Riders Parade Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Hidupkan Sport Tourism Mandalika

Riders Parade Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Hidupkan Sport Tourism Mandalika. (Dok. Kemenpora)

Lombok, WaraWiri.net - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menghadirkan semarak olahraga dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menjelang race weekend pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, rangkaian kegiatan di Kota Mataram memperlihatkan bagaimana ajang balap motor dunia dapat mendekatkan olahraga dengan masyarakat, budaya, dan potensi pariwisata daerah.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian masyarakat adalah Riders Parade pada Rabu (7/10). Ribuan warga memadati ruas jalan dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana untuk menyambut para pembalap MotoGP™, Moto2™, dan Moto3™ yang hadir menyapa masyarakat secara langsung.

Parade tersebut menghadirkan Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Brad Binder, dan Máximo Quiles. Kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, turut menambah semangat masyarakat dalam mendukung talenta nasional di panggung balap internasional.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Warokka, mengatakan Riders Parade menjadi momentum untuk membawa atmosfer MotoGP™ lebih dekat kepada masyarakat NTB.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menyaksikan kompetisi di sirkuit, tetapi juga merasakan langsung atmosfer MotoGP™ di jantung Kota Mataram,” ujarnya.

Riders Parade menjadi gambaran bagaimana Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menghadirkan pengalaman di luar arena balap. Sepanjang rute parade, masyarakat disuguhi berbagai atraksi budaya yang mempertemukan motorsport kelas dunia dengan kekayaan tradisi lokal.

Kemeriahan berlanjut di Taman Udayana melalui sesi meet and greet, permainan tradisional, pertunjukan Gendang Beleq yang turut dimainkan para pembalap, hingga pembagian merchandise kepada masyarakat.

Perpaduan tersebut memperlihatkan potensi sport tourism dalam menghadirkan pengalaman wisata yang beragam. Olahraga menjadi daya tarik utama, sementara budaya lokal dan keterlibatan masyarakat memberikan nilai tambah bagi pengunjung yang datang ke NTB.

Momentum ini juga memperluas pengalaman MotoGP™ dari Pertamina Mandalika International Circuit ke ruang publik Kota Mataram. Masyarakat dapat berinteraksi dengan para pembalap dan menikmati rangkaian kegiatan tanpa harus berada di area sirkuit.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyambut para pembalap dunia.

“Riders Parade menjadi kesempatan untuk bertemu langsung dengan para pembalap dunia sekaligus memberikan dukungan kepada pembalap Indonesia. Kami berharap momentum Pertamina Grand Prix of Indonesia semakin memperkuat semangat motorsport nasional, menginspirasi generasi muda, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap talenta Indonesia yang berkompetisi di panggung dunia,” ujar Baron.

Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat daya tarik Mandalika dan NTB sebagai destinasi sport tourism. Ajang internasional ini mempertemukan penggemar motorsport, masyarakat lokal, pelaku pariwisata, serta berbagai pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan.

Kehadiran pengunjung dan aktivitas pendukung membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengalaman wisata berbasis olahraga. Di saat yang sama, kekayaan budaya NTB mendapatkan kesempatan untuk tampil di hadapan audiens yang lebih luas.

Melalui rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, semangat motorsport hadir menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dari lintasan balap Mandalika hingga jalanan Kota Mataram, olahraga, budaya, dan pariwisata bergerak bersama untuk memperkenalkan potensi NTB kepada dunia. (Slamet)
Share:

Kemenpora Tuntaskan BERDAYA, 2.042 Penggerak Olahraga Disabilitas Dilatih di 16 Daerah

Kemenpora Tuntaskan BERDAYA, 2.042 Penggerak Olahraga Disabilitas Dilatih di 16 Daerah. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) melalui Kedeputian Bidang Pembudayaan Olahraga menuntaskan program Training of Trainers (ToT) Penggerak Olahraga Disabilitas BERDAYA di 16 titik pelaksanaan sepanjang 2026.

Program yang dirancang untuk membangun ekosistem olahraga disabilitas berbasis komunitas tersebut berhasil melampaui target. Sebanyak 2.042 peserta mengikuti ToT, atau lebih tinggi dari target 2.000 penggerak olahraga disabilitas.

ToT BERDAYA dilaksanakan di Majalengka, Bandung, Semarang, Mojokerto, Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cilacap, Kota Kediri, Kabupaten Garut, Yogyakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pati, Kabupaten Klaten, dan DKI Jakarta.

Program ini tidak berhenti pada pelatihan peserta. Konsep BERDAYA dirancang untuk menciptakan multiplier effect, yakni mendorong para penggerak yang telah mendapatkan pembekalan untuk melatih dan menggerakkan masyarakat disabilitas di daerahnya masing-masing.

Dalam rekapitulasi program, tercatat 9.329 masyarakat disabilitas telah mendapatkan pelatihan sebagai dampak lanjutan dari program ToT. Angka tersebut menunjukkan proses transformasi dari peserta pelatihan menjadi penggerak di komunitas mulai berjalan.

Materi yang diberikan dalam ToT mencakup olahraga adaptif dan para sport, klasifikasi para sport, metodologi pelatihan disabilitas, pemberdayaan olahraga BERDAYA, identifikasi bakat atlet disabilitas, praktikum olahraga adaptif, hingga uji kompetensi.

Melalui materi tersebut, peserta tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk menerapkannya di lapangan. Proses pelatihan meliputi kehadiran, penyampaian materi, praktik, diskusi, simulasi, hingga microteaching. Peserta kemudian diarahkan untuk melakukan aktualisasi melalui kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas, aktivasi komunitas, serta pelatihan dan pembinaan calon atlet.

Untuk memastikan kualitas peserta, BERDAYA memiliki beberapa skema sertifikasi. Peserta yang mengikuti ToT sesuai ketentuan mendapatkan sertifikat peserta, sementara peserta yang memenuhi hasil asesmen dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Penggerak Olahraga Disabilitas. Program ini juga menyediakan sertifikat bagi trainer atau narasumber penggerak olahraga disabilitas daerah.

Kemenpora juga menilai aktualisasi para penggerak berdasarkan kualitas kegiatan, jumlah dan keberagaman peserta penyandang disabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, inovasi olahraga adaptif, dokumentasi dan pelaporan, serta potensi keberlanjutan kegiatan.

Melalui BERDAYA, Kemenpora ingin memastikan pelatihan menghasilkan manfaat yang lebih luas. Peserta diharapkan mampu menjadi penggerak baru yang melatih masyarakat lainnya, sehingga semakin banyak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk berolahraga.

Program yang diampu oleh Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Kemenpora tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga disabilitas yang inklusif, dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses olahraga hingga ke tingkat komunitas. (Slamet)
Share:

Perkuat Transparansi Publik, Kemenimipas Tuai Berbagai Penghargaan dalam AHI 2026

Perkuat Transparansi Publik, Kemenimipas Tuai Berbagai Penghargaan dalam AHI 2026. (Dok. Kemenimipas)

Solo, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali menorehkan prestasi dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) tahun 2026, Kamis (8/10).

Berpusat di Balai Tawangarum Surakarta, Kemenimipas sukses menyabet penghargaan dalam berbagai kategori. Capaian tersebut menjadi wujud keseriusan Kemenimipas dalam memperkuat transparansi demi meningkatkan kepercayaan publik.

Sebanyak empat kategori penghargaan berhasil dituai oleh Kemenimipas pada gelaran AHI 2026. Penghargaan tersebut diantaranya Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif subkategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik (Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Angka) meraih GOLD WINNER.

Adapun Kategori Kanal Digital Sub kategori Media Sosial Instagram, Kategori Kanal Digital Sub kategori Website, dan Kategori Program Kehumasan Pemerintah Sub kategori Kementerian (Imigrasi dan Pemasyarakatan in Action Route) mendapatkan predikat BRONZE WINNER.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenimipas, Asep Kurnia, menghadiri dan menerima penghargaan secara langsung. Ia menyampaikan komitmen untuk terus berupaya memperkuat transparansi publik demi memberikan pelayan prima kepada masyarakat.

”Alhamdulillah pada hari ini kami dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh anugerah Humas Indonesia. Semoga kita bisa terus meningkatkan kinerja, untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Sekjen Asep Kurnia.

Founder dan CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan, turut memberikan apresiasi kepada Kemenimipas atas keberhasilannya dalam menjamin transparansi publik demi kepentingan masyarakat.

”Selamat kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pak Asep Pak Sekjen, dan teman-teman. Luar biasa, Baru dua tahun tapi kiprahnya sudah sangat menggebrak. Terima kasih. Inspirasi Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menata, menampilkan keterbukaan informasi publik yang betul-betul transparan, kredibel, dan berdampak pada bangsa,” ujar Asmono Wikan.

AHI 2026 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia merupakan ajang yang mengukur kinerja kehumasan korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bertajuk Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik, AHI 2026 menjadi ruang apresiasi sekaligus evaluasi terhadap upaya institusi dan lembaga dalam membangun komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai salah satu direktorat teknis Kemenimipas turut menyumbang prestasi yang membanggakan. Ditjen Imigrasi bahkan mampu memboyong enam kategori sekaligus, yaitu:

1. Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram GOLD WINNER
2. Kategori Kanal Digital Sub Kategori Video Profile GOLD WINNER
3. Kategori Kanal Digital Sub Kategori Website GOLD WINNER
4. Kategori Owned Media Sub Kategori Majalah Internal GOLD WINNER
5. Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram SILVER WINNER
6. Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Tiktok SILVER WINNER

Dalam gelaran yang sama, Unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Imigrasi juga turut berpartisipasi dalam menorehkan prestasi. Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Selatan memenangkan 3 penghargaan yaitu Kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram dan Tiktok meraih GOLD WINNER, serta Kategori Kanal Digital Sub Kategori Video Profile menyandang BRONZE WINNER.

Selain itu, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta juga membawa pulang penghargaan BRONZE WINNER dalam kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram.

Keikutsertaan Kemenimipas dalam rangkaian AHI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas kehumasan. Penghargaan dan pembelajaran yang diperoleh melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan strategi komunikasi dalam menyampaikan kebijakan, layanan, dan capaian Kemenimipas dengan tepat sasaran. 

Selain itu, torehan Kemenimipas dalam AHI 2026 juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat serta membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan inovatif. (Bambang)
Share:

Komisi VI DPR RI Siap Kawal Pemenuhan Pupuk Subsidi Petani Kepri

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat memimpin pertemuan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang. (Dok. DPR RI)

Kep. Riau, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid berkomitmen mengawal pemenuhan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dari usulan kebutuhan sebanyak 2.000 ton berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), alokasi yang terealisasi baru 800 ton sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.

“Kepri memang bukan daerah sentra pertanian, namun bukan berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kekurangan pupuk setiap bulan atau tahun harus tetap terpenuhi,” ujar Nurdin saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Nurdin meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera menyurati PT Pupuk Indonesia dengan tembusan Komisi VI DPR RI. Langkah ini diharapkan menjadi dasar bagi Komisi VI untuk mengawal pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kepri.

“Ini bukan suatu persoalan yang sulit, karena PT Pupuk Indonesia bisa menambah produksi pupuk untuk melayani kekurangan pupuk di Kepri,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Nurdin menekankan bahwa ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan nasional, termasuk di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan produksi pertanian.

“Salah satu tugas kami (Komisi VI) adalah memastikan petani mendapatkan dukungan penuh, khususnya distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 2.000 ton. Namun, alokasi yang terealisasi baru 800 ton sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.

“Kepri ini minus hasil pertanian, jadi kalau kita ingin genjot petani menanam sesuatu, maka pupuk subsidi harus terpenuhi,” kata Ansar.

Ansar menambahkan, Kepri masih bergantung pada pasokan komoditas pertanian dari daerah lain, terutama cabai yang didatangkan dari Aceh hingga Medan. Ketergantungan tersebut membuat pasokan pangan berpotensi terganggu apabila daerah pemasok mengalami bencana alam.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama melalui pemenuhan alokasi pupuk bersubsidi agar petani dapat meningkatkan produktivitas.

“Terima kasih kepada DPR. Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan menyurati PT Pupuk Indonesia melalui tembusan Komisi VI, dengan harapan usulan pupuk subsidi di Kepri terpenuhi,” pungkas Ansar. (Budi)
Share:

Komisi VIII DPR RI Dorong Penerima PKH di Sumsel Naik Kelas Lewat Pemberdayaan Ekonomi

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memberikan sambutan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang. (Dok. DPR RI)

Palembang, WaraWiri.net - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih produktif, agar naik kelas melalui pemberdayaan ekonomi. Ia meminta pemerintah membuka akses permodalan disertai pendampingan usaha, agar penerima bantuan sosial (bansos) dapat mandiri dan keluar dari kemiskinan.

"Karena itu, Komisi VIII mendesak pemerintah, bagi yang mampu dinaikkan kemampuan ekonominya harus segera kita berikan kesempatan. Kesempatannya apa? Dikasih modal," ujar Marwan saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan, jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal, serta mitra kerja Komisi VIII DPR RI dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Marwan menegaskan, penyandang disabilitas dan lanjut usia tetap akan menerima bansos sesuai kebutuhannya. Adapun penerima yang masih produktif didorong untuk mandiri secara ekonomi.

"Itulah yang mau kita bantu secara kebutuhan sosialnya. Tapi yang tidak lansia, tidak disabilitas, itu kita dorong keluar dari kemiskinan," jelas politisi Fraksi PKB tersebut.

Marwan menekankan, bantuan modal perlu disertai pendampingan agar usaha penerima dapat terus berkembang. Ia meminta pendamping PKH tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memahami kondisi keluarga dampingannya.

"Kami ingin pendamping PKH ini selain menyalurkan bantuan, tapi harus memahami dan mengetahui siapa yang didampingi, ini yang bisa cepat kita gerakkan menjadi ekonominya meninggalkan orang kategori miskin," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa graduasi, yakni keluarnya penerima dari daftar bansos, perlu dilakukan secara cermat dan tidak otomatis, agar penerima yang masih membutuhkan tetap terlindungi.

Dalam kesempatan itu, Marwan berdialog langsung dengan warga penerima PKH. Warga tersebut menyampaikan keinginannya untuk menjadi pemberi, bukan lagi penerima bantuan. Saat ditanya lebih memilih menjadi pemberi zakat atau penerima zakat, ia menjawab ingin menjadi pemberi zakat, dan menyatakan siap berhenti menerima PKH untuk mengembangkan usahanya.

Bersama suaminya, warga tersebut menjalankan usaha jual ayam potong yang baru mendapat dukungan modal Rp5 juta dari Kementerian Sosial. Marwan mengapresiasi semangat tersebut dan menyatakan siap memberi perhatian lanjutan, termasuk tambahan modal apabila usaha terus berkembang.

Komisi VIII DPR RI berharap penguatan permodalan, pendampingan, dan pemutakhiran data dapat mempercepat kemandirian ekonomi penerima bansos, sekaligus memastikan bantuan sosial tetap menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. (Budi)
Share:

BMKG dan Pemprov Jawa Barat Dorong Pemanfaatan Informasi MKG untuk Mitigasi Bencana

BMKG dan Pemprov Jawa Barat Dorong Pemanfaatan Informasi MKG untuk Mitigasi Bencana. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) untuk mendukung mitigasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membantu pengambilan keputusan di daerah. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta jajaran ke Kantor BMKG, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya pemanfaatan informasi MKG dalam mendukung pembangunan dan perlindungan masyarakat di Jawa Barat.

“Jawa Barat memiliki aktivitas pembangunan yang tinggi, sekaligus menghadapi berbagai ancaman hidrometeorologi dan geofisika. Karena itu, informasi BMKG perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan dan melindungi masyarakat,” ujar Faisal.

Dalam implementasinya, BMKG dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengintegrasikan data dan informasi cuaca, peringatan dini, gempabumi, serta tsunami dengan sistem pemerintah daerah, antara lain melalui SAPAWARGA dan J-SITE. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan pemanfaatan informasi MKG dalam mendukung pelayanan publik dan kesiapsiagaan bencana.

BMKG juga telah menghibahkan delapan unit peralatan sistem peringatan dini tsunami dan proteksi lingkungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, dukungan pemanfaatan lahan melalui mekanisme pinjam pakai di Desa Cilayung menjadi bagian dari rencana penempatan radar cuaca untuk mendukung pemantauan kondisi atmosfer di wilayah Jawa Barat.

Kerja sama lainnya dilakukan BMKG dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung melalui pelayanan informasi MKG untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Jawa Barat. Kerja sama yang ditandatangani pada 17 Oktober 2022 tersebut berlaku hingga 17 Oktober 2027.

“Harapannya, peringatan dini tidak hanya tersedia, tetapi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Faisal.

Menurut Faisal, keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh pemanfaatannya untuk meningkatkan keselamatan dan ketangguhan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi informasi MKG dan koordinasi antara BMKG dengan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar informasi yang tersedia dapat menjadi dasar tindakan antisipasi yang tepat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi perhatian BMKG terhadap upaya mitigasi bencana di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai potensi kejadian sejak dini, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertanian, kelautan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

“Saya mengucapkan terima kasih. BMKG telah menerima kami dengan baik dan memberikan perhatian terhadap upaya mitigasi berbagai peristiwa, baik bencana, kepentingan pertanian, kelautan, maupun kepentingan lainnya yang terkadang terlupakan. Saya termasuk orang yang selalu berbicara mengenai pentingnya mengantisipasi kejadian sebelum bencana terjadi,” kata Dedi.

Dedi juga mencontohkan Jepang sebagai negara yang kerap menghadapi bencana, tetapi memiliki sistem penanganan bencana dan kesadaran masyarakat yang baik. Menurutnya, kesiapsiagaan serupa perlu dibangun sejak sekarang melalui penyediaan perangkat mitigasi yang memadai dan berfungsi dengan baik.

“Kita juga perlu membangun kesiapsiagaan seperti itu sejak sekarang. Sesar Lembang menjadi salah satu ancaman gempa bumi yang perlu diantisipasi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Karena itu, seluruh perangkat mitigasi harus tersedia dan berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, serta jajaran perangkat daerah terkait, termasuk unsur perencanaan pembangunan, BPBD, dan dinas yang membidangi sumber daya air, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

Melalui kerja sama ini, BMKG dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan informasi MKG, mengembangkan sarana observasi cuaca, serta mendukung sistem peringatan dini yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkannya. (Ros)
Share:

Presiden Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan 100 Kampung Nelayan, Target Beroperasi Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah disiapkan pemerintah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembangunan 100 Kampung Nelayan ditargetkan dapat rampung dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” demikian keterangan Seskab Teddy.

Menurut Seskab, sebanyak 100 Kampung Nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” lanjutnya.

Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.

Selain itu, pemerintah turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut.

Pembangunan Kampung Nelayan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut diarahkan agar masyarakat nelayan tidak hanya memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap rantai ekonomi hasil perikanan. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo: Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Bukti Nyata Strategi Hilirisasi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. (Dok. BPMI Setpres)

Maluku, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan strategi hilirisasi industri nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan ekonomi Indonesia. Kepala Negara menyebut ekspor perdana baterai kendaraan listrik merupakan bukti nyata dari keberlanjutan kebijakan hilirisasi.

“Hari ini ekspor perdana baterai, kendaraan listrik adalah langkah penting. Ini adalah bukti nyata bahwa strategi hilirisasi kita benar dan akan kita teruskan dengan sebaik-baiknya,” ucap Presiden dalam sambutannya di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran perusahaan yang telah menunjukkan kepemimpinan, tata kelola, serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan industri. Kepala Negara turut menyoroti upaya perusahaan dalam membina dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan industri.

“Saya juga menyambut baik kepemimpinan, manajemen, dan rasa tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan di kawasan ini. Saya melihat pembinaan saudara-saudara terhadap rakyat di sekitar sini sangat baik. Dan ini patut kita dukung dan patut kita teruskan,” katanya.

Sejalan dengan pengembangan industri, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan dalam setiap kegiatan operasional. Presiden menekankan bahwa kemajuan industri harus berjalan beriringan dengan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

“Kita akan mempertahankan kualitas daripada air dan udara kita. Perhatikan pengelolaan limbah dengan baik. Masa depan kita, kita hadapi dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk anak dan cucu kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa capaian pembangunan industri nasional saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kontribusi berbagai pemerintahan terdahulu. Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

“Terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras sehingga cita-cita kita makin dekat. Tapi saya ingatkan pepatah pendahulu-pendahulu kita, makin dekat kepada cita-cita makin berat tantangan. Tapi kita biasa menghadapi tantangan, kita berani menghadapi tantangan,” pungkasnya. (Dinda)
Share:

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Ciptakan Peluang Kerja Musiman Bagi Warga Lombok

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Ciptakan Peluang Kerja Musiman Bagi Warga Lombok. (Dok. Pertamina)

Lombok, WaraWiri.net - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tak hanya menghadirkan ajang balap motor kelas dunia, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selama rangkaian acara berlangsung, sejumlah warga mendapat kesempatan bekerja di berbagai posisi, mulai dari petugas kebersihan hingga pengelolaan sampah. Bagi mereka, kehadiran ajang internasional ini menjadi kesempatan untuk memperoleh penghasilan sekaligus menambah pengalaman kerja.

Salah satunya Baiq Essenza, warga Praya, Lombok, yang untuk pertama kalinya bekerja di area Pertamina Mandalika International Circuit. Perempuan berusia 20 tahun ini bertugas dalam tim kebersihan, mulai dari menyapu, membersihkan area sirkuit, hingga memilah sampah.

Essenza mengaku bangga bisa terlibat langsung dalam gelaran balap motor internasional tersebut. Apalagi, ia mendapat kesempatan bekerja di area paddock, yang menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan balapan. Penghasilan yang diperolehnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membantu orang tua.

“Sangat membanggakan. Baru pertama kali ikut Pertamina Grand Prix of Indonesia dan langsung ditaruh di paddock. Sangat bikin saya bangga bisa kerja di sini,” ujar Essenza.

Ia berharap gelaran balap motor di Mandalika dapat terus berlangsung dan berkembang pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat lokal yang memperoleh kesempatan kerja.

Manfaat ekonomi serupa dirasakan Lia Kartika, warga Sengkol yang dipercaya menjadi koordinator Cleaning Service Waste Management (CSWM) di Pertamina Mandalika International Circuit. Ia menjelaskan, tim kebersihan bertugas menjaga kebersihan ruangan, sedangkan tim pengelolaan sampah menangani kebersihan area lapangan.

Bersama timnya, Lia bekerja selama 12 jam sehari, mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WITA. Ia telah beberapa kali terlibat dalam penyelenggaraan acara di sirkuit tersebut setelah sebelumnya menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga.

“Dampak ekonominya bagus banget. Dampak dari sirkuit ini karena banyak ekonomi terbantu di sini dan makin memperkecil pengangguran warga Lombok,” kata Lia.

Bagi Lia, pekerjaan tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh penghasilan, melainkan juga membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan mewujudkan sejumlah rencana yang sebelumnya sulit dilakukan. Dari penghasilan yang diperolehnya, ia kini bisa mencicil kendaraan bermotor dan menyisihkan uang untuk membeli emas.

“Yang tadinya enggak bisa sama sekali, sekarang bisa karena sirkuit ini. Sejak beberapa kali ikut bantu-bantu di event saya jadi bisa cicil motor dan menabung beli emas. Alhamdulillah,” ujarnya.

Kesempatan kerja di sirkuit juga dirasakan Elyani Sulistianda, warga Praya yang bertugas dalam pengelolaan dan pemilahan sampah. Selama sekitar tujuh hari mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP, ia merasakan langsung manfaat kehadiran acara tersebut, terutama bagi masyarakat muda yang membutuhkan pekerjaan.

“Sudah ada banget dampak untuk ekonomi bagi kita, apalagi kita anak-anak muda yang benar-benar butuh pekerjaan,” katanya.

Tak hanya bagi warga yang telah memiliki pengalaman kerja, gelaran ini juga menjadi kesempatan bagi anak muda untuk mulai membangun rekam jejak profesional.

Hal itu dirasakan Feri Zon Lahardi, pemuda asal Sakra Barat, Lombok Timur, yang memanfaatkan masa libur kuliah untuk bekerja paruh waktu dalam gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Mahasiswa berusia 20 tahun ini mendapat informasi lowongan pekerjaan dari temannya. Setelah mendaftar dan mengikuti wawancara, ia menjalani pelatihan selama dua hari sebelum mulai bertugas.

Feri bekerja selama 12 jam, mulai pukul 07.00 hingga 19.00. Selain mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu membayar uang kuliah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia juga memperoleh pengalaman baru yang dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja setelah lulus.

“Saya cuma pengen cari pengalaman saja. Mumpung lagi muda, biar ada banyak pengalamannya buat nambah CV nanti,” ujar Feri.

Kesempatan bekerja di ajang internasional itu juga memberinya ruang untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara. Kemampuan berbahasa Inggris yang dimilikinya menjadi salah satu keterampilan yang mendukung pekerjaannya.

“Pastinya saya sangat bangga bisa join ikut event internasional ini dan sangat senang sekali bisa dapat banyak teman, banyak dapat pengalaman, apalagi bisa ngobrol dengan bule-bule. Saya harap sih gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia lancar-lancar dan terus ada tiap tahunnya,” tutupnya.

Kisah Essenza, Lia, Elyani, dan Feri menunjukkan bahwa kehadiran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga kelas dunia, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk memperoleh penghasilan dan pengalaman kerja. Manfaat ini menjadi bagian dari peluang ekonomi yang tumbuh seiring penyelenggaraan ajang internasional di Mandalika. (Ilham)
Share:

B50 Jadi Langkah Konkret, Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Nasional

B50 Jadi Langkah Konkret, Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus mendorong diversifikasi sumber energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui implementasi biodiesel B50 yang memanfaatkan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Senior Vice President Business Development Pertamina Ary Kurniawan mengatakan, diversifikasi menjadi penting karena Indonesia memiliki sumber daya energi yang beragam dan tersebar di berbagai wilayah. Optimalisasi sumber daya ini dapat memperkuat ketersediaan energi sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional.

“Untuk menjaga ketahanan energi, kita perlu melakukan diversifikasi. Indonesia bukan hanya memiliki sumber daya minyak dan gas, tetapi juga memiliki sumber daya perkebunan seperti sawit yang dapat diolah menjadi energi,” kata Ary dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurutnya, B50 menjadi salah satu contoh nyata pemanfaatan sumber daya domestik untuk mendukung ketahanan energi. Program biodiesel yang telah dikembangkan di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga implementasi B50.

Implementasi B50 berpotensi mengurangi kebutuhan impor solar sekitar 18 juta kiloliter dan menekan emisi hingga sekitar 44 juta ton CO2e, serta memberikan penghematan devisa hingga Rp170 triliun pada 2026. Program ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan sekitar 2,1 juta tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp20,9 triliun.

Ary menambahkan, pengembangan energi berbasis sumber daya domestik tidak berhenti pada biodiesel. Pertamina juga mengembangkan biogasoline berbasis sawit yang akan diuji di dua kilang serta bioethanol berbahan molase. Pengembangan bioethanol ini diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya dalam negeri sebagai bahan baku energi.

“Ini bagian dari bagaimana kita melakukan diversifikasi sumber energi yang kita miliki,” ujar Ary.

Selain itu, Pertamina mengembangkan pemanfaatan used cooking oil atau minyak jelantah sebagai bahan baku sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur. Upaya tersebut menjadi bagian dari pengembangan energi alternatif untuk mendukung kebutuhan sektor transportasi sekaligus menekan emisi.

Pertamina melihat pengembangan berbagai sumber energi domestik sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem energi yang lebih beragam dan tangguh. Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah, termasuk mandat pemanfaatan bahan bakar nabati, menjadi faktor penting agar pengembangan energi alternatif dapat terus diperluas.

“Dengan sumber daya yang kita punya, sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan menjadi energi. Tantangannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Ary. (Ilham)
Share:

Menperin Sarmuji: Industri Hijau Bukan Sekadar Kewajiban, tetapi Peluang Ekonomi Baru

Menperin Sarmuji: Industri Hijau Bukan Sekadar Kewajiban, tetapi Peluang Ekonomi Baru. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan transformasi menuju industri hijau merupakan peluang ekonomi baru, bukan sekadar kewajiban lingkungan. Menurutnya, melalui skema perdagangan karbon, industri yang berhasil menghemat energi dan menekan emisi dapat mengonversi pengurangan emisinya menjadi komoditas bernilai di pasar karbon, sekaligus memperkuat daya saingnya di tingkat global.

"Transformasi menuju industri hijau bukan sekadar kewajiban lingkungan, tetapi peluang ekonomi baru. Melalui integrasi prinsip ekonomi hijau dan perdagangan karbon (carbon trading), industri yang berhasil melakukan efisiensi energi dan penurunan emisi dapat mengonversi pengurangan emisi tersebut menjadi komoditas yang bernilai tambah di pasar karbon. Ini akan mendorong efisiensi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global," tegas Menperin di Jakarta, Jumat (9/10).

Untuk itu, pemerintah tidak hanya berperan menetapkan regulasi, tetapi juga memberikan pendampingan dan panduan teknis kepada pelaku industri agar mampu memenuhi ketentuan serta menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya.

Selain mendorong industri hijau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memperkuat daya saing industri nasional melalui standardisasi dan sertifikasi. Menurut Menperin, keduanya merupakan instrumen penting untuk memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar mutu.

"Melalui percepatan proses sertifikasi dan pengawasan standardisasi industri, Kemenperin mendorong produk yang beredar memiliki standar mutu dan kualitas yang tinggi. Hal ini penting mengingat sektor industri manufaktur memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Menperin.

Hingga September 2026, Kemenperin telah melakukan pengawasan terhadap 45 Standar Nasional Indonesia (SNI), meningkat dibandingkan 28 SNI pada tahun sebelumnya. Pengawasan juga telah dilakukan terhadap 78 merek, naik dari 73 merek pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, Kemenperin merencanakan pengawasan terhadap enam SNI dan sembilan merek pada Oktober hingga November 2026.

Pengawasan dilakukan di pabrik dan pasar, disertai uji petik terhadap produk yang telah diberlakukan SNI Wajib. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 serta peraturan menteri perindustrian yang mengatur pemberlakuan masing-masing SNI secara wajib.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menjelaskan, pengawasan standarisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah tersebut juga bertujuan mencegah kerugian negara dan masyarakat akibat peredaran produk yang tidak sesuai standar.

Menurut Emmy, penerapan SNI memastikan setiap produk yang beredar di pasar dalam negeri, baik buatan lokal maupun impor, memenuhi standar mutu yang sama. Di saat yang sama, pemerintah tetap memberikan kemudahan penerapan SNI bagi produk dalam negeri.

Di sisi lain, penerapan SNI Wajib masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari total 5.552 SNI industri, baru 131 SNI atau sekitar 2,4 persen yang telah ditetapkan sebagai SNI Wajib.

Menanggapi kondisi tersebut, Menperin menyampaikan bahwa penerapan SNI perlu terus didorong dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan industri. Menurutnya, standardisasi tidak hanya berfungsi melindungi konsumen, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

"SNI selain berfungsi dalam melindungi konsumen juga memiliki fungsi sebagai technical barrier. Oleh karena itu, hal ini perlu dipilah dengan baik. Jangan sampai SNI menjadi technical barrier bagi produksi dan pertumbuhan industri," tambah Menperin.

Ke depan, Menperin menilai Kemenperin perlu memperkuat peta jalan pengembangan sektor industri nasional untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. (Evi)
Share:

Polri Perkuat Pemberantasan Premanisme untuk Jaga Kepastian Hukum Dunia Usaha

Polisi Perkuat Pemberantasan Premanisme untuk Jaga Kepastian Hukum Dunia Usaha. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polisi memperkuat pemberantasan premanisme, pungutan liar, dan pemerasan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Langkah tersebut dilakukan mulai dari pencegahan gangguan keamanan saat proses pembangunan hingga penindakan terhadap tindak pidana yang meresahkan.

Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat mengatakan kepastian hukum menjadi salah satu komitmen Polisi dalam menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif. Menurutnya, gangguan terhadap dunia usaha perlu ditangani sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan pidana.

“Menjamin kepastian hukum, memberantas premanisme, dan mendukung investasi nasional, ini yang menjadi komitmen Polisi dalam menjaga kepastian masyarakat dalam dunia usaha,” kata Wahyu.

Ia menjelaskan, gangguan keamanan di sektor usaha dapat terjadi sejak tahap pembangunan. Karena itu, Polisi melakukan pelayanan, mediasi, dan mitigasi untuk mencegah berbagai persoalan yang muncul di lapangan berkembang menjadi gangguan kamtibmas maupun tindak pidana.

“Di dalam dunia usaha, memang banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat dan pengusaha ketika dia mau membangun usaha di satu tempat kemudian sudah banyak yang ngerecokin dan gangguan-gangguan kamtibmas yang terjadi saat proses pembangunan,” jelasnya.

“Dari tahap pembangunan saja, kita sudah melayani dan melakukan mediasi dan memitigasi supaya tidak ada gangguan kamtibmas tidak menjadi pidana. Sehingga iklim investasi dapat berjalan dengan aman dan lancar,” lanjut Wahyu.

Sepanjang 2026, Polisi mencatat 1.281 laporan polisi terkait gangguan sektor usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 915 laporan telah diselesaikan dengan Clearance Rate sebesar 71,43 persen. Penanganannya mencakup kawasan pasar, pertokoan dan sentra UMKM, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta sektor konstruksi dan logistik.

Penguatan penegakan hukum juga dilakukan melalui penanganan kasus premanisme. Dari 41.873 kasus yang ditangani, sebanyak 29.197 perkara telah diselesaikan dengan 55.941 tersangka ditetapkan.

Dalam penanganan perkara tersebut, Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 4.255 unit kendaraan bermotor, 2.717 senjata tajam, 6.510 alat komunikasi, serta uang tunai Rp16,1 miliar.

Sementara untuk perkara pungutan liar dan pemerasan, Polisi menangani 12.015 kasus. Sebanyak 8.378 perkara di antaranya telah diselesaikan dengan menetapkan 16.096 tersangka.

Kinerja penanganan perkara tersebut sejalan dengan peningkatan Clearance Rate Polisi dalam beberapa tahun terakhir. Angka tersebut meningkat dari 68,00 persen pada 2024 menjadi 70,00 persen pada 2025 dan mencapai 71,47 persen pada 2026, atau meningkat total 3,47 persen.

Selain memperkuat penegakan hukum, Polisi juga melakukan pembenahan pada aspek pelayanan publik. Penguatan pelayanan di tingkat polsek sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dilakukan, antara lain melalui penambahan personel.

Kecepatan respons terhadap laporan masyarakat juga ditingkatkan melalui layanan Call Center 110 dengan standar baru, yakni laporan dijawab petugas dalam waktu 10 detik.

Penguatan pelayanan dan penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari semangat “Polisi Bersama Masyarakat” di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semangat tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Wahyu mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi saat ini berada di angka 71 persen. Ia berharap angka tersebut dapat meningkat menjadi 81 persen melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Harapannya adalah dengan bantuan tagline Polisi Bersama Masyarakat, insyaallah yang 71 persen ini bisa menjadi 81 persen,” ujar Wahyu.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polisi menjaga rasa aman masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum. (Fajar)
Share:

Polda Lampung Ungkap Kejahatan Ekonomi, Amankan Rokok Ilegal, Merkuri Tanpa Dokumen, dan Produk Impor Ilegal

Polda Lampung Ungkap Kejahatan Ekonomi, Amankan Rokok Ilegal, Merkuri Tanpa Dokumen, dan Produk Impor Ilegal. (Dok. Divisi Humas Polri)

Lampung, WaraWiri.net - Kepolisian Daerah (Polda) Lampung bersama jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan ekonomi dan perdagangan ilegal. Pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat, melindungi kepentingan negara, serta menindak berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam kegiatan Konferensi Pers Ungkap Kasus Kejahatan Ekonomi dan Perdagangan Ilegal Polda Lampung dan Jajaran yang dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., Kamis (8/10/2026), bertempat di Lapangan Apel Polda Lampung.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sumatera Bagian Barat, Bapak Bier Budy Kismulyanto, serta Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Bandar Lampung, Bapak Asep Ridwan Ruswandi.

Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menyampaikan bahwa Polda Lampung bersama jajaran terus melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dan berkelanjutan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan perdagangan ilegal.

“Pengungkapan ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku perdagangan ilegal di wilayah hukum Polda Lampung. Kami akan terus melakukan pengembangan terhadap setiap perkara sampai mengungkap asal-usul maupun jaringan di baliknya,” tegas Kapolda Lampung.

Sejumlah perkara berhasil diungkap oleh jajaran Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, Polres Mesuji, dan Polres Tulang Bawang, meliputi dugaan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, produk pangan impor tanpa dokumen resmi, pengangkutan merkuri tanpa dokumen, serta penyelundupan rokok tanpa cukai.

Pengungkapan tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara kepolisian dan instansi terkait, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam menekan peredaran barang ilegal yang dapat merugikan negara.

Polres Mesuji Ungkap Peredaran Rokok Ilegal, Negara Berpotensi Rugi Rp88 Juta

Salah satu pengungkapan dilakukan jajaran Satreskrim Polres Mesuji terkait dugaan peredaran rokok ilegal di Desa Panca Warna, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

Kasus tersebut bermula pada Senin (5/10/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, ketika personel Satreskrim Polres Mesuji menerima informasi adanya dugaan aktivitas penjualan, penimbunan, dan pengangkutan rokok ilegal yang dilakukan oleh seorang warga berinisial T.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas menemukan rokok ilegal tanpa pita cukai yang disimpan di rumah terduga pelaku dengan jumlah keseluruhan 5.920 bungkus atau 118.400 batang rokok.

Dari hasil pengembangan, diketahui rokok tersebut diduga diperoleh dari seseorang berinisial R yang berada di wilayah Tulang Bawang Barat dan merupakan rekan sesama penjual rokok ilegal.

Barang bukti yang diamankan antara lain berbagai merek rokok ilegal, yaitu Surya Jaya, Vios Red, Vios Black/Bolong, Vios Mango Splash, Vios Berry Klick, Vios Mild/Putih, Toracinno, dan Marbol Melon Ice, satu unit sepeda motor Honda Verza nomor polisi T 2476 MY, serta dua unit telepon genggam.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1), Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian negara dari barang kena cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp88.326.400.

Ditreskrimsus Polda Lampung Ungkap Dugaan Peredaran Kacang Tanah Impor Tanpa Dokumen

Polda Lampung juga mengungkap dugaan pemasukan dan pengangkutan produk tumbuhan berupa kacang tanah yang diduga berasal dari luar negeri tanpa dokumen perizinan yang sah.

Perkara tersebut bermula pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, saat Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan satu unit kendaraan Truck Fuso warna hijau nomor polisi B 9507 BPA yang membawa muatan kacang tanah.

Muatan tersebut diduga berasal dari luar negeri, yaitu India, yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi di wilayah Dumai, Provinsi Riau, kemudian dibawa menuju Kota Bandar Lampung.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut membawa kacang tanah sekitar ±20 ton dan tidak dilengkapi dokumen berupa sertifikat pelepasan karantina, label pangan, maupun sertifikat pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa:
  • 1 unit kendaraan Truck Hino warna hijau nomor polisi B 9507 BPA berikut muatan 218 karung kacang tanah;
  • 1 unit kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning nomor polisi BE 8967 AO berikut muatan 62 karung kacang tanah;
  • 1 lembar nota surat jalan yang menerangkan muatan 400 sak karung @50 kilogram.
Perkara tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Polres Lampung Selatan Ungkap Dugaan Pengangkutan Merkuri Tanpa Dokumen

Jajaran Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap dugaan pengangkutan dan peredaran produk cair berupa air raksa/merkuri tanpa dokumen perizinan yang sah.

Kasus tersebut terungkap pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 06.00 WIB di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Saat melakukan pemeriksaan terhadap satu unit kendaraan bus, petugas menemukan 61 botol yang diduga berisi air raksa/merkuri, dengan berat masing-masing botol kurang lebih 1 kilogram.

Barang tersebut dibawa oleh seorang penumpang berinisial E.K.L. dari Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk diserahkan kepada penerima berinisial M di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil pengembangan, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa:
  • 61 botol berisi diduga merkuri;
  • 200 lembar label stiker bertuliskan “Merkuri/HG Special for Gold”;
  • botol kosong dan jerigen;
  • dua unit telepon genggam;
  • buku catatan operasional.
Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Ancaman pidana dalam perkara tersebut maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Polres Tulang Bawang Gagalkan Peredaran Rokok Tanpa Cukai, Kerugian Negara Rp2 Miliar

Pengungkapan berikutnya dilakukan oleh Polres Tulang Bawang terhadap dugaan penyelundupan rokok tanpa cukai.

Kasus tersebut bermula pada Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 23.30 WIB di Rest Area Jalan Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung KM 208, Kabupaten Tulang Bawang.

Saat melakukan patroli, personel Satreskrim Polres Tulang Bawang menemukan dua unit kendaraan Isuzu Traga yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kardus berisi rokok tanpa pita cukai.

Dari kendaraan tersebut diamankan:
  • 86 kardus atau 1.376.000 batang rokok merek Marllong;
  • 19 kardus atau 304.000 batang rokok merek Suriya Jambu;
  • satu unit kendaraan Isuzu Traga;
  • satu unit telepon genggam.
Modus yang dilakukan yakni menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk tidak dilekati pita cukai.

Atas perkara tersebut, terduga pelaku disangkakan Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Potensi kerugian negara dari barang bukti rokok tanpa cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp2.068.080.000.

Kapolda Lampung: Penegakan Hukum Akan Terus Dilakukan

Kapolda Lampung menegaskan bahwa seluruh jajaran akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi dan perdagangan ilegal.

“Polda Lampung bersama seluruh jajaran akan terus berkomitmen memberantas berbagai bentuk kejahatan ekonomi dan perdagangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara,” ujar Helfi.

Helfi juga meminta jajaran untuk tidak berhenti pada pengungkapan pelaku dan barang bukti, namun terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan maupun pihak lain yang terlibat.

Polda Lampung mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas perdagangan ilegal melalui layanan kepolisian 110 maupun kanal layanan kepolisian lainnya. (Muh)
Share:

Kontak Tembak di Maybrat, Tiga Anggota Kelompok Bersenjata OPM Tewas

Kontak Tembak di Maybrat, Tiga Anggota Kelompok Bersenjata OPM Tewas. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Satgas Rajawali V dan Yonif 9 Marinir terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM Kodap IV/Sorong Raya di kawasan Sungai Frambu, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (9/10/2026) 

Tiga anggota kelompok bersenjata OPM terkena tembakan dan meninggal dunia. Satu jenazah diduga Manfred Fatem, Danops OPM Kodap IV/Sorong Raya, sedangkan dua lainnya, diduga Anton Fatem dan Yesias Fatem, terbawa arus sungai dan masih dalam pencarian. Satgas mengamankan satu pucuk AK-101, sementara satu pucuk Caracal juga dilaporkan terbawa arus.

Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, S.I.P., M.M., M.T., menegaskan bahwa operasi dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai hukum dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Setiap ancaman bersenjata yang membahayakan keselamatan masyarakat dan aparat harus ditangani secara tegas dan profesional. Namun tujuan utama kami adalah menciptakan ruang aman agar masyarakat dapat hidup tenang, pelayanan publik berjalan, dan kehidupan sosial kembali tumbuh," tegas Pangkoops.

Di tempat terpisah Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan komitmen TNI dalam melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus mengajak anggota OPM untuk meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami mengajak anggota OPM untuk meletakkan senjata, kembali ke pangkuan NKRI, dan bersama-sama membangun Papua yang aman dan damai demi masa depan masyarakat yang lebih baik," tegasnya. (Fajar)
Share:

Wakil Panglima TNI Bagikan Sembako dan Tinjau Masak Kuali Merah Putih Bobon Santoso, Perkuat Kebersamaan TNI dan Rakyat

Wakil Panglima TNI Bagikan Sembako dan Tinjau Masak Kuali Merah Putih Bobon Santoso, Perkuat Kebersamaan TNI dan Rakyat. (Dok. Puspen TNI)

Pandeglang, WaraWiri.net - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R meninjau kegiatan masak besar Kuali Merah Putih bersama kreator kuliner Bobon Santoso di Markas Yonif TP 842/Badak Sakti, Pandeglang, Banten, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kebersamaan TNI dengan masyarakat sekaligus wujud kepedulian sosial dalam mempererat hubungan antara prajurit dan rakyat.
 
Kegiatan masak besar tersebut menghadirkan semangat gotong royong dan kebersamaan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam menyiapkan hidangan bagi masyarakat. Momentum ini juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sejalan dengan komitmen TNI untuk senantiasa hadir dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat.
 
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Panglima TNI juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga setempat. Kegiatan Kuali Merah Putih bersama Bobon Santoso ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Karya Bakti TNI TA 2026 di Kabupaten Pandeglang. Sinergi antara TNI, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat terus terpelihara dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 
Melalui kegiatan sosial seperti Kuali Merah Putih tersebut, TNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. (Fajar)
Share:

Bupati Bogor Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda Untuk Jaga Kondusivitas Wilayah

Bupati Bogor Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda Untuk Jaga Kondusivitas Wilayah. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor di Batalyon 13 Grup 1 Kopassus, Kecamatan Kemang, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antarpimpinan daerah merupakan kunci penting dalam mendukung pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Forkopimda. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita bisa bersama-sama menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Menurut Rudy, kolaborasi seluruh unsur Forkopimda perlu terus diperkuat agar berbagai tantangan di daerah dapat dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan gotong royong.

Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen seluruh unsur untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.

"Dengan semangat gotong royong, kita optimistis dapat terus mewujudkan Kabupaten Bogor yang aman, harmonis, dan sejahtera,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta mewujudkan visi Kabupaten Bogor, yakni Bogor Istimewa dan Gemilang.

Harapannya, kebersamaan ini terus terjaga dan semakin kuat. Mari kita satukan langkah, saling mendukung, dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” tutup Rudy.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kondusivitas wilayah, serta menghadirkan pengabdian yang optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Turut hadir bersama Bupati Bogor yakni, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika. (Budi)
Share:

Kemenpar Promosikan Desa Wisata Sebagai Destinasi Edutrip Unggulan di 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini saat memberikan keterangannya di Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mempromosikan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi (edutrip) unggulan dalam ajang "9th Annual Convention SPK Indonesia 2026" yang berlangsung pada 30 September–2 Oktober 2026 di SIS North East Jakarta (SIS NEJ).

Dalam ajang tersebut, Kemenpar menghadirkan enam desa wisata terpilih, yakni Desa Wisata Kreatif Terong (Belitung, Kepulauan Bangka Belitung), Desa Wisata Krebet (Bantul, D.I. Yogyakarta), Desa Wisata Les (Buleleng, Bali), Desa Wisata Sudaji (Buleleng, Bali), Desa Wisata Bugisan (Klaten, Jawa Tengah), dan Desa Wisata Selamanik (Ciamis, Jawa Barat).

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan, partisipasi Kemenpar dalam ajang tersebut bertujuan memperkenalkan keberagaman desa wisata bukan hanya sebagai tempat berwisata, melainkan juga sebagai ruang belajar terbuka bagi siswa untuk mengenal budaya, alam, lingkungan, serta kehidupan masyarakat secara langsung.

"Indonesia memiliki potensi desa wisata yang sangat kaya dan siap menjadi laboratorium belajar di luar kelas bagi para siswa. Melalui partisipasi dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026, kami memperkenalkan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi unggulan yang berbasis pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan," ujar Made dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

"9th Annual Convention SPK Indonesia 2026" diselenggarakan oleh perkumpulan sekolah yang tergabung dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Indonesia. Tahun ini, konvensi mengusung tema "Rooted in Heritage, Empowered by Humanity, Driven by Leadership" dan dihadiri para pimpinan sekolah, antara lain kepala sekolah, direktur akademik, koordinator kurikulum, serta guru pembina.

Saat ini, tercatat lebih dari 460 sekolah di Indonesia telah terdaftar dalam Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi desa wisata untuk menjangkau segmen wisata edukasi sekaligus membangun kemitraan berkelanjutan dengan institusi pendidikan.

Selain mengikuti pameran, perwakilan desa wisata menjadi panelis dalam diskusi interaktif bertajuk "Talkshow Desa Wisata". Para panelis memaparkan keunikan dan potensi masing-masing desa, peluang pembelajaran bagi siswa, hingga kesiapan fasilitas dan standar keselamatan untuk mendukung penyelenggaraan program wisata edukasi sekolah.

"Melalui promosi dan pemasaran langsung kepada para pengambil keputusan di sekolah, kami berharap tercipta keterhubungan antara kebutuhan kurikulum sekolah dan produk wisata edukasi yang ditawarkan desa wisata," kata Made.

Menurut Made, penyelarasan antara potensi desa wisata dan kebutuhan kurikulum sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing wisata edukasi. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenpar memiliki sejumlah program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kesiapan desa wisata dalam menerima kunjungan pelajar.

Peningkatan kualitas difokuskan pada sejumlah aspek utama, salah satunya penguatan kurikulum serta experiential education. Pengelola desa wisata didorong untuk menyediakan paket pembelajaran aktif yang dapat dihubungkan dengan mata pelajaran sekolah, seperti sains, kebudayaan, ilmu sosial, ekologi, hingga kewirausahaan.

Dengan konsep tersebut, perjalanan wisata tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi, tetapi juga kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari lingkungan, budaya, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat di desa wisata.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemenuhan standar keselamatan, meliputi prosedur keselamatan, manajemen risiko, serta kesiapsiagaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta rombongan wisata edukasi.

Kemenpar juga mendorong penerapan skema transaksi yang transparan melalui penyediaan penawaran harga khusus bagi rombongan sekolah (B2B price/group package), termasuk pilihan pembayaran nontunai untuk memberikan kemudahan bagi institusi pendidikan dalam merencanakan perjalanan wisata edukasi.

"Promosi wisata edukasi dan pemenuhan kualifikasi destinasi merupakan dua pilar utama dalam pengembangan wisata edukasi di desa wisata. Dengan demikian, desa wisata dapat menjadi mitra pembelajaran yang terpercaya bagi institusi pendidikan," ujar Made.

Made berharap partisipasi Kemenpar dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026 dapat semakin memperluas pemanfaatan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi berkelanjutan. Kehadiran wisatawan dari segmen pelajar juga diharapkan menciptakan perputaran ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.

Pengembangan wisata edukasi sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pariwisata hingga ke tingkat desa, dengan menjadikan kekayaan budaya, alam, pengetahuan lokal, serta aktivitas keseharian masyarakat sebagai pengalaman pembelajaran yang bernilai.

"Langkah ini sekaligus mendukung kampanye Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) serta memacu pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara dari segmen pelajar," kata Made. (Muh)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING