Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80, Personel Damai Cartenz Partisipasi Dalam Giat Donor Darah di Polres Nabire

Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80, Personel Damai Cartenz Partisipasi Dalam Giat Donor Darah di Polres Nabire. (Dok. Div Humas Polri)

Papua, WaraWiri.net - Personel Operasi Damai Cartenz 2026 Sektor Nabire turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 dengan berpartisipasi dalam kegiatan bakti kesehatan donor darah yang diselenggarakan di Aula Polres Nabire, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian sosial sekaligus semangat pengabdian insan Bhayangkara kepada masyarakat. Kehadiran personel Operasi Damai Cartenz dalam kegiatan donor darah menunjukkan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Papua, personel juga aktif berkontribusi dalam aksi-aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, personel Operasi Damai Cartenz bersama anggota Polres Nabire mengikuti tahapan registrasi, pemeriksaan kesehatan, pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, serta skrining medis yang dilakukan oleh tim Sidokkes Polres Nabire sebelum melaksanakan donor darah.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa partisipasi personel dalam kegiatan donor darah merupakan bentuk nyata semangat Bhayangkara yang tidak hanya hadir dalam tugas pengamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemanusiaan.

“Momentum HUT Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan donor darah ini, personel Operasi Damai Cartenz ikut berkontribusi membantu sesama dan mendukung ketersediaan stok darah yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan,” ujar Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menilai kegiatan donor darah merupakan bentuk kepedulian yang sejalan dengan semangat Polri Presisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Setetes darah yang disumbangkan memiliki arti besar bagi keselamatan orang lain. Karena itu, kami mengapresiasi partisipasi personel yang turut memeriahkan HUT Bhayangkara ke-80 melalui kegiatan kemanusiaan ini. Semoga kegiatan seperti ini terus memperkuat nilai kepedulian dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” kata Kombes Pol. Adarma Sinaga.

Kegiatan donor darah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui partisipasi dalam bakti kesehatan tersebut, personel Operasi Damai Cartenz 2026 kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat Papua. (Dinda)

Share:

Read More

Polri Gelar Lomba Polsus Teladan 2026 dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

Polri Gelar Lomba Polsus Teladan 2026 dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri menggelar Lomba Polisi Khusus (Polsus) Teladan Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 di Sepolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 23 peserta dari delapan kementerian dan lembaga. Para peserta merupakan personel Polisi Khusus yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Lomba Polsus Teladan diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta integritas personel Polisi Khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Pelaksana Lomba, Kombes Pol. Hastho Rahardjo, S.I.K., S.H., M.H. mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan karakter dan penguatan kompetensi personel Polisi Khusus.

Kegiatan ini bukan hanya kompetisi untuk mencari yang terbaik, tetapi juga menjadi wadah untuk membentuk sosok Polisi Khusus yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing, ujar Kombes Pol. Hastho Rahardjo.

Menurutnya, Polisi Khusus memiliki peran penting dalam membantu tugas-tugas kepolisian, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan aturan sesuai bidang kewenangan, hingga pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Polisi Khusus merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia Polsus harus terus didorong agar mampu menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, katanya.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan keimanan sebagai fondasi moral dan etika dalam menjalankan tugas, menjaga solidaritas dan sinergi dengan Polri, TNI, serta elemen masyarakat, serta mengimplementasikan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu, peserta juga didorong untuk terus mengembangkan kreativitas, inovasi, dan dedikasi dalam menghadapi tantangan tugas, serta menjadi pelopor dalam menegakkan keselamatan, ketertiban, dan disiplin baik di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Pemenang Lomba Polisi Khusus Teladan Tahun 2026 dijadwalkan akan diumumkan menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026.

Melalui kegiatan ini, Polri berharap lahir sosok-sosok Polisi Khusus yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga memiliki integritas, dedikasi, dan kemampuan menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing, sehingga semakin memperkuat sinergi dengan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Dinda)

Share:

Read More

Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Lanud Halim Perdanakusuma Tanam 1.300 Pohon

Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Lanud Halim Perdanakusuma Tanam 1.300 Pohon. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Lanud Halim Perdanakusuma bersama seluruh satuan kerja di wilayahnya melaksanakan penanaman 1.300 bibit pohon sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI, Kamis (11/6/2026). 

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan serta memperkuat komitmen penghijauan di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma. 

Penanaman dilakukan di lahan kosong yang berada di area Lanud Halim Perdanakusuma dan melibatkan berbagai unsur satuan kerja di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma. 

Kegiatan penanaman pohon juga dihadiri Manajer Persemaian Rumpin Enjen Jaenal, S.Hut., Wakil Komandan Grup 1 Angkut Kolonel Pnb Wisnu Aji Prabowo, S.Sos., M.A.P., Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 2/D.I Lanud Halim Perdanakusuma Ny. Isna Ali Gusman, Ketua PIA Ardhyagarini Cabang 6 Grup 1 Angkut Daerah Koopsau Halim P. Ny. Desy Putu Setia Darma, serta para pejabat Satuan Kerja Lanud Halim Perdanakusuma 

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Ali Gusman, S.T., M.M., saat acara penanaman pohon, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan kawasan yang lebih hijau, sehat, dan memiliki daya dukung lingkungan yang baik. 

Danlanud berharap, penanaman pohon ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang. 

Melalui Gerakan Indonesia ASRI, Lanud Halim Perdanakusuma menargetkan penanaman total 20 ribu pohon yang akan dilakukan secara bertahap di lahan-lahan kosong di wilayah Lanud.  

"Melalui program ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan kawasan yang lebih hijau dan asri, ungkap Danlanud. (Slamet)

Share:

Read More

BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah, dalam Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. (Dok. DPR RI)

Tangerang, WaraWiri.net - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa upaya penguatan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai perlu tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang serta keberadaan kawasan resapan air agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain membahas peluang investasi dan pengembangan ekonomi, pertemuan juga menyoroti berbagai tantangan lingkungan yang muncul seiring pesatnya pembangunan di daerah.

Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah menyoroti kondisi sejumlah sungai dan danau di Kabupaten Tangerang yang dinilai semakin terdesak oleh pembangunan. Menurutnya, penyempitan kawasan resapan air berpotensi memperparah persoalan banjir dan menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

“Saya lihat sepanjang-panjang itu sudah dikooptasi oleh pengembang. Sungainya jadi mengecil dan itu akan mengakibatkan banjir. Danau-danau juga banyak yang diuruk untuk pembangunan perumahan, padahal danau merupakan sumber air yang sangat penting bagi masyarakat,” ujar Himmatul dalam Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (12/6/2026).

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi kawasan danau serta memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Pasalnya, ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air harus tetap dijaga di tengah tingginya aktivitas pembangunan.

“Saya sebagai warga Kelapa Dua memohon agar Danau Kelapa Dua ditata ulang dan direvitalisasi. Mungkin perlu juga ada semacam polisi lingkungan yang memantau lahan-lahan yang diokupasi supaya tidak muncul bangunan liar dan saluran air tetap terjaga,” katanya.

Selain itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dan limbah secara lebih modern dan berkelanjutan. Ia menilai pemanfaatan hasil riset untuk mengolah sampah menjadi energi maupun pupuk dapat menjadi solusi yang tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat penting bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Hal ini menjadi perhatiannya sebab agenda besar nasional, termasuk proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD, membutuhkan dukungan daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang baik.

“Keanggotaan ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul, serta memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bramantyo.

Tidak henti, ia menambahkan, daerah dengan ekosistem industri yang kuat seperti Kabupaten Tangerang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, jelasnya, pengalaman daerah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi tantangan lingkungan menjadi masukan penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi diplomasi dan legislasi.

“Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (Fajar)

Share:

Read More

Program Bedah Rumah dan Ketahanan Pangan Kemenimipas Tuai Apresiasi DPR RI

Program Bedah Rumah dan Ketahanan Pangan Kemenimipas Tuai Apresiasi DPR RI. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Transformasi pemasyarakatan yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus menunjukkan hasil yang berdampak bagi masyarakat. Melalui program bantuan sosial bedah rumah, renovasi tempat ibadah, dan pengembangan ketahanan pangan Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Berkah Mandiri di Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kemenimipas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara.

Arah pembinaan pemasyarakatan saat ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan pegawai, penguatan keterampilan Warga Binaan, serta perluasan manfaat sosial bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Hal ini ditekankan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Lapas Warungkiara.

"Transformasi di bidang pemasyarakatan ini sudah kami canangkan jauh-jauh hari. Bagaimana menyejahterakan pegawai, bagaimana memberikan pelatihan kepada warga binaan, dan bagaimana dari kedua kegiatan itu kita bisa melaksanakan praktik sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Menteri Agus.

Pihaknya mengungkapkan bahwa program bedah rumah yang dijalankan jajaran pemasyarakatan telah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 24 unit rumah yang telah dibangun oleh jajaran pemasyarakatan bekerja sama dengan pengembang yang ada di daerah.

Apresiasi pun disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara. Dalam sambutannya, Dewi menegaskan bahwa program yang dijalankan Kemenimipas merupakan terobosan baru. Sebuah inisiasi yang menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan di dalam lapas, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Program seperti ini tentunya merupakan suatu terobosan. Jadi pemasyarakatan ini tidak hanya bagaimana melakukan upaya integrasi bagi warga binaan ke masyarakat, tetapi sudah langsung terjun secara nyata ke masyarakat dan masyarakat juga merasakan manfaatnya," ujar Dewi.

Pihaknya turut mengapresiasi keberhasilan jajaran pemasyarakatan yang mampu membiayai program sosial tersebut secara mandiri melalui hasil program ketahanan pangan yang dikembangkan di berbagai lapas di Indonesia.

"Sejauh yang kami ketahui, biaya pembangunan bedah rumah, tempat ibadah dan sarana lainnya ini dilakukan secara mandiri penuh dari hasil-hasil panen program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Biasanya yang melakukan CSR adalah BUMN, tetapi ini para warga binaan melalui program ketahanan pangan, dengan bimbingan dan arahan Pak Menteri serta Pak Dirjen, sudah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat," imbuhnya.

Dewi menilai bahwa program ketahanan pangan yang dijalankan Kemenimipas tidak hanya mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia berharap masyarakat dapat melihat sisi positif berbagai program pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh jajaran pemasyarakatan.

"Selama ini kita hanya mengenal keadaan di lapas dari sisi negatifnya saja. Saya berharap melalui kegiatan hari ini kita bisa membuktikan bahwa banyak upaya positif yang telah dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat," ujarnya.

Realisasi pelaksanaan kegiatan bantuan sosial bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Warungkiara menjadi bukti nyata komitmen Kemenimipas dalam menghadirkan pemasyarakatan yang produktif, bermanfaat, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Evi)

Share:

Read More

Kemenko Infrastruktur Apresiasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalbar, Bupati Satono Sambut Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Sambas

Kemenko Infrastruktur Apresiasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalbar, Bupati Satono Sambut Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Sambas. (Dok. Kemenkoinfra)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Setelah pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang menunjukkan progres signifikan, pemerintah kini mendorong percepatan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sambas agar semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Komitmen tersebut terlihat dalam rangkaian kunjungan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Kalimantan Barat, yang diawali dengan peninjauan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang dan dilanjutkan dengan pengecekan lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Penakalan, Kabupaten Sambas.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan putus sekolah.

Menurut Herzaky, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan menjadi contoh bagaimana percepatan pembangunan dapat dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang telah mencapai sekitar 58 persen saat hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target penyelesaian sesuai jadwal.

Herzaky menjelaskan, percepatan pembangunan dilakukan dengan tetap mengedepankan kualitas pekerjaan dan aspek keselamatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang terlibat juga terus bertambah sebagai bagian dari upaya akselerasi penyelesaian proyek.

“Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung sekolah. Yang sedang kita bangun adalah masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu kualitas bangunan, ketepatan waktu, dan manfaat yang akan diterima masyarakat menjadi perhatian utama,” ujar Herzaky.

Sekolah Rakyat Singkawang Jadi Contoh Akselerasi

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Sekolah Rakyat Kalimantan Barat, Mohd. Yoza Habibie, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan progres yang positif.

Ia menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat terus melakukan pengawasan dan percepatan pekerjaan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain fokus pada percepatan, pelaksanaan pekerjaan juga tetap mengedepankan kualitas konstruksi sehingga bangunan yang dihasilkan benar-benar siap digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Menurut Yoza, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, serta seluruh tenaga kerja di lapangan menjadi faktor penting yang membuat progres pembangunan berjalan sesuai rencana.

Sambas Disiapkan Jadi Lokasi Pengembangan Berikutnya

Selain meninjau pembangunan yang sedang berjalan di Singkawang, jajaran Kemenko Infrastruktur juga mengecek langsung lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sambas.

Lokasi yang berada di Desa Penakalan tersebut memiliki luas lahan lebih dari tujuh hektare dan dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik untuk mendukung pembangunan. Selain tidak berada di kawasan gambut, lokasi tersebut juga telah didukung akses jalan, jaringan listrik, serta ketersediaan air bersih.

Syarif Hidayat, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat, mengatakan kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur dasar menjadi modal penting agar proses pembangunan nantinya dapat berjalan lebih efektif ketika usulan memperoleh persetujuan untuk dilaksanakan.

Saat ini, usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sambas masih berada dalam tahap pengkajian oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan usulan yang diajukan Kementerian Sosial.

Kemenko Infrastruktur Kawal Percepatan Pembangunan

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Romi Firman, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat, termasuk rencana pengembangan di Kabupaten Sambas.

Menurut Romi, pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu investasi paling strategis karena berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Kemenko Infrastruktur akan terus berkoordinasi dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah guna memastikan seluruh persyaratan dan kebutuhan pendukung dapat dipenuhi sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat harus menjadi perhatian bersama karena program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Satono: Sekolah Rakyat Investasi SDM Sambas

Sementara itu, Bupati Sambas Satono menyambut baik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya.

Menurut Satono, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sambas. Selain membuka kesempatan belajar yang lebih luas, program tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menyiapkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Harapan kita, Sambas dapat menjadi salah satu daerah yang memperoleh pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat,” ujar Satono.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sambas siap memberikan dukungan yang diperlukan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Saat ini Kalimantan Barat telah memiliki tiga lokasi Sekolah Rakyat yang masuk dalam tahap kedua pembangunan, yakni dua lokasi di Kota Singkawang dan satu lokasi di Kota Pontianak. Pemerintah daerah berharap jumlah tersebut dapat terus bertambah sehingga semakin banyak anak-anak Kalimantan Barat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. (Muh)

Share:

Read More

Kementrans: Dari Lahan Tandus Menjadi Rumah Orangutan

Kementrans: Dari Lahan Tandus Menjadi Rumah Orangutan. (Dok. Kementrans)

Kutai Kartanegara, WaraWiri.net - Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan dengan menyiapkan kepastian hukum bagi sekitar 500 hektare lahan transmigrasi yang berada di kawasan konservasi Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dukungan ini diberikan untuk memperkuat upaya konservasi yang telah dilakukan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Borneo Orangutan Survival Foundation/BOSF) selama lebih dari dua dekade.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi kebijakan transmigrasi yang kini tidak hanya berfokus pada pembangunan wilayah, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Kita ingin memberikan pesan yang sangat kuat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika dulu program transmigrasi selalu dipersepsikan tidak ramah lingkungan, maka hari ini kita telah melakukan sebuah transformasi transmigrasi menjadi program yang sangat ramah lingkungan,” kata Menteri Transmigrasi saat meninjau kawasan Samboja Lestari, Jumat (12/6).

Mentrans menjelaskan, pada periode 1988–1993 kawasan tersebut masih berupa lahan terbuka, padang ilalang. Saat itu pemerintah daerah bersama masyarakat menawarkan lahan tersebut kepada pemerintah pusat untuk pengembangan program transmigrasi. Sebanyak 221 kepala keluarga kemudian ditempatkan di Desa Tani Bhakti dan memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) atas lahan seluas hampir 500 hektare dari total sekitar 2.500 hektare Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi.

Seiring berjalannya waktu, sebagian besar lahan HPL yang tersisa, sekitar 2.000 hektare, dikuasai masyarakat dan kemudian diperjualbelikan kepada BOS Foundation. Lahan tersebut selanjutnya direstorasi menjadi kawasan konservasi.

“Mulai tahun 2000, BOS Foundation di kawasan ini secara bertahap membeli tanah dari masyarakat dan diberikan hak pakai oleh negara kurang lebih sekitar 1.800 hektare. Tahun 2004, mereka mendapatkan sertipikat hak pakai untuk waktu 20 tahun. Nah kemudian alhamdulillah melalui program konservasi hutan tadi, pada tahun 2020 sudah kelihatan sekali, kalau tadi dari gardu pandang kita bisa lihat, cukup tinggi sekali pohon-pohonnya. Jadi betul-betul sudah kembali, hutan yang tadinya dulu pohon itu tinggal hanya 1-2 dalam kawasan per 1 hektare. Nah sekarang sudah kembali menjadi hutan,” tutur Mentrans.

Hasil restorasi tersebut kini terlihat nyata. Samboja Lestari telah berubah menjadi kawasan hutan yang menjadi habitat berbagai satwa liar dilindungi, termasuk sekitar 110 orangutan dan 76 beruang madu.

Namun, saat BOS Foundation mengajukan perpanjangan sertipikat hak pakai pada tahun 2024, muncul persoalan terkait status lahan. Sebagian kawasan yang selama ini dikelola BOS Foundation diketahui masih berada di atas HPL milik Kementerian Transmigrasi.

“Persoalannya tahun 2024, ketika sertipikat hak pakai yang dimiliki oleh BOS Foundation itu berakhir dan akan diperpanjang, ternyata baru disadari, Kementerian ATR/BPN menyampaikan tidak bisa diberikan seluruhnya, 1.800 hektare tersebut, karena yang 500 hektare sekian itu dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi,” tutur Mentrans.

Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Transmigrasi menyatakan siap memberikan dukungan penuh agar aktivitas konservasi yang telah berjalan selama bertahun-tahun dapat terus berlanjut.

“Mencermati apa yang sudah dilakukan oleh BOS Foundation, maka Kementerian Transmigrasi dalam rangka juga mengimplementasikan amanah dan arahan dari Bapak Presiden untuk menghutankan kembali Indonesia pada tempat-tempat yang memang harus dihutankan kembali. Maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada BOS Foundation agar bisa mengusahakan dan mengupayakan, melestarikan alam yang ada di Tani Bhakti,” ujar Menteri.

Saat ini pemerintah tengah mempelajari sejumlah opsi hukum yang memungkinkan untuk memberikan kepastian pengelolaan kawasan tersebut dalam jangka panjang. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian hak pakai kepada BOS Foundation.

“Ada sekitar 500 hektare yang bentuknya masih akan kami pelajari secara hukum, baik itu misalnya pelepasan HPL ataupun hak pakai. Kemungkinan hak pakai yang akan kami berikan kepada BOS Foundation, dengan dukungan yang kuat agar tanah tersebut bisa dijaga dan dipelihara untuk 20 tahun ke depan dan seterusnya,” sambung Mentrans.

Manajer Regional Kalimantan Timur BOS Foundation, Aldrianto Priadjati, menyambut baik dukungan yang diberikan Kementerian Transmigrasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan kawasan yang telah direstorasi selama lebih dari 20 tahun.

“Kita ada sekitar 1.800 hektare lahan tandus alang-alang, kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda, 40 persen adalah buah-buahan untuk satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Dan upaya ini tentu saja ada beberapa kendala, salah satunya adalah okupansi yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri yang ini akan kita coba kerjasamakan dengan Kementerian Transmigrasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi hutan dan hutan ini adalah titipan untuk anak cucu kita,” ujar Aldrianto.

Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan tersebut juga telah ditetapkan sebagai rimba kota dan kawasan lindung oleh Otorita IKN.

Keberhasilan restorasi Samboja Lestari menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi dapat berkontribusi terhadap agenda pelestarian lingkungan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan ekonomi hijau. Selain menjaga kelestarian alam, kawasan ini juga memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. (Subhan)

Share:

Read More

Terima Wabup Katingan, Wamen Viva Yoga Dukung Berbagai Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Terima Wabup Katingan, Wamen Viva Yoga Dukung Berbagai Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat. (Dok. Kementrans)

Jakarta, WaraWiri.net - Kedatangan Wakill Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus, ke Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, 11/6/2026, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah itu tentang pentingnya jalan penghubung desa transmigrasi yang berada di Kecamatan Katingan Kuala.

Firdaus menyampaikan kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi berbagai potensi perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ada di wilayahnya, seperti kelapa sawit, karet, padi, serta cold storage dan pabrik es untuk mendukung sektor perikanan.

“Pabrik penggilingan padi yang ada berkapasitas hingga 1,5 ton perjam”, ujarnya.

Namun dengan dengan gambar yang ada di slide yang ditunjukan, berbagai infrastruktur seperti jalan kampung, jalan poros, jembatan, dan pelabuhan ferry, kondisinya sangat mengenaskan, berlumpur saat hujan hingga susah untuk dilintasi.

“Hal demikian menyulitkan para guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat lainnya saat beraktivitas keseharian”, ungkap mantan anggota DPRD dari Fraksi PAN itu.

Dengan terbuka, Viva Yoga menerima aspirasi dari wakil bupati alumni Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu. Disampaikan di Kalimantan Tengah ada beberapa kawasan transmigrasi. Kawasan itu berada di Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, Jelai Kabupaten Sukamara, Lamunti Dadahup Kabupaten Kapuas, Tumbang Jutuh Kabupaten Gunung Mas, dan Arut Selatan serta Kota Waringin Lama Kabupaten Kota Waringin Barat.

Di Katingan menurut Viva Yoga ada satuan pemukiman transmigrasi, eks trans, di Pulau Malan/Tawang Beringin dan Hyang Bana SP-1. 

“Penempatan transmigrant ada yang di tahun 2007, ada pula di tahun 2011//2012”, ujarnya. 

”Di dua satuan pemukiman itu ada 950 kepala keluarga”, tambahnya.

Dikatakan, Kementerian Transmigrasi dalam membangun kawasan transmigrasi juga menggunakan pola atau skema kerja sama atau bersinergi dengan kementerian terkait, BUMN, dan perusahaan swasta di dalam maupun di luar negeri. Dalam soal infrastruktur, pertanian, dan perikanan, kementerian ini bisa bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Bahkan bisa bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan dari China”, ungkapnya.

Terkait jalan, jembatan, dan pelabuhan yang belum layak dilintasi di Katingan Kuala, Viva Yoga menyatakan hal demikian akan disinergikan dengan kementerian terkait.

“Meski di Katingan belum ada kawasan transmigrasi maka aspirasi yang ada Kita koordinasikan dengan kementerian terkait”, ujarnya.

“Kita dukung berbagai pembangunan untuk kesejahteraan rakyat”, tegasnya.

Membangun dari bawah menurutnya merupakan salah satu amanat Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. (Subhan)

Share:

Read More

Menteri PANRB: ASN Harus Menjaga Integritas dan Menghadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pelantikan Pejabat Fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama, serta Pelantikan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian PANRB. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa setiap pengangkatan dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Amanah tersebut tidak hanya berkaitan dengan jabatan yang diemban, tetapi juga menyangkut kepercayaan negara dan masyarakat yang harus dijaga melalui kinerja terbaik.

“Sumpah yang diucapkan hari ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan tugas sebagai ASN,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pelantikan Pejabat Fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama, serta Pelantikan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menteri Rini juga menjelaskan, menjadi ASN merupakan profesi pengabdian yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap ASN harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam bekerja. Pengabdian kepada negara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sesuai aturan, tetapi juga melalu semangat melayani, dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai ASN, Menteri Rini menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai BerAKHLAK yang telah menjadi core values ASN. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptabilitas, hingga mampu berkolaborasi.

Lebih lanjut, ditegaskan juga bahwa pegawai Kementerian PANRB memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena berada di kementerian yang menjadi penggerak reformasi birokrasi nasional. Setiap pegawai Kementerian PANRB harus mampu menjadi teladan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, integritas, profesionalisme dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kementerian PANRB harus menjadi contoh bagaimana birokrasi bekerja secara efektif, bersih dan melayani, Karena itu, setiap pegawai Kementerian PANRB dituntut menjadi role model bagi instansi pemerintah lainnya” ucapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, ASN juga dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Menteri Rini juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Ia mendorong seluruh ASN untuk tidak berhenti belajar, memperkuat kompetensi teknis maupun manajerial, serta terus mengembangkan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Upaya peningkatan kompetensi tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh ASN yang telah diambil sumpahnya, teruslah belajar, tingkatkan kapasitas diri, dan jaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. ASN yang kompeten dan berintegritas akan menjadi modal utama dalam mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi,” pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Jaga Produksi Padi, Kementan Gencarkan Percepatan Tanam di 10 Provinsi Sentra

Jaga Produksi Padi, Kementan Gencarkan Percepatan Tanam di 10 Provinsi Sentra. (Dok. Kementan)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk menjaga produksi padi nasional menghadapi dinamika iklim tahun 2026. Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan beras tetap aman dan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional di tengah potensi berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah.

 

Inspektur Jenderal Kementan yang juga Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Irham Warohian, mengatakan percepatan luas tambah tanam (LTT) menjadi strategi utama pemerintah dalam mempertahankan produksi padi selama periode Juni hingga September yang identik dengan meningkatnya risiko kekeringan.

 

“Peningkatan luas tambah tanam harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah percepatan tanam yang tepat, kita optimistis produksi padi tetap terjaga sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Irham saat mengadakan Rapat Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Periode Juni–September 2026, di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta.

 

Menurutnya, Kementan memfokuskan percepatan tanam di 10 provinsi sentra produksi padi nasional, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Kesepuluh wilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap produksi beras nasional sehingga menjadi prioritas dalam upaya pengamanan produksi.

 

Untuk mendukung percepatan tanam, Kementan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, TNI, hingga instansi teknis terkait. Penguatan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) juga terus dilakukan agar pendampingan kepada petani berjalan optimal.

 

Selain itu, Kementan mempercepat penyaluran bantuan pemerintah, mengintensifkan Gerakan Tanam (Gertam), serta melakukan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi guna memastikan kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu dan tepat sasaran.

 

Menghadapi ancaman kekeringan, Kementan juga melakukan pemetaan wilayah rawan terdampak dan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih cepat. Upaya tersebut diperkuat melalui optimalisasi sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan embung, sumur dangkal, pompanisasi, perpipaan, dan berbagai sumber air alternatif lainnya.

 

Di bidang teknologi budidaya, Kementan mendorong penggunaan varietas padi genjah dan toleran kekeringan seperti Inpago 4–13, Inpari 38–46, Inpari, Situbagendit, Situpatenggang, Pajajaran, dan Cakrabuana yang disesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan meski menghadapi tantangan musim kemarau.

 

Kementan juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memantau kondisi lahan pertanian. Selain itu, potensi lahan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pengembangan pertanian akan dioptimalkan melalui koordinasi dengan ATR/BPN untuk memperkuat Lahan Baku Sawah (LBS).

 

“Percepatan tanam adalah kunci menjaga kesinambungan produksi. Dengan kerja sama seluruh pihak, kita harus memastikan tidak ada lahan potensial yang menganggur dan setiap peluang tanam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegas Irham.

 

Melalui berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis target luas tambah tanam dan produksi padi nasional dapat tercapai. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan beras, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat fondasi swasembada pangan nasional. (Zikry)

Share:

Read More

Dorong Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Peningkatan IDI di Sulawesi Utara

Dorong Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Peningkatan IDI di Sulawesi Utara. (Dok. Kemenko Polkam)

Manado, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Manado, Kamis (11/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran IDI Tahun 2025 yang menunjukkan skor Sulawesi Utara sebesar 73,03. Angka tersebut turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga status demokrasi Provinsi Sulawesi Utara bergeser dari kategori tinggi menjadi sedang.

Kegiatan ini dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Pusat yang terdiri atas Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS), bersama Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Utara serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Dr. Heri Wiranto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Heri.

Menurutnya, evaluasi capaian IDI tidak dimaksudkan untuk mencari kelemahan daerah, melainkan menjadi sarana refleksi dan perbaikan dalam memperkuat tata kelola demokrasi.

“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Pusat dan Tim Pokja IDI Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator yang memengaruhi capaian IDI. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang terukur untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun-tahun mendatang serta memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Bambang)

Share:

Read More

Perkuat Tata Kelola MBG, Pemerintah Fokus Pada Kualitas Layanan dan Penguatan Pengawasan

Perkuat Tata Kelola MBG, Pemerintah Fokus Pada Kualitas Layanan dan Penguatan Pengawasan. (Dok. Kemenko Pangan)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi terkait perbaikan implementasi tata kelola penyelenggaraan Program MBG yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya. 

Dalam rapat tersebut Menko Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG menyampaikan bahwa hingga 10 Juni 2026, Program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah, sementara sebanyak 1.897 SPPG dilakukan penghentian sementara (suspend) sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penegakan standar tata kelola program. 

“Program MBG kebijakan Presiden yang sangat baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Presiden mendengar kritikan dan masukan dan mengambil langkah penataan, termasuk mengambil manajemen baru. Untuk hal yang baik diteruskan dan yang tidak baik segera diperbaiki, seperti laporan terjadi jual beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal sejumlah 21.000 SPGG, namun saat ini ada terdapat 27.877 SPPG, sehingga ada pembengkakan sebesar 6.877 titik SPPG. Maka dapat dihitung dalam 1 bulan terdapat pemborosan sebesar 1 Triliun. Ini perlu ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan” Ujar Menko Bidang Pangan.

Dalam rangka perbaikan program MBG, perlu dilakukan refocusing agar penerima manfaat tepat sasaran. Sekolah-sekolah dengan kondisi baik dan tergolong mampu juga akan dievaluasi kembali kebutuhan penerimaan MBG-nya.

Dalam rangka memperkuat tata kelola program, pemerintah juga telah menetapkan satu Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) tentang Tim Koordinasi serta lima peraturan BGN yang menjadi pedoman utama dalam evaluasi SPPG yang telah beroperasi sekaligus menjadi dasar dalam penetapan status suspend bagi SPPG yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, pemerintah tengah menyelesaikan rancangan regulasi terkait pelaksanaan Program MBG di lokasi prioritas, termasuk wilayah terpencil yang dapat memanfaatkan kantin sekolah sebagai sarana layanan. Pemerintah juga sedang memfinalisasi aturan mengenai pemanfaatan sumber pendanaan lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, dan skema pendanaan non-APBN untuk mendukung keberlanjutan program.

“Untuk wilayah 3T menjadi perhatian utama kita, terdata terdapat 2.023 titik, namun membengkak jadi 8.617, total pembengkakan sebesar 6.138 titik itu sudah terdapat SK dari BGN, ini merupakan temuan yang lebih detail dan harus segera ditata. Dalam satu bulan ini kita akan refocusing, untuk memastikan penerima manfaat, kita akan fokus pada wilayah 3T serta kita juga akan mengutamakan perbaikan kualitas dapur, terutama keamanan pangan dan kebersihan, kita zero tolerance” Sambung Menko Pangan.

Untuk mendukung pengawasan dan respons yang lebih cepat terhadap berbagai dinamika pelaksanaan program, diperlukan dukungan seluruh kementerian dan lembaga dalam optimalisasi Call Center di Badan Gizi Nasional serta operasionalisasi Pusat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dukungan tersebut dilakukan melalui integrasi data dan penempatan tenaga teknis guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi Program MBG secara nasional.

Menko Bidang Pangan menegaskan bahwa tata kelola SPPG harus mengambil supplier bahan baku dari desa setempat, bisa dari Kopdes, BUMDes, UMKM, maupun usaha lainnya “atas perintah Presiden SPPG harus bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat.” Tutup Menko Bidang Pangan. 

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. (Putra)

Share:

Read More

Kemenag Buka Pendaftaran Seleksi Enam Calon Eselon II, Ini Syaratnya

Kemenag Buka Pendaftaran Seleksi Enam Calon Eselon II, Ini Syaratnya. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama membuka kembali seleksi terbuka bagi calon pejabat tinggi pratama atau setingkat Eselon II. Ada enam jabatan yang dibuka proses pendaftaran seleksinya, terdiri atas satu Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan lima Kepala Biro pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

“Kami mengundang PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi terbuka dan kompetitif pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama,” terang Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Enam jabatan dimaksud, terdiri atas: Kepala Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Biro AAKK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kepala Biro AUPK UIN Walisongo Semarang, Kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya, Kepala Biro AUAK IAIN Sorong, dan Kepala Biro AUAK IAKN Kupang.

Dijelaskan Sekjen Kemenag, pendaftaran dibuka secara online melalui laman https://birosdm.kemenag.go.id/seleksijpt/ dari 12 – 26 Juni 2026. Pelamar harus mengunggah dokumen persyaratan dan menyelesaikan proses pendaftaran. Pelamar dinyatakan selesai proses pendaftaran setelah mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran online.

Selengkapnya, baca: Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agama 2026

Kepala Biro SDM, Muhammad Zain, menambahkan, pada tahap awal, dilakukan seleksi Administrasi dengan menggunakan sistem gugur. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan dokumen persyaratan yang telah diunggah pelamar. Pelamar yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi kompetensi adalah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

“Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 29 Juni 2026,” jelas Muhammad Zain.

Tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi. Tahapan ini meliputi penulisan makalah, asesmen kompetensi, wawancara akhir, dan rekam jejak.Tahap penulisan makalah berlangsung pada 1 Juli 2026. Untuk asesmen kompetensi dilakukan pada 2 – 4 Juli 2026. Sementara wawancara akhir pada 10 – 11 Juli 2026.

“Hasil seleksi dijadwalkan akan diumumkan pada 17 Juli 2026. Jadwal pelaksanaan setiap tahapan dapat berubah sewaktu-waktu. Pelamar agar selalu memantau informasi melalui laman resmi kemenag.go.id,” sebut Muhammad Zain.

Sesuai regulasi terdapat penilaian rekam jejak dengan menggunakan portofolio. Langkah ini sejalan dengan upaya implementasi Manajemen Talenta di Kementerian Agama. "Portofolio akan memperkuat objektivitas penilaian rekam jejak," ujar Muhammad Zain.

Berikut syarat dokumen persyaratan peserta seleksi calon Eselon II Kemenag:

1. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Asli Pasfoto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah;

3. Asli Ijazah S1/D-IV (wajib) dan S2 dan/atau S3 (jika ada);

4. Asli SK pengangkatan dalam 5 (lima) jabatan terakhir;

5. Asli SK kenaikan pangkat terakhir;

6. Asli Tanda bukti penyerahan LHKPN tahun 2025;

7. Asli Tanda bukti penyerahan SPT Pajak tahun 2025;

8. Asli Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir (2024 dan 2025);

9. Asli Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian / Pejabat yang Berwenang (PPK/PyB) instansinya (formulir terlampir);

10. Asli Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang ditandatangani pelamar di atas meterai Rp. 10.000,- (formulir terlampir);

11. Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani pelamar di atas meterai Rp. 10.000,- (formulir terlampir);

12. Asli Surat Pernyataan dari atasan langsung tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana yang ditandatangani pelamar dan atasan langsung pelamar di atas meterai Rp. 10.000,- (formulir terlampir); 

13. Asli Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota dan pengurus partai politik yang ditandatangani pelamar di atas meterai Rp. 10.000,- (formulir terlampir); dan

14. Asli Sertifikat pendidikan dan pelatihan (jika ada).

Berikut tata cara pendaftarannya:

1. Pelamar mendaftar secara online melalui laman resmi pendaftaran Seleksi Terbuka JPT Kementerian Agama pada alamat https://birosdm.kemenag.go.id/seleksijpt/.

2. Pelamar wajib mengunggah seluruh hasil scan dokumen persyaratan asli dalam bentuk file pdf maksimal 3MB per file sesuai dengan urutan.

3. Alur pendaftaran dan Jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir.

4. Panitia tidak menerima dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy.

5. Jika pelamar mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen persyaratan, pelamar dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi dengan alamat: SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN AGAMA d.a. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA. JL. LAPANGAN BANTENG BARAT NO. 3 – 4 JAKARTA PUSAT 10710 atau melalui chat secara langsung pada nomor whatsapp +62 821-2336-7757. (Dimas)

Share:

Read More

Peran Penting Bunda PAUD dalam Wujudkan Generasi Sehat, Cerdas, dan Berkarakter

Peran Penting Bunda PAUD dalam Wujudkan Generasi Sehat, Cerdas, dan Berkarakter. (Dok. Pemkot Bogor)

Bogor, WaraWiri.net - Penguatan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Roadshow Kampanye “Ayo Sekolah ke PAUD” yang memasuki hari ketiga yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Bogor Barat, Jalan Darul Quran, Kota Bogor, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh Bunda PAUD Kota Bogor, Yantie Rachim, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi sekaligus meningkatkan kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan ramah anak.

Dalam kesempatan tersebut, Yantie Rachim menekankan bahwa Bunda PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.

Menurutnya, keberadaan Bunda PAUD tidak hanya sebatas simbol atau pendamping program, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan di lapangan dengan kebijakan yang disusun pemerintah.

Ia mengajak seluruh Bunda PAUD untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung pada usia dini, tetapi juga dari kesiapan mental, sosial, dan emosional mereka dalam menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.

Melalui roadshow yang telah dilaksanakan selama tiga hari ini, Yantie Rachim berharap terbangun kesamaan pemahaman di seluruh wilayah Kota Bogor mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini yang berorientasi pada tumbuh kembang anak dan bukan semata-mata pada pencapaian akademik.

Dengan kolaborasi antara Bunda PAUD, pemerintah wilayah, tenaga pendidik, orang tua, dan Dinas Pendidikan, diharapkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD berkualitas, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. (Ilham)

Share:

Read More

Revitalisasi Bandung Zoo Dikebut, Target Mulai Beroperasi Kurang dari Setahun

Revitalisasi Bandung Zoo Dikebut, Target Mulai Beroperasi Kurang dari Setahun. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat proses revitalisasi Bandung Zoo usai penetapan pengelola baru. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menunggu finalisasi konsep dan negosiasi perjanjian kerja sama (PKS).

Farhan menargetkan penandatanganan kesepakatan dapat rampung dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap proses tersebut bisa selesai dalam waktu singkat, disertai dengan pembayaran tahap awal dari pihak pengelola.

“Hari ini kita lagi menunggu selesainya konsep dan negosiasi PKS. Mudah-mudahan segera terlaksana dan menerima pembayaran pertama,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Jumat 12 Juni 2026.

Meski nominal kerja sama masih dalam tahap negosiasi, Farhan menyebut skema yang dibahas mencakup pembagian hasil serta masa tenggang (grace period), termasuk waktu pengurusan berbagai perizinan yang dibutuhkan.

Ia menjelaskan, terdapat masa sekitar satu tahun untuk menyelesaikan sejumlah izin penting, seperti izin konservasi baru dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, proses administrasi lain seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga harus dipenuhi.

“Senin (15/6) saya harus menghadap Menteri Kehutanan untuk nota kesepakatan bersama. Karena ini menyangkut perizinan yang cukup panjang,” katanya.

Dalam konsep revitalisasi, Farhan mengingatkan, Bandung Zoo harus lebih berorientasi pada edukasi, khususnya bagi anak-anak. Ia juga memberikan tiga pesan utama kepada pengelola baru.

Pertama, mempertahankan tenaga kerja lama agar keberlangsungan operasional tetap terjaga. Kedua, menjaga karakter khas kebun binatang Bandung yang dikenal sebagai “Derenten”, bagian dari ekspresi budaya masyarakat.

“Bandung Zoo itu punya nilai sejarah dan budaya. Itu harus tetap dipertahankan,” ujarnya.

Ketiga, ia mendorong adanya program pelepasliaran satwa sebagai bagian dari fungsi konservasi. Farhan menyebut beberapa satwa seperti owa dan surili berpotensi dilepasliarkan ke habitat alaminya di wilayah Bandung Selatan, seperti Pangalengan dan Gambung.

Terkait harga tiket, Farhan mengaku belum mendapatkan keputusan final. Namun ia memastikan pemerintah akan tetap memperhatikan keterjangkauan bagi masyarakat.

Menurutnya, pengelola baru diyakini telah memiliki perhitungan pasar yang matang. Meski demikian, Pemkot Bandung akan tetap mengawal agar harga tiket tidak memberatkan pengunjung.

“Kalau harganya tidak wajar, tentu akan kita perjuangkan. Banyak warga juga ingin tiket tetap terjangkau,” katanya.

Farhan juga menjelaskan perbedaan skema pengelolaan Bandung Zoo dengan kebun binatang lain seperti Ragunan yang dikelola langsung oleh pemerintah. Di Bandung, pengelolaan dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan karena tidak berada di bawah dinas khusus.

Lebih lanjut, ia menargetkan Bandung Zoo dapat kembali dibuka dalam waktu kurang dari satu tahun, meskipun masih harus melalui sejumlah tahapan administratif dan teknis.

“Targetnya kurang dari satu tahun. Tapi memang ada dua izin yang cukup lama, yaitu izin konservasi dan Amdal,” ujarnya.

Selain itu, proses pengalihan aset dari hasil sitaan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan Tinggi juga menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan. (Rizal)

Share:

Read More

Menjaga Asa Pelestarian Lingkungan Nusantara KLH/BPLH Anugerahkan Kalpataru 2026 untuk 16 Pejuang Lingkungan

Menjaga Asa Pelestarian Lingkungan Nusantara, KLH/BPLH Anugerahkan Kalpataru 2026 untuk 16 Pejuang Lingkungan. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah tantangan krisis iklim global, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menganugerahkan Penghargaan Kalpataru 2026 kepada 16 individu dan kelompok yang dinilai berjasa dalam menjaga, merawat, serta memulihkan lingkungan hidup Indonesia.

Apresiasi tertinggi negara ini menjadi bukti nyata bahwa aksi lokal dari akar rumput mampu membawa dampak ekologis yang masif dan diakui secara nasional. Penganugerahan yang bertepatan dengan pembukaan pameran teknologi lingkungan INVIROTECH 2026 di Jakarta ini sekaligus menegaskan komitmen kuat KLH/BPLH dalam memperkuat sinergi bersama para pejuang lingkungan demi mewujudkan Nusantara yang berkelanjutan.

Selama lebih dari empat dekade, Penghargaan Kalpataru telah menjadi simbol penghormatan tertinggi bagi mereka yang berdiri di garis depan pelestarian bumi. Saat membuka acara, Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa para penerima Kalpataru merupakan sosok-sosok yang telah memberikan teladan nyata dan melampaui tugas biasa dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan bangsa.

"Kalpataru adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Kalpataru berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon harapan dan pohon kehidupan. Karena itu, kita terus berutang semangat kepada mereka yang telah mengabdikan diri untuk menjaga lingkungan hidup," ujar Menteri Jumhur.

Menurut Menteri Jumhur, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengubah kekaguman publik terhadap para pejuang lingkungan ini menjadi sebuah gerakan massal yang diadopsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Inspirasi yang mereka lahirkan dari daerah masing-masing harus mampu menggerakkan lebih banyak pihak untuk ikut terlibat dalam aksi nyata pelestarian alam.

Demi memperluas gaung gerakan tersebut, KLH/BPLH melakukan langkah strategis dengan mentransformasi penghargaan ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru. Melalui kehadiran tiga kategori utama, Kalpataru Adya, Kalpataru Lestari, dan Kalpataru Yuvan. Kebijakan baru ini sengaja dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan gerakan lingkungan lintas generasi, memastikan tongkat estafet penjaga bumi terus bersambung ke tangan anak muda.

Salah satu bukti nyata keteguhan dalam menjaga ekosistem itu datang dari ufuk timur Indonesia. John Wompere, perwakilan Kelompok Tani Hutan Sadar Sendiri dari Papua, berdiri dengan bangga sebagai salah satu penerima Kalpataru Lestari 2026. Melalui dedikasi kelompoknya dalam menjaga hutan adat, mereka membuktikan bahwa kearifan lokal adalah benteng terkuat pertahanan ekologi Indonesia sekaligus menginspirasi lahirnya generasi baru penjaga bumi.

"Kami berfokus pada pengembangan gaharu, mulai dari pembibitan, budidaya, penanaman, hingga inovasi produk turunannya yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Upaya ini kami jalankan secara konsisten sebagai bagian dari pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar John.

Perjalanan panjang kelompok ini memperlihatkan bahwa dedikasi terhadap alam membutuhkan komitmen yang kokoh, namun mampu memberikan dampak luar biasa yang selaras bagi ekonomi dan ekologi lokal secara berkelanjutan.

“Untuk mendapatkan penghargaan ini membutuhkan proses yang panjang, hampir 10 tahun. Kalpataru Lestari yang kami terima tahun ini menjadi penghargaan Kalpataru kedua yang berhasil diraih oleh kelompok kami. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga hutan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan," lanjut Jhon.

Melalui momentum Penghargaan Kalpataru 2026 ini, KLH/BPLH mengajak seluruh elemen bangsa untuk meniru langkah nyata para pahlawan lingkungan ini, mengubah kepedulian menjadi aksi konkret demi bumi Nusantara yang lebih hijau dan lestari. (Ilham)

Share:

Read More

Kemenhut Perkuat Arah Kebijakan 2027 untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kemenhut Perkuat Arah Kebijakan 2027 untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (11/6/2026). Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan prioritas kerja Kemenhut Tahun 2027 dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola kehutanan.

Hasil dalam rapat tersebut menerima usulan pagu indikatif Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp7,142 triliun dengan target pendapatan atau penerimaan negara dalam RAPBN Tahun 2027 sebesar Rp8,004 triliun.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki mengatakan anggaran 2027 tersebut terbagi menjadi 3 program, diantaranya Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,264 triliun atau 59,71%, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp2,740 triliun atau 38,37%, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp137,14 miliar atau 1,92%.

"Dengan komposisi belanja Kementerian Kehutanan di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan sumbangan ekonomi bagi negara," kata Rohmat.

Pada tahun 2027 terdapat 4 sasaran strategis Kemenhut, di antaranya:

• Peningkatan tutupan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati;
• Peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan;
• Peningkatan produksi barang dan jasa yang berasal dari hutan dengan prinsip keberlanjutan;
• Perbaikan tata kelola birokrasi kehutanan.

Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp6,23 triliun yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan hutan di daerah, penambahan Polisi Kehutanan (Polhut), pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengentasan kemiskinan ekstrem, rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.

Selanjutnya, Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran tersebut akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenperin Siapkan Talenta Industri 4.0 Menuju WorldSkills ASEAN 2027

Kemenperin Siapkan Talenta Industri 4.0 Menuju WorldSkills ASEAN 2027. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian proaktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing manufaktur nasional di era transformasi digital. Upaya strategis ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatanya, di antaranya penguatan kompetensi tenaga pendidik vokasi industri serta menyiapkan talenta terbaik Indonesia untuk berkompetisi pada ajang WorldSkills ASEAN 2027.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pembangunan SDM industri yang unggul merupakan salah satu kunci dalam menjaga kinerja sektor manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Pada triwulan I tahun 2026, industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja hingga 20,26 juta orang.

“Pengakuan global terhadap kualitas lulusan vokasi Indonesia menjadi modal penting dalam memperkuat posisi ekonomi nasional di mata dunia. Langkah penyiapan talenta melalui ekosistem pelatihan teknologi tinggi merupakan bagian nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mengakselerasi transformasi Making Indonesia 4.0,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6).

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalin kolaborasi strategis dengan PT Festo melalui penyelenggaraan Workshop Industry 4.0 Skills-1 yang dilaksanakan secara daring pada 20–21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas guru dan dosen di lingkungan pendidikan vokasi industri Kemenperin.

Kepala BPSDMI Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, perkembangan teknologi digital, otomasi, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan sistem manufaktur cerdas telah mengubah lanskap industri global. Oleh karena itu, lembaga pendidikan vokasi harus mampu beradaptasi dengan cepat agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

“BPSDMI Kemenperin terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan vokasi industri melalui penguatan kompetensi guru dan dosen, pengembangan kurikulum berbasis industri, serta perluasan kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan dunia industri global,” ujar Doddy.

Menurutnya, workshop tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap teknologi manufaktur modern, tetapi juga menjadi bagian dari proses penjaringan talenta potensial yang akan dipersiapkan untuk mewakili Indonesia pada kompetisi WorldSkills ASEAN 2027 di bidang industri 4.0.

Kerja sama tersebut mendapat dukungan penuh dari PT Festo sebagai perusahaan penyedia solusi otomasi dan edukasi industri global. Didactic Manager PT Festo, Safri Susanto, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan transformasi industri Indonesia melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik vokasi.

“Melalui pembekalan sistem otomasi cerdas dan digitalisasi proses manufaktur ini, kami ingin memastikan para guru dan dosen memiliki kapabilitas berstandar global sehingga mampu melahirkan generasi yang siap bersaing di era industri masa depan,” tutur Safri.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) BPSDMI Kemenperin, Wulan Aprilianti Permatasari, berharap para guru dan dosen yang mengikuti workshop dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi teknologi industri 4.0, khususnya pada bidang otomasi industri, digitalisasi proses manufaktur, serta metode pembelajaran berbasis kebutuhan industri modern.

“Kami juga mengharapkan para guru dan dosen yang telah mengikuti workshop ini dapat melakukan seleksi terhadap siswa dan mahasiswa potensial untuk dipersiapkan mewakili Indonesia dalam ajang WorldSkills ASEAN Tahun 2027 pada bidang lomba industri 4.0,” ungkap Wulan.

Penguatan kompetensi tenaga pendidik vokasi menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas pendidikan vokasi industri di bawah pembinaan BPSDMI Kemenperin. Pada tahun 2025, unit pendidikan vokasi Kemenperin berhasil meluluskan 5.472 lulusan kompeten dengan tingkat keterserapan kerja yang tinggi di sektor manufaktur.

Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra industri global, Kemenperin optimistis dapat terus mencetak SDM industri yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing internasional guna mendukung transformasi industri nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Budi)

Share:

Read More