Lakukan Rapat Konsolidasi, BGN Ingatkan KaSPPG, Mitra, dan Yayasan Pahami Juknis

Lakukan Rapat Konsolidasi, BGN Ingatkan KaSPPG, Mitra, dan Yayasan Pahami Juknis. (Dok. BGN)

Lampung, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I menggelar Rapat Konsolidasi Program MBG bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KaSPPG), mitra, dan yayasan se-Provinsi Lampung pada Sabtu (14/2).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaksana program memahami secara detail dan seragam substansi serta prosedur yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbaru. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan pelaksanaan MBG di lapangan dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

“Kami hanya mengingatkan beberapa poin yang memang harus kita jalankan bersama agar pelaksanaan MBG di lapangan bisa berjalan dengan baik. Kami ingin menekankan aspek pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan,” ujar Harjito.

Penegasan tersebut disampaikan mengingat masih terdapat beberapa pelaksana program di lapangan yang cenderung menghindari kehadiran tim pemantauan dan pengawasan (tauwas). Ia menegaskan bahwa kehadiran tim tauwas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melakukan pembinaan dan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

“Jika ada tim tauwas di lapangan, kami berharap Bapak/Ibu tidak menghindar. Tidak perlu khawatir terhadap sidak atau hal lainnya, karena yang kami lakukan justru untuk memperbaiki apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan,” jelasnya.

Selain itu, Harjito juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang solid antara tiga komponen utama pelaksana Program MBG di lapangan, yakni KaSPPG, mitra, dan yayasan. Menurutnya, keselarasan pemahaman dan sinergi antar-pelaksana menjadi kunci keberlanjutan program.

Terkait tindak lanjut pengawasan, ia menjelaskan bahwa SPPG yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai juknis terbaru.

“Apabila SPPG tidak melakukan perbaikan setelah BAP, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1. Dalam juknis terbaru diatur tiga tahap peringatan, yakni SP 1 selama tujuh hari, SP 2 selama tujuh hari, dan SP 3 berupa penghentian sementara,” tegasnya.

Melalui rapat konsolidasi ini, BGN kembali mengingatkan seluruh mitra dan yayasan untuk memahami serta mematuhi juknis Program MBG yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan menjadi landasan utama dalam menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (Alif)

Share:

Read More

Kemenpora Siapkan Pendampingan Literasi Finansial untuk Kesejahteraan Masa Depan Atlet Paralimpiade

Kemenpora Siapkan Pendampingan Literasi Finansial untuk Kesejahteraan Masa Depan Atlet Paralimpiade. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam kunjungannya ke Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir mengatakan akan menghadirkan pendampingan terkait literasi keuangan untuk membantu atlet menata masa depannya lebih sejahtera hingga pensiun.

Menpora menegaskan, para atlet disabilitas yang akan kebanjiran bonus dari pemerintah setelah prestasi gemilang di Asean Para Games 2025, harus membekali dirinya dengan manajemen keuangan yang cerdas. Sehingga bonus dengan nilai fantastis tidak hanya menjadi kesenangan sesaat, melainkan berbuah aset produktif untuk masa tua mereka.

"Kita juga akan mendampingi melalui financial literacy (literasi keuangan) supaya para atlet ini bisa menabung dan melakukan hal lain untuk masa depannya," jelas Menpora Erick.

Tak ingin berlama-lama larut dalam euforia 135 emas Asean Para Games 2025, pemerintah kini bergerak cepat menyiapkan keikutsertaan atletnya ke ajang Asian Games dan Asian Para Games 2026 Jepang dengan melanjutkan pelatnas yang berkelanjutan.

"Untuk persiapan Asian Para Games, Kemenpora telah terus berkoordinasi, konsolidasi latihan meski dengan keterbatasan anggaran. Kami juga telah menyisir anggaran insha Allah ada ya Pak Surono (Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga) ya, terlepas dari efisiensi anggaran Insha Allah nanti kita juga akan undang NPC untuk duduk bareng seperti apa target-targetnya kita evaluasi bersama," pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Momen Kapolri Ikut Donor Darah saat Hadiri Baksos HUT ke-53 Buruh KSPSI

Momen Kapolri Ikut Donor Darah saat Hadiri Baksos HUT ke-53 Buruh KSPSI. (Dok. Humas Polri)

Tangerang, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut melaksanakan donor darah saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 elemen buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kapolri awalnya meninjau langsung sejumlah rangkaian kegiatan ulang tahun dari KSPSI di Lapangan PT. Victory Ching Luh Indonesia, Tangerang, Banten, Senin (16/2/2026). Ia melihat secara langsung buruh dan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal terkait acara tersebut.

Seketika tiba di tempat donor darah, Sigit langsung memutuskan untuk ikut menyumbangkan dengan tujuan agar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan donor darah.

Ia diperiksa oleh tenaga kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, Sigit pun melanjutkan dengan melakukan proses pendonoran darah.

Usai mendonorkan darahnya, Sigit melanjutkan tinjauannya. Ia juga sempat berbincang, menyapa dan memenuhi keinginan buruh serta masyarakat yang ingin berfoto bersama.

Dalam kegiatan tersebut, Sigit menegaskan komitmen Polri yang bakal terus mendukung perjuangan buruh untuk semakin sejahtera yang lebih baik. Menurutnya, hal tersebut harus dikawal dan dijaga.

Kami khususnya dari Polri akan terus dukung program terkait masalah dukungan terhadap kaum buruh terkait hak yang memang harus terus dikawal dan dijaga, ujar Sigit.

Sigit berharap, ke depannya tercipta hubungan industrial yang baik. Perusahaan berjalan dan buruh mendapatkan kesejahteraannya.

Dalam rangkaian HUT KSPSI dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya bakti sosial kesehatan, donor darah, renovasi rumah buruh tak layak huni. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan selamat ulang tahun untuk serikat buruh tersebut.

Sigit juga menekankan, bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena PHK.

Desk ketenagakerjaan tentunya terus optimal beri pendampingan termasuk carikan solusi yang dibutuhkan. Sehingga rekan buruh selalu mendapatkan pendampingan dan kepastian masa depan, ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga mengajak seluruh elemen buruh untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. Dengan begitu, lebih banyak terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh.

Pemerintah ingin dan terus mendorong lapangan kerja baru dengan berbagai macam program salah satunya program terkait membuka lapngan pekerjaan baik formal ataupun non formal program hilirisasi maupun program lain yang harapannya ini juga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat. Kemudian bisa dapatkan lapangan kerja harapannya dengan adanya lapangan kerja menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, papar Sigit. (Evi)

Share:

Read More

Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Polri Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Oknum Internal

Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Polri Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Oknum Internal. (Dok. Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana narkotika tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum internal Polri. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, dalam doorstop di Lobby Lantai 1 Gedung Divhumas Polri, Minggu (15/2) malam.

Kadivhumas Polri menyampaikan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota berinisial AKBP DPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan jaringan narkoba yang sebelumnya melibatkan anggota Polri lain di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa, Polri tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik oleh masyarakat maupun oknum internal Polri,” tegas Kadivhumas Polri.

Pengungkapan perkara bermula dari penangkapan dua asisten rumah tangga milik tersangka anggota Polri BRIPKA KIR dan istrinya AN, dengan barang bukti sabu 30,415 gram di rumah pribadi keduanya. Dari hasil pengembangan Ditresnarkoba Polda NTB, ditemukan keterlibatan AKP ML dalam jaringan tersebut.

Pemeriksaan lanjutan oleh Bidpropam Polda NTB terhadap AKP ML menunjukkan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan di ruang kerja dan rumah jabatan AKP ML kemudian menemukan lima paket sabu seberat 488,496 gram. Dari keterangan AKP ML, terungkap dugaan keterlibatan AKBP DPK.

Tim gabungan Biro Paminal Divpropam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah pribadi AKBP DPK di Tangerang pada 11 Februari 2026. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sabu 16,3 gram, ekstasi 50 butir, alprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, dan ketamin 5 gram.

Atas perbuatannya, AKBP DPK dijerat Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana serta Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

Kadivhumas menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi tersangka meski berasal dari internal Polri. Saat ini AKBP DPK masih menjalani penempatan khusus oleh Divpropam Polri sembari menunggu proses kode etik yang dijadwalkan 19 Februari 2026.

“Pimpinan Polri sudah tegas menjamin tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat jaringan narkotika. Kami justru menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi,” ujar Kadivhumas.

Polri juga telah membentuk tim gabungan Ditipidnarkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda NTB untuk mendalami jaringan lebih luas, termasuk mengejar bandar berinisial E yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada para tersangka. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keterlibatan jaringan ini diperkirakan berlangsung sejak Agustus 2025.

“Jika ditemukan lagi personel yang terlibat mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses hukum dan kode etik tanpa terkecuali. Ini wujud komitmen Polri dalam perang terhadap narkoba yang mengancam generasi bangsa,” tegas Kadivhumas.

Polri mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Dukungan publik dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh di Indonesia. (Slamet)

Share:

Read More

Upacara Pembukaan Persami Korp Kadet Republik Indonesia di Mako Kodaeral V

Upacara Pembukaan Persami Korp Kadet Republik Indonesia di Mako Kodaeral V. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Upacara Pembukaan Korp Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang IV Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Mako Kodaeral V, sebagai bagian dari pembinaan generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan, Sabtu (14/02/2026).

Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Aster Dankodaeral V Kolonel Marinir Muharam Achmad Fauzi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CIQaR., CRMP., mewakili Komandan Komando Daerah TNI AL (Dankodaeral) V Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si.

Sementara itu, Komandan Upacara dipercayakan kepada Marvin Atala Ispandia, siswa SMK KAL 1 Surabaya, yang menunjukkan kesiapan dan kedisiplinan dalam memimpin jalannya upacara.

Kegiatan Persami KKRI Gelombang IV TW I TA 2026 ini diikuti oleh 211 siswa dan siswi tingkat SMA/sederajat yang berasal dari wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti rangkaian upacara pembukaan yang berlangsung dengan tertib, khidmat, dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam amanatnya, Aster Dankodaeral V menyampaikan bahwa kegiatan Persami KKRI merupakan sarana strategis untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis, berdisiplin tinggi, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan bangsa. Diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai positif yang diperoleh selama kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kodaeral V mendukung penuh kegiatan pembinaan generasi muda melalui wadah KKRI sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki mental tangguh, sikap patriotik, dan semangat bela negara.

Selama dua hari ke depan, 211 peserta akan menerima berbagai pembekalan, di antaranya, Wawasan Kebangsaan, Latihan Kedisiplinan, Kepanduan Maritim, dan Membangun Karakter.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara TNI Angkatan Laut, institusi pendidikan, serta organisasi kepemudaan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, berintegritas, dan cinta Tanah Air. (Bambang)

Share:

Read More

Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan Pariwisata Nasional

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat penyalaan Dipa dalam upacara Mahashivaratri di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, DIY. (Dok. Kemenpar)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mendorong Prambanan Shiva Festival berkembang sebagai agenda unggulan pariwisata nasional yang memperkuat posisi Candi Prambanan sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual kelas dunia.

Menurut Wamenpar, festival yang berpuncak pada perayaan Mahashivaratri ini tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang bermakna sekaligus menggerakkan ekosistem ekonomi masyarakat sekitar.

Event budaya seperti ini, turut menggerakkan pelaku UMKM, pekerja seni, perhotelan, dan sektor jasa pariwisata di kawasan sekitar.

“Dari sisi kepariwisataan, Prambanan Shiva Festival diharapkan menjadi program unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara,” ujar Ni Luh Puspa saat menghadiri upacara Mahashivaratri di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, DIY, Minggu (15/2/2026).

Mahashivaratri menjadi puncak rangkaian Prambanan Shiva Festival yang telah berlangsung sejak 17 Januari 2026. Hari suci terpenting bagi umat Hindu ini diperingati melalui berbagai ritual sakral dan kegiatan budaya yang merefleksikan nilai spiritual, harmoni, serta toleransi.

Salah satu rangkaian utama adalah Festival Dipa dengan penyalaan ribuan dipa yang diiringi bunyi alat musik damaru, menciptakan suasana magis dan khusyuk di kawasan candi. Momen ini melambangkan persatuan umat dalam doa serta harapan akan kedamaian dan kesejahteraan dunia.

Atraksi video mapping yang membalut Candi Prambanan turut menghadirkan pengalaman visual yang memperkuat pesan spiritual dan kebersamaan.

“Ini menjadi simbol kebersamaan dalam harmoni spiritual dan toleransi antarumat beragama,” kata Ni Luh Puspa.

Wamenpar menambahkan, tren pariwisata global kini bergerak menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Wisatawan tidak lagi sekadar mencari hiburan, tetapi pengalaman yang memberi kedekatan dengan lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal.

Sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991 dan mahakarya arsitektur Hindu abad ke-9 Masehi, Candi Prambanan memiliki potensi besar untuk menghadirkan pengalaman spiritual tourism dan pilgrimage tourism yang semakin relevan secara global.

Data menunjukkan jumlah umat Hindu dunia meningkat sekitar 12 persen dalam satu dekade terakhir, dengan 99 persen berada di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan situs suci dan warisan budaya seperti Prambanan, bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang dihormati masyarakat dunia.

“Kita harapkan agenda seperti Prambanan Shiva Festival ini mampu menghidupkan Candi Prambanan, bukan sekadar sebagai monumen, tetapi sebagai living monument yang kita jaga bersama kesakralannya,” ujar Ni Luh Puspa.

Selain upacara Mahashivaratri, rangkaian puncak festival juga diisi kegiatan MICE melalui International Conference – Prambanan Shiva Festival yang berlangsung di Wisnu Mandala, Kompleks Candi Prambanan, dan menghadirkan narasumber dari berbagai negara.

Turut mendampingi Wamenpar, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini serta Asisten Deputi Event Nasional Ni Komang Ayu Astiti. (Remon)

Share:

Read More

Perangi Sampah Sungai dan Laut, Menteri Hanif Sepakat dengan Fatwa Haram MUI

Perangi Sampah Sungai dan Laut, Menteri Hanif Sepakat dengan Fatwa Haram MUI. (Dok. Istimewa/Humas Kemen LH)

Bogor, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen pengendalian sampah dari hulu melalui Aksi Bersih dan Penanaman Pohon di aliran Sungai Cikeas, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan Indonesia saat ini menghadapi tekanan serius akibat krisis sampah yang berdampak pada kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim.

“Kita tidak bisa lagi menunda. Sampah yang tidak terkendali dari daratan akan berakhir di sungai dan laut. Rantai ini harus kita putus dari hulunya. Target kita adalah mengubah kondisi darurat menjadi sistem pengelolaan yang menjadikan sampah sebagai sumber daya,” tegas Menteri Hanif, Minggu (15/2/2026). 

Dalam kegiatan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga kembali menegaskan fatwa haram membuang sampah ke sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi MUIt, Hazuarli Halim, menyampaikan bahwa fatwa tersebut lahir dari keprihatinan atas kerusakan lingkungan yang semakin nyata.

“Fatwa ini merupakan bentuk tanggung jawab keagamaan dalam merespons kerusakan lingkungan yang terjadi. Membuang sampah ke sungai, danau, dan laut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan,” ujar Hazuarli.

Menteri Hanif menyambut penguatan tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun perubahan perilaku masyarakat. “Pendekatan teknis dan regulasi harus diperkuat dengan kesadaran moral. Dukungan para ulama menjadi energi besar untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin dalam mengelola sampah”.

KLH/BPLH menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pengurangan di sumber, peningkatan literasi publik, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah pencemaran sungai dan laut Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dunia usaha, komunitas dan masyarakat, KLH/BPLH berharap pengendalian sampah dari hulu dapat menjadi kunci utama dalam memutus rantai pencemaran dan menjaga keberlanjutan ekosistem sungai dan laut. (Putra)

Share:

Read More

KKP Ingatkan Pemanfaat Ruang Laut Taat dan Patuh Sampaikan Laporan Tahunan

KKP Ingatkan Pemanfaat Ruang Laut Taat dan Patuh Sampaikan Laporan Tahunan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengingatkan setiap pemanfaat ruang laut untuk taat dan patuh menyampaikan laporan tahunan yang telah diatur dalam Pasal 137 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Direktur Pengendalian Pemaanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan menegaskan setelah KKPRL diterbitkan, kewajiban pemegang izin tidak berhenti pada proses perizinan saja namun harus ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan tahunan. Laporan tahunan ini diperlukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ketaatan pemanfaatan ruang lautnya sesuai KKPRL yg diberikan.

“Laporan tahunan bersifat self-assessment dari seluruh subjek hukum atau unit kerja pemegang KKPRL yang kemudian diverifikasi oleh Ditjen PRL. Di dalam laporan, pemegang KKPRL wajib menyampaikan keberlangsungan kegiatan, kondisi perizinan, pelaksanaan kegiatan serta pemenuhan 16 kewajiban yang melekat dalam KKPRL,” jelasnya dalam keterangan pers dikutip, Senin (16/02). 

Untuk mendukung pelaporan, menurut Fajar KKP telah menyiapkan sistem pelaporan elektronik yang disederhanakan dan telah diluncurkan pada September 2024. Selain itu, tersedia buku panduan, layanan hotline, serta layanan konsultasi langsung, termasuk gerai layanan bagi peserta yang hadir secara luring. 

Laporan tahunan memuat 16 kewajiban pemegang KKPRL, salah satunya adalah menyampaikan laporan secara tertulis setiap satu tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang paling sedikit memuat kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, perizinan berusaha dan/atau perizinan nonberusaha; dan realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal perizinan berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan. 

Selain itu, dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 juga mengatur sanksi administratif atas ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan tahunan.

“Sanksi ini tentu sebisa mungkin kita hindari bersama. Oleh sebab itu, laporan tahunan paling sedikit memuat kemajuan perizinan, realisasi pemanfaatan ruang laut, serta pemenuhan kewajiban. Ini penting untuk memastikan tidak terjadi kondisi ruang laut yang tidak dimanfaatkan atau bersifat idle, karena dapat berimplikasi pada berakhirnya masa berlaku atau pencabutan izin,” terang Fajar.

Fajar berharap, dashboard penilaian akan segera dikembangkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemegang KKPRL dapat mengetahui hasil penilaian dan peringkat kinerjanya. Harapannya, penertiban penyampaian laporan tahunan dapat dimulai dari internal KKP, sehingga menjadi contoh bagi pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono penataan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial. (Siti)

Share:

Read More

Menkomdigi: Publisher Rights Jaga Keberlanjutan Media dan Akurasi Informasi Publik

Menkomdigi Meutya Hafid saat menjadi narasumber dalam Talkshow Spesial 18 Tahun TV One "Menyalakan Harapan Menatap Masa Depan" di Studio TV One, Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan industri media nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi di tengah derasnya arus konten digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa ruang redaksi dan proses jurnalistik yang berpegang pada kode etik menjadi pembeda utama antara media arus utama dan platform digital.

“Orang akan jengah, akan lelah, ketika terlalu banyak informasi-informasi yang tidak jelas, orang akan mencari sumber-sumber yang jelas. Di televisi, ruang redaksi memilihkan apa yang perlu, layak, dan baik ditonton oleh masyarakat,” ujar Meutya dalam Talkshow Spesial 18 Tahun TV One di Jakarta Selatan, Sabtu (14/02/2026).

Karena itu, pemerintah memastikan ekosistem industri media nasional tetap sehat dan berkelanjutan.

Ia menekankan arti penting kesetaraan regulasi antara penyiaran nasional dan platform digital global.

“Kata kunci itu menjadi penting, equal playing field,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah menerbitkan kebijakan publisher rights melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Regulasi ini mewajibkan platform digital yang memanfaatkan karya jurnalistik memberikan kompensasi kepada perusahaan pers melalui mekanisme kerja sama bisnis.

Ia menegaskan kebijakan tersebut menyasar platform digital yang mengambil manfaat ekonomi dari karya jurnalistik, bukan masyarakat.

“Bukan masyarakatnya yang disasar, tapi platformnya. Jadi platform yang mengambil karya-karya jurnalistik,” tegasnya.

Melalui publisher rights, pemerintah melindungi hak ekonomi media nasional dan menjaga keberlanjutan ruang redaksi sehingga masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat, terverifikasi, dan bertanggung jawab. (Muh)

Share:

Read More

Kemendikdasmen Respons Cepat Tangani Bencana di SMPN 48 Sa Ate, NTT

Kemendikdasmen Respons Cepat Tangani Bencana di SMPN 48 Sa Ate, NTT. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat melakukan penanganan dampak bencana angin yang menyebabkan kerusakan pada SMPN 48 Sa Ate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai bentuk respons awal, Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT telah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Sabtu (14/2). Peninjauan dilakukan bersama Dinas Pendidikan setempat guna memastikan kondisi bangunan sekolah serta mengidentifikasi kebutuhan penanganan secara menyeluruh. Sekolah tersebut berada di wilayah pegunungan dengan akses yang cukup menantang, sehingga koordinasi lintas pihak menjadi bagian penting dalam proses penanganan.

Kemendikdasmen memastikan bahwa layanan pendidikan tetap berjalan. Untuk sementara waktu, kegiatan pembelajaran dialihkan dengan menumpang di SDN Saikui, Desa Bu Utara, Kecamatan Tana Wawo. Langkah ini diambil agar hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun sarana sekolah mengalami kerusakan.

Selain penanganan darurat, Kemendikdasmen juga telah menindaklanjuti kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana melalui penguatan usulan revitalisasi tahun anggaran 2026. Berdasarkan hasil asesmen lapangan, kebutuhan revitalisasi mencakup pembangunan tiga Ruang Kelas Belajar (RKB), satu ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, dan satu unit toilet. Usulan tersebut akan diperkuat sebagai prioritas dalam perencanaan pemulihan infrastruktur pendidikan terdampak bencana.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak belajar akibat bencana.

 “Kami memastikan proses pembelajaran tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat. Negara harus hadir cepat, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Revitalisasi akan kami kawal agar dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Gogot di Jakarta, Minggu (15/2).

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Penanganan sekolah terdampak bencana bukan hanya soal membangun kembali fisik bangunan, tetapi memastikan ekosistem pembelajaran kembali aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi peserta didik serta guru,” tambahnya.

Kepala SMPN 48 Sa Ate, Maria Astinuli, yang dihubungi dari Maumere, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BPMP NTT ke sekolahnya. Menurutnya, meskipun kunjungan tersebut bersifat supervisi dan verifikasi lapangan, kehadiran tim sangat berarti bagi sekolah yang dipimpinnya.

“BPMP datang untuk memverifikasi data secara faktual berkaitan dengan pemberitaan yang selama ini beredar di media sosial. Hasil yang disampaikan adalah mendorong pemerintah untuk merespons lebih cepat menangani sekolah kami,” jelas Maria.

Ia mengaku gembira atas perhatian yang diberikan dan berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif terhadap perbaikan sarana dan prasarana sekolah. “Saya senang sekali karena Kepala BPMP melihat kondisi sekolah kami secara langsung. Saya menitipkan harapan agar sekolah kami mendapat perhatian sehingga dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Saat ini, SMPN 48 Sa Ate Gaikiu hanya memiliki dua ruang kelas dengan kondisi bangunan yang masih darurat. Sekolah tersebut memiliki 52 peserta didik, terdiri atas 22 siswa kelas VII dan 30 siswa kelas VIII. Tenaga pendidik berjumlah 11 orang, terdiri atas satu guru berstatus PPPK dan 10 guru honorer komite. Dengan keterbatasan tersebut, pihak sekolah tetap berupaya menjaga semangat belajar peserta didik di tengah kondisi pascabencana.

Kemendikdasmen akan terus memantau perkembangan di lapangan serta mengupayakan percepatan dukungan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan terdampak bencana. (Rizal)

Share:

Read More

Fokus pada Keselamatan Masyarakat, BMKG-ITB Perkuat Rantai Informasi Peringatan Dini

Fokus pada Keselamatan Masyarakat, BMKG-ITB Perkuat Rantai Informasi Peringatan Dini. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem peringatan dini cuaca di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan komitmen tersebut, BMKG menjalin kerja sama strategis dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam penguatan informasi meterologi berbasis geospasial melalui riset dan inovasi, guna mendukung mitigasi serta pengurangan risiko.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kejadian banjir, banjir bandang, dan tanah longsor terjadi di wilayah Sumatra dan Jawa pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan terhadap ancaman hidrometeorologi harus terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani menegaskan bahwa penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas utama dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang semakin kompleks.

“Kejadian hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa kita membutuhkan sistem peringatan dini yang semakin presisi hingga skala lokal. Informasi yang kami keluarkan harus mampu menjawab kebutuhan pengambilan keputusan secara cepat, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya, Senin (16/02). 

Ia menambahkan bahwa pentingnya ketersediaan informasi peringatan dini cuaca yang tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga komprehensif, mudah dipahami, serta dapat segera ditindaklanjuti sebagai dasar pelaksanaan mitigasi di lapangan.

“Informasi peringatan dini tidak hanya cepat dan akurat, namun juga komprehensif, mudah dipahami, dan dapat langsung ditindaklanjuti untuk dasar melakukan mitigasi di lapangan. Spirit yang kami dorong adalah Early Warning, Early Action, Zero Victim, tegasnya.”

Untuk menjawab tantangan tersebut, BMKG menekankan pentingnya kolaborasi multipihak melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media. Sinergi ini mencakup koordinasi, berbagi data, serta pertukaran keahlian guna memperkuat efektivitas sistem peringatan dini nasional.

Kepala Pusat Analisis dan Penerapan Geospasial ITB, wedyanto juga mengatakan bahwa semangat early warning dan zero victim harus menjadi dasar sekaligus tujuan bersama dalam kolaborasi ini.

“Early warning dan zero victim menjadi dasar kita semua, menjadi tujuan kita semua untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bencana, sekaligus memitigasi risiko yang ada. Zero victim adalah target bersama yang harus terus kita upayakan,” katanya.

Sebagai langkah konkret, BMKG menjalin kerja sama strategis dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam dua fokus utama.

Pertama, pengembangan model cuaca resolusi tinggi melalui skema joint development antara tim BMKG dan ITB. Model ini diharapkan mampu meningkatkan ketelitian prediksi cuaca hingga skala lokal.

Kedua, penguatan informasi berbasis dampak (impact-based forecast) beserta model pendukungnya, seperti model risiko, model hidrologi, dan model hidrodinamika.

Tahap awal implementasi akan difokuskan di wilayah Jabodetabek yang memiliki kompleksitas risiko banjir tinggi, baik dari sisi hulu maupun hilir, termasuk potensi banjir pesisir. Integrasi model hidrologi dan model kelautan menjadi bagian penting dalam sistem ini guna memastikan peringatan dini yang lebih komprehensif.

BMKG menegaskan bahwa efektivitas peringatan dini sangat ditentukan oleh rantai informasi yang utuh, mulai dari observasi dan monitoring, pengolahan data dan pemodelan, diseminasi informasi, hingga respons nyata dari pemerintah dan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, BMKG berharap dapat memperkuat basis sains, meningkatkan kapasitas keahlian, serta mempercepat adopsi inovasi teknologi dari riset ke operasional (research to operation, operation to research).

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BMKG dalam memperkuat ketahanan masyarakat Indonesia terhadap risiko cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di masa mendatang, sekaligus memastikan bahwa setiap peringatan dini benar-benar bermuara pada aksi nyata di lapangan. (Tedy)

Share:

Read More

Ekspor Lampaui USD 305 Juta, IKM Kerajinan Semakin Kreatif dan Kompetitif

Ekspor Lampaui USD 305 Juta, IKM Kerajinan Semakin Kreatif dan Kompetitif. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan industri kerajinan dalam negeri dengan memfasilitasi keikutsertaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) binaan di ajang pameran kerajinan bergengsi dan terbesar di Asia Tenggara, Pameran Inacraft 2026. Upaya ini merupakan langkah Kemenperin untuk terus memacu ekspansi pasar industri kerajinan di pasar dalam dan luar negeri.

“Inacraft menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kerajinan untuk semakin memperluas pasarnya. Fasilitasi dan pembinaan Kemenperin untuk IKM ini adalah bentuk apresiasi dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri, sekaligus upaya membuka peluang promosi yang lebih luas bagi IKM dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/2).

Pameran Inacraft 2026 diselenggarakan di Jakarta Internasional Convention Center (JICC) pada tanggal 4-8 Februari 2026. Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) memfasilitasi delapan IKM untuk ikut serta dalam Pameran Inacraft 2026.

Menperin optimistis, pameran dan dukungan promosi merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan daya saing IKM nasional. Tujuannya, yaitu untuk memperluas akses pasar, memperkuat branding, serta membuka peluang kemitran dan transaksi bisnis yang berkelanjutan.

“Para pelaku IKM yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga produk-produk yang ditampilkan tidak hanya mempresentasikan standar kualitas dan inovasi terbaik dari pelaku IKM tetapi juga mencerminkan kekayaan serta keberagaman budaya Nusantara,” tuturnya.

Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita mengungkapkan, delapan IKM yang difasilitasi oleh pihaknya pada ajang Inacraft tahun ini, yaitu Karya Seni Tanduk, Lampung Ethnica, Manika Kaltim, Ragenda MOP Jewelry, Khyang Leather, Shamara, Kalaniwood, dan D’moroy. 

Adapun produk yang ditampilkan merupakan produk unggulan, seperti kerajinan tanduk, aksesoris, perhiasan mutiara, produk tas dari anyaman serat alam hingga berbahan kulit, produk fashion dan tenun, serta kerajinan dari limbah kayu yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Ditjen IKMA memfasilitasi penyediaan booth yang berada dalam satu island. Kami berharap dengan dukungan ini, IKM mampu mengerahkan segala potensinya dengan mencatat penjualan yang tinggi dan memperkuat posisinya di pasar nasional dan global melalui ekspansi pasar,” harap Reni.

Dirjen IKMA juga menyampaikan, sejumlah produk yang ditampilkan oleh IKM terfasilitasi pada ajang Inacraft kali ini berhasil memamerkan inovasi dan desain kerajinan tangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta selera pasar.

“Kami mengapresiasi upaya pelaku IKM dalam negeri yang semakin kreatif mengeksplorasi berbagai sumber bahan baku lokal setempat dan melakukan modifikasi agar dapat diterima pasar luas,” ujarnya.

Industri kerajinan, lanjut Reni, juga memiliki potensi pasar ekspor yang harus dimaksimalkan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kemenperin, kinerja ekspor kerajinan pada triwulan III tahun 2025 mencapai USD305,54 juta, meningkat pesat dari triwulan sebelumnya sebesar USD173,5 juta. Kinerja positif ini menunjukkan bahwa produk kerajinan lokal dari Indonesia dapat terus tumbuh dan bersaing di pasar global.

”Bahan baku lokal yang dipadu dengan sentuhan seni dan aspek desain menghasilkan karya bernilai jual tinggi. Oleh karena itu, kami mendorong pelaku IKM untuk terus menghadirkan produk yang inovatif, kreatif, dan memiliki karakter kuat agar dapat meningkatkan daya tarik produk kerajinan Indonesia di mata konsumen nasional maupun internasional,” ucap Reni.

Ditjen IKMA mencatat, total transaksi penjualan yang dihasilkan oleh delapan IKM yang difasilitasi selama pameran Inacraft 2026 berlangsung mencapai Rp 338,16 juta. “Data tersebut menunjukkan tingginya minat pasar terhadap produk kerajinan IKM, sekaligus menegaskan bahwa pameran menjadi sarana efektif untuk meningkatkan eksposur produk dan mengukur respon pasar,” tegas Reni. 

Pada gelaran Inacraft tahun ini, penyelenggara mengangkat tema Exploring and Celebrating Womenpreneurs sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis perempuan dalam menggerakkan industri kreatif dan perekonomian nasional. 

Melalui tema tersebut, Inacraft menyoroti kontribusi perempuan dalam menghadirkan inovasi, menjaga nilai budaya, serta menciptakan produk-produk berkualitas yang berdaya saing, sekaligus mendorong penguatan kapasitas dan perluasan akses pasar bagi womenpreneurs di berbagai daerah.

Selain pameran, peserta dan pengunjung dapat mengikuti kegiatan lainnya yang terdapat di Inacraft 2026 diantaranya Inacraft Award, Craft Talk dan Workshop, Fashion show, serta Art Performance. Beragam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, apresiasi, dan promosi untuk memperkuat ekosistem industri kerajinan nasional.

Pada gelaran ini juga menghadirkan tiga penghargaan utama, yakni Inacraft Award, Inacraft Digital Excellence Award, dan Inacraft Womenpreneurs Award, sebagai bentuk apresiasi atas kualitas, inovasi, serta kontribusi terhadap industri kerajinan nasional. Salah satu IKM peserta yang difasilitasi oleh Ditjen IKMA, PT Dmoroy Kreasi Alam Nusantar, berhasil meraih Inacraft Awards 2026 untuk kategori Natural Fibers.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan menyampaikan, diharapkan Inacraft menjadi momentum penting bagi para IKM kerajinan dalam meneguhkan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Selain fasilitasi pameran Inacraft ini, Ditjen IKMA juga menjalankan beragam pembinaan lain untuk IKM Kerajinan. 

“Kami juga melaksanakan berbagai program pembinaan untuk IKM antara lain pengembangan dan diverisifikasi produk, pendampingan sertifikasi dan standardisasi, serta pendampingan untuk kesiapan ekspor sehingga IKM siap bersaing dan mampu untuk naik kelas,” ungkap Budi.

Budi menilai, keberhasilan IKM dalam merambah pasar nasional hingga global diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing industri. Pameran ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap kekayaan warisan budaya, tetapi juga sarana penguatan kapasitas pelaku IKM melalui peningkatan desain, kualitas, serta inovasi produk. (Dinda)

Share:

Read More

Akselerasi Langkah Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia

Akselerasi Langkah Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. (Dok. Departemen Komunikasi Bank Indonesia/Istimewa) 

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia menegaskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global dan memperkuat ketahanan jangka panjang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) 2030, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan untuk mempercepat integrasi Halal Value Chain (HVC) dengan sistem pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, dan produktif, serta memperluas literasi dan inklusi guna meningkatkan skala dan daya saing industri syariah nasional.

Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kontribusi sektor syariah terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk mengakselerasi langkah Indonesia menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026, serta penyelenggaraan seminar Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026 di Bank Indonesia, Jakarta.

Momen strategis ini dihadiri oleh para pimpinan Komisi XI DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), perbankan syariah, dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11% (yoy), sektor HVC tumbuh 6,2% (yoy), ditopang kinerja makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion. Kontribusi HVC terhadap PDB meningkat 155 basis poin, dari 25,45% pada 2024 menjadi 27% pada 2025. Di sektor keuangan, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,66% (yoy) pada akhir 2025, didukung insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah sebesar Rp35 triliun, atau mencapai 4,49% dari batas 5,5%, per Desember 2025.

Selain itu, kinerja pembiayaan syariah juga didukung oleh berbagai program akselerasi, termasuk Bulan Pembiayaan Syariah yang pada 2025 mencatat realisasi Rp939 miliar atau 60% di atas target Rp589 miliar.

“Capaian ini menunjukkan daya tahan dan kontribusi nyata sektor syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Destry dalam sambutan tertulisnya.

Kinerja positif juga tercermin dari peningkatan pemanfaatan instrumen lindung nilai syariah yang tumbuh 86,5% (yoy) menjadi USD466 juta. Di sektor keuangan sosial, penyaluran ZIS melalui BAZNAS hingga Triwulan II-2025 mencapai Rp52,5 triliun, meningkat 43% (ytd) dibandingkan 2024 sebesar Rp36,8 triliun. Inovasi blended finance melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga tumbuh 22% (yoy) dengan outstanding akhir 2025 sebesar Rp1,4triliun.

Peningkatan kinerja tersebut turut ditopang oleh penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang kini mencapai 50,18%, hampir dua kali lipat dibandingkan 2023. Melalui implementasi Blueprint Eksyar 2030 yang berfokus pada penguatan rantai nilai halal, optimalisasi pembiayaan, serta perluasan literasi dan inklusi, Bank Indonesia bersama OJK dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mempercepat transformasi sektor syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

Dari sisi industri jasa keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa industri perbankan syariah mencatat kinerja membanggakan sepanjang 2025. Total aset mencapai all time high atau tertinggi sepanjang masa pada posisi Rp1.067,73 triliun atau tumbuh 8,92% (yoy). Sisi pembiayaan juga menunjukkan kinerja baik dengan nilai pembiayaan mencapai Rp705,22 triliun atau tumbuh 9,58% yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp892,99 triliun atau tumbuh 10,14% yoy. OJK optimis tren positif ini berlanjut pada 2026, seiring prospek pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap mencermati risiko geopolitik dan ketidakpastian global. 

“Momentum ini menjadi modal penting untuk membangun industri perbankan syariah yang semakin resilient dan sustain," demikian disampaikan Dian melalui sambutan tertulis.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga meluncurkan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026 sebagai wadah kolaborasi strategis lintas kementerian, lembaga, dan industri keuangan syariah untuk memperkuat akses pembiayaan sektor riil. Kick-Off BPS 2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen sinergi bersama 10 kementerian/lembaga, yaitu Bank Indonesia, KNEKS, OJK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian ATR/BPN. 

Tahun ini, BPS diperkuat untuk menjangkau UMKM, start-up, dan industri halal melalui pelibatan perbankan syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, serta sektor keuangan sosial syariah, didukung optimalisasi platform digital business matching.

Melalui sinergi tersebut, BPS diharapkan memperkuat keterhubungan antara sektor riil dengan pembiayaan komersial dan sosial syariah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing. Menuju 2026, arah kebijakan eksyar sesuai Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 difokuskan pada visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Selengkapnya dapat diakses pada Buku KEKSI 2025 dan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) 2030. (Isna)

Share:

Read More

Momen Long Weekend Promo Tiket Whoosh di Serbu, Volume Penumpang Meningkat Hingga 25 Persen

Momen Long Weekend Promo Tiket Whoosh di Serbu, Volume Penumpang Meningkat Hingga 25 Persen. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC mencatat adanya peningkatan volume penumpang Whoosh selama periode long weekend Tahun Baru Imlek yang berlangsung pada 13–17 Februari 2026. Pada puncak periode tersebut, jumlah penumpang Whoosh mencapai 24 hingga 25 ribu penumpang per hari, meningkat hingga 25 persen dibandingkan rata-rata akhir pekan normal.

Adapun pada hari Minggu (15/2), Whoosh melayani sebanyak 21 ribu penumpang ke berbagai tujuan. Sedangkan hari ini Senin (16/2), tiket yang terjual sampai dengan pagi ini sudah mencapai 9 ribu tiket dan akan terus bertambah hingga keberangkatan terakhir pukul 21.25.

Peningkatan ini didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang serta berbagai promo tiket yang tersedia melalui beragam kanal penjualan online.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan bahwa momentum libur panjang dan kemudahan akses pembelian tiket melalui berbagai platform menjadi faktor utama peningkatan volume penumpang.

“Momentum long weekend Tahun Baru Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian bersama keluarga maupun kerabat. Ditambah dengan berbagai promo di kanal online, minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh semakin meningkat,” ujar Eva dalam keterangan resminya, Senin (16/02). 

Sejumlah promo yang tersedia selama periode ini antara lain:

• Trip.com: Diskon 3 persen dengan potongan maksimal Rp100.000 menggunakan kode promo 3WHOOSH, berlaku hingga 31 Mei 2026 dengan kuota khusus yang dirilis setiap hari Senin.
• Traveloka: Diskon hingga 90 persen dan cashback hingga Rp250.000 pada periode 11 Februari – 5 Maret 2026
• Tiket.com: Cashback hingga Rp200.000 dalam bentuk Blibli Tiket Points menggunakan kode CNYWHOOSH untuk periode keberangkatan 14–17 Februari 2026.

Masyarakat dapat memeriksa situs masing-masing channel penjualan untuk info selengkapnya terkait promo Whoosh momen libur Imlek

Saat ini tiket Whoosh dapat dibeli melalui berbagai kanal online, antara lain aplikasi Whoosh, situs resmi ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Traveloka, Tiket.com, serta Trip.com.

Eva menjelaskan, saat ini sekitar 80 persen transaksi tiket Whoosh dilakukan melalui kanal online. Tren ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembelian digital yang cepat, praktis, dan paperless,” tambah Eva.

“KCIC akan terus memperkuat kerja sama distribusi digital guna mendukung peningkatan volume penumpang serta memastikan layanan Whoosh semakin mudah diakses pada periode libur panjang dan musim liburan berikutnya.” tutup Eva. (Burhan)

Share:

Read More

Uji Coba Pertama, Sumur Libo SE #86 Pertamina Hulu Rokan Hasilkan 1.274 Barel per Hari

Uji Coba Pertama, Sumur Libo SE #86 Pertamina Hulu Rokan Hasilkan 1.274 Barel per Hari. (Dok. Pertamina)

Pekanbaru, WaraWiri.net - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berhasil mencatatkan capaian luar biasa setelah berhasil melakukan uji produksi pertama dari sumur Libo SE #86 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sumur migas tersebut mampu menghasilkan hingga 1.274 barel minyak per hari (BOPD) pada awal 2026 ini dan menjadi tonggak penting bagi pengembangan lapangan minyak di Blok Rokan.

Pencapaian ini tergolong istimewa karena hasil produksi menunjukkan angka 0% Water Cut, yang artinya hidrokarbon yang keluar dari perut bumi tersebut murni minyak tanpa tercampur air.

Kesuksesan sumur Libo SE #86 bukan sekadar keberuntungan. PHR menerapkan strategi teknis yang presisi dan inovatif untuk memaksimalkan potensi di lapisan Top Menggala pada kedalaman 5.680 kaki dan dengan maksimal permeabilitas (perm) 2.2 Darcy.

Beberapa kunci keberhasilan teknis yang diterapkan antara lain yakni selective perforation atau metode pelubangan pipa sumur secara selektif untuk memastikan minyak mengalir dari titik kedalaman reservoir yang paling potensial. Kemudian optimasi pompa ESP, berupa penggunaan pompa listrik rendam dengan laju rendah yang disesuaikan dengan karakteristik laju produksi optimal sumur. Dan pemasangan alat canggih berupa kombinasi Advanced Gas Handler (AGH) di pompa bawah permukaan dan Gas Separator di fasilitas permukaan untuk memastikan aliran minyak tetap stabil meskipun terdapat kandungan gas (gassy condition).

“Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa dengan inovasi teknologi dan kerja keras Perwira PHR, Blok Rokan masih memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan energi nasional Indonesia,” kata GM Zona Rokan, Andre Wijanarko dalam keterangan resminya, Senin (16/02). 

Keberhasilan ini merupakan awal yang baik, PHR berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi migas nasional dengan melakukan pengeboran berkelanjutan di area yang sama. Saat ini, tim di lapangan tengah bergerak cepat melakukan pengeboran sumur Libo SE #88 di lokasi wellpad yang sama.

Total masih terdapat empat sumur tambahan yang akan segera dibor (infill drilling) sebagai tindak lanjut keberhasilan pengeboran Libo SE #86 ini yang bertujuan untuk mengangkat potensi minyak di area Libo SE secara maksimal. Kolaborasi lintas fungsi dari Tim SSDP, Tim DWI, Tim PTE, Tim P&O dan Tim Land-CorSec menjadi kunci utama untuk keberhasilan pengeboran ini ke depannya.

“Semoga ke depannya, PHR dapat terus membuktikan keandalan operasi dengan tetap menjaga aspek HSE untuk ketahanan energi,” pungkasnya. (Budi)

Share:

Read More

Berto Tumpal Harianja Kembali Dapat Amanah Sebagai Sekretaris Pokja Hukum HKBP Distrik XXVIII

Sekretaris Pokja Hukum HKBP Distrik XXVIII Deboskab, Berto Tumpal Harianja. (Dok. Istimewa/Humas Pokja Hukum HKBP)

Cinere, WaraWiri.net - Kepengurusan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik XXVIII Depok, Bogor, Sukabumi dan Kalimantan Barat (Deboskab) segera melakukan gerak cepat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Hukum Masa Bakti 2026 - 2028.

Berto Tumpal Harianja yang kembali mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Pokja Hukum HKBP Distrik XXVIII Deboskab menyampaikan, bahwa Pokja Hukum sudah sangat layak dibentuk disetiap Distrik HKBP di seluruh Indonesia.

Tentunya hal ini mengingat banyaknya permasalahan hukum yang dialami HKBP. Mulai dari perizinan, sengketa lahan, gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan lain-lainnya.

Lebih lanjut Berto Tumpal Harianja menyampaikan, akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas dalam berbagai aspek pemahaman, termasuk hukum.

"Nantinya kita juga akan memberikan penyuluhan hukum kepada Naposo (muda-mudi), serta menyediakan tempat magang bagi mahasiswa-mahasiswi ataupun advokat magang jemaat HKBP Distrik XXVIII Deboskab," ujar Praktisi Hukum dan Akademisi Muda ini, Minggu (15/02/2026).

Adapun KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Pokja Hukum HKBP Distrik XXVIII Deboskab yang dilantik untuk Masa Bakti 2026 - 2028 adalah sebagai berikut:

• Ketua: Dr. Panti Silaban, S.Kom., SH., MH;
• Sekretaris: Berto Tumpal Harianja, SH., MH;
• Bendahara: Dwi Handy Pardede, SH.

Dalam kesempatan itu, Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab Pdt. Ridoi Batubara, S.Th., M.Pd.K didampingi Sekretaris Distrik Pdt. Aris Suhendro Panjaitan, M.Th. menyampaikan, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pokja Hukum. Mereka berharap tim Pokja Hukum dapat menjalankan amanah pelayanan dengan baik.

"Semoga tim Pokja Hukum HKBP Distrik XXVIII Deboskab dapat menjalankan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi-red) dengan baik serta dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus," harap Pdt. Ridoi Batubara, S.Th., M.Pd.K. (Putra/Evi)

Share:

Read More

Pemkot Bandung Imbau Warga Waspada Modus Peretasan Kontak Hotel di Google

Pemkot Bandung Imbau Warga Waspada Modus Peretasan Kontak Hotel di Google. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pemesanan hotel secara daring, menyusul ditemukannya dugaan peretasan pada informasi kontak sejumlah hotel yang tampil di platform Google.

Modus yang teridentifikasi adalah perubahan tautan kontak menuju WhatsApp pada laman informasi hotel, sehingga komunikasi calon tamu tidak lagi terhubung ke pihak resmi hotel, melainkan diarahkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam komunikasi tersebut, diduga calon tamu diminta melakukan transfer pembayaran pemesanan ke rekening yang dikendalikan pelaku.

Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi pemesanan kamar hotel.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat melakukan pemesanan hotel secara daring. Pastikan berkomunikasi melalui kontak resmi hotel. Untuk sementara waktu, masyarakat dapat menggunakan platform Online Travel Agent atau menghubungi langsung nomor telepon lokal hotel yang bersangkutan,” ujarnya.

Saat ini, proses pemulihan dan penelusuran tengah dilakukan guna mengembalikan informasi kontak hotel ke kondisi semula dan mencegah potensi penyalahgunaan lebih lanjut.

Pemkot Bandung juga meminta pengelola hotel untuk segera memeriksa informasi kontak yang tampil di mesin pencarian, serta menginformasikan kepada tamu melalui kanal resmi masing-masing.

Masyarakat diharapkan tidak langsung melakukan transfer pembayaran apabila komunikasi terjadi melalui nomor yang mencurigakan, serta melakukan verifikasi ulang melalui saluran resmi hotel.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan dengan memanfaatkan celah peretasan pada informasi digital. (Muh)

Share:

Read More

Pemprov DKI Hadirkan Festival Imlek Jakarta 2026, Perkuat Harmoni dan Semarakkan Ibu Kota

Pemprov DKI Hadirkan Festival Imlek Jakarta 2026, Perkuat Harmoni dan Semarakkan Ibu Kota. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno menghadiri Festival Imlek Jakarta 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), pada Jumat (13/2) malam. Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga meninjau persiapan dekorasi perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Gubernur Pramono menyampaikan, penyelenggaraan Festival Imlek Jakarta 2026 merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam merawat keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Ibu Kota.

“Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, dan kota bagi siapa pun. Semua agama yang diakui pemerintah, termasuk perayaan Imlek, dirayakan bersama di Jakarta,” ujarnya.

Gubernur Pramono menegaskan, masyarakat Tionghoa memiliki kontribusi besar dalam pembentukan budaya Betawi. Akulturasi budaya tersebut menjadi salah satu kekuatan Jakarta sebagai kota yang kaya akan keberagaman.

“Warga Tionghoa memiliki kontribusi yang luar biasa dalam adat Betawi. Akulturasi inilah yang menjadikan Jakarta sebagai kota yang penuh warna, terlihat dari tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakatnya,” tambahnya.

Gubernur Pramono juga mengapresiasi penampilan Simfoni Imlek Jakarta yang menghadirkan ensambel kolosal sekitar 50 alat musik Tionghoa dan melibatkan berbagai komunitas lintas budaya. Ia menyoroti keterlibatan komunitas Jawa, Betawi, dan Sunda yang membawakan lagu-lagu berbahasa Mandarin sebagai simbol nyata harmoni dalam keberagaman.

Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI berlangsung pada 13–17 Februari 2026. Kegiatan ini menampilkan 3D lantern 12 shio, harmony lantern walk, pagoda LED Cahaya Harmoni, God of Fortune Cai Sen Ye, liong dance, parade barongsai, hingga pertunjukan laser.

Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan rangkaian kegiatan perayaan Imlek 2026 lainnya, antara lain Lomba Dekorasi Imlek Jakarta yang diikuti sekitar 98 gedung dan berlangsung hingga 17 Februari 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperindah wajah kota serta menghadirkan suasana Imlek di berbagai sudut Jakarta.

Rangkaian kegiatan berikutnya meliputi Festival Pecinan Jakarta yang akan digelar pada 15–17 Februari 2026 di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Harmoni Jakarta powered by Jakarta City Branding pada 15–17 Februari 2026 di Blok M Hub, serta Semarak Imlek Nasional yang dimeriahkan dengan video mapping di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Tak hanya itu, Jakarta Light Festival Chinese New Year Edition akan digelar pada 16–17 Februari 2026 di Kota Tua Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan Festival Kelenteng Jakarta dengan melibatkan kelenteng-kelenteng di Jakarta untuk menampilkan semarak perayaan Imlek. Puncak rangkaian kegiatan akan ditutup dengan perayaan Cap Go Meh pada 3 Maret 2026 di kawasan Pecinan Glodok. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Pemprov DKI Jakarta, BUMD, pemerintah pusat, BUMN, hingga sektor swasta.

 

“Semua kegiatan ini berlangsung atas kerja sama semua pihak. Inilah semangat kolaborasi untuk menghadirkan perayaan Imlek yang meriah dan inklusif di Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.

Sementara itu, usai meninjau persiapan lomba dekorasi gedung di kawasan SCBD, Wagub Rano menjelaskan, lomba dekorasi Imlek menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan estetika kota sekaligus memperkuat nilai toleransi.

“Kita menyelenggarakan lomba dekorasi Imlek dengan melibatkan pengelola gedung. Ini bertujuan meningkatkan keindahan dan estetika kawasan pedestrian, sekaligus memperkuat harmoni dalam keberagaman melalui akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi yang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Wagub Rano menambahkan, pemasangan dan lomba dekorasi Imlek dilaksanakan pada 19 Januari hingga 17 Februari 2026, dengan penilaian pada 12 dan 17 Februari 2026. Kegiatan ini diharapkan semakin menegaskan Jakarta sebagai melting pot harmoni dan keberagaman, sebagaimana tercermin di kawasan SCBD dan berbagai titik lainnya di Ibu Kota. (Alif)

Share:

Read More

PT Pelita Air Service Rampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai

PT Pelita Air Service Rampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai. (Dok. Pertamina)

Dumai, WaraWiri.net - PT Pelita Air Service, melalui lini bisnis airport management secara resmi telah merampungkan reaktivasi operasional Bandara Pinang Kampai Dumai. Langkah strategis ini mencakup kesiapan infrastruktur yakni landasan pacu sepanjang 1.800 meter untuk melayani penerbangan reguler dan charter dengan fokus rute domestik.

Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, menyampaikan bahwa reaktivasi Bandara Pinang Kampai merupakan manifestasi nyata dari komitmen Perusahaan dalam memperkuat ekosistem transportasi udara nasional melalui sinergi lintas pemangku kepentingan yang solid.

“Sinergi yang kami jalin dengan Pemerintah Kota Dumai, Kementerian Perhubungan, AirNav dan BMKG menjadi hal yang esensial dalam proyek reaktivasi Bandara Pinang Kampai. Kami dan seluruh pemangku kepentingan berada dalam komitmen yang sama untuk meningkatkan konektivitas udara nasional, khususnya di wilayah Sumatra,” ujar Dendy Kurniawan.

Dirinya turut menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Kota Dumai diarahkan pada keberlanjutan operasional bandara untuk jangka panjang.

"Pemerintah Kota Dumai telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembukaan rute-rute seperti Dumai–Padang, Dumai–Pekanbaru, Dumai–Medan, Dumai–Batam, Dumai–Jakarta, dan rute strategis lainnya bagi maskapai-maskapai yang berminat," ungkap Dendy.

Ia melanjutkan bahwa keberhasilan reaktivasi Bandara Pinang Kampai juga tak luput dari dukungan Kementerian Perhubungan, yakni melalui Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan, serta AirNav Indonesia sebagai BUMN penyelenggara layanan navigasi penerbangan.

"Bandara Pinang Kampai dapat beroperasi kembali secara resmi tentunya berlandaskan Sertifikat Bandar Udara dan Sertifikat Pelayanan Navigasi dan Komunikasi Penerbangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan AirNav Indonesia, yang selaras dengan Civil Aviation Safety Regulations (CASR)," jelasnya.

Kemudian, dirinya juga mengatakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga turut andil dalam mendukung reaktivasi bandara ini.

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga turut memberikan dukungan teknis melalui instalasi perangkat barometer untuk memastikan akurasi data di area bandara. Hal ini penting dalam menjamin keselamatan penerbangan," ucap Dendy.

Bandara Pinang Kampai Dumai merupakan aset milik PT Pertamina (Persero). Sebagai anak usaha Pertamina, PT Pelita Air Service dengan lini bisnis airport management yang dimilikinya, memastikan Bandara Pinang Kampai akan dikelola secara optimal. Perusahaan juga terus berupaya agar pengembangan bandara ini dapat senantiasa adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Dumai dan sekitarnya. (Fathi)

Share:

Read More

Wapres Serap Aspirasi Pelaku Usaha Pariwisata, Pastikan Negara Hadir untuk Solusi Bersama

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat membuka pertemuan dengan 74 pelaku usaha pariwisata Tanah Air dan pemerintah daerah di Poltekpar Bali. (Dok. Kemenpar)

Bali, WaraWiri.net - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggelar pertemuan dengan 74 pelaku usaha pariwisata Tanah Air dan pemerintah daerah.

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi penyampaian aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mendengar langsung tantangan, peluang, dan masukan strategis dari pengembangan pariwisata nasional, khususnya Bali. 

"Jadi kemarin (bulan Januari) kita sudah rakor, tapi itu untuk pariwisata secara nasional. Hari ini khusus membahas Bali. Untuk itu hari ini kita undang teman-teman dari asosiasi yang bekerja dan fokus di sektor pariwisata," kata Wakil Presiden Gibran dalam acara Silaturahmi Wakil Presiden RI dengan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di Poltekpar Bali, Jumat (13/2/2026). 

Beberapa isu yang disampaikan para pelaku usaha pariwisata kepada Wakil Presiden Gibran di antaranya pengembangan infrastruktur dan destinasi di 10 destinasi prioritas; peningkatan keselamatan wisata dengan pelatihan dan identifikasi kompetensi; perizinan, hingga penanganan sampah. 

Wakil Presiden Gibran pun merespons aspirasi dari pelaku usaha pariwisata. Ia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk bersinergi menangani kendala dalam pengembangan sektor pariwisata.

"Segera kita tindak lanjuti masalah sampah, masalah air, masalah sertifikasi, animal welfare, masalah infrastruktur. Kita ingin ke depan target-target pariwisata juga kita tinggikan terus. Ini kemarin tercapai, tapi harus bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Ini PR-nya masih banyak Bapak/Ibu. Jadi terima kasih sekali untuk masukannya," kata Wakil Presiden Gibran. 

Wakil Presiden Gibran menjelaskan Bali memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia, mengingat hampir 45 persen dari 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui pulau tersebut. 

"Jadi, Bali ini adalah wajah Indonesia. Bali ini adalah kesan pertama Wisman saat tiba di Indonesia. Ini harus kita jaga baik-baik," kata Wapres Gibran. 

Wapres Gibran juga menekankan pentingnya menjaga momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026. Ia menyoroti rentetan hari libur panjang, mulai dari Nataru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah, sebagai momentum emas yang harus dijaga.

Menteri Widiyanti pun mengapresiasi perwakilan pelaku usaha pariwisata yang menyampaikan perspektifnya secara langsung pada hari ini. 

"Kami berharap pandangan yang disampaikan dapat menjadi fondasi penguatan kebijakan untuk pengembangan pariwisata Indonesia yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Menteri Widiyanti. 

Terkait penanganan sampah, Menteri Pariwisata mengungkapkan sedang menyiapkan instalasi pengolahan sampah Waste to Energy (WtE) di tiga daerah, termasuk Bali sebagai salah satu lokasi yang akan memulai proses tersebut pada Maret 2026. 

“Kami harap Pak Gubernur jangan menutup dulu TPA Suwung, sampai program Waste to Energy benar-benar jalan,” kata Menteri Pariwisata menjawab keluhan para pelaku pariwisata di Bali.

Sedangkan untuk harga tiket pesawat domestik tinggi, Menteri Pariwisata mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah menetapkan insentif atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan diskon tiket pesawat 17 hingga 18 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api 30 persen, diskon tiket kapal laut 30 persen, dan bebas tarif jasa pelabuhan angkutan penyeberangan.

Menteri Pariwisata pun mengapresiasi semua masukan yang akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan lintas kementerian/lembaga. 

"Diharapkan sinergi pusat-daerah, dunia usaha, serta pelaku wisata dan UMKM untuk kemajuan pariwisata nasional," kata Menteri Pariwisata. (Dinda)

Share:

Read More