Herman Deru Apresiasi Kepedulian Sultan Muda Sumsel, Salurkan Bantuan Beras untuk Masyarakat Terdampak Karhutla

Herman Deru Apresiasi Kepedulian Sultan Muda Sumsel, Salurkan Bantuan Beras untuk Masyarakat Terdampak Karhutla. (Dok. Pemprov Sumsel)

Palembang, WaraWiri.net - Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Kegiatan yang bekerja sama dengan Sultan Muda Sumsel tersebut berlangsung di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (16/10/2026).

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kepedulian para pengusaha yang tergabung dalam Sultan Muda Sumsel terhadap masyarakat yang terdampak karhutla. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial di tengah kesibukan para pengusaha menjalankan profesi dan aktivitas organisasinya.

‎

‎“Ini adalah aksi kemanusiaan. Saya sebagai pemimpin daerah provinsi ini bukan sekadar bangga dan mendukung, tetapi juga terharu. Di tengah kesibukan di HIPMI mereka masih sempat berpikir untuk berbagi,” ungkap Herman Deru.

‎

‎Ia menambahkan, penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap agar dapat menjangkau masyarakat terdampak secara merata. Pemerintah juga akan memperhatikan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan akibat dampak karhutla.

‎

‎“Kita ingin ini merata. Secara bertahap kita selesaikan. Tentu ada segmen lain yang juga terdampak karhutla ini dan perlu kita selesaikan,” tuturnya.

‎

‎Di akhir sambutannya, Herman Deru menyampaikan terima kasih kepada HIPMI, Sultan Muda Sumsel, dan OJK yang telah berkontribusi membantu masyarakat terdampak karhutla. Ia menilai kepedulian untuk berbagi merupakan hal yang perlu terus ditumbuhkan sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong.

‎

‎Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak karhutla di Sumatera Selatan.

‎

‎Turut hadir Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Provinsi Sumatera Selatan Puri Andamas, Ketua Asosiasi Driver Online Sumsel Muhammad Asrul Indrawan, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Remondies)

Share:

Read More

Jawa Tengah Raih Peringkat 2 Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Nasional

Jawa Tengah Raih Peringkat 2 Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Nasional. (Dok. Pemprov Jateng)

Jakarta, WaraWiri.net - Jawa Tengah meraih penghargaan peringkat kedua sebagai destinasi pariwisata ramah muslim terbaik nasional, dalam ajang Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, dalam gelaran Indonesia Muslim Friendly Tourism Summit 2026, yang diselenggarakan Bank Indonesia, di Assembly Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (16/10/2026).

Capaian Jateng yang diperoleh tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang mendapatkan peringkat kelima. Capaian itu menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas layanan wisata ramah muslim, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Wagub Taj Yasin mengatakan, peningkatan peringkat tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Jateng, untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi dengan layanan ramah muslim dan penguatan ekonomi syariah.

“Alhamdulillah, kali ini kita ada di peringkat kedua. Ini hadiah buat kita semua, buat masyarakat Jawa Tengah yang menyongsong tahun 2027, yaitu pariwisata berkelanjutan, ramah muslim, dan ekonomi syariah,” ujarnya.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menyampaiakan, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jateng menyiapkan peta jalan pengembangan wisata ramah muslim. Penyusunannya melibatkan perangkat daerah terkait dan Bank Indonesia, dengan fokus pada penguatan fasilitas serta layanan yang dibutuhkan wisatawan muslim.

Dia menjelaskan, pengembangan tersebut mencakup sektor perhotelan, pusat kuliner, hingga fasilitas di destinasi wisata. Pemprov Jateng ingin memastikan layanan ramah muslim semakin luas, dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu.

“Kita berkolaborasi dengan dengan BI, dengan stakeholder yang ada untuk menciptakan destinasi yang ramah muslim,” katanya.

Taj Yasin mencontohkan, fasilitas hotel dengan kolam renang terpisah telah tersedia di Karanganyar sejak 2024. Menurutnya, praktik tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan layanan serupa di daerah lain.

“Ini perlu kita genjot, kita promosikan supaya nanti bisa berkembang di daerah-daerah yang lain, bukan hanya di Karanganyar saja, akan tetapi berkembang ke seluruh Jawa Tengah,” jelas wagub Jateng dua periode itu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Indonesia menempati peringkat kedua destinasi ramah muslim dunia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026, dengan skor 79. Angka tersebut merupakan skor tertinggi yang pernah diraih Indonesia, sepanjang keikutsertaannya dalam indeks tersebut.

“Pencapaian ini semakin menegaskan kesiapan dan daya saing Indonesia,” ujarnya.

Widiyanti mengatakan, Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim, karena kebutuhan wisatawan terhadap kuliner halal, fasilitas ibadah, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan muslim, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun, menurutnya, potensi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses informasi, agar wisatawan muslim dunia memilih Indonesia sebagai tujuan perjalanan mereka.

“Wisata muslim bukanlah sebuah niche market. Ini adalah salah satu pasar pariwisata global yang sangat menjanjikan,” katanya.

Widiyanti memproyeksikan, kunjungan internasional wisatawan muslim dunia pada 2030 mencapai 262 juta kunjungan, dengan estimasi pengeluaran tahunan sekitar 310 miliar dolar AS. Besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kunjungan sekaligus pengeluaran wisatawan.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas destinasi di tingkat daerah, adalah IMTI. Menurut Widiyanti, indeks tersebut mengukur kesiapan provinsi dalam menyediakan layanan dan pengalaman wisata ramah muslim, dengan mengadaptasi kerangka penilaian Global Muslim Travel Index yang mencakup akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

“IMTI 2026 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata ramah muslim,” pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Kemenpora-Kemendagri Dorong Pemda Percepat DOD, Anggaran Olahraga Punya Payung Hukum

Kemenpora dan Kemendagri Dorong Pemda Percepat DOD, Anggaran Olahraga Punya Payung Hukum. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) sebagai bagian dari implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memastikan program keolahragaan mendapat dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemendagri menegaskan, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk mengalokasikan anggaran keolahragaan. Karena itu, jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) diminta proaktif mengusulkan anggaran pembinaan olahraga kepada pimpinan daerah.

“Bapak dan Ibu Kepala Dinas tidak perlu ragu mengajukan anggaran ke pimpinan daerah. Dalam Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2022, memberi hak dan kepastian hukum bagi daerah untuk wajib mengalokasikan anggaran olahraga dari APBD,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ernest Rakinaung.

Ernest menyampaikan hal tersebut dalam Forum Nasional: Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (16/10). Forum yang diikuti kepala dinas pemuda dan olahraga dari seluruh Indonesia itu membahas sinkronisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan, termasuk integrasi DOD ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ernest memaparkan materi bertajuk Sinkronisasi dan Integrasi DOD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah untuk Mencapai Target DBON.

Ia menjelaskan, pendanaan keolahragaan daerah memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan APBD.

Landasan tersebut menjadi acuan untuk memperkuat pembangunan olahraga daerah. Upaya ini mencakup penetapan cabang olahraga (cabor) unggulan, pembentukan tim koordinasi daerah, pengembangan kelas olahraga dan sentra atlet muda, serta pelatihan pelatih dan wasit bersertifikat.

Pembangunan Olahraga Membutuhkan Kolaborasi Lintas OPD

Selain dukungan anggaran, Kemendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pembangunan olahraga tidak dapat hanya mengandalkan Dispora, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.

Dalam struktur tim koordinasi daerah, gubernur, bupati, atau wali kota bertindak sebagai ketua. Sementara itu, sekretaris daerah (sekda) menjadi ketua pelaksana sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Struktur ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam perencanaan program dan penganggaran keolahragaan.

“Pola kolaborasi antarinstansi ini terbukti sukses di beberapa daerah, seperti Kabupaten Banggai dan Provinsi Sumatera Utara,” tutur Ernest.

Kolaborasi tersebut dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Pada olahraga pendidikan, Dispora dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Penyusunan DOD serta riset olahraga juga dapat melibatkan Bapperida melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Di bidang olahraga prestasi dan kesehatan, Dispora dapat bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan olahraga bagi atlet. Sementara itu, pengembangan industri olahraga membutuhkan dukungan Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM.

Ernest menegaskan, penyusunan DOD perlu membantu daerah menentukan prioritas pembinaan secara terarah, terutama pada cabang olahraga unggulan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Desain olahraga itu prinsipnya adalah fokus dan fokus. Ibarat petinju dan pelari, kedua cabang olahraga ini sangat mengandalkan fokus tingkat tinggi untuk meraih kemenangan. Jika daerah fokus membina cabor unggulannya masing-masing sesuai roadmap, kita akan mencetak atlet-atlet dunia terbaik dalam jumlah yang jauh lebih banyak,” pungkasnya. (Rizal)

Share:

Read More

Kemenpora Siapkan Pemuda Jadi Agen Perubahan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Kemenpora Siapkan Pemuda Jadi Agen Perubahan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) menyiapkan generasi muda agar tak hanya menjadi peserta program kepemudaan, tetapi juga tampil sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi bagi persoalan di daerahnya. 

Upaya ini dilakukan melalui Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit 2026 sebagai bagian dari pembangunan karakter pemuda menuju 100 Tahun Sumpah Pemuda pada 2028.

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Kemenpora, Andi Susanto, mengatakan kedua program tersebut merupakan implementasi Desain Besar Karakter Pemuda Indonesia yang disiapkan sebagai arah kebijakan pembangunan karakter pemuda periode 2026–2045.

Dalam paparannya di sesi Program Pembangunan Karakter Pemuda melalui Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit, Andi menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas dalam membangun ekosistem kepemudaan.

"Keberhasilan program kepemudaan tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau kegiatan yang terlaksana. Hal terpenting adalah dampak nyata yang dihasilkan bagi pemuda dan masyarakat," ujarnya pada Forum Nasional: Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (15/10).

Menurutnya, Wirasena Youth Camp 2026 dirancang sebagai program pengembangan karakter bagi pemuda terpilih dari berbagai provinsi. Kegiatan ini berlangsung selama 11 hari (21-28 Oktober 2026) Taman Ismail Marzuki, Jakarta dengan delapan hari pembelajaran yang dirancang berdasarkan kurikulum Desain Besar Karakter Pemuda Indonesia.

"Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga didorong mengidentifikasi persoalan di daerah masing-masing dan merancang proyek perubahan yang dapat ditindaklanjuti setelah program selesai," tutur Andi.

Pembelajaran dibagi dalam empat fase, yakni harmoni diri, harmoni dengan sesama, harmoni dengan Tuhan dan lingkungan, serta kontribusi nyata bagi Indonesia.

"Peserta juga diarahkan mengembangkan proyek berdasarkan tiga tema, yaitu kewirausahaan, dampak sosial dan keberlanjutan, serta digital dan kreatif. Bentuk hasilnya dapat berupa prototipe bisnis, rencana intervensi masyarakat, maupun kampanye digital untuk menjawab persoalan yang dihadapi," jelasnya.

Kemenpora berharap para alumni dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjalankan program kepemudaan sekaligus membawa gagasan dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Rangkaian program dilanjutkan melalui Indonesia Youth Summit pada 29–30 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kegiatan ini ditargetkan melibatkan sekitar 5.000 peserta dari kalangan pemuda dan pemangku kepentingan.

"Indonesia Youth Summit menjadi ruang konsolidasi gagasan, pertukaran pengalaman, dan pembahasan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat pembangunan karakter pemuda. Forum tersebut juga dirancang mempertemukan generasi muda dengan para pengambil kebijakan melalui diskusi, forum utama, serta berbagai kegiatan pendukung," ucap Andi.

Kedua program ini menjadi bagian dari persiapan menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028. Kemenpora berharap sinergi pusat dan daerah dapat memastikan pembangunan karakter tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut menjadi gerakan yang berdampak bagi masyarakat.

"Melalui pendekatan tersebut, pemuda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang patriotik, tangguh, berempati, mampu berkolaborasi, dan berani mengambil peran dalam menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (Rizal)

Share:

Read More

BMKG: Asap Sempat Terpantau Sesaat di Jabodetabek, Kini Sudah Menjauh

BMKG: Asap Sempat Terpantau Sesaat di Jabodetabek, Kini Sudah Menjauh. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai menjauhi wilayah Jawa bagian Barat, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sejak Sabtu, 17 Oktober 2026. Meski demikian, BMKG masih mendeteksi sisa sebaran asap di Pesisir Barat Banten pada ketinggian sekitar 10.000–18.000 kaki atau 3–5,4 kilometer.

Hasil pemantauan citra satelit pada Jumat (16/10) menunjukkan asap karhutla sempat memasuki wilayah Jawa bagian barat secara sesaat, termasuk Jabodetabek, tetapi tidak berlangsung lama dan tidak berdampak pada kualitas udara di permukaan. Sementara itu, hasil pemantauan pada Sabtu (17/10) pukul 08.00, 10.00, dan 13.00 WIB menunjukkan sebaran asap karhutla di wilayah tersebut mulai bergerak menjauh secara bertahap.

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa perubahan arah dan pergerakan angin yang mulai melemah pada ketinggian tersebut memengaruhi pergeseran sebaran asap dari wilayah Jawa. Ia menegaskan bahwa keberadaan asap yang terdeteksi satelit tidak selalu menunjukkan peningkatan konsentrasi polutan di permukaan sehingga masyarakat tidak perlu panik.

“Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memantau perkembangan kualitas udara di lingkungan masing-masing. BMKG terus memantau dinamika atmosfer dan menyampaikan informasi terkini sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengambil langkah antisipatif,” kata Guswanto, Sabtu (17/10).

Berdasarkan pengukuran konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Kemayoran, Jakarta, konsentrasinya berkisar 46,7–109,7 µg/m³, yang berada pada rentang kategori sedang hingga tidak sehat. Sementara itu, data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara Jakarta bervariasi dari kategori baik hingga tidak sehat, dengan PM2.5 sebagai parameter kritis. ISPU di Marunda tercatat 49 (baik), Tanah Abang 60 (sedang), Kelapa Gading 103 (tidak sehat), Menteng 116 (tidak sehat), dan Kebun Jeruk 120 (tidak sehat).

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan hingga saat ini sebaran asap karhutla di wilayah lain masih terpantau di sebagian besar Sumatra dan Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Kepulauan Maluku, serta sebagian besar Papua. Asap di wilayah-wilayah tersebut terpantau bergerak ke arah barat laut hingga timur laut.

Kondisi tersebut terjadi karena masih terdeteksinya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan pada 16 Oktober 2026 pukul 00.00–23.59 WIB, BMKG mencatat 478 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sumatra Selatan mencatat jumlah terbanyak, yakni 189 titik, disusul Jawa Timur 89 titik, Papua Selatan 63 titik, serta Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing 26 titik.

“Meski demikian, jumlah titik panas harian di Kalimantan Tengah menurun signifikan dibandingkan pemantauan pada 15 Oktober 2026, dari 485 titik menjadi 26 titik. Perkembangan ini menunjukkan penurunan jumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah tersebut, meskipun potensi karhutla tetap perlu diwaspadai,” ujar Andri.

Lebih lanjut, kondisi cuaca di Indonesia masih bervariasi. Sejumlah wilayah, terutama Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan, masih mengalami kondisi relatif kering. BMKG memprakirakan kondisi tersebut berlanjut pada 17–24 Oktober 2026 seiring dengan rendahnya potensi pertumbuhan awan hujan.

Sebaliknya, peluang pertumbuhan awan hujan lebih dari 70% masih terdapat di sejumlah wilayah, terutama Sumatra bagian utara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Kondisi ini mendukung potensi hujan ringan hingga sedang. BMKG juga mewaspadai potensi hujan lebat di sebagian wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Papua Pegunungan.

“Sementara pola angin pada lapisan atmosfer 925–500 hPa secara umum didominasi angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–34 knot. Pola tersebut memengaruhi arah pergerakan dan penyebaran asap karhutla sekaligus berperan dalam proses pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya.

Tingkatkan Kewaspadaan

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan dalam menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca panas, kondisi udara kering, dan potensi penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Masyarakat perlu menjaga kecukupan cairan tubuh, menggunakan tabir surya saat beraktivitas di bawah sinar matahari, serta membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.

“Masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap juga dianjurkan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan,” tegasnya.

BMKG juga mengajak pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla. Masyarakat perlu menghemat dan mengelola sumber daya air secara bijak, tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, khususnya di lahan gambut, semak belukar, dan kawasan hutan. Apabila menemukan indikasi titik api, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca, kualitas udara, dan peringatan dini melalui laman resmi http://www.bmkg.go.id, aplikasi InfoBMKG, serta media sosial @infobmkg. Informasi resmi tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengambil langkah antisipatif guna mengurangi risiko dampak cuaca, kekeringan, penurunan kualitas udara, dan kebakaran hutan dan lahan. (Isna)

Share:

Read More

BMKG Tekankan Pentingnya Mitigasi Perubahan Iklim untuk Menjaga Ketahanan Sumber Daya Air

BMKG Tekankan Pentingnya Mitigasi Perubahan Iklim untuk Menjaga Ketahanan Sumber Daya Air. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menjaga ketahanan sumber daya air nasional. Perubahan suhu, pola curah hujan, dan kenaikan muka air laut berpotensi mengganggu keseimbangan neraca air serta meningkatkan risiko kekeringan, bencana hidrometeorologi, dan gagal panen.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut membahas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, serta aksi mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa berdasarkan data BMKG, suhu permukaan rata-rata Indonesia telah meningkat sebesar 1,04 derajat Celsius selama 45 tahun terakhir. Sementara itu, curah hujan tahunan menunjukkan tren penurunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa. Kenaikan muka air laut juga tercatat mencapai 4,4 ± 0,4 milimeter per tahun.

“Kondisi-kondisi tersebut sangat tidak sederhana bagi masyarakat kita. Perubahan siklus iklim ini menyebabkan terganggunya keseimbangan neraca air, yang memicu anomali cuaca yang semakin ekstrem,” ujar Faisal.

Menurutnya, perubahan tersebut memengaruhi siklus air dan berpotensi meningkatkan berbagai risiko, mulai dari kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga gangguan terhadap sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menambahkan, ketersediaan air menjadi isu krusial, terutama saat musim kemarau. Penurunan pasokan air tanah dan air permukaan akibat kemarau panjang dapat berdampak langsung terhadap berbagai sektor, termasuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sehari-hari.

“Dampaknya akan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sektor pertanian yang merugi, tetapi krisis air bersih ini akan sangat menyulitkan kehidupan sehari-hari, bahkan hingga berdampak langsung pada ibu-ibu di rumah tangga dalam mengurus kebutuhan dapur dan keluarga,” katanya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BMKG merekomendasikan sinkronisasi kebijakan antarlembaga, pemerataan sistem peringatan dini (Early Warning System), serta optimalisasi pelaksanaan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) melalui koordinasi lintas instansi. Langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan air, khususnya di wilayah rawan kekeringan.

“BMKG merekomendasikan perlunya sinkronisasi kebijakan yang kuat, penguatan Early Warning System yang merata, serta optimalisasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) lintas instansi sebagai strategi ketahanan air di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan,” ujar Faisal.

Selain itu, BMKG menyoroti pentingnya penguatan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Rekomendasi yang disampaikan mencakup perluasan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan, penguatan sistem data hidrologi berbasis teknologi digital, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

BMKG juga merekomendasikan penyelarasan regulasi dan penyusunan pedoman operasional lintas instansi untuk mengantisipasi bencana akibat perubahan iklim. Optimalisasi kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan TMC turut menjadi perhatian sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan air.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air perlu dijamin untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasional, mulai dari pangan, energi, dan industri hingga perkembangan teknologi digital.

“Intinya, kami sepakat dan berupaya memastikan bahwa ketersediaan air ini harus dijamin, sesuai dengan visi Asta Cita yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Harus disadari bahwa tanpa adanya swasembada air, maka tidak akan pernah terwujud swasembada pangan,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan air juga berkaitan dengan pengembangan energi berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi pumped storage serta pemasangan panel surya di permukaan bendungan. Selain itu, kebutuhan air untuk mendukung pertumbuhan industri dalam perencanaan sumber daya air nasional.

Agus menambahkan, koordinasi lintas kementerian/lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi alternatif sumber air, menyempurnakan regulasi, serta memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan, penguatan sistem peringatan dini, dan optimalisasi teknologi, upaya menjaga ketahanan sumber daya air diharapkan dapat berjalan lebih terpadu. BMKG terus mendukung upaya tersebut melalui penyediaan informasi meteorologi dan klimatologi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. (Isna)

Share:

Read More

Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia, Menkeu Suahasil Perkuat Kemitraan Global

Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia, Menkeu Suahasil Perkuat Kemitraan Global. (Dok. Kemenkeu)

Thailand, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mendorong penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan internasional dan negara mitra untuk memperluas pembiayaan ekspor, meningkatkan investasi, dan mendukung proyek strategis di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan bilateral dengan Thailand, Singapura, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), World Bank, dan International Finance Corporation (IFC) di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10).

Salah satu fokus kerja sama adalah memperkuat kapasitas pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar internasional. Dalam pertemuan dengan IFC, Menkeu membahas kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menghimpun pendanaan jangka panjang dan memobilisasi sumber dana eksternal bagi pembiayaan ekspor. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok domestik, khususnya di sektor pertanian, manufaktur, logistik, jasa, dan perikanan.

Selain pembiayaan ekspor, IFC mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui PNM, OTO Finance, dan Amartha, serta penguatan digitalisasi layanan keuangan. Dukungan juga diarahkan kepada perempuan pelaku usaha dan masyarakat perdesaan. Untuk memperkuat kehadirannya di Indonesia, IFC menyampaikan rencana memindahkan sejumlah posisi senior dari Singapura ke Jakarta.

Pengembangan pasar modal juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Menkeu menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pasar modal agar mampu menjadi sumber pembiayaan yang andal bagi sektor swasta. Perluasan basis investor dan pengembangan instrumen pembiayaan tematik dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi partisipasi modal swasta dalam mendukung kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, penguatan investasi perlu berjalan seiring dengan pengelolaan fiskal yang kredibel. Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden World Bank untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Carlos Felipe Jaramillo, serta Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carrie Turk, Menkeu membahas tantangan menyeimbangkan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya dan efektivitas belanja pemerintah.

World Bank menyampaikan kesiapan mendukung prioritas pembangunan Indonesia, termasuk pengembangan UMKM melalui pembiayaan digital dan inisiatif Agricollect di sektor pertanian. World Bank juga menyampaikan keterlibatannya dalam program kesehatan di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan.

Kerja sama investasi turut diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan penguatan ketahanan energi. Dalam pertemuan dengan Gubernur JBIC, Menkeu membahas dukungan pembiayaan bagi sejumlah proyek, termasuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Legok Nangka, Jawa Barat. Menkeu juga mendorong penjajakan kerja sama JBIC dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), baik untuk proyek baru maupun proyek yang sedang berjalan.

Pada tingkat regional, pertemuan Menkeu dengan Menteri Kedua Keuangan Singapura, Indranee Rajah, membahas peluang memperkuat kerja sama keuangan di ASEAN. Agenda yang dibahas mencakup pengembangan pasar karbon, pemanfaatan blended finance atau pembiayaan campuran untuk mendukung solusi berbasis alam, serta penguatan konektivitas infrastruktur dan energi melalui ASEAN Power Grid. Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dan digitalisasi.

Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dan lembaga untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Melalui penguatan akses pendanaan, investasi sektor swasta, dan kerja sama infrastruktur serta energi, Indonesia berupaya mengoptimalkan kemitraan global untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Fajar)

Share:

Read More

Kemenperin Pacu Daya Saing Industri Kaca Lembaran Nasional Lewat Optimalisasi TKDN

Kemenperin Pacu Daya Saing Industri Kaca Lembaran Nasional Lewat Optimalisasi TKDN. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus berkomitmen memperkuat struktur industri manufaktur dalam negeri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Di tengah dinamika dan tantangan geoekonomi global, sektor Industri Pengolahan Non-Migas (IPNM) tetap mencatatkan kinerja positif dan berada pada zona ekspansi.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan, pertumbuhan IPNM pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,32% (YoY), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada tingkat 5,29%. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 16,83% terhadap PDB nasional atau setara Rp1.102,88 triliun pada Triwulan – II 2026, serta menyumbang 82,40% dari total nilai ekspor nasional pada periode Januari-Agustus 2026 dengan nilai USD159,55 miliar.

“Capaian tersebut menunjukkan ketahanan dan daya saing sektor industri pengolahan yang terus terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Kinerja ini salah satunya didukung oleh subsektor industri barang galian bukan logam, termasuk industri kaca, yang mencatat pertumbuhan sebesar 8,8%,” ujar Menperin Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10).

Saat melakukan kunjungan kerja ke PT Xinyi Glass Indonesia di Kawasan Industri JIIPE KEK Gresik, Jawa Timur pada Jumat (16/10), Menperin menyampaikan industri kaca lembaran nasional memiliki potensi pengembangan yang sangat besar, terutama karena ketersediaan pasokan bahan baku mineral lokal seperti pasir silika, limestone, dan dolomit.

Berdasarkan data SIINas, pada tahun 2025 kapasitas produksi terpasang industri kaca lembaran nasional mencapai 2,92 juta ton per tahun dari 4 perusahaan (5 pabrik) dengan realisasi produksi 1,95 juta ton dan tingkat utilisasi sekitar 67%.

Angka kapasitas terpasang tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,34 juta ton per tahun. Dalam hal ini, kehadiran PT Xinyi Glass Indonesia memberikan kontribusi signifikan sebesar 27,5% terhadap total kapasitas produksi terpasang nasional. Kemenperin mengapresiasi kontribusi investasi tersebut yang dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas produksi, memperkuat substitusi impor, serta memperluas pengembangan teknologi dan produk kaca bernilai tambah tinggi.

“Industri kaca lembaran nasional memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan sektor konstruksi, properti, dan otomotif. Peningkatan pembangunan infrastruktur, perumahan nasional, serta produksi kendaraan bermotor berpotensi besar meningkatkan permintaan kaca lembaran di dalam negeri,” jelas Menperin.

Untuk mendukung efisiensi dan daya saing industri kaca lembaran, Pemerintah melalui Kemenperin mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan tersebut meliputi fasilitasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 7 per MMBTU sesuai Kepmen ESDM No. 281.K/2026 untuk efisiensi biaya produksi, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 Tahun 2024 guna menjamin kualitas produk dan melindungi pasar domestik.

Selain itu, Kemenperin juga menerapkan Standar Industri Hijau (SIH) 23111.01:2024 melalui Permenperin No. 46 Tahun 2024 guna mendukung efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan, memfasilitasi transformasi digital melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 dan INDI 4.0, serta memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan pembebasan bea masuk barang modal sesuai ketentuan PMK No. 188/2015, PMK No. 177/2016, dan PMK No. 149/2022.

Menperin juga menyoroti pentingnya penguatan penggunaan produk dalam negeri. Saat ini, industri kaca lembaran nasional mencatatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) rata-rata mencapai 73,69%. Pemerintah juga memperbarui tata cara sertifikasi TKDN melalui Permenperin No. 35 Tahun 2025 agar prosesnya semakin sederhana, cepat, dan transparan.

“Di tengah persaingan global, industri kaca lembaran nasional perlu memperkuat inovasi melalui pengembangan teknologi produksi dan diversifikasi produk, seperti kaca low-emissivity (Low-E), kaca berlapis, dan kaca berinsulasi untuk mendukung bangunan hemat energi. Kemenperin berharap industri kaca lembaran nasional terus berkembang menjadi industri yang modern, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, dan berdaya saing global,” pungkas Sarmuji. (Tedy)

Share:

Read More

Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, Mitra Binaan Pertamina MoU dengan Pembeli dari 3 Negara

Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, Mitra Binaan Pertamina MoU dengan Pembeli dari 3 Negara. (Dok. Pertamina)

Tangerang, WaraWiri.net - Sebanyak 30 mitra binaan Pertamina ikut serta dalam penyelenggaraan ke-41 Trade Expo Indonesia (TEI 2026) yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City. TEI merupakan pameran dagang internasional tahunan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI untuk mempertemukan pelaku usaha nasional dengan pembeli/investor dari berbagai negara.

Tiga puluh mitra binaan Pertamina tersebut bergerak di sektor usaha komoditas, konveksi, body care & health care, craft & home living, serta food & beverage.

Pada hari pertama gelaran, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mitra Pertamina berhasil menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan 3 negara, adapun potensi transaksi mencapai lebih dari Rp3,28 miliar.

Dua mitra binaan yang menandatangani MoU tersebut adalah PT Imago Randau Harmoni (Imago Raw Honey) dengan perusahaan asal Hong Kong untuk penjualan produk Imago Itox Honey dan Imago Trigona Honey yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan RI. Sementara itu, PT Arjuna Triple Nine, produsen camilan sehat berbasis buah dan sayur bermerek "Famchips" berhasil melanjutkan kerja sama bisnis dengan perusahaan asal Singapura untuk penjualan produk camilan. Di kesempatan yang sama, PT Arjuna Triple Nine juga melakukan kesepakatan terkait pengembangan industri komoditas hasil pertanian dan perkebunan serta pengolahan hasil pertanian ke Pasar Oman.

Pemilik Imago Raw Honey, Henry, menyampaikan apresiasinya atas fasilitas temu bisnis dari Kementerian Perdagangan RI dan pendampingan berkelanjutan dari Pertamina hingga produknya berhasil menembus pasar internasional. "Berkat dukungan Pertamina, kami menjadi lebih percaya diri. Produk kami tidak hanya ditargetkan untuk pasar Hong Kong, tetapi juga merambah ke Makau dan Maladewa dengan pengiriman secara bertahap selama satu tahun ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Arjuna Triple Nine, Hari Mastutik, mengaku sangat bersyukur atas fasilitas yang diberikan Pertamina di ajang TEI 2026. "Penandatanganan MoU ini sangat berarti karena sejak dulu saya berharap bisa mendapatkan pembeli dari Timur Tengah. Terima kasih atas dukungan penuh yang diberikan Pertamina," ungkapnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Agung Handoko, salah satu mitra yang menjalin kerja sama dengan "Famchips" yang mengatakan bahwa kerjasama yang dijalin dilatarbelakangi oleh ketertarikan partner usahanya dari Oman terhadap produk olahan camilan berbasis buah dan sayur yang diproduksi oleh PT Arjuna Triple Nine.

"Investor saya dari Oman, mengidentifikasi bahwa produk yang dihadirkan bagus juga spesial. Oleh karenanya kami melakukan investasi dan memfasilitasi agar UMKM bisa semakin berkembang, diantaranya melalui penandatanganan MoU ini', tuturnya

Di kesempatan terpisah, VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa keterlibatan mitra binaan di TEI 2026 merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendorong UMKM naik kelas dan go global melalui perluasan jangkauan pasar hingga ke ranah internasional.

Baron menambahkan, Pertamina secara konsisten mengikutsertakan mitra binaan dalam berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan ekspor dan teknik promosi sebelum TEI 2026, serta memfasilitasi partisipasi di pameran berskala nasional dan internasional untuk memperluas jejaring bisnis dan bertemu dengan berbagai potential buyer dan mitra kerjasama sehingga pasar bisnis nya dapat semakin luas dan berkembang.

"Pertamina terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan berjenjang guna meningkatkan kompetensi serta daya saing para mitra binaan agar semakin siap dan tangguh di kancah global," pungkas Baron. (Deni)

Share:

Read More

ISEF 2026: Peluang Berkarya Penggiat Syariah Muda

ISEF 2026: Peluang Berkarya Penggiat Syariah Muda. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Penggiat syariah muda memiliki peluang besar untuk berkarya dan mengembangkan usaha di ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) Indonesia. Potensi kewirausahaan generasi muda dalam menciptakan usaha produktif, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi perekonomian selaras dengan tingginya pertumbuhan eksyar nasional.

Pada 2025, sektor rantai nilai halal Indonesia tumbuh sebesar 6,21%, melampaui pertumbuhan PDB nasional. State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026 menempatkan eksyar Indonesia pada peringkat keempat dunia, di posisi pertama pada Modest Fashion, ketiga pada makanan halal serta media dan rekreasi, dan keempat pada Farmasi dan Kosmetik Halal. Berbagai kinerja positif ini terbuka luasnya ruang bagi generasi muda untuk berinovasi dan mengambil bagian dalam pengembangan eksyar Indonesia.

Hal tersebut mengemuka pada Forum Kewirausahaan Syariah Muda yang dibuka oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman bersama Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi RI Destri Anna Sari, di JICC Jakarta (17/10).

Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Digital melalui Kewirausahaan Generasi Muda", forum ini mendorong generasi muda memanfaatkan peluang ekonomi syariah melalui inovasi dan transformasi digital serta pengembangan usaha yang berkelanjutan. Forum ini merupakan rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026.

"Anak muda Indonesia memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadilah generasi yang mampu berkarya, membawa kemajuan, dan membanggakan bangsa", tutur Aida.

Potensi anak muda yang tanggap dengan digitalisasi semakin nyata dukungan ekosistem digital Indonesia, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara. Jumlah pengguna internet mencapai 235,3 juta orang, dengan 8 dari 10 penduduk Indonesia (81,7%) sudah terhubung internet. Nilai transaksi bruto (gross merchandise value/GMV) ekonomi digital mencapai sekitar USD100 miliar, dengan e-commerce sebagai kontributor terbesar senilai USD71 miliar. Digitalisasi pembayaran turut memperluas akses transaksi usaha melalui pemanfaatan QRIS, yang hingga Agustus 2026 telah menjangkau 47,11 juta merchant dan 69,32 juta pengguna.

Untuk membantu generasi muda menangkap peluang tersebut, Bank Indonesia mendorong kewirausahaan dengan menyasar pengembangan model bisnis, pelatihan kewirausahaan dan inovasi digital, serta penguatan kepemimpinan. Pertama, Pengembangan Model Bisnis dilakukan dengan penguatan kelembagaan, kapasitas, dan pembiayaan usaha. Contoh implementasinya antara lain melalui Eptilu di Garut yang mengembangkan Fresh From Farm, agrowisata, dan pembinaan petani. Kedua, Pelatihan Kewirausahaan dan Inovasi Digital dikembangkan melalui program Cangkir Barista yang merupakan program peningkatan keterampilan dan kemampuan wirausaha kopi dari hulu ke hilir, serta Citra Nusa yang merupakan program pembinaan dan pengembangan inovasi produk dan proses bisnis wastra Indonesia.

Selain itu, BI juga mendorong inovasi digital melalui program PIDI–DIGDAYA x Hackathon yang merupakan rangkaian lomba, pengembangan, sertifikasi, hingga business matching inovasi digital yang berdampak pada penguatan kapasitas ekonomi. Ketiga, Penguatan Kepemimpinan dilakukan melalui program Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang merupakan penyediaan dukungan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi telah menjangkau 175 perguruan tinggi untuk membentuk agen perubahan dan pemimpin masa depan.

Menteri Koperasi Fery Juliantono, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anna Sari, menyampaikan bahwa generasi muda hendaknya mengambil peran strategis. Anak muda tidak hanya sebagai konsumen produk halal, namun juga sebagai produsen yang mampu menghasilkan produk halal bernilai tambah ekonomi, sebagai pelaku usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta sebagai penggerak koperasi yang berdampak bagi masyarakat.

"Forum ini diharapkan dapat melahirkan kolaborasi nyata antara generasi muda, koperasi, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, masjid dan pemerintah. Ekosistem yang kuat diyakini dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah", ujar Sari.

Sobat muda dapat mengunjungi rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Mari bersama memperkuat ekosistem kewirausahaan muda agar generasi muda Indonesia mampu mengembangkan inovasi, menciptakan nilai tambah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian. (Siti)

Share:

Read More

Kapolri-Menkum Teken SKB Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana, Perkuat Kepastian Hukum

Kapolri-Menkum Teken SKB Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana, Perkuat Kepastian Hukum. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendukung upaya sinkronisasi sistem peradilan pidana terpadu melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

SKB tersebut ditandatangani dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Kapolri mengapresiasi langkah Menteri Hukum dalam mendorong sinkronisasi antarlembaga tersebut. Menurutnya, sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang membutuhkan koordinasi agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Menkum bisa membuat sistem peradilan di Indonesia ini lebih efektif, lebih terbuka, dan dapat menjawab serta memberikan kepastian hukum di Indonesia,” ujar Suyudi.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait proses peradilan.

“Apalagi dengan sekarang teknologi informasi yang sangat luar biasa, ini bisa memudahkan masyarakat mengakses sehingga menjadi jawaban bagi masyarakat lebih efektif dan lebih mudah,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, SKB tersebut disusun untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, terutama dalam penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta menangani persoalan yang melibatkan lebih dari satu lembaga.

“Melalui SKB ini, masing-masing lembaga menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, menyamakan pemahaman, mencegah tumpang tindih, dan menangani persoalan lintas lembaga agar sistem peradilan pidana berjalan terpadu, efektif, dan konsisten,” kata Supratman.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antarlembaga tanpa mengganggu independensi masing-masing institusi. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang semakin baik dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Melalui penandatanganan SKB tersebut, sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan antarlembaga diharapkan dapat memperkuat keterpaduan sistem peradilan pidana, sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Ilham)

Share:

Read More

Polri Dalami Perkara Dugaan Korupsi Kredit Perbankan, Koordinasi dengan Instansi Terkait Terus Dilakukan

Polri Dalami Perkara Dugaan Korupsi Kredit Perbankan, Koordinasi dengan Instansi Terkait Terus Dilakukan. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri terus melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait fasilitas kredit perbankan yang ditangani Kortastipidkor Polri. Sejumlah langkah penyidikan dilakukan, meliputi permintaan keterangan, penggeledahan, pengumpulan dokumen, serta penelusuran informasi transaksi keuangan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, proses penanganan perkara dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prosedur hukum dan kebutuhan pembuktian.

“Penyidik terus melakukan pendalaman melalui pengumpulan keterangan, dokumen, dan informasi yang relevan dengan perkara. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dalam proses tersebut, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait, termasuk pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang sedang didalami. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan dokumen yang relevan untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, Polri melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mendukung pengumpulan dan pendalaman informasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kadiv Humas menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi lintas instansi menjadi bagian dari upaya mendukung kelengkapan informasi dan proses pembuktian.

“Polri berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan fakta dan alat bukti, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum,” tutupnya. (Ilham)

Share:

Read More

TNI-ADF Laksanakan Latihan Move Patrol dan Ambush, Tingkatkan Kemampuan Taktis di Keris Woomera 2026

TNI-ADF Laksanakan Latihan Move Patrol dan Ambush, Tingkatkan Kemampuan Taktis di Keris Woomera 2026. (Dok. Puspen TNI)

Situbondo, WaraWiri.net - Prajurit TNI bersama Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF) melaksanakan latihan taktik patroli bergerak (move patrol) dan penghadangan (ambush) dalam rangka Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Keris Woomera 2026 di Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatpurmar) 5 Baluran, Situbondo, Jumat (16/10/2026). 

Prajurit Yonif 521/DY dipimpin Dantim Letda Inf Imanuel Lumingkewas, sementara personel ADF dipimpin Lt. Glare. Latihan ini meningkatkan kemampuan adaptasi, ketangkasan, dan respons cepat prajurit saat beroperasi di medan hutan pada tingkat regu.

Dalam skenario move patrol, prajurit TNI dan ADF bergerak dalam formasi taktis terintegrasi melintasi area yang diasumsikan sebagai wilayah rawan musuh. Kedua pihak saling bertukar prosedur standar operasi dengan fokus pada kelancaran komunikasi saat merespons ancaman mendadak di sepanjang rute patroli. Integrasi pasukan kemudian diuji melalui eksekusi penghadangan dan prosedur konsolidasi setelah penghadangan (post-ambush action).

Latihan ini menjadi momentum bagi TNI dan ADF untuk memperkuat interoperabilitas di tingkat taktis. Kegiatan ini menegaskan komitmen TNI meningkatkan profesionalisme prajurit, sekaligus menjadi wujud diplomasi militer Indonesia dalam mempererat kepercayaan dan hubungan bilateral di kawasan Indo-Pasifik. (Dinda)

Share:

Read More

Panglima TNI Pimpin Sertijab Wakil Panglima TNI dan Kasad di Mabes TNI

Panglima TNI Pimpin Sertijab Wakil Panglima TNI dan Kasad di Mabes TNI. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) bertempat di Ruang Hening Gedung Soedirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (16/10/2026).

Jabatan Wakil Panglima TNI diserahterimakan dari Jenderal TNI Tandyo Budi Revita kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, S.E., M.M., sementara jabatan Kasad diserahterimakan dari Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, S.E., M.M., kepada Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Pada kesempatan ini, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, S.IP., M.Si., CHRMP., menyampaikan bahwa Sertijab tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI yang bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sertijab ini mencerminkan komitmen TNI untuk mewujudkan organisasi yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk itu, diharapkan TNI semakin optimal dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai garda terdepan pertahanan negara serta memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara," tegas Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Nas.

Melalui momentum Sertijab ini, TNI terus meneguhkan semangat soliditas, loyalitas, dan profesionalisme prajurit Sapta Marga sebagai landasan utama dalam memperkuat pertahanan negara serta mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, berdaulat, maju, dan bermartabat. (Dinda)

Share:

Read More

Pemkot Surabaya Tertibkan Jaringan Utilitas Tak Berizin di 224 Ruas Jalan, Target Selesai November

Pemkot Surabaya Tertibkan Jaringan Utilitas Tak Berizin di 224 Ruas Jalan, Target Selesai November. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan jaringan utilitas yang tidak berizin dan belum memenuhi kewajiban sewa. Penertiban yang menyasar 224 ruas jalan di Kota Pahlawan ini dimulai sejak 7 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung sebelum akhir November mendatang.

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Agnis Juistityas, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan penertiban dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya.

“Kami menerima permohonan dari DSDABM untuk melakukan penertiban jaringan utilitas yang menyasar 224 ruas jalan di Kota Surabaya. Kami mulai melakukan penertiban pada 7 Oktober 2026. Hingga hari ini, kami telah menertibkan 10 ruas jalan dengan total 56 tiang,” kata Agnis, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, penertiban dilakukan melalui sejumlah tahapan. Satpol PP bersama DSDABM terlebih dahulu melakukan survei dan penandaan terhadap kabel serta tiang yang menjadi sasaran sebelum pembongkaran dilaksanakan.

“Survei tersebut dilakukan untuk memastikan kabel dan tiang mana saja yang akan dibongkar. Setelah dilakukan penandaan, selanjutnya dilakukan pemotongan jaringan,” ujarnya.

Sebelum penertiban, Pemkot Surabaya juga telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyedia layanan internet atau provider agar membongkar secara mandiri jaringan yang melanggar ketentuan. Menurut Agnis, DSDABM telah menjalankan mekanisme penertiban sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan Walikota yang berlaku.

Selain penindakan, Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan melalui Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU). Tim tersebut bertugas memantau dan menata jaringan utilitas, termasuk memeriksa kesesuaian pemasangan serta status perizinannya.

“Tim KPJU setiap hari Kamis melakukan perapian sekaligus mengawasi jaringan utilitas yang berizin dan tidak berizin. Kami juga menerima aduan warga apabila menemukan pemasangan tiang baru yang perlu diperiksa,” jelasnya.

Pemkot Surabaya menargetkan penertiban di 224 ruas jalan tersebut selesai sebelum akhir November 2026. Agnis pun mengimbau para penyedia layanan untuk segera menginventarisasi jaringan yang belum memiliki izin atau belum memenuhi kewajiban sewa, kemudian mengajukan perizinan sesuai ketentuan.

“Segera lakukan inventarisasi jaringan mana saja yang belum memiliki izin atau belum memenuhi kewajiban sewa, kemudian ajukan kepada Pemkot Surabaya. Kami sudah memiliki daftar 224 ruas jalan yang menjadi sasaran penertiban. Apabila saat pendataan tidak ditemukan izin maupun pengajuan sewa, jaringan tersebut akan kami tertibkan atau bongkar,” pungkasnya. (Slamet)

Share:

Read More

Wali Kota Sukabumi Resmikan Fasilitas Baru SDN Citamiang

Wali Kota Sukabumi Resmikan Fasilitas Baru SDN Citamiang. (Dok. Pemkot Sukabumi)

Sukabumi, WaraWiri.net - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, pada 16 Oktober 2026 meresmikan fasilitas baru SDN Citamiang I yang telah selesai dibangun menggunakan bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Pada peresmian tersebut, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang dinilainya memiliki perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga SDN Citamiang I memiliki fasilitas baru yang representatif.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang memiliki concern terhadap pendidikan di Indonesia ya, terutama pendidikan usia dini ya dari mulai TK, SD, SMP dan nantinya juga SMA ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kemendikdasmen yang mengurus revitalisasi ini,” ujarnya.

Ia mengharapkan fasilitas sekolah yang telah diperbarui ini bisa dijaga dengan baik oleh seluruh warga sekolah, serta menambah semangat para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.

“Semoga kehadiran gedung yang lebih layak ini meningkatkan semangat belajar peserta didik serta kualitas pendidikan secara menyeluruh di Kota Sukabumi,” tambahnya.

Sedangkan Kepala SDN Citamiang I, Ridwan Bani Adam, ketika diwawancara mengatakan fasilitas baru tersebut dibangun dengan anggaran yang mencapai sekitar Rp794 juta. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan ruangan kelas 1 hingga 4, toilet, ruangan perpustakaan hingga lapangan.

“Program yang sudah jadi ini akan dijaga sebaik mungkin,” tegasnya. (Muh)

Share:

Read More

Dukung Pengelolaan Zakat Terbaik, Wali Kota Appi Raih Penghargaan Nasional Dari BAZNAS RI

Dukung Pengelolaan Zakat Terbaik, Wali Kota Appi Raih Penghargaan Nasional Dari BAZNAS RI. (Dok. Pemkot Makassar)

Jakarta, WaraWiri.net - Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pengelolaan zakat dan membangun kepedulian sosial kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima penghargaan Grand Baznas Award 2026 sebagai Kepala Daerah/Wali Kota Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan BAZNAS R, Hj. Saidah Sakwan, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat solidaritas sosial.

Menurutnya, BAZNAS memiliki peran strategis sebagai jembatan antara para muzaki atau orang yang menunaikan zakat dengan mustahik, yakni masyarakat yang berhak menerima zakat.

"Apa yang kita lakukan di daerah adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Karena menurut saya, BAZNAS menjadi penengah antara muzaki dan mustahik," ujar Munafri.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan zakat, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan kepedulian terhadap sesama.

Oleh sebab itu, Appi menekankan, pengelolaan zakat tidak semata-mata berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan yang harus dijaga secara berkelanjutan.

"Ini bukan hanya untuk membangun kekuatan umat, tetapi merupakan kegiatan yang harus kita laksanakan sepanjang umur kita," tuturnya.

"Kegiatannya di dunia, kenikmatannya nanti di akhirat. Insya Allah, kita berdoa bersama-sama," sambung Munafri.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar terus mendorong keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung gerakan zakat.

Menurutnya, keterlibatan tersebut perlu dibangun melalui kebijakan dan ajakan bersama agar kepedulian sosial menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

"Kami memastikan aturan-aturan itu melibatkan seluruh ASN dan mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk bersama-sama. Lagi-lagi, ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap sosial kemasyarakatan," jelasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Makassar itu, mengingatkan bahwa kepercayaan publik harus diimbangi dengan tata kelola zakat yang semakin transparan, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Digitalisasi, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat sistem pengelolaan sekaligus membangun citra positif lembaga zakat di mata masyarakat.

Dengan pengelolaan yang terbuka dan akuntabel, masyarakat diharapkan semakin yakin bahwa zakat yang ditunaikan benar-benar dikelola untuk membantu mereka yang membutuhkan.

"Dari sisi pengelolaan, harus jauh lebih transparan. Dengan mengikuti perkembangan digitalisasi dan sebagainya, kita bisa membangun citra yang baik untuk memberikan tingkat kepercayaan yang maksimal dari masyarakat," tegasnya.

Munafri juga mengajak masyarakat yang belum menunaikan zakat melalui BAZNAS untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Ia meyakini, setiap zakat yang disalurkan memiliki nilai kemanusiaan karena dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat solidaritas sosial.

"Ini adalah kewajiban yang harus kita jalankan untuk memastikan bahwa apa yang kita keluarkan akan berdampak bagi kemanusiaan," katanya.

"Walaupun kita tidak tahu ke mana arahnya, yakinlah bahwa tujuannya adalah untuk kemanusiaan," tambah Appi.

Dia menilai, penguatan zakat merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem filantropi yang melibatkan pemerintah, lembaga pengelola zakat, dunia usaha, dan masyarakat.

Visi besar Munafri untuk mentransformasikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional pun diarahkan agar tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi diwujudkan melalui gerakan nyata yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Ditambahkan bahwa penghargaan Grand Baznas Award 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut.

Lebih dari sekadar pengakuan, capaian ini menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk terus membangun budaya berbagi, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan pengelolaan zakat berjalan secara transparan dan tepat sasaran.

"Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, kita harapkan mampu memperkuat peran Makassar sebagai kota yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki solidaritas kemanusiaan yang kuat," tukas Appi. (Bambang)

Share:

Read More

PLN EPI Dorong Pemanfaatan Bioenergi Bio CNG Mulai Dipasok ke PLTGU Belawan

PLN EPI Dorong Pemanfaatan Bioenergi Bio CNG Mulai Dipasok ke PLTGU Belawan. (Dok. PLN EPI)

Medan, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai memanfaatkan Compressed Biomethane Gas (Bio-CNG) sebagai bahan bakar campuran di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan, Medan, Sumatera Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi primer melalui pemanfaatan gas terbarukan berbasis limbah organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung transisi energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan pemanfaatan Bio-CNG di PLTGU Belawan telah melalui sejumlah tahapan persiapan, mulai dari pengujian teknis, uji coba operasional, hingga studi kelayakan. Pada 8 Oktober 2026, PLN EPI memulai pengiriman pertama Bio-CNG secara kontraktual untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Pada tahap awal, Bio-CNG dipasok dari fasilitas produksi mitra PLN EPI, PT KIS Biofuels Indonesia, dengan proporsi campuran masih di bawah 2% dari total kebutuhan bahan bakar PLTGU Belawan. Kontribusi awal Bio-CNG terhadap pembangkitan diperkirakan masih di bawah 1–2 megawatt (MW). Implementasi ini menjadi langkah awal untuk menguji pemanfaatan biometana dalam operasional pembangkit sekaligus membuka peluang peningkatan penggunaan gas terbarukan secara bertahap.

PLN EPI menargetkan peningkatan bauran Bio-CNG secara bertahap hingga mencapai 10% pada 2030. Target tersebut akan didukung melalui pengembangan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok bahan baku, serta perluasan kerja sama dengan mitra industri.

Bio-CNG merupakan bahan bakar gas terbarukan yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik, seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair pabrik kelapa sawit. Melalui proses pengolahan dan pemurnian, gas metana yang dihasilkan dari limbah tersebut diubah menjadi biometana, kemudian dikompresi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Selain menjadi alternatif substitusi sebagian gas fosil, pemanfaatan Bio-CNG juga berpotensi mengurangi emisi metana dari pengolahan limbah organik apabila gas tersebut ditangkap dan dimanfaatkan secara optimal.

PLN EPI Buka Peluang Kolaborasi Pengembangan Bio-CNG

Hokkop menjelaskan, PLN EPI selanjutnya menjajaki pengembangan fasilitas produksi Bio-CNG melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, mulai dari pemilik pabrik kelapa sawit sebagai penyedia bahan baku, perusahaan teknologi pengolahan biogas, hingga mitra investasi.

"Perlu banyak mitra untuk penyediaan bahan baku, perlu juga mitra teknologi, dan mitra investasi bersama untuk mendukung pengembangan BioCNG," kata Hokkop.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pengembangan Bio-CNG yang besar karena ketersediaan limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan. Dengan sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit yang berpotensi menjadi sumber POME, pengembangan biometana dapat membuka peluang bisnis baru sekaligus meningkatkan nilai tambah limbah industri.

Hokkop menilai, apabila sekitar 300 pabrik kelapa sawit dapat dilibatkan dalam pengembangan rantai pasok Bio-CNG, peluang pemanfaatan gas terbarukan pada pembangkit PLN akan semakin luas.

Selain Sumatera Utara, PLN EPI juga memetakan potensi pengembangan Bio-CNG di sejumlah wilayah lain. Lampung memiliki peluang pemanfaatan limbah peternakan, sementara Riau dan Kalimantan berpotensi mengembangkan biometana berbasis limbah cair industri kelapa sawit.

Pengembangan tersebut juga membuka peluang penerapan Bio-CNG pada pembangkit gas lainnya. Hokkop menyebutkan terdapat lebih dari 200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Indonesia yang berpotensi memanfaatkan Bio-CNG sesuai kesiapan teknis dan keekonomian masing-masing pembangkit.

"Setiap PLTG dan PLTMG memiliki potensi masing-masing untuk pengembangan energi hijau," ujarnya.

Secara nasional, Hokkop memperkirakan pemanfaatan optimal potensi limbah organik dan POME untuk produksi Bio-CNG dapat menghasilkan energi setara sekitar 27 kargo LNG atau sekitar 3 juta MMBtu per tahun. Potensi tersebut menunjukkan peluang pengembangan biometana sebagai salah satu sumber energi primer alternatif untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, PLN EPI akan melakukan pemetaan lokasi pembangkit yang berdekatan dengan sumber bahan baku, sekaligus mengkaji kesiapan teknologi, ketersediaan pasokan, infrastruktur distribusi, dan keekonomian proyek.

Untuk merealisasikannya, PLN EPI akan melakukan pemetaan lokasi pembangkit yang berdekatan dengan sumber bahan baku, sekaligus mengkaji kesiapan teknologi, ketersediaan pasokan, infrastruktur distribusi, dan keekonomian proyek.

Melalui pengembangan Bio-CNG, PLN EPI mendorong agar limbah organik tidak lagi dipandang sebagai residu, tetapi sebagai sumber energi baru yang bernilai ekonomi. Dari limbah menjadi energi, Bio-CNG membuka peluang untuk mengurangi penggunaan gas fosil secara bertahap sekaligus membangun ekosistem bioenergi yang lebih mandiri, rendah karbon, dan berkelanjutan. (Burhan)

Share:

Read More