Ombudsman RI dan Pemkot Ambon Tanda Tangani Nota Kesepakatan

Ombudsman RI dan Pemkot Ambon Tanda Tangani Nota Kesepakatan. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jakarta-Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menandatangani Nota Kesepakatan bersama Walikota Ambon Bodewin Watimena di Kantor Ombudsman, Jakarta (6/7/2026).

Pada nota kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ini diatur mengenai percepatan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi, pertukaran informasi dan/atau data, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Rahmadi menyampaikan harapannya agar sinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Ambon. Menurutnya, tujuan bersama nota kesepakatan adalah masyarakat dapat terlayani dengan baik.

"Kebutuhan masyarakat berupa pangan, sandang dan kebutuhan lainnya merupakan hal yang penting dan hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah kota," kata Rahmadi.

Rahmadi kemudian mengingatkan untuk selalu melakukan refleksi diri selaku pejabat publik. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, namun juga oleh masyarakat.

"Saat ini era media sosial, semoga kita semakin mawas diri untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik," tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Bodewin mengapresiasi Ombudsman RI yang sudah memperbarui kerja sama yang sebelumnya sudah berlangsung selama lima tahun. Bagi Pemerintah Kota, kesepakatan ini adalah sebuah momen penting untuk terus memperbaiki pelayanan publik.

"Kami menyadari dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik ada banyak hal yang belum bisa dilakukan secara baik. Dalam hal ini, Ombudsman RI bisa membantu memperbaiki berbagai kekurangan dan menghindari maladministrasi," pungkas Bodewin.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan, Sekretaris Jenderal Suganda Pandapotan Pasaribu, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat, serta Sekretaris Daerah Kota Ambon Roberth Sapulette. (Tedy)
Share:

60 Pejabat dan 42 PNS Pemkot Dilantik, Wali Kota Tekankan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Media Sosial

60 Pejabat dan 42 PNS Pemkot Dilantik, Wali Kota Tekankan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Media Sosial. (Dok. Pemkot Sukabumi)

Sukabumi, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Sukabumi melantik dan mengambil sumpah jabatan 102 aparatur sipil negara (ASN) di Gedung Juang '45, Senin (6/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas birokrasi agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Sebanyak 102 aparatur yang dilantik terdiri atas 9 pejabat administrator (eselon III), 31 pejabat pengawas (eselon IV), 20 pejabat fungsional, serta 42 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penataan tersebut diharapkan memperkuat efektivitas organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan amanah untuk menghadirkan birokrasi yang lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Setiap aparatur dituntut mampu bekerja cepat, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perhatian juga diarahkan pada kondisi fiskal daerah. H. Ayep Zaki mengungkapkan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi masih didominasi belanja pegawai sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pembangunan.

Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan dua strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Di satu sisi dilakukan penataan jumlah aparatur secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi, sementara di sisi lain berbagai upaya terus ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Peningkatan PAD, mulai memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Pemerintah Kota Sukabumi telah merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur strategis, antara lain pembangunan tugu perbatasan, Gedung Dekranasda, Jembatan Kopeng, perbaikan Jalan Gudang dan Jalan Prana, serta pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Puyuh sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain memperkuat tata kelola keuangan daerah, Ayep juga mendorong transformasi budaya kerja birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Seluruh pejabat dan ASN yang dilantik diminta memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana komunikasi publik.

Baginya, media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, tetapi menjadi instrumen membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Informasi mengenai program, capaian kinerja, maupun layanan publik diharapkan dapat disampaikan secara terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan arah pembangunan birokrasi yang tidak hanya menitikberatkan pada penataan organisasi, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur.

Kinerja pemerintah, dalam pandangan Ayep, perlu diukur tidak hanya dari pelaksanaan program, melainkan juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang responsif, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan era digital. (Isna)
Share:

Perpusnas dan Universitas Pramita Siap Gelar Seminar Nasional Literasi Digital

Perpusnas dan Universitas Pramita Siap Gelar Seminar Nasional Literasi Digital. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membuka peluang kolaborasi bersama Universitas Pramita Indonesia. Kedua pihak berencana menggelar seminar nasional bertema literasi digital dan akal imitasi (artificial intelligence/AI). Tidak hanya itu, Perpusnas juga mendorong pemanfaatan fasilitasnya sebagai ruang belajar bagi mahasiswa, hingga perluasan akses terhadap layanan dan koleksi bahan pustaka.

Rencana kolaborasi tersebut disampaikan dalam sebuah audiensi. Kedatangan Rektor Universitas Pramita Indonesia, Zalzulifa, beserta jajaran, pada Senin (6/7/2026) diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Suharyanto.

Zalzulifa mengatakan, pihaknya ingin membangun kolaborasi yang lebih luas dengan Perpusnas untuk meningkatkan literasi mahasiswa, sekaligus mengembangkan ekosistem pengetahuan berbasis teknologi.

Menurutnya, Universitas Pramita saat ini tengah mengembangkan berbagai program pengabdian masyarakat melalui pembangunan desa berbasis kreativitas dan pemanfaatan teknologi AI. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk membantu penyusunan profil desa, mendokumentasikan potensi daerah, serta mempromosikannya melalui berbagai platform digital.

"Kami ingin membangun ekosistem nasional yang mampu mengorkestrasi kreativitas berbagai pihak sehingga potensi desa dapat terkoneksi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, hingga kerja sama internasional," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan literasi di perguruan tinggi perlu dimulai dari kemudahan akses terhadap sumber pengetahuan yang kredibel.

"Kalau menurut saya, yang paling penting sekarang adalah membangun ekosistem pendidikan melalui buku. Kalau kampus ingin membuka akses ke layanan Perpustakaan Nasional, tentu bisa," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Perpusnas memiliki sekitar 3,6 juta judul koleksi dengan lebih dari sembilan juta eksemplar yang mencakup buku, manuskrip, majalah, peta, foto, film, mikrofilm, dan berbagai koleksi lainnya. Seluruh sivitas akademika Universitas Pramita dapat memanfaatkan layanan tersebut melalui keanggotaan Perpusnas maupun berbagai platform digital yang tersedia.

Sebagai tindak lanjut, Perpusnas menawarkan penyelenggaraan seminar, webinar, maupun bimbingan teknis mengenai penelusuran informasi digital dengan menghadirkan narasumber dari Perpusnas. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses, menyeleksi, dan memanfaatkan sumber informasi secara efektif.

"Kami siap mendukung kegiatannya. Kalau mau berkegiatan cukup mengirimkan surat kepada kami. Silakan jika ingin mengadakan kegiatan bersama di Perpusnas, seminar, bedah buku, maupun pelatihan penelusuran informasi. Kami siap menyediakan narasumber dan mendukung pelaksanaannya," pungkasnya.

Selain membahas penyelenggaraan seminar nasional, audiensi juga membicarakan rencana keanggotaan Perpusnas bagi sivitas akademika Universitas Pramita, kunjungan mahasiswa, hingga penguatan penerbitan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan buku “Desa Buku Terbuka”, “Desanomics Creative Industry”, dan “Buku Pedoman Penilaian Kompetensi Desapreneur”. (Budi)
Share:

Dukung Penuh Perpres 111/2025, LGBT Ancaman Nonmiliter Harus Dapat Perhatian Serius

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Perpres yang ditetapkan pada 24 Oktober 2025 tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan kebijakan umum pertahanan negara selama periode 2025 hingga 2029. Dalam lampirannya, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam tiga kategori utama, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Salah satu yang dicantumkan dalam kategori ancaman nonmiliter adalah penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ).

Menurut Oleh Soleh, penerbitan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dan perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa. Ia menilai penyebaran LGBT saat ini semakin masif dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap masa depan generasi bangsa.

"Saya mendukung penuh Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Penerbitan Perpres tersebut sudah sangat tepat karena penyebaran budaya LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter yang harus mendapat perhatian serius. Fenomena ini semakin masif dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa Indonesia," ujar Oleh Soleh dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Ia pun menyoroti munculnya berbagai perilaku yang menurutnya tidak sesuai dengan norma, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Ia menilai negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah preventif guna melindungi masyarakat dari berbagai pengaruh yang dianggap bertentangan dengan nilai kebangsaan.

"Melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2025, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi rakyat Indonesia dari berbagai pengaruh budaya yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat," kata Politisi Fraksi PKB ini.

Karena itu, Oleh Soleh mengajak para orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap anak-anak mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten dan informasi yang berkaitan dengan LGBT.

"Peran keluarga sangat penting. Saya mengajak seluruh orang tua untuk lebih aktif melindungi dan membimbing anak-anaknya dari berbagai pengaruh yang dapat mengganggu perkembangan moral dan karakter generasi muda," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional dan melindungi generasi penerus bangsa.

"Mari kita bersama-sama mendukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan bangsa serta melindungi masyarakat dan generasi muda Indonesia," pungkas Oleh Soleh. (Muh)
Share:

Dasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat Konferensi Pers bersama Presiden Direktur PT Tokopedia Stefanie Susilo serta Menaker RI Yassierli yang digelar di selasar Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) dengan perwakilan TikTok menyusul isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam dialog tersebut, Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce (Presiden Direktur) Stephanie Susilo memastikan manajemennya tidak ada kebijakan PHK.

Hal itu disampaikan saat Konferensi Pers Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) bersama Presiden Direktur PT Tokopedia Stefanie Susilo serta Menaker RI Yassierli yang digelar di selasar Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

“Dalam beberapa hari terakhir ini kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka,” ujar Dasco.

“Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan. Kami mengundang perwakilan TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja melakukan dialog,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, Presiden Direktur PT Tokopedia Stephanie Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, perusahaan saat ini tengah melakukan penataan tenaga kerja melalui mekanisme internal mobility di lingkungan TikTok dan Tokopedia Group.

“Tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia,” ujar Presiden Direktur PT Tokopedia.

“Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat,” sambung Presiden Direktur PT Tokopedia tersebut melanjutkan.

Sementara itu, Menaker RI Yassierli mengapresiasi langkah cepat Pimpinan DPR RI dalam merespons isu yang berkembang di masyarakat. Ia juga mengapresiasi kebijakan internal mobility yang diterapkan TikTok-Tokopedia Group karena memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam grup perusahaan.

Selain itu, Menaker menyambut baik pembukaan lebih dari 100 posisi baru oleh TikTok-Tokopedia Group. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perusahaan terus berkembang sekaligus membuka peluang bagi talenta Indonesia untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. (Muh)
Share:

Panglima TNI Anugerahkan KPLB Sekaligus Resmikan Gedung Centralized

Panglima TNI Anugerahkan KPLB Sekaligus Resmikan Gedung Centralized. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada 23 orang prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, keberanian dan pengabdian terbaik prajurit TNI dalam menjalankan tugas bagi bangsa dan negara serta meresmikan Gedung Centralized bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin di Yonif 754/ENK Timika, Papua Tengah, sebagai pusat komando dan administrasi modern guna mendukung kesiapan satuan, Minggu (5/7/2026).

Usai Kegiatan di Yonif 754/ENK, selanjutnya Panglima TNI, Wakil Panglima TNI dan Menhan RI juga meninjau Markas Komando Kogabwilhan III untuk meninjau Gedung Mile 32 sekaligus mengevaluasi rencana pembangunan infrastruktur pertahanan lanjutan. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan operasional dan sistem pertahanan di wilayah timur Indonesia.

Kunjungan kerja tersebut mencerminkan sinergi TNI dan Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi fasilitas pertahanan, meningkatkan kesiapan operasional satuan, serta memberikan penghargaan kepada prajurit yang menunjukkan dedikasi dan prestasi dalam pelaksanaan tugas.

Penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung di Papua diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas prajurit sekaligus memperkokoh postur pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Fajar)
Share:

Indonesia dan Rusia Perkuat Kemitraan Industri di INNOPROM 2026

Indonesia dan Rusia Perkuat Kemitraan Industri di INNOPROM 2026. (Dok. Kemenperin)

Rusia, WaraWiri.net - Peluang kemitraan industri Indonesia dengan Rusia dan kawasan Eurasia semakin terbuka seiring semakin eratnya hubungan industri kedua negara. Melalui partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026, pelaku industri nasional memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, mengembangkan produksi bersama, hingga memperoleh alih teknologi dari mitra di kawasan Eurasia.

"Partisipasi Indonesia pada INNOPROM 2026 merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi industri nasional di pasar global sekaligus memperluas jejaring kemitraan internasional yang mampu menghasilkan investasi, pengembangan industri, dan peningkatan daya saing manufaktur Indonesia," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Rusia (5/7).

Komitmen tersebut mulai diwujudkan melalui berbagai agenda strategis menjelang pembukaan pameran di Yekaterinburg, Rusia. Salah satunya melalui Konferensi Pers Bersama bertajuk Indonesia and Russia: Building Industrial Partnership at INNOPROM 2026 yang menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi industri Indonesia kepada pelaku usaha Rusia sekaligus membuka peluang kerja sama baru.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, mengatakan bahwa Indonesia menargetkan lahirnya kerja sama industri yang lebih konkret melalui partisipasinya di INNOPROM 2026. 

"INNOPROM 2026 kami manfaatkan untuk mempertemukan industri Indonesia dengan mitra yang tepat di Rusia dan Eurasia. Fokus kami bukan hanya memperluas perdagangan, tetapi juga mendorong investasi industri, pengembangan manufaktur bersama, dan transfer teknologi yang dapat memperkuat daya saing industri nasional," ujar Tri dalam sambutannya pada Konferensi Pers Bersama di Yekaterinburg (5/7). 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Alexei Gruzdev menyampaikan “Indonesia merupakan ekonomi industri terbesar di Asia Tenggara sekaligus salah satu mitra industri internasional utama Rusia. Penetapan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara sebagai Official Partner Country INNOPROM 2026 mencerminkan pentingnya hubungan kedua negara," ujarnya.

Dukungan terhadap penguatan kerja sama Indonesia–Rusia juga datang dari pemerintah wilayah tuan rumah penyelenggaraan INNOPROM.

“Sverdlovsk Region merupakan jantung penyelenggaraan INNOPROM sekaligus salah satu pusat industri utama Rusia. Karena itu, kami menyambut baik kehadiran Indonesia sebagai Official Partner Country. Kami berharap pertemuan selama INNOPROM menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antara pelaku industri Indonesia dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kami, termasuk dalam bentuk investasi, proyek manufaktur bersama, dan pengembangan teknologi,” ujar Gubernur Sverdlovsk Region, Denis Pasler.

Untuk membuka lebih banyak peluang kerja sama, Indonesia membawa 50 co-exhibitors dan institusi dari berbagai sektor industri, mulai dari agroindustri, kimia dan farmasi, manufaktur khusus dan barang konsumsi, manufaktur dan rekayasa maju, hingga kawasan industri dan investasi.

Mereka akan mengikuti business matching, forum bisnis, pertemuan bilateral, serta diskusi sektoral yang dirancang untuk mempercepat lahirnya kerja sama bisnis, investasi, dan pengembangan manufaktur bersama.

Indonesia juga menghadirkan Indonesia Paviliun seluas 1.512 meter persegi sebagai etalase keunggulan industri nasional sekaligus ruang interaksi antara pelaku usaha, investor, asosiasi bisnis, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara. Paviliun ini menjadi wadah bagi pelaku industri Indonesia untuk memperkenalkan produk, teknologi, dan peluang investasi kepada calon mitra dari kawasan Eurasia.

Direktur Program Bisnis Formika Event sekaligus penyelenggara INNOPROM, Anton Atrashkin, menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia sebagai Official Partner Country menjadi salah satu sorotan utama dalam penyelenggaraan INNOPROM 2026. 

Menurutnya, partisipasi Indonesia mencerminkan semakin berkembangnya hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia sekaligus membuka ruang kolaborasi baru yang saling menguntungkan bagi pelaku industri kedua negara.

Sebagai pameran industri internasional terbesar di kawasan Eurasia, INNOPROM mempertemukan pelaku industri, investor, asosiasi bisnis, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara. Dengan lebih dari 48.000 pengunjung dari sekitar 60 negara, ajang ini menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk memperluas jejaring kemitraan, menarik investasi, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk manufaktur nasional.

Tri menekankan pentingnya tindak lanjut dari setiap peluang kerja sama yang terbangun selama INNOPROM 2026.

"Keberhasilan partisipasi Indonesia di INNOPROM tidak hanya diukur dari jumlah pertemuan atau kesepakatan yang tercapai selama pameran berlangsung, tetapi dari tindak lanjut yang lahir setelahnya. Kami ingin melihat lebih banyak investasi industri, proyek ko-produksi, transfer teknologi, dan kerja sama manufaktur yang memberikan nilai tambah bagi industri Indonesia maupun Rusia," tambahnya.

Melalui partisipasi pada INNOPROM 2026, Indonesia menargetkan lahirnya lebih banyak investasi industri, proyek manufaktur bersama, serta terjadinya alih teknologi yang mampu memperkuat daya saing industri nasional. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk manufaktur Indonesia di kawasan Eurasia, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, serta memperkokoh kemitraan ekonomi Indonesia dan Rusia dalam jangka panjang. (Junaedi)
Share:

KMP Aceh Hebat 2 Kembali Berlayar, Siap Layani Masyarakat dengan Standar Keselamatan Terbaik

KMP Aceh Hebat 2 Kembali Berlayar, Siap Layani Masyarakat dengan Standar Keselamatan Terbaik. (Dok. ASDP)

Aceh, WaraWiri.net - Setiap perjalanan memiliki cerita. Bagi KMP Aceh Hebat 2, perjalanan itu kini memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh pascainsiden di ruang mesin yang terjadi beberapa waktu lalu, kapal tersebut resmi dinyatakan laik laut dan siap kembali menghubungkan Banda Aceh dan Sabang.

Pada Sabtu (4/7), KMP Aceh Hebat 2 menjalani pemeriksaan kelaiklautan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Marine Inspector KSOP Malahayati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran dan siap kembali beroperasi mulai Minggu (5/7).

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan pengoperasian kembali kapal merupakan hasil dari proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.

"Kembalinya KMP Aceh Hebat 2 merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Bagi kami, keselamatan tidak bisa ditawar. Kapal baru kembali melayani masyarakat setelah dinyatakan laik laut, sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan layanan penyeberangan dengan rasa aman dan nyaman," ujar Andri.

Sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, ASDP bersama seluruh unsur yang terlibat juga menggelar doa bersama untuk keselamatan penumpang, awak kapal, serta kelancaran operasional KMP Aceh Hebat 2.

Tentunya, momentum tersebut menjadi simbol harapan agar kapal dapat kembali menjalankan perannya sebagai penghubung utama Banda Aceh–Sabang dengan pelayanan yang selamat, nyaman, dan andal.

Sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat, KMP Aceh Hebat 2 akan kembali beroperasi mulai Minggu, 5 Juli 2026, dengan keberangkatan perdana pukul 08.00 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Balohan, Sabang.

Sebelumnya, insiden di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 menjadi perhatian publik. Sejak awal kejadian, ASDP bergerak cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menangani para korban, memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan melalui penyesuaian operasional armada, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengesampingkan standar keselamatan.

Kepercayaan Publik

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Windy Andale, menegaskan bahwa pengoperasian kembali KMP Aceh Hebat 2 mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

"Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan ASDP. KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi setelah melalui proses pemeriksaan kelaiklautan dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan oleh otoritas yang berwenang. Kami berharap kehadiran kembali kapal ini semakin memperkuat konektivitas Banda Aceh–Sabang, mendukung mobilitas masyarakat, menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa," ujar Windy.

ASDP berharap beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 dapat semakin memperlancar konektivitas antara Banda Aceh dan Sabang yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan sektor pariwisata. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap layanan publik harus selalu dibangun di atas fondasi keselamatan, profesionalisme, dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Bambang)
Share:

Telkom Tuntaskan Streamlining 10 Entitas, Percepat Transformasi Menuju Strategic Holding

Penyelesaian streamlining 10 entitas menjadi tonggak penting transformasi Telkom menuju Strategic Holding, guna memperkuat sinergi, tata kelola, dan penciptaan nilai di seluruh portofolio bisnis TelkomGroup. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menuntaskan target penyederhanaan (streamlining) terhadap 10 entitas anak usaha pada semester pertama 2026 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung aspirasi streamlining BUMN yang diamanatkan oleh Danantara Asset Management (DAM) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Sejalan dengan hal tersebut, streamlining menjadi salah satu dari empat pilar strategi transformasi TLKM 30 yang difokuskan pada penataan portofolio bisnis melalui optimalisasi entitas usaha, harmonisasi tumpang tindih usaha, serta divestasi bisnis non-core.

Melalui inisiatif streamlining, Telkom juga menciptakan efisiensi operasional sekaligus memperkuat fokus realisasi belanja modal pada pengembangan bisnis inti di sektor telekomunikasi dan digital. Penataan portofolio dilakukan melalui berbagai skema, yakni divestasi, merger, dan likuidasi.

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan struktur grup yang lebih ramping, menajamkan peran setiap entitas, serta memperkuat transformasi Telkom dari Operating Holding menuju Strategic Holding dengan model Holding Company-Operating Company (HoldCo-OpCo) yang mampu menciptakan pertumbuhan nilai secara berkelanjutan.

Dalam struktur tersebut, Telkom sebagai HoldCo akan berfokus pada pengelolaan portofolio, penguatan tata kelola, penciptaan sinergi, dan optimalisasi nilai antar segmen bisnis. Sementara itu, aktivitas operasional dijalankan oleh OpCo yang secara terfokus dengan lebih spesifik, yaitu pada Segmen B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, dan International Business.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji menyampaikan bahwa penyederhanaan portofolio merupakan langkah strategis untuk membangun organisasi yang semakin lincah dalam menghadapi dinamika industri digital.

"Transformasi tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan kapabilitas bisnis, tetapi juga keberanian untuk menata kembali organisasi agar semakin fokus pada bisnis inti yang menjadi kekuatan utama. Dengan struktur yang lebih ramping, Telkom memiliki fondasi yang lebih kuat untuk bergerak lebih agile, mengalokasikan investasi secara lebih optimal, serta menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas."

Hingga akhir Juni 2026, Telkom telah menyelesaikan streamlining terhadap 10 entitas melalui berbagai aksi korporasi strategis. Pada skema divestasi, Telkom menuntaskan pelepasan 2 entitas yang ditandai dengan penandatanganan Sale and Purchase Agreement (SPA) bersama mitra strategis pada 3 Juni 2026.

Melalui skema penggabungan vertikal (vertical merger), Telkom juga menyelesaikan merger pada 2 entitas guna memperkuat bisnis dan mendorong pengembangan kapabilitas. Sementara itu, terkait streamlining melalui skema likuidasi, terdapat 6 entitas TelkomGroup yang telah mencapai tahapan pembubaran yang ditetapkan, sebagai bagian dari optimalisasi portofolio bisnis.

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap relevansi bisnis, aktivitas operasional, serta kontribusi masing-masing entitas terhadap strategi jangka panjang dan penciptaan nilai secara grup.

Lebih lanjut, Seno menambahkan, streamlining bukan sekadar pengurangan jumlah anak usaha, melainkan langkah untuk membangun portofolio bisnis yang lebih sehat dan bernilai.

"Setiap keputusan streamlining didasarkan pada evaluasi terhadap peran strategis masing-masing entitas dalam mendukung arah bisnis TelkomGroup ke depan. Dengan portofolio yang lebih fokus dan struktur organisasi yang lebih efisien, kami dapat memperkuat sinergi antar OpCo, mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkokoh posisi Telkom sebagai enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global," jelas Seno.

Dalam pelaksanaannya, Telkom memastikan setiap proses streamlining dilakukan secara prudent, akuntabel, dan transparan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR). Setiap keputusan strategis diambil berdasarkan kajian yang komprehensif dan berkoordinasi erat dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan Agung, BPKP, DAM, dan BP BUMN, guna memastikan kepatuhan serta mendukung transformasi perusahaan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan transformasi organisasi tersebut, Telkom juga memastikan setiap penyesuaian sumber daya manusia dilakukan secara bertanggung jawab dengan penghormatan sepenuhnya atas hak-hak karyawan terdampak.

Seluruh proses dijalankan secara sukarela dan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, salah satunya melalui Early Retirement Program (ERP) yang pada tahun 2026 akan ditujukan pada level OpCo. Melalui pendekatan tersebut, Telkom berharap dapat membangun organisasi yang lebih adaptif, memperkuat kapabilitas talenta digital, serta mendorong efisiensi dan produktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

Program streamlining merupakan bagian dari target jangka menengah hingga tahun 2030 untuk membangun fundamental perusahaan yang semakin solid. Ke depan, Telkom optimistis dapat memperkuat daya saing perusahaan serta meningkatkan kualitas pada area bisnis yang memiliki prospek pertumbuhan terbaik di masa mendatang. (Dimas)
Share:

Menteri Pariwisata: KEK Tanjung Kelayang Jadi Etalase Pariwisata Belitung yang Berkelanjutan

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana didampingi Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat, meninjau kawasan KEK Tanjung Kelayang. (Dok. Kemenpar)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menggelar pertemuan dengan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, PT Belitung Pantai Intan, dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyinkronkan program kerja lintas sektor dalam pengembangan pariwisata Belitung.

Menpar Widiyanti saat meninjau Sheraton Belitung Resort yang berada di kawasan KEK Tanjung Kelayang, Minggu (5/7/2026), menyampaikan bahwa KEK Tanjung Kelayang merupakan salah satu kawasan strategis dalam pengembangan pariwisata nasional.

“KEK ini bukan hanya pintu masuk investasi, tetapi juga etalase pariwisata Belitung yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, wisata bahari, geowisata, kuliner, serta penguatan UMKM lokal,” kata Menpar Widiyanti.

Menpar menjelaskan konektivitas menjadi salah satu kunci agar Belitung mampu meningkatkan daya saing sebagai destinasi kelas dunia.

Kehadiran penerbangan Scoot yang menghubungkan Singapura dan Belitung menjadi momentum penting untuk memperkuat aksesibilitas internasional menuju Belitung, khususnya KEK Tanjung Kelayang.

“Konektivitas langsung ini tidak hanya membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi juga memperkuat posisi Belitung sebagai salah satu destinasi prioritas nasional yang memiliki keunggulan pada wisata bahari, geowisata, budaya, gastronomi, serta desa wisata berbasis masyarakat,” ucap Menpar Widiyanti.

Sementara itu, Direktur PT Belitung Pantai Intan sekaligus pengelola KEK Tanjung Kelayang, Daniel Alexander Napitupulu, menyampaikan KEK Tanjung Kelayang yang dikenal dengan nama Tanjung Kelayang Reserve terus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata premium berbasis konservasi dan pembangunan berjejak karbon rendah (low carbon footprint development) di Pulau Belitung.

Daniel mengungkapkan sejumlah perkembangan investasi terbaru di kawasan seluas 324,4 hektare tersebut. Para pelaku usaha di dalam kawasan terus menambah portofolio investasi dengan tetap memegang prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu pengembangan yang sedang berjalan adalah pembangunan resor berkonsep low density dengan memanfaatkan material dari dalam kawasan serta pengembangan destinasi wisata minat khusus (special interest tourism).

Di sisi fasilitas rekreasi, KEK Tanjung Kelayang telah menghadirkan lapangan pickleball yang mendapat respons positif dari wisatawan. Melihat tingginya minat tersebut, pengelola berencana menambah fasilitas olahraga berupa satu lapangan tenis, satu lapangan pickleball, dan satu lapangan padel.

“Kami memperkenalkan destinasi ini dengan menawarkan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan di dalamnya,” kata Daniel.

Selain itu, kawasan tersebut juga akan menghadirkan wellness center yang berlokasi di desa dalam kawasan sebagai bagian dari diversifikasi pengalaman wisata.

Pelaku usaha lainnya di dalam KEK turut meningkatkan investasi pada sektor wisata bahari dengan menghadirkan kapal-kapal untuk menunjang berbagai aktivitas wisata. Kapal tersebut tidak sekadar difungsikan sebagai sarana angkut, tetapi dirancang untuk memperkaya pengalaman wisatawan, antara lain melalui aktivitas makan malam di atas kapal dan sunset cruise.

Daniel juga mengungkapkan, dari total luas KEK Tanjung Kelayang sebesar 324,4 hektar, sekitar separuh kawasan dialokasikan sebagai area konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi didampingi resident biologist dan dilengkapi dengan kegiatan konservasi secara rutin.

Kawasan ini menjadi habitat berbagai jenis keanekaragaman hayati, di antaranya trenggiling, tarsius, kancil, capung endemik, dan elang laut.

Dari sisi flora, kawasan tersebut menjadi habitat tanaman endemik Hopea bilitonensis atau pohon pelepah serta anggrek hantu (ghost orchid), yaitu jenis anggrek unik tanpa klorofil yang menggantungkan kehidupannya pada jamur. Tanjung Kelayang Reserve juga tercatat sebagai habitat alami jamur pelawan.

“Kawasan ini juga tidak menggunakan air tanah dan sepenuhnya mengandalkan air tadah hujan. Ini menjadi langkah antisipatif terhadap risiko penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan, seperti yang terjadi di sejumlah kawasan pesisir Pulau Jawa,” ungkap Daniel.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi; Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Komunikasi dan Strategi Media Apni Jaya Putra; Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Bambang Cahyo Murdoko; serta Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kementerian Pariwisata Hanifah Makarim.

Hadir pula Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat; Direktur PT Belitung Pantai Intan selaku pengelola KEK Tanjung Kelayang Daniel Alexander Napitupulu; serta Sekretaris Umum Badan Pengelola Belitong UNESCO Global Geopark (UGGp) sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Sastra Yuni Ardi. (Burhan)
Share:

Wamen LH Ingatkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia Waspada Risiko Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir Akibat El Nino

Wamen LH Ingatkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia Waspada Risiko Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir Akibat El Nino. (Dok. Kemen LH)

Tangerang, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, meninjau langsung lokasi kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Sabtu (4/7/2026). 

Langkah tanggap darurat ini diambil guna memastikan optimalisasi penanganan di lapangan sekaligus menegaskan kesiapsiagaan nasional bagi seluruh kepala daerah dalam mengantisipasi lonjakan risiko kebakaran infrastruktur pengelolaan sampah akibat fenomena iklim ekstrem El Nino di seluruh penjuru Indonesia. 

“Pak Menteri Jumhur sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengantisipasi, WMO sudah memberikan warning bahwa El Nino ini akan lebih gawat lagi artinya kita harus antisipasi akan ada potensi kebakaran lain di TPA di seluruh Indonesia, surat edaran ini merincikan hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh kepala daerah di daerah masing-masing mengantisipasi El Nino,” tegas Wamen Diaz. 

Wamen Diaz memastikan bahwa prioritas utama adalah keselamatan warga yang tinggal di sekitar TPA Jatiwaringin, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. 

“Ditekankan bahwa keselamatan itu prioritas dari KLH juga, arah angin bisa berubah setiap saat, yang saat ini ke arah timur, mungkin besok bisa ke arah barat, masalahnya kalau angin ini ke arah barat ini banyak pemukiman, lalu kami bicara juga dengan Pak Bupati, sudah melakukan antisipasi untuk pengecekkan ISPA, penanganan pengungsian ketika arah angin nanti berubah,” lanjut Wamen Diaz.

Kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin terdeteksi telah memasuki hari kelima, di mana indikasi kepulan asap pertama kali terpantau oleh warga sekitar sejak 28 Juni 2026 dan puncaknya terjadi pada 30 Juni 2026. Menanggapi situasi kritis yang berpotensi meluas ke daerah lain, KLH/BPLH menekankan pentingnya kepatuhan kepala daerah terhadap instruksi pencegahan yang telah diterbitkan secara resmi oleh pemerintah pusat guna meredam dampak buruk cuaca panas ekstrem.

“Hari ini kami lihat kebakaran sudah hari ke-5 dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya sudah terlihat padam tapi ketika lihat di bagian bawahnya masih ada api nya, kapan saja bisa terus kebakar, ada CH4 nya, bisa ada potensi ledakan juga,” jelas Wamen Diaz. 

Wamen Diaz juga menegaskan pentingnya keselamatan warga sekitar termasuk para pekerja di TPA Jatiwaringin, dan mengimbau warga sekitar untuk tidak mendekat ke area pembakaran demi kesehatan.

“Kami juga memberikan atensi kepada keselamatan para pekerja, para pemulung disini, jangan sampai pemulung sini terkena dampaknya, dan juga masyarakat sekitar, kami mohon masyarakat sekitar agar kebakaran TPA ini tidak menjadi tontonan warga, ini bukan hiburan, tidak perlu ada yang ditonton karena semakin warga mendekat, semakin besar kemungkinan untuk kena penyakit apapun juga,” pungkas Wamen.

Dari sisi KLH/BPLH, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mendukung proses pemadaman, termasuk monitoring melalui drone serta pemantauan kualitas udara di sekitar TPA. 

“Kami sudah minta dilakukan koordinasi dengan pihak bandara dan pihak TNI AU agar bisa melakukan monitoring analisa melalui drone secara berkala, kami juga sudah deploy 2 mobile monitoring system untuk memonitor beberapa hal seperti SO2 (sulfur dioxide), NO2 (nitrogen dioxide), PM 10, PM 2.5 yang kita lihat sudah di atas baku mutu,” kata Wamen Diaz. 

Selain KLH/BPLH, Wamen Diaz memberikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang telah mengirimkan pasukan Manggala Agni untuk membantu proses pemadaman.

“Terima kasih juga kepada Kementerian Kehutanan yang telah membantu kami dalam memadamkan api, 30 personil (Manggala Agni) hadir disini dan mereka ini ahli dalam memadamkan gambut jadi yang serupa dengan TPA ini, mungkin kurang efektif jika diairi dari atas saja di bawahnya tetap kebakar sehingga perlu bantuan manggala agni untuk injection sampe titik di bawah,” tambah nya.

Sebagai penutup, Wamen Diaz memastikan bahwa program prioritas Presiden, yakni waste-to-energy (WTE), akan tetap berjalan dan memerlukan dukungan Bupati agar lahan yang dialokasikan tetap terjaga.

“Terkait WTE, kami pastikan bahwa program ini masih bisa tetap berjalan, dan tanah yang dialokasikan untuk WTE agar tidak digunakan untuk hal-hal lain, kita harus mendorong program Bapak Presiden yang sangat baik ini, tetap dijaga terus oleh bupati, demi sukseskan program Presiden,” tutup Wamen Diaz. (Ros)
Share:

Semester I 2026, Angkutan Retail KAI Capai 123.810 Ton, Dorong Penguatan Logistik Berbasis Rel

Semester I 2026, Angkutan Retail KAI Capai 123.810 Ton, Dorong Penguatan Logistik Berbasis Rel. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat volume angkutan retail sepanjang Semester I 2026 mencapai 123.810 ton. Capaian ini meningkat 5,06% dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 117.851 ton, serta tumbuh 21,84% dibandingkan Semester I 2024 sebanyak 101.617 ton.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan distribusi barang retail melalui kereta api terus menguat. Rata-rata volume angkutan retail KAI pada Januari–Juni 2026 mencapai sekitar 20.635 ton per bulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Semester I 2025 sekitar 19.642 ton per bulan dan Semester I 2024 sekitar 16.936 ton per bulan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, angkutan retail menjadi salah satu ruang pertumbuhan penting dalam ekosistem logistik nasional. Menurutnya, layanan ini dapat membantu pelaku usaha mendapatkan pilihan distribusi antarkota yang lebih terjadwal, berkapasitas besar, dan terhubung dengan jaringan logistik mitra.

“Angkutan retail KAI tumbuh karena pasar membutuhkan distribusi yang lebih efisien, terencana, dan mampu menjangkau lintas kota. Ini menjadi sinyal bahwa kereta api dapat mengambil peran lebih besar dalam sistem logistik nasional, termasuk untuk mendukung pelaku usaha dan UMKM,” ujar Anne.

Layanan angkutan retail KAI dijalankan dengan model bisnis Business to Business (B2B) melalui kemitraan strategis bersama mitra logistik. Melalui skema tersebut, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengiriman berbasis kereta api melalui jaringan mitra, service point, serta layanan distribusi lanjutan yang tersedia di pasar.

Dalam rantai logistik, kereta api berperan kuat pada middle-mile atau perjalanan utama antarkota. Barang dikonsolidasikan oleh mitra, dibawa menggunakan kereta api pada lintas utama, lalu diteruskan melalui layanan distribusi lanjutan menuju titik penerima. Pola ini membuat kereta api dapat menjadi tulang punggung distribusi jarak menengah dan jarak jauh, sementara angkutan jalan tetap berperan penting sebagai penghubung awal dan akhir.

“Kereta api memiliki keunggulan pada kapasitas, keteraturan jadwal, dan efisiensi untuk perjalanan antarkota. Ketika peran ini dipadukan dengan jaringan first-mile dan last-mile dari mitra, pelaku usaha bisa mendapatkan rantai distribusi yang lebih kompetitif,” kata Anne.

Penguatan angkutan retail berbasis rel menjadi semakin strategis karena biaya logistik Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi daya saing nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat biaya logistik Indonesia berada pada kisaran 14,29% terhadap PDB. Biaya logistik yang tinggi dapat berdampak pada harga barang, daya saing ekspor, investasi, disparitas harga antarwilayah, dan stabilitas pasokan.

Sebagai perbandingan global, Bank Dunia menyebut rata-rata biaya logistik berada di kisaran 13% terhadap PDB, sementara negara yang paling efisien berada di sekitar 8% terhadap PDB. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat efisiensi rantai pasok nasional, termasuk melalui peningkatan porsi logistik berbasis rel.

Dengan PDB Indonesia 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun menurut BPS, maka biaya logistik nasional pada rasio 14,29% setara sekitar Rp3.404 triliun per tahun. Sebagai simulasi makro, apabila efisiensi 30% dapat dicapai pada sistem logistik nasional secara luas, potensi ruang penghematan secara teoritis dapat mencapai sekitar Rp1.021 triliun per tahun. Angka ini menjadi gambaran besarnya dampak ekonomi dari penguatan sistem logistik yang lebih efisien.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan jaringan kereta api sebagai bagian dari upaya menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 2026 menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta api yang terintegrasi dapat menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah.

Anne menambahkan, pertumbuhan angkutan retail KAI dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan logistik nasional berbasis rel. Menurutnya, kereta api memiliki ruang besar untuk menjadi tulang punggung distribusi antarkota, terutama pada lintas dengan volume barang yang stabil, jarak tempuh menengah hingga jauh, serta kebutuhan pengiriman yang terjadwal.

“Penguatan angkutan retail berbasis kereta api perlu dilihat sebagai bagian dari agenda besar efisiensi logistik nasional. Ketika barang retail dapat dikonsolidasikan lebih baik, dihubungkan ke jaringan rel, lalu diteruskan melalui distribusi lanjutan oleh mitra, biaya pengiriman berpotensi semakin kompetitif. Dampaknya akan kembali kepada pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat melalui rantai pasok yang lebih sehat,” ujar Anne.

KAI akan terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, mitra logistik, pelaku usaha, kawasan industri, serta UMKM untuk memperbesar peran kereta api dalam distribusi barang retail. Dukungan terhadap simpul logistik, integrasi antarmoda, akses first-mile dan last-mile, serta konsolidasi pengiriman retail menjadi kunci agar kereta api dapat memberi kontribusi lebih besar dalam menekan biaya logistik nasional.

Dengan tren pertumbuhan yang konsisten, angkutan retail KAI menjadi sinyal bahwa logistik berbasis rel layak ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah.

“Semakin besar porsi barang yang beralih ke kereta api untuk perjalanan utama antarkota, semakin besar juga peluang Indonesia membangun sistem distribusi yang lebih efisien, kompetitif, dan memberi manfaat langsung bagi ekonomi masyarakat,” tutup Anne. (Evi)
Share:

Dalam SDGs Youth Summit, Eddy Soeparno Paparkan Program Prioritas Ketahanan Energi Nasional

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan keynote speech pada Indonesia Youth SDGs Summit 2026 dan memaparkan strategi penguatan ketahanan energi nasional serta transisi energi berkeadilan menuju pembangunan berkelanjutan. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat memberikan keynote speech pada Indonesia Youth SDGs Summit 2026 yang diselenggarakan Universitas Bakrie dengan mengusung tema "Next-Gen Solutions for Energy and Food Security".

Acara tersebut turut dihadiri tokoh lingkungan hidup Indonesia Prof. Emil Salim, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Rektor Universitas Bakrie Prof. Sofia Alisjahbana, bersama para akademisi, mahasiswa, dan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia.

Eddy Soeparno: Ketahanan Energi Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Dalam paparannya, Eddy Soeparno menekankan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan besar akibat krisis iklim dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap ketahanan energi, rantai pasok global, serta stabilitas ekonomi.

Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang selaras dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

"Keberlanjutan bukan hanya sekadar pilihan, namun juga menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pembangunan rendah karbon harus dipandang sebagai investasi strategis untuk menjaga daya saing Indonesia di masa depan," ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan bahwa berbagai bencana akibat perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan besarnya biaya ekonomi yang harus ditanggung apabila pembangunan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.

Karena itu, implementasi SDGs perlu diposisikan sebagai instrumen pembangunan nasional yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Eddy juga menyoroti dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi dunia. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG masih menjadi tantangan serius bagi ketahanan nasional.

"Paradoksnya, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya energi, namun masih sangat rentan terhadap gejolak pasokan global. Ketahanan energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional sehingga kita tidak terus bergantung pada dinamika geopolitik internasional," tegasnya.

Transisi Energi Berkeadilan dan Tiga Prioritas Nasional

Untuk menjawab tantangan tersebut, Eddy menilai transisi energi harus dilaksanakan secara realistis dan bertahap. Ia menolak pendekatan yang hanya berorientasi pada pengurangan energi fosil tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional.

"Indonesia memerlukan transisi energi yang berkeadilan. Energi baru terbarukan harus terus dipercepat, tetapi pada saat yang sama kita tetap membutuhkan gas sebagai bridging fuel, peningkatan eksplorasi energi domestik, pengembangan bioenergi, hingga pemanfaatan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)," jelas Waketum PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy memaparkan tiga prioritas penguatan ketahanan energi nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kilang nasional, mempercepat elektrifikasi, serta melakukan substitusi energi untuk mengurangi ketergantungan impor.

Pada jangka menengah, Indonesia harus mengoptimalkan pengembangan bioenergi yang memanfaatkan keunggulan nasional seperti biodiesel, bioetanol, biogas, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF). Sementara itu, pada jangka panjang, pengembangan energi baru seperti hidrogen dan pembangkit listrik tenaga nuklir perlu dipersiapkan sebagai bagian dari strategi menuju net-zero emissions.

Secara khusus, ia mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan transformasi tersebut.

"Anak-anak muda adalah aktor utama yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia. Inovasi, riset, kewirausahaan hijau, dan kepemimpinan generasi muda akan menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan," katanya.

Menutup pidatonya, Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut dalam agenda transisi energi global.

"Kita harus menjadi policy shaper, bukan sekadar policy taker. Indonesia memiliki sumber daya alam, potensi energi terbarukan, dan modal demografi yang sangat besar. Dengan strategi yang tepat, kita mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang," tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini. (Subhan)
Share:

Polri Tancap Gas Reformasi Pendidikan: Kurikulum Berbasis HAM, AI, dan Big Data Siap Berlaku 2027

Polri Tancap Gas Reformasi Pendidikan: Kurikulum Berbasis HAM, AI, dan Big Data Siap Berlaku 2027. (Dok. Div Humas Polri)

Semarang, WaraWiri.net - Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat transformasi pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri tiga agenda strategis di Akademi Kepolisian (Akpol), yakni Analisis dan Evaluasi (Anev) Pendidikan dan Pelatihan Semester I Tahun 2026, peresmian Kelas Tematik Akpol, serta peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.

Menurut Wakapolri, Anev Semester I menjadi momentum penting untuk menyusun desain baru sistem pendidikan Polri yang akan diterapkan mulai tahun 2027.

“Seluruh kurikulum pendidikan Polri sedang didesain ulang agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dan rekomendasi reformasi kepolisian. Pendidikan Polri ke depan harus semakin berbasis hak asasi manusia, memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta menjawab tantangan perkembangan zaman,” ujar Wakapolri.

Reformasi tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan pembentukan hingga pendidikan pengembangan pertama, menengah, dan tinggi. Kurikulum baru juga akan diterapkan pada berbagai pendidikan pembentukan, termasuk Bintara Polri, Bintara SPKT, Brimob, Polair, maupun Intelijen.

Selain itu, Wakapolri meresmikan Kelas Tematik Akpol sebagai inovasi pembelajaran yang menghadirkan representasi fungsi-fungsi utama kepolisian. Ke depan, konsep tersebut akan diperluas sehingga seluruh Polda memiliki kelas tematik yang menampilkan karakteristik wilayah, kearifan lokal, serta pemanfaatan big data sebagai media pembelajaran bagi para taruna.

“Kami menyiapkan taruna sebagai first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri masa depan. Karena mayoritas merupakan generasi Z dan generasi Alpha, proses pembelajaran harus dekat dengan digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data, analisis berbasis artificial intelligence (AI), serta kemampuan berpikir komprehensif dan holistik,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri juga meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian yang menjadi salah satu laboratorium kepolisian modern di kawasan Asia. Laboratorium tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, big data, serta kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran berbasis riset dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.

Menurut Wakapolri, keberadaan laboratorium tersebut akan menjadi pusat pengembangan analisis sosial kepolisian sekaligus memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policing).

Transformasi pendidikan juga akan diperluas ke jenjang pendidikan kepemimpinan. Di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), Polri tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital sebagai sarana pembelajaran bagi para middle manager dan top manager agar mampu mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan berbasis data.

“Ini merupakan komitmen Polri untuk terus membangun SDM yang unggul melalui reformasi pendidikan, reformasi kultur organisasi, dan penguatan kompetensi personel. Semua ini dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat sekaligus menghadapi dinamika tantangan global, regional, maupun nasional,” tutup Wakapolri. (Deni)
Share:

Kakorlantas Polri Pimpin Pelantikan dan Sertijab Pejabat Utama Korlantas Polri, Tekankan Kekompakan dan Ketangguhan

Kakorlantas Polri Pimpin Pelantikan dan Sertijab Pejabat Utama Korlantas Polri, Tekankan Kekompakan dan Ketangguhan. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama Korlantas Polri di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dalam upacara tersebut, Irjen Pol. Wibowo melantik Brigjen Pol. Komarudin sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri dan Kombes Pol. Budi Santosa sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabag Renmin) Korlantas Polri.

Selain pelantikan, juga dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri dari Kombes Pol. Aries Syahbudin kepada Kombes Pol. Turmudi.

Dalam arahannya, Irjen Pol. Wibowo menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi. Ia mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan, mengedepankan kolaborasi, serta menjaga marwah institusi.

“Mari sama-sama kita laksanakan tugas dengan ikhlas, berkolaborasi, dan menjaga marwah Polri. Tidak ada yang namanya berjalan sendiri, yang ada adalah kita bekerja bersama untuk mengubah wajah Korlantas menjadi lebih baik,” ujar Irjen Pol. Wibowo.

Lebih lanjut, Irjen Pol. Wibowo mengajak seluruh personel mengambil pelajaran dari filosofi singkong sebagai simbol kesederhanaan, kemampuan beradaptasi, kerendahan hati, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Belajarlah dari singkong. Kita (Anggota Korlantas Polri) bisa belajar dari singkong, kita bisa memahami arti nilai kehidupan, kita bisa belajar tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati, tentang beradaptasi, dan kita juga bisa belajar tentang ketangguhan,” tegasnya.

Prosesi pelantikan dan sertijab berlangsung dengan khidmat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Keputusan Kapolri, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, serta penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat yang dilantik. (Deni)
Share:

184 Ribu WNA Dilayani Sepanjang 2026, Malaysia Jadi Penumpang Terbanyak

184 Ribu WNA Dilayani Sepanjang 2026, Malaysia Jadi Penumpang Terbanyak. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC mencatat sebanyak 184.740 penumpang warga negara asing (WNA) telah menggunakan Whoosh sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Whoosh semakin menjadi pilihan mobilitas wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia, khususnya pada koridor Jakarta–Bandung. Secara kumulatif sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023 hingga Juni 2026, Whoosh telah melayani sebanyak 866.458 penumpang WNA.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Whoosh semakin dikenal dan diminati wisatawan mancanegara sebagai transportasi modern yang cepat, nyaman, dan efisien.

“Whoosh tidak hanya menjadi moda transportasi pilihan masyarakat Indonesia, tetapi juga semakin banyak digunakan oleh wisatawan mancanegara. Kehadiran Whoosh memberikan pengalaman perjalanan yang cepat, nyaman, dan efisien, sehingga mendukung mobilitas wisatawan selama berkunjung ke Jakarta, Bandung, dan sekitarnya,” ujar Eva.

Berdasarkan data KCIC, Malaysia menjadi negara asal WNA terbesar pengguna Whoosh pada 2026. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah penumpang WNA asal Malaysia yang menggunakan Whoosh mencapai 74.902 penumpang, atau rata-rata sekitar 12.484 penumpang per bulan. Khusus pada Juni 2026, Malaysia kembali menjadi kontributor terbesar dengan 12.700 penumpang dari total 35.436 penumpang WNA pengguna Whoosh pada bulan tersebut.

Adapun 10 negara asal WNA dengan jumlah penumpang Whoosh terbanyak sejak awal operasi yaitu Malaysia sebanyak 373.433 penumpang, Singapura 106.010 penumpang, China 75.659 penumpang, Jepang 41.416 penumpang, Korea 28.144 penumpang, Australia 27.103 penumpang, Amerika 26.307 penumpang, Brunei 22.213 penumpang, India 21.491 penumpang, dan Belanda 19.438 penumpang.

Tingginya minat wisatawan asal Malaysia sejalan dengan besarnya kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia, termasuk ke wilayah Bandung Raya. Bandung selama ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Malaysia untuk berlibur, berbelanja, menikmati kuliner, hingga melakukan perjalanan bersama keluarga maupun rombongan.

Bagi wisatawan mancanegara, Whoosh tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga bagian dari pengalaman wisata selama berkunjung ke Indonesia. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mencoba langsung perjalanan menggunakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sekaligus menikmati pengalaman perjalanan modern, nyaman, dan berbeda dari moda transportasi lainnya.

“KCIC akan terus meningkatkan kualitas layanan Whoosh agar semakin mudah diakses dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penumpang, termasuk wisatawan mancanegara. Melalui layanan transportasi yang cepat, nyaman, dan terintegrasi, KCIC berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antardestinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Jakarta, Bandung, dan sekitarnya,” tutup Eva. (Deni)
Share:

Menko Polkam: Kita Tidak Bisa Menitipkan Bangsa Ini Kepada Generasi Muda yang Mudah Terhasut Konten Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian

Menko Polkam: Kita Tidak Bisa Menitipkan Bangsa Ini Kepada Generasi Muda yang Mudah Terhasut Konten Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian. (Dok. Kemenko Polkam)

Riau, WaraWiri.net - Penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital menjadi tantangan serius yang perlu diwaspadai seluruh elemen bangsa. Arus informasi yang semakin masif tidak hanya berpotensi mengganggu persatuan nasional, tetapi juga memengaruhi cara berpikir generasi muda sehingga diperlukan peran aktif semua pihak untuk menghadirkan informasi yang benar dan membangun.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam kegiatan “Silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat Kepulauan Riau” yang diselenggarakan di Markas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam, Jumat (03/07/2026).

“Kalau boleh saya katakan, perang kita sekarang sudah bukan perang di medan biasa lagi, tetapi perang di medan digital. Kita harus banyak memberikan informasi kepada rakyat kita, jangan sampai ruang digital diisi oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujar Menko Polkam.

Ia menilai, penyebaran informasi yang tidak benar menjadi ancaman serius apabila terus dikonsumsi oleh generasi muda tanpa kemampuan menyaring informasi secara kritis.

“Yang saya khawatirkan adalah kalimat-kalimat yang ada di situ diserap oleh anak-anak kita sebagai penerus bangsa, tentunya ini yang bisa merusak. Kita tidak bisa menitipkan bangsa ini kepada generasi muda yang mudah terhasut konten disinformasi, fitnah, dan kebencian,” tegasnya.

Menko Polkam pun mengajak seluruh unsur pemerintah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat untuk aktif memenuhi ruang digital dengan informasi yang benar, akurat, dan membangun. 

“Kita harus banyak dan rajin memberikan informasi kepada rakyat kita,” ujar Menko Polkam.

Selanjutnya, Menko Djamari juga menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai lebih dari tujuh persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan para pimpinan daerah dan rakyatnya dalam menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian yang mampu meningkatkan kepercayaan investor.

“Ini adalah suatu penciptaan kondisi yang memungkinkan dan memberikan kenyamanan sehingga para investor mau datang. Saya memuji dan menghargai itu,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kondisi yang sangat kondusif bagi investor bukan pekerjaan satu kelompok atau satu pemerintahan, tetapi merupakan akumulasi kerja sama seluruh pihak. Meski demikian, Menko Polkam mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat termasuk diantaranya mengurangi tingkat kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi tersebut harus juga dirasakan oleh rakyat kita, karena (pertumbuhan ekonomi) setinggi apa pun tetap tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menekankan kepada forum untuk terus menjaga kekompakan agar iklim investasi yang telah terbangun dengan baik di Kepulauan Riau.

“Tidak ada persoalan yang sulit apabila pekerjaan kita lakukan bersama-sama. Di sinilah peran Forkopimda, kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Jaga betul kekompakan di antara kita agar kondisi yang baik ini tetap terpelihara,” pungkas Menko Polkam.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat dari Kepulauan Riau yaitu Gubernur, Kapolda, ⁠Pangkogabwilhan I, ⁠Pangdam XIX/Tuanku Tambusai,Pangkoarmada I, ⁠Dankodaeral IV, ⁠Kajati, ⁠Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, ⁠Kabinda, ⁠Kepala Zona Bakamla Wilayah Barat, ⁠Kepala BNN, Danlanud Hangnadiem, ⁠Para Bupati dan Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau, ⁠Para Rektor Universitas, ⁠Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Se-Provinsi Kepuluan Riau. Menko Polkam turut didampingi oleh Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi II, III, dan IV, serta Staf Khusus Menko Polkam. (Putra)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING