PPWI Kabupaten Bogor Salurkan 100 Paket Sembako, Sambut Idul Fitri 1447 H dengan Berbagi

PPWI Kabupaten Bogor Salurkan 100 Paket Sembako, Sambut Idul Fitri 1447 H dengan Berbagi. (Dok. Istimewa) 

Bogor, WaraWiri.net – Menjelang penghujung bulan suci Ramadan 1447 H, Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Bogor sukses merealisasikan program bakti sosial dengan menyalurkan 100 Paket Sembako kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata organisasi citizen journalism terhadap sesama, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar pewarta warga di wilayah Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah, amanah berupa 100 paket sembako ini telah tersampaikan kepada warga. Kami berharap bantuan ini dapat membawa kebahagiaan di meja makan saudara-saudara kita menjelang Idul Fitri nanti. Ini adalah wujud bahwa PPWI tidak hanya hadir melalui tulisan, tapi juga melalui aksi nyata," ucap Gues, Minggu (15/03). 

Kelanjutan dari Agenda Sebelumnya

Sebagaimana disampaikan Gues dalam keterangannya, aksi berbagi ini langkah lanjutan dari agenda buka puasa bersama (bukber) organisasinya kemarin.

"Dengan semangat estafet tersebut, PPWI ingin memastikan bahwa keberkahan Ramadan dirasakan secara bertahap dan merata, mulai dari penguatan internal organisasi hingga aksi langsung ke masyarakat luas," katanya.

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian agenda sosial di bulan suci tahun ini, segenap keluarga besar PPWI Kabupaten Bogor menyampaikan ucapan hangat kepada seluruh warga Kabupaten Bogor.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Minal Aidin Wal Faizin. Mohon Maaf Lahir dan Batin," tutup Gues. (Alif/Dinda) 

Share:

Read More

Kemenhaji Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia, Disabilitas, dan Perempuan

Kemenhaji Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaji) menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas. Komitmen tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, saat menghadiri acara “Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jumat (13/3).

Dalam sambutannya, Puji Raharjo menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak setiap muslim tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik.

“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji Raharjo.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan regulasi serta penguatan kebijakan yang mendorong penyelenggaraan haji yang semakin inklusif.

“Alhamdulillah kita dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua jemaah haji tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama,” lanjutnya.

Puji Raharjo juga menegaskan bahwa prinsip utama pelayanan haji Indonesia berlandaskan pada nilai aman, manusiawi, dan aksesibel bagi seluruh jemaah Indonesia, sebagai dasar penguatan layanan haji yang inklusif.

“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” kata Puji Raharjo.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait layanan haji bagi penyandang disabilitas.

“Kementerian Haji ketika kami memberikan solusi langsung dilakukan. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pelayanan Daker Mekkah 2025 bahkan mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi,” ujar Dante.

Ia juga menilai beberapa layanan sudah menunjukkan perbaikan, termasuk penyediaan konsumsi bagi jemaah berkebutuhan khusus.

“Makanan untuk lansia dan jemaah disabilitas juga sudah cukup baik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan khusus jemaah,” lanjutnya.

Namun demikian, Dante menekankan masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, terutama terkait pendampingan bagi jemaah disabilitas selama menjalankan ibadah haji.

“Perlu pendampingan khusus untuk jemaah disabilitas. Misalnya jemaah yang membutuhkan kursi roda, jangan sampai terpisah dengan pendampingnya, karena itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan mereka,” tegas Dante.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KND Deka Kurniawan, Komisioner KND Jonna AD, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, serta perwakilan dari Kementerian HAM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin), serta berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi disabilitas lainnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta yang hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting secara daring.

Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mendorong penyelenggaraan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, sebagai bagian dari transformasi pelayanan haji Indonesia menuju sistem yang semakin inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah. (Remond)

Share:

Read More

Kawal Pelayanan Tetap Terjaga Selama Periode Mudik 2026, Menteri PANRB Tinjau Layanan Sektor Transportasi

Menteri PANRB Rini Widyantini melakukan peninjauan pelayanan di Stasiun Gambir, Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjelang periode libur Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 2026, arus perjalanan mudik mulai berlangsung. Memastikan kelancaran mudik tahun 2026, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini meninjau langsung pelayanan transportasi di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (13/3/2025).

Dikatakan, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas, sistem layanan, serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan responsif kepada masyarakat selama periode angkutan lebaran.

“Hari ini saya ke Gambir untuk melihat pelayanan publik. Karena memang berdasarkan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memang diberi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan-pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah maupun BUMN,” ujar Menteri Rini.

Sebagai informasi, peningkatan mobilitas masyarakat selama masa mudik lebaran terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk memastikan layanan tetap terjaga, Kementerian PANRB juga berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam pelaksanaan Survei Pelayanan Publik Masa Mudik Lebaran.

Menteri Rini menjelaskan survei ini bertujuan untuk menangkap pengalaman langsung masyarakat terhadap kualitas layanan transportasi yang mereka terima selama periode mudik. Ditegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga agar pelayanan publik selama periode mudik dapat berjalan secara optimal.

“Itu adalah survei yang kita lakukan bersama-sama dengan KAI, jadi mudah sekali tinggal mengisi barcode, kemudian bisa melakukan penilaian. Dan penilaian ini tentunya akan menjadi evaluasi kita untuk layanan-layanan ke depan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Rini memastikan kesiapan sarana prasarana, kesiapan petugas yang ada di KAI, dan fasilitas seperti loket tiket; pendaftaran face recognition; customer service, dan lainnya. Menteri Rini juga mengajak masyarakat atau pemudik untuk turut berpartisipasi dengan menyampaikan penilaian, aspirasi, maupun pengaduan melalui QR Code Survei Kepuasan Masyarakat maupun kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.

Sebagai langkah konkret dari kerja sama tersebut, kampanye survei pelayanan publik ini akan dilakukan di berbagai titik strategis, termasuk stasiun-stasiun besar di wilayah Jawa dan Sumatra, area di dalam kereta api, serta melalui berbagai media komunikasi milik PT KAI (Persero).

Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap kualitas layanan transportasi publik, sehingga penyelenggara layanan dapat melakukan perbaikan secara cepat dan berkelanjutan. Partisipasi publik tidak hanya menjadi sarana pengawasan sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Diharapkan, kerja sama Kementerian PANRB dan PT KAI (Persero) bisa terus dilanjutkan untuk hal lainnya. Menteri Rini mengungkapkan jika nanti dari survei layanan masyarakat ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki, Kementerian PANRB siap bekerja sama untuk saling membantu.

“Kebijakan kita yang utama itu adalah citizen centric jadi pengalaman pengguna ini menjadi salah satu hal penting dan saya senang PT KAI lebih memudahkan para pelanggan menggunakan kereta api dimulai dari pembelian tiket. Jangan bosan untuk kita saling berkoordinasi, kita punya tujuan yang sama supaya masyarakat itu aman, dan nyaman,” tuturnya.

Terakhir, hal lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait memastikan pemberian layanan yang inklusif bagi kaum rentan. Ditegaskan, pelayanan publik esensial harus tetap tersedia, berjalan, dan mudah diakses, terutama di bidang kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya sesuai amanat Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Sebagai informasi, selama masa angkutan lebaran 2026, PT KAI berkomitmen memberikan pelayanan dan operasional terbaik untuk pelanggan. Direktur SDM dan Kelembagaan PT KAI (Persero) Atih Nurhayati menyampaikan masa angkutan lebaran adalah 22 hari yakni 11 Maret hingga 1 April 2026. Sementara masa posko angkutan lebaran adalah 18 hari yaitu 13 Maret hingga 30 Maret 2026.

Dijelaskan frekuensi perjalanan kereta api (KAI Group) pada masa angkutan lebaran 2026 meningkat sebesar 2, 1 persen dibandingkan tahun 2025. Dukungan sarana untuk angkutan lebaran 2026 meningkat dibanding tahun 2025. Sebagai bagaian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah, PT KAI berpartisipasi dalam angkutan lebaran 2026 melalui program angkutan motor gratis (Motis).

“Program ini bertujuan membantu penumpang mengirimkan sepeda motor menggunakan kereta api secara gratis, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman,” pungkasnya. (Subhan)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Bahas Kesiapan Idulfitri 1447 H dan Apresiasi Semangat Toleransi Bangsa

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026. Sidang tersebut secara khusus membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo terlebih dahulu mengajak seluruh jajaran kabinet untuk memanjatkan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga sidang kabinet dapat dilaksanakan. Kepala Negara juga menyampaikan harapannya agar seluruh ibadah umat Islam selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT serta seluruh masyarakat dapat kembali dipertemukan dengan Ramadan pada tahun mendatang.

“Kita sudah memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini, dan tujuh hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan mendatang bagi umat Islam,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang agama yang telah menjaga suasana toleransi selama bulan Ramadan. Menurutnya, sikap saling menghormati antarumat beragama merupakan salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, yang telah menghormati bulan Ramadan dengan baik. Ini selalu adalah kebanggaan dan keunggulan bangsa Indonesia, yaitu kita melaksanakan ibadah agama kita masing-masing dalam suasana kerukunan, kekeluargaan, dan saling menghormati,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo bahkan menyinggung pengalaman yang berkesan saat menghadiri peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Menurut Presiden, kondisi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat.

“Di situ oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa gereja-gereja di Malang membantu membuka halamannya, mempersilahkan warga NU tidur di halaman gereja, memberi lapangan parkirnya. Inilah keunggulan kita, kebaikan kita, kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda satu. Ini harus kita jaga,” tutur Presiden.

Selain membahas kesiapan Idulfitri, Presiden Prabowo juga menyinggung berbagai upaya pemerintah dalam menangani dampak bencana di sejumlah daerah. Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh unsur pemerintah yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Tadi baru saja kita lihat video klip sebentar apa yang dilaksanakan oleh Satgas Jembatan, 218 jembatan dalam 2,5 bulan. Ini menunjukkan reaksi cepat tanggap kehadiran pemerintah,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di berbagai daerah, termasuk unsur pemerintah daerah, aparat, serta relawan yang bekerja langsung di lapangan.

“Atas nama negara, bangsa dan sebagai Presiden, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sampaikan penghargaan saya dan terima kasih saya kepada semua unsur di lapangan yang telah bekerja keras,” kata Presiden. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih Serahkan Zakat di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026. Penyerahan zakat tersebut menjadi bagian dari komitmen Kepala Negara dalam menunaikan kewajiban sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan zakat secara nasional.

Setibanya di Istana Negara, Presiden Prabowo menuju salah satu konter zakat dan duduk di meja layanan yang telah disediakan. Di hadapan Ketua Baznas Dikdik Sodik Mudjahid, Kepala Negara menyerahkan zakatnya dan melaksanakan proses ijab kabul pembayaran zakat. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan pembacaan doa yang juga dipimpin langsung oleh Ketua Baznas Dikdik Sodik Mudjahid.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna usai pembayaran zakat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran Badan Amil Zakat Nasional serta lembaga-lembaga ekonomi keagamaan dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat di Indonesia. Kepala Negara menilai bahwa pengelolaan zakat yang terkoordinasi dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi bangsa.

“Saudara-saudara, kita juga hari ini telah secara memberi contoh dengan kita memberi zakat, dan ini menunjukkan lagi peran yang sangat penting dari Badan Zakat Nasional. Badan Zakat Nasional ini dan semua lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga ekonomi dari semua organisasi keagamaan di Indonesia harus kita koordinasikan, harus kita konsolidasikan, dan kita tingkatkan kemampuannya dengan segala teknologi yang sudah ada supaya potensi ekonomi bangsa kita bisa kita kerahkan secara berarti, kembali lagi secara efisien dan efektif,” ujar Presiden.

Sementara itu, Ketua Baznas Dikdik Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasi atas keteladanan yang ditunjukkan oleh Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran Kabinet Merah Putih dalam menunaikan zakat melalui Baznas. Menurutnya, dukungan para pemimpin nasional memiliki dampak besar dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menunaikan zakat.

“Alhamdulillah hari ini, hari ke-23 Ramadan, kami seluruh jajaran Baznas menerima secara simbolik pembayaran zakat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet. Hal ini memberikan poin yang luar biasa. Selain tentu saja penerimaan kami bertambah, yang lebih penting adalah dukungan moril bagaimana para tokoh dan para pejabat memberikan zakatnya dan memberikannya kepada Baznas,” tutur Ketua Baznas.

Penyerahan zakat tersebut turut diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, serta para pimpinan lembaga negara yang hadir dan secara bergantian menunaikan zakat melalui Baznas. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap pengelolaan zakat dapat semakin optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan.

Melalui momentum tersebut, pemerintah berharap pengelolaan zakat nasional semakin optimal sehingga mampu menjadi kekuatan sosial-ekonomi yang membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bulan suci Ramadan. (Dinda)

Share:

Read More

Menko PMK Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran 2026 di Merak, Imbau Pemudik Atur Waktu Perjalanan

Menko PMK Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran 2026 di Merak, Imbau Pemudik Atur Waktu Perjalanan. (Dok. Kemenko PMK)

Banten, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Arus Mudik Lebaran 2026 sekaligus melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dermaga Eksekutif Pelabuhan ASDP Merak, Banten, Jumat (13/3/2026).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko PMK juga menyimak paparan mengenai kesiapan layanan penyeberangan bagi pemudik yang disampaikan oleh Direktur Utama ASDP, Kapolda Banten, serta Kapolda Lampung yang mengikuti rapat secara daring. Paparan tersebut mencakup kesiapan operasional pelabuhan, pengaturan arus kendaraan, hingga langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman, nyaman, lancar, dan selamat. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jumlah pemudik pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai lebih dari 143 juta orang. Menurut Menko PMK, angka tersebut berpotensi lebih tinggi saat pelaksanaan di lapangan.

"Karena ada perkiraan mudik tahun ini berdasarkan survei Kemenhub lebih dari 143 juta. Biasanya survei Kemenhub di lapangan lebih tinggi," jelasnya.

Menko PMK menjelaskan bahwa puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 dan arus balik pada 29 Maret 2026. Namun demikian, pemerintah berharap pergerakan masyarakat dapat tersebar lebih merata pada beberapa hari sehingga tidak menumpuk pada tanggal tertentu. 

Menurutnya, periode mudik tahun ini memiliki rentang waktu yang relatif panjang. Hal tersebut dipengaruhi oleh rangkaian akhir pekan, kebijakan Flexible Work Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara, cuti bersama, perayaan Hari Raya Nyepi, Hari Raya Idul Fitri, hingga kembali diterapkannya FWA setelah Lebaran.

"Oleh karena itu dengan rentang panjang ini kami mengharapkan ada distribusi mudik tidak tertumpuk di hari tertentu," kata Pratikno.

Menko PMK juga menyampaikan bahwa berbagai inovasi telah disiapkan pemerintah untuk mendukung kelancaran mudik tahun ini, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi serta berbagai langkah antisipatif terhadap potensi kendala di lapangan.

"Semua pihak sudah siap. Banyak inovasi yang dimunculkan tahun ini. Tahun lalu kepuasannya sangat tinggi, kita harapkan lebih tinggi lagi untuk tahun ini," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi kelancaran arus mudik, termasuk faktor cuaca maupun kondisi yang tidak terduga lainnya. Ia menegaskan bahwa kelancaran arus mudik dan arus balik membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, petugas di lapangan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi.

"Kita mengharapkan semua pihak sinergis. Semua pihak bekerja responsif melayani secara ramah dan kami harapkan semua masyarakat untuk selalu mengikuti pemberitaan dan arahan dari petugas. Ini adalah kerja kita bersama supaya mudik dan arus balik berjalan aman, nyaman, lancar, dan selamat," pungkas Menko PMK.

Dalam peninjauan di kawasan pelabuhan, Menko PMK juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para pemudik yang akan menyeberang menggunakan kapal feri menuju Sumatra. Ia menyapa dan berbincang hangat dengan masyarakat yang tengah menunggu keberangkatan, sekaligus menyerahkan bingkisan Lebaran sebagai bentuk perhatian kepada para pemudik.

Selain itu, Menko PMK juga memberikan bingkisan Lebaran kepada para petugas lintas sektor yang akan bertugas selama masa arus mudik, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik selama periode mudik Lebaran.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa berdasarkan paparan dari pihak ASDP serta jajaran Polda Banten dan Polda Lampung, sejumlah inovasi baru telah disiapkan untuk mengurai potensi antrean kendaraan di kawasan penyeberangan.

Menurutnya, terdapat penambahan buffer zone serta pelabuhan alternatif yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan menuju pelabuhan. Selain itu, pengelolaan arus juga akan didukung command center yang memantau kondisi secara real-time.

"Termasuk sistem penjualan tiket online dan pengaturan seluruh dermaga yang kini tidak lagi dibedakan. Semua kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan," ujar Sigit.

Ia juga memastikan kesiapan pengamanan selama perjalanan, baik di kawasan pelabuhan maupun di atas kapal. Petugas turut disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama masa mudik. Selain itu, Polri bersama instansi terkait juga menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan bagi pemudik, seperti pos istirahat hingga dapur lapangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan fasilitas penyeberangan di kawasan Pelabuhan Merak untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Menurutnya, pada masa angkutan Lebaran tahun ini akan dioperasikan empat pelabuhan penyeberangan dengan dukungan 14 kapal yang ditempatkan di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bojonegara.

"Dengan penambahan kapal ini diharapkan arus kendaraan menuju Sumatera menjadi lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Dudy.

Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan yang diperkirakan mulai terjadi sejak 13 hingga 15 Maret 2026, termasuk mengantisipasi faktor cuaca yang dapat memengaruhi kelancaran arus penyeberangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi kesiapan lintas sektor dalam mendukung kelancaran mudik tahun ini, termasuk penyediaan posko kesehatan serta program pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi kendaraan umum.

Menurutnya, kecelakaan lalu lintas masih menjadi isu darurat medis yang mendominasi setiap kali periode mudik berlangsung. Oleh karena itu, seluruh pengemudi kendaraan umum akan menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi mereka tetap prima selama perjalanan.

"Kami bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan posko kesehatan yang lebih lengkap di daerah dengan tingkat kecelakaan tinggi, sehingga jika terjadi sesuatu dapat segera ditangani," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi peningkatan fasilitas ramah anak di kawasan pelabuhan yang dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menilai keberadaan ruang bermain anak serta ruang tunggu yang lebih nyaman dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan menyenangkan bagi keluarga yang melakukan perjalanan mudik.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faishal Fathani, Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten, dan Kapolda Lampung. (Siti)

Share:

Read More

Kemenag Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi Jelang Lebaran

Inspektur Jenderal Kemenag Khairunnas. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag untuk menjaga integritas serta menolak segala bentuk gratifikasi menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Imbauan ini disampaikan melalui surat Inspektorat Jenderal Kemenag yang ditujukan kepada para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. 

Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khairunnas menegaskan bahwa ASN Kemenag harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, serta etika dalam menjalankan tugas.

“ASN Kementerian Agama harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak memberi ataupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya,” ujar Khairunnas dalam imbauan yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Baca juga: Imbauan Pencegahan Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H

Ia menegaskan bahwa praktik meminta dana atau hadiah dengan alasan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, maupun sesama ASN, merupakan tindakan yang dilarang.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi, tidak diperbolehkan karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” tegasnya. 

Khairunnas juga mengingatkan agar ASN tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk kendaraan dinas untuk mudik Lebaran atau aktivitas di luar kedinasan.

“Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik Lebaran tidak diperkenankan,” kata dia. 

Selain itu, ASN Kemenag diminta tetap menjalankan tugas secara disiplin dan profesional selama masa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan menjelang dan setelah libur hari raya.

Penyesuaian tersebut berlaku pada 16–17 Maret 2026 serta 25–27 Maret 2026, sesuai kebijakan penyesuaian kerja ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Nyepi dan Idulfitri. 

Khairunnas juga mengingatkan bahwa apabila ASN menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya, maka penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.

Adapun gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dengan tetap melaporkannya kepada UPG disertai dokumentasi penyerahan.

“Momentum hari raya harus tetap dijaga sebagai ruang memperkuat integritas dan kepercayaan publik kepada aparatur negara,” kata Khairunnas. (Budi)

Share:

Read More

Renungan Suci Menjadi Refleksi Peran Rimbawan dalam Melestarikan Hutan

Renungan Suci Menjadi Refleksi Peran Rimbawan dalam Melestarikan Hutan. (Dok. Kemenhut)

Bogor, WaraWiri.net - Mengusung tema "Kerja Ikhlas, Tata Kelola Berkualitas: Rimbawan Membangun Kehidupan Berkelanjutan”, peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-43 tahun ini diawali dengan kegiatan Renungan Suci, yang bertepatan dengan bulan Ramadhan.

"Kegiatan Renungan Suci dalam rangka Peringatan Hari Rimbawan ini terus kita pelihara, agar kita senantiasa konsisten berpijak pada landasan jati diri Rimbawan, yang terinternalisasi dalam sembilan nilai dasar Rimbawan, yaitu: jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerjasama dan profesional," demikian tutur Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, saat membacakan sambutan, mewakili Wakil Menteri Kehutanan, di Bogor (13/3/2026).

Menyadari konsekuensi kerja-kerja rimbawan yang menuntut pengorbanan jiwa dan raga, ia berharap Hari Bakti Rimbawan bukan hanya sekadar perayaan, melainkan sebuah refleksi mendalam terhadap peran dan pengorbanan para rimbawan dalam melestarikan hutan.

"Mari kita berkontemplasi, meneguhkan pikiran tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam, melindungi hutan, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Rimbawan bukan hanya sebatas pekerja, tetapi juga pahlawan yang setiap hari berjuang melawan tantangan rimba belantara," lanjutnya.

Sementara itu, menghadapi tantangan isu-isu kehutanan yang semakin kompleks, Laksmi juga menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan telah dan sedang memperkuat kebijakan dalam bentuk berbagai program, antara lain program pengendalian perubahan Iklim; pengendalian kebakaran hutan/lahan; konservasi keanekaragaman hayati; Perhutanan Sosial; pengentasan kemiskinan desa hutan; pengembangan bioekonomi hutan; bioprospeksi sumber daya genetik; integrasi sektor kehutanan dengan sektor pangan, energi, dan air; simplifikasi perizinan; dan transparansi tata kelola dengan prinsip keadilan sosio-ekologis.

Kegiatan Renungan Suci ini juga dilengkapi dengan penyaluran santunan kepada keluarga rimbawan yang gugur dalam melaksanakan tugas.

Semoga semangat dan dedikasi para pahlawan rimba menjadi pemicu para rimbawan dalam bekerja, mendorong penciptaan inovasi baru, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, terutama dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, melindungi hutan, dan memperbaiki kualitas lingkungan, serta membantu meningkatkan kapasitas masyarakat. (Junaedi)

Share:

Read More

Komitmen Jaga Kekayaan Hayati, Gakkum Kehutanan Limpahkan Tersangka Perdagangan Satwa Dilindungi ke Kejari Magelang

Komitmen Jaga Kekayaan Hayati, Gakkum Kehutanan Limpahkan Tersangka Perdagangan Satwa Dilindungi ke Kejari Magelang. (Dok. Kemenhut)

Magelang, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) resmi melimpahkan dua tersangka kasus perdagangan satwa liar dilindungi berinisial MOE (22) dan ARA (24) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Kamis (12/3/2026). Pelaksanaan Tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penuntasan perkara ini hingga ke tahap penuntutan adalah bentuk nyata keberpihakan negara dalam melindungi integritas ekosistem Indonesia.

“Perdagangan satwa liar dilindungi adalah kejahatan terhadap kekayaan hayati bangsa. Negara tidak cukup hanya menggagalkan transaksi dan menyelamatkan satwa, tetapi harus membawa perkaranya sampai ke tahap penuntutan dan persidangan demi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia,” tegas Dwi Januanto.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan di Dusun Bromo, Desa Kalinegoro, Kabupaten Magelang, pada 15 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, meliputi dua ekor trenggiling (satu hidup, satu mati), satu ekor elang alap tikus, satu ekor kakatua jambul kuning, tiga ekor kucing hutan, serta sekitar 500 gram sisik trenggiling.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra, Aswin Bangun, menambahkan bahwa pelimpahan ini merupakan pesan tegas bagi para pelaku kejahatan serupa.

“Bagi kami, penegakan hukum tidak berhenti saat pelaku diamankan. Berkas harus kokoh agar memberi kepastian hukum dan efek jera. Setiap perkara yang kami bawa sampai Tahap II adalah pesan bahwa perdagangan satwa liar bukan pelanggaran ringan, melainkan kejahatan serius yang harus dituntaskan secara hukum,” ujar Aswin.

Seluruh satwa liar yang berhasil diamankan kini berada dalam penanganan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah untuk pemeriksaan kondisi fisik dan keselamatan sebelum dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atas perbuatan menangkap, memiliki, hingga memperniagakan satwa dilindungi secara ilegal. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Kementerian Kehutanan dalam memberantas perdagangan satwa liar sebagai upaya melindungi warisan alam nasional tanpa pengecualian. (Junaedi)

Share:

Read More

Kunker Virtual Jaksa Agung Jelang Idulfitri 1447 H Penegakan Hukum Harus Proaktif Profesional dan Junjung Integritas

Kunker Virtual Jaksa Agung Jelang Idulfitri 1447 H Penegakan Hukum Harus Proaktif Profesional dan Junjung Integritas. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Virtual pada Kamis, 12 Maret 2026 melalui Zoom Meeting, yang diikuti oleh seluruh jajaran Korps Adhyaksa di seluruh Indonesia hingga Pejabat Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok, Singapura, Hongkong dan Riyadh.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menekankan bahwa meskipun kegiatan dilaksanakan secara virtual, hal tersebut tidak mengurangi esensi kunjungan kerja dalam mencermati dinamika penegakan hukum terkini.

“Belakangan ini telah menjadi atensi munculnya fenomena 'no viral, no justice' sebagai bentuk autokritik fundamental bagi Kejaksaan untuk tidak terjebak dalam pola kerja reaktif, melainkan harus bertransformasi menjadi institusi yang proaktif dan konsisten pada supremasi hukum tanpa harus menunggu legitimasi dari opini publik,” ungkap Jaksa Agung.

Sejalan dengan tuntutan transparansi tersebut, Jaksa Agung memberikan catatan kritis agar tidak terjadi lagi kesalahan substansi dalam penanganan perkara seperti yang terjadi di beberapa satuan kerja belakangan ini.

Jaksa Agung menginstruksikan seluruh jajaran untuk menguasai substansi hukum secara komprehensif, terutama dalam mengimplementasikan KUHAP baru, serta menggunakan asas Dominus Litis secara profesional dan akuntabel guna memastikan keadilan tetap bekerja dengan tegak lurus dalam keadaan senyap.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Jaksa Agung memberikan peringatan keras agar momentum hari raya tidak dijadikan kesempatan untuk penyalahgunaan wewenang atau perbuatan tercela yang dapat mencederai integritas institusi.

“Jaksa bukanlah alat transaksional maupun sarana pemeras masyarakat, dan tidak akan ada toleransi bagi oknum yang berkhianat pada sumpah jabatan. Hal ini sangat krusial mengingat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan saat ini sangat tinggi, mencapai hampir 80% dan berada di urutan ketiga di antara lembaga negara lainnya menurut hasil survei terbaru,” tegas Jaksa Agung.

Selain aspek integritas, Jaksa Agung juga meminta jajaran Kejaksaan mengambil peran strategis dalam mengawal kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya dalam mitigasi risiko lonjakan harga kebutuhan pokok melalui koordinasi forum pengendalian inflasi di daerah.

“Terkait administrasi perkara, para pimpinan satuan kerja diminta segera melakukan evaluasi dan inventarisasi menyeluruh terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi secara tuntas. Seluruh upaya ini diharapkan menjadi bentuk pengabdian yang solid dan kolektif demi menjaga marwah institusi,” ujar Jaksa Agung.

Sebagai penutup, Jaksa Agung atas nama pribadi dan selaku pimpinan institusi menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin kepada seluruh keluarga besar Adhyaksa.

“Akhir kata, saya mengajak seluruh insan Adhyaksa di manapun Saudara bertugas untuk terus menjaga marwah institusi, memperkuat soliditas, serta bekerja dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab,” pungkas Jaksa Agung. (Dimas)

Share:

Read More

Badan Pemulihan Aset Gelar Lelang Satu Bidang Tanah dan Bangunan di Gorontalo

Badan Pemulihan Aset Gelar Lelang Satu Bidang Tanah dan Bangunan di Gorontalo. (Dok. Kejagung RI)

Gorontalo, WaraWiri.net - Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara atas nama Terpidana Rusjdi Basalamah berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Manggis No. 88, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, terkait dengan perkara proyek fiktif.

Lelang tersebut akan dilaksanakan pada Rabu 15 April 2026 melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo beralamat di Jl. Achmad Nadjamudin Nomor 7 Kota Gorontalo dengan batas akhir penawaran pukul 10.00 WIB waktu server dan dapat diakses melalui laman https://lelang.go.id.

Pelaksanaan lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg tanggal 06 Maret 2024 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT.BTN tanggal 07 Mei 2024.

Adapun total nilai limit objek lelang tersebut senilai Rp74.321.341.000 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan uang jaminan lelang senilai Rp22.297.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Sebagai informasi, Kegiatan Aanwijzing (penjelasan lelang) akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 April 2026, pukul 09.00 WITA bertempat di Hotel Aston Gorontalo Jl. Manggis Nomor 88, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.

Peserta yang tidak mengikuti Aanwijzing dianggap menerima dan menyetujui hasil aanwijzing sesuai kondisi objek lelang apa adanya baik secara kondisi, kualitas dan kuantitas (as is where is basis). (Dimas)

Share:

Read More

Menperin: Industri Fesyen Muslim Nasional Mampu Bersaing di Pasar Global

Menperin: Industri Fesyen Muslim Nasional Mampu Bersaing di Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Perkembangan jumlah umat muslim di dunia turut memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan pasar industri fesyen muslim, atau yang juga dikenal dengan modest fashion. Derasnya arus informasi di media sosial juga membuat tren penggunaan produk modest fashion kini menjadi lebih inklusif dan tidak hanya terbatas pada penggunaan oleh umat muslim saja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pertumbuhan konsumsi produk fesyen muslim dunia terus meningkat. Hal ini berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025, pada tahun 2023 konsumsi fashion muslim dunia mencapai USD327 Miliar dan diproyeksikan meningkat sebesar USD433 Miliar pada tahun 2028.

“Hal ini menunjukkan bahwa industri modest fashion memiliki prospek pasar yang sangat besar dan harus berkembang sehingga mampu membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai produsen sekaligus pusat tren modest fashion dunia,” jelas Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/3).

Potensi industri modest fashion dalam negeri di pasar dunia juga menunjukkan capaian yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor modest fashion Indonesia ke negara anggota Organization Islamic Cooperation (OIC) pada tahun 2023 mencapai USD 990 juta.

“Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 83 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai US$ 540 juta, dan hal ini membuat Indonesia menjadi negara tujuh tertinggi ekspor ke negara OIC,” ungkap Menperin.

Meskipun demikian, negara yang melakukan ekspor produk fesyen ke negara-negara anggota OIC masih didominasi oleh negara China, Turki dan India.

“Ini menjadi tugas semua stakeholder untuk meningkatkan peran Indonesia dalam pasar fesyen muslim dunia,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi industri fesyen yang sangat besar, baik sebagai pasar maupun sebagai produsen.

“Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama industri modest fashion global dengan sektor industri yang padat karya,” ujarnya.

Merujuk data BPS, pada tahun 2024 jumlah industri kecil pakaian jadi berjumlah 594 ribu dengan tenaga kerja mencapai 1,2 juta pekerja. 

“Modest fashion kini telah berkembang menjadi tren busana global yang tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim, tetapi juga berbagai kalangan lintas budaya dan gaya hidup,” tutur Reni.

Menurutnya, konsep modest fashion terus berevolusi menjadi lebih inklusif, tanpa memandang agama, etnis, maupun preferensi individu. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat modest fashion dunia, didukung oleh kreativitas desainer lokal, kekayaan budaya, serta keberagaman bahan tekstil berkualitas tinggi yang menjadi identitas bangsa.

“Potensi tersebut turut diperkuat oleh capaian Indonesia, yang berdasarkan State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025 berhasil menduduki peringkat pertama dalam ekosistem lokal yang mendukung perkembangan industri modest fashion,” ungkap Reni.

Kolaborasi pengembangan

Sejalan dengan implementasi kewajiban sertifikasi halal nasional, lanjut Reni, mulai Oktober 2026 pemberlakuan sertifikasi halal salah satunya untuk produk barang gunaan, termasuk produk fesyen dan modest fashion, menjadi momentum strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

“Kebijakan ini tidak hanya memberikan jaminan kualitas, keamanan, serta kepercayaan konsumen, tetapi juga menciptakan nilai tambah (added value) bagi produk modest fashion Indonesia di pasar global,” ungkapnya.

Indonesia sebagai negara yang secara komprehensif menerapkan sertifikasi halal pada produk barang gunaan, dapat memberikan diferensiasi dan keunggulan kompetitif dibandingkan produk dari negara lain. Sehingga dengan adanya standar halal yang terjamin dan terintegrasi, produk modest fashion Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar ekspor, khususnya negara-negara dengan populasi muslim besar maupun pasar global yang semakin mengedepankan aspek ethical fashion, keberlanjutan, dan traceability produk.

“Melalui sinergi kebijakan industri, inovasi desain, serta penerapan sertifikasi halal sebagai standar mutu global, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai pusat modest fashion dunia sekaligus meningkatkan kontribusi industri fesyen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan ekspor nonmigas,” papar Dirjen IKMA.

Reni menegaskan pentingnya kolaborasi antar stakeholder pengembangan industri fesyen muslim. “Perkembangan industri modest fashion tidak lepas dari peran berbagai pihak. Untuk itu, kami mengajak seluruh stakeholder baik asosiasi, industri tekstil, pelaku usaha, desainer, akademisi, influencer, marketplace hingga konsumen untuk dapat mewujudkan industri modest fashion yang berkelanjutan dan berdaya saing,” jelasnya.

Reni juga menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) serta seluruh pihak lainnya yang terlibat dalam komitmen pengembangan modest fashion di Indonesia melalui penyelenggaraan event Ramadan Runway, yang telah berlangsung secara konsisten hingga kini telah memasuki tahun ke-14.

“Saya optimis keterlibatan dan keikutsertaan berbagai pihak akan memperkuat ekosistem modest fashion nasional,” imbuhnya.

Direktur IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan, Budi Setiawan menuturkan bila momentum Bulan Suci Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai waktu untuk meningkatkan ibadah dan refleksi spiritual tetapi juga menjadi momentum penggerak ekonomi kreatif dan industri fesyen nasional.

“Diharapkan acara ini mampu menjadi ruang ekspresi kreatif bagi para desainer, pelaku industri kreatif, serta pecinta modest fashion untuk menampilkan karya terbaik sekaligus menginspirasi gaya berbusana yang santun, berkarakter, dan tetap mengikuti perkembangan tren modern,” tutup Budi. (Ros)

Share:

Read More

Pemerintah Tegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Tetap Menjadi Pegangan Hubungan Perdagangan Indonesia–Amerika Serikat

Pemerintah Tegaskan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Tetap Menjadi Pegangan Hubungan Perdagangan Indonesia–Amerika Serikat. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap menjadi pegangan utama dalam hubungan perdagangan kedua negara. Penegasan tersebut disampaikan Pemerintah merespons perkembangan proses investigasi perdagangan yang tengah berlangsung di Amerika Serikat sebagai bagian dari mekanisme administrasi hukum di negara tersebut.

“Pada prinsipnya ini adalah masalah administrasi hukum di negara mereka, jadi mereka harus mengikuti proses investigasi tersebut. Namun pegangan kita tetap Agreement on Reciprocal Trade (ART), sehingga proses ini kita lalui saja,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat menjawab pertanyaan media pada acara Media Gathering Kemenko Perekonomian bersama dengan FORKEM di Jakarta, Jumat (13/03).

Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut Jubir Haryo menjelaskan bahwa proses investigasi tersebut juga diikuti oleh sejumlah negara lain. Namun demikian, Indonesia memiliki posisi tersendiri karena kedua negara telah menyepakati ART setelah melalui proses perundingan yang berlangsung intensif selama lebih dari satu tahun.

“Investigasi itu akan kita ikuti dengan memberikan data-data yang diperlukan. Kami yakin apa yang menjadi perhatian tersebut sebenarnya sudah dibahas dalam perundingan ART,” jelas Jubir Haryo.

Pemerintah Indonesia juga telah berkomunikasi dengan otoritas Amerika Serikat terkait tindak lanjut kebijakan tersebut. Dalam proses tersebut, Pemerintah menilai bahwa berbagai isu yang menjadi perhatian dalam investigasi pada dasarnya telah dibahas secara komprehensif dalam perundingan ART, termasuk berbagai aspek perdagangan dan kerja sama ekonomi yang menjadi kepentingan kedua negara.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus melanjutkan proses domestik terkait implementasi ART melalui mekanisme yang berlaku, termasuk konsultasi dengan DPR dan proses ratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ART ini merupakan kesepakatan yang win-win bagi kedua negara. Karena itu kita optimistis kesepakatan yang sudah dibicarakan cukup panjang ini akan tetap berjalan,” pungkas Jubir Haryo. (Burhan)

Share:

Read More

Rakorniskes TNI 2026 : Perkuat Sistem Kesehatan Prajurit untuk TNI PRIMA

Rakorniskes TNI 2026 : Perkuat Sistem Kesehatan Prajurit untuk TNI PRIMA. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan (Rakorniskes) TNI Tahun 2026 yang mengangkat tema "Kesehatan TNI Siap Mewujudkan TNI yang PRIMA, Indonesia Maju dan Berdaulat". Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/3/2026), dan diikuti oleh jajaran kesehatan TNI dari tiga matra secara langsung maupun daring.

Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan oleh Irjen TNI, disampaikan bahwa sistem kesehatan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga kesiapan operasional prajurit. Oleh karena itu, pembinaan kesehatan prajurit harus terus diperkuat agar mampu mendukung terwujudnya prajurit TNI yang profesional, tangguh, serta selalu siap melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh negara.

Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan yang mampu menjawab berbagai tantangan ke depan.

"Sistem kesehatan TNI harus terus dikembangkan agar adaptif, responsif, dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan dukungan yang cepat dan efektif dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Panglima TNI juga menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara TNI dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung target kesehatan nasional. 

"Kolaborasi antara TNI dan Kementerian Kesehatan merupakan langkah strategis untuk mempercepat upaya eliminasi kedua penyakit tersebut sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan," tutupnya.

Rakorniskes TNI Tahun 2026 juga menghadirkan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) sebagai narasumber yang menyampaikan materi mengenai sinergitas TNI dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan TNI serta percepatan eliminasi Tuberkulosis (TB) dan malaria. Kegiatan Rakorniskes TNI 2026 kemudian ditutup secara resmi oleh Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Hadi Juanda, Sp.PD, M.A.R.S., CFrA. (Rizal)

Share:

Read More

Polri Selidiki Dugaan Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras

Polri Selidiki Dugaan Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penganiayaan berat berupa penyiraman air keras terhadap AY yang diketahui sebagai Wakil Koordinator Kontras. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Jakarta Pusat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kasus ini mendapat perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Saat ini, Polri telah melakukan langkah awal berupa penanganan tempat kejadian perkara (TKP) serta serangkaian tindakan penyelidikan. Penanganan perkara tersebut didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LPA/222/III/2026/Satreskrim/RestroJakpus/Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) dan/atau Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023n tentang KUHP.

“Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Polri sudah melakukan langkah-langkah penanganan TKP dan saat ini proses penyelidikan terus berjalan,” ujar Kadivhumas Polri dalam keterangan resminya, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, Polri akan mengedepankan metode scientific crime investigation dengan memeriksa para saksi serta mengumpulkan alat bukti yang relevan guna mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tersebut.

“Polri dalam penegakan hukum akan melakukan langkah-langkah secara scientific crime investigation dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” jelasnya.

Saat ini korban diketahui masih menjalani perawatan medis di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif akibat luka yang dideritanya. Polri juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan berharap korban segera pulih, Kadivhumas Polri turut mengimbau masyarakat yang mengetahui atau melihat langsung peristiwa tersebut agar dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna membantu proses pengungkapan kasus.

Selain itu, Polri juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar proses penanganan perkara dapat berjalan lancar. Hal ini mengingat penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap sejumlah barang bukti yang telah diamankan dari lokasi kejadian.

“Kami memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman serta analisa terhadap barang bukti yang telah diperoleh guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Polri memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan secara prosedural dan profesional berbasis scientific crime investigation. Perkembangan penanganan perkara ini juga akan terus disampaikan kepada publik secara berkala. Polri juga berharap korban segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan menjalankan aktivitasnya seperti sediakala. (Fitri)

Share:

Read More

Hadiri Pembukaan Posko Angkutan Lebaran 2026, Kakorlantas Pastikan Hiruk-pikuk Operasi Ketupat Berjalan Lancar

Hadiri Pembukaan Posko Angkutan Lebaran 2026, Kakorlantas Pastikan Hiruk-pikuk Operasi Ketupat Berjalan Lancar. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum menghadiri Pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Tahun 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat (13/3).

Pembukaan Posko angkutan lebaran terpadu 2026 ini merupakan wujud kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan penyelenggaraan transportasi Lebaran berjalan aman, tertib, dan lancar. 

Polri melalui Korlantas akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, operator transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan, pemantauan arus lalu lintas, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan di lapangan.

Kami mewakili stakeholder dan seluruh undangan mengapresiasi Kemenhub atas Posko angkutan lebaran 2026 negara hadir untuk bisa mengelola hiruk pikuk mudik dan balik termasuk angkutan lebaran, kata Kakorlantas. 

Kami juga mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan informasi resmi, serta selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik, sambungnya. 

Dengan sinergi yang kuat, pihaknya optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan aman dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Menurutnya, Operasi Ketupat bukan hanya fokus pada pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik, tetapi juga memastikan situasi keamanan tetap kondusif selama momentum Ramadan hingga Idulfitri, bahkan bersamaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi.

Operasi Ketupat ini bukan hanya soal lalu lintas atau perjalanan mudik dan balik, tetapi juga memastikan momentum sosial dan spiritual Ramadan, Idulfitri hingga Nyepi berjalan aman dari kriminalitas dan lancar dari sisi lalu lintas,” ujar Irjen Agus.

Ia menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan jauh hari bersama sejumlah instansi terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Jasa Marga, Jasa Raharja, hingga berbagai stakeholder lainnya.

Menurut Kakorlantas, setiap tahun jutaan masyarakat Indonesia bergerak dari berbagai kota menuju kampung halaman. Fenomena arus besar ini, kata dia, membuat pesan dalam lagu “Ayo Mudik Ojo Kesusu” menjadi sangat relevan untuk diingat oleh para pemudik.

Sebagai informasi, kegiatan pembukaan posko Angkutan Lebaran terpadu dipimpin oleh Menteri Perhubungan RI beserta seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan pengamanan Lebaran 2026. (Fitri)

Share:

Read More

Pastikan Pelayanan Mudik dan Balik Berjalan Prima, Ombudsman RI Awasi Sektor Transportasi dan Perhubungan

Pastikan Pelayanan Mudik dan Balik Berjalan Prima, Ombudsman RI Awasi Sektor Transportasi dan Perhubungan. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI melaksanakan pengawasan pelayanan publik sektor transportasi dan perhubungan melalui pemantauan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat selama periode mudik dan balik dapat berjalan optimal serta mencegah potensi maladministrasi.

Pengawasan dilakukan oleh Ombudsman RI bersama seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI di daerah dengan periode pelaksanaan mulai H-10 hingga H+8 Lebaran. Fokus pemantauan mencakup berbagai layanan transportasi dan fasilitas pendukung di titik-titik keberangkatan dan kedatangan pemudik, seperti bandara, terminal, stasiun, serta pusat kegiatan mudik.

Anggota Ombudsman RI,Hery Susanto, saat memantau di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (12/3/2026), menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan layanan publik di sektor transportasi, termasuk aspek keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

"Momentum mudik Lebaran merupakan periode dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Karena itu, kami memastikan seluruh penyelenggara layanan publik dapat memberikan pelayanan yang optimal, aman, dan nyaman bagi masyarakat," ujar Hery.

Dalam kegiatan tersebut, Hery bersama jajaran Ombudsman RI melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari kelayakan pesawat, layanan kesehatan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung di bandara, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan.

Selain di Bandara Soekarno-Hatta, pemantauan juga dijadwalkan dilakukan di sejumlah titik layanan transportasi lainnya, antara lain Plaza Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah (15 Maret 2026),Terminal Pulo Gebang (16 Maret 2026), kawasan Senayan, GBK dan Stasiun Pasar Senen (17 Maret 2026), serta Terminal Kampung Rambutan (18 Maret 2026).

Bersamaan dengan memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 Ombudsman RI, kegiatan pengawasan mudik ini juga disertai dengan aksi sosial berupa pembagian takjil gratis kepada masyarakat di beberapa titik pemantauan, serta turut melaksanakan kegiatan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa serta Perdamaian Dunia yang berlangsung pada 13-14 Maret 2026 di Jakarta dan Jawa Barat.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Hery berharap seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik dapat terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pemudik. Adapun pemantauan dilakukan sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman RI untuk memastikan pelayanan publik prima kepada masyarakat. (Dinda)

Share:

Read More

Pasokan Energi Ramadan-Idulfitri Aman, ESDM Apresiasi Kesiapan Pertamina

Pasokan Energi Ramadan-Idulfitri Aman, ESDM Apresiasi Kesiapan Pertamina. (Dok. Pertamina)

Indramayu, WaraWiri.net - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Hal itu terungkap dalam kunjungan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, saat melakukan kunjungan ke PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Downstream Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 12 Maret 2026.

Turut mendampingi pada kesempatan ini Ketua Posko Nasional Ramadan & Idulfitri 2026, Erika Retnowati, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, serta Direktur Operasi Kilang Pertamina Patra Niaga, Didik Bahagia.

Laode menjelaskan, Pertamina juga telah mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri guna mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM & LPG, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pertamina juga melakukan penyediaan sejumlah layanan, seperti motoris, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Bahwa kondisi sampai dengan pemenuhan kebutuhan baik untuk BBM, LPG dan minyak mentah, semuanya dapat tersedia dengan baik. Masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi saat ini,” imbau Laode Sulaeman.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Posko Nasional Ramadan & Idulfitri 2026, Erika Retnowati. Menurutnya, Pertamina telah melakukan beragam upaya maksimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saya apresiasi tentunya pada Pertamina, yang dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini tetap berusaha maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan bahwa pasokan energi berada dalam kondisi aman. Pertamina juga berupaya memastikan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026 tersedia dengan baik.

“Selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri, kami juga menyiapkan berbagai layanan tambahan. Kami ingin menunjukkan bahwa Pertamina hadir dengan pelayanan yang lebih ramah dan lebih hangat kepada masyarakat. Di SPBU juga akan tersedia berbagai fasilitas tambahan, termasuk beberapa layanan gratis bagi masyarakat yang melakukan perjalanan,” terang Ega.

Selain mengaktifkan kembali Tim Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, masih menurut Ega, Pertamina juga melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan Satgas berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.

“Pertamina juga telah membentuk Satuan Tugas yang siaga selama periode Ramadan dan Idulfitri, baik di wilayah operasional maupun di kilang. Setiap provinsi memiliki posko dan nomor kontak yang dapat dihubungi masyarakat apabila terjadi kendala terkait distribusi energi,” pungkas Mars Ega.

Refinery Unit VI Balongan merupakan kilang Pertamina dengan kompleksitas tertinggi yang ditunjukkan oleh Nelson Complexity Index sekitar 11,9. Sehingga kilang Balongan mampu memproduksi produk bahan bakar minyak dan juga petrokimia. (Dimas)

Share:

Read More

Wamenpar Pastikan Destinasi Surabaya Siap Sambut Lonjakan Wisatawan Libur Nyepi-Lebaran

Wamenpar Pastikan Destinasi Surabaya Siap Sambut Lonjakan Wisatawan Libur Nyepi-Lebaran. (Dok. Kemenpar)

Surabaya, WaraWiri.net - Wakil Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa meninjau kesiapan sejumlah destinasi wisata di Surabaya menjelang libur panjang Nyepi dan Lebaran 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan destinasi dan layanan transportasi siap menghadapi potensi lonjakan kunjungan wisatawan.

Peninjauan dimulai dari kawasan Museum Sepuluh Nopember dan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya pada Kamis (12/3/2026). Kedua situs bersejarah ini dibangun untuk mengenang peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Monumen Tugu Pahlawan lebih dahulu dibangun pada tahun 1951 dan diresmikan pada 1952. Sementara itu, Museum Sepuluh Nopember didirikan sebagai pelengkap monumen tersebut dengan menampilkan ratusan koleksi sejarah, termasuk berbagai peninggalan dari peristiwa pertempuran di Surabaya.

Wamenpar Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pariwisata untuk memastikan kesiapan destinasi wisata secara langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan agar wisatawan dapat menikmati destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama masa liburan.

“Kementerian Pariwisata sesuai arahan Ibu Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan visitasi ke sejumlah destinasi wisata di Jawa Timur. Sejak kemarin dimulai dari Malang dan hari ini dilanjutkan di Surabaya. Hari ini kami meninjau Tugu Pahlawan dan museum, kemudian ke Pantai Kenjeran, dan terakhir ke Bandara Internasional Juanda,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Destinasi berikutnya yang dikunjungi adalah Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Surabaya.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenpar mengawali peninjauan dengan mengecek pos pantau CCTV yang memonitor sejumlah sudut kawasan THP Kenjeran. Peninjauan kemudian dilanjutkan dengan melihat kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk kelengkapan peralatan medis, ambulans, serta ketersediaan petugas kesehatan.

Ni Luh Puspa juga bertemu dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya yang akan bertugas selama masa libur Lebaran.

“Prediksinya lebih dari tiga ribu wisatawan akan datang ke THP Kenjeran saat libur Lebaran. Karena itu fasilitasnya harus dipersiapkan secara maksimal, baik dari sisi layanan, keamanan, maupun keselamatan,” ujarnya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Bandara Internasional Juanda untuk memastikan kesiapan layanan transportasi udara menjelang arus mudik dan libur panjang.

Di bandara tersebut, Wamenpar meninjau berbagai fasilitas layanan bagi penumpang, mulai dari Posko Siaga Idul Fitri, konter check-in, fasilitas kamar mandi, Tab Capsule, hingga fasilitas kesehatan dan ruang laktasi.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar juga menyempatkan diri berbincang dengan para penumpang di ruang tunggu bandara serta membagikan bingkisan takjil kepada para penumpang yang sedang menunggu penerbangan.

Ia menjelaskan kunjungan ini juga menjadi bagian dari langkah koordinasi dan pemantauan terhadap berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan mobilitas wisatawan selama periode libur Nyepi dan Lebaran.

Peningkatan mobilitas penumpang diperkirakan akan terjadi di berbagai simpul transportasi, termasuk di Bandara Internasional Juanda yang menjadi salah satu gerbang utama perjalanan udara di Jawa Timur.

Wamenpar juga menyampaikan Kementerian Pariwisata telah menerbitkan surat edaran terkait penyelenggaraan libur Nyepi dan Lebaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, serta berbagai asosiasi di sektor pariwisata.

“Melalui kebijakan tersebut pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan libur panjang dengan berwisata ke berbagai destinasi di dalam negeri. Kita berharap masyarakat dapat menikmati libur Nyepi dan Lebaran ini dengan aman, nyaman, dan menyenangkan,” ucap Ni Luh Puspa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mempersiapkan layanan pariwisata selama masa libur panjang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI, Polri, PT Angkasa Pura Bandara Internasional Juanda, serta semua pihak yang telah terlibat. Mudah-mudahan liburan kali ini lebih baik dari tahun lalu dan memberikan dampak ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelum melakukan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Surabaya, Wamenpar Ni Luh Puspa juga berkesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya, Malang.

Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Smart and Sustainable Hospitality, Sinergi Teknologi Digital, Penguatan SDM, dan Transformasi Kebijakan Pariwisata Indonesia” yang disampaikan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, Departemen Bisnis dan Hospitality, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya di Gedung Widyaloka.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar menekankan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci utama dalam membangun industri pariwisata yang berdaya saing.

Menurutnya, meskipun teknologi terus berkembang, pelayanan yang tulus dan keramahtamahan tetap menjadi faktor utama yang membuat wisatawan merasa berkesan dan ingin kembali berkunjung.

“Teknologi akan terus berkembang dan tren akan terus berubah, tetapi pelayanan dari hati akan selalu dibutuhkan. Keramahtamahan menjadi kunci yang membuat wisatawan mengingat Indonesia dan ingin kembali berkunjung,” kata Ni Luh Puspa.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak takut menghadapi perkembangan teknologi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam industri pariwisata.

Menurutnya, generasi muda justru perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melahirkan inovasi dan kreativitas yang dapat mendorong pariwisata Indonesia semakin berkualitas dan berdaya saing global.

“Dalam pariwisata terdapat tiga kekuatan utama, yaitu sumber daya manusia, pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Generasi muda harus berani berinovasi agar pariwisata Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat global,” ucap Ni Luh Puspa. (Rizal)

Share:

Read More