Hari Bakti Rimbawan 2026: Kemenhut Beri Penghargaan Tim Bencana, Perkuat Integritas dan Efisiensi

Hari Bakti Rimbawan 2026: Kemenhut Beri Penghargaan Tim Bencana, Perkuat Integritas dan Efisiensi. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelenggarakan Resepsi Hari Bakti Rimbawan Tahun 2026 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/4).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah, Perayaan Paskah, serta peluncuran Road to Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) , Rohmat Marzuki, serta para pejabat pimpinan tinggi dan jajaran Kemenhut.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan menyambut baik pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan berbagai agenda dalam satu rangkaian acara. Menurutnya, langkah ini mencerminkan efisiensi sekaligus efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan kelembagaan.

“Satu acara, namun di dalamnya terdapat berbagai subkegiatan. Ini merupakan bagian dari efisiensi yang perlu terus kita dorong,” ujar Menteri Kehutanan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan juga menyerahkan penghargaan kepada Tim Percepatan Pembersihan Kayu Terbawa Banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 853 Tahun 2025 diantaranya:

1. Ketua Tim, Irjen.Pol.K.Rahamadi, S.H.,M.H (Staf Khusus Menteri Bidang Penegakan Hukum Kehutanan)
2. Wakil Ketua Tim, Fahrizal Fitri, S.Hut., MP (Staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga)
3. Koordinator Posko Korwil Aceh, Subhan S.Hut., M.Si (Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser)
4. Koordinator Posko Korwil Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, S.Hut., M.Ap., M.Env (Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara)
5. Tim Posko Korwil Sumatera Utara, Ferdian Krinanto, S.Hut., M.P (Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera)
6. Koordinator Posko Korwil Sumatera Barat, Hartono, S.P., M.Si (Kepala Balai KSDA Sumatera Barat)

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Hari Bakti Rimbawan 2026, menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat nilai pengabdian, integritas, dan profesionalisme seluruh rimbawan dalam mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia.

“Peringatan Hari Bakti Rimbawan bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan dedikasi dalam menjaga hutan sebagai penopang kehidupan,” ujar Laksmi.

Dengan mengusung tema “Kerja Ikhlas, Tata Kelola Berkualitas, Rimbawan Membangun Kehidupan Berkelanjutan”, peringatan tahun ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Rangkaian kegiatan Hari Bakti Rimbawan 2026 telah dan akan diisi dengan berbagai aktivitas yang mencerminkan semangat kolaborasi dan kepedulian sosial, antara lain bakti sosial, donor darah, penanaman pohon serentak, lomba inovasi dan kreativitas rimbawan, webinar antikorupsi, hingga kegiatan olahraga dan upacara bendera. (Dimas)

Share:

Read More

Kemenhub Periksa Kelaikan Lebih Dari 900 Ribu Kali Perjalanan Bus Periode 1 Januari-3 April 2026

Kemenhub Periksa Kelaikan Lebih Dari 900 Ribu Kali Perjalanan Bus Periode 1 Januari-3 April 2026. (Dok. Kemenhub)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan terus meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan orang, dengan melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) pada armada bus di Terminal Tipe A (TTA) seluruh Indonesia. Inspeksi keselamatan ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Terminal Online System (TOS).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan, pada pengawasan dan pemeriksaan periode 1 Januari s/d 3 April 2026, Ditjen Perhubungan Darat telah memeriksa 963.859 kali perjalanan yang berangkat di 115 lokasi TTA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat menemukan 576.280 kali perjalanan (59,78%) yang melakukan pelanggaran sementara 387.576 kali perjalanan (40,21%) dinyatakan tidak melanggar.

“Jenis pelanggarannya beragam, mulai dari penyimpangan trayek, bukti lulus uji atau BLUe kedaluwarsa dan KPS yang juga sudah lewat masa berlaku,” ungkap Aan di Jakarta, pada Minggu (5/4).

Adapun rincian pelanggaran yang ditemukan pada bus yang berangkat dari 115 lokasi TTA meliputi 325.913 pelanggaran penyimpangan trayek, kemudian 154.236 pelanggaran masa berlaku bukti lulus uji, serta 278.179 pelanggaran masa berlaku kartu pengawasan (KPS) atau surat izin penyelenggaraan angkutan orang.

Sementara itu, Aan juga menyampaikan rekapitulasi pemeriksaan pada angkutan orang yang datang di 115 lokasi TTA pada periode 1 Januari-3 April 2026, dengan total bus yang sudah diperiksa mencapai 993.155 kali perjalanan. Hasil pemeriksa menunjukkan 401.981 kali perjalanan (40,48%) tidak melakukan pelanggaran sedangkan 591.174 kali perjalanan (59,52%) dinyatakan melanggar.

“Masih banyak ditemukan pelanggaran pada angkutan orang yang datang di terminal sehingga tidak dinyatakan laik jalan. Kami sudah melakukan rampcheck pada lebih dari 900 ribu kali perjalanan bus yang datang di terminal dan ada lebih dari 500 ribu atau sekitar 59 persen di antaranya yang dinyatakan melakukan pelanggaran,” kata Aan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bus yang melanggar ditemukan beberapa pelanggaran di antaranya 324.131 pelanggaran penyimpangan trayek, 168.031 pelanggaran masa berlaku bukti lulus uji, dan 296.140 pelanggaran masa berlaku KPS.

“Kami juga sudah mencatat dan melakukan penindakan pada lima perusahaan otobus (PO) yang paling banyak melakukan pelanggaran, ada PT SSR, PT EMPS, PT BDM, PT PP, dan PT SJML. Kami pun sudah meminta klarifikasi dari kelima operator ini terkait pelanggaran yang ditemukan pada unit kendaraan mereka,” ucap Aan.

Ditjen Perhubungan Darat akan menjadikan hasil pengawasan dan pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi dan ke depannya akan secara konsisten memperketat pengawasan terhadap angkutan orang demi keselamatan masyarakat dan kelancaran lalu lintas. Dirjen Aan berharap seluruh operator angkutan orang mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan para penumpang.

“Prinsip kami keselamatan adalah prioritas untuk itu kami imbau kepada seluruh operator bus dan pengemudi untuk mengoperasionalkan armada yang laik jalan. Pastikan selalu bawa dokumen resmi kelengkapan kendaraan yang masih berlaku, pastikan juga pengemudi dalam kondisi sehat dan selalu utamakan keselamatan serta kenyamanan penumpang,” pungkasnya. (Siti)

Share:

Read More

Menteri Bahlil Jamin Pemerintah Jaga Pasokan Energi di Tengah Dinamika Global

Menteri Bahlil Jamin Pemerintah Jaga Pasokan Energi di Tengah Dinamika Global. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah tetap berkomitmen menyediakan energi bagi masyarakat di tengah tekanan krisis energi global yang masih berlangsung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga, sekaligus menjaga keterjangkauan harga energi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan agar Pemerintah selalu mengambil kebijakan yang pro-rakyat.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk membuat formulasi yang baik, yang ideal untuk rakyat kita," ujar Bahlil di Jakarta, Senin (6/4).

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan bahwa ke depan, Pemerintah memastikan kebijakan energi terus diarahkan untuk melindungi masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan nasional. Untuk mencapainya, maka diperlukan pula penguatan pelaksana pada internal Kementerian ESDM, termasuk memastikan jajarannya dapat bekerja lebih efektif dan responsif dalam menghadapi dinamika energi secara global. Dalam kondisi seperti ini, Bahlil menilai dibutuhkan tim yang mampu bekerja cepat dan menyelesaikan masalah.

"Orientasi kita hasil. Bukan lagi proses. Proses penting, tapi kalau dia tidak mampu menyelesaikan masalah, maka saya butuh orang yang bisa menyelesaikan masalah," tegas Bahlil.

Bahlil juga berpesan pentingnya integritas dalam pengelolaan sektor energi, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Dalam situasi global yang saat ini sedang dihadapi, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan

Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan di sektor energi, berkat kerja sama dan komunikasi yang baik, Pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjamin pasokan energi bagi seluruh masyarakat.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) ditetapkan sama seperti saat ini. Adapun untuk harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi, pembahasannya masih dilakukan bersama Badan Usaha Niaga BBM.

Sejalan dengan itu, Pemerintah juga memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Pembatasan ini berlaku untuk pembelian JBT (solar subsidi) bagi mobil pribadi, sementara untuk kendaraan umum penumpang dan barang tidak ada perubahan. (Deni)

Share:

Read More

OJK Terbitkan Panduan Media Sosial Perbankan untuk Perkuat Tata Kelola Digital Industri Bank

OJK Terbitkan Panduan Media Sosial Perbankan untuk Perkuat Tata Kelola Digital Industri Bank. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Media Sosial Perbankan (Banking in Social Media Guideline) bagi industri bank umum sebagai panduan dalam mengelola aktivitas media sosial secara terarah, profesional, dan bertanggung jawab.

Peluncuran Panduan Media Sosial Perbankan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama pimpinan industri bank umum di Jakarta, Senin.

Dian dalam sambutannya menyampaikan bahwa media sosial telah berkembang menjadi salah satu kanal utama komunikasi antara industri perbankan dan masyarakat. Kehadiran media sosial tidak hanya memperluas akses informasi serta promosi produk dan layanan perbankan, tetapi juga membuka ruang interaksi yang lebih dinamis antara bank dan nasabah.

“Media sosial kini menjadi sarana penting bagi perbankan untuk meningkatkan interaksi dengan nasabah, memperluas jangkauan layanan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta menjadi kanal strategis dalam pengembangan produk dan layanan perbankan berbasis digital. Namun demikian, penggunaan media sosial dalam industri perbankan juga membawa risiko baru, khususnya risiko reputasi yang bersumber dari dinamika sentimen di ruang digital yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan," kata Dian.

Dalam Panduan Media Sosial Perbankan ini, pengelolaan aktivitas media sosial bank dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur dengan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Governance yang mencakup tata kelola dan proses pengelolaan media sosial; Risk Management yang mengintegrasikan pengelolaan risiko media sosial ke dalam kerangka manajemen risiko bank; serta Compliance & Monitoring yang memastikan seluruh aktivitas media sosial bank selaras dengan kebijakan internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panduan ini juga mencakup aspek strategi komunikasi krisis (social media crisis management), termasuk penerapan social media stress test sebagai instrumen baru dalam skenario manajemen risiko perbankan di era digital. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman global, khususnya kasus kejatuhan Silicon Valley Bank dan Credit Suisse, yang menunjukkan bagaimana sentimen negatif di media sosial dapat menjadi akselerator bank run dan mengancam stabilitas institusi keuangan.

“Stabilitas keuangan tidak lagi hanya ditentukan oleh neraca dan rasio keuangan, tetapi juga oleh kecepatan dan kualitas manajemen komunikasi digital. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk memantau, menganalisis, dan merespons sentimen publik di media sosial secara cepat dan tepat," imbuh Dian.

Panduan ini juga mengatur secara khusus mengenai kemitraan bank dengan influencer keuangan atau finfluencer, termasuk aspek transparansi, pengungkapan konflik kepentingan, serta tanggung jawab bank atas konten yang dipublikasikan melalui kanal tersebut. Pengaturan ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi informasi yang menyesatkan sekaligus menjaga integritas komunikasi pemasaran produk dan layanan keuangan di ruang digital.

“Kami berharap seluruh bank dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam mengelola media sosial secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memastikan bahwa aktivitas media sosial perbankan selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Dian.

Panduan Media Sosial Perbankan ini melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, Panduan Resiliensi Digital, serta Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia. (Zikry)

Share:

Read More

Berikan Bantuan Pipa Biopori, Wamen LH Ajak Masyarakat Cegah Banjir Jabodetabek

Berikan Bantuan Pipa Biopori, Wamen LH Ajak Masyarakat Cegah Banjir Jabodetabek. (Dok. Kemen LH)

Bogor, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mencegah banjir di Jabodetabek dengan menyerahkan bantuan unit biopori dan alat lubang biopori untuk 10 desa di Kecamatan Cisarua. Upaya tersebut dilakukan dalam acara memperingati Hari Air Sedunia yang diselenggarakan oleh KLH/BPLH dengan tema “Water and Gender” di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

“Hari ini kami serahkan bantuan unit biopori dan alat lubang biopori untuk 10 desa, masing-masing 50 unit biopori, untuk mencegah banjir,” ujar Wamen Diaz.

Wamen Diaz menjelaskan pemasangan biopori di wilayah tersebut diperlukan mengingat Kecamatan Cisarua merupakan bagian dari kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung yang perlu dijaga keseimbangan airnya.

Dalam sambutannya, Wamen Diaz juga turut mendorong masyarakat untuk menanam unit pipa biopori di rumah tangga masing-masing sekaligus dengan menanam pohon. “Idealnya, setiap rumah harus punya unit biopori, supaya tidak ada genangan, dan air bisa langsung turun ke tanah, jadi ada keseimbangan air, dan mengurangi risiko banjir. Jadi sebaiknya setiap rumah tanam satu pohon dan lubang biopori”.

Wamen Diaz menambahkan bahwa menjaga keseimbangan air penting mengingat jumlah air bersih yang sangat sedikit.

“Bumi itu 71% air, tapi dari 71% itu tidak semua bisa dipakai, yang bisa dipakai hanya 2%, dan 2% tersebut, mayoritas berada di Kutub Utara dan Kutub Selatan”.

Dengan ini, Wamen Diaz mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di sumber air.

“Air bersih disini itu ditemukan di sungai dan danau, tapi jumlahnya makin lama makin sedikit karena banyaknya sampah, maka dari itu, kita harus jaga air ini”.

Selain itu, Wamen Diaz menjelaskan bahwa kelebihan air juga dapat menimbulkan dampak negatif sehingga penanaman lubang biopori menjadi penting.

“Jangan sampai kekurangan air dan juga kelebihan air, kalau kelebihan akan jadi banjir, maka kita harus menjaga keseimbangan air masuk dan air keluar”.

Kegiatan juga dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bibit pohon, tiga unit perahu karet, serta unit pipa biopori dan alat pembuat lubang biopori. Selanjutnya, dilakukan penanaman 1.500 pohon serta pembuatan sumur resapan di Agrowisata Gunung Mas. (Alif)

Share:

Read More

Pemerintah Berikan Kepastian Ketersediaan Energi dengan Harga Terjangkau bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Pemerintah Berikan Kepastian Ketersediaan Energi dengan Harga Terjangkau bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah berkomitmen nyata untuk memberikan kepastian ketersediaan energi dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka itu, seperti sudah diumumkan pada 31 Maret 2026 lalu, Pemerintah bersama Pertamina secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Biosolar hingga 31 Desember 2026. 

“Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan proyeksi indikator ekonomi makro, yaitu asumsi selama harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) berada pada level rata-rata maksimal USD97 per barel selama satu tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Dinamika perkembangan geopolitik dan geoekonomi global memang memberikan dampak pada harga energi, khususnya terhadap harga bahan bakar avtur pada berbagai negara di dunia. Sebagai perbandingan, harga avtur di Thailand saat ini mencapai angka Rp29.518 per liter, sementara di Filipina tercatat sebesar Rp25.326 per liter.

Avtur merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar dan tidak disubsidi APBN. Sebagai contoh, di Bandara Soekarno-Hatta, per 1 April 2026 harga avtur sudah meningkat menjadi Rp23.551 per liter dari harga sebelumnya sebesar Rp13.656 per liter. Kenaikan harga avtur ini menekan struktur biaya operasional maskapai nasional, di mana avtur berkontribusi sekitar 40% dari total biaya operasional maskapai.

Oleh karena itu, telah dipersiapkan langkah mitigasi strategis untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus menjaga keterjangkauan harga tiket di masyarakat.

“Pemerintah memutuskan akan menaikkan fuel surcharge (FS) menjadi sebesar 38%, baik untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya 10% untuk jet dan 25% untuk propeler. Pemerintah juga menjaga agar kenaikan tiket domestik tetap terjangkau oleh masyarakat dengan menjaga kenaikan harga tiket di kisaran 9% hingga 13%,” kata Menko Airlangga.

Dalam hal ini, dijalankan kebijakan PPN DTP 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang memiliki kebutuhan anggaran sekitar Rp1,3 triliun per bulan. Kombinasi kebijakan kenaikan FS dan PPN DTP 11% tersebut akan diberikan selama dua bulan dan dilakukan evaluasi secara berkala. Di sisi lain, Pertamina juga diharapkan merelaksasi mekanisme pembayaran dengan Terms and Condition yang lebih baik secara business-to-business.

Bagi industri penerbangan, Pemerintah akan menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistemnya dengan memberikan insentif penurunan tarif Bea Masuk (BM) menjadi 0% atas impor suku cadang pesawat, sehingga diharapkan akan dapat menurunkan biaya operasional maskapai. Tahun lalu bea masuk suku cadang bisa mencapai sekitar Rp500 miliar.

Kebijakan ini diharapkan akan dapat memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi yang mencapai USD700 juta per tahun dan mendorong output perekonomian atau PDB hingga USD1,49 miliar, lalu menciptakan tambahan sekitar 1.000 tenaga kerja langsung dan lebih dari 2.700 tenaga kerja tidak langsung. Langkah ini akan ditindaklanjuti melalui penerbitan regulasi peraturan teknis terkait, baik Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Menteri Perhubungan. 

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah untuk kesinambungan industri penerbangan, khususnya untuk maskapai nasional, dan sektor energi, serta menjaga aktivitas ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Kami juga berharap seluruh masyarakat dan dunia usaha agar tetap produktif, serta berpartisipasi aktif mendukung langkah-langkah ini,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers kali ini yaitu di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit, dan para Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terkait lainnya. (Evi)

Share:

Read More

Pemerintah Perkuat Debottlenecking untuk Dorong Iklim Investasi yang Sehat dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Perkuat Debottlenecking untuk Dorong Iklim Investasi yang Sehat dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat upaya debottlenecking sebagai langkah strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha sekaligus menjadi cara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam seminar yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi Group bertajuk “Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal, Moneter, dan Dunia Usaha Menuju Indonesia 6%” pada Senin (6/4).

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya mengidentifikasi dua hambatan yang mempengaruhi iklim investasi, yakni hambatan dalam aspek kebijakan dan hambatan dalam kegiatan melakukan bisnis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang berfungsi mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Satgas ini bekerja lintas kementerian/lembaga dan berfokus pada penyelesaian kasus secara langsung melalui sidang aduan kanal debottlenecking.

“Jadi semua pelaku bisnis di Indonesia baik domestik maupun asing bisa lapor ke kita. Ini ada banyak pengaduan, sampai 6 April ada 112 pengaduan, 52 pengaduan sudah disidangkan,” jelas Menkeu.

Menkeu menekankan bahwa pendekatan debottlenecking tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada perbaikan sistemik melalui penyempurnaan regulasi. 

“Kalau di atas kertas sudah bagus, tapi di lapangan tidak ada yang jalan. Jadi saya kembali lagi lihat di lapangan, kalau ada masalah di peraturan, kita betulin peraturannya,” imbuhnya.

Dengan kontribusi sektor swasta yang mencapai sekitar 90 persen terhadap perekonomian, memastikan dunia usaha dapat melakukan bisnis dengan baik menjadi poin penting dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi saya berkepentingan untuk memastikan sektor swasta bisa melakukan bisnis dengan baik tanpa kendala. Itu salah satu resep untuk memastikan kita bisa tumbuh ke arah 8%,” ujar Menkeu.

Di akhir paparannya, Menkeu Purbaya mengungkapkan optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia seiring koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin sinkron serta perbaikan iklim investasi melalui penguatan debottlenecking yang dilakukan oleh Satgas P2SP. (Putra)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Pastikan APBN Triwulan I 2026 Solid, Penerimaan Pajak Tumbuh 20,7%

Menkeu Purbaya Pastikan APBN Triwulan I 2026 Solid, Penerimaan Pajak Tumbuh 20,7%. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap solid dan mampu menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4), Menkeu memaparkan kinerja positif ekonomi nasional yang didukung oleh pertumbuhan penerimaan negara yang kuat pada triwulan I 2026.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan pendapatan ini utamanya didorong oleh sektor perpajakan yang menunjukkan kualitas basis pajak yang semakin kuat dan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Secara rinci, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan pertumbuhan drastis hingga 57,7 persen. Angka ini mengonfirmasi adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil di masyarakat. Selain itu, PPh Orang Pribadi (Pasal 21) juga naik 15,8 persen, yang mencerminkan perbaikan kesejahteraan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak pasca implementasi sistem Coretax.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski PNBP terkontraksi 3 persen akibat fluktuasi harga komoditas di awal tahun, namun capaiannya dinilai masih sesuai jalur.

Terkait belanja, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 31,4 persen (yoy), dengan defisit APBN hingga triwulan I terjaga di level 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menekankan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas harga energi.

"Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026. Langkah ini tetap aman bahkan jika asumsi harga minyak mentah dunia mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel," tegas Menteri Keuangan.

Kekuatan fiskal ini didukung oleh adanya cadangan atau "bantalan" berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang siap digunakan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi ekstrem.

Di sisi makro, stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan inflasi pada Maret 2026 terkendali di angka 3,48 persen (yoy). Menkeu menjelaskan, jika dampak anomali harga listrik tahun lalu dikeluarkan, inflasi riil sebenarnya hanya berada di level 2,51 persen.

Indikator lain seperti sektor manufaktur juga menunjukkan tren ekspansif selama delapan bulan berturut-turut. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan PDB triwulan I dapat mencapai angka 5,5 persen atau lebih. Hal ini diperkuat dengan tren positif pada penjualan kendaraan bermotor dan konsumsi semen yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga.

"Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi," pungkas sang Bendahara Negara. (Putra)

Share:

Read More

Kemenperin Akselerasi Industri Barang Gunaan Penuhi Sertifikasi Halal 2026

Kemenperin Akselerasi Industri Barang Gunaan Penuhi Sertifikasi Halal 2026. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan mulai 18 Oktober 2026, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi kesiapan industri nasional melalui penguatan ekosistem halal dari hulu hingga hilir.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, seiring dengan besarnya pasar domestik dan meningkatnya tren halal sebagai bagian dari gaya hidup global.

“Sudah saatnya Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, bukan hanya sebagai pasar bagi produk luar negeri. Kinerja ekspor produk halal, termasuk sektor modest fashion, menunjukkan potensi yang sangat besar, dengan capaian mencapai USD8,28 miliar pada tahun 2024,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4).

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin terus mempercepat implementasi program pengembangan industri halal sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahap II 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada penguatan daya saing sektor industri makanan dan minuman serta industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki yang termasuk dalam kategori barang gunaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil Kemenperin menyelenggarakan kegiatan TEXTalk yang diikuti oleh lebih dari 180 peserta dari berbagai pemangku kepentingan industri. Kegiatan ini menjadi wadah diseminasi terkait implementasi sertifikasi halal pada produk barang gunaan, khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Sertifikasi halal untuk barang gunaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta regulasi turunan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ketentuan ini mencakup berbagai kategori produk seperti sandang, aksesoris, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, hingga bahan penyusun barang gunaan, terutama yang mengandung unsur hewani.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari mengemukakan, peran unit balai sangat strategis dalam mendukung kesiapan industri menghadapi regulasi nasional maupun standar global.

“Balai tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan jasa industri, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan pendampingan untuk memperkuat daya saing industri. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kemandirian rantai pasok serta peningkatan kualitas produk industri nasional,” jelas Emmy.

BBSPJI Tekstil sendiri telah mengantongi akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Kategori Utama dari BPJPH untuk ruang lingkup barang gunaan. Dengan kapasitas tersebut, diharapkan balai dapat memberikan layanan pemeriksaan halal yang profesional dan kredibel bagi industri sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

Kepala BBSPJI Tekstil Hagung Eko Pawoko menjelaskan, salah satu tantangan utama yang dihadapi industri adalah belum terbentuknya ekosistem halal yang terintegrasi, khususnya pada rantai pasok bahan baku dan bahan penolong.

“Panduan titik kritis halal yang kami sampaikan diharapkan dapat membantu pelaku industri, khususnya sektor TPT, dalam mengidentifikasi kewajiban sertifikasi halal serta menelusuri sumber bahan baku yang berpotensi mengandung unsur non-halal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hagung menambahkan bahwa pemahaman yang seragam terkait regulasi halal akan mempercepat proses pengumpulan dokumen dari pemasok, seperti Sertifikat Halal, MSDS, Certificate of Analysis (COA), hingga surat pernyataan bebas unsur babi, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efisien.

Kemenperin optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendukung, implementasi sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global. (Junaedi)

Share:

Read More

Sumut Pelopori Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs Pertama di Indonesia

Sumut Pelopori Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs Pertama di Indonesia. (Dok. Pemprov Sumut)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2026–2030. Langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dengan peluncuran Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital yang diklaim pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan peran dunia usaha ke dalam target pembangunan berkelanjutan. Sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap.

Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa RAD SDGs 2026–2030 bukan sekadar dokumen administratif. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten.

"Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind," ujar Sulaiman.

Ia juga mendorong penerapan inisiatif Build Forward Better, yakni pendekatan untuk membangun Sumut menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan ke kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat. "SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.

Ia menjelaskan, peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur.

Hingga saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem BRS, dengan target mencapai 500 UMKM pada tahun 2026. Jepang dipilih sebagai rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis.

Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, turut mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menyebut sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.

"Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," ungkapnya.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kadin Sumut, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. (Fitri)

Share:

Read More

Dispora Kaltim Resmi Teken NPHD 2026,Tegaskan Komitmen Pembinaan Olahraga dan Pramuka di Kaltim yang Berkelanjutan

Dispora Kaltim Resmi Teken NPHD 2026,Tegaskan Komitmen Pembinaan Olahraga dan Pramuka di Kaltim yang Berkelanjutan. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim resmi melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026, Senin (6/4/2026), bertempat di Lantai 4 Tower Dispora Kaltim.

Agenda ini menjadi tindak lanjut dari undangan resmi yang sebelumnya telah disampaikan kepada para penerima hibah, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim, National Paralympic Committee (NPC), BAPOR KORPRI, dan Kwarda Pramuka Kaltim.

Penandatanganan NPHD ini menandai komitmen konkret Pemprov Kaltim dalam memastikan keberlanjutan pembinaan atlet serta penguatan ekosistem olahraga prestasi di Benua Etam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa hibah yang diberikan menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga dan Pramuka.

“Penandatanganan NPHD hari ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembinaan olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Kami ingin memastikan bahwa seluruh organisasi penerima hibah dapat menjalankan programnya secara optimal, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan prestasi atlet juga para insan pramuka,” ujar Faisal.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah, agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata.

“Kami berharap dana ini digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kepercayaan pemerintah kepada seluruh pemangku kepentingan olahraga dapat terus terjaga,” tambahnya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa Dispora Kaltim akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, guna memastikan target pembinaan berjalan sesuai rencana.

Dengan terlaksananya penandatanganan NPHD ini, diharapkan penerima semakin solid dan mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. (Burhan)

Share:

Read More

Pemprov Jabar Berhasil Turunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Pemprov Jabar Berhasil Turunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran. (Dok. Pemprov Jawa Barat)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berhasil mencapai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan daerah pada 2025 dengan skor 3,6672 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Beberapa dampak positif dari kinerja tinggi tersebut yakni penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Jabar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jabar pada 2025 sebesar 6,78 persen atau 3,55 juta jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,08 persen.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, beberapa upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah dilakukan Pemda Provinsi Jawa Barat, mulai dari pengurangan kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Dalam mengurangi kantong kemiskinan, Pemprov Jabar mengawasi lokasi daerah rentan rawan pangan dan menyusun peta kerawanan dan ketahanan pangan.

Sementara itu, untuk menekan pengeluaran masyarakat, Pemprov Jabar selama 2025 melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.874 kali di 27 kabupaten/ kota dan Operasi Pasar Bersubsidi. Pada kegiatan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan dengan harga terjangkau.

Upaya menekan pengeluaran masyarakat miskin juga dilaksanakan melalui sektor kesehatan hingga energi dan sumber daya mineral.

"Pemda Provinsi Jawa Barat membiayai iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga dapat menekan pengeluaran masyarakat miskin," kata Erwan, Senin (30/3/2026).

Pada sektor energi dan sumber daya mineral, upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan meningkatkan menyediakan jaringan listrik.

Pemprov Jabar telah melakukan identifikasi data terhadap masyarakat tidak mampu penerima jaringan listrik sebanyak 76.123 satuan sambungan di 1.367 desa/ kelurahan.

Upaya terakhir, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja migran Indonesia.

"Kami juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha bersama (KUBE) sebanyak 57 KUBE untuk meningkatkan pendapatan fakir miskin," ucap Erwan.

Tingkat pengangguran turun

Selain tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka di Jawa Barat juga berhasil diturunkan pada 2025 menjadi 6,66 persen. Jika dibandingkan dengan 2024 sebesar 6,75 persen, maka tingkat pengangguran terbuka pada 2025 turun 0,09 persen. Hal ini berarti, dari 100 orang angkatan kerja, terdapat enam hingga tujuh orang masih menganggur.

Realisasi penurunan tingkat pengangguran terbuka 2025 melebihi target yang ditetapkan sebesar 6,99 persen. Angka tersebut berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional per November 2025.

Erwan mengatakan, faktor pendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada 2025 yaitu penyerapan tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha.

Terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan (0,10 juta orang), sektor pendidikan (0,05 juta orang) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (0,04 juta orang).

Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,04 juta orang).

Adapun, sektor yang berkontribusi menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu reparasi dan perawatan mobil serta motor (22,44 persen), industri pengolahan (18,61 persen), dan pertanian, kehutanan dan perikanan (15,43 persen). (Isna)

Share:

Read More

Dirkamsel Korlantas Polri Tekankan Kedisiplinan Personel

Dirkamsel Korlantas Polri Tekankan Kedisiplinan Personel. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol. Prianto memberikan arahan mengenai pentingnya integritas dalam pelaporan kinerja dan pemeliharaan aset negara.

Arahannya tersebut disampaikan dalam apel pagi yang berlangsung di Lapangan National Traffic Management Centre (NTMC) Korlantas Polri, Senin (06/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Prianto menyoroti adanya ketidaksinkronan data kehadiran personel yang seringkali hanya dianggap sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata.

Brigjen Pol. Prianto menegaskan bahwa dirinya secara langsung melakukan pengecekan jumlah kehadiran personel saat apel, karena menilai laporan yang disampaikan selama ini cenderung bersifat formalitas.

“Saya sengaja mengecek jumlah (personel) karena yakin selama ini laporan itu hanya formalitas. Dicek saja (jumlah personel) masih beda-beda, ada selisih 18 sampai 20 orang. Itulah kondisi kita yang harus diperbaiki,” kata Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol. Prianto.

Meskipun menekankan kedisiplinan, Dirkamsel menunjukkan sisi humanis dengan menyatakan bahwa setiap personel diperbolehkan tidak mengikuti apel, apabila memiliki alasan tertentu yang mendesak disertai keterangan jujur serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak harus apel wajib jika memang berhalangan, yang penting ada keterangannya dan jangan dibuat-buat,” lanjutnya.

Kejujuran dalam pelaporan ini dianggap krusial agar pimpinan dapat memetakan kekuatan personel secara riil di lapangan.

Selain masalah sumber daya manusia, manajemen inventaris khususnya pada unit Patroli Jalan Raya (PJR) juga menjadi sasaran evaluasi.

Dirkamsel meminta kepastian mengenai jumlah dan keberadaan unit kendaraan operasional agar kesiapsiagaan dalam melayani masyarakat tidak terhambat oleh masalah administratif.

Fasilitas pendukung di NTMC pun tak luput dari pemeriksaan, di mana beliau mempertanyakan kondisi videotron yang tidak berfungsi optimal.

Dirkamsel pun menginstruksikan bagian terkait untuk segera melakukan pengecekan, karena fasilitas tersebut merupakan barang baru yang seharusnya menunjang operasional harian.

Pascarampungnya pengamanan besar dalam Operasi Ketupat 2026, Dirkamsel menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera kembali fokus pada agenda rutin yang sempat tertunda.

Hal ini mencakup percepatan pengadaan barang dan jasa serta penyelesaian temuan dari pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik).

Brigjen Pol. Prianto mengingatkan setiap kegiatan, sekecil apa pun, tetap memerlukan perhatian dan kewaspadaan. Ia menegaskan, jangan sampai sikap acuh tak acuh membuat hal yang tampak sepele justru berpotensi menjadi masalah besar di kemudian hari.

“Kegiatan kita (Korlantas Polri) sebetulnya banyak, jangan sampai kita acuh tak acuh. Kelihatannya sepele memang, tapi manakala terjadi sesuatu itu akan menjadi masalah yang besar,” tutur Dirkamsel.

Tak hanya itu, Brigjen Pol. Prianto juga mengajak seluruh anggota untuk lebih teliti dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas demi menjaga muruah institusi. (Ros)

Share:

Read More

Personel Lanud Husein Sastranegara Serda (W) Adelia Raih Emas National Open Karate Championship Kasal Cup V 2026

Personel Lanud Husein Sastranegara Serda (W) Adelia Raih Emas National Open Karate Championship Kasal Cup V 2026. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Personel Lanud Husein Sastranegara, Serda (W) Adelia Haydar Danakitri Wibowo, meraih Juara I pada ajang National Open Karate Championship Kasal Cup V 2026. Prestasi tersebut diraih pada kelas Kumite +68 Kg TNI/Polri putri dalam kejuaraan yang digelar selama dua hari, 4-5 April 2026, di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur.

Dalam kejuaraan tingkat nasional tersebut, Serda (W) Adelia tampil sebagai wakil Tim TNI Angkatan Udara dan menunjukkan performa yang konsisten sejak babak penyisihan hingga final. Keberhasilannya menempati posisi puncak menjadi bukti kemampuan teknis, mental bertanding, serta disiplin latihan yang dimilikinya sebagai prajurit sekaligus atlet.

Komandan Lanud Husein Sastranegara Marsma TNI M.D. Irman Fathurrahman, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih oleh Serda (W) Adelia Haydar Danakitri Wibowo.

"Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa prajurit TNI AU, khususnya Srikandi Lanud Husein Sastranegara, mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Keberhasilan ini tidak hanya mengharumkan nama satuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh personel untuk terus berlatih, disiplin, dan memberikan yang terbaik bagi TNI Angkatan Udara," ujar Danlanud.

Serda (W) Adelia saat ini bertugas sebagai Bintara Pembina Jasmani (Ba Binjas) Sibinjaskemil Dispers Lanud Husein Sastranegara. Keberhasilan Serda (W) Adel diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel TNI AU, khususnya Lanud Husein Sastranegara, untuk terus mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang kedinasan maupun olahraga, serta mengharumkan nama institusi di tingkat nasional. (Slamet)

Share:

Read More

Bentuk Penghormatan Negara, Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Militer

Bentuk Penghormatan Negara, Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Militer. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Pemakaman Militer Mayor Inf (Anm.) Zulmi Aditya Iskandar yang gugur dalam penugasan Misi United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL). Pemakaman sebagai wujud penghormatan negara kepada patriot bangsa tersebut dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra Bandung, Minggu (5/4/2026).

Pada waktu yang bersamaan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R memimpin Upacara Pemakaman Militer Serka (Anm.) Muhammad Nur Ichwan di TMP Giri Dharmoloyo II Magelang. Sementara itu, Asrenum Panglima TNI Letjen TNI Candra Wijaya memimpin Upacara Pemakaman Militer Kopda (Anm.) Farizal Rhomadhon di Giripeni, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Pelaksanaan pemakaman di tiga lokasi tersebut mencerminkan penghormatan penuh kepada seluruh prajurit yang gugur dalam tugas.

Dalam jumpa pers di hadapan awak media, Panglima TNI menyampaikan bahwa Mayor Inf (Anm.) Zulmi merupakan prajurit terbaik yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan berdinas di Grup 2 Kopassus. Dalam setiap pelaksanaan tugas, almarhum menunjukkan dedikasi dan prestasi yang tinggi sehingga memperoleh berbagai penghargaan dari satuan, termasuk penugasan ke luar negeri dalam penugasan Misi UNIFIL. Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan bahwa TNI menyampaikan duka yang mendalam atas gugurnya para prajurit dalam tugas tersebut. 

Selain itu, pemerintah telah menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Anumerta, pemenuhan hak-hak bagi prajurit yang gugur di antaranya santunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), santunan risiko kematian khusus, santunan asuransi, pemberian beasiswa kepada anak prajurit, dana Perawatan Jenazah (Watzah), Tabungan Wajib Prajurit (TWP).

Upacara yang turut dihadiri Menkopolkam RI Djamari Chaniago, Menhan RI Sjafrie Sjamsuddin, Pejabat di lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU ini merupakan wujud penghormatan Negara kepada Prajurit TNI terbaik yang gugur dalam melaksanakan tugas. (Slamet)

Share:

Read More

Menteri LH Percepat PSEL Makassar Raya, Jawab Darurat Sampah dan Jalankan Instruksi Presiden

Menteri LH Percepat PSEL Makassar Raya, Jawab Darurat Sampah dan Jalankan Instruksi Presiden. (Dok. Kemen LH)

Makassar, WaraWiri.net - Pemerintah pusat mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Makassar Raya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Komitmen ini sebagai langkah konkret menjawab darurat sampah nasional sekaligus menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan solusi strategis dalam memutus mata rantai persoalan sampah perkotaan yang kian mendesak.

“Dengan timbulan sampah yang mencapai hampir 2.000 ton per hari di Makassar Raya, pendekatan waste to energy menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban TPA sekaligus menghasilkan energi bersih.”

Menteri Hanif menekankan bahwa percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari transformasi besar pengelolaan sampah nasional menuju sistem yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan penghentian praktik open dumping di seluruh TPA pada 2026, mengingat saat ini sekitar 66% TPA di Indonesia masih menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan data KLH/BPLH tahun 2025, timbulan sampah di Makassar Raya mencapai 1.644 ton per hari, terdiri dari Kota Makassar 1.034 ton/hari, Kabupaten Gowa 403 ton/hari, dan Kabupaten Maros 207 ton/hari. Melalui pembangunan PSEL, direncanakan pengolahan sebesar 1.000 ton per hari, dengan komposisi 800 ton/hari dari Kota Makassar, 150 ton/hari dari Kabupaten Gowa, dan 50 ton/hari dari Kabupaten Maros.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam mendukung implementasi proyek ini.

“Provinsi dan kabupaten/kota siap berkolaborasi, termasuk melalui penguatan edukasi dan pembentukan budaya masyarakat yang adaptif terhadap sistem pengelolaan sampah modern.”

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, Makassar Raya dinilai memiliki urgensi tinggi dalam pengembangan fasilitas pengelolaan sampah modern. Kondisi TPA Tamangapa yang telah overloaded dan masih menggunakan sistem open dumping menjadi salah satu alasan utama percepatan pembangunan PSEL di kawasan ini.

KLH/BPLH menegaskan bahwa penandatanganan PKS menjadi langkah awal implementasi nyata kolaborasi pusat dan daerah. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi untuk memastikan keberhasilan proyek, mulai dari jaminan pasokan sampah, penguatan pengelolaan di hulu, hingga kesiapan operasional PSEL ke depannya. (Slamet)

Share:

Read More

BURT Tinjau Pelayanan RS Columbia Asia BSD, Pastikan Pelayanan Prima Provider Jasindo

BURT Tinjau Pelayanan RS Columbia Asia BSD, Pastikan Pelayanan Prima Provider Jasindo. (Dok. DPR RI)

Tangerang Selatan, WaraWiri.net - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan rumah sakit provider asuransi Jasindo bagi anggota dewan dan masyarakat luas. Hal itu diungkapkannya saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke RS Columbia Asia BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BURT DPR RI terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama sebagai provider asuransi bagi anggota DPR RI beserta keluarga. Novita menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret memastikan kualitas layanan benar-benar sesuai standar.

“Fokus utama kami adalah memastikan rumah sakit provider ini benar-benar siap, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun sistem pelayanan. Karena ini menyangkut kebutuhan dasar anggota dewan dan keluarganya, yang sudah diatur dalam undang-undang,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan BURT secara rutin melakukan peninjauan langsung ke berbagai rumah sakit untuk melihat kondisi riil di lapangan. Penilaian mencakup kelengkapan alat kesehatan, kualitas ruang perawatan, hingga kompetensi dokter dan tenaga medis.

Menurutnya, langkah ini penting agar DPR memiliki rujukan yang jelas dalam menentukan rumah sakit mana yang layak direkomendasikan, terutama berdasarkan spesialisasi penyakit tertentu.

“Dengan melihat langsung, kita bisa mengetahui rumah sakit mana yang memiliki keunggulan spesifik. Sehingga jika ada anggota atau keluarganya yang sakit, kita bisa mengarahkan ke fasilitas yang tepat dan sesuai kebutuhan medisnya,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada pelayanan bagi anggota DPR RI, Novita juga menekankan bahwa rumah sakit provider harus memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa kualitas layanan tidak boleh eksklusif hanya untuk pejabat negara.

“Rumah sakit ini tidak hanya melayani anggota dewan, tetapi juga masyarakat umum. Bahkan justru yang paling penting adalah bagaimana pelayanan prima itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kecil,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, BURT juga membuka ruang dialog dengan manajemen rumah sakit untuk mengidentifikasi potensi kendala, baik dalam aspek administrasi, pelayanan pasien, maupun kerjasama dengan pihak asuransi.

Dari hasil peninjauan dan diskusi, Legislator Dapil Jawa Tengah VIII ini menilai RS Columbia Asia BSD telah menunjukkan kapasitas yang cukup baik sebagai rumah sakit provider. Fasilitas yang tersedia dinilai memadai dan representatif, terutama untuk wilayah BSD dan sekitarnya.

“Secara umum, rumah sakit ini sudah cukup bagus dan representatif. Dengan komunikasi yang terus ditingkatkan, kami optimistis kerjasama ke depan bisa semakin baik,” ungkapnya.

Ia pun mendorong agar pihak rumah sakit terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan diagnosis, serta kenyamanan pasien.

Menutup kunjungannya, Novita menyampaikan bahwa RS Columbia Asia BSD layak menjadi salah satu rujukan layanan kesehatan bagi anggota DPR RI dan keluarganya, tanpa mengesampingkan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

“Pada prinsipnya, rumah sakit ini sudah layak direkomendasikan sebagai rujukan. Namun yang paling penting adalah komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi semua,” pungkasnya. (Ros)

Share:

Read More

Evaluasi Ekosistem Kelistrikan, BAKN DPR Ingatkan Potensi Kerugian Akibat Idle Capacity

Evaluasi Ekosistem Kelistrikan, BAKN DPR Ingatkan Potensi Kerugian Akibat Idle Capacity. (Dok. DPR RI)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay.

BAKN mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen.

"Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN tetap harus membayar kepada pembangkit, baik itu milik PLN sendiri maupun Independent Power Producer (IPP)," ungkap Herman kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2026).

Untuk menekan risiko tersebut, Herman mendorong agar pembangunan sistem di sektor hulu dapat diimbangi dengan program elektrifikasi yang menyentuh rakyat secara langsung. Langkah ini dinilai krusial agar jarak (gap) antara pasokan dan permintaan tidak semakin membesar.

Selain masalah kapasitas, BAKN turut menggarisbawahi pentingnya perencanaan ketersediaan energi primer serta transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Meski investasi awal EBT tergolong besar, biaya pemeliharaan dan operasional kedepannya dinilai akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan terus bergantung pada energi fosil seperti batu bara dan gas yang lambat laun akan habis.

Sebagai tindak lanjut dari uji petik tersebut, BAKN DPR RI berencana memanggil sejumlah pemangku kepentingan tingkat atas guna membenahi sengkarut ekosistem kelistrikan nasional. 

"Kami belum selesai sampai di sini. Ke depan, kami akan mengundang pengambil kebijakan dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, BP Danantara, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan. Kita harus duduk bersama agar ke depan PLN lebih sehat, tarif listrik lebih murah untuk rakyat, dan mampu memberikan kontribusi fiskal ke negara," pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (Zikry)

Share:

Read More

Lantik KPN Kuala Simpang, KPT Banda Aceh Pesankan Jaga Semangat dan Kebersamaan

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh lantik Diana Febrina Lubis sebagai Ketua PN Kuala Simpang, dorong pemulihan kinerja dan semangat aparatur. (Dok. Mahkamah Agung RI)

Aceh, WaraWiri.net - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, S.H., M.H. pada Kamis (2/4/2026) melantik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kuala Simpang yang baru Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Acara pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan yang berlangsung di ruang aula PT Banda Aceh tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakil Ketua PT Banda Aceh, para Hakim Tinggi, aparatur PT Banda Aceh, serta tamu undangan termasuk perwakilan dari PN Kuala Simpang.

Dalam sambutannya, Ketua PT Banda Aceh berpesan kepada Ketua PN Kuala Simpang untuk mengembalikan mental psikis aparatur PN Kuala Simpang agar kembali semangat bekerja dan menjaga kebersamaan. 

“Tanamkan bahwa kantor adalah rumah kedua tidak sekedar untuk mencari nafkah. Saya yakin pilihan pimpinan untuk mengangkat ibu sebagai Ketua PN Kuala Simpang adalah pilihan yang tepat. Bangkit semangatnya, kinerjanya, dan kemauan untuk maju,” tutur Ketua PT Banda Aceh.

Disisi lain Diana Febrina Lubis usai dilantik sebagai Ketua PN Kuala Simpang memberikan kata sambutan sekaligus perkenalan di hadapan para hadirin. “Tentunya jabatan baru yang saya emban merupakan amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab luar biasa. Untuk melancarkan tanggung jawab tersebut, dibutuhkan arahan dan bimbingan dari orang tua kami di Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak terbatas keluarga PN Kuala Simpang saja tetapi juga seluruh pengadilan di wilayah PT Banda Aceh,” kata Diana.

Untuk diketahui, serah terima jabatan ini merupakan pelaksanaan dari hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi tanggal 18 Februari 2026, yang menugaskan Diana Febrina Lubis dipromosikan sebagai Ketua PN Kuala Simpang dari yang sebelumnya Wakil Ketua PN Kuala Simpang.

Sementara Ketua PN Kuala Simpang sebelumnya yakni Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. dimutasi menjadi Hakim pada PN Bekas Kelas IA Khusus.

“Mewakili seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Banda Aceh, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya kepada Ketua yang lama. Kepada Ketua yang baru, merupakan tugas berat. Karena membangun kantor yang memang sudah baik tidak nampak perubahannya, namun membangun kantor yang dalam keadaan hancur menjadi jelas terlihat perubahannya,” tutup KPT Banda Aceh.

Diakhir sambutannya KPT Banda Aceh juga memberikan ucapan terima kasih kepada Tri Syahriawani Saragih, atas pengabdiannya selama menjabat KPN Kuala Simpang. (Dimas)

Share:

Read More

Menteri PPPA Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang

Menteri PPPA Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang. (Dok. Kemen PPA)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Jawa Timur pada Jumat (3/4). Dalam kunjungannya, Menteri PPPA menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan mendasar anak, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan. Program ini inisiatif luar biasa yang mampu menghadirkan keadilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemenuhan hak dasar anak. Presiden tidak menginginkan ada anak Indonesia yang tidak bisa makan, tidak ingin ada anak Indonesia yang sakit dan tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA menyampaikan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab tantangan tersebut. Tidak hanya memberikan akses pendidikan, program ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik.

Saat berinteraksi langsung dengan para siswa, Menteri PPPA melihat antusiasme dari anak-anak. Menteri PPPA mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat mampu membangkitkan semangat anak-anak untuk kembali memiliki harapan dan cita-cita.

“Anak-anak terlihat sangat bahagia. Program ini membuat mereka yang sebelumnya merasa tidak mungkin melanjutkan sekolah, kini bisa bermimpi setinggi-tingginya. Program ini juga membantu meringankan beban keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dengan adanya dukungan tersebut, orang tua dapat lebih tenang dalam memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah,” kata Menteri PPPA.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA turut memberikan motivasi kepada para siswa, guru dan wali asuh. Menteri PPPA menegaskan para siswa adalah generasi masa depan Indonesia dan calon pemimpin bangsa, sehingga harus percaya diri, serta memanfaatkan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo mengingatkan para siswa untuk memanfaatkan seluruh fasilitas dan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan bahwa para siswa tidak berjalan sendiri, melainkan didampingi, dibimbing, dan diarahkan oleh berbagai pihak agar mampu berkembang secara optimal.

Dengan dukungan tersebut, ia berharap para siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, terampil, kompetitif, dan berdaya saing, serta mampu menyerap setiap pembelajaran yang diberikan sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik.

Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang mulai berjalan sejak Senin 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat Terintgrasi 8 Jombang sementara menempati Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung. Sebanyak 100 siswa tingkat SMP dan SMA telah resmi menghuni asrama di SKB Mojoagung sebagai angkatan perdana. Rinciannya, terdiri dari 50 siswa SMA (37 perempuan dan 17 laki-laki) serta 50 siswa SMP (28 perempuan dan 22 laki-laki).

SRT 8 Jombang didukung oleh 18 guru mata pelajaran, satu guru Pendidikan Agama Islam, 10 wali asuh, 4 wali asrama serta tenaga pendukung lainnya seperti petugas kebersihan, keamanan, dan juru masak yang dipimpin oleh 1 orang Kepala Sekolah. (Alfi)

Share:

Read More

Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital, di MPP Kabupaten Gianyar. (Dok. Kemen PAN-RB)

Bali, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan penguatan MPP Digital. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“MPP merupakan pendekatan transformasional yang tidak hanya menyatukan layanan, tetapi juga menyederhanakan proses dan menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih responsif,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital, di MPP Kabupaten Gianyar, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, MPP tidak sekadar menggabungkan berbagai layanan dalam satu lokasi. MPP juga mencerminkan perubahan paradigma birokrasi menuju pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Kehadirannya memberikan kemudahan akses layanan dalam satu tempat serta kepastian waktu dan biaya.

Meski demikian, Otok mengimbau instansi pemerintah terutama penyelenggara pelayanan publik tidak menutup mata dengan kritik maupun aspirasi dari masyarakat. “Suara masyarakat adalah harta karun yang berharga bagi instansi pemerintah jika kita ingin memuaskan masyarakat,” imbuhnya.

Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan inklusif. Hal ini menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, penguatan MPP Digital menjadi bagian penting dalam pelayanan publik modern. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring tanpa terbatas ruang dan waktu.

“Dengan demikian MPP tidak hanya hadir sebagai tempat, tapi juga sebagai sistem layanan yang terintegrasi. Sehingga diperlukan pula penguatan MPP digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelayanan publik modern,” jelasnya.

Dikatakan Otok, keberhasilan penyelenggaraan MPP ditentukan oleh beberapa faktor, yakni komitmen pimpinan daerah, sinergi antarinstansi, dan kesiapan kelembagaan maupun sumber daya. Inovasi juga dirasa penting untuk mempermudah akses layanan untuk memastikan pelayanan publik berkembang sesuai kebutuhan.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama menyatakan komitmennya dalam setiap proses digitalisasi yang dilakukan jajarannya. Ia menjabarkan bahwa setiap aplikasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah Kabupaten Gianyar adalah hasil buatan sendiri.

“Kami mengembangkan aplikasi secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak lain, terutama dalam hal integrasi data. Hal ini kami lakukan agar pelayanan publik dapat diberikan secara optimal, dengan terus memperhatikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat di Gianyar,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, layanan juga diharapkan lebih cepat, transparan, dan berdampak nyata. (Junaedi)

Share:

Read More