Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN

Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN. (Dok. Kemenkes)

Bandung, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan keselamatan pasien (patient safety) menjadi salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penegasan ini sekaligus menandai babak baru sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang sebelumnya kerap dipersepsikan berjalan pada arah berbeda.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Benny dalam acara kick-off Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN Kesehatan di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Rabu (20/5).

“Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan empat hal: akses pelayanan bagi masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, keberlanjutan pembiayaan, dan keselamatan pasien atau patient safety,” ujar Wamenkes Benny.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak boleh diukur semata dari banyaknya tindakan medis, melainkan ketepatan tindakan. 

“Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan semata-mata melakukan lebih banyak tindakan, melainkan memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat, pada waktu yang tepat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wamenkes Benny menggarisbawahi komitmen Kemenkes dalam mendukung BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan dan membangun ekosistem yang menjunjung tinggi pencegahan kecurangan (anti-fraud).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan komitmen lembaganya untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, sekaligus mencegah penyimpangan pembiayaan. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dipilih sebagai titik tolak penguatan komitmen tersebut.

“Semangat Kebangkitan Nasional ini kita jadikan momentum untuk BPJS Kesehatan beserta Kemenkes dan seluruh stakeholder fasilitas kesehatan, bersama-sama mencanangkan komitmen menegakkan pakta integritas guna membuka akses layanan kesehatan,” ujar Pujo. 

Ia merinci, BPJS Kesehatan resmi bekerja sama dengan 165 Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 45 layanan canggih, serta 43 rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Semuanya ini agar pelaksanaan layanan kesehatan lebih berkualitas, membuka akses, dan dipastikan tidak ada penyimpangan pembiayaan atau fraud. Dana rakyat harus kita pertanggungjawabkan untuk layanan yang berkualitas,” tegas Pujo.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dan Universitas Padjadjaran, dilanjutkan dengan penyerahan Memorandum of Agreement (MoA) standar penjaminan tindakan intervensi jantung dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), dan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas. (Tedy)

Share:

Read More

Menko PMK Dorong Gerakan Kolektif Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menko PMK Dorong Gerakan Kolektif Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya menjaga semangat Kebangkitan Nasional sebagai kekuatan untuk melawan segala bentuk kekerasan, penindasan, dan tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menko PMK Pratikno dalam agenda Ikrar Bersama Bangkit Lawan Kekerasan bertajuk “Saya Tidak Mau Menjadi Korban dan Tidak Mau Menjadi Pelaku Kekerasan” yang diselenggarakan di Museum Kebangkitan Nasional STOVIA, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5/2026). 

“Semangat 1908 yang berlanjut terus sehingga lahir Sumpah Pemuda, adalah kesadaran penuh melawan kekerasan, imperialisme, penjajahan. Tetapi sampai sekarang, praktek semacam ini masih terjadi dalam bentuk yang lain” ujar Menko PMK mengutip seruan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional

Menko PMK mengatakan, lebih dari satu abad pasca Kebangkitan Nasional, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan kekerasan yang justru muncul di lingkungan sekitar masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena korbannya dapat berasal dari kelompok mana pun.

“Satu abad lebih Kebangkitan Nasional, tetapi kita masih menghadapi sebuah masalah kekerasan yang justru musuhnya itu ada di sekitar kita sendiri, bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak” ujar Pratikno.

Ia menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Kemenko PMK berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian agar langkah pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan lebih terpadu dan efektif.

“Tugas kami di Kemenko PMK adalah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Tugas kami adalah mengorkestrasi, karena ini bukan pekerjaan satu institusi saja,” ujarnya.

Pratikno juga menyatakan kesiapan Kemenko PMK untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami siap untuk terus ditugasi, diingatkan, agar kami lebih aktif untuk melakukan koordinasi, orkestrasi, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Menko PMK mengajak seluruh pihak menjadikan momentum Kebangkitan Nasional ini sebagai penguat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.

“Kita tidak ingin Indonesia yang maju justru dicederai oleh sebuah insiden kemanusiaan yang ada di dekat sekitar kita. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk mencegah hal ini agar tidak lagi terjadi,” pungkasnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut Ibu Negara RI ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, para Wakil Menteri/Wakil Kepala Kabinet Merah Putih, perwakilan dari organisasi lintas keagamaan, serta organisasi perempuan dan anak. (Zikry)

Share:

Read More

Hening Nusantara, Umat Buddha Diajak Jernihkan Pikiran dan Tebar Kedamaian

Hening Nusantara, Umat Buddha Diajak Jernihkan Pikiran dan Tebar Kedamaian. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak 2026, ribuan umat Buddha dari 34 provinsi mengikuti Hening Nusantara. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Vesākha Sānanda 2570 Buddhist Era itu dilaksanakan secara hybrid dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta.

Hening Nusantara diikuti sekitar 3.000 peserta hadir secara daring maupun luring untuk mempraktikkan hening, refleksi, serta memperkuat nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hadir membimbing Hening Nusantara, Bhikkhu Sri Pannavaro Mahathera menegaskan pentingnya membersihkan pikiran sebagai sumber utama persoalan hidup. “Hening Nusantara yang diikuti oleh umat Buddha di seluruh wilayah sampai pelosok Indonesia dalam rangka merayakan Hari Raya Waisak ini sudah sangat tepat dan baik untuk pengendapan dan penjernihan pikiran,” sebut Bhante Sri Pannavaro di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Bagi kami, pikiran itu adalah awal dari segala persoalan dan masalah umat manusia. Oleh karena itu, kalau pikiran itu bisa tenang kemudian kotoran-kotoran pikiran itu bisa mengendap dan pikiran menjadi jernih, maka itu adalah awal dari kebahagiaan bagi kita bahkan kedamaian bagi dunia,” tambahnya.

Semua bencana dan masalah, bahkan peperangan, kata Bhante Sri Pannavaro, menurut pandangan Buddhis, dimulai dari pikiran. Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pencipta. Peperangan diciptakan oleh pikiran manusia, oleh karena itu dari pikiran lah kedamaian harus diciptakan.

“Kalau pikiran-pikiran para pemimpin besar, penuh dengan perdamaian, menghargai seluruh kehidupan, tidak mungkin peperangan tidak akan terjadi,” jelas Bhante Pannavaro.

Oleh karena itu, lanjut Bhante, pikiran adalah hal yang sangat sentral. Hening Nusantara, menurutnya, seperti menggugah umat untuk sadar terhadap pikiran, melihat ke dalam diri. 

“Dengan melihat ke dalam, maka Anda akan menemukan keteguhan dan kedamaian. Kalau terlalu sibuk memberikan respons pada berita-berita dari luar, Anda tidak akan menemukan kedamaian,” ujarnya.

Kegiatan Hening Nusantara Serentak Seluruh Indonesia diharapkan dapat menjadi momentum bersama dalam memperkuat nilai kebajikan, meningkatkan kesadaran batin, membangun semangat persatuan dalam keberagaman, serta menghadirkan inspirasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, moderat, dan berkarakter. (Junaedi)

Share:

Read More

Paradigma Berubah, Arsip Perkuat Jati Diri Bangsa Melalui Memori Kolektif Bangsa

Paradigma Berubah, Arsip Perkuat Jati Diri Bangsa Melalui Memori Kolektif Bangsa. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Keberlanjutan transformasi tata kelola kearsipan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perlu terus dilakukan. Paradigma kearsipan saat ini pun telah berubah, arsip tidak lagi hanya dipahami sebagai dokumen yang disimpan setelah kegiatan selesai, melainkan sebagai bukti pertanggungjawaban sekaligus data strategis yang harus dikelola secara sistematis sejak awal proses kerja.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati mengatakan bahwa saat ini arsip bukan lagi sekadar dokumen yang disimpan setelah pekerjaan selesai, tetapi merupakan sumber daya penting yang memberi daya pengetahuan dan fondasi dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Hari ini, arsip harus dipandang sebagai proses awal dari akuntabilitas pemerintahan, bukan akhir dari administrasi. Oleh karena itu, transformasi tata kelola kearsipan harus dimulai sejak awal proses kerja melalui penciptaan, pengelolaan, pengamanan, dan preservasi arsip secara sistematis, bukan hanya dilakukan pada tahap akhir ketika dokumen akan dirapikan atau disimpan.” kata Deputi Nanik mewakili Menteri PANRB saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2026, di Kantor ANRI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Berubahnya paradigma kearsipan tersebut, berdampak pada peran kearsipan yang semakin menguat dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Pertama, arsip menjadi sarana akuntabilitas karena setiap keputusan, tindakan, dan pertanggungjawaban pemerintah harus memiliki bukti yang autentik.

Kedua, arsip menjadi dokumentasi kekayaan negara, termasuk pengetahuan, aset, budaya, dan warisan bangsa. Ketiga, arsip mendukung tata kelola data agar informasi pemerintah andal, utuh, dan mudah ditemukan kembali. 

“Keempat, arsip memberikan kepastian pelayanan publik. Dengan tata kelola arsip yang baik, pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan, memperbaiki program, dan merancang pelayanan publik yang semakin berkualitas,” jelasnya.

Arsip yang autentik, utuh, aman, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan publik yang lebih cepat dan tepat, bukti akuntabilitas kinerja pemerintah, penguatan pelayanan publik, serta penjaga memori kolektif bangsa.

“Karena itu, setiap naskah dinas, keputusan, data, dan informasi harus diciptakan, ditangkap, diamankan, dipreservasi, dan dimanfaatkan sebagai bagian dari tata kelola digital pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Deputi Nanik menyampaikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki peran strategis dalam transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kearsipan bukan isu sektoral, melainkan bagian dari agenda pembangunan nasional.

“Target Indeks Budaya Tertib Arsip dan Indeks Memori Kolektif Bangsa harus menjadi kompas bersama. Ke depan, ANRI tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola arsip, tetapi sebagai penggerak budaya tertib arsip, perluasan layanan kearsipan publik, dan pengembangan pusat khazanah kearsipan nusantara sebagai modal pengetahuan bangsa,” jelasnya.

Deputi Nanik menambahkan bahwa ANRI juga memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dan mitra instansi pemerintah dalam penguatan tata kelola kearsipan nasional yang terpadu, efisien, dan modern.

“Terdapat empat upaya yang penting dilakukan untuk penguatan kearsipan dalam kerangka reformasi birokrasi, yaitu penilaian tingkat digitalisasi arsip, penguatan penerapan SRIKANDI, peningkatan kompetensi digital SDM kearsipan, serta penyusunan dan pelaksanaan proses bisnis bidang kearsipan,” pungkasnya. (Putra)

Share:

Read More

Kebijakan DHE Siap Berlaku, Presiden Prabowo Pastikan Ekspor Strategis Tetap Jalan dan Ekonomi Terjaga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai rapat bersama Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.

“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.

Pemerintah, kata Airlangga, juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan baru tersebut.

“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Menko Airlangga.

“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global. Menurut Airlangga, langkah yang diputuskan mulai dari keberlanjutan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan hingga persiapan sejumlah insentif guna mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya.

Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memastikan devisa tetap di dalam negeri, ekspor tetap berjalan, dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga. (Dinda)

Share:

Read More

Apel Siaga Gabungan Korbrimob Polri, Wadankorbrimob Tekankan Respons Cepat Personel

Apel Siaga Gabungan Korbrimob Polri, Wadankorbrimob Tekankan Respons Cepat Personel. (Dok. Div Humas Polri)

Depok, WaraWiri.net - Korbrimob Polri menggelar Apel Siaga Gabungan dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan situasi Kamtibmas di Lapangan Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Depok, pada Rabu (20/5/2026).

Apel siaga dipimpin langsung oleh Wadankorbrimob Polri, Irjen pol. Reza Arief Dewanto dan dihadiri oleh Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol. Yuri Karsono, para Teknisi Tk. I dan Tk. II Korbrimob, para Danpas Korbrimob, para Pejabat Utama, serta para Danmen/Dansat jajaran Korbrimob.

Dalam arahannya, Wadankorbrimob Polri menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dari berbagai elemen, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak diantisipasi secara optimal.

“Saat ini sebanyak 1.700 personel Satbrimob Polda Metro Jaya dan 1.500 personel jajaran Korbrimob Polri telah tergelar di lapangan, sementara personel yang tersisa di Kesatrian tetap disiagakan sebagai pasukan cadangan PHH guna mengantisipasi eskalasi situasi,” pernyataan Wadankorbrimob.

“Melalui apel siaga ini, Korbrimob Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui langkah pengamanan yang profesional, humanis, dan terukur,” lanjutnya. (Ilham)

Share:

Read More

Kakorlantas Bicara Pentingnya Implementasi Zero Over Dimension dan Overload 2027

Kakorlantas Bicara Pentingnya Implementasi Zero Over Dimension dan Overload 2027. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menghadiri Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Rabu (20/5).

Dalam kesempatan tersebut, Kakorlantas menyoroti sejumlah isu strategis terkait keselamatan lalu lintas dan logistik nasional.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas berbagai tantangan keselamatan transportasi di Indonesia.

“Saya Kakorlantas Polri mewakili Bapak Kapolri, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan isu-isu strategis di bidang keselamatan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Terdapat lima pilar utama yang menjadi perhatian dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas, termasuk di sektor logistik dan transportasi barang.

“Ada lima pilar yang harus saya ingatkan berkaitan dengan keselamatan, apakah nanti juga berkaitan dengan keselamatan logistik dan lain sebagainya,” tambah Kakorlantas Polri.

Pilar pertama yang disampaikan adalah manajemen keselamatan jalan. Menurutnya, negara harus hadir melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas.

“Pertama manajemen keselamatan jalan, tentunya kolaborasi negara harus hadir memastikan bahwa mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar itu harus dijamin oleh negara,” jelas Kakorlantas Polri.

Selain itu, Kakorlantas Polri juga menyampaikan persoalan kendaraan over dimension dan overload yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki blueprint menuju target Zero over dimension dan overload pada 2027.

“Over Dimension dan Overload negara sudah membuat blueprint dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Infrastruktur, 2027 sudah harus Zero Over Dimensi dan Overload,” tegas Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Pilar kedua berkaitan dengan jalan yang berkeselamatan. Menurutnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan.

“Kedua jalan yang berkeselamatan, dari Kementerian PU, tentunya semuanya negara harus hadir untuk memastikan bahwa keselamatan itu yang paling utama,” tambah Kakorlantas Polri.

Sementara pada pilar ketiga, Kakorlantas menyoroti pentingnya kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Ia juga membedakan antara pelanggaran overload dan tindak pidana over dimension.

“Ketiga kendaraan yang berkeselamatan, apakah sudah berkeselamatan, bagaimana yang Over Dimension bagaimana yang Overload. Yang paling penting substansinya adalah ketika kita bicara Over Dimension itu adalah kejahatan lalu lintas, ketika kita bicara Overload itu adalah pelanggaran lalu lintas,” ungkapnya.

Pada pilar keempat ialah keselamatan pengemudi yang menjadi tanggung jawab kepolisian.

“Keempat pengemudi yang berkeselamatan, Polri yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Sedangkan pilar kelima adalah penanganan pascakecelakaan atau post-crash yang menurutnya telah berjalan secara maksimal.

“Kelima post-crash (Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas), tentunya penanganan kecelakaan lalu lintas ini sudah kita laksanakan semuanya,” jelas Kakorlantas.

Dalam forum tersebut, Kakorlantas juga meminta dukungan seluruh pihak terkait implementasi kebijakan Zero Over Dimension dan Overload yang akan mulai ditegakkan secara tegas pada 1 Januari 2027.

“Isu strategis tentang Indonesia menuju Zero Over Dimension dan Overload di 2027, tentunya ini kami minta dukungan. Tanggal 1 (Januari) 2027 sudah ada rencana penegakan hukum yang tegas,” ungkapnya.

Selain itu, Polri juga terus mengoptimalkan transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kami telah menghadirkan transformasi digital penegakan hukum ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) kaitannya dengan penegakan hukum di jalan ini sudah harus saya optimalisasi,” pungkas Kakorlantas Polri. (Ilham)

Share:

Read More

Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, Komandan Kodaeral XIV Sorong Mengecek Langsung Latihan Uji Terampil Glagaspur P1-P2

Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, Komandan Kodaeral XIV Sorong Mengecek Langsung Latihan Uji Terampil Glagaspur P1-P2. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Bertempat di Mako Komando Daerah TNI Angkatan Laut XIV (Kodaeral XIV) Sorong Papua Barat Daya, Komandan Kodaeral XIV Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., CHRMP., mengecek langsung pelaksanaan Latihan Uji Terampil Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat I dan II (P1-P2), Kamis (21/05/2026).

Pada kesempatan tersebut Komandan Kodaeral XIV Sorong menekankan agar seluruh prajurit mengikuti kegiatan Latihan P1 dan P2 ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengikuti dengan serius, semangat dan motivasi yang tinggi untuk mencapai hasil terbaik.

Diharapkan dengan kegiatan Latihan Uji Terampil Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat I dan II (P1-P2) dapat meningkatkan profesionalisme Prajurit Kodaeral XIV Sorong, yang selaras dengan Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dalam membangun Sumber Daya Manusia yang unggul yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, kesiapsiagaan tempur (SSAT), dan adaptabilitas terhadap dinamika strategis, khususnya dalam rangka menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Adapun Latihan Uji Terampil Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat I dan II (P1-P2) yang dilaksanakan dengan berbagai materi diantaranya P5T yang terdiri dari Peraturan Baris Berbaris (PPM), Peraturan Disiplin Tentara (PDT) Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD), Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Dinas Garnisun (PDG) dan Tata Upacara Militer TNI (TUM TNI).

Sementara itu untuk latihan hari ini difokuskan pada latihan Jajar Valrep, Persemayaman, Penyelamatan Kapal/ PEK, Evakuasi Medis dan Bongkar Pasang Senjata, dan pada hari sebelumnya telah dilaksanakan juga Latihan Bahari, Komunikasi, VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure), Renang Laut, Persemayaman, Pertahanan Udara dan Bongkar Pasang Senjata. (Isna)

Share:

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Usulkan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Perubahan Lingkungan

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Gorontalo, Provinsi Gorontalo. (Dok. DPR RI)

Gorontalo, WaraWiri.net - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia meyakini dukungan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga tingkat daerah perlu terus diperkuat pada masa mendatang.

Menurutnya, ancaman narkotika saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa, melainkan persoalan nasional yang memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.

“Saya yakin ke depan anggaran untuk BNN dan turunannya BNNP itu untuk menangani kasus narkoba akan mencukupi. Ini bahaya nasional, bahaya anak bangsa ke depan. Jadi penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” ujar Rikwanto usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai penguatan kelembagaan BNN perlu terus didorong agar memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menjalankan tugas pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam pandangannya, penguatan tersebut juga dapat diarahkan melalui pengembangan landasan kelembagaan yang lebih kuat di masa depan.

“Nanti mungkin BNN ke depan bisa diundangkan tersendiri,” kata Legislator Dapil Kalimantan Selatan II ini.

Selain aspek kelembagaan dan pembiayaan, Rikwanto turut menyoroti pendekatan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Menurutnya, pengguna narkoba perlu dipandang sebagai korban yang harus dipulihkan melalui proses rehabilitasi yang efektif.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh fasilitas layanan, tetapi juga lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan.

Sebagai ilustrasi, Rikwanto menilai rehabilitasi dapat dipertimbangkan dilakukan di wilayah yang berbeda dari lingkungan asal pengguna agar mengurangi potensi kembali terhubung dengan jaringan pergaulan maupun peredaran narkotika sebelumnya.

“Kalau ada pengguna narkoba dianggap korban dan direhabilitasi, tentunya supaya rehabilitasi itu berhasil, salah satu caranya adalah lingkungannya berubah,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan lingkungan dapat menjadi salah satu faktor yang membantu proses pemulihan berjalan lebih optimal dan menekan risiko kembali menggunakan narkotika.

Ia berharap temuan dan masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara DPR dan pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap BNN.

“Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi masukan dan menggugah kita sendiri, DPR dan pemerintah, untuk bisa membiayai BNN lebih baik lagi dalam menangani masalah narkoba,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Komisi VI Dukung Kawasan Industri Terpadu Batang Pusat Pertumbuhan Industri Nasional

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang atau Grand Batang City, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dukungan tersebut perihal KITB sebagai pusat pertumbuhan industri nasional yang mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan ekspor, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Hal ini disampaikan Adisatrya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang atau Grand Batang City, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan tersebut mengangkat tema “Peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Pembahasan Rencana Konsolidasi BUMN Kawasan Industri.”

“Kami hadir di sini dari Komisi VI dalam rangka kunjungan kerja spesifik dan mengunjungi Kawasan Industri Batang. Kami bertemu dengan manajemen Danareksa sebagai holding, manajemen kawasan industri, BP BUMN, dan juga Pemerintah Kabupaten Batang,” ujar Adisatrya saat wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan di KEK Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

Sebagaimana diketahui, dalam agenda tersebut Komisi VI DPR RI menerima paparan dari PT Danareksa (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang terkait perkembangan kawasan industri, strategi konsolidasi kawasan industri BUMN, hingga arah pengembangan investasi industri nasional ke depan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menilai perkembangan KITB menunjukkan progres yang sangat positif, khususnya dalam memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat Kabupaten Batang. Berdasarkan pemaparan Pemerintah Kabupaten Batang, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,7 persen atau berada di atas rata-rata nasional.

“Perkembangannya kami lihat sangat bagus dan yang paling penting adalah dampaknya terhadap Kabupaten Batang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai 7,7 persen dan penyerapan tenaga kerjanya juga sangat baik,” jelasnya.

Menurut Legislator Dapil Jateng VIII ini, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu indikator keberhasilan kawasan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja di kawasan tersebut berasal dari masyarakat lokal Kabupaten Batang.

“Mayoritas tenaga kerja yang bekerja di sini adalah dari lokal Batang dan ini sangat bagus. Artinya kawasan industri ini benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” terang Adisatrya.

Meski demikian, Komisi VI DPR RI juga mencatat sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait penyelesaian peralihan lahan serta dukungan penyertaan modal pemerintah pusat guna mendukung pengembangan kawasan industri secara berkelanjutan.

“Tadi kami juga dilaporkan beberapa isu terkait peralihan lahan yang belum selesai, juga penyertaan modal dari pemerintah pusat. Ini menjadi perhatian kami dan akan terus kami dorong supaya perkembangan kawasan industri ini semakin baik ke depan,” tegas Adisatrya.

Selain fokus pada pengembangan investasi dan infrastruktur industri, Adisatrya juga mengungkapkan pihaknya menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM lokal. Dalam pendalaman yang dilakukan saat peninjauan kawasan, Komisi VI DPR RI memberikan perhatian terhadap penyerapan tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan program magang industri.

“Kami berharap ada pelatihan dan program magang di industri-industri yang ada di sini supaya skill tenaga kerja lokal bertambah dan mereka bisa terus bekerja secara berkelanjutan,” imbau Adisatrya.

Sementara itu, President Director PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) Ahmad Fauzie Nur menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian DPR RI terhadap perkembangan KITB. Menurutnya, dukungan negara melalui penyertaan modal yang diberikan sejak 2021 telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur, penyiapan lahan, serta pengembangan kawasan industri.

Fauzie menjelaskan bahwa terdapat empat target utama yang menjadi tolok ukur pengembangan KITB, yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, keterlibatan UMKM lokal, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah dalam lima tahun perjalanan KITB, target-target tersebut dapat tercapai. Ini menunjukkan bahwa dukungan negara kepada KITB terbukti berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, KITB saat ini telah menarik lebih dari 45 perusahaan, termasuk investor asing, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang mencapai 7,7 persen atau berada di atas rata-rata nasional.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah dan DPR RI terus berlanjut agar KITB dapat bergerak lebih cepat dan menarik investasi yang lebih besar lagi bagi Indonesia,” pungkas President Director PT KIW itu.

Turut hadir, di antaranya Anggia Erma Rini (Ketua Komisi VI DPR RI / Fraksi PKB), Dewi Juliani (Anggota Tim / Fraksi PDI-Perjuangan), Doni Akbar (Anggota Tim / Fraksi Partai Golkar), Asep Wahyuwijaya (Anggota Tim / Fraksi NasDem), M. Nasim Khan (Anggota Tim / Fraksi PKB), Rizal Bawazier (Anggota Tim / Fraksi PKS), serta Zulfikar Hamonangan (Anggota Tim / Fraksi Partai Demokrat).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Endra Gunawan selaku Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN, Badan Pengawasan BUMN; M. Syaiful Anam selaku Vice President Business Performance and Asset Optimization PT Danantara Asset Management; Yadi Jaya Ruchandi selaku Direktur Utama PT Danareksa (Persero) beserta jajaran.

Lalu Ahmad Fauzie Nur selaku Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) beserta jajaran; Indri Septa Respati selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Kawasan Industri Terpadu Batang beserta jajaran; serta Pemerintah Kabupaten Batang yang hadir diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih beserta jajaran. (Evi)

Share:

Read More

Lengkapi Data Warga Binaan, Rutan Pelaihari Jalin Kolaborasi dengan Disdukcapil Kab. Tanah Laut

Lengkapi Data Warga Binaan, Rutan Pelaihari Jalin Kolaborasi dengan Disdukcapil Kab. Tanah Laut. (Dok. Ditjenpas)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pelaihari terus tingkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi Warga Binaan melalui penguatan koordinasi lintas instansi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan silaturahmi oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Galang Tresno Prakoso, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Laut, Selasa (19/5).

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Siti Khairiah. Pertemuan membahas terkait kelengkapan data kependudukan Warga Binaan Rutan Pelaihari sebagai upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi seluruh Warga Binaan.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi, kedua instansi berdiskusi mengenai langkah-langkah percepatan dan sinkronisasi data kependudukan agar seluruh Warga Binaan memiliki data administrasi yang lengkap dan valid.

Galang menyampaikan kolaborasi dengan Disdukcapil sangat penting dalam mendukung tertib administrasi Warga Binaan.

“Kami berharap seluruh data kependudukan Warga Binaan Rutan Pelaihari makin lengkap dan valid. Hal ini penting untuk mendukung pelayanan administrasi maupun pemenuhan hak-hak Warga Binaan secara optimal,” ujarnya.

Mewakili Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Siti Khairiah menyambut baik silaturahmi yang dilakukan Rutan Pelaihari dan menyatakan dukungannya terhadap kerja sama antarinstansi tersebut.

“Kami siap mendukung penuh kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam membantu melengkapi data kependudukan Warga Binaan agar pelayanan administrasi berjalan dengan baik dan maksimal,” tuturnya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Rutan Pelaihari dan Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut makin kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terintegrasi bagi seluruh Warga Binaan. (Fajar)

Share:

Read More

Elektrifikasi Perkeretaapian Jadi Penggerak Utama Mobilitas Urban Modern

Elektrifikasi Perkeretaapian Jadi Penggerak Utama Mobilitas Urban Modern. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan elektrifikasi memegang peranan penting dalam sistem transportasi urban modern karena berkaitan langsung dengan kapasitas perjalanan, kestabilan operasional, hingga keandalan sistem persinyalan yang dikelola bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Ketika jumlah perjalanan KRL terus meningkat, kebutuhan daya listrik juga ikut bertambah. Penguatan elektrifikasi menjadi penting untuk menjaga kestabilan operasional perjalanan, mendukung sistem persinyalan, serta memastikan perjalanan KRL tetap berjalan aman dan andal di lintas dengan trafik yang semakin padat,” terangnya.

Berdasarkan riset perjalanan urban dan elektrifikasi perkeretaapian, jumlah pengguna KRL meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir dari 257 juta perjalanan pada 2015 menjadi 401 juta perjalanan pada 2025. Dalam periode tersebut terjadi penambahan lebih dari 140 juta perjalanan masyarakat urban. Pemulihan mobilitas juga berlangsung sangat cepat setelah pandemi, dengan pertumbuhan pengguna mencapai 50 persen pada 2022 dan kembali meningkat 31 persen pada 2023.

Lonjakan mobilitas tersebut turut tercermin dari meningkatnya total perjalanan KRL harian. Pada 2015, jumlah perjalanan KRL tercatat sebanyak 881 perjalanan per hari dan meningkat menjadi 1.063 perjalanan per hari pada 2025. Bogor Line menjadi lintas dengan frekuensi perjalanan tertinggi mencapai 299 perjalanan per hari, disusul Bekasi Line sebanyak 232 perjalanan dan Serpong Line sebanyak 204 perjalanan. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan kapasitas dan stabilitas sistem operasi yang semakin besar pada lintas-lintas perkotaan dengan trafik padat.

Anne menjelaskan, semakin rapat headway perjalanan maka sistem operasi membutuhkan dukungan elektrifikasi yang semakin kuat dan stabil. Pasokan daya yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja perjalanan KRL, termasuk mendukung perangkat persinyalan, gardu listrik, dan pengaturan operasional di lintas padat yang dikoordinasikan bersama DJKA Kementerian Perhubungan.

“Elektrifikasi berkaitan erat dengan kemampuan sistem menghadapi pertumbuhan perjalanan. Ketika mobilitas urban meningkat sangat cepat, infrastruktur daya perlu diperkuat agar operasional tetap stabil dan risiko gangguan perjalanan dapat ditekan,” ucapnya.

Riset tersebut juga menunjukkan mobilitas urban Jabodetabek telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan total pengguna mencapai 349,3 juta perjalanan pada 2025. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding wilayah urban lainnya seperti Bandung sebesar 18,7 juta perjalanan, Surabaya 16 juta perjalanan, dan Yogyakarta 10,1 juta perjalanan.

Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan transformasi layanan perkeretaapian urban yang terus didorong DJKA Kementerian Perhubungan bersama operator perkeretaapian, mulai dari revitalisasi stasiun, integrasi antarmoda, digitalisasi layanan, penguatan konektivitas kawasan strategis, hingga pengembangan pusat mobilitas baru di kawasan metropolitan. Elektrifikasi menjadi bagian penting dalam mendukung seluruh sistem tersebut agar mampu berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan perkeretaapian urban, KAI juga mendukung rencana pengembangan infrastruktur elektrifikasi di kawasan Stasiun Jatake yang diproyeksikan menjadi salah satu titik strategis penguatan suplai daya perjalanan KRL di masa mendatang.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas operasional perjalanan kereta, meningkatkan keandalan sistem persinyalan, serta mengantisipasi pertumbuhan frekuensi perjalanan pada lintas perkotaan yang terus meningkat.

Ke depan, kebutuhan penguatan elektrifikasi diproyeksikan semakin penting seiring pengembangan kawasan urban baru, peningkatan frekuensi perjalanan, optimalisasi headway, hingga integrasi transportasi menuju kawasan strategis dan pusat aktivitas baru seperti kawasan bisnis, hunian terpadu, serta pusat kegiatan internasional.

“Transportasi berbasis rel saat ini berkembang menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Karena itu, pembangunan elektrifikasi perlu dipandang sebagai penguatan sistem transportasi jangka panjang untuk menjaga kapasitas layanan, mendukung efisiensi perjalanan masyarakat, serta meningkatkan kualitas konektivitas kawasan urban,” pungkasnya. (Siti)

Share:

Read More

Lapas Narkotika Jakarta Siapkan Napi “From Prisoner to Entrepreneur” lewat Garmen dan Peternakan Ayam Petelur

Lapas Narkotika Jakarta Siapkan Napi “From Prisoner to Entrepreneur” lewat Garmen dan Peternakan Ayam Petelur. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta terus perkuat program pembinaan kemandirian Warga Binaan melalui sektor garmen dan peternakan ayam petelur. Program ini menjadi upaya dalam mempersiapkan Narapidana agar memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi saat kembali ke masyarakat.

Salah satu program unggulan pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Jakarta adalah peternakan ayam petelur yang dikelola langsung oleh Warga Binaan. Saat ini, sebanyak 1.700 ekor ayam dipelihara dan mampu menghasilkan sekitar 80 kilogram telur dalam satu kali panen.

Selain sektor peternakan, bidang garmen juga menjadi pusat pembinaan di Lapas Narkotika Jakarta. Dalam satu hari, Warga Binaan mampu memproduksi hingga 1.000 pakaian yang terdiri dari pakaian harian, seragam, pakaian olahraga, hingga busana Muslim yang digunakan oleh Warga Binaan.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Dr. Syarpani, menjelaskan program pembinaan dijalankan bersama mitra untuk mendorong perubahan positif bagi Warga Binaan.

“Melalui kerja sama dengan para mitra, kami ingin mewujudkan konsep from Prisoner to Enterpreuner. Artinya, keterampilan yang mereka peroleh melalui berbagai sektor pembinaan di sini dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha dan mandiri setelah bebas,” jelasnya, Kamis (21/5).

Hasil produksi pembinaan kemandirian tersebut turut dipasarkan kepada masyarakat. Sementara itu, premi atau hasil kerja Warga Binaan diberikan dalam bentuk tabungan yang akan diserahkan saat mereka selesai menjalani masa pidana.

“Saya sebelumnya tidak tahu apa-apa soal peternakan ayam, mulai dari cara merawat hingga menghasilkan telur yang baik. Di sini saya belajar banyak dan nanti setelah bebas ilmu ini ingin saya manfaatkan,” ujar salah satu Warga Binaan berinisial NV.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Daerah Khusus Jakarta, Heri Azhari, menyampaikan pembinaan kemandirian difokuskan pada pemberdayaan Warga Binaan agar memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas.

“Fokus utama pembinaan kemandirian saat ini adalah pemberdayaan Warga Binaan sesuai 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami ingin mereka tetap terampil setelah bebas dan menghasilkan manfaat ekonomi,” ujarnya.

Selain garmen dan peternakan ayam, Lapas Narkotika Jakarta juga memiliki berbagai program pembinaan lainnya seperti mebel, bengkel, perkebunan, budidaya maggot BSF, hingga pangkas rambut. Program-program tersebut diharapkan meningkatkan pembinaan kemandirian, produktivitas, serta pemberdayaan Warga Binaan agar lebih siap kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat. (Fajar)

Share:

Read More

Kementerian Kehutanan dan UNEP Tandatangani Implementing Arrangement untuk Perkuat Kerja Sama REDD+

Kementerian Kehutanan dan UNEP Tandatangani Implementing Arrangement untuk Perkuat Kerja Sama REDD+. (Dok. Kemenhut)

Singapura, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan United Nations Environment Programme (UNEP) secara resmi menandatangani Implementing Arrangement (IA) mengenai proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada sela gelaran Ecosperity Week di Singapura, Rabu (20/5).

Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN), Ristianto Pribadi, bersama Director of the Climate Change Division UNEP, Martin Krause, serta turut dihadiri oleh Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH), Ilham. Dokumen IA tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2024 mengenai kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam sambutannya, Kepala Biro HKLN menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang erat dan konstruktif antara kedua pihak selama proses penyusunan Implementing Arrangement tersebut. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat implementasi REDD+.

Pada kesempatan yang sama, Director of the Climate Change Division UNEP, menyatakan bahwa hutan merupakan salah satu solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus, mulai dari penyimpanan karbon, perlindungan masyarakat dan keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan memperkuat kolaborasi dalam sejumlah bidang strategis, antara lain dukungan teknis dalam mobilisasi pendanaan berbasis hasil (results-based financing) untuk REDD+, penguatan kesiapan pasar karbon dan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris, pengembangan perhutanan sosial dan usaha berbasis masyarakat, peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap upaya mitigasi gas rumah kaca, serta penguatan safeguards dan implementasi berbasis pengetahuan di tingkat nasional maupun subnasional.

Kementerian Kehutanan menilai kemitraan dengan UNEP sejalan dengan komitmen dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta Nationally Determined Contribution (NDC). Ke depan, kerja sama kedua pihak diharapkan semakin memperkuat upaya bersama dalam mendorong aksi iklim berintegritas tinggi, tata kelola kehutanan berkelanjutan, dan pembangunan ketahanan jangka panjang. (Dimas)

Share:

Read More

Perkuat Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB Gelar Diseminasi PermenPANRB No. 4/2026

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Penilaian Kapabilitas Kelembagaan merupakan bentuk evaluasi kelembagaan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, lincah, dan kolaboratif guna mendukung pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, perlu dilakukan penilaian kapabilitas kelembagaan secara terukur dan konsisten.

Mencermati dinamika perkembangan organisasi pemerintahan serta tuntutan transformasi birokrasi yang semakin adaptif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah. Aturan teranyar menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menyampaikan melalui regulasi baru ini, Kementerian PANRB ingin memberikan paradigma evaluasi dari yang semula berbasis struktur birokrasi konvensional, kini menjadi penilaian kapabilitas kelembagaan yang komprehensif demi mendukung arah Reformasi Birokrasi 2025–2045.

“Ke depan, pengukuran evaluasi kelembagaan tidak hanya fokus pada pendekatan dimensi struktur dan dimensi proses, namun diperkaya dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan berdasar aspek ketepatan fungsi, ukuran, proses, dan aspek tata kelola,” ujar Deputi Nanik dalam Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (19/5/2026).

Nanik mengungkapkan instrumen dalam PermenPANRB No. 4/2026 dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, lebih kontekstual, dan lebih mencerminkan kondisi nyata kapabilitas kelembagaan instansi pemerintah. Proses penilaian baru ini dirancang bukan sekadar untuk menghasilkan indeks angka atau pemeringkatan semata, melainkan sebagai instrumen pendorong perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan agar semakin relevan dengan tantangan masa depan.

Berbeda dengan metode evaluasi sebelumnya yang bertumpu pada penilaian mandiri dan pelaporan manual, PermenPANRB No. 4 Tahun 2026 memperkenalkan pembaruan metode yang jauh lebih terukur dan berbasis digital.

“Proses penilaian kini mencakup tahapan persiapan, penilaian mandiri melalui aplikasi, verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Panel Ahli, hingga akhirnya pada penetapan Indeks Kapabilitas Kelembagaan,” jelas Nanik.

Lanjutnya dijelaskan, secara teknis terdapat empat aspek utama yang diukur dalam penilaian terbaru ini, yaitu Ketepatan Fungsi, Ketepatan Ukuran, Ketepatan Proses, dan Tata Kelola. Keempat aspek tersebut diturunkan ke dalam indikator-indikator spesifik seperti tingkat spesialisasi jabatan, kompleksitas struktur organisasi, kontinuitas proses bisnis, hingga kualitas penerapan teknologi informasi pada tata kelola instansi.

“Keempat aspek tersebut, membentuk Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran keempat Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025–2045, yaitu terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah,” imbuhnya.

Pada acara sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB secara simbolis menyerahkan akun username dan password untuk mengakses sistem informasi penilaian kepada perwakilan instansi pemerintah pusat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai penguatan proses kebijakan penilaian kapabilitas kelembagaan yang disampaikan Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Widhi Novianto.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan terkait gambaran umum Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Deny Isworo Makirtyo.

Melalui forum diskusi ini, seluruh kementerian, lembaga, pada instansi Pusat diharapkan memiliki kesamaan persepsi agar pelaksanaan penilaian di instansi masing-masing dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berkualitas.

“Kami berharap kita semua dapat membangun pemahaman yang sama bahwa penilaian kapabilitas kelembagaan bukan semata-mata proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya transformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang lebih adaptif, efektif, dan mampu bekerja secara kolaboratif,” pungkas Nanik. (Bambang)

Share:

Read More

Wamenkes: CKG Bantu Driver Gojek Deteksi Penyakit Lebih Dini

Wamenkes: CKG Bantu Driver Gojek Deteksi Penyakit Lebih Dini. (Dok. Kemenkes)

Bandung, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang kesehatan. Menurutnya, kesehatan harus dijaga melalui deteksi dini, bukan sekadar diobati saat sudah sakit.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Dante saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi mitra pengemudi Gojek di kantor GoTo Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (19/5). Program hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Gojek ini menyasar 17 kota di Indonesia sepanjang Februari hingga Desember 2026.

“Kolaborasi dengan pihak swasta memungkinkan layanan kesehatan hadir lebih dekat dengan masyarakat, termasuk mitra pengemudi yang memiliki mobilitas tinggi. Langkah ini merupakan upaya promotif dan preventif pemerintah untuk mendeteksi dini penyakit,” ujar Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante menekankan bahwa pemeriksaan rutin sangat krusial untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung sebelum berkembang menjadi kondisi serius.

Program CKG komunitas GoTo ini telah berjalan sejak 2025. Hingga April 2026, sebanyak 1.141 peserta telah terlayani di Jakarta dan Palembang. Pada Mei 2026, program diperluas ke Bandung, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya dengan target 4.000 peserta.

Dalam peninjauan di Bandung, para mitra pengemudi mendapatkan layanan kesehatan komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik, tekanan darah, gula darah, profil lipid, hingga pemeriksaan mata, gigi, dan telinga. Peserta dengan faktor risiko tertentu juga mendapatkan layanan EKG, pemeriksaan SADANIS untuk perempuan, konsultasi dokter, serta pemberian obat untuk diabetes dan hipertensi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi. Mitra yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai kepesertaan BPJS Kesehatan. Peserta kategori hijau diberikan edukasi pola hidup sehat, sementara peserta kategori kuning dan merah langsung mendapatkan tindakan medis gratis.

Terkait dukungan perusahaan, VP Public Policy & Government Relation GoTo Group, Rangga D. Fadillah, menyatakan bahwa pihaknya memprioritaskan kesehatan mitra pengemudi karena mereka merupakan garda terdepan sekaligus kebanggaan ekosistem Gojek. Menurutnya, para mitra selama ini bekerja dengan penuh ikhtiar menghadapi segala cuaca dan kepadatan jalan demi keluarga, sehingga aspek kesehatan menjadi aset utama yang harus dijaga.

"Driver yang sehat adalah driver yang fokus. Dengan deteksi dini melalui CKG, kita meminimalkan risiko gangguan kesehatan mendadak saat mereka bertugas, yang secara langsung meningkatkan keselamatan baik bagi mitra, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya", tegas Rangga.

Kementerian Kesehatan menargetkan program Cek Kesehatan Gratis nasional dapat menjangkau 130 juta masyarakat Indonesia sepanjang 2026. (Ros)

Share:

Read More

Tekan Praktik Penyimpangan Tata Niaga Ekspor SDA, Pemerintah Bentuk BUMN Khusus

Tekan Praktik Penyimpangan Tata Niaga Ekspor SDA, Pemerintah Bentuk BUMN Khusus. (Dok. Kemen ESDM)

Tangerang, WaraWiri.net - Pemerintah mengumumkan langkah strategis baru dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menekan berbagai praktik penyimpangan dalam tata niaga ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.

"Terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang diumumkan tadi oleh Bapak Presiden. Itu memang penjualan daripada hasil komunitas sumber daya alam. Itu akan lewat negara yang akan ditujuk adalah BUMN yang ditujuk. Tujuan dari kebijakan ini adalah mencegah terjadi _under-invoicing_ dan _transfer pricing_ yang selama ini terjadi," ujar Bahlil dalam Acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5).

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya implementasi amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, khususnya Pasal 33, yang selama ini dinilai belum dijalankan secara optimal.

"Kebijakan ini juga merupakan implementasi daripada pasal 33 UU 1945. Yang memang harus dilaksanakan negara. Jadi ini bukan barang baru. Tapi selama ini perintah itu kan belum dijalankan. Oleh Bapak Presiden Prabowo, menganggap ini sebagai bagian terpenting dalam rangka menjalankan UU 1945 pasal 33 secara murni dan konsekuen," lanjutnya.

Kebijakan ekspor satu pintu ini lanjut Bahlil hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batubara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

"Saya bawa pesan atas dasar pengetahuan pendalaman dan info objektif, maka Pak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas PP itu tidak berlaku. Jadi gak ada keraguan, jadi bisnis (migas) seperti biasa," jelas Bahlil.

Selain BUMN Khusus Ekspor, sektor hulu migas juga dikecualikan dari kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bahlil menyampaikan bahwa untuk sektor migas, pemerintah tetap memberikan kepastian aturan agar pelaku usaha tidak perlu khawatir.

"DHE dan hasil ekspor Pak Presiden mengatakan silahkan pakai saja, tak perlu pakai PP. Jadi jangan ada kekhawatiran. Ini menjamin kepastian aturan yang ada di negara kami soal migas," tegas Bahlil.

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya telah terikat kontrak jangka panjang.

"Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum plan of development (POD), negosiasi antara pemerintah dengan pengusahanya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengumumkan pembentukan BUMN Khusus Ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Melalui badan baru tersebut, kegiatan ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy akan dilakukan.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa BUMN Khusus Ekspor ini akan menjalankan fungsi sebagai pengekspor tunggal untuk komoditas strategis yang telah ditetapkan.

"Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing, marketing facility," jelasnya.

Presiden Prabowo menambahkan, tujuan pembentukan BUMN Ekspor ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, sekaligus memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), serta pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin, setiap warga negara, setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air. Saya yakin dan percaya, tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali," ungkap Prabowo.

Kebijakan penunjukan BUMN ekspor seperti ini bukan hal baru, melainkan juga telah diterapkan di sejumlah negara sahabat seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. (Remondies)

Share:

Read More

UHN IGB Sugriwa Didorong Buka Fakultas Kedokteran Berbasis Nilai Hindu

UHN IGB Sugriwa terima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2024–2025. (Dok. Kemenag)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mendukung pengembangan Universitas Hindu Negeri (UHN) IGB Sugriwa Denpasar. Kampus keagamaan Hindu di Denpasar ini didorong untuk membuka Fakultas Kedokteran.

Komitmen ini mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kampus Pascasarjana UHN IGB Sugriwa, Denpasar, Selasa (19/5/2026). Hadir, Direktur Pendidikan Hindu Kemenag, I Ketut Sudarsana bersama Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Delegasi Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh I Ketut Kariyasa Adnyana bersama 24 anggota legislatif.

Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana, menyambut kehadiran Komisi VIII didampingi jajaran pimpinan dan Kepala Disdikpora Kota Denpasar. Usai meninjau kondisi kampus, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyampaikan dukungannya secara tegas.

"Selamat dan kami salut atas capaian luar biasa ini. Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan penuh, ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kami datang untuk melihat langsung, dan yang kami saksikan hari ini membuktikan bahwa UHN IGB Sugriwa layak mendapatkan perhatian dan anggaran yang lebih besar dari negara. Fakultas Kedokteran berbasis nilai Hindu adalah terobosan yang harus kita wujudkan bersama" ujarnya.

Direktur Pendidikan Hindu Kemenag, I Ketut Sudarsana, dalam kesempatan itu, menerima proposal kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Fakultas Kedokteran dari UHN. 

"Kementerian Agama tidak hanya hadir secara simbolis. Kami hadir untuk memastikan bahwa UHN IGB Sugriwa mendapatkan seluruh dukungan regulatif, anggaran, dan kebijakan yang dibutuhkan. Diterimanya proposal sarana prasarana Fakultas Kedokteran hari ini adalah komitmen kami untuk segera menindaklanjuti kebutuhan nyata di lapangan" tegas Sudarsana.

Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana, memaparkan dua lompatan besar institusinya yang didorong oleh Kemenag RI, yakni: progres konkret pendirian Fakultas Kedokteran serta terbitnya SK Fakultas Sains dan Teknologi (Sainteks).

"Apa yang kami capai hari ini adalah buah dari kepercayaan dan dukungan Kementerian Agama RI yang tidak pernah surut. Pendirian Fakultas Kedokteran dan terbitnya SK Sainteks adalah tonggak bersejarah bagi pendidikan tinggi Hindu di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus melangkah maju demi umat dan bangsa," tutup Sudiana.

Sinergi kuat antara Kemenag RI sebagai pembina teknis dan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra legislatif ini menjadi momentum krusial bagi UHN IGB Sugriwa untuk tumbuh menjadi perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri yang unggul, modern, dan berdaya saing nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenko PMK Dorong Lampung Tengah Jadi Percontohan Kerukunan Umat Beragama Nasional

Kemenko PMK Dorong Lampung Tengah Jadi Percontohan Kerukunan Umat Beragama Nasional. (Dok. Kemenko PMK)

Lampung, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito menegaskan bahwa kehidupan rukun antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan penguatan kohesi sosial masyarakat.

"Kerukunan bukan sekadar nilai luhur yang kita jaga, tetapi merupakan pilar utama dalam transformasi sosial dan prasyarat nyata bagi pembangunan nasional yang termaktub dalam RPJMN," ujar Warsito dalam kegiatan Diskusi Kerukunan Antarumat Beragama di Komplek Nuwo Balak, Perumahan Dinas Bupati Lampung Tengah, pada Selasa (19/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Warsito menyoroti capaian positif Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang mencapai 80,36 pada tahun 2025 atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 77,89. Dengan keunggulan tersebut, Lampung Tengah dinilai memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan kerukunan umat beragama bagi daerah lain.

"Lampung Tengah dengan segala kebhinekaannya diharapkan menjadi percontohan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun nasional, bahwa pluralitas agama bukan hambatan, melainkan kekuatan," tegasnya.

Warsito yang juga mantan Dekan FMIPA Universitas Lampung menekankan pentingnya memperkuat dimensi kerja sama dalam tiga pilar kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Menurutnya, dimensi kerja sama masih perlu diperkuat karena capaian nilainya secara nasional masih berada di bawah dua pilar lainnya, dengan nilai di bawah 70.

"Data nasional indeks KUB menunjukkan bahwa pilar kerja sama antarumat beragama masih rendah. Kita perlu mewujudkan kerja sama itu secara konkret, misalnya melalui pembentukan koperasi bersama atau forum kolaborasi lintas agama yang berdampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu diimbangi dengan pembangunan sosial masyarakat yang mencakup penguatan inklusi sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, literasi digital juga dinilai penting mengingat ruang digital kerap menjadi pemicu munculnya ketidakharmonisan di masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tersebut dihadiri Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, Staf Ahli Bupati Lampung Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Zulfikar Irwan, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain, Plt. Kepala Kesbangpol Lampung Tengah Rahmat Danil, Ketua FKUB Lampung Tengah KH Mutawalli, perwakilan PKUB Kemenag Herry Susanto, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pengurus FKUB setempat.

Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di wilayahnya.

"Lampung Tengah adalah kabupaten yang kaya akan keberagaman agama dan keyakinan. Kami mendukung dan siap mengawal penuh kegiatan ini," ujar Koheri yang juga bagian dari FKUB Lampung Tengah.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain, Ketua FKUB Lampung Tengah KH Mutawalli, serta Plt. Kepala Kesbangpol Lampung Tengah terkait peluang dan tantangan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di tingkat daerah.

Kegiatan kemudian ditutup dengan kunjungan lapangan dan dialog bersama warga di Desa Fajar Mataram, Lampung Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mewujudkan Lampung Tengah sebagai daerah percontohan kerukunan umat beragama di Indonesia. (Burhan)

Share:

Read More