KEK Singhasari Perkuat Pengembangan Talenta Global melalui Kemitraan dengan IIM Bangalore

KEK Singhasari Perkuat Pengembangan Talenta Global melalui Kemitraan dengan IIM Bangalore. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.netTransformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan memerlukan ekosistem investasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, inovasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, Pemerintah terus mendorong pengembangan talenta berdaya saing global sebagai salah satu fondasi utama peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Dalam mendukung agenda tersebut, Pemerintah juga terus mentransformasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak hanya sebagai pusat investasi dan industri, tetapi juga sebagai pusat inovasi, pendidikan, riset, dan pengembangan talenta. Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KEK Singhasari dan Indian Institute of Management (IIM) Bangalore yang disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, di Jakarta, Senin (6/7).

“Mempertahankan pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang membutuhkan investasi yang lebih besar, produktivitas yang lebih tinggi, inovasi yang semakin kuat, serta sumber daya manusia yang berdaya saing global,” tutur Sesmenko Susiwojono.

Pada kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono menjelaskan bahwa arah pembangunan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemitraan antara Pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masa depan.

Peran KEK pun terus berkembang mengikuti kebutuhan tersebut. Hingga triwulan I tahun 2026, KEK di Indonesia telah mencatatkan realisasi investasi kumulatif mencapai Rp353,3 triliun, menyerap 266.688 tenaga kerja, serta menghadirkan 471 pelaku usaha yang beroperasi di 25 KEK di seluruh Indonesia.

Sebagai KEK pertama di Indonesia yang berfokus pada ekonomi digital, pendidikan, dan teknologi, KEK Singhasari terus memperkuat posisinya sebagai international hub bagi inovasi dan pengembangan talenta. Setelah menjalin kemitraan dengan King's College London, KEK Singhasari kini bekerja sama dengan IIM Bangalore, salah satu institusi pendidikan manajemen terkemuka di Asia. Kolaborasi ini mencerminkan transformasi KEK Indonesia dari kawasan industri menjadi ekosistem yang mengintegrasikan investasi, pendidikan, teknologi, riset, dan pengembangan talenta untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, kerja sama dengan IIM Bangalore juga melengkapi berbagai inisiatif kolaborasi Indonesia–India yang telah berkembang di KEK Singhasari, termasuk juga melalui Cyber Defense Academy dan Mumbai–Malang Creative Tech Corridor. Momentum tersebut semakin memperkuat hubungan strategis Indonesia dan India yang terus berkembang, termasuk di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan teknologi. Pada tahun 2025, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD23,2 miliar, sementara selama Januari–April 2026 tercatat sebesar USD7,9 miliar.

“Saya yakin kemitraan ini akan menandai tonggak penting dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, memperkuat ekosistem pendidikan tinggi kita, memperdalam kolaborasi akademisi dan industri, serta memastikan bahwa manfaat dari pengembangan KEK dapat diwujudkan dalam bentuk sumber daya manusia yang lebih unggul dan peluang yang lebih besar bagi generasi mendatang,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (Remondies)
Share:

BMKG Dorong Implementasi Peringatan Dini Berbasis Dampak Melalui IBF Expose 2026

BMKG Dorong Implementasi Peringatan Dini Berbasis Dampak Melalui IBF Expose 2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat transformasi sistem peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada aksi dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di berbagai sektor pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat membuka kegiatan IBF Expose 2026 bertema “Transformasi Peringatan Dini Cuaca Menuju Berbasis Dampak untuk Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Mendukung Pembangunan Multi-Sektor” di Auditorium BMKG, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem sehingga sistem peringatan dini perlu terus beradaptasi. Menurutnya, peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga harus mampu memberikan gambaran dampak yang mungkin terjadi serta tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

“Perubahan iklim telah membawa tantangan yang semakin nyata sehingga peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi potensi bahaya. Informasi yang diberikan harus mampu menjawab apa dampaknya, siapa yang berisiko, wilayah mana yang perlu bersiap, serta langkah apa yang harus dilakukan,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa penguatan implementasi IBF telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir tahun 2025. Saat menyampaikan paparan dalam Sidang Kabinet Paripurna pasca-terjadinya Siklon Senyar pada 15 Desember 2025, BMKG mengusulkan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak sebagai bagian dari upaya memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Menurut Faisal, pengembangan IBF juga sejalan dengan inisiatif global dari World Meteorological Organization melalui program Early Warnings for All yang mendorong penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Faisal menambahkan bahwa keberhasilan implementasi IBF memerlukan kolaborasi erat antara BMKG, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Menurutnya, penanganan risiko bencana harus dilakukan secara terpadu tanpa sekat antarsektor.

“Ada satu prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan terkait kebencanaan, yaitu disaster is everybody’s business, ini adalah urusan kita bersama. Tidak mungkin BMKG bisa bekerja sendiri. Implementasi IBF membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. BMKG memiliki UPT di 191 lokasi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 5.000 pegawai dan siap mendampingi pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk mendukung implementasi IBF, BMKG memanfaatkan kapasitas teknologi observasi dan komputasi yang dimiliki, termasuk High Performance Computing (HPC) untuk pengolahan data observasi, simulasi, dan pemodelan berbagai skenario cuaca ekstrem. Dukungan tersebut diperkuat oleh lebih dari 10.800 unit Alat Operasional Utama (Aloptama) di seluruh Indonesia guna menghasilkan informasi yang lebih akurat, cepat, dan relevan bagi pengguna.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa sistem peringatan dini perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, sistem peringatan dini saat ini tidak lagi cukup hanya menjawab pertanyaan mengenai kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga harus mampu menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko.

“Dalam konteks tersebut, sistem peringatan dini tidak lagi cukup hanya menjawab ‘cuaca apa yang akan terjadi’, tetapi harus mampu menjawab ‘dampak apa yang mungkin ditimbulkan dan aksi apa yang perlu dilakukan’. Inilah esensi dari pendekatan Impact Based Forecast atau IBF,” ujarnya.

Andri menjelaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, informasi cuaca diintegrasikan dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral lainnya. Dengan demikian, peringatan yang dihasilkan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan dapat langsung digunakan oleh para pengambil keputusan dalam melakukan mitigasi secara cepat dan terukur.

Lebih lanjut, Andri menyampaikan bahwa penyelenggaraan IBF Expose 2026 memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkuat keselarasan langkah dan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengembangan peringatan dini berbasis dampak, serta memperoleh masukan teknis untuk penyempurnaan metodologi kuantifikasi potensi dampak cuaca sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek percontohan IBF di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BMKG dan Badan Informasi Geospasial terkait pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan dan implementasi IBF di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi observasi dan komputasi berkapasitas tinggi, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak, BMKG berkomitmen mendukung terwujudnya mitigasi bencana hidrometeorologi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada aksi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat dan memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (Alif)
Share:

Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia-India Bersatu Jaga Perdamaian Dunia dan Perkuat Stabilitas Indo-Pasifik

Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia-India Bersatu Jaga Perdamaian Dunia dan Perkuat Stabilitas Indo-Pasifik. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan maupun dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri (PM) Modi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia dan India memiliki kesamaan pandangan dalam mendukung upaya mewujudkan perdamaian dunia sekaligus memperkuat peran negara-negara global selatan.

“Perdana Menteri Modi dan saya bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global, kami terus mendukung berbagai upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia, serta memastikan suara-suara dari global south didengar,” ucap Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia dan India juga berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan transparan, dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN di kawasan.

“Di kawasan, Indonesia dan India terus berkomitmen untuk menghasilkan kawasan Indo-pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis kepada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kedua negara juga memiliki komitmen yang sama dalam mendukung penyelesaian konflik global dengan damai. Hal tersebut diwujudkan melalui dukungan kedua negara dalam mendorong dialog hingga penghormatan hukum internasional sebagai landasan penyelesaian konflik.

“Kedua negara terus mendukung dialog diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti posisi strategis Indonesia dan India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Presiden meyakini bahwa hubungan kerja sama yang erat antara kedua negara dapat memberikan manfaat luas bagi kawasan.

“Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia, India sekarang sudah menjadi negara dengan penduduk yang terbesar di dunia, Indonesia sekarang yang keempat di dunia. Jadi kerja sama antara kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan,” tutupnya. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan PM Modi di Istana Merdeka

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026. Kunjungan ini mencerminkan makin eratnya hubungan Indonesia dan India, sekaligus komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang strategis.

Rangkaian kendaraan PM Modi memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta dengan pengawalan kehormatan yang terdiri atas 17 pasukan motoris dan 120 pasukan berkuda. Rangkaian pengawalan yang mengiringi PM Modi dari kawasan Monumen Nasional (Monas) ini mencerminkan penghormatan tinggi yang diberikan Indonesia kepada pemimpin negara sahabat.

Suasana penyambutan di halaman Istana Merdeka makin semarak dengan ratusan siswa-siswi sekolah dasar yang turut menyambut dengan mengibarkan bendera kedua negara. Kehangatan penyambutan makin terasa dengan penampilan tari kreasi Betawi “Kemilau Jakarta” yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia.

Setibanya di sisi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut langsung PM Modi dengan jabat tangan erat dan pelukan penuh keakraban. Upacara penyambutan secara resmi diawali dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan Republik Indonesia dan India yang berlangsung khidmat, serta diiringi dengan dentuman 21 kali tembakan meriam.

Setelah itu, Presiden Prabowo dan PM Modi melakukan pemeriksaan pasukan jajar kehormatan di halaman Istana Merdeka. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan delegasi dari masing-masing negara.

Delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, kedua pemimpin memasuki Ruang Kredensial, Istana Merdeka untuk mengabadikan momen pertemuan melalui sesi foto bersama. PM Modi kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan sekaligus penanda kunjungan kenegaraannya ke Indonesia.

Agenda dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan PM Modi. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menko Airlangga dan Menlu Sugiono. Usai tête-à-tête, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara.

Dalam pengantarnya pada pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat datang atas kunjungan PM Modi ke Indonesia. Kunjungan PM Modi, menurut Presiden Prabowo, merupakan kehormatan besar bagi Indonesia.

“Perdana Menteri, terima kasih atas kunjungan ini. Kita memiliki ikatan yang telah terjalin sejak ribuan tahun lalu, sehingga kami sangat menghargai persahabatan antara Indonesia dan India,” ucap Presiden Prabowo.

Usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan PM Modi menyampaikan pernyataan pers bersama terkait penguatan kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang. Rangkaian penyambutan kenegaraan pun ditutup dengan jamuan santap siang resmi yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta. (Dinda)
Share:

Cadangan Devisa Indonesia pada Bulan Juni 2026 Masih Tetap Terjaga

Cadangan Devisa Indonesia pada Bulan Juni 2026 Masih Tetap Terjaga. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar dolar AS, sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2026 sebesar 144,9 miliar dolar AS. Perkembangan posisi cadangan devisa Juni 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Deni)
Share:

Indonesia Buka Akses Lebih Luas bagi Investor Eurasia Lewat INNOPROM 2026

Indonesia Buka Akses Lebih Luas bagi Investor Eurasia Lewat INNOPROM 2026. (Dok. Kemenperin)

Rusia, WaraWiri.net - Kehadiran Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 membuka akses langsung bagi investor dan pelaku usaha Eurasia untuk menjajaki peluang kemitraan industri di Indonesia, yang kini bergerak di bawah kerangka kebijakan industri baru, Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN). INNOPROM 2026 yang akan berlangsung pada 6-9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia, menjadi titik temu antara pelaku industri Eurasia dan ekosistem industrialisasi Indonesia yang tengah bertransformasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menawarkan potensi pasar, tetapi juga menghadirkan arah Pembangunan industri yang jelas dan terukur.

“Melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional, Indonesia membangun fondasi industri yang lebih kuat, modern, dan berkelanjutan. Kami membuka ruang yang luas bagi kemitraan internasional yang mampu menghadirkan investasi berkualitas, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas industri nasional,” ujarnya.

SBIN merupakan respon Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terhadap perubahan ekonomi global yang semakin cepat, mulai dari percepatan digitalisasi, transisi energi, hingga pergeseran rantai pasok global, sekaligus menjadi peta jalan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Strategi ini berpijak pada visi pembangunan nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan menjadi panduan utama dalam menjalankan industrialisasi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

SBIN akan menjalankan empat prioritas yang membuka ruang kemitraan bagi investor Eurasia di berbagai sektor industri Indonesia. Empat pilar prioritas tersebut termasuk penguatan produksi manufaktur bernilai tambah lebih dari sumber daya alam, penguasaan teknologi industri melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, industrialisasi hijau dan pengembangan sumber daya manusia industri.

Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia di INNOPROM 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra industri jangka panjang bagi kawasan Eurasia.

“Tujuan utama keikutsertaan Indonesia di INNOPROM 2026 adalah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra industri jangka panjang bagi kawasan Eurasia. Pada pameran ini, Indonesia akan memperkenalkan SBIN yang memungkinkan Indonesia untuk membangun ekosistem manufaktur yang terstruktur, transparan, dan lebih terbuka bagi kolaborasi internasional,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta (6/7).

Indonesia memasuki INNOPROM 2026 dengan posisi yang kuat sebagai negara manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Nilai Tambah Manufaktur (Manufacturing Value Added/MVA) Indonesia mencapai USD 265 miliar, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-13 dunia. Ekspor manufaktur nonmigas Indonesia hingga Agustus 2025 mencapai USD 147,9 miliar atau hampir 80 persen dari total ekspor nasional. Basis industri inilah yang menjadi fondasi konkret dari kehadiran Indonesia di Ekaterinburg. Partisipasi Indonesia di INNOPROM 2026 akan membawa lebih dari 50 pelaku industri yang siap membuka peluang kemitraan yang konkret bagi pelaku industri dan investor di Eurasia.

Terdapat empat peluang kerja sama utama yang ditawarkan Indonesia kepada mitra Eurasia. Pertama, kemitraan teknologi dan alih teknologi bagi perusahaan yang memiliki keunggulan di bidang mesin industri, sistem otomasi, petrokimia, dan material untuk berkolaborasi dengan industri nasional yang sedang mempercepat modernisasi proses produksinya melalui zona paviliun industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) serta industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT). Kedua, peluang investasi langsung di kawasan industri yang telah siap beroperasi dan dikelola secara profesional, dengan dukungan kepastian regulasi yang diperkuat melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN).

Ketiga, kerja sama dalam pengembangan rantai pasok hilirisasi komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, kobalt, dan lithium yang membuka kebutuhan besar akan teknologi pengolahan dan rekayasa material. Keempat, kolaborasi di sektor agro dan pangan bernilai tambah melalui zona paviliun AGRO, yang menawarkan peluang kemitraan di bidang teknologi pengolahan pangan, logistik, hingga perluasan akses distribusi dan pasar.

Melalui partisipasi sebagai Official Partner Country, Indonesia tidak hanya menampilkan capaian industrinya, tetapi juga menawarkan kerangka kerja sama yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan dukungan SBIN, INNOPROM 2026 diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan investasi, transfer teknologi, serta kemitraan industri jangka panjang yang memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai manufaktur global. (Anggara)
Share:

Perkuat Perlindungan Ekosistem Pantai di Jepara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Tanam 1000 Pohon Pesisir

Perkuat Perlindungan Ekosistem Pantai di Jepara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Tanam 1000 Pohon Pesisir. (Dok. PLN EPI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Sebagai perusahaan yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, Anak Usaha PLN EPI PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) terus memperkuat kontribusinya dalam perlindungan ekosistem pesisir. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), BAg melaksanakan penanaman 1.000 pohon pesisir di Pantai Beringin, Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi vegetasi pesisir, pengurangan risiko abrasi pantai, serta peningkatan ketahanan ekosistem dan masyarakat pesisir. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Penanaman 1.000 pohon pesisir tersebut difokuskan pada area kritis, termasuk kawasan yang berpotensi terdampak abrasi dan area penyangga pesisir. Dalam pelaksanaannya, kegiatan turut melibatkan peserta dari PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, petani mitra, serta kelompok nelayan. Selain penanaman pohon, kegiatan juga diawali dengan aksi bersih pantai atau beach cleaning sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan pesisir.

Dukungan terhadap program ini juga ditunjukkan melalui kehadiran para stakeholder yaitu Camat Keling, Petinggi Desa Bumiharjo, Kapolsek Keling AKP bersama Bhabinkamtibmas, perwakilan PLN UIK Tanjung Jati B, serta perwakilan perusahaan terkait dan kelompok nelayan setempat.

Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, Aditya Yudanto, menyampaikan bahwa keberlanjutan program menjadi perhatian utama perusahaan. Oleh karena itu, program ini tidak hanya berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi juga dilanjutkan dengan pemantauan pertumbuhan pohon secara berkala.

"Kami ingin memastikan bahwa program CSR yang dijalankan benar-benar memberikan dampak jangka panjang. Melalui keterlibatan masyarakat lokal, kami berharap pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh optimal dan memberikan manfaat ekologis maupun sosial bagi kawasan pesisir Jepara," ujar Aditya Yudanto.

Secara ilmiah, vegetasi pesisir seperti mangrove dan cemara laut memiliki peran penting dalam mereduksi energi gelombang, menahan abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung penyerapan karbon. Melalui program ini, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna berupaya menghadirkan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung pencapaian aspek Environmental, Social, and Governance atau ESG perusahaan.

Melalui kegiatan ini, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna berharap gerakan perlindungan ekosistem pesisir dapat terus diperkuat dan menjadi model program pemberdayaan lingkungan yang berkelanjutan. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan program CSR yang tidak hanya berdampak bagi lingkungan, tetapi juga mendukung kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. (Slamet)
Share:

Pengiriman Retail KAI Logistik Tumbuh Positif, Kapasitas Angkut dan Jaringan Layanan Kian Diperkuat

Pengiriman Retail KAI Logistik Tumbuh Positif, Kapasitas Angkut dan Jaringan Layanan Kian Diperkuat. (Dok. KAI Logistik)

Jakarta, WaraWiri.net - KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), terus menunjukkan kinerja positif melalui layanan pengiriman barang retail andalannya, KALOG Express. Hingga Mei 2026, KAI Logistik berhasil mengelola pengiriman barang retail mencapai sekitar 31,5 ribu ton, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

VP of Commercial KAI Logistik, Ferdian Pardosi, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan pelanggan terhadap layanan KALOG Express. Hingga Mei 2025, volume pengiriman barang retail tercatat sekitar 24,4 ribu ton, sedangkan pada periode yang sama tahun ini meningkat menjadi 31,5 ribu ton atau tumbuh sebesar 29 persen secara tahunan (year on year). 

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KALOG Express terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan pengiriman yang andal, mudah diakses, dan selaras dengan kebutuhan pelanggan,” ujar Ferdian.

Sejalan dengan pertumbuhan volume pengiriman tersebut, KAI Logistik terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas angkut pada layanan kereta barang guna mengakomodasi pertumbuhan permintaan pengiriman di berbagai wilayah.

Per Mei 2026, KAI Logistik meningkatkan kapasitas angkut pada layanan KA ONS Utara relasi pulang pergi (PP) Jakarta Gudang (JAKG)–Surabaya (SBI) dari 40.000 kilogram per hari menjadi 55.000 kilogram per hari untuk keberangkatan dari Jakarta dan menjadi 50.000 kilogram per hari untuk keberangkatan dari Surabaya. Sementara itu, pada layanan KA ONS Tengah relasi pulang pergi (PP) Jakarta Gudang (JAKG)–Malang (ML), kapasitas angkut meningkat dari 70.000 kilogram per hari menjadi 92.000 kilogram per hari.

Tidak hanya memperkuat kapasitas angkut, KAI Logistik juga memperluas jaringan layanan melalui penambahan 16 titik service point KALOG Express baru yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Magetan, Sleman, Bojonegoro, dan Surabaya. Penambahan titik layanan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kemudahan akses bagi pelanggan dalam memanfaatkan layanan KALOG Express.

Ferdian menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan penambahan titik layanan merupakan respons perusahaan terhadap tren kenaikan volume pengiriman serta kebutuhan pelanggan akan kepastian layanan. 

“Penambahan kapasitas angkut dan perluasan jaringan service point ini merupakan upaya KAI Logistik dalam memastikan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Kami ingin memberikan kepastian kapasitas kepada pelanggan sehingga mereka tidak perlu khawatir terkait ketersediaan ruang angkut, khususnya pada periode dengan permintaan pengiriman yang tinggi,” jelasnya.

Melalui penguatan kapasitas angkut dan perluasan jaringan layanan tersebut, KAI Logistik optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan layanan retail, serta menghadirkan pengalaman pengiriman yang semakin mudah, cepat, aman, dan andal bagi pelanggan. (Evi)
Share:

Dukung Ketahanan Pangan, Puluhan Warga Binaan Lapas Cipinang Terima Premi Hasil Kerja

Dukung Ketahanan Pangan, Puluhan Warga Binaan Lapas Cipinang Terima Premi Hasil Kerja. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Komitmen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang bangun Warga Binaan yang produktif terus diwujudkan melalui program pembinaan kemandirian. Sebagai bentuk pemenuhan hak sekaligus apresiasi atas hasil kerja mereka, Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, serahkan buku tabungan premi kepada 74 Warga Binaan yang aktif ikuti program pembinaan kerja.

Pemberian premi merupakan hak Warga Binaan yang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini menjadi bentuk penghargaan atas produktivitas mereka sekaligus mendorong tumbuhnya etos kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola hasil usaha sebagai bekal reintegrasi sosial setelah bebas.

Dr. Syarpani menegaskan pembinaan kemandirian harus mampu memberikan manfaat nyata bagi Warga Binaan maupun masyarakat.

"Kami ingin setiap Warga Binaan tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki pengalaman bekerja, menghargai proses, dan memahami bahwa setiap usaha yang dilakukan memiliki nilai. Premi ini merupakan bentuk penghargaan atas produktivitas sekaligus motivasi agar mereka semakin percaya diri membangun kehidupan yang mandiri setelah kembali ke masyarakat," ujar Dr. Syarpani.

Menurutnya, pembinaan produktif di Lapas Cipinang terus diarahkan untuk dukung program ketahanan pangan sekaligus tumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui berbagai unit kegiatan kerja, seperti peternakan ayam petelur, pertanian, perikanan, bakery, dan pengolahan hasil pertanian.

Sementara itu, Kepala Bidang Kegiatan Kerja, Lis Susanti, menjelaskan bahwa premi diberikan secara objektif berdasarkan keikutsertaan dan produktivitas Warga Binaan dalam kegiatan kerja.

"Sepanjang tahun 2025, hasil karya Warga Binaan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp21.361.000. Sementara periode Januari hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp9.206.000. Khusus periode Juni 2026, premi yang disalurkan kepada 74 Warga Binaan mencapai Rp7.338.000. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan mampu menghasilkan karya yang bernilai sekaligus memberikan kontribusi bagi penerimaan negara," jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan buku tabungan juga menjadi bagian dari edukasi literasi keuangan agar Warga Binaan terbiasa mengelola hasil kerja secara bertanggung jawab sejak menjalani pembinaan.

Salah seorang penerima premi, FY, mengaku bangga karena hasil kerjanya mendapat penghargaan.

"Kami merasa kerja keras kami dihargai. Selain memperoleh keterampilan, kami juga belajar disiplin, bertanggung jawab, dan mengelola hasil kerja dengan baik. Pengalaman ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus berkembang dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah bebas," ungkapnya.

Melalui pembinaan kemandirian yang berkelanjutan, Lapas Cipinang terus memperkuat implementasi inovasi “Mewirausahakan Lapas”, yaitu membangun Warga Binaan menjadi pribadi yang produktif, terampil, dan berjiwa wirausaha.

Langkah ini sejalan dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya penguatan pembinaan kemandirian, pemasaran hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan UMKM, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. (Bambang)
Share:

Perkuat Ekosistem Industri Halal, Kemenperin Perluas Layanan Sertifikasi IKM

Perkuat Ekosistem Industri Halal, Kemenperin Perluas Layanan Sertifikasi IKM. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem industri halal nasional sebagai salah satu strategi meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kemenperin menghadirkan layanan sertifikasi halal yang profesional, kredibel, dan mudah diakses oleh pelaku industri, termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri halal menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki prospek sangat besar seiring meningkatnya permintaan produk halal di pasar global.

“Kuatnya fondasi industri nasional menjadi modal penting dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal. Secara global, konsumsi umat Muslim dunia pada enam sektor ekonomi syariah telah mencapai USD2,6 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada tahun 2029,” kata Menperin dalam keterangannya, Senin (6/7).

Lebih lanjut, Agus mengemukakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 248,6 juta jiwa atau 87,13 persen dari total populasi, dengan konsumsi rumah tangga sebesar Rp12.834 triliun, serta potensi belanja penduduk Muslim yang diperkirakan mencapai Rp11.182 triliun.

“Kami melihat kebutuhan industri halal, baik di pasar domestik maupun global, terus meningkat sehingga terdapat potensi ekonomi dan potensi pasar yang sangat besar. Karena itu, kami terus memperkuat ekosistem industri halal nasional agar pelaku industri Indonesia mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok halal dunia,” ungkapnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur standardisasi dan penilaian kesesuaian, termasuk layanan pemeriksaan halal, merupakan bagian penting dalam mendukung transformasi industri nasional agar semakin berdaya saing.

Menurut Emmy, BSKJI terus meningkatkan kapasitas unit-unit pelayanan teknis di seluruh Indonesia agar mampu memberikan layanan pemeriksaan dan sertifikasi halal yang profesional, cepat, transparan, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.

“Keberadaan LPH BSPJI di berbagai daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku industri, khususnya IKM. Dengan layanan yang semakin berkualitas, kami berharap semakin banyak produk industri Indonesia yang memenuhi standar halal sekaligus mampu meningkatkan daya saingnya di pasar nasional maupun global,” tuturnya.

Ia menambahkan, sertifikasi halal saat ini tidak hanya menjadi kewajiban pemenuhan regulasi, tetapi juga telah berkembang menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kemenperin, LPH BSPJI Padang menyelenggarakan layanan pemeriksaan halal yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Layanan tersebut meliputi verifikasi dan validasi dokumen, inspeksi lapangan, audit, hingga pengujian produk, khususnya untuk sektor makanan dan minuman.

Atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan industri halal nasional, BSPJI Padang berhasil meraih Halal Industry Award (IHYA) 2025 sebagai Lembaga Pemerintahan yang Memberikan Dukungan Program Halal Terbaik III.

Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 97 pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal melalui layanan LPH BSPJI Padang. Selain itu, sepanjang tahun 2025, Kementerian Perindustrian melalui BSPJI Padang memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis kepada 25 IKM binaan.

Kepala BSPJI Padang Dindin Syafruddin menjelaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil komitmen BSPJI Padang dalam menghadirkan layanan pemeriksaan halal yang berkualitas, independen, dan mudah dijangkau oleh pelaku usaha.

“Kami terus berupaya memberikan layanan pemeriksaan halal yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain melakukan pemeriksaan halal, kami juga aktif memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku industri agar semakin memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk dan daya saing usaha,” ujarnya.

Menurut Dindin, salah satu capaian yang membanggakan adalah terbitnya sertifikat halal bagi satu-satunya pabrik tahu di Sumatera Barat. Hal tersebut membuktikan bahwa produk pangan tradisional daerah memiliki potensi besar untuk memenuhi standar halal nasional apabila memperoleh pendampingan yang tepat.

“Ke depan, BSPJI Padang akan terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pendampingan kepada pelaku usaha, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan dunia usaha. Kami ingin semakin banyak produk unggulan daerah memperoleh sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan memperluas akses pasar,” jelasnya.

Dengan cakupan layanan hingga tingkat nasional dan internasasional, LPH BSPJI Padang diharapkan semakin memperkuat ekosistem industri halal Indonesia dari daerah. Kehadiran LPH BSPJI Padang juga menjadi bagian dari upaya Kementerian Perindustrian dalam mendorong pertumbuhan industri yang berdaya saing, bernilai tambah tinggi, serta mampu memanfaatkan besarnya peluang pasar halal global secara berkelanjutan. (Siti)
Share:

Pertamina Ajak Generasi Muda Belajar Lingkungan melalui Program GreenBus

Pertamina Ajak Generasi Muda Belajar Lingkungan melalui Program GreenBus. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Jakarta masih menghadapi persoalan kualitas udara. Di tengah padatnya aktivitas perkotaan, polusi udara menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Semangat itulah yang ditebarkan Pertamina melalui program GreenBus Pertamina 2026, tidak hanya program ini, Pertamina juga mempunyai program Sekolah Energi Berdikari STEM, dimana program edukasi lingkungan berbasis pengalaman yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata generasi muda terhadap isu keberlanjutan, menggunakan teknologi sederhana dan ilmu pengetahuan.

Kali ini Program GreenBus Pertamina mengunjungi Kampung Hijau Gang Cemara, Jakarta Utara, sebuah kawasan Program CSR binaan Pertamina yang berhasil mengubah lingkungan padat dan kumuh menjadi ruang hijau yang produktif. Di tempat ini, peserta diajak mengenal berbagai inovasi pengelolaan sampah, pertanian perkotaan, hingga ketahanan pangan yang seluruhnya dikelola bersama masyarakat.

Yasser, salah satu peserta GreenBus Pertamina perwakilan dari SMA Negeri 3 Jakarta mengaku semula mengira kawasan di pinggiran Jakarta memiliki kepedulian lingkungan yang rendah. Namun setelah melihat langsung, anggapan itu berubah.

"Saya justru senang melihat masyarakat di sini memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan, bahkan menurut saya lebih terasa dibandingkan beberapa kawasan di pusat kota," ujar Yasser.

Selama mengikuti GreenBus Pertamina, Yasser belajar mengolah sampah organik menjadi pakan ikan, mengenal pertanian perkotaan, hingga mencoba berbagai inovasi hasil panen. Ia mengaku banyak ilmu yang bisa diterapkan setelah kembali ke sekolah.

"Saya memang sedang menjalankan program bertema lingkungan. Jadi banyak ilmu yang bisa saya bawa pulang dan coba terapkan," katanya.

Bagi Yasser, GreenBus Pertamina bukan sekadar perjalanan edukatif, tetapi juga ruang yang mempertemukan generasi muda dengan praktik-praktik baik yang bisa ditiru di lingkungan masing-masing.

"GreenBus Pertamina bisa menjadi wadah yang mengantarkan anak-anak muda agar lebih peduli terhadap lingkungan. Program ini membuka wawasan bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan bersama," katanya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh peserta lainnya Nuzlah. Menurutnya, dengan mengikuti program GreenBus Pertamina dia berkesempatan belajar langsung.

"Menurut aku kegiatan ini menambah wawasan, pengalaman, sekaligus relasi. Kita memang bisa mencari informasi di media sosial atau internet, tapi kalau datang langsung ke lapangan rasanya berbeda. Kita bisa melihat dan mempraktikkan langsung ilmu tentang lingkungan," katanya.

Di tempat terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan bahwa program GreenBus Pertamina merupakan program edukasi yang dilakukan Pertamina dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk melihat dan terlibat langsung melalui berbagai aksi nyata terhadap isu keberlanjutan. Di tahun 2026 sendiri, ada 4 lokasi yang akan dikunjungi.

"Pada program ini para peserta yang terpilih akan diajak untuk mengeksplorasi praktik baik lingkungan, budaya lokal, teknologi, dan inovasi keberlanjutan melalui perjalanan edukatif, mentoring, serta program inkubasi," kata Baron.

Melalui GreenBus Pertamina, jelas Baron para peserta tidak hanya diajak memahami persoalan lingkungan, tetapi juga menyaksikan bahwa solusi dapat dimulai dari lingkungan terkecil.

Belajar dari Kampung Hijau Cemara, ketika masyarakat, komunitas, dan dunia usaha berjalan bersama, sebuah kampung mampu berubah menjadi ruang hijau yang produktif sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjaga lingkungan

“Selain Kampung Hijau Cemara, peserta juga akan kami ajak ke lokasi Program CSR Pertamina yang selaras dan menjalankan praktek baik pengelolaan lingkungan di Masyarakat, yaitu Kampung Eduwisata Bhinneka, Jakarta Pusat dimana pengelolaan kampung peduli iklim dengan pemanfaatan Energi Terbarukan, Kampung Keberagaman & Batik Proklim Lestari, Cirebon untuk melihat pembuatan batik memanfaatkan limbah botol plastik untuk batik tanpa canting dan Kampoeng Radjoet Binong, Merajut Asa Kita, Bandung untuk melihat dan belajar bersama pembuatan aksesori fesyen memanfaatkan kain perca," tutup Baron. (Dimas)
Share:

OJK Luncurkan Optimalisasi SLIK Perkuat Akses Pembiayaan UMKM dan Program 3 Juta Rumah

OJK Luncurkan Optimalisasi SLIK Perkuat Akses Pembiayaan UMKM dan Program 3 Juta Rumah. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat infrastruktur informasi perkreditan nasional melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna meningkatkan kualitas informasi debitur, memperluas akses pembiayaan yang sehat, serta mendukung penyaluran kredit kepada sektor produktif, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Program 3 Juta Rumah.

Peluncuran Optimalisasi SLIK untuk mendukung pembiayaan UMKM dan Program 3 Juta Rumah dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, di Kantor OJK Jakarta, Senin.

Acara tersebut juga dihadiri jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, pimpinan kementerian/lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), asosiasi pengembang perumahan, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Friderica dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa optimalisasi SLIK merupakan bagian dari komitmen OJK dalam meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat secara berkualitas dan tepat sasaran, sehingga turut menopang terjaganya stabilitas sektor keuangan.

Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas Rp1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.

Ketersediaan informasi debitur yang lebih terkini, akurat, dan relevan tentunya akan membantu lembaga jasa keuangan dalam melakukan penyaluran pembiayaan perumahan dan KPR bersubsidi secara lebih cepat dan prudent, termasuk dalam kerangka Program 3 Juta Rumah.

“Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perluasan akses kredit dan pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal," kata Friderica.

Meski begitu, Friderica mengatakan SLIK bukan satu-satunya penentu persetujuan kredit atau pembiayaan. Keputusan pemberian kredit tetap berada pada masing-masing lembaga jasa keuangan berdasarkan hasil analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Sehingga dengan demikian, perluasan inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan penguatan kualitas kredit dan pembiayaan, pelindungan konsumen, serta terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Maruarar Sirait dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas langkah OJK dalam mengoptimalkan SLIK yang dinilai akan mendukung percepatan penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Manfaat Besar SLIK

Hingga Juli 2026, SLIK digunakan oleh 2.169 pelapor yang terdiri atas bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, pergadaian, koperasi simpan pinjam, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.

Tingginya pemanfaatan SLIK tercermin dari rata-rata 31 juta permintaan Informasi Debitur (iDeb) setiap bulan, bahkan mencapai 35,3 juta inquiry pada April 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa SLIK memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung proses penyaluran kredit dan pembiayaan nasional.

Optimalisasi SLIK yang diluncurkan hari ini diarahkan untuk mencapai empat tujuan utama yang saling menguatkan, yaitu mendukung program pembangunan ekonomi nasional melalui perluasan akses pembiayaan, mempercepat keterkinian data, meminimalisasi potensi pengaduan masyarakat atas fasilitas yang telah lunas tetapi belum diperbarui, serta memperkuat ekosistem keuangan melalui credit reporting system yang lebih kredibel guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.

Penguatan SLIK dilakukan di tengah kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, kredit perbankan tumbuh 11,51 persen (year on year) menjadi Rp8.918 triliun, sementara kredit UMKM mencapai sekitar Rp1.500 triliun dan kredit perumahan tumbuh 4,99 persen (year on year). (Zikry)
Share:

Sapa Ratusan Pelajar di Kantor Gubernur Kejati Sulsel Ajak Siswa Jadi Pelopor Cegah Kenakalan Remaja

Sapa Ratusan Pelajar di Kantor Gubernur Kejati Sulsel Ajak Siswa Jadi Pelopor Cegah Kenakalan Remaja. (Dok. Kejati Sulsel)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melalui Seksi Penerangan Hukum kembali menyapa para pelajar lewat program unggulan Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kali ini, kegiatan edukasi tersebut dikemas dalam bentuk "Seminar Harmoni (Hukum, HAM, dan Moralitas di Instansi Pendidikan)" yang diinisiasi oleh OSIS SMAN 12 Makassar bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (6/7/2026).

Tampil sebagai narasumber utama, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membawakan materi krusial bertajuk “Cegah Kenakalan Remaja di Era Modern”. Kegiatan pembekalan hukum ini diikuti dengan sangat antusias oleh sekitar 100 orang perwakilan siswa-siswi tingkat SMA dan SMK se-Kota Makassar.

Kepala Sekolah SMAN 12 Makassar, Dra. Hj. Ariani, dalam sambutannya menegaskan esensi pemahaman hukum di lingkungan sekolah. 

"Sebagai institusi pendidikan, tugas kita bukan hanya berfokus pada segi akademik dari nilai-nilai angka, tapi juga dasar hukum sebagai fondasi bertindak di sekolah dan masyarakat. Setinggi apa pun prestasi, kalau tidak dibarengi moral dan integritas, tentu tidak akan bagus juga," urainya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua OSIS SMAN 12 Makassar, Muhammad Fajar Ibrahim, mengungkapkan bahwa seminar ini dirancang khusus untuk memupuk integritas dan moralitas generasi muda sejak dini. Langkah nyata ini diambil oleh pihak OSIS guna menyikapi secara kritis maraknya aksi tawuran dan berbagai bentuk kenakalan remaja di Kota Makassar belakangan ini.

"Kami sangat berharap dengan materi komprehensif yang diberikan hari ini, para peserta yang hadir bisa menyerap ilmu tersebut untuk kemudian menjadi pelapor dan pelopor kesadaran hukum di lingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya masing-masing," ujar Fajar penuh harap.

Memasuki sesi materi inti, Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi, membedah tuntas batasan serta ancaman hukum di balik kenakalan remaja. Ia mengingatkan keras bahwa meskipun para pelajar masih berstatus "anak-anak" di bawah usia 18 tahun, setiap perbuatan melanggar ketertiban umum tetap memiliki konsekuensi pidana nyata yang diatur khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam paparannya, Soetarmi merinci ragam kenakalan remaja yang kerap menjerat pelajar dan ancaman pidananya berdasarkan KUHP terbaru maupun undang-undang khusus. Perbuatan tersebut meliputi perundungan fisik (bullying), cyberbullying (pelanggaran UU ITE), penyalahgunaan narkotika, kejahatan seksual (revenge porn), hingga aksi tawuran bersenjata tajam yang dapat dijerat dengan UU Darurat dengan ancaman hingga 10 tahun penjara.

Lebih jauh, ia memaparkan dampak fatal catatan kriminal terhadap masa depan pelajar.

"Adik-adik, rekam jejak kriminal (SKCK) yang buruk akan menghancurkan masa depan kalian, menyulitkan mencari kerja, mendaftar TNI/Polri, atau masuk sekolah kedinasan. Oleh karena itu, saring circle pertemanan kalian, bijaklah bermedia sosial, dan beranilah melapor jika melihat tindakan kejahatan," papar Soetarmi.

Mengakhiri penyuluhannya, Soetarmi menitipkan pesan moral yang mendalam dari institusi Adhyaksa.

"Sebagai jaksa, kami jauh lebih senang melihat kalian sukses di kampus-kampus impian daripada melihat kalian duduk di kursi pesakitan pengadilan dengan tangan diborgol. Mari tegakkan slogan 'Kenali Hukum, Jauhi Hukuman' untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045," tutupnya. (Rizal)
Share:

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Suap Proyek di Kabupaten Langkat

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Suap Proyek di Kabupaten Langkat. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Tahun Anggaran 2025–2026. Kedua tersangka tersebut, yakni SAF selaku Bupati Langkat periode 2025–2030 dan YQB selaku pihak swasta yang juga merupakan tim sukses SAF pada Pilkada 2024.

Untuk kepentingan proses penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap SAF dan YQB selama 20 hari pertama, terhitung sejak 3 hingga 22 Juli 2026. SAF ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, sementara terhadap YQB dilakukan penitipan tahan di Polresta Medan, Sumatera Utara.

Dalam konstruksi perkara, pada 2025, YQB diduga memperoleh 80 paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar dan lima paket pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Langkat senilai sekitar Rp748 juta. Atas perolehan proyek tersebut, SAF diduga meminta fee kepada YQB sebesar 10 persen untuk paket pekerjaan di Disdik dan 17 persen untuk paket pekerjaan di Disperkim.

Dari kesepakatan tersebut, total fee yang diduga akan diberikan kepada SAF mencapai sekitar Rp990 juta dari proyek Disdik dan Rp126,8 juta dari proyek Disperkim. Hingga April 2026, SAF diduga telah menerima uang dari YQB sebesar Rp800 juta sebagai bagian dari komitmen fee tersebut.

Selanjutnya, SAF kembali diduga meminta pembayaran sebesar Rp300 juta kepada YQB sebagai bagian dari total commitment fee. Namun, YQB hanya menyanggupi pemberian sebesar Rp100 juta yang diserahkan melalui SYH, orang dekat SAF. Setelah SYH menerima uang tersebut dan hendak menuju Kota Binjai, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) serta mengamankan uang tunai sebesar Rp100 juta yang disimpan di bawah jok mobil yang digunakan SYH.

Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai sebesar Rp100 juta, uang tunai dalam valuta asing senilai sekitar Rp1,22 miliar yang terdiri atas SGD66.950, RM11.518, dan Rp244,7 juta, 55 keping logam diduga platinum, dua rekening bank atas nama SAF dengan saldo sekitar Rp2,27 miliar, serta Barang Bukti Elektronik (BBE) dan sejumlah dokumen.

Selain dugaan suap terkait proyek, SAF juga diduga menerima gratifikasi sekurang-kurangnya Rp3,5 miliar. Penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) dan kecamatan di Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.

Atas perbuatannya, SAF sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sementara terhadap YQB selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (Fajar)
Share:

Delapan Klub Siap Bertanding di Piala Presiden 2026, Bandung dan Surabaya Ditetapkan Menjadi Tuan Rumah

Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan kembali digelar pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan kembali digelar pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya. Memasuki penyelenggaraan edisi kedelapan, turnamen ini akan diikuti oleh delapan klub yang terbagi ke dalam dua grup dan memainkan total 16 pertandingan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Studio Emtek, SCTV Tower, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Adapun lima klub sepak bola lokal yang akan berpartisipasi antara lain Arema FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSMS Medan. Sedangkan tiga klub dari negara tetangga yang turut meramaikan antara lain Port FC Thailand, Tampines Rovers Singapore, DPMM FC Brunei Darussalam. Erick menjelaskan, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya akan menjadi tuan rumah yang menjamu sejumlah pertandingan 

"Turnamen ini akan sangat menarik karena mempertemukan klub-klub besar Indonesia dengan klub-klub terbaik dari Asia Tenggara. Kita akan melihat apakah klub-klub Indonesia mampu menjaga prestasi dan bersaing menghadapi tim-tim kuat, termasuk juara bertahan dari Thailand, Port FC," ujar Erick.

Menurut Erick, Piala Presiden tidak hanya menjadi ajang pemanasan menjelang kompetisi resmi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sepak bola nasional melalui pertandingan yang kompetitif.

Ia menambahkan, penyelenggaraan Piala Presiden mendapat perhatian penuh dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan ekosistem sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kompetisi pembinaan seperti Liga 4, kompetisi kelompok umur U-10 hingga U-19 juga terus didorong agar berjalan beriringan dengan kompetisi level elite.

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, menilai turnamen pramusim tersebut memiliki peran penting sebagai sarana regenerasi pemain sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi antarklub.

"Saya optimistis Piala Presiden tahun ini akan berlangsung lebih meriah. Terima kasih kepada Pak Erick Thohir yang memiliki jejaring sangat luas sehingga turnamen ini kembali menghadirkan klub-klub berkualitas. Terima kasih juga kepada Emtek yang selama delapan musim terus mendukung penyelenggaraan Piala Presiden. Semoga stadion dipenuhi penonton, UMKM ikut merasakan manfaat ekonomi, dan masyarakat dapat menikmati pertandingan yang berkualitas," tutur Maruarar.

Ia juga mengingatkan agar penyelenggaraan Piala Presiden 2026 tidak hanya sukses dari sisi pertandingan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Maruarar meminta panitia penyelenggara melibatkan pelaku UMKM agar memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan turnamen. Selain itu, pengelolaan sampah juga diminta menjadi perhatian dengan menerapkan prinsip daur ulang selama pertandingan berlangsung.

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, Maruarar mengumumkan peningkatan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026.

 "Hadiah juara Piala Presiden tahun ini kami tingkatkan menjadi Rp6 miliar dari sebelumnya Rp5,5 miliar," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur SCM, Harsiwi Ahmad, menyampaikan apresiasinya karena Emtek kembali dipercaya sebagai mitra penyiaran resmi Piala Presiden. Ia mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun sebelumnya berhasil meraih rating hingga 21,2 persen, dan optimistis angka tersebut akan meningkat pada edisi 2026 seiring produksi siaran yang dilakukan secara mandiri oleh Emtek.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) Piala Presiden 2026, Tsamara Amany, memastikan panitia akan menghadirkan penyelenggaraan turnamen dengan standar internasional. Selain menyajikan pertandingan yang berkualitas, pihaknya juga berkomitmen mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta memberdayakan UMKM di sekitar lokasi pertandingan agar manfaat penyelenggaraan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Ilham)
Share:

Ombudsman RI dan Pemkot Ambon Tanda Tangani Nota Kesepakatan

Ombudsman RI dan Pemkot Ambon Tanda Tangani Nota Kesepakatan. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jakarta-Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menandatangani Nota Kesepakatan bersama Walikota Ambon Bodewin Watimena di Kantor Ombudsman, Jakarta (6/7/2026).

Pada nota kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ini diatur mengenai percepatan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi, pertukaran informasi dan/atau data, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Rahmadi menyampaikan harapannya agar sinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Ambon. Menurutnya, tujuan bersama nota kesepakatan adalah masyarakat dapat terlayani dengan baik.

"Kebutuhan masyarakat berupa pangan, sandang dan kebutuhan lainnya merupakan hal yang penting dan hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah kota," kata Rahmadi.

Rahmadi kemudian mengingatkan untuk selalu melakukan refleksi diri selaku pejabat publik. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, namun juga oleh masyarakat.

"Saat ini era media sosial, semoga kita semakin mawas diri untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik," tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Bodewin mengapresiasi Ombudsman RI yang sudah memperbarui kerja sama yang sebelumnya sudah berlangsung selama lima tahun. Bagi Pemerintah Kota, kesepakatan ini adalah sebuah momen penting untuk terus memperbaiki pelayanan publik.

"Kami menyadari dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik ada banyak hal yang belum bisa dilakukan secara baik. Dalam hal ini, Ombudsman RI bisa membantu memperbaiki berbagai kekurangan dan menghindari maladministrasi," pungkas Bodewin.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan, Sekretaris Jenderal Suganda Pandapotan Pasaribu, Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat, serta Sekretaris Daerah Kota Ambon Roberth Sapulette. (Tedy)
Share:

60 Pejabat dan 42 PNS Pemkot Dilantik, Wali Kota Tekankan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Media Sosial

60 Pejabat dan 42 PNS Pemkot Dilantik, Wali Kota Tekankan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Media Sosial. (Dok. Pemkot Sukabumi)

Sukabumi, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Sukabumi melantik dan mengambil sumpah jabatan 102 aparatur sipil negara (ASN) di Gedung Juang '45, Senin (6/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kapasitas birokrasi agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Sebanyak 102 aparatur yang dilantik terdiri atas 9 pejabat administrator (eselon III), 31 pejabat pengawas (eselon IV), 20 pejabat fungsional, serta 42 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penataan tersebut diharapkan memperkuat efektivitas organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan amanah untuk menghadirkan birokrasi yang lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Setiap aparatur dituntut mampu bekerja cepat, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perhatian juga diarahkan pada kondisi fiskal daerah. H. Ayep Zaki mengungkapkan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi masih didominasi belanja pegawai sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pembangunan.

Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan dua strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Di satu sisi dilakukan penataan jumlah aparatur secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi, sementara di sisi lain berbagai upaya terus ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Peningkatan PAD, mulai memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Pemerintah Kota Sukabumi telah merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur strategis, antara lain pembangunan tugu perbatasan, Gedung Dekranasda, Jembatan Kopeng, perbaikan Jalan Gudang dan Jalan Prana, serta pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Puyuh sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain memperkuat tata kelola keuangan daerah, Ayep juga mendorong transformasi budaya kerja birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Seluruh pejabat dan ASN yang dilantik diminta memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana komunikasi publik.

Baginya, media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, tetapi menjadi instrumen membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Informasi mengenai program, capaian kinerja, maupun layanan publik diharapkan dapat disampaikan secara terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan arah pembangunan birokrasi yang tidak hanya menitikberatkan pada penataan organisasi, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur.

Kinerja pemerintah, dalam pandangan Ayep, perlu diukur tidak hanya dari pelaksanaan program, melainkan juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang responsif, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan era digital. (Isna)
Share:

Perpusnas dan Universitas Pramita Siap Gelar Seminar Nasional Literasi Digital

Perpusnas dan Universitas Pramita Siap Gelar Seminar Nasional Literasi Digital. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membuka peluang kolaborasi bersama Universitas Pramita Indonesia. Kedua pihak berencana menggelar seminar nasional bertema literasi digital dan akal imitasi (artificial intelligence/AI). Tidak hanya itu, Perpusnas juga mendorong pemanfaatan fasilitasnya sebagai ruang belajar bagi mahasiswa, hingga perluasan akses terhadap layanan dan koleksi bahan pustaka.

Rencana kolaborasi tersebut disampaikan dalam sebuah audiensi. Kedatangan Rektor Universitas Pramita Indonesia, Zalzulifa, beserta jajaran, pada Senin (6/7/2026) diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Suharyanto.

Zalzulifa mengatakan, pihaknya ingin membangun kolaborasi yang lebih luas dengan Perpusnas untuk meningkatkan literasi mahasiswa, sekaligus mengembangkan ekosistem pengetahuan berbasis teknologi.

Menurutnya, Universitas Pramita saat ini tengah mengembangkan berbagai program pengabdian masyarakat melalui pembangunan desa berbasis kreativitas dan pemanfaatan teknologi AI. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk membantu penyusunan profil desa, mendokumentasikan potensi daerah, serta mempromosikannya melalui berbagai platform digital.

"Kami ingin membangun ekosistem nasional yang mampu mengorkestrasi kreativitas berbagai pihak sehingga potensi desa dapat terkoneksi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, hingga kerja sama internasional," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan literasi di perguruan tinggi perlu dimulai dari kemudahan akses terhadap sumber pengetahuan yang kredibel.

"Kalau menurut saya, yang paling penting sekarang adalah membangun ekosistem pendidikan melalui buku. Kalau kampus ingin membuka akses ke layanan Perpustakaan Nasional, tentu bisa," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Perpusnas memiliki sekitar 3,6 juta judul koleksi dengan lebih dari sembilan juta eksemplar yang mencakup buku, manuskrip, majalah, peta, foto, film, mikrofilm, dan berbagai koleksi lainnya. Seluruh sivitas akademika Universitas Pramita dapat memanfaatkan layanan tersebut melalui keanggotaan Perpusnas maupun berbagai platform digital yang tersedia.

Sebagai tindak lanjut, Perpusnas menawarkan penyelenggaraan seminar, webinar, maupun bimbingan teknis mengenai penelusuran informasi digital dengan menghadirkan narasumber dari Perpusnas. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses, menyeleksi, dan memanfaatkan sumber informasi secara efektif.

"Kami siap mendukung kegiatannya. Kalau mau berkegiatan cukup mengirimkan surat kepada kami. Silakan jika ingin mengadakan kegiatan bersama di Perpusnas, seminar, bedah buku, maupun pelatihan penelusuran informasi. Kami siap menyediakan narasumber dan mendukung pelaksanaannya," pungkasnya.

Selain membahas penyelenggaraan seminar nasional, audiensi juga membicarakan rencana keanggotaan Perpusnas bagi sivitas akademika Universitas Pramita, kunjungan mahasiswa, hingga penguatan penerbitan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan buku “Desa Buku Terbuka”, “Desanomics Creative Industry”, dan “Buku Pedoman Penilaian Kompetensi Desapreneur”. (Budi)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING