Bupati Bogor Terapkan Seleksi Terbuka Berbasis Merit, Wujudkan Birokrasi Profesional dan Transparan

Bupati Bogor Terapkan Seleksi Terbuka Berbasis Merit, Wujudkan Birokrasi Profesional dan Transparan. (Dok. Istimewa)

Cibinong, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berbasis sistem merit melalui pelaksanaan Wawancara Tahap II Seleksi Terbuka Jabatan Administrator, Pengawas, dan Ketua Tim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, pada Senin (27/7/26).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, proses fit and proper test ini menjadi langkah baru dalam pengisian jabatan eselon III dan eselon IV dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Hari ini mungkin menjadi yang pertama, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan fit and proper test untuk pejabat eselon III dan eselon IV. Kita ingin seluruh proses berjalan secara terbuka dan objektif," ujar Rudy.

Pada tahap ini, seleksi dilakukan untuk dua jabatan Sekretaris Dinas, yakni Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Sekretaris Dinas Kebudayaan. 

Dari proses pendaftaran yang dibuka selama empat bulan, terdapat ratusan peserta yang mengikuti seleksi hingga menghasilkan lima kandidat terbaik pada masing-masing jabatan.

"Setelah melalui tahapan seleksi, dari beberapa ratus peserta kita ambil lima besar. Hari ini masing-masing jabatan diuji, sehingga ada 10 peserta yang mengikuti wawancara tahap akhir," jelasnya.

Rudy menerangkan, tahapan seleksi sebelumnya dilakukan melalui mekanisme digital bersama tim akademisi ITB Vinus.

Hasil seleksi kompetensi kemudian diserahkan untuk mengikuti proses wawancara akhir dengan melibatkan Tim Baperjakat, Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan DPRD Kabupaten Bogor.

"Yang dinilai bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga integritas, penguasaan materi, serta kompetensi kepemimpinan," katanya.

Selain jabatan administrator dan pengawas, Rudy juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tengah melakukan tahapan open bidding untuk enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi dua jabatan asisten, satu staf ahli, satu kepala perangkat daerah yang akan memasuki masa pensiun, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Menurut Rudy, keterbukaan dalam proses pengisian jabatan merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh ASN untuk berkarier berdasarkan kompetensi dan kinerja.

"Kita ingin seluruh Aparatur Sipil Negara memiliki hak berkarier yang sama. Sistem rekrutmen harus terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Rudy menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus melakukan pemetaan kebutuhan aparatur, termasuk pengisian jabatan camat di beberapa wilayah yang masih kosong.

Melalui penerapan sistem merit dan seleksi terbuka ini, Bupati Bogor berharap dapat menghadirkan aparatur yang berintegritas dan mampu memperkuat pelayanan publik demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang semakin maju dan istimewa. (Isna)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Resmikan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup, Dorong Kolaborasi Dunia Usaha Perkuat Layanan Kesehatan

Rudy Susmanto Resmikan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup, Dorong Kolaborasi Dunia Usaha Perkuat Layanan Kesehatan. (Dok. Istimewa)

Citereup, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, meresmikan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup, Senin (27/7). Peresmian tersebut menjadi penanda beroperasinya kembali pelayanan rawat inap setelah bangunan Puskesmas Citeureup mengalami kerusakan akibat kebakaran pada Oktober 2024.

Bupati Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi pada 19 Oktober 2024 menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor karena saat itu pembangunan kembali puskesmas belum masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Namun, menurut Rudy, semangat gotong royong dan kepedulian dunia usaha menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

"Alhamdulillah, Allah SWT mempertemukan kami dengan orang-orang baik. Tanpa harus diminta, PT Intra GolfLink Resorts Tbk mengambil langkah cepat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk membangun kembali Puskesmas Citeureup," ujar Rudy.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, Rudy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Intra GolfLink Resorts Tbk atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan merupakan investasi kemanusiaan yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Ketika sebuah puskesmas mampu menyembuhkan seorang ayah yang sedang sakit, maka ia dapat kembali bekerja, menghidupi keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, bahkan mengubah masa depan keluarganya. Dampak fasilitas kesehatan jauh melampaui bangunan fisiknya," jelas Rudy.

Rudy juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Bogor untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan daerah. Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, percepatan pembangunan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Membangun kesehatan masyarakat memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi jika ingin bergerak lebih cepat, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan semangat gotong royong bersama dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Rudy berharap langkah yang dilakukan PT Intra GolfLink Resorts Tbk dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga berpesan kepada seluruh jajaran Puskesmas Mangkuluhur Citeureup agar terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, ramah, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

"Bangunan yang baik harus diiringi pelayanan yang baik. Yang akan selalu diingat masyarakat bukan hanya gedungnya, tetapi bagaimana mereka dilayani dengan sepenuh hati," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty menjelaskan bahwa pembangunan kembali gedung rawat inap dilakukan setelah kebakaran mengakibatkan layanan rawat inap tidak dapat beroperasi.

“Melalui dukungan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, pembangunan dapat diselesaikan sehingga masyarakat kembali memperoleh akses pelayanan rawat inap yang aman, nyaman, dan sesuai standar,” jelas Fusia.

Ia menambahkan, pembangunan Puskesmas Mangkuluhur Citeureup merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan 101 puskesmas dan 98 puskesmas pembantu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Di akhir acara, Bupati Bogor secara resmi membuka Puskesmas Mangkuluhur Citeureup sebagai simbol dimulainya kembali pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan rawat inap, bagi masyarakat Kecamatan Citeureup dan sekitarnya. (Isna)

Share:

Read More

Bidik Wajah Baru Koperasi Indonesia, Wali Kota: Talenta adalah Tambang Emas Bandung

Bidik Wajah Baru Koperasi Indonesia, Wali Kota: Talenta adalah Tambang Emas Bandung. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadikan peringatan ke-79 Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) sebagai momentum mempercepat transformasi koperasi agar tidak lagi identik dengan usaha simpan pinjam semata, melainkan menjadi penggerak ekonomi kreatif, digital, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat memberikan sambutan di acara peringatan ke-79 Harkopnas Kota Bandung di Hotel Harris Festival Citylink, 28 Juli 2026.

Farhan mengatakan, Kota Bandung memiliki modal besar untuk mengembangkan koperasi modern karena ditopang sumber daya manusia kreatif dan ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.

“Koperasi bukan sekadar program politik atau kegiatan seremonial. Koperasi adalah bentuk nyata demokrasi ekonomi yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat,” kata Farhan.

Menurutnya, koperasi di Kota Bandung harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi, tata kelola yang profesional, serta inovasi model bisnis.

Ia bahkan mendorong lahirnya koperasi yang bergerak di sektor ekonomi kreatif dan startup digital sehingga pembiayaan perusahaan rintisan tidak hanya bergantung pada modal ventura.

“Saya membayangkan suatu saat startup digital di Kota Bandung bisa tumbuh dari kekuatan anggota koperasi. Hari ini mungkin masih terdengar sebagai mimpi, tetapi beberapa tahun ke depan hal itu sangat mungkin diwujudkan,” ujarnya.

Selain itu, Farhan juga mengusulkan penerapan konsep gamifikasi dalam pengelolaan koperasi sebagai media edukasi dan peningkatan partisipasi anggota melalui berbagai aplikasi digital yang interaktif.

Di sisi lain, Farhan mengingatkan pentingnya menjaga integritas koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Ia meminta seluruh pengurus menjalankan prinsip koperasi secara benar dan tidak menjadikan koperasi sebagai kedok praktik usaha yang menyimpang.

“Koperasi harus dikelola dengan semangat kebersamaan dan transparansi. Jangan sampai dijadikan kendaraan untuk kepentingan segelintir orang atau praktik yang merugikan anggota,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya administrasi usaha yang tertib dengan memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan digital agar seluruh aktivitas koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Jangan mengandalkan ingatan. Gunakan sistem pencatatan digital sehingga pengurus maupun anggota dapat memantau kondisi keuangan dan usaha kapan saja,” katanya.

Farhan mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengembangan koperasi di Kota Bandung masih berada di angka sekitar 36 persen. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan koperasi.

“Data ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi menjadi cambuk agar koperasi di Kota Bandung terus berbenah dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Wali Kota optimis Bandung mampu menjadi pelopor wajah baru koperasi Indonesia. Menurutnya, kekayaan terbesar Kota Bandung bukanlah sumber daya alam, melainkan talenta masyarakat yang kreatif.

“Tambang emas Kota Bandung adalah manusianya. Karena itu saya ingin wajah baru koperasi Indonesia lahir dari Kota Bandung, dengan ide-ide kreatif, inovasi digital, dan semangat gotong royong,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono mengapresiasi Pemkot Bandung atas komitmennya dalam memperkuat gerakan koperasi.

Ia menuturkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Menurutnya, koperasi saat ini harus berkembang menjadi badan usaha yang modern, profesional, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa maupun kelurahan.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung mendukung pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pergudangan hingga pembiayaan usaha.

“Koperasi yang kuat akan melahirkan ekonomi rakyat yang bermartabat. Karena itu mari jadikan Hari Koperasi sebagai momentum memperkuat digitalisasi, kolaborasi, tata kelola yang baik, dan tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan,” tutur Koko. (Tedy)

Share:

Read More

TEP 2026, Wamen Viva Yoga: Hasil Riset Untuk Pengembangan Ekonomi dan Industrialisasi di Kawasan Transmigrasi

TEP 2026, Wamen Viva Yoga: Hasil Riset Untuk Pengembangan Ekonomi dan Industrialisasi di Kawasan Transmigrasi. (Dok. Kementrans)

Bogor, WaraWiri.net - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 Kementerian Transmigrasi (Kementrans) diprogramkan untuk menindaklanjuti hasil riset TEP 2025.

“TEP tahun ini untuk merealisasikan perintisan produk unggulan di kawasan transmigrasi,” kata Wamen Viva Yoga di hadapan wartawan selepas memberi Pembekalan kepada 1.476 anggota TEP 2026, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/7).

Lebih lanjut dikatakan program-program transmigrasi orientasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program TEP yang melibatkan 39 guru besar, 158 doktor, 263 master, dan 1.016 sarjana dari 10 universitas, yakni UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin ini diharapkan mampu menjalankan misinya secara maksimal, sehingga nanti hasil tindak lanjut riset sebelumnya selain digunakan untuk Kementrans juga dapat direkomendasikan ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian terkait, dan lembaga lainnya.

“Semua tindak lanjut hasil riset dapat bermanfaat buat pengembangan ekonomi, sosial, dan industri di kawasan transmigrasi,” ujarnya.

Untuk mencapai itu maka sebelum disebar ke 53 kawasan transmigrasi, anggota TEP lebih dahulu diberi pembekalan.

“Pembekalan penting agar mereka bisa mengetahui kondisi ekonomi, sosial, budaya politik di masing-masing kawasan,” tuturnya.

Masing-masing kawasan disebut mempunyai ciri yang spesifik baik sosiologi, budaya, dan potensi sumber dayanya.

Ditambahkan dengan pembekalan membuat anggota TEP tidak kaget lagi dengan struktur sosial masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan pemahaman yang komprensif membuat mereka mudah berinteraksi dengan pemangku kepentingan baik tokoh adat, agama, budaya, aparat birokrasi setempat, dan stakeholder lainnya.

“Mereka langsung bisa melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program yang dibawa dengan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Wamen Viva Yoga berharap di kawasan transmigrasi anggota TEP memberi inovasi, kreasi, dan proses pembelajaran guna membangun perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang lebih produktif dan mensejahterakan.

Dengan melibatkan para civitas akademika dengan ilmu yang dimiliki diharap pembangunan kawasan transmigrasi menjadi terarah, berkelanjutan, dan bisa diukur target dan tujuannya.

“Hasil TEP bisa menjadi rekomendasi program pembangunan selanjutnya,” pungkasnya. (Fitri)

Share:

Read More

Pengabdian Dimulai, Empat Pemenang Genera-Z Berbakti Mulai Implementasi Program di Desa

Pengabdian Dimulai, Empat Pemenang Genera-Z Berbakti Mulai Implementasi Program di Desa. (Dok. BCA)

Jakarta, WaraWiri.net - Genera-Z Berbakti 2026 memasuki babak baru. Setelah rangkaian seleksi, bootcamp, hingga babak final yang kompetitif, empat tim terbaik telah terpilih sebagai pemenang program call for proposal mahasiswa yang diselenggarakan Bakti BCA ini. Selanjutnya, para pemenang akan mengimplementasikan gagasan secara langsung di desa wisata binaan Bakti BCA, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tim Laskar Selasik (UGM) di Desa Wisata Kreatif Terong, Kabupaten Belitung;

2. Tim MEGA LESTARI (UNPAD) di Desa Wisata Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur;

3. Tim Amerta Pertiwi (UNAIR) di Desa Wisata Patakbanteng, Kabupaten Wonosobo;

4. Tim KATALIS (UI) di Desa Wisata Kakaskasen Dua, Kota Tomohon.

Duta Bakti BCA sekaligus panelis Genera-Z Berbakti 2026, Nicholas Saputra berkata, keempat pemenang menawarkan solusi yang patut dinanti implementasinya di desa tujuan masing-masing.

“Kami harap seluruh kampus terpilih bisa memetakan persoalan dan menawarkan solusi yang relevan di lapangan. Semoga seluruh pemenang semakin memahami kebutuhan masyarakat ketika sudah berada di lapangan, sehingga dapat menentukan prioritas dan menyempurnakan program masing-masing," kata Nicholas.

Sebelum berangkat ke desa tujuan, pemenang Genera-Z Berbakti 2026 mengikuti bootcamp untuk mendapatkan pembekalan seperti pemetaan kebutuhan masyarakat, perencanaan program, team building, pengolahan data, hingga pengetahuan tentang health, safety, and environment. Salah satu anggota tim UGM, Fauzyiah, menyebut bootcamp menjadi pengalaman untuk memperkuat kesiapan timnya sebelum terjun langsung ke masyarakat.

“Bootcamp ini sangat membantu kami untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mengingatkan bahwa sebagai generasi muda kami harus terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan tetap on track terhadap tujuan yang ingin dicapai,” kata perempuan yang akrab disapa Uzi.

Anggota tim UNAIR, Usamah, menganggap pembekalan tersebut memberikan pemahaman baru mengenai makna pengabdian.

"Kami harus memahami persoalan dari sudut pandang masyarakat dan membangun perubahan bersama mereka, bukan datang sebagai pihak yang merasa paling tahu. Dari situlah dampak yang berkelanjutan bisa tercipta," tutur Usamah.

Memasuki tahap implementasi, setiap tim juga telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan yang menanti di lapangan.

"Yang terpenting adalah tetap adaptif, tangguh, dan selalu mengutamakan solusi ketika menghadapi tantangan," kata Ghifari, salah satu anggota tim UNPAD.

Terpisah, Sarah dari tim UI menilai kekompakan dan komunikasi yang terbuka menjadi fondasi utama keberhasilan program.

"Ketika ada banyak ide, yang terpenting adalah kami dapat mengambil keputusan bersama demi keberhasilan program," ujar Sarah.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn, berharap, Genera-Z Berbakti 2026 dapat menjadi ajang mahasiswa melatih diri berkontribusi nyata bersama masyarakat.

"Terpilihnya pemenang Genera-Z Berbakti 2026 menandai dimulainya tahap yang krusial dari program ini, yaitu pengabdian di lapangan. Kami yakin para pemenang dapat menjalankan program yang sudah disusun dengan lancar bersama masyarakat. Harapannya, pengabdian ini dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk masa depannya; dan masyarakat agar semakin berdaya dan tangguh," ujar Hera.

Ikuti terus perjalanan para pemenang Genera-Z Berbakti 2026 dalam mewujudkan gagasan mereka di desa wisata binaan Bakti BCA melalui YouTube BCA (@SolusiBCA), laman bca.id/genzberbakti, serta berbagai platform media sosial resmi BCA. (Ros)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemerataan Akses Listrik Desa hingga Ketahanan Energi Nasional

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas sejumlah program strategis di sektor energi, mulai dari percepatan pemerataan akses listrik di seluruh desa, pengembangan energi baru terbarukan, hingga penguatan ketahanan pasokan energi nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Bahlil menuturkan bahwa salah satu program yang dibahas adalah listrik desa. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di seluruh Indonesia.

“Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” jelas Menteri Bahlil di hadapan awak media.

Selain itu, terkait pengembangan energi baru terbarukan, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa implementasi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt akan segera memasuki tahap pembangunan melalui peluncuran groundbreaking perdana.

“Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional tetap aman di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Menurutnya, cadangan energi nasional masih berada di atas standar minimum.

“Kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG,” jelasnya.

Menteri Bahlil juga memastikan harga BBM dan LPG bersubsidi tetap stabil di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. “Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi,” tuturnya.

Selain menjaga stabilitas pasokan energi nasional, pemerintah juga memastikan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan tetap terpenuhi. “Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan, yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral, salah satunya melalui penataan sektor pertambangan.

“Yang berikut tadi juga kami melaporkan membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita, dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi,” pungkasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keuangan dan Kepercayaan Pasar

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin, 27 Juli 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Usai mengikuti rapat, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan komitmen KSSK untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ucap Destry dalam keterangannya.

Selain itu, Destry turut menyampaikan dukungan KSSK terhadap arah kebijakan pemerintah. Koordinasi antarotoritas, menurutnya, akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan dari masing-masing otoritas.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Destry turut menegaskan arah kebijakan moneter Bank Indonesia dengan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk menjaga hal tersebut, Destry mengatakan bahwa BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.

Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai keputusan rapat dewan gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry menuturkan bahwa BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging.

“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.

Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. (Dinda)

Share:

Read More

Kementerian UMKM Sambut PEWIRA, Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Nasional

Kementerian UMKM Sambut PEWIRA, Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Nasional. (Dok. Kemen UMKM)

Bogor, WaraWiri.net - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik terbentuknya Perhimpunan Pengembang Kewirausahaan (PEWIRA) sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional sekaligus mempercepat lahirnya wirausaha-wirausaha unggul, khususnya dari kalangan generasi muda.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, kehadiran PEWIRA menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan rasio kewirausahaan nasional hingga mencapai target 4 persen pada 2029.

"Kementerian UMKM menyambut baik kehadiran PEWIRA sebagai bagian dari upaya mendorong semakin banyak generasi muda Indonesia menjadi wirausaha-wirausaha unggul di masa depan," kata Riza saat menghadiri pengukuhan pengurus PEWIRA di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7).

Menurut Riza, pembangunan ekosistem kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga inkubator bisnis, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga organisasi profesi yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan.

"Karena itu, kehadiran PEWIRA sebagai organisasi profesi pengembang kewirausahaan diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian target rasio kewirausahaan nasional sebesar 4 persen pada 2029," katanya.

Riza menambahkan, pengukuhan kepengurusan PEWIRA juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JF PKWU) melalui kegiatan peningkatan kompetensi bertema "Inkubator sebagai Pusat Pengembangan Kewirausahaan".

Menurutnya, penguatan kompetensi tersebut penting agar para pengembang kewirausahaan memiliki kemampuan yang semakin relevan dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan inkubator daerah sebagai bagian dari penguatan ekosistem kewirausahaan nasional.

"Melalui peningkatan kapasitas ini, kami ingin memastikan para JF PKWU memiliki kompetensi yang terus berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Mereka diharapkan menjadi sumber daya manusia yang profesional, adaptif terhadap perubahan, mampu memperkuat tata kelola inkubator daerah, serta mendampingi UMKM agar tumbuh menjadi wirausaha yang tangguh dan naik kelas," ujar Riza.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PEWIRA Wientor Rah Mada menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional.

"Kita memiliki target bersama untuk mencapai rasio kewirausahaan nasional sebesar 4 persen pada 2029. Itu menjadi prioritas utama bagi kami. Namun, untuk mencapainya, organisasi ini harus terus meningkatkan kapasitas para pengembang kewirausahaan agar mampu memberikan pendampingan yang semakin berkualitas," ujarnya.

Wientor menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 505 Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat koordinasi, PEWIRA akan membentuk kepengurusan di setiap provinsi.

"Saat ini pengurus yang telah terbentuk berjumlah 37 orang. Dalam waktu dekat kami akan melakukan konsolidasi organisasi sekaligus membentuk Dewan Pengurus Wilayah di setiap provinsi sebagaimana arahan dari Bapak Deputi," katanya.

Pada tahun pertama pembentukannya, PEWIRA akan memfokuskan program pada penguatan kapasitas dan kompetensi para anggotanya. Ke depan, organisasi ini diharapkan semakin memperluas kolaborasi dengan Kementerian UMKM dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing.

PEWIRA merupakan organisasi profesi bagi Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang dibentuk sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 43 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2023.

Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya organisasi profesi yang mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi, menyalurkan aspirasi, serta memperluas jejaring kolaborasi antarpengembang kewirausahaan di seluruh Indonesia.

Berlandaskan nilai profesionalisme, kemandirian, keswadayaan, kekeluargaan, dan gotong royong, PEWIRA diharapkan menjadi wadah yang memperkuat kualitas sumber daya manusia pengembang kewirausahaan sekaligus mendukung terwujudnya ekosistem kewirausahaan nasional yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. (Fathi)

Share:

Read More

Indonesia Perkuat Kepemimpinan Pengelolaan Hutan Lestari di Forum ASEAN

Indonesia Perkuat Kepemimpinan Pengelolaan Hutan Lestari di Forum ASEAN. (Dok. Kemenhut)

Kamboja, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari di tingkat regional melalui keikutsertaan pada The 21st ASEAN Working Group on Forest Management (21st AWG-FM) di Siem Reap, Kamboja.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, didampingi Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta perwakilan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini merupakan implementasi arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat diplomasi kehutanan Indonesia sekaligus menunjukkan berbagai capaian transformasi tata kelola kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, serta kontribusi nyata terhadap agenda iklim global.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan berbagai kemajuan pengelolaan hutan lestari, mulai dari pembaruan data statistik kehutanan nasional, sistem pemantauan hutan berbasis teknologi, pengembangan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions), penguatan kerja sama regional, hingga rekomendasi strategis guna mempercepat implementasi Sustainable Forest Management (SFM) di kawasan ASEAN.

Atas arahan Menteri Kehutanan, transformasi sektor kehutanan Indonesia terus diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Indonesia saat ini memiliki kawasan hutan seluas 123,9 juta hektare, dengan 67 juta hektare di antaranya merupakan hutan produksi yang dikelola secara berkelanjutan melalui tata kelola yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sistem pemantauan nasional, digitalisasi layanan kehutanan, serta implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Indonesia juga menyampaikan keberhasilan program Perhutanan Sosial yang telah memberikan akses kelola kepada masyarakat seluas sekitar 8,4 juta hektare, melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga, serta mendorong tumbuhnya lebih dari 16.600 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Dalam forum tersebut, Indonesia turut memperkenalkan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kehutanan. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon kehutanan yang berintegritas tinggi, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku, sekaligus membuka peluang investasi hijau yang semakin luas.

Selain itu, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi ekosistem, pengembangan multiusaha kehutanan, Food and Energy Crop Agroforestry (FAPE), serta pengelolaan mangrove sebagai bagian dari solusi berbasis alam untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan aksi mitigasi perubahan iklim.

Dalam pembahasan tingkat regional, Indonesia juga mendorong penguatan kolaborasi antarnegara ASEAN melalui peningkatan investasi kehutanan, digitalisasi pengelolaan hutan, pengembangan bioekonomi, perdagangan karbon, diversifikasi produk kehutanan, serta percepatan implementasi ASEAN Plan of Action on Sustainable Forest Management.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan terus mendorong transformasi tata kelola kehutanan agar semakin modern, transparan, dan berkelanjutan.

Melalui kerja sama ASEAN, Indonesia ingin memperkuat kolaborasi regional untuk menjaga hutan tropis, mempercepat aksi iklim, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa forum ASEAN menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama teknis sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi kebijakan kehutanan Indonesia kepada negara-negara anggota ASEAN dan mitra pembangunan.

Partisipasi aktif Indonesia pada The 21st ASEAN Working Group on Forest Management mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk terus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin pengelolaan hutan tropis dunia serta mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. (Slamet)

Share:

Read More

ASDP Kembali Gelar Journalism Award 2026 Dorong Jurnalisme Transportasi Berkualitas

ASDP Kembali Gelar Journalism Award 2026 Dorong Jurnalisme Transportasi Berkualitas. (Dok. ASDP)

Jakarta, WaraWiri.net - Di balik setiap perjalanan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia, tersimpan banyak cerita tentang harapan, mobilitas, dan pertumbuhan. Transportasi penyeberangan tidak hanya menjadi sarana perpindahan masyarakat dan distribusi logistik, tetapi juga berperan penting menjaga denyut konektivitas nasional.

Berangkat dari semangat tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menyelenggarakan ASDP Journalism Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada insan media yang konsisten menghadirkan karya jurnalistik berkualitas mengenai transportasi penyeberangan dan kontribusinya bagi Indonesia.

Mengusung tema "ASDP dalam Penguatan Jalur Transportasi Laut Nasional", kompetisi ini mengajak jurnalis dari berbagai platform untuk mengangkat beragam kisah inspiratif mengenai peran transportasi penyeberangan dalam memperkuat konektivitas antarpulau, mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis perusahaan dalam membangun pemahaman publik mengenai fungsi penting transportasi penyeberangan sebagai penghubung Nusantara.

"Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan publik, serta menghadirkan perspektif yang utuh mengenai fungsi strategis transportasi penyeberangan. Melalui ASDP Journalism Award 2026, kami ingin mengapresiasi dedikasi insan media sekaligus mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Heru.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa kompetisi terbuka bagi karya yang dipublikasikan melalui media online, media cetak, televisi/radio, maupun foto jurnalistik. Pengumpulan karya berlangsung pada 25 Juli hingga 30 September 2026, dilanjutkan proses penjurian pada Oktober–November 2026, dan pengumuman pemenang pada Desember 2026. 

"Kami mengajak seluruh insan media untuk berpartisipasi dan mengirimkan karya terbaik yang mengangkat kontribusi transportasi penyeberangan bagi Indonesia. Informasi mengenai kompetisi akan disampaikan secara berkala melalui akun Instagram resmi ASDP @asdp_id. Kami berharap ajang ini menjadi ruang kolaborasi yang melahirkan karya jurnalistik berkualitas sekaligus memperkuat literasi publik mengenai peran strategis ASDP sebagai penghubung Nusantara," jelas Windy.

ASDP Journalism Award merupakan bagian dari program Media Relations yang telah diselenggarakan sejak 2022 sebagai wujud komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan yang produktif dengan insan media sekaligus mendukung peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan tahun 2025 yang melibatkan 134 peserta dengan 200 karya jurnalistik menjadi bukti tingginya antusiasme insan media dalam mengangkat berbagai cerita inspiratif tentang transportasi penyeberangan.

Sebagai BUMN yang mengemban peran strategis dalam menjaga konektivitas nasional, ASDP berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dengan media sebagai mitra pembangunan. Melalui ASDP Journalism Award 2026, perusahaan berharap semakin banyak karya jurnalistik yang mampu memperkaya literasi publik, menghadirkan perspektif yang berimbang, serta menginspirasi masyarakat tentang pentingnya transportasi penyeberangan dalam menghubungkan kehidupan, menggerakkan perekonomian, dan memperkuat Indonesia sebagai negara kepulauan. (Siti)

Share:

Read More

Menteri LH: Komunitas Sungai Jadi Garda Terdepan Gerakan Pulihkan Sungai Indonesia

Menteri LH: Komunitas Sungai Jadi Garda Terdepan Gerakan Pulihkan Sungai Indonesia. (Dok. Kemen LH)

Mojokerto, WaraWiri.net - Dalam rangka menyambut Hari Sungai Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat komitmen perlindungan dan pemulihan sungai melalui kolaborasi lintas sektor pada Konferensi Sungai Se-Indonesia 2026 di Wana Wisata Sumber Gempong, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Forum ini menjadi momentum konsolidasi para penjaga sungai dari berbagai daerah, untuk memperkuat semangat bersama merawat sungai sebagai sumber kehidupan.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan apresiasi atas peran komunitas sungai yang selama ini menjadi penggerak utama dalam menjaga dan memulihkan sungai di berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam memastikan upaya pelestarian dan pemulihan sungai di Indonesia.

"Semua peradaban, termasuk di Indonesia itu pasti jejaknya ada di sungai. Dan saudara-saudara melakukan itu di tempat ini, di tempatnya masing-masing. Dan siap membuka diri untuk berkolaborasi dengan siapa pun, utamanya dengan pemerintah, dengan akademisi, pengusaha, korporasi, dan sebagainya. Dan terima kasih juga sudah percaya kepada Menteri Lingkungan Hidup. Karena memasukkan Menteri Lingkungan Hidup sebagai ex-officio menjadi Dewan Penasihat bagi komunitas sungai," kata Menteri Jumhur.

Upaya menjaga sungai menjadi semakin penting di tengah tantangan penurunan kualitas air yang masih dihadapi Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air nasional tahun 2025 pada 6.245 lokasi pemantauan yang mencakup 1.926 sungai dan 109 danau atau situ, tercatat sebanyak 234 badan air memenuhi baku mutu, sementara 1.801 badan air mengalami pencemaran.

Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan pemulihan kualitas sungai, dengan parameter dominan pencemar meliputi Biological Oxygen Demand (BOD), Total Coliform, Fecal Coliform, dan klorin yang berasal dari berbagai aktivitas domestik, peternakan, hingga industri.

Menjawab tantangan pemulihan kualitas sungai tersebut, Konferensi Sungai Se-Indonesia 2026 yang berlangsung pada 25–27 Juli 2026 mengusung tema “Merawat Sungai, Memulihkan Kehidupan” sebagai upaya untuk memperkuat langkah bersama pelestarian sungai. Kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta dari 15 provinsi, 53 kabupaten/kota, serta perwakilan dari 33 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia.

Selama tiga hari pelaksanaan, konferensi menjadi ruang bertukar gagasan, berbagi praktik baik, serta memperkuat jejaring kolaborasi dalam menghadirkan solusi nyata pemulihan sungai Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong berbagai upaya pelestarian sungai melalui keterlibatan lintas pihak. Berbagai program seperti susur sungai dan patroli air terus dilakukan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga sungai.

"Kami sering melakukan susur sungai bersama-sama, tetapi itu belum cukup. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih para penggiat, pecinta lingkungan, dan juga kami meng-SK-kan khusus untuk Patroli Air. Tentu ini merupakan wujud dari kerja sama kita, di samping tidak terlepas dari dunia usaha, akademisi, media, sama-sama kita concern untuk bagaimana menyelamatkan kemudian melestarikan sungai kita," ujar Adhy.

Selain menjadi ruang dialog dan penguatan jejaring, Konferensi Sungai Se-Indonesia 2026 juga menghasilkan sejumlah komitmen bersama melalui pembacaan Deklarasi Komunitas Sungai, kegiatan penanaman pohon, dialog interaktif, serta penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLH/BPLH dan Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI).

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan sungai sekaligus mendukung pemanfaatan sungai secara berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan wisata air dan olahraga arung jeram yang tetap memperhatikan fungsi ekologis sungai.

Harapan agar hasil konferensi dapat diwujudkan dalam aksi nyata juga disampaikan Rahmalinda, anggota Komunitas Konservasi Air dari Aceh. 

"Mudah-mudahan konferensi ini jangan hanya sekadar seremonial, jadi mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi pihak kementerian ataupun juga bagi kami komunitas. Setidaknya kita punya wacana untuk tahun depannya jangan cukup sampai di sini saja”.

Melalui Konferensi Sungai Se-Indonesia 2026, KLH/BPLH menegaskan bahwa sungai bukan hanya bagian dari bentang alam, tetapi juga sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Kolaborasi multipihak yang semakin menjadi fondasi penting untuk menghadirkan ekosistem sungai yang lestari sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. (Zikry)

Share:

Read More

Kepala BGN Sudaryono Tetapkan Tiga Prioritas Pembenahan: Berantas Korupsi, Perkuat Tata Kelola, dan Tingkatkan Transparansi

Kepala BGN Sudaryono Tetapkan Tiga Prioritas Pembenahan: Berantas Korupsi, Perkuat Tata Kelola, dan Tingkatkan Transparansi. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BGN melalui tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Belum genap sepekan menjabat sebagai Kepala BGN, Pak Dar mengatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi agar Program MBG berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Belum genap seminggu saya menjadi Kepala BGN, saya berusaha mengidentifikasi persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas kami, yaitu memberantas praktik korupsi, memastikan tata kelola Program MBG berjalan dengan baik, serta memperkuat transparansi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Pak Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7).

Terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan BGN, Pak Dar menegaskan bahwa BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan siap memberikan dukungan penuh selama proses penyelidikan maupun penyidikan berlangsung.

“Kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan membuka seluruh akses terhadap informasi maupun data yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain memperkuat integritas organisasi, BGN juga berfokus pada pembenahan tata kelola Program MBG, mulai dari pengawasan pelaksanaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kualitas layanan, hingga memastikan seluruh proses penyelenggaraan memenuhi standar keamanan pangan dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, BGN juga tengah mengembangkan sistem yang lebih transparan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelaksanaan Program MBG secara lebih mudah. Sistem tersebut akan memungkinkan orang tua, sekolah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya memperoleh informasi mengenai layanan MBG sebagai bentuk penguatan pengawasan publik.

Menurut Pak Dar, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program.

“Kami mengakui masih ada berbagai hal yang harus diperbaiki. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secepat mungkin. Tujuan kami sederhana, memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Pak Dar. (Rizal)

Share:

Read More

BGN Optimalkan Program MBG untuk Menggerakkan Ekonomi Lokal dan Menjaga Stabilitas Harga Pangan

BGN Optimalkan Program MBG untuk Menggerakkan Ekonomi Lokal dan Menjaga Stabilitas Harga Pangan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal dan menjaga stabilitas harga pangan. Melalui penguatan tata kelola dan kemitraan, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat, pelaku usaha, petani, peternak, serta masyarakat luas.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan.

"Ini adalah upaya bersama. Dampaknya ada dua, yaitu meningkatkan kualitas generasi masa depan sekaligus menjadi revolusi ekonomi bagi ekonomi lokal," ujar Pak Dar.

Dalam pelaksanaannya, BGN berkomitmen membangun kemitraan yang sehat dan berkeadilan dengan seluruh mitra penyelenggara Program MBG. Bagi mitra yang telah berinvestasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN tengah menyiapkan skema penyelesaian yang memberikan kepastian dan rasa keadilan.

"Kami akan memastikan ada skema yang adil. Mungkin tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya, tetapi kami akan berupaya agar mitra yang telah beritikad baik tidak mengalami kerugian dan mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya," kata Pak Dar (27/7).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BGN juga menegaskan bahwa seluruh SPPG dilarang menggunakan minyak goreng MinyaKita, LPG 3 kilogram bersubsidi, maupun beras SPHP dalam penyelenggaraan Program MBG. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

"Tidak diperbolehkan memasak untuk MBG menggunakan MinyaKita, gas LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan," tegas Pak Dar.

Selain itu, BGN mengarahkan seluruh SPPG untuk menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam, yang merupakan bahan pangan utama dalam menu MBG.

Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan bagian dari komitmen Program MBG dalam menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus memperkuat stabilitas harga pangan nasional.

"Kepala SPPG harus membeli telur sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga sehingga para peternak tidak dirugikan. Program MBG juga menjadi instrumen untuk menjaga harga di tingkat produsen," ujar Pak Dar.

Melalui penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak, BGN memastikan Program MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (Rizal)

Share:

Read More

Waspada Penipuan Tiket Whoosh melalui WhatsApp, KCIC Ingatkan Masyarakat Bertransaksi di Kanal Resmi

Waspada Penipuan Tiket Whoosh melalui WhatsApp, KCIC Ingatkan Masyarakat Bertransaksi di Kanal Resmi. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC mengimbau masyarakat untuk mewaspadai nomor WhatsApp tidak resmi yang menawarkan layanan dengan mengatasnamakan Whoosh. Masyarakat diminta untuk memastikan hanya berkomunikasi melalui Whoosh Contact Center resmi di 0811-8888-111 yang telah terverifikasi dengan centang biru, serta melakukan transaksi melalui kanal resmi Whoosh.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pelaku penipuan dapat menggunakan nama, logo, jadwal perjalanan, hingga materi visual Whoosh untuk meyakinkan masyarakat seolah-olah layanan tersebut berasal dari kanal resmi. KCIC tidak pernah mengarahkan pembayaran tiket ke rekening pribadi maupun rekening yang disampaikan melalui nomor WhatsApp tidak resmi.

“Berbagai informasi resmi Whoosh dapat dengan mudah disalin dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya melihat logo, nama, atau jadwal yang diberikan, tetapi selalu memastikan nomor yang dihubungi dan kanal transaksi yang digunakan merupakan kanal resmi Whoosh,” ujar Eva.

Salah satu modus yang ditemukan bermula dari iklan di media sosial yang mengatasnamakan Whoosh dan mengarahkan masyarakat ke nomor WhatsApp tidak resmi. Pelaku kemudian memberikan jadwal perjalanan yang menyerupai informasi resmi, meminta pengisian data pribadi, serta mengarahkan pembayaran ke rekening perorangan. Pelaku juga dapat menawarkan promo atau fasilitas perjalanan yang tidak sesuai dengan layanan resmi Whoosh.

KCIC menegaskan tiket Whoosh hanya dapat dibeli melalui kanal penjualan resmi, yaitu Aplikasi Whoosh, ticket.kcic.co.id, loket dan Ticket Vending Machine di stasiun Whoosh, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, dan Trip.com.

Sementara itu, Whoosh Contact Center 0811-8888-111 melayani kebutuhan informasi, kritik, saran, pengaduan, hingga pemesanan rombongan dan voucher tiket Whoosh. Setiap pembayaran melalui layanan tersebut harus mengikuti mekanisme resmi dan tidak pernah ditujukan ke rekening pribadi.

Eva mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi, kode OTP, PIN, kata sandi, maupun informasi pembayaran kepada pihak yang tidak dikenal. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap tautan atau dokumen mencurigakan yang dikirim melalui nomor tidak resmi.

“Jika menemukan indikasi penipuan, segera hentikan komunikasi dan transaksi, simpan bukti percakapan, blokir nomor tersebut, serta laporkan kepada platform terkait dan Whoosh Contact Center. KCIC terus meningkatkan edukasi dan pemantauan terhadap penyalahgunaan nama Whoosh untuk membantu melindungi masyarakat dari potensi penipuan,” tutup Eva. (Alif)

Share:

Read More

OJK Dorong Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur Melalui Digitalisasi Keuangan

OJK Dorong Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur Melalui Digitalisasi Keuangan. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk di Indonesia Timur melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA), yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk aset bernilai besar, tetapi juga untuk mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan" yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Adi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif.

Ruang eksplorasi tokenisasi tersebut antara lain mencakup resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.

Adi menjelaskan bahwa berbagai inovasi tersebut bukan lagi sebatas konsep. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan model bisnis baru, antara lain tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi sektor keuangan digital mulai memasuki tahap implementasi pasar.

"Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat," kata Adi.

Adi juga menegaskan bahwa OJK terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.

"Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah," ujar Adi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Luthfy Zain Fuady, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Djoko Kurnijanto, dan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan.

"Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur," kata Fatmawati.

Fatmawati juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku UMKM, termasuk penguatan literasi keuangan dan pencatatan keuangan usaha agar memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal. Menurutnya, transformasi digital sektor keuangan akan mendorong UMKM naik kelas, terintegrasi dengan ekosistem digital, serta mampu menembus pasar yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin menyampaikan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,88 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Ke depan, pengembangan ekonomi daerah akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha," kata Muchlasin.

Forum Komunikasi Lintas Bidang

Forum ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta diikuti perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, akademisi, perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan digitalisasi keuangan bagi pengembangan UMKM di wilayah Indonesia Timur, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan pengembangan digitalisasi keuangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

Diskusi dipandu oleh Dosen Universitas Katolik Parahyangan Yulius Purwadi Hermawan yang memaparkan berbagai peluang dan tantangan pengembangan ekonomi Indonesia Timur. Pembahasan meliputi potensi ekonomi kawasan, penguatan kolaborasi dan ekosistem pengembangan ekonomi daerah, tantangan pengembangan wilayah, serta peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, OJK bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta pelaku usaha berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur. (Evi)

Share:

Read More

UNIDO Menjadikan Indonesia sebagai Contoh Praktik Terbaik Hilirisasi Industri

UNIDO Menjadikan Indonesia sebagai Contoh Praktik Terbaik Hilirisasi Industri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Strategi hilirisasi yang dijalankan Indonesia mendapat pengakuan dunia. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Pengakuan tersebut disampaikan dalam peluncuran regional IDR 2026 melalui kegiatan Workshop: A Regional Launch Event of UNIDO's Industrial Development Report (IDR) 2026 and Indonesia Development Talks 24th Edition di Jakarta.

"Ini menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia mulai mendapat perhatian masyarakat internasional. Ke depan, kita akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Indonesia dipilih sebagai salah satu contoh praktik terbaik karena dinilai berhasil mendorong transformasi industri melalui kebijakan hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dalam laporannya, UNIDO secara khusus menyoroti pengembangan industri pengolahan mineral kritis dan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai contoh keberhasilan Indonesia membangun industri berbasis nilai tambah. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat daya saing manufaktur sekaligus menciptakan peluang tumbuhnya industri-industri baru.

Industrial Development Report (IDR) merupakan publikasi unggulan UNIDO yang memuat analisis mengenai perkembangan industri dunia sekaligus rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggotanya. Laporan edisi 2026 mengulas berbagai perubahan yang membentuk wajah industri global, mulai dari transformasi teknologi, transisi energi, pergeseran investasi, hingga dinamika geopolitik.

Salah satu temuannya menunjukkan semakin kuatnya posisi Republik Rakyat Tiongkok sebagai pusat produksi industri dunia yang diikuti meningkatnya investasi manufaktur di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, terutama pada sektor kendaraan listrik dan industri baterai.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, mengatakan bahwa laporan tersebut menjadi salah satu rujukan penting bagi pemerintah dalam memahami arah perkembangan industri dunia sekaligus menyusun kebijakan yang mampu menjawab tantangan tersebut.

"Industrial Development Report merupakan publikasi unggulan UNIDO yang secara konsisten menyajikan analisis mengenai tren industrialisasi global serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggota dalam menghadapi lanskap industri global yang terus berkembang," ujar Tri saat membuka Workshop: A Regional Launch Event of UNIDO's Industrial Development Report (IDR) 2026 and Indonesia Development Talks 24th Edition.

Menurut Tri, pengakuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan industrialisasi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menarik investasi. Indonesia juga perlu terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, inovasi, kemampuan manufaktur, serta industri pendukung agar mampu mengambil peran yang lebih besar dalam rantai nilai global. Selain itu, pengembangan industri hijau dan penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi langkah penting agar industri nasional mampu beradaptasi dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Pengakuan UNIDO terhadap Indonesia diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi industri sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah. Dampaknya tidak hanya membuka peluang kerja sama industri dengan lebih banyak negara, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri bernilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar global.

Lebih lanjut, Tri berharap peluncuran Industrial Development Report 2026 tidak hanya menjadi forum untuk memperkenalkan hasil kajian UNIDO, tetapi juga menjadi ruang dialog yang menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan bagi pengembangan industri Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

"Kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, akademisi, dan sektor swasta sangatlah penting untuk mewujudkan industri yang lebih tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan," tutupnya. (Putra)

Share:

Read More

UU P2SK Dinilai Beri Karpet Merah untuk Praktik Pencucian Uang

Para Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 273/PUU-XXIV/2026. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Sidang pengujian Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (27/07.2026). 

Agenda sidang perdana ini untuk memeriksa Permohonan Nomor 273/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Syamsul Jahidin dan Kharisma Jomenta Surbakti.

Pasal 50 ayat (5) menyatakan, “Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.”

Pasal 50 ayat (6) menyatakan, “Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.”

Para Pemohon beranggapan kedua norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya norma tersebut dipahami sebagai perlindungan bagi pembeli yang beritikad baik dan bukan penghapusan pertanggungjawaban dari tindak pidana.

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 seharusnya dipahami sebagai perlindungan bagi pembeli beritikad baik, bukan penghapus pertanggungjawaban tindak pidana asal, dengan demikian evaluasi sebelum PP terbit peraturan pemerintah turunan harus menetapkan batasan perlindungan yang jelas, absolut, dan bersyarat,” kata Syamsul.

Para Pemohon mendalilkan, beberapa poin dalam norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK antara lain; lnstrumen Surat Utang Khusus Patriot Bond dan Merah Putih Bond mendapat payung hukum tersendiri melalui Pasal 50A yang menjadi pusat kontroversi; Penguatan Kelembagaan Keuangan LPS, OJK, dan Bank Indonesia mendapat kewenangan lebih luas untuk memperkuat arsitektur keuangan nasional; Perlindungan Konsumen Digital Satgas pencegahan pinjol ilegal dan judi online dibentuk secara formal sebagai respons atas ancaman keuangan digital.

Menurut Para Pemohon, UU P2SK di satu sisi menjadi instrumen penggalangan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Namun, di sisi lain justru membuka celah terjadinya penyimpangan hukum dan memberikan karpet merah bagi praktik pencucian uang. Pasal 5OA ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK khususnya mendorong pembangunan ekonomi semakin menyimpang dari konstitusi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan khususnya kerugian konstitutional para Pernohon yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan argumentasi itu, Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) bertentangan dengan konstitusi. 

“Menyatakan Pasal 50A ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Meilani Mindasari, kuasa hukum para Pemohon.

Mencermati permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Adies Kadir memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperhatikan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji.

“Nah ini saya tanya juga ini di bagian satu kewenangan angka delapan angka empat dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun pada bagian tiga alasan-alasan permohonan angka 47 dasar pengujiannya yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, ini lupa apa memang yang di alasan-alasan saja,” tanya Adies.

Kemudian Adies melihat Pemohon belum menjabarkan kerugian konstitusional Pemohon secara jelas apa hubungan sebab akibat yang dialami dengan berlakunya norma yang diuji. Lebih lanjut Adies menilai Pemohon perlu menjelaskan pertentangan norma yang diuji terhadap norma dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga tampak apa pertentangan konstitusionalnya.

“Kalau dibaca di sini Pemohon perlu melakukan juga kontestasi norma Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK dengan batu ujinya, itu Pasal 1 ayat (3), 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945, ini jangan lupa dikontestasikan satu per satu sehingga nampak pertentangan norma tersebut dengan UUD 1945,” kata Adies.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Liliek P. Adi dalam nasihatnya meminta Pemohon untuk menjelaskan apa kerugian konstitusional Pemohon sebagai pembayar pajak dengan berlakunya norma yang diuji.

“Kerugian konstitusional para Pemohon berkaitan dengan sebagai pembayar pajak, mungkin lebih dijelaskan lagi keterkaitan antara pembayar pajak dengan diterbitkannya “Patriot Bond” ini, kerugian konstitusionalnya ada di mana,” kata Liliek

Lebih lanjut terkait dengan alasan-alasan permohonan, apakah dengan dihapuskannya norma yang diuji bagaimana dampaknya karena memang “Patriot Bond” adalah surat utang khusus di mana dalam pasal-pasal lain juga diatur harus akuntabel dan transparan.

“Seperti penerbitan surat utang khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) dan huruf d dilaksanakan dengan menetapkan strategi, kebijakan, pengelolaan, pengendalian risiko, yang dikelola melalui prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sah, ini kan terkait, ketika surat utang khusus diterbitkan harus memenuhi persyaratan ini,” lanjut Liliek.

Terakhir Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin jalannya persidangan meminta para Pemohon untuk menjelaskan hubungan sebab akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional Pemohon yang secara aktual atau secara potensial berdasar penalaran yang wajar dapat terjadi. Di samping itu, Saldi mengingatkan kerugian hak sebagai warga negara seharusnya ditempatkan pada bagian kedudukan hukum.

Masalah konsistensi argumentasi juga menjadi perhatian Saldi. Di mana dalam argumentasinya Pemohon meminta penafsiran MK, namun pada bagian ujung argumentasi Pemohon meminta MK untuk menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi.

“Di poin 32 Bapak minta kami menafsirkan, tapi diujungnya minta batalkan dua norma ini, tolong konsisten soal ini,” kata Saldi

Sebelum menutup persidangan Saldi menginformasikan Pemohon dapat melakukan perbaikan permohonan paling lambat, pada Senin, (10/08/2026), pukul 1200WIB baik secara offline mau pun online. Perbaikan permohonan hanya dapat diajukan satu kali. (Bambang)

Share:

Read More