OJK Tetapkan Kebijakan Pembayaran Manfaat Pensiun sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

OJK Tetapkan Kebijakan Pembayaran Manfaat Pensiun sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan peserta Dana Pensiun, serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

OJK menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun yang terbentuk dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak bagi peserta, janda/duda, atau anak.

Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, OJK menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026 tentang Pemberian Persetujuan atau Kebijakan Berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang Mengatur Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun terkait Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak.

Penetapan keputusan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan OJK dalam memberikan kepastian hukum atas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjaga kepentingan peserta Dana Pensiun, keberlangsungan penyelenggaraan Dana Pensiun, serta stabilitas industri Dana Pensiun.

Melalui kebijakan tersebut, OJK menetapkan beberapa ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut:

• Pembayaran manfaat pensiun yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak bagi peserta, janda/duda, atau anak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan peserta, janda/duda, atau anak.
• Dana Pensiun dapat membayarkan manfaat pensiun tersebut secara sekaligus tanpa memperhatikan batasan nilai pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maupun kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK sebelumnya.
• Dalam melaksanakan pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Dana Pensiun wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK.

Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut berlaku hingga dicabut atau ditetapkannya ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun.

Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan komitmen OJK untuk terus menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan hukum dan dinamika industri Dana Pensiun.

OJK akan terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) guna menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional. (Alif)

Share:

Read More

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Pemerasan di Pemkab Sukoharjo

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Pemerasan di Pemkab Sukoharjo. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

Adapun ketiga tersangka tersebut, yakni ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030, RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo, dan TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap ETS, RCH, dan TRM selama 20 hari pertama, terhitung sejak 10 s.d 29 Juli 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula dari adanya permintaan-permintaan dari ETS berupa ‘setoran upah pungut (UP)’ dan ‘setoran rutin OPD’ melalui dua orang kepercayaannya, yaitu RCH dan TRM. ETS diduga memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meminta setoran upah pungut sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD melalui RCH.

Untuk melaksanakan perintah dari ETS, RCH meminta para eselon III di lingkup BPKAD menyetorkan potongan upah pungut tersebut melalui ND setiap triwulan sejak tahun 2022-2026. Praktik tersebut diduga melanjutkan ‘tradisi’ Bupati sebelumnya, yang merupakan suami ETS. Selama periode tersebut setoran yang terkumpul mencapai Rp2,93 miliar.

Selain itu, ETS juga memerintahkan TRM untuk mengumpulkan setoran-setoran dari OPD setiap tahunnya dan pada momentum THR. Sehingga, praktik tersebut berdampak pada dugaan TRM membuat bukti pengeluaran fiktif dan markup pengadaan di Bagian Umum. Di sisi lain, praktik tersebut juga telah berlangsung sejak Bupati sebelumnya.

Selama periode 2024-2026 total penerimaan ETS dari 'setoran rutin OPD' yang dikumpulkan TRM sebesar Rp840 juta. Di sisi lain, RCH juga turut mengumpulkan setoran pada periode 2022 dan 2024 dengan total mencapai Rp2,6 miliar. Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk keperluan pribadi.

Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, KPK mengamankan sebanyak sembilan orang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti di empat lokasi berbeda dengan total mencapai Rp21,2 miliar yang terdiri dari sejumlah valuta asing (dollar Singapura, dollar Australia, yen Jepang, ringgit Malaysia, dan bath Thailand) serta 25 keping emas seberat 2,5 kg.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari peristiwa ini menunjukkan fakta bahwa masih ada penyelenggara negara yang mengabaikan amanah jabatan dan belum menjadikan integritas sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Modus korupsi yang kerap berulang ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala daerah maupun perangkat daerah.

Terlebih, sepanjang tahun 2026 di wilayah Jawa Tengah, KPK telah melakukan penyelidikan tertutup terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yakni di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yakni Kabupaten Sukoharjo.

Karena itu, KPK kembali mengingatkan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas. Sebagai kepala daerah, kewenangan yang dimiliki harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan. (Tedy)

Share:

Read More

Pemerintah Perkuat Pengawasan DMO dan Dorong PLN Percepatan Kontrak

Pemerintah Perkuat Pengawasan DMO dan Dorong PLN Percepatan Kontrak. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan.

Untuk memenuhi kebutuhan batubara PLN sebesar 154 juta metrik ton pada 2026, Ditjen Minerba telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan yang telah memiliki RKAB dengan total volume 212 juta metrik ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, penugasan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan batubara bagi PLTU PLN.

"Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," tegas Tri Winarno di Jakarta, Sabtu, (11/7).

Hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan, dengan perkiraan realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton. Tri menjelaskan, PLN harus lakukan percepatan kontrak agar penugasan batubara dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman ke PLTU.

"Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batubara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI (Energi Primer Indonesia) untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman," katanya.

Ditjen Minerba terus berkoordinasi dengan PLN EPI dan badan usaha pertambangan untuk memastikan pasokan batubara ke PLTU tepat waktu, sesuai volume, dan memenuhi spesifikasi.

"Pemerintah terus memastikan agar kebutuhan batubara PLN pada semester II 2026 dapat dipenuhi sesuai jadwal dan spesifikasi pembangkit. Untuk itu, koordinasi dan percepatan penyelesaian kontrak perlu terus dilakukan," tegas Tri.

Melalui penguatan pemantauan dan percepatan kontrak, Kementerian ESDM berkomitmen menjaga keandalan pasokan batubara bagi sektor kelistrikan nasional serta memastikan pelaksanaan DMO berjalan secara konsisten dan terukur. (Dimas)

Share:

Read More

Kemenko PMK Dorong Sinergi Lintas Sektor Perkuat Partisipasi Bermakna Anak dalam Pembangunan

Kemenko PMK Dorong Sinergi Lintas Sektor Perkuat Partisipasi Bermakna Anak dalam Pembangunan. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada anak harus dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor sekaligus memastikan partisipasi anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Webinar Series Libur Telah Tiba #3 bertajuk "Mewujudkan Pembangunan yang Responsif, Inovatif, dan Sehat Mental" pada Lokakarya Forum Anak Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), di Jakarta.

Deputi yang akrab disapa Lisa itu menegaskan bahwa anak merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Karena itu, pemenuhan kebutuhan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan, identitas hukum, hingga lingkungan yang aman dan nyaman, tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, keluarga, dunia usaha, media, dan masyarakat.

"Kalau kita membangun Indonesia, artinya kita membangun manusianya. Manusianya harus hebat-hebat, harus pintar, harus bebas untuk berpartisipasi, dan harus bisa menyampaikan pandangan serta pendapatnya. Ini yang paling penting. Dan manusianya juga harus paham apa yang mereka butuhkan, situasinya seperti apa," ujar Lisa.

Menurutnya, sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK terus mendorong keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor agar setiap anak memperoleh haknya sekaligus memiliki ruang untuk terlibat dalam pembangunan.

Lisa juga menekankan bahwa partisipasi anak harus dimaknai sebagai keterlibatan yang bermakna, bukan sekadar kehadiran dalam suatu kegiatan. Anak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga mengawal kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

"Jangan puas hanya menjadi sasaran program atau objek saja. Anak harus bisa menjadi _agent of change_, mampu menyampaikan pandangan, bahkan memengaruhi kebijakan. Partisipasi anak tidak cukup hanya hadir dan duduk manis, tetapi harus benar-benar bersuara," tegasnya.

Untuk memperkuat partisipasi bermakna tersebut, Lisa mendorong setiap kementerian dan lembaga membuka ruang konsultasi bagi anak dalam penyusunan kebijakan, memperkuat Musrenbang Anak, mengembangkan sistem pemantauan tindak lanjut usulan anak, serta meningkatkan kapasitas anak dan para pendamping agar aspirasi anak dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Menutup paparannya, Lisa menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar suara anak benar-benar terwujud dalam kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita harus memastikan suara anak masuk dalam siklus perencanaan pembangunan. Ketika aspirasi anak menjadi bagian dari program dan anggaran, maka pembangunan akan semakin responsif terhadap kebutuhan mereka," pungkasnya.

Webinar tersebut diikuti Forum Anak dari berbagai daerah di Indonesia dan turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk membahas pembangunan yang responsif, inovatif, dan mendukung kesehatan mental anak. (Evi)

Share:

Read More

Pemerintah Perkuat Pelindungan Anak di Pesantren dan Madrasah melalui Gernas RANA

Peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) untuk Pesantren dan Madrasah Ramah Anak di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok. (Dok. Kemenag)

Depok, WaraWiri.net - Pemerintah memperkuat pelindungan anak di pesantren dan madrasah melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA). Gerakan ini memastikan setiap anak dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta terbebas dari kekerasan fisik, seksual, psikis, dan digital.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, Gernas RANA bukan sebatas program, melainkan komitmen bersama untuk menghadirkan ruang pendidikan yang benar-benar melindungi anak.

“Hari ini kita meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak untuk Pesantren dan Madrasah Ramah Anak. Ini bukan hanya program. Ini adalah komitmen sekaligus ajakan untuk bergerak bersama,” kata Menag saat peluncuran Gernas RANA sekaligus pembukaan Masa Taaruf Santri (Mata Santri) di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Minggu (12/7/2026).

Menurut Menag, pesantren dan madrasah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, karakter, dan kehidupan spiritual anak. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan harus menjadi bagian utama dalam tata kelola lembaga pendidikan keagamaan.

“Justru karena kita mencintai dan memuliakan pesantren dan madrasah, maka kita berkewajiban merawatnya. Salah satu perbaikan yang tidak bisa lagi kita tunda adalah memastikan tidak ada satu pun anak yang mengalami kekerasan di tempat ia belajar mengaji dan mengenal Tuhannya,” ujarnya.

Melalui Gernas RANA, pemerintah mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, baik di rumah, satuan pendidikan, lingkungan sekitar, maupun ruang digital. Gerakan ini juga mengajak keluarga, guru, pengasuh pesantren, pengelola madrasah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ruang yang mendukung anak belajar, bermain, berkarya, dan meraih cita-cita.

Gernas RANA juga diarahkan untuk memastikan anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Masyarakat didorong untuk tidak diam apabila melihat, mengetahui, atau mengalami tindak kekerasan terhadap anak.

Laporan dapat disampaikan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 agar setiap kasus dapat segera ditindaklanjuti dan anak memperoleh perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang diperlukan.

Lima Pilar Perlindungan Anak

Menag menjelaskan, pelaksanaan Gernas RANA di pesantren bertumpu pada lima pilar utama. Kelimanya meliputi penguatan regulasi dan tata kelola, pencegahan melalui Kurikulum Berbasis Cinta, penyediaan sarana yang layak dan aman, layanan pengaduan Telepontren, serta kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan.

Menurut Menag, implementasi Kurikulum Berbasis Cinta mulai menunjukkan dampak positif dalam memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik, santri dan lingkungan, serta lembaga pendidikan dan masyarakat.

“Pada bulan lalu kita melakukan pertemuan dengan para pengawas guru madrasah dan pengawas pesantren di Jawa Barat. Testimoni yang kita peroleh, semenjak diterapkan Kurikulum Berbasis Cinta ternyata begitu banyak dan begitu dalam efeknya,” kata Menag.

Ia menjelaskan, kurikulum tersebut tidak hanya memperkuat proses pembelajaran, tetapi juga membangun relasi yang lebih manusiawi, saling menghormati, dan penuh kepedulian di lingkungan pendidikan.

“Bagaimana relasi antara guru dan anak, bagaimana relasi antara santri dengan lingkungan hidupnya, dan bagaimana relasi santri bersama masyarakat sekitarnya,” lanjutnya.

Standar Pesantren dan Kiai Diperjelas

Selain memperkuat pencegahan kekerasan, Kementerian Agama juga akan membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan standar pondok pesantren serta kiai.

Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai lembaga pendidikan yang memenuhi ketentuan, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu memberikan pelindungan kepada peserta didik.

“Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempraktiskan menamakan diri pondok pesantren. Kiai juga harus ada rukun-rukunnya. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang negatif karena adanya salah pemahaman,” ujar Menag.

Menag juga mengajak para pengasuh pesantren dan pimpinan lembaga pendidikan membangun budaya keterbukaan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap anak.

Menurutnya, keterbukaan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dan keberanian lembaga untuk memperbaiki diri.

“Mari kita jadikan keterbukaan sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan. Lembaga yang berani memperbaiki diri adalah lembaga yang bermartabat. Menutupi persoalan tidak menyelamatkan nama baik. Ia hanya menunda luka yang lebih mendalam,” tegasnya.

Menag berharap Gernas RANA dapat membangun kesadaran bersama bahwa tidak boleh ada ruang yang membiarkan kekerasan terhadap anak.

“Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang mana pun juga. Tidak ada ruang kekerasan di bumi Indonesia ini,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, Gernas RANA tidak boleh berhenti pada sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata di keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital.

Ia mengapresiasi Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang telah memiliki regulasi, komite etik, dan mekanisme pengaduan. Praktik tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pesantren, madrasah, dan satuan pendidikan lainnya.

Kepala Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Oman Fathurahman menyatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan Gernas RANA.

“Saya kira pada dasarnya kita mendukung untuk menolak kekerasan dan menciptakan pesantren sebagai ruang yang aman dan nyaman. Insyaallah mudah-mudahan di Pesantren Al-Hamidiyah bisa kita mulai gerakan ini,” katanya.

Peluncuran Gernas RANA dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno, Menteri Agama periode 2014–2019 yang juga Mustasyar Pesantren Al-Hamidiyah Lukman Hakim Saifuddin, serta jajaran pejabat kementerian dan lembaga. (Zidan)

Share:

Read More

Panjat Tebing Indonesia Kawinkan Emas Speed di World Climbing Series Chamonix

Panjat Tebing Indonesia Kawinkan Emas Speed di World Climbing Series Chamonix. (Dok. Kemenpora)

Prancis, WaraWiri.net - Tim panjat tebing Indonesia berhasil mengawinkan medali emas speed perorangan dalam ajang World Climbing Series Chamonix, Prancis, Minggu (12/7). Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih satu medali perak speed perorangan putra. 

Medali emas untuk Indonesia dipersembahkan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi dari speed perorangan putri. dan Veddriq Leonardo dari speed perorangan putra. Sementara itu, satu medali perak speed perorangan putra dipersembahkan oleh Antasyafi Robby Al Hilmi. 

Desak Made tampil dengan stabil dalam seri ini. Kemenangan ini menjadi kemengan pertamanya di seri Chamonix. Medali emas ini semakin terasa manis karena pada seri di pekan sebelumnya yakni di Krakow, Polandia, Desak Made juga berhasil membawa pulang medali emas. 

Di babak final perebutan emas, Desak Made berhadapan dengan atlet Italia Giulia Randi. Desak Made tampill all out dan berhasil unggul sekaligus mengamankan gelar setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 6,22 detik. Sementara, Giulia Randi mencatatkan waktu 6,51 detik. 

Medali perunggu diraih Capucine Viglione dari Prancis. Ia berhadapan dengan Isis Rothfork dari Amerika Serikat dan unggul dengan catatan waktu 6,41 detik, sedangkan lawannya 6,53 detik. 

Desak Made mengaku sangat senang dengan kemenangan ini. Ia mengaku penampilannya pada final sangat baik dan dia sangat menikmati pemanjatannya.

"Malam ini, saya tampil dengan performa terbaik. Saya sangat senang bisa memenangkan medali emas ini untuk negara saya dan tim saya. Dalam benak saya, saya selalu bilang mari lakukan yang terbaik," ujar dia usai kemenangannya. 

Sementara itu, di speed perorangan putra Veddriq Leonardo berhadapan dengan rekan senegara yakni Antasyafi Robby Al Hilmi di perebutan emas. Veddriq unggul dengan catatan waktu 4,89 detik sedangkan Robby 5,11 detik. Medali perunggu diraih atlet Jepang Ryo Omasa setelah mengalankan atlet Tiongkok Yicheng Zhao. Ryo Omasa ungggul tipis dengan catatan waktu 4,701 detik, sedangkan Yicheng Zhao 4,704 detik. 

Veddriq mengaku sangat bersyukur atas kemenangan ini. Apalagi emas kali ini merupakan emas pertamanya usai meraih medali emas di Olimpiade. Ia mengaku jeda waktu untuk kesuksesan ini sangatlah lama. Ia pun berterima kasih pada seluruh masyarakat Indonesia dan tim karena dukungan mereka sangatlah berarti. 

"Saya berasa sangat bersyukur. Apalagi ini medali emas pertama saya usai Olimpiade. Terima kasih atas dukungannya," kata dia. 

Ia mengakui sebelumnya ia belum bisa memanjat dengan sempurna karena belum bisa berlatih dengan maksimal.

"Saya berusaha dengan maksimal dan ini adalah pencapaian yang nyata. Saya sangat bersyukur dengan pencapaian ini," ungkap dia. 

Asisten Pelatih Speed Fitriyani bersyukur dengan pencapaian ini. Ia menilai semua atlet tampil secara total walaupun tidak ada latihan khusus setelah dari Krakow, Polandia. Tim Indonesia hanya melakukan penyesuaian dengan kondisi di Chamonix, Prancis. 

"Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, para atlet mampu menampilkan yang terbaik. Mereka sudah tampil dengan maksimal dan mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Kami sangat bangga akan pencapaian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang senantiasa mendoakan kami," ujarnya. (Anggara)

Share:

Read More

Dua Petugas Lapas Kelas I Cipinang Raih Medali Emas dan Perunggu di Kejuaraan Nasional Kempo

Dua Petugas Lapas Kelas I Cipinang Raih Medali Emas dan Perunggu di Kejuaraan Nasional Kempo. (Dok. Ditjenpas)

Bali, WaraWiri.net - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang. Dua petugasnya berhasil mengharumkan nama institusi dengan meraih medali pada Kejuaraan Nasional Kempo yang diselenggarakan Federasi Kempo Indonesia di Gedung Tennis Indoor Undiksha, Kampus Jinengdalem, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, pada 8 – 11 Juli 2026. Kejuaraan nasional tersebut mempertemukan para atlet terbaik dari berbagai daerah di Indonesia yang bersaing dalam 43 kelas pertandingan.

Dua petugas yang sukses mengukir prestasi tersebut adalah Charli Martohap Lumban Batu selaku anggota regu pengamanan dan Ilmal Wahyudi selaku petugas subbagian kepetugasan. Charli meraih medali emas pada Divisi Randori 70 Kg dan medali perunggu pada kategori Kumi Embu Putra Berpasangan kelas usia 19–38 tahun.

Sementara itu, Ilmal Wahyudi berhasil membawa pulang dua medali perunggu, masing-masing pada Divisi Randori 60 Kg dan kategori Kumi Embu Putra Berpasangan kelas usia 19–38 tahun.

Charli bersyukur atas hasil yang diperoleh setelah melalui persiapan yang cukup panjang. "Medali ini saya persembahkan untuk keluarga besar Lapas Kelas I Cipinang yang selalu memberikan dukungan. Saya percaya kedisiplinan yang diterapkan dalam pekerjaan juga menjadi bekal penting saat bertanding di arena. Semoga ke depan saya terus meningkatkan prestasi dan membawa nama baik institusi di tingkat yang lebih tinggi," harapnya.

Sementara itu, Ilmal menyampaikan pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang. "Bagi saya, kemenangan bukan hanya tentang medali, tetapi tentang proses, konsistensi, dan semangat pantang menyerah. Dukungan pimpinan dan rekan kerja menjadi energi besar sehingga saya tampil maksimal di kejuaraan ini," ujarnya.

Dari Jakarta, Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, menyampaikan apresiasi atas capaian membanggakan tersebut. Menurutnya, prestasi yang diraih menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Lapas Kelas I Cipinang, tetapi juga bagi seluruh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Charli dan Saudara Ilmal atas prestasi luar biasa yang berhasil diraih di tingkat nasional. Keberhasilan ini menunjukkan petugas Pemasyarakatan memiliki kualitas, semangat juang, dan disiplin tinggi. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus mengembangkan potensi diri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di bidang lainnya," ujarnya, Senin (13/7).

Senada, Muhamad Kahfi selaku Kepala Subbagian Kepetugasan menyampaikan prestasi tersebut merupakan hasil dari konsistensi kedua petugas dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dengan latihan yang dijalani secara rutin.

"Kami sangat bangga atas pencapaian ini. Mereka menunjukkan profesionalisme sebagai Aparatur Sipil Negara berjalan beriringan dengan pengembangan kompetensi dan prestasi di luar tugas kedinasan. Semoga keberhasilan ini menginspirasi petugas lainnya untuk terus berprestasi dan membawa nama baik institusi," harapnya.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti insan Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara profesional, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga melalui semangat disiplin, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi. Keberhasilan ini sejalan dengan implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, sehat jasmani dan rohani, serta mengharumkan nama institusi melalui prestasi di berbagai bidang. 

Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh sehingga jajaran Pemasyarakatan memberikan kinerja terbaik sekaligus menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. (Fitri)

Share:

Read More

Menteri Jumhur Dorong Daerah Ubah Tantangan Lingkungan Jadi Peluang Ekonomi Berkelanjutan

Menteri Jumhur Dorong Daerah Ubah Tantangan Lingkungan Jadi Peluang Ekonomi Berkelanjutan. (Dok. Kemen LH)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong transformasi pengelolaan lingkungan dari sekadar penanganan persoalan menjadi solusi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi. Dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah di Jawa Barat, pada Sabtu (11/7), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah, pengurangan emisi, serta pemanfaatan potensi ekonomi karbon.

Menteri Jumhur menjelaskan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Menurutnya, pengelolaan lingkungan harus diarahkan tidak hanya untuk mengurangi dampak, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui inovasi.

"Gas metan dari tumpukan sampah sangat berbahaya, namun jika dikelola dengan baik, gas metan bisa ditangkap, diubah menjadi energi, dan menghasilkan unit karbon yang bernilai ekonomi. Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), pengurangan emisi tersebut dapat dicatat dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan lingkungan di daerah," ujar Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menambahkan, berbagai aktivitas lingkungan seperti pengelolaan sampah menjadi energi, penanaman pohon, hingga rehabilitasi mangrove dapat menghasilkan pengurangan emisi yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.

Selain mendorong inovasi lingkungan, Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Menurutnya, kepatuhan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan.

"Kami tidak akan segan menindak tegas pelanggaran lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan harus menjadi komitmen bersama," tegas Menteri Jumhur.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Agus Rusly, menekankan pentingnya percepatan penghentian praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA). Menurutnya, pengelolaan sampah harus diarahkan menuju sistem terpadu yang mampu mengurangi risiko lingkungan sekaligus menciptakan ekonomi sirkular.

"Kita harus segera beralih menuju pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular dan lapangan kerja hijau," ujar Agus Rusly.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pemerintah daerah menyampaikan berbagai inovasi dan tantangan pengelolaan lingkungan di wilayah masing-masing. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menyampaikan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah diterapkan di sekitar 200 desa melalui sistem insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah.

Melalui program tersebut, masyarakat mendapatkan poin dari aktivitas pemilahan sampah yang kemudian dapat ditukar dengan kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga mengembangkan rencana pemanfaatan gas metana dari TPA untuk kebutuhan energi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan rencana pengembangan dua TPA baru untuk mendukung kebutuhan pengelolaan sampah bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga mendorong pengembangan perhutanan sosial berbasis budidaya kopi sebagai upaya menjaga konservasi lahan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, turut menyampaikan persoalan pertumbuhan eceng gondok yang mencapai sekitar 120 hektare dan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Agus Rusly menjelaskan bahwa eceng gondok pada kondisi tertentu memiliki manfaat ekologis sebagai tanaman fitoremediasi yang dapat membantu menyerap polutan di perairan. Namun, pertumbuhan yang tidak terkendali tetap perlu dikelola agar tidak mengganggu ekosistem.

Menutup pertemuan, Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemulihan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama membangun kesadaran baru dalam menjaga lingkungan.

"Kerusakan lingkungan ini menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama melakukan pemulihan lingkungan dan membangun kesadaran baru untuk menjaga bumi," pungkas Menteri Jumhur. (Ros)

Share:

Read More

KKP Perkuat Fasilitas Pengawasan Perikanan untuk Lawan IUUF di Kepri

KKP Perkuat Fasilitas Pengawasan Perikanan untuk Lawan IUUF di Kepri. (Dok. KKP)

Batam, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat fasilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pembangunan 10 kapal pengawas kelas I baru serta perluasan dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam yang akan dikembangkan sebagai pangkalan utama. Kehadiran kapal pengawas baru tersebut akan menambah kekuatan armada patroli KKP yang saat ini berjumlah 34 unit.

“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (10/7).

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, menjelaskan bahwa penetapan Pangkalan PSDKP Batam sebagai pangkalan utama didasarkan pada posisi geografisnya yang sangat strategis.

“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” terang Ipunk.

Ipunk memastikan bahwa pembangunan 10 kapal pengawas baru serta perluasan dermaga PSDKP Batam dilaksanakan dengan pengawasan dari Kejaksaan RI. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Burhan)

Share:

Read More

Integrasi Karet–BNI City Ditargetkan Beroperasi 28 September 2026

Integrasi Karet–BNI City Ditargetkan Beroperasi 28 September 2026. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan integrasi Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City dapat mulai beroperasi pada 28 September 2026. Integrasi ini disiapkan sebagai bagian dari peningkatan layanan KRL Jabodetabek melalui penataan alur pelanggan, penguatan keselamatan operasi, serta pembenahan akses di kawasan sekitar stasiun.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, rencana tersebut disiapkan dengan prinsip kehati-hatian karena Stasiun Karet telah menjadi bagian dari aktivitas harian banyak pelanggan dan masyarakat sekitar.

“Integrasi Karet dan BNI City kami siapkan untuk membuat perjalanan pelanggan lebih aman dan lebih nyaman. KAI juga memahami bahwa kawasan ini hidup bersama aktivitas masyarakat, mulai dari pejalan kaki, pengantar dan penjemput, ojek pangkalan, ojek daring, hingga pelaku usaha sekitar. Karena itu, penataannya harus dilakukan dengan baik, bertahap, dan tetap mendengar masukan,” ujar Bobby.

Dalam rencana integrasi tersebut, area Stasiun Karet akan diarahkan menjadi concourse atau ruang penghubung menuju Stasiun BNI City. KAI juga menyiapkan fasilitas travelator berpendingin udara agar perpindahan pelanggan menuju BNI City dapat dilakukan lebih nyaman. Aktivitas gate-in dan gate-out pelanggan nantinya dipusatkan di Stasiun BNI City, sementara kawasan Karet tetap disiapkan sebagai akses pendukung yang tertata.

Bobby menjelaskan, integrasi ini didorong oleh kebutuhan keselamatan dan pelayanan. Jarak Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City yang sangat berdekatan memengaruhi pola operasi perjalanan kereta api. Selain itu, aktivitas naik turun, pengantaran, dan penjemputan pelanggan di sekitar Stasiun Karet perlu ditata agar lebih aman bagi pelanggan, pengguna jalan, serta masyarakat sekitar.

“Kami ingin menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan yang solutif. Pelanggan membutuhkan akses yang mudah, masyarakat sekitar membutuhkan kepastian ruang, dan operasi kereta api membutuhkan alur yang aman. Integrasi ini harus menjawab ketiganya,” kata Bobby.

Berdasarkan data KAI, kawasan Karet dan BNI City merupakan salah satu titik layanan dengan aktivitas pelanggan yang besar. Sepanjang Semester I 2026, Stasiun Karet mencatat 7.257.442 aktivitas gate in dan gate out pelanggan, sedangkan Stasiun BNI City atau Sudirman Baru mencatat 2.688.254 aktivitas gate in dan gate out pelanggan. Secara total, kedua stasiun tersebut melayani 9.945.696 aktivitas naik dan turun pelanggan pada Januari–Juni 2026.

Pada 2025, aktivitas pelanggan di kedua stasiun juga tergolong tinggi. Stasiun Karet melayani 21.956.607 aktivitas naik dan turun pelanggan, sementara Stasiun BNI City atau Sudirman Baru melayani 7.132.683 aktivitas naik dan turun pelanggan. Secara total, kawasan ini melayani 29.089.290 aktivitas naik dan turun pelanggan sepanjang 2025.

Peran BNI City atau Sudirman Baru juga semakin penting karena stasiun ini menjadi salah satu titik layanan Commuter Line Basoetta. Pada Semester I 2026, Commuter Line Basoetta melayani 1.197.413 pelanggan, naik 12,71% dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 1.062.415 pelanggan. Dengan fungsi tersebut, integrasi Karet–BNI City disiapkan untuk memperkuat alur pelanggan di kawasan yang melayani perjalanan komuter, perpindahan antarmoda, serta akses menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Bobby, data tersebut menunjukkan bahwa penataan Karet dan BNI City perlu dilihat secara utuh sebagai kebutuhan perjalanan harian masyarakat, keselamatan operasi, serta aktivitas ekonomi di sekitar kawasan.

“Angka pelanggan di kawasan ini besar. Artinya, setiap perubahan harus disiapkan dengan cermat. KAI ingin pelanggan tetap mudah mengakses layanan, sementara lingkungan sekitar juga ditata agar lebih rapi, aman, dan nyaman,” ujar Bobby.

KAI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penataan kawasan berjalan selaras. Koordinasi tersebut mencakup pengaturan akses pejalan kaki, area pengantaran dan penjemputan, pergerakan ojek pangkalan dan ojek daring, serta kegiatan masyarakat yang selama ini berada di sekitar Stasiun Karet.

Bobby menegaskan, KAI akan menyiapkan masa transisi dengan informasi yang jelas kepada pelanggan. Petunjuk arah, petugas layanan, sosialisasi, serta pengaturan arus pelanggan akan disiapkan agar perubahan pola perjalanan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

“Kami tidak ingin pelanggan kebingungan. Saat integrasi berjalan, informasi harus jelas, akses harus siap, dan petugas harus hadir membantu. KAI ingin perubahan ini terasa sebagai peningkatan layanan, bukan sebagai beban baru bagi pelanggan,” kata Bobby.

KAI juga melihat integrasi Karet dan BNI City sebagai bagian dari pembenahan layanan transportasi publik di kawasan pusat Jakarta. Dengan fasilitas penghubung yang lebih nyaman, pelanggan dapat berpindah melalui jalur yang lebih tertata, terlindung dari cuaca, dan memiliki alur yang lebih aman dibandingkan kondisi saat ini.

“KAI akan terus melakukan perbaikan layanan dengan tetap mendengar suara pelanggan dan masyarakat. Keselamatan menjadi prioritas, pelayanan harus semakin baik, dan penataan kawasan perlu memberi manfaat bagi lebih banyak pihak,” tutup Bobby. (Isna)

Share:

Read More

Kemenpar Perkuat Promosi Wisata Jakarta ke Pasar Tiongkok lewat Famtrip

Kemenpar Perkuat Promosi Wisata Jakarta ke Pasar Tiongkok lewat Famtrip. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat promosi pariwisata DKI Jakarta ke pasar Tiongkok melalui penyelenggaraan Familiarization Trip (Famtrip) dan Networking Dinner yang melibatkan pelaku industri pariwisata premium asal Tiongkok.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, di Jakarta, Senin (13/7), menjelaskan kegiatan Famtrip yang berlangsung pada 27 Juni–1 Juli 2026 ini merupakan hasil kolaborasi Kemenpar dengan Mandarin Oriental Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, serta ASTINDO.

"Program ini diinisiasi untuk memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi kelas dunia yang menawarkan pengalaman wisata perkotaan, kekayaan budaya, wisata kuliner, hingga pesona wisata bahari dalam satu kawasan yang terintegrasi dan mudah diakses. Inisiatif ini sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat promosi pariwisata Jakarta di pasar internasional, khususnya pasar Tiongkok yang strategis dan terus bertumbuh," ujar Made.

Made mengatakan Jakarta tidak hanya dikenal sebagai kota bisnis, tetapi juga menjadi gerbang menuju beragam destinasi wisata bahari Indonesia.

"Perpaduan pengalaman kota modern dengan pesona Kepulauan Seribu merupakan daya tarik yang perlu terus diperkenalkan kepada wisatawan asal Tiongkok," katanya.

Selama program berlangsung, delegasi yang terdiri atas premium travel agents dan perusahaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) terkemuka asal Tiongkok, antara lain UMICE Beijing, HIMICE Events Shenzhen, China Comfort Travel MICE, HCG Travel Group, dan Mandarin Oriental Guangzhou, diajak merasakan langsung beragam pengalaman wisata di Jakarta.

Rangkaian kegiatan meliputi city tour ke sejumlah destinasi unggulan, pengalaman gastronomi bersama Chef Fei asal Tiongkok yang menyandang dua bintang Michelin, wisata bahari ke Kepulauan Seribu yang mencakup Pulau Putri, Pulau Macan, dan Pulau Sepa, gala dinner di Lyon Restaurant Mandarin Oriental Jakarta, kunjungan ke Museum Tekstil, aktivitas wellness, hingga menikmati kawasan pesisir modern Pantai Indah Kapuk.

Made menambahkan, pasar Tiongkok merupakan salah satu pasar wisatawan mancanegara terbesar dan paling potensial bagi Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan asal Tiongkok tercatat mencapai 617.186 kunjungan.

Menurutnya, penguatan konektivitas udara menjadi faktor penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Berdasarkan data Amadeus per Juli 2026, hingga Mei 2026 tersedia penerbangan langsung dari sejumlah kota di Tiongkok menuju empat kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, Manado, dan Surabaya, dengan kapasitas mencapai 1.768.545 kursi yang dioperasikan oleh 12 maskapai.

"Pemilihan Jakarta sebagai lokasi kegiatan juga didukung posisinya sebagai salah satu pintu gerbang utama penerbangan internasional Indonesia serta sebagai pilot project Destinasi Prioritas Regeneratif dalam RPJMN 2025–2029," ujar Made.

Keberhasilan penyelenggaraan Famtrip turut didukung China Southern Airlines sebagai mitra transportasi udara. Maskapai tersebut memfasilitasi peserta asal Tiongkok dengan tiket berbiaya dasar (free basic fare) menuju Jakarta. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat konektivitas penerbangan langsung Indonesia–Tiongkok sekaligus mendukung promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional.

Sebagai puncak rangkaian kegiatan, Kemenpar menyelenggarakan Networking Dinner yang mempertemukan para buyers asal Tiongkok dengan enam pelaku industri pariwisata Indonesia dari Jakarta, yakni Mandarin Oriental Jakarta, ASTINDO, White Horse Group, Elok Tour, Clio Tour & Events, dan Infotour.

Pertemuan bisnis tersebut menghasilkan komitmen kerja sama serta membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan asal Tiongkok, dengan produk wisata pantai dan bahari menjadi daya tarik utama yang paling diminati.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Famtrip pasar Tiongkok di Jakarta menghasilkan potensi kunjungan sebanyak 400 wisatawan (potential pax) dengan estimasi devisa mencapai 485.200 dolar AS atau sekitar Rp8,71 miliar. 

Capaian tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata nasional, mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara, mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai gerbang utama pariwisata Indonesia dan destinasi berkelas dunia. (Fajar)

Share:

Read More

MBG Perdana Setelah Libur Sekolah, Wakil Kepala BGN Tinjau Pelaksanaan Program MBG di Jakarta Pusat

MBG Perdana Setelah Libur Sekolah, Wakil Kepala BGN Tinjau Pelaksanaan Program MBG di Jakarta Pusat. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta Pusat, pada Senin (13/7).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas menu, keamanan pangan, hingga proses distribusi kepada para penerima manfaat.

Dalam kesempatan tersebut, Trenggono didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati meninjau langsung SDN Cikini 01, SDN Cikini 02, SMA Muhammadiyah 1, SPPG Jakarta Pusat Menteng Peganggsaan 1, dan SPPG Jakarta Pusat Johar Baru Kampung Rawa 2.

Trenggono menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan bahan baku perlu memprioritaskan potensi pangan lokal dan melibatkan pelaku usaha di sekitar wilayah pelaksanaan program.

"Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak ekosistem pangan di daerah. Kita perlu memanfaatkan buah-buahan lokal yang kualitasnya yang berkualitas, mengurangi ketergantungan pada bahan baku produksi pabrikan, serta mengutamakan pasokan dari UMKM. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar," ujar Trenggono.

Lebih lanjut, Trenggono mengingatkan bahwa kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap menu yang disajikan. Menu harian perlu mengandung protein hewani secara konsisten sebagai salah satu komponen penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.

"Kami ingin memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang lengkap dan seimbang. Karena itu, menu berbahan protein hewani, termasuk daging, perlu diupayakan tersedia secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan, kecukupan gizi, dan ketersediaan bahan baku di masing-masing daerah," jelasnya.

Selain menekankan kualitas gizi, Trenggono juga memberikan sejumlah arahan kepada pengelola SPPG dan mitra untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional. Kepala SPPG dan mitra diminta aktif melakukan pendampingan saat kunjungan monitoring, rutin membangun komunikasi dengan sekolah, serta menghimpun masukan dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan penerima manfaat lainnya sebagai bahan evaluasi penyusunan menu.

BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah dan berkomitmen memastikan program terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa. (Muh)

Share:

Read More

Indonesia Tuntaskan Misi Kerja Sama Industri di INNOPROM 2026, Hasilkan Belasan Kerja Sama Strategis

Indonesia Tuntaskan Misi Kerja Sama Industri di INNOPROM 2026, Hasilkan Belasan Kerja Sama Strategis. (Dok. Kemenperin)

Rusia, WaraWiri.net - Indonesia menutup keikutsertaannya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 dengan berbagai pencapaian strategis untuk memperkuat kemitraan industri, membuka peluang investasi, dan memperluas akses pasar Indonesia di kawasan Eurasia.

Selama empat hari penyelenggaraan pameran industri internasional tersebut, Kementerian Perindustrian memanfaatkan setiap agenda bilateral meeting, business forum, business talk, dan business matching sebagai sarana untuk memperluas kerja sama industri, membuka peluang investasi, mempercepat alih teknologi, serta meningkatkan akses pasar bagi produk manufaktur Indonesia.

“Partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada INNOPROM 2026 telah memperkuat posisi industri nasional di pasar Eurasia. Hal ini terlihat dari tingginya antusias pelaku industri dari pasar Eurasia yang menginginkan kerja sama dengan industri nasional dan bahkan telah melakukan penandatanganan MOU sepanjang kehadiran kita di Rusia” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Rusia pada Kamis (9/7).

Pencapaian tersebut diwujudkan melalui 8 bilateral meeting dengan pemerintah Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Tajikistan, Wilayah Chelyabinsk, Wilayah Kirov, dan Wilayah Sverdlovsk. Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai komitmen untuk memperkuat kerja sama industri, perdagangan, investasi, hilirisasi, pengembangan kawasan industri, penguatan rantai pasok, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia industri yang diwujudkan melalui penandatanganan 13 Memorandum of Understanding (MoU).

Ke-13 MoU tersebut meliputi kesepakatan antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, serta kerja sama dengan Kyrgyzstan, Kazakhstan, Wilayah Chelyabinsk, Wilayah Kirov, dan Wilayah Sverdlovsk.

Selain itu, kerja sama business-to-business (B2B) juga diwujudkan melalui penandatanganan MoU yang melibatkan Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia, dan Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) bersama United Industrial Corporation AK Bars, MoU antara PT Minang Jordanindo dan CHETRA LLC, serta nota kesepahaman antara Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dan Association of Clusters, Technology Parks and Special Economic Zones of the Russian Federation (ACTPRF).

MoU yang ditandatangani akan menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama industri di berbagai sektor strategis, meliputi pengembangan industri manufaktur, rekayasa mesin, industri alat berat, otomotif, metalurgi, industri kimia, industri halal, pengolahan mineral, pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri, serta penguatan investasi dan perdagangan.

Selain penandatangan MoU, Kementerian Perindustrian RI juga telah menyelenggarakan delapan business talk dan business forum yang konsisten dihadiri oleh para pelaku industri, calon investor dan stakeholders industri di Eurasia.

Diplomasi bisnis melalui penyelenggaraan business forum dan business talk ini membahas berbagai isu strategis, antara lain manufaktur maju, semikonduktor, telematika, industri maritim, hilirisasi, industri sawit berkelanjutan, serta penguatan rantai nilai industri antara kawasan Eurasia dan ASEAN.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menyampaikan, berbagai capaian yang diperoleh selama INNOPROM 2026 menunjukkan besarnya minat mitra internasional untuk membangun kerja sama dengan Indonesia.

“Capaian yang diraih Indonesia selama INNOPROM 2026 menunjukkan bahwa industri nasional semakin dipercaya dan berbagai kerja sama yang terbangun melalui ajang ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi, perdagangan, dan kolaborasi industri yang memberikan nilai tambah bagi penguatan daya saing manufaktur Indonesia,” ujarnya.

Direktur Program Bisnis Formika Event Anton Atrashkin, mengapresiasi atas kerja sama dan kontribusi yang luar biasa dalam menyukseskan partisipasi Indonesia sebagai Partner Country di INNOPROM 2026.

“Ini merupakan kali pertama pelaku usaha Indonesia hadir di Rusia dalam skala sebesar ini, dan kami melihat begitu banyak talenta serta energi yang dicurahkan untuk menghadirkan paviliun dan rangkaian kegiatan yang sangat mengesankan,” ungkapnya.

Keberhasilan Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 menegaskan bahwa diplomasi industri tidak hanya memperluas jejaring kemitraan internasional, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang mendukung investasi, pengembangan industri bernilai tambah, dan perluasan akses pasar.

Berbagai capaian tersebut menjadi fondasi bagi penguatan kemitraan industri Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eurasia sekaligus mendukung transformasi industri nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Junaedi)

Share:

Read More

Presiden Prabowo: Koperasi Merah Putih Jadi Pusat Ekonomi Desa dan Saluran Utama Subsidi Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi sekaligus instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026.

“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa. Akan ada gudang. Akan ada cold storage ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa gagasan pembentukan KDKMP telah lama ia pikirkan sejak bertugas sebagai prajurit di berbagai daerah. Pengalaman menyaksikan langsung kesulitan hidup masyarakat desa membuatnya meyakini bahwa koperasi merupakan solusi untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus melindungi kelompok masyarakat paling bawah.

“Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” ujar Presiden.

Menurut Kepala Negara, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses pembiayaan. Meski hasil panen meningkat, banyak petani tetap terjerat utang berbunga tinggi kepada rentenir karena membutuhkan biaya hidup selama masa tanam. Untuk itu, Presiden menilai setiap desa harus memiliki koperasi simpan pinjam yang mampu menyediakan pembiayaan dengan bunga murah.

“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Kehadiran KDKMP tersebut diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir sekaligus menjadi saluran distribusi berbagai barang bersubsidi agar tepat sasaran.

“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” tegas Presiden.

Tidak hanya untuk masyarakat desa, pemerintah juga akan memperkuat koperasi nelayan melalui penyediaan gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan yang dikelola secara koperasi. Presiden menegaskan bahwa seluruh fasilitas tersebut merupakan pembiayaan yang akan dicicil kembali oleh koperasi dari hasil usaha para nelayan sehingga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden turut memproyeksikan keberadaan KDKMP akan menggerakkan perekonomian nasional dengan perputaran dana hingga Rp223 triliun setiap tahun di desa-desa, serta meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp202 triliun. Di saat yang sama, pemerintah juga menargetkan perbaikan sistem logistik nasional agar lebih efisien dan mampu menekan biaya distribusi.

“Semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien,” tutur Presiden.

Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, adil, dan terintegrasi. Koperasi diharapkan menjadi tempat rakyat memperoleh modal, menjual hasil produksi, mendapatkan kebutuhan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, sekaligus menikmati subsidi pemerintah secara tepat sasaran. (Dinda)

Share:

Read More

Hadiri Puncak Hari Koperasi ke-79, Presiden Prabowo Tegaskan Koperasi Pilar Utama Ekonomi Kerakyatan

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026. Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, acara tersebut menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi yang menyampaikan bahwa Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi tonggak kebangkitan gerakan koperasi setelah selama hampir tiga dekade dinilai belum memperoleh perhatian yang sepadan sesuai amanat konstitusi.

“Hari Koperasi Nasional ke-79 ini menjadi momentum bangkitnya gerakan koperasi di Indonesia kita. Dan kita yakin di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, koperasi akan menjadi salah satu pilar utama penggerak rakyat Indonesia,” ujar Bambang.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo yang dinilai menjadi penyemangat bagi seluruh insan koperasi di Tanah Air. Ferry juga menegaskan bahwa tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi sebagai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam laporannya, Menteri Ferry memaparkan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 83 ribu koperasi telah memiliki badan hukum, sementara pembangunan sarana fisik juga terus berjalan.

“Sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai. Kemudian yang 100 persen bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845, yang sedang dibangun 19.539. Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden. Insyaallah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus mereka akan kita tempatkan di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapannya,” ujar Menteri Ferry.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan selamat kepada seluruh insan koperasi Indonesia. Kepala Negara juga menyampaikan kedekatan emosionalnya dengan gerakan koperasi yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya kepada bangsa.

“Selamat memperingati Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi Indonesia di manapun engkau berada. Hari ini adalah hari yang membahagiakan saya. Saya lihat wajah-wajah tokoh koperasi yang sudah lama berjuang. Saya berjuang bersama saudara-saudara di beberapa koperasi,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan bagian dari keluarga besar perjuangannya dalam membangun kesejahteraan rakyat.

“Saudara-Saudara karena saya ini merasa di kalangan keluarga sendiri, koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya,” ucap Presiden. (Dinda)

Share:

Read More

Danlanud Sulaiman Sambut Kedatangan Tim Satgas Itjen Kemhan RI dalam Rangka Penatausahaan Pemanfaatan BMN Tahun 2026

Danlanud Sulaiman Sambut Kedatangan Tim Satgas Itjen Kemhan RI dalam Rangka Penatausahaan Pemanfaatan BMN Tahun 2026. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Komandan Lanud (Danlanud) Sulaiman Marsma TNI Eko Sujatmiko, M.M., menyambut kedatangan Tim Satuan Tugas (Satgas) Itjen Kemhan RI sekaligus membuka rapat Kunjungan Kerja Tim Satgas Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Sesi I di lingkungan Unit Organisasi (UO) Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Mako Lanud Sulaiman, Margahayu Bandung, Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya, Danlanud Sulaiman menyampaikan bahwa kehadiran Tim Satgas merupakan suatu kehormatan sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, kegiatan ini memiliki arti strategis sebagai bagian dari upaya pembinaan administrasi serta penataan pemanfaatan BMN di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan TNI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan seluruh data dan administrasi pemanfaatan BMN dapat tertata dengan baik sehingga mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok satuan serta mewujudkan pengelolaan aset negara yang profesional, efisien, dan akuntabel.

"Kami siap memberikan dukungan serta informasi yang diperlukan selama proses penatausahaan berlangsung. Besar harapan kami, melalui pendampingan dan pembinaan dari Tim Satgas, apabila masih terdapat kekurangan maupun hal-hal yang perlu disempurnakan dalam pengelolaan BMN di Lanud Sulaiman, kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami ke depan," ujar Danlanud. (Ilham)

Share:

Read More

Gelar Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup ke-7, Polri Berkomitmen Cetak Bibit Atlet Berprestasi dan Junjung Sportivitas

Gelar Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup ke-7, Polri Berkomitmen Cetak Bibit Atlet Berprestasi dan Junjung Sportivitas. (Dok. Divisi Humas Polri)

Tangerang Selatan, WaraWiri.net - Semangat sportivitas, disiplin, dan persatuan mewarnai pembukaan Kejuaraan Nasional Taekwondo Kapolri Cup 7 Tahun 2026 yang digelar di Indoor Stadium Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis (9/7/2026).

Upacara pembukaan kejuaraan dipimpin langsung oleh Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I Divkum Polri Irjen. Pol. Langgeng Purnomo selaku Inspektur Upacara, dihadiri oleh Teknisi KBRN Utama Tk. II Korbrimob Polri Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima, para Pejabat Utama Mabes Polri, pengurus Taekwondo Indonesia, jajaran panitia penyelenggara, pelatih, wasit, ofisial, atlet peserta dari unsur Polri maupun masyarakat umum, serta tamu undangan lainnya.

Penyelenggaraan kejuaraan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet taekwondo dilingkungan Polri dan masyarakat, menjadi sarana pembinaan, pencarian bibit atlet potensial serta regenerasi atlet berprestasi, mempererat tali persaudaraan, sportivitas, disiplin, dan jiwa kompetitif yang sehat.

Kejuaraan ini berlangsung selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Juli 2026, menjadi ajang bergengsi yang tidak hanya memperebutkan prestasi, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam membina atlet-atlet taekwondo berbakat sekaligus memperkuat soliditas insan olahraga dari seluruh Indonesia.

Antusiasme terhadap kejuaraan ini terlihat dari tingginya jumlah peserta. Sebanyak 2.058 atlet ambil bagian dalam Kejuaraan Nasional Taekwondo Kapolri Cup 7 Tahun 2026 yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri atas 1.807 atlet dari masyarakat umum dan 251 atlet dari unsur Polri.

Para peserta akan bertanding pada nomor Kyorugi dan Poomsae di berbagai kelompok usia dan kelas pertandingan sesuai ketentuan Technical Handbook serta peraturan Taekwondo Indonesia dan federasi yang berlaku.

Korps Brimob Polri turut mengirimkan personel terbaik sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan Polri. Korbrimob diwakili lima atlet nomor Kyorugi, yakni Briptu Fatkhur Rozi (Under 87 Kg), Bripda Rio Handika (Under 68 Kg), Bripda Romi Kurniawan Waruwu (Under 74 Kg), Bripda Dafa Wildan (Under 80 Kg), dan Bharada Rafi Syofia Muharrizal (Under 63 Kg).

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada Sang Merah Putih melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan laporan Komandan Upacara dan Ketua Pelaksana, pembacaan janji wasit serta janji atlet sebagai bentuk komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play.

Dalam amanatnya, Irjen Pol. Langgeng Purnomo menyampaikan Kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup ke-7 Tahun 2026 menjadi momentum untuk mempererat persatuan, menumbuhkan semangat sportivitas, serta melahirkan atlet-atlet taekwondo Indonesia yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

“Ajang ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung pembinaan olahraga melalui kompetisi yang profesional, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas,” ujar Irjen Pol. Langgeng Purnomo.

Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih, ofisial, panitia, tenaga kesehatan, aparat pengamanan, sponsor, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan, seraya berharap pertandingan berlangsung aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi kemajuan taekwondo Indonesia.

Kegiatan kemudian ditandai dengan pembukaan kejuaraan secara simbolis melalui penekanan tombol sirine yang disambut antusias seluruh peserta dan tamu undangan.

Suasana pembukaan semakin semarak dengan penampilan atraksi dari Master Taekwondo Indonesia dan N-Lions Indonesia yang menampilkan demonstrasi teknik bela diri taekwondo secara atraktif dan memukau, sekaligus menunjukkan tingginya kualitas pembinaan olahraga taekwondo di Tanah Air.

Kehadiran Teknisi KBRN Utama Tk. II Korbrimob Polri Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima mewakili Dankorbrimob Polri pada pembukaan Kejuaraan Nasional Taekwondo Kapolri Cup 7 Tahun 2026 menjadi wujud nyata dukungan pimpinan Korps Brimob Polri terhadap pembinaan olahraga prestasi di lingkungan Polri. (Bambang)

Share:

Read More