Rudy Susmanto Perkuat Komitmen Wujudkan Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Bogor

Rudy Susmanto Perkuat Komitmen Wujudkan Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Bogor. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kabupaten Bogor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal yang memiliki tingkat risiko tinggi namun belum seluruhnya terjangkau program BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian yang mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia.

Tito menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat konstitusi sekaligus hak dasar setiap pekerja. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan perlindungan melalui kebijakan, pelaksanaan program, serta optimalisasi penganggaran.

"Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar Tito.

Tito melanjutkan, oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan optimalisasi penganggaran APBD dan APBDes guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin ekstrem, masyarakat miskin, dan kelompok pekerja rentan di wilayah masing-masing Menteri Dalam Negeri.

“Keberhasilan Universal Coverage Jamsostek hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Tito.

Tito mengajak, mari kita percepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh pekerja Indonesia. Bersama, kita wujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Fokus perlindungan diberikan kepada pekerja rentan beserta keluarganya agar memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Karena itu, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bogor, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan kepesertaan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkab Bogor bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada puluhan ribu pekerja rentan dan marbot di Kabupaten Bogor.

Sebanyak puluhan ribu pekerja rentan termasuk marbot rumah ibadah menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini menjadi bukti komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menghadirkan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja rentan di Kabupaten Bogor. (Fitri)

Share:

Read More

Peringati Hari Anak Nasional, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Hadirkan Lingkungan Aman bagi Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Hadirkan Lingkungan Aman bagi Anak. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan bebas dari berbagai pengaruh negatif, khususnya penyalahgunaan narkotika.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam ucapannya memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 yang diperingati pada 23 Juli 2026.

Menurutnya, momentum Hari Anak Nasional ke-42 ini merupakan refleksi bagi kita semua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadirkan perlindungan, kesehatan, serta ruang hidup yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

"Sekaligus memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang bersih dari pengaruh negatif, khususnya bahaya narkotika," ujar Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto menegaskan, anak merupakan anugerah dan titipan Allah SWT yang harus dijaga bersama. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian bersama.

Pada momentum Hari Anak Nasional ini, Rudy juga memberikan semangat kepada seluruh anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Kabupaten Bogor, agar terus belajar, bermimpi, dan berkarya demi meraih cita-cita.

"Teruslah belajar, bermimpi, dan berkarya. Kalian adalah harapan bangsa dan penentu masa depan Indonesia," pesan Rudy.

Bupati Bogor berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang ramah anak.

Sehingga setiap anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas. (Fitri)

Share:

Read More

Menko PMK: SDM Unggul Dimulai dari Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak

Pemerintah Bangun SDM Unggul dengan Prinsip No One Left Behind sekaligus Globally Competitive. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan tangguh sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Salah satu upaya strategis yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) sebagai fondasi membangun generasi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam Konferensi Pers Pemerintah mengenai Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Program Prioritas serta Penguatan Perlindungan Anak Nasional di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Jakarta, Rabu (22/7/2026), menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026.

Mengawali keterangannya, Menko PMK mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak Indonesia sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum tersebut sebagai penguat komitmen dalam menghadirkan ruang yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi setiap anak agar dapat tumbuh sehat, berkembang optimal, serta meraih cita-citanya.

Menko PMK menegaskan bahwa komitmen Presiden dalam membangun SDM unggul tercermin melalui berbagai program prioritas nasional, mulai dari Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit di berbagai daerah, percepatan penurunan stunting, eliminasi tuberkulosis dan kusta, hingga pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan Sekolah Unggul Garuda.

"Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah punya begitu banyak program untuk penyiapan SDM unggul dan tangguh. Tidak ada yang tertinggal, yang berada pada desil 1 dan desil 2 dijamin aksesnya. Di saat yang sama kita juga menyiapkan SDM yang kompetitif melalui Sekolah Unggul Garuda dan kerja sama perguruan tinggi dengan universitas-universitas terbaik dunia. No one left behind sekaligus globally competitive. Dua hal itu kita lakukan secara bersamaan dalam pengembangan SDM," ujar Pratikno.

Menko PMK mengatakan, selain memastikan anak memperoleh layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap pelindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA). Menurutnya, pembangunan SDM tidak hanya diukur dari kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, sosial, dan spiritual anak.

"Oleh karena itu kami sangat serius membangun ruang aman dan nyaman untuk anak," tegasnya.

Menko PMK menjelaskan, pembangunan SDM unggul tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga oleh lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Menurutnya, anak yang terlindungi dari kekerasan, memiliki kesehatan mental yang baik, serta tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang akan lebih mampu belajar, mengembangkan potensi, dan menjadi generasi yang unggul di masa depan.

Karena itu, pemerintah menjalankan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) melalui empat pilar utama. Pertama, Pilar Keluarga, melalui Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga (SatuJamKu) yang mendorong keluarga mengurangi screen time dan meningkatkan interaksi langsung (from screen time to green time) sebagai upaya memperkuat kedekatan orang tua dan anak.

Pilar keluarga juga diperkuat melalui sinergi layanan program pengasuhan lintas kementerian, seperti Taman Penitipan Anak (TPA) dari Kemendikdasmen dan Taman Anak Sejahtera (TAS) dari Kementerian Sosial, dengan standar layanan pengasuhan Taman Asuh Ceria (TARA) dari Kementerian PPPA, serta program penguatan tenaga pengasuh Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dari Kemendukbangga/BKKBN, disertai pembentukan Satuan Tugas Penguatan Tata Kelola Layanan Pengasuhan Sementara. 

Kedua, Pilar Satuan Pendidikan, dengan memperkuat ruang aman dan nyaman di lingkungan pendidikan melalui implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, pelaksanaan MPLS Ramah, penguatan pelindungan anak di madrasah dan pesantren melalui program MATA MUDA dan MATA SANTRI, serta penerapan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI) secara bijak di lingkungan pendidikan. 

Ketiga, Pilar Ruang Publik, memperluas ruang aman di ruang publik melalui kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, termasuk kerja sama dengan asosiasi pemerintah daerah, agar setiap daerah menghadirkan kebijakan dan fasilitas publik yang ramah anak.

Keempat, Pilar Ruang Digital, memperkuat pelindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), penguatan kesehatan jiwa anak secara terintegrasi melalui SKB 9 Kementerian/Lembaga untuk menangani kesehatan jiwa anak secara terintegrasi (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), dan mekanisme respons cepat apabila terjadi kekerasan terhadap anak.

Menko PMK juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kanal pengaduan dan respons cepat, antara lain SAPA 129 Kementerian PPPA, Hotline 110 Polri, Layanan Telepontren Kemenag 0822-2666-1854, layanan pengaduan KPAI, Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Digital, serta layanan kesehatan mental dan pelayanan sosial dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

"Mari kita sama-sama menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi anak, karena inilah fondasi pertama agar anak dapat tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dengan fondasi itu, anak-anak dapat belajar lebih fokus, mengembangkan potensinya menjadi SDM yang unggul, tangguh, dan kompetitif untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045," pungkas Pratikno. (Isna)

Share:

Read More

Kepala BGN, Sudaryono Minta Seluruh Petugas SPPG Bekerja dengan Hati

Kepala BGN, Sudaryono Minta Seluruh Petugas SPPG Bekerja dengan Hati. (Dok. BGN)

Bogor, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengajak seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas gizi, pengawas keuangan, serta relawan SPPG untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penuh tanggung jawab, kepedulian, dan hati nurani.

Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah besar untuk memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Karena itu, menurutnya, setiap petugas SPPG memegang peran penting dalam memastikan makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar operasional, tetapi juga benar-benar aman, layak konsumsi, dan berkualitas.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga oleh komitmen seluruh petugas dalam memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar layak, aman, dan bergizi.

"Jadi memang tadi pesan saya kepada semua kepala-kepala SPPG, pengawas gizi maupun akuntan dan semua petugas di dapur, ya kita kerja pakai hati. Bekerja bukan hanya kerja nyari duit, yang penting kasih makan, bukan! tapi benar-benar dilihat," ujar Sudaryono saat inspeksi mendadak di Bogor, Jumat (24/7).

Ia menjelaskan bahwa seluruh standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan Program MBG. Namun, menurutnya, setiap petugas juga harus menggunakan akal sehat dan kepedulian dalam menilai kualitas makanan yang akan disajikan.

"Jadi juklak-juknis SOP tetap dilaksanakan, tapi lebih dari itu, on top of that, itu lihat pakai common sense, pakai hati, pakai akal sehat yang baik," katanya.

Sudaryono juga mengingatkan para Kepala SPPG agar segera mengomunikasikan setiap kekurangan yang masih ditemukan kepada mitra atau yayasan, sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan.

Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap keberhasilan penyelenggaraan SPPG merupakan hasil kerja keras seluruh petugas yang patut diapresiasi. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan, BGN akan segera melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap SPPG sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. (Remon)

Share:

Read More

Kemenpar Identifikasi Langkah Strategis Pengembangan Wisata Kesehatan Indonesia

Kemenpar Identifikasi Langkah Strategis Pengembangan Wisata Kesehatan Indonesia. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat langkah pengembangan wisata kesehatan (health tourism) melalui penyusunan strategi bersama lintas sektor, termasuk penetapan 18 rumah sakit sebagai proyek percontohan. 

Pembahasan strategi tersebut dilakukan dalam pertemuan yang melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), serta perwakilan rumah sakit.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, mengatakan pengembangan wisata kesehatan memerlukan sinergi yang kuat antara sektor kesehatan dan sektor pariwisata agar Indonesia mampu menghadirkan layanan yang kompetitif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Pertemuan ini sangat strategis untuk memperkuat pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Inisiatif ini telah dibangun sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan. Kini saatnya memperkuat kolaborasi antara industri pariwisata dan industri kesehatan agar mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung," ujar Rizki dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Rizki, tren kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus berkembang. Tidak hanya berorientasi pada layanan kuratif, tetapi juga mencakup layanan promotif, preventif, dan kebugaran. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata kebugaran, khususnya di pasar domestik, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata kesehatan sebagai salah satu produk unggulan pariwisata.

Sebagai tahap awal, Kemenpar bersama Kemenkes, PERSI, dan ARSSI telah melakukan pemetaan rumah sakit yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kesehatan. Sebanyak 18 rumah sakit, yang terdiri atas 15 rumah sakit di wilayah Jabodetabek dan tiga rumah sakit di Bali, ditetapkan sebagai proyek percontohan.

Beberapa rumah sakit yang masuk dalam proyek percontohan tersebut antara lain RS Pondok Indah, Hermina Kemayoran, BIMC Nusa Dua, Mayapada Lebak Bulus, Siloam Semanggi, RS Pondok Indah Bintaro, dan Siloam Karawaci.

Kedelapan belas rumah sakit tersebut juga akan dimuat dalam katalog wisata kesehatan yang tengah disusun Kementerian Pariwisata dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026 sebagai salah satu media promosi layanan wisata kesehatan Indonesia.

Setiap rumah sakit akan melalui proses pemetaan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan profil layanan unggulan hingga penghitungan estimasi paket wisata kesehatan. Selain itu, Kemenpar bersama Kemenkes akan melakukan survei lapangan untuk menyusun parameter center of excellence yang menjadi keunggulan masing-masing rumah sakit.

Rizki menambahkan, pengembangan wisata kesehatan tidak hanya berfokus pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membangun ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai pelaku industri pariwisata.

Kolaborasi akan dilakukan dengan sektor perhotelan, biro perjalanan wisata, agen perjalanan, penyedia transportasi yang ramah bagi pasien, termasuk layanan transportasi dengan fasilitas kursi roda, serta melibatkan perusahaan asuransi dalam dan luar negeri.

"Tahapan ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem wisata kesehatan yang terintegrasi melalui kolaborasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, pelaku usaha pariwisata, dan berbagai pemangku kepentingan terkait," kata Rizki.

Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, dr. Yanti Herman, mengatakan rumah sakit yang ditetapkan sebagai proyek percontohan akan diminta melakukan penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kesiapan dalam mengembangkan layanan wisata medis sekaligus memperkuat komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada pengalaman pasien.

Menurut Yanti, rumah sakit yang memenuhi kriteria dan berkomitmen dalam pengembangan wisata kesehatan akan memperoleh berbagai bentuk dukungan, antara lain promosi fasilitas pelayanan kesehatan, pelatihan dan pendampingan menuju standar pelayanan internasional, serta berbagai kemudahan fiskal maupun nonfiskal.

"Semoga kita semua terus bersemangat membangun ekosistem wisata medis Indonesia sehingga mampu menjadi destinasi yang semakin diperhitungkan di kancah global," kata Yanti. (Junaedi)

Share:

Read More

Program Konservasi Terumbu Karang di Bali Berhasil Serap Lebih dari 10 Ribu Tenaga Kerja

Program Konservasi Terumbu Karang di Bali Berhasil Serap Lebih dari 10 Ribu Tenaga Kerja. (Dok. KKP)

Bali, WaraWiri.net - Program konservasi laut dengan melibatkan masyarakat yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lima kabupaten/kota di Bali mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Program ini dinilai tidak hanya berdampak untuk perbaikan ekosistem terumbu karang, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) telah merestorasi sekitar 72 hektare terumbu karang di lima kabupaten/kota di Bali, dengan melibatkan sekitar 11.250 tenaga kerja. Program ini juga mendorong tumbuhnya wisata bahari dan usaha berbasis sumber daya kelautan di sekitar lokasi. 

"Restorasi terumbu karang, wisata bahari berbasis masyarakat, dan pengembangan produk kelautan bernilai tambah harus berjalan beriringan. Dengan demikian, konservasi tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem laut, tetapi juga menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di Jakarta, Rabu (22/7).

Pada Jumat (17/7) lalu, Dirjen Koswara mendampingi Komisi IV DPR RI meninjau pengelolaan ekosistem laut di Pantai Mengiat, Nusa Dua - Bali. Kunjungan tersebut juga dihadiri Badan Karantina Indonesia, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

"Konservasi, pemeliharaan ekosistem laut, dan dukungan anggaran harus menjadi prioritas agar potensi pesisir benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, saat meninjau pengelolaan ekosistem laut di Pantai Mengiat, Nusa Dua, 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menyampaikan bahwa pengelolaan laut di Bali sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menempatkan laut sebagai sumber kehidupan, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta pengembangan produk unggulan seperti garam khas Bali menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Sementara itu perwakilan Koperasi Yasa Segara berharap kolaborasi pemerintah dan DPR dapat memperkuat kapasitas koperasi, usaha nelayan, dan wisata bahari berbasis masyarakat melalui dukungan sarana, pelatihan, serta akses pembiayaan. Penguatan kelembagaan masyarakat menjadi kunci agar manfaat pembangunan sektor kelautan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir. (Fajar)

Share:

Read More

Bukan Sekadar Konservasi, Menteri LH Jadikan Keanekaragaman Hayati Motor Penggerak Ekonomi Hijau

Bukan Sekadar Konservasi, Menteri LH Jadikan Keanekaragaman Hayati Motor Penggerak Ekonomi Hijau. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia kini memasuki babak baru. Tidak lagi hanya dipandang sebagai agenda konservasi, biodiversitas mulai ditempatkan sebagai modal alam (natural capital) yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Langkah tersebut diperkuat melalui penyelenggaraan Biodiversity+ Business Forum di Jakarta yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendorong kolaborasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Menurutnya, kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia harus mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat, bukan hanya menjadi potensi yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

"Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati," tegas Menteri Jumhur.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), pemerintah terus mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Menteri Jumhur juga mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mulai membangun kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, serta instrumen ekonomi lingkungan agar mampu mengambil peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi hijau global.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah terus menyiapkan berbagai instrumen pendanaan keanekaragaman hayati untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem. Salah satu mekanisme yang tengah dikembangkan adalah Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung investasi berbasis alam dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel.

 Pengembangan Biodiversity Credit menjadi salah satu implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, yang diarahkan untuk memperkuat sistem pembiayaan konservasi melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan.

Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timor-Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting, baik bagi masyarakat maupun perekonomian global.

"Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab dapat mendukung inovasi, investasi, dan keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang," ujar Thomas Graf.

 Selain memperkuat kebijakan nasional, forum ini juga menjadi bagian dari dukungan Program Climate Impact Response and Biodiversity Management (ClimB) yang diimplementasikan GIZ atas mandat Pemerintah Jerman melalui International Climate Initiative (IKI). Program tersebut mendukung kerja sama Indonesia dan Jerman dalam memperkuat kapasitas, kebijakan, serta kemitraan multipihak untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

 "GIZ Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, beserta sejumlah kementerian dan lembaga riset terkait memastikan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dari sini, kita bisa melihat kekayaan hayati apa yang kita miliki, apa yang berisiko hilang, dan di mana kita harus bertindak untuk melindungi kekayaan tersebut," tutur Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub, GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Allgoewer.

 Melalui forum ini, Indonesia membuka jalan bagi lahirnya kolaborasi baru antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pengembang inovasi untuk menghadirkan proyek-proyek nature-positive yang memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati tidak lagi sekadar menjadi kekayaan alam yang harus dijaga, tetapi menjadi modal pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi hijau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda keberlanjutan global. (Ros)

Share:

Read More

Sidang Debottlenecking Atasi Hambatan Perizinan Kereta Gantung di Danau Toba

Sidang Debottlenecking Atasi Hambatan Perizinan Kereta Gantung di Danau Toba. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Salah satunya, melalui sidang Kanal Debottlenecking ke-12 yang diselenggarakan oleh Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) pada Kamis (23/07) di Jakarta.

Sidang dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Satya Bhakti Parikesit, serta dihadiri oleh pihak pelapor dan kementerian/lembaga terkait untuk menuntaskan berbagai kendala yang telah disampaikan oleh pelaku usaha melalui kanal debottlenecking.

Terdapat dua agenda dalam sidang debottlenecking hari ini yang membahas aduan dari dua pelaku usaha. Pertama, aduan mengenai permasalahan regulasi dan perizinan cable car (kereta gantung) di Danau Toba. Aduan ini disampaikan oleh PT Tigaraja Putra Persada, perusahaan swasta nasional yang akan melakukan pembangunan kawasan wisata terpadu berupa theme park (taman hiburan) beserta cable car.

Proyek dimaksud termasuk dalam wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun demikian, regulasi perkeretaapian saat ini belum secara spesifik mengatur mengenai kereta gantung yang berfungsi sebagai wahana atau atraksi wisata. Selain itu, sebagian area proyek kereta gantung tersebut berada pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Area Pengunaan Lain (APL).

Menurut Direktur Utama PT Tigaraja Putra Persada, Hisar Gurning, dampak yang ditimbulkan atas permasalahan tersebut adalah terhambatnya pengembangan KSPN DPSP Danau Toba serta perizinan teknis dengan mitra investor dari Austria.

Hasil sidang pertama menyepakati enam tindak lanjut atas aduan ini. Pertama, perlunya koordinasi kepastian dengan mengecek ruang lingkup PSN untuk kawasan DPSP Danau Toba. Kedua, perlunya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait kepastian kategori cable car. Ketiga, perlunya koordinasi kepastian skema bisnis pembayaran dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Keempat, perlunya koordinasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait cable car. Kelima, perlunya rapat lanjutan yang diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan PT Tigaraja Putra Persada dan Ditjen Perkeretaapian untuk membahas regulasi definisi kereta api umum, kereta api khusus, kereta api wisata, tarif, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan aspek keselamatan. Terakhir, Kementerian Kehutanan akan memfasilitasi agar PT Tigaraja Putra Persada tidak perlu lagi mengajukan permohonan.

Agenda sidang kedua membahas aduan dari Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) dan PT Schneider Indonesia, yang telah berinvestasi dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40 persen. Dalam aduannya, PT Schneider Indonesia menilai bahwa terdapat ketimpangan persaingan (unfair level playing field) dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang mengakibatkan rendahnya penyerapan produk industri dalam negeri pada proyek-proyek infrastruktur dasar KEK.

Secara rinci, permasalahan yang diadukan oleh PT Schneider Indonesia meliputi adanya ketimpangan daya saing karena kebijakan di KEK yang dinilai lebih menguntungkan barang impor. Ada pula beban biaya produksi lokal (overall cost), dimana produsen dalam negeri masih dibebani biaya bea masuk bahan baku impor sebesar 5%–15%, Pajak Penghasilan (PPh), retribusi daerah, serta biaya kepatuhan sertifikasi SNI.

Selain itu, adanya pengecualian kewajiban SNI untuk barang impor yang masuk ke KEK, serta adanya permasalahan masterlist impor, dimana regulasi acuan evaluasi masterlist di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang belum diperbarui dalam enam tahun.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan peraturan untuk mengakomodasi agar perusahaan dengan TKDN tinggi di Indonesia memiliki akses yang sama ke kawasan KEK.

“Kesimpulan debottlenecking akan kita sesuaikan peraturannya, supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang memiliki TKDN yang lebih tinggi, di atas 40 persen rata-rata, itu punya akses yang sama ke kawasan KEK. Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri yang sudah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK,” ungkap Menkeu.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Satgas P3M-PPE terus mendorong percepatan penyelesaian kedua isu tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sidang debottlenecking bukan sekadar forum penyelesaian aduan, melainkan instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan pihak swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan. Sidang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aduan pelaku usaha secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

Hingga 23 Juli 2026, tercatat sebanyak 167 aduan telah berhasil diselesaikan melalui Kanal Debottlenecking, baik melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II. Pencapaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah untuk memastikan setiap hambatan yang menghalangi investasi dan kegiatan usaha dapat diurai secara konkret, terstruktur, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, pasti, dan kondusif bagi seluruh pelaku ekonomi nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Industri Pengolahan Kakao Tumbuh Positif, Perkuat Posisi Indonesia di Dunia

Industri Pengolahan Kakao Tumbuh Positif, Perkuat Posisi Indonesia di Dunia. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri pengolahan kakao nasional kembali menunjukkan kinerja yang semakin kuat pada triwulan dua tahun 2026, di tengah dinamika pasar kakao global yang masih diwarnai volatilitas harga, perubahan pola permintaan, serta tantangan penerapan prinsip keberlanjutan. Berdasarkan Grind Statistics Q2 2026, volume pengolahan (grinding) kakao Indonesia mencapai 110.410 ton atau meningkat 30,1 persen dibandingkan pada triwulan pertama yang hanya mencapai 84.844 ton. 

Kinerja positif tersebut tercermin dari pada produksi olahan kakao yang mengalami peningkatan sebesar 8,2 persen dibanding triwulan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan daya saing industri pengolahan kakao nasional yang terus menguat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengolahan kakao dunia dan mitra strategis dalam rantai pasok kakao global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat daya saing industri pengolahan kakao nasional sebagai bagian dari hilirisasi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat grinding kakao berskala global.

“Kemenperin terus mempercepat transformasi industri kakao melalui penguatan hilirisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kemitraan antara petani dan industri, penerapan standar mutu, serta akselerasi implementasi prinsip keberlanjutan,” ungkap Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/7).

Dengan kapasitas industri yang besar, Indonesia terus memperkokoh posisinya sebagai salah satu pusat pengolahan kakao dunia sekaligus mitra strategis dalam rantai pasok kakao global. Di kawasan Asia, Indonesia telah menyumbang sekitar 49 persen dari total volume industri pengolahan kakao regional, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu pilar utama industri kakao Asia sekaligus memperkuat peran kawasan ini dalam perdagangan produk kakao olahan dunia.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menuturkan, penyelenggaraan Indonesia International Cocoa Conference 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas, mempercepat transformasi industri, memperluas akses pasar, serta mewujudkan sistem produksi kakao yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengusung tema “The Rise of Indonesian Cocoa: The Pearl of Asia for the World,” konferensi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi negara penghasil kakao, tetapi juga sebagai pusat industri pengolahan kakao berkelas dunia yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memenuhi standar keberlanjutan internasional, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, industri, serta perekonomian nasional. (Burhan)

Share:

Read More

Percepat Transformasi Berkelanjutan, Kemenperin Luncurkan Program IKM Hijau

Percepat Transformasi Berkelanjutan, Kemenperin Luncurkan Program IKM Hijau. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian serius untuk mempercepat transformasi sektor manufaktur nasional menuju industri yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah memastikan transformasi tersebut tidak hanya diterapkan oleh industri skala besar, tetapi juga mampu menjangkau jutaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, perubahan lanskap industri global menuntut pelaku industri untuk tidak lagi hanya berfokus pada kualitas produk dan efisiensi biaya produksi. Saat ini, aspek keberlanjutan telah menjadi indikator utama dalam menentukan daya saing sebuah produk di pasar internasional.

"Konsumen dan pelaku usaha global kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap rantai pasoknya. Oleh karena itu, transformasi menuju industri hijau bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku industri nasional, termasuk pelaku IKM," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut Agus, tantangan seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dinamika perdagangan dunia, hingga meningkatnya standar keberlanjutan dalam rantai pasok global menjadi sinyal bahwa daya saing industri pada masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh produk akhir yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana produk tersebut diproduksi.

Oleh sebab itu, Kemenperin berkomitmen memastikan transformasi menuju industri hijau berlangsung secara inklusif. Transformasi tersebut harus dapat diakses oleh seluruh pelaku industri, termasuk jutaan sektor IKM, melalui berbagai program pendampingan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Transformasi menuju industri hijau perlu diwujudkan melalui langkah nyata di tingkat perusahaan dengan menerapkan praktik usaha yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia," tegas Menperin.

Sebagai implementasi komitmen tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) meluncurkan Program Pemberdayaan IKM Hijau Tahun 2026. Program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi IKM agar semakin adaptif terhadap tuntutan pasar global sekaligus mampu menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan.

“Program tersebut dirancang sebagai jembatan antara kebijakan nasional mengenai industri hijau dengan kebutuhan nyata pelaku IKM di lapangan melalui panduan implementasi yang sederhana, aplikatif, dan dilakukan secara bertahap,” tutur Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita dalam sambutannya pada peluncuran Program Pemberdayaan IKM Hijau di Jakarta, Kamis (23/7).

Selain meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi hijau, program tersebut juga memiliki tujuan untuk membangun kapasitas pelaku IKM agar mampu menerapkan praktik usaha yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

“Program Pemberdayaan IKM Hijau mengusung konsep HIJAU, yang merepresentasikan lima nilai utama transformasi IKM, yakni Hemat, Inovatif, Jejaring, Adaptif, dan Unggul,” ungkap Reni. Sementara itu, IKM Hijau didefinisikan sebagai pelaku usaha yang menerapkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penguatan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Dirjen IKMA menambahkan, transformasi menuju industri hijau telah menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku IKM di Indonesia. “Penerapan praktik usaha hijau diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing sekaligus memperkuat keberlanjutan industri nasional,” imbuhnya.

Menurut Reni, urgensi program tersebut juga tercermin dari besarnya populasi IKM di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 terdapat sekitar 4,45 juta unit IKM atau mencapai 99,79 persen dari total unit usaha industri nasional. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, transformasi IKM menuju industri hijau akan memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan industri nasional yang berkelanjutan.

Memperkuat posisi IKM

Lebih lanjut, penerapan praktik IKM Hijau tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, membuka peluang memperoleh pembiayaan hijau (green financing), serta memperkuat posisi IKM Indonesia dalam rantai pasok nasional maupun global.

"Diharapkan akan lahir pelaku IKM yang menerapkan aktivitas hijau di dalam usahanya, sekaligus menciptakan role model yang dapat menjadi inspirasi, contoh praktik baik, dan penggerak transformasi bagi IKM lainnya di berbagai daerah di Indonesia," kata Reni.

Sebagai bagian dari implementasi program, Ditjen IKMA juga meluncurkan Buku Saku Pedoman Aktivitas Transformasi IKM Hijau dan Buku Program Pemberdayaan IKM Hijau. Kedua dokumen tersebut disusun sebagai panduan praktis bagi pelaku IKM dalam menerapkan aktivitas hijau sekaligus menjadi referensi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem industri hijau.

Reni menjelaskan, penyusunan Program Pemberdayaan IKM Hijau merupakan tindak lanjut implementasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3 pada sektor manufaktur. Program tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, arah pembangunan nasional dalam Buku Putih Pemberdayaan UMKM Hijau Bappenas, serta kerangka sectoral agnostic decision tree TKBI yang diterjemahkan menjadi berbagai aktivitas hijau yang dapat diterapkan oleh seluruh pelaku IKM di Indonesia.

Dalam penyusunannya, Ditjen IKMA turut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, akademisi, praktisi, dunia usaha, hingga pelaku IKM. Sejumlah mitra strategis yang berkolaborasi antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bappenas, Pusat Industri Hijau Kemenperin, Bank Indonesia, Universitas Padjadjaran, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, Business & Export Development Organization (BEDO), Terratai, WasteHub, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menjelaskan, hasil pendalaman terhadap pelaku IKM menunjukkan kebutuhan akan panduan implementasi yang sederhana, mudah diterapkan, serta dilakukan secara bertahap. Dokumentasi aktivitas hijau juga dinilai semakin penting sebagai dasar asesmen keberlanjutan maupun untuk membuka akses terhadap pembiayaan hijau.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama para pemangku kepentingan, Ditjen IKMA menetapkan 29 aktivitas hijau sebagai acuan implementasi, yang terdiri atas 14 aktivitas teknis untuk mendukung pencapaian Environmental Objectives (EO) dan 15 aktivitas manajemen guna memperkuat tata kelola berkelanjutan yang mengarah pada Essential Criteria (EC).

Pelaku IKM dapat memilih aktivitas yang paling sesuai dengan karakteristik usahanya, dengan tetap mengutamakan pemenuhan aspek sosial serta pengelolaan sampah dan limbah sebagai langkah awal untuk mencegah praktik greenwashing.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan IKM Hijau Tahun 2026 akan diawali melalui tahap sosialisasi, seminar, dan kurasi peserta sebelum memasuki fase pendampingan teknis. Para peserta akan memperoleh pembekalan mengenai TKBI, prinsip-prinsip IKM Hijau, implementasi aktivitas hijau, penguatan kapasitas digital, hingga penyampaian dampak transformasi melalui sesi pitching. Selanjutnya pada tahun 2027, peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan dalam penyusunan laporan keberlanjutan.

Selain meningkatkan peluang pasar dan akses pembiayaan, peserta program juga akan memperoleh prioritas untuk mengikuti berbagai program strategis Ditjen IKMA lainnya, seperti restrukturisasi mesin dan peralatan, business matching, maupun kegiatan promosi.

Pelaku IKM yang ingin mengikuti Program Pemberdayaan IKM Hijau dapat memperoleh informasi melalui akun Instagram @ikmhijauofficial serta melakukan registrasi melalui platform daftar.esmartikm.id. (Burhan)

Share:

Read More

Komisi I DPR RI Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Penguatan Kodam IX/Udayana

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianti menyampaikan sambutan untuk membuka rapat Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Kodam IX/Udayana, Bali. (Dok. DPR RI)

Bali, WaraWiri.net - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti dinamika alokasi anggaran pertahanan yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, ia menegaskan komitmen Komisi I untuk mendorong peningkatannya pada tahun anggaran mendatang.

"Keberpihakan di politik, anggaran 2024 sebesar Rp2.433.000.000 (triliun) sekarang turun menjadi Rp2.420.000.000 (triliun) di 2025. Nah ini tidak boleh lagi, kita harapkan di 2027 meningkat atau enggak di angka Rp2.450.000.000 (triliun) ke Rp2.550.000.000 (triliun)," ujar Utut di hadapan Panglima Kodam IX/Udayana dan jajaran pimpinan jajaran TNI saat Kunjungan Kerja ke Markas Kodam IX/Udayana di Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan untuk Kementerian Pertahanan berada di angka Rp139 triliun. Namun, seluruh anggota Komisi I DPR RI menyepakati adanya usulan tambahan anggaran.

"Supaya dipahami, angka yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan untuk Kementerian Pertahanan itu Rp139 triliun. Tetapi kami semua di Komisi I sepakat atas permintaan tambahan sebesar Rp195 triliun," tegas Utut dalam kunjungan yang mengangkat tema "Akselerasi Pemekaran Kodam Baru di NTT dan Penguatan Pertahanan Perbatasan RI-Timor Leste".

Lebih lanjut, Utut memaparkan bahwa penguatan sektor pertahanan ini sejalan dengan Asta Cita dari visi Presiden, khususnya terkait penguatan pertahanan dan keamanan negara. Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus pada peningkatan anggaran secara bertahap guna mendukung pemenuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendukung kelanjutan program penguatan postur pertahanan negara yang kini bergeser dari konsep lama menuju paradigma baru. 

"Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force. Jadi ada paradigma yang dibuat sebelumnya yaitu Minimum Essential Force, sekarang menjadi Optimum Essential Force untuk memperkuat pasukan pemukul cepat atau reaksi cepat di daerah perbatasan," terang Legislator Dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Di akhir sambutannya, Utut mengingatkan pentingnya kewaspadaan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi dinamika geopolitik dan perangkat-perangkat pertahanan. (Deni)

Share:

Read More

Komisi IX DPR RI Dorong Penguatan SDM Pariwisata melalui Revitalisasi BLK Manggarai Barat

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat meninjau UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat. (Dok. DPR RI)

NTT, WaraWiri.net - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing. Menurutnya, sebagai destinasi wisata super prioritas, Labuan Bajo membutuhkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Felly saat meninjau UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Jumat (24/7/2026).

"Ini daerah wisata. Mereka harus ditopang oleh anak-anak yang siap kerja, yang sudah punya keterampilan. Karena itu dibutuhkan balai latihan kerja yang siap memberikan pelatihan sesuai kebutuhan dunia pariwisata. Namun, di sini kami melihat masih banyak kekurangan," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi IX DPR RI menemukan fasilitas BLK Manggarai Barat masih memerlukan penguatan. Meski telah memiliki gedung, sejumlah sarana pendukung seperti ruang pelatihan dan asrama bagi peserta dari berbagai kabupaten/kota di NTT belum tersedia secara memadai.

"Bangunannya memang sudah ada, tetapi ruang-ruang belajar masih belum tersedia. Selain itu juga dibutuhkan asrama, terutama bagi peserta yang datang dari kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Timur," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Felly menilai pesatnya pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan nasional harus diikuti dengan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan infrastruktur pelatihan dan peningkatan kualitas SDM.

Menurutnya, masih terdapat ketidaksinkronan antara upaya pengembangan kawasan wisata dengan dukungan terhadap fasilitas dan program yang dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal.

"Ada keinginan membangun daerah ini, tetapi tidak diikuti dengan dukungan yang lain. Ini yang kami lihat belum sinkron. Padahal kebutuhan seperti penguatan balai latihan kerja ini memang harus segera dipenuhi," tegasnya.

Lebih lanjut, Felly mengingatkan bahwa banyak kewenangan strategis di kawasan wisata, termasuk pengelolaan wilayah laut, berada di bawah pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian yang lebih besar melalui dukungan kebijakan dan anggaran agar daerah mampu memenuhi kebutuhan pengembangan sektor pariwisata.

"Ini bukan lagi urusan daerah semata, tetapi sudah menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, kebutuhan daerah harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Temuan-temuan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama mitra Komisi IX agar segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

OJK Dorong Program Akselerasi Perusahaan Rintisan (Startup) Digital

OJK Dorong Program Akselerasi Perusahaan Rintisan (Startup) Digital. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan pengembangan program akselerasi perusahaan rintisan (startup) guna mendorong lahirnya inovasi sektor keuangan yang terpercaya, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi digital nasional.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Accelerating the Next Generation of Innovators" yang diselenggarakan di Pusat Inovasi OJK (OJK Infinity), Jakarta, Kamis.

Adi mengatakan, bahwa OJK mendorong pengembangan startup yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Menurutnya, inovasi harus menghasilkan manfaat nyata serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

“OJK ingin Indonesia menjadi center of excellence untuk digital finance dan digital economy. Untuk mencapainya, kita harus membangun kolaborasi yang kuat antara regulator, industri, pemerintah, akademisi, investor, dan para inovator dalam satu ekosistem yang mampu menciptakan nilai bagi perekonomian nasional," kata Adi.

Adi menambahkan, bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain utama ekonomi digital global dengan didukung pasar domestik yang luas, talenta digital yang kreatif, serta ekosistem inovasi yang terus berkembang. Menurutnya, daya saing ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan.

“Dalam ekonomi digital, trust is the ultimate currency. Karena itu, inovasi tidak cukup hanya unggul secara teknologi, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan masyarakat," ujar Adi.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan, bahwa peran OJK dalam mendorong inovasi sektor jasa keuangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026.

OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen, tetapi juga mendorong pengembangan sektor jasa keuangan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan transformasi dan adaptasi terhadap teknologi digital merupakan prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kalau kita ingin maju, kita tidak punya pilihan selain melakukan transformasi dan beradaptasi dengan teknologi baru. Ke depan, ekonomi akan semakin digerakkan oleh pertukaran data, sehingga teknologi digital menjadi fondasi penting bagi daya saing Indonesia," ujar Edwin.

Pusat Inovasi OJK

Sebagai bagian dari pengembangan Pusat Inovasi OJK (OJK Infinity), OJK menyelenggarakan dua program akselerasi pada 2026 yang menjadi bagian dari innovation pipeline, mulai dari tahap ide, pendampingan (acceleration), regulatory sandbox, hingga implementasi.

Program pertama adalah OJK Fintech Startup Accelerator yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Program ini berfokus pada perusahaan rintisan yang mengembangkan inovasi teknologi di sektor jasa keuangan, antara lain pemanfaatan artificial intelligence, fraud detection, embedded finance, tokenisasi aset dunia nyata, platform koperasi digital, platform Environmental, Social, and Governance (ESG), serta berbagai solusi teknologi keuangan lainnya.

Program kedua adalah OJK Infinity Accelerator yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Program ini berfokus pada pengembangan inovasi berbasis kekayaan intelektual, seperti tokenisasi kekayaan intelektual, pemanfaatan Web3, Non-Fungible Token (NFT), digital licensing, serta pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk mendukung pengembangan industri ekonomi kreatif nasional.

Melalui kedua program tersebut, para peserta memperoleh pendampingan yang mencakup business diagnosis, market validation, product strategy, financial modelling, regulatory clinic, dan mentoring. Saat ini seluruh peserta telah memasuki tahap mentoring intensif sebagai persiapan menuju Demo Day.

FGD “Accelerating the Next Generation of Innovators" menjadi bagian dari rangkaian program akselerasi tersebut dengan mempertemukan startup peserta program bersama regulator, investor, asosiasi, akademisi, dan praktisi industri untuk berbagi perspektif mengenai strategi membangun perusahaan yang bertumbuh, berkelanjutan, dan berdampak.

Forum tersebut juga menghadirkan Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus mantan Co-Founder Tokopedia; Vikra Ijas, Chief Executive Officer Kitabisa sekaligus Sekretaris Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia; Wasis Gunarto, Chief Executive Officer Kopitiam Oey sekaligus Head of Blockchain Asosiasi Blockchain Indonesia; serta Irsan Ramzee, BlockDevId Representative dan BitGo APAC.

Melalui program akselerasi dan forum kolaborasi tersebut, OJK berharap semakin banyak inovasi sektor jasa keuangan digital yang berkembang secara sehat, menerapkan tata kelola yang baik, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, akademisi, investor, dan pemerintah diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya startup Indonesia yang berdaya saing global. (Evi)

Share:

Read More

KPK Tekankan Pentingnya Integritas untuk Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

KPK Tekankan Pentingnya Integritas untuk Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Peradilan. (Dok. KPK)

Bandung, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan kolaborasi dan budaya integritas di lingkungan lembaga peradilan sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam kegiatan Diseminasi Antikorupsi bertajuk “Kolaborasi Integritas, Mewujudkan Keadilan” di Pengadilan Tinggi Bandung, Kamis (23/7).

Kegiatan yang diselenggarakan melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK tersebut diikuti oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung, para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, keluarga besar Pengadilan Tinggi Bandung, para Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, serta Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Barat.

Dalam paparannya, Ibnu menegaskan bahwa lembaga peradilan memiliki posisi strategis sekaligus rentan dalam ekosistem pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya, praktik korupsi di lingkungan peradilan tidak hanya berdampak pada proses penegakan hukum, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

“Korupsi dalam sistem peradilan bukan hanya mengancam keadilan individual, tetapi merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan menciptakan budaya impunitas yang berbahaya bagi demokrasi,” tegas Ibnu.

Reformasi Sistemik dan Keteladanan Pemimpin

Lebih lanjut, Ibnu menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan reformasi yang bersifat sistemik, bukan sekadar pergantian aktor. Ia menyoroti sejumlah tantangan dalam penegakan hukum, antara lain modus korupsi yang semakin berkembang, penanganan yang masih kerap bergantung pada individu alih-alih penguatan sistem, serta upaya pemulihan kerugian negara atau asset recovery yang masih perlu dioptimalkan.

Dalam konteks tersebut, aparatur peradilan memiliki peran penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan bebas dari intervensi maupun kepentingan yang dapat memengaruhi independensi peradilan.

Ibnu juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality dalam interaksi aparatur peradilan dengan pihak eksternal. Prinsip tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2020 mengenai larangan pembebanan biaya kepada satuan kerja daerah tujuan kunjungan kedinasan serta pemberian jamuan yang berlebihan.

“Integritas dalam kunjungan dinas bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan cerminan karakter pemimpin peradilan. Pemimpin yang berintegritas menolak pelayanan berlebihan, menjaga kredibilitas institusi, dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran,” katanya.

Tiga Prinsip Kepemimpinan Berintegritas

Kepada jajaran Pengadilan Tinggi Bandung, Ibnu menitipkan tiga prinsip kepemimpinan berintegritas yang perlu terus dijaga. Pertama, menolak privilege yang tidak sah. Kedua, berpihak pada sistem, bukan kelompok atau golongan tertentu. Ketiga, siap diawasi dan menjalankan tugas secara transparan.

“Tiga prinsip ini bukan sekadar etika, tetapi pagar moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Diseminasi Antikorupsi di Pengadilan Tinggi Bandung merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penguatan integritas yang dilakukan KPK di lingkungan lembaga peradilan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, antara lain Pengadilan Tinggi Semarang pada Oktober 2025, Pengadilan Tinggi Manado pada November 2025, Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Desember 2025, serta Pengadilan Negeri Purwokerto pada April 2026.

Melalui kegiatan tersebut, KPK mengajak seluruh aparatur peradilan menjadikan penguatan integritas sebagai komitmen bersama yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kolaborasi antara KPK dan lembaga peradilan diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus membangun institusi peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

KPK juga mengingatkan masyarakat maupun aparatur yang menemukan dugaan tindak pidana korupsi atau indikasi penyimpangan untuk menyampaikannya melalui kanal pengaduan resmi KPK. (Zikry)

Share:

Read More

KPK Ajak Anak Indonesia Tumbuh Berintegritas dalam Peringatan Hari Anak Nasional

KPK Ajak Anak Indonesia Tumbuh Berintegritas dalam Peringatan Hari Anak Nasional. (Dok. KPK)

Depok, WaraWiri.net - Momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2026 dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas pendidikan antikorupsi kepada generasi muda melalui pendekatan yang dekat dengan dunia anak. Berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), KPK menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dalam peringatan Hari Anak Nasional bertema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" di Makara Art Center Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/7).

Melalui booth edukasi KPK, ratusan anak dari berbagai jenjang pendidikan diajak mengenal nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan kepedulian melalui beragam aktivitas interaktif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi jangka panjang yang menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi sejak usia dini.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi, menegaskan bahwa anak-anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Karena itu, selain memastikan kesejahteraan anak, pendidikan yang membentuk karakter dan integritas juga harus menjadi perhatian utama.

“KPK memandang anak sangat penting karena selain kita membangun kesejahteraannya, kita juga harus membangun pendidikannya supaya nantinya anak menjadi anak yang berintegritas dan kelak akan menjadi pemimpin Indonesia yang berintegritas serta membawa Indonesia menjadi Indonesia maju,” ujar Dian.

Edukasi Antikorupsi Dikemas Menyenangkan

Menurut Dian, keterlibatan KPK dalam peringatan Hari Anak Nasional di Universitas Indonesia merupakan bagian dari kolaborasi dengan KemenPPPA untuk memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi kepada anak-anak. Melalui booth yang disiapkan, KPK menghadirkan berbagai kegiatan interaktif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas secara menyenangkan.

Anak-anak dapat mengikuti beragam aktivitas, mulai dari kuis "Roda Ceria Si Kumbi", pertunjukan boneka "Kumbi and Friends", permainan edukatif, kegiatan mewarnai tokoh-tokoh Kumbi, board game antikorupsi, hingga permainan digital berbasis Quizizz. Seluruh kegiatan dirancang agar pesan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian lebih mudah dipahami sesuai usia peserta.

Kepala Satuan Tugas Jejaring Pendidikan KPK, Bariroh Barir, menjelaskan bahwa selama ini KPK rutin memperingati Hari Anak Nasional dengan mengundang anak-anak dari sekolah sekitar kantor KPK. Namun, keterbatasan kapasitas membuat jangkauan peserta masih terbatas.

“Melalui kerja sama dengan KemenPPPA, audiens yang terlibat menjadi jauh lebih besar. Ini menjadi peluang yang sangat baik bagi KPK untuk memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada lebih banyak anak,” kata Bariroh.

Ia menambahkan, seluruh aktivitas di booth KPK disusun berdasarkan kelompok usia peserta, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima secara efektif sesuai tahap perkembangan anak.

Selain menghadirkan kegiatan interaktif, KPK juga terus mengembangkan berbagai media pembelajaran antikorupsi yang ramah anak, mulai dari buku cerita, komik, dongeng, permainan edukatif, hingga materi pembelajaran digital. Seluruh materi tersebut dapat diakses masyarakat secara gratis melalui laman pendidikan.kpk.go.id.

Upaya tersebut merupakan bagian dari penguatan pendidikan antikorupsi yang selama ini dijalankan KPK bersama berbagai kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, integritas diharapkan tidak hanya dipahami sebagai materi pelajaran, tetapi menjadi kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari anak.

Kolaborasi Membangun Generasi Berkarakter

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengajak anak-anak Indonesia untuk terus berani bermimpi dan memanfaatkan kesempatan belajar, tanpa meninggalkan nilai-nilai moral sebagai landasan dalam meraih cita-cita.

“Jangan pernah takut untuk mengejar mimpi. Belajarlah sebanyak-banyaknya dan manfaatkan teknologi yang tersedia untuk mencapai cita-cita. Namun, akal yang kita miliki harus selalu berjalan bersama budi pekerti,” pesannya.

Bagi KPK, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi berbagai pihak dalam membangun generasi yang berintegritas. Pencegahan korupsi dipandang sebagai upaya yang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembentukan karakter sejak usia dini agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian tumbuh menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Menutup rangkaian kegiatan, Dian Novianthi menyampaikan pesan kepada seluruh anak Indonesia agar menjadikan integritas sebagai bekal dalam meraih masa depan.

“Kalian adalah calon pemimpin bangsa. Jadilah anak yang jujur, anak yang berani, dan anak yang bertanggung jawab. Dengan karakter itu, kalian dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya. (Zidan)

Share:

Read More

Dukung Pemberantasan Narkoba, Lapas Mojokerto Ikuti Puncak Peringatan HANI 2026

Dukung Pemberantasan Narkoba, Lapas Mojokerto Ikuti Puncak Peringatan HANI 2026. (Dok. Ditjenpas)

Mojokerto, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto ikuti Puncak Peringatan Hari Antinarkotika Internasional (HANI) 2026 yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto secara virtual, Kamis (23/7).

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor BNN Kota Mojokerto itu turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mojokerto sebagai bentuk sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Kepala Lapas Mojokerto, Arifin Akhmad, menyampaikan dukungannya terhadap upaya bersama perangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Lapas Mojokerto berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama, karena itu sinergi antarlembaga harus terus diperkuat,” ungkap Arifin.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Mojokerto, Damar Bastiar Amarapit, mengapresiasi keikutsertaan berbagai pihak dalam kolaborasi Upaya pemberantasan narkoba.

“Sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait terus diperkuat melalui berbagai langkah pencegahan dan pengawasan di lingkungan Lapas Mojokerto. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba,” jelas Damar.

Peringatan HANI 2026 jadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi ancaman narkotika. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak diajak tingkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan peran aktif dalam ciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. (Muh)

Share:

Read More

KAI Group Kelola Lima Jenis Teknologi Perkeretaapian, dari Lokomotif Diesel hingga Kereta Cepat

KAI Group Kelola Lima Jenis Teknologi Perkeretaapian, dari Lokomotif Diesel hingga Kereta Cepat. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama ekosistem KAI Group mengelola lima jenis teknologi perkeretaapian, mulai dari lokomotif diesel, kereta rel listrik atau KRL, kereta rel diesel dan listrik atau KRDE/I, LRT dengan sistem operasi otomatis, hingga kereta cepat dengan kecepatan operasional 350 kilometer per jam.

Keberagaman teknologi tersebut mendukung KAI Group dalam melayani 258.993.359 pelanggan sepanjang Semester I 2026, meningkat 7,55 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 240.805.920 pelanggan. Pada periode yang sama, KAI juga melayani 32.498.043 ton barang, terdiri atas 26.534.095 ton batu bara dan 5.963.948 ton komoditas nonbatu bara.

Per Juni 2026, KAI memiliki 551 lokomotif, 1.064 KRL, 2.238 kereta penumpang, 8.907 gerbong barang, serta 96 KRDE/I. KAI juga mengoperasikan LRT Jabodebek, sedangkan dalam ekosistem KAI Group, PT Kereta Cepat Indonesia China mengoperasikan Whoosh.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, setiap teknologi memiliki karakter operasional, sumber tenaga, sistem pengendalian, serta pola perawatan yang berbeda.

“Perbedaan teknologi tersebut dikelola melalui standar keselamatan, keandalan, kompetensi pekerja, dan disiplin operasi yang konsisten. Tujuannya sama, yaitu memastikan setiap perjalanan berlangsung aman, tepat waktu, andal, dan nyaman bagi pelanggan,” ujar Anne.

Teknologi lokomotif diesel menjadi penggerak utama layanan kereta api antarkota, lokal, wisata, dan barang. Pada Semester I 2026, layanan KA Jarak Jauh dan Lokal KAI melayani 29.858.267 pelanggan, meningkat 8,72 persen dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 27.463.555 pelanggan.

Lokomotif diesel juga mendukung distribusi berbagai komoditas melalui layanan kereta api barang di Jawa dan Sumatra. Sepanjang Semester I 2026, KAI melayani 32,50 juta ton barang untuk mendukung rantai pasok sektor energi, industri, perkebunan, peti kemas, bahan bakar minyak, semen, dan komoditas lainnya.

Pada segmen wisata, KAI Wisata melayani 164.743 pelanggan, meningkat 64,45 persen dibandingkan 100.176 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung beragam pilihan perjalanan, mulai dari kereta wisata, kereta panoramic, kereta istimewa, hingga layanan perjalanan berbasis kereta api lainnya.

Untuk mobilitas perkotaan, teknologi KRL dan sarana commuter mendukung KAI Commuter dalam melayani 204.151.200 pelanggan, meningkat 6,58 persen dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 191.540.583 pelanggan. Layanan tersebut menjadi penyumbang volume pelanggan terbesar KAI Group dengan cakupan Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta–Solo, Surabaya, Merak–Rangkasbitung, serta sejumlah wilayah lainnya.

Sementara itu, teknologi KRDE/I mendukung layanan regional dan konektivitas bandara. KAI Bandara melayani 3.482.897 pelanggan, meningkat 0,99 persen dibandingkan 3.448.622 pelanggan pada Semester I 2025. KA Makassar–Parepare melayani 172.011 pelanggan, meningkat 15,42 persen dibandingkan 149.035 pelanggan.

Pada teknologi operasi otomatis, LRT Jabodebek menggunakan sistem persinyalan berbasis komunikasi dengan tingkat otomatisasi Grade of Automation 3 atau GoA3. Sistem tersebut memungkinkan pengaturan kecepatan, jarak antarrangkaian, pemberhentian, serta perjalanan dilakukan secara otomatis dan dipantau melalui pusat kendali operasi.

Sepanjang Semester I 2026, LRT Jabodebek melayani 16.018.911 pelanggan, meningkat 22,84 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 13.040.403 pelanggan. Adapun LRT Sumsel melayani 2.206.496 pelanggan pada periode yang sama.

Pada layanan berkecepatan tinggi, Whoosh menggunakan rangkaian kereta cepat yang memiliki kecepatan operasional hingga 350 kilometer per jam. Sepanjang Semester I 2026, Whoosh melayani 2.938.834 pelanggan, meningkat 0,08 persen dibandingkan 2.936.578 pelanggan pada Semester I 2025.

Anne mengatakan, capaian tersebut menunjukkan setiap teknologi memiliki peran sesuai karakter mobilitas masyarakat.

“Pelanggan commuter memerlukan kapasitas besar dan frekuensi tinggi, pelanggan antarkota membutuhkan kenyamanan dan kepastian waktu, sedangkan layanan regional, bandara, wisata, dan kereta cepat memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. KAI Group menyiapkan teknologi dan pola pelayanan sesuai karakter masing-masing segmen,” kata Anne.

Keandalan teknologi tersebut didukung fasilitas perawatan sarana yang tersebar di Jawa dan Sumatra. KAI memiliki enam Balai Yasa sarana, terdiri atas Balai Yasa Manggarai, Tegal, Yogyakarta, dan Gubeng di Pulau Jawa, serta Balai Yasa Pulubrayan dan Lahat di Pulau Sumatra.

Keenam Balai Yasa tersebut menjalankan perawatan berat, pemeriksaan menyeluruh, perbaikan, dan peningkatan keandalan lokomotif, kereta penumpang, gerbong barang, serta jenis sarana lainnya sesuai fungsi masing-masing. Perawatan berkala juga didukung depo serta unit teknis di wilayah operasi KAI.

Pada sisi prasarana, KAI memiliki UPT Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan yang menangani pemeliharaan dan perbaikan mesin berat perawatan jalan rel serta peralatan mekanik. Unit tersebut mendukung kesiapan mesin yang digunakan untuk menjaga geometri dan kondisi jalur kereta api.

KAI juga memiliki UPT Balai Yasa Jembatan Kiaracondong di Bandung yang beroperasi sejak 1921. Balai Yasa tersebut menjalankan produksi dan perbaikan jembatan baja serta pembuatan peralatan kerja prasarana untuk mendukung kebutuhan operasional lintas perkeretaapian di Jawa dan Sumatra.

“Teknologi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda memerlukan fasilitas perawatan, alat kerja, prosedur, dan tenaga teknis yang sesuai. Pemeriksaan dan perawatan dilaksanakan secara terjadwal agar sarana maupun prasarana siap digunakan untuk melayani perjalanan,” jelas Anne.

KAI juga memperkuat kompetensi pekerja yang mengoperasikan, memeriksa, merawat, dan mengendalikan perjalanan kereta api. Jumlah pekerja tersertifikasi meningkat dari 14.150 pekerja pada 2022 menjadi 15.983 pekerja pada 2023, kemudian 16.186 pekerja pada 2024, dan mencapai 19.167 pekerja pada 2025.

Program sertifikasi pada 2026 mencakup 18.297 kebutuhan sertifikasi pekerja pada berbagai bidang operasional. Bidang tersebut meliputi awak sarana perkeretaapian, pengatur dan pengendali perjalanan kereta api, pemeriksa serta tenaga perawatan sarana dan prasarana, hingga Penjaga Jalan Lintas.

Setiap pekerja operasional mengikuti pendidikan, pelatihan, pengujian kompetensi, dan sertifikasi sebelum menjalankan tugas. Penguatan kemampuan juga dilakukan melalui simulasi operasional, lokakarya, forum teknis, pelatihan penyegaran, dan latihan penanganan kondisi darurat.

Perkembangan teknologi turut menghadirkan kebutuhan kompetensi baru, termasuk pengoperasian sistem otomatis, perangkat elektronik, persinyalan berbasis komunikasi, pemantauan kondisi sarana secara digital, analisis data operasional, serta pengendalian perjalanan melalui pusat kendali.

KAI juga menggunakan aplikasi Safety Railway Information atau SRI sebagai kanal pelaporan potensi bahaya dan kondisi tidak aman. Laporan pekerja melalui aplikasi tersebut digunakan untuk mempercepat mitigasi dan mencegah risiko yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan.

“Dari lokomotif diesel hingga kereta cepat, teknologinya berbeda tetapi prinsip operasinya tetap sama. Keselamatan dijaga melalui pekerja yang kompeten, fasilitas perawatan yang memadai, disiplin terhadap prosedur, serta pengawasan yang berjalan selama 24 jam,” tutup Anne. (Ilham)

Share:

Read More