PP KAMMI Serahkan Hasil Brigade Pangan Sambas, Perkuat Langkah Mentan Amran Lanjutkan Swasembada

PP KAMMI Serahkan Hasil Brigade Pangan Sambas, Perkuat Langkah Mentan Amran Lanjutkan Swasembada. (Dok. Kementan)

Jakarta, WaraWiri.net - Upaya swasembada pangan nasional mendapat dukungan konkret dari generasi muda. Brigade Pangan KAMMI Bersambut di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berhasil menghasilkan beras yang diserahkan langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Penyerahan sampel Beras Sambas oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Ahmad Jundi Khalifatullah dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon menjadi simbol keterlibatan aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung peningkatan produksi nasional dan agenda besar swasembada pangan.

 

PP KAMMI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Amran yang dinilai progresif dalam mendorong peningkatan produksi nasional, percepatan modernisasi pertanian, serta keberpihakan nyata kepada petani dan generasi muda sebagai motor regenerasi sektor pertanian.

 

Beberapa waktu sebelumnya, Ahmad Jundi memimpin langsung panen raya di lokasi tersebut sebagai bagian dari pembinaan Brigade Pangan berbasis pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi lahan pertanian di daerah.

 

“Ketahanan pangan bukan sekadar program pemerintah, tetapi agenda strategis bangsa. Mahasiswa harus turun langsung menjadi bagian dari solusi. Apa yang kami lakukan di Sambas adalah bukti bahwa pemuda mampu menjadi motor penggerak produktivitas pertanian dan kemandirian daerah.”

 

Ia juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian berbasis pemberdayaan masyarakat.

 

“Modernisasi alat pertanian di Brigade Pangan bukan hanya soal teknologi, tetapi soal keberpihakan. Ketika petani dimudahkan dalam pengolahan lahan, produktivitas meningkat, kesejahteraan naik, dan daerah menjadi kuat. Inilah fondasi kedaulatan pangan nasional,” ujarnya

 

Sementara itu Furqon menegaskan bahwa Andi Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian pertama yang secara konsisten memberikan perhatian khusus serta ruang strategis bagi keterlibatan pemuda dalam pembangunan sektor pertanian nasional. 

 

Menurutnya, komitmen tersebut membuka babak baru kolaborasi antara pemerintah dan gerakan mahasiswa dalam memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan Indonesia.

 

Mentan Amran menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan generasi muda dalam mempercepat capaian produksi nasional.

 

Menurut Mentan Amran, keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam regenerasi petani serta penguatan produktivitas daerah sebagai fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

 

Kolaborasi antara PP KAMMI dan Kementerian Pertanian menjadi bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan Presiden Republik Indonesia, sekaligus strategi memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan krisis pangan global. (Dinda)

Share:

Read More

Gakkum Kehutanan Lanjutkan Proses Hukum 12 Penambang Emas Ilegal di TN Tanjung Puting Usai Gugatan Praperadilan Ditolak

Gakkum Kehutanan Lanjutkan Proses Hukum 12 Penambang Emas Ilegal di TN Tanjung Puting Usai Gugatan Praperadilan Ditolak. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Upaya hukum 12 tersangka pertambangan emas tanpa izin (PETI) untuk membatalkan status hukum mereka kandas. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus yang mengancam habitat asli orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) ini hingga ke meja hijau.

"Kami mengapresiasi putusan hakim yang menguatkan prosedur penyidikan kami. Keberhasilan ini adalah hasil sinergi kuat antara Gakkum Kehutanan, Balai TN Tanjung Puting, Ditreskrimsus, Sat Brimob Polda Kalteng, hingga Kejaksaan Tinggi. Dengan ditolaknya praperadilan ini, kami segera melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan demi keadilan bagi kelestarian hutan kita," ujar Leonardo Gultom pada siaran persnya, Sabtu (21/2). 

Kasus ini bermula dari Operasi Gabungan pada November 2025 di kawasan Taman Nasional (TN) Tanjung Puting. Tim gabungan berhasil menangkap tangan 12 orang pelaku saat sedang melakukan aktivitas tambang ilegal di dalam kawasan lindung tersebut.

Ke-12 tersangka tersebut adalah HD (45), SEL (27), HT (50), HM (41), KA (46), KE (48), YH (30), JM (43), SY (45), MR (40), SPY (48), dan SLA (41). Melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan gugatan praperadilan (Nomor: 1/Pid.Pra/2026/PN) pada 28 Januari 2026, menantang keabsahan penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penetapan status tersangka.

Persidangan yang berlangsung pada 9 hingga 13 Februari 2026 di PN Pangkalan Bun mengungkap fakta-fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh pemohon. Agenda sidang meliputi penyerahan jawaban, replik, dan duplik; penyerahan alat bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi; dan kesimpulan.

Pada sidang terbuka tanggal 18 Februari 2026, hakim memutuskan bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh 12 tersangka tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hakim menyatakan bahwa seluruh tahapan penyidikan yang dilakukan PPNS Balai Gakkum Kehutanan telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dengan kemenangan hukum ini, penyidik Balai Gakkum Wilayah Kalimantan bergerak cepat untuk menyelesaikan berkas perkara. Pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat akan segera dilakukan untuk memulai proses penuntutan.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk peringatan keras terhadap aktivitas ilegal di kawasan konservasi. TN Tanjung Puting bukan sekadar hamparan hutan, melainkan benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati Indonesia yang harus dilindungi dari praktik eksploitasi merusak. (Ros)

Share:

Read More

Kantor Imigrasi Surabaya Menjadi Pilot Project Pengambilan Data Biometrik Paspor Dinas

Kantor Imigrasi Surabaya Menjadi Pilot Project Pengambilan Data Biometrik Paspor Dinas. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Surabaya, WaraWiri.net - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk layanan pengambilan data biometrik paspor dinas. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Langkah strategis ini diambil untuk mengintegrasikan data pemegang paspor dinas ke dalam sistem keimigrasian nasional sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi aparatur negara di tingkat daerah.

Kerja sama lintas kementerian ini bertujuan mengatasi hambatan teknis yang selama ini dialami pemegang paspor dinas, seperti data biometrik yang belum terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta kendala pembacaan sistem pada gerbang otomatis (autogate) di bandara internasional. Melalui sinkronisasi ini juga, pejabat negara kini dapat melakukan proses pengambilan biometrik di kantor imigrasi setempat tanpa harus terpusat di Jakarta.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan solusi atas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas.

"Melalui penguatan regulasi dan interoperabilitas sistem, pengambilan data biometrik paspor dinas kini dapat dilakukan di Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh pemegang paspor terekam dalam sistem kami," ujar Eko.

Transformasi menuju paspor dinas elektronik juga dinilai krusial untuk mendukung tugas diplomatik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala.

"Transformasi menuju paspor elektronik menjadi kebutuhan teknis sekaligus juga instrumen diplomasi untuk memperluas kemudahan mobilitas para pejabat negara yang mewakili Pemerintah Indonesia," ujar Akio.

la menjelaskan bahwa sejumlah negara hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik. 

"Denmark dan Swedia hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik Indonesia. Negosiasi dengan Spanyol dan Jerman juga hanya mencakup paspor elektronik," jelasnya

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar 24.000 permohonan paspor dinas setiap tahunnya, di mana lebih dari 1.200 permohonan berasal dari daerah. Keberadaan paspor elektronik menjadi syarat mutlak bagi sejumlah negara mitra untuk memberikan fasilitas bebas visa.

Dalam pelaksanaan pilot project di Surabaya, pengambilan data biometrik dilakukan secara simbolis kepada empat Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Secara bersamaan, layanan serupa juga diimplementasikan terhadap 90 Taruna AAL lainnya sebagai bagian dari evaluasi kesiapan teknis dan mekanisme koordinasi antarinstansi di lapangan.

Program ini merupakan pengembangan dari uji coba awal yang telah dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas | TPI Surakarta pada November tahun lalu. Ke depannya, layanan ini akan diperluas secara bertahap ke 151 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi aparatur negara di berbagai wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menegaskan bahwa "Ditunjuknya Kanim Surabaya sebagai lokasi pilot project menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan layanan berjalan optimal dan dapat menjadi model penerapan di satuan kerja lainnya," tutup Novianto. (Subhan)

Share:

Read More

Bappenas Usung Renduk Pascabencana, Pastikan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra

Bappenas Usung Renduk Pascabencana, Pastikan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, serta menindaklanjuti penugasan sebagai Koordinator Bidang Penyusunan Rencana Induk dan/atau Rencana Aksi dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah didukung pemangku kepentingan lainnya telah menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat (Renduk PRRP Sumatera).

Bencana alam hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra bagian utara sepanjang akhir bulan November 2025, telah menyebabkan korban jiwa dan luka, kerusakan berbagai sarana dan prasarana, serta hilangnya berbagai mata pencaharian masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan pembangunan dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengakomodasi berbagai kebutuhan yang ada.

“Renduk PRRP Sumatera ini diharapkan dapat menjadi kebijakan payung dan pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dalam kurun waktu 3 tahun, mulai tahun 2026 sampai tahun 2028,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Renduk PRRP Sumatera terdiri atas buku utama dan tiga buku provinsi sebagai lampiran, yaitu Renduk PRRP Provinsi Aceh, Renduk PRRP Provinsi Sumatera Utara, dan Renduk PRRP Provinsi Sumatera Barat, serta dilengkapi Rencana Aksi PRRP dari 32 kementerian/lembaga (Renaksi K/L), yang telah diselaraskan dan diverifikasi berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang disusun oleh 53 kabupaten/kota terdampak di ketiga provinsi tersebut. 

Dengan mempertimbangkan angka Jitupasna yang merupakan jumlah kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar lebih dari Rp205,26 triliun, dengan sebaran Rp153,248 triliun di Aceh, Rp30,562 triliun di Sumatera Utara, dan Rp21,4 triliun di Sumatera Barat, maka diperlukan verifikasi lebih lanjut atas besaran kebutuhan pendanaan tersebut, dan perlu disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. 

"Kami akhirnya mencoba menghitung yang sudah selaras sesuai dengan kriteria tadi. Alhamdulillah, dari 205 triliun kebutuhan dan respon dari KL sekitar 68,9 triliun, didapatkanlah angka 56,3 triliun untuk 3 tahun dan 2108 kegiatan. Ini belum termasuk kegiatan pendukung ya. Tapi ini betul-betul kegiatan rehab rekon. Jadi bottom up, top downnya ketemu," ujar Deputi Medrilzam.

Dari hasil penyelarasan Jitupasna dengan Renaksi K/L, telah dihasilkan kesepakatan kegiatan sejumlah Rp56,327 triliun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu tahun anggaran 2026 hingga 2028. Renduk PRRP Sumatera ini masih bersifat sementara (versi pertama) karena masih terdapat perbedaan besaran kebutuhan dan rencana aksi tersebut. Jika diperlukan akan disesuaikan dengan angka kebutuhan pascabencana yang sudah diverifikasi lebih lanjut oleh BNPB.

Renduk PRRP Sumatera telah dilaporkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada 15 Februari 2026 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masing-masing sebagai Ketua Pelaksana dan Ketua Pengarah Satuan Tugas PRRP Sumatera. Renduk PRRP Sumatera diharapkan dapat dibahas pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas PRRP Sumatera dalam waktu dekat, guna mendapatkan persetujuan untuk dijadikan referensi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama 2026-2028.

Pada tahap berikutnya, akan dilakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam memutakhirkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun masing-masing kabupaten/kota terdampak, untuk dapat memperhatikan beberapa hal pokok yang dimuat dalam Renduk PRRP Sumatera dan PRRP Provinsi.

Beberapa hal pokok tersebut antara lain (1) menindaklanjuti rekomendasi pemanfaatan ruang dari Peta Zona Rawan Bencana (ZRB), khususnya untuk penetapan lokasi hunian tetap dan infrastruktur strategis lainnya; (2) penyesuaian kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bidang permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor; dan (3) pemutakhiran angka Jitupasna sesuai hasil penyelarasan dengan Renaksi K/L baik yang telah selaras maupun yang masih perlu diverifikasi lanjutan oleh BNPB.

Selain itu, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas harus mengintegrasikan Renduk PRRP Sumatera ke dalam proses perencanaan tahunan, termasuk dalam membangun kerja sama dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, Renduk PRRP Sumatera akan dijadikan referensi utama dalam penyusunan RKP dan RAPBN TA 2026 yang terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik melalui pembiayaan dalam negeri maupun dari kerja sama yang akan dibangun dengan mitra pembangunan luar negeri.

“Melalui Renduk PRRP Sumatera, diharapkan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan dengan lancar, untuk mewujudkan daerah terdampak bencana menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan (build back better, safer, and sustainable),” pungkas Deputi Medrilzam. (Fathi)

Share:

Read More

Bangun Ekosistem Olahraga Terpadu, Pemerintah Siapkan Lompatan Prestasi dan Jaminan Kesejahteraan Atlet

Bangun Ekosistem Olahraga Terpadu, Pemerintah Siapkan Lompatan Prestasi dan Jaminan Kesejahteraan Atlet. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah memperkuat program prioritas nasional bidang olahraga sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedigdayaan bangsa melalui olahraga.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Program Prioritas Nasional Keolahragaan di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (19/2/2026).

Menko PMK menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, pemerintah harus memperkuat daya saing olahraga nasional melalui penetapan 21 cabang olahraga unggulan, pembangunan kawasan pembinaan olahraga berstandar internasional, serta pengembangan kesejahteraan atlet.

“Arahan Bapak Presiden jelas, kita harus mewujudkan kedigdayaan bangsa melalui olahraga. Tidak hanya menambah cabang unggulan menjadi 21, tetapi juga membangun kawasan pembinaan berstandar internasional dan memastikan kesejahteraan atlet terjamin,” ujar Pratikno.

Rapat tersebut menyepakati pembangunan Akademi Pelatihan Olahraga Nasional di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, di atas lahan sekitar 500 hektare. Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terpadu yang mencakup pendidikan, pelatihan, sport science, dan layanan kesehatan olahraga. Sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BUMN, serta pemerintah daerah menyatakan dukungan percepatan pembangunan.

Selain itu, kawasan Cibubur akan ditransformasi menjadi pusat Sports Wellness, Rehabilitation, dan Sports Science yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON). Transformasi ini membutuhkan dukungan lintas kementerian agar kawasan tersebut benar-benar menjadi sport center terpadu berstandar internasional.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan Beasiswa Prestasi Olahraga yang mencakup atlet, pelatih, dan tenaga manajemen olahraga melalui kerja sama dengan LPDP dan Kemendiktisaintek.

“RTM ini kita lakukan untuk mengonkretkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Program ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak dengan aksi nyata agar target besar olahraga nasional sesuai harapan Presiden benar-benar tercapai,” tegasnya.

Selain pembangunan kawasan dan beasiswa, pemerintah juga memperkuat pembinaan dari 14 menjadi 21 cabang olahraga unggulan nasional dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta pembagian peran yang jelas antara provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah strategis ini menjadi fondasi menuju target prestasi SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade 2028, sekaligus memperkuat sistem olahraga nasional secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna, serta perwakilan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. (Muh)

Share:

Read More

Dampak Revitalisasi Sekolah Daerah 3T Perkuat Layanan Pendidikan di Perbatasan dan Pelosok Indonesia

Dampak Revitalisasi Sekolah Daerah 3T Perkuat Layanan Pendidikan di Perbatasan dan Pelosok Indonesia. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat komitmen pemerataan layanan pendidikan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk, di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sejak diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, program ini merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan layanan pendidikan yang aman, layak, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

Salah satu capaian program revitalisasi dirasakan langsung oleh PAUD Murmas Kertaraharja yang berlokasi di Dusun Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah gempa bumi berkekuatan 7,0 Skala Richter pada tahun 2018, dengan tingkat kerusakan mencapai 100 persen terhadap rumah warga dan fasilitas umum, termasuk gedung PAUD Murmas.

Pada tahun 2025, PAUD Murmas ditetapkan sebagai penerima bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Melalui program ini, PAUD Murmas memperoleh pembangunan Unit Ruang Kelas Baru (RKB), ruang UKS, toilet ramah anak, serta arena bermain lengkap dengan fasilitas permainan edukatif dengan total anggaran lebih dari Rp563 juta.

Kepala Sekolah PAUD Murmas, Azizah Safitri, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas bantuan revitalisasi yang telah diterima. Menurutnya, revitalisasi memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan kualitas layanan pendidikan. 

“Dengan revitalisasi para guru juga lebih nyaman dan termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran karena lingkungan yang aman dan fasilitas yang menjadi memadai. Semua murid dapat belajar dengan aman, nyaman, dan ceria, dengan dukungan fasilitas bermain yang menunjang perkembangan motorik, sosial-emosional, dan kognitif anak secara optimal,” ungkap Azizah.

Capaian program revitalisasi juga dirasakan oleh satuan pendidikan di wilayah 3T lainnya, salah satunya SMAN 3 Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala SMAN 3 Fatuleu, Yosef Kono, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 sekolahnya menerima Program Revitalisasi SMA dengan menu rehabilitasi toilet murid, rehabilitasi ruang kelas dan ruang administrasi, rehabilitasi laboratorium TIK, pembangunan toilet baru, serta pembangunan laboratorium IPA baru, dengan total anggaran sebesar Rp1.058.264.000.

Menurut Yosef, program revitalisasi tersebut memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi sekolah maupun masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana sekolah kini semakin memadai dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi seluruh warga sekolah. Peserta didik menjadi lebih bersemangat dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, sementara guru semakin termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, baik secara teori maupun praktikum.

Pelaksanaan revitalisasi dengan skema swakelola juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selama proses pembangunan yang berlangsung sekitar 120 hari kerja, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, mulai dari pelaku usaha kecil, pedagang bahan makanan, penyedia air tangki, hingga pengrajin mebel dan penyedia bahan bangunan. Yosef berharap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.

Dampak positif revitalisasi juga menjangkau wilayah 3T di kawasan timur Indonesia, salah satunya Distrik Towe yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Towe, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Laurensius Wiku, menyampaikan bahwa program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen pada tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi sekolahnya dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, Laurensius mengatakan bahwa SMP Negeri 1 Towe menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran lebih dari Rp2,6 miliar. Pembangunan tersebut meliputi enam menu bangunan, yakni satu unit ruang administrasi, satu unit ruang laboratorium, satu unit ruang kelas, satu unit rumah dinas guru, satu unit ruang UKS, serta rehabilitasi toilet.

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, serta seluruh pihak yang terlibat. Revitalisasi yang kami terima sangat bermanfaat dan menjadi investasi jangka panjang untuk pemajuan Indonesia khususnya peserta didik Papua,” tutur Laurensius.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen terus berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat program revitalisasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, dalam acara Konsolidasi Nasional di Depok pada 10 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menegaskan bahwa berbagai program prioritas pendidikan, termasuk revitalisasi satuan pendidikan, akan terus diperkuat pada tahun 2026.

Merujuk rekap perkembangan revitalisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2025, jumlah satuan pendidikan penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan telah mencapai 14.072 sekolah, yang terdiri atas 1.515 satuan PAUD, 6.328 SD, 3.989 SMP, dan 2.240 SMA. Dari jumlah tersebut, 949 sekolah berada di wilayah timur Indonesia dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kemendikdasmen terus berupaya memastikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul di masa depan. (Ilham)

Share:

Read More

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi 65 SLB di Indonesia Timur

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi 65 SLB di Indonesia Timur. (Dok. Kemendikdasmen)

Maluku Utara, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen meningkatkan fasilitas di sekolah luar biasa (SLB), bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Komitmen ini ditunjukkan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran serta penguatan pendidikan vokasional di SLB, termasuk untuk SLB-SLB di wilayah Indonesia Timur. 

SLBN Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu sekolah di wilayah timur Indonesia yang mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total bantuan mencapai Rp1,39 miliar. Puluhan murid kini lebih antusias dalam belajar dan mengembangkan potensi diri sejak ruang kelas dan ruang keterampilan mereka drehab total.

Sebelumnya, pembelajaran tidak maksimal disebabkan kondisi gedung yang rusak dan tidak pernah diperbaiki sejak sekolah dibangun pada 2013 lalu. Atap kelas kerap bocor sehingga para murid terpaksa diungsikan ke ruangan yang lebih aman saat hujan. 

 

“Dulu ruang keterampilan rusak parah sehingga kami jarang gunakan karena kondisinya tidak layak. Saat ini ruang keterampilan telah aktif kembali untuk mengajar kompetensi anak-anak, mulai dari bermain musik hingga membuat kerajinan tangan dari batok kelapa yang memang merupakan potensi kami di Morotai," kata Kepala SLBN Pulau Morotai, Nilla Timbuleng. 

Selain mendapatkan bantuan revitalisasi, sekolah ini juga telah menerima bantuan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) yang mendukung digitalisasi pembelajaran di sekolah.

“Wah, murid kami sangat antusias sekali mereka belajar menggunakan PID, apalagi di ruang kelas barunya nyaman sekali. Kami banyak mencari ide untuk bahan belajar termasuk bagaimana mengembangkan keterampilan kerajinan tangan atau musik dari PID ini," tambah Nila.

Selain itu ada SLBN Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang sejak September 2025, juga berbenah melalui program revitalisasi. Hasilnya, sejak Januari 2026 sekitar 20-an ABK di wilayah Raja Ampat kini bisa mengakses layanan pendidikan khusus dengan mudah. Sebelumnya, banyak ABK yang tidak bisa sekolah lantaran akses SLB yang jauh, yakni di Kota Sorong.

"Banyak murid kami yang sudah besar-besar, tapi baru masuk sekolah karena memang sebelumnya tidak ada SLB di Raja Ampat. Namun, sekarang ABK bisa sekolah, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan terapi serta keterampilan di SLBN Raja Ampat,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SLBN Raja Ampat, Fandy Dawenan.

SLB Swasta juga Rasakan Dampak Revitalisasi

Tidak hanya sekolah negeri, SLB swasta di wilayah Indonesia Timur juga terus ditata agar dapat memberikan layanan pendidikan khusus dan vokasional yang unggul. Salah satunya seperti di SLB ST. Elisabeth Pupung, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala SLB ST. Elisabeth Pupung, Vinsensius Wandu, mengatakan bahwa terpilihnya sekolahnya menjadi penerima bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran telah memberikan kesempatan bagi sekolahnya untuk berbenah dalam hal penyediaan fasilitas ruangan belajar yang sebelumnya hanya menumpang di salah satu rumah warga di Kampung Pupung, Desa Rondo Woing.

“Sekolah kami di pedalaman, SLBN hanya ada di kota sehingga kami menampung ABK yang tidak terjangkau sekolah negeri dan jumlahnya cukup banyak di daerah kami,” kata Vinsensius.

Dari program revitalisasi, perwajahan sekolah berubah total, dari awalnya hanya menyewa rumah warga, kini SLB ST. Elisabeth Pupung memiliki ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, serta selasar yang mendukung aktivitas para murid yang sebagian besar berasal dari desa-desa di Kecamatan Rana Mese.

Devan Saputra merupakan salah satu murid Vincentius yang kini merasa senang dengan ruang kelas baru dan bantuan PID di dalam kelasnya.

“Kami senang sudah punya sekolah yang lebih nyaman dan tidak malu lagi karena sekolahnya di rumah,” ungkap Devan yang tinggal di Desa Goloros, yang berjarak sekitar dua kilometer dari sekolah.

Orientasi Pembelajaran Khusus Lebih Vokasional

Selain melalui revitalisasi SLB di Indonesia timur, penguatan pendidikan juga dilakukan melalui program vokasional lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1). Salah satunya di SLBN Halmahera Barat. Sekolah ini menjadi SLB LSP-P1 untuk keahlian sepeda motor dan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah bengkel-bengkel untuk magang para muridnya.

“Bidang keterampilan sepeda motor ini sudah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus Penyandang Disabilitas (SK3PD) yang sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dengan begitu, ketika lulus murid kami bisa langsung mendapat sertifikat keterampilan untuk membantu dalam mencari pekerjaan,” jelas Kepala SLBN Halmahera Barat, Ismawati Muhammad.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen terus menguatkan layanan pendidikan di Indonesia timur melalui berbagai program, termasuk Revitalisasi Satuan Pendidikan. Sepanjang 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) telah menyalurkan bantuan program Revitalisasi Satuan Pendidikan terhadap 382 SLB di seluruh Indonesia.

Wilayah Indonesia timur menjadi salah satu daerah prioritas. Program revitalisasi untuk SLB setidaknya telah menyasar sedikitnya 65 SLB di wilayah Indonesia timur mulai dari Sulawesi, Maluku, NTT, hingga Papua, dengan total anggaran lebih dari 90 miliar rupiah. (Tedy)

Share:

Read More

Wamen Komdigi Dorong Hilirisasi Mineral Kritis dan Perkuat Ekosistem AI Global

Wamen Komdigi Dorong Hilirisasi Mineral Kritis dan Perkuat Ekosistem AI Global. (Dok. Kemenkomdigi)

India, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, telah merampungkan serangkaian gelaran AI Impact Summit 2026 di New Delhi, India, yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Nezar Patria secara aktif mendorong kolaborasi global dalam pengembangan teknologi masa depan, khususnya di sektor semikonduktor dan Kecerdasan Artifisial (AI), sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok digital dunia.

Hilirisasi Mineral Kritis untuk Kemandirian Industri Semikonduktor

Dalam pertemuan bilateral yang produktif dengan para pemimpin industri India, termasuk Tata Group dan Tyrone (Netweb Technologies), Wamen Nezar Patria secara khusus menjajaki potensi kerja sama dalam pengembangan industri semikonduktor. Wamen Nezar menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral kritis yang melimpah, seperti pasir silika, yang merupakan komponen esensial dalam produksi chipset dan semikonduktor. Komitmen Indonesia terhadap hilirisasi mineral ini menjadi fokus utama diskusi.

"Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan hilirisasi mineral kritis. Pasir silika yang tersedia melimpah di tanah air merupakan potensi besar yang harus kita transformasikan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, menjalin kerja sama dengan pemimpin industri global adalah langkah strategis yang krusial untuk membangun ekosistem semikonduktor nasional yang tangguh dan berdaya saing," tegas Wamen Nezar Patria.

Tata Group, melalui entitasnya Tata Electronics, saat ini sedang dalam proses pembangunan fasilitas perakitan dan pengujian semikonduktor pertama di India, sementara Tyrone dikenal luas atas inovasinya dalam pengembangan server berbasis AI. Sinergi antara Indonesia dengan perusahaan-perusahaan ini diharapkan dapat memfasilitasi transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang manufaktur teknologi tinggi.

Apresiasi Terhadap Inovasi Anak Bangsa di Kancah Global

Di tengah agenda AI Impact Summit, Wamen Nezar juga meluangkan waktu untuk berdiskusi dan menyampaikan apresiasi kepada delegasi siswa-siswi terbaik Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam Intel Global Competition Award. Para inovator muda ini telah menunjukkan kapabilitas luar biasa dengan menghadirkan solusi berbasis AI yang relevan dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan nasional. Dua proyek yang mendapatkan sorotan adalah:

• Agrify: Sebuah platform web berbasis AI yang dikembangkan oleh Muh. Salman A Farisi dan Muh. Sultan Narulloh Telaumbanua. Platform ini memanfaatkan teknologi computer vision melalui fitur Plant Doctor untuk mendiagnosa penyakit tanaman secara instan dan menyediakan Smart Farming Schedule yang mengoptimalkan jadwal bertani berdasarkan analisis cuaca dan pasar, dengan tujuan akhir meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kecil.

• SITANGGAP - Rapid Stroke Symptom Capture System: Dikembangkan oleh Andre Nugraha dan Nurissa’idah. Sistem ini merupakan solusi AI yang dirancang untuk deteksi dini gejala stroke, dengan menganalisis ekspresi wajah dan pola suara pasien menggunakan kamera dan mikrofon, berdasarkan standar medis internasional NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale). Proyek ini bertujuan untuk mempercepat respons publik terhadap gejala stroke dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Nomor 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik) serta Nomor 10 (Mengurangi Ketimpangan).

"Prestasi gemilang yang ditorehkan oleh siswa-siswi kita di ajang internasional ini merupakan bukti nyata bahwa talenta digital Indonesia memiliki daya saing global dan mampu menciptakan solusi konkret yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendukung ekosistem inovasi agar proyek-proyek inspiratif seperti Agrify dan SITANGGAP dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas," ujar Wamen Nezar.

Eksplorasi Teknologi Terkini bersama Perusahaan Teknologi Global

Selama berlangsungnya AI Impact Summit, Wamen Nezar juga aktif mengunjungi showcase dan berdiskusi dengan jajaran perusahaan teknologi global terkemuka, termasuk Qualcomm, Intel, Salesforce, dan Meta. Diskusi tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari perkembangan terkini dalam teknologi AI, potensi pemanfaatan AI untuk peningkatan pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur digital yang adaptif dan berkelanjutan di masa depan.

Kunjungan ini secara keseluruhan menegaskan peran aktif dan strategis Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan teknologi global. Hal ini juga memastikan bahwa adopsi dan implementasi teknologi di tanah air senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip inklusivitas serta visi kemajuan ekonomi digital nasional. (Dimas)

Share:

Read More

Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Tahun 2026

Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Tahun 2026. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran merupakan bentuk sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk saling memperkuat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rapat juga merupakan pelaksanaan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 21, bahwa Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Koordinasi juga sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 55 ayat (1), serta UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Pasal 6, dan UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Pasal 7, yang mengamanatkan Pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Konsultasi diperlukan agar penerbitan SBN oleh Pemerintah selaras dengan arah kebijakan dan rencana operasi moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, meIalui pengelolaan defisit APBN 2026 yang terkendali dan strategi pembiayaan yang berhati-hati. Defisit APBN 2026 sebagaimana UU No. 17 Tahun 2025 diarahkan sekitar 2,68% dari PDB, dengan pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik dan pasar global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Penerbitan SBN didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga stuktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.

Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter tahun 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% dan nilai tukar Rupiah yang stabil, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter dalam pelaksanaanya antara lain ditempuh melalui strategi operasi moneter pro-market yang diarahkan untuk tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder. Jumlah pembelian dan penjualan SBN dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dalam program pengendalian moneter yang sesuai prinsip kebijakan moneter berhati-hati (prudent monetary policy) sehingga tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5+1% dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity). Dalam kaitan ini, pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar. 

Pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki Bank Indonesia dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat. Pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global. Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas harga, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Zikry)

Share:

Read More

OJK Beri Sanksi Pegiat Media Sosial dan Pelaku Manipulasi Harga di Pasar Modal

OJK Beri Sanksi Pegiat Media Sosial dan Pelaku Manipulasi Harga di Pasar Modal. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat ini menetapkan sanksi administratif kepada seorang pegiat media sosial pasar modal dan kepada tiga pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga perdagangan saham pada sejumlah perdagangan saham.

Penetapan sanksi ini merupakan bentuk komitmen pengawasan dan langkah tegas OJK dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

OJK menetapkan sanksi berupa denda sebesar Rp5,35 miliar kepada pegiat media sosial Sdr. BVN atas pelanggaran manipulasi harga dengan modus penyebaran informasi di media sosial pada sejumlah perdagangan saham periode 2021 – 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK, Sdr. BVN terbukti melakukan pelanggaran pada kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) Periode 1 s.d. 27 September 2021 dan 8 November s.d. 29 Desember 2021, PT MD Pictures Tbk (FILM) Periode 12 Januari s.d. 27 Desember 2021, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) Periode 8 Maret s.d. 17 Juni 2022.

Pemeriksaan dilakukan OJK dengan menganalisis secara mendalam atas fakta-fakta transaksi saham, penelusuran aktivitas media sosial dari yang bersangkutan, identifikasi pola transaksi saham yang bersangkutan dan fakta-fakta Pemeriksaan lainnya.

Salah satu pola transaksi Sdr. BVN yaitu manipulasi pasar dengan melakukan order beli dan order jual beberapa saham menggunakan beberapa rekening Efek sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual yang sebenarnya.

Tindakan tersebut menimbulkan terjadinya gambaran semu atas perdagangan saham di Bursa Efek yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal atau investor untuk melakukan transaksi saham dimaksud.

Selain itu, Sdr. BVN memberikan informasi melalui media sosial terhadap satu atau lebih saham, atau menyampaikan informasi rencana pembelian saham, atau menyampaikan perkiraan pergerakan harga saham tertentu, namun demikian, di saat yang bersamaan, Sdr. BVN melakukan penjualan atau pembelian saham dengan memanfaatkan reaksi followers atas informasi yang disampaikan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas OJK menyimpulkan bahwa Sdr. BVN terbukti melakukan pelanggaran Pasal 90 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UUPPSK, Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK pada kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) Periode 1 s.d. 27 September 2021 dan 8 November s.d. 29 Desember 2021, kasus perdagangan saham PT MD Pictures Tbk (FILM) Periode 12 Januari s.d. 27 Desember 2021, dan kasus perdagangan saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) Periode 8 Maret s.d. 17 Juni 2022.

Manipulasi Harga

OJK juga menetapkan sanksi Administratif Berupa Denda kepada tiga Pihak pada perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) Periode Januari s.d. April 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas perdagangan saham, IMPC tersebut di atas, OJK menemukan tindakan perdagangan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham di Bursa Efek yang dilakukan oleh para pihak yang dikenakan sanksi. Atas hal ini OJK telah menetapkan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada pihak-pihak sebagai berikut.

PT Dana Mitra Kencana dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

1. PT Dana Mitra Kencana secara tidak langsung melakukan transaksi saham IMPC pada periode Januari s.d. April 2016 di pasar reguler dengan cara mengirimkan dana dan menerima dana untuk digunakan bertransaksi salah satunya saham IMPC kepada 17 (tujuh belas) nasabah dengan total nilai pertemuan transaksi antar 17 (tujuh belas) nasabah selama periode pemeriksaan adalah sebesar Rp43.729.255.000,00. Bahwa transaksi dimaksud menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham IMPC di Bursa Efek yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual Efek yang sebenarnya dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan transaksi saham IMPC.

2. Sdr. UPT bersama dengan Sdr. MLN dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda masing-masing sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK dan Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK. 

Sdr. UPT bersama dengan Sdr. MLN secara tidak langsung melakukan transaksi saham IMPC pada periode Januari s.d. April 2016 di pasar reguler dengan cara mengirimkan dana dan menerima dana untuk digunakan bertransaksi salah satunya saham IMPC kepada 12 (dua belas) nasabah dengan total nilai pertemuan transaksi antar 12 (dua belas) nasabah adalah sebesar Rp49.122.252.500,00. Bahwa transaksi dimaksud menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham IMPC di Bursa Efek yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual Efek yang sebenarnya dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan transaksi saham IMPC.

Pengenaan sanksi ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan OJK dalam memperkuat integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri Pasar Modal Indonesia.

OJK akan terus melaksanakan pengawasan serta penegakan ketentuan secara konsisten dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya untuk mendukung terciptanya Pasar Modal Indonesia yang teratur, wajar, efisien, berintegritas, serta kompetitif dan berkelanjutan. (Burhan)

Share:

Read More

Kinerja Operasional 2025 Solid, Elnusa Perkuat Dukungan Strategis bagi Produksi Hulu Migas Pertamina

Kinerja Operasional 2025 Solid, Elnusa Perkuat Dukungan Strategis bagi Produksi Hulu Migas Pertamina. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Elnusa Tbk (Elnusa) terus memperkuat kontribusinya sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina dalam mendukung aktivitas hulu migas Pertamina Group. Sejalan dengan tema perusahaan tahun 2026, “Rediscover Technology and Innovation Edge”, Elnusa menempatkan teknologi dan inovasi sebagai pengungkit utama dalam menjaga keandalan operasi dan keberlanjutan produksi migas nasional.

Pendekatan tersebut tercermin dari kinerja operasional Elnusa sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan capaian solid di berbagai lini layanan. Pada segmen geosains, Elnusa berhasil menyelesaikan survei seismik onshore seluas 596,6 km² sebagai bagian dari dukungan terhadap kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas. Dari sisi drilling services, Modular Rig Elnusa menuntaskan pengeboran 9 sumur di wilayah PHSS dengan kinerja operasi yang andal dan efisien.

Sementara itu, pada lini well services, Elnusa melaksanakan pengujian produksi pada 16.130 sumur serta mengoperasikan Hydraulic Workover Unit (HWU) pada 160 sumur guna menjaga keberlanjutan dan meningkatkan performa produksi. Skala operasi ini mencerminkan peran Elnusa dalam mendukung aktivitas produksi di berbagai wilayah kerja Pertamina Group.

Direktur Utama Elnusa, Litta Ariesca, menyampaikan bahwa kinerja tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara volume pekerjaan dan kualitas pelaksanaan.

“Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, Elnusa memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan setiap layanan mampu mendukung peningkatan produksi secara optimal. Kami tidak hanya berfokus pada volume pekerjaan, tetapi juga pada keandalan operasi, efisiensi biaya, dan keselamatan kerja,” ujar Litta.

Kinerja layanan intervensi dan logging juga menunjukkan kontribusi yang konsisten. Sepanjang tahun 2025, Elnusa merealisasikan Cementing Services (CMT) pada 453 sumur, Coiled Tubing Services (CTS) pada 875 sumur, serta 1.298 pekerjaan wireline logging di berbagai wilayah kerja. Dalam mendukung integritas fasilitas produksi, Elnusa turut melaksanakan inline inspection pada 8 jalur pipa di wilayah PHM guna memastikan keandalan aset serta keselamatan operasi hulu migas.

Selain capaian volume pekerjaan, Elnusa juga mencatatkan kinerja positif dari sisi ketepatan waktu dan efisiensi pelaksanaan proyek. Proyek Engineering Blanket di PHE Jambi Merang berhasil diselesaikan lima bulan lebih cepat dari jadwal, sementara Proyek EPC Booster Pump tuntas empat bulan lebih awal dari target. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Elnusa dalam menghadirkan nilai tambah melalui pengelolaan proyek yang efektif dan disiplin.

Penguatan kinerja tersebut berjalan seiring dengan fokus Elnusa pada pemanfaatan teknologi dan inovasi. Implementasi Casing While Drilling dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengeboran, Chronoflux Technology dimanfaatkan sebagai solusi stimulasi kimia guna meningkatkan produktivitas sumur, sementara Dual Velocity String diterapkan untuk mendukung optimalisasi produksi minyak dan gas.

“Pengembangan dan pemanfaatan teknologi ini merupakan bagian dari upaya Elnusa dalam menjawab kebutuhan lapangan yang dinamis, sekaligus mendukung strategi peningkatan produksi Pertamina Group,” ungkap Litta.

Melalui layanan yang terintegrasi, mulai dari survei seismik, drilling services, well intervention, engineering, inspeksi pipa, hingga production enhancement, Elnusa secara konsisten berkontribusi dalam mendukung target produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) yang ditetapkan pemerintah. Peran tersebut dijalankan melalui kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pertamina Group.

Komitmen ini menegaskan kesiapan Elnusa untuk terus mendampingi Pertamina Group melalui penyediaan solusi hulu migas yang aman, efisien, dan berbasis teknologi. Dengan semangat Rediscover Technology and Innovation Edge, penguatan kapabilitas berkelanjutan, serta penerapan budaya operational excellence secara konsisten, Elnusa berupaya memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. (Budi)

Share:

Read More

Yonarmed 12 Kostrad Hadir di Tengah Masyarakat Lewat Panen Cabai Bersama Petani Perbatasan

Yonarmed 12 Kostrad Hadir di Tengah Masyarakat Lewat Panen Cabai Bersama Petani Perbatasan. (Dok. Puspen TNI)

NTT, WaraWiri.net - Personel Pos Auren Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur dari Yonarmed 12 Kostrad melaksanakan kegiatan panen cabai bersama masyarakat di Desa Resikun, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Satgas dalam mendukung aktivitas pertanian masyarakat di wilayah perbatasan, Jumat (20/02/2026).

Panen cabai tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan antara personel Pos Auren dan warga setempat. Selain membantu meringankan pekerjaan petani, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara prajurit TNI dan masyarakat di wilayah binaan.

Kehadiran personel Satgas dalam kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, yang merasa terbantu dan termotivasi dalam mengelola lahan pertanian mereka. Momentum kebersamaan ini mencerminkan sinergi positif antara TNI dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan.

Danpos Auren, Letda Arm Hafidz, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas untuk selalu hadir dan membantu masyarakat dalam berbagai bidang. 

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat mempererat hubungan kebersamaan serta memberikan semangat kepada masyarakat dalam meningkatkan hasil pertanian, khususnya cabai, sebagai salah satu sumber penghasilan warga," ujarnya. (Alfi)

Share:

Read More

Diduga Jadi Sarana Distribusi Timah Ilegal, Kapal di Bangka Selatan Diamankan Bareskrim Polri

Diduga Jadi Sarana Distribusi Timah Ilegal, Kapal di Bangka Selatan Diamankan Bareskrim Polri. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia. Dalam pengembangan terbaru, penyidik menyita satu unit kapal berikut mesin tempel yang diduga digunakan sebagai sarana pengangkutan pasir timah dari wilayah Bangka Selatan.

Penyitaan dilakukan di kawasan Dermaga Kubu, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Kapal tersebut diduga berperan sebagai alat angkut awal yang membawa pasir timah dari daratan menuju titik temu di tengah laut, sebelum kemudian dipindahkan ke kapal lain berkapasitas lebih besar untuk diberangkatkan ke Malaysia.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, menegaskan bahwa penyitaan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penyelundupan pasir timah seberat 7,5 ton yang sebelumnya terungkap.

“Kapal ini merupakan barang bukti baru hasil pengembangan penyidikan. Fungsinya sebagai sarana pengangkut dari darat ke tengah laut, kemudian muatan dipindahkan ke kapal lain untuk diberangkatkan ke Malaysia,” jelas Brigjen Pol Irhamni.

Kasus ini berawal dari pengungkapan penyelundupan pasir timah sebanyak 7,5 ton yang dikirim secara ilegal ke Malaysia pada 13 Oktober 2025. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 11 anak buah kapal (ABK) diamankan oleh otoritas maritim Malaysia karena menggunakan perahu fiberglass tanpa nomor registrasi serta tidak dilengkapi dokumen perjalanan maupun dokumen muatan.

Kesebelas ABK tersebut kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center pada 29 Januari 2026.

Selain kapal dan mesin tempel, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti lain, termasuk pasir timah seberat 50 kilogram yang sebelumnya disisihkan oleh otoritas Malaysia. Meski demikian, total muatan yang berhasil diselundupkan dalam satu kali pengiriman mencapai 7,5 ton.

“Barang bukti yang disisihkan sebanyak 50 kilogram, namun dalam sekali pengiriman jumlahnya mencapai 7,5 ton,” ujar Brigjen Pol Irhamni.

Penyidik juga menyita sejumlah alat komunikasi yang digunakan para pelaku. Barang bukti tersebut saat ini masih dianalisis guna menelusuri jaringan serta mengungkap aktor utama yang diduga berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas praktik perdagangan timah ilegal lintas negara dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Rizal)

Share:

Read More

Kaskoarmada I Pimpin Apel Khusus HUT ke-80 Pomal, Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Penegakan Hukum Humanisme

Kaskoarmada I Pimpin Apel Khusus HUT ke-80 Pomal, Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Penegakan Hukum Humanisme. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Staf Koarmada I Arif Badrudi memimpin apel khusus dalam rangka HUT ke-80 Polisi Militer Angkatan Laut di Lapangan Apel Mako Koarmada I, Jumat 20 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, Kaskoarmada I membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Muhammad Ali yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit dan PNS Polisi Militer Angkatan Laut di manapun bertugas.

Peringatan tahun ini mengusung tema tentang pengabdian dan semangat penegakan hukum yang humanis guna mendukung TNI AL yang adaptif, profesional, dan berdaya saing global, selaras dengan semboyan Wijna Wira Widhayaka.

Dalam amanatnya, Kasal menegaskan bahwa selama delapan dekade pengabdian, Polisi Militer Angkatan Laut telah berperan strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan TNI AL. 

Stabilitas keamanan yang terpelihara dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia yang maju serta berdaulat. 

Momentum HUT ke-80 ini pun diharapkan semakin memperkuat komitmen peningkatan profesionalisme dan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. (Alfi)

Share:

Read More

Transformasi ANTAM di Tambang Rakyat, KPK Tekankan Prinsip Kehati-hatian

KPK Terima Audiensi PT Aneka Tambang (ANTAM) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). (Dok. KPK/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberi perhatian serius terhadap rencana strategis PT Aneka Tambang (ANTAM) Persero menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

KPK mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa langkah ANTAM masuk ke sektor tambang rakyat harus dibarengi mitigasi risiko yang ketat.

Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan.

Setyo mendorong ANTAM memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT ANTAM, Untung Budiharto, mengakui transformasi perusahaan saat ini menghadapi tantangan makroekonomi, dinamika geopolitik, hingga regulasi yang semakin kompleks.

Karena itu, ANTAM menggandeng KPK untuk memperkuat mitigasi risiko hukum di tengah kompetisi pasar global melalui berbagai rekomendasi perbaikan.

“Ke depan, kami berharap dapat menjadi percontohan praktik baik atau role model bagi perusahaan lainnya khususnya di holding,” ujarnya.

Ia menegaskan, transformasi perusahaan diarahkan untuk menjaga daya saing sekaligus memperkuat mitigasi risiko hukum.

ANTAM memandang kolaborasi dengan KPK penting untuk memastikan setiap keputusan bisnis selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan publik.

Selain penguatan pengawasan, ANTAM juga mendorong penyetaraan kebijakan dengan sektor swasta guna meningkatkan produktivitas.

Langkah ini dinilai krusial untuk memaksimalkan kontribusi terhadap pemasukan negara di tengah persaingan domestik maupun internasional.

Audiensi tersebut turut dihadiri pimpinan kedua belah pihak, termasuk Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto dan Ibnu Basuki Widodo, serta jajaran direksi ANTAM.

KPK memastikan akan terus memonitor operasional BUMN di sektor minerba guna memastikan prinsip kepatuhan dan akuntabilitas tetap menjadi pilar utama pengelolaan kekayaan alam Indonesia. (Widy/Putra)

Share:

Read More

Menteri Kehutanan: Perhutanan Sosial Jadi Pengungkit Kesejahteraan dan Pelestarian Hutan

Menteri Kehutanan: Perhutanan Sosial Jadi Pengungkit Kesejahteraan dan Pelestarian Hutan. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan saat membuka Lesson Learned Workshop bertajuk “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” di Jakarta, Kamis (19/2).

“Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Kehutanan.

Ia menjelaskan, melalui skema perhutanan sosial, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses legal kini diberikan izin resmi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

“Dengan program perhutanan sosial ini, masyarakat yang dulu dilarang masuk ke hutan, justru kita bolehkan, kita berikan izin untuk masuk ke hutan, untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Menurutnya, akses tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan dan ekonomi lokal, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

“Program perhutanan sosial ini akan menjadi satu program yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pada saat yang sama juga melestarikan hutan,” tambahnya.

Menhut juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat.

“Yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan kehidupan mereka, livelihood mereka, bersama-sama berkomitmen menjaga hutan secara lestari,” tegasnya.

Saat ini, akses perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektare. Untuk skema Hutan Adat, capaian telah melampaui 366 ribu hektare dan ditargetkan bertambah sekitar 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan. Menteri Kehutanan juga mendorong agar praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi sehingga memperkuat lebih dari 16.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia.

Salah satu praktik baik diantaranya berasal dari program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods in Indonesia (2021–2025) yang dilaksanakan oleh WRI Indonesia bersama KKI WARSI dan Kawal Borneo Community Foundation, dengan dukungan Norway’s International Climate and Forest Initiative melalui Norwegian Agency for Development Cooperation serta Kementerian Kehutanan. Program ini telah memfasilitasi izin perhutanan sosial seluas 57.854 hektare di lima provinsi yakni Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Program ini juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu.

Workshop ini diharapkan menjadi momentum memperluas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, mengurangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memastikan hutan Indonesia tetap produktif serta lestari bagi generasi mendatang. (Dimas)

Share:

Read More

Industri Otomotif Nasional Mampu Produksi Kendaraan Pick-Up Sendiri, Bukti Kemandirian dan Berikan Nilai Tambah Ekonomi Dalam Negeri

Industri Otomotif Nasional Mampu Produksi Kendaraan Pick-Up Sendiri, Bukti Kemandirian dan Berikan Nilai Tambah Ekonomi Dalam Negeri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memacu penguatan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial khusus pick-up, seiring dengan kemampuan industri dalam negeri yang telah mampu memproduksi kendaraan pick-up dengan kapasitas produksi yang besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Sebagai ilustrasi, Menperin menyampaikan, apabila pengadaan kendaraan pick-up (4x2) sejumlah 70.000 unit dipenuhi oleh produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi (backward linkage) sebesar kurang lebih Rp 27 Triliun.

Menurutnya, apabila kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui produksi dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh Indonesia. Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah (accu), industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain sebagainya.

“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2).

Menperin menjelaskan bahwa saat ini industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan produksi kendaraan pick-up dengan kapasitas yang signifikan sekitar 1 juta unit per tahun. Adapun produsen kendaraan pick-up antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile.

“Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pick-up nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global,” tegas Menperin.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa standar dan kualitas kendaraan pick-up (4x2) produksi dalam negeri sangat kompetitif dibandingkan dengan produk impor. Selain itu, produk lokal tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan operasional di berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi infrastruktur jalan yang sangat beragam. Kendaraan niaga produksi dalam negeri juga telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha karena performanya dinilai andal serta mampu melayani kebutuhan distribusi dan mobilitas barang.

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa Indonesia belum memproduksi tipe kendaraan pick-up dengan spesifikasi penggerak empat roda (4x4) yang dirancang khusus untuk medan sangat berat, khususnya daerah tambang dan perkebunan.

Menperin juga menegaskan bahwa dari sisi efisiensi ekonomi, biaya perawatan kendaraan pick-up (4x4) relatif lebih mahal, ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang terbatas, disamping harga jual kembali yang rendah, dibandingkan kendaraan pick-up (4x2) yang telah diproduksi industri nasional.

Pengembangan industri kendaraan niaga nasional menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur nasional, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

Kemenperin secara proaktif juga meningkatkan pengembangan industri kendaraan niaga nasional melalui berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penguatan struktur rantai pasok industri otomotif, pengembangan industri komponen, serta peningkatan investasi dan penguasaan teknologi manufaktur kendaraan.

Menperin menambahkan bahwa pemerintah secara konsisten menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional, termasuk dengan mengimbau pelaku industri otomotif untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah dinamika dan tantangan global dan domestik yang dihadapi sektor otomotif, sehingga pengadaan kendaraan melalui impor dikhawatirkan akan mengganggu upaya tersebut di atas.

“Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan industri yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa pengembangan industri otomotif nasional sejalan dengan arah kebijakan industrialisasi yang secara konsisten disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penguatan industri dalam negeri sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing Indonesia.

“Kemenperin berkomitmen untuk terus memperkuat industri otomotif nasional agar semakin inovatif, berdaya saing, serta mampu menjadi pilar utama dalam penguatan struktur industri dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Agus. (Ilham)

Share:

Read More