Awal Periode Mudik Lebaran, Cuaca Relatif Kondusif namun Waspadai Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah

Awal Periode Mudik Lebaran, Cuaca Relatif Kondusif namun Waspadai Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan pembaruan informasi cuaca selama periode awal mudik Lebaran. Secara umum kondisi atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia masih relatif kondusif. Namun demikian, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di beberapa wilayah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengingatkan masyarakat agar tetap tenang namun waspada dalam menyikapi perkembangan cuaca selama perjalanan mudik. Ia juga menekankan pentingnya merujuk pada sumber informasi resmi serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, kesiapan masyarakat dalam memantau pembaruan prakiraan cuaca menjadi bagian penting dalam mendukung perjalanan yang aman dan nyaman.

“Tetap pantau informasi cuaca darat, laut, dan udara yang terbarui untuk menyesuaikan rencana perjalanan mudik melalui berbagai kanal resmi BMKG,” kata Faisal, Sabtu (14/3).

Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO) saat ini masih aktif di wilayah selatan dan timur Indonesia. Kondisi tersebut, yang juga diikuti oleh aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial dan Gelombang Kelvin di sekitar wilayah Indonesia pada periode 13–20 Maret 2026, turut memperkuat dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah. Situasi ini juga dipengaruhi oleh kelembapan udara yang relatif tinggi serta kondisi atmosfer yang cukup labil.

Lebih lanjut, Andri menyampaikan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi pada periode 14–17 Maret di sebagian wilayah Sumatera serta sebagian Jawa bagian tengah dan timur. Selanjutnya, pada periode 18–20 Maret 2026, peluang hujan juga dapat terjadi di sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan Papua.

Pada sektor penerbangan BMKG mengidentifikasi adanya potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus dengan cakupan cukup luas di sebagian jalur mudik, terutama di wilayah Laut Maluku dan utara Papua. Peluang kemunculan awan ini diprakirakan mencapai lebih dari 75 persen, yang berarti awan hujan berpotensi muncul cukup sering sehingga perlu menjadi perhatian bagi aktivitas penerbangan di wilayah tersebut.

“BMKG juga memprediksi potensi gelombang tinggi lebih dari 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Maluku dan Perairan Utara Papua yang dapat memengaruhi aktivitas transportasi laut. Selain itu, masyarakat pesisir di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan juga perlu mewaspadai potensi banjir rob yang diprakirakan terjadi secara bergantian mulai 14 hingga 19 Maret 2026,” ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Plh. Direktur Meteorologi Publik, Ida Pramuwardani, merekomendasikan pemudik dan masyarakat untuk memantau informasi cuaca secara berkala melalui aplikasi InfoBMKG atau situs resmi http://www.bmkg.go.id. Sebelum memulai perjalanan, masyarakat juga diimbau menyiapkan perlengkapan darurat, meningkatkan kewaspadaan saat berkendara dalam kondisi hujan, serta memastikan kondisi rumah aman dari potensi risiko hidrometeorologi sebelum ditinggalkan.

BMKG juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang serta hanya mempercayai informasi cuaca yang bersumber dari kanal resmi pemerintah guna menghindari penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks). (Dimas)
Share:

KKP Hentikan Pemanfaatan Ruang Laut Tak Berizin Seluas 30 Ha di Gresik

KKP Hentikan Pemanfaatan Ruang Laut Tak Berizin Seluas 30 Ha di Gresik. (Dok. KKP)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut seluas 30,17 hektare di wilayah Gresik, Jawa Timur.

Langkah strategis ini dilakukan oleh Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Benoa pada Kamis (12/03/26) terhadap kegiatan milik PT. PIM. Penghentian dilakukan lantaran perusahaan tersebut beroperasi tanpa dilengkapi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) , Pung Nugroho Saksono (Ipunk), yang terjun langsung memimpin penyegelan di lokasi, menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar demi masa depan sumber daya kelautan.

“Upaya ini merupakan bentuk KKP yang hadir untuk menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia. Kami harus menghentikan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan ini sejak dini, karena aktivitas pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPRL sangat berpotensi memicu kerusakan ekosistem yang masif dan merugikan,” tegas Ipunk di lokasi penyegelan.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelautan di lapangan, aktivitas PT. PIM diduga kuat melanggar regulasi pemanfaatan ruang laut yang dapat mengancam keseimbangan pesisir Gresik. Ipunk menjelaskan bahwa tindakan penghentian sementara yang dilakukan oleh Polsus PWP3K ini merupakan wewenang sah yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021, sebagai upaya mitigasi agar dampak pelanggaran tidak semakin meluas.

Lebih lanjut, Ipunk menegaskan bahwa aturan ini berlaku tanpa pandang bulu bagi seluruh pelaku usaha. Setiap entitas yang ingin memanfaatkan ruang laut diwajibkan memiliki PKKPRL. Khusus untuk aktivitas reklamasi, pelaku usaha juga mutlak harus mengantongi izin reklamasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain diwajibkan memiliki izin, setiap pelaku usaha juga terikat untuk mematuhi seluruh rambu-rambu ekologis yang tertera di dalam perizinan tersebut, termasuk tidak melebihi kesesuaian luasan area usaha yang diizinkan.

“Terhadap pelanggaran di Gresik ini, setelah proses penghentian operasional, Ditjen PSDKP akan langsung melakukan pemeriksaan secara mendalam. Apabila ditemukan indikasi, kami akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar ada efek jera,” pungkas Ipunk.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa ekologi adalah panglima dalam tata kelola laut Indonesia. KKP tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk aktivitas pemanfaatan ruang laut yang merusak daya dukung lingkungan pesisir. (Fajar)
Share:

Libur lebaran, Pemkot Surabaya Siagakan 35 Pos Pengamanan dan Layanan Kesehatan

Libur lebaran, Pemkot Surabaya Siagakan 35 Pos Pengamanan dan Layanan Kesehatan. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan 35 pos pengamanan dan layanan kesehatan yang tersebar di berbagai titik strategis sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat selama periode libur Lebaran.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M Fikser, mengatakan pos-pos tersebut ditempatkan di sejumlah lokasi penting, mulai dari pusat keramaian hingga ruas jalan yang kerap menjadi titik rawan kecelakaan.

“Total ada 35 titik pos keamanan dan layanan kesehatan yang kami siapkan. Tujuh di antaranya berada di pos-pos utama, salah satunya di kawasan Balai Kota Surabaya. Sementara sekitar 25 pos lainnya ditempatkan di ruas-ruas jalan protokol yang selama ini teridentifikasi rawan kecelakaan,” kata Fikser, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, keberadaan pos-pos tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi Pemkot Surabaya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan cepat jika terjadi kondisi darurat, terutama saat mobilitas warga meningkat selama libur panjang.

Fikser menjelaskan, pengamanan dan pelayanan di pos-pos tersebut juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri, guna memastikan respons yang lebih cepat di lapangan.

Selain menyiagakan pos kesehatan, Pemkot Surabaya juga memastikan layanan darurat 112 tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat.

“Layanan 112 selalu siaga 24 jam. Kami juga berkolaborasi dengan layanan 110 milik kepolisian agar penanganan laporan masyarakat bisa lebih cepat dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia mengakui, tingginya mobilitas masyarakat seringkali diikuti dengan peningkatan jumlah panggilan ke layanan darurat. Saat ini, layanan 112 Surabaya didukung oleh puluhan jalur panggilan, namun pemerintah kota terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami terus melakukan pembenahan karena trafik panggilan memang cukup tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai bergantung pada layanan darurat 112 ketika terjadi situasi yang membutuhkan penanganan cepat,” jelasnya.

Fikser menambahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi layanan tersebut agar benar-benar dapat diakses masyarakat kapan saja.

Karena itu, Pemkot Surabaya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama periode libur Lebaran dan menyimpan nomor-nomor layanan darurat, termasuk 112, agar dapat segera menghubungi petugas jika terjadi kondisi darurat.

“Dengan kesiapan pos pengamanan dan layanan darurat tersebut, Pemkot Surabaya berharap masyarakat dapat menjalani aktivitas selama libur Lebaran dengan lebih aman dan nyaman,” pungkasnya. (Rizal)
Share:

Wali Kota Bandung Nyatakan Lawan Pada Geng Motor Tanpa Toleransi

Wali Kota Bandung Nyatakan Lawan Pada Geng Motor Tanpa Toleransi. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, perang terhadap geng motor setelah meninggalnya seorang pelajar SMA Negeri 5 Bandung yang diduga menjadi korban kekerasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 16 Maret 2026.

Farhan mengaku sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Ia menyebut kematian pelajar tersebut sebagai tragedi yang tidak boleh lagi terjadi di Kota Bandung.

“Hati saya patah. Hati saya menangis menyaksikan seorang anak muda belum lagi usia 17 tahun wafat karena sebuah kekerasan,” ujar Farhan.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Farhan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah tersebut.

“Kita doakan agar almarhum diterima di sisi Allah SWT dan kedua orang tua yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dan ketakwaan,” katanya.

Farhan menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk bertindak tegas terhadap geng motor. Ia menyatakan tidak ada lagi toleransi bagi kelompok yang meresahkan masyarakat.

“Hal ini harus jadi motivasi bagi kita untuk menyatakan perang terhadap geng motor. Tidak ada lagi toleransi bagi geng motor,” tegasnya.

Ia memerintahkan Sekretaris Daerah, Satpol PP, dan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Koordinasi tersebut bertujuan membentuk satuan patroli khusus untuk memberantas geng motor.

“Saya memberikan perintah agar segera membentuk tim satuan khusus patroli mobil dalam rangka memberantas geng motor,” ujarnya.

Farhan juga menegaskan bahwa aparat harus bertindak tegas jika menemukan kelompok geng motor berkumpul di jalan. Menurutnya, tindakan represif terukur perlu dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat.

“Terlihat gerombolan di pinggir jalan bawa motor bubarkan. Terlihat di jalan mereka pawai bubarkan,” katanya. (Dinda)
Share:

Wali Kota Bekasi Lepas 27 Armada Mudik Gratis 2026, Layani 1.458 Warga Kota Bekasi

Wali Kota Bekasi Lepas 27 Armada Mudik Gratis 2026, Layani 1.458 Warga Kota Bekasi. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Program Mudik Gratis Pemerintah Kota Bekasi kembali digelar pada tahun 2026 dengan jumlah peserta dan armada yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara langsung melepas keberangkatan 27 armada bus yang membawa 1.458 pemudik di Selasar Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi.

Tri Adhianto menyampaikan bahwa program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya.

“Program ini menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain membantu meringankan biaya perjalanan, mudik gratis ini juga diharapkan dapat memberikan perjalanan yang lebih aman dan tertib bagi para pemudik,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, terjadi peningkatan yang cukup besar dibandingkan pelaksanaan mudik gratis tahun 2025. Pada tahun lalu, program ini hanya menyediakan 12 unit bus dengan 625 penumpang dan melayani 4 kota tujuan.

“Alhamdulillah tahun ini meningkat cukup drastis menjadi 27 armada dengan total 1.458 penumpang. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi,” tambahnya.

Adapun kota tujuan mudik tahun ini meliputi Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, dan Malang.

Tri berharap program ini dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya, baik dari sisi jumlah armada maupun rute tujuan, sehingga semakin banyak warga Kota Bekasi yang dapat merasakan manfaatnya.

Salah satu penumpang mudik gratis menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi yang setiap tahun konsisten menyelenggarakan program tersebut.

“Kami sangat terbantu dengan adanya mudik gratis ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi dan Pak Wali Kota. Semoga setiap tahun jumlah armadanya bisa terus bertambah dan rutenya juga semakin banyak,” ujar salah satu pemudik.

Program mudik gratis ini menjadi agenda rutin Pemerintah Kota Bekasi menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai upaya membantu masyarakat pulang kampung dengan lebih aman sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya. (Fathi)
Share:

KPK Imbau ASN Wajib Tolak dan Hindari Penerimaan Gratifikasi Jelang Hari Raya Lebaran

KPK Imbau ASN Wajib Tolak dan Hindari Penerimaan Gratifikasi Jelang Hari Raya Lebaran. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh Penyelenggara Negara (PN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar menolak dan menghindari segala bentuk gratifikasi, khususnya berhubungan dengan jabatan dan kewenangan yang melekat. KPK menegaskan segala bentuk permintaan dana, hadiah, atau Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut bukan hanya melanggar etika, namun merupakan bibit tindak pidana korupsi.

Adapun imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. SE tersebut diterbitkan sebagai langkah menguatkan integritas aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Tradisi saling memberi di momentum hari raya tidak boleh dimanfaatkan sebagai gratifikasi. Terlebih bertujuan memengaruhi independensi aparatur negara dalam bertugas dan wewenangnya,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPK mencatat sebanyak 32 pelaporan gratifikasi senilai Rp13,6 juta, masuk dalam kategori jelang Hari Raya. Dimana sebanyak 14 atau sekitar 43,75 persen laporan masih dalam proses telaah dan validasi KPK.

“Sedangkan ada 12 laporan lainnya atau sekitar 37,5 persen telah disalurkan sebagai bentuk bantuan sosial,” tambah Budi.

Lebih jauh, Budi menegaskan kembali agar setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendali gratifikasi terkait Hari Raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Selain itu, dirinya mengingatkan agar PN maupun ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik individu maupun institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama PN dapat berimplikasi tindak pidana korupsi,” pungkas Budi.

Adapun informasi lebih lanjut terkait pengaduan gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan https://jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. (Tedy)
Share:

KPK Tangkap Tangan Tersangka Terkait Pemerasan dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Cilacap

KPK Tangkap Tangan Tersangka Terkait Pemerasan dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Cilacap. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah.

KPK kemudian menetapkan AUL selaku Bupati periode 2025-2030 dan SAD selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, sebagai tersangka. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 14 Maret s.d. 2 April 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula dari permintaan AUL untuk mengumpulkan uang kebutuhan THR pihak-pihak eksternal, yaitu Forkopimda. Selanjutnya, AUL menginstruksikan SAD untuk mengumpulkan uang tersebut dari sejumlah perangkat daerah. SAD kemudian meminta Asisten Daerah (Asda) I, II, dan III untuk memenuhi permintaan tersebut dengan membuat “target setoran” mencapai Rp750 juta.

Jika perangkat daerah tidak melakukan penyetoran, SAD melalui para Asda akan melakukan penagihan dengan dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap dengan tenggat waktu pada tanggal 13 Maret 2026.

Pada tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, uang setoran telah terkumpul sebanyak Rp610 juta. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK menemukan sejumlah Barang Bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), catatan realisasi setoran per perangkat daerah dan uang tunai Rp610 juta yang diamankan dari kediaman FER.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Lebih lanjut, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi, KPK terus mengingatkan seluruh Penyelenggara Negara (PN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun meminta pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik.

KPK juga mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewajiban memberikan sesuatu apapun kepada pihak eksternal. Untuk itu, menjauhi praktik-praktik semacam ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas jabatan dan memastikan kewenangan tidak disalahgunakan. (Tedy)
Share:

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Optimalkan Program Jaga Desa di Lampung Selatan

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Optimalkan Program Jaga Desa di Lampung Selatan. (Dok. Kejagung RI)

Lampung, WaraWiri.net - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani membuka kegiatan optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diselenggarakan di Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 13 Maret 2026. Agenda ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo dan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta seluruh jajaran pengurus ABPEDNAS se-Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Jamintel menekankan bahwa program Jaga Desa bukan sekadar bentuk pengawasan, melainkan sebuah pendampingan preventif. Hal ini bertujuan agar kepala desa beserta perangkatnya tidak terjerat masalah hukum dalam mengelola dana desa yang berjumlah besar.

“Kehadiran program ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi aparatur desa dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan serta membangun kesadaran hukum langsung dari akar rumput,” ujar Jamintel.

Lebih lanjut, Jamintel menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret Kejaksaan dalam mendukung visi besar pemerintah. Program Jaga Desa dinilai sangat selaras dengan Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Selain aspek pengawasan, Jamintel juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga di tingkat desa melalui kolaborasi yang lebih erat dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Jamintel mengharapkan ABPEDNAS dapat menjadi mitra strategis di lapangan karena penguatan tata kelola desa memerlukan fungsi check and balance yang baik. Melalui pendampingan dari Kejaksaan dan pengawasan dari Abpednas, diharapkan kebocoran anggaran desa dapat diminimalisir secara signifikan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, memberikan sambutan baik atas dipilihnya wilayah Lampung Selatan sebagai lokus optimalisasi program ini. Ia meyakini bahwa kehadiran jaksa di tengah masyarakat akan meningkatkan kepercayaan diri aparatur desa dalam berinovasi membangun daerah.

Rangkaian kegiatan ini kemudian ditutup dengan sesi diskusi interaktif bersama para kepala desa dan pengurus Abpednas se-Kabupaten Lampung Selatan yang memfokuskan pada mitigasi risiko hukum dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa. (Slamet)
Share:

Arus Mudik Baru 25 Persen Tinggalkan Jakarta, Kakorlantas Tegaskan Keselamatan Prioritas Operasi Ketupat 2026

Arus Mudik Baru 25 Persen Tinggalkan Jakarta, Kakorlantas Tegaskan Keselamatan Prioritas Operasi Ketupat 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum mengatakan bahwa situasi arus lalu lintas mudik lebaran 2026 masih sangat terkendali. 

Hal itu ia sampaikan di Posko Command Center KM 29, Cikampek, Minggu (15/3/2026). Kakorlantas mencatat bahwa sebanyak 25 persen kendaraan telah meninggalkan Jakarta. 

Kami laporkan bahwa arus lalu lintas saat ini cukup terkendali. Jadi, belum nampak kepadatan. Namun demikian yang berada di tol sampai saat ini kurang lebih 25 persen yang sudah meninggalkan Jakarta, baik yang menuju ke Transjawa, Bandung, dan Sumatera, kata Kakorlantas. 

Selain itu, tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan turun 45 persen ketimbang tahun lalu. Hal ini menjadi catatan yang positif mengingat segala bentuk persiapan telah dilakukan sejak jauh hari. 

Tetapi yang paling penting, saya sampaikan bahwa fatalitas korban meninggal dunia turun 45 persen. Jadi, fatalitas korban turun 45 persen, tegas Kakorlantas. 

Kakorlantas juga menilai kebijakan pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas selama periode mudik terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi kendaraan pribadi dan angkutan penumpang, sehingga arus lalu lintas dapat tetap mengalir dengan lancar.

Selain itu, Korlantas Polri telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif melalui manajemen rekayasa lalu lintas berdasarkan data traffic counting yang dipantau secara real-time. 

"Alhamdulillah SKB ini sangat strategis bahwa flow daripada lalin yang ada di jalan tol dan alteri cukup terkendali. Dari dua hari ini kita melakukan sosialisasi dan bahkan tadi malam kami sudah melakukan tindakan tegas", tutur dia. 

Apabila masih ada kendaraan sumbu tiga melintasi tol, karena ini bagian daripada komitmen bersama, bagaimana kita memerintahkan untuk ditindak, sambungnya. 

Apabila dari situasi harkamtibmas, laporan mengenai kriminalitas menonjol tercatat nihil, sementara kondisi di berbagai simpul transportasi utama stasiun, bandara, terminal cukup terkendali.

Sekali lagi, kami hadir untuk melayani masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Selamat pergi, selamat kembali,” pungkasnya. (Budi)
Share:

Patroli Humanis Ops Damai Cartenz Hadirkan Senyum dan Rasa Aman bagi Warga Sinak

Patroli Humanis Ops Damai Cartenz Hadirkan Senyum dan Rasa Aman bagi Warga Sinak. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Suasana hangat terlihat di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, ketika personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan patroli pada Sabtu (14/3/2026). Di tengah aktivitas masyarakat di wilayah pegunungan Papua itu, kehadiran aparat tidak hanya membawa pengamanan, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kedekatan dengan warga.

Saat menyusuri kampung, sejumlah personel terlihat menyapa warga yang sedang beraktivitas. Anak-anak yang awalnya hanya memperhatikan dari kejauhan perlahan mendekat, penasaran dengan kedatangan para anggota. Sapaan hangat dan senyum yang dibalas oleh warga membuat suasana patroli terasa lebih akrab, seolah memperlihatkan bahwa kehadiran aparat bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Patroli tersebut dilakukan di sekitar Kampung Gigobak sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat berjalan dengan aman dan nyaman. Selain memantau situasi wilayah, personel juga melakukan pengamanan terhadap sejumlah objek vital yang berada di sekitar Distrik Sinak.

Bagi warga setempat, kehadiran aparat di tengah kampung menjadi penanda bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa tenang, terutama di wilayah pegunungan yang memiliki tantangan keamanan tersendiri.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli yang dilakukan oleh personel tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga membangun hubungan yang hangat dengan masyarakat.

“Patroli yang dilakukan oleh personel kami tidak semata-mata untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, sekaligus sahabat bagi warga,” ujar Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani.

Ia menambahkan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Papua, karena kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menekankan bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

“Keamanan tidak bisa diwujudkan hanya oleh aparat saja. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat. Karena itu kami terus mengedepankan pendekatan humanis agar tercipta kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan warga,” kata Kombes Pol. Adarma Sinaga.

Selama kegiatan patroli berlangsung, situasi di Distrik Sinak terpantau aman dan kondusif. Warga menyambut positif kehadiran personel yang rutin melakukan patroli di wilayah mereka. Sapaan sederhana, percakapan singkat, hingga tawa kecil bersama anak-anak kampung menjadi gambaran bahwa keamanan juga dapat dibangun melalui kedekatan dan rasa saling percaya.

Melalui patroli rutin yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan, Operasi Damai Cartenz 2026 terus berupaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat di Tanah Papua. (Budi)
Share:

Lanud Adi Soemarmo Gelar Apel Siaga Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H/2026 M

Lanud Adi Soemarmo Gelar Apel Siaga Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H/2026 M. (Dok. Puspen TNI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo menggelar apel siaga dalam rangka pengamanan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H / 2026 M. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Lanud Adi Soemarmo Marsma TNI Henri Ahmad Badawi, S.M., M.M., M.Han di military apron Lanud Adi Soemarmo, Senin (16/3/2026).

Dalam sambutannya, Komandan Lanud Adi Soemarmo menyampaikan bahwa apel siaga ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan Lanud Adi Soemarmo dalam bekerja sama dengan Angkasa Pura dan AVSEC Bandara Adi Soemarmo. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang yang akan merayakan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H / 2026 M, sekaligus menjaga keamanan di lingkungan Bandara dan Lanud Adi Soemarmo. 

Lebih lanjut, Komandan Lanud Adi Soemarmo menegaskan bahwa sesuai dengan arahan pimpinan, pengamanan objek vital di lingkungan satuan-satuan TNI, khususnya Lanud Adi Soemarmo, menjadi prioritas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Oleh karena itu, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi sehingga tercipta kerja sama tim yang solid antara pihak Bandara dan Lanud Adi Soemarmo dalam menjaga keamanan selama periode perayaan hari raya. 

Secara teknis, pengamanan akan dilaksanakan melalui pembentukan posko, pelaksanaan patroli, serta langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang, sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan Bandara, Lanud Adi Soemarmo, serta kawasan komplek sekitarnya. (Bambang)
Share:

Paripurna Ke-5 DPRD Kaltim Bahas Arah Pembangunan 2027, Pemprov Tekankan Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Paripurna Ke-5 DPRD Kaltim Bahas Arah Pembangunan 2027, Pemprov Tekankan Sinergi Eksekutif dan Legislatif. (Dok. Pemprov Kaltim)

Samarinda, WaraWiri.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-5 di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Senin (16/3/2026).

Rapat tersebut membahas penyampaian laporan akhir panitia khusus serta penetapan Rencana Kerja DPRD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Rapat paripurna dilaksanakan dengan beberapa agenda utama, yakni penyampaian laporan akhir hasil kerja Panitia Khusus pembahas Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, pengesahan penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian laporan akhir hasil kerja Panitia Khusus pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027, serta pengesahan penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027.

Selain itu, dalam rapat paripurna juga disampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Timur terhadap laporan akhir hasil kerja Panitia Khusus pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 dan laporan akhir hasil kerja pansus pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027.

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim, Muhaimin menyampaikan bahwa dokumen rencana kerja DPRD dan pokok-pokok pikiran dewan merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai kegiatan kedewanan.

Ia mengapresiasi DPRD Kalimantan Timur yang telah menyelesaikan pembahasan rencana kerja DPRD dan pokok-pokok pikiran dewan secara serius, komprehensif dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, kedua dokumen tersebut tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan tugas DPRD, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang harus diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD selama ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi.

Namun demikian, Muhaimin mengakui bahwa pembangunan daerah saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta dinamika kebijakan transfer ke daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dengan memfokuskan pembangunan pada prioritas utama yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga program yang direncanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD harus dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, agar setiap usulan dapat tersusun secara sistematis, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat proses perencanaan pembangunan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Muhaimin berharap berbagai aspirasi masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil kerja panitia khusus dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan. (Remond)
Share:

Jawa Tengah Sambut Peningkatan Ekonomi Daerah dari Tradisi Mudik Lebaran

Jawa Tengah Sambut Peningkatan Ekonomi Daerah dari Tradisi Mudik Lebaran. (Dok. Pemprov Jateng)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Jawa Tengah menyambut antusias para pemudik Lebaran 2026 dari berbagai daerah yang hendak menuju provinsi ini. Sebab, tradisi mudik Lebaran bukan hanya ajang untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga, tapi juga momentum untuk meningkatkan perekonomian daerah.

“Makanya kami sudah siapkan infrastruktur, hotel-hotel, bahkan sampai UMKM di tempat-tempat strategi, dan kampung-kampung tujuan mudik,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, seusai melepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026, di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (16/3/2026).

Ditambahkan, hal tersebut mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan mudik terbesar. Selain itu juga menjadi perlintasan para pemudik dari Jabodetabek dan Jawa Barat ke Jawa Timur, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, Luthfi berharap adanya pergerakan masyarakat yang mudik tersebut dapat meningkatkan perputaran uang dan perekonomian di wilayahnya.

Luthfi mengatakan, kesiapan untuk menyambut para pemudik sudah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/ kota sampai tingkat desa. Menurutnya, momentum mudik harus dapat ditangkap sebagai peluang untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah masing-masing.

“Jadi kebutuhan dasar pemudik terlayani, termasuk pemudik di tempat-tempat tertentu, silakan belanjakan uang sakunya di Jawa Tengah, khususnya di UMKM,” jelasnya.

Tidak hanya itu, imbuh Luthfi, Jawa Tengah juga menjadi titik jenuh bagi para pemudik. Maka, Ahmad Luthfi berpesan agar para pemudik dapat memanfaatkan tempat-tempat istirahat yang ada di wilayahnya, mulai dari rest area sampai hotel atau penginapan.

“Silakan istirahat dan tidur di penginapan yang ada di Jawa Tengah,” katanya.

Diketahui, pada mudik-balik tahun ini, diperkirakan ada 17 juta orang yang masuk dan melintas di Jawa Tengah. Dari jumlah itu, ada yang tujuan akhir atau kampung halamannya di Jawa Tengah, tetapi ada juga yang hanya m elintas untuk mudik dari Jabodetabek dan Jawa Barat ke Jawa Timur atau sebaliknya.

Adapun dalam mudik lebaran kali ini, Pemprov Jateng beserta 35 kabupaten/ kota, BUMD, dan instansi lainnya telah memberangkatkan total 348 armada bus. Terdiri atas 325 unit bus dari Jakarta dengan total pemudik sebanyak 16.186 orang, dan 23 unit bus dari Bandung dengan jumlah pemudik 1.133 orang.

Selain itu juga ada mudik menggunakan kereta api yang akan diberangkatkan dan dilepas Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (17/3/2026). Total kuota mudik gratis menggunakan kereta api sekitar 1.288 kursi. (Zikry)
Share:

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, RI - Jepang Teken Kerja Sama Mineral Kritis & Nuklir

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, RI - Jepang Teken Kerja Sama Mineral Kritis & Nuklir. (Dok. Kemen ESDM)

Jepang, WaraWiri.net - Di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan akan energi bersih, penguatan kerja sama internasional menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung upaya transisi energi. Mineral kritis dan teknologi energi maju kini semakin dipandang sebagai komponen strategis dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih.

Sejumlah kerjasama yang disepakati dalam rangkaian Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti dan terus bekerja keras untuk berupaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Salah satu diantaranya adalah kerja sama Indonesia - Jepang untuk memperkuat rantai pasok energi dan mendukung pengembangan teknologi energi masa depan di kawasan Asia-Pasifik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Ryosei Akazawa. Pertemuan tersebut berlangsung di sela kegiatan Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3).

Salah satu hasil utama dari pertemuan tersebut Adalah penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yaitu mineral kritis dan energi nuklir. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan.

"Saya sangat menyambut baik tentang memorandum yang kita hari ini tandatangani, khususnya di bidang mineral kritis, kami sangat terbuka, kami dengan senang hati untuk meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ungkap Bahlil di sela pertemuan bilateral.

Untuk sektor mineral kritis, kerja sama ini diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi energi bersih melalui pemanfaatan sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia.

"Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai cadangan 43% dari total nikel dunia, dan juga kita menjadi pemain bauksit salah satu terbesar, timah, dan juga punya tembaga. Saya persilahkan, ada logam tanah jarang, jadi kalau mampu kita bisa implementasikan, saya pikir itu adalah hal yang baik," tutur Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarnegara dalam menghadapi dinamika global, khususnya untuk menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

Menurutnya, situasi geopolitik dan ketidakpastian global saat ini menuntut setiap negara untuk saling memperkuat kolaborasi, termasuk melalui pengamanan cadangan energi strategis.

"Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi," ujar Akazawa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas dukungannya terhadap izin ekspor Liquefied Natural Gas (LNG) ke Jepang. Di sisi lain, Akazawa menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Sementara itu, kerja sama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi dengan tetap mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang dalam pengembangan solusi energi rendah karbon.

Ke depan, kedua negara akan melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok LNG dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional PLTP Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka. Kerja sama antara Indonesia dan Jepang ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik. (Ilham)
Share:

Menteri ESDM Tegaskan Kolaborasi Saling Menguntungkan di Sektor Energi

Menteri ESDM Tegaskan Kolaborasi Saling Menguntungkan di Sektor Energi. (Dok. Kemen ESDM)

Jepang, WaraWiri.net - Di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, isu ketahanan energi kembali mengemuka dalam forum kawasan Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang pada Minggu (15/3) waktu setempat.

Pertemuan para menteri dan pelaku industri energi dari negara-negara Indo-Pasifik itu menjadi ruang diskusi tentang bagaimana negara - negara di kawasan dapat memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan energi yang saat ini dirasa semakin krusial di tengah konflik timur tengah.

"Di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia saat ini, kita perlu memperkuat kolaborasi yang saling mengangkat satu sama lain bukan justru saling menjatuhkan satu sama lain," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di hadapan para delegasi.

"Indonesia menunjukan komitmen tersebut diantaranya dengan mengirimkan 150 kargo Liquefied Natural Gas tahun 2025 lalu untuk mendukung pasokan energi dunia. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan sekitar setengah pasokan batu bara yang diperdagangkan di dunia," lanjut Bahlil.

Menurutnya, ekspor energi dari Indonesia dalam jumlah besar tersebut turut memperkuat pasokan energi global.

Bahlil juga menyinggung bahwa ketika kolaborasi yang saling menguntungkan tersebut tidak dilakukan, maka setiap negara perlu tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat domestiknya.

"Sebagai salah satu negara importir minyak, jika kebutuhan minyak tersebut tidak dapat kami amankan maka kami tidak memiliki pilihan kecuali untuk memanfaatkan potensi energi yang ada di dalam negeri termasuk meningkatkan porsi Crude Palm Oil yang diubah menjadi biodiesel," jelasnya.

Indonesia sendiri merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Tiap tahun Indonesia mengekspor CPO hingga 30 juta ton.

Bahlil menjelaskan bahwa di tengah kelangkaan energi saat ini, setiap negara memprioritaskan kebutuhannya masing-masing. "Meski ada Perjanjian Paris yang mendesak transisi dari batu bara, faktanya saat ini banyak negara yang meningkatkan impor batu bara nya dari Indonesia," jelasnya.

Di saat yang sama, pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong transisi energi dan pengembangan energi terbarukan termasuk untuk melakukan diversifikasi sumber energi guna memperkuat ketahanan energi nasional. Komitmen tersebut diantaranya tercermin dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt.

"Indonesia sangat berkomitmen untuk terus mendorong transisi energi termasuk melalui program PLTS 100 GW dengan prioritas jangka pendek berupa eliminasi PLTD diesel dengan PLTS," tegasnya.

Sebagai informasi, Forum di Tokyo ini menjadi pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha energi untuk membahas keamanan pasokan energi di kawasan Indo-Pasifik. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang dan National Energy Dominance Council Amerika Serikat.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus menghormati jalur transisi energi yang dipilih masing-masing negara. (Ilham)
Share:

PPWI Kabupaten Bogor Salurkan 100 Paket Sembako, Sambut Idul Fitri 1447 H dengan Berbagi

PPWI Kabupaten Bogor Salurkan 100 Paket Sembako, Sambut Idul Fitri 1447 H dengan Berbagi. (Dok. Istimewa) 

Bogor, WaraWiri.net – Menjelang penghujung bulan suci Ramadan 1447 H, Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Bogor sukses merealisasikan program bakti sosial dengan menyalurkan 100 Paket Sembako kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata organisasi citizen journalism terhadap sesama, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar pewarta warga di wilayah Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah, amanah berupa 100 paket sembako ini telah tersampaikan kepada warga. Kami berharap bantuan ini dapat membawa kebahagiaan di meja makan saudara-saudara kita menjelang Idul Fitri nanti. Ini adalah wujud bahwa PPWI tidak hanya hadir melalui tulisan, tapi juga melalui aksi nyata," ucap Gues, Minggu (15/03). 

Kelanjutan dari Agenda Sebelumnya
Sebagaimana disampaikan Gues dalam keterangannya, aksi berbagi ini langkah lanjutan dari agenda buka puasa bersama (bukber) organisasinya kemarin.

"Dengan semangat estafet tersebut, PPWI ingin memastikan bahwa keberkahan Ramadan dirasakan secara bertahap dan merata, mulai dari penguatan internal organisasi hingga aksi langsung ke masyarakat luas," katanya.

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian agenda sosial di bulan suci tahun ini, segenap keluarga besar PPWI Kabupaten Bogor menyampaikan ucapan hangat kepada seluruh warga Kabupaten Bogor.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Minal Aidin Wal Faizin. Mohon Maaf Lahir dan Batin," tutup Gues. (Alif/Dinda) 
Share:

Kemenhaji Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia, Disabilitas, dan Perempuan

Kemenhaji Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaji) menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas. Komitmen tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, saat menghadiri acara “Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jumat (13/3).

Dalam sambutannya, Puji Raharjo menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak setiap muslim tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik.

“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji Raharjo.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan regulasi serta penguatan kebijakan yang mendorong penyelenggaraan haji yang semakin inklusif.

“Alhamdulillah kita dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua jemaah haji tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama,” lanjutnya.

Puji Raharjo juga menegaskan bahwa prinsip utama pelayanan haji Indonesia berlandaskan pada nilai aman, manusiawi, dan aksesibel bagi seluruh jemaah Indonesia, sebagai dasar penguatan layanan haji yang inklusif.

“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” kata Puji Raharjo.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait layanan haji bagi penyandang disabilitas.

“Kementerian Haji ketika kami memberikan solusi langsung dilakukan. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pelayanan Daker Mekkah 2025 bahkan mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi,” ujar Dante.

Ia juga menilai beberapa layanan sudah menunjukkan perbaikan, termasuk penyediaan konsumsi bagi jemaah berkebutuhan khusus.

“Makanan untuk lansia dan jemaah disabilitas juga sudah cukup baik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan khusus jemaah,” lanjutnya.

Namun demikian, Dante menekankan masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, terutama terkait pendampingan bagi jemaah disabilitas selama menjalankan ibadah haji.

“Perlu pendampingan khusus untuk jemaah disabilitas. Misalnya jemaah yang membutuhkan kursi roda, jangan sampai terpisah dengan pendampingnya, karena itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan mereka,” tegas Dante.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KND Deka Kurniawan, Komisioner KND Jonna AD, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, serta perwakilan dari Kementerian HAM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin), serta berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi disabilitas lainnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta yang hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting secara daring.

Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mendorong penyelenggaraan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, sebagai bagian dari transformasi pelayanan haji Indonesia menuju sistem yang semakin inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah. (Remond)
Share:

Kawal Pelayanan Tetap Terjaga Selama Periode Mudik 2026, Menteri PANRB Tinjau Layanan Sektor Transportasi

Menteri PANRB Rini Widyantini melakukan peninjauan pelayanan di Stasiun Gambir, Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjelang periode libur Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 2026, arus perjalanan mudik mulai berlangsung. Memastikan kelancaran mudik tahun 2026, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini meninjau langsung pelayanan transportasi di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (13/3/2025).

Dikatakan, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas, sistem layanan, serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan responsif kepada masyarakat selama periode angkutan lebaran.

“Hari ini saya ke Gambir untuk melihat pelayanan publik. Karena memang berdasarkan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memang diberi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan-pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah maupun BUMN,” ujar Menteri Rini.

Sebagai informasi, peningkatan mobilitas masyarakat selama masa mudik lebaran terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk memastikan layanan tetap terjaga, Kementerian PANRB juga berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam pelaksanaan Survei Pelayanan Publik Masa Mudik Lebaran.

Menteri Rini menjelaskan survei ini bertujuan untuk menangkap pengalaman langsung masyarakat terhadap kualitas layanan transportasi yang mereka terima selama periode mudik. Ditegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga agar pelayanan publik selama periode mudik dapat berjalan secara optimal.

“Itu adalah survei yang kita lakukan bersama-sama dengan KAI, jadi mudah sekali tinggal mengisi barcode, kemudian bisa melakukan penilaian. Dan penilaian ini tentunya akan menjadi evaluasi kita untuk layanan-layanan ke depan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Rini memastikan kesiapan sarana prasarana, kesiapan petugas yang ada di KAI, dan fasilitas seperti loket tiket; pendaftaran face recognition; customer service, dan lainnya. Menteri Rini juga mengajak masyarakat atau pemudik untuk turut berpartisipasi dengan menyampaikan penilaian, aspirasi, maupun pengaduan melalui QR Code Survei Kepuasan Masyarakat maupun kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.

Sebagai langkah konkret dari kerja sama tersebut, kampanye survei pelayanan publik ini akan dilakukan di berbagai titik strategis, termasuk stasiun-stasiun besar di wilayah Jawa dan Sumatra, area di dalam kereta api, serta melalui berbagai media komunikasi milik PT KAI (Persero).

Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap kualitas layanan transportasi publik, sehingga penyelenggara layanan dapat melakukan perbaikan secara cepat dan berkelanjutan. Partisipasi publik tidak hanya menjadi sarana pengawasan sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Diharapkan, kerja sama Kementerian PANRB dan PT KAI (Persero) bisa terus dilanjutkan untuk hal lainnya. Menteri Rini mengungkapkan jika nanti dari survei layanan masyarakat ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki, Kementerian PANRB siap bekerja sama untuk saling membantu.

“Kebijakan kita yang utama itu adalah citizen centric jadi pengalaman pengguna ini menjadi salah satu hal penting dan saya senang PT KAI lebih memudahkan para pelanggan menggunakan kereta api dimulai dari pembelian tiket. Jangan bosan untuk kita saling berkoordinasi, kita punya tujuan yang sama supaya masyarakat itu aman, dan nyaman,” tuturnya.

Terakhir, hal lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait memastikan pemberian layanan yang inklusif bagi kaum rentan. Ditegaskan, pelayanan publik esensial harus tetap tersedia, berjalan, dan mudah diakses, terutama di bidang kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya sesuai amanat Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Sebagai informasi, selama masa angkutan lebaran 2026, PT KAI berkomitmen memberikan pelayanan dan operasional terbaik untuk pelanggan. Direktur SDM dan Kelembagaan PT KAI (Persero) Atih Nurhayati menyampaikan masa angkutan lebaran adalah 22 hari yakni 11 Maret hingga 1 April 2026. Sementara masa posko angkutan lebaran adalah 18 hari yaitu 13 Maret hingga 30 Maret 2026.

Dijelaskan frekuensi perjalanan kereta api (KAI Group) pada masa angkutan lebaran 2026 meningkat sebesar 2, 1 persen dibandingkan tahun 2025. Dukungan sarana untuk angkutan lebaran 2026 meningkat dibanding tahun 2025. Sebagai bagaian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah, PT KAI berpartisipasi dalam angkutan lebaran 2026 melalui program angkutan motor gratis (Motis).

“Program ini bertujuan membantu penumpang mengirimkan sepeda motor menggunakan kereta api secara gratis, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman,” pungkasnya. (Subhan)
Share:

Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Bahas Kesiapan Idulfitri 1447 H dan Apresiasi Semangat Toleransi Bangsa

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026. Sidang tersebut secara khusus membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo terlebih dahulu mengajak seluruh jajaran kabinet untuk memanjatkan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga sidang kabinet dapat dilaksanakan. Kepala Negara juga menyampaikan harapannya agar seluruh ibadah umat Islam selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT serta seluruh masyarakat dapat kembali dipertemukan dengan Ramadan pada tahun mendatang.

“Kita sudah memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini, dan tujuh hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan mendatang bagi umat Islam,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang agama yang telah menjaga suasana toleransi selama bulan Ramadan. Menurutnya, sikap saling menghormati antarumat beragama merupakan salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, yang telah menghormati bulan Ramadan dengan baik. Ini selalu adalah kebanggaan dan keunggulan bangsa Indonesia, yaitu kita melaksanakan ibadah agama kita masing-masing dalam suasana kerukunan, kekeluargaan, dan saling menghormati,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo bahkan menyinggung pengalaman yang berkesan saat menghadiri peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Menurut Presiden, kondisi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat.

“Di situ oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa gereja-gereja di Malang membantu membuka halamannya, mempersilahkan warga NU tidur di halaman gereja, memberi lapangan parkirnya. Inilah keunggulan kita, kebaikan kita, kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda satu. Ini harus kita jaga,” tutur Presiden.

Selain membahas kesiapan Idulfitri, Presiden Prabowo juga menyinggung berbagai upaya pemerintah dalam menangani dampak bencana di sejumlah daerah. Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh unsur pemerintah yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Tadi baru saja kita lihat video klip sebentar apa yang dilaksanakan oleh Satgas Jembatan, 218 jembatan dalam 2,5 bulan. Ini menunjukkan reaksi cepat tanggap kehadiran pemerintah,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di berbagai daerah, termasuk unsur pemerintah daerah, aparat, serta relawan yang bekerja langsung di lapangan.

“Atas nama negara, bangsa dan sebagai Presiden, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sampaikan penghargaan saya dan terima kasih saya kepada semua unsur di lapangan yang telah bekerja keras,” kata Presiden. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih Serahkan Zakat di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026. Penyerahan zakat tersebut menjadi bagian dari komitmen Kepala Negara dalam menunaikan kewajiban sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan zakat secara nasional.

Setibanya di Istana Negara, Presiden Prabowo menuju salah satu konter zakat dan duduk di meja layanan yang telah disediakan. Di hadapan Ketua Baznas Dikdik Sodik Mudjahid, Kepala Negara menyerahkan zakatnya dan melaksanakan proses ijab kabul pembayaran zakat. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan pembacaan doa yang juga dipimpin langsung oleh Ketua Baznas Dikdik Sodik Mudjahid.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna usai pembayaran zakat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran Badan Amil Zakat Nasional serta lembaga-lembaga ekonomi keagamaan dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat di Indonesia. Kepala Negara menilai bahwa pengelolaan zakat yang terkoordinasi dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi bangsa.

“Saudara-saudara, kita juga hari ini telah secara memberi contoh dengan kita memberi zakat, dan ini menunjukkan lagi peran yang sangat penting dari Badan Zakat Nasional. Badan Zakat Nasional ini dan semua lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga ekonomi dari semua organisasi keagamaan di Indonesia harus kita koordinasikan, harus kita konsolidasikan, dan kita tingkatkan kemampuannya dengan segala teknologi yang sudah ada supaya potensi ekonomi bangsa kita bisa kita kerahkan secara berarti, kembali lagi secara efisien dan efektif,” ujar Presiden.

Sementara itu, Ketua Baznas Dikdik Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasi atas keteladanan yang ditunjukkan oleh Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran Kabinet Merah Putih dalam menunaikan zakat melalui Baznas. Menurutnya, dukungan para pemimpin nasional memiliki dampak besar dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menunaikan zakat.

“Alhamdulillah hari ini, hari ke-23 Ramadan, kami seluruh jajaran Baznas menerima secara simbolik pembayaran zakat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet. Hal ini memberikan poin yang luar biasa. Selain tentu saja penerimaan kami bertambah, yang lebih penting adalah dukungan moril bagaimana para tokoh dan para pejabat memberikan zakatnya dan memberikannya kepada Baznas,” tutur Ketua Baznas.

Penyerahan zakat tersebut turut diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, serta para pimpinan lembaga negara yang hadir dan secara bergantian menunaikan zakat melalui Baznas. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap pengelolaan zakat dapat semakin optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan.

Melalui momentum tersebut, pemerintah berharap pengelolaan zakat nasional semakin optimal sehingga mampu menjadi kekuatan sosial-ekonomi yang membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bulan suci Ramadan. (Dinda)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING