Wapres dan Mendikdasmen Lepas Alumni Pejuang Digital, Tegaskan Beasiswa Negara Kembali ke Rakyat

Wapres dan Mendikdasmen Lepas Alumni Pejuang Digital, Tegaskan Beasiswa Negara Kembali ke Rakyat. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Sejumlah 150 alumni penerima beasiswa LPDP resmi dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk bertugas di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T) dalam Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital. Kegiatan pelepasan ini berlangsung di Auditorium Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (2/4).

Program yang merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertujuan mempercepat transformasi digital di sekolah dasar wilayah 3T.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyatakan bahwa teknologi bukan sekadar alat bantu saja, melainkan penentu arah masa depan pendidikan Indonesia. Ia mendorong agar kesenjangan digital di dunia pendidikan segera dijembatani secara nyata.

Wakil Presiden juga menekankan pentingnya inovasi metode pembelajaran, khususnya di wilayah 3T, agar proses belajar lebih efektif dan menyenangkan dengan dukungan teknologi.

“Jika pembelajaran terasa membosankan, kita harus menemukan metode yang lebih menarik. Semua harus bisa dibuat menyenangkan. Apalagi saat ini tersedia Interactive Flat Panel (IFP) dari Bapak Presiden. Saya berharap teman-teman dapat membantu mengenalkan dan mendampingi pemanfaatannya,” tuturnya.

Wakil Presiden juga menyampaikan pesan yang lebih dalam dari sekadar agenda penguatan digital pendidikan, bahwa beasiswa negara bukan hadiah yang berhenti di gedung wisuda. Ketika negara telah berinvestasi pada seseorang, maka saatnya investasi itu dikembalikan, bukan dalam bentuk laporan, melainkan lewat dampak yang bisa dirasakan langsung oleh siswa di daerah yang kadang luput dari perhatian.

Kehadiran para peserta Alumni Pejuang Digital yang merupakan Alumni LPDP di wilayah 3T, menurut Wapres, adalah bagian dari gerakan bersama untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan tidak lagi sekadar jadi slogan.

Direktur Utama LPDP, Sudarto, ikut hadir dalam kegiatan dan memberikan laporan terkait program. Ia memaparkan bahwa lembaganya telah mendukung puluhan ribu penerima beasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, dengan komitmen kuat pada perluasan akses, termasuk daerah afirmasi yang kerap tertinggal dalam arus pembangunan.

"Yang terpenting adalah memastikan bahwa para alumni kembali dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Sudarto disambut dengan tepuk tangan meriah para peserta. 

Sudarto menegaskan bahwa keberhasilan program beasiswa tidak bisa diukur dari angka lulusan atau indeks prestasi semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kontribusi alumni dalam menjawab permasalahan di lapangan. Program Alumni Pejuang Digital, ia jelaskan, sebagai salah satu wujud nyata dari filosofi itu.

Program ini juga memperluas pola kolaborasi LPDP dengan berbagai instansi, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Saat ini program Alumni Pejuang Digital diarahkan secara khusus untuk memperkuat transformasi digital pendidikan melalui Pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID).

Kisah Peserta dari Papua Barat ke Tepi Danau Toba

Sesi pelepasan diselingi dialog hangat Wakil Presiden Gibran bersama dua peserta yang membawa cerita dari sudut-sudut berbeda Indonesia.

Teresia Rutisu, salah satu peserta lulusan Swiss Hotel Management School , Swiss, yang berasal dari Papua Barat akan ditugaskan di Merauke. Ia meyakini bahwa teknologi bisa menjadi jembatan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa di wilayah timur Indonesia melalui penggunaan IFP. Ia juga ingin berbagi pengalaman dan nilai-nilai hidup yang selama ini didapatkan selama belajar di luar negeri kepada para siswa di sana.

"Saya menekankan kata ‘pengabdian’. Saya ingin berbagi pengalaman kepada anak-anak di daerah 3T, karena saya juga berasal dari sana. Saya ingin mereka tidak pernah berhenti bermimpi,” jelasnya.

Sementara itu, peserta lain yang berasal dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Gulmog Simbolon, menilai Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital sebagai ruang kontribusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan. Lulusan University of Surrey, Inggris, ini menjelaskan bahwa dampak kehadiran peserta Alumni Pejuang Digital di sekolah tak hanya mendampingi saja, tetapi juga mampu menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih luas di sekitarnya.

"Perjalanan hidup saya mengajarkan bahwa akses pendidikan yang baik bisa mengubah segalanya. Kini giliran saya membantu membukakan jalan itu bagi anak-anak di daerah 3T,” ungkapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Wapres mengapresiasi semangat para alumni universitas luar negeri yang memilih kembali ke daerah, seraya menegaskan bahwa kontribusi nyata merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus kebanggaan sebagai warga negara. 

“Setiap alumni harus bangga menjadi WNI dan mengabdi di kampung halamannya,” tegasnya.

Wakil Presiden menutup acara dengan melepas seluruh peserta secara resmi. Ia berpesan agar para alumni menjaga kesehatan fisik di lapangan, memahami kebutuhan dan kearifan lokal setempat, serta memberikan kontribusi terbaik selama masa penugasan tiga bulan ke depan. (Alif)

Share:

Read More

BGN Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan

BGN Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Rufriyanto Maulana Yusuf menuturkan bahwa skema insentif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat.

Dia menyebut, sistem tersebut dilengkapi instrumen disiplin yang kuat melalui prinsip "no service, no pay". "Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ucapnya di Jakarta, Kamis (2/4).

Artinya, insentif Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan. "Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," tegas Rufriyanto.

Menurutnya, mekanisme ini menjadi alat pemaksa kepatuhan (punitive control) agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal.

"Parameter kecacatan mutu ini diberlakukan secara ketat apabila suatu hari filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp6 juta langsung dihentikan (suspend)," jelas Rufriyanto.

Rufriyanto menambahkan, ketentuan ini mendorong mitra untuk secara disiplin menjaga kualitas fasilitas setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada di pihak mitra.

Dengan demikian, standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga. Selain itu, dia menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola publik yang terus disempurnakan.

Meski masih membutuhkan penyesuaian di berbagai aspek operasional, dia menegaskan bahwa skema kemitraan SPPG memiliki nilai strategis yang besar.

"Kita perlu menyadari bahwa setiap transformasi besar dalam tata kelola publik senantiasa merupakan sebuah proses penyempurnaan yang berkelanjutan. Program MBG melalui skema kemitraan SPPG ini mungkin masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek operasional, namun menafikan nilai strategisnya hanya berdasarkan prasangka sempit merupakan sebuah kerugian intelektual," tuturnya.

Dia mengajak publik untuk melihat kebijakan ini secara objektif sebagai upaya mengalihkan beban belanja modal menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup generasi mendatang.

"Dengan menelaah kebijakan ini secara cerdas dan melampaui sekadar retorika di permukaan, kita akan melihat bahwa instrumen ini bukan tentang keuntungan sepihak, melainkan tentang gotong royong patriotik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang mandiri dan kompetitif," pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Pascagempabumi M 7.6, BMKG Sampaikan Analisis dan Timeline Peringatan Dini Tsunami

Pascagempabumi M 7.6, BMKG Sampaikan Analisis dan Timeline Peringatan Dini Tsunami. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa proses penyampaian informasi dan peringatan dini tsunami pascagempa bumi magnitudo (M) 7,6 telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Gempa bumi tektonik terjadi pada Kamis, 2 April 2026 pukul 05.48 WIB, dengan pusat gempa berada di laut sekitar 132 km barat laut Ternate, Maluku Utara, pada kedalaman 33 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa tersebut berpotensi tsunami dengan status Siaga di wilayah Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung, dan sebagian Minahasa, serta status Waspada di Kepulauan Sangihe dan sekitarnya.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa BMKG telah menjalankan tahapan peringatan dini tsunami secara cepat dan terukur sesuai SOP yang berlaku.

“Perlu dipahami tentang garis waktu (timeline) Peringatan Dini Tsunami sesuai SOP. Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah gempa, BMKG harus memberikan peringatan pertama berupa parameter gempa, potensi tsunami, estimasi waktu tiba, dan tingkat ancaman apakah Awas, Siaga, Waspada,” ujar Faisal dalam paparannya.

Ia menambahkan, peringatan dini tahap kedua disampaikan dalam waktu kurang dari 10 menit, sementara pembaruan informasi tahap ketiga dilakukan pada menit ke-30 hingga 60. Seluruh rangkaian informasi tersebut diakhiri maksimal 120 menit setelah estimasi waktu tiba pertama, guna memberikan ruang bagi pemangku kepentingan dalam melakukan langkah penanganan darurat.

Faisal juga mengungkapkan bahwa pada kejadian tersebut, BMKG berhasil menyampaikan informasi awal dalam waktu 2 menit 45 detik setelah gempa terjadi. Selanjutnya, informasi tersebut diteruskan ke pusat informasi regional dan global, termasuk ASEAN Earthquake Information Center dan Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS).

“Peringatan dini tsunami tahap 2 keluar 8 menit kemudian dan diteruskan ke Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS). Peringatan dini diakhiri pada pukul 09.56 WIB,” tambahnya.

Lebih lanjut, BMKG juga melakukan pemantauan muka air laut melalui sembilan tide gauge, termasuk tiga perangkat milik Badan Informasi Geospasial (BIG). Hasil pengamatan menunjukkan adanya kenaikan muka air laut hingga 0,75 meter.

Menurut Faisal, meskipun kenaikan tersebut relatif kecil, kondisi geografis wilayah kepulauan dan teluk di Maluku Utara dan Sulawesi Utara berpotensi menyebabkan amplifikasi gelombang tsunami.

“Kondisi topografi dapat menyebabkan tinggi dan jangkauan tsunami melebihi estimasi awal, sehingga kewaspadaan tetap harus ditingkatkan,” tegasnya.

Hingga pukul 12.00 WIB, BMKG mencatat sebanyak 93 aktivitas gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo antara 2,8 hingga 5,8, di mana tujuh di antaranya dirasakan masyarakat. Gempa ini tergolong gempa dangkal akibat aktivitas deformasi kerak bumi dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Dampak guncangan tertinggi mencapai skala V–VI MMI di Kota Ternate dan Kecamatan Ibu, yang menyebabkan masyarakat berlarian keluar rumah dan berpotensi menimbulkan kerusakan ringan pada bangunan. Sementara itu, di Manado intensitas mencapai IV–V MMI, dan di wilayah Gorontalo serta sekitarnya berkisar II–III MMI.

BMKG juga menerima informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait adanya peningkatan aktivitas gunung api di Maluku Utara yang diduga dipicu oleh aktivitas tektonik pascagempa.

Selain itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai hoaks. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG,” tegas Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan akurasi informasi yang disampaikan BMKG.

“Informasi dari BMKG sangat penting sebagai acuan berbasis sains yang valid bagi masyarakat. Jangan sampai muncul kepanikan akibat informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana, serta menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar seluruh unsur terkait segera turun ke lapangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Ia menjelaskan fokus utama adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara cepat dan tepat.

“Jangan remehkan setiap detik informasi peringatan dini. Pastikan seluruh tindakan berbasis pada data sains dari BMKG,” pesan Pratikno.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pendataan, penetapan status kedaruratan, serta penguatan edukasi masyarakat dan evaluasi kelembagaan kebencanaan sebagai bagian dari pembelajaran pascabencana.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Basarnas, jajaran Kementerian/Lembaga terkait, serta pemerintah daerah terdampak di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, baik secara langsung maupun daring.

Melalui rapat koordinasi ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya guna mendukung keselamatan masyarakat serta efektivitas penanganan bencana secara nasional. (Evi)

Share:

Read More

Kemenperin Pacu Implementasi TKDN melalui Sertifikasi Profesi Verifikator

Kemenperin Pacu Implementasi TKDN melalui Sertifikasi Profesi Verifikator. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendorong daya saing industri nasional serta memperkuat struktur industri dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan tata kelola verifikasi TKDN melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Verifikator TKDN yang didukung oleh balai di lingkungan Kemenperin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan TKDN melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan serta Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

“Regulasi ini merupakan langkah reformasi yang membuat kebijakan TKDN menjadi lebih terukur, adaptif, dan berkeadilan. Reformasi ini juga penting untuk memastikan kebijakan TKDN semakin relevan dengan dinamika rantai pasok global sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4).

Menperin menegaskan, kebijakan TKDN merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian industri nasional. Reformasi kebijakan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem industri yang lebih sehat, kompetitif, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa industri nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan mampu bersaing di pasar global. TKDN bukan sekadar angka kandungan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional yang memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok domestik, serta peningkatan kapasitas industri nasional,” jelasnya.

Langkah penguatan implementasi kebijakan tersebut juga diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TKDN di lingkungan balai Kemenperin. Kehadiran LSP ini bertujuan menjamin kompetensi, profesionalisme, dan kredibilitas para verifikator TKDN, sekaligus memastikan proses penilaian TKDN dilakukan secara objektif, terstandar, dan akuntabel.

Selain itu, pembentukan LSP TKDN juga menjadi bagian dari komitmen Kemenperin dalam mengembangkan sumber daya manusia industri yang unggul dan berdaya saing melalui sistem sertifikasi berbasis kompetensi.

Pembentukan LSP TKDN tersebut ditandai dengan penyerahan lisensi dari Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi kepada balai Kemenperin pada acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Kemenperin, Jakarta. Lisensi tersebut tercatat dengan Nomor BNSP-LSP-2709-ID yang berlaku hingga 14 November 2030.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, LSP TKDN menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola sertifikasi TKDN di Indonesia. Melalui penerapan standar kompetensi yang jelas serta keterlibatan asesor tersertifikasi, diharapkan proses verifikasi TKDN dapat berlangsung lebih konsisten dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.

“LSP TKDN hadir sebagai instrumen penting dalam perbaikan tata kelola sertifikasi TKDN. Penerapan standardisasi skema kompetensi dan keterlibatan asesor tersertifikasi diharapkan mampu menjamin konsistensi proses verifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi TKDN,” papar Emmy.

Saat ini, LSP BSPJI Jakarta telah memiliki sejumlah skema sertifikasi profesi, antara lain Verifikator TKDN, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC). Program sertifikasi tersebut diperkuat oleh 18 asesor kompeten yang telah mendapatkan pengakuan lisensi dari BNSP sejak 14 November 2025.

Kepala BSPJI Jakarta Fathullah menyampaikan bahwa pembentukan LSP merupakan langkah strategis dalam memastikan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi TKDN. Selain itu, keberadaan skema QA dan QC juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu agar layanan verifikasi TKDN dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Melalui skema sertifikasi ini, industri akan memperoleh kepastian layanan verifikasi TKDN yang profesional dan terpercaya. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri nasional yang lebih transparan dan berstandar,” ujar Fathullah.

Ke depan, BSPJI Jakarta akan terus memperluas cakupan layanan sertifikasi profesi untuk mendukung penguatan industri nasional yang berkelanjutan. Kehadiran LSP diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memastikan kompetensi verifikator TKDN sekaligus mendukung sistem penjaminan mutu industri yang lebih terstruktur dan konsisten sehingga memberikan manfaat langsung bagi pelaku industri di dalam negeri. (Subhan)

Share:

Read More

Kabupaten Siak Terpilih dari 51 Daerah Se-Indonesia sebagai Kabupaten Pangan Aman Versi BPOM

Kabupaten Siak Terpilih dari 51 Daerah Se-Indonesia sebagai Kabupaten Pangan Aman Versi BPOM. (Dok. Pemprov Riau)

Riau, WaraWiri.net - Kabupaten Siak menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Riau yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam program nasional tahun 2025.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dr. Handry, MKM menyebutkan penghargaan tersebut diterima berdasarkan surat resmi BPOM yang menyebutkan dari 51 kabupaten/kota se-Indonesia penerima penghargaan, hanya Siak yang mewakili Riau.

“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Penghargaan ini hasil kerja keras semua pihak. Semoga menjadi amal ibadah dan memacu kita untuk lebih baik ke depannya,” ujar Handry, Jumat (3/4/2026).

Penghargaan itu merupakan bagian dari hasil pemeringkatan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 yang ditetapkan BPOM dan ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Elin Herlina pada 25 Maret 2026.

Dalam surat tersebut, BPOM menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai aktif dan berkomitmen dalam menjalankan program keamanan pangan, mulai dari pengawasan hingga pelibatan pelaku usaha dan masyarakat.

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman sendiri bertujuan memastikan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi melalui pengawasan di seluruh rantai pangan.

Adapun sertifikat penghargaan diberikan dalam dua kategori utama, yakni pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman dan peringkat terbaik regional. Penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen, dilanjutkan dengan evaluasi komprehensif berupa penilaian video dan wawancara untuk melihat aspek inovasi, kepemimpinan, serta dampak program di lapangan.

BPOM juga menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan pangan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dokumen penghargaan tersebut telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.

Capaian ini, kata Handry, sesuai dengan harapan Bupati Siak Afni Zulkifli yang terus memotivasi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Siak. (Zikry)

Share:

Read More

Ikuti Entry Meeting, Provinsi Babel Optimis Pertahankan dan Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Ikuti Entry Meeting, Provinsi Babel Optimis Pertahankan dan Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Dok. Pemprov Babel)

Jakarta, WaraWiri.net - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fery Afriyanto mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Ruang Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI) melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V dan dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Bobby Adhityo Rizaldi selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V dalam arahannya menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga harus menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. 

“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” tegas Bobby.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sementara itu, Fery Afriyanto selaku Pj. Sekda Babel mengatakan optimis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

Di akhir kegiatan dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan oleh pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi kepada para kepala daerah. Penyerahan ini menjadi tanda resmi dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK. (Junaedi)

Share:

Read More

Kabupaten Sumedang Kolaborasi dengan Malaysia Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Kabupaten Sumedang Kolaborasi dengan Malaysia Tingkatkan Kualitas Pendidikan. (Dok. Pemkab Sumedang)

Kabupaten Sumedang, WaraWiri.net - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menerima kunjungan dari Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Malaysia Association of Lesson Study (MYALS) di Command Center Sumedang, Kamis (2/4/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kemitraan antara Kabupaten Sumedang dengan Malaysia dalam mempraktikkan lesson study, sebuah model pembinaan profesi guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kolaborasi ini bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendorong inovasi di sektor pendidikan. Melalui pendekatan lesson study, para tenaga pendidik diharapkan dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait metode pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.

Bupati Dony menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya pertemuan antara dua bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia, yang memiliki semangat yang sama dalam memajukan pendidikan. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman.

“Pertemuan ini menjadi jembatan persaudaraan, pertukaran ilmu dan pengalaman, serta penguatan kolaborasi di bidang pendidikan. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi masa depan yang lebih baik,” katanya.

Melalui kolaborasi ini, lanjut Dony tercipta ruang untuk saling belajar dan menguatkan dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Menurutnya, di tengah perkembangan dunia yang begitu cepat, sektor pendidikan dituntut untuk terus berinovasi dan berkolaborasi.

“Pendidikan tidak bisa berjalan biasa-biasa saja. Harus terus belajar, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi agar mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memperkenalkan sistem pemerintahan digital milik Pemkab Sumedang, termasuk dashboard Dinas Pendidikan yang menyajikan berbagai data pendidikan secara terintegrasi di Kabupaten Sumedang.

Perwakilan Malaysia Association of Lesson Study, Prof. Zanaton menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sumedang bertujuan untuk melihat langsung kebijakan pendidikan serta perkembangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Sumedang.

Ia mengapresiasi pendekatan yang tidak hanya berfokus pada konten pembelajaran, tetapi juga pada nilai-nilai yang diterapkan dalam proses pendidikan.

“Melalui kolaborasi lesson study ini, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Forum ini juga memberikan pengalaman global dalam memperkenalkan praktik lesson study kepada tenaga pendidik maupun calon pendidik di Sumedang,” katanya.

Ia menambahkan, kerja sama ini juga menjadi sarana untuk mempelajari sinergi antara kepala daerah dengan Dinas Pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidik. Diharapkan, kolaborasi antara Kabupaten Sumedang dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan MYALS ini dapat terus berlanjut serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumedang. (Remond)

Share:

Read More

Fokus Pencegahan, Pemkot Bandung Perkuat Antisipasi Pohon Tumbang dan Reklame Roboh

Fokus Pencegahan, Pemkot Bandung Perkuat Antisipasi Pohon Tumbang dan Reklame Roboh. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat langkah antisipatif menyusul meningkatnya kejadian pohon tumbang dan reklame roboh akibat cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmatan) Kota Bandung, Soni Bakhtiyar menyatakan, upaya pencegahan kini menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan pascakejadian.

“Upaya pencegahan itu jauh lebih penting. Jangan sampai kita hanya fokus pada penanganan setelah kejadian. Antisipasi harus dilakukan sejak dini,” ujarnya pada Jumat, 3 April 2026.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Diskarmatan, Satpol PP, BPBP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk melakukan pengecekan menyeluruh di lapangan.

Salah satu fokus utama adalah memastikan kekuatan struktur reklame yang tersebar di berbagai titik kota. 

Pemeriksaan ini dinilai penting untuk mencegah potensi robohnya konstruksi saat diterpa angin kencang.

“Kami mendorong agar dilakukan pengecekan kekuatan struktur reklame secara berkala. Ini harus melibatkan dinas teknis dan juga para pemilik reklame,” jelasnya.

Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan terhadap pohon-pohon rawan tumbang. 

Diskarmatan bersama instansi terkait mengimbau agar dilakukan pemangkasan dahan serta asesmen terhadap kondisi pohon, terutama yang sudah rapuh atau memiliki akar yang melemah.

“Pohon yang sudah tua, dahannya rapuh, atau akarnya tidak kuat harus segera ditangani. Ini penting untuk menghindari kejadian yang membahayakan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Diskarmatan beserta dinas pengampu lainnya meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan. 

Bahkan, dalam kondisi tertentu, pasukan cadangan turut disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi bencana.

“Personel kami siaga penuh. Bahkan jika diperlukan, pasukan cadangan juga kami kerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan,” ungkap Soni.

Pemkot Bandung juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan, dengan melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan, seperti pohon miring atau konstruksi reklame yang terlihat tidak kokoh.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko dampak cuaca ekstrem dapat diminimalisir, serta keselamatan masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. (Tedy)

Share:

Read More

Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan

Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menyampaikan apresiasi atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Christy Sitepu. Menurutnya, majelis hakim telah menunjukkan keberanian dalam menghadirkan putusan yang tidak hanya berpijak pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

“Putusan ini menjadi penegasan bahwa hukum tidak boleh berjalan secara kaku dan terlepas dari realitas sosial. Apa yang diputuskan oleh majelis hakim hari ini mencerminkan sensitivitas terhadap rasa keadilan publik, khususnya bagi para pekerja kreatif yang selama ini kerap berada di wilayah abu-abu dalam penilaian hukum,” kata Rano dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Dari perspektif hukum pidana, Rano menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 3 UU Tipikor, tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan dan adanya niat jahat (mens rea). Dalam perkara ini, menurutnya, penting untuk melihat apakah benar terdapat intensi untuk merugikan keuangan negara, atau justru terjadi perbedaan penilaian atas jasa profesional yang secara karakteristik memang tidak memiliki standar harga baku.

“Penegakan hukum pidana tidak cukup hanya bertumpu pada selisih angka atau konstruksi kerugian negara semata. Harus ada pembuktian yang utuh terhadap unsur kesalahan, termasuk niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan. Jika aspek tersebut tidak terpenuhi, maka pemaksaan penggunaan instrumen pidana justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan hasil audit kerugian negara sebagai dasar pembuktian, terutama dalam sektor yang berbasis kreativitas. Menurutnya, pendekatan yang menilai komponen ide, editing, maupun proses kreatif lainnya sebagai “nol” menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami objek yang dinilai.

“Dalam hukum, kita mengenal bahwa tidak semua kerugian yang dihitung secara administratif dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam konteks pidana. Apalagi jika objeknya adalah kerja kreatif yang mengandung nilai subjektif dan berbasis kesepakatan para pihak,” lanjutnya.

Ia menilai, perkara ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan pengakuan terhadap nilai kerja kreatif anak muda. Dalam pandangannya, pendekatan yang menyamakan kerja kreatif dengan logika pengadaan barang semata adalah keliru dan berpotensi mereduksi nilai dari proses intelektual itu sendiri.

“Kerja kreatif tidak bisa diukur hanya dengan parameter material. Di dalamnya ada ide, proses berpikir, pengalaman, dan keahlian yang dibangun bertahun-tahun. Itu semua memiliki nilai yang tidak bisa dipukul rata atau bahkan diabaikan,” tambahnya.

Lebih jauh, Rano juga menyoroti relevansi putusan ini di tengah perkembangan teknologi, termasuk pesatnya kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, justru di era seperti saat ini, orisinalitas dan kreativitas manusia menjadi semakin bernilai dan harus dilindungi oleh sistem hukum.

“Di tengah kemajuan AI, kita harus semakin sadar bahwa otak manusia dengan orisinalitasnya tidak tergantikan. Justru di situlah letak nilai utama dari karya kreatif. Negara harus hadir untuk melindungi dan menghargai nilai tersebut, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Legislator asal Banten itu berharap, putusan ini dapat menjadi rujukan penting ke depan agar penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang bersinggungan dengan industri kreatif, dilakukan dengan lebih cermat, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal semata. (Bambang)

Share:

Read More

Fakta Penjualan Solar di Bawah Harga Pokok Produksi oleh PT Pertamina Patra Niaga

Fakta Penjualan Solar di Bawah Harga Pokok Produksi oleh PT Pertamina Patra Niaga. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan keterangan usai sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Pertamina klaster penjualan solar non-subsidi dengan Terdakwa Alfian Nasution dan Hasto Wibowo. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 2 April 2026.

Dalam agenda persidangan kali ini, JPU menghadirkan delapan orang saksi yang diperiksa terdiri dari lima orang pihak internal PT Pertamina Patra Niaga serta tiga orang saksi dari pihak swasta yang merupakan konsumen perusahaan.

JPU Andi Setyawan menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi di persidangan sangat mendukung poin-poin yang tertuang dalam surat dakwaan. Fakta persidangan mengungkap bahwa PT Pertamina Patra Niaga memberikan harga jual kepada perusahaan-perusahaan pertambangan tanpa mempertimbangkan bottom price.

“Seluruh harga yang diberikan diketahui berada di bawah harga minimum tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak Pertamina Patra Niaga tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari transaksi tersebut,” ujar JPU Andi Setyawan.

Lebih lanjut, pemeriksaan saksi menunjukkan kondisi yang lebih fatal di mana terdapat harga jual yang dipatok di bawah Cost of Production (COP) atau di bawah harga pokok produksi yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

“Temuan ini menjadi kontradiktif dengan fakta yang disampaikan oleh saksi dari pihak perusahaan konsumen yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patra Niaga sebenarnya memiliki posisi kuat karena menguasai pangsa pasar yang tidak mampu dipenuhi oleh kompetitor lain,” tutur JPU menambahkan.

Meskipun memiliki keunggulan sebagai satu-satunya pihak yang mampu menyuplai kebutuhan para konsumen tersebut, PT Pertamina Patra Niaga justru memberikan kebijakan harga di bawah bottom price yang menghindari perolehan keuntungan perusahaan. (Isna)

Share:

Read More

Nilai Investasi di Kawasan Industri Capai Rp6,74 Triliun, KPK Ingatkan Risiko Tata Kelola

Nilai Investasi di Kawasan Industri Capai Rp6,74 Triliun, KPK Ingatkan Risiko Tata Kelola. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025 menjadi sinyal kuat pertumbuhan sektor manufaktur nasional. Namun di balik angka tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adanya potensi risiko tata kelola yang perlu diantisipasi sejak awal.

KPK menilai, proses strategis dalam pengelolaan kawasan industri mulai dari perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan, masih menyimpan kerentanan jika tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Merespons hal itu, KPK memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi lanjutan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Kamis (2/4). Upaya ini diarahkan untuk memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan penguatan integritas tata kelola.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa kehadiran KPK di sektor industri bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor, terutama di tengah tantangan persepsi korupsi Indonesia.

“Kami mendorong pengelola kawasan berperan membantu pemerintah, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi,” ujar Dian.

Dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 berada di angka 34, KPK memandang penguatan tata kelola kawasan industri menjadi faktor penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pasar, baik domestik maupun global.

Di sisi lain, sektor manufaktur menunjukkan tren positif dengan capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 50,1 pada Maret 2026 atau berada di zona ekspansi. Momentum ini dinilai perlu dijaga melalui penguatan integritas seluruh pemangku kepentingan.

“Faktor ekonomi turut memengaruhi Indeks Persepsi Korupsi, sebab lebih banyak bersinggungan dengan perusahaan asing, sementara keterlibatan sektor domestik masih perlu diperkuat,” jelas Dian.

KPK juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan usaha dan fungsi pengawasan negara, agar aktivitas industri tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan berintegritas.

Perizinan hingga Pengembangan Kawasan Jadi Titik Rawan

Langkah penguatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian koordinasi dan pemetaan risiko yang telah dilakukan KPK sejak Maret 2026 bersama Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin.

KPK bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah kawasan industri strategis, antara lain Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri Surya Cipta Industrial Estate Karawang, Jatiluhur Industrial Smart City, Kawasan Industri Terpadu Batang (KEK Industropolis Batang), serta Kawasan Industri Candi.

Dari hasil pemetaan tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian, terutama pada proses perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri.

Di sisi lain, Ditjen KPAII juga mencatat 8 isu strategis yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kawasan industri, mulai dari ketersediaan energi dan air bersih hingga aspek pencegahan korupsi.

Peran pemerintah daerah dinilai krusial dalam memastikan ekosistem investasi berjalan optimal, tidak hanya dari sisi perizinan, tetapi juga dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Keterlibatan aktif pemda akan memperkuat ekosistem tata kelola kawasan industri yang berintegritas sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Dian.

KPK–Kemenperin Siapkan Aksi Strategis Perkuat Integritas Industri

Sebagai langkah lanjutan, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring melalui optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), guna meningkatkan transparansi dan akses data industri bagi pemangku kepentingan.

Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Winardi, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola menjadi bagian integral dalam mendorong pertumbuhan industri manufaktur nasional yang ditargetkan mencapai 5,51 persen.

“Kami menyadari, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan tata kelola bersih. Pendampingan KPK menguatkan seluruh proses tetap berada dalam koridor integritas,” ujar Winardi.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong penguatan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Langkah ini penting untuk memperkuat aspek regulasi sekaligus memastikan hukum pengelolaan kawasan industri,” tambahnya.

Ke depan, KPK dan Kemenperin akan merumuskan rencana aksi strategis jangka pendek dan panjang berbasis penguatan regulasi dan sistem, guna memastikan ekosistem kawasan industri nasional tumbuh secara berkelanjutan, transparan, dan berintegritas. (Fathi)

Share:

Read More

Dengan Energi Transisi, Pertamina Bangun Desa Rentan Jadi Resisten

Dengan Energi Transisi, Pertamina Bangun Desa Rentan Jadi Resisten. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah dinamika harga minyak dunia dan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, harapan justru tumbuh dari desa-desa di berbagai penjuru Indonesia. Desa yang sebelumnya tergolong kesusahan, kini mulai menggeliat berkat hadirnya energi terbarukan dan penerapan teknologi tepat guna. Bahkan di wilayah-wilayah yang sempat terdampak bencana akibat perubahan iklim, masyarakat kini lebih resilien untuk kembali bangkit.

Seperti yang terjadi di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh. Program Desa Energi Berdikari Pertamina (DEB) membawa energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 4,4 Kilowatt-peak (kWp) dengan baterai 10 kilowatt per jam (kWh) yang dimanfaatkan untuk aerator dan mesin pakan. Alhasil, energi ramah lingkungan ini bisa meningkatkan produktivitas tambak sampai 40 persen, dan menambah pendapatan warga hingga Rp6 - 8 juta per bulan.

Di tengah antusiasme warga, bencana Sumatra dan Aceh pada tahun 2025 turut menyapu udang dan ikan di tambak warga. Beruntung, perangkat PLTS tetap dapat beroperasi, sehingga masyarakat dapat bangkit kembali menata ulang usaha tambaknya.

“Paskabanjir, kami sempat kehilangan segalanya. Berkat dukungan Program DEB Pertamina, kami bisa bangkit kembali, memulai usaha, dan menjalani kehidupan dengan lebih mandiri,” ungkap Muhrizal, Local Hero di Program Gampong Berdikari budi daya udang vaname di Desa Padang Sakti.

DEB memberi nilai ekonomi sampai Rp5,5 miliar per tahun dan mampu mengurangi emisi hingga 1,09 juta ton Co2eq per tahun.

Besarnya manfaat DEB ini membawa kiprah Pertamina diakui secara global. Bersama 23 perusahaan dunia, antara lain Aviva Plc, British Airways, CEMEX, General Motors, Lenovo, hingga Saudi Aramco, Pertamina meraih penghargaan internasional Sustainability, Environmental Achievement & Leadership (SEAL) Awards 2026 untuk kategori Inisiatif Lingkungan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas berbagai inisiatif nyata di bidang lingkungan dan keberlanjutan yang berdampak positif bagi masyarakat. Pertamina dinilai berhasil menghadirkan solusi inovatif melalui energi baru dan terbarukan, membawa masyarakat pada ketahanan ekonomi dan adaptasi perubahan iklim di komunitas pedesaan.

“Apresiasi internasional ini adalah kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat desa yang telah menjadi bagian dari penggerak perubahan, serta pemerintah daerah dan mitra lokal. Ini menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus menghadirkan inovasi yang berdampak nyata, terutama dalam memperkuat resiliensi desa menghadapi dinamika global,” ujar Baron.

Pertamina telah membangun 252 DEB di seluruh Indonesia. Sebanyak 64% DEB berada di luar Pulau Jawa untuk pemerataan pembangunan. Selain itu, sebanyak 156 DEB memproduksi 15,8 ribu ton bahan pangan beras dan 890,4 ton bahan pangan non beras, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Pemanfaatan energi baru terbarukan Pertamina DEB terdiri dari panel surya, mikrohidro, biogas dan energi terbarukan lainnya. Kami berharap dengan pemanfaatan energi transisi, masyarakat desa tak hanya memiliki ketahanan energi, tapi juga penggerak aktivitas ekonomi,” ungkap Baron.

Ke depan, Pertamina berkomitmen untuk memperluas inisiatif berbasis energi bersih dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, semakin banyak desa di Indonesia yang tidak hanya mampu menghadapi gejolak ekonomi dan perubahan iklim, tetapi juga tumbuh menjadi pusat kemandirian energi dan ekonomi baru.

Pemanfaatan energi baru terbarukan ini juga sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pemerintah pada tahun mendatang. Pertamina berkomitmen mendorong transisi energi, tak hanya menjadi sumber energi namun sebagai upaya menurunkan emisi karbon di Indonesia. (Putra)

Share:

Read More

Pertamina dan POSCO International Jajaki Kerja Sama Pengembangan Teknologi Rendah Karbon di Indonesia dan Korea Selatan

Pertamina dan POSCO International Jajaki Kerja Sama Pengembangan Teknologi Rendah Karbon di Indonesia dan Korea Selatan. (Dok. Pertamina)

Korea Selatan, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memperkuat kerja sama dengan mitra internasional dalam pengembangan solusi energi rendah karbon melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan POSCO International Corporation. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis kedua perusahaan untuk menjajaki pengembangan dan potensi penerapan teknologi rendah karbon di Indonesia dan Korea Selatan.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri bersama Kye-In Lee, Chief Executive Officer POSCO International di Korea Selatan pada 1 April 2026, waktu setempat.

Melalui MoU ini, kedua perusahaan akan mengeksplorasi potensi kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi rendah karbon, khususnya pada pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), pengembangan Blue Hydrogen/Ammonia, serta potensi kerja sama pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Korea Selatan dalam rangka kerjasama bilateral antara kedua Negara.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menyampaikan melalui kerja sama ini, Pertamina terus memperkuat kolaborasi global dalam pengembangan teknologi rendah karbon sekaligus mendukung upaya percepatan transisi energi yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Pertamina untuk mempercepat pengembangan ekosistem teknologi rendah karbon di Indonesia, dengan pemanfaatan teknologi CCS/CCUS, pengembangan hidrogen biru, hingga energi baru terbarukan yang diharapkan dapat mendukung target penurunan emisi sekaligus membuka peluang ekonomi karbon di masa depan,”ujar Simon.

Kerja sama mencakup kajian aspek teknis pada rantai teknologi rendah karbon, serta kajian non teknis untuk penerapan teknologi rendah karbon tersebut.

Sinergi dua perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral dalam mencapai target penurunan emisi karbon, sehingga mendukung target Pemerintah untuk Net Zero Emission (NZE). (Putra)

Share:

Read More

Indonesia dan Korea Selatan Resmi Terhubung QR, Transaksi Antarnegara Kini Lebih Cepat, Mudah, dan Murah

Indonesia dan Korea Selatan Resmi Terhubung QR, Transaksi Antarnegara Kini Lebih Cepat, Mudah, dan Murah. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia dan Bank of Korea resmi meluncurkan konektivitas pembayaran QR Antarnegara Indonesia–Korea Selatan, yang memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di Korea Selatan menggunakan QRIS melalui aplikasi domestik1 tanpa perlu menukar valuta asing. Transaksi dilakukan langsung dalam mata uang lokal kedua negara, sehingga lebih efisien dan berbiaya rendah. Inisiatif ini merupakan bagian dari Joint Vision Statement (JVS) antara Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung yang ditandatangani pada hari ini di Korea Selatan (1/4).

Peresmian konektivitas pembayaran QR Antarnegara ini dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur Senior Bank of Korea Sangdai Ryoo, serta ditandai dengan prosesi yang berlangsung secara bersamaan di Indonesia dan Korea Selatan (1/4), yang menandakan bahwa QR antarnegara antara kedua negara telah resmi dapat digunakan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa peresmian ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi bersama Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun sistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan inklusif sebagai fondasi konektivitas ekonomi digital kedua negara. 

“Terhubungnya pembayaran QR Antarnegara tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperkuat UMKM, meningkatkan pariwisata, serta membuka peluang baru bagi dunia usaha, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Gubernur Perry.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bank of Korea Chang Cheong-soo menyampaikan bahwa peresmian QR Antarnegara Indonesia-Korea Selatan menjadi tonggak penting yang mencerminkan semakin eratnya kerja sama kedua negara, khususnya dalam penguatan ekonomi dan keuangan digital.

“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi yang lebih strategis guna memperkuat integrasi sistem pembayaran dan mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara Korea dan Indonesia," ujarnya.

Prosesi peresmian di Jakarta diselenggarakan di Bank Indonesia dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan Minister & Deputy Head of Mission KBRI Korea Selatan di Indonesia, Park Soo-deok. Di Seoul, seremoni dilakukan di Bank of Korea dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman bersama Deputi Gubernur Bank of Korea Chang Cheong-soo.

Keberhasilan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Korea Selatan merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, Bank of Korea, ASPI (termasuk penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menjadi anggota ASPI2), Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute (KFTC), serta lembaga keuangan yang berpartisipasi. Bank Indonesia dan Bank of Korea berkomitmen memastikan sistem pembayaran lintas negara yang aman, andal, dan efisien, guna memperkuat ketahanan keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sejak diluncurkan, QRIS telah menjadi pendorong utama transformasi pembayaran digital sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, dengan jumlah pengguna mencapai 60,77 juta hingga Februari 2026. Pemanfaatan QRIS antarnegara juga terus meningkat di berbagai negara mitra. Secara keseluruhan, frekuensi transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia (inbound) lebih tinggi dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri (outbound). Pada tahun 2025, transaksi inbound tercatat sebanyak 5.892.621 transaksi, melampaui transaksi outbound yang tercatat 1.681.112 transaksi. Hal ini mencerminkan manfaat positif QRIS antarnegara bagi perekonomian domestik.

Hingga Februari 2026, kerja sama dengan Thailand sejak Agustus 2022 telah mencatat 1,64 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp656,27 miliar. Sementara itu, kerja sama dengan Malaysia yang dimulai pada Mei 2023 mencatat volume yang lebih besar, yaitu 10,66 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp2,75 triliun. Selanjutnya, QRIS antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada November 2023 telah mencatat 554.510 transaksi dengan nominal sebesar Rp179,28 miliar. Adapun kerja sama terbaru dengan Jepang sejak Agustus 2025 juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan capaian 5.088 transaksi dengan nominal sebesar Rp428,80 juta. (Budi)

Share:

Read More

Menpora Erick Apresiasi Youth Football Tournament Bali 7s 2026 jadi Ajang Pembinaan Usia Dini dan Pengembangan Sport Tourism

Menpora Erick menghadiri pembukaan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. (Dok. Kemenpora)

Bali, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir memberi apresiasi terhadap pelaksanaan kompetisi usia muda Youth Football Tournament Bali 7s 2026 yang sudah berjalan hingga tahun ketiga. 

Apresiasi tersebut diberikan Menpora Erick saat menghadiri pembukaan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat (3/4) pagi.     

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 yang telah memasuki tahun ketiga. Turnamen ini mampu hadir secara konsisten dari tahun ke tahun, menjaga kesempatan talenta kita untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi pesepakbola profesional di masa depan," ujar Menpora Erick.   

Menurut Menpora Erick ajang ini menjadi tempat bagi para pemain muda untuk mengembangkan potensi dan prestasi. "Di sini mereka bukan sekadar mengasah bakat dan merasakan atmosfer pertandingan di lapangan, tapi juga membentuk karakter sportif, menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan para peserta lintas negara dan budaya," tambahnya. 

Masih kata Menpora Erick, turnamen ini juga bukti nyata bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah kegiatan olahraga usia dini berskala internasional dan berkualitas. "Yang tidak kalah penting, kegiatan ini turut memberikan dampak bagi perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif," ujarnya.  

"Kami meyakini bahwa ajang seperti ini memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sport tourism di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenpora mendukung penuh penyelenggaraan Bali7s sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan memaksimalkan potensi sektor wisata olahraga tanah air, serta membina generasi muda yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing global,” pungkas Menpora Erick.

Youth Football Tournament Bali 7s 2026 kali ini diikuti 500 tim peserta yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, India dan Belanda dengan total pemain sebanyak 8.000 pemain. Keseluruhan pemain tersebut tersebar dalam beberapa kelompok usia yang berkompetisi mulai dari U8, U10, U12, U14, U16, Pro dan Women.

Lebih dari sekadar turnamen sepak bola, Bali 7s juga menawarkan pengalaman festival keluarga dengan menghadirkan area Food & Beverages booth UMKM sebanyak 42 tenant yang menjadikan turnamen ini sebuah perayaan olahraga dan hiburan yang menyenangkan untuk seluruh keluarga.

Sementara Direktur Turnamen Internasional Bali 7s 2026, Yabes Tanuri mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan Menpora dan para sponsor pada pelaksanaan Bali 7s tahun ini. 

"Harapannya, turnamen ini bisa menjadi ajang pengembangan generasi muda untuk menjadi pesepak bola profesional di masa depan, salah satunya mencetak pemain Timnas Indonesia di masa mendatang,” kata Yabes Tanuri. (Ros)

Share:

Read More

Kemenhaji Kawal Ekspor Perdana 100 Ton Bumbu Pasta dan RTE Haji 2026, Pastikan Logistik Tepat Waktu

Kemenhaji Kawal Ekspor Perdana 100 Ton Bumbu Pasta dan RTE Haji 2026, Pastikan Logistik Tepat Waktu. (Dok. Kemenhaji)

Tangerang, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) mengawal pelepasan ekspor perdana bumbu pasta dan makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) untuk kebutuhan logistik haji 2026.

Pengiriman tahap awal ini dilakukan dari Gudang Lini Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (2/4), dengan total 100 ton logistik yang akan dikirim secara bertahap ke Arab Saudi.

Proses pelepasan melibatkan dukungan PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, memastikan rantai pasok logistik berjalan terintegrasi serta distribusi melalui jalur udara berlangsung lancar.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa Kemenhaj berperan aktif dalam mengawal seluruh proses distribusi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Sebagai pengawal distribusi, Kemenhaj memastikan seluruh proses logistik haji memenuhi standar kehalalan, kesehatan, ketahanan produk, serta ketepatan waktu pengiriman, agar kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Pengiriman logistik dijadwalkan berlangsung melalui sejumlah penerbangan pada 2 hingga 6 April 2026. Total kebutuhan dari dua vendor mencapai 230 ton, dengan sisa 130 ton masih dalam proses penjadwalan penerbangan.

Jaenal menambahkan, ekspor bumbu pasta dan RTE ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah, tetapi juga menjadi bagian dari uji coba dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

“Ini sekaligus menjadi test run dan capacity building, memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar Arab Saudi, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan efisiensi biaya,” tambahnya.

Kemenhaj menegaskan, pengawalan distribusi logistik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, sekaligus mendorong kemandirian dan efisiensi sistem logistik haji Indonesia. (Putra)

Share:

Read More

Dirjen Imigrasi Berkomitmen Wujudkan Pelayanan yang Berpihak kepada Masyarakat

Dirjen Imigrasi Berkomitmen Wujudkan Pelayanan yang Berpihak kepada Masyarakat. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyampaikan komitmen kuat untuk menghadirkan kebijakan keimigrasian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui konsep utama “Imigrasi untuk Rakyat”. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Dirjen Imigrasi, Rabu (1/4).

Dirjen Hendarsam menegaskan bahwa amanah yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan dijalankan selaras dengan visi besar pemerintah, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita, termasuk agenda reformasi hukum. Implementasi visi tersebut telah diturunkan melalui berbagai program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan program aksi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaannya.

“Sebagai Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, saya dan kami (Direktorat Jenderal Imigrasi) tidak akan keluar dari koridor tersebut. Tapi juga memang Direktur Jenderal Imigrasi mempunyai kekhasan dan keunikan. Tidak hanya sebagai pelaksana teknis saja, tapi harus bisa memberikan atau membaca alam pikir daripada Pak Presiden,” ujar Dirjen Hendarsam.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki empat fungsi utama yang harus berjalan secara seimbang, yaitu pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan, dan kedaulatan negara. Keempat fungsi tersebut, menurutnya, harus berorientasi pada satu tujuan utama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

“Kalau saya mempunyai keyword bahwa imigrasi untuk rakyat. Intinya imigrasi adalah untuk rakyat. Di mana pelayanan harus untuk rakyat. Di mana fungsi keamanan harus untuk rakyat. Fungsi kedaulatan harus untuk rakyat. Fungsi fasilitator ekonomi, fasilitator di bidang pariwisata, di bidang ilmu pengetahuan, dan juga di bidang investasi harus untuk rakyat,” ujar Dirjen Imigrasi.

Dirjen Imigrasi pun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan capaian yang sudah ada sekaligus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Apa yang sudah baik yang ada selama ini kita tingkatkan, kita pertahankan, dan kita tingkatkan. Dan kemudian memberikan inovasi-inovasi yang tentunya harus objeknya adalah rakyat. Imigrasi untuk rakyat,” ucapnya.

Dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik yang prima. Melalui berbagai inovasi dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan, Imigrasi berupaya semakin adaptif dalam menjawab dinamika global serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. (Ros)

Share:

Read More

Menteri Imipas Lantik Dirjen Imigrasi serta Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum

Menteri Imipas Lantik Dirjen Imigrasi serta Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik dan memimpin pengambilan sumpah dua Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (1/4), di Jakarta.

Dua pejabat yang dilantik adalah Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Iwan Santoso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kemenimipas.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, dilaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi dari Brigjen Pol. Yuldi Yusman kepada Hendarsam Marantoko. Yuldi Yusman telah mengemban amanah sebagai Plt. Dirjen Imigrasi selama kurang lebih satu tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Menteri Agus menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik, sekaligus menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan membawa tanggung jawab yang melampaui sekadar pelaksanaan tugas administratif.

"Semoga amanah yang resmi saudara emban mulai hari ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan, tetapi juga sebagai panutan dalam profesionalisme dan etika kerja," ujar Menteri Agus.

Ia mengingatkan bahwa Kemenimipas, sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, mengemban kewenangan yang merupakan pendelegasian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh jajaran kementerian dituntut memberikan kontribusi terbaik demi mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat UUD 1945.

"Perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki adalah merupakan pendelegasian dari kewenangan Bapak Presiden kepada kita sekalian," tegasnya.

Menteri Agus juga menekankan bahwa seluruh anggaran yang membiayai kegiatan kementerian bersumber dari uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Menteri Agus turut menyampaikan pesan filosofis yang mendalam kepada seluruh hadirin. Ia mengajak para pejabat untuk memandang setiap momen sebagai kesempatan baru untuk berbuat bermakna, alih-alih terbebani oleh rutinitas jabatan semata.

"Setiap saat adalah baru. Dan yang kita jalani adalah sisa. Mudah-mudahan sisa perjalanan yang ada adalah manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada bersama kita, bukan hanya kelihatan hidup, tetapi benar-benar hidup," tuturnya.

Dengan kerangka pikir tersebut, Menteri Agus mendorong seluruh jajaran untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan menatap ke depan dengan orientasi yang jelas: menjadi berarti bagi sesama.

"Saudara sekalian telah mencapai puncak jabatan, namun arah gerak saudara ke depan akan menentukan seberapa besar makna kehadiran saudara bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Pencapaian puncak karier, tegasnya, bukanlah tujuan akhir. Ia mengingatkan bahwa jabatan tertinggi sekalipun hanya bermakna apabila digunakan sebagai sarana untuk meninggalkan jejak kebaikan.

"Jadikan jabatan ini sebagai alat untuk memperluas manfaat, bukan sekadar gelar atau untuk kebanggaan pribadi semata. Manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menciptakan perubahan yang bermakna, memperkaya pengalaman, dan meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi pengganti dan penerus," pungkasnya.

Kepada Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, Menteri Agus berpesan agar menjadikan 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai pedoman dalam mengembangkan dan mengoptimalkan kebijakan serta program-program keimigrasian.

"Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, Imigrasi memberikan pelayanan semakin baik kepada masyarakat, menjadi instansi yang kuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi yang lain," pesan Menteri Agus.

Sementara kepada Iwan Santoso, Menteri Agus menegaskan bahwa posisi Staf Ahli Menteri bukan jabatan seremonial, melainkan peran yang bersifat strategis dan krusial dalam proses perumusan kebijakan.

"Jabatan staf ahli adalah jabatan strategis. Saudara diharapkan menjadi radar sekaligus kompas bagi saya dalam merumuskan kebijakan," ujarnya.

Menutup arahannya, Menteri Agus menekankan bahwa di tengah dinamika global yang terus berubah, seluruh insan Kemenimipas tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan yang lama. Soliditas internal dan kolaborasi lintas fungsi menjadi keniscayaan.

"Saya berharap kepada seluruh insan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terus menjaga soliditas, menjaga kekompakan, kerja sama kolaborasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agus pun menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Brigjen Pol. Yuldi Yusman atas dedikasi selama menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

"Atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Yuldi beserta ibu yang telah mengabdikan pengabdiannya kepada institusi Imigrasi selama ini. Begitu banyak capaian positif dan prestasi selama era kepemimpinan beliau," ujar Menteri Agus.

Ia berharap agar seluruh capaian yang telah dibangun selama masa kepemimpinan Yuldi Yusman dapat dipertahankan dan terus dikembangkan oleh kepemimpinan yang baru. Menteri Agus menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga keutuhan institusi sebagai rumah bersama.

"Pohon besar Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan milik kita bersama yang harus kita jaga keutuhan dan kekokohannya sebagai tempat kita berteduh dan bernaung bagi rekan-rekan sampai nanti saat purnatugas," tutupnya. (Ros)

Share:

Read More