Paket Lengkap AKTIF Musik Kementerian Ekraf Fasilitasi Musisi dari Tanah Sunda

Program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Musik Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) kembali memfasilitasi produksi video klip bagi talenta lokal. Kali ini musisi asal Bandung, Jawa Barat, yakni Ega Robot Ethnic Percussion dan Ade Astrid. (Dok. Kemen Ekraf)

Jakarta, WaraWiri.net - Program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Musik Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) kembali memfasilitasi produksi video klip bagi talenta lokal. Kali ini musisi asal Bandung, Jawa Barat, yakni Ega Robot Ethnic Percussion dan Ade Astrid.

"Kementerian Ekraf mengurus segala hal yang terkait nilai tambah ekonomi. Kalau di subsektor musik, maka nilai tambahnya adalah bagaimana talenta musik bisa dibukakan kanal distribusi dan komersialisasinya, hingga bagaimana mengelola hak kekayaan intelektual yang dimiliki," kata Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dalam pernyataannya.

Program AKTIF Musik yang memfasilitasi produksi dan monetisasi bagi musisi lokal untuk meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing ini sebelumnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, hingga Maluku. Jawa Barat atau khususnya Bandung menjadi wilayah ke-9 yang dijangkau AKTIF Musik Kementerian Ekraf untuk mendorong investasi ekonomi kreatif dan optimalisasi karya daerah di pasar digital.

"AKTIF Musik merupakan program advokasi yang ditujukan bagi musisi lokal tingkat ketiga hingga keempat untuk mendukung promosi dan distribusi karya kreatif musisi lokal, termasuk untuk lebih memahami seluk beluk industri musik profesional dan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang para musisi miliki," tegas Menteri Ekraf.

Rangkaian produksi video musik ini dilaksanakan pada 5-8 April 2026 dengan mengambil lokasi di Sanggar Seni Ega Robot, Saung Komando Ciwidey, Saung Gerengseng, hingga Tepi Gunung Nature Park. Ega Robot Ethnic Percussion menggarap lagu ‘Napak Jagat Pasundan’ yang mengusung konsep ethnic collaboration , sementara Ade Astrid membawakan lagu ‘Goyang Gerengseng’ yang bernuansa dangdut Sunda.

Fasilitasi ini mencakup seluruh proses produksi guna memastikan standar kualitas visual dan audio yang dihasilkan mampu bersaing di platform digital resmi kementerian. Video musik 'Napak Jagat Pasundan' direncanakan rilis pada 2 Mei 2026, sedangkan video musik 'Goyang Gerengseng' dijadwalkan menyusul pada bulan yang sama.

"Kami menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang telah diberikan dalam mendukung musisi daerah, yang tidak hanya berupa dukungan fisik, namun juga mencakup penguatan pemahaman konseptual serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan," ungkap Vokalis sekaligus pendiri dari Ega Robot Ethnic Percussion, Ega Cahyar Mulyana.

Program AKTIF Musik ini diproyeksikan menjadi the new engine of growth bagi ekonomi Jawa Barat, di mana musisi lokal kini didorong untuk lebih mandiri secara profesional melalui pemahaman hak Intellectual Property (IP). Selaras dengan gagasan membangun ekonomi kreatif dari daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak psikologis serta inspirasi bagi para pejuang ekonomi kreatif lainnya di Jawa Barat. (Zidan)

Share:

Read More

Kemenkes Perkuat Imunisasi Nasional, Fokus Jangkau Anak Zero-Dose

Kemenkes Perkuat Imunisasi Nasional, Fokus Jangkau Anak Zero-Dose. (Dok. Kemenkes)

Depok, WaraWiri.net - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama mitra pembangunan, termasuk UNICEF dan WHO, menegaskan kembali komitmen nasional untuk memperkuat program imunisasi dalam momentum Puncak Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026 yang diselenggarakan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada, Sabtu (2/5/2026).

Di Indonesia, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 80,2% pada tahun 2025. Meski menunjukkan kemajuan, masih terdapat hampir 960.000 anak zero-dose yang belum menerima imunisasi sama sekali, sehingga menjadi fokus utama intervensi ke depan

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa penguatan imunisasi rutin menjadi prioritas utama pascapandemi COVID-19.

“Setelah pandemi, cakupan imunisasi kita sempat menurun dan ini menjadi perhatian serius. Imunisasi rutin adalah kunci utama. Kita tidak boleh lengah karena risiko kejadian luar biasa seperti campak, difteri, atau pertusis bisa meningkat jika cakupan tidak optimal,” ujar dr. Andi Saguni.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi ketersediaan vaksin secara nasional.

“Kami pastikan ketersediaan vaksin aman, bahkan hingga sembilan bulan ke depan. Tidak boleh ada lagi alasan kekurangan vaksin. Selain itu, distribusi dan kualitas rantai di daerah juga harus dijaga agar imunisasi berjalan optimal,” tambahnya.

Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Lokenga, menekankan bahwa imunisasi adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi, serta pentingnya menjangkau kelompok yang belum terlayani.

“Lebih dari 100 juta dosis vaksin telah disalurkan melalui inisiatif The Big Catch-Up di 36 negara. Ini membuktikan bahwa tidak ada anak yang tidak bisa dijangkau jika ada komitmen bersama. Namun, kampanye ini bukan pengganti sistem imunisasi rutin yang kuat,” jelas Jean Lokenga.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak anak yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.

Dari sisi global, perwakilan WHO Indonesia, dr. Olivia, menyampaikan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif dan berdampak luas.

“Vaksin telah menyelamatkan lebih dari 150 juta jiwa di dunia. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat cost-effective dan harus terus diperkuat melalui sistem yang berbasis bukti ilmiah,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menyelenggarakan Pekan Imunisasi Dunia secara aktif.

“Tidak semua negara merayakan Pekan Imunisasi Dunia secara masif seperti Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau anak zero-dose dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr. Indri, menekankan pentingnya momentum PID 2026 untuk mempercepat capaian program imunisasi nasional.

“Melalui rangkaian kegiatan Pekan Imunisasi Dunia, kami ingin menguatkan kembali kesadaran masyarakat bahwa imunisasi sangat penting untuk melindungi generasi kita. Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi gerakan bersama untuk memastikan anak-anak Indonesia lebih sehat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai inovasi telah dilakukan untuk mendukung program imunisasi.

Pekan Imunisasi Dunia merupakan inisiatif global yang diperingati setiap tahunnya. Tahun ini, tema global “For Every Generation, Vaccines Work” menegaskan bahwa vaksin terbukti efektif melindungi semua generasi.

Mengusung tema nasional “Lengkapi Imunisasi Sepanjang Usia”, peringatan ini menekankan bahwa imunisasi bukan hanya untuk anak, tetapi merupakan perlindungan kesehatan sepanjang siklus hidup dari bayi hingga lansia.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, acara puncak Pekan Imunisasi Dunia 2026 ini juga dimeriahkan dengan kegiatan fun walk yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, serta layanan imunisasi bagi masyarakat sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendekatkan akses vaksinasi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kampanye gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat pesan bahwa imunisasi adalah tanggung jawab bersama.

Salah satu orang tua penerima layanan imunisasi Dila (33) turut membagikan pengalamannya setelah mengikuti pemberian imunisasi bagi anaknya dalam kegiatan tersebut. Ia menilai layanan yang diberikan berjalan tertib, cepat, dan memberikan rasa nyaman bagi para orang tua.

“ini imunisasi PCV ke-3, seru dan nggak perlu antri panjang saya berharap imunisasi ini dapat membantu menjaga kesehatan dan melindungi anak saya dari berbagai penyakit menular”, Ujar Dila.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, pemerintah optimistis target cakupan imunisasi nasional dapat tercapai, sekaligus memperkuat fondasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. (Fathi)

Share:

Read More

Cegah Haji Nonprosedural, Kemenhaji Perkuat Pengawasan dan Penindakan

Cegah Haji Nonprosedural, Kemenhaji Perkuat Pengawasan dan Penindakan. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik haji nonprosedural atau ilegal demi menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Kepala Biro Humas Kemenhaji, Moh. Hasan Afandi, mengatakan pemerintah mendukung penuh kampanye Pemerintah Arab Saudi “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” sebagai upaya memastikan seluruh jemaah menjalankan ibadah sesuai ketentuan.

“Kami mendukung penuh kampanye Pemerintah Arab Saudi, Tidak Ada Haji Tanpa Izin. Haji harus dilakukan melalui jalur resmi dan menggunakan visa haji agar ibadah berjalan tertib, aman, serta tidak menimbulkan risiko hukum bagi jemaah,” ujar Hasan di Media Center Haji Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Hasan, Kemenhaji bersama Polri serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal untuk memperkuat pengawasan dan penindakan.

Satgas ini bertugas mencegah keberangkatan haji nonprosedural sejak dini, melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, serta menangani kasus pidana terkait praktik haji ilegal.

Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas Imigrasi RI telah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji nonprosedural.

Hasan menegaskan bahwa penggunaan visa non-haji seperti visa kerja, ziarah atau kunjungan, maupun transit untuk berhaji merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Sanksi yang dikenakan tidak ringan, mulai dari penolakan masuk ke Makkah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Penegakan hukum juga berlaku bagi pihak yang mengorganisir, menawarkan, atau memfasilitasi haji ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre secara ilegal. Laporkan kepada kepolisian jika ada pihak yang menawarkan atau mengorganisir keberangkatan haji nonprosedural,” tegas Hasan. (Slamet)

Share:

Read More

KKP Rampungkan Pembangunan 65 KNMP Tahap I

KKP Rampungkan Pembangunan 65 KNMP Tahap I. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merampungkan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama. KKP juga telah menyiapkan tim satuan tugas untuk mengawal operasional program prioritas pemerintah tersebut.

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP Tahap 1 pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100% per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP tahap I dan II, Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (2/5).

Seiring penyelesaian pembangunan tersebut, KKP juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 20 Tahun 2026 tentang Satgas Operasionalisasi KNMP. Regulasi ini untuk memastikan operasionalisasi KNMP lebih terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai tujuan pembangunannya.

Adapun tujuan program KNMP diantaranya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” ungkap Trian.

Trian turut menyampaikan permintaan maaf karena penyelesaian pembangunan KNMP di sejumlah lokasi mundur dari jadwal yang ditargetkan. Keterlambatan pembangunan disebabkan banyaknya dinamika di lapangan, diantaranya lokasi pembangunan umumnya berada di wilayah pesisir yang jauh dari perkotaan. 

Kemudian adanya klaim terhadap lahan yang sedang dibangun, hingga kondisi cuaca ekstrim yang masih berlanjut sampai awal tahun 2026. 

“Kami memohon maaf atas keterlambatan penyelesaian, dan akan melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan penyelesaian KNMP Tahap 2 di 35 lokasi lainnya,” ujar Trian.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan fasilitas-fasilitas KNMP harus berkualitas agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas utama di lokasi KNMP di antaranya pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan. (Zikry)

Share:

Read More

Respons Cepat Kementerian Kehutanan Tangani Temuan Harimau Sumatera di Mukomuko

Respons Cepat Kementerian Kehutanan Tangani Temuan Harimau Sumatera di Mukomuko. (Dok. Kemenhut)

Bengkulu, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu tengah melakukan investigasi atas temuan satu individu Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang ditemukan masyatakat di sebuah genangan di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

BKSDA Bengkulu menerima laporan awal dari masyarakat pada 30 April 2026. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim BKSDA Bengkulu segera berkoordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan penelusuran.

Selanjutnya, pada 1 Mei 2026, tim BKSDA Bengkulu bersama Polsek Penarik dan petugas Taman Nasional Kerinci Seblat bergerak ke lokasi.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, satwa tersebut merupakan harimau jantan dalam kondisi utuh yang ditemukan di sebuah genangan.

Hingga saat ini, tim BKSDA Bengkulu masih melakukan pendalaman dan akan memastikan penyebab melalui nekropsi serta analisis laboratorium. Tim dokter hewan juga dijadwalkan segera melakukan pemeriksaan di lokasi.

Progres tim hingga malam tadi (1/5) tidak memungkingkan untuk melakukan nekropsi, dikarenakan kondisi malam yang gelap dan hujan. Selain itu juga belum tersedianya es pendingin untuk sampel. Pelaksanaan nekropsi direncanakan dilanjutkan pada hari ini (2/5) yang akan dilakukan di pos Resor Air Hitam.

“Kami menaruh perhatian serius terhadap setiap kejadian yang melibatkan satwa dilindungi, khususnya Harimau Sumatera sebagai spesies kunci. Saat ini tim di lapangan tengah melakukan penanganan dan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian, termasuk kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.

Kementerian Kehutanan memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis ilmiah sebagai bagian dari komitmen menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. (Deni)

Share:

Read More

Penumpang Whoosh Capai 21.900 di Long Weekend, KCIC Ingatkan Ketentuan Bagasi Penumpang

Penumpang Whoosh Capai 21.900 di Long Weekend, KCIC Ingatkan Ketentuan Bagasi Penumpang. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Menyambut libur panjang akhir pekan, KCIC mencatat peningkatan volume penumpang Whoosh sekitar 15% dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Pada hari Jumat (1/5), jumlah penumpang mencapai 21.900 orang, di mana tiket Whoosh keberangkatan Halim dari pagi hingga sore hari habis terjual.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan bahwa peningkatan volume penumpang ini menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan Whoosh pada momen libur panjang.

“Volume penumpang hari ini masih tinggi, didominasi oleh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. KCIC mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta segera melakukan pemesanan tiket lebih awal, mengingat pada periode libur panjang tiket di jam-jam favorit cenderung lebih cepat habis.” ujar Eva.

Sementara itu, tiket Whooh yang sudah terjual pada hari ini Sabtu (2/5) telah mencapai sekitar 10 ribu tiket dan diprediksi akan kembali menyentuh angka sekitar 22 ribu penumpang hingga akhir hari.

Seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat pada periode long weekend ini, KCIC mengingatkan ketentuan bagasi yang perlu diperhatikan oleh penumpang. Setiap penumpang Whoosh diperbolehkan membawa bagasi maksimal 3 koli, seperti 2 koper atau dus dan 1 ransel atau tas tangan, dengan berat total maksimal 20 kg serta dimensi maksimal 100 cm x 40 cm x 30 cm.

KCIC juga mengimbau penumpang untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang ke dalam kereta, seperti barang mudah terbakar atau meledak, narkotika dan zat adiktif, senjata api dan senjata tajam tanpa izin, serta barang dengan bau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang lain.

Selain itu, KCIC menyediakan layanan porter di Stasiun Halim untuk membantu penumpang dalam membawa barang bawaan, terutama bagi yang membawa bagasi dalam jumlah banyak, sehingga proses naik kereta tetap tertib dan tidak mengganggu arus pergerakan di area stasiun.

Eva menambahkan, penumpang diimbau untuk menyimpan bagasi pada tempat yang telah disediakan di dalam kereta, seperti di rak atas atau area penyimpanan di sambungan antarkereta sesuai ukuran.

“KCIC mengingatkan kepada para penumpang untuk mengikuti aturan barang bawaan yang berlaku demi kelancaran perjalanan dan menjaga kenyamanan bagi seluruh penumpang,” tutup Eva. (Ilham)

Share:

Read More

Strategi Terintegrasi Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global

Strategi Terintegrasi Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat langkah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika global. Sebagai salah satu upaya dalam implementasi langkah tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dengan mandat utama mempercepat implementasi program prioritas Pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif, termasuk melalui penguatan monitoring, evaluasi, serta penyusunan terobosan kebijakan strategis.

Dalam rapat perdana, Satgas membahas langkah antisipatif terhadap dinamika global, termasuk potensi dampak gejolak di kawasan Selat Hormuz. Pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga, mengingat ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia relatif kecil sebesar 20%, dengan sumber pasokan yang terdiversifikasi dari berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika, dan berbagai negara lain.

Selain itu, stabilitas pasokan gas dan pupuk juga dipastikan aman, seiring dengan posisi Indonesia yang masih mencatatkan surplus produksi pupuk.

“Terkait dengan pangan, dimana turunannya adalah plastik dan packaging, nah hari ini diputuskan bahwa pabrik refinery kita, tidak bisa men-supply kebutuhan packaging dalam negeri karena kesulitan mendapatkan nafta. Namun untuk jangka pendek, nafta tersebut dapat disubstitusi oleh LPG. Oleh karena itu tadi diputuskan bahwa bea masuk LPG yang biasanya 5% khusus untuk industri kita 0% kan, sehingga diharapkan kekurangan nafta bisa diganjel oleh LPG,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Investor Daily Roundtable: Menakar Denyut Ekonomi, Akselerasi Pertumbuhan di Tengah Gejolak Global, Jumat (1/05).

Lebih lanjut, Pemerintah juga akan mempercepat proses perizinan melalui penyederhanaan mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) dengan penerapan Service Level Agreement (SLA), sehingga permohonan yang tidak terselesaikan dalam batas waktu tertentu dapat langsung diproses lebih lanjut guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu, proses Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbaiki melalui sistem pelacakan (track and trace) yang transparan dan berbatas waktu jelas.

Percepatan juga dilakukan pada perizinan sektor konstruksi dan usaha, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya untuk mendukung UMKM dan program prioritas Pemerintah. Pemerintah turut memperkuat koordinasi lintas instansi serta menyiapkan mekanisme pengaduan dan penanganan langsung (troubleshooting) guna memastikan kelancaran implementasi dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, Pemerintah memandang keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional sebagai langkah strategis untuk memperluas dan menyeimbangkan pasar global. Terkait forum BRICS, dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar USD77 triliun dan kontribusi terhadap perdagangan global sekitar 40%, BRICS yang beranggotakan negara dengan populasi besar menjadi sumber permintaan yang signifikan. Hal tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara dengan kekuatan ekonomi menengah (middle power) yang memiliki pasar domestik besar.

Di sisi lain, penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) juga menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pasar ekspor. Dengan cakupan 27 negara dan total pasar senilai USD21 triliun, kerja sama tersebut membuka peluang besar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar berpendapatan tinggi dengan tarif bea masuk 0%, setelah proses ratifikasi selesai. Pemerintah menargetkan implementasi efektif perjanjian ini dapat dimulai pada awal tahun 2027.

Selain itu, Pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center sebagai alternatif destinasi investasi global, khususnya di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi internasional. Berbagai kebutuhan pendukung seperti penguatan kelembagaan, dan berbagai kebutuhan lainnya yang kompetitif sedang disiapkan guna menarik investasi, termasuk skema Indonesia Financial Center.

Dalam pengembangan ekonomi digital, Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi data center seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi Artificial Intelligent (AI). Indonesia memiliki keunggulan strategis dengan jumlah populasi besar serta dukungan infrastruktur konektivitas melalui titik pendaratan kabel optik internasional di Batam dan Bitung. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai lokasi potensial bagi pengembangan pusat data berskala besar yang mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun regional.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga terus mendorong peran aktif sektor swasta melalui penyediaan berbagai stimulus dan kemudahan investasi, termasuk pengembangan KEK yang siap pakai (plug and play). Dengan dukungan berbagai proyek strategis nasional dan komitmen investasi yang terus meningkat, Pemerintah optimistis bahwa kolaborasi dengan dunia usaha akan menjadi motor penggerak utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Sebagai Pemerintah dan dengan arahan Presiden, kita harus terus optimis menghadapi berbagai ketidakpastian. Karena dengan optimisme itu kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan, dan ini adalah negara kita yang kita cintai, sehingga yang harus optimis adalah masyarakat Indonesia sendiri,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita, dan Direktur Utama B-Universe Rio Abdurachman. (Rizal)

Share:

Read More

Industri Manufaktur Jadi Andalan, Pemerintah Antisipasi Tekanan Perekonomian Global

Industri Manufaktur Jadi Andalan, Pemerintah Antisipasi Tekanan Perekonomian Global. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Berbagai dinamika, mulai dari eskalasi konflik geopolitik hingga disrupsi rantai pasok global, memberikan tekanan terhadap kinerja industri dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah mengambil langkah strategis yang terintegrasi guna memastikan perekonomian nasional tetap tumbuh dan resilien.

Sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, menjadi salah satu pilar utama yang diandalkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, investasi, serta ekspor nasional, sektor ini memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja. Pada tahun 2025, pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 5,30%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11%, dimana menjadi indikasi positif bagi penguatan struktur ekonomi ke depan.

“Dinamika global ini yang namanya ketidakpastian itu luar biasa, apalagi dengan berbagai konflik yang terjadi. Kita harus antisipasi karena dampaknya bisa berlangsung beberapa bulan ke depan dan memengaruhi berbagai sektor ekonomi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam acara Business Indonesia Forum: Indonesia Emas 2045, Manufaktur Harus Jadi Panglima, Kamis (30/04).

Lebih lanjut, sektor industri pengolahan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh dinamika global, terutama akibat gangguan rantai pasok. Keterbatasan bahan baku, kenaikan harga input produksi, serta hambatan logistik berpotensi menekan kinerja industri, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Untuk itu, Pemerintah terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan aktivitas industri.

Di sisi kebijakan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas serta menjawab hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.

“Intinya ini percepatan program untuk dorong ekonomi, tapi sangat efektif, karena selain bicara di level policy, kita juga pegang kepentingan ekonomi. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan ini bisa menjadi solusi saat para investor dan pelaku industri menghadapi berbagai kerumitan, sehingga ada kepastian dan harapan untuk penyelesaiannya,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi untuk mendukung industri pengolahan, termasuk pemberian kemudahan akses terhadap bahan baku serta penyesuaian kebijakan impor untuk menjaga keberlangsungan produksi. Pemerintah juga terus memantau sektor-sektor industri yang paling terdampak guna memastikan respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam menjaga inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan agar tetap mendukung aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kehati- hatian. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif serta mendorong investasi di sektor industri pengolahan dan manufaktur.

“Dinamika global saat ini betul-betul berpengaruh terhadap industri manufaktur dari segala sisi, baik dari sisi bahan baku maupun produksi. Gangguan rantai pasok ini harus kita antisipasi bersama, karena dampaknya bisa meluas ke inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (Rizal)

Share:

Read More

Pernyataan Menkomdigi Terkait Penyebaran Fitnah dan Disinformasi terhadap Kepala Negara

Pernyataan Menkomdigi Terkait Penyebaran Fitnah dan Disinformasi terhadap Kepala Negara. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat.

Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah Hoaks, Fitnah serta mengandung Ujaran Kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tertinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian dari upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa.

Ruang demokrasi digital adalah ruang adu gagasan bukan ruang memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia manapun.

Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video tersebut secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 (2).

Komdigi mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga ruang digital yang sehat, produktif dan aman. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk mendorong literasi digital dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi berjalan seiring dengan tanggung jawab. (Budi)

Share:

Read More

Balai Kemenperin di Jogja Tempa SDM IKM Kerajinan Jadi Naik Kelas

Balai Kemenperin di Jogja Tempa SDM IKM Kerajinan Jadi Naik Kelas. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat pengembangan sektor industri kerajinan di berbagai daerah sebagai salah satu pilar strategis pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, sektor ini juga menjadi bagian dari produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Kinerja industri kerajinan nasional menunjukkan tren positif hingga tahun 2026. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kerajinan pada tahun 2025 tercatat sebesar USD 806,63 juta, meningkat 15,46 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai USD 698,62 juta. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa produk kerajinan Indonesia semakin diminati di pasar internasional serta memiliki prospek yang terus berkembang.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing pelaku industri kerajinan melalui program pembinaan yang berkelanjutan, termasuk penguatan standardisasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.

“Penguatan industri kerajinan berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri sekaligus memberdayakan sumber daya manusia industri di daerah. Melalui upaya ini, kami menargetkan terciptanya nilai tambah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4).

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan bahwa melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI di Yogyakarta, yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB), Kemenperin secara konsisten menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan di seluruh Indonesia.

Program-program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta sektor swasta melalui pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Kami telah menerapkan konsep one stop service untuk sektor kerajinan dan batik. Layanan yang diberikan tidak hanya mencakup pelatihan keterampilan teknis produksi, tetapi juga berbagai layanan sertifikasi, mulai dari sertifikasi produk, sertifikasi kompetensi SDM, sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi halal, hingga sertifikasi industri hijau,” jelas Emmy.

Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba, menambahkan bahwa ragam pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai subsektor kerajinan, seperti batik, anyaman serat alam, kerajinan kerang, ukir kayu, bambu, rotan, perhiasan logam, hingga produk wastra seperti tenun, tritik, jumputan, dan ecoprint.

“Dengan jangkauan nasional, dalam satu dekade terakhir BBSPJIKB telah melatih sekitar 11.939 SDM industri di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” ungkap Zya.

Lebih lanjut, pada April 2026 BBSPJIKB kembali menyelenggarakan sedikitnya lima program pendampingan hasil kerja sama dengan pemerintah daerah, yang mencakup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Ponorogo, hingga Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna memperluas jangkauan pembinaan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan pelaku industri kreatif di berbagai daerah dapat tumbuh secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di pasar domestik maupun global. (Isna)

Share:

Read More

Apresiasi Peran Pekerja Industri, Kemenperin Fokus Tingkatkan Kompetensi

Apresiasi Peran Pekerja Industri, Kemenperin Fokus Tingkatkan Kompetensi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menegaskan komitmennya dalam menghasilkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten sebagai fondasi utama penguatan sektor manufaktur nasional. Langkah strategis ini diyakini mampu menopang kinerja industri pengolahan sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pembangunan SDM industri yang adaptif, produktif, dan berdaya saing tinggi menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Industri manufaktur selama ini konsisten menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan SDM industri harus terus kita akselerasi melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta penguasaan teknologi digital,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5) bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Menperin menegaskan, Kemenperin melalui unit kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi hingga penguatan kompetensi industri 4.0.

Program pendidikan vokasi tersebut dilaksanakan di 11 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2025, tercatat unit pendidikan vokasi di bawah binaan Kemeperin menghasilkan sebanyak 5.472 lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri manufaktur. Dalam upaya mengembangkan bibit SDM industri unggul secara berkelanjutan, kini tengah dibuka pendaftaran Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) di seluruh unit pendidikan Kemenperin.

Selanjutnya, program pelatihan vokasi digelar di 7 Balai Diklat Industri (BDI), yang mencakup pelatihan skilling, reskilling, upskilling, serta pelatihan berbasis kemitraan dengan industri. Sepanjang Tahun 2025, BPSDMI telah melatih, mensertifikasi dan menempatkan bekerja sebanyak 1.362 orang melalui pelatihan skilling, upskilling, dan reskilling.

Kemenperin juga aktif mendukung Program Magang Nasional sebagai upaya mempercepat penyiapan tenaga kerja muda sebelum memasuki dunia industri. Pada program ini, sebanyak 3.969 calon tenaga kerja dari total kuota, telah difasilitasi pada berbagai perusahaan industri dan instansi di lingkungan Kemenperin.

Tak hanya menyiapkan tenaga kerja siap kerja, BPSDMI juga mendorong lahirnya wirausaha industri baru melalui program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri. Sepanjang tahun lalu, program ini berhasil membina 37 tenant bisnis yang berpusat di 7 BDI. Perusahaan-perusahaan rintisan ini secara total berhasil menyerap 212 karyawan baru dan mencetak total omzet fantastis mencapai Rp11,5 Miliar.

Sejalan dengan program Making Indonesia 4.0, BPSDMI melalui Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0 juga menyelenggarakan berbagai pelatihan berbasis industri 4.0. Selain itu, pendampingan dan konsultasi implementasi industri 4.0 juga diberikan kepada sejumlah perusahaan industri untuk mempercepat transformasi digital.

“Bahkan, dalam rangka mendukung pengembangan karier tenaga kerja industri, BPSDMI telah bekerja sama dengan 48 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri,” ungkap Menperin.

BPSDMI juga terus menyusun dan memperbarui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) guna memastikan keselarasan kompetensi SDM dengan kebutuhan industri.

“Dalam menghadapi era transformasi digital, Kemenperin turut aktif melaksanakan program reskilling dan upskilling bagi pekerja industri. Upaya ini dilakukan guna memastikan tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk otomatisasi, digitalisasi proses produksi, serta penerapan industri 4.0,” papar Agus.

Menurut Menperin, transformasi digital di sektor industri tidak hanya membutuhkan investasi pada teknologi, tetapi juga kesiapan SDM.

“Oleh sebab itu, program reskilling dan upskilling menjadi prioritas agar tenaga kerja kita tetap relevan dan kompetitif,” tegasnya.

Berdasarkan data terbaru, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tenaga kerja tercatat naik dari 15,49 juta orang pada tahun 2015 menjadi 18,90 juta orang pada 2019. Meskipun sempat terdampak pandemi, sektor ini mampu pulih dan kembali tumbuh, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 20,26 juta orang pada Agustus 2025—menjadi level tertinggi selama periode pengamatan.

Capaian tersebut menegaskan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional. Kinerja ini juga mencerminkan ketahanan dan daya saing industri manufaktur Indonesia yang terus terjaga.

Dalam momentum Hari Buruh Internasional, Menperin memberikan apresiasi kepada seluruh pekerja industri atas kontribusinya dalam menjaga produktivitas dan keberlangsungan sektor manufaktur nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja industri di Indonesia. Kalian adalah tulang punggung industri nasional. Teruslah meningkatkan kompetensi, menjaga semangat kerja, dan beradaptasi dengan perubahan agar industri kita semakin kuat dan berdaya saing global,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menyampaikan, lulusan vokasi Kemenperin dibekali kemampuan teknis dan adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi industri.

“Tingkat serapan lulusan ke industri pada tahun 2025 mencapai 68 persen sesaat setelah lulus, dan diproyeksikan mencapai 100 persen dalam waktu enam bulan setelah kelulusan,” ungkap Doddy.

Program pembangunan SDM Industri oleh BPSDMI Kemenperin menargetkan lulusan yang kompeten tidak hanya di dalam negeri tetapi berdaya saing global untuk mengisi pasal kerja internasional. Hal ini dibuktikan dengan ratusan siswa yang meraih sertifikasi keahlian bergengsi tingkat dunia, seperti dari Vapro (Belanda), Siemens (Jerman), dan Hobart Technology (Australia). Berkat kualitas ini, alumni sekolah vokasi Kemenperin kini tercatat telah tersebar dan bekerja di 21 negara di berbagai belahan dunia.

Untuk membantu industri dalam penyediaan tenaga kerja kompeten dan memastikan jaminan kerja bagi lulusan, BPSDMI juga menjalankan program "Kelas Industri" secara masif. Di tingkat SMK, BPSDMI menggandeng 24 industri untuk memfasilitasi 411 siswa dalam 12 kelas/program studi.

Pada tingkat Politeknik, kerja sama terjalin dengan 18 industri yang memfasilitasi 473 mahasiswa pada 18 program studi. Bahkan, BPSDMI telah membuka Kelas Industri Internasional yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk bekerja langsung di perusahaan global, seperti di Krakatau Posco (Korea Selatan) dan Morimitsu Industry Co., Ltd. (Jepang). (Isna)

Share:

Read More

Emiten Pertamina Group Tunjukkan Kekuatan Fundamental dan Resiliensi Bisnis, di tengah Fluktuasi Pasar Modal Indonesia

Emiten Pertamina Group Tunjukkan Kekuatan Fundamental dan Resiliensi Bisnis, di tengah Fluktuasi Pasar Modal Indonesia. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah tekanan pasar modal Indonesia sepanjang kuartal pertama 2026 yang dipengaruhi kombinasi gejolak global dan domestik, emiten-emiten Pertamina Group menunjukkan kekuatan fundamental dan resiliensi bisnis yang tetap solid dibandingkan tekanan pasar secara umum.

Ketidakpastian geopolitik internasional mendorong repricing risiko Indonesia secara luas dan memengaruhi sentimen investor terhadap pasar domestik.

Meski demikian, emiten Pertamina Group tetap mampu mempertahankan performa yang relatif kuat berkat fundamental operasional yang konsisten, posisi sektor energi yang defensif, serta prospek jangka panjang yang didukung kebutuhan energi nasional.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan bahwa dinamika pasar saat ini lebih banyak dipengaruhi tekanan eksternal dibandingkan kondisi bisnis inti perusahaan.

“Fluktuasi pasar modal saat ini lebih merefleksikan dinamika persepsi risiko global dan domestik, bukan penurunan fundamental perusahaan. Emiten Pertamina Group tetap menunjukkan kekuatan bisnis yang resilien, dengan kinerja operasional yang solid serta peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Baron.

Beberapa emiten Pertamina Group berdasarkan data per kuartal 1 2026 diantaranya dengan kode emiten PGAS (Pertamina Gas Negara), ELSA (Elnusa), PGEO (Pertamina Geothermal Energy) dan TUGU (Tugu Insurance), mencatatkan saham emiten Pertamina Group menunjukkan resiliensi relatif terhadap IHSG dan sektor yang mencerminkan kekuatan fundamental bisnis yang tetap konsisten. Walaupun demikian, pergerakan harga saham memang cenderung dinamis yang dipengaruhi dipengaruhi oleh persepsi risiko makro dan sovereign risk Indonesia dibandingkan fundamental perusahaan.

“Kami terus memperkuat komunikasi strategis kepada investor, menegaskan value creation jangka panjang, serta memastikan bahwa pasar memahami kekuatan fundamental dan strategi pertumbuhan Pertamina Group di tengah volatilitas global,” jelas Baron.

Pertamina juga memandang kondisi pasar saat ini sebagai momentum untuk memperluas basis investor, meningkatkan kualitas engagement dengan analis dan pasar modal, serta memperkuat posisi emiten sebagai bagian penting dari sektor energi nasional dan transisi energi.

“Sebagai pemimpin energi nasional, Pertamina tidak hanya fokus menjaga kinerja bisnis, tetapi juga memastikan kepercayaan investor tetap terjaga melalui narasi korporasi yang kuat, transparansi, dan strategi pertumbuhan berkelanjutan,” tambah Baron.

Di samping itu, Baron melanjutkan dalam menghadapi geopolitik global, Pertamina terus menjalankan strategi dual growth dengan menjaga stabilitas bisnis utama sekaligus mempercepat pengembangan energi rendah karbon, guna memperkuat daya saing perusahaan dan menciptakan nilai berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. (Tedy)

Share:

Read More

Gubernur BI Fokus Pada Upaya Menjaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Fokus Pada Upaya Menjaga Stabilitas Rupiah. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketidakpastian global, khususnya dari dinamika geopolitik di Timur Tengah, menjadi faktor risiko utama yang diantisipasi Bank Indonesia. Sebagai respons untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menyesuaikan struktur suku bunga pasar (term structure) melalui kenaikan yield instrumen seperti SRBI.

Strategi ini dilakukan untuk menjaga daya tarik aset domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar untuk menjaga kondisi domestik tetap solid. Demikian mengemuka pada pertemuan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dengan sejumlah investor di Singapura.

Pertemuan sejenis terus dilakukan untuk memberikan informasi yang solid kepada para investor mengenai fundamental ekonomi Indonesia serta proyeksi ke depan, sehingga memperkuat keyakinan investor terhadap ekonomi Indonesia, dan mendorong arus masuk modal asing.

Perry menjelaskan bahwa kerangka kebijakan Bank Indonesia telah berevolusi dari pengalaman berbagai krisis. Saat ini, Bank Indonesia mengimplementasikan integrated monetary policy mix yang terdiri dari tiga pilar utama.

• Pertama, kebijakan suku bunga untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam target.
• Kedua, stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas eksternal dan mencegah pelemahan Rupiah merambat ke kenaikan harga.
• Ketiga, pengelolaan likuiditas domestik untuk memastikan kecukupan likuiditas di sistem keuangan.

Ketiga instrumen ini dijalankan bersamaan dan saling melengkapi, mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika global.

Sinergi moneter dan fiskal turut memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Di hadapan para investor, Perry menjelaskan eratnya koordinasi moneter-fiskal melalui sinergi kebijakan untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Dengan koordinasi kebijakan yang erat, tahun 2026 inflasi diperkirakan tetap terkendali pada kisaran sasaran 2,5+/-1% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,9–5,7%. Hal ini mencerminkan resiliensi ekonomi domestik dalam menghadapi tekanan eksternal.

Selain kebijakan moneter, Perry menyoroti peran kebijakan makroprudensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat insentif KLM bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, yang mencakup pengembangan QRIS, transaksi lintas negara berbasis mata uang lokal, serta infrastruktur pembayaran ritel, yang semakin memperkuat efisiensi dan inklusi keuangan.

Perry menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang kuat untuk menghadapi tekanan global, didukung oleh koordinasi kebijakan yang erat antara fiskal dan moneter, serta kerangka kebijakan yang semakin matang dan adaptif. Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas sebagai prioritas utama dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan yang data-dependent, forward-looking, dan responsif terhadap dinamika global.

Dengan fondasi tersebut, pertemuan investor menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik, didukung oleh fundamental yang kuat dan kebijakan yang kredibel. (Evi)

Share:

Read More

KPK: Pendidikan sebagai Soko Guru Integritas

KPK: Pendidikan sebagai Soko Guru Integritas. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah riuh penanganan perkara yang terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada satu pekerjaan yang berjalan lebih senyap namun tak kalah penting, yakni memastikan korupsi tidak lagi tumbuh dari akarnya. Sebab, akar persoalan korupsi kerap bersembunyi di balik cara pandang, nilai, dan kebiasaan yang terbentuk sejak dini.

Momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, menjadi ruang refleksi. Bukan sekadar tentang capaian akademik, tetapi tentang sejauh mana pendidikan benar-benar menanamkan integritas sebagai napas dalam keseharian. Di titik ini, pendidikan tidak lagi cukup menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi benang merah yang menghubungkan rumah, ruang kelas, hingga kehidupan sosial.

KPK memandang pendidikan sebagai soko guru integritas atau fondasi yang menentukan apakah generasi ke depan akan tumbuh sebagai penjaga nilai atau justru pewaris celah. “Pendidikan adalah cara paling mendasar untuk memastikan korupsi tidak terus berulang. Dari sanalah nilai dan kebiasaan dibentuk, jauh sebelum seseorang dihadapkan pada godaan kekuasaan atau kepentingan,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Sabtu (2/5).

Karena itu, KPK menempatkan pendidikan menjadi salah satu dari tiga sula utama pemberantasan korupsi, selain pencegahan dan penindakan. Jika penindakan bekerja di hilir, maka pendidikan menjaga hulu agar tetap jernih.

Melalui jalur pendidikan formal, KPK terus mendorong integrasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Pendekatan ini tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diarahkan pada pembentukan karakter melalui sembilan nilai integritas, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, yang dirangkum dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK.

Upaya ini juga diperkuat dengan peluncuran Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi untuk perguruan tinggi dan tenaga pengajar pada Maret 2026. Instrumen ini dihadirkan untuk menjawab tantangan keberagaman kualitas pengajaran di ribuan kampus di Indonesia. Hingga kini, sekitar 80% perguruan tinggi telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran.

Pada saat yang sama, KPK menggunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai alat cermin untuk memotret kondisi nyata di sektor pendidikan, mengidentifikasi area rawan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang lebih terarah. Berbagai intervensi juga dilakukan untuk memperkuat ekosistem pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Ruang belajar seharusnya menjadi tempat paling aman bagi nilai integritas. Jika di sana saja sudah ada kompromi, maka kita sedang menanam masalah sejak awal,” kata Budi.

Di luar ruang kelas, pendidikan informal mengambil peran yang tak kalah penting. Melalui berbagai inisiatif seperti ACFFest hingga gerakan Suara Antikorupsi, KPK mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam menumbuhkan budaya integritas. Pendidikan, dalam hal ini, tidak mengenal batas ruang dan waktu, ia hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam pilihan kecil, dan dalam keputusan yang kerap luput dari sorotan.

Dalam upaya ini, KPK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengisian SPI Pendidikan 2026 yang berlangsung pada 13 April hingga 31 Juli 2026. Responden yang terpilih akan menerima pesan WhatsApp resmi berlabel SPI by KPK tanpa dikenakan biaya apa pun. Masyarakat diharapkan mengisi survei secara jujur sesuai kondisi di lapangan, sehingga hasil yang diperoleh akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Pada akhirnya, pendidikan antikorupsi memang tidak menawarkan hasil instan. Ia bekerja dalam diam, tumbuh perlahan, dan sering kali tak terlihat, ibarat akar yang menguatkan pohon agar tidak mudah tumbang. Namun tanpa itu, upaya pemberantasan hanya akan berputar di lingkar yang sama.

KPK meyakini, pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang. Dari ruang kelas, diharapkan tumbuh keberanian untuk jujur dan kebiasaan menolak setiap bentuk penyimpangan. Hari Pendidikan Nasional juga menjadi mengingatkan bahwa membangun Indonesia yang bersih bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi memastikan generasi berikutnya tidak merasa perlu untuk melakukannya. Integritas, pada akhirnya, bukan sekadar diajarkan, melainkan ditumbuhkan, dirawat, dan diwariskan. (Bambang)

Share:

Read More

KPK Tekankan Transparansi Pokir agar Tepat Sasaran bagi Kebutuhan Masyarakat Purworejo

KPK Tekankan Transparansi Pokir agar Tepat Sasaran bagi Kebutuhan Masyarakat Purworejo. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan tata kelola pemerintahan daerah kembali menjadi fokus dalam pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemerintah Kabupaten Purworejo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/4).

Forum ini menyoroti pentingnya memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta bebas dari potensi penyimpangan.

Dalam pertemuan, KPK tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan anggaran, namun pada proses perencanaan, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) perlu berpijak pada kebutuhan masyarakat. Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Imam Turmudhi, menjelaskan tata kelola bersih dan berintegritas menjadi fondasi pemda dalam melahirkan kebijakan publik yang berdampak.

“Pokir merupakan penyerapan aspirasi masyarakat. Pelaksanaannya perlu selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta tidak berjalan di luar mekanisme perencanaan yang ditetapkan,” ujar Imam.

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo tahun 2026 mencapai sekitar Rp4,93 triliun, dengan rincian pendapatan daerah Rp2,43 triliun dan belanja daerah Rp2,50 triliun.

Dengan skala itu, perencanaan yang akuntabel menjadi kunci agar setiap program bermanfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, agar berjalan lebih optimal, anggaran tahun 2027 perlu direncanakan sebaik mungkin. 

Imam menyebut, eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting guna memastikan pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Pengelolaan pokir, yang terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah akan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, Imam mengatakan, adanya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif turut mencegah berbagai potensi risiko, mulai dari tumpang tindih program, intervensi proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), hingga kemungkinan konflik kepentingan (conflict of interest/COI).

“Keadilan dan kesejahteraan akan terwujud dari keseimbangan eksekutif dan legislatif. Jangan sampai eksekutif dan legislatif hanya memikirkan pembagian ‘kue’ (APBD),” tegas Imam.

Catatan Ruang Perbaikan

Penguatan tata kelola ini, turut tercermin dari berbagai instrumen pencegahan korupsi seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Berdasarkan hasil MCSP, skor Kabupaten Purworejo menurun dari 96 pada 2024 menjadi 90 pada 2025.

Hal serupa juga terlihat pada hasil SPI, yang menurun dari 76,61 pada 2024 menjadi 71,84 pada 2025, atau masuk kategori “Rentan.” Bagi KPK, capaian tersebut menjadi indikator penting guna mendorong penguatan sistem lebih komprehensif, khususnya pada dimensi penilaian ahli (eksper) dengan skor 63,87 pada SPI 2025. 

Di sisi lain, sekitar 44 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purworejo mengusulkan pokir untuk 2027. Beberapa di antara usulan pokir itu, berkaitan dengan hibah bernilai mencapai Rp30,9 miliar, sehingga KPK mengingatkan agar jangan terjadi friksi yang tidak selaras dengan rencana pembangunan daerah.

“Pokir jadi kewajiban. Tapi lihat lagi aturannya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 86 tahun 2017,” imbuh Imam.

Lebih lanjut, pokir disebut harus selaras dengan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, menegaskan penyelarasan program menjadi kunci utama perencanaan pembangunan.

“Seluruh perencanaan program daerah harus selaras dengan prioritas nasional, termasuk pokir yang perlu diintegrasikan sejak tahap perencanaan,” tegas Iwan.

Komitmen Pemkab Purworejo

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, menyampaikan komitmen legislatif untuk memperbaiki kualitas pokir agar lebih tepat sasaran. Sebagai penyeimbang jalannya roda pemda, ia memastikan setiap pokir relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kami akan mengeliminasi usulan yang tidak sesuai prioritas agar perencanaan lebih akuntabel,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, mengatakan penguatan tata kelola menjadi fokus bersama guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi dengan KPK, dinilai sebagai komitmen Pemkab Purworejo, dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan bersih dan berintegritas.

“Kami telah menindaklanjuti rencana aksi yang disusun bersama, termasuk penyusunan perencanaan daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Imam menegaskan, KPK akan terus mengevaluasi aspek perencanaan hingga pelaksanaan program, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta perangkat daerah wilayah Kabupaten Purworejo. (Bambang)

Share:

Read More

Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Rantai Pasok ASEAN Hadapi Dampak Krisis Timur Tengah

Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Rantai Pasok ASEAN Hadapi Dampak Krisis Timur Tengah. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga berperan sebagai Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Special AEC Council Meeting on the Middle East Crisis, yang berlangsung secara virtual, Rabu (30/4).

Dalam pertemuan yang secara khusus membahas dampak krisis Timur Tengah pada ekonomi regional tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional. Kerja sama tersebut akan difokuskan pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara ASEAN untuk merespons tekanan global yang kian meningkat, mulai dari lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga risiko terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, antara lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, dan penguatan mekanisme cadangan energi. Selain itu, juga akan dilakukan percepatan implementasi kerja sama regional seperti ASEAN Power Grid (APG), ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), dan Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP). Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi kerentanan ASEAN terhadap guncangan eksternal.

Indonesia pun menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan kawasan di tengah meningkatnya biaya logistik dan volatilitas harga pupuk. Optimalisasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), disertai penguatan koordinasi dan sistem respons kawasan, menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, Indonesia menyoroti pentingnya penguatan ketahanan rantai pasok kawasan melalui peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, dan diversifikasi sumber pasokan energi, antara lain melalui pengembangan alternatif bahan bakar, dengan memaksimalkan sumber daya masing-masing negara.

“Upaya-upaya ini perlu didukung dengan penguatan fasilitasi perdagangan, termasuk optimalisasi ASEAN Single Window, guna memastikan kelancaran arus barang dan menjaga daya saing kawasan,” jelas Menko Airlangga.

Sejalan dengan pandangan tersebut, para Menteri ASEAN dalam Joint Statement menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan melalui kerja sama yang lebih erat, menjaga keterbukaan dan kelancaran perdagangan, serta memastikan respons kebijakan yang terkoordinasi, terukur, dan berbasis aturan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Adapun para Menteri Negara ASEAN lainnya yang turut serta dalam pertemuan ini yaitu Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque; Menteri Keuangan dan Ekonomi II Brunei Darussalam Dato Dr. Amin Liew Bin Abdullah; Menteri Perdagangan Kamboja Cham Nimul; Menteri Industri dan Perdagangan Laos Malaithong Khommasith; Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani; Menteri Perencanaan Nasional, Investasi, dan Relasi Ekonomi Internasional Myanmar Aung Kyaw Hoe; Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong; Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Filipus Nino Pereira; Wakil Menteri Perdagangan Thailand Kirida Bhaopichitr; serta Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Nguyen Sinh Nhat Tan.

Sementara itu, yang turut mendampingi Menko Airlangga dari Kemenko Perekonomian yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Bobby Chriss Siagian. (Rizal)

Share:

Read More

Imigrasi Amankan 16 WNA Terduga Pelaku Penipuan Daring di Sukabumi

Imigrasi Amankan 16 WNA Terduga Pelaku Penipuan Daring di Sukabumi. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kantor Imigrasi Sukabumi mengamankan 16 (enam belas) warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring (online scam) di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 14 April 2026. Para WNA tersebut mayoritas merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta beberapa di antaranya berasal dari Malaysia dan Taiwan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, mereka diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal serta terindikasi menjalankan aktivitas penipuan dengan modus love scamming yang menyasar korban warga negara asing, khususnya dari Amerika Serikat dan Meksiko. 

Kegiatan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima pada 29 Maret 2026 terkait keberadaan sekelompok WNA dengan aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut. Imigrasi Sukabumi kemudian melakukan pengawasan tertutup dan profiling sejak 30 Maret hingga pertengahan April 2026, serta mengumpulkan bukti berupa dokumentasi foto dan video yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian. 

Pada 14 April 2026 dini hari, petugas menerima informasi adanya pergerakan mencurigakan, di mana para WNA mulai mengemas barang dan bersiap meninggalkan lokasi. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan satu orang WNA di lokasi awal, disertai sejumlah barang bukti elektronik. Selanjutnya, melalui penyisiran di area penginapan hingga sekitar pantai, petugas berhasil mengamankan 15 orang lainnya yang sempat berpencar di beberapa lokasi, sehingga total 16 WNA berhasil diamankan. 

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 50 unit komputer, 150 unit telepon genggam, serta perangkat jaringan seperti router, switch hub, dan kabel LAN yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring secara terorganisir. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perangkat elektronik, ditemukan pola aktivitas yang mengarah pada praktik love scamming, yaitu penipuan dengan pendekatan emosional melalui media sosial, yang kemudian diarahkan pada investasi fiktif seperti perdagangan cryptocurrency dan forex.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa terhadap para WNA tersebut akan dikenakan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Terhadap 16 warga negara asing tersebut, kami akan mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, mengingat terdapat indikasi kuat penyalahgunaan izin tinggal serta aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kami juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana,” ujar Hendarsam. 

Ia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. 

“Keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi serta kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian yang berdampak luas. Kami memastikan bahwa kebijakan selective policy ditegakkan secara konsisten, sehingga hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang dapat berada di Indonesia,” tutupnya. (Siti)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tandatangani Perpres Ratifikasi Konvensi ILO 188, Kesejahteraan Nelayan Jadi Prioritas Negara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah hadiah kepada buruh pada momen peringatan Hari Buruh Internasional. Salah satunya adalah penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Melalui peraturan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan perlindungan dan kesejahteraan pada nelayan.

“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ungkap Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah pada tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan di seluruh Tanah Air. Program ini juga akan secara menerus dijalankan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan, kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500. Tahun depannya lagi 1.500,” tuturnya.

Menurut Presiden, peresmian kampung nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tanah Air. Hal ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Semuanya nanti, kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya, dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” ucap Presiden.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan para pekerja serta keberpihakan pemerintah kepada kaum pekerja, dalam kesempatan tersebut Kepala Negara juga menegaskan bahwa telah menginstruksikan percepatan penyelesaian Rancangan Udang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kepala Negara menargetkan RUU tersebut dapat rampung pada tahun ini.

“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa, tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.

“Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Dengan kombinasi kebijakan strategis dan mulai dari ratifikasi konvensi internasional, pembangunan berbasis komunitas, hingga reformasi regulasi, pemerintah mengirimkan pesan tegas bahwa kesejahteraan pekerja, termasuk nelayan, adalah prioritas utama negara. (Dinda)

Share:

Read More