Kementrans Perkuat Pembangunan Papua, Program Transmigrasi Patriot 2026 – 2029 Berbasis Dampak dan Kebutuhan Kawasan

Kementrans Perkuat Pembangunan Papua, Program Transmigrasi Patriot 2026 – 2029 Berbasis Dampak dan Kebutuhan Kawasan. (Dok. Kementrans)

Jakarta, WaraWiri.net - Hasil reviu Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 menegaskan prioritas pembangunan kawasan transmigrasi di Papua. Fokusnya meliputi penguatan layanan dasar, pengembangan ekonomi, serta mitigasi persoalan sosial dan bencana. Temuan ini menjadi dasar penyusunan arah program Transmigrasi Patriot 2026 – 2029 agar lebih terukur, berdampak, dan selaras dengan delapan klaster prioritas pembangunan nasional.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan setiap program tidak boleh sekadar menyerap anggaran. Program harus dirancang untuk memberi dampak nyata, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi pembangunan kawasan.

“Kita harus memikirkan bagaimana anggaran ini memberikan multiplier effect (efek berganda) yang maksimal, bukan sekadar menghabiskan dana. Seperti pesan Pak Harto dulu, investasi harus bisa mengembalikan modal usahanya,” ujarnya dalam Rapat Hasil Reviu TEP, Jakarta, Selasa (28/4).

Dalam rapat tersebut, tim dari Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) membahas hasil reviu kawasan transmigrasi di Papua Barat, khususnya Prafi, Weryangi-Weragur, dan Lereng. Reviu tersebut mengerucutkan sejumlah prioritas tematik untuk 2026. Fokus utamanya mencakup penguatan air bersih dan sanitasi serta reaktivasi layanan kesehatan dasar.

Selain itu, pengembangan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa juga menjadi perhatian. Adapun prioritas lain meliputi mitigasi bencana, penyelesaian konflik sosial, serta pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.

Rapat juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai pintu masuk implementasi program. Setiap usulan harus layak dijalankan, sesuai kebutuhan kawasan, dan dapat diterima masyarakat. Pendekatan sosial-budaya turut menjadi perhatian, mengingat tantangan pembangunan di Papua berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat, keterbatasan akses layanan dasar, dan kondisi geografis.

Dalam kesempatan yang sama, Mentrans Iftitah menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Kolaborasi dan inovasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

“Kementerian Transmigrasi memberikan kebebasan kepada kampus-kampus untuk mengembangkan kawasan (teritorial) ini, misalnya UNAIR bekerja sama dengan FK UI di area pesisirnya,” ujarnya.

Rapat turut mendorong agar TEP tidak hanya berperan sebagai pendamping pembangunan. TEP diharapkan menjadi agen penggerak kawasan melalui mentoring kepemimpinan, penguatan narasi pembangunan, serta pelaksanaan program nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain itu, rapat membuka ruang penguatan inovasi. Salah satu usulan yang mengemuka adalah integrasi Rumah Sakit Terapung untuk memperluas layanan kesehatan di kawasan terpencil.

Melalui hasil reviu ini, Kementerian Transmigrasi menegaskan program Transmigrasi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari TEP 2025. Program ini sekaligus menjadi fondasi pembangunan jangka menengah hingga 2029. Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi transmigrasi untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Ilham)

Share:

Read More

Menko Muhaimin: Sekolah Rakyat Jadi Game Changer Pemberdayaan untuk Putus Rantai Kemiskinan dari Akar

Menko Muhaimin: Sekolah Rakyat Jadi Game Changer Pemberdayaan untuk Putus Rantai Kemiskinan dari Akar. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar menyebut sekolah rakyat perlu menjadi game changer untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memutus rantai kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan ‘Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan’ di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (29/04/2026).

“Sekolah rakyat harus menjadi game changer yang terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekolah rakyat sesuai dengan Perpres No. 120 tahun 2025 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan kemiskinan dan program kesejahteraan masyarakat,” ucap Menko Muhaimin.

Menko PM menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi besar untuk menghadirkan pendidikan yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Hingga saat ini, terdapat 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dengan menjangkau lebih dari 15.820 siswa dari keluarga miskin.

Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan fasilitas dan ekosistem pembelajaran yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat rentan.

“Oleh karena itu, sekolah rakyat selain menanggulangi dan memutus rantai kemiskinan adalah sistem pendidikan yang adaptif dan kompetitif,” kata Menko Muhaimin.

Menko PM juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program melalui penguatan tata kelola dan pengembangan masa depan bagi para lulusan sekolah rakyat.

Menurutnya, lulusan Sekolah Rakyat harus dipersiapkan untuk terhubung langsung dengan dunia kerja, dunia usaha, maupun jalur profesi strategis sesuai dengan potensi masing-masing.

“Oleh karena itu sekolah rakyat adalah program yang berkelanjutan, sekolah rakyat adalah kegiatan yang terus menerus dengan visi berkelanjutan, lulusan sekolah rakyat harus menjadi agen pemberdayaan di mana siswa yang berbakat akan terus diberi akses yang memadai,” kata Menko Muhaimin.

Terakhir, Menko PM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Menko Muhaimin sebagai orang yang pertama kali mendeklarasikan penyelenggaraan sekolah rakyat atas perintah Bapak Presiden pada awal tahun 2025.

“Yang ingin saya tambahkan adalah per hari ini sudah ada 93 gedung sekolah rakyat dalam proses pembangunan, 69% akan tuntas di bulan Juni untuk kita jadikan proses pembelajaran utama”, ucapnya. (Putra)

Share:

Read More

Pemerintah Dorong Integrasi Kebijakan Perdagangan dan Investasi untuk Pekerjaan Layak

Pemerintah Dorong Integrasi Kebijakan Perdagangan dan Investasi untuk Pekerjaan Layak. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat peran perdagangan dan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus sebagai instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen dan terus mengejar target pertumbuhan sebesar 8 persen. Kami menjaga perjanjian perdagangan yang kuat dengan mitra seperti Kanada, Amerika Serikat dan negara-negara di Asia untuk mendukung perdagangan global dan rantai pasok yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mendorong pekerjaan layak bagi semua,” ujar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera, dalam Seminar On Trade, Investment and Decent Work yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakara, Rabu (29/04).

Selain itu, Perdagangan dan investasi telah mendorong kemajuan ekonomi, namun manfaatnya belum secara otomatis dirasakan oleh semua pihak. Kegiatan ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan perdagangan, investasi dan ketenagakerjaan dapat lebih terintegrasi untuk mendukung pekerjaan layak, melindungi hak-hak pekerja, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

“Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong kuat kemajuan, namun keberhasilannya juga harus diukur dari kualitas pekerjaan yang diciptakan serta peluang yang dibuka bagi pekerja dan pelaku usaha. Dialog ini bertujuan untuk menemukan cara-cara praktis agar pertumbuhan menjadi lebih inklusif, memperkuat standar ketenagakerjaan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” ucap Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh.

Seminar tersebut merupakan seminar tripartit selama satu hari sebagai bagian dari dialog nasional selama tiga hari mengenai Perdagangan, Investasi dan Pekerjaan Layak di Indonesia. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi dan masyarakat sipil untuk membahas bagaimana perdagangan dan investasi tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang lebih baik serta kondisi kerja yang lebih adil.

Turut hadir dalam kegiatan terserbut di antaranya Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Chairul Saleh, perwakilan dari ILO, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan asosiasi terkait. (Ros)

Share:

Read More

Tiga Perusahaan Jajaki Kerjasama Strategis, Kembangkan Teknologi Pengolahan Air di Kawasan Industri

Tiga Perusahaan Jajaki Kerjasama Strategis, Kembangkan Teknologi Pengolahan Air di Kawasan Industri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian mempercepat penguatan infrastruktur pendukung industri, khususnya dalam pengelolaan air dan limbah, sebagai fondasi bagi pengembangan industri nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang terus meningkat, kebutuhan terhadap ketersediaan air bersih dan sistem pengolahan limbah yang andal menjadi semakin krusial. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas pengolahan air limbah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pengembangan teknologi yang lebih modern dan efisien.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, bahwa penguatan infrastruktur pengelolaan air dan limbah merupakan salah satu kunci dalam memajukan transformasi industri nasional menuju keberlanjutan.

“Penguatan infrastruktur pendukung industri, khususnya dalam pengelolaan air dan limbah, menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan industri yang berdaya saing sekaligus mendukung target net zero emission sektor industri pada tahun 2050,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta pekan lalu.

Kerja sama strategis antara PT CITIC Envirotech Indonesia, PT Indonesia Water Solutions, dan Yantai Jinzheng Eco-Technology Co., Ltd menjadi langkah nyata dalam menghadirkan solusi pengolahan air, air limbah, serta desalinasi air laut di kawasan industri. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air baku yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah industri, serta menjaga ketahanan sumber daya air di berbagai wilayah industri di Indonesia.

Selain itu, pengembangan teknologi desalinasi air laut juga membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi garam industri nasional. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku strategis.

Kementerian Perindustrian juga terus mengakselerasi penerapan prinsip ekonomi sirkular di kawasan industri melalui pemanfaatan kembali air limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, juga optimalisasi penggunaan sumber daya air secara efisien. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas industri sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) berperan aktif dalam mendukung realisasi proyek pengolahan air dan limbah di kawasan industri, termasuk memfasilitasi investasi dan memperluas kerja sama internasional guna memperkuat daya saing industri nasional.

Sebagai langkah Ianjutan, kerja sama ini diharapkan dapat segera diwujudkan melalui pelaksanaan proyek percontohan di kawasan industri .

"Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga dapat mempercepat transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global," Tutup Agus. (Isna)

Share:

Read More

Perkuat Peran Perempuan dalam Mendorong Pembangunan Nasional di Era Digital

Perkuat Peran Perempuan dalam Mendorong Pembangunan Nasional di Era Digital. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Peran perempuan Indonesia harus semakin diperkuat agar semakin berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah percepatan transformasi digital.

Demikian benang merah webinar bertajuk “Kartini Masa Kini: Perempuan, Pengetahuan, dan Perubahan" yang digelar OJK di Jakarta, Selasa yang dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta diikuti lebih dari 5.000 peserta secara online.

Menurut Friderica, perempuan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Tentu peran dan kontribusi kepemimpinan perempuan sangat penting dan strategis, baik itu dalam lingkup keluarga, profesional, dan seluruh sektor lainnya. Kemudian peningkatan kesejahteraan keuangan dan menjaga trust sebagai tujuan utama transformasi di sektor jasa keuangan menuju Indonesia Emas 2045, yang saya yakin juga banyak didukung oleh para perempuan di sektor jasa keuangan," kata Friderica.

Friderica juga menekankan bahwa penguatan kapasitas perempuan menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Semua peran penting perempuan yang sangat luar biasa, dan harus kita dukung dan kita equip mereka dengan literasi, pengetahuan, keahlian, keterampilan yang bisa mendukung mereka mencapai kesejahteraan keluarga, maupun setidaknya melindungi mereka dari berbagai scam dan penipuan," tegasnya.

Sementara itu, Meutya Hafid menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin penting dalam ekosistem ekonomi dan digital nasional, termasuk dalam memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif dan aman.

“Peran perempuan akan semakin hebat lagi semakin besar lagi di sektor ekonomi atau menopang pertumbuhan ekonomi negara," tambah Meutya.

Untuk mendukung peran itu, menurut Meutya ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi kaum perempuan. Salah satu tantangannya adalah kejahatan-kejahatan keuangan yang banyak sekali menyasar perempuan.

“Nah bagaimana ketika kita masuk tidak hanya aksesnya yang dibuka tapi pelindungan terhadap perempuan di wilayah itu juga dijaga dengan baik,“ kata Meutya.

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini juga sedang menggencarkan berbagai kegiatan pelindungan anak yang akan berdampak terhadap perempuan.

Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai kalangan, termasuk insan OJK, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, media, serta masyarakat umum, yang menunjukkan tingginya antusiasme terhadap penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan transformasi digital.

OJK menilai bahwa pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas, akses, dan pelindungan merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi nasional. (Evi)

Share:

Read More

TPG Cair Bulanan, Guru Lebih Sejahtera dan Peduli Murid

TPG Cair Bulanan, Guru Lebih Sejahtera dan Peduli Murid. (Dok. Kemendikdasmen)

Tangerang, WaraWiri.net - Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, berbagai harapan untuk dunia pendidikan turut disampaikan oleh para pendidik. Mulai dari harapan akan perbaikan infrastruktur pendidikan, penguatan perlindungan guru, pentingnya perangkat digital di ruang kelas, hingga kesejahteraan guru melalui penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). 

Sebagai pengajar di SDN Cipayung 01 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Eros Rosidah, telah mengabdikan diri sebagai guru sekitar delapan tahun. Mengawali karier sebagai guru di sekolah swasta, tiga tahun terakhir ia mulai mengajar di SDN Cipayung 01 Ciputat dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di sekolah tersebut, kini Eros mengajar untuk murid kelas satu.

Dalam konteks kesejahteraan guru, Eros menilai bahwa penyaluran TPG telah memberikan dampak positif, baik secara finansial maupun motivasi kerja. Menurutnya, tambahan penghasilan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, melainkan juga untuk membantu murid yang membutuhkan. 

“Puji syukur, hampir semua guru di sini sudah mendapatkan TPG. Dengan TPG, dana tersebut juga kami manfaatkan untuk membantu beberapa murid yang memerlukan keperluan sekolah seperti buku, sepatu, maupun tas. Kami sangat senang, selain menjadi tabungan untuk kami pribadi, TPG juga bermanfaat untuk murid kami,” ujar Eros. 

Cerita yang sama juga disampaikan oleh Syamsuddin. Sejak tahun 1999, ia sudah mengabdikan diri sebagai guru dan mengajar di SDN Cipayung 01 Ciputat. Berbagai murid telah ia lalui, bahkan beberapa di antaranya telah menjadi alumni yang berhasil.

Sebagai salah satu guru senior, ia memandang kesejahteraan guru sangat penting guna mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan sistem pencairan TPG dari tiga bulanan menjadi bulanan dinilainya sangat membantu dalam pengelolaan keuangan.

“Sekarang lebih lancar karena diterima setiap bulan. Puji syukur sangat membantu saya baik untuk kebutuhan keluarga maupun pengembangan diri,” ucapnya.

Ia menambahkan, manfaat TPG tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran, seperti untuk melanjutkan pendidikan dan membeli sarana pembelajaran seperti laptop. Selain itu, TPG juga turut membantunya memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bersama keluarga.

“Saya berharap, kebijakan TPG dapat terus ditingkatkan dari sisi jumlah maupun konsistensi pencairan. Dengan demikian, kami sebagai guru dapat terus termotivasi memberikan layanan pendidikan yang baik untuk murid-murid kami,” terang Syamsuddin.

Terakhir, manfaat akan TPG juga disampaikan Siti Nurlaela, guru kelas VI SDN Cipayung 01 Ciputat. Ia menyebut, TPG sangat membantu meningkatkan kondisi ekonomi guru, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun perencanaan keuangan masa depan. 

“Belasan tahun saya mengabdi sebagai guru, sangat bersyukur dengan adanya TPG ini. Melihat kondisi ekonomi murid yang beragam, saya sangat termotivasi untuk mengajar dengan sepenuh hati agar mereka dapat masuk ke sekolah negeri. Dengan TPG juga saya bisa membantu mereka sesuai dengan kemampuan saya,” tutur Laela.

Dari tiga kisah tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan guru dari yang sebelumnya dilakukan per tiga bulan kini menjadi setiap bulan. Percepatan penyaluran tersebut dilakukan agar dapat memberikan kepastian kepada para guru atas haknya.

“Bagi kami, tunjangan guru bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi bentuk apresiasi atas dedikasi para guru yang setiap hari hadir mendidik generasi bangsa. Dengan dipenuhi haknya, kami berharap para guru dapat lebih fokus mengajar dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti. (Dimas)

Share:

Read More

Bersih-Bersih Internal: 774 Pelanggaran Ditindak, Kemenimipas Perkuat Integritas ASN

Bersih-Bersih Internal: 774 Pelanggaran Ditindak, Kemenimipas Perkuat Integritas ASN. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Yan Sultra I., menyampaikan langkah-langkah penegakan hukuman disiplin pegawai yang tegas, objektif, dan transparan di lingkungan Kemenimipas sebagai upaya memperkuat integritas dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan pada Kamis (29/4/2026) di Aula Inspektorat Jenderal Gedung Kemenimipas.

Selama masa kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto hingga 24 April 2026, tercatat sebanyak 774 kasus pelanggaran disiplin telah diungkap dan ditindak, dengan rincian 212 hukuman disiplin ringan, 341 hukuman disiplin sedang, 159 hukuman disiplin berat, dan 62 kasus dalam proses penjatuhan hukuman.

Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pegawai lini terdepan yang bertugas dalam pelayanan publik dan pengamanan. Selain itu, sanksi disiplin juga dijatuhkan kepada pejabat struktural mulai dari Eselon IV hingga Kepala Kantor Wilayah. Dari sisi demografi, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pegawai berusia 30 s.d. 40 tahun dengan golongan II dan III.

Sebanyak 71 pegawai telah diberhentikan (pecat) akibat pelanggaran berat, dengan kasus di antaranya yaitu, Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan, Tindak Pidana, serta Pelanggaran Ketentuan Perkawinan dan Perzinahan.

“Kemenimipas memastikan bahwa setiap proses penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai harus dipertimbangkan secara cermat dan sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan,” ujar Irjen Yan Sultra.

Sebagai langkah pembinaan, Kemenimipas telah melaksanakan program pembinaan mental terhadap 365 pegawai di Pulau Nusakambangan. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, memperkuat integritas, memperbaiki kinerja, serta mendorong perubahan perilaku.

Selain penindakan, Kemenimipas juga mengedepankan langkah pencegahan melalui penguatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, profiling Pegawai dan Early Warning System (LHKPN/ memperhatikan perilaku kerja dan gaya hidup tidak wajar), pembangunan Zona Integritas, serta mengoptimalkan peran Unit Kepatuhan Internal.

“Kemenimipas menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran dan tidak ada perlindungan bagi pelanggar. Penegakan disiplin dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih,” ujar Yan Sultra.

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam pengawasan melalui kanal pengaduan:

• Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor (dikelola oleh KemenPAN RB);
• PANTAU IMIPAS (dikelola oleh Inspektorat dan silakan menghubungi kami melalui: WhatsApp 085220700202/ Hadir langsung ke Unit Layanan Pengaduan PANTAU IMIPAS); dan
• Whistle Blowing System (WBS) dengan alamat website: https://wbs.kemenimipas.go.id/.

“Kemenimipas berkomitmen untuk terus berbenah, memperkuat sistem, dan memastikan bahwa setiap aparatur bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat,” tutup Yan Sultra. (Junaedi)

Share:

Read More

Kemenimipas Perkuat Infrastruktur Layanan Lewat Serah Terima Aset Rampasan Negara dari KPK

Kemenimipas Perkuat Infrastruktur Layanan Lewat Serah Terima Aset Rampasan Negara dari KPK. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerima barang rampasan negara melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan serah terima yang dilaksanakan di Gedung Kemenimipas pada Rabu (29/4).

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara hasil penanganan tindak pidana korupsi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Dalam kegiatan tersebut, KPK menegaskan bahwa penyerahan barang rampasan negara tidak semata dilihat dari nilai ekonominya, melainkan dari aspek kebermanfaatannya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi instansi penerima. Aset berupa tanah, bangunan, maupun barang lainnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal agar tidak terbengkalai serta memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.

Momentum ini menjadi peluang strategis bagi Kemenimipas untuk memperkuat sarana dan prasarana, khususnya dalam mendukung operasional Direktorat Jenderal Imigrasi yang saat ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas di sejumlah wilayah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan organisasi sebagai kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menyampaikan apresiasi atas dukungan KPK dalam pemenuhan kebutuhan aset kementerian. 

“Tentunya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPK. Dan untuk selanjutnya ke depannya, Pak Deputi, mohon izin, mungkin karena kami ini adalah kementerian baru, pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang masih kami kurang itu terutama untuk kantor wilayah yang dari jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi.” Ujar Sekjen Asep.

Pemanfaatan barang rampasan negara ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, pelayanan publik di bidang keimigrasian diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan merata, sementara pembinaan di bidang pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.

Melalui kesempatan ini, Kemenimipas berkomitmen untuk memanfaatkan setiap aset yang diterima secara optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak hanya mendukung kinerja internal, tetapi juga memberikan dampak luas bagi masyarakat. Sinergi antara KPK dan Kemenimipas ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. (Junaedi)

Share:

Read More

Kemenpora Perkuat Kompetensi ASN Guna Wujudkan Tata Kelola Akuntabel

Kemenpora RI menggelar kegiatan penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan transformasi tata kelola yang akuntabel dan sumber daya manusia (SDM) unggul. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menggelar kegiatan penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan transformasi tata kelola yang akuntabel dan sumber daya manusia (SDM) unggul. 

Acara tersebut dibuka oleh Sesmenpora Gunawan Suswantoro di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (28/4). Pengembangan kompetensi ini diharap menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarunit kerja, sekaligus memaksimalkan potensi SDM di lingkungan Kemenpora.

“Ini kesempatan emas untuk memberdayakan anak muda. Kalau anak muda berkumpul seperti ini, saya yakin Kemenpora akan terus maju,” ujar Sesmenpora. 

Menurut Sesmenpora, ASN muda Kemenpora memiliki peran penting dan menjadi peluang besar untuk mendorong kemajuan organisasi. 

Oleh karenanya, dia ingin seluruh pegawai bisa memahami arah kebijakan organisasi, memperkuat sinergi, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

“Saya yakin ini akan menjadi lebih baik lagi, tinggal bagaimana kita menyinergikan,” katanya. 

Sebelumnya, Menpora Erick Thohir telah melakukan langkah besar yakni melakukan deregulasi 191 Permenpora menjadi 4 peraturan utama. 

Keempat aturan itu mengatur tentang kepemudaan, pembudayaan olahraga, prestasi olahraga, serta industri olahraga, termasuk pariwisata berbasis olahraga. 

Lalu, hasil deregulasi tersebut merampingkan jumlah pasal menjadi sekitar 600 pasal atau berkurang sekitar 60 persen dari sebelumnya yang mencapai 1.500 pasal. 

“Penyederhanaan dari 191 menjadi 4 Permenpora ini bukan sekadar pengurangan jumlah regulasi, tetapi transformasi menuju sistem yang lebih adaptif, transparan, dan berdampak nyata,” jelas Menpora Erick. (Fitri)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Tekankan Pentingnya Sinergi Penegak Hukum untuk Jaga Kepastian Investasi

Menkeu Purbaya Tekankan Pentingnya Sinergi Penegak Hukum untuk Jaga Kepastian Investasi. (Dok. Kemenkeu)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian sektor swasta dan iklim investasi. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4).

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global merupakan dinamika yang terus terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus dirancang dengan tetap menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Menkeu menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan. Sebagai upaya konkret, pemerintah terus melakukan berbagai langkah debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha, sehingga aktivitas investasi dan bisnis dapat berjalan lebih optimal.

“Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan Satgas P2SP atau debottlenecking,” jelasnya.

Di sisi kebijakan fiskal, Menkeu Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat membaik. Kebijakan ini konsisten dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan dengan menaikkan tarif pajak.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menekankan bahwa peran aparat penegak hukum, memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha hingga ke daerah.

“Jadi kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegasnya.

Melalui kolaborasi yang erat, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. (Alfi)

Share:

Read More

Wamen ESDM Dorong Listrik Andal untuk Dukung Harapan Baru di Maluku dan Maluku Utara

Wamen ESDM Dorong Listrik Andal untuk Dukung Harapan Baru di Maluku dan Maluku Utara. (Dok. Kemen ESDM)

Maluku, WaraWiri.net - Pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Maluku Utara membawa harapan baru bagi masyarakat. Namun, di balik peluang tersebut, ada kebutuhan mendasar bagi 889.973 pelanggan di dua wilayah tersebut yang harus dipastikan hadir tepat waktu: listrik yang andal dan merata.

Saat berkunjung ke Kantor PT PLN (Persero) UP3B Maluku di Ambon, Selasa (28/4), Wakil Menteri ESDM Yuliot menekankan pentingnya kesiapan pasokan listrik seiring berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru.

"Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diperlukan persiapan ketersediaan energi khususnya di wilayah-wilayah yang dimungkinkan tumbuhnya industri-industri baru seperti di Weda Bay, Halmahera dan di Saumlaki kelak jika sudah beroperasi," ujar Yuliot.

Ia mencontohkan kawasan seperti Weda Bay di Halmahera hingga Saumlaki yang ke depan berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, kesiapan energi di wilayah-wilayah ini menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal.

Lebih jauh, Yuliot juga menggarisbawahi pentingnya menghadirkan listrik hingga ke desa-desa, terutama di wilayah terpencil. Pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi penyimpanan energi, dinilai menjadi solusi nyata.

"Dengan akan dibangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Maluku dan Maluku Utara, kami berharap jangan sampai terjadi kegiatan ekonomi sudah terbangun namun pasokan listriknya belum tersedia sehingga terjadi delay", katanya.

Ia menegaskan, setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan, masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak boleh lagi tertinggal dalam hal akses listrik.

"Wilayah 3T adalah benteng kita bersama. Ketika listrik hadir, di situ ada pendidikan yang lebih baik, ekonomi yang bergerak, dan harapan yang tumbuh," tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan di wilayah tersebut terus mengalami perbaikan. Meski tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan masih besar, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan sekaligus memperluas jangkauan layanan.

"Tantangan geografis wilayah kepulauan tetap menjadi perhatian Bagi kami dalam memastikan listrik yang andal dan merata dan ke depan kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam memudahkan kegiatan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan listrik yang andal dan berlanjutan", ujarnya.

Saat ini, sistem kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara ditopang oleh 168 sistem yang melayani hampir 890 ribu pelanggan. Dengan daya mampu mencapai 457,15 MW dan beban puncak sekitar 292,82 MW, masih terdapat ruang untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik ke depan.

Di tengah geliat pembangunan, listrik tidak lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi utama bagi kesejahteraan. Ketika listrik hadir tepat waktu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, di situlah pembangunan menemukan maknanya. (Muh)

Share:

Read More

Transparan dan Adaptif, Sekdaprov Novalina Jelaskan Polemik Hibah Pramuka 2026

Transparan dan Adaptif, Sekdaprov Novalina Jelaskan Polemik Hibah Pramuka 2026. (Dok. Pemprov Sulteng)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Di tengah dinamika pembangunan dan penataan administrasi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah, Novalina, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan penjelasan resmi terkait penganggaran hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Penjelasan ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta upaya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, khususnya dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang.

Sekdaprov Novalina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur H. Anwar Hafid, sangat mencintai dan membanggakan Gerakan Pramuka. Bagi beliau, Pramuka bukan sekadar organisasi, melainkan kawah candradimuka utama dalam membentuk karakter generasi muda menuju Visi Sulteng Nambaso.

“Semangat gerakan Pramuka adalah investasi hati dan masa depan. Tidak ada niat, apalagi kebijakan untuk membatasi ruang gerak Pramuka. Komitmen kami untuk mendukung tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan Pramuka di Sulawesi Tengah tetap teguh dan tak tergoyahkan,” tutur Sekdaprov Novalina, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah, tengah menghadapi penyesuaian kebijakan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD), sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 25 persen dari total APBD Tahun 2026. Kondisi ini menuntut adanya penataan ulang anggaran secara cermat dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi memastikan bahwa dukungan terhadap Gerakan Pramuka tetap menjadi perhatian utama. Komunikasi intensif dan konstruktif terus dilakukan bersama jajaran Kwarda Pramuka Sulawesi Tengah.

“Kami sedang merajut solusi terbaik bersama Ketua Kwarda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk tetap hadir memberikan dukungan, baik moril maupun materil, agar agenda strategis kegiatan Pramuka tetap berjalan, tentu dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” tegasnya.

Sekdaprov juga mengapresiasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk pandangan terkait langkah hukum, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan Gerakan Pramuka.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pandangan.

“Dalam semangat kekeluargaan khas Sulawesi Tengah, mari kita utamakan dialog yang sejuk dan musyawarah yang teduh. Dengan begitu, energi kita tetap terfokus untuk membangun daerah dan memajukan generasi muda,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses penyesuaian kebijakan ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang luas. (Siti)

Share:

Read More

Pemprov DKI Serahkan Santunan bagi Keluarga ASN dan Kader Masyarakat Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

Pemprov DKI Serahkan Santunan bagi Keluarga ASN dan Kader Masyarakat Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyerahkan santunan kepada keluarga almarhumah Nur Laila, guru ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan almarhumah Nuryati, kader jumantik Kelurahan Harapan Mulya, Jakarta Pusat. Keduanya menjadi korban kecelakaan tabrakan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi.

Selain santunan, Pemprov DKI menyiapkan dukungan lanjutan, termasuk kemungkinan bantuan pendidikan bagi anak korban yang masih bersekolah. Penyerahan santunan berlangsung di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (29/4).

Dalam kesempatan itu, Wagub Rano menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya kedua korban. Ia mengatakan, Pemprov DKI kehilangan sosok yang selama ini berperan dalam pelayanan masyarakat.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya almarhumah Nur Laila dan almarhumah Nuryati. Peristiwa ini meninggalkan duka, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kita semua,” ujarnya.

Wagub Rano menuturkan, kedua almarhumah telah memberi kontribusi nyata. Nur Laila mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik, sedangkan Nuryati aktif sebagai kader jumantik dalam upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan, khususnya pengendalian jentik nyamuk. Ia mendoakan keduanya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

Pemprov DKI juga menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja dan asuransi kematian kepada keluarga korban. Keluarga Nur Laila menerima santunan dari PT Taspen sekitar Rp283 juta. Adapun keluarga Nuryati menerima Rp42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan dan Rp20 juta dari Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Wagub Rano, santunan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah.

“Bantuan ini tidak dapat menggantikan kehilangan. Namun, kami berharap dapat meringankan beban keluarga dan menjadi bukti kehadiran pemerintah di tengah masa duka,” urainya.

Wagub Rano menambahkan, sejak malam kejadian, Pemprov DKI bergerak cepat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PMI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta dukungan ambulans untuk evakuasi di Bekasi.

“Saat mendapat informasi, kami langsung memerintahkan jajaran turun ke lokasi. Hingga kini, Transjakarta masih menyediakan shuttle bus di Bekasi untuk membantu mobilitas warga terdampak,” ungkapnya.

Pemprov DKI juga menyiapkan dukungan lanjutan, termasuk kemungkinan bantuan pendidikan bagi anak almarhumah Nur Laila.

“Insyaallah Dinas Pendidikan memiliki program untuk itu. Kami akan pertimbangkan karena beliau bagian dari keluarga besar Pemprov DKI,” ucap Wagub Rano.

Ia turut mengapresiasi Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional V BKN, PT Taspen, BPJS Ketenagakerjaan, serta Baznas (Bazis) DKI Jakarta atas kolaborasi dalam membantu keluarga korban.

Ia pun berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pengingat pentingnya peningkatan keselamatan.

“Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wagub Rano. (Slamet)

Share:

Read More

Implementasi Konkret PP TUNAS, TikTok Nonaktifkan 1,7 Juta Akun Anak

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar saat melakukan konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Implementasi kepatuhan platform digital terhadap PP TUNAS mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan.

TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan capaian implementasi kepatuhan secara terukur dengan menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah usia 16 tahun.

Jumlah tersebut merupakan pembaruan signifikan dari data sebelumnya yang diumumkan pada Selasa (14/04/2026), saat TikTok menutup sekitar 780 ribu akun anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan langkah TikTok menandai bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS mulai bergerak dari komitmen menuju implementasi konkret.

“Per hari ini, yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform Tiktok,” jelasnya dalam Konferensi Pers Update Kepatuhan PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (28/04/2026).

Selain penonaktifan akun anak, pemerintah dan TikTok juga membahas rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan, termasuk peningkatan penanganan kejahatan digital seperti judi online di platform.

Meutya Hafid menegaskan pemerintah mengapresiasi langkah konkret TikTok, namun mengingatkan bahwa kepatuhan PP TUNAS berlaku untuk seluruh platform digital.

“Kami menghimbau para platform yang sudah mengatakan komitmen kepatuhannya untuk tidak berhenti di hanya komitmen kepatuhan, tapi untuk segera melapor langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan kepada publik di Indonesia melalui Kementerian Komdigi,” tegas Meutya.

Menkomdigi Meutya Hafid juga mengingatkan seluruh platform agar segera menyampaikan self-assessment kepatuhan sebelum batas waktu 6 Juni 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses evaluasi kepatuhan berjalan lebih cepat dan terukur.

“Jadi kalau yang belum silakan juga untuk segera memberikan self assessment-nya agar tidak bertumpuk di ujung, agar bisa disegerakan juga oleh penilaian-penilaian dari tim kami di Kementerian Komdigi,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan keamanan pengguna menjadi prioritas utama TikTok, termasuk melalui implementasi panduan komunitas dan langkah-langkah kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia.

Menurutnya, TikTok terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Komdigi dalam mendorong literasi digital, pelindungan anak, dan penanganan konten berisiko termasuk judi online.

“Kami sangat mengapresiasi Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan literasi digital dan berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online. Gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” ungkapnya. (Bambang)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Targetkan Perbaikan Ratusan Ribu Sekolah, Akselerasi Kebangkitan Pendidikan Nasional

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan renovasi fasilitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. (Dok. BPMI Setpres)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui target renovasi sekolah dalam skala besar saat meninjau hasil renovasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan terhadap sekitar 17.000 sekolah di berbagai daerah. Pada tahun 2026, jumlah tersebut ditingkatkan secara signifikan dengan target mencapai 70.000 sekolah yang akan direnovasi.

“Tahun yang lalu kita, anggaran ini sekitar 17.000 sekolah seluruh Indonesia. Tapi anggaran 26, kita akan perbaiki 70.000 sekolah seluruh Indonesia. Tahun depan saya akan usahakan keras minimal 100.000 tambahan sekolah. Jadi saya perhitungkan akhir 2028, semua sekolah di Indonesia sudah akan kita perbaiki,” ujar Presiden Prabowo.

Selain perbaikan fisik, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Menurut Kepala Negara, sekolah yang layak dan memadai menjadi fondasi penting dalam menciptakan proses belajar yang optimal.

“Kita tidak hanya memperbaiki, kita harus menambah kualitas, menambah fasilitas sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia, karena pendidikan adalah kunci dari kebangkitan suatu bangsa,” imbuh Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara turut menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang. Di tengah tantangan global, Indonesia dinilai tetap berada dalam kondisi yang stabil dan memiliki kekuatan untuk terus maju, termasuk melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

“Di tengah krisis dunia, krisis dunia yang luar biasa sekarang, terjadi perang di mana-mana, Ukraina, Gaza, Iran, di mana-mana perang, kita bersyukur Indonesia dalam keadaan yang baik dan damai,” pungkas Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pelajar dan tenaga pendidik untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci kebangkitan bangsa. Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dan berjuang untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah yang layak dan modern. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional

Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. (Dok. BPMI Setpres)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 April 2026.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa inisiatif pengelolaan sampah seperti TPST BLE mulai diadopsi oleh berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten di wilayah tersebut turut mengembangkan model serupa.

“Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, perbaiki, kembangkan, dan bikin lebih efektif,” ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyambut komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menargetkan pencapaian zero waste to money pada tahun 2028. Presiden Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2 sampai 3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain meninjau sistem pengolahan sampah, Presiden Prabowo juga menyoroti inovasi pemanfaatan hasil olahan TPST BLE, termasuk produksi genteng yang dinilai efektif dan terjangkau. Kepala Negara membuka peluang agar produk tersebut dapat dimanfaatkan dalam program bantuan perbaikan rumah.

“Gentengnya lumayan efektif. Gentengnya cukup murah dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang, 1 rumah 20 juta (rupiah). Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4 sampai 5 juta (rupiah) untuk gentengnya,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih sehat dan estetis. Kepala Negara mendorong pengurangan penggunaan seng yang dapat berkarat dalam pembangunan perumahan.

“Berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni dan pandangannya juga tidak bagus. Kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah. Jadi pariwisata itu bagus dan kita nyaman tinggalnya,” pungkas Kepala Negara.

Hal ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dengan menjadikan pengelolaan sampah sebagai pilar penting pembangunan, bukan hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat. (Dinda)

Share:

Read More

Menhaji Tinjau Makkah Route di Juanda, Tegaskan Transformasi Layanan Berbasis Kemudahan

Menhaji Tinjau Makkah Route di Juanda, Tegaskan Transformasi Layanan Berbasis Kemudahan. (Dok. Kemenhaji)

Surabaya, WaraWiri.net - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Program Makkah Route melalui fasilitas fast track di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, pada Selasa (28/4/2026).

Program Makkah Route merupakan inovasi layanan yang memungkinkan proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan sejak di bandara keberangkatan di Indonesia. Dengan skema ini, jemaah haji tidak perlu lagi menjalani antrean imigrasi saat tiba di Jeddah atau Madinah, sehingga proses kedatangan menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaji menyampaikan apresiasi atas implementasi layanan yang dinilai semakin optimal dalam memberikan kemudahan bagi jemaah.

“Layanan Makkah Route ini adalah bentuk nyata kolaborasi strategis antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam menghadirkan kemudahan bagi jemaah haji. Proses yang terintegrasi sejak dari tanah air ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi jemaah setibanya di Tanah Suci,” ujar Menhaji.

Ia menambahkan, kehadiran program ini menjadi bagian penting dalam transformasi layanan haji Indonesia yang terus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

“Kami di Kemenhaji berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan yang berorientasi pada kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi jemaah. Makkah Route menjadi salah satu pilar penting dalam upaya tersebut,” lanjutnya.

Peninjauan ini juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional, mulai dari pemeriksaan dokumen, biometrik, hingga kesiapan petugas dalam melayani jemaah secara profesional dan humanis.

Kemenhaji menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji, seiring dengan meningkatnya ekspektasi jemaah terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman. (Fatima)

Share:

Read More

Hari ke-8 Operasional Haji 1447 H, 40.796 Jemaah Diberangkatkan, Layanan Kesehatan Diperkuat di Madinah

Hari ke-8 Operasional Haji 1447 H, 40.796 Jemaah Diberangkatkan, Layanan Kesehatan Diperkuat di Madinah. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi pada hari kedelapan masa operasional, Selasa (28/4/2026) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Secara umum, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia melalui berbagai embarkasi berjalan lancar. Hingga hari ini, tercatat sebanyak 104 kloter dengan total 40.796 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, jumlah jemaah yang telah tiba di Madinah mencapai 93 kloter dengan total 36.483 jemaah. Seluruh proses kedatangan berlangsung tertib dengan pendampingan petugas sejak di bandara hingga ke hotel.

Dari sisi layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah, sebanyak 1.373 jemaah menjalani rawat jalan, 30 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 54 jemaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Pada 27 April 2026, satu jemaah wafat atas nama Kamariyah Dul Tayib (85 tahun) dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan demikian, total jemaah wafat hingga saat ini berjumlah 2 orang.

Pemerintah memastikan layanan kesehatan menjadi prioritas utama. Dukungan layanan meliputi 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Selain itu, tersedia Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah dan Madinah, tenaga kesehatan di setiap kloter (1 dokter dan 1 tenaga kesehatan), serta kerja sama dengan rumah sakit rujukan di Arab Saudi.

Petugas kesehatan siaga di berbagai titik layanan untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan penanganan yang cepat dan optimal.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan secara menyeluruh.

“Pemerintah memastikan bahwa kesehatan jemaah menjadi prioritas utama. Layanan kesehatan disiapkan secara berlapis, mulai dari keberangkatan di tanah air hingga pelayanan di Tanah Suci,” ujar Maria.

Ia menambahkan, “Kami ingin memastikan setiap jemaah, terutama lansia dan yang memiliki risiko kesehatan, mendapatkan pendampingan yang optimal sejak awal keberangkatan hingga seluruh rangkaian ibadah selesai.”

Lebih lanjut, Maria juga mengimbau jemaah untuk aktif menjaga kondisi kesehatannya selama berada di Tanah Suci.

“Kami mengajak seluruh jemaah untuk disiplin menjaga kesehatan, cukup istirahat, menjaga pola makan, dan segera melapor kepada petugas jika mengalami keluhan kesehatan,” tuturnya.

“Dengan kolaborasi antara petugas dan kedisiplinan jemaah, kami optimistis penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar,” pungkasnya. (Fatima)

Share:

Read More

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pemerintah Uji Implementasi B50 pada Sektor Perkeretaapian

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pemerintah Uji Implementasi B50 pada Sektor Perkeretaapian. (Dok. Kemen ESDM)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Di tengah tantangan ketahanan pasokan energi, Indonesia terus memperkuat pondasi kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui percepatan implementasi biodiesel B50, yakni campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.

Program ini tidak hanya menjadi upaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menandai komitmen pemerintah dalam membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menginisiasi uji penggunaan B50 pada sektor perkeretaapian yang berlangsung di Yogyakarta, Senin (27/4). 

Langkah ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan implementasi B50 secara nasional pada awal Juli 2026 nanti, sekaligus memastikan kesiapan teknis pada sektor transportasi strategis.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah, dan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

"Sudah hampir 6 bulan kita melakukan uji pakai (B50) untuk di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, truk, dan sekarang masih bergulir terus (pengujiannya). Tapi sebentar lagi akan final dan sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50. Inilah kenapa pemerintah dari awal itu mencari energi alternatif," tutur Bahlil dalam berbagai kesempatan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi usai melakukan uji coba pengisian B50 untuk mesin diesel kereta api, mengatakan bahwa uji coba pelaksanaan B50 sudah dilakukan sejak Desember 2025 lalu, dan sektor kereta api dimulai paling akhir.

"Jadi sejak 9 Desember (2025) kita sudah mulai seluruh rangkaian dari uji pelaksanaan di otomotif, di pertambangan, di alat pertanian, uji di perkapalan, uji di genset dan terakhir ini uji di perkeretapian, karena kita harus menunggu lebaran selesai," ujarnya di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (27/4).

Eniya menuturkan uji coba B50 untuk kereta akan dilakukan dua pengujian, yang pertama di Stasiun Lempuyangan ini adalah untuk uji genset kereta yang akan berangkat ke Jakarta dan kembali ke Yogyakarta selama 2.400 jam. Sedangkan pengujian lainnya adalah untuk lokomotif di Surabaya yang akan dilakukan selama enam bulan.

Untuk hasil pengujian B50 pada kereta api ini, Eniya berharap hasilnya akan baik seperti uji coba B50 di sektor otomotif, dan akan menunggu laporan detail dari PT. KAI bagaimana kondisi filter dan kapan harus melakukan penggantian filter.

"Jadi perkeretaapian, (engine) kereta kan pelan ya, kategorinya kan low speed engine, kalau otomotif ini speed engine-nya paling tinggi. Nah itu bisa dipastikan pasti akan jalan untuk kereta. Nah nanti kita lihat di perkeretaapian ini filternya seperti apa," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelola Sarana Prasarana PT. KAI (Persero), Heru Kuswanto, mengatakan bahwa PT KAI memberi dukungan penuh terhadap uji coba terap B50 di sektor tranportasi, karena tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan pemanfaatan energi hijau yang berkelanjutan. Namun tetap harus memperhatikan keselamatan, keamanan, serta evaluasi teknis yang berkelanjutan untuk menjaga keandalan sarana.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancer dan memberikan manfaat yang optimal, tidak hanya untuk pengembangan teknologi perkeretaapian, tetapi juga sektor ini mendukung transisi energi, menuju sistem tranportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," tandasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Akselerasi Program Strategis dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Satgas P3-MPPE

Akselerasi Program Strategis dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Satgas P3-MPPE. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka mengakselerasi program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

“Tugas Satgas ini adalah untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi, seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas Pemerintah, dan program utama beberapa Kementerian/Lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Kemudian dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi serta melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil langkah cepat dan strategis,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers usai Rapat Perdana (Kick-Off) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE) di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/04).

Dalam pelaksanaannya, Satgas P3-MPPE akan dibagi menjadi lima kelompok kerja (POKJA), yaitu POKJA I terkait Perumusan Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, POKJA II terkait Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan Program (Debottlenecking), POKJA III terkait Dukungan Regulasi, Kelembagaan dan Penegakan Hukum, POKJA IV terkait Perdagangan, Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Internasional, dan POKJA V terakit Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran.

Pada rapat perdana ini, Satgas telah membahas isu-isu strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemberian insentif untuk LPG utamanya untuk industri petrochemicals, berupa penurunan bea masuk atas impor LPG menjadi 0%, sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta yang saat ini mengalami keterbatasan pasokan akibat dinamika global, termasuk konflik di Selat Hormuz. Selain itu, diberikan juga insentif untuk bahan baku plastik berupa penurunan bea masuk atas impor bahan baku plastik menjadi 0%, untuk sementara 6 bulan.

Lebih lanjut, Pemerintah juga akan melakukan reformasi perizinan impor, melalui penyederhanaan dan peningkatan transparansi proses impor, termasuk penyesuaian regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) oleh Kementerian Perindustrian dan revisi kebijakan oleh Kementerian Perdagangan, serta peninjauan kembali penerapan SNI terutama terkait transparansi proses layanan atas sertifikasi, sehingga Pemohon dapat mengetahui progress layanan dalam SIINas, dan penerapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih terukur pada tahap penilaian kesesuaian untuk meningkatkan aspek kepastian dan menerapkan Fiktif Positif.

“Kemudian, untuk perizinan dasar PBG dan SLF, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, ini dari Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan standarisasi biaya dan sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas Pemerintah. Terkait dengan perizinan lahan, ini kemudahan untuk pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital untuk diintegrasikan dalam OSS,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Mukhtarudin, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza, serta sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P3-MPPE. (Putra)

Share:

Read More