Menteri Bahlil: Skema Gross Split Khusus untuk Sektor Migas

Menteri Bahlil: Skema Gross Split Khusus untuk Sektor Migas. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema gross split hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas bumi (migas), serta tidak akan diberlakukan pada sektor mineral dan batubara (minerba). Menurutnya, seluruh regulasi yang saat ini berlaku di sektor minerba tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada dan tidak mengalami perubahan.

"Sistem di ESDM yang menganut mazahb gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali," kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6).

Penegasan tersebut disampaikan Menteri ESDM usai rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Pimpinan DPR RI yang juga dihadiri antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria.

Bahlil mengatakan klarifikasi tersebut perlu disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha menyusul munculnya berbagai informasi terkait penerapan skema gross split di sektor ESDM. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku pada sektor hulu migas sesuai regulasi yang berlaku dan arahan Presiden.

Menurut Bahlil, kepastian regulasi menjadi hal penting untuk menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha pertambangan yang saat ini telah berjalan. Karena itu, pemerintah memastikan tidak ada perubahan kebijakan yang dapat mengganggu kepastian usaha di sektor minerba.

"Teman-teman pelaku usaha tambang yang existing sekarang tidak ada perubahan aturan apa-apa. Tidak akan ada perubahan aturan yang sudah ada. Kebijakan apapun tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu," lanjut Bahlil.

Selain membahas kepastian regulasi sektor minerba, rapat tersebut juga membahas langkah pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang telah beroperasi maupun yang sedang dikembangkan.

Menurut Bahlil, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan antara kapasitas produksi komoditas tambang dengan kebutuhan industri dalam negeri. Karena itu, penyusunan dan pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku agar investasi hilirisasi yang telah ditanamkan. (Dinda)

Share:

Read More

Peringati WOD & Coral Triangle Day 2026, KKP Perkuat Aksi Kolaborasi Lindungi Laut

Peringati WOD & Coral Triangle Day 2026, KKP Perkuat Aksi Kolaborasi Lindungi Laut. (Dok. KKP)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan moment peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day) dan Hari Terumbu Karang Sedunia (Coral Triangle Day) pada 7 - 8 Juni, untuk memperkuat aksi kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 berlangsung di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Bali digelar bersama WWF-Indonesia, CTI-CFF, Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia dan berbagai mitra strategis lainnya. Berbagai aksi nyata bersama yang diperkuat diantaranya pengurangan sampah plastik dari sumbernya, pemulihan habitat penting, hingga pengembangan program-program ekonomi biru.

“Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga keberlanjutan laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, mitra, akademisi, hingga masyarakat khususnya generasi muda, untuk bersama-sama mewujudkan masa depan laut Indonesia yang lebih produktif dan lestari,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di Bali, Minggu (7/6).

Koswara menjelaskan, laut Indonesia memiliki peran strategis sebagai sumber pangan, penggerak ekonomi, sekaligus penyangga keseimbangan lingkungan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

KKP, sambungnya, juga terus memperkuat implementasi kebijakan ekonomi biru melalui berbagai program prioritas, antara lain perluasan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengembangan karbon biru, serta pengendalian sampah laut melalui Program Laut Sehat Bebas Sampah. Langkah itu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat memahami keterkaitan antara kondisi ekosistem laut dengan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dan memperkuat gerakan bersama dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menegaskan bahwa kesehatan ekosistem laut merupakan fondasi bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan iklim Indonesia, khususnya di kawasan Segitiga Terumbu Karang yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

“Menjaga laut berarti menjaga masa depan bangsa Indonesia. Di jantung Segitiga Terumbu Karang, ekosistem pesisir dan laut menopang ketahanan pangan, mata pencaharian, serta ketahanan iklim bagi jutaan masyarakat,” terangnya.

Melalui ragam kegiatan bertemakan ‘Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu’, pihaknya turut mengajak generasi muda untuk tidak hanya belajar tentang laut, tetapi terlibat langsung dalam upaya menjaganya.

Berbagai kegiatan edukatif dan interaktif yang diselenggarakan dalam peringatan ini antara lain workshop, talkshow, pameran, kampanye pengurangan sampah laut, serta Festival Layang-Layang Spesies Laut 3D. Kegiatan itu sekaligus untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ekosistem laut bagi kehidupan, serta memperkuat dukungan terhadap upaya konservasi dan pembangunan ekonomi biru. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan learning by fun agar masyarakat dapat memahami isu-isu kelautan melalui pengalaman yang menarik, partisipatif, dan mudah dipahami.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat terkait dengan kesehatan lautnya. Karena itu, melalui kebijakan ekonomi biru, pemerintah mendorong pengelolaan laut yang produktif sekaligus lestari, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dari generasi ke generasi. (Deni)

Share:

Read More

Lantik 10 PNS, Kakanwil Ditjenpas Jateng Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Lantik 10 PNS, Kakanwil Ditjenpas Jateng Tekankan Integritas dan Profesionalisme. (Dok. Ditjenpas)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Mardi Santoso, tekankan pentingnya integritas dan profesionalisme saat pimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Senin (8/6).

PNS yang dilantik merupakan Golongan III yang terdiri atas lima dokter dan lima pejabat fungsional tertentu yang menjalankan tugas di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Mardi Santoso menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekadar seremoni administratif, melainkan momentum penting yang menandai komitmen pegawai sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral, profesional, dan spiritual dalam menjalankan tugas. Jadilah ASN yang berintegritas, disiplin, loyal terhadap organisasi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Pemasyarakatan,” tegas Mardi Santoso.

Mardi Santoso menambahkan bahwa status sebagai PNS harus dibarengi dengan peningkatan kualitas diri dan kesadaran akan amanah yang diemban sebagai pelayan publik.

“Setelah resmi menjadi PNS, saudara memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tunjukkan dedikasi, terus belajar, jangan cepat berpuas diri, dan jadilah teladan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan yang diberikan negara harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan penuh integritas,” ujarnya.

Mardi Santoso juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik institusi di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

“Setiap tindakan dan perilaku saudara akan mencerminkan wajah organisasi. Karena itu, jagalah etika, kedisiplinan, dan profesionalisme, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. ASN Pemasyarakatan harus mampu menjadi pribadi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan,” pesannya.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung khidmat. Bertindak sebagai saksi dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ina Purnaningati Saputro, serta Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Muhamad Susanni.

Usai prosesi pelantikan, salah satu pegawai yang dilantik, Brylian Fandhi, mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan. Menurutnya, status sebagai PNS merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Saya merasa bersyukur dan bangga dapat resmi menjadi PNS. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Saya siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Pemasyarakatan,” ungkap Brylian Fandhi.

Dengan pelantikan ini, diharapkan para pegawai yang telah resmi menyandang status sebagai PNS dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di Jawa Tengah, serta memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat. (Alif)

Share:

Read More

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

"Kami meminta Menteri HAM fokus pada penanganan berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya," kata Mafirion melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Politisi Fraksi PKB itu, usulan mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan membutuhkan pembahasan mendalam. Oleh karena itu, usulan tersebut harus dikaji secara matang dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengaturan kelembagaan Polri.

"Sebagai Menteri HAM, tentu ada banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum tuntas, perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM, hingga penguatan pendidikan HAM di tengah masyarakat. Itu yang seharusnya menjadi prioritas," ujarnya.

Mafirion menilai masih adanya kasus intimidasi, kekerasan, maupun serangan terhadap aktivis dan pembela HAM menunjukkan bahwa ruang berekspresi dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi masih perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah. Sebab itu, ia mendorong Kementerian HAM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan penegakan HAM berjalan lebih efektif.

Selain itu, pendidikan dan literasi HAM perlu diperluas hingga ke tingkat sekolah, kampus, dan masyarakat agar kesadaran terhadap hak-hak warga negara semakin kuat.

"Kita ingin Kementerian HAM hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan sistem penegakan HAM, penyelesaian berbagai kasus yang masih tertunda, serta peningkatan kesadaran HAM di masyarakat jauh lebih mendesak untuk dilakukan," tegasnya.

Terakhir, Mafirion juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan dan usulan yang disampaikan oleh seorang menteri harus dipertimbangkan secara matang karena mencerminkan sikap dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan.

"Seorang menteri adalah pejabat negara yang membawa nama baik kabinet dan Presiden. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar yang kuat, relevan dengan tugas dan fungsinya, serta memberikan nilai tambah bagi penyelesaian persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai publik melihat ada menteri yang justru lebih sibuk mengurusi hal di luar tupoksinya dibanding menuntaskan pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya," pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

Kerja, RDP dan RDPU Komisi II bersama Menteri PANRB, Mendagri, sejumlah Gubernur, perwakilan APKASI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Sekjen APEKSI dan Bendahara APEKSI, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.

Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa Gus Khozin itu dalam Rapat Kerja, RDP dan RDPU Komisi II bersama Menteri PANRB, Mendagri, sejumlah Gubernur, perwakilan APKASI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Sekjen APEKSI dan Bendahara APEKSI. Rapat kerja ini memiliki agenda Permasalahan PPPK dan Honorer serta Relaksasi Kebijakan dan Penyusunan Regulasi Atas Besaran Belanja Pegawai di Pemerintah Daerah yang melebihi 30 persen APBD di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Legislator Fraksi PKB tersebut, transformasi tenaga honorer menjadi PPPK tidak boleh hanya sebatas perubahan status administratif. Pemerintah perlu memastikan adanya kepastian hak, perlindungan, dan kesejahteraan bagi para pegawai yang telah masuk dalam skema PPPK, khususnya PPPK Paruh Waktu.

“Undang-Undang ASN secara eksplisit menyebut ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Namun sampai hari ini aturan turunan yang mengatur PPPK Paruh Waktu belum ada. Di lapangan, yang terjadi sering kali hanya pergeseran status dari honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, sementara aspek kesejahteraannya belum tertata dengan baik,” ujar Gus Khozin.

Gus Khozin menilai kondisi tersebut perlu segera mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat. Pasalnya, masih terdapat PPPK Paruh Waktu yang menerima penghasilan sangat rendah sebagaimana saat masih berstatus tenaga honorer. Karena itu, Pemerintah diminta segera menyusun regulasi yang memberikan kepastian status, hak keuangan, dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Problem terkait dengan masalah bagaimana negara memposisikan PPPK Penuh Waktu atau Paruh Waktu karena tidak ada aturan turunan Undang-Undang ASN, kita (juga) belum ada PP-nya yang mengatur itu. Padahal jelas secara eksplisit di Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK dengan hak keuangan yang hampir sama. Praktik di lapangan PPPK Paruh Waktu itu hanya formalitas saja yang bergeser dari honorer ke PPPK Paruh Waktu tapi esensi penggajiannya itu masih ada yang gaji 100 ribu, 300 ribu . Jadi maksud kami ini yang harus ditata,” tandasnya.

Selain itu, Gus Khozin juga mendorong Pemerintah Pusat mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan PPPK. Menurutnya, kebijakan pengangkatan PPPK merupakan kebijakan nasional sehingga dukungan pembiayaannya tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Ia mengusulkan skema pembiayaan yang bersifat asimetris, yakni daerah dengan kapasitas fiskal kuat dapat membiayai kebutuhan PPPK secara mandiri, sedangkan daerah dengan kemampuan fiskal terbatas memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.

“Jangan sampai kebijakannya berasal dari pusat, tetapi seluruh beban anggarannya ditanggung daerah. Untuk daerah yang fiskalnya kuat silakan mandiri, tetapi daerah yang fiskalnya lemah perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Khozin turut menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurutnya, berbagai kebijakan yang harus dijalankan secara bersamaan, mulai dari efisiensi anggaran, perubahan transfer ke daerah, pengangkatan PPPK, hingga pembatasan belanja pegawai, memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Gus Khozin mengusulkan agar pembahasan mengenai kapasitas fiskal daerah dan transfer ke daerah turut melibatkan Kementerian Keuangan sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan menyentuh akar persoalan.

“Persoalan fiskal daerah perlu dibahas secara holistik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan yang dihadapi daerah,” pungkas Gus Khozin. (Evi)

Share:

Read More

HUT ke-46, PT PAL Perkuat Transformasi dan Tingkatkan Kesejahteraan Karyawan

HUT ke-46, PT PAL Perkuat Transformasi dan Tingkatkan Kesejahteraan Karyawan. (Dok. PT PAL)

Surabaya, WaraWiri.net - PT PAL Indonesia menggelar puncak peringatan HUT ke-46 bertajuk “Maritime Glory Day”. Bukan sekadar perayaan, momentum tersebut juga menandai lima tahun perjalanan transformasi Industri Maritim 4.0 (IM4).

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan transformasi yang dijalankan sejak 2021 diarahkan untuk membangun perusahaan yang lebih modern dan kompetitif, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Kaharuddin Djenod dalam arahannya menekankan, Bahwa di usia 46 tahun PTPAL telah memberikan dan menunjukkan prestasinya.

“Kita telah tunjukkan bahwa insan-insan PTPAL mampu bersatu, padu, membangun bersama-sama dalam satu barisan yang kuat sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Menghasilkan Frigate Merah Putih, menghasilkan KSOT, dan tahun ini kita akan melaunching empat kapal raksasa” katanya.

Menurut dia, peningkatan dan percepatan produksi proyek-proyek strategis tersebut, merupakan capaian dari hasil transformasi yang di implementasikan melalui Industri Maritime 4.0 [IM4]. Tidak hanya itu, pembangunan proyek-proyek strategis melibatkanindustri nasional yang mencakup sektor galangan, manufaktur komponen, jasa pendukung, hingga pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari rantai pasok industri maritim.

“Setiap proyek yang dikerjakan PT PAL tidak hanya menghasilkan produk strategis bagi negara, tetapi juga menggerakkan ekonomi. Di dalamnya terdapat ribuan tenaga kerja yang terlibat, pelaku industri pendukung yang bertumbuh, serta masyarakat maritim yang memperoleh manfaat dari berkembangnya ekosistem industri nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kaharuddin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan yang telah berkontribusi dalam perjalanan transformasi perusahaan selama lima tahun terakhir.

“Acara Maritime Glory Day hari ini untuk untuk mengapresiasi pencapaian dalam satu tahun terakhir, tidak lain adalah hasil kerja keras seluruh insan PT. PAL satu tahun terakhir adalah hasil dari semua usaha-usaha, inovasi-inovasi dari semua insan PT PAL” katanya.

Puncak peringatan HUT ke-46 PT PAL Indonesia dihadiri jajaran direksi, manajemen, serta seluruh karyawan. Kaharuddin turut mengapresiasi jajaran Direksi dari masa ke masa, atas upaya yang telah diberikan pada masa pengabdian, membangun PT PAL Indonesia hingga seperti hari ini. Berbagai kegiatan hiburan dan apresiasi digelar dalam acara tersebut, termasuk pembagian hadiah undian dengan hadiah utama berupa perjalanan ibadah umrah.

Mengusung tema “United, Transformed, Unstoppable”, HUT ke-46 PT PAL menjadi penegasan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat transformasi, meningkatkan daya saing industri maritim nasional, serta menciptakan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara. (Fathi)

Share:

Read More

Liburan Sekolah Lebih Hemat, KAI Siapkan 1,17 Juta Tempat Duduk Dukung Program Diskon Transportasi Pemerintah

Liburan Sekolah Lebih Hemat, KAI Siapkan 1,17 Juta Tempat Duduk Dukung Program Diskon Transportasi Pemerintah. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Masa liburan sekolah menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat yang meningkat di berbagai daerah. Perjalanan untuk berwisata, mengunjungi keluarga, mengikuti kegiatan pendidikan, maupun berbagai aktivitas ekonomi berlangsung hampir bersamaan di banyak kota. 

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menghadirkan program diskon transportasi sebesar 30 persen untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas Ekonomi Komersial.

Sebagai operator perkeretaapian nasional, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung program tersebut dengan menyiapkan kapasitas sebanyak 1.174.624 tempat duduk selama periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau selama masa liburan sekolah.

Selain mendukung mobilitas masyarakat, peningkatan perjalanan pada periode liburan sekolah juga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah tujuan. Sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi lanjutan, hingga pelaku UMKM berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat selama periode tersebut.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa program diskon dari Pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun daerah tujuan perjalanan.

"Program diskon dari Pemerintah melalui DJKA Kementerian Perhubungan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk bepergian selama liburan sekolah. Mobilitas yang meningkat juga turut mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah tujuan," pungkas Anne.

Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut mulai terlihat sejak penjualan dibuka pada 6 Juni 2026. Hingga Senin, 8 Juni 2026 pukul 09.30 WIB, KAI telah mencatat penjualan sebanyak 86.036 tiket atau 7,32 persen dari total kapasitas yang disediakan.

Dengan demikian, masih tersedia sebanyak 1.088.588 tiket atau 92,68 persen dari kapasitas yang telah disiapkan KAI. Kondisi ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih jadwal perjalanan dan destinasi yang diinginkan selama masa liburan sekolah.

Data sementara menunjukkan relasi menuju kota-kota wisata, pendidikan, dan pusat aktivitas masyarakat masih menjadi pilihan utama pelanggan. Hingga 8 Juni 2026 pukul 09.30 WIB, lima relasi favorit sementara adalah:

1. Pasarsenen–Lempuyangan: 3.256 pelanggan
2. Lempuyangan–Pasarsenen: 3.188 pelanggan
3. Pasarsenen–Yogyakarta: 1.987 pelanggan
4. Yogyakarta–Pasarsenen: 1.410 pelanggan
5. Pasarsenen–Malang: 1.331 pelanggan

Dominasi relasi menuju Yogyakarta, Solo, Malang, Kutoarjo, Blitar, hingga Ketapang menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengunjungi daerah-daerah yang memiliki daya tarik wisata, budaya, pendidikan, dan ekonomi lokal. Peningkatan mobilitas menuju kota-kota tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha selama periode liburan sekolah.

Sementara itu, berdasarkan layanan kereta api dengan tarif diskon, lima kereta api favorit sementara adalah:

1. KA Majapahit relasi Malang–Pasarsenen (PP): 5.112 pelanggan
2. KA Sawunggalih relasi Kutoarjo–Pasarsenen (PP): 4.526 pelanggan
3. KA Progo relasi Lempuyangan–Pasarsenen (PP): 4.401 pelanggan
4. KA Singasari relasi Blitar–Pasarsenen (PP): 3.821 pelanggan
5. KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang–Pasarsenen (PP): 3.413 pelanggan

Menurut Anne, angka penjualan saat ini menunjukkan peluang yang masih sangat besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan program diskon tersebut karena sebagian besar kapasitas masih tersedia.

"Minat masyarakat terus bertumbuh, namun kapasitas yang tersedia masih sangat besar. Kami mengajak pelanggan merencanakan perjalanan lebih awal agar dapat memanfaatkan tarif diskon dan memperoleh pilihan perjalanan yang lebih beragam," tambah Anne.

Program diskon 30 persen berlaku untuk seluruh kereta api kelas Ekonomi Komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.

Adapun syarat dan ketentuan program diskon tersebut sebagai berikut:

1. Pembelian tiket dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.
2. Tarif diskon berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026.
3. Diskon berlaku khusus untuk kereta api kelas Ekonomi Komersial.
4. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun diskon lainnya.
5. Tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Jadwal perjalanan dan daftar kereta api dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI.
7. Program berlaku selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia.

Anne menambahkan bahwa KAI terus memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan sumber daya operasional untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat selama masa liburan sekolah.

"KAI menyiapkan lebih dari 1,17 juta tempat duduk untuk mendukung program Pemerintah. Kami berharap stimulus ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan perekonomian daerah selama liburan sekolah,"tutupnya. (Muh)

Share:

Read More

BMKG Akhiri Peringatan Dini Tsunami Gempa M7,7 Filipina, Kenaikan Tinggi Muka Air Laut Terpantau di Sejumlah Wilayah

BMKG Akhiri Peringatan Dini Tsunami Gempa M7,7 Filipina, Kenaikan Tinggi Muka Air Laut Terpantau di Sejumlah Wilayah. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan peringatan dini tsunami pascagempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin, 8 Juni 2026 pukul 06.37 WIB ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25° LU; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

“Hasil pemantauan BMKG, terjadi kenaikan tinggi muka air laut di sejumlah wilayah, di antaranya Loloda pada 07.20 WIB dengan ketinggian 0,09 m, serta pada pukul 07.27 WIB di Ulu Siau setinggi 0,18 m dan Melonguane setinggi 0,32 m,” kata Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (8/6).

Selanjutnya, sensor tide gauge di Tahuna mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 m pada pukul 06.58 WIB, disusul wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 m pada pukul 07.34 WIB, serta Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 m pada pukul 07.39 WIB. Pada pukul 07.51 WIB, alat pemantau melihat kenaikan tinggi muka air laut di Bitung setinggi 0,29 m dan Ternate setinggi 0,14 m. Sementara itu, gelombang tsunami setinggi 0,75 m menerjang wilayah Talengan pada pukul 08.20 WIB.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida R., menjelaskan bahwa gempabumi ini dirasakan kuat dan berdampak di sejumlah wilayah. Daerah Miangas dan Melonguane merasakan gempa bumi dengan intensitas VI MMI. Akibatnya, getaran dirasakan oleh semua penduduk sehingga menyebabkan plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak.

Penduduk Siau dan Tagulandang turut merasakan getaran dengan intensitas V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, barang-barang terpelanting, dan tiang-tiang tampak bergoyang). Getaran di Morotai, Halmahera Utara, dan Manado dirasakan nyata dengan intensitas IV MMI, sehingga banyak orang terbangun.

Getaran dirasakan di Toli-Toli dan Kab. Gorontalo dengan intensitas III-IV MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk dan banyak orang terbangun). Batang dua, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Moutong, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bolaang Mongondow Timur, Halmahera Tengah merasakan getaran dengan intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

“Hingga pukul 10.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 20 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar 3,9–6,7,” tutur Nelly.

Adapun Direktur Gempabumi dan Tsunami, Wijayanto, mengimbau masyarakat untuk memastikan keselamatan dan keamanan bangunan sebelum kembali beraktivitas. BMKG mengimbau masyarakat di daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan struktur bangunan sebelum memasuki rumah atau gedung.

“Apabila masih terdapat kerusakan atau retakan-retakan, perlu menjadi perhatian dan tidak langsung masuk ke dalam ruangan,” tutur Wijayanto.

Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait hasil observasi di beberapa wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan.

“BMKG menyatakan bahwa Peringatan Dini Tsunami dinyatakan berakhir pada 10:15:51 WIB. BMKG berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu diseminasi dan melakukan langkah evakuasi secepatnya,” tambah Faisal.

Sejalan dengan itu, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, memastikan BMKG akan menurunkan tim ahli untuk melakukan pemetaan makroseismik (sebaran kerusakan) dan mikroseismik (gempa susulan).

“Seluruh UPT BMKG di daerah telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk survei gempa bumi merusak dan monitoring dampak dari gempa tersebut,” terang Ayu.

Pascaperistiwa ini, Faisal mengimbau masyarakat tetap tenang dan terus waspada dengan melakukan langkah antisipasi, mitigasi, serta perlindungan diri terhadap gempa bumi dan tsunami demi mewujudkan nol korban (zero victim). Faisal memastikan bahwa BMKG bersiaga selama 24 jam dan terus memperkuat pemantauan dengan memasang ribuan sensor di seluruh Indonesia agar informasi peringatan dini dapat tersampaikan secepat mungkin kepada masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat menerapkan struktur tahan gempa. Masyarakat dapat berdiskusi dan konsultasi dengan para ahli, perguruan tinggi setempat, dan kantor BMKG yang tesebar di 191 lokasi di Indonesia,” tutur Faisal.

Masyarakat diimbau terus memperbarui informasi yang bersumber hanya dari saluran resmi BMKG di media sosial Instagram, X, Tiktok @infoBMKG; website http://bmkg.go.id atau http://inatews.bmkg.go.id; telegram channel https://t.me/InaTEWS_BMKG; hingga aplikasi mobile wrs-bmkg atau infobmkg. (Ros)

Share:

Read More

Wamen Nezar Patria: Internet Murah Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keynote speech dalam acara Merapi National Economic Forum 2026 “Kemakmuran Ekonomi di Era Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Dok. Kemenkomdigi)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menilai akses internet yang semakin terjangkau dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan biaya internet yang lebih rendah akan memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

"Biaya internet di Indonesia masih di atas apa yang dipatok ITU. Mereka mematok internet basket di bawah 2 persen dari total GDP per kapita," ujarnya dalam Merapi National Economic Forum 2026 di Yogyakarta, Minggu (07/06/2026).

Menurut Wamen Nezar, keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat.

Semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan internet untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses berbagai layanan publik berbasis digital.

Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menurunkan biaya akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas.

"Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya," tegasnya.

Selain memperluas akses internet, pemerintah juga terus mengatasi kesenjangan digital di berbagai wilayah melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan serat optik, Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

Namun menurut Wamen Nezar, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan internet.

Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta," ungkapnya.

Untuk itu, Kementerian Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Menurut Wamen Nezar, kombinasi antara internet yang semakin terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital menuju Indonesia Emas 2045. (Slamet)

Share:

Read More

Bank Indonesia Perkuat Transmisi Kebijakan melalui Publikasi Kurva Imbal Hasil Pasar Uang

Bank Indonesia Perkuat Transmisi Kebijakan melalui Publikasi Kurva Imbal Hasil Pasar Uang. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia meluncurkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang untuk memperkuat efisiensi dan transparansi pembentukan harga di pasar uang domestik. 

Kurva ini mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder, sehingga memberikan acuan yang lebih akurat dan berbasis transaksi nyata bagi seluruh pelaku pasar. Publikasi diluncurkan mulai tanggal 8 Juni 2026, dan dapat diakses pada website Bank Indonesia www.bi.go.id pada menu Fungsi Utama – Moneter – INDONIA dan Harga Pasar Uang Lainnya.

Kurva imbal hasil dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (RRT) harga dan volume transaksi aktual Repurchase Agreement (Repo) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder. Data mencakup Repo tenor 1 bulan, serta SRBI tenor 3, 6, dan 12 bulan. Publikasi akan dilakukan setiap hari Senin atau hari kerja pertama setiap minggunya pada pukul 10:00 WIB, memuat data harian minggu kerja sebelumnya.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia bersama National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR)[1] untuk memperkuat reformasi suku bunga acuan domestik dan mendorong terbentuknya pasar keuangan yang modern, transparan, efisien, dan berbasis transaksi.

Publikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar uang, mendorong likuiditas transaksi pasar sekunder, memperdalam pasar keuangan domestik, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. (Burhan)

Share:

Read More

KPK Siapkan Lelang Rp311 Miliar Aset Rampasan Korupsi, Terbuka untuk Publik

KPK Siapkan Lelang Rp311 Miliar Aset Rampasan Korupsi, Terbuka untuk Publik. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang 108 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai mencapai sekitar Rp311 miliar pada 18 Juni 2026. Lelang ini menjadi salah satu upaya optimalisasi pemulihan aset negara sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai aset bernilai ekonomis melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

Beragam aset akan ditawarkan kepada publik, mulai dari telepon genggam, mesin kopi, sepatu bermerek, kendaraan, alat berat, apartemen, hingga tanah dan bangunan bernilai miliaran rupiah. Nilai limit yang ditetapkan juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih dari Rp10 miliar.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan bahwa rangkaian proses lelang telah dimulai sejak 25 Mei 2026. Sebagai bagian dari komitmen keterbukaan, masyarakat dapat melihat langsung objek lelang melalui kegiatan Aanwijzing yang akan digelar pada 11 Juni 2026 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

“Ini merupakan salah satu bentuk transparansi dari KPK dalam setiap pelaksanaan lelang. Jadi tidak ada ceritanya KPK lelang sembunyi-sembunyi atau barangnya diumpetin, tidak ada,” ujar Mungki di Rupbasan KPK, Jakarta, Jumat (5/6).

Melalui proses Aanwijzing tersebut, calon peserta dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang akan dilelang. Untuk kendaraan bermotor, misalnya, peserta dapat melihat kondisi fisik kendaraan, menyalakan mesin, hingga memastikan kelayakannya sebelum mengikuti proses penawaran.

Pada periode Juni 2026 ini, aset yang dilelang didominasi barang tidak bergerak. Dari total 108 lot yang tersedia, sebanyak 76 lot merupakan aset berupa 30 tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, serta tujuh unit apartemen dengan nilai mencapai Rp308,4 miliar.

Sementara itu, 32 lot lainnya merupakan barang bergerak dengan nilai lebih dari Rp2,6 miliar, terdiri atas 16 kendaraan roda empat, satu kendaraan roda dua, dan empat lot alat berat atau konstruksi. Selain itu, terdapat pula sejumlah barang konsumtif dan perlengkapan pendukung, seperti tiga unit telepon genggam merek Apple, empat pin penghargaan berwarna keemasan, tiga pasang sepatu bermerek, satu ikat pinggang bermerek, satu paket perangkat face recognition access control terminal, satu unit mesin kopi bermerek, serta satu perangkat automatic intelligent disinfection.

“Barang-barang yang akan dilelang ini sudah melalui proses penilaian. Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah, dalam hal ini dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan,” tambah Mungki.

KPK menegaskan seluruh objek lelang telah melalui proses penilaian resmi guna memastikan nilai limit yang ditetapkan sesuai dengan kondisi dan harga pasar. Aset-aset tersebut juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga memberikan peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Pelaksanaan lelang dilakukan secara daring melalui portal resmi lelang negara, dengan menggandeng 11 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yakni Jakarta III, Tangerang I, Bogor, Bekasi, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Denpasar, Kisaran, dan Medan.

Melalui mekanisme open bidding atau penawaran terbuka, KPK terus memperkuat tata kelola pelelangan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Skema ini tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat kembali memberikan manfaat bagi negara melalui proses yang terbuka dan dapat diawasi publik.

Untuk menjaga integritas pelaksanaan, seluruh tahapan lelang akan diawasi oleh pejabat lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan agar proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Informasi mengenai jadwal pelaksanaan, tata cara mengikuti lelang, kode lot, nilai limit, besaran uang jaminan, hingga rincian objek lelang dapat diakses melalui laman resmi KPK: https://www.kpk.go.id/id. (Junaedi)

Share:

Read More

Sejarah Baru, Atlet Panjat Tebing Putra Tri Ramadani Raih Medali Emas Nomor Lead di World Climbing Series Seri Praha 2026

Atlet panjat tebing Putra Tri Ramadani berhasil menjadi atlet tanah air pertama mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di World Climbing Series seri Praha 2026, Ceko. (Dok. Kemenpora)

Ceko, WaraWiri.net - Sejarah baru berhasil ditorehkan atlet panjat tebing Putra Tri Ramadani berhasil menjadi atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di World Climbing Series seri Praha 2026, Ceko, Senin (8/6) dini hari WIB. 

Putra bersaing dengan tujuh pemanjat elite dunia pada final di Praha yakni, Sorato Anraku, Neo Suzuki, dan Satone Yoshida dari Jepang. Kemudian Adam Ondra dari Ceko, Luka Potocar (Slovenia), Filip Schenk (Italia), serta Jakob Schubert dari Austria. Suzuki meraih medali perak dengan skor 39, sedangkan Schubert membawa pulang medali perunggu setelah mencetak skor 37.

Pada babak final di Ceko, atlet asal Jawa Timur itu tampil impresif dengan membukukan skor 43 untuk menundukkan para pesaingnya, sekaligus memastikan diri berdiri di podium tertinggi. 

Putra Tri Ramadani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tampil pada final disiplin lead World Climbing Series Praha 2026 Sebelumnya, pada September 2025, dia sempat menembus final lead putra World Climbing Series Koper, Slovenia. Namun saat itu dia hanya menempati peringkat keenam dengan skor 40+.

Menjadi juara dunia merupakan prestasi puncak seorang atlet. Namun, Atlet Indonesia, Putra Tri Ramadani, yang baru saja meraih juara dunia Panjang tebing, tidak mau cepat berpuas diri. Putra berhasil mengukir sejarah menjadi atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di World Climbing Series.

Pencapaian itu diraih Putra, yang akrab disapa Srondeng, pada seri Praha 2026, Ceko, Senin dini hari WIB. "Ini adalah final kedua saya dan emas pertama, tentu sangat bahagia karena rute di final sangat sulit terutama di bagian atas sampai tangan saya pump (kelelahan mencengkeram)," kata Putra.

Dia menegaskan, emas tersebut menjadi tambahan motivasi untuk semakin berprestasi guna mengharumkan nama bangsa dan negara. Putra menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi agar penampilannya lebih konsisten dalam kompetisi level dunia, meski berhasil mempersembahkan medali emas yang bersejarah bagi Indonesia.

Dia menyatakan, jalur yang disiapkan pada babak final memiliki tingkat kesulitan tinggi, sehingga menuntut fokus serta daya tahan tubuh yang kuat.

"Pekerjaan rumahnya adalah saat orientasi jalur dan mengatasi rasa grogi," ujarnya. (Isna)

Share:

Read More

The New Chapter: Shin Tae-Yong Resmi Memimpin Perjuangan Persija

The New Chapter: Shin Tae-Yong Resmi Memimpin Perjuangan Persija. (Dok. Persija)

Jakarta, WaraWiri.net - Persija melangkah ke musim 2026/2027 dengan identitas baru, sebuah bab baru. Setelah melalui proses evaluasi dan seleksi yang komprehensif, Macan Kemayoran resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai nahkoda tim.

Sederet prestasi dan pengalaman internasional menjadi fondasi kepercayaan Persija terhadap kapasitas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di level klub, Shin Tae-yong mencatatkan namanya dalam sejarah saat membawa Seongnam Ilhwa Chunma menjuarai Liga Champions Asia 2010 dan Piala FA Korea 2011.

Sementara di level tim nasional, ia berhasil mengantarkan Korea Selatan tampil di Piala Dunia 2018 sebelum kemudian menorehkan perjalanan gemilang bersama Indonesia. Dalam eranya, Timnas menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia AFC 2023. Tak berhenti di sana, ia pun membawa Indonesia menembus putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Selain rekam jejak prestasi, Persija terkesan dengan kemampuannya dalam mengembangkan potensi pemain muda. Aspek ini sejalan dengan tradisi Macan Kemayoran yang konsisten melahirkan talenta-talenta binaan menuju panggung profesional, sekaligus membangun fondasi tim yang kompetitif untuk masa depan.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa karakter disiplin, profesionalisme, dan standar kerja tinggi yang dimiliki Shin Tae-yong sejalan dengan tujuan klub dalam membangun budaya juara.

“Shin Tae-yong adalah pelatih yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi yang sesuai dengan arah Persija. Kami memilih sosok yang tidak hanya memiliki kualitas teknis dan taktis, tetapi juga kemampuan untuk membangun mentalitas pemenang dalam tim,” kata Prapanca.

“Kami yakin seluruh elemen klub, termasuk Jakmania, dapat bersatu memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan di musim depan. Persija dan Shin Tae-yong akan bekerja keras membentuk tim yang solid, tangguh, dan mampu mengakhiri musim dengan penuh kebanggaan serta suka cita,” ujarnya.

Sementara itu, Shin Tae-yong pun bangga bisa bergabung dengan Persija. “Sebelumnya saya sudah melatih Timnas Indonesia selama lima tahun, sehingga saya cukup mengenal Persija. Saya paling mengenal tim Persija. Menurut saya, Persija adalah salah satu tim terbaik di Indonesia,” tuturnya.

“Target saya adalah meraih prestasi terbaik. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar para pendukung Persija dapat melihat permainan terbaik. Dengan kebersamaan yang terjalin bersama para pemain, saya berharap kami bisa membawa Persija berada di posisi terbaik. Satu hal yang bisa saya janjikan kepada Jakmania, kami tidak akan menampilkan pertandingan yang tidak baik. Saya mohon kepercayaan kepada saya, kepada klub, dan kepada para pemain. Jika ketiganya bisa menjadi satu, kami akan menunjukkan perjuangan terbaik, mental yang kuat, dan para pemain yang siap berkorban untuk tim,” ucap Shin tae-yong.

Di sisi lain, Persija telah menyiapkan sistem pendukung yang memastikan komunikasi antara staf pelatih, pemain, dan manajemen berjalan efektif. Kini, kehadiran Shin Tae-yong menjadi simbol dimulainya babak baru dalam perjalanan Persija. (Zidan)

Share:

Read More

Tingkatkan Ketahanan Siber Pemerintah Daerah, Diskominfo Kalbar Gelar Bimtek Penetration Testing Bersama BSSN

Tingkatkan Ketahanan Siber Pemerintah Daerah, Diskominfo Kalbar Gelar Bimtek Penetration Testing Bersama BSSN. (Dok. Pemprov Kalbar)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penetration Testing Tahun 2026 untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 8 hingga 11 Juni 2026 ini, merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan sistem digital dan memastikan layanan publik berbasis elektronik dapat berjalan secara aman dan andal. Melalui pelatihan tersebut, aparatur pemerintah diharapkan mampu mengenali potensi kerentanan dan ancaman siber sejak dini guna menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan digital.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, S.E., M.Si., mengatakan keamanan informasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan arah kebijakan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang SPBE," ujar Christianus saat membuka kegiatan.

Menurut dia, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat sistem layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pernah menjadi sasaran serangan siber.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pelatihan yang berlangsung selama 24 jam pelajaran itu juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi tahunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat Evi Noprianti, S.Kom., M.M., mengatakan peserta bimtek berasal dari perangkat daerah tingkat provinsi serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Ia berharap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, terutama pada sesi praktik dan diskusi bersama narasumber.

"Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan metodologi penetration testing sesuai kaidah etika, mengidentifikasi kerentanan sistem secara tepat, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam meningkatkan keamanan informasi," katanya.

Penyelenggaraan bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah di tengah meningkatnya tantangan transformasi digital. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk mewujudkan ekosistem SPBE di Kalimantan Barat yang terintegrasi, aman, tangguh, dan berkelanjutan. (Tedy)

Share:

Read More

Saksikan Penyerahan Hibah, Kajati Sulsel Apresiasi Sinergitas Penegakan Hukum dan Pembangunan Daerah di Selayar

Saksikan Penyerahan Hibah, Kajati Sulsel Apresiasi Sinergitas Penegakan Hukum dan Pembangunan Daerah di Selayar. (Dok. Kejagung RI)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, menyaksikan langsung penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Acara ini berlangsung hangat dalam kegiatan ramah tamah di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Senin, 8 Juni 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Bupati Selayar M Natsir Ali, Kepala Kejaksaan Negeri Selayar Fandie Hasibuan, Asisten Pembinaan Abdillah, dan Asisten Pengawasan Edy Hartoyo. Hadir pula mendampingi, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulawesi Selatan, Ny. Oyes Sila Pulungan.

Mengawali acara, Kajari Selayar Fandie Hasibuan menyampaikan ucapan selamat datang dan memperkenalkan karakter masyarakat Selayar yang ramah serta sopan. Ia secara khusus berterima kasih atas dukungan nyata dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas institusinya.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hibah bangunan rumah jabatan bagi para kepala seksi. Pemkab Selayar juga menghibahkan lahan seluas 1.000 meter persegi yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan mess pegawai kejaksaan.

Bupati Kepulauan Selayar, M Natsir Ali, menyambut baik sinergi yang terus terbangun erat ini. Ia menilai kehadiran dan pengawalan dari kejaksaan sangat krusial bagi keberlanjutan pembangunan daerahnya.

"Kunjungan Bapak Kajati ini sangat berarti bagi pembangunan di Selayar agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Kami juga menitipkan agar melalui program Jaga Desa, jajaran kejaksaan tidak hanya turun mengawasi, tetapi ikut mengeksplorasi potensi wisata di Selayar," tutur Bupati Natsir Ali.

Merespons sambutan hangat tersebut, Kajati Sulsel Dr. Sila H. Pulungan memuji keindahan pesona alam Kepulauan Selayar. Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas fasilitasi sarana prasarana yang diberikan oleh Pemkab Selayar untuk mendukung kinerja institusinya.

Kajati menekankan bahwa aset yang telah dihibahkan ini merupakan bentuk penguatan institusi yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya oleh jajaran Kejari Selayar. Beliau juga memastikan kejaksaan akan terus hadir memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan Pemkab Kepulauan Selayar untuk memfasilitasi sarana pelayanan hukum kami. Kami hadir di sini untuk menjaga kondusivitas daerah, mengawal kelancaran investasi, tentunya melalui pendekatan pelayanan dan penegakan hukum yang humanis," tegas Dr. Sila H. Pulungan.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan penyerahan hibah secara resmi dari pihak pemerintah daerah kepada Kejari Selayar. Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan hari itu ditutup dengan pembagian paket bantuan sembako kepada sejumlah warga kurang mampu dan disabilitas. (Fajar)

Share:

Read More

Meriahkan KaBogor Fest, Tirta Kahuripan Dekatkan Pelayanan dan Perluas Akses Air Bersih bagi Masyarakat

Meriahkan KaBogor Fest, Tirta Kahuripan Dekatkan Pelayanan dan Perluas Akses Air Bersih bagi Masyarakat. (Dok. Istimewa/Humas Tirta Kahuripan).

Cibinong, WaraWiri.net - KaBogor Fest 2026 merupakan salah satu festival terbesar di

Kabupaten Bogor yang menggabungkan unsur hiburan, UMKM, kuliner, komunitas

hingga pelayanan publik.

Tentunya kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinteraksi langsung baik dengan pelanggan maupun masyarakat Kabupaten Bogor.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan turut ambil bagian dalam helaran KaBogor Fest 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong hingga tanggal 14 Juni 2026.

Keikutsertaan ini sebagai wujud komitmen perusahaan menghadirkan pelayanan publik sekaligus mendukung rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, mengatakan bahwa kehadiran Tirta Kahuripan di KaBogor Fest tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sosialisasi program perusahaan yang

bertujuan meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bogor terhadap layanan air bersih perpipaan yang aman dan berkualitas.

“KaBogor Fest menjadi sarana kolaboratif yang sangat baik bagi Tirta Kahuripan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai info layanan air bersih hingga pendaftaran sambungan baru," terang Abdul Somad, Senin (08/06).

Menurutnya dalam kesempatan itu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengunjungi booth pelayanan selama event KaBogor Fest 2026 dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang tersedia.

“Petugas kami siap memberikan pelayanan prima dan memberikan penjelasan tuntas apabila ada aduan pelanggan, selain itu booth Tirta Kahuripan menyediakan berbagai doorprize dan pojok melukis anak bertemakan konservasi air. Untuk posisi booth

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berada di area pelayanan publik tepatnya di selasar gate 2 stadion Pakansari.” tutupnya.

Untuk diketahui, momentum HJB ke- 544 kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menghadirkan program Harga Spesial Sambungan Baru bagi kelompok tarif rumah tinggal (R3C–R4F). Program ini berlaku mulai 10 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pemasangan hanya Rp 544.000,- dari harga normal Rp 1.600.000,- (syarat dan

ketentuan berlaku). (Nana) 

Share:

Read More

Tim Setmilpres RI dan SSDM Polri Tinjau Jermal XV, Apresiasi Perubahan Bekas Kawasan Rawan Narkoba

Tim Setmilpres RI dan SSDM Polri Tinjau Jermal XV, Apresiasi Perubahan Bekas Kawasan Rawan Narkoba. (Dok. Div Humas Polri)

Medan, WaraWiri.net - Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., mendampingi kunjungan kerja Tim Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia (Setmilpres RI) dan Tim Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di wilayah hukum Polrestabes Medan, Kamis (4/6/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan langsung kawasan Jermal XV yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah rawan peredaran narkoba, sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Kolam Pancing Nabilah, Jalan Jermal XV, Dusun I, Desa Amplas, mulai pukul 14.00 WIB.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama berbagai lembaga untuk memastikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus berjalan secara berkelanjutan setelah berbagai langkah penegakan hukum dilakukan di wilayah tersebut.

Rombongan Setmilpres RI dipimpin Kepala Biro Personel TNI-Polri Brigjen TNI Dr. Fikri Ferdian, S.Sos., M.M., didampingi Kabag Verifikasi dan Administrasi KBP Yukhti Inami, S.Ag., M.H., beserta staf. Sementara Tim SSDM Polri dipimpin Assessor SDM Kepolisian Madya TK III KBP Achmad Oka Mahendra, S.I.K., M.M.

Dalam arahannya, Brigjen TNI Dr. Fikri Ferdian menyampaikan apresiasi atas perubahan signifikan yang terjadi di kawasan Jermal XV yang kini berkembang menjadi lingkungan yang lebih aman dan produktif.

“Kami hadir di sini untuk melihat langsung bagaimana sinergi antara Polri, TNI, instansi terkait, dan masyarakat dalam merubah wajah sebuah wilayah. Apa yang kami saksikan di Jermal XV hari ini adalah bukti bahwa komitmen kuat mampu meruntuhkan stigma negatif menjadi kawasan yang aman,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh KBP Achmad Oka Mahendra yang menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan pendekatan humanis kepolisian dalam menjaga keberlanjutan perubahan positif di wilayah tersebut.

“Keberhasilan pembersihan wilayah dari narkoba tidak hanya diukur dari seberapa banyak penindakan, tetapi bagaimana konsistensi pengawalan wilayah pasca-operasi. Pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan di sini sangat luar biasa,” ucapnya.

Sebagai tuan rumah, Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen jajarannya untuk terus menjaga kawasan yang telah berhasil dibersihkan dari aktivitas narkoba melalui penguatan patroli dan langkah-langkah preventif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Tim Setmilpres RI dan SSDM Polri. Kehadiran tim di sini menjadi motivasi besar bagi kami dan seluruh warga Jermal XV. Kami pastikan Polrestabes Medan bersama instansi terkait akan terus mengawal wilayah ini agar tetap bersih, produktif, dan terbebas dari bahaya laten narkoba,” ujar Kombes Pol Jean Calvijn.

Selain melakukan peninjauan lapangan, rombongan juga berdialog langsung dengan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Jermal XV yang menyampaikan berbagai aspirasi serta apresiasi atas perubahan lingkungan yang kini dinilai lebih aman dan nyaman bagi warga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut tim pendamping dari Polda Sumut yang dipimpin PLT Kabagwatpers AKBP Oloan Siahaan, S.I.K., M.H., Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumut Goodman Purba, para pejabat utama Polrestabes Medan, perwakilan Koramil 13/PS yang diwakili Pelda Prawika, serta unsur pemerintah desa setempat.

Kegiatan peninjauan dan dialog bersama masyarakat berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban hingga seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan. (Dimas)

Share:

Read More

Operasi Patuh 2026 Incar Pelat Nomor Tak Sesuai Aturan, Ini Risikonya

Operasi Patuh 2026 Incar Pelat Nomor Tak Sesuai Aturan, Ini Risikonya. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus berkomitmen untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Salah satu aspek penting dalam identifikasi kendaraan bermotor di jalan raya adalah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai pelat nomor.

Penting bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor untuk memahami bahwa pelat nomor bukanlah aksesori kendaraan yang dapat dimodifikasi sesuka hati, melainkan dokumen identifikasi resmi negara. Berikut adalah panduan dan aturan hukum yang mengikat mengenai penggunaan dan larangan modifikasi TNKB di Indonesia.

Aturan mengenai kewajiban penggunaan dan standar pelat nomor diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2009:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

TNKB harus memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.

TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan yang telah ditetapkan.

Spesifikasi lebih lanjut, termasuk perubahan warna dasar pelat (seperti pelat dasar putih tulisan hitam untuk kendaraan pribadi), diatur melalui Perpol No. 7 Tahun 2021 agar lebih mudah teridentifikasi oleh kamera tilang elektronik (ETLE).

Korlantas Polri sering mendapati pemilik kendaraan yang mengubah wujud pelat nomor untuk alasan estetika atau agar terbaca seperti susunan kata tertentu. Modifikasi semacam ini ilegal dan menyalahi aturan hukum.

Berikut adalah bentuk modifikasi TNKB yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar Kepolisian:

1. Mengubah Huruf atau Angka: Memodifikasi huruf atau angka agar menyerupai nama atau kata tertentu, baik dengan cara menggeser jarak antar huruf/angka maupun menambah stiker/garis.
2. Mengubah Jenis Huruf (Font): Mengganti bentuk huruf atau angka standar Polri dengan huruf jenis lain (misalnya huruf miring, huruf sambung, atau gaya digital).
3. Mengubah Ukuran: Mengecilkan atau membesarkan ukuran pelat nomor dari dimensi standar yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri.
4. Menghilangkan Garis Batas atau Emblem: Menghapus atau menutup logo Korlantas Polri maupun tulisan “POLRI” yang tercetak timbul (emboss) pada pelat.
5. Menggunakan Bahan yang Memantulkan Cahaya Berlebih: Menggunakan bahan akrilik atau stiker reflektif (glow in the dark) yang menyilaukan atau justru membuat pelat tidak terbaca oleh kamera ETLE.
6. Pemasangan Tidak Standar: Menempatkan pelat nomor di posisi yang tersembunyi, memiringkan pelat, atau menggunakan kaca pelindung gelap maupun buram.

Korlantas Polri juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap penggunaan TNKB sesuai standar menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 8–21 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, petugas akan melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan maupun menghambat proses identifikasi kendaraan.

Salah satu sasaran penegakan hukum dalam Operasi Patuh 2026 adalah penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pelat nomor yang dimodifikasi, dipalsukan, ditutup akses identifikasinya, menggunakan font tidak standar, atau dipasang dengan cara yang menyulitkan pembacaan oleh petugas maupun sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penindakan dilakukan untuk memastikan setiap kendaraan dapat teridentifikasi secara jelas dan akurat dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Bagi pengendara yang mengabaikan aturan dan tetap menggunakan pelat nomor modifikasi atau tidak sesuai standar, Polri akan melakukan penindakan hukum secara tegas. Penindakan ini dapat dilakukan melalui tilang manual maupun ETLE Mobile dan ETLE Handheld.

Menurut Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Selain sanksi tilang, kendaraan dengan pelat nomor yang tidak sesuai standar dapat dicurigai sebagai kendaraan yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga berpotensi dilakukan pemeriksaan fisik secara lebih mendalam oleh petugas di lapangan.

Korlantas Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bangga tertib berlalu lintas dengan menggunakan TNKB standar yang dikeluarkan secara resmi oleh Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

Ketaatan dalam menggunakan pelat nomor standar bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan mempermudah identifikasi apabila terjadi insiden di jalan raya. (Dimas)

Share:

Read More