Di KTT BRICS 2026, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Kemandirian Negara

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India. (Dok. BPMI Setpres)

India, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, Sabtu, 12 September 2026. Sesi tersebut diikuti oleh para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas penguatan tata kelola global yang inklusif serta kerja sama multilateral.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi selaku tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini atas sambutan dan keramahtamahan yang diberikan kepada delegasi Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan PM Modi dalam memimpin BRICS.

“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah dan Ketua BRICS tahun ini atas sambutan hangat serta keramahan luar biasa yang diberikan kepada delegasi kami. Saya juga ingin memberikan apresiasi atas kepemimpinan hebat yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shri Narendra Modi dalam memimpin BRICS,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyebut keikutsertaan Indonesia dalam BRICS menjadi sebuah kehormatan, mengingat Indonesia merupakan anggota baru dalam organisasi tersebut. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada para pendiri BRICS yang telah menerima Indonesia dalam waktu yang cepat untuk menjadi bagian dari organisasi yang merepresentasikan sebagian besar populasi dunia.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk hadir di sini dan bergabung dengan Anda semua dalam KTT ini. Kami adalah anggota baru BRICS, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendiri BRICS yang telah menerima kami dengan sangat cepat sebagai anggota organisasi baru yang hebat ini, yang mewakili separuh dari populasi manusia,” kata Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebersamaan di antara negara-negara BRICS akan memperkuat posisi dan ketahanan masing-masing negara. Menurut Presiden Prabowo, kekuatan suatu negara pada dasarnya berawal dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Dengan bersatu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita—lewat kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, menjamin pasokan energi yang mereka perlukan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk hidup sejahtera. Begitulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri,” tuturnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan tersebut penting agar negara memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakannya secara mandiri. Indonesia, kata Presiden, tidak menginginkan adanya ketergantungan maupun tekanan dari kekuatan tertentu, sehingga penguatan fondasi nasional menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan.

“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri. Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan,” ujar Presiden Prabowo.

Dengan fondasi yang kuat, Presiden Prabowo meyakini BRICS dapat terus memperluas dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan negara-negara anggotanya. Salah satu bidang yang dinilai strategis adalah energi, khususnya melalui penguatan konektivitas sistem energi dan ketahanan energi antarwilayah.

“Energi adalah salah satu contoh yang jelas. Kita menghubungkan sistem energi kita dan memperkuat keamanan energi di seluruh wilayah kita untuk mendorong perekonomian kita, dan membangun ketahanan yang berkelanjutan,” kata Presiden Prabowo.

Melalui BRICS, Indonesia mendorong lahirnya kerja sama konkret yang memperkuat ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan ekonomi. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan negara-negara anggota, tetapi juga menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Hadiri KTT BRICS 2026, Tegaskan Peran Aktif Indonesia dalam Tata Kelola Global

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India. (Dok. BPMI Setpres)

India, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Sabtu, 12 September 2026. 

Kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kepala Negara ke India untuk memperkuat peran Indonesia dalam mendorong kerja sama multilateral dan membangun kemitraan strategis di tengah dinamika global.

KTT BRICS tahun ini mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability” yang mencerminkan komitmen negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat ketahanan, mendorong inovasi, meningkatkan kerja sama, serta membangun pembangunan yang berkelanjutan.

Setibanya di South Plaza, Bharat Mandapam, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara yang hadir. Kedatangan Presiden Prabowo kemudian disusul oleh sejumlah pemimpin negara lainnya, antara lain Republik Islam Iran, Republik Arab Mesir, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Federasi Rusia.

Presiden Prabowo kemudian menuju lokasi utama penyelenggaraan KTT dan disambut secara langsung oleh Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi selaku Ketua BRICS tahun 2026. Kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berpelukan hangat sebelum berbincang singkat, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Usai penyambutan tersebut, Presiden Prabowo bergabung bersama para pemimpin negara lainnya di ruang tunggu naratetama. Di ruangan tersebut, para pemimpin negara memanfaatkan waktu sebelum sesi utama untuk saling bertegur sapa dan bertukar pandangan secara singkat mengenai berbagai perkembangan serta tantangan global.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara bergerak menuju Summit Hall untuk mengikuti sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”. Dalam sesi tersebut, PM Modi menyampaikan pengantar dengan menekankan komitmen India selama memimpin BRICS pada 2026 untuk menempatkan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dalam memperkuat ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.

“Saya sangat senang menyambut Anda semua di India. Kepemimpinan India di BRICS didasarkan pada pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mengutamakan kemanusiaan. Ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan senantiasa menjadi prioritas kami,” ucap PM Modi.

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS juga menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan posisi dan kepentingan Indonesia dalam berbagai isu global, sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS. Selain mengikuti sesi terbatas, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara dijadwalkan mengunjungi pameran “Bharat Innovates” Exhibition dan “BRICS @20” Exhibition.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama para pemimpin negara dan penanaman pohon bersama. Rangkaian KTT ke-18 BRICS di New Delhi pada hari pertama akan ditutup dengan jamuan makan malam yang dihadiri para pemimpin negara. Melalui partisipasi aktif Presiden Prabowo dalam KTT Ke-18 BRICS, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi kekuatan yang menjembatani berbagai kepentingan, memperkuat solidaritas Global South, dan berkontribusi dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, tangguh, serta berkelanjutan. (Dinda)

Share:

Read More

Kampus dan SMK Kemenperin Ukir Prestasi Global, Wujud SDM Industri Nasional Kian Andal

Kampus dan SMK Kemenperin Ukir Prestasi Global, Wujud SDM Industri Nasional Kian Andal. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Upaya ini membuahkan berbagai prestasi membanggakan yang diraih mahasiswa dan siswa dari unit pendidikan Kemenperin, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pengembangan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing global menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya bisa dicapai dengan pembangunan infrastruktur atau investasi modal, tetapi juga harus ditopang oleh fondasi SDM Indonesia yang unggul, yaitu SDM yang menguasai teknologi, memahami proses industri, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang cepat,” kata Menperin dalam keterangannya, Jumat (11/9).

Menurut Agus, penguatan pendidikan vokasi juga merupakan bagian dari upaya Kemenperin mendukung prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM nasional. Oleh karena itu, pendidikan vokasi industri terus diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Dalam menyiapkan SDM industri tersebut, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menyelenggarakan pendidikan vokasi industri pada 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK. Setiap unit pendidikan memiliki spesialisasi dan kompetensi yang spesifik sehingga para lulusannya dibekali pengetahuan dan keterampilan yang mendalam serta relevan dengan kebutuhan industri.

Keunggulan pendidikan vokasi Kemenperin antara lain diwujudkan melalui penerapan dual system yang mengintegrasikan pembelajaran di satuan pendidikan dengan praktik langsung di industri. Pola ini ditujukan untuk menghasilkan SDM yang siap kerja dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan sektor industri.

Plt. Kepala BPSDMI Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menyampaikan, kualitas pendidikan vokasi Kemenperin juga tercermin dari berbagai prestasi akademik maupun nonakademik yang berhasil diraih siswa dan mahasiswa.

“Politeknik, akademi komunitas, maupun SMK di bawah naungan Kementerian Perindustrian telah meraih berbagai prestasi akademik maupun nonakademik yang membanggakan. Hal tersebut menunjukkan jiwa kompetitif dan kualitas anak didik yang suatu saat akan turut menggerakkan roda industri manufaktur,” ujar Adie.

Raih Pengakuan Internasional

Salah satu prestasi terbaru ditorehkan Politeknik ATI Makassar dengan meraih medali emas dan perak pada International Innovation and Invention Competition Through Exhibition (iCompEx) 2026 yang diselenggarakan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah pada Agustus 2026.

Medali emas diraih melalui inovasi bertajuk “RESCUE-SYNC AI: Next-Gen Autonomous Building Emergency Ecosystem” yang diketuai Hamdan Gani. Sementara itu, medali perak diperoleh melalui inovasi “UNIT SENSE AI: Smart AI Solution for Predictive Pump Maintenance & Utility Infrastructure” yang diketuai Muhammad Fadli Azis.

Tim yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi Otomasi Sistem Permesinan (OSP) tersebut mewakili Politeknik ATI Makassar dalam kompetisi yang diikuti secara daring pada kategori Machines, Equipment & Manufacturing Processes. Kedua tim menampilkan inovasi berbasis teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menjawab tantangan di bidang keselamatan dan industri.

Prestasi itu sekaligus menunjukkan kemampuan mahasiswa pendidikan vokasi Kemenperin dalam mengikuti perkembangan teknologi industri. Pemanfaatan AI dalam inovasi mahasiswa juga menjadi bagian penting dari kesiapan SDM industri menghadapi transformasi teknologi yang semakin cepat.

Tembus Perguruan Tinggi Tiongkok

Prestasi internasional juga ditunjukkan SMK-SMTI Pontianak. Tiga siswanya berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok.

Elbert Henrilsen berhasil meraih GXU Top Discipline Scholarship untuk menempuh program studi Mechanical Design, Manufacturing and Its Automation di Guangxi University. Selanjutnya, Rizal Firany memperoleh Guangxi Government Scholarship untuk mendalami jurusan Equipment Intelligence Technology di Liuzhou Polytechnic University (LZPU).

Sementara itu, Yuga Arkadiva berhasil mendapatkan Taohuayuan Scholarship di Changde Vocational Technical College (CVTC) untuk memperdalam program Chinese Language.

Keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa lulusan pendidikan vokasi Kemenperin memiliki peluang untuk melanjutkan pengembangan kompetensi pada tingkat internasional. Pengalaman pendidikan di luar negeri diharapkan semakin memperluas wawasan serta meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi terhadap pengembangan industri nasional.

Unggul Kemampuan Akademik

Selain prestasi inovasi dan kesempatan pendidikan internasional, capaian membanggakan juga diraih SMK-SMAK Bogor. Sekolah vokasi di bawah Kemenperin tersebut berhasil menempati peringkat pertama SMK Negeri dengan nilai rata-rata tes kemampuan akademik tertinggi se-Jawa Barat.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa siswa pendidikan vokasi Kemenperin tidak hanya kompetitif dalam berbagai perlombaan dan penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan akademik yang tinggi.

Beragam prestasi itu menjadi bukti pentingnya pengembangan pendidikan vokasi yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan sektor industri. Melalui pola pendidikan yang berorientasi pada kompetensi, teknologi, inovasi, dan kebutuhan dunia kerja, Kemenperin terus berupaya menyiapkan generasi muda yang mampu menjadi bagian dari transformasi industri nasional.

Adie berharap berbagai pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, serta unit pendidikan di lingkungan Kemenperin untuk terus meningkatkan kualitas dan menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi sektor industri.

“Pencapaian unit-unit pendidikan vokasi industri Kemenperin harus dijadikan momentum untuk membangkitkan inspirasi baru, melahirkan karya-karya yang cemerlang dan bermanfaat bagi industri nasional,” pungkas Adie. (Ros)

Share:

Read More

BRICS Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal untuk Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global

BRICS Perkuat Penggunaan Mata Uang Lokal untuk Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global. (Dok. Bank Indonesia)

India, WaraWiri.net - Ketidakpastian ekonomi global mendorong negara-negara BRICS memperkuat kerja sama penggunaan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan kerja sama ekonomi dan keuangan yang konkret serta memberikan manfaat nyata.

Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS (2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/BRICS FMCBG) pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India. Kehadiran Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Pertemuan ini dihadiri para pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan negara anggota BRICS, yaitu Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, UEA, Ethiopia, dan Iran.

Destry menekankan pentingnya menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan untuk menghadapi tensi geopolitik dan fragmentasi ekonomi. Bank Indonesia mendorong penguatan kerja sama konkret BRICS, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan konektivitas pembayaran lintas negara. 

“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara," ujar Destry.

Pada pertemuan tersebut, negara-negara anggota BRICS menyepakati komitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan serta meningkatkan resiliensi dalam menghadapi tantangan global. Kesepakatan ini dirumuskan pasca pembahasan sejumlah isu strategis terkait penguatan resiliensi dan pertumbuhan, transformasi digital dan AI, konektivitas pembayaran lintas negara, penggunaan mata uang lokal, ketahanan siber, serta keuangan berkelanjutan.

BRICS juga menyepakati pentingnya penguatan arsitektur keuangan global, antara lain melalui reformasi tata kelola IMF untuk memperkuat suara dan representasi negara berkembang. Sejalan dengan kesepakatan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya menjadikan keberagaman karakteristik negara anggota sebagai kekuatan untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi dan menghasilkan nilai tambah bersama.

Sebagai bagian dari rangkaian pertemuan di Mumbai, Destry melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India (RBI), Sanjay Malhotra. Pertemuan membahas percepatan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) Indonesia–India, Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA), serta konektivitas pembayaran melalui QR antarnegara. Kerja sama ini menjadi salah satu langkah untuk menerjemahkan komitmen BRICS ke dalam konektivitas ekonomi dan keuangan yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

Pertemuan BRICS FMCBG Kedua menyepakati Pernyatan Bersama yang merefleksikan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ke depan, Indonesia memandang penting untuk menjaga ruang dialog dan membangun jembatan di tengah fragmentasi global.

Melalui sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah, Indonesia akan terus berkontribusi dalam agenda kerja sama internasional untuk menghasilkan langkah-langkah konkret yang inklusif dan sejalan dengan prioritas nasional, guna mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia. (Alif)

Share:

Read More

ISS 2026 Jadi Momentum Danantara Buka Peluang Pendanaan Jangka Panjang untuk Olahraga Indonesia

ISS 2026 Jadi Momentum Danantara Buka Peluang Pendanaan Jangka Panjang untuk Olahraga Indonesia. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Managing Director, Global Business Development, Corporate Finance & Investments, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Djamal Attamimi, menyebut membuka peluang kolaborasi pendanaan jangka panjang untuk pengembangan ekosistem olahraga di Indonesia. 

Menurutnya, sektor sport tourism dinilai menjadi salah satu bidang yang paling siap dikembangkan. Pernyataan itu disampaikan Djamal saat menjadi narasumber dalam sesi Global Leadership Forum Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 bertajuk Financing the Future of Sport: Trust Funds, Strategic Capital, and National Development.

Djamal mengatakan olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Karena itu, pengembangan olahraga membutuhkan dukungan modal, tata kelola, serta sistem pendanaan yang berkelanjutan.

Ia menyebut anggaran pengembangan sports tourism pada 2025 mencapai Rp 6,5 miliar. Menurut data yang disampaikannya, anggaran tersebut terserap 98,88 persen dan menghasilkan aktivitas ekonomi sekitar Rp 2 triliun di beberapa provinsi.

"Modal awal Rp 6,5 miliar memberikan dampak ekonomi Rp 2 triliun. Itu menunjukkan multiplier effect kegiatan yang berhubungan dengan olahraga cukup tinggi," kata Djamal.

Ia menyebut nilai ekonomi olahraga Indonesia pada 2024 mencapai hampir Rp 40 triliun. Di sisi lain, Indonesia memiliki basis pasar yang besar dengan sekitar 280 juta penduduk serta tingginya minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga.

Besarnya potensi tersebut, menurutnya perlu diikuti dengan kepastian industri agar investor lebih mudah masuk. Ia mengidentifikasi tiga hal yang perlu diperkuat, yakni klasifikasi industri, pengukuran dampak ekonomi, serta jangka waktu pendanaan.

"Permodalan hanya akan datang kalau identifikasi dan definisi sektornya jelas dalam ekosistem itu sendiri," ujarnya menegaskan.

Menurutnya, kebutuhan pendanaan olahraga juga memiliki karakter jangka panjang. Pengembangan atlet disebut membutuhkan waktu sekitar 12 tahun, liga olahraga sekitar 15 tahun untuk mencapai kematangan, sedangkan stadion memiliki umur ekonomis sekitar 40 tahun.

"Pendanaan jangka pendek sepertinya kurang sesuai untuk sejumlah proyek olahraga. Pendanaan perlu disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan agar investasi dapat menghasilkan dampak optimal," paparnya.

Djamal mengatakan sport tourism menjadi salah satu sektor yang relatif siap dikembangkan karena kebutuhan modalnya dinilai tidak terlalu besar. Selain itu, Indonesia telah memiliki sejumlah aset dan infrastruktur yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata.

"Peluang yang bisa segera diwujudkan adalah sport tourism. Kebutuhan modalnya relatif ringan dan aset yang kita miliki sudah ada," tuturnya.

Ia juga menilai penyelenggaraan PON 2028 mendatang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dapat menjadi momentum untuk mengembangkan ekosistem olahraga dan infrastruktur pendukung, seperti stadion, hotel, bandara, serta akses jalan.

CEO Danantara Rosan Roeslani melalui video yang ditayangkan menyampaikan selamat atas terselenggaranya ISS 2026. Forum ini lanjutnya, menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi dalam memajukan ekosistem olahraga.

Olahraga menurutnya, bukan hanya tentang prestasi tapi tentang pembangunan manusia, peningkatan ekonomi serta peningkatan daya saing bangsa. 

"Untuk itu olahraga memerlukan dukungan pendanaan yang berkelanjutan, kemitraan yang kuat dan investasi jangka panjang. Danantara Indonesia siap berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan ekosistem olahraga Indonesia semakin kuat dan berdaya saing," ujarnya. (Tedy)

Share:

Read More

ISS 2026 Jadi Saksi Kerja Sama PSSI dengan AFC Ajax untuk Pengembangan Sepak Bola Indonesia

ISS 2026 Jadi Saksi Kerja Sama PSSI dengan AFC Ajax untuk Pengembangan Sepak Bola Indonesia. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 menjadi saksi terjalinnya kerja sama antara federasi sepak bola Indonesia PSSI dengan klub kenamaan asal Belanda, AFC Ajax NV (Ajax Amsterdam), Sabtu (12/9) pagi.

Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kerja sama ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi dengan CEO AFC Ajax Menno Geelen didampingi Head of Football Partnerships AFC Ajax Corne Groenendijk.

Ketum Erick menyatakan rasa syukurnya atas kerja sama yang telah terjalin antara PSSI dengan Ajax ini. Setelah sebelumnya PSSI juga sudah memiliki hubungan yang baik dengan federasi sepak bola Belanda KNVB melalui beberapa kerja sama untuk saling mendukung dalam pembangunan sepak bola di akar rumput.

“Tentu kerja sama dengan Ajax ini perspektifnya agak berbeda. Kerja sama ini lebih ke tim elite-nya, di mana nanti kita akan mencari pelatih-pelatih yang baik, nanti akan dikerjasamakan ke Ajax,” ujar Ketum PSSI Erick seusai penandatangan MoU. 

Selain dalam hal kepelatihan, kerja sama ini juga tidak menutup kemungkinan generasi muda pemain sepak bola Indonesia berpotensi dipilih masuk ke akademi Ajax. Sehingga bisa menjadi peluang dalam meningkatkan kualitas pemain-pemain muda lokal.

“Saya rasa Ajax punya pengalaman yang panjang mengenai pembangunan talenta dan juga kepelatihan. Sudah banyak pelatih dan pemain dari Ajax yang mendunia, bahkan menjadi legenda di banyak negara,” terang Ketum PSSI.

“Dan kebetulan juga Jordi Cruyff (direktur teknis Ajax, Red.) sama-sama menjadi penasihat teknis Timnas kita. Jadi ini sinergi yang saya rasa sangat positif dan baik,” imbuh Ketum Erick.

Lebih lanjut diterangkan, dalam kerja sama ini Ajax akan mengirim beberapa pelatihnya ke indonesia untuk masa periode tertentu. Para pelatih ini akan mulai melihat siapa saja pelatih-pelatih Indonesia yang berpotensi untuk dibawa ke Ajax.

“Kerja sama akan dilakukan sampai setahun nanti, dan akan kita tingkatkan lagi untuk kesepakatan yang lebih panjang,” tegas Ketum PSSI.

Sementara itu CEO AFC Ajax Menno Geelen menyatakan, pihaknya merasa terhormat bisa menjalin kerja sama dengan PSSI untuk pengembangan sepak bola di Indonesia. Kata dia, dalam kerja sama ini Ajax dan PSSI akan berbagi pengalaman sepak bola yang relevan dalam hal kepelatihan dan keanggotaan dari akademi pemain muda.

“Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari pengembangan sepak bola di Indonesia dan siap bekerja sama dengan PSSI khususnya dalam hal mencari pelatih-pelatih potensial di daerah-daerah, yang berperan penting dalam menemukan bakat-bakat pemain muda,” sebut Geelen.

Adapun sebelum penandatanganan kerja sama ini Geelen bersama Head of Football Partnerships AFC Ajax Corne Groenendijk terlebih dahulu memberikan paparan dalam Global Leadership Forum di ISS 2026. Keduanya berbagi kisah dan pengalaman mengembangkan Ajax sebagai klub sepak bola berprestasi di Belanda dalam berbagai segi, meliputi pembinaan pemain, penerapan bisnis, penggunaan teknologi, hingga menjalin relasi keolahragaan. (Tedy)

Share:

Read More

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur bergerak cepat memulangkan 82 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Semenyih dan DTI Beranang, Malaysia, Jumat (11/9). Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, bersama Direktur Jenderal Imigrasi ke DTI Semenyih pada 4 September 2026 lalu.

Menteri Agus menegaskan bahwa kepulangan ini menjadi prioritas utama pemerintah demi memberikan kepastian hukum dan pelindungan kemanusiaan bagi WNI di luar negeri. Dalam kunjungan kerja ke Malaysia pekan lalu, pihaknya telah menyampaikan komitmen penyelesaian tersebut secara langsung.

"Kami melakukan pengecekan dengan Dirjen Imigrasi. Kerja sama kami cukup baik dengan imigrasi Malaysia. Nanti kita segera upayakan pemulangan. Kalau surat sudah lengkap paling lama 10 hari mereka bisa kembali ke Indonesia," ujar Menteri Agus.

Realisasi pemulangan yang terlaksana tepat satu minggu setelah instruksi tersebut mencakup 51 WNI dari DTI Semenyih, yang terdiri dari 32 laki-laki, 14 perempuan, dan lima anak perempuan. Selain itu, turut dipulangkan 31 WNI dari DTI Beranang yang meliputi 22 laki-laki dan sembilan perempuan. Seluruh WNI yang dipulangkan tersebut dipastikan telah menyelesaikan proses hukum dan keimigrasian di Malaysia serta telah mengantongi dokumen perjalanan resmi.

Proses pemberangkatan ke Tanah Air pada hari ini dilakukan secara bertahap dan terbagi ke dalam tiga kloter. Kloter pertama dengan tujuan Jakarta membawa 33 orang WNI menggunakan maskapai Citilink bernomor penerbangan QG-503 dan tiba di Tanah Air pada pukul 21.40 WIB.

Sementara itu, kloter kedua dan ketiga diberangkatkan dengan tujuan Medan. Kloter kedua membawa enam orang penumpang menggunakan maskapai Batik Air ID-7265, dan kloter ketiga membawa 43 orang penumpang menggunakan maskapai Air Asia QZ-127. Kedua penerbangan tujuan Medan tersebut mendarat pada waktu yang bersamaan, yakni pukul 21.25 WIB.

Demi memastikan proses berjalan aman dan tertib, masing-masing kloter didampingi langsung oleh petugas Fungsi Imigrasi dan Konsuler KBRI Kuala Lumpur. Guna mempermudah pengawasan selama perjalanan, para WNI diberikan seragam kaos berwarna biru dan difasilitasi pemberian makan setibanya di bandara sebelum lepas landas.

Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi secara intensif dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), pihak maskapai penerbangan, dan instansi terkait di Jakarta maupun Medan guna memastikan seluruh tahapan dari pemberangkatan hingga debarkasi penerimaan WNI berjalan lancar tanpa hambatan.

Para WNI pun tiba di Tanah Air dengan penuh sukacita dan rasa syukur. “Alhamdulillah, bahagia. Nggak menyangka kalau sudah bisa kembali ke Indonesia, padahal sudah lama di Malaysia. Terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Agus Andrianto dan Bapak Dirjen Hendarsam,” ungkap salah satu WNI laki-laki asal Madura yang sudah hampir sembilan tahun berada di Malaysia.

Pemulangan WNI ini bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan manifestasi nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap warganya tanpa memandang latar belakang permasalahan. Kemenimipas berkomitmen memastikan setiap warga negara yang tengah menghadapi kendala keimigrasian di luar negeri mendapatkan penyelesaian yang responsif dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Melalui momentum kepulangan ini, menjadi pesan kuat bagi seluruh masyarakat akan pentingnya menempuh jalur migrasi yang legal demi jaminan keselamatan dan pelindungan menyeluruh dari negara. (Isna)

Share:

Read More

Perkuat Renaksi Pencegahan, KPK Optimalkan Pengendalian Anggaran Pemkab Karawang

Perkuat Renaksi Pencegahan, KPK Optimalkan Pengendalian Anggaran Pemkab Karawang. (Dok. KPK)

Karawang, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola sejak tahap perencanaan, dengan memastikan setiap usulan program dan kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, serta melalui proses verifikasi yang memadai. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga menutup celah korupsi dan penyimpangan sejak dari hulu.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (10/9). Koordinasi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menjadi bagian dari upaya memperkuat tindak lanjut atas sejumlah atensi KPK yang disampaikan pada Agustus lalu, sekaligus memastikan progres rencana aksi (renaksi) berjalan konkret dan terukur.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, menegaskan bahwa kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD menjadi fondasi penting agar belanja daerah tidak berhenti pada capaian serapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal.

“Mengingat belanja barang dan jasa serta belanja modal memiliki porsi signifikan dalam APBD dan berkaitan erat dengan proses pengadaan pemerintah yang memiliki risiko cukup besar. Melalui penguatan tata kelola pemerintahan daerah membutuhkan komitmen yang berkelanjutan melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan secara konsisten,” ungkap Ely.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II mendorong Pemkab Karawang mempercepat pembenahan tata kelola pada sektor-sektor yang masih memiliki potensi permasalahan. Pendampingan diarahkan untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan kualitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ely juga mengingatkan agar penentuan kebutuhan pembangunan berangkat dari kondisi riil di lapangan, bukan sekadar menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Identifikasi yang tidak tepat, termasuk terhadap kondisi infrastruktur seperti ketinggian tanah, kerusakan gorong-gorong, maupun karakteristik lahan, berisiko menghasilkan perhitungan kebutuhan anggaran yang tidak sesuai.

“Kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan sejak awal dapat berujung pada kekeliruan pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran, sehingga perencanaan yang berbasis data dan kondisi faktual menjadi kunci agar anggaran daerah dialokasikan secara tepat, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Ely.

Identifikasi Kerawanan, Perkuat Pengawasan

Senada, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Arif Nurcahyo, menegaskan bahwa setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun pengalokasian anggaran yang tidak sesuai peruntukan perlu ditindaklanjuti secara cermat dan bertanggung jawab. Pengawasan, menurutnya, menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kebijakan penganggaran daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat dengan menempatkan program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik sebagai prioritas. Termasuk di dalamnya pemenuhan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi publik,” kata Arif.

Untuk memperkuat deteksi dini, Ia mendorong agar seluruh tahapan program ditelusuri secara cermat, sejak proses pengusulan hingga pelaksanaan. Pengendalian tersebut antara lain mencakup penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penerapan Standar Satuan Harga (SSH), hingga pemenuhan kelengkapan dokumentasi, guna meminimalkan ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian KPK ialah pengelolaan anggaran pokir DPRD Tahun Anggaran 2026. KPK mencatat, pagu anggaran pokir sebesar Rp353,11 miliar semula dialokasikan untuk 3.306 paket. Menindaklanjuti pertemuan KPK dengan Pemkab Karawang pada 8 Juli 2026, KPK meminta Inspektorat melakukan reviu kembali atas alokasi pokir tersebut sebagai langkah pengendalian untuk memastikan anggaran sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

Melihat Prioritas dari Setiap Usulan

Koordinator Satgas Korsup Wilayah II KPK, Irawati, menegaskan bahwa besarnya alokasi pokir harus diikuti dengan penguatan tata kelola sejak tahap perencanaan. Menurutnya, verifikasi tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, tetapi juga perlu memastikan kesesuaian antara usulan dengan kondisi dan permasalahan nyata di daerah.

“Setiap pokir perlu memiliki landasan perencanaan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, DPRD, pemerintah daerah, dan perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa usulan yang tidak lolos verifikasi atau belum memenuhi persyaratan administrasi tidak semestinya dipaksakan masuk dalam pelaksanaan program dan penganggaran,” tegas Ira.

Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap hasil verifikasi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah intervensi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, pembahasan sekaligus pemutakhiran data usulan pokir perlu dilakukan sejak awal proses perencanaan agar setiap program yang diakomodasi benar-benar memiliki dasar.

Di sisi lain, Ira meminta Pemkab dan DPRD Karawang memastikan besarnya jumlah paket pekerjaan tidak mengaburkan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut perlu disertai dengan penguatan transparansi melalui publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), kejelasan dasar penetapan pagu anggaran, serta evaluasi atas pemaketan pekerjaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK dalam penguatan rencana aksi pencegahan korupsi di daerahnya. Ia menegaskan, pendampingan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk terus membenahi tata kelola, terutama pada sektor-sektor yang masih memiliki titik kerawanan.

“Pencegahan korupsi perlu dimulai sejak proses perencanaan hingga penganggaran, pelaksanaan, dan pemanfaatan APBD. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara optimal agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, semakin relevan dengan momentum hari jadi Kabupaten Karawang pada 14 September,” kata Endang.

Lebih lanjut, Ia berharap pendampingan KPK tidak berhenti pada pemenuhan rencana aksi, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk konsisten menjaga integritas dalam menjalankan kewenangan. Penguatan sistem pencegahan dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada koridor yang berintegritas.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menyampaikan komitmen daerahnya untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan. Ia menilai, arahan dan masukan KPK menjadi momentum strategis untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran, termasuk melalui penyusunan pedoman khusus dalam pengelolaan pokir.

“Perbaikan tersebut perlu diwujudkan melalui rencana aksi yang konkret dan terukur agar setiap usulan pokir tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pengalokasian anggaran dapat lebih terarah dan memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tutur Asep.

Ia juga menilai pengelolaan pokir perlu diarahkan untuk menjawab persoalan publik yang masih dihadapi Kabupaten Karawang, terutama terkait permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar. Menurutnya, ketepatan sasaran dalam perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pembangunan berdampak nyata.

Sementara itu, berdasarkan hasil reviu Inspektorat Kabupaten Karawang terhadap perencanaan dan pengelolaan pokir Tahun Anggaran 2026, dari 3.306 usulan dengan total pagu Rp353,11 miliar, ditemukan 1.499 usulan dengan pagu Rp117,2 miliar yang tidak sesuai ketentuan. Setelah dilakukan konfirmasi kepada 8 (delapan) OPD pengampu, jumlah tersebut menjadi 1.040 usulan dengan nilai anggaran Rp83,72 miliar yang tercatat tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas kondisi tersebut, Asep menilai penguatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperlukan untuk memastikan proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, tindak lanjut yang konsisten terhadap hasil reviu dan rekomendasi pengawasan menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan pokir memberikan manfaat yang selaras dengan kebutuhan publik. (Muh)

Share:

Read More

Barang Rampasan Belum Laku Dilelang, KPK Tetap Merawat Aset Rampasn Agar Tidak Menganggur

Barang Rampasan Belum Laku Dilelang, KPK Tetap Merawat Aset Rampasn Agar Tidak Menganggur. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam proses lelang, tidak serta merta semua barang laku terjual. Bisa jadi, belum ada peminat atau pembeli pada kesempatan pertama atas aset tersebut.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mungki Hadipratikto, menjelaskan, jika barang belum laku terjual, pihaknya tetap merawatnya dan akan kembali melakukan pengajuan lelang di periode berikutnya atau dimanfaatkan melalui beberapa mekanisme, seperti Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk kementerian/lembaga ataupun hibah kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa.

“Mekanisme lain juga bisa dilakukan dengan pemanfaatan melalui sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,” jelas Mungki di Jakarta, Jumat (11/9).

Lanjut Mungki, tidak lakunya barang rampasan dalam sebuah lelang bukan berarti ada persoalan pada penetapan harga. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi minat calon pembeli, seperti karakteristik barang, lokasi aset, maupun nilai limit yang kurang kompetitif.

“Terhadap keadaan ini maka jaksa eksekusi akan melakukan evaluasi, apabila memang dirasa nilai limitnya kurang kompetitif maka sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, jaksa eksekusi dapat menurunkan nilai limit,” jelasnya.

Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Nilai Aset Dievaluasi

Di tengah proses penyelesaian aset yang kurang diminati, aset tersebut tetap dikelola dan dilakukan pemeliharaan oleh KPK. Hal ini dilakukan agar nilai aset tidak mengalami depresiasi atau penyusutan. Besaran biaya perawatannya pun disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing aset.

“Biaya yang dikeluarkan dalam menyimpan dan memelihara aset yang tidak laku merupakan bagian dari biaya perawatan yang dianggarkan secara global setiap tahunnya, besar kecilnya tergantung jenis barang dan kekhususan dari barang tersebut,” jelasnya.

Namun demikian, Mungki tidak memungkiri pada akhirnya nilai aset dapat mengalami perubahan apabila proses lelang berlangsung setelah masa berlaku penilaian berakhir.

Penilaian ini merujuk pada penilaian aset yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada setiap barang rampasan, yang berlaku selama enam bulan untuk barang bergerak dan satu tahun untuk barang tidak bergerak.

Apabila lelang ulang dilakukan dalam rentang waktu tersebut, nilai aset tetap mengacu pada penilaian masa berlaku. Namun, apabila lelang dilakukan setelah masa berlaku penilaian berakhir, aset akan dinilai kembali dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

“Pada umumnya untuk aset tidak bergerak nilainya cenderung naik, sedangkan untuk aset bergerak cenderung turun,” kata Mungki.

Penyelesaian barang rampasan tidak berhenti pada persoalan apakah aset berhasil terjual atau tidak dalam satu kali lelang. Justru KPK terus memastikan setiap aset tetap memiliki jalur penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai karakteristik, kondisi, dan kebutuhan penggunaannya.

Pengelolaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery), sehingga hasil tindak pidana korupsi tidak berhenti sebagai barang sitaan atau rampasan, tetapi dapat kembali memberikan nilai dan manfaat bagi negara.

“Barang rampasan negara tetap harus diselesaikan dan dioptimalkan sesuai ketentuan. Tapi, kalau belum laku pada satu kali lelang bukan berarti barang itu kemudian menjadi aset yang tidak memiliki nilai atau tidak dapat dimanfaatkan. KPK dapat menempuh beberapa mekanisme dalam pemanfaatan barang rampasan,” pungkas Mungki. (Muh)

Share:

Read More

Kementerian Kehutanan Satukan Langkah Kelola 1,08 Juta Hektare Kawasan Hutan di Pulau Jawa secara Berkeadilan

Kementerian Kehutanan Satukan Langkah Kelola 1,08 Juta Hektare Kawasan Hutan di Pulau Jawa secara Berkeadilan. (Dok. Kemenhut)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan menggelar Rapat Koordinasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (RPKHDPK) Periode 2026–2035 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (11/09).

Rapat ini menjadi forum penyatuan langkah bagi jajaran Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, PT Palawi Risorsis, serta Dinas Kehutanan/Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dalam menyepakati arah tata kelola KHDPK di Pulau Jawa dan Madura untuk sepuluh tahun ke depan.

Mewakili Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X membuka acara tersebut dan menyambut baik penyelenggaraan rapat koordinasi ini sebagai forum yang mempertemukan berbagai elemen berkepentingan dalam pengelolaan KHDPK.

"Filosofi Jawa untuk menjaga, memperindah, dan melestarikan alam selaras dengan semangat pengelolaan hutan lestari yang diusung Kementerian Kehutanan. Kami berharap rapat ini menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam mengelola KHDPK secara baik dan berkeadilan," tambah KGPAA Paku Alam X.

KGPAA Paku Alam X menyampaikan bahwa dalam falsafah Jawa, ada yang disebut Memayu Hayuning Bawono (atau Hamemayu Hayuning Bawana), yang secara harfiah berarti "memperindah keindahan dunia" atau membuat alam semesta (bawono) menjadi indah, selamat, dan lestari (hayu).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz menegaskan bahwa RPKHDPK disusun untuk memberi arah dan ruang tata kelola hutan di Pulau Jawa dan Madura, dengan konstituen yang luas termasuk masyarakat sekitar hutan. Ia mengingatkan bahwa hutan di Pulau Jawa bukan lahan kosong, melainkan wilayah yang di dalamnya terdapat kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan.

"RPKHDPK bukan merupakan dokumen akhir, melainkan titik awal implementasi — satu peta jalan dan satu arah pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan. KHDPK harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, agar tidak ada lagi tumpang tindih dalam kawasan hutan, sekaligus memberi keuntungan ekonomi dan ekologis secara berimbang," tambah Mahfudz.

Mahfudz juga menyampaikan lima agenda yang harus berjalan beriringan dalam pengelolaan KHDPK, yaitu kepastian dalam penataan kawasan; akses, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat; perlindungan dan rehabilitasi ekosistem; pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan; serta tata kelola data dan koordinasi pengawasan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah memaparkan bahwa penetapan KHDPK ditujukan untuk efisiensi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa, perluasan lapangan usaha masyarakat, percepatan pembangunan dan pelayanan publik, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup. Penyelesaian penguasaan tanah diarahkan pada areal seluas 16.609,78 hektare melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, atau perhutanan sosial.

"Ada titik keseimbangan yang jelas antara pembangunan dan kelestarian: penggunaan kawasan hutan produksi dapat diizinkan secara bersyarat, hutan lindung diizinkan dengan pembatasan yang sangat ketat, sementara hutan konservasi tertutup secara mutlak bagi mekanisme ini. Penggunaan kawasan hutan hanya dibuka untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan yang strategis dan tidak dapat dielakkan, tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan,” jelas Ade.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti menjelaskan bahwa 22 persen dari total luas areal KHDPK diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, yaitu mulai dari mencakup pemanfaatan air dan wisata alam, hingga perlindungan dan pemulihan lingkungan, termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon.

"Mekanisme pemanfaatannya saat ini memang melalui skema perizinan, namun Permen LHK Nomor 8/2021 sedang direvisi untuk menampung penyelenggaraannya juga bisa melalui persetujuan Menteri kepada Gubernur. Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan di areal KHDPK butuh dikelola berbasis pendekatan hamparan ekosistem dan harus optimal dalam mitigasi bencana dan risiko lingkungan. Terbukanya ruang usaha pada lokasi yang memiliki kondisi kerentanan geografis dengan keterbatasan akses maupun sarpras disebabkan oleh tetap dibutuhkannya dukungan investasi dan pembiayaan yang cukup tinggi, namun demikian tetap harus terintegrasi dengan kebijakan tata ruang daerah," imbuh Laksmi.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani juga menjelaskan bahwa program perhutanan sosial di areal KHDPK bertujuan utama untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Skema Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang sudah berjalan akan bertransformasi menjadi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, atau Hutan Tanaman Rakyat sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023.

"Sudah masuk sekitar 1.800 usulan perhutanan sosial pada KHDPK, dan capaiannya sudah hampir mendekati alokasi luasan yang diarahkan. Ini menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap akses kelola yang lebih adil di kawasan hutan Jawa,” papar Catur.

Tak hanya itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Dyah Murtiningsih memaparkan bahwa area rehabilitasi hutan pada KHDPK mencapai sekitar 176.932 hektare atau 16,36 persen dari total luas KHDPK, dengan 160.074 hektare di antaranya teridentifikasi sebagai lahan kritis yang membutuhkan intervensi segera.

"KHDPK harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan daerah aliran sungai, bukan semata berdasarkan batas administratif, sehingga pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan berorientasi pada pemulihan fungsi DAS dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan air di Pulau Jawa. Kelompok masyarakat, khususnya yang telah tergabung dalam perhutanan sosial, harus menjadi aktor utama rehabilitasi,” tambah Dyah.

Dalam kesempatan tersebut, Dirut Perum Perhutani, Tio Handoko, menegaskan komitmen keberadaan Perhutani sebagai bagian dari pemecahan masalah, dan akan mengedepankan kebersamaan dan kolaborasi.

"Transformasi Perhutani adalah tidak lagi menjadikan aspek eksploitasi hutan sebagai indikatornya, melainkan menempatkan keberlanjutan dan kapasitas proteksi hutan sebagai misi utamanya," kata Tio.

Kementerian Kehutanan menegaskan RPKHDPK akan menjadi acuan penyusunan rencana tahunan pengelolaan KHDPK dari tingkat pusat hingga tingkat tapak, termasuk bagi Perum Perhutani, pemegang persetujuan perhutanan sosial, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan pemegang persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan.

Selama masa transisi kelembagaan, pengelolaan KHDPK akan diperkuat melalui pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan (PUSPEH) di masing-masing provinsi di Pulau Jawa untuk mengoordinasikan seluruh unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan mengajak seluruh pemangku kepentingan — pemerintah daerah, Perum Perhutani, dunia usaha, dan masyarakat — untuk bersama-sama mengawal implementasi RPKHDPK 2026–2035 demi tata kelola hutan Pulau Jawa yang berkelanjutan, produktif, dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar hutan. (Bambang)

Share:

Read More

TelkomGroup Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan melalui Zero Plastic Movement

TelkomGroup mengajak karyawan, komunitas, UMKM, dan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan melalui BISA Green Action Fest 2026 bertajuk “Tanah, Air, Kita”. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berupaya mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan perusahaan dan masyarakat melalui program BISA Green Action Fest 2026. Dicanangkan pada momen kemerdekaan, kegiatan bertajuk “Tanah, Air, Kita” ini menghadirkan berbagai edukasi, inovasi, dan kolaborasi yang mengajak karyawan, komunitas, UMKM, dan masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari keseharian, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga menjaga kelestarian tanah dan air.

BISA Green Action Fest merupakan bagian dari implementasi pilar lingkungan Bisa Lestari, yang mencakup berbagai inisiatif TelkomGroup dalam menjaga ekosistem dan mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan. Program ini menjadi ruang bagi TelkomGroup untuk memperkenalkan berbagai aksi lingkungan sekaligus membangun kesadaran bahwa keberlanjutan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, “Sebagai perusahaan digital, TelkomGroup memiliki komitmen untuk terus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Berbagai inisiatif yang dihadirkan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa menjaga bumi merupakan tanggung jawab bersama, baik perusahaan, karyawan, komunitas, maupun masyarakat. Kami percaya bahwa ketika berbagai aksi tersebut dilakukan secara bersama dan konsisten, dampaknya akan menjadi lebih besar bagi kelestarian tanah, air, dan kehidupan generasi mendatang.”

Salah satu rangkaian utama BISA Green Action Fest adalah exhibition yang menampilkan berbagai komitmen dan aksi nyata TelkomGroup dalam menjaga lingkungan. Area Tanah merepresentasikan inisiatif Green Carbon dan Waste Management dalam menjaga serta memulihkan ekosistem daratan.

Area Air merepresentasikan inisiatif Blue Carbon dan Sarana Air Bersih sebagai upaya menjaga ekosistem perairan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Sementara itu, area Kita merepresentasikan peran TelkomGroup dalam memberdayakan masyarakat melalui penguatan dan pengembangan UMKM.

Exhibition juga menghadirkan berbagai inisiatif dan kolaborasi lingkungan dari TelkomGroup dan entitas di dalam ekosistemnya. Di antaranya Inovasi Hijau Innovillage yang menampilkan berbagai inovasi berbasis lingkungan dari talenta muda, Telkom Employee Social Activity (TESA) yang menunjukkan keterlibatan karyawan dalam aksi sosial dan lingkungan, serta kolaborasi komunitas melalui Bumi Berseru Fest. Berbagai inisiatif keberlanjutan dari GoZero%, Mitratel, Telkomsel Jaga Bumi, dan InfraNexia juga turut ditampilkan sebagai bukti nyata aksi kolaboratif TelkomGroup dalam menjaga lingkungan.

Komitmen terhadap perubahan kebiasaan juga diwujudkan melalui Kick-off Zero Plastic Movement yang ditandai dengan penyediaan fasilitas water refill station. Di lingkungan internal TelkomGroup, karyawan turut diajak menjalankan berbagai aksi sederhana melalui aktivasi program berbasis digital, seperti membawa wadah makan dan minum sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta berpartisipasi dalam gerakan donasi barang layak pakai.

Keterlibatan karyawan menjadi bagian penting dalam membangun gaya hidup berkelanjutan. Melalui berbagai aktivitas tersebut, TelkomGroup mendorong agar kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti pada program atau kegiatan tertentu, tetapi tumbuh menjadi bagian dari budaya dan keseharian, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Upaya membangun kesadaran tersebut juga diperluas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan interaktif. Sebanyak 146 peserta yang terdiri dari siswa, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar mengikuti rangkaian kegiatan yang mengangkat praktik sederhana untuk menjaga lingkungan.

Peserta dapat mengikuti workshop pengolahan kemasan plastik menjadi produk fesyen bersama Bank Sampah Sawo Kencana, ecoprint dan kreasi berbahan alami bersama Godhog Asri, serta daur ulang kertas bersama Kawan Upcycle. Rangkaian kegiatan turut dilengkapi sesi wicara yang membahas keberlanjutan, gaya hidup decluttering, serta praktik berkebun di ruang terbatas.

Melalui BISA Green Action Fest, TelkomGroup terus mendorong semangat keberlanjutan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) TelkomGroup sekaligus kontribusi perusahaan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG point 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab serta SDG point 13 terkait Penanganan Perubahan Iklim. (Fajar)

Share:

Read More

Puspsi TNI Terjunkan Tim Trauma Healing Bantu Penyintas Gempa NTT

Puspsi TNI Terjunkan Tim Trauma Healing Bantu Penyintas Gempa NTT. (Dok. Puspen TNI)

NTT, WaraWiri.net - Kapuspsi TNI Marsda TNI Zamzani, M.Si., Psikolog melepas Tim Trauma Healing Pusat Psikologi TNI yang akan bertugas membantu pemulihan psikologis masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (10/9/2026). Tim akan diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai.

Tim Trauma Healing Puspsi TNI akan mengawali kegiatan dengan asesmen psikologis untuk mengetahui tingkat stres yang dialami para penyintas, baik dewasa maupun anak-anak. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tim akan memberikan dukungan psikososial dan intervensi psikologis yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penyintas.

Bagi penyintas yang masih mengalami tingkat stres tinggi akibat peristiwa gempa bumi, Puspsi TNI juga menyiapkan layanan konseling oleh psikolog. Pendampingan dilaksanakan secara langsung oleh psikolog di lapangan maupun secara daring dengan dukungan psikolog yang berada di Mako Puspsi TNI.

Kehadiran Tim Trauma Healing merupakan bagian dari upaya TNI dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT, tidak hanya melalui bantuan kebutuhan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis agar para penyintas dapat kembali bangkit dan menjalani aktivitas sehari-hari. (Siti)

Share:

Read More

Yonif 1 Marinir Raih Penghargaan Batalyon Teladan TNI Angkatan Laut Tahun 2026

Yonif 1 Marinir Raih Penghargaan Batalyon Teladan TNI Angkatan Laut Tahun 2026. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi, profesionalisme, serta kesiapan operasional satuan yang konsisten ditunjukkan sepanjang tahun, Batalyon Infanteri 1 Marinir "Buaya Petarung" resmi dinobatkan sebagai Batalyon Teladan TNI Angkatan Laut Tahun 2026, pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke 81 tahun 2026 di Dermaga Ujung Madura Koarmada II Surabaya, Jawa Timur. Kamis (10/09/2026)

Penghargaan bergengsi tersebut disematkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksama TNI Dr. Muhammad Ali, S.E.,M.M.,M.Tr.Opsla kepada Komandan Batalyon Infanteri 1 Marinir Letkol Marinir Andy Sinaga, M.Tr.Opsla.

Penilaian Batalyon Teladan dilakukan secara ketat meliputi berbagai aspek vital, mulai dari tingkat kesiapan tempur, keberhasilan pelaksanaan operasi, ketangkasan prajurit, pembinaan satuan, hingga inovasi dan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. 

Yonif 1 Marinir berhasil mengungguli berbagai satuan jajaran lainnya berkat prestasi gemilang di medan latihan maupun operasi, serta tingkat disiplin prajurit yang tinggi.

Komandan Batalyon Infanteri 1 Marinir Letkol Marinir Andy Sinaga, M.Tr.Opsla menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit "Buaya Petarung," Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, loyalitas, dan dedikasi tanpa henti dari seluruh unsur di dalam satuan.

Predikat ini bukan sekadar kebanggaan, melainkan sebuah amanah besar untuk terus mempertahankan standar profesionalisme dan siap sedia menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diraihnya predikat Batalyon Teladan 2026, Yonif 1 Marinir makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu satuan tempur elit kebanggaan Korps Marinir dan TNI Angkatan Laut yang selalu siap hadir menjadi garda terdepan bangsa. (Siti)

Share:

Read More

Bupati Bogor Rudy Susmanto Perkuat Sinergi Kabupaten-Kota dan Kementerian LH Tangani Kebakaran TPA Galuga

Bupati Bogor Rudy Susmanto Perkuat Sinergi Kabupaten-Kota dan Kementerian LH Tangani Kebakaran TPA Galuga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti apel gabungan bersama Pemerintah Kota Bogor di area Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kamis (10/9/2026) sore.

Apel tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi penanganan kebakaran bersama Kementerian Lingkungan Hidup.

Bupati Bogor menyampaikan bahwa penanganan di area pengelolaan sampah yang berada di wilayah Kabupaten Bogor telah tuntas.

Katanya, jajaran Pemkab Bogor bersama Pemkot Bogor bergerak bersama untuk membantu penanganan di area pengelolaan sampah wilayah Kota Bogor yang masih membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan.

“Penanganan di area pengelolaan sampah wilayah Kabupaten Bogor sudah tuntas. Sekarang kita bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bogor, dengan dukungan dan koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup, fokus menangani titik-titik yang masih mengeluarkan asap,” ujar Rudy.

Rudy Susmanto menegaskan, penanganan kebakaran di kawasan TPA Galuga membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor. Karena itu, Pemkab Bogor siap memperkuat dukungan kepada Pemkot Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup hingga seluruh titik api dan asap dapat dikendalikan.

“Ini bukan persoalan Kabupaten atau Kota Bogor. Ini persoalan kita bersama. Kita bahu-membahu, bergerak bersama, karena yang kita utamakan adalah bagaimana api segera padam dan kondisi di kawasan TPA Galuga kembali aman,” tegasnya.

Melalui apel gabungan ini, seluruh unsur penanganan kembali menyatukan langkah dan memastikan personel serta sarana yang tersedia dapat dikerahkan secara optimal. Rudy juga meminta seluruh jajaran tetap bekerja dengan mengutamakan keselamatan dan terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik yang masih membutuhkan pendinginan.

“Kita akan terus bergerak sampai benar-benar aman. Mohon doa dan dukungan masyarakat, semoga malam hingga subuh nanti seluruh proses pemadaman dan pendinginan berjalan lancar dan penanganan TPA Galuga segera kita tuntaskan bersama,” pungkas Rudy. (Slamet)

Share:

Read More

Kemenko PMK Bangun Kolaborasi Komunikasi Publik untuk Gaungkan Program Prioritas Presiden

Kemenko PMK Bangun Kolaborasi Komunikasi Publik untuk Gaungkan Program Prioritas Presiden. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membangun kolaborasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan narasi dalam menggaungkan program prioritas Presiden, khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Upaya tersebut dibahas dalam Silaturahmi Strategis Komunikasi Publik Penanganan Kebencanaan yang dipimpin Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerja Sama Kemenko PMK Ferro Ferizka Aryananda di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Kemenko PMK, Kamis (10/9/2026).

Ferro mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK. Penyelarasan diperlukan agar berbagai program prioritas pemerintah dapat dikomunikasikan dalam narasi yang sejalan dengan visi dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tujuan kita adalah untuk bisa sambung rasa, menyelaraskan langkah supaya kita bisa secara komunikasi publik sejalan dan selaras dengan visi Asta Cita Bapak Presiden," ujar Ferro.

Menurutnya, pemerintah memiliki banyak program prioritas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit, dan penanganan Tuberculosis (TBC) di sektor kesehatan, hingga penguatan pendidikan melalui Sekolah Nasional Terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, PAUD, Sekolah Unggul Garuda, pengembangan talenta, revitalisasi pesantren dan madrasah, serta penanggulangan bencana.

Beragam program tersebut memiliki sasaran dan karakteristik yang berbeda, tetapi berada dalam satu tujuan besar, yakni membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, tangguh, dan memiliki talenta unggul. Karena itu, komunikasi publik perlu disinergikan agar masyarakat dapat memahami keterhubungan antarkebijakan tersebut.

Ferro menilai, tantangan komunikasi publik tidak hanya terletak pada banyaknya program yang harus disampaikan, tetapi juga bagaimana menyajikan keseluruhan program dalam pesan yang mudah dipahami masyarakat. Banyaknya informasi yang disampaikan secara bersamaan berpotensi membuat pesan utama tidak tersampaikan secara utuh.

"Sebagai tim komunikasi seringkali bias bahwa kita sudah melakukan banyak kerja, banyak sekali program, dan kita ingin mengkomunikasikan semua. Namun dalam satu waktu orang tidak bisa mengingat satu informasi, menelan banyak data," jelasnya.

Karena itu, Ferro menjelaskan, kolaborasi komunikasi diarahkan untuk membangun narasi bersama yang dapat memperlihatkan gambaran besar dari berbagai program prioritas pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga diharapkan tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi dapat saling menguatkan melalui agenda, kanal, komunitas, dan cerita penerima manfaat yang dapat dikomunikasikan bersama.

Dalam konteks penanganan bencana, misalnya, komunikasi publik tidak hanya menjadi domain sektor kebencanaan. Ketika bencana terjadi, masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai keberlangsungan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, termasuk penanganan pada tahap pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. 

"Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi lintas sektor agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh," ungkap Ferro.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas potensi kolaborasi melalui pemetaan agenda bersama, penguatan kanal dan komunitas, forum komunikasi reguler, serta penggalian cerita penerima manfaat dan praktik baik dari berbagai program kementerian dan lembaga.

Sebagai langkah awal, kolaborasi komunikasi akan diarahkan melalui sinkronisasi rutin setiap dua bulan untuk memperbarui perkembangan program prioritas, grup koordinasi komunikasi, penetapan PIC komunikasi masing-masing kementerian dan lembaga, serta mekanisme respons cepat untuk bencana atau isu penting yang membutuhkan orkestrasi lintas sektor.

Pertemuan dihadiri perwakilan tim komunikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kementerian Kesehatan. Pertemuan selanjutnya akan melibatkan kementerian dan lembaga lain di bawah koordinasi Kemenko PMK.

"Harapannya lepas dari ruangan ini kita makin terkoordinir, tersinergi, selaras. Tujuan kita adalah semua niat baik kita ternarasikan dengan baik ke masyarakat dan kalau ada kekurangan kita perbaiki sambil berjalan," pungkas Ferro. (Budi)

Share:

Read More

BGN Sambut Baik Rekomendasi Menteri HAM untuk Perkuat Pemulihan Penerima Manfaat MBG

BGN Sambut Baik Rekomendasi Menteri HAM untuk Perkuat Pemulihan Penerima Manfaat MBG. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan BGN untuk membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BGN menilai rekomendasi tersebut merupakan masukan yang baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, BGN terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10).

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam aspek tersebut juga telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam ruang Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Lebih lanjut, Hida menyampaikan bahwa saat ini pimpinan BGN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Masukan dari Pak Menteri HAM tentunya bisa menjadi bagian dari langkah perbaikan yang nanti dilakukan BGN.

Ia menambahkan bahwa pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian pimpinan BGN. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG berjalan semakin baik, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hida. (Ros)

Share:

Read More