Jakarta Perkuat Diplomasi Global pada HUT ke-499 melalui Jakarta Twilight Soirée

Jakarta Perkuat Diplomasi Global pada HUT ke-499 melalui Jakarta Twilight Soirée. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Jakarta Twilight Soiree: Commemorating Jakarta’s 499th Anniversary di Gedung A.A. Maramis, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6).

Acara yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta ini dihadiri ratusan tamu undangan, antara lain Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, 50 duta besar, perwakilan negara sahabat, dan mitra internasional.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan peringatan HUT ke-499 Jakarta menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan kota sekaligus memperkuat kolaborasi menuju kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Dalam suasana senja di Jakarta, kita berkumpul untuk merayakan persahabatan, kolaborasi, dan perjalanan panjang sebuah kota yang terus tumbuh,” ujarnya.

Gubernur Pramono menegaskan Jakarta terus bertransformasi, termasuk melalui penataan dan integrasi kawasan Lapangan Banteng dengan Gedung A.A. Maramis guna menghadirkan ruang publik yang lebih terhubung dan mudah diakses masyarakat.

“Komitmen kami tercermin dari meningkatnya peringkat Jakarta dari posisi 74 menjadi 71 dalam Indeks Kota Global. Selain itu, Jakarta juga meraih penghargaan sebagai kota teraman dengan sistem transportasi terbaik kedua di ASEAN,” katanya.

Menurut Gubernur Pramono, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan mitra internasional dalam percepatan proyek strategis, seperti MRT Fase 2A, pengembangan LRT, elektrifikasi armada bus, kawasan Transit Oriented Development (TOD), serta penguatan sistem pengelolaan sampah dan air.

Atas dukungan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan negara sahabat yang selama ini menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Transformasi ini tidak hanya membentuk masa depan Jakarta, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi kerja sama dan kemitraan internasional. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi sahabat Jakarta. Semoga hubungan ini semakin kuat dan kita dapat terus berjalan bersama mewujudkan kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menandaskan Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat kerja sama internasional, termasuk mengaktifkan kembali kemitraan sister city yang belum berjalan optimal. Ia menambahkan, penguatan sistem transportasi dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi fokus utama dalam mendukung konektivitas Jakarta di tingkat global.

“Jakarta telah memiliki sejumlah kerja sama sister city, tetapi sebagian belum berjalan optimal. Kami ingin menguatkan kembali kerja sama tersebut karena konektivitas merupakan syarat penting bagi kota global,” tandasnya. (Tedy)

Share:

Read More

Meriahkan HUT DKI Jakarta, KCIC Hadirkan Seni Budaya Betawi di Kereta dan Stasiun Whoosh

Meriahkan HUT DKI Jakarta, KCIC Hadirkan Seni Budaya Betawi di Kereta dan Stasiun Whoosh. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 DKI Jakarta pada 22 Juni 2026, KCIC menghadirkan seni budaya Betawi di Kereta Cepat Whoosh dan Stasiun Whoosh Halim. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan KCIC terhadap pelestarian budaya Jakarta sekaligus upaya memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda bagi penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan selamat ulang tahun ke-499 kepada DKI Jakarta. Eva mengatakan, KCIC bangga dapat menjadi bagian dari perkembangan Jakarta melalui kehadiran Whoosh sebagai transportasi berteknologi tinggi yang hadir di ibu kota dan telah melayani jutaan penumpang sejak mulai beroperasi.

“Selamat ulang tahun ke-499 untuk DKI Jakarta. KCIC bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan Jakarta melalui kehadiran Whoosh sebagai transportasi massal modern berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Sejak beroperasi, Whoosh telah melayani jutaan penumpang dan terus mendukung mobilitas masyarakat dari dan menuju Jakarta dengan layanan yang cepat, aman, nyaman, dan andal,” ujar Eva.

Di dalam perjalanan Whoosh, penumpang disuguhkan berbagai pertunjukan khas Betawi, seperti seni tari, fashion show busana adat Betawi oleh Abang None Jakarta Timur, serta interaksi langsung bersama para penampil. Kehadiran kegiatan tersebut mendapat respons positif dari penumpang yang antusias menyaksikan pertunjukan, mengabadikan momen, serta merasakan suasana perjalanan yang lebih meriah dan berbeda dari biasanya.

Di Stasiun Whoosh Halim, kegiatan dilanjutkan melalui berbagai pertunjukan budaya Betawi di area waiting hall. Penumpang dapat menyaksikan penampilan seni tari Betawi yang diiringi musik Gambang Kromong, fashion show busana adat Betawi, pawai ondel-ondel, hingga pembagian hadiah dan interaksi langsung dengan penumpang. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan suasana HUT DKI Jakarta yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Betawi kepada penumpang Whoosh.

Aktivasi budaya ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi positif yang tidak hanya memberikan hiburan bagi penumpang, tetapi juga menghadirkan pengalaman baru di lingkungan stasiun. Selain menjadi simpul transportasi modern, Stasiun Whoosh Halim juga memiliki potensi sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kreatif, edukatif, budaya, komunitas, maupun promosi positif yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan masyarakat.

“Kami berharap semakin banyak komunitas, institusi, pelaku seni, maupun berbagai organisasi yang dapat berkolaborasi untuk menghadirkan kegiatan kreatif, edukatif, dan inspiratif di stasiun Whoosh. KCIC akan terus mendukung berbagai program positif yang memberikan manfaat bagi pelanggan, sekaligus menjadikan stasiun sebagai ruang publik yang inklusif, nyaman, dan terbuka bagi berbagai aktivitas masyarakat,” tutup Eva. (Putra)

Share:

Read More

Lapas Ambon Apresiasi Dedikasi, Tiga Petugas Terima Penghargaan Teladan Periode Maret–Mei

Lapas Ambon Apresiasi Dedikasi, Tiga Petugas Terima Penghargaan Teladan Periode Maret–Mei. (Dok. Ditjenpas)

Ambon, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon berikan penghargaan kepada tiga petugas teladan periode Maret, April, dan Mei sebagai apresiasi atas dedikasi dan kinerja terbaik, Senin (22/6).

Pada bulan Maret, penghargaan diberikan kepada Elthon Jhon Ferneyanan, bulan April kepada Gustaf Tanihitu, dan bulan Mei kepada Meksien Tomhisa.

Penghargaan ini juga menjadi program pembinaan petugas yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Tujuannya adalah memberikan motivasi, menumbuhkan semangat kerja, dan menciptakan budaya kerja yang positif di lingkungan kerja. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan setiap petugas berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaiknya.

Kepala Lapas Ambon, S Hendra Budiman menyampaikan penghargaan ini merupakan komitmen dalam menumbuhkan semangat kerja dan teladan bagi seluruh petugas. 

"Penghargaan ini bukti dari komitmen dan dedikasi. Diharapkan, ke depan petugas yang lainnya juga termotivasi. Kami ingin setiap petugas merasa bahwa kerja keras mereka dihargai. Dengan penghargaan ini, kami berharap muncul semangat baru yang meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian,” katanya.

Salah satu penerima penghargaan, Meksien Tomhisa, bangga sekaligus termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Penghargaan ini menjadi semangat baru untuk bekerja lebih baik dan memberi kontribusi nyata," ungkapnya.

Pemberian penghargaan petugas teladan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan dedikasi sehingga Lapas Ambon makin maju dan berdaya guna bagi masyarakat. (Ros)

Share:

Read More

Ribuan Orang Ikuti Dieng Caldera Race, Perputaran Uang Diperkirakan Capai Rp20 Miliar

Ribuan Orang Ikuti Dieng Caldera Race, Perputaran Uang Diperkirakan Capai Rp20 Miliar. (Dok. Pemprov Jateng)

Wonosobo, WaraWiri.net - Gelap masih menguasai langit Pegunungan Dieng Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (21/6/2026). Suhu 14° celcius menggigilkan kulit saat waktu menunjukkan pukul 03.30 WIB.

Walakin, di Tambi Tea Resort, Wonosobo, asa sudah menyala lebih dulu. Para peserta Dieng Caldera Race (DCR) 2026 kategori 25K bersiap menjalani perlombaan lari melintasi pegunungan.

Dari ketinggian 2.330 meter, para pelari tak hanya mengejar garis finis. Mereka mengejar harapan baru bagi pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah.

Ya, Dieng Caldera Race bukan sekadar ajang adu ketahanan fisik. Event trail run yang digelar di kawasan Dieng ini, menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah melalui konsep sport tourism.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan penyelenggaraan DCR 2026 menjadi salah satu cara memperkenalkan potensi wisata Dieng kepada masyarakat luas, termasuk para pelari dari berbagai daerah dan mancanegara.

“Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, trail run ini adalah salah satu pintu kita untuk pengembangan wisata. Olahraga bisa dikaitkan dengan pariwisata, menjadi sport tourism,” ujar Sumarno.

Menurutnya, kehadiran para peserta tidak hanya memberikan dampak saat mengikuti perlombaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Para peserta dan pendamping diharapkan turut menikmati berbagai potensi wisata, menggunakan jasa penginapan, membeli produk lokal, hingga menikmati kuliner khas daerah.

“Kami berharap yang hadir di sini tidak hanya lari, tetapi juga bisa menikmati pariwisatanya, bisa berbelanja, makan, dan minimal menginap di sini. Ini menjadi bagian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Wonosobo khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya,” katanya.

Sumarno juga mengapresiasi konsistensi penyelenggara, yang terus menghadirkan Dieng Caldera Race dengan konsep dan tantangan berbeda setiap tahun.

Menurutnya, perubahan rute pada tahun ini memberikan pengalaman baru bagi para peserta. Para pelari harus menghadapi rute baru dengan tantangan lebih berat, karena melewati kawasan Gunung Sindoro.

“Rutenya berbeda dengan tahun lalu. Hari ini kita naik sampai puncak Sindoro. Cukup menantang, naiknya berat, turunnya lebih berat lagi,” tutur Sumarno, yang berhasil menyelesaikan kategori 25K, dengan catatan waktu 9 jam 25 menit.

Direktur Dieng Caldera Race 2026, Ade Hendrik Saputra mengatakan, perubahan rute menjadi salah satu daya tarik utama DCR tahun ini. Khusus kategori 25K, peserta diajak melewati jalur Gunung Sindoro, yang tadinya belum menjadi bagian dari lintasan.

“Untuk kategori 25K tahun ini 100 persen berubah. Kita naik Sindoro. Ini yang menjadi daya tarik DCR 2026, karena peserta terbanyak tahun ini ada di kategori 25K,” jelasnya.

Menurut Hendrik, secara keseluruhan DCR 2026 diikuti sekitar 2.000 orang peserta dengan peningkatan jumlah peserta asing yang cukup signifikan. Tahun ini tercatat lebih dari 150 orang peserta asing ambil bagian, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 44 orang.

Dia menyebut, tingginya minat peserta memberikan dampak langsung terhadap sektor pariwisata. Sejumlah penginapan di sekitar kawasan Tambi hingga Dieng, mengalami peningkatan okupansi selama pelaksanaan event.

“Dari sisi penginapan, radius sekitar 15 kilometer dari Tambi sampai Wonosobo maupun ke arah Dieng, penuh. Perputarannya mungkin di atas Rp20 miliar dengan adanya Dieng Caldera Race 2026 ini,” ungkap Ade.

Selain tantangan lintasan, keindahan lanskap Dieng menjadi salah satu alasan event itu terus diminati. Para peserta disuguhkan pemandangan kawasan perkebunan, pegunungan, hingga sejumlah destinasi wisata, seperti Candi Arjuna dan kawasan Telaga Menjer.

Salah satu peserta kategori 25K, Nadia asal Madiun, Jawa Timur, mengaku terkesan dengan penyelenggaraan DCR tahun ini, terutama karena rute menuju Sindoro memberikan pengalaman berbeda.

“Ini mantap. Water station lengkap, keren. Yang kali ini karena sampai puncak Sindoro, elevasinya jos banget,” ujarnya.

Sementara itu, peserta asal Semarang, Binsar Napitupulu menyebut, Dieng Caldera Race memiliki karakter berbeda dibanding event trail run lainnya.

“Ini salah satu acara trail yang mewah. Venue-nya di resort, suasananya juga luar biasa. Dieng dengan suhunya yang dingin, membuat pengalaman lari di sini semakin menarik,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Dieng Caldera Race 2026 digelar selama tiga hari dari 19–21 Juni 2026, dengan menghadirkan empat kategori perlombaan, yaitu 10K, 25K, 45K, dan 85K. Seluruh rangkaian kegiatan berpusat di Tambi Tea Resort yang menjadi lokasi utama (race central), sekaligus titik aktivitas para peserta selama event berlangsung. (Zikry)

Share:

Read More

Pagu Anggaran Tahun 2027 Disetujui, Kemenko Perekonomian Siap Perkuat Koordinasi Kebijakan Ekonomi

Pagu Anggaran Tahun 2027 Disetujui, Kemenko Perekonomian Siap Perkuat Koordinasi Kebijakan Ekonomi. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Menghadapi dinamika perekonomian global dan tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, diperlukan koordinasi kebijakan yang efektif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan upaya tersebut, Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional melalui dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian dan Lembaga.

“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada Rapat Kerja Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/06).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah tersebut menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahannya bagi tujuh Kementerian Koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Dengan begitu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memperoleh total pagu anggaran untuk tahun Anggaran 2027 sebesar Rp664 miliar.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI atas persetujuan pagu anggaran yang telah diberikan. Dukungan anggaran tersebut akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah.

Selanjutnya, pagu anggaran yang telah disetujui akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Perekonomian pada Tahun Anggaran 2027. Melalui dukungan anggaran tersebut, Kemenko Perekonomian akan terus mengawal berbagai agenda transformasi ekonomi nasional guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju target Indonesia Maju.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta para Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI. (Iqbal)

Share:

Read More

Optimalkan Ekonomi Daerah, Pemerintah Siapkan Penguatan Fiskal untuk Dorong Pertumbuhan Lebih Tinggi

Optimalkan Ekonomi Daerah, Pemerintah Siapkan Penguatan Fiskal untuk Dorong Pertumbuhan Lebih Tinggi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat peran daerah sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan transfer ke daerah, serta perluasan akses pembiayaan pembangunan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas pada tahun 2027.

Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61 persen, inflasi terkendali pada level 3,08 persen, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta pertumbuhan kredit yang mendekati 12 persen pada Mei 2026.

"Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Namun ke depan, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, kita akan mengaktifkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun di daerah," ujar Menkeu.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan pertumbuhan dari sektor nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah melalui kebijakan fiskal yang lebih efektif dan produktif. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, pemerintah memberikan perhatian besar pada penguatan ekonomi daerah agar pertumbuhan dapat berlangsung lebih merata.

Menkeu mengungkapkan bahwa alokasi fiskal untuk daerah pada tahun depan diperkirakan meningkat. Saat ini pemerintah menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan berpotensi meningkat hingga Rp90 triliun, menyesuaikan dengan kondisi APBN dan tetap menjaga disiplin fiskal.

"Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap prudent," kata Menkeu.

Ia menjelaskan, strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.

"Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan," ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

"Kita akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi, pusat, daerah, termasuk sektor riil. Kita pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati 6 persen atau bahkan lebih," tegas Menkeu.

Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi transfer ke daerah, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan KEM-PPKF regional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menkeu, dengan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat, pembangunan dapat berlangsung lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhirnya, penguatan ekonomi daerah tidak hanya menjadi instrumen pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

"Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan prudent, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat," pungkas Menkeu. (Junaedi)

Share:

Read More

Indonesia Perkuat Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi Syariah pada Pertemuan Tahunan IsDB 2026

Indonesia Perkuat Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi Syariah pada Pertemuan Tahunan IsDB 2026. (Dok. Kemenkeu)

Azerbaijan, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, pada 16-19 Juni 2026. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional serta mendorong agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengusung tema Regional Connectivity for Sustainable Prosperity atau Konektivitas Kawasan untuk Kesejahteraan yang Berkelanjutan, pertemuan tahunan ini mempertemukan perwakilan dari 57 negara anggota IsDB, pimpinan lembaga keuangan internasional, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis terkait pembangunan, pembiayaan, perdagangan, investasi, dan penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota.

Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut memiliki arti penting sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan nasional pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota IsDB. Forum ini juga menjadi wadah bagi Indonesia untuk terus mendorong semangat solidaritas dan kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation) sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Selain itu, Indonesia memanfaatkan forum IsDB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Melalui berbagai sesi diskusi dan pertemuan bilateral, Indonesia menegaskan pentingnya ekonomi syariah sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan, peningkatan inklusi keuangan, dan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Keikutsertaan aktif Indonesia dalam IsDB Group Annual Meetings 2026 juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran dan kontribusi dalam kerja sama multilateral, serta memperluas kemitraan internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai mitra pembangunan global.

Partisipasi Indonesia pada Pertemuan Tahunan IsDB 2026 menjadi salah satu wujud nyata peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan peluang pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat. (Siti)

Share:

Read More

50 Dosen UIN Datokarama Dilatih Jadi Pelopor Moderasi Beragama, Ini Tugasnya

50 Dosen UIN Datokarama Dilatih Jadi Pelopor Moderasi Beragama, Ini Tugasnya. (Dok. Kemenag)

Palu, WaraWiri.net - Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama memperkuat penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran dan pelayanan kampus. Upaya itu dilakukan dengan membekali 50 dosen dan tenaga kependidikan sebagai pelopor moderasi beragama.

Pelaksana Tugas Rektor UIN Datokarama sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Hamka, mengatakan penguatan wawasan moderasi beragama penting karena sivitas akademika hidup di tengah masyarakat yang beragam agama dan budaya.

“Penguatan pemahaman untuk meningkatkan wawasan dosen dan tenaga kependidikan tentang moderasi beragama menjadi hal penting karena kita hidup di masyarakat yang multireligi dan multikultur,” ujar Hamka saat membuka Pelatihan Moderasi Beragama Jenjang Pelopor di Palu, Senin (22/6/2026).

Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Moderasi Beragama pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Datokarama itu berlangsung pada 22–23 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti 40 dosen dan 10 tenaga kependidikan.

Hamka menjelaskan, moderasi beragama bukan aliran, kepercayaan, maupun paham tertentu. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang tidak ekstrem serta mampu menempatkan diri secara adil dan berimbang di tengah perbedaan.

Menurutnya, pemahaman tersebut tidak boleh berhenti pada forum pelatihan. Para dosen diharapkan membawanya ke ruang kelas dan menanamkannya kepada mahasiswa melalui proses pembelajaran yang terbuka, kritis, dan menghargai keberagaman.

"Oleh karena itulah, kami sangat berharap kita sangat berharap bahwa para teman-teman peserta betul-betul bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius. Karena pada akhirnya nanti, ini akan dibawa ke ruang-ruang kelas kita masing-masing, menularkan moderasi beragama ini kepada para mahasiswa kita," ujarnya.

Hamka menilai para dosen dan tenaga kependidikan perlu menularkan moderasi beragama kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini untuk membentuk mahasiswa yang moderat.

Penguatan moderasi beragama, lanjut Hamka, juga menjadi bagian dari visi UIN Datokarama yang harus diterapkan secara luas dalam kehidupan kampus.

“Tujuannya untuk memastikan seluruh sivitas akademika memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang ramah, terbuka, serta selaras dengan komitmen kebangsaan,” ujarnya.

Ketua Panitia Pelatihan Ismail Pangeran, mengatakan pelatihan menghadirkan sejumlah tokoh dari kalangan Islam dan agama lainnya untuk memberikan materi kepada para peserta. Kehadiran tokoh lintas agama diharapkan memperluas perspektif dosen dan tenaga kependidikan dalam memahami serta mengelola keberagaman.

Menurut Ismail, pelatihan tersebut menjadi modal penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum dan proses belajar-mengajar.

“Ruang kelas tidak boleh menjadi tempat doktrinasi yang kaku, melainkan ruang diskusi yang menghidupkan nalar kritis yang santun,” ungkapnya.

Selain dalam pembelajaran, kata Ismail, nilai-nilai moderasi beragama juga perlu tercermin dalam pelayanan publik di lingkungan kampus. Pelayanan yang inklusif akan membuat setiap warga kampus merasa dihargai tanpa memandang latar belakang agama, budaya, maupun sosial.

“Dengan lahirnya para Pelopor Moderasi Beragama ini, UIN Datokarama Palu tidak hanya melahirkan sarjana yang cerdas secara intelektual, tetapi juga agen-agen perdamaian yang siap merajut harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk,” pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Kepemimpinan Baru Pemasyarakatan Papua Barat Siap Tingkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan Warga Binaan

Kepemimpinan Baru Pemasyarakatan Papua Barat Siap Tingkatkan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Papua, WaraWiri.net - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) (Ditjenpas) Papua Barat, I Putu Murdiana, memulai pelaksanaan tugasnya di Papua Barat dengan melakukan konsolidasi dan penguatan koordinasi bersama seluruh jajaran Pemasyarakatan, Senin (22/6).

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan kesinambungan program dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan di wilayah Papua Barat.

Momentum ini tidak hanya menjadi proses pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi titik awal penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pelaksanaan program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Pemasyarakatan saat ini, kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif menjadi faktor penting dalam mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang makin modern dan terpercaya.

Dalam agenda perkenalan dan pengarahan perdana kepada jajaran, Kakanwil menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik sekaligus memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas.

"Saya hadir bukan untuk memulai dari awal, tetapi untuk melanjutkan, memperkuat, dan menyempurnakan berbagai capaian yang telah dibangun jajaran sebelumnya. Pemasyarakatan harus terus bergerak maju dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani masyarakat. Keberhasilan organisasi hanya dapat dicapai melalui kerja sama, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama seluruh jajaran," tegasnya.

Dalam arahannya, Putu menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan Warga Binaan, memperkuat keamanan dan ketertiban, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pemasyarakatan saat ini tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mempersiapkan Warga Binaan agar kembali menjadi bagian yang produktif di tengah masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan peninjauan langsung ke ruang kerja dan sarana pendukung di lingkungan Kanwil Ditjenpas Papua Barat untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sarana dan prasarana, serta kesiapan administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dilakukuan pula evaluasi bersama pejabat struktural dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Papua Barat untuk membahas kondisi eksisting pelaksanaan tugas, berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, dan langkah-langkah strategis yang perlu diperkuat dalam waktu mendatang. Evaluasi tersebut menjadi upaya membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan jajaran guna menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan organisasi. 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yonas Kaway, menyampaikan kehadiran Kakanwil baru menjadi energi positif bagi seluruh jajaran. 

"Arahan awal yang disampaikan memberikan semangat baru bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Kami optimistis sinergi yang kuat antara Kanwil dan seluruh jajaran Pemasyarakatan akan makin memperkuat pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di Papua Barat," ujarnya.

Melalui momentum ini, Kanwil Ditjenpas Papua Barat juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pembinaan dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan Pemasyarakatan. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembinaan Warga Binaan dan keberhasilan mereka kembali ke tengah kehidupan sosial.

Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan profesionalisme, Pemasyarakatan Papua Barat berkomitmen terus menghadirkan pelayanan bermanfaat, memperkuat keamanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. (Subhan)

Share:

Read More

Pendaftaran SPMB 2026 Segera Dimulai, Dindik Pastikan Proses Berjalan Lancar dan Akuntabel

Pendaftaran SPMB 2026 Segera Dimulai, Dindik Pastikan Proses Berjalan Lancar dan Akuntabel. (Dok. Pemkot Pekalongan)

Pekalongan, WaraWiri.net - Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang SD dan SMP akan berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Seluruh tahapan telah disiapkan secara matang guna memberikan kemudahan bagi calon peserta didik dan orang tua dalam proses pendaftaran.

Kepala Dindik Kota Pekalongan, Mabruri menjelaskan, tahapan awal SPMB diawali dengan pembuatan dan aktivasi akun serta unggah berkas yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026. Pada periode yang sama, Dindik juga melakukan verifikasi dokumen, khususnya untuk jalur prestasi, sehingga seluruh berkas telah tervalidasi sebelum proses pendaftaran utama dimulai.

“Melalui tahapan pra-pendaftaran ini, dokumen yang diunggah calon peserta didik dapat langsung diverifikasi. Dengan demikian, saat pendaftaran berlangsung, proses seleksi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tertib,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Selanjutnya, pendaftaran, pemilihan satuan pendidikan, dan penjurnalan dilaksanakan pada 26–29 Juni 2026 melalui laman spmb.dindik.pekalongankota.go.id. Setelah masa tenang pada 30 Juni, pengumuman hasil seleksi akan disampaikan pada 1 Juli 2026, dilanjutkan daftar ulang pada 2–4 Juli 2026.

Mabruri menambahkan, seluruh sekolah negeri wajib mengikuti SPMB secara online melalui sistem yang dikembangkan Dindik. Sementara itu, sekolah swasta dapat memilih bergabung dalam sistem atau menyelenggarakan penerimaan secara mandiri.

Adapun kuota penerimaan jenjang SD terdiri atas jalur domisili minimal 80 persen, afirmasi minimal 15 persen, dan mutasi maksimal 5 persen. Sementara jenjang SMP meliputi jalur domisili minimal 40 persen, afirmasi minimal 20 persen, mutasi maksimal 5 persen, serta prestasi maksimal 35 persen. 

"Dengan mekanisme tersebut, kami berharap seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku,"tukasnya. (Slamet)

Share:

Read More

Pemkot Bandung Siapkan 220 Titik Pengolahan Sampah, Target Kurangi 125 Ton Sampah per Hari

Pemkot Bandung Siapkan 220 Titik Pengolahan Sampah, Target Kurangi 125 Ton Sampah per Hari. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat penguatan pengelolaan sampah berbasis kewilayahan melalui penambahan fasilitas pengolahan sampah di berbagai titik. Sedikitnya 220 lokasi telah terpetakan sebagai calon titik pengolahan sampah yang saat ini masih dalam tahap verifikasi lapangan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, upaya tersebut dilakukan seiring adanya bantuan mesin pengolahan sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD).

"Pertama, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa 151 mesin RDF. Kedua, bantuan dari Mabes TNI AD, di mana kami mengusulkan 50 titik pengolahan sampah," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 22 Juni 2026.

Farhan menyebut, ketersediaan mesin pengolahan sampah tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar saat ini adalah menyiapkan lahan yang sesuai untuk penempatan mesin di setiap lokasi.

"Mesinnya insyaallah tersedia. Tantangan saat ini adalah penyiapan dan pemilihan lahan. Kami harus menyediakan lahan minimal 100 meter persegi untuk setiap titik," katanya.

Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan foto udara, Pemkot Bandung telah mengidentifikasi sekitar 220 titik potensial. Namun, seluruh lokasi tersebut masih harus melalui proses verifikasi di lapangan.

Menurut Farhan, proses verifikasi penting dilakukan untuk memastikan lokasi memiliki akses yang memadai serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

"Berdasarkan foto udara, kami telah menyiapkan sekitar 220 titik. Saat ini sedang dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan aksesnya memadai dan tidak menimbulkan gangguan," ungkapnya.

Ia mencontohkan, lokasi yang secara luasan memenuhi syarat belum tentu layak digunakan apabila berada terlalu dekat dengan fasilitas pelayanan publik seperti sekolah atau puskesmas.

"Misalnya ada lahan 100 meter persegi tetapi berada tepat di belakang sekolah atau di samping puskesmas, tentu harus dipindahkan," jelas Farhan.

Pemkot Bandung menargetkan pada akhir Juli 2026 sudah dapat menetapkan sedikitnya 20 titik pengolahan sampah yang terdiri atas 15 titik bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan lima titik bantuan dari Mabes TNI AD.

"Mudah-mudahan pada akhir Juli nanti sudah bisa ditetapkan minimal 10 persen yang ditargetkan, yakni 15 titik bantuan provinsi dan lima titik bantuan Mabes TNI AD," ujarnya.

Farhan menuturkan, setiap titik pengolahan sampah nantinya memiliki kapasitas antara lima hingga 10 ton sampah per hari. Dengan kapasitas tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan volume sampah hingga sekitar 125 ton per hari.

"Kapasitas pengolahan di setiap titik berkisar antara lima hingga 10 ton per hari. Dengan demikian target pengurangan sampah mencapai sekitar 125 ton per hari dan diharapkan dapat terealisasi pada Agustus hingga Oktober," katanya. (Alif)

Share:

Read More

Kader Muhammadiyah Perbaiki Uji Metode Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Kuasa Hukum Pemohon saat Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 180/PUU-XXIV/2026 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Sidang untuk Permohonan Nomor 180/PUU-XXIV/2026 ihwal pengujian Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, (22/06/2026).

Agenda sidang yakni pemeriksaan perbaikan permohonan yang diajukan tiga kader Muhammadiyah Sukabumi yakni, Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud.

Aulia Khasanofa yang mewakili para Pemohon membacakan perbaikan permohonan dalam persidangan. Dia mengatakan berlakunya ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional para Pemohon karena mengesampingkan metode hisab yang diyakini Pemohon untuk menentukan awal bulan tahun Hijriyah.

“Kemudian dalam Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang a quo, itsbat rukyat hilal telah dijadikan dasar oleh Menteri agama dalam menetapkan awal bulan pada tahun Hijriyah, 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal secara nasional, sementara para Pemohon yang menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal tidak diakui dalam norma tersebut sehingga menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pilihan keyakinan keagamaan yang diyakini para Pemohon,” ujar Aulia.

Pemohon mengatakan metode hisab bukan hanya instrumen perhitungan astronomis atau matematis, tapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari penafsiran pemahaman dan keyakinan karena memiliki dasar teologis dan ilmiah.

“Sementara metode lain yang juga hidup dan berkembang di tengah masyarakat Islam termasuk metode hisab yang dianut dan digunakan oleh para Pemohon tidak memperoleh pengakuan hukum yang setara dalam proses tersebut. Akibatnya negara tidak lagi berada dalam posisi netral dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, melainkan memberikan preferensi terhadap satu metode penetapan awal bulan Hijriyah,” kata Aulia.

Sebagai tambahan informasi, Permohonan Nomor 180/PUU-XXIV/2026 diajukan Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud. Para Pemohon yang merupakan kader Muhammadiyah ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Intinya, Para Pemohon mempersoalkan penetapan (itsbat) awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah.

Selengkapnya Pasal 52A UU Peradilan Agama menyatakan, “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.” Sementara Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama menyatakan, “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.”

Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama tidak sekadar menjelaskan norma tersebut, melainkan mempersempit, dan menambahkan norma baru yang tidak terdapat dalam batang tubuh.

“Penjelasan suatu pasal seharusnya hanya berfungsi sebagai tafsir resmi terhadap norma dalam batang tubuh, bukan sebagai dasar pembentukan norma baru. Penjelasan tidak boleh memperluas, mempersempit, mengubah, atau memuat perubahan terselubung terhadap substansi norma undang-undang. Apabila penjelasan justru menambahkan norma baru, maka hal tersebut menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum,” kata Juanda, salah satu kuasa hukum Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK pada Selasa (09/06/2026) lalu.

Kemudian Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama menempatkan mekanisme itsbat atas kesaksian rukyat hilal sebagai dasar penetapan nasional 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Menteri Agama. Dengan konstruksi demikian, Penjelasan Pasal 52A tidak hanya menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama, tetapi juga memberi akibat hukum berupa pengutamaan satu metode tertentu dalam penentuan awal bulan Hijriyah secara nasional.

Pengutamaan rukyat hilal sebagai dasar penetapan nasional berakibat pada terabaikannya metode hisab yang diyakini oleh Para Pemohon. Akibatnya, keyakinan dan praktik keagamaan Para Pemohon tidak memperoleh ruang pengakuan yang setara dari negara, meskipun metode tersebut merupakan bagian dari praktik keagamaan yang hidup dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai dasar yang menempatkan rukyat hilal sebagai satu-satunya metode penentuan awal bulan Hijriyah secara nasional. (Evi)

Share:

Read More

LCC Empat Pilar MPR RI 2026: Menakar Karakter Kebangsaan Pelajar Sulawesi Tengah

Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., membuka LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Birobuli Utara, Palu Selatan. (Dok. MPR RI)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana strategis untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut ditekankan oleh Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., dalam sambutannya saat membuka LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Birobuli Utara, Palu Selatan, Senin (22/6/2026).

Longki menuturkan bahwa LCC Empat Pilar MPR RI tahun ini merupakan rangkaian kompetisi tingkat nasional yang sangat ketat, melibatkan 38 provinsi di Indonesia yang telah dimulai sejak 31 Maret 2026 lalu. Kehadiran delegasi Sulawesi Tengah dalam ajang ini menandai pentingnya upaya berkelanjutan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda.

"Acara ini bukan hanya sekadar lomba, namun juga sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, memahami nilai-nilai luhur bangsa, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya di hadapan para peserta dan Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H., yang turut hadir menyaksikan acara tersebut.

LCC Empat Pilar Cetak Pemimpin Masa Depan yang Berkarakter dan Berjiwa Petarung

Lebih lanjut, Longki menekankan bahwa para peserta yang berjuang memenangkan kompetisi ini adalah duta bangsa dan pemikir yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Ia pun mengingatkan mereka untuk terus beradaptasi dengan laju perkembangan zaman.

"Tantangan yang kalian hadapi akan lebih kompleks dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kalian harus membekali diri dengan kecerdasan, kreativitas, dan yang terpenting karakter yang kuat," tuturnya.

Keberhasilan sembilan sekolah yang lolos hingga babak penyisihan tingkat provinsi ini menjadi bukti nyata tumbuhnya jiwa petarung di kalangan pelajar. Hal ini juga dimaknai bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari karakter yang kuat, kepedulian sosial, serta komitmen membangun bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

"Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah fondasi yang menopang keberlangsungan bangsa. Pelajari maknanya, pahami esensinya, dan jadikan nilai-nilai ini sebagai kompas moral dalam setiap langkah kalian," pesannya.

Longki menegaskan komitmen MPR RI untuk terus melaksanakan kegiatan ini secara berkesinambungan. Memahami dan mengamalkan nilai Empat Pilar, tambahnya, tidak hanya menjadikan seseorang sebagai individu berprestasi, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab.

"Jadikanlah lomba ini sebagai momentum untuk bertumbuh dan belajar, menemukan kekuatan diri, dan mengasah potensi. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah sarana pendidikan politik kebangsaan yang bertujuan menanamkan karakter, memperkuat semangat nasionalisme, dan membekali generasi muda dengan pemahaman yang kokoh tentang Empat Pilar MPR RI," sambungnya.

Wakil Gubernur Sulteng Apresiasi Konsistensi LCC Empat Pilar dan Dorong Sportivitas

Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas konsistensi penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI, yang sempat terhenti akibat pandemi. Ajang ini dinilai telah berhasil memotivasi generasi muda Sulteng untuk mendalami Empat Pilar MPR RI.

Ia juga memberikan semangat kepada para peserta agar tetap menjunjung tinggi sportivitas, tidak mudah gugup, dan pantang menyerah apa pun hasil akhirnya.

"Semuanya adalah SMA terbaik di Sulawesi Tengah. Kita akan memilih siapa yang terbaik di antara kesembilan ini. Jadi saling mendukung, tidak perlu kecewa kalau tidak menang. Insya Allah, tahun depan kita ikuti kembali, supaya masing-masing SMA bisa berkesempatan menang," paparnya.

Sembilan Sekolah Terbaik Sulteng Berkompetisi, Dewan Juri dari Akademisi Tadulako

Ajang LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ini diikuti oleh sembilan sekolah menengah atas yang sebelumnya telah berhasil lolos di tingkat kota dan kabupaten. Kesembilan sekolah tersebut adalah SMKN 1 Sojol Utara; SMAN Model Terpadu Madani Palu; SMAN 1 Mepanga; SMAN 1 Luwuk; SMAN 6 Palu; SMAN 1 Tinakung; SMAN 1 Wita Ponda; SMAN 1 Tolitoli; dan SMAN 6 Sigi.

Kemampuan para peserta dinilai langsung secara objektif oleh dewan juri profesional dari kalangan akademisi dan birokrat pendidikan, yakni Guru Besar/Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.Hum.; Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Suardi Daeng Mallawa, S.H., M.H., C.L.D.; dan Pejabat Fungsional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Sintiadewi Mateka, S.Sos., M.A.P.

Selain Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.; Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.; dan dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., acara bergengsi ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Syam Zaini, S.Pd., M.Si.; serta para guru pembimbing dari masing-masing sekolah. (Deni)

Share:

Read More

OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP

OJK Sita 41 Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana Perbankan Syariah di BPRS GP. (Dok. OJK)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menyita dan mengamankan 41 aset yang diduga terkait dengan tindak pidana perbankan syariah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP di Kota Medan, Sumatera Utara. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (asset recovery) dalam proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung.

Penyitaan aset dilakukan pada 17–18 Juni 2026 setelah memperoleh penetapan resmi dari Pengadilan Negeri setempat. Tindakan tersebut merupakan hasil penelusuran aset (asset tracing) yang dilakukan secara intensif oleh Penyidik OJK guna mengamankan barang bukti sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Aset yang berhasil disita meliputi 41 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, terdiri atas 8 bangunan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 29 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 2 aset di Kota Binjai, serta 2 aset di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi bahwa sebagian agunan pembiayaan tidak diikat secara sempurna sesuai ketentuan hukum dan hanya menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Oleh karena itu, langkah penelusuran dan penyitaan aset menjadi penting untuk memastikan efektivitas proses penegakan hukum dan pemulihan aset.

Penyidikan perkara ini dilakukan terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS GP, yang sebelumnya telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada 17 April 2025. Perkara tersebut melibatkan Sdri. IP selaku Direktur Utama dan Sdr. MIL selaku pengguna dana akhir (end user).

Berdasarkan hasil penyidikan, pada periode Oktober 2019 hingga Maret 2024, para terlapor diduga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dokumen transaksi perbankan melalui pemberian 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nominee (pinjam nama) dengan total plafon mencapai Rp15,47 miliar.

Pembiayaan tersebut diduga diberikan menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang tidak sah serta tidak melalui prosedur pembiayaan yang berlaku. Dana hasil pencairan pembiayaan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi pembiayaan bermasalah lainnya sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan bank.

Atas perbuatannya, para terlapor diduga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta ketentuan pidana terkait lainnya.

Keberhasilan penyitaan aset tersebut merupakan hasil sinergi dan koordinasi OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

OJK menegaskan akan terus mengoptimalkan upaya penelusuran aset dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan nasional. (Fathi)

Share:

Read More

KPK, Pemprov DKI, dan Transjakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Hadirkan Pesan Antikorupsi di Ruang Publik

KPK, Pemprov DKI, dan Transjakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Hadirkan Pesan Antikorupsi di Ruang Publik. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Bagi sebagian orang, nama halte mungkin hanya penanda lokasi untuk naik dan turun transportasi umum. Namun mulai Minggu (21/6), sebuah pesan yang lebih besar hadir di jantung Ibu Kota melalui nama baru 'Halte Transjakarta Setiabudi Integritas'.

Penambahan kata "Integritas" pada nama halte yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, sekitar 400 meter dari Gedung Merah Putih KPK tersebut menjadi upaya menghadirkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian melakukan hal yang benar di tengah ruang publik yang setiap hari dilalui ribuan warga.

Bertepatan dengan momen Car Free Day (CFD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Transjakarta secara resmi memperkenalkan nama baru tersebut. Melalui penamaan ini, pesan integritas diharapkan tidak lagi hanya hadir di ruang kelas, kantor, atau forum resmi, tetapi juga menyapa masyarakat di tengah mobilitas sehari-hari.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa halte bukan sekadar tempat transit penumpang, melainkan juga dapat menjadi ruang edukasi publik yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Menurutnya, integritas tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang kejujuran, tanggung jawab, konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta keberanian untuk melakukan hal yang benar.

"Melalui penamaan halte ini, kami berharap setiap orang yang menggunakan transportasi publik dapat terus diingatkan bahwa integritas merupakan nilai yang penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Setyo.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menilai tingginya penggunaan transportasi publik di Jakarta menjadi peluang strategis untuk menghadirkan pesan-pesan positif di ruang publik yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Menurutnya, konektivitas antarmoda yang semakin baik telah mendorong semakin banyak warga menggunakan angkutan umum secara rutin. Karena itu, penamaan 'Setiabudi Integritas' diharapkan dapat menjadi pengingat yang terus hadir di tengah mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.

Senada, Direktur PT Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan transportasi publik tidak hanya berfungsi mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat menjadi medium untuk menanamkan nilai-nilai positif.

"Dengan semangat ini, integritas kami harapkan dapat menjadi bagian dari nilai yang tumbuh dan dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, selain Halte Transjakarta Setiabudi Integritas, juga terdapat dua titik stop bus non-BRT baru, yakni 'Setiabudi Integritas 1' di sisi trotoar Jalan HR Rasuna Said dan 'Pusat Edukasi Antikorupsi KPK' di sisi Gedung ACLC KPK.

Melalui penamaan Setiabudi Integritas, KPK berharap nilai antikorupsi tidak hanya dibicarakan di ruang kelas, kantor, atau forum resmi, tetapi juga hadir di tengah aktivitas sehari-hari masyarakat. Sebab, integritas bukan sekadar konsep, melainkan pilihan yang dapat dimulai dari tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Turut hadir dalam kegiatan peresmian tersebut pejabat struktural KPK, Gubernur DKI Jakarta periode 1997–2007 Sutiyoso, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, jajaran PT Transjakarta, serta masyarakat yang turut memeriahkan kegiatan Car Free Day (CFD). (Remondies)

Share:

Read More

Titiek Soeharto Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Sentra Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

Titiek Soeharto Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Sentra Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan. (Dok. Istimewa/Kelompok Kerja Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) 

Cilacap, WaraWiri.net – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi transformasi kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian Warga Binaan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu (20/6), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto.

Dalam kunjungan tersebut, Titiek meninjau sejumlah program unggulan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja Konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.

“Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” harapnya.

Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pemasyarakatan berisiko tinggi telah bertransformasi menjadi kawasan produktif yang mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan dan produk bermanfaat bagi masyarakat.

“Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini, sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk bermanfaat untuk kita semuanya,” puji Titiek.

Sementara itu, Menimipas menyampaikan berbagai masukan dan arahan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program yang telah berjalan.

Ia menjelaskan jajaran Pemasyarakatan terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di seluruh Lapas dan Rutan sebagai 

dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Tadi kami juga mohon beberapa evaluasi dan arahan, serta akan kami tindak lanjuti, termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh Lapas dan Rutan memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” terang Agus.

Saat ini, lanjut Agus, Nusakambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif dan melibatkan ratusan Warga Binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat.

"Transformasi tersebut menjadi wujud komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan Warga Binaan agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat," tutup Agus. (Ilham/Subhan)

Share:

Read More

KKP Dorong Kolaborasi Program CSR untuk Dukung Tata Ruang Laut Berkelanjutan

KKP Dorong Kolaborasi Program CSR untuk Dukung Tata Ruang Laut Berkelanjutan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung penataan ruang laut berkelanjutan.

Staf Khusus Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Doni Ismanto Darwin saat berbicara pada Kick Off Pendanaan Kolaboratif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Marine Spatial Planning yang berlangsung di Bali, baru-baru ini, menyebutkan kolaborasi tersebut sangat penting untuk mendorong keterlibatan badan usaha ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

“KKP mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif sebagai inovasi di bidang investasi untuk memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan yang legal agar dapat terlibat dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya melalui siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (19/6).

Karena itu program CSR menurut Doni perlu ditempatkan sebagai investasi keberlanjutan agar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat pesisir serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Melalui pendekatan ini, sambungnya, dukungan terhadap program-program prioritas seperti Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak hingga pengembangan karbon biru dapat diperkuat dengan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak.

Sementara itu, Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Didit Eko Prasetiyo mengungkapkan pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tidak sebatas memiliki hak pemanfaatan, tapi juga tanggung jawab menjaga kelestarian kelestarian ekosistem pesisir dan laut, mencegah dan meminimalkan dampak lingkungan, menghormati keberadaan dan aktivitas masyarakat pesisir, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi wilayah sekitar kegiatan.

Program Corporate Social Responsibility (CSR), menurutnya, menjadi salah satu tools yang dapat memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung penataan ruang laut berkelanjutan.

“Kami harap, CSR tidak hanya bersifat kegiatan sosial sesaat namun menjadi bagian dari investasi keberlanjutan yang terintegrasi dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat,” kata Didit.

Senada dengan Didit, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan juga menerangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam PKKPRL, pemilik dokumen harus memenuhi 16 (enam belas) kewajiban, salah satunya berkaitan dengan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Pemenuhan kewajiban tersebut juga harus disampaikan dalam Laporan Tahunan KKPRL (setiap tahunnya) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa pemegang KKPRL yang berkontribusi dalam program CSR di antaranya PT Pertamina (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk area Kamal Muara, PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Vale Indonesia serta PT Pupuk Kaltim untuk area Morodemak turut mendukung program ini.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Fajar)

Share:

Read More

Pembangunan Kecakapan Literasi Dimulai dari Budaya Baca di Daerah

Pembangunan Kecakapan Literasi Dimulai dari Budaya Baca di Daerah. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin menegaskan pembangunan kecakapan literasi dan Pengembangan budaya baca pada dasarnya berlangsung di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.

Aparatur pemerintah daerah harus memahami tugas dan fungsi pembangunan literasi agar dapat menjadi contoh yang unggul bagi masyarakat.

“Peningkatan literasi tidak berjalan optimal, apabila para penyelenggaraannya tidak memiliki pemahaman terkait strategi, kebijakan, dan implementasi program literasi,” tegasnya dalam Bedah Buku 'Literasi di Daerah Realitas dan Strategi Kebijakan Perpustakaan Daerah', Kamis (18/6/2026).

"Ketika berbicara daerah maka yang menjadi penguasa adalah pemerintah daerah. Maka mereka perlu dibuat paham tentang tugas dan fungsinya dari pembangunan literasi. Saya yakin forum ini dapat memberikan penyadaran Kepada kita sebagai penyelenggara tugas dan fungsi untuk meningkatkan kecakapan literasi," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Perpusnas telah melakukan perubahan terhadap instrumen pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Instrumen yang digunakan memiliki proporsi yang lebih logis dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Sebelumnya, lanjutnya, IPLM tingkat provinsi banyak bergantung pada agregasi data di kabupaten/kota, sehingga Pemerintah provinsi dapat memperoleh nilai tinggi tanpa menunjukkan kontribusi yang nyata.

"Akibat perubahan ini, sejumlah daerah mengalami penurunan nilai IPLM yang cukup signifikan. Hasil ini justru memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibandingkan instrument yang sudah dilakukan sebelumnya," jelasnya.

Kepala Perpusnas menambahkan, bahwa Perpusnas dan Kemendagri ke depan akan membuat instrumen bersama untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan literasi.

"Literasi adalah urusan bersama yang harus dikerjakan bersama-sama oleh Perpusnas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan para pegiat literasi," imbuhnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harum Damanik menyampaikan, buku ‘Literasi di Daerah’ ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah, akademisi, pustakawan dan khususnya para pengambil kebijakan dalam merumuskan arah pembangunan perpustakaan di daerah yang semakin maju, inklusif dan berkelanjutan.

"Pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas dari sumber daya manusia yang memiliki literasi, dan tetap semangat untuk terus belajar. Literasi merupakan pondasi untuk membangun masyarakat yang cerdas," katanya.

Anwar menekankan, tantangan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya minat baca, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam menghadapi teknologi digital yang sangat pesat.

"Oleh karena itu, perpustakaan perlu bertransformasi menjadi pusat pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman," lanjutnya.

Ia mengatakan, bedah buku ini merupakan hasil kerja kolektif yang sangat berharga. Tidak hanya menyajikan data dan informasi tetapi juga merekam pengalaman, tantangan dan praktik baik serta berbagai strategi kebijakan perpustakaan di daerah.

"Mari kita jadikan literasi sebagai gerakan bersama. Saya meyakini budaya membaca dan belajar tumbuh kuat di seluruh daerah, maka kita sedang meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Agenda bedah buku diikuti peluncuran Buku Agora Demokrasi: Guratan Ringkas tentang Kuasa, Demokrasi, dan Kebijakan Publik. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Perpusnas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan Yayasan Obor Indonesia.

Penulis buku, Moh. Ilham Hamudy menerangkan bahwa buku tersebut lahir dari kegelisahan penulis terhadap kondisi Pengelolaan perpustakaan di daerah. Buku ini ditulis oleh lima penulis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, bukan dari latar belakang ilmu perpustakaan.

"Buku ini merupakan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi perpustakaan daerah. Kami melihat kondisi perpustakaan dari berbagai aspek, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, metode kerja, sasaran layanan, sarana pendukung, dan interaksi dengan masyarakat pengguna," terangnya.

Ia mengatakan bahwa tugas utama dinas perpustakaan daerah sesungguhnya berorientasi pada Peningkatan IPLM dan TKM. Namun sayangnya, untuk meningkatkan kedua indikator tersebut sering kali tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, kualitas SDM, maupun sarana pendukung.

"Perpustakaan daerah dituntut mencapai target kinerja tinggi, tetapi sering kali harus bekerja dengan anggaran terbatas dan SDM yang kurang mendukung," katanya.

Dari buku tersebut, lanjutnya, ia mengusulkan agar perpustakaan lebih menekankan pada aspek fungsional dan kenyamanan daripada kemegahan bangunan. Perpustakaan yang sederhana namun nyaman dan mudah dikelola dinilai lebih efektif dibandingkan gedung besar yang sulit dipelihara karena keterbatasan anggaran operasional. (Burhan)

Share:

Read More