Kemenhaji Perkuat Pengawasan Haji Khusus demi Lindungi Jemaah

Kemenhaji Perkuat Pengawasan Haji Khusus demi Lindungi Jemaah. (Dok. Kemenhaji)

Batam, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada layanan haji khusus, guna memastikan perlindungan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah, Ahmad Abdullah, mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan hingga ke daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah.

“Kehadiran kami di daerah adalah dalam rangka melakukan pengawasan sekaligus memastikan perlindungan terhadap jemaah,” ujar Ahmad Abdullah.

Ia menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah juga ingin memastikan seluruh layanan yang diberikan penyelenggara kepada jemaah telah sesuai dengan kontrak dan komitmen yang disepakati.

“Seluruh layanan harus diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara penyelenggara dan jemaah,” ucap Ahmad Abdullah pada saat pengawasan Jemaah Haji Khusus di Batam, Rabu (06/05/2026).

Ahmad Abdullah menambahkan tujuan Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan pengawasan adalah untuk melindungi hak jamaah, menjamin kepatuhan aturan, menjamin kualitas layanan dan mencegah penyimpangan.

Menurut Ahmad Abdullah, pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan haji.

“Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan kepada jemaah,” tambahnya.

Khusus terhadap biro travel penyelenggara haji, pihaknya akan menitikberatkan pengawasan pada kepatuhan terhadap kontrak layanan yang telah dibuat bersama jemaah.

“Kami ingin memastikan travel penyelenggara benar-benar taat terhadap kontrak dan memberikan pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada jemaah,” jelas Abdullah.

Ia juga menegaskan, apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan, Kementerian Haji dan Umrah akan hadir untuk mendorong penyelesaian yang adil dan tidak merugikan jemaah.

“Ketika ada persoalan, kami akan terus berupaya agar penyelesaiannya berjalan baik tanpa merugikan jemaah haji,” katanya.

Dengan hadirnya regulasi baru di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh travel resmi yang terdaftar agar mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai ketentuan.

“Ke depan, kami akan terus bersama travel yang terdaftar dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai kontrak yang telah disepakati dengan jemaah,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Ahmad menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan terus menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada seluruh jemaah secara optimal.

“Kementerian Haji dan Umrah akan terus hadir memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah,” tutupnya. (Burhan)
Share:

Kemenhaji Tegaskan Larangan City Tour Sebelum Armuzna dan Imbau Jemaah Fokus Jaga Kesehatan

Kemenhaji Tegaskan Larangan City Tour Sebelum Armuzna dan Imbau Jemaah Fokus Jaga Kesehatan. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Kemenhaji menegaskan larangan pelaksanaan ziarah atau city tour bagi jemaah haji Indonesia sebelum fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) selesai dilaksanakan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan jemaah agar tetap sehat dan siap menghadapi fase inti ibadah haji.

Juru Bicara Kemenhaji, Ichsan Marsha mengatakan Armuzna merupakan inti pelaksanaan ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik prima, stamina yang terjaga, serta kesiapan mental dan spiritual jemaah.

“Larangan ini bukan untuk membatasi aktivitas jemaah, tetapi sebagai langkah perlindungan agar jemaah tidak kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi fase Armuzna. Pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan aman, sehat, dan khusyuk,” ujar Ichsan Marsha dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di Makkah, Kamis (7/5/2026).

Melalui surat edaran terbaru, Kemenhaji meminta seluruh jemaah maupun pembimbing ibadah KBIHU untuk tidak mengagendakan, memfasilitasi, maupun menyelenggarakan kegiatan ziarah atau city tour ke luar Kota Madinah dan Makkah sebelum seluruh rangkaian ibadah Armuzna selesai dilaksanakan.

Kemenhaji juga meminta pembimbing KBIHU memfokuskan pembinaan jemaah pada penguatan kesiapan fisik, mental, spiritual, serta pemahaman manasik menjelang wukuf dan rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Selain itu, seluruh pergerakan jemaah wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan petugas resmi, baik PPIH Kloter, bidang perlindungan jemaah, maupun sektor terkait guna menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.

Hingga Rabu, 6 Mei 2026, operasional penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar dan terkendali. Sebanyak 267 kloter dengan 103.690 jemaah dan 1.064 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Tanah Suci. Sementara itu, 258 kloter dengan 100.125 jemaah telah tiba di Madinah dan 109 kloter dengan 42.340 jemaah telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji.

Kemenhaji juga menyampaikan bahwa pemberangkatan jemaah gelombang kedua melalui Bandara Jeddah telah dimulai sejak 6 Mei 2026. Kloter pertama gelombang kedua berasal dari LOP-12 dengan total 389 jemaah dan 4 petugas.

“Kami mengingatkan jemaah gelombang kedua agar mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi haji untuk mempermudah proses perjalanan dari Bandara Jeddah menuju Makkah,” kata Ichsan.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhaji kembali menegaskan larangan keras bagi masyarakat untuk berangkat haji tanpa menggunakan visa haji resmi. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran keberangkatan menggunakan visa non-haji, termasuk visa ziarah, visa wisata, visa umrah, maupun skema lain yang tidak sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi. Keberangkatan di luar prosedur resmi berisiko menimbulkan persoalan hukum, deportasi, penahanan, denda, hingga membahayakan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi,” tegas Ichsan.

Untuk memperkuat pencegahan praktik haji nonprosedural, Kemenhaji bersama Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Haji Nonprosedural.

Dari sisi layanan kesehatan, hingga saat ini tercatat 14.919 jemaah mendapatkan layanan rawat jalan, 153 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia, serta 271 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Sebanyak 72 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi.

Kemenhaji juga mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dengan mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan, memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung diri seperti payung dan topi, serta segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan.

“Dengan suhu di Madinah dan Makkah yang berkisar antara 38 hingga 44 derajat Celsius, kedisiplinan menjaga kesehatan menjadi sangat penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal,” tutup Ichsan. (Burhan)
Share:

Wamenkeu Juda Agung Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat dan Stabil

Wamenkeu Juda Agung Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat dan Stabil. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen. 

Wamenkeu menyebut bahwa pemerintah berupaya terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang aktif sejak awal tahun. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat belanja negara agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha lebih merata sepanjang tahun.

“Tentu ini bukan autopilot. Karena kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, memang ada dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kebijakan fiskal,” Ucap Wamenkeu saat menghadiri Rakorbangpus 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2027, di Jakarta, Kamis (07/05).

Selain menjaga pertumbuhan, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara. Inflasi dinilai masih terkendali, kondisi fiskal dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap kuat, serta stabilitas harga BBM bersubsidi tetap terjaga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga tetap kuat. 

“Kita perlu melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain dan itu sudah kita lakukan. Dengan upaya refocusing, upaya pengendalian belanja, upaya mendorong pendapatan, maka defisit fiskal kita bisa kita jaga di 2,9 persen di tahun ini. Dan mudah-mudahan ini sebagai basis yang kuat bagi perencanaan kita di 2027 ke depan,” ungkapnya. 

Untuk 2027, pemerintah mengusung strategi pembangunan ekonomi “pro-growth dan pro-welfare” melalui berbagai program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, dan pemerataan ekonomi.

Untuk itu, Wamenkeu mengajak seluruh pihak tetap optimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Karena menurutnya, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Saatnya kita untuk tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Kalau kita tidak tumbuh tinggi di tahun-tahun ke depan ini, maka kita benar-benar akan masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Beyond dari 2000, katakanlah 2035, kita mulai aging. Mulai menua penduduk kita. Jangan sampai kita terjebak pada middle income trap yang menyebabkan kita tua sebelum kaya,” tutupnya. (Remond)
Share:

Indonesia Pilih Jalan Tengah dalam Perebutan Teknologi Global

Wamenkomdigi Nezar Patria saat berdiskusi dalam acara IDN Times Leadership Forum di IDN HQ Menara Global, Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa Indonesia memilih pendekatan kolaboratif dalam membangun industri kecerdasan artifisial (AI) di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global.

Di saat negara-negara besar memperkuat kontrol terhadap teknologi, Indonesia mengambil posisi sebagai kekuatan menengah yang mendorong keseimbangan antara peran negara dan kolaborasi lintas sektor guna membangun ekosistem AI yang terbuka, inklusif, dan berdaya saing.

“Ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan teknologi. Atas nama pemerintah, kami selalu membuka kolaborasi, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga mendorong seluruh sektor industri dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam satu ekosistem membangun industri AI agar memberikan akses yang luas,” ujar Wamen Nezar dalam IDN Times Leadership Forum di Jakarta Selatan, Rabu (06/05/2026).

Wamen Nezar menegaskan bahwa pendekatan tersebut menjadi pilihan strategis Indonesia di tengah kecenderungan global yang mendorong dominasi negara atas teknologi.

Indonesia menilai pendekatan tersebut berisiko menciptakan ekosistem yang tertutup dan tidak sehat bagi inovasi.

“Jika melihat tren global saat ini, termasuk di Amerika Serikat, terdapat pandangan bahwa negara perlu mengambil kendali lebih besar terhadap teknologi dan perusahaan teknologi. Namun, itu bukan jalan yang akan dipilih Indonesia karena berpotensi mengarah pada apa yang disebut sebagai fasisme teknologi,” jelasnya.

Dalam konteks geopolitik global, Wamen Nezar menyoroti bahwa industri semikonduktor kini menjadi arena utama perebutan pengaruh antarnegara.

Pergeseran ini menandai perubahan besar dari era energi fosil menuju era teknologi berbasis chip.

“Pada abad lalu, kita berbicara tentang minyak sebagai sumber kekuatan utama. Kini, semikonduktor menjadi kekuatan utama di abad ke-21. Setiap negara—baik Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, maupun negara kekuatan menengah—berupaya menetapkan posisi dalam perang chip dan penguasaan pabrik semikonduktor,” ungkap Wamen Nezar.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam memasuki rantai pasok global industri AI dan semikonduktor.

Keterlibatan nasional dalam proses produksi dinilai masih sangat terbatas.

“Indonesia saat ini belum berada dalam rantai pasok global AI. Berdasarkan kunjungan saya ke salah satu produsen di Batam, yaitu Nvidia, saya melihat proses perakitan semikonduktor, dan tidak ada komponen dalam proses tersebut yang berasal dari Indonesia,” paparnya.

Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam ekosistem global melalui pemanfaatan sumber daya strategis yang dimiliki, khususnya mineral kritis.

“Indonesia memiliki sejumlah mineral penting, seperti emas, kobalt, dan nikel, yang digunakan dalam proses pembuatan semikonduktor. Tantangannya adalah bagaimana mengolah mineral tersebut agar siap menjadi bagian dari komponen yang dibutuhkan industri,” tutur Wamen Nezar.

Selain itu, penguatan talenta digital menjadi pilar utama dalam mendukung transformasi tersebut.

Pemerintah terus mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program strategis.

“Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan program AI Talent Factory dengan melibatkan perguruan tinggi, pusat riset, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan AI,” tambahnya.

Dengan mengombinasikan kekuatan sumber daya alam dan talenta digital, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengambil posisi strategis dalam industri AI global melalui pendekatan jalan tengah tanpa bergantung pada kontrol penuh negara, namun tetap menjaga kepentingan nasional.

“Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia memilih jalan tengah dengan memanfaatkan mineral kritis yang dimiliki serta meningkatkan talenta digital sebagai fondasi utama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat,” pungkasnya. (Slamet)
Share:

Go Global, Kemenperin Fasilitasi IKM Drone Raih Sertifikasi Internasional

Go Global, Kemenperin Fasilitasi IKM Drone Raih Sertifikasi Internasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan ekosistem industri pesawat nirawak (drone) nasional, khususnya yang dikembangkan oleh industri kecil dan menengah (IKM). Upaya ini dilakukan melalui berbagai program strategis, salah satunya fasilitasi sertifikasi standar internasional guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM drone di pasar domestik maupun global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, IKM drone memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat jumlah unit usahanya yang dominan serta kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Ke depan, Kemenperin akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM drone melalui pendekatan yang holistik, mulai dari perluasan akses pasar, penguatan kapasitas teknologi, hingga pemberian perlindungan dan fasilitas afirmatif bagi pelaku usaha,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri drone nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui fasilitasi sertifikasi bagi IKM drone, baik dari sisi produk maupun operasional.

“Industri drone merupakan sektor masa depan. Kemenperin hadir untuk memastikan pelaku IKM drone dapat tumbuh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” tegasnya.

Selama tiga tahun terakhir, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) telah menjalankan berbagai program pembinaan secara terstruktur. Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 15 unit usaha skala kecil dan 2 unit usaha skala menengah di sektor drone yang mampu menyerap 218 tenaga kerja.

Secara keseluruhan, ekosistem industri drone nasional mencakup 29 unit usaha dengan total 853 tenaga kerja dan nilai investasi mencapai Rp7,17 miliar.

“Peran IKM dalam rantai nilai industri drone tidak sekadar pelengkap, melainkan sebagai inkubator inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal,” imbuh Menperin.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengungkapkan, pembinaan IKM drone terus diperkuat melalui program fasilitasi sertifikasi ISO 9001:2015 yang berlangsung hingga Oktober 2026.

“Kami telah melakukan seleksi terhadap IKM drone yang akan difasilitasi, mulai dari pembekalan materi, pendampingan penyusunan dokumen, audit internal, hingga pendampingan audit eksternal sampai memperoleh sertifikat ISO,” jelasnya.

Menurut Reni, sertifikasi tersebut penting untuk memastikan standar kualitas produksi IKM drone sesuai dengan tuntutan pasar global, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor.

Selain itu, Kemenperin juga aktif membuka peluang kerja sama internasional. Salah satunya melalui partisipasi IKM drone dalam ajang BRICS - Science and Innovation Incubation Park (SIIP) di Xiamen, Tiongkok, yang membuka peluang ekspor ke negara-negara anggota BRICS, termasuk Afrika Selatan.

“Melalui forum tersebut, kami mulai memetakan koridor ekspor baru yang potensial bagi produk drone nasional,” tambah Reni.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Dini Hanggandari, menyampaikan, pembinaan IKM drone telah dilakukan sejak 2023 melalui berbagai program, seperti Startup for Industry (SFI), fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga partisipasi dalam pameran nasional dan internasional.

“Upaya ini bertujuan memperkuat posisi IKM drone sebagai bagian dari agenda prioritas nasional dalam pengembangan industri berbasis teknologi tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kemenperin juga melakukan identifikasi tantangan industri melalui kunjungan langsung ke pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pengembangan ekosistem IKM drone ke depan.

“Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan industri di lapangan,” tutup Dini.

Dengan berbagai program pembinaan yang komprehensif, Kemenperin optimistis IKM drone Indonesia dapat berkembang menjadi pemain strategis di tingkat global serta berkontribusi signifikan terhadap penguatan struktur industri nasional. (Isna)
Share:

Intermediasi Perbankan Tumbuh Positif dengan Profil Risiko Terjaga

Intermediasi Perbankan Tumbuh Positif dengan Profil Risiko Terjaga. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja intermediasi perbankan domestik tetap resilien dan tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga di tengah gejolak perekonomian global yang mendorong lonjakan harga energi dan meningkatnya volatilitas pasar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pada Maret 2026, kredit tumbuh sebesar 9,49 persen yoy menjadi sebesar Rp8.659,05 triliun, meningkat dibandingkan Februari 2026 yang tumbuh 9,37 persen. Pertumbuhan kredit tahunan tersebut dikontribusikan oleh Bank Umum Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional dan Asing serta Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN).

Selain itu, kualitas kredit terjaga dengan rasio Loan at Risk (LAR), Non Performing Loan (NPL) Gross, dan NPL Net masing-masing sebesar 8,94 persen, 2,14 persen, dan 0,83 persen, membaik dibandingkan Februari 2026 (9,24 persen, 2,17 persen, dan 0,83 persen).

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) yoy dapat tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi sebesar Rp10.230,81 triliun, meningkat dibandingkan Februari 2026 sebesar 13,18 persen, dengan pertumbuhan Giro, Deposito, dan Tabungan yoy masing-masing sebesar 21,37 persen, 8,36 persen, dan 11,57 persen.

Sejalan dengan hal tersebut LDR perbankan pada Maret 2026 sebesar 84,64 persen sedikit menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 84,72 persen. Rasio LDR tersebut menandakan bahwa perbankan memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit ke depannya.

“Hal ini secara umum menunjukkan bahwa peningkatan volatilitas di pasar global tetap menjadi perhatian, namun industri perbankan di Indonesia memiliki tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai untuk menyerap potensi tekanan di masa yang akan datang," kata Dian.

Pertumbuhan kredit yoy sebesar Rp750,64 triliun (9,49 persen) tersebut, terutama berasal dari pertumbuhan sektor ekonomi Konstruksi Rp181,98 triliun (46,67 persen), diikuti sektor Rumah Tangga Rp103,83 triliun (5,56 persen), dan Industri Pengolahan Rp97,62 triliun (7,96 persen).

Selanjutnya, berdasarkan jenis penggunaan Kredit Investasi (KI) yoy dapat tumbuh sebesar 20,85 persen, diikuti dengan pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing sebesar 4,38 persen dan 5,88 persen. Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, Kredit Korporasi dan Kredit UMKM yoy masing-masing dapat tumbuh sebesar 14,88 persen dan 0,12 persen.

Kredit UMKM

Dian mengatakan, OJK dan Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan OJK dalam mendorong kredit UMKM antara lain dengan menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).

Penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas Pemerintah. Dengan POJK UMKM ini, OJK mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.

Dijelaskan Dian, kredit UMKM menunjukkan indikasi perbaikan dengan kembali mencatatkan pertumbuhan positif, setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Adapun pada Maret 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.498,64 triliun yoy mengalami ekspansi sebesar 0,12 persen dengan NPL terjaga sebesar 4,60 persen di tengah tekanan daya beli masyarakat serta dinamika perekonomian domestik, membaik dibandingkan Februari 2026 yang mengalami kontraksi sebesar 0,56 persen.

Pertumbuhan kredit UMKM tersebut dikontribusikan dari kredit Mikro dan Menengah yoy masing-masing dapat tumbuh sebesar 0,20 persen dan 0,90 persen yang terkompensasi penurunan kredit Kecil 0,49 persen. Pertumbuhan kredit UMKM yoy tersebut, terutama berasal dari pertumbuhan sektor ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Rp11,91 triliun (4,20 persen); diikuti sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi Rp8,10 triliun (65,40 persen); dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Rp2,53 triliun (3,50 persen).

Menurut Dian, Perbankan dan pelaku UMKM perlu mengembangkan ekosistem bisnis yang mampu mendukung pemanfaatan kredit secara optimal dan berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam hal ini Perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pasar. Sementara pelaku UMKM secara aktif juga meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan dan sinergi antar pelaku usaha," katanya.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM.

Selanjutnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat beberapa program Pemerintah yang dirancang untuk menguatkan daya beli masyarakat antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan padat karya. Dengan adanya inisiatif Pemerintah dimaksud dan dukungan dari berbagai stakeholder diharapkan mampu menumbuhkan bisnis dan kredit UMKM lebih baik dibanding periode sebelumnya. (Fathi)
Share:

OJK Perkuat Daya Saing Perbankan Syariah Melalui Aturan Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah

OJK Perkuat Daya Saing Perbankan Syariah Melalui Aturan Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (POJK Produk Investasi Perbankan Syariah).

Kebijakan ini menjadi milestone penting dalam memperkuat fondasi industri perbankan syariah melalui penegasan pemisahan antara produk dana pihak ketiga (tabungan, deposito, dan giro) dengan produk investasi di perbankan syariah.

Penerbitan POJK dimaksud merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan penguatan ketentuan dalam POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Produk Investasi dan Produk Simpanan Perbankan Syariah.

POJK Produk Investasi Perbankan Syariah mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor. Melalui pengaturan dimaksud, produk investasi perbankan syariah secara konsisten menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko yang mencerminkan karakteristik investasi sesungguhnya dengan menggunakan akad seperti mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Model bisnis produk investasi perbankan syariah telah diterapkan di berbagai negara dengan sistem keuangan syariah terkemuka, antara lain Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Di negara-negara tersebut bank syariah telah mengelola dana investasi sebagai profit-sharing investment accounts yang menjadi alternatif produk bagi nasabah bank yang ingin memperoleh potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan dengan terlebih dahulu memahami risiko investasi yang menyertainya.

Dengan hadirnya POJK ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui keunikan produk perbankan syariah dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta memperkuat daya saing perbankan syariah sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI).

POJK ini memuat materi di antaranya mengenai fitur dasar dan fitur tambahan produk investasi perbankan syariah, penerapan tata kelola dan manajemen risiko pada penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, penetapan kebijakan dan prosedur pelaksanaan, prinsip pemisahan pengelolaan dan pencatatan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta penerapan pelindungan konsumen bagi nasabah investor produk investasi perbankan syariah.

POJK ini mulai berlaku bagi perbankan syariah sejak tanggal diundangkan yaitu pada 29 April 2026. Bank Syariah yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum berlakunya POJK ini, wajib menyesuaikan produk tersebut sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya POJK ini dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir. Adapun permohonan izin penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang sedang diajukan sebelum berlakunya POJK ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini.

Dengan diterbitkannya POJK Produk Investasi Perbankan Syariah, OJK menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan produk investasi perbankan syariah yang tidak hanya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menghadirkan alternatif produk investasi dalam ekosistem keuangan yang terpercaya, bertanggung jawab, berkelanjutan, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional melalui sistem perbankan syariah. (Muh)
Share:

Kunjungan Perdana ke Cebu, Presiden Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia dan Curi Perhatian dengan Maung Buatan Anak Bangsa

Kunjungan Perdana ke Cebu, Presiden Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia dan Curi Perhatian dengan Maung Buatan Anak Bangsa. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina, pada Kamis, 7 Mei 2026, berlangsung hangat dan penuh antusiasme dari diaspora Indonesia yang telah menanti di hotel tempat Presiden bermalam selama mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN. Di pintu masuk, dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional berdiri rapi sambil menyerahkan bunga kepada Kepala Negara.

Di dalam hotel, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah lebih dahulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden. Tak hanya jajaran pemerintah, para diaspora Indonesia yang tinggal di Cebu juga tampak antusias menyambut langsung Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya bahkan berkesempatan bersalaman dan berbincang singkat dengan Presiden Prabowo.

Ronald Tasik, seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai dokter di Cebu, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Menurut Ronald, sosok Presiden terlihat hangat dan dekat dengan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Senang bisa bertemu Bapak, sangat ramah, dia tanya-tanya, dari mana? nama?” ujar Ronald usai bersalaman dengan Presiden.

Ronald juga mengaku bangga melihat Presiden Prabowo menggunakan kendaraan Maung buatan dalam negeri dalam kunjungan luar negeri tersebut.

“Hal yang spesial sih bisa melihat pemimpin yang bangga membawa produk lokal, karya anak bangsa, inovasi dan teknologi karya anak bangsa ke kancah internasional,” katanya.

Hal serupa disampaikan Lili Yahya, warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Cebu. Ia mengaku terharu dapat menyambut langsung Presiden Indonesia di kota tersebut.

“Yang pasti bangga, terharu, dan kami bersuka cita atas kedatangan Bapak Presiden. Karena ini pertama kali ya kunjungan dari Bapak Presiden datang ke Cebu, Filipina,” ujar Lili.

Menurutnya, Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang hangat dan terbuka kepada diaspora Indonesia. Lili pun berharap pertemuan ASEAN yang dihadiri Presiden Prabowo dapat membawa dampak positif bagi hubungan Indonesia dan Filipina serta semakin memperhatikan diaspora Indonesia di Cebu.

Lili juga mengaku bangga melihat kendaraan Maung turut hadir mendampingi kunjungan Presiden di Filipina.

“Sangat terkejut sekali ya, maksudnya sungguh sangat membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi wow, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini,” ucapnya.

Sementara itu, Romo Agus Sudaryanto yang telah 15 tahun bertugas sebagai pastor di Cebu mengaku momen tersebut menjadi pengalaman berkesan baginya. Selama ini ia hanya melihat kunjungan Presiden melalui tayangan video, namun kini dapat bertemu langsung.

“Saya berpendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita, orang Indonesia yang ada di Cebu ini membuat suatu gerakan yang baru, bahwa Bapak Presiden kita ini mendunia dan khususnya di tetangga, di negara Filipina, di mana kita ini tinggal,” tutur Romo Agus. (Dinda)
Share:

PLN EPI Dorong Digitalisasi Pembibitan Mangrove di Cilacap Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas

PLN EPI Dorong Digitalisasi Pembibitan Mangrove di Cilacap Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas. (Dok. PLN EPI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Pemanfaatan listrik dan teknologi digital mulai diterapkan dalam pembibitan Mangrove di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Program Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Electrifying Agriculture antara PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) ini dilaksanakan pada Rabu (6/5) dan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas bibit mangrove di wilayah pesisir.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan menjelasan bahwa program ini dirancang untuk mendorong modernisasi sektor pembibitan berbasis masyarakat melalui pemanfaatan energi listrik dan teknologi digital.

"Melalui program electrifying agriculture, kami mendorong pengelolaan pembibitan mangrove yang lebih efisien dan modern. Pemanfaatan listrik dan sistem digital memungkinkan proses berjalan lebih optimal tanpa mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Mamit.

Ia menambahkan bahwa sistem berbasis Internet of Things (IoT) memungkinkan proses penyiraman dilakukan secara otomatis dan terjadwal, serta dapat dipantau melalui perangkat ponsel. Hal ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi tenaga kerja manual, serta menjaga kualitas bibit secara lebih konsisten.

"Bapak-bapak tidak perlu lagi repot setiap hari menyiram, cukup dimonitor dari HP karena sistemnya sudah diatur mengikuti pola pasang surut air," katanya.

Program ini juga sejalan dengan upaya rehabilitasi pesisir, mengingat mangrove memiliki peran penting dalam menahan abrasi, menyerap karbon, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, pengembangan pembibitan mangrove membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui produksi bibit berkualitas.

Sekretaris Camat Adipala, Subianto, menyambut baik program tersebut dan menilai kolaborasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi masyarakat serta pelestarian lingkungan di wilayah pesisir," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Wana Lestari, Jaban Sukarto, mengungkapkan bahwa program ini memberikan perubahan signifikan dalam pengelolaan pembibitan mangrove di tingkat kelompok tani.

"Dengan adanya sistem listrik dan digitalisasi ini, pekerjaan kami menjadi lebih ringan dan teratur. Kami juga lebih percaya diri dalam menghasilkan bibit yang berkualitas dan siap tanam," ujar Jaban.

Ia menambahkan bahwa program ini turut membuka peluang peningkatan pendapatan bagi anggota kelompok melalui pengembangan usaha bibit mangrove dan olahan mangrove seperti keripik, sirup, sirup, selai, dodol, sabun dll.

Sebagai bagian dari implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG), PLN EPI menempatkan program ini tidak hanya sebagai inisiatif lingkungan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan sosial dan penguatan tata kelola berbasis keberlanjutan. 

Melalui program ini, PLN EPI menegaskan perannya dalam mendukung transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem pesisir melalui pendekatan yang terintegrasi antara teknologi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. (Tedy)
Share:

Bumi Berseru Fest 2025, Telkom Apresiasi 17 Inovator Lingkungan Terbaik

Momen pelaksanaan Bumi Berseru Fest 2025 yang mempertemukan lebih dari 2.200 peserta dalam upaya mendorong solusi lingkungan berbasis komunitas. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Bumi Berseru Fest 2025 yang kini memasuki tahap akhir atau Awarding Day. Program ini dirancang sebagai platform kolaboratif berbasis inovasi teknologi yang tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga akselerasi implementasi solusi nyata di masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 13,4% dari total 84.139 desa/kelurahan di Indonesia telah mengalami setidaknya satu jenis pencemaran lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya mitigasi yang komprehensif, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat termasuk akses terhadap air bersih, kesehatan, serta keberlanjutan ekosistem.

Antusiasme publik terhadap program ini tercermin dari partisipasi lebih dari 2.200 pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Melalui proses seleksi yang ketat dan bertahap, sebanyak 83 tim terpilih untuk mengikuti sesi pitching secara daring. Selanjutnya, 47 tim terbaik memperoleh dukungan pendanaan dan pendampingan untuk mengimplementasikan program inovasi lingkungan secara langsung di masyarakat.

Pada periode implementasi yang berlangsung selama tiga bulan, para peserta menjalankan berbagai inisiatif lingkungan secara langsung di tengah masyarakat. Telkom turut memberikan pendampingan intensif melalui sesi mentoring, penguatan kapasitas, serta evaluasi berkala guna memastikan setiap solusi memiliki dampak yang terukur dan tepat sasaran.

Puncak rangkaian kegiatan ditandai dengan penyelenggaraan Awarding Day Bumi Berseru Fest 2025 pada 25 April 2026. Pada tahap akhir ini, 47 semifinalis kembali mempresentasikan hasil implementasi program mereka di hadapan dewan juri. Dari proses tersebut, terpilih 17 inovator terbaik nasional yang dinilai berhasil menghadirkan solusi inovatif dengan dampak signifikan terhadap lingkungan.

Pada kategori Teknologi Hijau, penghargaan diberikan kepada Carbon Circle Community dan Satu Banten. Untuk kategori Aksi untuk Bumi, sub-kategori Air diraih oleh Hima Biologi, Blue Triangle Conservation, serta Kelompok Muda Pecinta Hutan Desa Hoder. Sementara sub-kategori Tanah dimenangkan oleh Komunitas Urban Farming Lebak, EkoSwara, dan HPAI Malang Raya.

Sementara itu, pada kategori Inovasi Eco-Produk, sub-kategori Daur Ulang dimenangkan oleh Tenun Ikat by Nay Collection, Underwater Crafting, dan Sekar Handycraft. Sub-kategori Gaya Hidup diraih oleh Hanenda.idn, Oentukmu.id, dan Noto Godhong, serta sub-kategori Material Inovatif dimenangkan oleh Binangan Jabu, Tano Puan, dan King Leaf Internasional.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom, Hery Susanto, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk menciptakan dampak berkelanjutan.

“Telkom meyakini bahwa setiap inovasi harus memiliki model keberlanjutan yang kuat agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan pencemaran lingkungan. Melalui program ini, kami tidak hanya mendorong lahirnya ide-ide kreatif, tetapi juga memastikan implementasinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hery.

Program Bumi Berseru Fest merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom yang selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Ke depan, Telkom berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai enabler dalam ekosistem digital dan keberlanjutan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor. Melalui berbagai inisiatif inovatif, Telkom berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan lingkungan nasional secara berkelanjutan. (Ilham)
Share:

Kemenko PMK Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Gerakan SatuJamKu untuk Kembalikan Peran Keluarga di Era Digital

Kemenko PMK Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Gerakan SatuJamKu untuk Kembalikan Peran Keluarga di Era Digital. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga (SatuJamKu) sebagai upaya mengembalikan peran keluarga di tengah tantangan era digital.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi SatuJamKu yang diselenggarakan secara luring di Ruang Rapat R.A. Kartini Lantai 11 Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, dan secara daring via zoom dan live YouTube, pada Rabu (6/5/2026).

Deputi yang akrab disapa Lisa itu menegaskan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, terutama seiring tingginya penetrasi internet yang telah mencapai lebih dari 80 persen.

"Penggunaan internet sangat tinggi, bahkan generasi Z dan Alpha mendominasi. Sementara anak usia dini juga sudah banyak terpapar, tetapi pendampingan orang tua masih terbatas," ujarnya.

Ia menekankan bahwa penguatan regulasi di sisi penyedia layanan digital (supply) perlu diimbangi dengan penguatan di sisi keluarga dan masyarakat (demand), agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan efektif. Upaya di sisi supply tidak akan efektif jika demand-nya tidak kita kelola. 

Menurut Lisa, Gerakan SatuJamKu bukanlah program baru, melainkan penguatan dari berbagai program dan gerakan yang telah ada di kementerian/lembaga dan di daerah, dengan menekankan pada kualitas interaksi keluarga minimal satu jam setiap hari.

“Ini bukan membuat program baru, tetapi mengoptimalkan yang sudah ada. Prinsipnya bagaimana kita mengintegrasikan satu jam berkualitas dalam setiap aktivitas keluarga,” jelasnya.

"Yang paling penting adalah mengembalikan kehadiran keluarga. Jangan sampai yang mengasuh anak adalah gadget, tetapi keluarga. Minimal satu jam kita bangun interaksi yang berkualitas," ujarnya.

Gerakan SatuJamKu sendiri merupakan bagian dari penguatan keluarga yang didorong Kemenko PMK melalui konsep Asta Mantra Membangun Keluarga Berkualitas di Era Digital, yang antara lain menekankan pengurangan screen time, peningkatan interaksi langsung (green time), penguatan nilai agama dan budaya, serta kolaborasi lintas sektor.

Dalam implementasinya, pemerintah juga telah mendorong penguatan kebijakan di daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.3/2160/Bangda, yang mengajak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan gerakan ini dalam program pembangunan keluarga.

Lisa menekankan bahwa keberhasilan Gerakan SatuJamKu sangat bergantung pada kolaborasi multipihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Ini tidak bisa dikerjakan satu pihak. Harus kolaboratif, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, komunitas, dunia usaha, hingga akademisi," ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi peran kader dan komunitas seperti PKK, Karang Taruna, dan Generasi Berencana (Genre), serta pemanfaatan skema kemitraan termasuk CSR untuk memperluas dampak gerakan.

"Prinsipnya low budget, high impact. Optimalkan program yang sudah ada, libatkan semua pihak, dan internalisasikan nilai satu jam berkualitas ini di masyarakat," tambahnya.

Menutup paparannya, Lisa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia.

"Ayo kita perkuat kolaborasi dan sinergi. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Keluarga harus kembali menjadi tempat utama pengasuhan dan pembentukan karakter," pungkasnya.

Rangkaian sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi dengan sejumlah narasumber lintas sektor mengenai implementasi Gerakan SatuJamKu. Diskusi dimoderatori oleh Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Mustikorini Indrijatiningrum. 

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian PPPA, Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, turut menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor dalam memastikan perlindungan anak di era digital berjalan optimal

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu pionir dalam mengimplementasikan Gerakan SatuJamKu hingga ke tingkat masyarakat.
Ia menegaskan bahwa upaya yang dilakukan tidak berhenti pada kampanye, tetapi langsung diimplementasikan secara nyata.

Sementara itu, praktik baik dari komunitas disampaikan oleh Nani Nurhasanah dari Komunitas Binar yang menekankan pentingnya pendekatan bermain sebagai bagian dari pengasuhan anak. Komunitas Binar sendiri memiliki fokus pada pendampingan ibu dan anak melalui tiga aspek utama, yakni pendampingan bermain anak, kesehatan ibu, serta penguatan parenting keluarga. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah "challenge 30 hari bermain bersama anak" untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua.

Dari sisi pemanfaatan teknologi secara positif, Anne Marie Harjati, Founder MyDoremi, menekankan bahwa ruang digital juga dapat menjadi sarana pengembangan kreativitas dan talenta anak.

"Kita tidak bisa sepenuhnya menjauhkan anak dari digital, tetapi kita bisa mengarahkan agar digital menjadi sarana yang positif, misalnya untuk mengembangkan kreativitas dan talenta anak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Gim Kementerian Komunikasi dan Digital, Tita Ayuditya Surya, memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak, termasuk layanan konsultasi bagi orang tua dalam menangani anak dengan kecanduan gim.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani, yang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan tersebut.

"Kami berterima kasih atas kolaborasi Kemenko PMK, Kementerian PPPA, serta kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dan keluarga," ujarnya. (Deni)
Share:

Apel Kesiapsiagaan Karhutla Sumatera Selatan, Perkuat Sinergi Nasional Hadapi Musim Kemarau

Apel Kesiapsiagaan Karhutla Sumatera Selatan, Perkuat Sinergi Nasional Hadapi Musim Kemarau. (Dok. Kemenhut)

Palembang, WaraWiri.net - Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang digelar di Palembang pada Rabu (6 Mei 2026).

Apel dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan didampingi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, jajaran pemerintah daerah lingkup Prov. Sumsel, TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Mengawali amanatnya, Menko Polkam menyatakan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla. Melalui desk ini, diharapkan seluruh K/L, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pemangku kepentingan terkait, semakin terpadu dalam memitigasi, pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, pemulihan, serta komunikasi publik tentang karhutla.

"Re-aktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 3/2020, tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional," ungkap Menko Djamari Chaniago.

Menko kemudian menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh Kepala Daerah, bahwa capaian penanggulangan karhutla sebelumnya yang sangat baik, harus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Pemerintah tidak boleh lengah! Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerjasama yang solid, agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal," tegas Menko Djamari Chaniago.

Menko Polkam Djamari Chaniago juga menegaskan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla. Secara historis, wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi karena kombinasi karatker lahan gambut, lahan mineral kering, areal perkebunan dan riwayat kejadian kebakaran yang berulang.

Data Sipongi Kementerian Kehutanan tahun 2026 https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran total indikasi luas kebakaran di Prov. Sumsel (Januari-Maret 2026) mencapai 68,45 Ha. Secara nasional, indikasi luas kebakaran mencapai 55.324,19 Ha.

Pada saat memberikan keterangan kepada awak media, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa banyak hal yang telah dipelajari dari kejadian karhutla dari masa lampau. Menurutnya, angka kejadian karhutla terus menurun, termasuk ketika siklus 4 tahunan atau Elnino.

"Tahun 2015 karhutla seluas 2,6 juta Ha, 2019 turun menjadi 1,6 juta Ha, dan 2023 kita bisa turunkan menjadi 1,1 juta Ha. Tahun 2025 juga berhasil kita tekan dari sebelumnya tahun 2024 sebesar 376.805,05 Ha, menjadi 359.619,42 Ha," ungkap Menhut.

Menhut menerangkan, keberhasilan pengendalian karhutla yang pertama adalah koordinasi lintas K/L, pemerintah pusat dan daerah yang semakin baik. Kemudian yang kedua adalah partisipasi masyarakat yang juga semakin aktif, terbukti dengan semakin banyaknya forum Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk di tingkat tapak. Terakhir adalah upaya penegakan hukum yang tegas dari aparat kepada oknum korporasi maupun individu yang bertindak kriminal mengakibatkan kerhutla.

"Semua persiapan, termasuk apel ini merupakan bagian dari keinginan kita untuk merobohkan ego sektoral, dimana kita dapat bekerja sama, dan bertanggungjawab bersama, karena pengendalian karhutla ini tidak dapat dibebankan kepada hanya salah satu instansi saja," terang Menhut.

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penguatan patroli terpadu, optimalisasi teknologi pemantauan hotspot, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan.

Upaya pengendalian karhutla harus dilakukan secara terintegrasi dari pusat hingga daerah, dengan melibatkan masyarakat. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor krusial dalam menekan angka kejadian karhutla.

Apel kesiapsiagaan ini juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah daerah diminta untuk segera menetapkan status siaga darurat apabila indikator kerawanan mulai meningkat.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan terus diperkuat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan efek jera dan melindungi lingkungan hidup.

Dengan dilaksanakannya apel ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak bencana asap. (Bambang)
Share:

Menteri PPPA Ajak Kolaborasi Organisasi Perempuan untuk Perkuat Peran Perempuan

Menteri PPPA Ajak Kolaborasi Organisasi Perempuan untuk Perkuat Peran Perempuan. (Dok. Kemen PPPA)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mendorong peran aktif perempuan menjaga ketahanan bangsa di tengah tantangan ketidaksetaraan gender, pengasuhan yang belum seimbang, serta kekerasan di ruang publik. Penguatan peran perempuan dapat lebih diperkuat dengan melibatkan kerjasama lintas sektor organisasi-organisasi perempuan.

“Kami mengapresiasi diselenggarakannya Forum Nasional Perempuan Indonesia 2026 yang memberi perhatian besar pada Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Bangsa. Tema ini sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang kita hadapi saat ini. Ketahanan bangsa hari ini tidak lagi hanya dimaknai sebagai kekuatan pertahanan negara, tetapi mencakup ketahanan sosial, ekonomi, budaya, hingga ketahanan keluarga sebagai unit terkecil bangsa. Dalam semua dimensi tersebut, perempuan memegang peran yang sangat sentral,” ujar Menteri PPPA pada Forum Nasional Perempuan Indonesia 2026.

Menteri PPPA mengakui masih banyaknya berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari relasi gender yang belum setara dalam keluarga yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan, pengasuhan yang belum seimbang antara ayah dan ibu yang memengaruhi perkembangan anak, hingga kekerasan yang terjadi di ruang publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peran organisasi perempuan di tingkat akar rumput menjadi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

“Peran perempuan dalam menjaga ketahanan bangsa bukan hanya pelengkap, melainkan pilar utama pembangunan. Perempuan berperan penting di keluarga, sektor ekonomi sebagai penggerak UMKM dan penopang ekonomi keluarga, sosial sebagai penguat solidaritas, hingga sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan lebih inklusif. Oleh karena itu, melalui forum ini saya berharap dapat terbangun komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan melalui inovasi nyata dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan,” kata Menteri PPPA.

Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Maju, Lana Koentjoro menyampaikan bahwa perwakilan perempuan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam merumuskan solusi, menggerakkan aksi, serta mengimplementasikannya ke dalam program kerja nasional yang terstruktur dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah.

“Forum ini bertujuan memperkuat kesatuan dan kolaborasi antarorganisasi perempuan di seluruh Indonesia, membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas, serta mendorong peningkatan kapasitas perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, forum ini diharapkan menghasilkan program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung, serta menyusun rekomendasi strategis sebagai masukan bagi kebijakan pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus memperluas jejaring kebangsaan untuk memperkuat semangat gotong royong, persaudaraan, dan persatuan nasional,” ujar Lana. (Rizal)
Share:

Wamenpar Ajak ASITA Perkuat Pariwisata Berkualitas dan Berdaya Saing

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan Rakernas II ASITA 2026 di Four Points by Sheraton Makassar. (Dok. Kemenpar)

Makassar, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengajak seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Saat membuka Rakernas II ASITA 2026 di Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/5/2026), Wamenpar Ni Luh Puspa menekankan pentingnya peran ASITA dalam mengemas paket wisata yang kompetitif sekaligus memanfaatkan berbagai stimulus pemerintah secara optimal untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

“Seperti yang Ibu Menteri sampaikan kepada saya, Bu Wamen kita harus dukung ASITA, kita harus berjalan bersama ASITA. Itu pesan beliau kepada saya. Karena ASITA ini adalah mitra strategis dari pemerintah,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Sebagai asosiasi biro perjalanan wisata tertua di Indonesia, ASITA memiliki posisi penting tidak hanya dalam mendukung promosi dan penjualan paket wisata, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pariwisata nasional.

“Mudah-mudahan inisiasi gagasan ide yang dihadirkan dan dilahirkan pada Rakernas hari ini bisa memajukan sektor pariwisata,” kata Wamenpar.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar juga menjelaskan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan global, termasuk tingginya harga tiket pesawat yang berdampak pada mobilitas wisatawan. Atas arahan Presiden, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus, antara lain PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen, penetapan surcharge sebesar 38 persen, hingga pembebasan bea masuk onderdil pesawat sebesar 0 persen untuk membantu menekan harga tiket penerbangan.

Selain itu, Kementerian Pariwisata juga melakukan penyesuaian strategi pasar dengan mengalihkan fokus promosi ke kawasan Asia dan Asia Pasifik, serta memperkuat pasar medium haul dan short haul. Pergeseran strategi ini dinilai selaras dengan tren global, yang mana wisatawan kini cenderung memilih destinasi yang lebih dekat, efisien dari sisi biaya, serta lebih singkat waktu tempuhnya.

Wamenpar juga mengingatkan seluruh pelaku usaha pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata, untuk memastikan produk wisata yang dipasarkan berasal dari usaha yang memiliki izin resmi. Langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas layanan, melindungi wisatawan, sekaligus memperkuat kredibilitas industri pariwisata Indonesia.

“Dan untuk itu, pada 2025 sudah diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur terkait dengan standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan dan juga sanksi administratif dan kebijakan ini bertugas untuk tentu saja adalah melindungi wisatawan sekaligus juga menjaga dari kredibilitas industri pariwisata Indonesia,” kata Wamenpar.

Kementerian Pariwisata, lanjut Wamenpar, juga terus mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang saling terhubung antara industri event, tourism and travel, serta perhotelan agar mampu tumbuh secara bersama dan saling memperkuat.

“Sehingga semuanya bisa berkolaborasi dengan baik,” ujar Wamenpar.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengatakan Sulawesi Selatan memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, mulai dari kekayaan budaya di Tana Toraja hingga geopark yang telah diakui UNESCO. Dengan 24 kabupaten/kota, Sulawesi Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sektor pariwisata berbasis potensi daerah.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat sektor pariwisata melalui program strategis dan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya ditunjukkan melalui keberhasilan Sulawesi Selatan menghadirkan empat event dalam program Kharisma Event Nusantara (KEN) tahun 2025 dan 2026.

“Saya berharap melalui Rakernas ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang konkret tidak hanya untuk memperkuat organisasi saja, tetapi juga untuk mampu menjawab tantangan industri pariwisata dan sekaligus mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan tentunya,” kata Fatmawati.

Ketua Umum DPP ASITA, Rusmiati, mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak dalam penyelenggaraan Rakernas II ASITA 2026. Ia berharap berbagai ide dan gagasan yang dihasilkan dalam forum tersebut mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah.

“Harapan kami komunikasi yang baik dengan pemerintah dapat terus terjalin untuk mencapai cita-cita bersama dalam memajukan pariwisata Indonesia,” ujar Rusmiati.

Turut mendampingi Wamenpar, Direktur Politeknik Pariwisata Makassar Herry Rachmat Widjaja. Hadir pula Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Rakernas II ASITA Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPD ASITA Makassar Didi Leonardo Manaba, jajaran pengurus DPP ASITA, serta anggota ASITA dari seluruh Indonesia. (Siti)
Share:

BMKG dan Pushidrosal Perkuat Kolaborasi Data untuk Dukung Layanan Cuaca Maritim yang Lebih Akurat

BMKG dan Pushidrosal Perkuat Kolaborasi Data untuk Dukung Layanan Cuaca Maritim yang Lebih Akurat. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) memperkuat sinergi strategis dalam pemanfaatan data meteorologi, klimatologi, dan oseanografi guna mendukung layanan informasi kemaritiman nasional. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dan diskusi rencana kerja sama BMKG dan Pushidrosal yang berlangsung di Kantor Pushidrosal, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa penguatan layanan informasi cuaca maritim menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, kami bertekad untuk terus meningkatkan layanan informasi cuaca maritim demi mendukung keselamatan pelayaran, keamanan maritim, mitigasi bencana, serta keselamatan pertahanan nasional,” ujar Faisal.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penguatan layanan BMKG, khususnya di bidang meteorologi maritim dan sistem peringatan dini berbasis dampak. Ia menjelaskan bahwa setelah Sidang Kabinet Paripurna, Presiden secara khusus menanyakan kebutuhan prioritas BMKG, termasuk terkait kepemilikan satelit cuaca nasional.

Menurut Faisal, BMKG saat ini telah memiliki akses terhadap jaringan satelit meteorologi internasional melalui keanggotaan di World Meteorological Organization (WMO), seperti satelit Himawari dari Jepang serta satelit milik Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun demikian, BMKG masih membutuhkan penguatan infrastruktur radar cuaca di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Faisal menuturkan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya pengembangan Impact-Based Forecasting atau prakiraan berbasis dampak. Melalui pendekatan tersebut, informasi cuaca tidak hanya menyampaikan kondisi meteorologis, tetapi juga potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat.

“Ke depan, BMKG tidak hanya menyampaikan prakiraan hujan lebat, tetapi juga dampaknya, misalnya apakah berpotensi memicu longsor atau banjir pesisir. Untuk mewujudkan hal itu, data-data dari Pushidrosal sangat penting bagi BMKG,” ujarnya.

Faisal menerangkan bahwa integrasi data meteorologi, hidrologi, dan oseanografi menjadi kunci dalam meningkatkan akurasi sistem peringatan dini, khususnya di wilayah pesisir dan jalur pelayaran nasional.

Selain membahas layanan cuaca maritim, Faisal juga menyoroti peran Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam mendukung keselamatan transportasi dan pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, BMKG telah melakukan OMC di sejumlah jalur penyeberangan utama seperti Ketapang–Gilimanuk dan Merak–Bakauheni guna mengurangi risiko gangguan akibat cuaca ekstrem.

“Menjelang musim kemarau, BMKG juga mendapat tugas mendukung pengisian debit bendungan melalui operasi hujan buatan di berbagai wilayah Indonesia,” tambahnya.

Adapun pada sektor kemaritiman, BMKG juga terus mengembangkan aplikasi Indonesia Weather Information for Shipping (INA-WIS) yang menyediakan informasi cuaca pelayaran, arus laut, tinggi gelombang, hingga rekomendasi keselamatan kapal. Faisal berharap integrasi data antara INA-WIS dan sistem alur pelayaran Pushidrosal dapat menghasilkan layanan informasi maritim yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengguna transportasi laut.

Selain itu, BMKG juga mengajak Pushidrosal untuk terlibat dalam berbagai program Sekolah Lapang BMKG, seperti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Iklim (SLI), serta Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami.

“Kami berharap Pushidrosal dapat ikut mendukung kegiatan sekolah lapang sebagai narasumber maupun trainer agar edukasi kemaritiman dan keselamatan pesisir semakin luas dipahami masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Pushidrosal, Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan BMKG, khususnya dalam mendukung kajian ancaman pesisir dan pemodelan bencana.

“Kami banyak memanfaatkan data meteorologi BMKG untuk mendukung pemodelan algoritma bencana yang akurat. Kolaborasi ini sangat penting, seperti yang pernah dilakukan dalam pemetaan longsoran bawah laut pemicu tsunami di Palu,” ungkapnya.

Audiensi ini turut dihadiri Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto, Plt. Direktur Meteorologi Maritim Agie Wandala Putra, serta jajaran BMKG dan Pushidrosal lainnya.

Melalui penguatan sinergi ini, BMKG dan Pushidrosal berharap dapat menghadirkan layanan informasi maritim yang semakin terintegrasi, akurat, dan adaptif dalam mendukung keselamatan pelayaran, mitigasi bencana, serta ketahanan maritim nasional. (Evi)
Share:

Percepatan di Riau, Menteri LH Fokuskan Sampah Jadi Energi Alternatif

Percepatan di Riau, Menteri LH Fokuskan Sampah Jadi Energi Alternatif. (Dok. Kemen LH)

Riau ,WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa inisiatif pengelolaan sampah melalui teknologi penangkapan gas metana (methane capture) dan Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan langkah baik yang perlu didorong bersama agar segera terimplementasi dan memberikan manfaat nyata, baik bagi lingkungan maupun masyarakat di Provinsi Riau.

“Ini inisiasi yang bagus, sehingga bisa berproses dalam waktu singkat untuk menjadi kenyataan. Kemudian untuk sampah plastik nanti sebagian bisa di reuse dan sebagian bisa dijadikan energi, RDF istilahnya. Kita akan segera duduk bareng untuk hal ini, termasuk pekerjaan besar untuk memilah yang sudah terjadi di beberapa tempat,” ujar Menteri Jumhur di hadapan awak media.

Salah satu fokus penanganan adalah TPA Muara Fajar II yang selama ini masih menerapkan open dumping. Metode tersebut akan ditinggalkan secara bertahap dan ditata ulang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Sebagai bagian dari komitmen mitigasi perubahan iklim dalam kerangka Nationally Determined Contributions (NDC), KLH/BPLH mendukung pembangunan fasilitas methane capture di lokasi tersebut. Teknologi ini diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka peluang pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif.

Di sisi lain, penerapan teknologi RDF menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada TPA. Sampah yang telah dipilah akan diolah melalui proses mekanis menjadi pelet RDF yang memiliki nilai kalor tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai substitusi bahan bakar fosil di sektor industri maupun pembangkit listrik.

Timbulan sampah di Provinsi Riau sendiri mencapai 3.818 ton per hari, namun baru sekitar 16% yang terkelola secara optimal. Selain itu, sekitar 75% TPA masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.

Menteri Jumhur menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan membuat kita semua menjadi orang normal lah kalau kita tidak diganggu oleh sampah, kira-kira begitu.”

KLH/BPLH menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Provinsi Riau dalam mengakhiri praktik open dumping secara permanen. Melalui penguatan kapasitas, pendampingan teknis, serta penerapan teknologi methane capture dan RDF, diharapkan terwujud sistem pengelolaan sampah yang modern, sirkular, dan berkelanjutan. (Rizal)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING