan di daerah mana pun pasti tidak dibenarkan,” kata Ibnu.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengapresiasi dipilihnya Kota Mataram sebagai lokasi pembuka JNBA 2026 untuk wilayah Indonesia Timur.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat karena kegiatan ini dimulai dari Kota Mataram untuk Indonesia Timur. Ini merupakan rangkaian kegiatan KPK dalam memberikan penguatan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Mohan.

Ia menilai pelibatan masyarakat dalam JNBA menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara, tetapi juga seluruh elemen bangsa.

“Ini menjadi komitmen bersama bagi kami. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pejabat pemerintah,” katanya.

Pendidikan Antikorupsi Dimulai Sejak Dini

Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan bahwa penguatan pendidikan antikorupsi perlu dimulai sejak jenjang sekolah. Karena itu, KPK terus membangun kerja sama dengan berbagai kementerian agar nilai-nilai integritas dapat masuk dalam sistem pendidikan nasional.

“Pendidikan antikorupsi itu dimulai sejak dini. Kita sudah melakukan komitmen bersama dengan berbagai kementerian untuk memasukkan pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan dalam pembelajaran yang sudah ada.

“Sifatnya sisipan, masuk dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari pendidikan agama, Pendidikan Pancasila, dan lainnya. Ini menjadi bagian dari upaya membangun karakter generasi yang berintegritas,” pungkasnya.

Melalui JNBA 2026, KPK berharap nilai-nilai integritas tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi menjadi kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dari Mataram, pesan antikorupsi diharapkan terus bergerak ke berbagai daerah untuk membangun Indonesia yang berintegritas. (Alfi)

Share:

Read More

KPK Perkuat Karakter 35 Pimpinan Daerah Lewat PAKU Integritas

KPK Perkuat Karakter 35 Pimpinan Daerah Lewat PAKU Integritas. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah melalui Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi membangun kepemimpinan daerah yang berintegritas, sekaligus merespons masih tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif daerah.

Sebanyak 62 peserta mengikuti PAKU Integritas 2026 yang terdiri dari 15 Wakil Gubernur, 15 Ketua DPRD Provinsi, 3 Wakil Ketua DPRD, 2 Sekretaris Daerah Provinsi, serta 27 pasangan masing-masing pimpinan daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat membuka PAKU Integritas 2026 di Graha Makarti, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Kamis (11/6), menegaskan bahwa posisi wakil gubernur dan pimpinan DPRD memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Jabatan bukan tentang dilayani, melainkan melayani. Ketika seorang pemimpin mampu bekerja dengan empati dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, di situ lah integritas menemukan maknanya,” ujar Fitroh.

Penguatan integritas tersebut menjadi semakin relevan mengingat korupsi di daerah masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data penindakan KPK sejak 2004 hingga Maret 2026, dari total 1.996 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, sebanyak 207 perkara melibatkan pimpinan daerah, termasuk gubernur, sementara 371 perkara melibatkan anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, sepanjang 2025 hingga 2026, KPK telah melakukan kegiatan tertangkap tangan terhadap 12 kepala daerah, mulai dari Gubernur Riau hingga terbaru Bupati Muara Enim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa berbagai sektor strategis di daerah masih memiliki kerentanan yang perlu terus diperbaiki melalui penguatan sistem maupun integritas para penyelenggara negara.

Menurut Fitroh, praktik korupsi di daerah kerap berulang pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan, pengelolaan aset, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kerawanan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Korupsi seringkali berawal dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti kesombongan, iri, dendam, dan ketidakmampuan merasa cukup. Membangun integritas berarti membangun karakter rendah hati, mengendalikan diri, dan mengutamakan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Melalui PAKU Integritas, KPK mendorong para pemangku kepentingan di daerah menjadi focal point pencegahan korupsi melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya antikorupsi di masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu.

Berbeda dengan pelatihan kepemimpinan pada umumnya, PAKU Integritas 2026 juga melibatkan pasangan masing-masing peserta. KPK memandang keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng moral pertama dalam mencegah perilaku koruptif. Melalui keluarga, nilai kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan gaya hidup berintegritas dapat terus dijaga sehingga menjadi penguat bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan amanah publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menilai data penindakan KPK harus menjadi refleksi bersama agar praktik korupsi yang sama tidak terus berulang. Ia menegaskan bahwa integritas perlu menjadi budaya kerja yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Saya percaya sinergi yang dibangun bersama KPK akan bermanfaat besar bagi daerah. Kegiatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tapi menjadi komitmen bersama mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas,” tutur Wiyagus.

PAKU Integritas 2026 diikuti peserta dari DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara.

Selama pelatihan, peserta akan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pemberantasan korupsi, mulai dari studi pengenalan lingkungan Rumah Tahanan KPK, penyusunan rencana aksi bersama fasilitator, kunjungan ke ruang konferensi pers, hingga sesi interaktif “Tanya Jubir”. Melalui rangkaian tersebut, peserta diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai integritas ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Alfi)

Share:

Read More

Kemenag Siapkan Beasiswa Studi Islam di PTKIN bagi Mahasiswa Internasional

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag, Sahiron (tengah) dan Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan pada berbagai program studi keislaman di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Indonesia. Program tersebut akan dijalankan melalui skema INSIGHT Scholarship.

“Program yang akan kami perkenalkan adalah INSIGHT Scholarship. Program ini merupakan skema beasiswa yang ditujukan bagi mahasiswa internasional yang ingin menempuh pendidikan studi Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia,” ujar Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag, Sahiron di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

“Selain beasiswa, tersedia pula berbagai program short course dan bentuk dukungan akademik lainnya. Skema pembiayaannya beragam, mulai dari beasiswa penuh (full scholarship) hingga beasiswa parsial (partly scholarship),” lanjutnya.

Menurut Sahiron, pendanaan INSIGHT Scholarship berasal dari Kementerian Agama dan PTKIN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sejumlah PTKIN telah menyediakan kuota beasiswa bagi mahasiswa internasional yang dibiayai dari pendapatan institusi. Melalui skema ini, PTKIN tidak hanya melayani mahasiswa dalam negeri, tetapi juga mendukung mahasiswa asing yang ingin menempuh pendidikan di Indonesia.

Sahiron mengatakan bahwa INSIGHT Scholarship akan diperkenalkan kepada kalangan diplomatik asing melalui pertemuan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juni 2026. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat internasionalisasi PTKIN sekaligus mendukung target nasional peningkatan jumlah mahasiswa asing yang belajar di Indonesia.

“Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Indonesia. Bahkan Presiden menantang agar pada tahun 2029 Indonesia mampu menarik sedikitnya 100 ribu mahasiswa asing untuk belajar di berbagai perguruan tinggi Indonesia, baik di universitas umum maupun perguruan tinggi keagamaan,” jelasnya.

Daya tarik PTKIN juga didukung oleh pengakuan internasional yang terus meningkat. Dalam QS World University Rankings by Subject 2026 bidang Theology, Divinity and Religious Studies, tiga PTKIN Indonesia berhasil masuk jajaran perguruan tinggi terbaik dunia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menempati peringkat ke-29 dunia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta peringkat ke-37 dunia, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berada pada kelompok peringkat 101–150 dunia.

Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati menjelaskan bahwa INSIGHT Scholarship dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkenalkan keunggulan studi Islam di Indonesia kepada masyarakat internasional. Program ini juga menjadi sarana memperkenalkan praktik moderasi beragama dan Islam moderat Indonesia kepada dunia.

“Praktik moderasi beragama dan Islam moderat Indonesia merupakan aset yang sangat berharga untuk diperkenalkan kepada negara-negara mitra. Kami berharap para mahasiswa asing yang belajar Islamic Studies di Indonesia dapat kembali ke negara asalnya dengan membawa perspektif Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil alamin,” ungkap Ani.

Ani menambahkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat studi Islam dunia. Karena itu, PTKIN perlu terus memperkuat keunggulan akademik, riset, dan jejaring internasional agar semakin menarik bagi mahasiswa dari berbagai negara.

“Tidak tertutup kemungkinan mahasiswa dari Eropa, Amerika, Singapura, dan negara-negara lain tertarik mempelajari studi Islam di Indonesia. Dengan perkembangan kajian Islam yang semakin maju, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat studi Islam dunia,” tuturnya. (Isna)

Share:

Read More

Perkuat Ketahanan Energi, Wadirut Pertamina Tekankan Urgensi Kolaborasi Lintas Bisnis

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza bersama Direktur Utama Pertamina EP Regional Jawa Rachmat Hidajat dan GM Zona 7 Regional Jawa Julfrinson Alfredo Sinaga melihat fasilitas controll room OPF Balongan PHE ONWJ saat melakukan Management Walktrough di Indramayu, Jawa Barat. (Dok. Pertamina)

Indramayu, WaraWiri.net - Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menekankan pentingnya sinergi antarsubholding dan unit bisnis Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, terutama di tengah tingginya kebutuhan energi di Pulau Jawa.

Pesan tersebut disampaikan Oki saat melakukan Management Walkthrough (MWT) ke sejumlah area operasi Pertamina di Jawa, antara lain Early Production Facilities (EPF) Struktur Akasia Prima (AKP) di Lapangan Jatibarang yang dioperasikan PT Pertamina EP, Onshore Processing Facility (OPF) Balongan yang dioperasikan PHE Offshore North West Java (ONWJ), dan Pertamina Patra Niaga Kilang Balongan.

Menurut Oki, seluruh entitas di lingkungan Pertamina harus bergerak dalam semangat One Pertamina agar berbagai tantangan operasional dapat diselesaikan secara bersama-sama. “Pertamina adalah satu kesatuan. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama-sama. Kita cari solusinya bersama dengan semangat One Pertamina,” kata Oki.

Ia menilai Pulau Jawa merupakan wilayah dengan kebutuhan energi terbesar di Indonesia sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat dari sektor hulu hingga hilir. Sinergi tersebut tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan produksi minyak, tetapi juga memastikan pasokan gas bumi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga. “Klaster Jawa memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Karena itu, seluruh lini harus bersinergi, mulai dari hulu hingga hilir, baik dalam memenuhi kebutuhan minyak maupun gas bumi,” ujarnya.

Kilang Balongan merupakan kilang dengan kompleksitas paling tinggi yang dimiliki oleh Pertamina. Kilang dengan kapasitas pengolahan mencapai 150 ribu barrel per hari ini mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Produk BBM yang dihasilkannya terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Jawa Bagian Barat.

Sementara lapangan Jatibarang adalah bagian dari aset strategis hulu migas Pertamina EP, salah satu anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi, dengan wilayah operasi yang mencakup tiga kabupaten, yakni Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Pengembangan struktur Akasia Prima di lapangan ini merupakah salah satu langkah untuk memperkuat pencapaian ketahanan energi nasional.

Selanjutnya, OPF Balongan merupakan fasilitas pemrosesan gas yang berada di Balongan, Kabupaten Indramayu. Fasilitas yang beroperasi sejak 2014 ini memroses gas bumi hasil produksi dari lapangan lepas pantai PHE ONWJ sebelum disalurkan ke konsumen. Fasilitas ini memiliki kapasitas pemrosesan gas bumi sampai 40 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dalam kunjungan tersebut, Oki juga mengingatkan pentingnya percepatan eksekusi program kerja yang telah direncanakan perusahaan. Menurut dia, berbagai target dan strategi telah disusun sehingga seluruh insan Pertamina perlu fokus pada implementasi dan penyelesaian pekerjaan secara bertahap.

“Target sudah ada, program kerja sudah ada, strateginya juga sudah ada. Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama dan diselesaikan satu per satu,” katanya.

Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, Oki menilai optimalisasi potensi energi domestik menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Ia menegaskan Pertamina memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional.

“Dalam situasi yang tidak menentu seperti saat ini, kita harus memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam negeri. Ini menjadi sangat penting karena kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga Pertamina sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Oki.

Melalui kegiatan Management Walkthrough, Pertamina berupaya mempererat kolaborasi antarfungsi dan antarsubholding, mempercepat penyelesaian tantangan operasional, serta mengoptimalkan produksi energi nasional guna mendukung kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Junaedi)

Share:

Read More

Ombudsman RI Lakukan Pemeriksaan Lapangan Terkait Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI)

Ombudsman RI Lakukan Pemeriksaan Lapangan Terkait Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tengah menindaklanjuti Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) mengenai tata kelola penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Tim Keasistenan Utama VII Ombudsman RI sejak tanggal 9 hingga 12 Juni 2026 diterjunkan secara simultan untuk melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan di dua wilayah, yakni Provinsi Bali dan Provinsi Jambi.

Langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian serius Ombudsman RI terhadap pemenuhan standar pelindungan dan keselamatan kerja bagi para dokter internsip, menyusul terjadinya peristiwa wafatnya empat dokter internsip dalam beberapa bulan terakhir. Pemeriksaan di Bali difokuskan pada penelusuran fakta lapangan terkait penugasan mendiang dr. Edgar Bezaliel Hartanto di RS Bhayangkara Kota Denpasar.

Sementara itu, pengumpulan data serupa juga dilakukan di Provinsi Jambi guna mendalami aspek kelayakan kerja almarhumah dr. Myta Aprilia Azmi di rumah sakit wahana tempatnya bertugas.

Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, yang ditemui di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada Jumat (12/6/2026), menyampaikan bahwa peninjauan langsung ke fasyankes ini ditujukan untuk memetakan kondisi riil pelaksanaan di lapangan serta melihat kesesuaian antara regulasi teknis dengan pelaksanaan harian pelayanan publik di rumah sakit.

Selain di Bali dan Jambi, Nuzran menambahkan bahwa pengumpulan data lapangan juga akan dilanjutkan di sejumlah wahana lain yang tercatat mengalami peristiwa serupa, yaitu di Kabupaten Rembang (kasus almarhumah dr. Kartika Ayu Permatasari) dan Kabupaten Cianjur (kasus almarhum dr. Andito M. Wibisono).

"Peninjauan lapangan ini difokuskan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesenjangan antara regulasi tata kelola dengan beban kerja riil para dokter internsip di rumah sakit. Kehadiran Ombudsman RI di lapangan, termasuk rencana koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi selaku unsur Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) di tingkat regional, adalah untuk melihat sejauh mana fungsi pembinaan, pengawasan berkala, serta mitigasi kesehatan bagi peserta program internsip berjalan di tingkat wilayah," tegas Nuzran.

Melalui mekanisme IAPS ini, pengawasan tetap diarahkan pada tiga substansi utama, antara lain mekanisme penempatan peserta, kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban di tingkat wahana, serta efektivitas monitoring berkala yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bersama KIKI.

Nuzran Joher menegaskan bahwa hasil akhir dari rangkaian investigasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan solutif bagi penyempurnaan sistem regulasi kesehatan nasional.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana pelayanan publik di bidang kesehatan, khususnya para dokter muda, mendapatkan jaminan pelindungan yang memadai selama menjalankan masa baktinya. Evaluasi komprehensif ini nantinya akan bermuara pada penyusunan Saran perbaikan tata kelola regulasi yang konkret kepada Kementerian Kesehatan demi kebaikan mutu pelayanan dan keselamatan bersama," pungkas Nuzran. (Remond)

Share:

Read More

Digitalisasi Pendidikan Indonesia Diakui PBB Kemendikdasmen Raih Predikat Champion WSIS Prizes 2026

Digitalisasi Pendidikan Indonesia Diakui PBB Kemendikdasmen Raih Predikat Champion WSIS Prizes 2026. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Dua inisiatif digital unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rumah Pendidikan dan kompetisi Anugerah Bug Bounty, terpilih sebagai Champion Project dalam ajang penghargaan dunia World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh badan telekomunikasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Telecommunication Union (ITU), ini merupakan bentuk pengakuan internasional tertinggi atas inovasi yang berdampak besar pada pembangunan berkelanjutan global. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure) yang aman, inklusif, dan berskala besar. 

 

Rumah Pendidikan adalah superaplikasi pendidikan nasional Indonesia yang mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Sementara itu, Anugerah Bug Bounty (Ethical Hacking Competition) merupakan program keamanan siber berbasis pelaporan kerentanan yang mendorong partisipasi publik dalam menjaga ekosistem digital pendidikan. 

Kedua inovasi pendidikan ini merupakan bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang dicanangkan Kemendikdasmen untuk menghadirkan ruang kelas yang lebih dinamis, interaktif, sekaligus merata untuk seluruh peserta didik di Indonesia.

Program ini lahir bukan semata karena tren teknologi, melainkan sebagai respons strategis atas tantangan pendidikan yang nyata: dari rendahnya capaian literasi hingga learning loss akibat pandemi. Komitmen ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, dan implementasi digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh.

 

“Pengakuan ini membuktikan bahwa transformasi digital pendidikan Indonesia bukan sekadar agenda teknologi, melainkan komitmen negara untuk memastikan setiap murid, di mana pun mereka berada, mendapatkan pendidikan berkualitas. Melalui Digitalisasi Pembelajaran sebagai PHTC Presiden, kita sedang membangun fondasi pendidikan yang tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

 

Penghargaan ini diraih melalui proses seleksi yang sangat ketat di tingkat internasional. Dari total 1.596 proyek yang terdaftar dari seluruh penjuru dunia, hanya 360 nominasi terbaik yang terpilih untuk mewakili 18 kategori WSIS Action Lines. Fase pemungutan suara daring (public voting) berhasil mengumpulkan 2,2 juta suara.

 

Berkat dukungan masif dari masyarakat, kedua inovasi Kemendikdasmen berhasil unggul di kategorinya masing-masing, Rumah Pendidikan di kategori E-Government, dan Anugerah Bug Bounty di kategori Building Confidence and Security in Use of ICTs.

 

Mendikdasmen menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung selama ini. “Capaian ini adalah milik bersama; milik para guru yang setiap hari menunjukkan dedikasinya di ruang kelas, para murid yang terus belajar dengan semangat, dan seluruh masyarakat yang mempercayai bahwa pendidikan ialah investasi terbaik bangsa. Kita belum selesai, penilaian dewan juri masih berlanjut. Tapi satu hal yang pasti: Indonesia sudah membuktikan bahwa inovasi pendidikan kita diakui dunia,” ucapnya.

 

Melalui momentum ini, Indonesia berkomitmen untuk terus menyelaraskan langkah transformasi digital nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya dalam menjamin akses pendidikan berkualitas yang aman dan setara bagi seluruh anak bangsa. 

 

Proses penilaian WSIS Prizes 2026 oleh dewan juri masih berlanjut. Para WSIS Champion Project masih akan bertanding hingga dinyatakan satu pemenang (Winner) untuk setiap kategori. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada malam puncak WSIS Forum 2026 yang diselenggarakan pada 9 Juli 2026 di Jenewa, Swiss. (Deni)

Share:

Read More

Dari Perizinan hingga RKAB, ESDM Perkuat Tata Kelola Kegiatan Pertambangan

Dari Perizinan hingga RKAB, ESDM Perkuat Tata Kelola Kegiatan Pertambangan. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Untuk memperkuat tata kelola sektor minerba, Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja.

Setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya.

"Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ujar Tri di Jakarta, Jumat (12/6).

Sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RKAB merupakan dokumen wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pasca tambang. Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," jelas Tri.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban PNBP, penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

"Matrik lain yang tidak digunakan lagi, dipindahkan ke dalam matrik pelaporan realiasi yang secara berkala harus disampaikan", sambung Tri.

Bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," ujar Tri.

Ratusan pendampingan sudah dilakukan, berdasarkan hasil evaluasi, beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan. (Subhan)

Share:

Read More

Menteri Rachmat Pambudy Dukung Keberlanjutan Program Eliminasi Kanker Serviks dan Modernisasi Produksi Vaksin Nasional

Menteri Rachmat Pambudy Dukung Keberlanjutan Program Eliminasi Kanker Serviks dan Modernisasi Produksi Vaksin Nasional. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menerima audiensi Direktur Utama PT Bio Farma Shadiq Akasya, di Kantor Bappenas, Kamis (11/6). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan program eliminasi kanker serviks, serta rencana pembangunan fasilitas produksi vaksin baru guna memperkuat kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan vaksin di masa depan.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Eliminasi Kanker Serviks yang telah dijalankan Bio Farma bersama Kementerian Kesehatan dan mitra internasional sejak 2016. Program tersebut telah diperluas menjadi program nasional pada 2023 dan akan terus dilaksanakan hingga 2030, termasuk melalui pemberian vaksin HPV bagi anak usia sekolah. 

“Intinya, kami mendukung program ini karena merupakan tugas dan amanat Presiden untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin sehat,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Lebih lanjut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan kapasitas produksi vaksin yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, seperti vaksin polio dan HPV, yang perlu diiringi dengan modernisasi fasilitas serta proses produksi agar mampu memenuhi standar mutu global.

“Bio Farma perlu terus melakukan modernisasi agar mampu menghasilkan vaksin dengan teknologi terkini yang memenuhi standar WHO, sehingga kualitas produksi vaksin tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga standar internasional yang diakui secara global,” imbuh Menteri Rachmat Pambudy.

Sejalan dengan hal tersebut, Bio Farma menyampaikan usulan pembangunan fasilitas produksi vaksin baru sebagai bagian dari upaya modernisasi industri vaksin nasional yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu mendukung penerapan teknologi produksi vaksin yang lebih mutakhir, memenuhi standar internasional, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam memproduksi vaksin secara mandiri. Modernisasi ini dinilai penting untuk menjaga daya saing industri vaksin nasional sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia di masa depan.

Menutup pertemuan, Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa keberhasilan suatu Proyek Strategis Nasional tidak hanya ditentukan oleh perencanaannya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan penyelesaiannya. 

“Jadi, harus direncanakan dengan baik, dilakukan dengan baik, dan diselesaikan dengan baik,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy. (Putra)

Share:

Read More

BPK Apresiasi Kinerja BULOG, Capaian Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tembus 77 Persen

BPK Apresiasi Kinerja BULOG, Capaian Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tembus 77 Persen. (Dok. Bulog)

Karawang, WaraWiri.net - Pimpinan VII BPK RI, Dr. Slamet Edy Purnomo, menyampaikan apresiasi atas kinerja Perum BULOG dalam menjalankan penugasan pemerintah di sektor pangan. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani meninjau panen raya dan kesiapan infrastruktur BULOG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6).

Dalam kesempatan tersebut, BPK menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan BULOG berjalan dengan baik dan akuntabel. Capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target nasional menjadi salah satu indikator keberhasilan BULOG dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pimpinan VII BPK RI, Dr. Slamet Edy Purnomo, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BULOG yang dinilai mampu menjalankan tugas strategis negara secara efektif, khususnya dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

“BPK melihat pengelolaan keuangan negara di BULOG berjalan dengan baik dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang di awal Juni ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target yang ditetapkan. Ini merupakan capaian yang sangat baik dan menunjukkan komitmen BULOG dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Slamet Edy Purnomo.

Ia menegaskan bahwa BPK akan terus mendukung dan mengawal berbagai program strategis pemerintah yang dijalankan BULOG agar dapat memberikan manfaat optimal bagi petani, masyarakat, dan ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa keberhasilan mencapai 77 persen target pengadaan pada awal Juni 2026 menunjukkan bahwa strategi jemput gabah petani, penguatan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi infrastruktur BULOG berjalan efektif.

“Kami akan terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh hasil panen petani terserap dengan baik, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. Pengakuan dan apresiasi dari BPK RI menjadi bukti bahwa capaian tersebut didukung oleh tata kelola dan pengelolaan keuangan yang baik serta akuntabel,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Melalui kunjungan ini, BPK memberikan penguatan bahwa tata kelola dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program pangan nasional. Dengan capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang telah mencapai 77 persen dari target tahun 2026, BULOG optimistis dapat menuntaskan target pengadaan sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah untuk mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. (Fathi)

Share:

Read More

Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 Sambangi Banyuwangi, Usung Semangat “Terhubung dalam Aksi” Bersama Generasi Muda

Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 Sambangi Banyuwangi, Usung Semangat “Terhubung dalam Aksi” Bersama Generasi Muda. (Dok. Astra Indonesia)

Banyuwangi, WaraWiri.net - Berbagai perubahan positif di masyarakat, sering kali berawal dari kepedulian generasi muda terhadap persoalan di sekitarnya. Berangkat dari hal tersebut, Astra pada Kamis (12/6) hadir di Banyuwangi, Jawa Timur melalui Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 untuk mengajak generasi muda agar peduli terhadap berbagai tantangan yang ada dan mewujudkannya menjadi aksi nyata yang berdampak dan berkelanjutan melalui semangat "Terhubung dalam Aksi" yang menjadi tema SATU Indonesia Awards pada tahun ini.

Jawa Timur dipilih sebagai lokasi pertama roadshow mengingat besarnya potensi generasi muda yang dimiliki daerah ini. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Provinsi Jawa Timur, Generasi Z dan Milenial mencapai sekitar 46% dari total populasi atau hampir 19,5 juta jiwa. Besarnya generasi muda tersebut menjadi modal penting dalam melahirkan berbagai inovasi, solusi dan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya untuk menghadirkan perubahan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi.

Roadshow yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pegiat sosial ini menjadi wadah untuk berbagi inspirasi sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak inisiatif yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yaitu Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd.,M.KP. yang hadir dan memberikan semangat kepada para generasi muda untuk terus menghadirkan inovasi dan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kami mengucapkan terima kasih kepada Astra yang telah menyelenggarakan SATU Indonesia Awards dan memilih Banyuwangi sebagai salah satu lokasi Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat ditemukan lebih banyak mutiara-mutiara hebat yang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini, satu hal yang tidak berubah adalah pentingnya manusia yang memiliki kepedulian, kreativitas, dan keberanian untuk menghadirkan solusi bagi lingkungannya. Karena sesungguhnya kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” ujar Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd.,M.KP.

Sesi Bincang Inspiratif menjadi daya tarik utama roadshow yang diselenggarakan hari ini dengan menghadirkan narasumber yaitu Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia Raline Shah, Head of Corporate Communications Astra Windy Riswantyo, serta Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2021 sekaligus Penggerak Desa Sejahtera Astra Lali Gadget asal Sidoarjo yaitu Achmad Irfandi, yang membahas potensi dan peran generasi muda dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan di masyarakat serta pentingnya kolaborasi dalam memperluas dampak sosial.

Di hadapan generasi muda yang hadir, Achmad Irfandi menceritakan aksi perubahan yang dilakukannya. Berawal dari keresahan masyarakat terhadap tingginya penggunaan gawai pada anak-anak di daerah tempat tinggalnya, mendorong dirinya untuk peduli terhadap hal tersebut dan melahirkan inisiatif awal seperti melakukan kegiatan literasi sederhana untuk anak-anak seperti mewarnai, membaca dan mendongeng yang seiring waktu berkembang menjadi “Dolanan Tanpa Gadget” dan kemudian berubah menjadi “Kampung Lali Gadget”.

Semangat generasi muda untuk menghadirkan perubahan juga tercermin dari berbagai inisiatif yang lahir dari Banyuwangi, di antaranya adalah Oka Bayu Pratama Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards tahun 2025 di Bidang Teknologi, Vicky Hendri Kurniawan Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards tahun 2020 di Bidang Teknologi, Tunggul Harwanto Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards tahun 2020 di Bidang Pendidikan, dan Muhammad Farid Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards tahun 2010 di Bidang Pendidikan. Kehadiran generasi muda tersebut menunjukkan bahwa solusi atas berbagai tantangan masyarakat dapat lahir dari daerah dan berkembang melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

“Melalui tema ‘Terhubung dalam Aksi’, Astra ingin menegaskan bahwa setiap inisiatif baik dari generasi muda akan memiliki dampak yang lebih luas ketika terhubung dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan ekosistem pendukung yang berkelanjutan. Melalui penguatan kolaborasi antara SATU Indonesia Awards dan Desa Sejahtera Astra, kami berharap semakin banyak inisiatif anak muda yang dapat berkembang, berintegrasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto.

SATU Indonesia Awards merupakan penghargaan tahunan Astra yang diberikan kepada generasi muda yang menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar guna mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan melalui Bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi.

Pada tahun ini Astra berupaya untuk memperluas dampak kontribusi generasi muda di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan Desa Sejahtera Astra. Melalui kolaborasi ini, Astra mendorong para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards untuk berperan dalam mendukung pengembangan Desa Sejahtera Astra, baik itu sebagai penggerak maupun fasilitator, sehingga inisiatif yang lahir dari para penggerak perubahan dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, SATU Indonesia Awards telah melahirkan 792 generasi muda inspiratif, sementara Desa Sejahtera Astra telah membina 1.533 desa di 35 provinsi. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010, jumlah pendaftar SATU Indonesia Awards terus bertumbuh dan mencapai 17.708 peserta pada tahun 2025.

Periode pendaftaran 17th SATU Indonesia Awards 2026 telah dibuka sejak 1 April hingga 1 Agustus 2026. Para penerima apresiasi tingkat nasional berhak mendapatkan dana pembinaan senilai Rp65 juta serta kesempatan mengikuti program pembinaan dan pengembangan bersama Astra untuk memperluas dampak dari inisiatif yang dijalankan. Selain itu, para penerima apresiasi juga berkesempatan mengembangkan programnya melalui integrasi dengan ekosistem Desa Sejahtera Astra.

Setelah Banyuwangi, Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 akan diselenggarakan di dua kota besar di Indonesia yaitu Makassar dan Lombok dengan menggaungkan semangat yang sama untuk menjangkau lebih banyak generasi muda inspiratif serta memperluas kolaborasi dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Semangat Astra dalam mencari generasi muda pembawa perubahan yang berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. (Zikry)

Share:

Read More

Komitmen Pemerintah Jaga Akuntabilitas dan Kualitas Data dalam Pengukuran Kontribusi Kawasan terhadap Perekonomian Daerah dan Nasional

Komitmen Pemerintah Jaga Akuntabilitas dan Kualitas Data dalam Pengukuran Kontribusi Kawasan terhadap Perekonomian Daerah dan Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Pemerintah, melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) beserta para pemangku kepentingan terkait, terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kualitas data-data makro ekonomi, khususnya yang terkait dengan pengukuran dampak ekonomi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).

Hal itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa kontribusi kawasan terhadap perekonomian daerah dan nasional dapat diukur secara akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di KEK yang diselenggarakan di Kantor Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik (JIIPE), di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Jumat (12/06).

Rapat ini dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.

“Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas,” kata Sesmenko Susiwijono.

Kegiatan ini menjadi bagian upaya bersama untuk melakukan reviu dan mengkaji data, serta membahas pengukuran dampak ekonomi KEK yang lebih komprehensif, melalui sinkronisasi, validasi, dan pendalaman data ekonomi kawasan hingga tingkat pelaku usaha. Hasil kajian ini, selain untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kontribusi dan dampak ekonomi KEK, juga untuk melakukan reviu atas data kontribusi kegiatan ekonomi di KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

“Bagi Pemerintah, data pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB) menjadi indikator utama kondisi perekonomian nasional, dasar perumusan kebijakan atau program, alat ukur kinerja Pemerintah, serta alat pembanding kemajuan ekonomi kita dengan negara-negara lain. Selain itu, urgensi perhitungan PDB/PDRB akan menjadi indikator dalam penentuan pasar, realisasi investasi, dan ukuran dampak dari kebijakan nasional,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Mulai 2025, BPS bersama dengan Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) telah berkolaborasi melaksanakan pendataan lengkap seluruh kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang dilakukan pada 25 KEK di seluruh Indonesia, dengan jumlah perusahaan/industri sebanyak 528 perusahaan. Selain di KEK, pendataan kegiatan ekonomi dan industri juga dilakukan di Kawasan Industri (KI) yang berjumlah sekitar 178 kawasan di seluruh Indonesia. Dengan pendataan lengkap di KEK dan KI ini, diharapkan akan mampu memotret secara lengkap kegiatan ekonomi dan industri di seluruh kawasan.

Sebagaimana diketahui, hingga Triwulan I-2026, KEK di Indonesia secara kumulatif telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp353,3 triliun, menyerap 266.688 orang tenaga kerja, dan telah menghadirkan 471 pelaku usaha yang beroperasi di 25 KEK di seluruh Indonesia.

Sementara itu, KEK Gresik sendiri sudah menjadi salah satu kontributor utama pengembangan KEK nasional, tercatat hingga Triwulan I-2026 secara kumulatif telah mencatatkan investasi sebesar Rp107,32 triliun dan menyerap 47.201 orang tenaga kerja. Hal ini disokong berbagai kegiatan industri strategis yang berorientasi pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

KEK Gresik berperan dalam memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, dan menarik investasi khususnya di sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat dan terverifikasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan pengukuran yang lebih representatif mengenai kontribusi dan peran KEK terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.

“Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data, khususnya yang terkait dengan data-data yang diperhitungkan dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB dan PDRB), sehingga akuntabilitas dan kualitas data akan terus terjaga,” ucap Sesmenko Susiwijono.

Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono juga menegaskan bahwa akuntabilitas dan kualitas data menjadi sangat penting untuk terus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, pasar dan investor, terhadap berbagai capaian kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ke depan, hasil reviu dan kajian tersebut akan menjadi pedoman bagi pengembangan metodologi yang lebih komprehensif untuk pengukuran dampak KEK terhadap perekonomian. PDB Indonesia yang berkualitas, tidak terlepas dari kolaborasi dan dukungan dari berbagai penyedia data, termasuk dari 25 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan kali ini turut dihadiri oleh Pimpinan Badan Pusat Statistik (Pusat), Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Gresik, serta Pimpinan dari Kementerian/Lembaga terkait, Dewan Kawasan KEK Jawa Timur, BUPP KEK Gresik, dan PT Freeport Indonesia mewakili Pelaku Usaha di KEK. (Muh)

Share:

Read More

Latihan Pramuka Rutin, Warga Binaan Lapas Perempuan Malang Belajar Navigasi Dasar

Latihan Pramuka Rutin, Warga Binaan Lapas Perempuan Malang Belajar Navigasi Dasar. (Dok. Ditjenpas)

Malang, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang rutin gelar kegiatan kepramukaan bagi Warga Binaan setiap Kamis sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian. Kegiatan ini bertujuan tanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan kerja sama yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada latihan pramuka yang dilaksanakan Kamis (11/6), Warga Binaan mendapatkan materi tentang penggunaan kompas. Dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan pada bagian-bagian kompas, fungsi kompas dalam navigasi, serta praktik menentukan arah mata angin dan orientasi lapangan. Dengan pendampingan petugas dan pembina pramuka, Warga Binaan mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan antusias.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Rubiniza, menjelaskan bahwa kegiatan kepramukaan merupakan salah satu sarana pembentukan karakter yang efektif bagi Warga Binaan.

“Melalui latihan pramuka rutin, Warga Binaan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga belajar tentang disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerja sama. Materi penggunaan kompas yang diberikan hari ini diharapkan dapat menambah wawasan serta melatih kemampuan mereka dalam memahami arah dan navigasi dasar,” ujar Rubiniza.

Salah seorang Warga Binaan, Sofi, mengaku senang mendapatkan pengalaman baru melalui latihan pramuka. Menurutnya, materi penggunaan kompas menjadi hal yang menarik karena sebelumnya ia belum pernah mempelajarinya secara langsung.

“Saya merasa senang bisa mengikuti latihan hari ini. Awalnya saya mengira menggunakan kompas itu sulit, tetapi setelah dijelaskan dan dipraktikkan bersama, ternyata sangat menarik dan menambah pengetahuan saya. Kegiatan pramuka membuat kami lebih aktif dan semangat untuk terus belajar,” ungkap Sofi.

Melalui kegiatan kepramukaan berkelanjutan, diharapkan dapat membentuk warga Binaan yang lebih disiplin, mandiri, dan siap kembali menjadi bagian yang produktif di tengah masyarakat. (Remond)

Share:

Read More