Menko PMK: 11 Bulan Pascabencana Sumatra, Pemerintah pastikan pemulihan berjalan sesuai rencana
Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengapresiasi berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra di Posko Nasional Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/10/2026).
Sugiono menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari para kepala daerah, progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai sekitar 96-98 persen setelah berjalan selama 11 bulan.
"Saya kira 11 bulan yang berjalan ini pemerintah sudah melakukan banyak hal. Pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak regulasi termasuk dukungan anggaran yang menjadi prioritas untuk bisa menyelesaikan situasi yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat," ujar Sugiono.
Menko Sugiono menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.
"Saya kira ini kerja keras luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, pemerintah yang dipimpin Bapak Presiden masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana," ungkapnya.
Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan, pemulihan juga terus berlangsung di sektor kesehatan, pendidikan, dan hunian masyarakat. Hampir seluruh fasilitas kesehatan telah kembali berfungsi, sementara enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara masih perlu dituntaskan. Pembangunan kembali sekolah yang rusak serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap juga masih berjalan.
Menko PMK menegaskan perlunya percepatan pada sejumlah titik yang belum selesai serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Satgas. Langkah ini diperlukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dituntaskan sesuai target dan kebutuhan masyarakat terdampak.
"Memang beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi tetapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," ujarnya.
Selain mempercepat pemulihan, Sugiono mengingatkan pentingnya memasukkan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Perubahan iklim berpotensi memengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah Indonesia sehingga kesiapsiagaan perlu diperkuat untuk mengurangi risiko serta mempercepat penanganan apabila bencana kembali terjadi.
"Oleh karena itu upaya-upaya mitigasi harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya," tegasnya.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas dan dihadiri para gubernur serta bupati/wali kota dari 55 kabupaten/kota terdampak, bersama perwakilan kementerian/lembaga.
Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan bahwa kunjungan itu merupakan kunjungan perdana Sugiono ke Posko Nasional Satgas PRR. Sugiono menerima pemaparan mengenai perkembangan, kendala, dan kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta berdialog dengan para kepala daerah dari tiga provinsi terdampak.
Tito berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat semakin optimal di bawah kepemimpinan Menko PMK Sugiono. (Anggara)
Pemerintah Paraf DIM RUU Adminduk, Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan NIK sebagai Identitas Tunggal
Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Paraf dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN) Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra, serta Kepala Biro Hukum Kementerian Luar Negeri Rayyanul Muniah Sangadji.
Bima menjelaskan, RUU tentang Adminduk merupakan inisiatif DPR RI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029.
“Hari ini kami melakukan paraf bersama lintas kementerian/lembaga untuk DIM yang kemudian akan diserahkan ke DPR RI segera,” ujar Bima kepada awak media seusai melakukan paraf DIM RUU Adminduk di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Ia menerangkan, substansi RUU tersebut bertujuan mewujudkan sistem adminduk yang integratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini termasuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi dan terarah, mewujudkan layanan publik yang berkualitas, serta memperkuat pelindungan data pribadi.
“Di sini juga diatur beberapa hal yang sangat strategis, termasuk juga penguatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Single Identity Number,” ujarnya.
Bima mengatakan, NIK merupakan identitas kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan data antarkementerian/lembaga sehingga memudahkan setiap warga negara mengakses layanan dasar. RUU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan antara instansi pemerintah pusat dan daerah terkait dengan data kependudukan.
Sementara itu, Wamen PPN Febrian menjelaskan, keberadaan regulasi ini akan membuat pelayanan publik lebih efektif. Ia menyebutkan bahwa RUU tersebut akan memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia. Karena itu, pembahasan RUU Adminduk harus selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan perencanaan kebijakan dengan lebih baik, termasuk dalam memberikan pelayanan publik.
“Karena pada dasarnya nanti informasi mengenai kependudukan ini adalah backbone dari semua upaya pemerintah untuk bisa hadir di tengah masyarakat,” jelasnya.
Di lain pihak, Wamen Komdigi Nezar Patria menuturkan, RUU Adminduk juga akan memperkuat upaya pelindungan data pribadi yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini termasuk pengaturan klasifikasi data kependudukan yang dapat diakses oleh publik.
“Intinya dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini, Administrasi Kependudukan, ini akan memperkuat perangkat regulasi kita memasuki dunia digital dan akan makin memperkuat lanskap digital Indonesia yang aman, sehat, dan berdampak,” tegasnya. (Ros)
EBY Ajak Generasi Muda Kendal Berani Memulai, Berinovasi, Manfaatkan Teknologi, dan Ciptakan Peluang Kerja
Kendal, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), mengajak generasi muda Kabupaten Kendal untuk berani memulai, mengembangkan kreativitas, dan memanfaatkan teknologi sebagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong kemajuan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Ibas Yudhoyono dalam forum kepemudaan bertema Arah Baru Kepemimpinan Pemuda dan Citra Bangsa di Era Digital di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, EBY mengapresiasi perkembangan Kendal yang memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Tengah, didukung oleh sektor industri, pertanian, perikanan, UMKM, pendidikan keagamaan, hingga pariwisata.
Menurut EBY, keberadaan Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi salah satu peluang strategis untuk mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat perekonomian. Pertumbuhan industri perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar masyarakat Kendal dapat berpartisipasi secara langsung dan memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi tersebut.
“Jangan pernah takut untuk gagal. Jangan takut untuk rugi kalau berusaha. Jangan takut untuk melangkah lebih maju,” pesan EBY kepada generasi muda Kendal.
Teknologi dan AI Jadi Peluang bagi Anak Muda
EBY menilai perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan menciptakan sumber penghasilan baru. Anak muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga perlu mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan karya, membangun usaha, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Ibas, media sosial dan internet dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran produk lokal, mempromosikan destinasi wisata, serta memperkenalkan seni dan budaya Kendal kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan strategi digital yang tepat, generasi muda dapat menjangkau pasar yang lebih besar sekaligus mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Teman-teman yang muda juga bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif menjadi seorang animator, menjadi seorang ilustrator, menjadi seorang digital artist,” ujar EBY.
Ia juga mengingatkan agar AI tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat kreativitas dan mempermudah pekerjaan. Generasi muda perlu terus belajar, beradaptasi, serta memanfaatkan teknologi secara bijak agar mampu bersaing di tengah perubahan dunia kerja.
EBY berharap pemuda Kendal dapat mengembangkan berbagai peluang di sektor ekonomi digital dan industri kreatif. Dengan keberanian untuk memulai dan kemauan untuk terus belajar, ide-ide yang dimiliki anak muda dapat berkembang menjadi usaha produktif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
Perkuat Keterampilan dan Perluas Kesempatan Kerja
EBY mengapresiasi perkembangan Kendal sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang terus bertumbuh. Keberadaan Kawasan Industri Kendal dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat industrialisasi dan hilirisasi, menarik investasi, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat dan Jawa Tengah.
Menurut EBY, perkembangan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, serta pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sesi dialog, Anatun Mu’alifah dari Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Kendal menyampaikan pertanyaan mengenai upaya menjaga budaya lokal di tengah kehadiran pekerja dari luar daerah di Kawasan Industri Kendal dan mahasiswa pendatang. Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian generasi muda setempat yang memilih bekerja ke luar negeri, termasuk Jepang dan Taiwan.
Sementara itu, Rizki, seorang profesional di sektor perbankan, menyampaikan aspirasi mengenai perlunya dukungan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kendal agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Menanggapi aspirasi tersebut, EBY menegaskan bahwa dialog antara generasi muda, pemerintah, dan wakil rakyat perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Menurutnya, aspirasi tidak boleh berhenti pada diskusi dan jawaban, tetapi harus dikawal hingga implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia berharap pertumbuhan industri di Kendal dapat terus terjaga dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat. Karena itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal perlu menjadi perhatian agar semakin banyak masyarakat Kendal yang memiliki kesempatan untuk bekerja dan berkembang di daerahnya sendiri.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, turut menyampaikan harapan agar pertemuan tersebut menghasilkan tindak lanjut nyata bagi generasi muda. Ia menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta pengembangan kelompok sadar wisata untuk mendukung potensi pariwisata daerah.
Rinto Subekti, yang merupakan bagian dari pimpinan Komisi XIII DPR RI, menambahkan bahwa masyarakat Kendal memiliki kualitas dan kemampuan untuk bersaing di kawasan industri. Ia menyampaikan bahwa Komisi XIII juga memiliki program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Terkait keberadaan tenaga kerja asing, Rinto menekankan pentingnya memastikan perizinan sesuai ketentuan serta keahlian tenaga kerja asing benar-benar sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan.
Senada dengan itu, Raja Faisal menyatakan akan berkoordinasi dengan mitra Komisi XIII, termasuk pihak imigrasi, untuk menindaklanjuti persoalan terkait tenaga kerja asing. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah I yang mencakup Kabupaten Kendal, ia juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan generasi muda untuk bersama-sama mencari solusi.
Pemuda sebagai Penjaga Persatuan dan Budaya
Selain mendorong kreativitas dan kemandirian ekonomi, EBY mengingatkan pentingnya menjaga identitas serta budaya lokal di tengah perubahan zaman. Menurutnya, kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi harus diimbangi dengan sikap bijak, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap nilai-nilai yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Kendal memiliki kekayaan budaya, potensi pariwisata, dan kehidupan keagamaan yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan daerah. Dikenal sebagai kabupaten dengan banyak pondok pesantren, Kendal memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terhubung dengan budaya, kuliner, pariwisata religi, serta produk-produk lokal.
Dalam dialog tersebut, Aprilia Wijayanti, Putri Pariwisata Jawa Tengah 2024, menyoroti posisi strategis Kendal, keberadaan kawasan industri, serta peluang pengembangan pariwisata melalui promosi digital. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dapat semakin diperkuat untuk memperkenalkan potensi daerah.
Sementara itu, Septania Andriani, Wakil 1 Mbak Jawa Tengah 2025, mempertanyakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga semangat positif dan peran aktif generasi muda di tengah arus globalisasi serta semakin mudahnya akses informasi. Aspirasi lainnya disampaikan Sinang Agung, yang berharap kreativitas pemuda, termasuk gagasan yang tumbuh dari komunitas dan wilayah perdesaan, mendapatkan ruang, dukungan, dan perhatian.
EBY mengapresiasi keberanian generasi muda dalam menyampaikan gagasan dan aspirasi secara terbuka, santun, serta beretika. Ia menilai pertukaran pandangan semacam ini merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi sekaligus membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat.
Menurut Ibas Yudhoyono, generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga budaya daerah dengan memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan kesenian, produk lokal, dan destinasi wisata Kendal. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya menjaga identitas daerah, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Dorong Kolaborasi untuk Masa Depan Kendal
EBY menegaskan bahwa kemajuan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan generasi muda. Potensi Kendal di sektor industri, pertanian, perikanan, UMKM, pendidikan keagamaan, dan pariwisata perlu dikembangkan secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia berharap forum kepemudaan tersebut tidak berhenti sebagai ruang bertukar gagasan, tetapi menjadi awal dari kerja sama dan aksi nyata. Generasi muda perlu terus meningkatkan kapasitas diri, berani mengambil peluang, serta menggunakan teknologi secara produktif untuk menciptakan solusi atas berbagai tantangan di lingkungan mereka.
Bagi EBY, generasi muda tidak cukup hanya menunggu kesempatan, tetapi juga perlu berani mengambil langkah, meningkatkan keterampilan, dan membangun kolaborasi. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, anak muda Kendal diharapkan mampu menciptakan peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.
Menutup pesannya, Ibas mengingatkan pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Ia mengutip prinsip khairunnas anfa’uhum linnas, yang mengandung makna bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.
Melalui semangat tersebut, EBY berharap generasi muda Kendal terus berani berinovasi, menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan mengambil peran aktif dalam membangun daerah serta masa depan Indonesia. (Junaedi)
Digugat ke MK, Pasal 27 dan 164 KUHAP 2025 Beri Kepastian Hukum JPU Wajib Lanjutkan Perkara
Jakarta, WaraWiri.net - DPR RI berpandangan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua ketentuan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum terkait kelanjutan perkara pidana dan mekanisme koreksi terhadap putusan praperadilan.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah selaku kuasa DPR RI saat membacakan keterangan DPR secara daring dalam sidang pengujian materiil KUHAP 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam perkara Nomor 345/PUU-XXIV/2026, Selasa (27/10/2026).
Diketahui, Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan penghentian penyidikan, perlindungan hak pelapor atau korban, dan pembatasan upaya hukum terhadap putusan praperadilan.
Permohonan tersebut diajukan oleh dua advokat, Erlanda Juliansyah Putra dan Ahmad Yani, dengan Nomor Perkara 345/PUU-XXIV/2026. Keduanya mempersoalkan apakah ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dan kesempatan yang setara bagi pihak yang berkepentingan untuk memperjuangkan kelanjutan proses pidana.
Pasal 27 dipersoalkan karena didalilkan membatasi akses pelapor atau korban untuk menguji penghentian penyidikan tertentu, sedangkan Pasal 164 ayat (2) dipersoalkan karena didalilkan menimbulkan ketidakseimbangan kesempatan mengajukan upaya hukum, di mana adanya ruang bagi penyidik untuk mengajukan banding ketika penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah, sementara pihak pelapor atau korban menghadapi keterbatasan dalam memperjuangkan kelanjutan proses pidana. Keduanya berpusat pada jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan dalam proses pidana.
Merespons gugatan ini, dalam keterangannya, DPR menjelaskan Pasal 27 KUHAP 2025 mengatur konsekuensi hukum apabila pengadilan negeri menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil gelar perkara tidak sah. Dalam kondisi tersebut, penuntut umum wajib melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.
DPR menegaskan ketentuan itu tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak kepada penyidik untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan. Norma tersebut justru mengatur keberlanjutan proses hukum setelah pengadilan menyatakan penghentian penyidikan tidak sah.
“Dengan konstruksi yang demikian, Pasal 27 KUHAP 2025 secara konseptual diartikan sebagai instrumen anti-undue delay karena memaksa proses hukum bergerak dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan jika memang pengadilan memutuskan penghentian penyidikan tersebut tidak sah,” demikian pokok keterangan DPR RI yang dibacakan Abdullah.
DPR juga menjelaskan pengaturan tersebut harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan lain dalam KUHAP 2025, khususnya Pasal 24 mengenai pemberitahuan penghentian penyidikan, Pasal 62 mengenai gelar perkara, serta Pasal 161 yang mengatur hak korban, pelapor, atau kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan.
Menurut DPR, pengaturan tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung atas kelanjutan penanganan perkara. Karena itu, KUHAP 2025 dirancang untuk memperkuat perlindungan hak korban sekaligus mencegah terjadinya penundaan proses hukum setelah adanya putusan pengadilan.
Selain Pasal 27, DPR memberikan penjelasan mengenai Pasal 164 ayat (2) KUHAP 2025 yang mengatur upaya banding terhadap putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah.
DPR berpandangan, mekanisme banding diperlukan sebagai sarana koreksi yudisial untuk memastikan putusan pada tingkat pertama telah didasarkan pada penerapan hukum yang tepat dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilai penting karena putusan tersebut membawa konsekuensi berupa kewajiban melanjutkan proses pidana.
“Dalam konteks tersebut pula tercermin maksud dibentuknya norma a quo yang didasarkan pada prinsip keadilan substantif, yang diperlukan guna menyeimbangkan dengan pengaturan Pasal 164 ayat (1) KUHAP 2025 yang mendasarkan pada prinsip acara cepat dalam pemeriksaan praperadilan,” demikian keterangan DPR RI.
DPR menilai ketentuan banding tersebut merupakan pengecualian terbatas terhadap prinsip pemeriksaan praperadilan yang cepat. Mekanisme itu dimaksudkan untuk menyediakan ruang pemeriksaan lanjutan atas putusan yang memiliki konsekuensi hukum besar terhadap keberlanjutan perkara pidana.
Dalam keterangannya, DPR juga menyoroti perubahan paradigma KUHAP 2025 yang dinilai semakin memperkuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Penguatan tersebut antara lain tercermin dalam ketentuan mengenai pelindungan korban, keadilan restoratif, bantuan hukum, serta hak atas ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.
DPR menegaskan bahwa penguatan norma hukum tersebut perlu diikuti perubahan cara pandang dan praktik aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak hanya dituntut profesional dalam menangani perkara, tetapi juga perlu memperhatikan pemenuhan hak dan kebutuhan korban.
Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, DPR RI menyimpulkan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) KUHAP 2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. DPR menyerahkan penilaian atas permohonan pengujian materiil tersebut kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk diputus sesuai kewenangannya. (Budi)
MKD DPR Terima Aduan Masyarakat 24 Jam, Verifikasi Laporan Tetap Diperketat
Aceh, WaraWiri.net - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membuka ruang pengaduan masyarakat selama 24 jam terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI. Namun, setiap laporan yang diterima akan melalui proses verifikasi secara cermat untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus mencegah penyalahgunaan pengaduan untuk kepentingan pribadi atau politik.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat menggelar Seminar MKD bertema “Berpartisipasi dalam Menjaga Marwah dan Kehormatan Parlemen” di Sidiq Kupi, Banda Aceh, Aceh, Selasa (27/10/2026).
Dek Gam mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada MKD atau datang langsung ke Gedung DPR RI. Pelapor juga akan dimintai keterangan sebagai bagian dari proses verifikasi, termasuk melalui pertemuan daring bagi masyarakat yang berada di daerah.
“MKD terbuka 24 jam untuk menerima laporan. Masyarakat bisa bersurat langsung ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau datang langsung ke Gedung DPR RI. Namun tentu laporan tersebut akan kami verifikasi terlebih dahulu dan pelapornya akan kami undang, bisa juga lewat Zoom jika berada di daerah,” kata Dek Gam usai acara.
Politisi Fraksi PAN tersebut menegaskan, verifikasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan tidak merugikan anggota dewan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan sampai ada dendam pribadi lalu melapor. Kami tidak mau mengorbankan orang yang tidak bersalah,” tegasnya.
Dek Gam mengungkapkan, MKD telah menangani puluhan perkara dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI dengan beragam bentuk penanganan dan sanksi. Pelanggaran yang ditangani antara lain penggunaan bahasa yang tidak pantas di ruang publik, pelanggaran tata tertib rapat, hingga pelaksanaan kunjungan kerja tanpa izin pimpinan komisi.
Melalui seminar tersebut, MKD juga mendorong partisipasi publik dalam mengawasi perilaku wakil rakyat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kehormatan lembaga parlemen. Pengawasan masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penegakan kode etik yang objektif, transparan, dan berlandaskan fakta.
Seminar ini dihadiri unsur DPRK Banda Aceh, DPRK Aceh Besar, kepolisian, serta tokoh masyarakat Aceh. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi MKD untuk memperkuat pemahaman publik mengenai peran masyarakat dalam menjaga marwah dan kehormatan parlemen. (Budi)
Perpusnas Optimalkan Layanan Perpustakaan Berbasis 3K di Natuna
Natuna, WaraWiri.net - Model layanan perpustakaan yang bergerak dan berjejaring penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Natuna juga membutuhkan model layanan perpustakaan yang adaptif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Penguatan layanan perlu dilakukan dengan mengoptimalkan tiga aspek, yakni konektivitas, konten, dan konteks (3K).
“Konektivitas berarti mendekatkan layanan perpustakaan dekat dengan aktivitas warga, konten memastikan isi layanan perpustakaan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan konteks diwujudkan melalui penguatan dan aktif untuk pemberdayaan konteks melalui penguatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) lintas sektor untuk pemberdayaan masyarakat,” jelas Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas), Joko Santoso, Senin (26/10/2026).
Pada pembukaan Festival Literasi Kabupaten Natuna, ia berharap dukungan Perpusnas dapat diorkestrasi menjadi jaringan layanan perpustakaan yang menjangkau antarpulau, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan warga.
Sependapat, Bupati Natuna, Cen Sui Lan juga menekankan pentingnya upaya dalam memperluas akses literasi agar tidak hanya dinikmati masyarakat di pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau warga di kecamatan dan desa-desa terpencil.
“Geografis Natuna terdiri atas pulau-pulau dengan jarak yang cukup jauh. Karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana budaya membaca dan kegiatan literasi dapat menjangkau anak-anak kita hingga ke daerah terpencil. Dengan keterbatasan sarana hiburan dan fasilitas, perpustakaan dapat menjadi salah satu ruang belajar sekaligus tempat mengembangkan kreativitas dan pengetahuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Natuna mengajak seluruh pemerintah desa untuk mengembangkan dan memperkuat perpustakaan sesuai kemampuan serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Ia berharap keberhasilan sejumlah perpustakaan desa di Kabupaten Natuna dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya untuk meningkatkan layanan, menyediakan bahan bacaan, dan menyelenggarakan kegiatan yang menarik minat masyarakat. (Anggara)
Kanwil Ditjenpas Sultra Jajaki Kerja Sama Pelatihan Keterampilan dengan BPKK Kendari
Kendari, WaraWiri.net - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tenggara terus perkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan Warga Binaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Senin (26/10).
Pertemuan tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Aly Muhammad, dengan Kepala BPKK Kendari, Dr. H. Mashur Malaka. Koordinasi ini membahas peluang kolaborasi dalam penyelenggaraan program pelatihan keterampilan, pengembangan kompetensi kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi Warga Binaan sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat.
Aly menjelaskan kunjungan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pembinaan berbasis keterampilan yang tidak hanya berorientasi pada masa pembinaan, tetapi juga mempersiapkan masa depan Warga Binaan setelah menyelesaikan masa pidananya.
"Kami ingin memastikan proses pembinaan tidak hanya sebatas menjalani masa pidana, tetapi juga memberikan bekal keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan produktif agar mereka memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat, hidup mandiri, dan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Aly menekankan pentingnya keterlibatan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pelatihan kerja untuk menghadirkan program pembinaan yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan potensi ekonomi daerah. Berbagai bidang keterampilan, seperti kewirausahaan, pengolahan hasil pertanian, keterampilan produksi, hingga pengembangan usaha mikro, menjadi peluang yang dapat dijajaki dalam kerja sama tersebut.
Selaku Kepala BPKK Kendari, Dr. H. Mashur Malaka, menyambut positif inisiatif koordinasi yang dilakukan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara. Pengembangan keterampilan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi.
"Melalui pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan pasar kerja, kami berharap Warga Binaan memiliki kemampuan bernilai ekonomi, sehingga setelah kembali ke masyarakat mereka tidak hanya mampu mencari pekerjaan, tetapi juga berpeluang menciptakan usaha secara mandiri," ungkap Mashur.
Selain membahas peluang penyelenggaraan pelatihan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menjajaki bentuk pendampingan, penguatan kapasitas, dan pemetaan jenis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan Warga Binaan. Program yang dikembangkan diharapkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan dalam mendukung proses reintegrasi sosial.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan pembinaan berkualitas, humanis, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan, dan kemandirian ekonomi sejalan dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial berkelanjutan. (Tedy)
Dorong Lapas dan Rutan Jadi Ruang Pembinaan Produktif, Ditjenpas Susun Pedoman Ketahanan Pangan
Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) gelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tahun 2026 mulai Selasa (27/10) hingga Kamis (29/10).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyusun pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam mengembangkan program ketahanan pangan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menegaskan Pemasyarakatan memiliki peran dalam mendukung agenda swasembada dan ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI serta 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya melalui pengembangan program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan yang belum produktif.
“Kita ingin mengubah potensi menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mashudi.
Menurut Dirjenpas, program ketahanan pangan tidak semata-mata berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga harus menjadi bagian dari pembinaan kemandirian Warga Binaan. Keterlibatan dalam kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan diharapkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja sebagai bekal bagi Warga Binaan untuk kembali ke masyarakat.
Mashudi berharap penyusunan pedoman ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni peningkatan keterampilan dan pemberdayaan Warga Binaan, tata kelola lahan serta sarana dan prasarana yang berkelanjutan, dan penguatan sinergi multisektor.
“Berdiskusilah secara kritis, sampaikan persoalan nyata di lapangan, dan rumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan,” pesannya kepada para peserta FGD.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kementerian terkait untuk membahas ketahanan pangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Melalui forum ini, Ditjenpas dorong lahirnya pedoman yang sesuai potensi dan kebutuhan UPT Pemasyarakatan sehingga program ketahanan pangan berjalan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian Warga Binaan. Upaya ini juga menjadi komitmen mewujudkan Pemasyarakatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Tedy)
Bappenas Bersama Perguruan Tinggi Berkomitmen Melahirkan Talenta Indonesia yang Unggul, Berdaya Saing, dan Berprestasi Internasional
Bandung, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas bersama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menyelenggarakan Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus di Gedung Kesenian Sunan Ambu, ISBI Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (26/10).
Kegiatan bertema “Menguatkan Ekosistem Talenta, Menuju Indonesia Emas 2045” ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem Manajemen Talenta Nasional (MTN), khususnya melalui perguruan tinggi.
Penyelenggaraan Manajemen Talenta Nasional (MTN) merupakan upaya strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif melalui penataan ekosistem pendukung ketalentaan di tingkat nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mengorkestrasi beragam intervensi pembibitan, pengembangan, dan penguatan talenta lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus di Bandung bukan sekadar event, melainkan juga ruang untuk mendiseminasikan arah kebijakan, showcase dan mengapresiasi talenta, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem talenta Indonesia.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa MTN pada periode 2025–2029 memasuki tahap penguatan pelaksanaan yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak untuk mendorong prestasi talenta di tingkat dunia.
“Fokus kita adalah memperkuat kelembagaan, menyempurnakan mekanisme implementasi, dan memperluas kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan tahapan tersebut, kita dapat melihat bahwa prestasi talenta Indonesia di tingkat global tidak dapat dibangun secara instan. Prestasi merupakan hasil dari proses-proses panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan yang kuat, data yang baik, pembinaan yang berkesinambungan, serta kolaborasi berbagai pihak,” ujar Deputi Pungkas.
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Indra Ridwan, dalam sambutan pembuka, juga menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan yang kuat dan terintegrasi serta kolaborasi berbagai pihak, terutama perguruan tinggi.
“Peran pendidikan tinggi sangat menentukan dalam membangun ekosistem talenta nasional yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Indra.
Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus di Bandung dimeriahkan oleh pertunjukan seni mahasiswa ISBI Bandung, yaitu paduan suara Gita Suara Choir, pencak silat, dan Rampak Kendang. Sesi Talenta Bicara menghadirkan Mariam Sofrina sebagai perupa di Venice Biennale 2026, Rino Rakhmata Mukti sebagai penerima Habibie Prize 2025 kategori Ilmu Pengetahuan Dasar, serta Herlin Aprilin Lali sebagai peraih medali perunggu cabang canoe sprint putri 200 meter pada Asian Games Aichi–Nagoya, Jepang, 2026. Ketiganya membagikan pengalaman perjalanan karier hingga mencapai prestasi di tingkat global.
Pada sesi talk show bertema “Merajut Kolaborasi, Mengembangkan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045”, para pemangku kepentingan dipertemukan untuk mendukung pengembangan talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Diskusi ini dihadiri oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Edy Giri Rachman Putra; Direktur Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Syukur Asih Suprapjo; Plt. Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Setiyana Djafar; Pelatih Tim Nasional Dayung Indonesia untuk Asian Games Aichi–Nagoya, Jepang, 2026 Dian Kurniawan; serta pegiat seni, kurator, dan produser Keni K. Soeriaatmadja. Para narasumber membahas pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh mitra pembangunan untuk mendukung dan meningkatkan daya saing talenta Indonesia di tingkat dunia.
Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Kementerian PPN/Bappenas Endang Sulastri mengatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas bersama ISBI Bandung ingin menghadirkan contoh nyata bagaimana ekosistem talenta dapat berjalan beriringan dengan perguruan tinggi.
“Kami berharap kegiatan MTN Goes to Campus ini menjadi awal kolaborasi kita yang bisa terus berlanjut nanti antara pemerintah, akademisi, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk kita bisa bergerak bersama membangun jalur pembinaan talenta yang semakin baik, terukur, dan juga memberikan kejelasan bagi talenta Indonesia,” pungkas Direktur Endang. (Deni)
Danantara Indonesia Resmi Buka DTIIF 2026, Dorong Kolaborasi Teknologi Global untuk Pengembangan Industri Nasional
Jakarta, WaraWiri.net - Danantara Indonesia resmi membuka Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Fairmont Jakarta, Senin (26/10/2026). Berlangsung pada 26–28 Oktober 2026, forum ini menjadi platform strategis yang menghubungkan prioritas industri nasional dengan teknologi, keahlian global, serta modal jangka panjang untuk memperkuat transformasi industri Indonesia.
Mengusung tema “Investing in Tomorrow: Advancing Technology, Innovation, and Sustainable Growth”, DTIIF 2026 menghadirkan lebih dari 1.500 peserta, termasuk inovator global, pemimpin perusahaan teknologi, pusat riset dan inovasi, BUMN, investor, ilmuwan, serta mitra strategis dari Indonesia dan berbagai negara.
Hari pertama DTIIF 2026 mengangkat tema Imagine – Seeing the Frontier, yang membahas perkembangan teknologi global, sumber pertumbuhan baru, arah pembangunan industri Indonesia, serta peran investasi dalam menjembatani inovasi teknologi dan penerapannya di sektor industri.
Dalam pembukaan DTIIF 2026, Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara Indonesia, mengatakan, “Melalui DTIIF, kami memiliki tiga ambisi utama. Pertama, memperkuat kemitraan yang mendukung transformasi ekonomi dan industri Indonesia dalam jangka panjang. Kedua, menggerakkan modal dan keahlian global untuk mengembangkan proyek-proyek strategis menjadi peluang investasi yang terukur. Ketiga, memastikan berbagai kolaborasi dan dialog menghasilkan inisiatif konkret yang berkelanjutan.”
Pada hari yang sama, Danantara Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat sinergi nasional dalam menghubungkan agenda riset, pengembangan talenta, kebutuhan industri, mekanisme pendanaan, dan peluang investasi strategis.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset dan inovasi, memperkuat kapabilitas teknologi industri, serta meningkatkan daya saing nasional menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam sambutannya menyampaikan, “Cita-cita Bapak Presiden sangat jelas, bahwa Indonesia harus mampu menciptakan, menguasai, dan memproduksi teknologi sendiri. Sumber daya alam dan asa yang besar memberi kita peluang, tetapi keberhasilannya bergantung pada apa yang mampu kita lakukan terhadapnya. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, industri yang lebih kuat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Agenda hari pertama juga menghadirkan beragam perspektif ekonomi, teknologi, industri, dan investasi dari Peraih Nobel Ekonomi 2025 Peter Howitt dan Peraih Nobel Ekonomi 2011 Thomas J. Sargent, perwakilan lembaga internasional, regulator, inovator, serta perusahaan pemimpin industri global.
Sigit Puji Santosa, Chief Technology Officer Danantara Indonesia & Ketua DTIIF 2026, menegaskan, “Di Danantara, kami membangun kerja sama untuk mendorong inovasi yang dapat langsung diimplementasikan di industri. Dengan demikian, kami tidak hanya menjadi pihak yang mengadopsi apa yang telah dilakukan pihak lain, tetapi juga menjadi pionir dalam inovasi. Kami tidak akan berhenti pada MoU, tetapi menindaklanjutinya menjadi proyek-proyek konkret yang dapat segera dijalankan dan menunjukkan dampak nyata,” ujar Sigit.
Memasuki hari kedua dengan tema Advance – From Frontier Technology to Industrial Scale, DTIIF 2026 akan bergerak dari pembahasan arah strategis menuju kolaborasi industri. Agenda mencakup diskusi sektoral, project showcase, pertemuan bisnis, serta rangkaian penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lainnya yang membuka ruang bagi tindak lanjut kolaborasi pascaforum. Rangkaian akan ditutup pada hari ketiga melalui tema Build – Building the Next Generation, yang berfokus pada penguatan kapasitas riset, inovasi, dan talenta untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.
DTIIF 2026 berfokus pada enam sektor prioritas: energi; pertanian, pangan, dan kesehatan; material maju dan semikonduktor; transportasi dan infrastruktur; kecerdasan buatan (AI), infrastruktur digital, dan telekomunikasi; serta keuangan dan perbankan.
DTIIF 2026 merupakan bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan perdana New Asia Forum (NAF) pada 3–4 Desember 2026 di Bali. NAF akan mempertemukan pemimpin dunia, sovereign wealth funds, dan pelaku usaha global untuk menghubungkan modal jangka panjang dengan peluang strategis yang menopang transformasi ekonomi Asia.
Melalui rangkaian ini, Danantara Indonesia mendorong dialog strategis menjadi kemitraan dan investasi konkret, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam membentuk arah pertumbuhan baru di kawasan. (Fajar)
Menkeu Suahasil Tekanan Sinergi APBN dan Danantara untuk Wujudkan Visi Pembangunan Indonesia
Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan pentingnya kolaborasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara dalam mendukung visi pembangunan Indonesia. Hal tersebut Menkeu Suahasil dalam acara Danantara Technology Innovation and Investment Forum, Senin (26/10).
Menkeu menjelaskan bahwa APBN dan Danantara adalah dua tangan yang bekerja dan berperan yang saling melengkapi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Ketika ada ide besar mengenai visi besar mengenai Indonesia, ada dua tangan yang bekerja. Tangan pertama adalah APBN. Tangan kedua adalah Danantara sebagai investment arms of the Republic of Indonesia. Kita harus bekerja sama dengan sangat erat,” jelas Menkeu.
Menkeu menambahkan, APBN mencakup sekitar 14–15 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai sekitar Rp25.000 triliun. Sebagian besar aktivitas ekonomi nasional dihasilkan oleh masyarakat dan dunia usaha melalui konsumsi, investasi, serta perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengorkestrasi berbagai potensi tersebut agar seluruh pelaku ekonomi dapat berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.
“Yang menciptakan itu adalah seluruh masyarakat. Rumah tangga yang melakukan konsumsi. Perusahaan yang melakukan investasi, para eksportir yang melakukan ekspor,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa belanja negara perlu diarahkan pada sektor dan program yang memberikan dampak pengganda (multiplier effect) paling besar bagi perekonomian. Kebijakan fiskal harus mampu mendorong kegiatan ekonomi sekaligus menciptakan manfaat yang optimal dari sumber daya yang tersedia.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menegaskan bahwa APBN memiliki tiga tujuan utama, yaitu menumbuhkan perekonomian, menjaga stabilitas, dan mempertahankan kredibilitas fiskal. Fungsi stabilisasi menjadi penting untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah ketidakpastian global, sementara kredibilitas fiskal dipertahankan melalui pengelolaan defisit yang terukur.
“APBN harus bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi. Kedua, APBN harus menstabilkan. Dan yang ketiga APBN-nya harus tetap credible, harus tetap sehat,” tegas Menkeu.
Melalui kolaborasi APBN dan Danantara, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi nasional untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia dengan tetap menjaga kesehatan dan kredibilitas fiskal. (Isna)
Wamenkeu Nurkholisoh Ajak Pegawai Kemenkeu Manfaatkan AI Sekaligus Waspadai Risiko Penggunaannya
Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman mengajak pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara optimal, sekaligus mewaspadai risiko penggunaannya. Pesan tersebut disampaikan dalam seminar series Artificial Intelligence (AI) dengan tema “Living Side by Side with AI: The Good and The Bad” dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-80 di Jakarta pada Senin (26/10).
Dalam paparannya, Wamenkeu menyoroti potensi AI dalam meningkatkan produktivitas pegawai dan memperkuat pelaksanaan tugas Kemenkeu. AI dinilai berpotensi memperkuat seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sisi penerimaan, AI dapat membantu mengidentifikasi potensi penerimaan pajak baru dan mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak.
Sementara itu, dari sisi belanja, AI dapat digunakan untuk menganalisis manfaat anggaran yang diterima masyarakat dari berbagai sumber, baik melalui bantuan sosial, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga. Melalui pemanfaatan AI, Kemenkeu diharapkan dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai manfaat APBN, sehingga setiap rupiah uang negara dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Di sisi belanja, AI bisa membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang kita alokasikan, yang kita anggarkan itu berhasil benar-benar bermanfaat,” jelas Wamenkeu.
Kemudian pada sisi pembiayaan, Wamenkeu mengatakan, AI dapat membantu mengidentifikasi dan memprediksi risiko pembiayaan negara. Pemanfaatan AI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pembiayaan negara agar lebih adaptif terhadap dinamika dan risiko ekonomi global.
Di balik manfaatnya, Wamenkeu mengingatkan adanya tiga risiko utama. Risiko pertama adalah tertipu, terutama akibat perkembangan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar, video, dan suara sehingga menyerupai kondisi atau pernyataan asli.
Risiko kedua adalah terlena, yakni ketergantungan berlebihan pada AI yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis, mengingat, dan memahami informasi. Lalu risiko ketiga adalah tersebar, yaitu kebocoran informasi akibat memasukkan data rahasia ke aplikasi AI yang tidak memiliki perlindungan atau otorisasi sesuai kebutuhan organisasi.
Wamenkeu menegaskan bahwa berbagai risiko tersebut bukan alasan untuk menolak perkembangan AI. Ia juga menekankan bahwa penggunaan AI tidak mengalihkan tanggung jawab pejabat atas keputusan maupun dokumen yang disetujui dan ditandatangani. AI berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan informasi dan petunjuk, bukan sebagai pengganti penilaian manusia.
“AI itu sekali lagi memberi tanda, memberi petunjuk, membantu kita, tapi tetap manusia yang memutuskan. Tetap pemeriksa pajak di lapangan yang memutuskan. Tetap pejabat, bapak ibu pejabat, termasuk saya yang menandatangani, yang mengambil tanggung jawab,” pungkas Wamenkeu. (Isna)
Enam Murid SLB Harumkan Indonesia, Raih Enam Medali di Kompetisi Kuliner Internasional
Tangerang, WaraWiri.net - Enam murid sekolah luar biasa (SLB) asal Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih empat medali perak dan dua medali perunggu dalam kompetisi kuliner internasional Battle of the Chefs (BOTC) 2026 yang berlangsung di Penang, Malaysia, pada 21–24 Oktober 2026.
Melalui kreativitas, keterampilan, dan ketekunan, para murid menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berprestasi apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sesuai. Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bermutu bagi semua.
Kepala Pusat Pengembangan Prestasi dan Pembinaan Karakter (Puspreka), Rusprita Putri Utami, menyampaikan apresiasi atas pencapaian para murid. Menurutnya, keikutsertaan dalam kompetisi internasional tidak hanya memberikan kesempatan untuk meraih penghargaan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam mengembangkan kompetensi, kreativitas, kepercayaan diri, dan kemandirian.
“Keikutsertaan dalam ajang BOTC 2026 ini tidak semata-mata berorientasi pada raihan penghargaan. Prestasi ini menjadi wujud komitmen untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi murid berkebutuhan khusus agar dapat menunjukkan kompetensi, mengembangkan kemandirian, dan memperoleh pengakuan atas potensi yang dimiliki,” tutur Kepala Puspreka, Rusprita Putri Utami, Minggu (25/10).
Sementara itu, raihan empat medali perak dan dua perunggu berhasil diraih oleh enam murid yang berlaga dalam BOTC 2026, yaitu Keylla Almayra dari SLB Negeri 1 Bantul, Jawa Tengah, Dinda Aprillia asal SLB Negeri Pembina Palembang, Sumatra Selatan, Roainun dari SLB Negeri Pangeran Cakrabuana, Jawa Barat, Charisya Apta Maydian Aglind asal SLB Negeri Semarang, Jawa Tengah, Hepi Vania Zendrato dari SLB Negeri 1 Padang, Sumatra Barat, dan Andi Ismira Aulia asal SLB Negeri Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
Dengan rasa bangga, Andi Ismira Aulia mengungkapkan keikursertaannya pada ajang ini merupakan kali pertamanya mewakili Indonesia di kompetisi internasional. Dalam lomba tersebut Mira bergabung satu tim bersama Hepi Zania Zendrato dengan menampilkan kue bertema floral bertingkat dua dengan hiasan berbentuk keranjang dan ornamen bunga yang mempercantik tampilannya.
“Keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga, terlebih karena kompetisi tersebut merupakan pengalaman pertamanya di ajang internasional. Pencapaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani menghadapi tantangan baru,” ungkap Mira yang dibantu oleh guru pendamping SLB Negeri Tanjung Selor, Siti Aisa.
Mira pun menyampaikan pesan kepada teman-teman di seluruh Indonesia agar tidak mudah menyerah dalam mengejar prestasi. “Tetap semangat, jangan patah semangat, dan terus belajar untuk menampilkan yang terbaik,” pesannya.
Senada dengan Mira, Dinda Aprillia juga mengungkapkan rasa bahagia atas medali perunggu yang telah diraihnya. Guru pendamping sekaligus pengajar di SLB Negeri Pembina Palembang, Labora Francisca dari Dinda Aprillia, mengatakan bahwa Dinda menunjukkan komitmen yang sangat kuat sebelum dan selama persiapan lomba. Meskipun di tengah kabut asap yang saat itu melanda Kota Palembang, Labora menyebut Dinda tetap hadir di sekolah untuk berlatih menyiapkan diri untuk ajang BOTC 2026.
“Pencapaian Dinda tidak terlepas dari proses latihan yang konsisten. Dinda merasa senang dapat mengikuti kompetisi ini. Selama perlombaan, Dinda membuat kue bertema Tahun Baru Imlek, dengan dekorasi berupa naga dan berbagai ornamen khas perayaan tersebut,” papar Labora.
Bagi Labora, keberhasilan Dinda menjadi dorongan untuk terus mendukung pengembangan keterampilan murid berkebutuhan khusus. Ia berharap pengalaman mengikuti kompetisi internasional dapat membuka peluang yang lebih luas bagi Dinda, termasuk kesempatan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
Melalui prestasi ini, partisipasi delegasi Indonesia akan ditindaklanjuti antara lain melalui publikasi dan penginputan data prestasi peserta ke dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta Murid (SIMT). Pengalaman dan capaian para murid diharapkan menjadi bagian dari rekam jejak talenta yang dapat mendukung pengembangan pendidikan, keterampilan, dan peluang karier mereka di bidang kuliner. (Evi)
OJK Perkuat Stabilitas dan Integritas Pasar Modal Melalui Tiga Langkah Kebijakan Strategis
Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia melalui tiga langkah kebijakan strategis, yaitu perpanjangan kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027, penyempurnaan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC), serta penguatan metodologi pengawasan perdagangan saham.
Ketiga langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat perlindungan investor, dan menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam jumpa pers bersama direksi BEI di Gedung BEI Jakarta, Senin.
Hasan Fawzi dalam kesempatan itu menjelaskan tiga kebijakan penguatan pasar modal yakni, pertama, OJK memperpanjang periode pemberlakuan kebijakan buyback saham tanpa persetujuan RUPS hingga Juni 2027 sesuai kerangka POJK Nomor 13 Tahun 2023.
“Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada emiten dalam merespons dinamika pasar sekaligus mendukung stabilitas perdagangan dan kepercayaan investor," kata Hasan.
Pelaksanaan buyback tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, dan kewajiban keterbukaan informasi. Emiten juga wajib memenuhi ketentuan minimum free float serta melaksanakan pengalihan kembali saham hasil buyback (re-float).
Langkah kedua, OJK mendorong BEI menyempurnakan metodologi dan mekanisme HSC melalui peningkatan transparansi serta keterlibatan pihak independen di luar Self-Regulatory Organization (SRO) dalam suatu komite kerja.
“Penguatan HSC bertujuan meningkatkan kredibilitas informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham emiten sehingga investor dan penyedia indeks global memiliki referensi yang lebih transparan dalam melakukan penilaian terhadap pasar modal Indonesia," kata Hasan.
Langkah ketiga, OJK mendorong BEI memperkuat metodologi pengawasan perdagangan, termasuk meningkatkan kemampuan identifikasi pola transaksi tidak wajar, mendeteksi indikasi perdagangan terkoordinasi, serta memperkuat mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.
Ketiga langkah tersebut melengkapi berbagai reformasi yang terus OJK jalankan untuk meningkatkan kualitas perdagangan serta mewujudkan pasar modal yang wajar, teratur, efisien, dan berintegritas.
Hasan menjelaskan bahwa agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia bukan merupakan respons sesaat, melainkan komitmen struktural yang telah dijalankan secara konsisten sejak Januari 2026.
Menurutnya, penguatan integritas pasar modal dilakukan melalui berbagai langkah yang berfokus pada peningkatan transparansi, tata kelola, kualitas pengawasan, dan perlindungan investor. OJK akan terus mendorong pelaksanaan reformasi secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku pasar dan investor.
Hasan juga menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pasar modal tidak semata-mata diukur dari besarnya indeks, tetapi juga dari kualitas pemulihan yang ditopang oleh transparansi informasi, fundamental perusahaan, serta pemahaman investor terhadap risiko investasi.
“Yang lebih penting bukan hanya seberapa besar indeks pasar modal, tetapi bagaimana kualitas pemulihannya. Keputusan investasi harus didasarkan pada informasi yang transparan, fundamental perusahaan, dan pemahaman terhadap risiko. Karena itu, reformasi integritas pasar modal harus terus diperkuat agar kepercayaan investor dibangun di atas kondisi pasar yang sehat dan kredibel," kata Hasan.
Bursa Indonesia di Secondary Emerging Market
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam kesempatan itu menjelaskan hasil pertemuan BEI dengan FTSE Russell pada Jumat (yang menyebutkan bahwa penyedia indeks internasional itu tetap memberikan penilaian status pasar saham Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak masuk dalam daftar pantau penurunan status (watchlist).
“FTSE Russell menyampaikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan di pasar modal Indonesia. FTSE Russell juga menegaskan bahwa dalam laporan mereka pada 6 Oktober, secara jelas sudah disampaikan bahwa Indonesia ditetapkan sebagai secondary emerging market. Bahkan, Indonesia tidak dimasukkan ke dalam watchlist," kata Jeffrey.
Menurut Jeffrey, penilaian FTSE Russel itu merupakan konfirmasi yang sangat kuat atas kondisi pasar modal Indonesia, sekaligus bentuk apresiasi atas reformasi yang telah dilakukan.
IHSG Menguat 4,9 Persen, OJK Apresiasi Ketahanan Investor Domestik
Di tengah tekanan pasar setelah pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 waktu setempat, pasar saham Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 4,9 persen sepanjang perdagangan 19 sampai dengan 23 Oktober 2026.
IHSG sempat menyentuh level 4.907,37 pada Senin (19/10), sebelum kembali menguat dan menutup perdagangan Jumat (23/10) pada level 5.439,2. Kinerja tersebut menempatkan BEI sebagai salah satu bursa dengan penguatan mingguan yang menonjol di antara bursa utama dunia.
OJK menilai perkembangan tersebut menunjukkan ketahanan pasar modal Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, OJK tetap mencermati dinamika pasar dan memastikan langkah penguatan stabilitas serta kepercayaan investor terus berjalan.
OJK juga mengapresiasi kontribusi investor domestik, investor institusional, dan emiten yang melakukan buyback saham dalam mendukung keseimbangan mekanisme pasar di tengah tekanan jual investor asing.
Hasan menekankan bahwa kualitas pemulihan pasar memiliki arti lebih penting daripada besarnya kenaikan indeks, terutama ketika investor semakin mendasarkan keputusan investasi pada informasi, fundamental perusahaan, dan penilaian risiko secara objektif.
OJK menegaskan bahwa agenda reformasi pasar modal akan terus berjalan terlepas dari proses konsultasi maupun keputusan klasifikasi indeks global. OJK berkomitmen meningkatkan transparansi kepemilikan saham, kualitas proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), integritas perdagangan, dan efektivitas pengawasan.
Perkuat Penegakan Hukum
OJK juga terus memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran ketentuan pasar modal sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor.
Sepanjang 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan kasus berupa denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak, disertai 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.
Pada periode yang sama, OJK juga mengenakan denda atas keterlambatan sebesar Rp293,78 miliar kepada 805 pihak serta 464 sanksi peringatan tertulis.
Selain itu, enam perkara pasar modal telah mencapai proses pengadilan dengan perkembangan penanganan yang beragam. OJK juga terus mempercepat proses penegakan hukum terhadap sejumlah kasus lainnya.
OJK akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui penguatan transparansi, integritas perdagangan, tata kelola, serta komunikasi yang lebih intensif dengan penyedia indeks global, investor institusional internasional, investor domestik, dan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui langkah tersebut, OJK berkomitmen membangun kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia berdasarkan hasil reformasi yang konkret, terukur, dan dapat diverifikasi secara berkelanjutan. (Rizal)
Pemerintah Perkuat Program Perumahan, Tingkatkan Kelayakan Hunian hingga Berdayakan UMKM Lokal
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan keterangannya usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)
Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus meningkatkan program bedah rumah, penyaluran rumah subsidi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.
Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan perkembangan program bedah rumah yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan meningkatkan kualitas rumah yang ditempati masyarakat.
“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.
Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu program yang dilaporkan juga oleh Maruarar adalah pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Menurut Maruarar, program ini mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi standar kualitas melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.
Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah masing-masing. Maruarar menegaskan, penguatan UMKM lokal menjadi bagian penting dari pelaksanaan program perumahan nasional karena dapat menghubungkan kebutuhan pembangunan rumah dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pengembangan program ASRI yang mengedepankan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, sehat, serta memberdayakan UMKM. Maruarar menyebut program tersebut tengah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal.
“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.
Rumah rakyat diperbaiki, kesempatan memiliki hunian diperluas, dan UMKM lokal ikut diberdayakan. Inilah arah pembangunan perumahan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. (Dinda)
Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi
Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan kajian mendalam terkait penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta perlindungan kekayaan negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai diterima Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.
Yusril menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas usulan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
“Saya baru berbicara dan berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, UNCAC tidak membatasi tindak pidana korupsi hanya pada penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang menjadi pedoman bagi negara-negara peserta dalam merumuskan ketentuan pemberantasan korupsi di dalam hukum nasional masing-masing.
“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” imbuh Yusril.
Yusril menambahkan, pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya memperluas perhatian terhadap praktik-praktik yang berpotensi menguras kekayaan bangsa dan merugikan perekonomian nasional. Selain penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, terdapat praktik lain yang perlu mendapat perhatian serius, seperti manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) di sektor pertambangan dan pencurian ikan di laut.
“Yang tadi dengan Pak Presiden juga kita singgung misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pertambangan atau orang yang mencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang katakanlah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri,” ungkap Yusril.
Menurut Yusril, praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu turut memperhatikan aspek perekonomian negara dan perlindungan sumber daya nasional.
“Rakyat kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya sangat serius, dan perlu kita selesaikan juga masalah ini walaupun, tapi perhatian kita lama-lama selama ini kan banyak masalah pejabat yang mark-up harga, yang menerima suap, ya itu memang harus kita berantas tapi juga jangan dilupakan kegiatan-kegiatan seperti under-invoicing, pencurian ikan di laut yang itu sebenarnya adalah menguras kekayaan bangsa kita juga,” ujar Yusril menambahkan.
Lebih lanjut, Yusril menilai bahwa kejelasan mengenai pengertian keuangan negara menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam penyempurnaan regulasi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kejelasan batasan tersebut penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha.
“Jadi menurut saya sebenarnya di dalam undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan. Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga,” ungkap Yusril.
Pemerintah, lanjut Yusril, akan terus mengkaji penyelarasan ketentuan tindak pidana korupsi dengan prinsip-prinsip dalam UNCAC, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional Indonesia demi menghindari kerugian negara dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. (Dinda)
