Bupati Bogor Rudy Susmanto Naikan Insentif Guru Ngaji, Ulama Berikan Apreasisi

Bupati Bogor Rudy Susmanto Naikan Insentif Guru Ngaji, Ulama Berikan Apreasisi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, Gus Abdul Somad, mengapresiasi inisiatif Bupati Bogor Rudy Susmanto yang mengusulkan kenaikan insentif bagi guru ngaji di Kabupaten Bogor.

Insentif yang sebelumnya sebesar Rp700 ribu per orang per tahun diusulkan meningkat menjadi Rp1 juta per orang per tahun. Rencana tersebut akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Gus Abdul Somad menilai kenaikan insentif tersebut akan memberikan manfaat bagi para guru ngaji, terutama mereka yang mengabdi di wilayah pelosok Kabupaten Bogor.

“Ini sangat membantu para guru-guru ngaji di pelosok dalam memenuhi kebutuhannya,” kata Gus Somad, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, banyak guru ngaji di Kabupaten Bogor yang menjalankan pengabdian dengan kondisi ekonomi sederhana. Karena itu, peningkatan insentif dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan mereka.

Apresiasi serupa disampaikan Ustad Heri Alkhusaeri. Ia menilai insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada guru-guru ngaji yang selama ini mengabdi di berbagai wilayah, termasuk pelosok.

“Alhamdulillah, semoga Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Pak Rudy Susmanto selalu diberikan keberkahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rencana menaikkan insentif bagi 8.400 guru pendidikan keagamaan Islam non-PNS yang mengajar di sekolah nonformal di Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan peningkatan insentif guru ngaji menjadi salah satu prioritas Bupati Rudy Susmanto.

“Yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita memberikan insentif terhadap guru ngaji. Kita akan berikan kenaikan nanti di APBD Perubahan 2026 dari yang semula Rp700 ribu per orang per tahunnya menjadi Rp1 juta per orang per tahunnya,” ujar Ajat.

Dengan jumlah penerima mencapai 8.400 orang dan besaran insentif Rp1 juta per orang, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran sekitar Rp8,4 miliar.

Ajat menjelaskan, penerima insentif merupakan guru pendidikan keagamaan Islam non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah nonformal yang telah tercatat sebagai penerima program.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengatakan data 8.400 guru ngaji tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor.

“Guru ngaji yang dikoordinasikan oleh Kemenag Kabupaten Bogor yang jumlahnya ada 8.400 orang dan teknis pembagiannya dalam bentuk hibah,” kata Wildan.

Kenaikan insentif tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah kepada para guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa dan wilayah pelosok Kabupaten Bogor. (Tedy)

Share:

Read More

Pemerataan Ekonomi Jadi Fokus, Pemkab Bogor Kembangkan Pusat Pertumbuhan di Barat dan Timur

Pemerataan Ekonomi Jadi Fokus, Pemkab Bogor Kembangkan Pusat Pertumbuhan di Barat dan Timur. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong pemerataan pembangunan melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, khususnya di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Bogor.

“Pengembangan pusat ekonomi baru di Bogor Barat dan Bogor Timur merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Ajat.

Menurutnya, selama ini aktivitas ekonomi masih cukup terkonsentrasi di sejumlah wilayah. Karena itu, Pemkab Bogor ingin mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru dengan menyesuaikan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Prinsipnya bukan sekadar membangun kawasan baru, tetapi bagaimana menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan nilai tambah potensi lokal,” ujarnya.

Ajat menegaskan, pengembangan pusat ekonomi baru harus dilakukan secara terencana dan tidak mengabaikan aspek tata ruang maupun lingkungan. Setiap rencana pembangunan juga harus didukung kesiapan infrastruktur agar pertumbuhan kawasan dapat berjalan berkelanjutan.

“Seluruh pengembangan tentunya tetap harus mengacu pada RTRW, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta kesiapan infrastrukturnya,” katanya.

Ia menambahkan, pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperpendek kesenjangan antarwilayah sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan usaha di daerahnya masing-masing.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor tidak hanya diukur dari peningkatan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. (Tedy)

Share:

Read More

Perluas Pasar, Kemenperin Tingkatkan Kapabilitas Digital IKM Fesyen dan Kriya

Perluas Pasar, Kemenperin Tingkatkan Kapabilitas Digital IKM Fesyen dan Kriya. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian fokus untuk terus meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) sektor fesyen dan kriya agar mampu menangkap peluang pasar yang semakin luas di tengah ketatnya persaingan. Salah satu langkah strategis yang dipacu adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kanal digital, tidak hanya sebagai sarana pemasaran, tetapi juga untuk membangun identitas merek, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan hubungan dengan konsumen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, transformasi digital menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku IKM untuk meningkatkan skala usaha dan memperluas akses pasar. Terlebih, perkembangan perilaku konsumen saat ini semakin menuntut pelaku industri untuk mampu beradaptasi dengan berbagai platform digital.

“Pelaku IKM saat ini harus memanfaatkan berbagai kanal digital, termasuk sektor IKM fesyen dan kriya yang perlu membangun identitas merek, menciptakan narasi untuk meningkatkan nilai produknya, memahami karakter konsumen, serta menentukan strategi dan jenis konten yang sesuai dengan bisnisnya,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/8).

Kemenperin telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan industri fesyen dan kriya karena kedua sektor tersebut memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Hal ini antara lain tercermin dari pertumbuhan industri fesyen dan kriya nasional yang meningkat dari 2,43 persen pada tahun 2024 menjadi 4,93 persen pada tahun 2025.

“Potensi tersebut harus terus kita optimalkan. Pelaku IKM harus semakin adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing. Dengan strategi yang tepat, IKM kita memiliki peluang yang semakin besar untuk naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas,” ujar Menperin.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenperin melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) secara konsisten mengembangkan ekosistem IKM fesyen dan kriya, salah satunya melalui kegiatan Creative Talk.

Creative Talk merupakan rangkaian program Creative Business Incubator (CBI) yang ditujukan untuk mengembangkan wirausaha muda sektor industri kreatif, khususnya di bidang fesyen dan kriya, melalui pendampingan oleh praktisi dan akademisi. Program ini menjadi ruang bagi pelaku industri kreatif untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan bisnis, memperluas jejaring, serta membangun kolaborasi.

“Kemenperin memberikan kesempatan bagi setiap pelaku industri fesyen dan kriya maupun sektor industri kreatif lainnya yang ingin berkembang, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jejaring, memperkuat inovasi, dan membangun kolaborasi untuk memanfaatkan program-program pendampingan seperti Creative Talk. Berbagai topik dibahas secara mendalam bersama praktisi sehingga pelaku usaha dapat menentukan strategi bisnis yang tepat agar semakin cepat naik kelas,” tutur Agus.

Bangun Identitas Merek dan Loyalitas Konsumen

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, dalam Creative Talk yang diselenggarakan BPIFK pada 13 Agustus 2026 secara luring di Gedung Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Bali, para narasumber membagikan pengalaman dan pengetahuan mengenai pemilihan platform digital yang sesuai dengan karakter bisnis masing-masing.

Menurut Reni, pemilihan kanal digital menjadi penting karena setiap platform memiliki karakteristik pengguna dan metode komunikasi yang berbeda. Karena itu, pelaku IKM perlu memahami terlebih dahulu profil konsumennya sebelum menentukan kanal dan strategi komunikasi yang akan digunakan.

Dalam kegiatan tersebut, BPIFK menghadirkan sejumlah pelaku usaha berpengalaman, antara lain pendiri jenama Kominela, Komang Meilia serta pemilik Tanteri Ceramic, I Putu Oka Mahendra.

“Dari pengalaman para pelaku usaha tersebut, kita dapat melihat bahwa membangun identitas merek, nilai produk, serta kepercayaan pelanggan secara konsisten sangat penting agar produk semakin mudah dikenali dan memiliki hubungan yang kuat dengan konsumennya,” kata Reni.

Pembahasan juga diarahkan pada strategi meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pemahaman terhadap Customer Journey atau perjalanan konsumen. Konsep ini menggambarkan tahapan interaksi konsumen, mulai dari mengenal suatu produk, mempertimbangkan pembelian, melakukan transaksi, hingga akhirnya menjadi pelanggan.

Dalam sesi tersebut, narasumber juga menampilkan worksheet Customer Journey dari Kominela dan Tanteri Ceramic sebagai gambaran mengenai perjalanan konsumen pada masing-masing bisnis. Melalui pemetaan ini, pelaku IKM dapat mengevaluasi bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk sejak tahap awal hingga membangun hubungan setelah transaksi.

“Menjaga hubungan dengan konsumen merupakan bagian penting dalam perjalanan tersebut. Artinya, komunikasi dengan konsumen tidak berhenti setelah transaksi dilakukan. Hubungan yang baik justru perlu terus dibangun agar dapat menciptakan loyalitas,” jelas Reni.

Kepala BPIFK Dickie Sulistya menambahkan, perubahan yang sangat cepat pada kanal digital serta dinamika kondisi eksternal menuntut pelaku IKM untuk terus beradaptasi dalam menjalankan strategi pemasaran.

“Pengalaman para narasumber menunjukkan bahwa pemanfaatan pemasaran digital perlu dilakukan secara dinamis dengan terus menyesuaikan strategi terhadap kondisi pasar dan kebutuhan bisnis,” ujar Dickie.

Menurutnya, pelaku usaha juga perlu memahami sasaran dan karakter konsumennya serta menjaga relasi dengan konsumen setelah penjualan. Selain itu, jejaring dan berbagai program pendampingan usaha perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk masukan yang diperoleh dari pembeli maupun investor.

“Dengan begitu, peluang dan akses pasar bagi IKM dapat semakin terbuka,” imbuhnya.

Strategi Menghadapi Persaingan

Pada hari yang sama, BPIFK juga menyelenggarakan Creative Talk secara daring yang membahas strategi membangun bisnis berdaya saing bagi pelaku IKM fesyen dan kriya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Isti Budhi Setiawati selaku mentor Creative Business Incubator (CBI) serta Tita Sabrina sebagai pendiri Robries, IKM yang memproduksi beragam produk berbahan plastik daur ulang. Creative Talk secara daring tersebut diikuti 94 peserta yang terdiri atas pelaku IKM, mahasiswa, desainer, hingga masyarakat umum.

Dickie menyampaikan, sebelum menentukan strategi bisnis, pelaku IKM perlu terlebih dahulu memiliki arah bisnis yang jelas. Pelaku usaha juga harus memahami kondisi internal usahanya, termasuk visi dan misi serta pasar yang ingin dituju.

Pemahaman tersebut akan membantu pelaku IKM menentukan target pasar sekaligus membangun identitas merek seiring dengan perkembangan bisnis. Ketika produk yang ditawarkan memiliki kemiripan dengan produk kompetitor, pelaku IKM juga perlu menemukan nilai pembeda yang membuat konsumen tetap memilih produknya.

“Para narasumber telah membuktikan bahwa keunggulan dalam bersaing tidak selalu harus dibangun dengan menciptakan produk yang sepenuhnya baru. Desain, kualitas, cerita di balik produk, hingga pelayanan kepada konsumen dapat menjadi bagian dari pembeda sebuah merek,” kata Dickie.

Melalui Creative Talk Online, BPIFK mengajak pelaku IKM agar tidak hanya berfokus menghasilkan produk, tetapi juga memiliki perencanaan dan arah bisnis yang jelas. Pemahaman terhadap pasar, kemampuan menemukan keunggulan bersaing, serta kesiapan menyesuaikan strategi menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

Mentor CBI Isti Budhi Setiawati turut menekankan pentingnya melakukan riset produk dan pasar sebelum menentukan strategi bisnis. Melalui riset, pelaku usaha dapat memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan target dan kebutuhan pasar. Apabila terdapat keterbatasan kemampuan internal, pelaku usaha juga dapat membangun kolaborasi dengan pihak lain untuk memperbesar peluang pengembangan bisnis.

Sementara itu, pendiri Robries Tita Sabrina menekankan pentingnya membangun kepercayaan konsumen melalui pengalaman positif yang disampaikan secara autentik dan konsisten. Rekomendasi positif dari konsumen dapat menjadi salah satu kekuatan untuk menarik pelanggan baru sekaligus memperkuat identitas merek.

Kemenperin berharap berbagai program pendampingan tersebut dapat semakin memperkuat kemampuan pelaku IKM fesyen dan kriya dalam membaca perubahan pasar, memanfaatkan teknologi digital, serta menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dan karakter kuat. Dengan demikian, IKM nasional diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi persaingan, tetapi juga terus naik kelas dan memperluas penetrasi pasar di dalam maupun luar negeri. (Evi)

Share:

Read More

Menperin: Pemimpin BUMN Harus Mampu Jaga Relevansi Bisnis di Tengah Dinamika Global

Menperin tegaskan, Pemimpin BUMN Harus Mampu Jaga Relevansi Bisnis di Tengah Dinamika Global. (Dok. Kemenperin)

Serpong, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara substantif melalui pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berjiwa patriot. Menperin menilai, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) merupakan sebuah terobosan out of the box yang membuktikan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam berinvestasi pada penguatan SDM kepemimpinan BUMN demi menghadapi tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Menperin saat memberikan pembekalan pada Program P3MD Pegawai BUMN Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Serpong, Rabu (19/8). Dalam kesempatan tersebut, Menperin menekankan bahwa para calon pemimpin BUMN harus memiliki kemampuan membaca perubahan serta memastikan bisnis perusahaan yang dikelolanya tetap relevan dalam jangka panjang. Kemampuan tersebut semakin penting di tengah tingginya dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia yang dapat dengan cepat mengubah peta persaingan, rantai pasok, teknologi, hingga model bisnis perusahaan.

“Ketika saudara kembali ke perusahaan masing-masing, ada pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Apakah bisnis perusahaan kita hari ini masih akan relevan lima atau sepuluh tahun dari sekarang? Pertanyaan ini harus menjadi perhatian utama karena perubahan dunia berlangsung semakin cepat dan ketidakpastiannya semakin tinggi,” kata Menperin.

Menperin menambahkan, besarnya aset, jumlah karyawan, kekuatan modal, maupun keberhasilan perusahaan pada masa lalu tidak otomatis menjamin keberlangsungan dan daya saing perusahaan pada masa mendatang. Sejarah dunia bisnis menunjukkan banyak perusahaan besar kehilangan posisi karena terlambat membaca perubahan, terlalu lama mempertahankan asumsi lama, serta lambat melakukan transformasi.

Menurut Agus, tantangan tersebut semakin kompleks karena BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian dan industrialisasi nasional. BUMN bukan sekadar entitas bisnis milik negara, tetapi juga menguasai berbagai simpul penting seperti infrastruktur, energi, pembiayaan, logistik, mineral, telekomunikasi, konstruksi, dan pangan. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan BUMN tidak hanya menentukan masa depan perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi arah pembangunan ekonomi nasional.

“Dalam dunia yang berubah cepat, size is not security. Besarnya perusahaan bukan jaminan keamanan. Demikian pula, past success is not a guarantee of future relevance. Keberhasilan masa lalu tidak otomatis menjamin relevansi perusahaan di masa depan,” tegasnya.

Menperin menjelaskan, lingkungan bisnis saat ini sangat berbeda dibandingkan satu atau dua dekade lalu. Geopolitik dapat mengubah harga energi dalam hitungan hari, konflik antarnegara dapat mengganggu jalur perdagangan dan rantai pasok global, sedangkan perang dagang dapat menyebabkan produk yang sebelumnya kompetitif tiba-tiba kehilangan pasar.

Di saat bersamaan, perubahan suku bunga dapat memengaruhi kelayakan proyek, pergerakan nilai tukar mengubah struktur biaya, dan perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence (AI) dapat mengubah pola kerja, kebutuhan tenaga kerja, struktur biaya, bahkan keseluruhan model bisnis. Transisi energi juga berpotensi menyebabkan aset yang saat ini bernilai tinggi menjadi kurang kompetitif dalam beberapa tahun mendatang.

Belum lagi perubahan regulasi global terkait emisi, traceability, sustainability, standar ketenagakerjaan, antisuap, keamanan siber, dan perlindungan data. Berbagai aspek tersebut kini telah menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh pasar, pembiayaan, serta mitra internasional.

“Yang membuat tantangan semakin berat adalah risiko tersebut tidak datang satu per satu. Perusahaan dapat menghadapi pelemahan nilai tukar, kenaikan harga energi dan suku bunga, penurunan permintaan, gangguan supply chain, serangan siber, serta perubahan regulasi secara bersamaan. Inilah yang saya sebut sebagai compound risks,” ujar Agus.

Karena itu, Menperin menekankan bahwa pengalaman masa lalu saja tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas bisnis saat ini. Pola pikir business as usual juga tidak memadai karena para pemimpin perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai risiko yang saling berinteraksi dan dapat memperbesar dampak satu sama lain.

BUMN Sebagai Pembangun Kapabilitas Nasional

Dalam konteks industrialisasi nasional, Menperin menekankan BUMN tidak boleh hanya berperan sebagai pemilik aset atau pelaksana proyek. Perusahaan negara harus menjadi pembangun kapabilitas nasional dengan memperkuat rantai nilai, mempercepat hilirisasi, membuka pasar, membawa industri kecil dan menengah masuk ke rantai pasok, serta membangun teknologi dan talenta.

Agus menyampaikan, industrialisasi merupakan strategi transformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, industrialisasi tidak boleh dimaknai sebatas penambahan kapasitas pabrik.

“Industrialisasi adalah proses membangun kemampuan bangsa, mulai dari kemampuan mengolah sumber daya, menguasai teknologi, mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat rantai pasok, menciptakan merek, hingga menembus pasar global,” ungkapnya.

Dalam kerangka tersebut, hilirisasi sumber daya alam harus ditempatkan sebagai titik awal, bukan titik akhir. Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan mentah maupun sekadar menjadi pasar bagi produk negara lain. Sumber daya alam perlu semakin banyak diolah di dalam negeri, sementara besarnya pasar domestik harus menjadi basis pengembangan industri nasional.

Menperin menyebutkan, fundamental industri nasional saat ini cukup kuat. Pada triwulan II tahun 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 16,83 persen terhadap PDB nasional, atau sekitar Rp1.102,88 triliun.

Kinerja gemilang lainnya, yakni realisasi investasi industri pengolahan nonmigas mencapai Rp199,48 triliun, atau memberikan andil sebesar 38,89 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2026 sebanyak 19,99 juta orang.

Pada Januari–Juni 2026, ekspor industri pengolahan nonmigas bahkan menembus USD115,50 miliar, atau kontribusinya mendominasi hingga 82,03 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2026 berada pada level 53,1, sedangkan PMI Manufaktur Indonesia kembali berada di zona ekspansi pada level 50,2.

Dari sisi Manufacturing Value Added (MVA), nilai MVA Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar USD275,61 miliar, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-12 dunia sekaligus terbesar di Asia Tenggara. Menurut Menperin, capaian tersebut menegaskan posisi manufaktur sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional. (Evi)

Share:

Read More

BMKG Masih Lakukan Survei Pascagempa M7,7 Flores untuk Dukung Penanganan dan Mitigasi Risiko

BMKG Masih Lakukan Survei Pascagempa M7,7 Flores untuk Dukung Penanganan dan Mitigasi Risiko. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya data lapangan yang akurat untuk menentukan langkah pemulihan wilayah terdampak. Sementara itu, tim BMKG menerjunkan personel ke lapangan untuk memverifikasi data makroseismik, mikroseismik, hingga memetakan dampak tsunami.

“Kami bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Kemendagri, serta unsur Forkopimda demi memastikan keselamatan warga dan menyajikan data faktual yang komprehensif,” kata Faisal, Sabtu (22/8).

Lebih lanjut, tim menjalankan survei makroseismik untuk memverifikasi, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan tingkat guncangan serta dampak kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Sementara itu, tim menerapkan survei mikroseismik dan mengukur karakteristik tanah—termasuk menggunakan metode mikrotremor dan MASW—guna memperoleh informasi mengenai kondisi tanah serta struktur bawah permukaan yang memengaruhi respons wilayah terhadap guncangan gempa bumi.

Sementara survei tsunami dilakukan untuk memperoleh informasi lapangan terkait kondisi pesisir dan melakukan verifikasi terhadap dampak perubahan muka air laut setelah kejadian gempabumi.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensi, dan Tanda Waktu, Teguh Rahayu, menjelaskan survei lapangan dilakukan di sejumlah wilayah terdampak meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, serta wilayah lain di sekitar Flores, Data pemetaan menunjukkan adanya kerusakan pada sejumlah rumah masyarakat, fasilitas public, dan bangunan lainnya.

Ayu menggarisbawahi bahwa temuan tersebut masih merupakan observasi sementara. Tim BMKG terus memverifikasi dan mengumpulkan data untuk memperoleh gambaran mengenai distribusi tingkat guncangan, karakteristik kondisi tanah, serta pola kerusakan yang terjadi.

“Instansi atau tenaga teknis yang memiliki kewenangan di bidang struktur bangunan tetap harus memeriksa keamanan struktur bangunan secara lebih detail,” jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Geofisika, Nelly Florida Riama menjelaskan selain melaksanakan survei teknis, BMKG juga aktif mengoordinasikan dan mensosialisasikan informasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat. BMKG telah berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, dan Nagekeo.

“BMKG juga mendampingi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan BPBD setempat dalam peninjauan lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi kegempaan terkini, sekaligus memperkuat upaya terpadu dalam penanganan pascabencana,” ujar Nelly.

Sampai saat ini, Tim Survei masih melakukan pengukuran di lokasi. Tim akan menganalisis seluruh hasil survei secara komprehensif dan menyusunnya menjadi kajian teknis pascagempa bumi. BMKG mengharapkan hasil tersebut dapat mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menangani pascabencana, merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta memperkuat upaya mitigasi dan pengurangan risiko gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada, serta menjauhi bangunan yang rusak atau retak signifikan sebelum pihak berwenang menyatakan kondisi aman. BMKG akan terus memantau aktivitas kegempaan secara intensif, menyampaikan perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG, serta mengoordinasikan langkah penanganan bersama BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. (Muh)

Share:

Read More

BMKG Sampaikan LKPP 2025 dan Soroti Ancaman Karhutla dalam RDP bersama Komisi V DPR RI

BMKG Sampaikan LKPP 2025 dan Soroti Ancaman Karhutla dalam RDP bersama Komisi V DPR RI. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam paparannya menyampaikan bahwa penyampaian laporan keuangan ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Ia menegaskan bahwa kinerja keuangan BMKG Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang optimal, dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,39 triliun atau 99,05 persen dari pagu Rp2,42 triliun, serta realisasi fisik yang mencapai 100 persen.

“Penyampaian ini merupakan bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban BMKG atas pengelolaan APBN. Dari pagu Rp2,42 triliun, realisasi keuangan mencapai 99,05 persen, sementara realisasi fisik mencapai 100 persen,” ujar Kepala BMKG dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan bahwa laporan keuangan BMKG kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2015. Capaian ini mencerminkan komitmen BMKG dalam menjaga transparansi dan tata kelola keuangan negara yang baik.

“Opini WTP ini merupakan hasil dari komitmen kami dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta tidak terlepas dari dukungan dan pengawasan Komisi V DPR RI,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, BMKG juga menyampaikan perkembangan terkini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan analisis titik panas (hotspot) per 19 Agustus 2026, terdapat empat provinsi prioritas dengan jumlah hotspot signifikan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur. Kondisi atmosfer yang cenderung kering serta minimnya potensi pertumbuhan awan dalam 10 hari ke depan turut meningkatkan risiko karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Faisal juga menegaskan bahwa titik merah pada peta hotspot menunjukkan adanya indikasi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi. “Itu hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, artinya ada api di sana,” jelasnya saat menjawab pertanyaan pimpinan rapat.

BMKG juga melaporkan upaya mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilaksanakan di sejumlah wilayah, seperti Pekanbaru, Palangkaraya, dan Pontianak, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan potensi awan. BMKG memproyeksikan musim hujan baru akan mulai pada pertengahan Oktober, sehingga upaya pencegahan karhutla perlu terus diperkuat.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat tersebut juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. “Semoga dapat disimak oleh seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menjadi sumber kebakaran lahan dan hutan,” ujarnya.

Menutup rapat, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian opini WTP seluruh mitra kerja, termasuk BMKG, serta mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Komisi V juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta komitmen integritas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. (Muh)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Optimistis Karhutla Segera Terkendali, Kebutuhan Penanganan Terus Dipenuhi

Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangannya kepada awak media usai memimpin rapat terkait penanganan karhutla di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya. (Dok. BPMI Setpres)

Palangkaraya, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah memprioritaskan langkah mitigasi untuk menghentikan perluasan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik-titik api baru.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers usai menggelar rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

“Saya sudah lihat situasi kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi, yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus,” ujar Presiden kepada awak media.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari jajaran terkait mengenai perkembangan situasi di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan untuk memperkuat operasi penanganan karhutla. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar penanganan dapat berjalan secara optimal.

“Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan optimismenya bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman Indonesia dalam menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi yang bahkan lebih berat.

“Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” tegas Kepala Negara.

Selain memastikan penguatan operasi pemadaman dan pemenuhan kebutuhan di lapangan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan terbukti secara hukum.

“Harus kita tindak ya, akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan pemerintah melalui dua langkah secara bersamaan, yakni memperkuat upaya pengendalian kebakaran di lapangan sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Susuri Lahan Terbakar di Kubu Raya, Pastikan Penanganan Karhutla Berjalan Optimal

Presiden Prabowo Subianto meninjau salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Usai memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pangkalan TNI AU Supadio, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan optimal.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo tampak berjalan menyusuri lahan yang terbakar. Kepala Negara melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan.

Di tengah peninjauan, Presiden Prabowo turut memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait yang mendampinginya. Kepala Negara menekankan pentingnya penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar api dapat segera dikendalikan serta tidak meluas ke wilayah lainnya.

Presiden Prabowo juga menghampiri dan menyapa para petugas yang tengah bertugas melakukan proses pemadaman. Kehadiran Kepala Negara di tengah para petugas menjadi bentuk perhatian terhadap kerja keras seluruh unsur yang terlibat langsung dalam pengendalian kebakaran di lapangan.

Tidak hanya berinteraksi dengan para petugas, Presiden Prabowo turut menyapa sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Interaksi tersebut menjadi bagian dari peninjauan Kepala Negara untuk melihat secara langsung situasi masyarakat di wilayah terdampak karhutla.

Dengan turun langsung ke lokasi kebakaran, Presiden Prabowo ingin memastikan arahan dan strategi penanganan karhutla dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Pemerintah juga terus mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. (Dinda)

Share:

Read More

Kontribusi Pindar untuk UMKM Semakin Meningkat

Kontribusi Pindar untuk UMKM Semakin Meningkat. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan industri Pinjaman Daring (Pindar/fintech lending) kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus meningkat dan hingga Juni 2026 tumbuh 23,25 persen yoy menjadi sebesar Rp35,12 triliun.

Jumlah tersebut sekitar 33,41 persen dari total pembiayaan Pindar yang pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp105,14 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di posisi 4,26 persen.

"Industri Pindar memiliki posisi yang semakin penting dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi UMKM," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara Fintech Lending Days di Denpasar, Bali, Jumat.

Agusman mengatakan dukungan terhadap pembiayaan UMKM oleh industri Pindar sejalan dengan kebijakan OJK untuk mendorong industri ini sebagai sarana untuk menghadirkan akses pembiayaan yang semakin luas dan berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun yang juga hadir dalam acara itu dan menyampaikan bahwa industri Pindar memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap pembiayaan UMKM dan sejalan dengan program Pemerintah, upaya untuk mengembangkan UMKM harus terus diperkuat.

“Pindar punya kontribusi yang luar biasa dalam pembiayaan UMKM. Untuk itu industri ini harus diberikan ruang yang cukup untuk terus tumbuh dari sisi regulasi, pondasi hukum, serta ekosistem yang mendukung," kata Misbakhun.

Menurutnya, kontribusi ke sektor UMKM ini sejalan dengan program Pemerintah yang banyak mendukung UMKMsehingga kondisi saat ini merupakan momentum bagi industri Pindar untuk semakin mendukung pembiayaan UMKM.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan fokus industri Pindar selain tumbuh agresif juga harus tumbuh sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

“Masa depan industri ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat dari stakeholders seperti pemerintah, investor, perbankan, ekosistem pendukung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya," kata Entjik.

Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster yang hadir dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya industri Pindar semakin memperbesar porsi pembiayaan produktif ke UMKM untuk semakin mendorong perekonomian rakyat.

Dalam acara itu juga digelar Nota Kesepahaman antara sejumlah perusahaan Pindar dengan pelaku UMKM, serta digelar pameran dan bussiness matching UMKM. (Putra)

Share:

Read More

OJK Dorong Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui EKSiS 2026

OJK Dorong Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui EKSiS 2026. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat semakin memahami, percaya, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara bijak.

Upaya tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20 - 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua", EKSiS 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, serta produk dan layanan keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada pembukaan EKSiS 2026, Kamis, menegaskan bahwa pengembangan keuangan syariah tidak semata-mata berkaitan dengan transaksi, tetapi juga bagaimana membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemasyarakatan.

“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan," kata Dicky.

Menurut Dicky, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dicky menjelaskan bahwa keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan eksistensi dan daya saing di tingkat global. Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah nasional juga terus bertumbuh dan berperan dalam mendukung perekonomian.

Lebih lanjut, Dicky menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan tidak hanya perlu dilihat dari sisi besaran industri, tetapi juga dari kemampuan industri dalam memberikan manfaat yang makin meluas dan layanan yang berkualitas.

“Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas," tegasnya.

Menurutnya, EKSiS menjadi jembatan dari pengetahuan menuju pemahaman, dari pemahaman menuju pilihan, dan dari pilihan menuju keyakinan bahwa produk keuangan syariah merupakan pilihan yang berkualitas serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi riil, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga menekankan pentingnya sinergi antara peningkatan literasi dan perluasan inklusi keuangan syariah. Masyarakat tidak hanya perlu memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memperoleh akses dan kemudahan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan EKSiS menjadi semakin relevan sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa keuangan syariah harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas UMKM.

“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Anis.

Anis menekankan bahwa pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya diarahkan untuk tumbuh secara cepat, tetapi juga harus mampu memperbesar skala ekonomi, mendorong UMKM naik kelas, serta memberikan ruang bagi inovasi dengan tetap memperhatikan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pelindungan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu berjalan seiring dengan peningkatan inovasi dan kualitas penawaran dari industri.

“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," ujar Farid.

Farid berharap keikutsertaan LPS dalam EKSiS dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, sehingga semakin percaya diri dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto, mengatakan digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat.

“Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi enabler yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun," kata Herizkianto.

Herizkianto menambahkan bahwa tantangan pengembangan keuangan syariah tidak hanya terletak pada kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.

EKSiS 2026 berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah serta enam booth produk halal dan ekosistem syariah. Masyarakat juga dapat mengenal keuangan syariah lebih dekat melalui berbagai sesi edukasi dan talkshow yang dikemas secara menarik dan inspiratif.

Pembukaan EKSiS 2026 turut dihadiri Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta pimpinan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan direksi serta pimpinan PUJK syariah.

Melalui EKSiS 2026, OJK terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemanfaatan keuangan syariah. OJK mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perluasan jaringan layanan, serta penguatan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan agar keuangan syariah semakin inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian nasional. (Putra)

Share:

Read More

Sebanyak 50 SMK di DIY Perkuat Kolaborasi dengan Industri untuk Siapkan Lulusan Siap Kerja

Sebanyak 50 SMK di DIY Perkuat Kolaborasi dengan Industri untuk Siapkan Lulusan Siap Kerja. (Dok. Kemendikdasmen)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Upaya memperkuat relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja kembali ditegaskan melalui kolaborasi strategis antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan industri. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), 50 SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan sejumlah industri mitra pada Rabu (19/8) di Sleman, DIY.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Suparto, bersama dua industri mitra, yakni PT Handal Yesindo Sejahtera dan PT Agate International. Selain itu, PKS juga dilakukan oleh Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Khurniawan, dengan dua mitra lainnya, yakni PT Trakindo Utama dan PT Erajaya Swasembada. Sementara itu, 50 SMK di DIY diwakili oleh kepala sekolah atau perwakilan masing-masing dalam penandatanganan PKS dengan industri mitra.

Nantinya, kerja sama ini tidak hanya mencakup pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL), tetapi juga diperluas melalui penyelarasan kurikulum, keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran, serta pengembangan proyek industri yang dapat memberikan pengalaman nyata dan relevan bagi para murid SMK.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus), Tatang Muttaqin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan langkah strategis untuk menjawab dinamika industri yang terus berkembang pesat. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan guru yang mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan dunia industri.

“Melalui kolaborasi ini, Kemendikdasmen terus mendorong penguatan kualitas pembelajaran vokasi dengan memberikan pengalaman belajar yang relevan, memperkuat kompetensi murid, serta meningkatkan kesiapan lulusan SMK menghadapi dunia kerja,” kata Dirjen Tatang.

Lebih lanjut, Dirjen Tatang berharap kolaborasi antara SMK dan industri ini dapat segera diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata yang mendukung penguatan kompetensi murid, baik soft skills maupun hard skills, termasuk melalui penyelarasan kurikulum, pelibatan praktisi dalam pembelajaran, program magang bagi murid dan guru, penyelenggaraan kelas industri, hingga pembukaan peluang rekrutmen bagi lulusan.

“Jangan biarkan rencana menumpuk di atas kertas. Kita harus melihat seberapa besar manfaatnya bagi murid. Semua pihak harus mendapatkan manfaat,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini para murid tidak hanya membutuhkan hard skills, tetapi juga karakter yang adaptif dan mampu bekerja sama. Kemampuan seperti berpikir analitis, memecahkan masalah, memiliki ketahanan, dan fleksibilitas menjadi semakin penting dalam mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Senada dengan Dirjen Dikmen Diksus, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Khurniawan, menilai penguatan kolaborasi antara SMK dan industri semakin penting di tengah perubahan industri dan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung begitu cepat.

“SMK lahir dari industri sehingga pengelolaannya harus dibuat mirip dengan industri,” katanya.

Selain itu, perkembangan digitalisasi juga telah mengubah kompetensi yang dibutuhkan industri, sehingga kurikulum SMK perlu disusun secara adaptif dan melibatkan dunia industri. Oleh karena itu, kemitraan antara SMK dan industri perlu diarahkan untuk menghasilkan kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi para murid. 

Digitalisasi telah mengubah kompetensi industri sehingga kurikulum SMK perlu adaptif dan melibatkan industri. Oleh karena itu, kemitraan SMK dan industri perlu diarahkan pada kolaborasi yang berdampak nyata bagi murid SMK.

“Tujuannya untuk bisa menghasilkan kemitraan yang berdampak. Ke depannya, PKL bisa lebih terstruktur dan industri bisa menyiapkan proyek untuk para murid,” ujarnya. (Isna)

Share:

Read More

Festival Handai Indonesia 2026, Bahasa Indonesia Jembatani Persahabatan Antarbangsa

Festival Handai Indonesia 2026, Bahasa Indonesia Jembatani Persahabatan Antarbangsa. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Bahasa Indonesia terus menemukan ruangnya di panggung internasional, tidak hanya sebagai bahasa yang dipelajari warga dunia, tetapi juga sebagai medium untuk mengenal Indonesia dan membangun persahabatan antarbangsa. Semangat tersebut terlihat dalam Puncak Apresiasi Handai Indonesia Tahun 2026 yang mempertemukan para penutur asing bahasa Indonesia dari berbagai negara serta peserta Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat pada Jumat (21/8) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan penguatan bahasa Indonesia di kancah global merupakan bagian dari upaya menjadikan bahasa sebagai instrumen diplomasi. Menurutnya, perjalanan bahasa Indonesia menuju ruang internasional merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Festival Handai Indonesia juga menjadi ruang bagi para penutur asing untuk menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai bentuk, sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri dan kebanggaan terhadap bahasa yang mereka pelajari.

“Festival Handai Indonesia adalah ajang tingkat internasional bagi para Handai Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas dalam berbahasa Indonesia. Festival ini merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah dan kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia dengan penuh kepercayaan diri dan kebanggaan, seberapa pun level kemahirannya,” ujar Mendikdasmen.

Mendikdasmen melihat kehadiran para Handai Indonesia sebagai bagian dari kontribusi bahasa Indonesia dalam membangun hubungan antarbangsa dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

“Dengan menggunakan medium bahasa apa pun, khususnya bahasa Indonesia, kita semua warga dunia dapat menjalin persahabatan dan merayakan keberagaman. Kita dapat membangun saling pengertian, menguatkan kerja sama, dan pada akhirnya menciptakan perdamaian dunia dan kemakmuran bersama. Inilah pesan yang ingin kita sampaikan melalui bahasa Indonesia. Inilah kontribusi Indonesia bagi dunia,” jelasnya.

 

Penguatan bahasa Indonesia di tingkat global berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Ia menilai penguasaan bahasa Indonesia oleh warga dunia memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan pengenalan nilai-nilai keindonesiaan.

“Diplomasi bukan hanya soal dokumen dan perjanjian, melainkan juga soal penghargaan budaya dan komunikasi. Bahasa adalah alat diplomasi yang paling lembut, namun paling kuat,” ungkap Mendikdasmen.

Mendikdasmen berpesan agar para Handai Indonesia dapat terus memelihara jejaring dan persahabatan, menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan, mengembangkan pembelajaran BIPA di negara dan lembaga masing-masing, serta menjadi penghubung dua arah yang memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia sekaligus membawa keindahan negara mereka ke Indonesia.

“Kalian adalah teladan bahwa bahasa Indonesia dapat dipelajari, dicintai, dan digunakan oleh siapa pun dari mana pun,” tutup Mendikdasmen.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menilai pembelajaran bahasa Indonesia tidak berhenti pada kemampuan berkomunikasi, tetapi juga membuka kesempatan untuk memahami Indonesia secara lebih dekat. Menurutnya, semakin banyak penutur asing bahasa Indonesia, akan semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan masyarakat dunia. Ia juga menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para finalis serta para diplomat negara sahabat yang telah menjadi bagian dari upaya pelestarian bahasa Indonesia.

“Belajar bahasa Indonesia berarti juga belajar untuk memahami budaya, cara berpikir, dan cara hidup masyarakat Indonesia. Bahasa dapat memperkuat hubungan antarnegara melalui komunikasi langsung antarmasyarakat. Inilah tujuan utama diplomasi bahasa,” ujar Menlu Sugiono.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin menjelaskan, Festival Handai Indonesia dan Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat merupakan bagian dari program penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan. Tingginya jumlah negara asal peserta FHI 2026 yang melampaui jumlah negara penyelenggara program BIPA menunjukkan bahwa minat terhadap bahasa Indonesia semakin besar dan tersebar di seluruh dunia.

“Pemberian penghargaan kepada peserta terbaik Festival Handai Indonesia 2026 dan penutupan Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat merupakan praktik diplomasi bahasa dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia,” jelas Hafidz.

Pengalaman tersebut dirasakan langsung oleh Duta Besar Laos untuk Indonesia Khamfeuang Phanthaxay, yang menjadi salah satu peserta Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat. Menurutnya, kemampuan berbahasa Indonesia membantunya berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami budaya Indonesia karena memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang lebih dekat antarbangsa.

“Bagi kami, mempelajari Bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa, tetapi juga tentang membuka pintu untuk memahami masyarakat, budaya, dan cara pandang Indonesia dengan lebih dekat,” jelasnya.

Pemenang pertama Festival Handai Indonesia 2026 kategori pidato, Ciro dari Italia, mengaku senang mengikuti festival dan menggunakan Bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan peserta dari berbagai negara. Ketertarikannya terhadap Bahasa Indonesia juga tumbuh dari kekagumannya terhadap budaya dan masyarakat Indonesia yang membuatnya semakin terdorong untuk belajar.

“Saya mempelajari bahasa Indonesia karena suka dengan budayanya. Menurut saya, bahasa Indonesia memiliki kosa kata sangat luas dan spesifik,” jelas Ciro.

Tahun ini, FHI menghadirkan lima jenis lomba, yaitu bercerita, bernyanyi, berpantun, berpidato, dan berpuisi. Sebanyak 542 pendaftar dari 79 negara turut ambil bagian, dengan 25 peserta dari 21 negara berhasil melaju sebagai finalis dan mengikuti babak final di Jakarta. Melalui Festival Handai Indonesia dan Kelas Bahasa Indonesia bagi Diplomat Negara Sahabat, Bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari sebagai bahasa, tetapi juga digunakan untuk mempertemukan masyarakat dari berbagai negara, membangun saling pengertian, dan merawat persahabatan antarbangsa. (Isna)

Share:

Read More

Komdigi Serahkan 15 Ton Bantuan Logistik dan 20 Starlink untuk Korban Gempa NTT

Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya memberikan bantuan secara simbolis untuk korban gempa NTT kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah NTT di Jakarta Christine Editha Mau di Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyerahkan bantuan logistik dan perangkat konektivitas untuk membantu meringankan beban korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan yang disalurkan terdiri atas 15 ton logistik serta 20 perangkat Starlink untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Fifi Aleyda Yahya, di Kantor Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta, Sabtu (22/8/2026). Bantuan tersebut diterima oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah NTT di Jakarta, Christine Editha Mau.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, bantuan yang dikirimkan Komdigi merupakan wujud empati dan solidaritas untuk menguatkan masyarakat yang terdampak bencana.

“Bantuan ini adalah ikhtiar kami untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang menjadi korban gempa NTT,” kata Menkomdigi Meutya Hafid.

Adapun bantuan logistik yang disalurkan Komdigi antara lain beras, mi instan, air mineral, makanan dan susu, selimut, tikar, serta berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan lainnya. Total bantuan logistik mencapai 15 ton.

Selain bantuan logistik, Komdigi juga menyerahkan 20 perangkat Starlink untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan konektivitas di lokasi terdampak. Bantuan konektivitas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi penanganan bencana sekaligus membantu masyarakat tetap terhubung di tengah proses pemulihan.

Meutya berharap bantuan yang dikirimkan Komdigi dapat sedikit membantu proses penanganan bencana gempa NTT.

“Setiap paket yang kami kirimkan bukan sekadar barang, tetapi titipan doa dan harapan agar saudara-saudara kami di NTT lekas bangkit,” tuturnya.

Meutya pun kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk menggalang solidaritas dan kepedulian bagi korban gempa NTT. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat NTT menjadi bukti kuatnya kebersamaan bangsa.

“Pemerintah mengapresiasi setiap bentuk solidaritas masyarakat bagi saudara-saudara kita di NTT. Banyaknya doa dan bantuan untuk korban gempa yang dikirimkan menunjukkan semangat kemanusiaan dan gotong royong yang selalu hidup di tengah bangsa Indonesia,” papar Meutya.

“Mari kita terbangkan harapan lewat tiap bantuan yang dikirim ke NTT dan daerah terdampak gempa lainnya. Karena luka mereka adalah luka kita juga, dan bangkit adalah satu-satunya tujuan bersama,” lanjutnya.

Selain bantuan logistik dan dukungan konektivitas, Meutya memastikan upaya Komdigi bersama penyedia layanan telekomunikasi untuk memulihkan infrastruktur dan BTS yang sempat terdampak gempa di berbagai kabupaten/kota di wilayah NTT telah dilakukan secara maksimal.

Dari 812 site/BTS di 11 kabupaten/kota di NTT yang terdampak gempa, saat ini seluruhnya telah berhasil dipulihkan dan kembali beroperasi normal.

“Sejak awal, kami memastikan percepatan penanganan site/BTS yang terdampak gempa NTT. Saat ini site/BTS yang mengalami gangguan 100 persen telah berhasil dipulihkan. Kami menyadari pemulihan layanan telekomunikasi menjadi salah satu upaya penanganan dan pemulihan pascabencana agar masyarakat tetap dapat terhubung, sekaligus memudahkan koordinasi penanganan bencana,” tutup Meutya. (Fathi)

Share:

Read More

Indonesia dan RRT Siapkan Kelompok Kerja untuk Kerja Sama AI dan Transfer Teknologi

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo saat menghadiri Pertemuan Perdana CSD antara negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akan menyiapkan Working Level Group untuk membahas kerja sama sektor komunikasi dan digital secara lebih teknis.

Kelompok kerja ini akan membahas pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), transfer teknologi, serta keterlibatan ekosistem industri kedua negara.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan pembentukan kelompok kerja tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan dalam Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) Indonesia dan RRT yang untuk pertama kalinya digelar dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

“Antara sektoral sendiri tadi sudah dibicarakan akan ada istilahnya Working Level Group,” ujar Wamen Angga usai menghadiri CSD Indonesia dan RRT, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/08/2026).

Menurutnya, kelompok kerja tersebut akan mempertemukan Kemkomdigi dengan sejumlah counterpart di RRT.

Pembahasan juga akan melibatkan ekosistem industri dari kedua negara sehingga kerja sama dapat masuk pada agenda yang lebih konkret.

“Misalkan di Komdigi, counterpart kita dari RRT juga akan melibatkan ekosistem industri mereka ke kita,” kata Wamen Angga.

Agenda kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan AI di Indonesia dan transfer teknologi.

Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara membangun kerja sama teknologi yang memberikan manfaat bagi masing-masing pihak.

Selain AI, Indonesia dan RRT juga membahas potensi kerja sama terkait mineral kritis.

Wamen Angga mengatakan Indonesia memiliki sumber daya mineral kritis yang berpotensi diolah menjadi bahan untuk mendukung pengembangan microchip dan semikonduktor.

“Banyak sekali sektor Komdigi yang tadi dibahas, kemungkinan kerja sama ke depan seperti transfer of technology, bagaimana pengembangan AI di Indonesia,” ujar Wamen Angga.

Pembahasan tersebut menunjukkan ruang kerja sama digital Indonesia dan RRT dapat mencakup rantai teknologi yang lebih luas, mulai dari pengembangan AI hingga kebutuhan material untuk industri semikonduktor.

Dalam forum CSD tersebut, Wamen Angga menyampaikan posisi Indonesia dalam tata kelola AI global.

Menurutnya, Indonesia telah bergabung dalam World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), organisasi kerja sama AI yang diinisiasi di Shanghai dan berada dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagi Wamen Angga, keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut memberi ruang bagi untuk mengambil bagian dalam pembentukan tata kelola AI dunia.

“Artinya apa? Indonesia punya peran penting ke depan untuk juga ikut turut andil dalam tata kelola AI di dunia,” tegasnya.

Indonesia membawa prinsip bahwa pengembangan AI harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan.

Menurut Wamen Angga, teknologi tersebut perlu dikembangkan untuk kebaikan dan menciptakan kerja sama antarnegara.

“Kita juga mengedepankan bahwa AI itu untuk kebaikan, untuk humanity,” ujarnya.

Kerja sama Indonesia dan RRT juga akan tetap berlandaskan kepentingan nasional.

Wamen Angga menegaskan setiap bentuk kerja sama harus memberikan manfaat bagi kedua negara tanpa mengorbankan kepentingan nasional masing-masing.

“Yang terpenting adalah bagaimana kerja sama antara kedua negara saling menguntungkan dan saling tidak mengorbankan kepentingan nasional masing-masing,” tandasnya.

Setelah pembentukan Working Level Group, pembahasan sektoral akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya.

Pemerintah RRT dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan pada awal 2027.

“Pertemuan berikutnya mungkin akan dilaksanakan di awal tahun depan di RRT yang akan menjadi tuan rumahnya,” kata Wamen Angga.

CSD Indonesia dan RRT turut melibatkan sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perdagangan.

Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas agenda kerja sama lintas sektor antara Indonesia dan RRT. (Fathi)

Share:

Read More

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di Unsoed Purwokerto

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Proses Penerimaan Mahasiswa Baru di Unsoed Purwokerto. (Dok. KPK)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap enam (6) orang tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan pemerasaan dan penerimaan lainnya/gratifikasi oleh Penyelenggara Negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah.

Para tersangka tersebut yakni ASO selaku Rektor Unsoed; NAP selaku Wakil Rektor III Unsoed; ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed; serta DMW, AW, dan MYN selaku pihak swasta. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 21 Agustus s.d 9 September 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun, konstruksi perkaranya bermula saat Unsoed membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur Mandiri yang dikelola langsung oleh pihak Unsoed. Dalam proses tersebut, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/ gratifikasi yang dilakukan melalui tiga klaster. 

Klaster pertama, pada Agustus 2026, NAP atas sepengetahuan ASO, melalui perantara DMW dan AW, diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp650 juta. Namun, setelah permintaan tersebut dipenuhi, calon mahasiswa baru tersebut dinyatakan tidak lulus. Sehingga orang tua tersebut meminta pengembalian uang. Permintaan itu dipenuhi oleh NAP atas sepengetahuan ASO, dengan meminjam uang kepada pihak swasta dan menjanjikan 3 paket proyek di lingkungan Unsoed. 

Pada klaster kedua, ASO memberi arahan kepada MYN dengan sebuah kode terkait penerimaan mahasiswa baru. Dimana, MYN atas sepengetahuan ASO, memperoleh penerimaan lainnya/gratifikasi senilai Rp680 juta. MYN juga bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang untuk ASO. Sementara pada klaster ketiga, ES diduga menerima uang dari pengepul para calon mahasiswa baru mencapai Rp1,12 miliar, yang dilaporkan pada ASO. ASO selanjutnya memberikan akses user id-nya agar ES bisa memberikan approval atau “klik”, pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang.  

Dari peristiwa ini, KPK turut mengamankan barang bukti diantaranya uang kurang lebih senilai Rp665 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp99 juta. 

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Bambang)

Share:

Read More