Menko PMK Minta Percepatan Implementasi Rehab Rekon Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Menko PMK Minta Percepatan Implementasi Rehab Rekon Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Arahan tersebut disampaikan Menko PMK selaku Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).

Menko PMK menjelaskan bahwa Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah ditetapkan oleh Tim Pengarah pada 13 Mei 2026 dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai persetujuan direktif Presiden. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan pelaksanaan program dapat segera berjalan di lapangan.

"Sebagian besar anggaran kementerian dan lembaga sudah tersedia, sebagian lainnya masih berproses. Tetapi yang perlu kita kawal bukan hanya pencairan anggaran, melainkan bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," ujar Pratikno.

Berdasarkan Renduk yang telah ditetapkan, total kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk periode 2026-2028 mencapai sekitar Rp100,16 triliun. Kebutuhan tersebut terdiri atas Rp38,94 triliun pada 2026, Rp32,94 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.

Selain dukungan dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pelaksana Satgas menyampaikan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung pelaksanaan program di daerah terdampak.

Menko PMK juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan monitoring agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurut Menko PMK, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat serta pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

"Kami juga menekankan akuntabilitas bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring pelaporan. Bukan semata-mata akuntabilitas tetapi menjamin tidak tumpang tindih dalam penanganan masalah yang sama dan juga tidak ada hal-hal penting yang terlewat," tegasnya.

Rapat turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatra. (Alif)

Share:

Read More

Jaga Gambut Tetap Basah, Menteri LH Perkuat Sekat Kanal dan Budaya Ekologis di Pelalawan

Jaga Gambut Tetap Basah, Menteri LH Perkuat Sekat Kanal dan Budaya Ekologis di Pelalawan. (Dok. Kemen LH)

Riau, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) hari ini bergerak cepat memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi musim kemarau di Provinsi Riau. Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat memimpin langsung penguatan kolaborasi lintas sektor di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung, Kabupaten Pelalawan.

Langkah strategis ini mengintegrasikan tata kelola air melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan penyangga (buffer zone), dan pembentukan budaya ekologis masyarakat sebagai solusi jangka panjang perlindungan gambut nasional.

Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, Menteri Jumhur menggalang kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah. Upaya pembasahan ini mendesak karena dari 13,36 juta hektare lahan gambut di Indonesia, sekitar 3,31 juta hektare di antaranya telah rusak dan membutuhkan pemulihan terencana. Menteri Jumhur menegaskan bahwa disiplin tata kelola air menjadi kunci utama pencegahan karhutla.

"Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi," ujar Menteri Jumhur saat meninjau Pulau Mendol.

Guna mengoptimalkan perlindungan, KLH/BPLH menerapkan pemantauan air tanah secara real-time dan praktik water sharing untuk menjaga kelembapan gambut di puncak musim kemarau. Langkah ini mendesak karena dari kebutuhan ideal 538.568 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan, saat ini baru tersedia sekitar 45.430 unit untuk mengamankan 269.284 kilometer kanal.

Merespons kurangnya jumlah sekat kanal tersebut, KLH/BPLH mempercepat pembangunan infrastruktur hidrologi dan memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) berbasis 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi Ekonomi) di 2.354 desa. Sinergi ini didukung penuh oleh pelaku usaha, salah satunya APP Group melalui Direktur Suhendra Wiriadinata yang berkomitmen mengawal langkah strategis pemerintah di tingkat tapak.

"Kami sependapat dengan arahan Bapak Menteri bahwa upaya pencegahan merupakan kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan agar kolaborasi ini berjalan baik, mulai dari pembangunan sekat kanal, penyediaan peralatan, hingga dukungan bagi masyarakat di sekitar kawasan," jelas Suhendra.

Dukungan serupa juga datang dari akar rumput melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti. Marlizar, perwakilan MPA, menegaskan kesiapan masyarakat yang terus waspada dan bergerak aktif melakukan pengawasan lapangan setiap hari.

"Ya, kami siap mendukung apa pun dari pemerintah maupun pihak perusahaan yang bisa untuk mengatasi kebakaran ini. Untuk mengatasinya, kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri ke sini semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran," ungkap Marlizar.

Menteri Jumhur mengajak kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama di lapangan. Kolaborasi nyata dan kesadaran kolektif adalah kunci utama menjaga gambut tetap basah demi mencegah karhutla dan melindungi keselamatan bersama. (Budi)

Share:

Read More

KKP Pastikan Biaya Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan 0 Rupiah

KKP Pastikan Biaya Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan 0 Rupiah. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik, maupun ekspor.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini menegaskan, jika ada pungutan dalam bentuk dan jumlah apapun dalam proses sertifikasi, itu bukan tindakan resmi KKP.

"Bagi para pelaku usaha saya sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apapun alias gratis mulai dari pengajuan/pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu", tegas Ishartini di Jakarta, Kamis (18/6).

Ishartini menjelaskan bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Hal ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

Selain tidak berbiaya, layanan sertifikasi mutu perikanan juga dapat diakses secara online diantaranya melalui laman www.oss.go.id; https://skp-pdspkp.kkp.go.id/; https://haccp.kkp.go.id/h4.

“Seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan yang jelas atau Service Level Agreement (SLA) diantaranya untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan akan diterbitkan 7 hari setelah dokumen diunggah lengkap, lalu HACCP dan sertifikasi lainnya selama 10 hari,” jelasnya.

Ishartini lalu merinci jenis - jenis sertifikasi mutu perikanan yang dapat diakses pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk di negara tujuan ekspor, yaitu SKP, HACPP, CBIB (Cara Budi daya Ikan Yang Baik), CPIB benih (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik), CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik), SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan) dan CPIB kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal).

Namun demikian terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bermohon layanan sertifikasi di Badan Mutu seperti ijin kesesuaian kegiatan pemanfaaatan ruang laut (KKPRL), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dan Sertifikat standar. Jika perijinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS.

“Untuk keterangan lebih detil dapat menghubungi kami melalui akun media sosial resmi Badan Mutu atau email set.bppmhkp@kkp.go.id,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen KKP dalam memberikan pelayanan prima dalam penerapan quality assurance kepada pelaku usaha untuk mendorong ekspor perikanan yang berdaya saing, meningkatkan keberterimaan sehingga menjadikan produk perikanan Indonesia champion di pasar global. (Ros)

Share:

Read More

Kemenperin Perkuat Daya Saing Industri Halal Nasional melalui Partisipasi pada Halal Indo 2026

Kemenperin Perkuat Daya Saing Industri Halal Nasional melalui Partisipasi pada Halal Indo 2026. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan industri halal nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan dalam meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan ekosistem industri halal, hilirisasi produk, peningkatan sertifikasi halal, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, Kemenperin kembali berpartisipasi aktif pada Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026 yang diselenggarakan melalui kolaborasi bersama PT Dyandra Promosindo pada 24-27 September 2026 di Ice Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Ajang ini menjadi platform kolaborasi bagi pelaku industri, regulator, investor, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan industri halal nasional.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa industri halal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

"Kami terus memacu penguatan rantai nilai halal nasional melalui pengembangan industri hulu hingga hilir, fasilitasi sertifikasi halal, penguatan infrastruktur industri halal, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global," ujarnya dalam sambutan Kick-off Halal Indo 2026 di Jakarta, Kamis (18/6).

Sejalan dengan upaya penguatan ekosistem industri halal tersebut, Kemenperin juga menaruh perhatian pada kepatuhan dan kesiapan pelaku industri dalam menghadapi kebijakan regulasi tertentu. Langkah ini berperan penting untuk memastikan pertumbuhan industri halal nasional dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun global.

Lebih lanjut, menjelang implementasi Wajib Halal Tahap II pada Oktober 2026, Kemenperin juga terus meningkatkan kesiapan sektor industri melalui berbagai program sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi halal. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku industri tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mampu menjadikan sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan daya saing usaha.

Menurut Wamenperin, tantangan terbesar dalam implementasi Wajib Halal Tahap II terletak pada luasnya cakupan sektor industri yang harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal serta pentingnya memastikan kesiapan rantai pasok halal secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal nasional menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Dalam upaya memperkuat ekosistem industri halal, Kemenperin juga memberikan perhatian khusus kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM). Melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal, Kemenperin memperkuat kapasitas IKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan terhubung dengan rantai pasok industri halal yang lebih luas.

Selain itu, Kemenperin turut memacu pengembangan Kawasan Industri Halal sebagai infrastruktur pendukung yang memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal secara lebih efisien serta meningkatkan daya tarik investasi sektor industri halal di Indonesia.

Beragam Kegiatan Hadir di Halal Indo 2026

Pada Halal Indo 2026, Kemenperin akan menghadirkan berbagai program unggulan, antara lain Paviliun Kemenperin yang menampilkan berbagai sektor industri wajib halal, layanan konsultasi industri halal, Unit Pelayanan Publik (UPP) Kemenperin.

Selain itu, Kemenperin juga menggelar business matching P3DN tematik halal guna memperluas peluang kerja sama industri dan meningkatkan penggunaan produk halal dalam negeri, serta penyelenggaraan Industrial Festival yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pengembangan ekosistem industri halal nasional.

Industrial Festival akan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan inspiratif, termasuk community engagement, coaching clinic, media briefing, serta talkshow bersama Menteri Perindustrian dan kuliah umum oleh Wakil Menteri Perindustrian.

Selain itu, Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) kembali diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam inovasi dan pengembangan industri halal. Penghargaan diberikan kepada tujuh kategori, yaitu perusahaan industri besar, perusahaan industri kecil dan menengah, perusahaan kawasan industri, lembaga pengelola sentra IKM, lembaga pemerintah, institusi pendidikan tinggi, serta lembaga jasa keuangan.

Kemenperin mengapresiasi sinergi yang dibangun bersama penyelenggara Halal Indo 2026 dalam menghadirkan ajang yang tidak hanya menjadi sarana promosi produk halal Indonesia, tetapi juga wadah edukasi, literasi, pengembangan bisnis, serta perluasan peluang investasi dan ekspor. 

“Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, kami harap penguatan ekosistem industri halal nasional dapat berjalan lebih cepat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal yang berkualitas, serta mendukung visi Indonesia menjadi pusat halal dunia,” tambah Wamenperin.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung menyampaikan Halal Indo 2026 hadir sebagai platform strategis untuk terus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem halal global melalui kolaborasi antara pelaku industri, investor, buyer, regulator, dan komunitas.

“Halal Indo 2026 bukan sekadar ajang pameran, namun juga menjadi wadah kolaborasi yang produktif dan interaktif. Kami percaya bahwa penguatan jejaring bisnis dan inovasi dapat meningkatkan daya saing industri halal nasional di kancah global,” tutupnya. (Ilham)

Share:

Read More

Perkuat Pengembangan Industri PVML, OJK Keluarkan Kebijakan yang Adaptif dan Terukur

Perkuat Pengembangan Industri PVML, OJK Keluarkan Kebijakan yang Adaptif dan Terukur. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri dan perkembangan perekonomian nasional.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK berupa pemberian persetujuan atau kebijakan berbeda terhadap POJK yang mengatur Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang meliputi:

1. Batas Kepemilikan Asing, dalam rangka penguatan permodalan, kemudahan berusaha, dan menjaga pertumbuhan industri. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85 persen paling lambat tiga tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.
2. Jangka Waktu Minimum Beroperasi bagi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Berbentuk Badan Hukum Sebelum Melakukan Penyertaan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mendukung penguatan permodalan yang berasal dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun namun memiliki komitmen yang baik dalam melakukan penyertaan kepada perusahaan.
3. Penyesuaian Modal Disetor Minimum Akibat Perubahan Kepemilikan melalui Pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.
4. Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), dengan memberikan masa peralihan bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum. Melalui kebijakan ini, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL.
5. Sertifikasi yang Relevan dengan Jabatan dan Persyaratan Latar Belakang Pendidikan Formal Terakhir dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Pergadaian yang sedang mengajukan permohonan perizinan usaha berdasarkan POJK 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pergadaian, dalam rangka kemudahan berusaha dan menjaga pertumbuhan industri. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan persyaratan awal permohonan izin usaha dengan mengecualikan persyaratan latar belakang pendidikan formal terakhir dan memberikan waktu pemenuhan sertifikasi sesuai ketentuan paling lambat satu tahun setelah pemberian izin usaha.
6. Pelaporan atas Pengesahan, Persetujuan, atau Penerimaan Pemberitahuan dari Instansi yang Berwenang terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Pembubaran Perusahaan untuk Proses Pengembalian Izin Usaha, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi pembubaran perusahaan, khususnya terkait proses yang dilakukan pada instansi yang berwenang.

Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan.

OJK akan terus melakukan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif dan terukur guna menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional. (Junaedi)

Share:

Read More

Dukung Administrasi Digital, Gunakan Meterai Elektronik Resmi PERURI

Dukung Administrasi Digital, Gunakan Meterai Elektronik Resmi PERURI. (Dok. PERURI)

Jakarta, WaraWiri.net - Transformasi digital yang berlangsung di berbagai sektor telah mengubah cara masyarakat beraktivitas, termasuk dalam mengelola dokumen dan proses administrasi. Berbagai layanan kini terus beradaptasi dengan sistem digital yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Perubahan tersebut turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan dokumen elektronik yang memiliki legalitas dan keabsahan yang terjamin.

Salah satu inovasi yang mendukung kebutuhan tersebut adalah Meterai Elektronik atau e-Meterai. Sebagai meterai resmi dari negara, e-meterai yang diproduksi oleh PERURI, hadir memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak atas dokumen elektronik yang sah di mata hukum negara.

Penggunaan e-Meterai menjadi solusi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang semakin sering bertransaksi dan beraktivitas secara digital. Dengan e-Meterai, proses pengesahan dokumen elektronik dapat dilakukan secara daring kapan saja dan di mana saja, serta tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayati, menyampaikan bahwa kehadiran e-Meterai merupakan bagian dari komitmen PERURI dalam mendukung transformasi administrasi digital yang aman, praktis, dan memiliki kepastian hukum.

“e-Meterai hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap proses administrasi digital yang semakin cepat dan efisien. Melalui e-Meterai resmi PERURI, kami ingin memastikan bahwa setiap dokumen elektronik dapat digunakan secara sah, aman, dan terpercaya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memperoleh e-Meterai hanya melalui kanal resmi yang telah bekerja sama dengan PERURI,” ujar Farah.

Kemudahan tersebut menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan dokumen digital untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi bisnis, perjanjian kerja sama, dokumen perusahaan, hingga kebutuhan administrasi pribadi. Kehadiran e-Meterai menjadi bagian dari dukungan PERURI dalam menghadirkan layanan administrasi digital yang lebih mudah diakses, efisien, dan terpercaya.

Proses penggunaan e-Meterai juga relatif sederhana. Pengguna hanya perlu menyiapkan dokumen dalam format PDF, kemudian membubuhkan e-Meterai melalui kanal resmi distributor maupun reseller resmi yang bekerja sama dengan PERURI. Setelah proses selesai, dokumen dapat langsung digunakan sebagai dokumen elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, e-Meterai resmi PERURI dapat diperoleh melalui berbagai kanal resmi, antara lain:

• PT Peruri Digital Security (PDS) : e-meterai.co.id, meterai-elektronik.com;
• PT Mitra Pajakku (Pajakku) : pajakku.e-meterai.co.id;
• PT Mitracomm Ekasarana (Mitracomm) : mitracomm.e-meterai.co.id;
• PT Pos Indonesia : posind.e-meterai.co.id

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan e-Meterai sekaligus mendukung percepatan transformasi digital nasional melalui penyediaan layanan administrasi digital yang aman, terpercaya, dan memiliki kepastian hukum. (Remond)

Share:

Read More

KPK dan OJK Perbarui MoU untuk Hadapi Dinamika Sektor Keuangan Digital

KPK dan OJK Perbarui MoU untuk Hadapi Dinamika Sektor Keuangan Digital. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Meningkatnya kompleksitas sektor jasa keuangan, termasuk perkembangan aset digital dan kripto, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar penguatan kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran OJK dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan KPK menyambut baik usulan pembaruan MoU yang sebelumnya berakhir pada Februari 2026. Pembaruan tersebut dinilai penting agar ruang lingkup kerja sama dapat menyesuaikan dengan perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin dinamis, termasuk munculnya berbagai instrumen keuangan baru.

“Kami sepakat untuk memperbarui MoU yang nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi sektor jasa keuangan saat ini,” kata Setyo.

Menurutnya, perkembangan modus tindak pidana korupsi dan pencucian aset menuntut penguatan kapasitas serta kolaborasi lintas lembaga. Karena itu, KPK terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya, termasuk pemahaman mengenai instrumen keuangan modern seperti kripto yang kini semakin relevan dalam proses penelusuran aset hasil korupsi.

Dalam pembahasan kerja sama ke depan, Setyo juga mengusulkan penguatan integrasi data dan informasi melalui pemanfaatan platform dan sistem yang memungkinkan pertukaran data secara lebih efektif, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan peraturan yang berlaku.

“Informasi data yang bisa diakses KPK tentu tidak menjadi kerahasiaan di OJK,” ujarnya.

Ia berharap langkah tersebut dapat mendukung upaya pencegahan korupsi, penanganan perkara, hingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa OJK memiliki kepedulian yang sama dengan KPK dalam menjaga integritas. Sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, OJK terus mendorong penerapan tata kelola yang baik serta penguatan budaya integritas, baik di lingkungan internal maupun di seluruh pelaku sektor jasa keuangan.

“Terkait korupsi dan lainnya, kami terus memberikan edukasi kepada sektor jasa keuangan,” ungkap Friderica.

Ia menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi dengan KPK menjadi bagian penting untuk memastikan stabilitas sektor jasa keuangan berjalan seiring dengan penguatan integritas. OJK juga menyatakan kesiapan untuk memperluas ruang lingkup kerja sama dengan memasukkan isu-isu baru yang berkembang, termasuk aset digital dan kripto.

“Semoga OJK bisa menjadi partner KPK dalam sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami sangat terbuka terhadap potensi kerja sama yang lebih luas, terutama dalam menghadapi perkembangan sektor jasa keuangan baru,” ujar Friderica.

Bagi KPK, pembaruan MoU ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pada periode kerja sama sebelumnya, kedua lembaga telah melakukan pertukaran data dan informasi yang mendukung kebutuhan pencegahan korupsi maupun penegakan hukum. Mekanisme tersebut menjadi instrumen penting dalam proses analisis, penelusuran aset, serta penguatan tata kelola sektor keuangan.

Kolaborasi KPK dan OJK juga tercermin dalam berbagai penanganan perkara yang membutuhkan dukungan dan koordinasi kedua lembaga, termasuk kasus yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Bank Kaltimtara. OJK menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah berjalan dan berharap kolaborasi serupa dapat terus diperkuat dalam berbagai penanganan perkara lainnya di masa mendatang.

Dari sisi pencegahan, KPK juga mencatat kontribusi OJK dalam mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). OJK terlibat dalam sejumlah aksi strategis, antara lain penguatan integritas pelaku usaha, dukungan pada pencegahan korupsi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta penguatan sistem pencegahan benturan kepentingan dan pengawasan aparatur. Berbagai aksi tersebut selama ini berjalan baik dan mendapat dukungan aktif dari OJK.

Dalam rencana pembaruan MoU, kedua lembaga mendiskusikan sejumlah bidang kerja sama prioritas, antara lain penguatan dukungan terhadap pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), koordinasi penanganan perkara, penelusuran aset (asset tracing), pemanfaatan aset hasil pemulihan, akses informasi terkait kepemilikan saham dan aset kripto, hingga peluang pelaksanaan parallel investigation pada perkara di sektor perbankan yang terindikasi mengandung unsur korupsi.

Dalam pertemuan tersebut hadir jajaran KPK, di antaranya Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Sekretaris Jenderal Cahya Harefa, Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin, serta Deputi Informasi dan Data Eko Marjono. Sementara dari OJK hadir Wakil Ketua Dewan Komisioner Hernawan Bekti Sasongko, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Issabella Watimena, beserta jajaran lainnya.

Melalui pembaruan MoU ini, KPK dan OJK berharap sinergi yang terjalin tidak hanya memperkuat upaya penindakan, tetapi juga memperkokoh fondasi pencegahan korupsi dan tata kelola sektor jasa keuangan yang semakin adaptif, transparan, dan berintegritas di tengah perkembangan ekosistem keuangan digital. (Isna)

Share:

Read More

Tim Penyidik Tetapkan GHS Pengendali Yayasan Mitra SPPG Tersangka Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Tim Penyidik Tetapkan GHS Pengendali Yayasan Mitra SPPG Tersangka Tata Kelola Makan Bergizi Gratis. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Tersangka berinisial GHS selaku Pihak Swasta. Penahanan yang dilakukan pada hari Kamis(18/062026) ini, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional Tahun 2025 s.d. Tahun 2026.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Serangkaian tindakan hukum oleh Penyidik dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.", ujar Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus.

Direktur Penyidikan menjelaskan terkait dengan Kasus posisi dalam perkara ini didalam konfrensi pers yang dilaksanakan setelah dilakukan penahanan pada hari ini yaitu:

• Sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 Triliun yang bersumber dari APBN;
• Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
• Pada implementasinya juga tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah/hari. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dikendalikan oleh Sdr. GHS;
• Bahwa Sdr. GHS yang merupakan Pihak Swasta, diminta oleh Sdr. DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis;
• Sdr. DH secara melawan hukum memberikan akses kepada Sdr. GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh Sdr. GHS. Setelah yayasan Sdr. GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur;
• Bahwa titik dapur yang dimiliki oleh yayasan tersebut diajukan dengan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga lokasi titik dapur SPPG berbeda dengan lokasi yang dimiliki oleh pihak yang berminat ingin membangun dapur. Selanjutnya sdr. GHS mengajukan perubahan titik dapur kepada Sdr. DH dan ditindaklanjuti prosesnya oleh verifikator yang ditunjuk oleh Sdr. DH;
• Sdr. GHS diberikan akses oleh Sdr. DH untuk berkomunikasi dengan Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Sdr. DH, sehingga Sdr. GHS dapat melakukan pengurusan atas roll back terhadap SPPG di bawah naungan yayasan Sdr. GHS untuk dikembalikan statusnya;
• Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Sdr. GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik dalam mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada Sdr. DH, yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada Sdr. GHS agar menjadi Mitra MBG.

Tersangka GHS dijerat dengan Pasal 12 huruf a huruf b dan huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 606 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP.

"Terhadap Tersangka GHS dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.", jelas Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus. (Bambang)

Share:

Read More

Perpusnas Perluas Kolaborasi Pendidikan Tinggi untuk Penguatan Literasi Inklusif

Perpusnas Perluas Kolaborasi Pendidikan Tinggi untuk Penguatan Literasi Inklusif. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas dalam upaya memperluas akses pengetahuan yang inklusif. Sejumlah langkah yang ditempuh antara lain melalui pengembangan rumah digital, penguatan literasi kebahasaan, serta peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas.

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara Sekretaris Utama Perpusnas bersama Yayasan Pendidikan Kesatuan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Majelis Taklim Tuli Indonesia (MTTI) yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026). 

Pertemuan ini dihadiri Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kesatuan Moehammad Amar Ma'ruf, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta Ade Abdul Hak beserta jajaran, serta perwakilan MTTI.

Pertemuan tersebut membahas pengembangan Electronic Masdar, sebuah platform digital interaktif yang berisi kajian akar kata bahasa Arab dan turunannya yang bersumber dari Al-Qur'an. Platform ini dirancang sebagai sarana pembelajaran untuk membantu pemahaman bahasa Arab dan terjemahannya secara lebih mudah dan sistematis.

Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kesatuan, Moehammad Amar Ma'ruf menjelaskan bahwa gagasan tersebut telah diperkenalkan dalam berbagai forum internasional dan kini memasuki tahap pengembangan yang lebih luas, yakni melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami berharap ada dukungan dari Perpusnas, termasuk dalam penguatan sumber daya dan pemanfaatan platform ini sebagai sarana pembelajaran yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, Ade Abdul Hak menilai pengembangan platform tersebut dapat memperkaya kajian bahasa Arab sekaligus mendukung pembelajaran berbasis literasi keislaman.

“Hasil pengembangan tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kosakata dan kajian tematik, tetapi juga berpotensi menjadi bahan publikasi dan pengembangan ilmu perpustakaan berbasis khazanah Islam,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso menyambut baik berbagai inisiatif yang diajukan. Ia menegaskan bahwa Perpusnas terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya dalam bidang ilmu perpustakaan, filologi, pengembangan naskah Islam, serta program pengabdian kepada masyarakat.

“Ke depan peluang kerja sama sangat terbuka, terutama yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pelatihan, seminar, workshop, maupun kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya pengetahuan,” ujarnya.

Joko juga memperkenalkan berbagai layanan akses terbuka yang dimiliki Perpusnas, salah satunya Indonesia OneSearch yang menjadi portal penelusuran sumber-sumber pengetahuan dan repositori institusi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia.

Selain pengembangan literasi digital, audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya layanan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Pembina MTTI, Aprizar menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki Quran Isyarat yang dibukukan pada 2024 sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan keagamaan bagi komunitas tuli.

Sejalan dengan hal tersebut, Perpusnas saat ini juga tengah merencanakan pelatihan bahasa isyarat bagi pustakawan guna meningkatkan kualitas layanan bagi pemustaka penyandang disabilitas.

Sebagai tindak lanjut, Perpusnas dan para mitra sepakat untuk memetakan ruang lingkup kerja sama yang lebih konkret, termasuk pembaruan nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah terjalin sejak 2018. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan literasi, pendidikan, dan layanan pengetahuan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ev)

Share:

Read More

Telkom Group Perkuat Transformasi Bisnis dan Komitmen ESG untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Telkom Group Perkuat Transformasi Bisnis dan Komitmen ESG untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi menerbitkan Sustainability Report (SR) 2025 yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis dan transformasi perusahaan. Laporan ini mencerminkan langkah nyata TelkomGroup dalam membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri digital yang terus berkembang.

Seiring percepatan transformasi digital dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional, pengelolaan lingkungan, penguatan tata kelola, serta pemberian nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui Sustainability Report 2025, TelkomGroup menampilkan berbagai pencapaian dan inisiatif strategis yang sejalan dengan agenda transformasi perusahaan TLKM 30. Agenda tersebut mencakup peningkatan operational excellence, penyederhanaan portofolio bisnis (business streamlining), monetisasi aset digital, hingga transformasi menuju strategic holding company yang lebih adaptif dan kompetitif.

Vice President Sustainability Telkom, Gunawan Wasisto Ciptaning Andri, menegaskan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan perusahaan. Transformasi bisnis dilakukan untuk memastikan perusahaan mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis di tengah perubahan lanskap industri yang semakin dinamis.

“Bagi TelkomGroup, sustainability bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing di era digital,” ujar Gunawan.

ESG sebagai Fondasi Transformasi dan Pertumbuhan

Dalam Sustainability Report 2025, implementasi ESG TelkomGroup dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu Save Our Planet, Empower Our People, dan Elevate Our Business. Ketiga pilar tersebut menjadi landasan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Save Our Planet: Mendorong Transisi Rendah Karbon dan Operasional Berkelanjutan

Melalui pilar Save Our Planet, TelkomGroup terus memperkuat berbagai inisiatif untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Berbagai upaya dilakukan melalui pengelolaan emisi, peningkatan efisiensi energi, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta pengembangan infrastruktur digital yang lebih ramah lingkungan, termasuk green data center.

Sebagai perusahaan digital telekomunikasi, Telkom menyadari bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan layanan digital dan teknologi berbasis data. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung target keberlanjutan nasional maupun global.

Salah satu pencapaian penting dalam Sustainability Report 2025 adalah peluncuran Climate Transition Plan untuk pertama kalinya. Inisiatif ini menjadi tonggak strategis dalam memperkuat kesiapan perusahaan menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam perencanaan bisnis jangka panjang.

Empower Our People: Mengembangkan Talenta Digital dan Budaya Inklusif

Melalui pilar Empower Our People, TelkomGroup terus berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor utama keberhasilan transformasi perusahaan.

Hingga tahun 2025, sekitar 21% posisi manajerial di TelkomGroup ditempati oleh perempuan, mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong keberagaman dan kepemimpinan yang inklusif. Selain itu, lebih dari 20,2% talenta perusahaan telah berada dalam kategori digital talent sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri digital masa depan.

Komitmen TelkomGroup juga tercermin melalui upaya memperkuat hubungan dengan pelanggan. Hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan Net Promoter Score (NPS) yang memperoleh predikat “Excellent”, mencerminkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang semakin baik.

Di sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, TelkomGroup terus mendorong penguatan ekosistem digital melalui berbagai program pengembangan usaha. Sepanjang tahun 2025, sekitar 12,6% UMKM binaan berhasil naik kelas dan meningkatkan kemandirian bisnisnya melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendampingan yang berkelanjutan.

Elevate Our Business: Memperkuat Tata Kelola dan Ketahanan Bisnis Digital

Pada pilar Elevate Our Business, TelkomGroup terus memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2025 adalah pembentukan Direktorat Legal & Compliance sebagai bagian dari penguatan fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Kehadiran direktorat ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan regulasi, perlindungan data, serta keamanan informasi yang menjadi aspek krusial dalam industri digital.

Selain itu, Telkom terus memperkuat perannya sebagai enabler ekosistem digital nasional melalui pengembangan berbagai infrastruktur strategis, termasuk data center, jaringan fiber optik, menara telekomunikasi, serta konektivitas internasional. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjawab kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan digital, cloud computing, big data, dan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Dengan penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta, tata kelola perusahaan yang semakin solid, serta implementasi strategi transisi rendah karbon, Telkom terus melangkah untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia. (Anggara)

Share:

Read More

KAI Logistik Kelola 6,8 Juta Ton Angkutan Barang hingga Mei 2026, Perkuat Peran dalam Kelancaran Rantai Pasok Nasional

KAI Logistik Kelola 6,8 Juta Ton Angkutan Barang hingga Mei 2026, Perkuat Peran dalam Kelancaran Rantai Pasok Nasional. (Dok. KAI Logistik)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung distribusi barang nasional. Melalui layanan logistik berbasis kereta api dan pemanfaatan multimoda, hingga Mei 2026 perusahaan berhasil mengelola volume angkutan barang sebesar 6,8 juta ton yang terdiri dari berbagai komoditas strategis untuk memenuhi kebutuhan sektor industri nasional.

Capaian tersebut mencerminkan peran KAI Logistik dalam mendukung kelancaran rantai pasok di berbagai wilayah operasional. Di tengah kebutuhan industri terhadap layanan logistik yang semakin efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan, perusahaan terus berupaya menghadirkan layanan distribusi yang mampu menjawab kebutuhan pengiriman barang retail hingga barang berskala besar.

Pada Mei 2026 saja, KAI Logistik berhasil mencatatkan pengelolaan angkutan barang sebesar 1,7 juta ton. Volume tersebut didominasi oleh angkutan batu bara sebesar 1,1 juta ton. Selain itu, perusahaan juga mengelola 267 ribu ton angkutan peti kemas, 224 ribu ton layanan pra dan purna BBM/BBK, sekitar 38 ribu ton angkutan semen, 6 ribu ton pengiriman barang retail, serta 684 ton angkutan limbah B3 yang memerlukan penanganan khusus sesuai standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan, menyampaikan bahwa hingga Mei 2026 sejumlah lini bisnis perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada segmen angkutan multikomoditas dan pengiriman barang retail yang menjadi salah satu fokus pengembangan perusahaan.

"Secara year-on-year, di bulan Mei 2026 ini pengiriman barang retail mengalami pertumbuhan sebesar 37% dan angkutan peti kemas sebesar 24%. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya pemanfaatan layanan logistik berbasis kereta api oleh berbagai sektor industri untuk mendukung aktivitas distribusi mereka," ujar Yuskal.

Selain pertumbuhan pada layanan eksisting, KAI Logistik juga terus melakukan pengembangan portofolio bisnis melalui optimalisasi kemampuan perusahaan sebagai operator logistik multimoda. Pada Mei 2026, perusahaan mulai menjalankan layanan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan berhasil mengelola volume sebesar 17 ribu ton pada tahap awal operasional.

Menurut Yuskal, pengembangan layanan dan diversifikasi komoditas tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas pemanfaatan moda transportasi logistik yang lebih efisien, khususnya untuk pengiriman barang dalam volume besar.

Melalui penguatan layanan logistik berbasis kereta api dan kolaborasi multimoda, KAI Logistik berharap dapat terus memberikan kontribusi dalam mendukung kelancaran distribusi berbagai komoditas strategis nasional. Selain itu, perusahaan juga berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai sektor industri agar semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan layanan logistik yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Ke depan, KAI Logistik optimistis penguatan peran kereta api dalam sistem logistik nasional dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, mendukung konektivitas antarwilayah, serta berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik nasional secara bertahap,” tutup Yuskal. (Dimas)

Share:

Read More

PLN EPI Selesaikan Hot Tap WNTS Pemping Gas Natuna Siap Mengalir ke Dalam Negeri

PLN EPI Selesaikan Hot Tap WNTS Pemping Gas Natuna Siap Mengalir ke Dalam Negeri. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil menyelesaikan pekerjaan hot tap pada proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dengan aman, tahapan paling krusial dalam pembangunan infrastruktur gas yang akan menghubungkan pasokan gas bumi Natuna dengan kebutuhan energi domestik khususnya di Batam. 

Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi domestik.

Penyelesaian hot tap juga menjadi tonggak bersejarah bagi sektor energi nasional. Untuk pertama kalinya, gas bumi Natuna yang selama ini seluruhnya dimanfaatkan untuk pasar ekspor akan mulai dialirkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya mendukung sistem kelistrikan di Sumatra dan Batam.

Proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas dengan laju alir sekitar 300 juta kaki per hari dan bertekanan 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter tanpa menimbulkan kebocoran sehingga menjadi salah satu tahapan dengan tingkat risiko dan kesulitan teknis tinggi.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan penyelesaian hot tap menjadi pencapaian penting yang menunjukkan kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum pengaliran gas.

"Puji syukur ke hadirat Tuhan YME, pelaksanaan hot tap yang merupakan the most critical milestone proyek WNTS-Pemping berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatra dan Batam. Capaian ini juga mencerminkan kesiapan teknis proyek serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur energi strategis nasional," ujar Rakhmad.

"Proyek selanjutnya akan memasuki tahap commissioning dan pengaliran gas tahap awal dengan volume sekitar 25 juta kaki kubik per hari untuk mendukung kebutuhan sistem kelistrikan Batam," tambah nya.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan, "InsyaAllah minggu depan commissioning. Pararel saat ini, tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk commissioning nya agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya".

Perkuat Keandalan Listrik Sumatra dan Batam

Bagi PLN EPI, hadirnya pasokan gas Natuna akan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit PLN di Sumatra dan Batam, khususnya PLTGU Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 MW dan PLTGU IPP Tanjung Uncang milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW. 

PLN EPI juga telah manandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) untuk pasokan gas sampai dengan 111 juta kaki kubik gas per hari untukmperiode 2027-2037.

Selain meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, pemanfaatan gas bumi juga akan mengurangi risiko penggunaan bahan bakar minyak sekaligus mendukung keandalan kelistrikan dan mendukung upaya penurunan emisi.

"Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM," ujar Rakhmad.

Dukung Pertumbuhan Industri dan Investasi

Terbangunnya pipa WNTS-Pemping juga memastikan pasokan gas yang andal dan efisien untuk memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu pusat industri, logistik, dan investasi nasional. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan industri, manufaktur, hingga ekonomi digital yang membutuhkan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan.

"Proyek WNTS-Pemping melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja mulai dari proses fabrikasi hingga pekerjaan offshore, nearshore, dan onshore. Dengan selesainya tahapan hot tap, proyek kini memasuki fase akhir sebelum gas Natuna resmi mengalir untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional", tutup Rakhmad. (Muh)

Share:

Read More

Ekspor Alutsista Berlanjut, PT PAL Bersiap Luncurkan Landing Dock #1 Filipina

Ekspor Alutsista Berlanjut, PT PAL Bersiap Luncurkan Landing Dock #1 Filipina. (Dok. PT PAL)

Surabaya, WaraWiri.net - Setelah sukses meluncurkan Frigate Merah Putih 140meter pada penghujung Desember 2025, PT PAL Indonesia terus bergerak menyelesaikan amanah pembangunan alutsista strategis nasional dan ekspor. Kini, perusahaan tengah mempersiapkan peluncuran Landing Dock (LD) Philippines #1 sepanjang 124meter yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026.

Kapal tersebut merupakan unit pertama dari kontrak pengadaan dua unit kapal Landing Dock generasi lanjutan untuk Philippine Navy yang diproduksi sepenuhnya di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya. Proyek ini menjadi bukti keberlanjutan kepercayaan pasar internasional terhadap kapabilitas industri pertahanan maritim Indonesia.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan LD Philippines #1 mencerminkan kesiapan fasilitas produksi, optimalisasi manajemen rantai pasok, serta kompetensi sumber daya manusia PT PAL dalam memenuhi target proyek tanpa mengabaikan standar kualitas internasional.

“Akselerasi luar biasa ini menjadi bukti nyata dari kapabilitas dan integritas tinggi yang melekat di Insan PAL. Di tengah target timeline yang ketat, semangat united ditunjukkan oleh seluruh tim engineering, produksi, hingga manajemen, yang bekerja bahu-membahu demi memastikan mahakarya alutsista ini dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu,” ujar Kaharuddin.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari transformasi menyeluruh yang dijalankan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Penguatan fundamental keuangan, modernisasi fasilitas produksi, percepatan docktime, serta integrasi sistem digital telah mendorong perubahan budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada produktivitas.

Dampak transformasi tersebut tercermin pada proses pembangunan LD Philippines #1 yang menunjukkan capaian impresif, yang berhasil memangkas dock time hanya dalam waktu enam bulan. Pencapaian ini lebih efisien dibandingkan pembangunan dua kapal pendahulunya, yakni Strategic Sealift Vessel (SSV) BRP Tarlac (LD-601) dan BRP Davao del Sur (LD-602).

Kaharuddin menambahkan, “pembangunan LD Philippines #1 memiliki makna strategis bagi penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Filipina. Terlebih, proyek ini merupakan kontrak lanjutan (repeat order), yang menjadi indikator nyata kepuasan pengguna terhadap kualitas produk, ketepatan pengiriman, dan dukungan layanan yang diberikan PT PAL” ujarnya.

Kepercayaan tersebut tidak terlepas dari rekam jejak keberhasilan PT PAL dalam membangun dan menyerahkan dua unit kapal Landing Platform Dock sebelumnya, BRP Tarlac (LD-601) dan BRP Davao del Sur (LD-602), yang hingga kini menjadi tulang punggung armada angkut strategis Philippine Navy. Hal ini mempertegas posisi PT PAL dalam persaingan industri pertahanan global.

Memasuki tahap peluncuran, pembangunan LD Philippines #1 telah mencapai salah satu tonggak penting dalam siklus produksi kapal. Peluncuran ini menandai selesainya fase konstruksi utama platform kapal sekaligus mengonfirmasi kesiapan kapal untuk memasuki tahapan berikutnya. Setelah diluncurkan, kapal akan menjalani serangkaian pekerjaan lanjutan, termasuk penyelesaian sistem dan integrasi peralatan, sebelum memasuki fase pengujian performa di laut (sea trial). (Fitri)

Share:

Read More

Pemkot Surabaya Targetkan Pendaftaran Perlinsos Digital Rampung 7 Juli 2026

Pemkot Surabaya Targetkan Pendaftaran Perlinsos Digital Rampung 7 Juli 2026. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmen dalam mendukung uji coba program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional. Sebagai langkah nyata, Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi intensif bagi para camat dan lurah di Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lantai 3, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan edukasi dan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, serta dihadiri jajaran kepala OPD terkait.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan aplikasi kolaborasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Komunikasi dan digital (Kemkomdigi) dalam rangka transformasi pemerintahan digital.

Portal ini akan menjadi pintu utama pendaftaran penerima bantuan sosial (bansos), khususnya untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Jika selama ini prosesnya melalui usulan berjenjang dari ketua RT, RW, Musyawarah Kelurahan (Muskel), hingga ke Dinas Sosial dan keluar SK Walikota, ke depan prosesnya akan langsung menggunakan aplikasi Perlinsos ini," ujar Eddy.

Salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan data biometrik yang bersumber langsung dari data kependudukan Dirjen Dukcapil. Langkah digitalisasi ini dinilai mampu untuk menekan exclusion error (warga miskin yang luput dari bantuan) dan inclusion error (warga mampu yang justru menerima bantuan akibat faktor kedekatan atau titipan.

Sistem Perlinsos Digital didesain memiliki interoperabilitas dengan delapan lembaga negara, termasuk Korlantas Polri untuk mengecek kepemilikan kendaraan, BPN untuk sertifikat tanah, serta database PLN dan PKN. Dengan integrasi ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari golongan mana pun serta pensiunan PNS dipastikan secara otomatis terkunci dan tidak bisa mendapatkan bansos.

“Dengan digitalisasi perencanaan ini, tidak ada lagi yang namanya titip-titipan. Semua berbasis data yang valid dan transparan," tegas Eddy.

Di Kota Surabaya, pendaftaran Perlinsos Digital dilakukan secara mandiri bagi warga yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Kedua melalui agen yang kami siapkan, ini untuk warga prasejahtera yang tidak memiliki akses smartphone atau kesulitan teknologi,” imbuhnya.

Pemkot Surabaya telah mendaftarkan 12.741, agen-agen ini terdiri dari Camat, Lurah, Ketua RT, Ketua RW, Kepala OPD, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila. Sesuai arahan pemerintah pusat, para agen ditargetkan mendaftarkan seluruh Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya, dengan prioritas utama pada warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5.

Mengingat ketatnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), para agen nantinya hanya dapat melihat jumlah total warga yang berhasil mereka daftarkan pada dasbor aplikasi, tanpa bisa melihat detail identitas personal secara rinci.

Selain itu, jika dalam proses pemindaian biometrik sistem menyatakan seorang warga tidak layak menerima bantuan namun kondisi riil di lapangan menunjukkan sebaliknya, sistem menyediakan fitur sanggah. Melalui proses sanggah ini, warga dapat melampirkan data pendukung untuk diverifikasi ulang.

Eddy berharap, pendaftaran masyarakat berbasis Kampung Pancasila ini sudah berjalan penuh pada hari Senin (22/6/2026) dan selesai pada Selasa (7/7/2026).

“Para camat dan lurah diminta segera mengedukasi serta mengawal para ketua RT/RW di wilayahnya masing-masing agar proses migrasi ke perlindungan sosial digital ini berjalan sukses dan lancar,” tandasnya.

Dalam sosialisasi ini, para camat dan lurah juga dipandu secara langsung oleh Kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti untuk melakukan pendaftaran di aplikasi secara langsung.

Dalam sesi praktik tersebut, suasana tampak interaktif. Petugas teknis dari Dinsos diterjunkan langsung ke peserta untuk membantu camat maupun lurah yang mengalami kendala verifikasi identitas. Setelah berhasil login, akun para pejabat wilayah tersebut otomatis aktif sebagai agen pelayanan.

Sebagai agen resmi, para camat dan lurah memiliki otoritas untuk mendaftarkan warga yang membutuhkan intervensi. Antiek pun meminta para peserta langsung melakukan simulasi dengan mendaftarkan rekan di sebelah mereka untuk menguji sistem.

Proses pendaftaran ini mendemonstrasikan fitur keamanan tingkat tinggi yang memanfaatkan teknologi pemindaian wajah.

“Warga yang didaftarkan harus dipindai wajahnya secara langsung di dalam lingkaran sistem sampai indikator berubah menjadi warna hijau. Ini untuk memastikan validasi data di lapangan benar-benar akurat," jelas Antiek.

Melalui sosialisasi intensif ini, Antiek berharap para camat dan lurah dapat meneruskan edukasi teknis ini secara berjenjang kepada ketua RT dan RW di wilayah masing-masing.

“Kami berharap langkah ini mampu memangkas birokrasi, mengeliminasi salah sasaran bantuan, serta mempercepat distribusi program jaring pengaman sosial di Kota Pahlawan,” pungkasnya. (Tedy)

Share:

Read More

Sky Bridge Stasiun Batuceper-Terminal Poris Plawad Kota Tangerang Segera Dibangun

Suasana rapat perencanaan pembangunan Sky Bridge Stasiun Batuceper di Ruang Rapat Bappeda, Puspem Kota Tangerang, Provinsi Banten. (Dok. Pemkot Tangerang)

Tangerang, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mematangkan rencana realisasi pembangunan jembatan penyeberangan (sky bridge) yang menghubungkan Stasiun Batuceper dengan Terminal Poris Plawad Kota Tangerang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti menuturkan, rencana pembangunan jembatan penyeberangan di Stasiun Batuceper merupakan bagian dari pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad yang akan mulai direalisasikan pada tahun 2027.

”Kami mendukung penuh rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang di Stasiun Batuceper nanti. Adapun Memorandum of Understanding (MoU) akan diteken dalam waktu dekat, kami tinggal menyiapkan penganggaran dan melaksanakan sesuai dengan kewenangan sebagai pemerintah daerah mulai tahun depan,” ujar Yeti.

Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang dalam waktu dekat akan menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan TOD Poris Plawad. Beberapa rencana pembangunan tersebut meliputi fasilitas parkir (park and ride) serta penataan pedestrian di sepanjang Jalan Benteng Betawi sebagai bagian dari ekosistem transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Tangerang.

“Kami sudah menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak dengan harapan MoU-nya bisa disusun pada tahun 2026 ini sebagaimana yang telah disampaikan sejalan dengan proses penguatan kerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia dan Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) yang sudah mulai berjalan,” tambahnya.

Selain itu, rencana pembangunan jembatan penyeberangan di Stasiun Batuceper telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusta lewat Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang menilai rencana tersebut dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. (Slamet)

Share:

Read More

Hadapi El Nino Godzilla, Pemerintah Pastikan Kesiapan Cadangan Pangan dan Infrastruktur Pertanian Nasional

Keterangan Pers Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional serta kesiapan infrastruktur pertanian dalam menghadapi potensi dampak fenomena iklim El Nino Godzilla.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Mentan Amran menjelaskan bahwa cadangan beras nasional hingga Juni 2026 mencapai sekitar 5,2 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam beberapa bulan ke depan.

“Kemudian beras di hotel, rumah, restoran, itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya, itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan,” tambahnya.

Selain cadangan pangan, Menteri Amran menyampaikan bahwa pemerintah juga telah memastikan kesiapan berbagai infrastruktur pertanian sebagai langkah mitigasi menghadapi risiko El Nino Godzilla. Upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, program pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga pencetakan sawah baru.

“Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, Insyaallah untuk pangan aman,” jelasnya.

Pada sektor peternakan, Menteri Amran menuturkan bahwa pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga telur melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari peternak hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami langsung telpon kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam satu minggu biasanya konsumsi telur satu kali, bisa menjadi tiga kali termasuk ayam, sehingga harga mulai merangkak naik, dan itu kita sepakati semua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Amran menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi sektor hortikultura, termasuk komoditas kopi, kelapa, dan tebu. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan penyaluran berbagai bantuan ke daerah untuk mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian.

“Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870 ribu hektare, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua,” jelasnya.

“Kami berikan bantuan di sana tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun, totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat. Dan ini bantuan, hibah, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah, termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah,” pungkasnya.

Dengan cadangan pangan yang kuat dan infrastruktur pertanian yang terus diperkuat, serta dukungan langsung kepada petani, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi ancaman El Nino Godzilla sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. (Dinda)

Share:

Read More