Pemkab Bogor Perkuat Pembinaan ASN melalui Penguatan Disiplin dan Ketahanan Keluarga

Pemkab Bogor Perkuat Pembinaan ASN melalui Penguatan Disiplin dan Ketahanan Keluarga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui peningkatan disiplin dan penguatan ketahanan keluarga. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Disiplin serta Penguatan Ketahanan Keluarga bagi ASN di lingkungan Pemkab Bogor, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (15/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pembinaan ASN merupakan bagian penting dari transformasi sumber daya manusia yang tengah dilakukan Pemkab Bogor. Transformasi tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga peningkatan kualitas aparatur, perubahan pola pikir, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Ajat menyampaikan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembinaan ASN di masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, para pengelola kepegawaian harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi, prosedur administrasi, serta kebijakan manajemen kepegawaian.

"Saya berharap Kasubbag Umum dan Kepegawaian rajin membaca, bukan hanya membaca situasi, tetapi juga membaca peraturan perundang-undangan. Pengelola kepegawaian harus memahami aturan dan mampu memberikan masukan serta mengingatkan pimpinan apabila terdapat kebijakan yang belum sesuai ketentuan," tegas Ajat.

Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam menerapkan prosedur kepegawaian, khususnya dalam penanganan hukuman disiplin, dapat menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah daerah. Karena itu, setiap pengelola kepegawaian harus bekerja secara cermat, objektif, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Selain penguatan pemahaman regulasi, Ajat mendorong terbentuknya budaya literasi melalui program Selasa Baca. Para Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian diharapkan menjadi teladan dalam membangun kebiasaan membaca, meningkatkan wawasan, serta menerapkan kedisiplinan di lingkungan kerja masing-masing.

“Pengelola kepegawaian harus mampu menunjukkan sikap disiplin, profesional, dan bertanggung jawab sebelum mengajak pegawai lainnya menerapkan nilai-nilai tersebut,” terang Ajat.

Selain itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antar perangkat daerah dalam menangani berbagai persoalan kepegawaian. Pengelola kepegawaian diharapkan tidak bekerja secara sektoral, tetapi mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 256 peserta selama tiga hari, yakni 15, 16, dan 19 Oktober 2026.

Peserta terdiri atas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta pengelola kepegawaian perangkat daerah, puskesmas, kepala sekolah, serta pengelola kepegawaian di kecamatan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola kepegawaian semakin mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, serta memperkuat budaya kerja yang disiplin dan profesional,” katanya.

Dengan demikian, upaya penguatan ketahanan keluarga dan pembinaan disiplin dapat menjadi bagian dari pembangunan ASN Kabupaten Bogor yang berkualitas, berintegritas, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (Ilham)

Share:

Read More

Menko Sugiono Tinjau Cek Kesehatan Gratis di Lingkungan Sekolah

Menko Sugiono Tinjau Cek Kesehatan Gratis di Lingkungan Sekolah. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mendorong akselerasi pencapaian target Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara nasional, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto guna mendeteksi penyakit sejak dini dan mencetak kualitas manusia Indonesia yang unggul.

Upaya tersebut dilakukan dengan meninjau langsung operasional layanan dan pelaksanaan pengecekan kesehatan bagi peserta didik di SMP Negeri 202 Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).

Program CKG merupakan bagian agenda transformasi besar Presiden Prabowo Subianto di sektor kesehatan. Realisasi eksekusi program ini telah berjalan masif. Berdasarkan data per 13 Oktober 2026, layanan ini telah sukses menjangkau 106,3 juta jiwa atau mencapai 81,84 persen dari total target 130 juta penduduk pada tahun ini. Cakupan sasaran tersebut meliputi 9 juta anak-anak, 27,2 juta usia sekolah, 57,2 juta usia dewasa, dan 12,8 juta lansia.

“Pencapaian yang sudah menyentuh angka lebih dari 106 juta jiwa ini menunjukkan sistem yang kita jalankan berjalan efektif. Melalui peninjauan langsung di lapangan, kita ingin memastikan kualitas layanan sekaligus merumuskan solusi cepat jika ada kendala. Kami optimis target 130 juta penerima layanan akan tercapai,” tegas Menko PMK Sugiono.

Dalam tinjauan tersebut, Menko PMK memastikan instrumen pemeriksaan berjalan secara komprehensif. Pengecekan yang dilakukan bagi para siswa mencakup tekanan darah, gula darah, penglihatan, pendengaran, hingga konsultasi kejiwaan (psikiater). CKG Sekolah juga terintegrasi Skrining Anemia khusus siswi kelas sembilan. Skrining TB dilakukan pada tahap penjaringan awal melalui kuesioner dan dilanjutkan tracing jika terdeteksi atau merupakan kontak erat dan kontak serumah.

Di samping itu, intervensi spesifik juga diberikan melalui tes kebugaran bagi siswa kelas tujuh, serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi siswi kelas tujuh guna mencegah risiko anemia sejak dini.

“Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Pendekatan deteksi dini ini adalah cara paling efektif untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sehat, khususnya anak-anak kita sehat sedari dini, maka upaya kita mencetak manusia Indonesia unggul pasti akan berhasil,” tambahnya.

Melalui pemantauan berbasis data di lapangan ini, Menko PMK memastikan pemerintah pusat bertindak langsung pada ketepatan eksekusi program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar perlindungan kesehatan berdampak nyata bagi masyarakat. (Putra)

Share:

Read More

Menko Sugiono Finalisasi Skema Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Rakyat

Menko Sugiono Finalisasi Skema Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Rakyat. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono melakukan finalisasi skema kebijakan pendidikan gratis, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto guna memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Hal tersebut dibahas dalam rapat tingkat menteri bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026).

Menajamkan arah kebijakan agar menjadi solusi yang tepat sasaran, Menko PMK merumuskan perluasan akses pendidikan ini ke dalam tiga klaster utama. Konsep besar ini dirancang tidak hanya untuk membebaskan biaya di sekolah negeri secara bertahap, tetapi juga merespons putusan Mahkamah Konstitusi guna memperluas jangkauan akses bagi peserta didik di sekolah swasta dan lembaga pendidikan keagamaan. Di samping itu, pemerintah turut mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Pendidikan gratis ini adalah wujud komitmen kita untuk memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa. Agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah karena hambatan ekonomi, apalagi karena jauh dari jangkauan tempat tinggal,” tegas Menko PMK Sugiono.

Dalam upaya menyusun peta jalan pelaksanaan yang matang, Menko PMK mendorong seluruh jajaran terkait untuk segera menyinkronkan regulasi dan memperbarui tata kelola data penerima. Hal ini mutlak dilakukan agar kriteria sasaran menjadi jelas dan penyaluran program ke depan berjalan akurat dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, di samping perluasan akses bagi peserta didik, Menko PMK memberikan penekanan khusus kepada tenaga pendidik. Ia menegaskan bahwa mutu layanan pendidikan harus berjalan selaras dengan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik. Penataan mekanisme dan kesejahteraan bagi guru non-ASN harus ditetapkan sebagai prioritas yang dirumuskan secara beriringan dengan pematangan kebijakan pendidikan ini.

“Kita tidak bisa bicara soal terwujudnya manusia unggul jika masih ada anak-anak kita yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar, atau jika kesejahteraan gurunya belum terjamin. Sinergi ini adalah kunci agar eksekusi kebijakan ke depan benar-benar siap, terukur, dan berkeadilan bagi siswa maupun tenaga pengajarnya,” tambahnya.

Melalui pemantapan arah kebijakan lintas kementerian ini, Menko PMK memastikan pemerintah akan terus merapikan tata kelola ekosistem pendidikan nasional agar implementasinya berjalan akuntabel dan manfaatnya berdampak langsung pada pembangunan SDM Indonesia. (Putra)

Share:

Read More

JDIH Kemenpar Raih Nilai Sempurna dalam Pengelolaan Informasi Hukum Nasional

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji (kanan) saat menerima penghargaan Peringkat I kategori kementerian serta predikat AA (Istimewa) dengan nilai sempurna 100 atas kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Peringkat I kategori kementerian serta predikat AA (Istimewa) dengan nilai sempurna 100 atas kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025.

Selain penghargaan tersebut, Kemenpar juga menerima piagam penghargaan atas partisipasinya dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan predikat Istimewa.

Kedua penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Kemenpar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat.

Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dalam kegiatan Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Bayu menyampaikan capaian tersebut mencerminkan konsistensi Kemenpar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan berkualitas.

“Alhamdulillah, tiga tahun berturut-turut Kementerian Pariwisata mendapatkan penghargaan ini. Penghargaan diberikan atas komitmen dan konsistensi kinerja Kemenpar dalam menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen dan informasi hukum,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kualitas layanan JDIH, tetapi juga mencerminkan komitmen dan kepemimpinan Menteri Pariwisata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik, pemanfaatan teknologi digital, serta penyediaan informasi hukum yang dapat diakses secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata.

Bayu menjelaskan bahwa JDIH Kemenpar memiliki peran penting dalam memastikan regulasi dan kebijakan kepariwisataan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha, akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemudahan akses terhadap informasi hukum juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, serta mendukung iklim usaha pariwisata yang sehat dan berdaya saing.

“Melalui integrasi teknologi modern dan pengelolaan dokumen berbasis digital, JDIH Kemenpar terus berinovasi untuk memudahkan para pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan masyarakat luas dalam mengakses peraturan serta kebijakan terkait kepariwisataan secara cepat, tepat, dan informatif,” kata Bayu.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan JDIH diharapkan semakin mendekatkan layanan informasi hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan publik.

Dengan tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang tertata serta mudah diakses, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memahami ketentuan yang berlaku, sementara pelaku usaha dapat menjadikan informasi tersebut sebagai rujukan dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata secara tertib dan sesuai regulasi.

Ke depan, Kemenpar berkomitmen mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum, penyempurnaan layanan berbasis digital, serta inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya ini juga menjadi bagian dari kontribusi Kemenpar dalam mendukung reformasi hukum nasional dan pembangunan pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji turut didampingi Kepala Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata Antonio Wasono Imam Prakoso. (Ros)

Share:

Read More

Sidak SPPG Cadek, Kepala BGN Sudaryono Tekankan Kepatuhan SOP dan Akurasi Data

Sidak SPPG Cadek, Kepala BGN Sudaryono Tekankan Kepatuhan SOP dan Akurasi Data. (Dok. BGN)

Aceh, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada dini hari di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cadek, Baitussalam, Banda Aceh, Rabu (14/10).

Dalam sidak tersebut, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar meninjau langsung berbagai area di SPPG, mulai dari ruang persiapan, ruang produksi, ruang penyimpanan, hingga ruang pemorsian untuk memastikan fasilitas dan pelayanan MBG sesuai dengan SOP.

Mas Dar menegaskan bahwa sidak tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain melakukan pengawasan, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memberikan dorongan dan semangat kepada para petugas SPPG.

“Dan saya datang ke sini bukan untuk marah-marah, gitu enggak. Tapi kita untuk memastikan, menyemangati kamu (red: Kepala SPPG) dan pasukan kita semua yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Mas Dar.

Selain meninjau fasilitas dan pelaksanaan operasional, Mas Dar juga menekankan pentingnya kesesuaian data penerima manfaat dengan data yang tercatat dalam sistem. Menurutnya, validitas data menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan penyaluran program MBG berjalan tepat sasaran.

“Ada sekolah-sekolah yang belum ada nomor induk sekolahnya, ya kita enggak bisa layani. Dia harus meng-update nomor induk sekolahnya. Di mana? Kalau dia di sekolah negeri atau swasta ke Kementerian Dikdasmen, kalau madrasah atau pondok pesantren ke Kementerian Agama,” jelas Mas Dar.

Ia menjelaskan bahwa kelengkapan dan kesesuaian data tersebut diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat dipantau serta dampaknya terhadap penerima manfaat dapat diukur secara lebih terarah.

Pengukuran dampak tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga mencakup perkembangan kondisi fisik dan indikator lain yang dapat menunjukkan manfaat program bagi peserta didik.

“Karena impact yang kita inginkan adalah perbaikan gizi, pertumbuhan yang baik, dilihat secara fisik, berat badan, tinggi badan, termasuk juga ada output termasuk kehadiran,” tegas Mas Dar.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG menunjukkan dampak positif terhadap kehadiran peserta didik di sekolah. Ia mencontohkan pengalamannya ketika mengunjungi salah satu sekolah di Palembang, yang menunjukkan peningkatan tingkat kehadiran siswa setelah program MBG dilaksanakan. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi manfaat program.

“Saya pernah datang di satu sekolah di Palembang, itu tingkat kehadirannya sekitar 60-an persen. Setelah ada MBG, tingkat kehadirannya naik 95%. Jadi ini ada impact, ada output yang baik, ada hasil yang baik, gitu,” pungkas Mas Dar. (Fathi)

Share:

Read More

BGN Lanjutkan Aktivasi SPPG 3T, Sejumlah Kepala Daerah Beri Apresiasi

BGN Lanjutkan Aktivasi SPPG 3T, Sejumlah Kepala Daerah Beri Apresiasi. (Dok. BGN)

Aceh, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Hal tersebut disampaikan Kepalal BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, di hadapan sejumlah kepala daerah dalam agenda peresmian aktivasi SPPG wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi secara serentak di 16 provinsi, yang mencakup wilayah Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpusat di Aceh Besar, Rabu (14/10).

Mas Dar menegaskan bahwa aktivasi SPPG di wilayah prioritas akan terus dilanjutkan. Menurutnya, perluasan layanan MBG harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya peserta didik serta ibu hamil dan ibu menyusui di wilayah yang menghadapi tantangan geografis maupun persoalan gizi.

“Kami akan buka terus di wilayah-wilayah yang memang siswa-siswi dan juga tingkat ibu hamil menyusui membutuhkan, yaitu wilayah 3T, dan prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali, ini bukan yang terakhir kami akan teruskan,” tegas Mas Dar.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program MBG. Ia juga mendorong para kepala daerah untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing serta memberikan rekomendasi kepada BGN guna mendukung penguatan tata kelola program.

Menurutnya, masukan dan rekomendasi dari kepala daerah dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah pengembangan layanan MBG agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.

“Rekomendasi dari kepala daerah menjadi salah satu acuan yang penting bagi kami,” ujar Mas Dar.

Dalam agenda tersebut, Mas Dar juga berdialog secara daring dengan sejumlah kepala daerah yang mengikuti kegiatan peresmian dari wilayah masing-masing. Dialog ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan, aspirasi, serta kondisi di lapangan terkait pelaksanaan program MBG.

Sejumlah kepala daerah menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono yang memprioritaskan aktivasi SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Salah satu apresiasi disampaikan oleh Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga. Ia mengungkapkan bahwa angka stunting di wilayahnya masih menjadi perhatian sehingga dukungan melalui aktivasi SPPG dinilai penting untuk memperluas akses pemenuhan gizi bagi masyarakat.

“Saya mewakili Pemerintahan Kabupaten Simalungun, mengucapkan sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas peresmian SPPG 3T dan wilayah prevalensi stunting tinggi. Karena perlu diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Simalungun sangatlah tinggi, sebesar 24 persen. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kembali karena diberi kesempatan untuk menurunkan angka stunting,” ungkapnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Ia menyambut baik penambahan SPPG di wilayahnya dan berharap perhatian terhadap daerah-daerah lain yang termasuk dalam kategori 3T dapat terus ditingkatkan agar pemerataan layanan MBG semakin luas.

“Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa, kita ada tambahan untuk saat ini ada 37 SPPG yang baru untuk daerah-daerah yang telah ditentukan. Kami mohon perhatiannya untuk daerah 3T lainnya,” ungkapnya. (Fathi)

Share:

Read More

Pemerintah Perkuat Pemberdayaan Masyarakat, Wujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan

Pemerintah Perkuat Pemberdayaan Masyarakat, Wujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kontribusinya sebagai pilar pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Dialog Nasional Pemberdayaan: Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Ruang Heritage, Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (14/10).

Sinergi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan pemberdayaan masyarakat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan.

Dalam sambutan kuncinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya menjadikan transformasi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

“Kita harus membuat Desain Besar Pembangunan Masyarakat bisa terlaksana, bisa saling berkolaborasi, sehingga transformasi pemberdayaan masyarakat bisa dijadikan strategi pembangunan nasional,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Forum ini menandai dimulainya penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM) sebagai arah kebijakan strategis dan terpadu untuk mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat nasional. Pada kesempatan yang sama, diluncurkan secara simbolis Seri Buku Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi serta Potret Rencana Kebijakan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat.

Transformasi pemberdayaan masyarakat melalui DBPM bertumpu pada empat pilar utama, yaitu peningkatan kapabilitas, penguatan agensi, penguatan kemandirian ekonomi, serta penguatan komunitas dan wilayah. Keempat pilar tersebut didukung oleh pendampingan berkelanjutan, perencanaan dan data terintegrasi, serta inovasi pendanaan.

Sejalan dengan arah transformasi tersebut, Menko PM Muhaimin Iskandar menekankan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan bergeser dari bantuan sosial menuju pemberdayaan, dengan mendorong masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pelaku pembangunan.

“Melalui program pemberdayaan masyarakat ini, kita ingin mendorong masyarakat miskin yang masih berada pada usia produktif, memiliki kondisi kesehatan yang memadai, dan memiliki peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik agar mampu menjadi produktif dan mandiri,” tutur Menko Muhaimin.

Menteri Rachmat Pambudy pun mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga implementasi kebijakan tersebut. “Saya mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan untuk berperan aktif dalam proses penyusunan hingga implementasi dari dokumen perencanaan ini,” tutup Menteri Rachmat Pambudy.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka. (Muh)

Share:

Read More

Danantara, INA, dan Chandra Asri Group Rampungkan Kemitraan Investasi Strategis untuk Proyek CA-EDC, Perkuat Rantai Pasok Industri Indonesia

Danantara, INA, dan Chandra Asri Group Rampungkan Kemitraan Investasi Strategis untuk Proyek CA-EDC, Perkuat Rantai Pasok Industri Indonesia. (Dok. Danantara Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Danantara Investment Management (DIM), Indonesia Investment Authority (INA), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) telah menyelesaikan transaksi investasi strategis untuk proyek Chlor Alkali–Ethylene Dichloride (CA-EDC), yang menandai langkah penting dalam penguatan kapasitas industri domestik Indonesia.

Dengan Chandra Asri Group sebagai penggerak utama proyek, fasilitas ini dirancang untuk memproduksi sekitar 400 kilotonnes per annum (KTA) soda kaustik dan 500 KTA ethylene dichloride (EDC), dua bahan kimia esensial yang digunakan dalam berbagai proses manufaktur dan industri.

Melalui peningkatan produksi dalam negeri, proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, menghasilkan penghematan devisa, serta meningkatkan ketersediaan bahan baku strategis bagi industri hilir, termasuk rantai industri bauksit dan alumina Indonesia, di mana permintaan soda kaustik diperkirakan akan terus meningkat.

Kemitraan ini memadukan kapabilitas investasi DIM dan INA dengan keahlian serta pengalaman industri Chandra Asri Group untuk mendukung pengembangan proyek yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk penguatan keahlian teknis khusus dan kemampuan operasional di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kimia nasional yang semakin kuat dan berdaya saing.

Proyek ini sejalan dengan momentum agenda hilirisasi Indonesia yang terus didorong, di mana tujuan hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional dan memperdalam rantai pasok industri dalam negeri. Rasional komersial proyek ini juga didukung oleh kebutuhan pasar yang telah terbentuk atas soda kaustik dan EDC, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.

Per September 2026, progres konstruksi telah mencapai sekitar 80%, dengan proses pemasangan peralatan utama yang sedang berlangsung serta pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk dermaga, trestle, serta fasilitas penyimpanan. Proyek ini berada pada fase yang semula ditetapkan untuk memulai operasi komersial pada tahun 2027.

Pandu Sjahrir, Chief Executive Officer DIM, mengatakan: “Sejalan dengan agenda hilirisasi Indonesia, DIM berperan untuk mengarahkan modal ke sektor-sektor yang menopang ketahanan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga disiplin komersial sebagaimana mandat yang kami miliki. Inisiatif CA-EDC ini mencerminkan jenis investasi strategis yang dapat menghasilkan nilai jangka panjang bagi Indonesia serta memberikan dukungan terhadap industri dalam negeri, pembangunan kapabilitas lokal, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan daya saing Indonesia. Kolaborasi ini juga mencerminkan peran Danantara sebagai katalis dalam mendorong partisipasi investor swasta pada proyek-proyek strategis nasional.”

Oki Ramadhana, Ketua Dewan Direktur INA, mengatakan: “Kolaborasi antara INA, DIM, dan Chandra Asri Group dalam proyek CA-EDC menyatukan modal investasi dan keahlian industri. Pertimbangan investasi proyek ini bertumpu pada dua hal: peran penting soda kaustik dan EDC dalam rantai nilai industri Indonesia, serta fundamental komersial proyek yang kuat. Seiring Indonesia terus mengembangkan industri hilir, proyek ini menjawab kebutuhan strategis, dengan potensi memperkuat pasokan dalam negeri dan mendukung pengembangan basis industri yang lebih terintegrasi.”

Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra, mengatakan: “Penyelesaian kemitraan investasi strategis ini menandai langkah penting bagi proyek CA-EDC sekaligus menegaskan komitmen kami terhadap pengembangan industri Indonesia. Melalui sinergi antara kemampuan DIM dan INA dalam menyediakan investasi jangka panjang serta pengalaman Chandra Asri Group di sektor industri, proyek ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan bahan kimia strategis bagi industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta mendukung agenda hilirisasi Indonesia. Dengan target mulai beroperasi secara komersial pada 2027, proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja selama tahap konstruksi dan 250 posisi kerja permanen pada tahap operasional, sekaligus mendukung penguatan kapabilitas industri lokal.”

Penyelesaian kemitraan ini merupakan tonggak penting bagi proyek CA-EDC dan menunjukkan komitmen bersama DIM, INA, dan Chandra Asri Group dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang industri dalam negeri Indonesia. (Deni)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tugaskan Menko Airlangga Perkuat Ekosistem Logistik Nasional Melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026

Presiden Prabowo Tugaskan Menko Airlangga Perkuat Ekosistem Logistik Nasional Melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperkuat ekosistem logistik nasional guna mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi sistem logistik Indonesia. Penugasan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang telah diundangkan pada 16 Juli 2026.

“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026,” ujar Menko Airlangga.

Biaya logistik nasional saat ini masih berada pada kisaran 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022. Pemerintah menargetkan penurunan bertahap dari 12,5% hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun mendatang. Perpres 41/2026 dirancang menjadi instrumen kebijakan strategis dalam memperkuat ekosistem logistik nasional untuk memangkas biaya logistik nasional melalui tiga strategi utama yaitu penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik, serta peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik.

Langkah Konkret yang Telah dan Sedang Dilaksanakan

Pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi. Berbagai langkah operasional telah dan terus dipercepat untuk memastikan implementasi Perpres 41/2026 memberikan dampak nyata bagi efisiensi logistik nasional.

Menko Airlangga menjelaskan platform NLE yang selama ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan biaya logistik hingga 17% dan pemangkasan waktu layanan hingga 73% akan diperkuat melalui digitalisasi end-to-end, yang sebelumnya NLE lebih berfokus pada layanan perizinan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G).

Lebih lanjut, Pemerintah mendorong pengembangan dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mengurangi beban truk di jalan raya dan mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri. Integrasi layanan angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut (multimodal transport) menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada angkutan jalan.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk peremajaan armada truk yang semakin tua. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program KIPK, sehingga pelaku usaha angkutan moda truk memperoleh dukungan pembiayaan yang terjangkau untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.

Pemerintah juga terus memperkuat kapasitas dan daya saing SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik, guna memastikan transformasi sistem logistik nasional didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan teknologi digital.

“Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan rencana aksi pada Perpres ini, kami optimis biaya logistik dapat ditekan sampai 8%. Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga. (Subhan)

Share:

Read More

Pemerintah Dorong Pengembangan UMKM dalam Dukung Penguatan Ekonomi Rakyat

Pemerintah Dorong Pengembangan UMKM dalam Dukung Penguatan Ekonomi Rakyat. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Tangerang, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat dan sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pengembangan inovasi produk, pemanfaatan potensi lokal, serta penerapan praktik usaha berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

“Jadi saya rasa memang potensi ekonomi rakyat seperti yang ditegaskan oleh Bapak Presiden dan merupakan salah satu prioritas dari Bapak Presiden itu sangat besar. Dan tugas kita di Kemenko Perekonomian untuk membantu supaya ekonomi rakyat bisa tumbuh lebih cepat lagi, sehingga kesejahteraan rakyat seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu akan bisa semakin meningkat,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat menghadiri pembukaan The 41st Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten pada Rabu (14/10).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad turut mengunjungi beberapa stan pameran UMKM, termasuk stan mitra PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sejumlah produk yang ditampilkan di antaranya yaitu lilin aromaterapi berbahan dasar limbah minyak jelantah, sepatu yang dibuat dari limbah kain jeans, serta produk unggulan daerah seperti kopi dan batik. Produk-produk tersebut tidak hanya menunjukkan kreativitas pelaku usaha dalam menghasilkan produk bernilai tambah, tetapi juga mencerminkan peluang pengembangan usaha berbasis ekonomi sirkular dan prinsip zero waste.

Lebih lanjut, Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pengembangan UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memanfaatkan peluang pasar yang semakin luas. Partisipasi UMKM dalam ajang seperti TEI diharapkan dapat membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia, memperluas jejaring usaha, serta mendorong produk lokal agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Melalui sinergi pemerintah, lembaga pembina, dan pelaku usaha, penguatan UMKM diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Subhan)

Share:

Read More

Dirjen PHL Kemenhut Ingatkan Integritas Menjadi Kunci Hutan Lestari

Dirjen PHL Kemenhut Ingatkan Integritas Menjadi Kunci Hutan Lestari. (Dok. Kemenhut)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengukuhkan Ketua dan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (ASGANISPH) Nasional periode 2026 – 2031 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (14/10).

Pengukuhan dihadiri jajaran pejabat Ditjen PHL, Dinas LHK DIY, BPHL Wilayah VIII Surabaya, asosiasi mitra (APHI, APKINDO, ISWA, dan APKI), Perum Perhutani, PT Inhutani I dan V, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta GANISPH dari seluruh Indonesia, baik luring maupun daring.

Munas pertama ASGANISPH Nasional memilih Didi Kuntoro, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang memegang kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat (PKB), sebagai Ketua.

Dirjen PHL menyebut Munas pertama ini merupakan peristiwa bersejarah bagi dunia kehutanan Indonesia. Ditjen PHL menginisiasi lahirnya asosiasi ini karena mutu pengelolaan hutan di lapangan sangat ditentukan oleh mutu tenaga teknisnya.

“Selama ini GANISPH bekerja tersebar di ribuan unit manajemen, sering kali sendiri-sendiri, tanpa wadah bersama yang memperjuangkan mutu profesi. Hari ini kekosongan itu telah terisi. Munas Pertama ini adalah titik awal, bukan garis akhir,” ujar Laksmi.

Ia menegaskan GANISPH adalah ujung tombak pengelolaan hutan lestari, mulai dari perencanaan dan inventarisasi, pembinaan hutan, penatausahaan hasil hutan, hingga perlindungan hutan.

“Saya berharap seluruh GANISPH terus menjunjung tinggi profesionalitas yang bertumpu pada kompetensi dan integritas, termasuk menegakkan kode etik profesi yang telah ditetapkan dalam Munas. Laksmi juga mendorong penguatan kelembagaan, antara lain dengan membentuk kepengurusan daerah, membangun basis data anggota, dan menyusun program kerja yang terukur,” imbuh Laksmi.

Ia juga meminta ASGANISPH menjadi wadah silaturahmi bagi tenaga teknis dari Sumatera hingga Papua, memperjuangkan pengakuan profesi dan kesejahteraan anggota, sekaligus menjadi mitra strategis Kementerian Kehutanan dalam perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas, pelaksanaan Multiusaha Kehutanan, dan pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Ketua Umum ASGANISPH Nasional terpilih, Didi Kuntoro, menyatakan bahwa prioritas DPN ASGANISPH adalah menjalankan program kerja dan menegakkan kode etik yang telah ditetapkan Munas, membentuk kepengurusan di daerah, serta membangun basis data anggota yang saat ini berjumlah 14.466 orang GANISPH sebagaimana terekam dalam Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT).

Pada kesempatan tersebut, Didi juga membacakan Deklarasi Palagan, yaitu Deklarasi Pembentukan Asosiasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (ASGANISPH) Nasional yang menegaskan bahwa pembentukan ASGANISPH Nasional ditujukan untuk menjadi wadah resmi yang profesional, independen, akuntabel, dan berkelanjutan bagi seluruh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Krisdianto melaporkan bahwa Munas ini tidak hanya memilih pengurus, namun juga menyusun dan menetapkan Tata Tertib Munas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Program Kerja, Kode Etik, serta Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Ketua DPN ASGANISPH Nasional.

Melalui pengukuhan ini, Ditjen PHL berkomitmen terus mendampingi ASGANISPH Nasional dengan melibatkan asosiasi dalam pembinaan tenaga teknis, pengembangan standar kompetensi, dan forum kebijakan pemanfaatan hutan.

“Hutan Indonesia adalah amanah, bukan sekadar sumber daya. Jagalah hutan dengan ilmu, rawatlah dengan integritas, dan wariskanlah dalam keadaan lestari kepada anak cucu kita,” pungkas Laksmi.

Susunan DPN ASGANISPH Nasional Periode 2026–2031:

Ketua : Didi Kuntoro, S.P.

Wakil Ketua : Alex Prasetya, S.Hut.

Sekretaris : Puput Media Dwi Kartika

Wakil Sekretaris : Agustinus Setiawan, S.P.

Bendahara : Ovik Ayu Saputri

Wakil Bendahara : Andre Rumbajan

Koordinator Bidang Organisasi dan Kelembagaan : Ir. Azharin

Koordinator Bidang Humas, Advokasi, dan Kode Etik : H.M. Iwan Budiarto, M.H.

Koordinator Bidang Sosial dan Kemanusiaan : Sunarto, S.E.

Profil Ketua Umum ASGANISPH Nasional. Didi Kuntoro lahir di Banyumas pada 6 Februari 1976. Ia adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan memegang kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat (PKB).

Sebagai tenaga teknis yang sehari-hari bersentuhan dengan pengujian dan penatausahaan hasil hutan, Didi memahami langsung tantangan GANISPH di lapangan. Pengalaman itu menjadi bekal untuk memimpin ASGANISPH Nasional sebagai wadah profesi yang menjaga kompetensi dan integritas tenaga teknis pengelolaan hutan di Indonesia. (Zikry)

Share:

Read More

Ombudsman RI Dorong Stabilitas Nasional Melalui Peningkatan Kepercayaan Masyarakat di Pelayanan Publik

Ombudsman RI Dorong Stabilitas Nasional Melalui Peningkatan Kepercayaan Masyarakat di Pelayanan Publik. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepercayaan masyarakat terhadap negara menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional. Kepercayaan tersebut tidak cukup dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga harus diwujudkan melalui kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya melalui pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution dalam Focus Group Discussion (FGD) "Penguatan Ketahanan Politik Untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Nasional" yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI pada Kamis (15/10/2026) di Jakarta Pusat.

Dalam diskusi tersebut, Maneger menekankan bahwa keterbukaan adalah kunci utama dalam untuk mengembalikan dan menguatkan kepercayaan publik terhadap negara, khususnya dalam hal pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik tidak cukup hanya bicara tentang peningkatan prosedur, tetapi butuh penguatan tata kelola, penumbuhan integritas, dan efektivitas pengawasan.

"Saya kira kejujuran itu penting. Karena itu, sebuah negara yang mempunyai peradaban pelayanan publik itu biasanya memang mulai dari keterbukaan," ujar Maneger.

Maneger juga menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di tengah kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pelayanan publik di Indonesia semakin responsif, akuntabel, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Ombudsman RI menekankan bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan publik yang nyata, bukan sekadar komitmen. Diperlukannya agenda aksi dari respons kasus tersebut ke pencegahan sistemik. Adapun langkah yang diperlukan antara lain menetapkan standar respons pengaduan, memastikan setiap kasus memiliki penanggung jawab yang jelas, menuntaskan tindakan korektif yang telah ditetapkan, membangun dashboard risiko pelayanan, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

Melalui langkah tersebut, pengawasan diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian laporan, tetapi juga mendorong perbaikan sistem agar permasalahan serupa tidak terus berulang dan kepercayaan publik terhadap negara atau pemerintah dapat meningkat, khususnya bidang pelayanan publik.

Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa persoalan kepercayaan atau trust telah dipantau oleh Lemhannas menjadi isu penting dalam penguatan ketahanan politik untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah

"Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga harus dipahami berdasarkan atas terutama tentu kinerja nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan," ungkap Ace.

Turut hadir dalam acara diskusi tersebut Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, Lead Analyst Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, Vice President National News Kompas Gramedia Media, Paulus Tri Agung Kristanto, serta Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. (Siti)

Share:

Read More

Antrean BBM Meluas di Sejumlah Daerah, Ombudsman RI Desak Pembenahan Distribusi dan Pelayanan

Antrean BBM Meluas di Sejumlah Daerah, Ombudsman RI Desak Pembenahan Distribusi dan Pelayanan. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti hasil pemantauan antrean dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang dihimpun dari beberapa kantor Perwakilan Ombudsman RI pada 13 Oktober 2026. Rekapitulasi hasil pemantauan menunjukkan situasi yang tidak seragam, sebagian wilayah relatif lancar, sementara sejumlah wilayah menghadapi antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga antrean kendaraan yang meluber ke badan jalan.

Permasalahan BBM antara lain dilaporkan di Provinsi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Di sejumlah titik, antrean dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer. Di Provinsi Sumatera Barat, waktu tunggu dilaporkan sekitar dua hingga tiga jam, di Provinsi Papua Barat, antrean malam hingga pagi dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer, sementara di Provinsi Sulawesi Utara, antrean Pertalite di beberapa lokasi mencapai sekitar 300-500 meter. Sementara di Provinsi Banten, antrean Solar di koridor Tol Merak-Tangerang dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer pada salah satu titik.

Di wilayah lain, laporan menunjukkan kekosongan Solar atau Pertalite pada SPBU tertentu, antara lain di Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Yogyakarta. Sebaliknya, pemantauan di sejumlah titik di Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan antrean relatif terkendali atau layanan berjalan lancar. Perbedaan kondisi antar lokasi ini menegaskan perlunya pengelolaan pasokan berbasis kebutuhan wilayah dan pemantauan yang lebih rinci, bukan semata-mata mengandalkan gambaran stok secara agregat.

Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, transportasi umum dan logistik, kegiatan usaha, serta penghidupan masyarakat.

"Ukuran pelayanan BBM bukan hanya apakah stok tersedia di terminal atau tangki penyimpanan, tetapi apakah masyarakat dapat memperolehnya secara wajar, tepat waktu, dengan informasi yang jelas, dan tanpa harus mengantre berjam-jam. Ketika masyarakat kehilangan waktu produktif atau kegiatan ekonominya terganggu untuk mendapatkan BBM, hal itu harus dibaca sebagai persoalan kualitas pelayanan yang perlu segera ditangani," tegas Ghoffar.

Akar masalah perlu ditelusuri, bukan sekadar menambah pasokan. Rekapitulasi lintas wilayah mengindikasikan beberapa faktor yang perlu diuji melalui verifikasi lapangan dan data operasional.

Pertama, kendala logistik dan distribusi, termasuk keterlambatan pengiriman, hambatan bongkar, keterbatasan armada, serta persoalan depot dan jadwal pasokan. Laporan di Provinsi Bali mengaitkan antrean dengan keterlambatan kapal dan kendala bongkar di Terminal IT Manggis, sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat terdapat laporan keterlambatan pasokan dari depot Pare-pare. Hasil pemantauan di Provinsi Sumatera Utara juga menyebut kendala armada/depot dan ketersediaan pengemudi.

Kedua, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil, kuota, dan pasokan pada jenis BBM tertentu. Catatan di Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, menyebut perpindahan sebagian pengguna dari BBM nonsubsidi ke Solar, persoalan kuota, serta keterlambatan distribusi bahan baku campuran Biosolar. 

Ketiga, kapasitas pelayanan SPBU, jam operasional, jumlah dan kapasitas nozzle, pengaturan antrean, serta kecukupan informasi dapat memperpanjang waktu tunggu saat permintaan meningkat. Keempat, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk dugaan pelangsiran atau penggunaan tangki modifikasi, perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang kuat. 

Lebih lanjut, Ghoffar menyampaikan bahwa, faktor-faktor tersebut masih merupakan indikasi awal dari hasil pemantauan, bukan kesimpulan final tentang penyebab di setiap daerah. Diperlukan pencocokan data stok, realisasi penyaluran, jadwal pengiriman, kebutuhan dan kuota, catatan transaksi, serta kapasitas layanan di SPBU. Pernyataan bahwa stok secara umum tersedia tidak dengan sendirinya menjawab kesulitan masyarakat apabila BBM tidak tersedia pada lokasi, waktu, atau jenis yang dibutuhkan.

Masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, adil, aman, serta diselenggarakan sesuai standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks BBM, hal ini mencakup aksesibiltas terhadap BBM, informasi yang benar mengenai ketersediaan dan distribusi, perlakuan yang tidak diskriminatif, serta perlindungan dari dampak pelayanan yang buruk seperti antrean tidak tertib dan gangguan keselamatan lalu lintas. Dampak antrean juga perlu diperhatikan terhadap pengemudi angkutan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah dengan pilihan akses terbatas.

Ghoffar menegaskan bahwa Ombudsman RI meminta langkah konkret para pemangku kepentingan.Kementerian ESDM dan BPH Migas perlu memimpin evaluasi berbasis data terhadap kecukupan kuota, pola konsumsi, realisasi penyaluran, dan kebutuhan aktual per wilayah serta jenis BBM.

Evaluasi perlu mengidentifikasi titik rawan sebelum antrean meluas, termasuk wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Pertamina dan Pertamina Patra Niaga diminta memastikan jadwal pasokan dapat diandalkan, mempercepat pemulihan ketika terjadi gangguan logistik, menyampaikan informasi yang akurat, serta menyesuaikan jam operasional, dan kapasitas pelayanan SPBU secara proporsional dengan pola permintaan.

Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, kepolisian, dan pengelola SPBU untuk mengurai antrean, menjaga keselamatan, mencegah kemacetan, serta melindungi akses usaha dan warga di sekitar SPBU.

Aparat penegak hukum dan instansi pengawas diminta menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi secara terukur dan berbasis bukti, tanpa mengganggu akses konsumen yang berhak. Instansi terkait juga perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah dijangkau dan memastikan keluhan masyarakat ditangani dengan informasi tindak lanjut yang jelas.

Kepada masyarakat, Ombudsman RI mengimbau agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan, tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan, mengikuti pengaturan antrean, serta menggunakan kanal pengaduan resmi apabila menemukan kekosongan, antrean yang tidak wajar, informasi yang tidak jelas, atau dugaan penyimpangan. (Siti)

Share:

Read More

OJK Perkuat Kontribusi Perbankan dalam Pembangunan Nasional

OJK Perkuat Kontribusi Perbankan dalam Pembangunan Nasional. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dalam rangka mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, stabil, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

POJK 17/2026 ini diterbitkan sebagai upaya memperkuat kualitas perencanaan bisnis Bank agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri perbankan, transformasi digital, serta dinamika perekonomian, sekaligus mendukung pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang lebih efektif.

POJK 17/2026 diterbitkan pada 30 September 2026 sebagai pembaruan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Melalui POJK ini, OJK menegaskan bahwa Rencana Bisnis Bank tidak hanya merupakan dokumen pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang menjadi pedoman bagi Bank dalam menetapkan arah kebijakan, strategi pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko secara terukur dan berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya model bisnis Bank, inovasi produk dan layanan, digitalisasi perbankan, serta diterbitkannya berbagai ketentuan baru di sektor perbankan, diperlukan penyempurnaan pengaturan agar Rencana Bisnis tetap relevan dengan perkembangan industri dan mampu mendukung pengelolaan Bank yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

POJK ini mengatur antara lain:

1. Kewajiban Bank menyusun Rencana Bisnis secara realistis, berbasis risiko, memperhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta memastikan keselarasan dengan rencana strategis Bank;
2. Kewajiban Direksi menyusun, melaksanakan, dan mengomunikasikan Rencana Bisnis, kewajiban Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis, serta kewajiban Dewan Pengawas Syariah memberikan opini atas Rencana Bisnis bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;
3. Penyempurnaan cakupan Rencana Bisnis yang paling sedikit meliputi ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan kinerja Bank, proyeksi laporan keuangan, proyeksi rasio dan proyeksi rasio tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penyediaan dana, rencana penyertaan modal dan rencana divestasi, rencana permodalan, rencana pengembangan infrastruktur organisasi, rencana strategis penyelenggaraan produk, rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor, dan informasi lain;
4. Pengaturan mengenai penyampaian, perubahan, penyesuaian, evaluasi, serta pelaporan Rencana Bisnis melalui sistem pelaporan OJK, termasuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis;
5. Pengaturan mengenai sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

Melalui penyempurnaan peraturan tersebut, OJK mengharapkan kualitas Rencana Bisnis Bank meningkat sehingga mampu menjadi dasar penyusunan strategi usaha yang lebih realistis, adaptif, dan selaras dengan profil risiko serta kapasitas masing-masing Bank.

Di sisi lain, pengaturan ini juga diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan OJK melalui tersedianya informasi yang komprehensif mengenai arah pengembangan usaha dan strategi Bank, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara forward looking, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. (Muh)

Share:

Read More

BMKG Gelar Pelatihan Metadata Instrumen Meteorologi dan WIGOS Tools Bersama DGMET Oman

BMKG Gelar Pelatihan Metadata Instrumen Meteorologi dan WIGOS Tools Bersama DGMET Oman. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan Meteorological Instrument Metadata and WIGOS Tools Training di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, pada 12–16 Oktober 2026. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas teknis pengelolaan metadata instrumen meteorologi, implementasi World Meteorological Organization Integrated Global Observing System (WIGOS), serta peningkatan kualitas dan interoperabilitas data pengamatan meteorologi.

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, M.Si dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan metadata dalam mendukung kualitas data pengamatan meteorologi. Secara sederhana, metadata memberi tahu kita di mana, kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa suatu pengamatan dilakukan. Metadata memberikan konteks penting untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan data pengamatan secara benar.

Guswanto, M.Si juga menekankan bahwa kualitas data pengamatan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan instrumen, tetapi juga oleh pengelolaan informasi yang menyertai peralatan tersebut. Tanpa metadata yang dikelola dengan baik, data pengamatan yang akurat sekalipun berpotensi disalahartikan.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini membahas penerapan WIGOS beserta perangkat pendukungnya, termasuk OSCAR/Surface, WIGOS Data Quality Monitoring System (WDQMS), dan Incident Management System (IMS). Sistem tersebut mendukung pencatatan dan pemutakhiran metadata, pemantauan kualitas serta ketersediaan data, hingga identifikasi dan penanganan permasalahan operasional.

“Bagi BMKG, memajukan implementasi WIGOS dan meningkatkan pengelolaan metadata merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data kita akurat, terstandardisasi, dapat ditelusuri, dan dapat dioperasikan bersama dalam skala global.” Ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh tiga peserta dari Direktorat Jenderal Meteorologi (Directorate General of Meteorology/DGMET), Otoritas Penerbangan Sipil Kesultanan Oman, yaitu

Mr. Al-Azhar Ali Al-Azri, B.Sc, Head of Central Calibration Section;

Mr. Abdullah Khamis AL Issai, B.Sc, Meteorology Devices Engineer; and

Mr. Elyas Aflah Al-Maskari, MBA, Electronic Technician.

Program Training berlangsung selama lima hari, meliputi empat hari sesi kelas dan praktik teknis serta satu hari kunjungan lapangan untuk mempelajari operasional peralatan meteorologi dan proses kalibrasi secara langsung.

Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi, Dr. Hartanto, ST, MM mewakili Deputi Bidang Infrastruktur dalam pemaparan program menjelaskan bahwa pelatihan dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan alur kerja WIGOS, pengelolaan metadata, penerapan WIGOS Station Identifier (WSI), serta keterampilan menggunakan perangkat WIGOS dalam mendukung pemantauan operasional.

Perwakilan DGMET Oman, Al-Azhar Ali Al-Azri, Head of Central Calibration Section menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan dan kesempatan untuk bertukar pengetahuan serta pengalaman dengan BMKG. Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat menjadi awal bagi penguatan kerja sama kedua institusi secara berkelanjutan.

“Kami juga berharap pelatihan ini akan menjadi awal dari kerja sama yang lebih kuat dan pertukaran yang berkelanjutan antara DGMET dan BMKG di masa depan.” Tuturnya.

Melalui pelatihan ini, BMKG berharap para peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan di institusi masing-masing. Selain meningkatkan kapasitas teknis dalam pengelolaan metadata dan penggunaan perangkat WIGOS, kegiatan ini menjadi wadah pertukaran pengalaman serta penguatan jejaring profesional antara BMKG dan DGMET Oman dalam mendukung kualitas data pengamatan meteorologi pada tingkat global. (Rizal)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai KSAD di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (Dinda)

Share:

Read More

Usai Dilantik Presiden Prabowo, Kepala BNPB Prioritaskan Kolaborasi dan Respons Cepat Penanganan Bencana

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik empat wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kristomei dalam keterangannya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ucapnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPB menyatakan akan memprioritaskan penanganan berbagai bencana yang tengah terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, kompleksitas tantangan bencana membutuhkan langkah penanganan yang cepat dan terpadu.

“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” kata Kristomei.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menekankan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kristomei menganalogikan kerja sama tersebut seperti tali tambang yang kekuatannya terbentuk dari keterpaduan seluruh bagian.

“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.

Kepala BNPB turut menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebagai langkah awal, Kepala BNPB menyebut akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari sekaligus memastikan upaya penanganan bencana berjalan cepat dan optimal.

“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Pemerintah Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Daya Saing Nasional

Pemerintah Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Daya Saing Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar aktivitas ekonomi berbasis agama, ekonomi syariah mengedepankan prinsip perdagangan yang adil (fair and just trade), transaksi atas dasar kerelaan bersama, serta jaminan kehalalan dan kebaikan produk di sepanjang rantai pasok. Prinsip tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing industri sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Ekonomi syariah itu jangan hanya kita lihat dari sisi agama, tapi sebenarnya pesannya itu adalah universal. Pesan dari ekonomi syariah itu salah satunya adalah fair and just trade antar kita semua. Karena apa? Karena dengan ekonomi syariah, insyaallah dari awal sampai akhir, seluruh rantai pasoknya itu insyaallah terjamin halalan thayyiban,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo dalam sambutannya pada Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10).

Wamenko Dradjad menyampaikan bahwa di sektor syariah, aset keuangan nasional mencapai Rp3.131,02 triliun, dengan pangsa 11,36% dari total aset keuangan nasional. Indonesia juga menjadi peringkat ketiga dunia untuk sukuk berdasarkan nilai aset. Pemerintah mengarahkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027 dan menuju 8% dalam jangka menengah, dengan ekonomi syariah menjadi salah satu penggerak utama.

Mewujudkan target pertumbuhan tersebut, Wamenko Dradjad menyebutkan 4 syarat, yakni investasi tumbuh lebih cepat dari PDB dan diarahkan ke proyek bernilai tambah tinggi, produktivitas naik bukan sekadar jumlah pekerja, ekspor bernilai tambah didukung efisiensi logistik, dan ekonomi syariah menjadi bagian dari peningkatan daya saing.

Lebih lanjut, peluang ekonomi syariah sangatlah besar. Belanja muslim global pada tahun 2029 diproyeksikan akan mencapai USD3,56 triliun dengan aset keuangan syariah global mencapai USD9,72 triliun. Memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah menempuh lima arah strategi dalam mengembangkan ekonomi syariah, antara lain penguatan industri halal dan UMKM halal, peningkatan ekspor dan kerja sama internasional, penguatan ekosistem halal, pengembangan keuangan syariah, dan penguatan dana sosial syariah.

Potensi industri halal nasional tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian. Rantai nilai halal menyumbang 24,8% terhadap PDB atau sekitar Rp1.524 triliun pada Kuartal IV 2025, sementara ekspor produk halal pada 2025 mencapai USD63,4 miliar dengan pertumbuhan 23%. Ekosistem halal juga terus berkembang melalui 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk, 39 negara mitra pengakuan sertifikasi, serta 4 kawasan industri halal. 

Indonesia juga menempati peringkat kedua dunia untuk pariwisata ramah muslim menurut GMTI 2026 dan peringkat pertama dunia untuk modest fashion. Perluasan akses pasar terus didorong melalui Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA) yang telah berlaku, serta perundingan dengan GCC, dengan Turkiye, Pakistan, Bangladesh, dan Tunisia.

Di sisi pembiayaan, Pemerintah mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp748,70 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 11,61% secara tahunan. Sementara itu, penyaluran KUR Syariah hingga 30 September 2026 mencapai Rp14,42 triliun bagi 146.893 debitur, atau 63,93% dari target.

Kemudian, transformasi digital dan penguatan sertifikasi halal juga mengambil bagian penting dalam memperluas ekosistem ekonomi syariah. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Implementasi kebijakan wajib halal mulai berlaku pada 17 Oktober 2026 untuk melindungi konsumen, menjamin mutu produk, dan memperkuat daya saing industri nasional, dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha. Hingga 14 Oktober 2026, Indonesia telah memiliki 123 Mutual Recognition Arrangement (MRA) Halal dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang mencakup 43 negara, termasuk China dan Australia.

“Kemenko Perekonomian memastikan wajib halal 2026 akan berjalan baik dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha dan di mana BPJPH sebagai penanggung jawab utama. Semoga ISEF 2026 memperkuat sinergi dan memperluas akses pasar serta pembiayaan syariah demi pertumbuhan baru yang inklusif dan menyejahterakan,” pungkas Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta para Kepala Daerah, Duta Besar Negara Sahabat, institusi keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha. (Tedy)

Share:

Read More