Kemenperin Percepat Kesiapan Industri AMDK Sambut Pemberlakuan SNI Wajib

Kemenperin Percepat Kesiapan Industri AMDK Sambut Pemberlakuan SNI Wajib. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat kesiapan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk menghadapi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang akan berlaku efektif pada Oktober 2026. Langkah ini dilakukan melalui pendampingan teknis kepada pelaku industri, penguatan pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta peningkatan sinergi dengan asosiasi industri di daerah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemberlakuan SNI wajib pada AMDK merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

“Industri AMDK memiliki peran penting sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, implementasi Permenperin Nomor 62 Tahun 2024 harus dipandang sebagai upaya memperkuat standardisasi, perlindungan konsumen, keamanan mutu produk, serta meningkatkan daya saing industri nasional,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut Agus, pemerintah mengajak seluruh pelaku industri AMDK untuk segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk meningkatkan kesiapan teknologi produksi, sistem pengendalian mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi standardisasi.

“Pemerintah mengajak seluruh pelaku industri untuk memperkuat investasi, meningkatkan kualitas produk, dan membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Pemberlakuan SNI wajib AMDK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 mencakup lima kategori produk, yaitu Air Mineral (SNI 3553:2023), Air Demineral (SNI 6241:2023), Air Mineral Alami (SNI 6242:2023), Air Minum Embun (SNI 7812:2021), dan Air Minum pH Tinggi (SNI 8982:2021).

Menperin juga mengapresiasi peran Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung sosialisasi dan pendampingan implementasi regulasi kepada pelaku industri di berbagai daerah.

Selain memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi dan standar mutu, industri AMDK juga dipacu untuk menerapkan prinsip industri hijau melalui efisiensi penggunaan sumber daya air, pengurangan limbah, serta penguatan penerapan ekonomi sirkular guna mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Sertifikat SNI dan SPPT SNI Produk AMDK melalui SIINas yang diikuti oleh 30 pelaku industri AMDK dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada pelaku industri selama masa transisi menuju pemberlakuan SNI wajib AMDK.

“BSKJI melalui unit pelaksana teknis di daerah berkomitmen memastikan pelaku industri memahami regulasi, proses sertifikasi, serta tata cara pelaporan melalui SIINas. Pendampingan ini penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif, meningkatkan kepatuhan industri, sekaligus memperkuat basis data industri nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Emmy.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tata cara pendaftaran sertifikat SNI dan SPPT SNI melalui SIINas, mekanisme pelaporan data industri, serta berbagai aspek teknis yang perlu dipersiapkan sebelum pemberlakuan SNI wajib AMDK.

Komitmen penguatan industri AMDK nasional juga ditunjukkan melalui pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV ASPADIN DPD Kalimantan Selatan yang menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus wadah diskusi strategis terkait kesiapan industri menghadapi transformasi regulasi dan tantangan persaingan usaha.

Dalam kesempatan tersebut, BSPJI Banjarbaru dan ASPADIN menandatangani nota kesepahaman sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang standardisasi industri, pengujian, sertifikasi, pelatihan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri.

Kepala BSPJI Banjarbaru, Oktaviyanto Jimat Wibowo, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam membangun industri AMDK yang berdaya saing tinggi. BSPJI Banjarbaru berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis kepada pelaku industri dalam implementasi SNI wajib AMDK melalui layanan pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.

“Kerja sama dengan ASPADIN diharapkan dapat memperkuat budaya mutu industri sekaligus meningkatkan kompetensi SDM industri agar semakin siap menghadapi tuntutan regulasi dan persaingan pasar,” tuturnya.

Kemenperin optimistis bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha, industri AMDK nasional akan semakin siap menghadapi implementasi wajib SNI pada Oktober 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri, serta mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas, keamanan produk, dan kelestarian lingkungan. (Dimas)

Share:

Read More

Menteri Kehutanan Luncurkan DSS Jaga Rimba, Cegah Tumpang Tindih Perizinan Melalui Integrasi Data dan Informasi Digital

Menteri Kehutanan Luncurkan DSS Jaga Rimba, Cegah Tumpang Tindih Perizinan Melalui Integrasi Data dan Informasi Digital. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, meluncurkan Decision Support System (DSS) Jaga Rimba sebagai langkah strategis mengubah budaya kerja jajaran Kementerian Kehutanan, melalui penguatan transformasi digital, integrasi data, dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) di sektor kehutanan.

Sistem ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pengawasan kawasan hutan secara lebih efektif melalui integrasi data lintas unit kerja dan pemanfaatan informasi geospasial, yang selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025 - 2029, khususnya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

"DSS Jaga Rimba ini ide sederhana, namun saya kira memiliki urgensi historis yang akan memperbaiki kinerja kita," ujar Menhut Raja Antoni.

Ia pun mengungkapkan jika awal ia masuk di Kementerian Kehutanan, ada sesuatu yang harus diperbaiki, khususnya terkait kekompakan kerja, antara masing-masing unit kerja di seluruh Eselon I, dan UPT yang bekerja-bekerja di lapangan. Melalui ide DSS yang sederhana tersebut, ia berharap kinerja Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan akan semakin baik, serta mendorong terwujudnya One Map Policy Kehutanan.

"Cara bekerja kita, tidak boleh lagi sektoral, Dirjen-Dirjen ini tidak boleh menjadi raja sendiri yang punya komando kepada UPT nya sendiri saja, tapi harus ngobrol dengan Dirjen-Dirjen yang lain," tegasnya.

DSS Jaga Rimba bukan sekadar aplikasi baru, melainkan bagian dari upaya transformasi tata kelola kehutanan melalui integrasi sistem, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan data intelligence dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aplikasi lintas Direktorat Jenderal di Kementerian Kehutanan, Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta Rules and Relations yang menjadi fondasi dalam memahami keterkaitan antar pengelolaan kawasan hutan, perizinan, dan pemegang hak maupun kewajiban.

Sebagai kementerian yang mengelola lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan, Kementerian Kehutanan menghadapi tantangan kompleks. Saat ini, sistem DSS Jaga Rimba didukung oleh 82 Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan oleh 24 unit kerja Eselon II, serta 123 Rules and Relations. Integrasi data tersebut memungkinkan analisis komprehensif dalam mendukung pengambilan keputusan, termasuk memantau efektivitas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yang juga menjadi pilar utama target penurunan emisi dari sektor kehutanan melalui program FOLU Net Sink 2030.

DSS Jaga Rimba juga dilengkapi dengan Early Warning System yang berfungsi memberikan notifikasi secara otomatis apabila terdeteksi potensi tumpang tindih perizinan, permohonan yang saling beririsan, maupun munculnya hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, langkah mitigasi dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

“Semua sudah terintegrasi jadi semua peta, semua perizinan, insyallah akan bisa kita pantau pakai satu aplikasi, ini harapaan sederhana saya sekali lagi kita bisa berikan kepada pihak luar orang berusaha lebih mudah dan nyaman, investasi masuk lebih terukur, perizinan kita sederhanakan waktunya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Meskipun belum sempurna aplikasi ini tapi niat sederhana kita kita bisa menjaga hutan, menjaga rimba, sekaligus menjaga kehidupan kita sebagai bangsa,” tutur Menhut Raja Antoni.

Sejalan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto yang hadir dalam peluncuran ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Kehutanan atas peluncuran DSS Jaga Rimba.

Dalam konteks tersebut, Komisi IV DPR RI memandang bahwa pengembangan DSS Jaga Rimba merupakan langkah yang tepat dan strategis. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai data kehutanan yang selama ini tersebar pada berbagai unit kerja, sehingga pimpinan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan.

Sebagai mitra kerja Kementerian Kehutanan, Komisi IV DPR RI memandang bahwa penguatan tata kelola berbasis data merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Ia juga berharap pengembangan DSS Jaga Rimba tidak berhenti pada peluncuran hari ini. Sistem ini perlu terus disempurnakan melalui integrasi data yang semakin luas melalui pemanfaatan teknologi kedepan.

Peluncuran ini dilakukan di kantor Kementerian Kehutanan. Acara turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, ‎Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto, dan jajaran Kementerian Kehutanan. (Ros)

Share:

Read More

PAD Lampaui Target, Pemkot Pontianak Perkuat Intensifikasi Pajak dan Efisiensi Anggaran

PAD Lampaui Target, Pemkot Pontianak Perkuat Intensifikasi Pajak dan Efisiensi Anggaran. (Dok. Pemkot Pontianak)

Pontianak, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mencatat capaian positif dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Realisasi pendapatan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan efektivitas berbagai upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi indikator meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kerap tidak mencapai target.

“Realisasi PAD tahun 2025 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan berhasil meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Amirullah, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Pusat dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, kemampuan fiskal Kota Pontianak saat ini masuk kategori menuju mandiri. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah telah berada di atas 25 persen, meski belum mencapai 50 persen yang menjadi salah satu indikator daerah mandiri secara fiskal.

“Alhamdulillah, Kota Pontianak masuk kategori menuju mandiri. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” katanya.

Di tengah capaian tersebut, Pemkot Pontianak juga menghadapi tantangan berkurangnya alokasi dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Amirullah menyebutkan, terjadi pengurangan dana bagi hasil sekitar Rp123 miliar dibandingkan proyeksi awal saat penyusunan APBD murni.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Pontianak melakukan sejumlah langkah penyesuaian, di antaranya penghematan belanja daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Kita harus adaptif terhadap kondisi yang ada. Langkah yang dilakukan antara lain penghematan anggaran dan terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah,” jelasnya.

Amirullah menegaskan, upaya peningkatan pendapatan tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, Pemkot fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar rasio penerimaan dapat meningkat.

Sebagai contoh, tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini masih berada pada kisaran 42 hingga 45 persen. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Kami tidak menaikkan tarif pajak. Yang dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui intensifikasi dan pengawasan. Dengan sistem self assessment, kejujuran wajib pajak menjadi faktor penting dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya,” terangnya.

Selain mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, pihaknya juga melakukan efisiensi belanja daerah. Amirullah menjelaskan, kebijakan yang ditempuh lebih mengarah pada penghematan dan penundaan kegiatan yang belum mendesak, tanpa melakukan pembatalan program prioritas.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus mengkaji berbagai alternatif sumber pendapatan baru, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama atau penyewaan aset, peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kemungkinan pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah.

Meski demikian, Amirullah mengakui bahwa struktur pendapatan Kota Pontianak masih didominasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Saat ini, sekitar 58 hingga 59 persen pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer dan dana bagi hasil.

“Karena itu, kita harus terus memperkuat PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang dan kemandirian fiskal Kota Pontianak semakin meningkat,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas

Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Polri dan Kepala PPATK di Nusantara II, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Alokasi Anggaran Kepolisian RI didorong untuk menjadi basis evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa. Diharapkan anggaran yang disetujui bisa diperuntukkan dalam menambah dukungan teknologi yang mampu mengoptomalkan tindakan aparat di lapangan.

Dalam rapat tersebut, Polri mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66.182.281.802.000 untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut akan menambah pagu indikatif Polri yang semula sebesar Rp118.001.100.000.000 menjadi Rp184.183.381.802.000.

Dari jumlah tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, juga mendorong Polri untuk memperkuat pemanfaatan CCTV dan bodycam sebagai instrumen pengawasan sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurut Safaruddin, pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi semakin penting seiring tingginya tuntutan transparansi terhadap kinerja aparat di lapangan. Keberadaan rekaman visual dinilai dapat membantu memastikan setiap tindakan petugas terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa atau perbedaan informasi terkait suatu peristiwa.

“Mungkin kalau ada yang masuk sekarang ini kan sudah pakai laptop semua. Tinggal tambah CCTV saja dengan bodycam untuk di lapangan. Jadi, ketika dia melakukan penangkapan, juga harus anggota kita dilengkapi bodycam,” ujar Safaruddin dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Polri dan Kepala PPATK di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menilai penggunaan bodycam dan CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga dapat menjadi sarana evaluasi terhadap prosedur penanganan situasi keamanan, termasuk saat menghadapi aksi unjuk rasa. Dengan adanya rekaman yang lengkap, proses penelusuran suatu peristiwa dapat dilakukan secara lebih objektif.

Safaruddin menambahkan, keberadaan teknologi pengawasan juga dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman antara aparat dan masyarakat. Selain itu, rekaman yang tersedia dapat menjadi rujukan apabila muncul dugaan pelanggaran atau penggunaan kekuatan yang dipersoalkan oleh berbagai pihak.

“Supaya tidak ada lagi pertengkaran, ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu. Ya itu amanat dari KUHAP yang baru," tegas Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. 

Di sisi lain, Safaruddin juga mengingatkan pentingnya dukungan anggaran operasional yang langsung dirasakan oleh personel. Ia menilai kebutuhan patroli, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan harus menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran Polri.

“Kemudian dana penyelidikan dan penyidikan, saya minta ini prioritas. Jangan sampai ada kasus-kasus, orang lapor, tidak ditangani oleh Polri. Ketika Polri dilaporin, orang lapor di Polri, tidak ditangani, bisa dipraperadilankan,” pungkas Safaruddin. (Budi)

Share:

Read More

Komisi X DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kemendikdasmen untuk Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp58,23 triliun, sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Kemendikdasmen yang akan diperjuangkan ke Badan Anggaran DPR RI mencapai sekitar Rp98,98 triliun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, dukungan terhadap tambahan anggaran tersebut diberikan agar berbagai program prioritas pendidikan dapat berjalan optimal, terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru.

“Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen RI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp40.750.743.269.000,” ujar Lalu Hadrian saat rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, Komisi X juga menyetujui usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp38,52 triliun, yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp5,03 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp33,48 triliun.

Menurut Lalu, Komisi X memandang alokasi pagu indikatif Kemendikdasmen saat ini masih belum memadai untuk mendukung berbagai amanat pembangunan pendidikan nasional. Sejumlah program yang memerlukan penguatan antara lain pelaksanaan wajib belajar 13 tahun dan afirmasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan karier dan penghargaan guru, peningkatan kompetensi, pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-IV, penataan guru dan tenaga kependidikan, Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga program beasiswa dan asesmen pendidikan.

“Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut belum memadai untuk mendukung pemenuhan berbagai amanat, sasaran, dan target prioritas sebagaimana RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2027,” ujar Legislator Fraksi PKB itu.

Ia menambahkan, Komisi X menekankan agar setiap pengajuan tambahan anggaran dan pengalokasian program disusun berdasarkan prioritas nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Lalu menegaskan bahwa seluruh pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR RI dalam pembahasan RKA-K/L akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027.

“Komisi X DPR RI akan memperjuangkan pagu indikatif beserta usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI,” pungkasnya. (Budi)

Share:

Read More

Fase Pemulangan Gelombang II dari Madinah Dimulai, 48 Persen Jemaah Telah Tiba di Tanah Air

Fase Pemulangan Gelombang II dari Madinah Dimulai, 48 Persen Jemaah Telah Tiba di Tanah Air. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaji) RI memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Memasuki hari ke-57 operasional haji dan hari ke-15 fase pemulangan, layanan kepulangan kini memasuki babak baru dengan dimulainya penerbangan perdana jemaah Gelombang II dari Madinah menuju Indonesia.

Hingga Selasa (16/6/2026), sebanyak 261 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, dengan jumlah 101.391 jemaah dan 1.042 petugas. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan menuju Indonesia mencapai 102.433 orang.

Sementara itu, sebanyak 253 kloter telah tiba di tanah air dengan jumlah 98.487 jemaah dan 1.010 petugas. Total kedatangan jemaah dan petugas haji Indonesia yang telah tiba di berbagai embarkasi mencapai 99.497 orang.

Untuk pergerakan jemaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah, hingga hari ini telah diberangkatkan sebanyak 157 kloter yang terdiri atas 60.242 jemaah dan 628 petugas. Total jemaah dan petugas yang telah tiba di Madinah mencapai 60.870 orang.

Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia sampai hari ini berjumlah 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Juru Bicara Kemenhaji Maria Assegaff, menjelaskan bahwa dimulainya penerbangan Gelombang II dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menjadi tonggak penting dalam fase pemulangan jemaah tahun ini.

“Hari ini menjadi penanda dimulainya fase kepulangan jemaah Gelombang II dari Madinah menuju Indonesia. Kami memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman, dan sehat,” ujar Maria.

Menurutnya, Kemenhaji bersama seluruh petugas haji di Daerah Kerja Madinah terus mengoptimalkan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, hingga layanan bandara guna memastikan proses kepulangan berjalan lancar hingga kloter terakhir.

Kemenhaji juga mengimbau seluruh jemaah yang saat ini berada di Madinah agar memberikan perhatian khusus terhadap dokumen perjalanan, terutama paspor. Jemaah diminta memastikan paspor tersimpan dengan aman dan mudah diakses selama proses kepulangan.

“Paspor merupakan dokumen utama yang harus dijaga hingga jemaah tiba kembali di Indonesia. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk memastikan dokumen perjalanan tersimpan dengan baik dan tidak tertinggal,” katanya.

Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan.

Kemenhaji kembali mengingatkan seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zamzam akan dibagikan kepada jemaah di tanah air sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan membantu memperlancar proses pemeriksaan keamanan penerbangan, menghindari pembongkaran bagasi, serta mempercepat proses keberangkatan di bandara,” jelas Maria.

Di tengah proses kepulangan, Kemenhaji juga mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada jemaah lanjut usia, jemaah berkebutuhan khusus, dan mereka yang memerlukan pendampingan selama perjalanan pulang.

Menurut Maria, nilai-nilai persaudaraan yang terbangun selama menjalankan ibadah haji merupakan bagian penting dari warisan spiritual yang perlu terus dijaga hingga kembali ke tanah air.

“Atas nama Kemenhaj, kami juga mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam, khususnya jemaah haji Indonesia. Semoga momentum tahun baru ini menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan ritual, tetapi juga perjalanan transformasi diri menuju pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemabruran haji harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, semangat persaudaraan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Inilah makna Sukses Peradaban dan Keadaban yang menjadi bagian dari Tri Sukses Kementerian Haji. Ketika nilai-nilai haji tidak berhenti di Tanah Suci, tetapi terus hidup dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” pungkasnya. (Bambang)

Share:

Read More

Kemenpora Gandeng ASIAFI Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Bugar dengan Berolahraga

Kemenpora menggandeng induk organisasi olahraga Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia (ASIAFI) untuk senam bersama di lapangan Kemenpora, Senayan, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus menggelorakan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan gemar berolahraga. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kegiatan rutin yang bernama Rabu Bugar. 

Khusus untuk Rabu Bugar (17/06) kali ini, Kemenpora menggandeng induk organisasi olahraga Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia (ASIAFI) untuk senam bersama di lapangan Kemenpora, Senayan, Jakarta. 

Yang lebih istimewa, Rabu Bugar kali ini juga menghadirkan instruktur senam dan master aerobik terkemuka di Indonesia, Lody Lontoh bersama Ketua Umum ASIAFI, Dewi Indrayanti. 

Sementara dari Kemenpora hadir Asdep Pengembangan Kepemudaan Global pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Esa Sukmawijaya yang sekaligus membuka acara Rabu Bugar.

Pada sambutannya, Asdep Esa Sukmajaya mengucapkan terima kasih kepada ASIAFI yang hadir di acara Rabu Bugar Kemenpora untuk mengajak masyarakat Indonesia hidup sehat dan bugar dengan berolahraga. 

"Terima kasih dan apresiasi saya berikan kepada ASIAFI yang sudah mendukung program Rabu Bugar di Kemenpora. Terima kasih juga kepada instruktur senam kita Lody Lontoh yang ikut senam bersama hari ini," kata Esa Sukmawijaya. 

"Budaya senam bersama ini diharapkan bisa merubah budaya malas gerak (mager) yang terjadi di masyarakat kita. Selamat berolahraga, semoga selalu sehat dan bugar," pungkas Asdep Esa. 

Sementara Ketua Umum ASIAFI, Dewi Indrayanti menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Kemenpora yang secara konsisten mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat melalui aktifitas fisik dan olahraga. 

"ASIAFI memiliki komitmen untuk terus menjadi bagian gerakan nasional dalam meningkatkan kebugaran masyarakat Indonesia. Kami percaya dengan instruktur yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang aktif berolahraga," ujar Dewi Indrayanti. (Muh)

Share:

Read More

PLN EPI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Budidaya Madu Kelulut di Kutai Kartanegara

PLN EPI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Budidaya Madu Kelulut di Kutai Kartanegara. (Dok. PLN EPI)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Bersama anak usahanya PT PLN Energi Gas mendorong pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa pengembangan dan pendampingan budidaya madu kelulut (stingless bee) di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam budidaya lebah kelulut, mengembangkan produk bernilai tambah seperti propolis, serta memperkuat usaha mikro berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui penguatan usaha produktif berbasis lingkungan.

"Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi madu kelulut, tetapi juga mendorong pengembangan produk turunan bernilai tambah seperti propolis, penguatan kapasitas kelompok usaha, hingga membuka peluang pengembangan wisata edukasi berbasis lingkungan," ujar Mamit.

Menurut Mamit, budidaya madu kelulut memiliki nilai strategis karena mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Lebah kelulut juga berperan penting dalam membantu proses penyerbukan tanaman dan mendukung keanekaragaman hayati.

Melalui program tersebut, PLN EPI memberikan pelatihan budidaya madu kelulut dan pengolahan propolis kepada 10 peserta dari kelompok masyarakat setempat. Perusahaan juga menyalurkan dukungan berupa 30 koloni lebah kelulut, 30 unit stup budidaya, 100 bibit tanaman pakan lebah, serta peralatan panen madu dan propolis.

PLN EPI menargetkan peningkatan produksi madu sedikitnya 30 persen dalam satu tahun, pertumbuhan jumlah koloni lebah sebesar 20 persen, serta peningkatan pendapatan kelompok usaha hingga 30 persen dalam dua tahun melalui pengembangan produk madu dan propolis.

Selain memberikan manfaat ekonomi, budidaya lebah kelulut turut mendukung pelestarian lingkungan. Lebah kelulut berperan sebagai penyerbuk alami yang membantu menjaga produktivitas tanaman dan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan budidaya.

Camat Tenggarong Seberang H. Sukono menyambut baik program tersebut dan berharap Desa Tanjung Batu dapat berkembang menjadi salah satu sentra produksi madu kelulut di wilayahnya.

"Kami berharap ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dapat benar-benar dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Desa Tanjung Batu memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penghasil madu kelulut di Kecamatan Tenggarong Seberang," ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga keseriusan peserta dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan.

"Kalau ilmu yang didapat hari ini tidak diterapkan, manfaatnya tidak akan terasa. Karena itu peserta harus mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menularkan ilmunya kepada masyarakat lainnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Santi Effendi menilai madu kelulut memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan karena dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi.

"Budidaya madu kelulut memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Produk yang dihasilkan tidak hanya berupa madu, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk turunan seperti propolis dan berbagai produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi," ujarnya.

Santi menambahkan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui budidaya, melainkan juga perlu didukung pendampingan manajemen usaha, legalitas, pemasaran, hingga perluasan akses pasar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting agar usaha yang dibangun mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Program pengembangan madu kelulut ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 15 (Menjaga Ekosistem Daratan).

Melalui pengembangan budidaya madu kelulut, PLN EPI tidak hanya mendorong lahirnya UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing, tetapi juga membangun model ekonomi hijau yang mampu menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Kartanegara. (Remond)

Share:

Read More

Skrining Kesehatan Warga Binaan, Lapas Banjarbaru Gandeng Dinkes Kota Banjarbaru dan Puskesmas Cempaka

Skrining Kesehatan Warga Binaan, Lapas Banjarbaru Gandeng Dinkes Kota Banjarbaru dan Puskesmas Cempaka. (Dok. Ditjenpas)

Banjarbaru, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru gandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru dan Puskesmas Cempaka laksanakan skrining penyakit menular terhadap 100 Warga Binaan, Rabu (17/6). Kegiatan yang berlangsung di Klinik Pratama Lapas Banjarbaru ini bertujuan mendeteksi dini penyakit menular guna mendukung kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit di lingkungan Lapas.

Kepala Lapas Banjarbaru, I Made Supartana, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan instansi kesehatan dalam upaya menjaga kondisi kesehatan Warga Binaan. Deteksi dini menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang sehat dan aman. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi Warga Binaan.

“Skrining ini merupakan langkah nyata untuk memastikan kondisi kesehatan Warga Binaan tetap terpantau sehingga penanganan dilakukan lebih cepat apabila ditemukan indikasi penyakit menular,” tegas Made.

Pada kesempatan itu, skrining dilakukan oleh tim kesehatan gabungan dari Dinkes Kota Banjarbaru, Puskesmas Cempaka, dan Klinik Pratama Lapas Banjarbaru. Warga Binaan mengikuti pemeriksaan yang meliputi Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, Hepatitis C Virus, dan Tuberkulosis.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kota Banjarbaru, Nopy Faisal, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Lapas Banjarbaru dan instansi kesehatan daerah.

“Kami dapat mengetahui kondisi kesehatan Warga Binaan sejak dini sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dilakukan lebih optimal,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Lapas Banjarbaru berharap kesadaran Warga Binaan terhadap pentingnya kesehatan makin meningkat serta risiko penyebaran penyakit menular dapat diminimalkan. Sinergi yang terjalin dengan Dinkes Kota Banjarbaru dan Puskesmas Cempaka juga diharapkan terus berlanjut guna mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi Warga Binaan. (Deni)

Share:

Read More

Pemkot Yogya Terima Penghargaan Percontohan e-Learning ASN Berintegritas

Pemkot Yogya Terima Penghargaan Percontohan e-Learning ASN Berintegritas. (Dok. Pemkot Yogya)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemkot Yogyakarta menjadi salah satu dari 12 instansi yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai peserta piloting Program Pembelajaran Integritas Berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyerahan penghrgaan ini diberikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo di Kantor Lembaga Adiministrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026) 

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan program e-Learning ASN Berintegritas dirancang untuk membangun ekosistem birokrasi yang bersih melalui penguatan integritas berbasis pendidikan dan pelatihan. 

"Program tersebut menggabungkan berbagai media pembelajaran digital seperti video, infografis, audio naratif, simulasi studi kasus, serta evaluasi pembelajaran yang memungkinkan ASN memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," bebernya.

Pembelajaran dalam program tersebut dikemas melalui konsep “Labirin Integritas”, yang menggambarkan perjalanan ASN dalam menghadapi berbagai dilema etika dan risiko korupsi di lingkungan kerja.

"Terdapat enam modul utama yang membahas nilai dasar ASN BerAKHLAK, integritas dalam pelayanan publik, pencegahan korupsi, pengelolaan konflik kepentingan, penolakan gratifikasi, hingga peran ASN sebagai agen perubahan," ungkapnya.

Pada tahap implementasi awal, program ini telah diuji coba kepada lebih dari 50 ribu ASN yang berasal dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Tahapan piloting dilakukan untuk mengukur efektivitas materi, tingkat partisipasi peserta, pengalaman pengguna, hingga dampak pembelajaran terhadap penguatan integritas ASN. 

Pemkot Yogyakarta, lanjutnya, menjadi salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan capaian positif dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan data KPK per 22 Mei 2026, Pemkot Yogyakarta menargetkan 250 ASN mengikuti program pembelajaran integritas. 

Penyerahan penghrgaan ini diberikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo di Kantor Lembaga Adiministrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026).

"Namun realisasinya mencapai 324 ASN atau setara 129,6 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menempatkan Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu instansi yang berhasil melampaui target partisipasi dalam tahap piloting," ungkapnya.

Hal ini menujukkan bahwa Pemkot Yogyakarta dalam upaya membangun budaya integritas di lingkungan ASN Kota Yogyakarta terus berjalan. 

Pihaknya pun menargetkan program tersebut dapat menjangkau lebih dari 5,8 juta ASN hingga tahun 2029.

"Dengan cakupan yang semakin luas, program ini diharapkan mampu memperkuat budaya integritas di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah," jelasnya.

Sementara itu Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Pemkot Yogyakarta dalam mendukung pengembangan dan implementasi awal program pembelajaran integritas berbasis digital yang digagas KPK. 

Menurutnya penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi melalui metode pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses oleh ASN.

"Program ini merupakan suatu terobosan baru karena dengan metode belajar (e-learning) tapi yang dipelajari adalah sebuah integritas yang harapannya bisa membangun karakter para ASN," jelasnya.

Hasto berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya mengikuti Program e-Learning ASN Berintegritas sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi benar-benar menjadikan materi yang diperoleh sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. 

Menurutnya, ASN harus mampu menjadi teladan dalam memberikan pelayanan yang jujur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik. (Subhan)

Share:

Read More

Komisaris Utama Pertamina Tinjau Keandalan Pasokan Energi di Nusa Tenggara Timur

Komisaris Utama Pertamina Tinjau Keandalan Pasokan Energi di Nusa Tenggara Timur. (Dok. Pertamina)

Kupang, WaraWiri.net - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan meninjau sejumlah fasilitas operasional Pertamina di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memastikan keandalan pasokan energi dan kelancaran distribusi BBM di wilayah tersebut.

Kunjungan kerja yang merupakan bagian dari rangkaian agenda di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara itu dilakukan di sejumlah titik strategis, mulai dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Aviation Fuel Terminal (AFT) El Tari, hingga Integrated Terminal (IT) Tenau sebagai pusat distribusi energi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.

Di SPBU Timor Raya Oesapa, Kupang, Iriawan meninjau kesiapan fasilitas pelayanan sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk mendengar langsung masukan terkait ketersediaan dan pelayanan BBM. Kunjungan dilanjutkan ke AFT El Tari untuk memastikan keandalan pasokan avtur yang menjadi penopang aktivitas transportasi udara di NTT.

Menurut Iriawan, kelancaran distribusi energi, termasuk bahan bakar penerbangan, memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Agenda peninjauan ditutup dengan Management Walkthrough (MWT) di Integrated Terminal Tenau. Di terminal yang beroperasi sejak 1968 itu, Iriawan memeriksa kesiapan infrastruktur penerimaan, penyimpanan dan distribusi energi, mulai dari pusat kendali operasi, tangki timbun, hingga fasilitas dermaga bongkar muat BBM dan LPG.

Iriawan menegaskan pentingnya menjaga ketahanan energi melalui pasokan dan distribusi yang andal. Menurutnya, setiap potensi gangguan distribusi harus diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada ketersediaan energi di masyarakat.

“Kelancaran pasokan menjadi faktor utama dalam menjaga pelayanan energi kepada masyarakat. Karena itu, seluruh rantai distribusi harus berjalan optimal agar tidak terjadi gangguan di tingkat lembaga penyalur,” ujar Iriawan.

Ia mengingatkan, keterlambatan pasokan dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM dan LPG baik di SPBU maupun lembaga penyalur lainnya, yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain aspek pasokan, Iriawan juga menekankan pentingnya penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam kegiatan operasional. Ia meminta seluruh pekerja mematuhi Corporate Life Saving Rules (CLSR) dan membangun budaya saling mengingatkan terhadap potensi tindakan maupun kondisi tidak aman di lingkungan kerja.

“Keselamatan harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Seluruh pekerja harus berani mengingatkan apabila menemukan tindakan atau kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko,” jelas Iriawan.

Sementara itu, di tempat terpisah Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa Integrated Terminal Tenau memiliki peran strategis sebagai simpul utama distribusi energi di kawasan Nusa Tenggara Timur, termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan negara.

Saat ini IT Tenau melayani penyaluran BBM ke 29 SPBU reguler, 16 penyalur BBM Satu Harga, 16 Pertashop, dan satu SPBU Nelayan. Operasional tersebut didukung kapasitas penyimpanan BBM mencapai 33,5 ribu kiloliter serta dua tangki LPG spherical dengan kapasitas masing-masing 500 metrik ton.

“Integrated Terminal Tenau merupakan salah satu infrastruktur energi strategis Pertamina yang tidak hanya memastikan pasokan energi bagi masyarakat di berbagai wilayah NTT, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, konektivitas antarpulau, sektor perikanan, pariwisata, hingga kawasan perbatasan negara. Keandalan operasional terminal ini menjadi bagian penting dari komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan menghadirkan akses energi yang merata hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” ujar Baron.

Ia menambahkan, sebagai salah satu fuel terminal utama di Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), IT Tenau menopang distribusi energi ke Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, hingga mendukung kebutuhan energi di wilayah Timor Leste. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenkomdigi Pantau Pemulihan Jaringan Pascagempa Sulawesi Tengah, 8 Site BTS Berhasil Dipulihkan

Kemenkomdigi Pantau Pemulihan Jaringan Pascagempa Sulawesi Tengah, 8 Site BTS Berhasil Dipulihkan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital terus memantau dan mengoordinasikan pemulihan layanan telekomunikasi pascagempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/06/2026).

Berdasarkan data Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Kemkomdigi hingga pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak 29 site BTS dari total 2.601 site atau sebesar 1,04 persen di tiga kabupaten dan kota terdampak gangguan layanan telekomunikasi akibat gempa.

Dari jumlah tersebut, 8 site telah berhasil dipulihkan atau sekitar 27,59 persen dari total site terdampak.

Data PMT menunjukkan masih terdapat 21 site atau 72,41 persen yang berada dalam kondisi down.

Gangguan tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso.

Pemulihan tercepat terjadi di Kota Palu dengan 5 site yang telah kembali beroperasi, disusul Kabupaten Sigi sebanyak 3 site.

Sementara itu, proses pemulihan masih berlangsung di Kabupaten Poso yang memiliki 13 site terdampak.

Berdasarkan laporan operator, gangguan disebabkan terputusnya jalur transmisi dan pasokan listrik akibat dampak gempa.

Kemkomdigi memastikan koordinasi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan pihak terkait terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan di seluruh wilayah terdampak.

Selain memastikan keberlangsungan layanan telekomunikasi, Kemkomdigi juga terus memantau kondisi personel dan fasilitas telekomunikasi di lapangan.

Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat laporan korban di lingkungan fasilitas telekomunikasi yang terdampak gempa.

Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses pemulihan jaringan sesuai hasil pemantauan dan laporan dari operator telekomunikasi. (Zikry)

Share:

Read More

Utang Luar Negeri Indonesia April 2026 Tetap Terjaga

Utang Luar Negeri Indonesia April 2026 Tetap Terjaga. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 439,8 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.

ULN pemerintah tumbuh lebih rendah

Posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar 216,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4% (yoy). Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil sebesar 29,6% pada April 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2026 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (Slamet)

Share:

Read More

KPK Tinjau Pelaksanaan SPMB DKI Jakarta, Dorong Transparansi dan Cegah Praktik “Titipan”

KPK Tinjau Pelaksanaan SPMB DKI Jakarta, Dorong Transparansi dan Cegah Praktik “Titipan”. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II meninjau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Jakarta, Senin (15/6). Pemantauan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik "titipan".

KPK turut meninjau dua posko layanan SPMB, yakni SMA Negeri 70 Jakarta sebagai Posko Suku Dinas Pendidikan Wilayah II dan SD Negeri 03 Cipete sebagai Posko Suku Dinas Pendidikan Wilayah I.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti, mengatakan pengawasan terhadap SPMB tidak hanya berfokus pada potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi langkah mitigasi terhadap berbagai risiko penyimpangan yang kerap muncul dalam layanan publik.

"Pencegahan juga harus dilakukan terhadap praktik penyuapan, gratifikasi, maupun pemerasan. Karena itu, KPK melakukan pemantauan langsung untuk memastikan tata kelola penerimaan murid baru berjalan transparan dan sesuai aturan," ujar Linda di sela-sela peninjauan.

Menurut Linda, hasil pemantauan menunjukkan pelaksanaan SPMB di DKI Jakarta secara umum telah didukung oleh berbagai instrumen yang memperkuat transparansi, mulai dari sistem digital, kanal layanan masyarakat, hingga keterlibatan berbagai perangkat daerah dalam membantu proses pendaftaran.

Meski demikian, KPK mengingatkan pentingnya menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat, mengingat sektor pendidikan masih menghadapi sejumlah kerentanan terhadap praktik korupsi.

Hal tersebut tercermin dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan bahwa 28 persen responden masih menemukan praktik pungutan liar dalam proses penerimaan murid baru, sementara 10 persen responden mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu untuk memengaruhi proses penerimaan.

Selain itu, pada 60,76 persen sekolah masih ditemukan peserta didik yang memperoleh perlakuan khusus selama proses penerimaan. Bahkan, pada 22 persen sekolah, praktik gratifikasi diketahui digunakan untuk memengaruhi kenaikan nilai rapor. Berbagai kerentanan tersebut berkontribusi pada Indeks Integritas Pendidikan Nasional 2024 yang masih berada pada level korektif dengan skor 69,5 dari skala 100.

"Temuan ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan perlu terus diperkuat, khususnya pada momentum penerimaan murid baru yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terlebih, SPMB merupakan gerbang utama menuju dunia pendidikan yang berintegritas," tegas Linda.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, KPK sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Melalui surat tersebut, KPK mengimbau seluruh penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap, maupun praktik percaloan yang dapat memengaruhi proses penerimaan murid baru. Apabila menemukan praktik tersebut, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan di jaga.id.

Pengawasan Berbasis Risiko Sejak Tahap Perencanaan

Selain penguatan regulasi dan pemantauan lapangan, KPK mendorong Pemprov DKI Jakarta menerapkan pengawasan berbasis risiko pada seluruh tahapan pelaksanaan SPMB. Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi titik-titik rawan, mulai dari proses verifikasi dokumen, validasi domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua, hingga daftar ulang peserta didik.

KPK menilai transparansi sistem digital perlu didukung oleh pengendalian internal yang kuat. Karena itu, setiap perubahan data, pembaruan dokumen, maupun proses verifikasi dalam sistem SPMB harus memiliki jejak audit (audit trail) yang dapat ditelusuri dan diawasi secara berkala oleh Dinas Pendidikan serta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta.

"Penguatan pengawasan ini penting untuk mencegah potensi manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi pihak tertentu yang dapat memengaruhi hasil seleksi," jelas Linda.

KPK juga mendorong optimalisasi penggunaan data analitik dan dashboard pemantauan secara real time untuk mendeteksi anomali selama proses seleksi berlangsung. Dengan mekanisme tersebut, perubahan data yang tidak wajar, lonjakan pendaftar pada jalur tertentu, maupun indikasi penyalahgunaan dokumen dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pelaksanaan SPMB, KPK juga mendorong sinergi antara Dinas Pendidikan, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ombudsman, serta unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya praktik titipan, gratifikasi, penyuapan, pemerasan, maupun bentuk penyimpangan lain yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam penerimaan murid baru.

"KPK merekomendasikan evaluasi menyeluruh pasca pelaksanaan SPMB melalui audit kepatuhan dan audit berbasis risiko terhadap jalur-jalur penerimaan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan sistem SPMB pada tahun-tahun berikutnya sehingga tata kelola penerimaan murid baru semakin transparan, objektif, dan berintegritas," kata Linda.

Perkuat Mitigasi Risiko dan Akuntabilitas

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan intensif selama pelaksanaan SPMB yang berlangsung pada 15 Juni hingga 9 Juli 2026. Menurutnya, proses pendaftaran saat ini telah berjalan secara sistemik dan tanpa tatap muka.

Apabila terjadi kendala, seperti sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (NKK), Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan posko layanan SPMB di sekolah dan wilayah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses kanal pengaduan melalui WhatsApp, call center, maupun media sosial @officialpmbdki.

"Kami melakukan pemantauan bersama KPK dan Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Sejauh ini, kendala yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan validasi data kependudukan, sementara dari hasil pemantauan di lapangan belum ditemukan indikasi praktik kecurangan dalam proses seleksi," ujar Dhany.

Ia menambahkan, pendampingan KPK turut memperkuat mitigasi risiko sejak awal pelaksanaan SPMB agar proses penerimaan murid baru berjalan bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menindaklanjuti surat edaran KPK, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan SPMB, serta Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan seluruh proses SPMB dilakukan melalui sistem digital yang terbuka dan dapat dipantau masyarakat secara real time. Bahkan, sejak proses penerimaan rapor, data siswa dari sekolah negeri yang akan melanjutkan pendidikan telah terintegrasi melalui aplikasi Sidanira.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan daya tampung sebanyak 228.163 murid baru pada satuan pendidikan negeri.

"Semua proses dilakukan melalui sistem yang transparan. Masyarakat dapat melihat mekanisme seleksi, nilai yang digunakan, hingga hasil seleksi secara terbuka melalui website SPMB DKI Jakarta. Kami juga memastikan proses penerimaan murid baru di sekolah negeri tidak dipungut biaya dan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh," kata Nahdiana.

Ia menambahkan, pendampingan KPK menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan untuk terus menyempurnakan sistem agar pelaksanaan SPMB semakin objektif, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Keterbukaan informasi tersebut juga dirasakan masyarakat. Inda (44), salah seorang orang tua calon peserta didik, menilai informasi yang tersedia selama proses SPMB membantu masyarakat memahami mekanisme seleksi secara lebih transparan.

"Pendaftaran online memang membuat orang tua deg-degan, tetapi informasinya terbuka dan kami bisa memantau proses seleksi secara langsung. Itu membuat kami lebih tenang mengikuti tahapan yang ada," tuturnya.

Di akhir peninjauan, Linda berharap berbagai praktik baik yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dapat terus dipertahankan dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam membangun layanan pendidikan yang berintegritas.

"Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan saat pelaksanaan, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan, didukung sistem yang transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ruang bagi praktik titipan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan diharapkan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan," tutup Linda. (Putra)

Share:

Read More

Sesar Sausu Picu Gempa Dangkal M6,7 di Palu, BMKG Imbau Warga Tetap Tenang

Sesar Sausu Picu Gempa Dangkal M6,7 di Palu, BMKG Imbau Warga Tetap Tenang. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik M6,7 yang mengguncang wilayah Torue, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada (16/6), merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Sausu. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki pergerakan turun (normal fault).

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan gempa bumi ini terjadi pada pukul 10.27.44 WIB dengan kedalaman 16km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03° LS; 120,24° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km Tenggara Palu, Sulawesi Tengah.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata Nelly di Gedung MHEWS, BMKG, Jakarta, Selasa (16/6).

Hasil analisis BMKG mencatat, guncangan gempa bumi ini melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dengan tingkat intensitas yang bervariasi. Warga di wilayah Palolo, Sigi merasakan guncangan paling kuat pada skala VII MMI, sementara wilayah Torue dan Parigi Selatan menghadapi intensitas VI – VII MMI. Selain itu, guncangan berskala V – VI MMI meluas hingga ke Kota Sigi Biromaru dan Kota Palu, sedangkan Kota Poso, Donggala, serta Pasangkayu merasakan getaran pada skala IV – V MMI.

Hingga saat ini, BMKG telah menerima laporan resmi mengenai sejumlah dampak kerusakan infrastruktur dan bangunan di daerah terdampak. Wilayah Sigi mencatat dampak kerusakan pada skala intensitas VII MMI, disusul oleh Kota Palu, Parigi Utara, dan Poso pada skala intensitas VI MMI. Kerusakan dengan skala intensitas V MMI juga terjadi di Parigi Moutong dan Banawa Selatan, sementara wilayah Sindue, Balaesang, dan Masamba melaporkan dampak pada skala IV MMI.

“Hingga pukul 12.00 WIB, hasil monitoring BMKG telah terjadi 20 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitude terbesar M5,2,” ujarnya.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan BMKG masih terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemuktahiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Harapannya, ke depan frekuensi aftershock akan semakin sedikit dan melemah kekuatannya.

Lebih lanjut, BMKG memastikan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami berdasarkan hasil pemodelan data yang komprehensif. Guna menjamin keselamatan warga, tim teknis BMKG terus memantau beberapa stasiun pasang surut (tide gauge) yang berada di sekitar wilayah pusat gempa secara berkala.

Hasil pemantauan instrumen di lapangan menunjukkan kondisi perairan yang stabil di beberapa titik kritis. Misalnya, di stasiun pemantau di Parigi tidak mendeteksi kenaikan muka air laut sama sekali, stasiun pemantau di Poso juga menunjukkan hasil yang sama, yakni nihil pergerakan air laut yang mencurigakan.

“Sensor di Pelabuhan Pantoloan memang mencatat sedikit kenaikan muka air laut setinggi 7,5 cm, namun BMKG menegaskan bahwa fluktuasi kecil ini sama sekali tidak berbahaya bagi keselamatan masyarakat,” kata Wijayanto.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menegaskan bahwa BMKG telah mengirim tim khusus ke lokasi bencana. Mereka akan melakukan survei sekaligus meninjau langsung dampak guncangan gempa di lapangan.

Merespons bencana ini, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mengabaikan isu-isu hoaks yang tidak jelas sumber kebenarannya. BMKG juga meminta masyarakat untuk menjauhi bangunan yang retak atau rusak akibat gempa serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan.

“BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal komunikasi resmi terverifikasi, seperti media sosial @infoBMKG, situs web resmi di http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id, serta aplikasi seluler infobmkg,” pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Korlantas Polri Ajak Personel Tingkatkan Pelayanan dan Bangun Budaya Peduli Lingkungan

Korlantas Polri Ajak Personel Tingkatkan Pelayanan dan Bangun Budaya Peduli Lingkungan. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Korlantas Polri menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis sekaligus membangun budaya kerja yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pesan ini disampaikan Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol. Aries Syahbudin saat pimpin apel pagi di lapangan Korlantas Polri, Senin (15/6).

Dalam arahannya, Kombes Pol. Aries mengajak seluruh personel untuk mengambil peran dalam setiap kegiatan institusi tanpa memandang jabatan maupun posisi. Menurutnya, kontribusi sekecil apa pun tetap memiliki arti dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mendorong anggota agar menghadirkan lebih banyak kegiatan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta membangun citra pelayanan yang lebih dekat dan terbuka.

“Hal yang positif yang ditimbulkan, walaupun kecil, kalau memang membantu masyarakat, nggak apa-apa ditampilkan. Itu lebih baik daripada kita tidak melaksanakan kegiatan apapun,” ujar Kombes Pol. Aries.

Selain pelayanan, perhatian juga diarahkan pada budaya menjaga lingkungan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Menurutnya, lingkungan yang bersih bukan hanya soal program, tetapi bentuk kepedulian terhadap kenyamanan bersama.

“Kita (anggota Polri) jaga lingkungan Korlantas ini menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan asri, bukan karena ada program, tapi karena kita buat kenyamanan untuk lingkungan kerja kita sendiri,” tutur Kombes Pol. Aries.

Melalui semangat kebersamaan, pelayanan yang lebih terbuka, dan kepedulian terhadap lingkungan, Korlantas ingin menghadirkan wajah Polri yang semakin humanis dan dekat dengan masyarakat. (Siti)

Share:

Read More

Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 10 Kilogram Ganja via Jasa Ekspedisi di Sidoarjo

Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 10 Kilogram Ganja via Jasa Ekspedisi di Sidoarjo. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Upaya penyelundupan narkotika lintas provinsi berhasil digagalkan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sebanyak 10 kilogram ganja kering yang dikirim dari Padang, Sumatera Barat, menuju Sidoarjo, Jawa Timur, disita aparat dalam sebuah operasi senyap.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima pihak kepolisian pada 8 Juni 2026. Laporan tersebut menyebutkan adanya pengiriman paket mencurigakan melalui jasa ekspedisi yang diduga kuat berisi narkotika jenis ganja.

Tim gabungan dari Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Satgas NIC di bawah komando Kombes Handik Zusen serta Kombes Kevin Leleury segera bergerak. Mereka melakukan koordinasi intensif dengan pihak ekspedisi terkait untuk melacak keberadaan paket tersebut.

Polisi kemudian menjalankan metode controlled delivery atau pengiriman yang diawasi hingga barang tiba di alamat tujuan di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Saat paket diterima, petugas langsung meringkus penerima barang berinisial Muhammad Abdul Hafidh.

Pelaku menerima paket yang dikemas dalam kardus berisi pakaian dan dibungkus karung putih untuk mengelabui pemeriksaan, ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, dikutip Senin (15/06).

Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 bungkus ganja kering dengan berat bruto mencapai 10.190 gram. Selain itu, sebuah telepon genggam turut disita sebagai bukti komunikasi jaringan pengedar yang lebih luas.

Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka mengaku sadar bahwa barang yang diterimanya adalah narkotika. Ia menyebut bahwa paket tersebut merupakan milik dua rekannya yang berinisial Kurniawan alias Cemek dan Yusuf alias Unyil yang saat ini telah ditetapkan sebagai target pengejaran.

Fakta mengejutkan terungkap bahwa Hafidh bukanlah orang baru dalam bisnis haram ini. Ia mengaku pernah membantu mengambil paket serupa pada Maret 2026 dengan imbalan uang sebesar Rp 600 ribu.

Sebagai imbalan, Hafidh dijanjikan bayaran Rp 300 ribu per kg ganja yang berhasil diterima, tutur Brigjen Eko.

Saat ini, Hafidh beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih mendalam. Penyidik tengah melakukan uji laboratorium forensik sekaligus menyusun daftar pencarian orang (DPO) untuk menangkap pengendali jaringan di balik pengiriman tersebut.

Brigjen Eko Hadi Santoso menegaskan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku peredaran narkotika. Ia menyatakan bahwa jajarannya akan terus memperketat pengawasan terhadap modus operandi yang memanfaatkan jasa pengiriman barang untuk menyelundupkan narkoba ke berbagai daerah.

Pengungkapan ini kembali menunjukkan modus peredaran narkotika yang memanfaatkan jasa ekspedisi untuk menyelundupkan barang haram ke berbagai daerah, pungkas Eko. (Zikry)

Share:

Read More