Ketum PBTI: Anggaran Multiyears Jadi Fondasi Bangun Prestasi Taekwondo Indonesia

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon, mendukung Presiden Prabowo Subianto dan inisiatif Menpora Erick Thohir terhadap Pelatnas jangka panjang yang didukung kebijakan anggaran multiyears. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Letjen Richard Tampubolon, menyambut baik dukungan Presiden Prabowo Subianto dan inisiatif Menpora Erick Thohir terhadap pelaksanaan pemusatan latihan nasional (Pelatnas) jangka panjang yang didukung kebijakan anggaran multiyears. 

Menurut Richard, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi di panggung dunia.

Dia menegaskan, bahwa keberhasilan olahraga tidak dapat dicapai melalui pembinaan jangka pendek. Oleh karenanya, Richard ingin terus membangun sistem yang mampu melahirkan atlet-atlet juara secara konsisten.

“Bangsa besar tidak menunggu lahirnya juara, tetapi menyiapkan lahirnya juara. Kita sedang membangun pabrik prestasi, bukan berburu keberuntungan,” ujar Richard dalam keterangannya yang diterima.

Richard menilai, kebijakan anggaran multiyears memberikan kepastian bagi pelaksanaan program pelatnas. Sehingga proses pembinaan dapat berjalan secara terencana, berkesinambungan, dan terukur. 

Dengan konsep itu, lanjut dia, atlet dan pelatih dapat fokus menjalankan program tanpa terkendala ketidakpastian pendanaan. Lebih lanjut, Richard menyampaikan jika investasi di sektor olahraga harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

“Setiap rupiah yang ditanamkan untuk pembinaan atlet bukanlah biaya, melainkan investasi untuk kehormatan bangsa,” terangnya.

Richard pun optimis kebijakan tersebut akan mempercepat lahirnya atlet-atlet Indonesia yang mampu bersaing di level internasional. 

Optimisme itu, kata dia, mulai terlihat dari capaian Taekwondo Indonesia yang berhasil meraih medali pada Kejuaraan Asia di Mongolia serta meloloskan tiga atlet ke Asian Games Nagoya 2026. 

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan, PBTI juga mematangkan persiapan penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships tahun ini.

Richard berharap ajang tersebut melahirkan calon-calon atlet berprestasi dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pembinaan taekwondo.

“Kami ingin dunia datang ke Indonesia bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk menyaksikan lahirnya calon-calon juara dunia dari Indonesia,” sebutnya.

Menutup pernyataannya, Richard menegaskan komitmen PBTI untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan. 

Dia meyakini konsistensi kebijakan pelatnas jangka panjang dan dukungan anggaran multiyears akan menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat di panggung olahraga dunia.

“Saya percaya, jika konsistensi ini dijaga, Indonesia tidak hanya menjadi peserta di panggung dunia, tetapi menjadi negara yang diperhitungkan, disegani, dan mampu berdiri sejajar dengan kekuatan olahraga dunia,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Prestasi Seri Kejuaraan Dunia Jadi Persiapan Panjat Tebing Indonesia Menyongsong Asian Games 2026

Prestasi di ajang seri kejuaraan dunia atau World Climbing Series menjadi bagian tak terpisahkan dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Prestasi di ajang seri kejuaraan dunia atau World Climbing Series menjadi bagian tak terpisahkan dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebagaimana dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia di mana para atlet Indonesia meraih empat medali, salah satunya emas.

“Alhamdulillah seperti kita ketahui beberapa medali kita dapatkan. Tentunya ini menjadi poin penting terutama bagi tim para atlet menambah kepercayaan diri,” kata Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Wahyu Pristiawan Buntoro dalam keterangannya.

Dijelaskan, setelah ajang di Krakow, para atlet langsung berangkat ke Prancis untuk mengikuti seri kejuaraan dunia berikutnya yaitu World Climbing Series Chamonix 2026. Keberhasilan di Krakow, sebut Wahyu, menjadi motivasi untuk melanjutkan prestasi dalam ajang yang berlangsung 10-12 Juli mendatang ini. 

“Semoga di seri berikutnya yang tentunya itu di Chamonix, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan dua tryout kita, yang tentunya bersama-sama kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal,” harapnya.

Pada seri Chamonix, PP FPTI mengirimkan sepuluh atlet yang terdiri tujuh orang disiplin speed dan tiga untuk lead. Nomor lead diharapkan turut menyumbang prestasi, setelah Putra Tri Ramadani alias Srondeng mendulang emas dalam World Climbing Series Praha 2026 di Ceko pada Juni lalu.

“Semoga di Chamonix juga ada nomor lead (yang meraih medali), yang tentunya saat ini kita bisa bisa sedikit bergembira karena di lead sudah muncul Srondeng. Semoga di Chamonix nanti speed kita bisa maksimal dan di lead kita juga bisa maksimal,” terang Wahyu.

Dirinya menyebut seri-seri kejuaraan dunia yang diikuti oleh tim panjat tebing Indonesia ini sebagai bagian tak terpisahkan dari persiapan menuju Asian Games. Untuk itu diharapkan para atlet bisa mencatatkan tren yang baik dalam keikutsertaan mereka di seri-seri dunia yang didukung pemerintah ini. 

“Ini tentunya akan menjadi momentum puncak di Asian Games nanti. Target kita saat ini adalah bisa meraih hasil maksimal di Asian Games. Jadi semua ini adalah bagian tak terpisahkan dari persiapan kita menuju ke sana,” pungkas Wahyu. (Evi)

Share:

Read More

Resmi Sandang Status PNS, Tujuh Pegawai Lapas Muara Tebo Diambil Sumpah

Resmi Sandang Status PNS, Tujuh Pegawai Lapas Muara Tebo Diambil Sumpah. (Dok. Ditjenpas)

Jambi, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Tebo lantik dan ambil sumpah/janji tujuh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Lapas Muara Tebo, Kamis (9/7). Kegiatan dipimpin Kepala Lapas Muara Tebo, Mukhlisin Fardi, selaku pejabat pengambil sumpah, serta dihadiri pejabat struktural, pejabat fungsional, rohaniawan, saksi, dan tamu undangan.

Ketujuh CPNS yang resmi menyandang status PNS yakni Yudi Yunarso, Wisnu Sandy Buana, Fuad Ajrul Mukhdi, Fery Fernando, Idini, Justy Rizki Pratama Putra, dan Flora Amelia Putri. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kepegawaian sekaligus peneguhan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, pengambilan sumpah/janji PNS, penandatanganan berita acara, penyampaian sambutan, dan diakhiri dengan lagu Bagimu Negeri.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Muara Tebo mengingatkan bahwa perubahan status menjadi PNS harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan profesionalisme.

"Pelantikan ini bukan sekadar perubahan status, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, disiplin, loyalitas, dan profesionalisme. Jadilah ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga nama baik institusi Pemasyarakatan," tegas Mukhlisin.

Salah seorang PNS yang baru dilantik, Yudi Yunarso, mengaku bersyukur atas amanah yang diterimanya.

"Hari ini menjadi awal tanggung jawab baru bagi saya sebagai Aparatur Sipil Negara. Saya berkomitmen untuk terus belajar, bekerja dengan penuh dedikasi, serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan institusi Pemasyarakatan," ungkapnya.

Pelantikan tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia di Lapas Muara Tebo. Dengan status baru sebagai PNS, ketujuh pegawai diharapkan mampu tingkatkan kompetensi, jaga integritas, dan beri kontribusi nyata dalam hadirkan layanan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Putra)

Share:

Read More

BMKG Resmikan Radar Cuaca S-Band di Cilacap, Perkuat Layanan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

BMKG Resmikan Radar Cuaca S-Band di Cilacap, Perkuat Layanan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem. (Dok. BMKG)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meresmikan pengoperasian Radar Cuaca S-Band di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat layanan informasi cuaca dan sistem peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah selatan Pulau Jawa serta perairan Samudra Hindia.

Peresmian Radar Cuaca S-Band Cilacap dipimpin langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani dan dihadiri oleh Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya dan Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti yang diwakili oleh David Ishaq Aryadi selaku anggota DPRD Jawa Tengah, serta jajaran pejabat BMKG, dan para Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya Faisal menyampaikan bahwa radar cuaca merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem observasi atmosfer yang berperan penting dalam memantau kondisi awan hujan, intensitas curah hujan, pergerakan sistem cuaca, hingga pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu cuaca ekstrem.

Menurutnya, pengoperasian Radar Cuaca S-Band Cilacap akan semakin memperkuat layanan informasi cuaca bagi masyarakat di Cilacap, wilayah selatan Jawa Tengah, hingga kawasan perairan Samudra Hindia bagian utara.

“Keberadaan Radar Cuaca S-Band Cilacap menjadi bagian penting dalam peningkatan layanan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dengan cakupan pemantauan yang luas dan beresolusi tinggi, radar ini diharapkan mampu menghadirkan informasi yang semakin cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.

Keberadaan radar tersebut juga akan memperkuat upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, termasuk mendukung pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ketika diperlukan.

Ia mencontohkan pengalaman penanganan bencana longsor yang terjadi di wilayah selatan Jawa, di mana informasi mengenai perkembangan awan hujan menjadi faktor penting dalam mendukung operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan di daerah rawan bencana.

“Cilacap dan wilayah selatan Pulau Jawa memang membutuhkan radar cuaca untuk mendukung pengamatan kondisi atmosfer secara lebih detail sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.

Selain mendukung mitigasi bencana, radar cuaca ini juga diharapkan meningkatkan keselamatan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Cilacap memiliki peran strategis dalam sektor kelautan, perikanan, transportasi laut, hingga industri yang sangat bergantung pada informasi cuaca yang akurat.

Radar ini juga akan memperkuat pemantauan potensi gangguan cuaca di Samudra Hindia, termasuk deteksi dini bibit siklon tropis yang dapat memengaruhi wilayah Indonesia bagian selatan.

“Peringatan dini menjadi sangat penting mengingat wilayah selatan Indonesia pernah terdampak siklon tropis seperti Seroja, Cempaka, dan Dahlia. Dengan radar ini, pemantauan kondisi cuaca di Samudra Hindia dapat dilakukan secara lebih optimal,” jelasnya.

Pembangunan Radar Cuaca S-Band Cilacap merupakan bagian dari proyek Marine Meteorological System Phase 2 (MMS-2), yaitu program penguatan sistem observasi meteorologi maritim hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis.

Sementara itu, Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyampaikan apresiasi kepada BMKG atas pembangunan dan pengoperasian Radar Cuaca S-Band di Kabupaten Cilacap.

Menurut Ammy, kehadiran fasilitas tersebut menjadi kebanggaan sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

“Kami merasa sangat bangga karena Cilacap menjadi prioritas penempatan radar cuaca ini. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BMKG yang telah menghadirkan fasilitas ini sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengembangkan sistem pengamatan cuaca serta meningkatkan layanan informasi meteorologi bagi masyarakat,” ujar Ammy.

Ia menjelaskan, Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, wilayah industri, pelabuhan, kawasan pertanian, hingga daerah perbukitan. Kondisi tersebut menjadikan informasi cuaca yang akurat sebagai kebutuhan penting untuk mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Dengan adanya fasilitas radar cuaca ini, informasi cuaca yang diperoleh tidak hanya mendukung aktivitas pelayaran, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mitigasi bencana hidrometeorologi yang semakin kompleks. Radar ini akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi cuaca ekstrem sehingga risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan,” katanya.

Ammy juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Cilacap siap memperkuat sinergi dengan BMKG, BPBD, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan data dan informasi meteorologi untuk mendukung keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin antara BMKG dan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan,” pungkasnya

Melalui proyek tersebut, BMKG telah membangun lima radar cuaca baru yang terdiri atas empat radar S-Band di Cilacap, Natuna, Tanjung Pinang, dan Saumlaki, serta satu radar C-Band di Tangerang.

Secara nasional, BMKG terus memperkuat jaringan observasi cuaca. Dari kebutuhan sekitar 75 radar cuaca di seluruh Indonesia, saat ini BMKG telah mengoperasikan 45 radar dan harapannya akan terus bertambah jumlahnya secara bertahap untuk meningkatkan cakupan layanan pengamatan cuaca nasional.

Peresmian Radar Cuaca S-Band Cilacap menjadi salah satu langkah nyata BMKG dalam memperkuat sistem observasi atmosfer nasional. Melalui dukungan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan layanan informasi yang semakin andal, BMKG berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin cepat, tepat, dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Pemprov NTB dan Unram Resmi Kolaborasikan Program Desa Berdaya dan Profesor Berdampak

Pemprov NTB dan Unram Resmi Kolaborasikan Program Desa Berdaya dan Profesor Berdampak. (Dok. Pemprov NTB)

NTB, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi NTB resmi menjalin kolaborasi strategis bersama Universitas Mataram (Unram). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Unram, Kamis (9/7/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB yang dipadukan dengan program unggulan Profesor Berdampak Universitas Mataram tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri puluhan guru besar dan profesor lingkungan Universitas Mataram.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun hubungan erat dengan para profesor dan guru besar dalam mensukseskan berbagai program pembangunan NTB, sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat ke depannya.

"Dengan ilmu para guru besar dan profesor, Kami berharap dapat membantu mensukseskan program-program pembangunan pemerintah terutama program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan saat ini," harap Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal di hadapan para Guru Besar dan profesor Universitas Mataram.

Miq Iqbal menyampaikan bahwa masalah kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat di berbagai desa di NTB masih menjadi PR bersama. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya difokuskan pada pengembangan desa mandiri sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi melalui optimalisasi potensi dan icon (tematik) lokal.

"Satu tahun terakhir, saya melihat kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga, kita menyadari bahwa mereka butuh lebih dari sekadar jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan atau bantuan PKH untuk sekadar meneruskan hidup," ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur menaruh harapan besar agar para profesor dapat menghadirkan inovasi baru. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi yang paling krusial adalah pendampingan dan inspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa mereka.

"Selain pendamping desa berdaya yang sudah direkrut, Kita butuh inovasi dari para guru besar untuk menggerakkan perkembangan bisnis di tingkat desa," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unram, Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika Unram dalam mendukung pembangunan daerah. Program Profesor Berdampak Unram adalah inisiatif akademik dari Universitas Mataram yang mewajibkan para guru besar (profesor) agar riset dan keilmuannya tidak hanya berhenti pada publikasi, melainkan memberikan solusi nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rektor menegaskan bahwa sebanyak 22 kelompok yang melibatkan 122 Profesor telah disiapkan untuk diterjunkan langsung dalam mendukung program Desa Berdaya. Menurutnya, Kedua program ini sangat sejalan dalam mendukung penguatan ekonomi lokal masyarakat desa. Dengan keilmuan, riset dan pengalaman dari para guru besar diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

"Hari ini kami menunjukkan komitmen. Saya percaya dengan para profesor senior kita. Program ini direncanakan berjalan selama tiga tahun dengan target utama menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," jelas Prof. Sukardi.

Tidak berhenti di situ, Rektor Unram juga memaparkan rencana perluasan program ke depan.

"Harapan kami tentu pendampingan ini semakin intensif. Selain para profesor, tahun depan kami akan melibatkan para dosen serta mahasiswa KKN untuk memperkuat ekosistem Desa Berdaya ini," ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat NTB, di mana ilmu pengetahuan dari menara gading kampus benar-benar menyentuh dan memberikan solusi nyata dalam menghadapi tantangan di lapangan. (Ilham)

Share:

Read More

Hasil Reses DPRD Kaltim Jadi Acuan Pemprov Kaltim Perkuat Kebijakan Pembangunan

Hasil Reses DPRD Kaltim Jadi Acuan Pemprov Kaltim Perkuat Kebijakan Pembangunan. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kalimantan Timur melalui kegiatan reses. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, saat mewakili Gubernur Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Kamis (9/7/2026).

Rapat paripurna mengagendakan penyampaian laporan hasil reses atau aspirasi masyarakat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang II Tahun 2026, penyerahan laporan hasil reses kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta sambutan Gubernur Kalimantan Timur.

Penyampaian laporan hasil reses dilakukan oleh seluruh fraksi di DPRD Kaltim, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PAN-NasDem, Fraksi PKS, serta Fraksi Demokrat-PPP.

Mewakili Gubernur Provinsi Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun para anggota dewan selama masa reses. Menurutnya, kegiatan reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD sekaligus menjadi sarana efektif untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

"Hasil reses menjadi instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, tidak seluruh persoalan yang terjadi di lapangan dapat terpantau secara langsung oleh pemerintah. Karena itu, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut.

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam hasil reses antara lain peningkatan pelayanan air bersih dan pembangunan infrastruktur jalan yang masih memerlukan penanganan di sejumlah wilayah.

Sri Wahyuni menambahkan, berbagai masukan yang diterima akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat Paripurna Ke-17 dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel dan Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis. Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Timur serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (Muh)

Share:

Read More

Panglima TNI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand

Panglima TNI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan atau Courtesy Call (CC) Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand (Chief of Defense Forces of the Royal Thai Armed Forces CDF RTARF), General Ukris Boontanondha, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/7/2026). Acara penyambutan diawali dengan jajar kehormatan dan upacara militer yang berlangsung khidmat.

Pada pertemuan yang membahas kerja sama pertahanan tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas hubungan yang solid dan harmonis antara TNI dan RTARF. "Saya merasa senang melihat semangat kebersamaan dan saling pengertian yang terus tumbuh melalui latihan bersama, pertukaran personel, serta dialog strategis. Semoga sinergi ini semakin kokoh dan membawa manfaat yang lebih besar bagi kedua negara," ujar Panglima TNI.

Panglima TNI juga menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif melalui kerja sama pertahanan yang konstruktif dan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian, stabilitas, serta keamanan di kawasan ASEAN maupun dunia.

Usai Courtesy Call, Panglima TNI dan CDF RTARF melaksanakan facility tour ke Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI. Melalui pertemuan ini, kedua Panglima menegaskan komitmen Indonesia dan Thailand sebagai wujud diplomasi militer TNI dalam mempererat hubungan pertahanan yang dilandasi semangat persahabatan, saling menghormati, serta kepentingan bersama guna mewujudkan kawasan ASEAN yang aman, damai dan stabil. (Siti)

Share:

Read More

Kapolri Tinjau Pabrik Pupuk Batu Bara di Kampar, Lepas Distribusi 80 Ton Pupuk untuk Kelompok Tani Riau

Kapolri Tinjau Pabrik Pupuk Batu Bara di Kampar, Lepas Distribusi 80 Ton Pupuk untuk Kelompok Tani Riau. (Dok. Divisi Humas Polri)

Riau, WaraWiri.net - Kapolri melakukan peninjauan operasional pabrik pupuk batu bara milik PT Bursa Tani Futura Andyta di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan inovasi teknologi dalam sektor pertanian sekaligus mendorong peningkatan produktivitas petani.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyaksikan penyerahan bantuan pupuk batu bara secara simbolis kepada lima perwakilan kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut merupakan bagian dari sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Andyta dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Kelima kelompok tani penerima bantuan berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak. Masing-masing kelompok tani diharapkan dapat memanfaatkan bantuan pupuk tersebut untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjadi contoh penerapan inovasi pemupukan di wilayahnya masing-masing.

Momentum yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pelepasan atau _flag off_ distribusi 80 ton pupuk batu bara Futuraplus Presisi menuju kelompok-kelompok tani di Provinsi Riau. Angka 80 ton dipilih sebagai simbol peringatan 80 Tahun Polri untuk Masyarakat, sekaligus mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap sektor pertanian.

Pemberangkatan puluhan ton pupuk tersebut menandai dimulainya distribusi bantuan kepada kelompok tani yang selama ini menjadi mitra Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui bantuan tersebut diharapkan petani memperoleh akses terhadap pupuk berkualitas sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan, efisiensi biaya produksi, serta kualitas hasil panen.

Kerja sama antara Polri dengan PT Bursa Tani Futura Andyta juga diwujudkan melalui pengembangan produk Futuraplus Presisi, yaitu pupuk batu bara dengan formulasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani binaan Polri. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat, dunia usaha hingga masyarakat.

Selain melayani kebutuhan dalam negeri, PT Bursa Tani Futura Andyta juga telah memperluas jangkauan usahanya hingga ke tingkat internasional. Perusahaan tersebut diketahui telah membangun fasilitas produksi di Zimbabwe dan Nigeria, sementara produk pupuk buatannya telah diekspor ke Amerika Serikat, Nigeria, Zimbabwe, dan Botswana. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi pupuk hasil karya anak bangsa mampu bersaing di pasar global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan teknologi pertanian.

Peninjauan Kapolri ke pabrik tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan industri nasional yang mampu menghasilkan inovasi berbasis sumber daya domestik. Pemanfaatan batu bara berkalori rendah sebagai bahan baku pupuk tidak hanya memberikan nilai tambah bagi komoditas nasional, tetapi juga menghadirkan solusi bagi sektor pertanian melalui produk yang mampu memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Melalui penyerahan bantuan dan pelepasan distribusi 80 ton pupuk batu bara kepada kelompok tani di Provinsi Riau, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor yang memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. (Ros)

Share:

Read More

Kortas Tipidkor dan Polda Metro Geledah Cafe dan Money Changer

Kortas Tipidkor dan Polda Metro Geledah Cafe dan Money Changer. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah cafe de’CLAN Signature dan di Koin Money Changer di wilayah Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (8/7/26). Penggeledahan di dua lokasi cafe dan money changer merupakan bagian dari delapan titik yang secara serentak menjadi target penyidikan.

“Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum,” jelas Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, Rabu (8/7/26).

Menurutnya, penggeledahan ini merupakan bagian dari penanganan kasus terhadap dugaan korupsi menyangkut tatakelola batu bara pemicu blackout yang ditangani Kortas Tipidkor Polri.

Ia menyampaikan, dua kasus lain terkait dugaan korupsi asuran Asabri dan Jiwasraya tahun 2020 sampai 2025. Kemudian, kasus dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“salah satu proses penyidikan, kita saat ini melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat. Kemudian terkait dengan teknis, nanti akan disampaikan oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya berkaitan dengan objek perkara dan berkaitan dengan proses penyidikan secara singkat,” ungkapnya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Victor Dean Mackbon, menambahkan bahwa penggeledahan dilakukan atas dua laporan yang diterima terkait dugaan korupsi menyangkut pencucian uang serta suap oleh penyelenggara negara.

“Oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025,” jelasnya.

Dengan pidana yang didalami sesuai Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, atau Pasal 607 ayat 1 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira delapan lokasi yang kami lakukan penggeledahan. Yang mana di hadapan rekan-rekan hari ini kami melakukan di dua titik, yaitu Cafe de'CLAN dan juga Koin Money Changer. Dan tentunya nanti akan kami sampaikan juga upaya-upaya selanjutnya yang telah dilakukan oleh penyelidik dan juga penyidik yang dilakukan secara joint investigation,” ungkapnya. (Budi)

Share:

Read More

KKP Segel Budi Daya Arwana Tak Berizin di Pekanbaru

KKP Segel Budi Daya Arwana Tak Berizin di Pekanbaru. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel usaha pengembangbiakan ikan Arwana milik PT. AWL di Pekanbaru, Riau, pada Rabu 8 Juli kemarin. Perusahaan mengembangbiakkan ratusan ekor ikan Arwana jenis Super Red dan Golden yang termasuk kategori dilindungi tanpa mengantongi dokumen perizinan.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen KKP dalam menegakkan hukum dan melindungi komoditas perikanan yang masuk dalam kategori dilindungi atau masuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

"Tindakan tegas ini kami lakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha patuh terhadap regulasi yang berlaku demi menjaga kelestarian sumber daya perikanan kita," ujar Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (9/7).

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Sahono Budianto manambahkan, dari total 66 kolam aktif dan akuarium yang diperiksa, petugas mendapati sebanyak 2.914 ekor ikan Arwana dari berbagai jenis. Di antaranya Arwana Silver Brazil sebanyak 2.643 ekor, Arwana Super Red sebanyak 190 ekor dan Arwana Golden sebanyak 81 ekor.

"Dari total temuan tersebut, sebanyak 271 ekor jenisnya Super Red dan Golden yang merupakan ikan dilindungi dan masuk dalam daftar CITES. Sayangnya, pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)," jelas Sahono.

Atas pelanggaran tersebut, PT AWL berpotensi dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Menanggapi sanksi tersebut, Direktur PT AWL bersikap kooperatif dan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan kesanggupan melaksanakan sanksi administratif. Pihak manajemen juga berkomitmen penuh untuk segera melengkapi seluruh dokumen perizinan berusaha yang dipersyaratkan sebelum kembali beroperasi secara normal.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan agar senantiasa memastikan legalitas usahanya terpenuhi demi terciptanya iklim usaha yang sehat, legal, dan berkelanjutan. (Fitri)

Share:

Read More

KKP Lepasliarkan 21 Penyu Hijau yang Terancam Punah ke Habitat Aslinya

KKP Lepasliarkan 21 Penyu Hijau yang Terancam Punah ke Habitat Aslinya. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepasliarkan 21 ekor penyu hijau (Chelonia mydas) hasil penyelamatan dari upaya penyelundupan di Pantai Serangan, Denpasar Selatan, Bali. Pelepasliaran ini menjadi penanda keberhasilan penanganan terpadu yang mencakup penyelamatan, rehabilitasi, hingga pengembalian satwa dilindungi ke habitat alaminya sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem laut.

Penyu-penyu tersebut sebelumnya diamankan aparat pada Rabu (10/6) di wilayah Sumberkima, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, seluruh penyu dievakuasi ke Turtle Conservation and Education Center (TCEC) untuk menjalani karantina, observasi, serta pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh tim dokter hewan. Setelah dinyatakan sehat dan layak dilepas berdasarkan rekomendasi teknis, seluruh penyu akhirnya dikembalikan ke habitat alaminya pada Selasa (7/7).

"Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dari hulu ke hilir. KKP akan terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi untuk menutup celah perdagangan ilegal biota perairan yang dilindungi," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/7).

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Getreda, menambahkan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan prinsip konservasi. Pemulihan kondisi fisik menjadi prioritas utama agar penyu yang dilepasliarkan mampu kembali menjalankan fungsi ekologisnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Sebagai biota yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, penyu hijau dilindungi oleh berbagai regulasi nasional, diantaranya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. 

Di tingkat internasional, penyu hijau juga tercantum dalam Appendix I CITES yang melarang seluruh bentuk perdagangan internasional untuk tujuan komersial. Karena itu, setiap penangkapan, pengangkutan, perdagangan, maupun pemanfaatannya tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Langkah pelepasliaran ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menempatkan perlindungan keanekaragaman hayati laut sebagai bagian penting dari implementasi kebijakan Ekonomi Biru. (Fitri)

Share:

Read More

Iklim Investasi Semakin Kondusif, Momentum IPO Terus Berlanjut di Pasar Modal Indonesia

Iklim Investasi Semakin Kondusif, Momentum IPO Terus Berlanjut di Pasar Modal Indonesia. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Aktivitas Initial Public Offering (IPO) yang terus berlanjut di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu indikator positif terjaganya kepercayaan dunia usaha terhadap pasar modal nasional. Pemerintah terus mendorong pendalaman pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang guna memperkuat dunia usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Selamat dan pecah telur bagi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru, ini IPO pertama kali (sejak menjabat)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia sekaligus Pencatatan Perdana Saham PT Niramas Utama Tbk (JELI) di Jakarta.

Momentum IPO kali ini menjadi istimewa karena merupakan IPO kedua di Indonesia pada tahun 2026 yang berlangsung di tengah dinamika pasar saham yang cukup tinggi. Meski demikian, berlanjutnya aktivitas IPO turut mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional yang tetap terjaga.

Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen, menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah dinamika ekonomi global. Kinerja positif tersebut didukung oleh konsumsi domestik yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas investasi, serta berbagai reformasi yang terus dilakukan Pemerintah untuk memperkuat iklim usaha.

Salah satu sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi adalah industri makanan dan minuman. Pada triwulan I tahun 2026, sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,20 persen. Industri makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,04 persen, yang didorong oleh meningkatnya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dari sisi investasi, industri makanan dan minuman terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tersebut mencapai Rp10,48 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp16,34 triliun. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor riil sekaligus menunjukkan bahwa pasar domestik Indonesia tetap bergairah, daya beli masyarakat terjaga, dan iklim investasi nasional berada pada jalur yang tepat.

Pemerintah juga terus melanjutkan reformasi di sektor pasar modal guna menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional. Keputusan lembaga penyedia indeks global MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market pada evaluasi Juni 2026 menjadi cerminan kuatnya fundamental ekonomi nasional sekaligus meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.

Berlanjutnya aktivitas IPO di pasar modal diharapkan semakin memperkuat fungsi pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Melalui dana yang dihimpun dari publik, perusahaan dapat mempercepat ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia akan terus memperkuat reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan perlindungan investor. Langkah tersebut diharapkan semakin memperdalam pasar modal Indonesia, memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi ada enam emiten yang selanjutnya akan mencatatkan saham perdananya," pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir pada kesempatan tersebut di antaranya yakni Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Saidu Solihin, Komisaris Utama PT Niramas Utama Tbk Sadikun Wiratno, Komisaris Independen PT Niramas Utama Tbk Rycko Amelza Dahniel, Direktur Utama PT Niramas Utama Tbk Ham Japyusuf Hamdani, Direktur PT Niramas Utama Tbk Adhi Siswaya Lukman, beserta jajaran direksi dan manajemen PT Niramas Utama Tbk. (Bambang)

Share:

Read More

Bintang Sobat SMP Siapkan Influencer Positif di Sekolah dan Ruang Digital

Bintang Sobat SMP Siapkan Influencer Positif di Sekolah dan Ruang Digital. (Dok. Kemendikdasmen)

Banten, WaraWiri.net - Di tengah derasnya arus informasi digital, anak dan remaja kini tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga aktor utama dalam membentuk budaya di ruang digital. Kondisi ini menghadirkan peluang besar untuk berkreasi, sekaligus tantangan berupa paparan konten negatif, perundungan siber, hingga menurunnya karakter positif.

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menghadirkan Program Bintang Sobat SMP (BSS) 2026, yang dirancang untuk melahirkan peer influencers, yaitu murid yang mampu mengajak teman sebayanya menuju perilaku positif, baik di lingkungan sekolah maupun ekosistem digital.

Inisiatif ini sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang menekankan pentingnya menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Direktur SMP, Maulani Mega Hapsari, mengatakan antusiasme peserta tahun ini sangat tinggi. Sebanyak 3.896 murid dari 38 provinsi mengikuti seleksi yang dilakukan melalui administrasi, kurasi video, dan wawancara daring. Dari proses tersebut, terpilih 76 finalis dari 36 provinsi, termasuk tiga murid dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Seluruh finalis BSS 2026 saat ini tengah mengikuti puncak apresiasi Bintang Sobat SMP tahun 2026 yang diselenggarakan mulai dari tanggal 7 hingga 10 Juli mendatang di Hotel Atria Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

"Kehadiran 76 anak-anak hebat di ruangan ini adalah bukti nyata masa depan cerah Indonesia. Mereka adalah potret anak-anak yang menolak menjadi korban zaman, tetapi memilih menjadi pelopor kebaikan di lingkungannya," ujar Maulani, di Gading Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (7/7).

Para finalis mengikuti Parade Budaya Nusantara; penguatan kapasitas; BSS Championship; validasi bakat; hingga kunjungan edukatif ke Monumen Nasional, ke Kantor Kemendikdasmen, dan Istana Negara. Pada akhir kegiatan mereka akan dikukuhkan sebagai Duta Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga, Kemendikdasmen, Biyanto, menjelaskan bahwa Bintang Sobat SMP memiliki tiga tujuan utama, yaitu menghadirkan teladan di kalangan murid, membangun ekosistem informasi yang sehat, serta memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman.

"Selempang BSS yang nanti melingkar di bahu kalian bukan hiasan, melainkan simbol amanah besar. Sepulangnya ke daerah masing-masing, kalian harus menjadi magnet kebaikan yang mengajak teman-teman menjauhi kekerasan, mencintai lingkungan, dan berprestasi," pesannya kepada para finalis.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, Kemendikdasmen, Mariman Darto mengingatkan bahwa tantangan terbesar generasi muda saat ini bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial. Karena itu, peran teman sebaya menjadi sangat penting dalam membangun lingkungan yang inklusif.

"Suarakan kepedulian kepada sesama. Lawan bullying dan jangan membentuk kelompok yang eksklusif. Bangun suasana yang membuat setiap anak merasa diterima. Sekolah harus menjadi inisiator lahirnya relasi sosial yang sehat bersama guru, orang tua, dan seluruh warga sekolah," ujarnya.

Melalui Bintang Sobat SMP 2026, Kemendikdasmen ingin memastikan bahwa murid tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penggerak budaya digital yang sehat. Dengan menjadikan teman sebaya sebagai teladan, diharapkan semakin banyak ruang belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta ekosistem digital yang mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. (Zikry)

Share:

Read More

Survei Penjualan Eceran Juni 2026: Kinerja Penjualan Eceran Diprakirakan Terjaga

Survei Penjualan Eceran Juni 2026: Kinerja Penjualan Eceran Diprakirakan Terjaga. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan terjaga. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2026 diprakirakan sebesar 221,6, terutama ditopang oleh pertumbuhan positif penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori maupun Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya. Secara bulanan, penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan turun sebesar -0,8% (mtm), lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang turun sebesar -1,5% (mtm). Perkembangan ini dipengaruhi oleh mulainya periode libur sekolah pada akhir Juni 2026.

Pada Mei 2026, IPR tercatat sebesar 223,4. Kinerja tersebut ditopang oleh tetap tumbuhnya penjualan secara tahunan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Barang Budaya dan Rekreasi. 

Secara bulanan, penjualan eceran pada Mei 2026 turun sebesar -1,5% (mtm), lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang turun sebesar -11,6% (mtm). Perkembangan tersebut dipengaruhi permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak.

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Agustus 2026 diprakirakan meningkat, sementara pada November 2026 diprakirakan relatif stabil. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2026 sebesar 178,0, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH pada Juli 2026 sebesar 175,8, didorong oleh kenaikan harga bahan baku. Sementara itu, IEH November 2026 diprakirakan sebesar 167,5, relatif stabil dibandingkan dengan IEH Oktober 2026 sebesar 167,6. (Dinda)

Share:

Read More

OJK Lakukan Penyidikan dan Sita Aset Perkara Tindak Pidana PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia

OJK Lakukan Penyidikan dan Sita Aset Perkara Tindak Pidana PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah melakukan proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Perasuransian pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (PT AJIS), dengan tersangka Sdr. HS selaku Pemegang Saham Pengendali perusahaan.

Dugaan tindak pidana dilakukan dengan modus operandi dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Nomor S-45/D.05/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang memerintahkan pembayaran kewajiban ganti rugi perusahaan sebesar Rp566,24 miliar sesuai laporan keuangan bulanan per 30 September 2023.

Selain itu, dugaan tindak pidana juga mencakup perbuatan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, dan/atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023.

Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia pada 2 November 2023 setelah perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, ekuitas, dan kecukupan investasi serta gagal melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

OJK juga telah memberikan kesempatan yang memadai kepada perusahaan untuk melakukan penyehatan, termasuk melalui skema Policy Holder Buy Out (PBO), namun upaya tersebut tidak berhasil terealisasi karena tidak memperoleh dukungan seluruh pemegang polis maupun tambahan modal dari pemegang saham atau investor baru.

Sebelum pencabutan izin usaha tersebut, OJK telah menerbitkan Perintah Tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia untuk melakukan penggantian kerugian terhadap perusahaan. Dugaan tidak dilaksanakannya Perintah Tertulis tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam proses penyidikan tindak pidana yang saat ini dilakukan OJK.

Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten sekaligus memperkuat pelindungan terhadap pemegang polis dan menjaga integritas industri perasuransian.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 54 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit sebesar Rp15 miliar.

Dalam pelaksanaan penyidikan, selain melakukan pembuktian unsur pidana, OJK juga melakukan penelusuran dan pengamanan aset yang diduga terkait dengan tersangka. Langkah penyitaan ini merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya pemulihan hak-hak para korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sampai dengan saat ini, penyidik OJK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, yaitu:

• Sebelas bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di 3 kota besar Indonesia yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dengan estimasi nilai sekitar Rp20,9 miliar;
• Uang tunai dalam bentuk deposito sebesar Rp21,65 miliar yang ditempatkan menggunakan nama pihak lain;
• Kepemilikan saham pada suatu perusahaan dengan estimasi nilai sekitar Rp72 miliar.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan khusus, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan, sebagai bagian dari komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.

Penyidik OJK tidak berhenti pada penetapan tersangka atau pemidanaan pelaku. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak berada dalam penguasaan pelaku ataupun pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari tindak pidana tersebut.

Selain hal tersebut, Penyidik OJK juga telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara (Tahap 1) kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dinyatakan lengkap (P.21). Selanjutnya, Penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum untuk melaksanakan Tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang akan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2026.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Dalam penanganan kasus tindak pidana ini, OJK berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

OJK akan terus memperkuat penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan terhadap setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat. (Fajar)

Share:

Read More

Audiensi dengan KPK, PPWI Kabupaten Bogor Siapkan Diklat Antikorupsi Berbasis Pewarta Warga

Audiensi dengan KPK, PPWI Kabupaten Bogor Siapkan Diklat Antikorupsi Berbasis Pewarta Warga. (Dok. Penmas KPK/PPWI) 

Jakarta, WaraWiri.net – Dalam upaya memperkuat pengawasan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah, pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Bogor melakukan audiensi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam rencana besar PPWI Kabupaten Bogor untuk membumikan Antikorupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Program ini digagas sebagai instrumen untuk meningkatkan literasi antikorupsi. Ketua PPWI Kabupaten Bogor, Wiri Yutruski dalam paparannya menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari aspirasi sekaligus semangat Pewarta Warga untuk turut menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah.

Wiri juga menyampaikan, wacana ini sejalan dengan program yang digaungkan KPK yang bertajuk "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" dan merupakan cerminan dari semangat Pewarta Warga yang turun langsung ke lapangan untuk memotret realita pelayanan publik, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi.

"Kami ingin membekali para Pewarta Warga dengan pemahaman mendalam mengenai gratifikasi, nepotisme, dan korupsi. Mereka diharapkan menjadi penyambung lidah edukasi bagi masyarakat luas agar lebih berani bicara melawan korupsi," ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kasatgas Penmas KPK), Johnson Ridwan Ginting dan jajaran menyambut baik inisiatif yang digagas oleh PPWI Kabupaten Bogor.

Dalam diskusi tersebut, Johnson Ridwan Ginting menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung strategi pemberantasan korupsi yang bersifat preventif.

KPK memberikan apresiasi atas kesediaan PPWI Kabupaten Bogor untuk terlibat aktif dalam penguatan integritas masyarakat.

Dari hasil pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati beberapa rencana kerja sama, di antaranya:

• Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Antikorupsi bagi Pewarta Warga, Pembekalan mengenai pencegahan korupsi hingga mekanisme pelaporan yang aman dan sesuai koridor hukum;
• Kolaborasi dalam menyebarkan konten-konten edukasi antikorupsi yang akurat;
• Penekanan pada etika Pewarta Warga agar setiap informasi yang disampaikan tetap objektif, berbasis data, dan tidak menyebarkan fitnah atau hoaks.

Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui penyusunan administrasi dan surat-menyurat sebagai dasar pelaksanaan Diklat Antikorupsi.

Sementara itu, Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif PPWI Kabupaten Bogor.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini, diharapkan menjadi contoh bagi pengurus PPWI di seluruh Indonesia.

"Gerakan ini harus menjadi model percontohan bagi pengurus PPWI di daerah lainnya di Indonesia. Kami ingin membangun ekosistem Pewarta Warga yang tidak hanya terampil dalam jurnalistik, tetapi juga menjadi agen antikorupsi yang sadar hukum dan berintegritas tinggi," ujar Wilson Lalengke. (Al/Ros) 

Share:

Read More

Komisi IX DPR RI Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Yahya Zaini, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (Dok. DPR RI)

Balikpapan, WaraWiri.net - Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026), guna mengawasi optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Yahya Zaini, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh pekerja.

"Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang menunjukkan capaian baik dalam tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan cakupan perlindungan terus meningkat dan menjangkau seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal," ujar Yahya saat membuka pertemuan.

Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI juga ingin melihat secara langsung dampak implementasi UU HKPD terhadap penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan di daerah, khususnya dalam memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Melalui kunjungan ini, kami ingin mengetahui perkembangan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi program pasca berlakunya UU HKPD. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja," tegasnya.

Menurut Yahya, optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk menjamin hak pekerja atas perlindungan sosial sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Semakin luas cakupan perlindungan jaminan sosial, semakin besar pula kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan kepesertaan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. (Dinda)

Share:

Read More

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, saat menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bersama Presiden Prabowo Subianto, di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, termasuk berbagai kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Gedung DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Puan mengatakan hubungan Indonesia dan India memiliki fondasi sejarah yang kuat. Kini, hubungan itu pun perlu terus ditingkatkan melalui sinergi yang lebih erat, baik di tingkat pemerintah maupun parlemen. Salah satu gagasan yang disambut baik adalah Visi Gangga–Mahakam yang diperkenalkan PM Modi sebagai simbol eratnya hubungan kedua negara.

"Bahwa selama sepanjang aliran kedua sungai itu masih mengalir, di situlah artinya hubungan kerja sama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin, tetap akrab, erat, dan terus ditingkatkan," ujar Puan selepas pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Puan, kunjungan PM Modi ke DPR RI juga menunjukkan penghormatan terhadap sejarah panjang persahabatan kedua negara. Ia menilai penyebutan Presiden Sukarno dalam pidato PM Modi menjadi pengingat bahwa hubungan Indonesia dan India telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua bangsa.

"Secara sejarah hubungan antara Indonesia dan India itu sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak Presiden Soekarno. Tadi beliau juga mengatakan bahwa memang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bersama dengan India," ungkap Puan. 

Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR RI akan mendukung berbagai kebijakan hasil kerja sama bilateral yang disepakati pemerintah Indonesia dan India. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi semakin penting di tengah dinamika global saat ini agar seluruh kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dalam situasi-situasi global seperti ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif tentu saja akan sangat dibutuhkan. Karenanya DPR RI akan sangat terbuka membantu eksekutif dalam semua kebijakan yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sementara itu, PM Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak Global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.

Ia mengatakan India tengah menuju Viksit Bharat 2047, sementara Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, kedua negara dinilai sebagai mitra alami untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia. Di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan," kata Modi.

Menurut Modi, potensi tersebut harus diwujudkan melalui kerja sama yang lebih konkret di berbagai sektor strategis sehingga memberi manfaat bagi rakyat kedua negarnegara. (Dinda)

Share:

Read More

Akhiri Ketergantungan Tempat Pemrosesan Akhir, Transformasi Kelola Sampah Lewat Fasilitas Energi Terbarukan Telah Dimulai di Bali

Akhiri Ketergantungan Tempat Pemrosesan Akhir, Transformasi Kelola Sampah Lewat Fasilitas Energi Terbarukan Telah Dimulai di Bali. (Dok. Kemen LH)

Bali, WaraWiri.net - Upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional memasuki babak baru yang monumental. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama para pemangku kepentingan strategis resmi memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa langkah ini menjadi implementasi perdana Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan, sekaligus menjadi bagian integral dari transformasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah nasional yang harus berjalan beriringan dengan pengelolaan langsung dari sumbernya.

Pembangunan fasilitas modern berbasis teknologi ramah lingkungan ini diprioritaskan untuk menjawab urgensi penanganan sampah di Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata utama internasional, khususnya di tengah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung yang telah mengalami kelebihan kapasitas. Dari total timbulan sampah gabungan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mencapai sekitar 1.600 ton per hari, di mana 72,18 persen di antaranya masih dibuang ke TPA.

Kehadiran PSEL ini ditargetkan mampu mengolah sedikitnya 1.200 ton sampah per hari menjadi sumber energi terbarukan secara optimal. Sementara itu, sisa timbulan sampah akan ditangani secara menyeluruh melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R), mewujudkan pengelolaan sampah perkotaan yang tuntas dan berkelanjutan.

"PSEL ini yang terdata di kami kira-kira kedepannya ada 34 aglomerasi yang meng-cover sekitar 60–70 kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga alhamdulillah dengan PSEL ini setidaknya 60–70 kabupaten/kota selesai masalah sampahnya. Namun, masih ada sekitar 480 kabupaten/kota yang timbulan sampahnya tidak mencapai 1.000 ton per hari, dan ini tetap harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah serta secara nasional Kementerian Lingkungan Hidup tentunya," ujar Menteri Jumhur.

Lebih lanjut, Menteri Jumhur menjelaskan bahwa pendekatan berbasis teknologi ramah lingkungan ini menjadi solusi efektif bagi kawasan-kawasan dengan karakteristik timbulan sampah skala besar. Sementara itu, untuk daerah dengan timbulan sampah yang lebih kecil, KLH/BPLH terus mendorong optimalisasi pengelolaan sampah dari sumber, penerapan prinsip ekonomi sirkular yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik khas masing-masing wilayah.

Pembangunan proyek strategis ini juga didukung penuh oleh Danantara. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa dimulainya pembangunan fasilitas di Bali ini merupakan momentum bersejarah sebagai proyek pelopor dalam program nasional pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

"Tentunya pada pagi hari ini menurut kami adalah hari yang sangat bersejarah karena pertama kali di dalam program Danantara terkait waste to energy atau PSEL ini ground breaking pertama di Bali. Tentu kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, karena sesuai arahan Pak Presiden Prabowo bahwa persoalan sampah ini adalah problem kita dan harus kita selesaikan sesegera mungkin dan secepatnya," jelas Rosan Roeslani.

Selain memangkas penumpukan sampah secara signifikan dan menghasilkan energi hijau, kehadiran fasilitas inovatif ini diproyeksikan mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang luas. Proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 1.200 lapangan kerja hijau (green jobs), berkontribusi langsung pada penurunan emisi karbon nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan di sektor lingkungan hidup.

Sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang sukses. Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi lintas sektor yang berhasil merealisasikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern di wilayahnya tersebut.

"Mudah-mudahan kolaborasi yang baik ini, apa yang dimulai hari ini akan berjalan lancar, dan semoga bisa selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dari target," tutur I Wayan Koster.

Melalui keberhasilan proyek di Provinsi Bali ini, KLH/BPLH optimistis dapat menciptakan standar baru pengelolaan sampah perkotaan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan fasilitas ini tidak hanya menjadi tonggak transformasi nasional dalam mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, melainkan juga langkah nyata menekan emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan energi bersih, serta menciptakan masa depan lingkungan yang lebih asri. (Fajar)

Share:

Read More