TNI AL Bersama Tim Sar Gabungan Evakuasi Jenazah Terapung Di Perairan Gili Ketapang

TNI AL Bersama Tim Sar Gabungan Evakuasi Jenazah Terapung Di Perairan Gili Ketapang. (Dok. Puspen TNI)

Jawa Timur, WaraWiri.net - TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi sesosok jenazah laki-laki yang ditemukan mengapung di perairan sebelah timur Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Rabu (4/2/2026).

Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel KAL Sembulungan, Pos Kamladu Mayangan, BPBD Kabupaten Probolinggo, Tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kota Probolinggo, Satpolair Probolinggo, KSOP Kelas IV Probolinggo, UPT PPP Mayangan, serta masyarakat Pulau Gili Ketapang.

Penemuan jenazah tersebut terjadi saat tim SAR gabungan melaksanakan operasi SAR hari ke-5 pencarian ABK KM. Lanang Jaya yang dilaporkan terjatuh ke laut di perairan Probolinggo.

Komandan KAL Sembulungan II-5-42 Kapten Laut (P) Riyanto menyampaikan bahwa sekitar pukul 08.45 WIB, Danposkamladu Mayangan menerima informasi dari masyarakat Pulau Gili Ketapang terkait adanya jenazah mengapung di laut. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komandan KAL Sembulungan II-5-42 segera koordinasi dengan pimpinan, selanjutnya Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso, M.Sc., segera memerintahkan unsur TNI AL bersama Tim SAR Gabungan segera bergerak menuju lokasi.

Pada pukul 09.10 WIB, KAL Sembulungan II-5-42 tiba di lokasi penemuan dan mendapati jenazah mengapung. Selanjutnya, pada pukul 09.20 WIB, tim SAR gabungan melaksanakan proses evakuasi menggunakan RHIB dan membawa jenazah ke KAL Sembulungan II-5-42.

Proses evakuasi selesai pada pukul 09.45 WIB, dan kapal kembali menuju Dermaga UPT P3 Mayangan. Sekitar pukul 10.30 WIB, jenazah tiba di dermaga dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD dr. M. Saleh Probolinggo untuk penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, jenazah diketahui bernama Supoyo, warga Desa Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo. Jenazah dipastikan bukan merupakan korban kecelakaan KM. Lanang Jaya, melainkan warga yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak 2 Februari 2026 saat mencari rumput laut.

Dengan ditemukannya jenazah tersebut, operasi SAR gabungan di wilayah Probolinggo dinyatakan selesai, sementara rencana pencarian korban ABK KM. Lanang Jaya pada hari ke-6 dan ke-7 akan dialihkan ke wilayah Pos SAR Sumenep, dengan perkiraan arah arus menuju Pulau Madura.

Komandan Kodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si menyampaikan kepada seluruh jajaran dibawah Kodaeral V agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam merespon cepat segala informasi yang diterima, serta meningkatkan sinergi dengan instansi terkait sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. (Tedy)

Share:

Read More

Wakil Panglima TNI Dorong Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Wakil Panglima TNI Dorong Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R memberikan pengarahan kepada jajaran Pangdam, Danrem, dan Dandim dalam rangka percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bertempat di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (3/2/2026). 

Pengarahan tersebut menekankan soliditas, fokus kinerja, dan integritas jajaran TNI dalam mendukung program strategis nasional Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Panglima TNI menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih Presiden Republik Indonesia kepada jajaran TNI atas progres pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terus meningkat di berbagai wilayah.

"Saya laporkan jumlahnya 562 unit, dan berdasarkan laporan terakhir telah meningkat menjadi sekitar 620 unit. Presiden Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran atas capaian tersebut," ujar Wakil Panglima TNI.

Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada TNI dalam mendukung program unggulan Presiden merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional.

"Program unggulan Presiden yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat saat ini adalah program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan TNI dipercaya untuk mendukung langsung pelaksanaannya," lanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Panglima TNI menekankan agar percepatan pembangunan terus dijaga melalui penguatan koordinasi lintas satuan, percepatan pelaksanaan di lapangan, serta penyelesaian kendala secara cepat dan bertanggung jawab.

TNI berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional, solid, dan berintegritas dalam mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Tedy)

Share:

Read More

PMPP TNI Gelar Demonstrasi EHAT-IED Di Hadapan Delegasi UNMAS

PMPP TNI Gelar Demonstrasi EHAT-IED Di Hadapan Delegasi UNMAS. (Dok. Puspen TNI)

Bogor, WaraWiri.net - Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan, S.I.P., menerima Courtessy Call (CC) Delegasi United Nations Mine Action Service (UNMAS) yang diketuai oleh Raymond Kemei selaku Team Leader bersama David Markus Fritschi sebagai Training Officer, bertempat di Hall Markas Komando (Mako) PMPP TNI. Sentul, Bogor. Selasa (3/2/2026). Kunjungan ini mengawali Explosive Hazard Awareness Training-Improvised Explosive Device (EHAT-IED) yang berlangsung tanggal 2-6 Februari 2026. 

Dalam sambutan Komandan PMPP TNI, menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi UNMAS serta berharap kerja sama dalam mitigasi ancaman ranjau dan bahan peledak dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kursus dan pelatihan di PMPP TNI guna meningkatkan kapasitas peacekeeper Indonesia, termasuk para instruktur dan pelatih PMPP TNI.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan capacity building serta membahas potensi kerja sama latihan antara PMPP TNI dan UNMAS di bidang penanganan ranjau dan bahan peledak, guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di daerah misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi UNMAS juga menyaksikan Demonstrasi EHAT-IED di Daerah Latihan PMPP TNI yang diperagakan oleh personel dan pelatih PMPP TNI. Materi yang ditampilkan meliputi pengenalan ancaman bahan peledak dan Improvised Explosive Device (IED), identifikasi tanda-tanda bahaya dengan k-9, evakuasi, pengecekan akhir, serta prosedur keselamatan di daerah misi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Perwakilan Staf Operasi Mabes TNI, Pejabat Utama PMPP TNI, Perwakilan Staf Kemenlu, Delegasi UNMAS, Perwakilan United Nations Information Centre (UNIC) Indonesia, serta para Instruktur dan Pelatih PMPP TNI.

Melalui kegiatan ini, diharapkan prajurit TNI memiliki pemahaman yang komprehensif terkait ancaman bahan peledak dan IED, sekaligus memperkuat kerja sama antara PMPP TNI dan UNMAS dalam meningkatkan kemampuan peacekeeper Indonesia guna mendukung pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dunia. (Tedy)

Share:

Read More

Gerak Cepat Kementan Cegah Aksi Mogok Pedagang Daging Diapresiasi Komisi IV DPR RI

Gerak Cepat Kementan Cegah Aksi Mogok Pedagang Daging Diapresiasi Komisi IV DPR RI. (Dok. Kementan)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Dwita Ria Gunadi, mengapresiasi langkah cepat dan responsif Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani kenaikan harga daging sapi yang sempat memicu rencana aksi mogok pedagang.

 

Dwita menilai, kehadiran negara melalui Kementan berhasil meredam potensi gejolak di lapangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Ramadhan dan Idulfitri 2026.

 

“Saya mengapresiasi cepat tanggapnya Kementerian Pertanian dalam menyikapi kenaikan harga daging. Langkah ini berhasil mencegah aksi mogok berjualan setelah bersama pemerintah menyepakati harga sapi bakalan ditimbang hidup dan ditimbang faktur di kisaran Rp55.000 per kilogram hingga Lebaran,” ujar Dwita.

 

Menurut Dwita, kesepakatan tersebut menjadi bukti bahwa dialog dan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha mampu menghasilkan solusi konkret tanpa harus merugikan masyarakat.

 

Aksi mogok pedagang daging sapi sebelumnya resmi berakhir setelah pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha menyepakati stabilitas harga dan pasokan daging sapi. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi di Kementerian Pertanian yang melibatkan Kementan, Bapanas, Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedloter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.

 

Dalam pertemuan tersebut disepakati harga sapi timbang hidup di tingkat feedlot sebesar Rp55.000 per kilogram, berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga. Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Wahyu Purnama memastikan seluruh pedagang kembali berjualan dan RPH siap melakukan pemotongan sapi.

 

Langkah cepat tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang melarang seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) menaikkan harga daging sapi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026.

 

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026,” tegas Mentan Amran.

 

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter tidak lebih dari Rp55.000 per kilogram dan diterima di RPH maksimal Rp56.000 per kilogram. Dengan ketentuan tersebut, harga karkas dan daging di tingkat pasar diharapkan tidak melebihi Rp130.000 per kilogram.

 

Mentan Amran juga menegaskan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat pada hari besar keagamaan. Untuk itu, Satgas Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait diminta melakukan pengawasan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga.

 

“Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ujar Mentan.

 

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan Amran juga menginstruksikan feedloter agar tidak menyalurkan sapi hidup kepada jagal atau RPH yang tidak patuh terhadap ketentuan harga karkas dan daging.

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi harga pangan nasional relatif terkendali. Komponen harga bergejolak (volatile food) tercatat mengalami deflasi bulanan sebesar 1,96 persen, sementara secara tahunan inflasi berada di angka 1,14 persen, mengindikasikan tren stabilisasi harga pangan.

 

Dwita Ria Gunadi menegaskan, langkah tegas dan cepat seperti ini harus terus dijaga agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga dan distribusi pangan tetap berjalan lancar. (Isna)

Share:

Read More

Sinergi Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK dan KRIVET untuk SMK Lebih Relevan di Era Digital

Sinergi Ditjen Pendidikan Vokasi PKPLK dan KRIVET untuk SMK Lebih Relevan di Era Digital. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja dan dunia industri. Kondisi ini menuntut sistem pendidikan vokasional, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), untuk beradaptasi secara cepat dan strategis guna menyiapkan lulusan siap kerja di industri masa depan.

Integrasi AI dalam pendidikan SMK menjadi krusial karena pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran, akurasi asesmen kompetensi, serta efisiensi pengelolaan satuan pendidikan. Oleh karena itu, guna memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan mengenai strategi penerapan AI di SMK, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bekerja sama dengan Korea Research Institute for Vocational Education and Training (KRIVET) menyelenggarakan Seminar Internasional bertema “The Integration of Artificial Intelligence (AI) in TVET and Future Strategies”.

Acara tersebut bertujuan untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan terkait strategi dalam hal penerapan AI di berbagai bidang pendidikan vokasi. Upaya ini juga menjadi langkah strategis untuk berbagi praktik baik, kebijakan, serta merumuskan strategi masa depan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, menyambut baik kerja sama antara Indonesia dengan KRIVET. Dalam forum tersebut, Dirjen Tatang menyampaikan bahwa pendidikan vokasi memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan inklusi sosial. Melalui pendidikan dan pelatihan vokasi atau TVET yang terintegrasi dengan AI diharapkan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab secara etis dalam menggunakan teknologi.

“Mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis. Pada saat yang sama, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, transformasi digital tetap inklusif dan mudah diakses,” ucap Dirjen Tatang di Jakarta, pada Selasa (3/2).

Dirjen Tatang juga menambahkan bahwa dengan memanfaatkan AI untuk jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, penilaian adaptif, dan pemetaan kompetensi secara real-time, dapat memperkuat kerangka pengajaran dan memastikan kurikulum tetap selaras dengan tuntutan industri global yang berubah dengan cepat. 

“Kita harus memastikan bahwa lulusan kita tidak hanya siap kerja saat ini, tetapi juga siap menghadapi ekonomi masa depan. Seminar ini menjadi wadah untuk berbagi dan mendiskusikan strategi masa depan dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem TVET di berbagai negara,” terang Dirjen Tatang. 

Sementara itu, perwakilan dari KRIVET, Kim Young Saing, menyampaikan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan SMK serta peran strategis pendidikan vokasi di tengah perubahan besar akibat AI. Kecerdasan buatan dinilai telah dan akan terus mengubah berbagai aspek kehidupan pendidikan, industri, masyarakat, budaya, dan keluarga sehingga satuan pendidikan di berbagai negara perlu meresponsnya secara serius. 

“Pendidikan tidak hanya tentang gelar akademik, tetapi juga tentang keterampilan, karakter, dan peran sosial. Dalam konteks ini, sekolah perlu menyesuaikan kurikulum, termasuk mengadopsi AI, agar selaras dengan kebutuhan industri,” ucap Kim Young Saing.

Dalam konteks global, kerja sama antara antara Korea dan Indonesia dipandang sebagai peluang besar di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi yang telah dilakukan menjadi sangat penting.

“Mari kita berdiskusi bersama untuk memperkuat kerja sama ini demi menciptakan pendidikan yang relevan dan berdampak bagi masa depan,” pungkas Kim Young Saing. (Evi)

Share:

Read More

Mendikdasmen Raih Anugerah INDOPOSCO sebagai Tokoh Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia

Mendikdasmen Raih Anugerah INDOPOSCO sebagai Tokoh Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini, ia dianugerahi predikat Tokoh Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia dalam Anugerah INDOPOSCO, yang digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke – 5 INDOPOSCO, Selasa (3/2), di Jakarta. 

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi dan kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti dalam mendorong penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH), yang kini menjadi salah satu gerakan strategis dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. 

Kebijakan 7 KAIH merupakan pendekatan yang menekankan pembiasaan nilai-nilai positif sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari anak, sehingga mereka tumbuh sehat, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. 7 KAIH tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat, serta media massa sebagai bagian dari lingkungan pendidikan secara menyeluruh. 

7 KAIH meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Gerakan ini didukung oleh kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk karakter unggul dan tangguh sejak dini. 

Dalam acara penganugerahan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti diwakili oleh Staf Khusus Menteri (SKM) Bidang Media, Ma’ruf El Rumi, untuk menerima penghargaan kategori Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Dalam sambutan Mendikdasmen yang disampaikan melalui SKM Ma’ruf, ditegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“Ki Hajar Dewantara menyebutkan tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkembangan saat ini, media menjadi elemen penting yang turut membentuk cara berpikir, cara belajar, serta perilaku anak-anak dan pelajar kita,” ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembiasaan kebiasaan baik merupakan fondasi utama pembentukan karakter pelajar Indonesia. 

Ia menambahkan, di tengah derasnya arus informasi, media memiliki peran strategis sebagai penuntun bagi generasi muda.

“Media diharapkan dapat memberikan arah yang benar dalam mengakses informasi, menghadirkan konten yang mendidik, serta bersama-sama membantu membangun karakter generasi muda Indonesia,” lanjutnya.

Melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong implementasi 7 KAIH sebagai gerakan nasional pembentukan karakter pelajar. Program ini telah mendapat perhatian luas masyarakat, termasuk melalui berbagai kanal digital, sebagai bukti kuatnya dukungan publik terhadap penguatan pendidikan karakter.

Anugerah INDOPOSCO diberikan kepada individu, lembaga pemerintah dan swasta, serta kelompok masyarakat yang dinilai konsisten menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas. Pada peringatan lima tahun ini, INDOPOSCO mengusung tema “Kepak Membawa Dampak”, yang menegaskan peran media sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan praktik baik dan mendorong perubahan positif.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen berkelanjutan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memperkuat pendidikan karakter sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Melalui kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Kemendikdasmen terus mendorong terbentuknya generasi pelajar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, sehat, dan berdaya saing. (Evi)

Share:

Read More

Cegah Disinformasi, Menkomdigi Tegaskan Humas Pemerintah Harus Cepat dan Tepat

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan Keynote Speech dalam acara GPR Outlook 2026 bertema Satu Narasi Bangun Reputasi Negeri di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu (04/02/2026) di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.

Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya. (Ros)

Share:

Read More

Jaga Ingatan Kolektif Bangsa, Komdigi Terbitkan 13 Seri Prangko 2026

Jaga Ingatan Kolektif Bangsa, Komdigi Terbitkan 13 Seri Prangko 2026. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerbitkan 13 seri prangko sepanjang tahun 2026. Penerbitan ini menjadi bagian dari upaya negara menjaga ingatan kolektif bangsa melalui prangko.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan posisi prangko sebagai rekam jejak bangsa

“Prangko kami tempatkan sebagai bagian dari upaya merawat cerita Indonesia tentang budaya, sejarah, dan jati diri bangsa. Prangko juga merupakan rekam jejak dari perjalanan bangsa yang terus harus kita jaga bersama,” kata Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (02/02/2026).

Ia menjelaskan, seluruh penerbitan prangko 2026 disusun sebagai satu rangkaian narasi tentang Indonesia.

“Melalui katalog Prangko 2026, kami menghadirkan rangkaian penerbitan Prangko yang mencerminkan kekayaan Indonesia, mulai dari warisan budaya dan keragaman hayati hingga peristiwa kebangsaan dan kerjasama internasional,” ujarnya.

E-katalog Prangko 2026 yang disiapkan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi memuat 13 seri, antara lain Seri Tahun Kuda Api, Seri Wayang Pandawa Lima, Seri Buah Buahan, Seri Artefak dan Bangunan Bersejarah Kota Palembang, Seri Anak Indonesia Hebat, serta Seri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024 sampai 2029.

Penerbitan juga mencakup prangko kerja sama Indonesia Uruguay dan seri partisipasi Indonesia dalam pameran filateli internasional seperti BOSTON 2026, MACAO 2026, BANDUNG 2026, dan PHILATAIPEI 2026.

Di tengah perubahan digital, Meutya menilai prangko tetap relevan lintas generasi.

“Prangko tetap memiliki peran sebagai penghubung antargenerasi dan sebagai pengingat akan identitas bangsa,” tegasnya.

E-katalog Prangko Tahun 2026 dapat diakses melalui kanal digital resmi Kementerian Komunikasi dan Digital. (Ros)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya: Perubahan UU P2SK Langkah Strategis Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Sektor Keuangan

Menkeu Purbaya: Perubahan UU P2SK Langkah Strategis Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Sektor Keuangan. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan langkah strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang mengagendakan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan UU P2SK di Jakarta, Rabu (4/2).

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU Perubahan UU P2SK. Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-72/Pres/11/2025 tanggal 27 November 2025, Presiden menugaskan Menteri Keuangan bersama Menteri PANRB, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Dalam paparannya, Menkeu menekankan bahwa reformasi sektor keuangan menjadi prasyarat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Menkeu menilai perlu dilakukan pendalaman, stabilitas, dan inklusi sektor keuangan. 

“Sektor keuangan harus didorong sebagai mesin pertumbuhan yang mampu mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif dengan manajemen risiko yang solid,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan yang telah dimulai dengan penerbitan Undang-Undang P2SK perlu diakselerasi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia. 

“Dengan semangat untuk menciptakan perekonomian nasional yang tangguh, pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang P2SK bertekad untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional, serta mendorong kemajuan ekonomi melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembahasan terhadap draf RUU Perubahan UU P2SK usulan DPR, serta melakukan konsultasi publik dengan melibatkan asosiasi industri, akademisi, dan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global,” kata Menkeu. 

Menutup rapat kerja, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah siap melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU P2SK bersama DPR sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menkeu. (Siti)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Melaju hingga 8 Persen, Fundamental Terus Diperkuat

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Melaju hingga 8 Persen, Fundamental Terus Diperkuat. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional yang diyakini mampu tumbuh hingga mendekati 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta pada Selasa (3/2).

“Tahun ini 6 persen, tahun depan 6,5 persen, setelah itu mendekati 7 persen, dan menjelang 2029 mendekati 8 persen, jika saya masih menjabat,” kata Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa arah perekonomian nasional saat ini berada pada jalur yang tepat dan terus mengalami percepatan setelah melewati periode perlambatan. Ia menilai pemulihan ekonomi Indonesia berlangsung kuat dan berkelanjutan.

“Saat ini perekonomian bergerak ke arah yang benar dan terus mengalami percepatan. Setelah empat bulan perkembangan ekonomi terakhir, sudah jelas bahwa pemulihan ekonomi kuat dan akan semakin menguat,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah tetap menjaga stabilitas fiskal meskipun memberikan stimulus untuk mendorong pertumbuhan.

“Kami memastikan likuiditas yang cukup dalam sistem, menjaga stabilitas fiskal, dan melakukan ekspansi fiskal untuk mendorong perekonomian, namun tetap tidak melampaui batas defisit 3 persen dari PDB. Meski memberikan stimulus, kami tetap menjaga kehati-hatian fiskal,” ungkap Menkeu. 

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mengoptimalkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pemerintah maupun sektor swasta. Ketika pemerintah mendukung sektor swasta untuk terus tumbuh, Menkeu yakin momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami percepatan.

“Saat ini kami berupaya menggerakkan dua mesin pertumbuhan sekaligus, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Dengan itu, pertumbuhan di atas 6 persen menjadi mudah dicapai. Kami memanfaatkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi untuk memastikan ekonomi tumbuh pada kapasitas maksimalnya,” kata Menkeu.

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus memperbaiki iklim usaha melalui penyederhanaan birokrasi dan penghapusan berbagai hambatan investasi. Salah satu langkahnya adalah pembentukan satuan tugas khusus untuk menyelesaikan kendala dunia usaha.

“Kami memiliki satuan tugas khusus debottlenecking, di mana setiap pelaku usaha dapat menyampaikan langsung kendala yang dihadapi. Saya pikir satu tahun dari sekarang kita akan memiliki kondisi iklim bisnis yang berbeda dan jauh lebih baik. Itu cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat,” ujar Menkeu. (Siti)

Share:

Read More

Buka Komunikasi dengan Investor, Pemerintah Sampaikan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat

Buka Komunikasi dengan Investor, Pemerintah Sampaikan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat. (Dok. Kemenko)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus menjaga stabilitas kebijakan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan perkembangan sektor keuangan domestik. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif, transparan, dan terpercaya, sehingga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia dapat terus terjaga.

“Menko Airlangga hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Disampaikan bahwa Pemerintah bersama Regulator terus mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas pasar, menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, dan memastikan kepercayaan investor tetap terjaga,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto bersama sejumlah investor institusional di Jakarta, Selasa (3/02).

Forum tersebut menjadi ruang dialog informal untuk memperkuat komunikasi, menyampaikan arah kebijakan ekonomi secara umum, serta mendengarkan pandangan dan masukan dari para pelaku pasar keuangan.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa koordinasi lintas otoritas dan Kementerian/Lembaga terus diperkuat guna menjaga stabilitas sektor keuangan dan perekonomian nasional. Pendekatan komunikasi yang terbuka dengan investor dinilai penting untuk menjaga kepercayaan dan meminimalkan ketidakpastian di pasar.

Dalam suasana yang konstruktif, diskusi difokuskan pada kondisi perekonomian secara umum, arah kebijakan pemerintah ke depan, serta komitmen Pemerintah dalam menjaga tata kelola ekonomi yang prudent dan berkelanjutan. Pemerintah juga menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan sebagai fondasi bagi iklim investasi jangka panjang.

Jubir Haryo juga menekankan bahwa Pemerintah secara konsisten mengambil langkah-langkah antisipatif untuk merespons dinamika global, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan investor, tidak hanya melalui forum resmi, tetapi juga melalui pertemuan informal yang memungkinkan dialog lebih terbuka dan mendalam.

Melalui engagement yang berkelanjutan dengan investor institusional, Pemerintah berharap dapat menjaga optimisme pasar, memperkuat kepercayaan terhadap perekonomian nasional, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni jajaran pejabat tinggi Kemenko Perekonomian, para perwakilan investor institusional, serta para pelaku industri keuangan. (Burhan)

Share:

Read More

Indonesia Tegaskan Strategi Mengubah Volatilitas Global Menjadi Momentum Pertumbuhan Inklusif

Indonesia Tegaskan Strategi Mengubah Volatilitas Global Menjadi Momentum Pertumbuhan Inklusif. (Dok. Kemenko)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah kondisi global yang tidak menentu, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara middle power yang konsisten menjaga prinsip non-blok, stabilitas kawasan, dan kerja sama multilateral. Dalam situasi global yang penuh volatilitas tersebut, Indonesia memilih untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik sekaligus mengubah tantangan global menjadi momentum percepatan pertumbuhan yang inklusif.

“Sangat penting bagaimana menyeimbangkan kekuatan sebagai negara non-blok. Dan Indonesia, sekarang dapat saya umumkan bahwa sebagian besar CEPA telah diselesaikan. Dengan Kanada, dengan Uni Eropa, dengan Eurasia, dengan EREU,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Indonesia Economic Summit (IES) 2026 bertema Turning Volatility into Velocity: Accelerating Inclusive Growth Through Reform di Jakarta, Senin (3/02).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kinerja perekonomian Indonesia pada awal 2026 menunjukkan tren yang konstruktif. Indeks PMI Manufaktur tercatat berada pada fase ekspansi di level 52,6 pada Januari 2026 dan telah bertahan dalam zona ekspansi selama enam bulan berturut-turut. Kepercayaan konsumen juga tetap terjaga, sementara inflasi berada pada level yang terkendali.

Ketahanan tersebut turut diperkuat oleh kinerja sektor eksternal yang solid, tercermin dari surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 68 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang berada di atas USD142 miliar. Di sisi pasar keuangan, Pemerintah terus melanjutkan agenda reformasi pasar modal yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta pendalaman pasar, guna memperkuat kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga telah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan terus menurun ke level satu digit, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,9%, rasio gini berada pada level 0,375 dengan tren menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,9. Capaian tersebut merupakan hasil dari bauran kebijakan yang kuat serta sinergi lintas sektor yang berjalan efektif.

Ke depan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan sektor jasa, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, dan penguatan rantai nilai industri menjadi penggerak utama. Dalam jangka pendek, Pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga daya beli dan momentum konsumsi domestik.

“Kami telah menyiapkan Rp12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas,” kata Menko Airlangga.

Stimulus tersebut akan disalurkan secara terarah dan bersifat sementara, antara lain melalui diskon transportasi selama periode Idulfitri, dukungan mobilitas masyarakat, serta penguatan konsumsi rumah tangga. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga ketahanan permintaan domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun 2026.

Menutup pernyataannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa konsistensi reformasi, stabilitas kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan terus menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mendorong pertumbuhan yang semakin inklusif. (Burhan)

Share:

Read More

Kemenimipas Gandeng 1.174 Mitra dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial KUHP dan KUHAP Nasional

Kemenimipas Gandeng 1.174 Mitra dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial KUHP dan KUHAP Nasional. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan bergerak cepat mematangkan arsitektur implementasi KUHP dan KUHAP baru. Prioritas utamanya adalah pidana kerja sosial sebagai alternatif utama pemidanaan non-pemenjaraan. Langkah strategis tersebut dipaparkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

Menteri Agus menjelaskan bahwa transformasi pemidanaan non-pemenjaraan dirancang bukan sekadar menjawab persoalan struktural overcrowding kronis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), tetapi sebagai upaya nyata mengubah paradigma hukum menjadi lebih humanis melalui pendekatan reintegrasi sosial yang produktif. Adapun pemilihan lokasi dan jenis kegiatan kerja sosial dilakukan secara selektif dan terukur untuk memastikan efektivitas pemidanaan.

“Lokasi kegiatan mencakup berbagai bentuk aktifitas sosial produktif seperti kebersihan sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, panti jompo hingga kegiatan edukatif masyarakat yang dirancang untuk memastikan pidana kerja sosial benar-benar berdampak sosial dan rehabilitatif, bukan sekedar formalitas hukum,” ujar Menteri Agus.

Pendekatan tersebut merupakan upaya dalam memberikan ruang bagi para pelanggar hukum untuk menebus kesalahan melalui kontribusi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sebagai bentuk kesiapan operasional, Ditjen Pemasyarakatan telah memperkuat ekosistem pelaksanaan pidana kerja sosial melalui kerja sama lintas sektoral yang masif. Hingga saat ini, telah disiapkan 1.174 perjanjian kerja sama (PKS) dengan berbagai mitra yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, serta lembaga sosial.

Berdasarkan pemetaan terbaru Ditjen Pemasyarakatan, saat ini telah tersedia 2.460 lokasi kerja sosial di seluruh Indonesia yang siap menjadi instansi penerima bagi klien pemasyarakatan. Keseriusan infrastruktur ini juga telah diuji melalui aksi sosial yang melibatkan 10.797 klien pemasyarakatan selama masa transisi periode Juni hingga Desember 2025. Gerakan tersebut menjadi model percontohan bagi implementasi penuh di masa depan.

Guna menjaga keselarasan dengan sistem peradilan, Menteri Imipas juga telah mengirimkan surat resmi kepada Ketua Mahkamah Agung pada akhir November 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menyediakan rujukan nasional bagi Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana kerja sosial. Hal ini sekaligus memastikan sinkronisasi antara sistem peradilan dan pemasyarakatan, serta membangun kepastian hukum dalam implementasi KUHP dan KUHAP terbaru. Selain itu, untuk mendukung efektivitas pengawasan di lapangan, Ditjen Pemasyarakatan tengah memperkuat peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan mengusulkan penambahan 13.822 Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Hal tersebut didasakan pada peran strategis petugas PK yang memastikan setiap putusan kerja sosial berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan dampak rehabilitatif yang optimal.

Melalui berbagai upaya strategis, Kemenimipas terus berkomitmen dalam mendukung implementasi pelaksanaan KUHP dan KUHAP Nasional. Kemenimipas memastikan tersedianya iklim pelaksanaan pidana kerja sosial yang tidak hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, namun juga mendorong pelaku tindak pidana dalam bertanggung jawab dan menyadari kesalahan sepenuhnya. (Budi)

Share:

Read More

Tindaklanjuti KUHP dan KUHAP 2026, Kemenimipas Siap Lakukan Penyesuaian Hukum Keimigrasian

Tindaklanjuti KUHP dan KUHAP 2026, Kemenimipas Siap Lakukan Penyesuaian Hukum Keimigrasian. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memastikan kesiapannya dalam menindaklanjuti pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Berbagai penyesuaian menyeluruh tengah dilaksanakan, termasuk pada sistem penegakan hukum keimigrasian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

Dari sisi keimigrasian, penerapan KUHP dan KUHAP baru membawa implikasi langsung terhadap penegakan hukum. Fokus utama terletak pada penyesuaian norma pidana dan sanksi, pergeseran pendekatan pemidanaan, serta sinkronisasi prosedur penyidikan dan penindakan. Perubahan tersebut mendorong transformasi pendekatan penegakan hukum keimigrasian dari dominan represif menuju preventif, strategis, dan berbasis risiko.

Menteri Agus menegaskan bahwa langkah-langkah strategis tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenimipas dalam memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan efektif serta selaras dengan perlindungan hak asasi manusia.

“Transformasi ini bertujuan untuk mendorong penegakan hukum keimigrasian yang lebih adaptif, proporsional, berbasis risiko, serta selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan dinamika global,” ujar Menteri Agus.

Sebagai respons atas pemberlakuan regulasi baru, Kemenimipas melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah mengambil berbagai langkah konkret dan terukur. Salah satu diantaranya adalah melakukan sosialisasi nasional implementasi KUHP dan KUHAP kepada seluruh unit pelaksana teknis keimigrasian di Indonesia. Ditjen Imigrasi juga mendorong harmonisasi dan sinkronisasi regulasi keimigrasian, serta penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar selaras dengan KUHP yang baru.

Selain itu, Kemenimipas turut memperkuat kapasitas aparatur dan operasional. Termasuk diantaranya adalah penguatan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), peningkatan fungsi intelijen dan pengawasan, serta koordinasi lintas aparat penegak hukum. Perubahan tersebut menuntut agar penegakan hukum keimigrasian tetap efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Menteri Agus juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur serta optimalisasi fungsi pengawasan dan intelijen sebagai bagian dari transformasi penegakan hukum keimigrasian.

“Secara operasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah dan terus memperkuat penegakan hukum keimigrasian melalui operasi mandiri, penguatan pemeriksaan TPI, peningkatan fungsi intelejen, pengawasan serta koordiansi lintas aparat penegak hukum,” ucap Menteri Agus.

Langkah penyesuaian hukum keimigrasian berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan sistem pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif, adil, dan transparan. Pendekatan berbasis risiko serta penguatan fungsi intelijen merupakan upaya dalam meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan orang asing, sekaligus memperkuat kepastian hukum serta rasa aman di tengah masyarakat.

Melalui transformasi tersebut, Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sistem keimigrasian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap dinamika hukum nasional serta tantangan global. (Budi)

Share:

Read More

Menteri Imipas Paparkan Pagu Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI

Menteri Imipas Paparkan Pagu Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memaparkan Pagu Anggaran tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2). Agenda utama pembahasan mencakup Rencana Program Kerja dan Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Selain itu, pembahasan juga berfokus pada berbagai isu aktual implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Dalam paparannya, Menteri Agus menjelaskan bahwa penetapan pagu anggaran Kemenimipas didasarkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2026. Melalui surat pengesahan tersebut, telah ditetapkan Pagu Anggaran sebesar Rp18,85 Triliun. Jumlah tersebut menurun sebesar 0,06% dari pagu anggaran tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp18,86 Triliun.

Lebih lanjut, Menteri Imipas menjelaskan bahwa pagu anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung dua program utama, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut menjadi instrumen signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua program prioritas kementerian, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dialokasikan sebesar Rp5.777.350.112.000,- dan Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp13.071.724.469.000,-” ujar Menteri Agus di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus juga memaparkan bahwa sejalan dengan kebijakan penguatan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, Kemenimipas melakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran ke Rincian Output Khusus (RO Khusus) sebesar Rp775.563.331.000. Pergeseran tersebut mencakup belanja operasional yang bersumber dari Rupiah Murni serta belanja nonoperasional Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain belanja kementerian, Kemenimipas juga menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari penguatan fiskal negara. Pada Tahun Anggaran 2026, Kemenimipas mendapatkan target PNBP sebesar Rp8,5 triliun, naik sebesar 29,94% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,5 triliun.

Menutup pemaparannya, Menteri Agus menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran Tahun 2026 masih disusun berdasarkan struktur tugas sebelum implementasi penuh KUHP dan KUHAP baru. Maka dari itu, Kemenimipas memerlukan dukungan kebijakan dan penguatan anggaran ke depan.

“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan Pimpinan serta Bapak dan Ibu Anggota Komisi XIII DPR RI, tidak hanya dalam bentuk penguatan anggaran, tetapi juga dukungan kebijakan yang memberikan ruang penyesuaian terhadap perencanaan, penganggaran, dan penguatan kapasitas aparatur,” ujar Menteri Agus.

Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kemenimipas turut memastikan kesiapan kelembagaan dalam mendukung agenda reformasi hukum nasional serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Budi)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Tegaskan Sinergi untuk Lompatan Pembangunan

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Kehadiran Presiden pada rakornas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional.

Rakornas dimulai penuh semangat dengan nyanyian lagu “Maju Tak Gentar” oleh seluruh peserta saat Presiden memasuki ruang pertemuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta rakornas.

Pada rakornas ini, turut ditayangkan video bertajuk “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan rangkaian kebijakan, capaian, dan arah strategis nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam pengantar taklimatnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan bangganya hadir dalam acara rakornas dan bertemu dengan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Presiden pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakornas yang diikuti dengan penuh semangat oleh para peserta.

“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil,” ujar Presiden optimistis.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam laporannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakornas ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri. Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tahun pertama pelaksanaan telah banyak keberhasilan yang dicapai.

“Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas Nasional ini dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ucap Mendagri.

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun ini diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan.

“Seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat, bukan hanya bergerak, memajukan Indonesia,” katanya. (Dinda)

Share:

Read More

Kemenhaji Dorong Ekspor 3.911 Ton Beras Haji Nusantara

Kemenhaji Dorong Ekspor 3.911 Ton Beras Haji Nusantara. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaji) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) mendorong ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia. Upaya ini dibahas dalam kunjungan dan rapat koordinasi Ditjen PE2HU bersama Perum Bulog, Selasa (3/2/2026).

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya penyediaan beras Haji Nusantara bagi jemaah Indonesia yang terbiasa mengonsumsi beras lokal. “Jemaah kita tidak terbiasa dengan beras yang beredar di sana. Perbedaan jenis dan kualitas dapat mengurangi asupan makan mereka, yang berpotensi memengaruhi kesehatan,” ujarnya.

Pemenuhan beras konsumsi jemaah haji menjadi perhatian lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan. Pada musim haji 1447 H/2026 M, jumlah jemaah Indonesia beserta petugas diperkirakan mencapai 205.420 orang, dengan kebutuhan beras sekitar 3.911 ton yang akan disalurkan ke 75 dapur katering di Makkah dan Madinah.

Tantangan utama ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi masih pada aspek harga yang belum kompetitif dibandingkan negara pesaing. “Beras premium Vietnam dijual sekitar USD 482 per metrik ton, sedangkan beras Indonesia setara kualitasnya mencapai sekitar USD 850 per metrik ton, belum termasuk biaya logistik,” jelas Jaenal.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian dukungan dan fasilitas agar harga beras Indonesia lebih terjangkau, mengingat konsumsi ini khusus untuk jemaah haji.

Saat ini, terdapat empat importir di Arab Saudi yang menyatakan kesiapan menerima beras Indonesia, yaitu SBTC, Mauladawilah, Tamayiz Asia, dan Muhammad Bawazier Trading, dengan catatan harga dan kualitas sesuai standar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan Bulog dan mitra industri dalam mendukung ekspor beras untuk kebutuhan haji dan umrah.

“Kami memastikan seluruh ekspor beras mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku, memenuhi sertifikasi halal, serta sesuai dengan standar Saudi Food and Drug Authority (SFDA), termasuk melalui uji mutu dan keamanan pangan,” pungkasnya.

Upaya kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Kemenhaji untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan jamaah haji, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekspor produk lokal. (Alif)

Share:

Read More

KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Ilegal di Banyuwangi

KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Ilegal di Banyuwangi. (Dok. KKP)

Banyuwangi, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan sebanyak 796,09 Kg kulit hiu dan pari kering di halaman Kantor Satwas SDKP Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 28 Januari lalu.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut tegas atas temuan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah oleh sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Banyuwangi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan di lapangan, perusahaan tersebut terbukti tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang wajib dimiliki untuk dapat memanfaatkan jenis ikan hiu dan pari yang dilindungi,” terang Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (1/2).

Ipunk juga menambahkan bahwa upaya pengawasan ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi pelaku usaha. "Dengan menindak pelaku pelanggaran, KKP melindungi hak-hak pelaku usaha yang legal dan telah mematuhi aturan main,” tegas Ipunk.

Kronologis kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Perikanan Satwas SDKP Banyuwangi dengan melakukan pengawasan ke lokasi yang dilaporkan.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan adanya pemanfaatan kulit ikan hiu dan pari kering tanpa dokumen perizinan yang sah. Selain tidak memiliki SIPJI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki perusahaan tersebut juga tidak mencakup bidang perikanan, melainkan hanya perdagangan besar buah dan sayur.

“Tindakan pemusnahan dilakukan melalui metode penguburan untuk mencegah pemanfaatan kembali barang bukti ilegal tersebut,” ungkap Ipunk.

Sementara itu, pihak PT. RIE dihentikan seluruh kegiatan usaha perikanan sampai memiliki perizinan berusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan komitmen pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk spesies dilindungi dari pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan. (Ros)

Share:

Read More

Laksanakan Rekomendasi Secara Bertahap, Ombudsman RI Apresiasi Kepatuhan Pemkab Raja Ampat

Laksanakan Rekomendasi Secara Bertahap, Ombudsman RI Apresiasi Kepatuhan Pemkab Raja Ampat. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atas kepatuhannya dalam melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI terkait Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban atas belum dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Apresiasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI yang digelar secara daring pada Selasa (3/2/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Inspektorat Provinsi Papua Barat, Pengadilan Negeri Sorong serta jajaran Ombudsman RI.

Diketahui, pada April 2025, Ombudsman RI telah menerbitkan Rekomendasi Nomor 03/RM.03.01/IV/2025 kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 20 September 2021. Putusan tersebut pada pokoknya mewajibkan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk membayarkan ganti rugi materiil kepada Pelapor selaku pemenang perkara perdata sebesar Rp3.564.700.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai akibat wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, Ombudsman RI menyatakan bahwa Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan sebagian. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan realisasi pembayaran sebesar Rp1 miliar pada 30 Desember 2025 yang telah diterima oleh Pelapor, serta berkomitmen menganggarkan sisa pembayaran pada tahun berikutnya.

"Ombudsman RI mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan Rekomendasi. Kami mendorong agar sisa kewajiban pembayaran dapat dituntaskan secara bertahap sesuai kesepakatan tanpa kendala," ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.

Ombudsman RI menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Rekomendasi Ombudsman RI sebagai produk hukum dan putusan pengadilan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 

Najih juga menyampaikan bahwa Rekomendasi Ombudsman RI merupakan instrumen penyelesaian laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, serta meningkatkan mutu pelayanan negara kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu, mengungkapkan bahwa sejak Rekomendasi ini diterbitkan tahun 2025, Ombudsman RI telah melakukan monitoring, dan di akhir tahun 2025 telah diperoleh perkembangan positif terkait pelaksanaan Rekomendasi tersebut.

"Melalui koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, kami telah memperoleh informasi yang positif berupa pelaksanaan putusan pengadilan melalui pembayaran sejumlah kewajiban kepada Pelapor. Meskipun belum tuntas, diketahui akan dilanjutkan pada tahap berikutnya," ungkap Dominikus.

Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik meminta agar penuntasan pelaksanaan Rekomendasi tetap menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. (Junaedi)

Share:

Read More

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo dalam Taklimat dan Rakornas 2026, KLH/BPLH Pimpin Aksi Nyata Program Bersih Nasional

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo dalam Taklimat dan Rakornas 2026, KLH/BPLH Pimpin Aksi Nyata Program Bersih Nasional. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat merespons instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat dan Rakornas 2026 melalui peluncuran Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor secara serentak di seluruh Indonesia. 

Aksi nyata lingkungan ini merupakan manifestasi dari mandat Presiden untuk menghidupkan kembali budaya bersih sebagai prioritas nasional yang wajib dijalankan secara disiplin oleh seluruh aparatur negara. Di Jakarta, pimpinan dan ratusan staf KLH/BPLH memulai gerakan ini dengan menyisir lingkungan Kebon Nanas hingga bantaran Sungai Cipinang guna memastikan pembersihan sampah plastik dan anorganik dilakukan secara tuntas sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Indonesia Bersih.

Langkah strategis ini menandai kebangkitan kembali Program Bersih Nasional yang mengedepankan aksi rutin di lingkungan perkantoran, saluran air, dan badan sungai. Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa gerakan ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menerjemahkan arahan Presiden ke dalam langkah konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan arahan dalam Rakornas 2026, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mobilisasi seluruh elemen negara termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga aparat desa untuk mengerahkan sumber daya manusia dalam menjaga kebersihan lingkungan secara masif setiap pagi.

“Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat besar terhadap pengurangan sampah, terutama sampah plastik. Arahan beliau jelas, bahwa upaya bersih-bersih harus menjadi gerakan bersama, dilakukan secara rutin, dan dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk kantor-kantor pemerintah,” ujar Rosa Vivien.

Sebagai bentuk konsistensi terhadap perubahan budaya kerja, KLH/BPLH kini menetapkan Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor sebagai agenda wajib yang rencananya akan dilaksanakan tiga kali dalam sepekan. Dengan menghidupkan kembali aktivitas rutin ini, KLH/BPLH bertujuan membangun disiplin internal sekaligus memberikan contoh langsung kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari keteladanan birokrasi. Pembersihan yang menyasar ekosistem vital seperti Sungai Cipinang menjadi krusial karena sungai sering kali menjadi titik kumpul sampah plastik sekali pakai yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan hidup perkotaan.

“Gerakan ini tidak berhenti di Jakarta dan akan diimplementasikan di wilayah-wilayah lainnya. Ini adalah bentuk komitmen bahwa pengurangan sampah benar-benar harus menjadi perhatian kita bersama dalam kehidupan sehari-hari,” kata Rosa Vivien.

Vivien menambahkan bahwa keberhasilan Program Bersih Nasional sangat bergantung pada pergeseran paradigma masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Melalui penguatan kembali tradisi gotong royong dan kedisiplinan individu, diharapkan setiap warga negara memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Perubahan perilaku ini dipandang sebagai kunci utama dalam menekan volume sampah plastik secara nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

“Mulainya sederhana, pilah dan pilih sampah dari rumah dan kantor yang mana sampah plastik, mana sampah organik. Jika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, dampaknya akan sangat signifikan bagi lingkungan,” ujar Rosa Vivien.

Melalui Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor, KLH/BPLH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian fundamental dari gaya hidup. Dengan menjaga disiplin dalam memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, setiap individu telah mengambil peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Indonesia. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kekuatan utama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak bagi generasi mendatang. (Junaedi)

Share:

Read More

Presiden Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi adalah Fondasi Strategi Transformasi Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju modern dengan tolok ukur utama peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat.

“Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik. Artinya, makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik. Dia punya penghasilan yang cukup,” ucap Presiden Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.

Presiden menjelaskan bahwa strategi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat. Lebih lanjut, Kepala Negara menempatkan swasembada pangan dan swasembada energi sebagai pilar utama.

“Kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan, tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” imbuh Kepala Negara.

Sementara pada sektor energi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kemandirian energi merupakan pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah pun terus mendorong optimalisasi sumber daya nasional agar Indonesia tidak bergantung pada pihak luar.

“Swasembada energi, harus! Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa! Kita sudah hitung, tapi kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa,” kata Presiden.

“Swasembda energi, swasembada pangan, baru kita harus mengubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan dan membalikkan antara lain dengan makan bergizi gratis. Anak-anak kita harus makan cukup,” lanjutnya. (Dinda)

Share:

Read More