Brigadir Renita Rismayanti Raih Hoegeng Awards 2026 Kategori Polisi Inovatif Berkat Inovasi Digitalisasi Data Kriminal Misi PBB

Brigadir Renita Rismayanti Raih Hoegeng Awards 2026 Kategori Polisi Inovatif Berkat Inovasi Digitalisasi Data Kriminal Misi PBB. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri Brigadir Renita Rismayanti meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Inovatif atas kontribusinya menghadirkan inovasi digitalisasi pendataan kriminal saat bertugas sebagai personel United Nations Police (UNPOL) dalam Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah (MINUSCA).

Penghargaan tersebut diberikan pada malam puncak Hoegeng Awards 2026 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (31/7). Acara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., jajaran pejabat negara, serta tokoh masyarakat.

Brigadir Renita menjalankan penugasan dalam misi MINUSCA pada 2023–2024 sebagai Crime Database Officer. Dalam penugasannya, ia melihat proses pendataan tindak pidana di Republik Afrika Tengah masih dilakukan secara manual. Melalui inovasi yang dikembangkannya, sistem pendataan kemudian dimigrasikan ke platform digital sehingga pencatatan kasus kriminal menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan terhubung langsung dengan Markas UNPOL.

Atas inovasi tersebut, Brigadir Renita memperoleh apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena dinilai mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data kriminal dalam mendukung pelaksanaan misi perdamaian internasional.

Hoegeng Awards merupakan bentuk penghargaan kepada anggota Polri yang mampu menghadirkan inovasi dan memberikan kontribusi nyata, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam keterangannya, Brigadir Renita Rismayanti mengaku tantangan terbesar saat menjalankan misi di Republik Afrika Tengah adalah kondisi negara yang masih dilanda konflik serta sistem pendataan kriminal yang masih dilakukan secara manual.

“Sebagai officer di unit database kriminal, pekerjaan saya sehari-hari melakukan registrasi seluruh tindak pidana kriminal yang ada di negara tersebut. Saat melihat proses pendataan masih manual, saya berupaya melakukan migrasi data ke sistem digital agar lebih efektif dan dapat terhubung langsung dengan Markas UNPOL,” ujar Brigadir Renita Rismayanti.

Hoegeng Awards merupakan ajang penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki integritas, dedikasi, inovasi, dan kepedulian tinggi dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia internasional. (Deni)

Share:

Read More

Polri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk sebagai Kadivhubinter

Polri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk sebagai Kadivhubinter. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri melakukan mutasi terhadap 146 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Juli 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) tertanggal 31 Juli 2026, yakni ST/1584/VII/KEP./2026 sebanyak 119 personel dan ST/1585/VII/KEP./2026 sebanyak 27 personel.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas.

"Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal," ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir, Jum'at (31/7).

Dari 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki jabatan PJU Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang diangkat sebagai Kadivhubinter Polri.

Selanjutnya, terdapat 4 personel yang mendapatkan promosi jabatan IB/Irjen Pol, 24 personel promosi jabatan IIA/Brigjen Pol, 48 personel promosi jabatan IIB/Kombes Pol, 1 personel promosi jabatan IIB/Kapolrestabes/Tro/Ta, 12 personel promosi jabatan IIIA1/AKBP, serta 11 personel promosi jabatan IIIA2/Kapolres.

Dalam mutasi kali ini, terdapat pula 4 personel Polisi Wanita (Polwan) yang mendapatkan promosi, yakni Brigjen Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F. sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Padang Pariyaman Polda Sumbar, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A. sebagai Kapolres Purworejo Polda Jateng.

Selain promosi dan flat, mutasi juga mencakup 6 personel selesai pendidikan, 1 personel berangkat pendidikan, 7 personel kukuh, serta 23 personel yang memasuki masa pensiun.

Kadivhumas menegaskan, setiap personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

"Kami berharap seluruh personel yang mendapatkan amanah dalam jabatan baru dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tuturnya. (Deni)

Share:

Read More

Kodaeral V Hadiri Konferensi Pers Pengungkapan Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri di Surabaya

Kodaeral V Hadiri Konferensi Pers Pengungkapan Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri di Surabaya. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Komandan Polisi Militer Komando Daerah TNI AL V (Danpom Kodaeral V) Kolonel Laut (PM) Andre Thomas Alexander, M.Tr.Opsla., dan Komandan KRI Salawaku-842 Mayor Laut (P) Prima Satriya Aji Surya mewakili Asops Dankodaeral V Didik Kusyanto, M.Tr.Hanla., menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait keberhasilan menggagalkan upaya ekspor ilegal sekitar 3,4 ton merkuri cair senilai kurang lebih Rp17,5 miliar di Terminal Petikemas Surabaya.

Kehadiran TNI AL dalam konferensi pers tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan nasional, khususnya pengawasan terhadap potensi tindak pidana penyelundupan barang berbahaya melalui jalur laut. Kolaborasi antara TNI AL, Bea Cukai, Polri, dan instansi terkait menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pengamanan wilayah perairan Indonesia serta mencegah kejahatan lintas negara.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1, Rusman Hadi, mengatakan bahwapengungkapan kasus ini merupakan hasil optimalisasi fungsi intelijen, analisis risiko, serta sinergi yang kuat dengan Polri dalam mengawasi lalu lintas barang ekspor.

"Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai bersama Polri dalam mencegahpenyelundupan komoditas berisiko tinggi. Pengawasan yang kami lakukan tidak hanya bertujuan melindungi penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak peredaran merkuri yang tidak terkendali," ujar Rusman.

Komoditas merkuri diketahui merupakan bahan berbahaya yang penggunaannya diawasi secara ketat karena berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyelundupan menjadi bagian penting dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap pengendalian peredaran merkuri sesuai ketentuan nasional maupun konvensi internasional.

TNI AL menegaskan komitmennya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga keamanan laut, mencegah penyelundupan, dan melindungi kepentingan nasional.

Melalui sinergi yang solid antarinstansi, diharapkan berbagai bentuk kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan barang berbahaya, dapat dicegah secara efektif guna mewujudkan keamanan laut yang kondusif dan mendukung penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. (Tedy)

Share:

Read More

22 Negara Resmi Akhiri MPE Garuda Canti Dharma III Tahun 2026

22 Negara Resmi Akhiri MPE Garuda Canti Dharma III Tahun 2026. (Dok. Puspen TNI)

Bogor, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun secara resmi menutup Multinational Peacekeeping Exercise (MPE) Garuda Canti Dharma III Tahun 2026 di PMPP TNI, Sentul, Bogor, Jumat (31/7/2026). 

Upacara penutupan dihadiri para Pejabat Utama Mabes TNI, Komandan PMPP TNI, pejabat Kementerian/Lembaga, perwakilan Polri, Atase Pertahanan negara sahabat, para Komandan Peacekeeping Center, serta 1.014 peserta dari 22 negara.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Asops Panglima TNI disampaikan bahwa latihan multinasional seperti Garuda Canti Dharma bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan kesiapan bersama dalam mendukung perdamaian dunia. 

MPE Garuda Canti Dharma III menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus wujud komitmen TNI dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui diplomasi militer yang profesional dan adaptif.

Selama pelaksanaan latihan, para peserta telah melaksanakan berbagai skenario dan materi yang dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas, profesionalisme, serta kemampuan menghadapi tantangan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Melalui latihan ini diharapkan terbangun sinergi, saling percaya, dan jejaring kerja sama yang semakin kuat antarnegara, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan misi perdamaian dunia pada masa mendatang. (Tedy)

Share:

Read More

BGN Prioritaskan Pangan Lokal, Bulog Disiapkan sebagai Buffer Pasokan Beras

BGN Prioritaskan Pangan Lokal, Bulog Disiapkan sebagai Buffer Pasokan Beras. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik usulan Perum Bulog mengenai penyediaan beras premium untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar menegaskan akan terus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program MBG. Langkah tersebut dipilih sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah melalui pemberdayaan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bulog tidak akan menggantikan peran pemasok lokal, melainkan berfungsi sebagai penyangga (buffer) apabila pasokan beras di suatu wilayah tidak mencukupi atau terjadi gejolak harga.

"Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini," ujar Mas Dar dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, pada Jumat (31/7).

Mas Dar menjelaskan bahwa usulan Bulog bukan terkait beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), melainkan beras premium yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan apabila suatu daerah mengalami keterbatasan pasokan. Menurutnya, keberadaan Bulog sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan stok pangan nasional.

"Bulog memiliki fungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga stok pangan. Karena itu kami ingin menempatkan Bulog sebagai buffer. Ketika pasokan beras lokal belum mencukupi atau ada potensi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan, Bulog dapat menjadi penyangga sehingga masyarakat tetap memperoleh harga yang wajar dan stok pangan tetap tersedia," kata Mas Dar.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi BGN agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi daerah. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari lingkungan sekitar SPPG, perputaran ekonomi di tingkat desa maupun kecamatan diharapkan semakin meningkat.

"Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas. Karena itu kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dahulu. Jika memang terjadi kekurangan, baru Bulog hadir sebagai penyangga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman," tutupnya. (Burhan)

Share:

Read More

BGN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

BGN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa BGN siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan MK mengenai penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan Program MBG berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Mas Dar menegaskan bahwa BGN berada pada tataran operasional sehingga seluruh pelaksanaan program akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme penganggaran yang berlaku.

"Kami adalah lembaga pemerintah di tingkat operasional. Apa pun keputusan negara dan kebijakan pemerintah nantinya, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal untuk masyarakat," ujar Mas Dar pada Jumat (31/7).

Mas Dar menjelaskan bahwa kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, BGN akan berfokus pada pelaksanaan program agar manfaat Program MBG dapat terus dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Alokasi anggaran untuk Program MBG akan digunakan dengan sebaik-baiknya," sambung Mas Dar.

Menurutnya, hingga saat ini BGN memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan tetap berlangsung dengan baik. Selain itu, BGN juga terus menyelaraskan data bersama kementerian terkait untuk mempercepat perluasan layanan di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, sehingga intervensi gizi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Mas Dar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui Program MBG. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan mengedepankan optimisme, data, dan akal sehat dalam melihat berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah. (Burhan)

Share:

Read More

Dari SPBU Sipirok, Pengemudi Ceritakan Pengalaman Penggunaan B50

Dari SPBU Sipirok, Pengemudi Ceritakan Pengalaman Penggunaan B50. (Dok. Kemen ESDM)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Di tengah aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU Sipirok, Nainggolan dan Herwin Siregar menjalani rutinitas seperti biasa. Keduanya bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, sehingga kondisi mesin dan konsumsi bahan bakar menjadi hal yang tidak dapat dianggap sepele.

Sejak B50 diterapkan secara nasional, satu pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat ialah bagaimana pengaruh bahan bakar tersebut terhadap mesin dan performa kendaraan.

Nainggolan, pengemudi pikap pengangkut ikan asin berusia 47 tahun, mengaku tidak merasakan gangguan pada mesin kendaraannya setelah menggunakan B50.

"Usai memakai B50, sama aja tidak ada masalah apa apa pada mesin kita, lancar-lancar saja," ujar Nainggolan.

Pengalaman serupa disampaikan Herwin Siregar, 47 tahun, yang telah delapan tahun bekerja sebagai pengemudi angkutan umum rute Medan-Sipahutar. Dengan Mitsubishi L300, ia tetap menjalankan perjalanan sekitar enam jam dan mengeluarkan biaya bahan bakar sekitar Rp450.000 setiap hari.

"Saya sudah lama menggunakan Biosolar untuk mobil angkutan saya Mitsubishi L300 jurusan Medan ke Sipahutar. Setiap hari saya isi 450.000 untuk perjalanan 6 jam aman di mesin, hanya ada sedikit perbedaan kalau di jalan yang menanjak," ujarnya.

Pengalaman kedua pengemudi tersebut menjadi bagian dari gambaran penerapan B50 dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Bagi pemerintah, pemantauan langsung di tingkat konsumen diperlukan untuk melihat ketersediaan bahan bakar sekaligus mengetahui respons pengguna kendaraan.

Inilah yang dilakukan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot di SPBU 14.227.322, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (31/7).

Selain memeriksa ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM, Yuliot juga mendengar langsung pengalaman konsumen selama menggunakam B50.

"Kita mengecek pasokan BBM yang ada di seluruh daerah, dan saya lihat pasokan BBM cukup lancar. Selain mengecek kelancaran BBM, kita juga ingin melihat implementasi B50, kita harus mengecek bagaimana penerapannya di lapangan," ujar Yuliot.

Peninjauan di SPBU Sipirok menunjukkan bahwa penerapan B50 tidak hanya berkaitan dengan kebijakan dan distribusi bahan bakar, tetapi juga menyentuh aktivitas harian masyarakat yang bergantung pada kendaraan. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan pasokan serta pelaksanaannya di lapangan agar B50 bisa memenuhi kebutuhan konsumen.

Kunjungan ke SPBU 14.227.322 merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Yuliot di Sumatera Utara. Sebelumnya, rombongan meninjau PLTA Batang Toru, kemudian melanjutkan kunjungan ke fasilitas PLTP Sarulla. (Fajar)

Share:

Read More

Pemerintah Percepat Pemulihan PLTP Sarulla, Siapkan Investasi Baru untuk Optimalkan Potensi Panas Bumi 1.100 MW

Pemerintah Percepat Pemulihan PLTP Sarulla, Siapkan Investasi Baru untuk Optimalkan Potensi Panas Bumi 1.100 MW. (Dok. Kemen ESDM)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Pemerintah mempercepat langkah pemulihan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Sarulla di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengoptimalkan potensi panas bumi hingga sekitar 1.100 MW. Melalui penyelesaian administrasi dan rencana investasi sekitar USD 270 juta, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang 330 MW dapat kembali beroperasi optimal pada 2027-2028.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi yang dibutuhkan hingga Oktober 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, peningkatan kapasitas produksi akan dikejar pada 2027-2028.

"Yang pertama dari sisi administrasi kita akan selesaikan sampai dengan Oktober 2026 ini. Sudah selesai urusan administrasinya, tahun 2027-2028 ini kita kejar peningkatan kapasitas produksi," kata Yuliot seusai pertemuan di PLTP Sarulla, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (31/7).

Menurut Yuliot, pemulihan kapasitas PLTP Sarulla diperkirakan membutuhkan tambahan investasi sekitar USD 270 juta. Investasi tersebut diarahkan untuk mengembalikan kemampuan produksi pembangkit ke kapasitas terpasang sebesar 330 MW.

"Perlu ada tambahan investasi baru itu diperkirakan sekitar 270 juta US untuk mengembalikan kembali ke kapasitas 330 MW dari potensi yang ada 1.100 MW," tuturnya.

Dalam operasional lapangan panas bumi, perubahan tekanan uap menjadi salah satu tantangan teknis yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas produksi PLTP Sarulla saat ini berada di kisaran 220 MW dari kapasitas terpasang sebesar 330 MW.

Pemerintah bersama pengelola telah menyiapkan langkah penyelesaian administrasi dan rencana investasi untuk mengembalikan kapasitas pembangkit tersebut. Setelah kapasitas eksisting kembali optimal, investasi lanjutan direncanakan dilakukan secara bertahap untuk mendukung pemanfaatan potensi panas bumi yang tersedia.

PLTP Sarulla berlokasi di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pembangkit tersebut dioperasikan oleh konsorsium Sarulla Operations Ltd. atau SOL.

PLTP Sarulla memiliki kapasitas terpasang sebesar 330 MW yang terbagi dalam tiga unit, masing-masing berkapasitas 110 MW. Unit Silangkitang atau SIL mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017. Unit Namora-I-Langit 1 atau NIL-1 beroperasi sejak Oktober 2017, sedangkan Unit Namora-I-Langit 2 atau NIL-2 mulai beroperasi pada Mei 2018.

PLTP Sarulla merupakan salah satu aset strategis panas bumi Indonesia. Dengan potensi sumber daya sekitar 1.100 MW, penguatan pengelolaan lapangan diharapkan tidak hanya memulihkan kapasitas pembangkit yang ada, tetapi juga mendukung pengembangan energi bersih sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. (Fajar)

Share:

Read More

Buka Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, Gubernur Pramono: Perkuat Sport Tourism Ibu Kota

Buka Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, Gubernur Pramono: Perkuat Sport Tourism Ibu Kota. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi membuka Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta Tahun 2026 yang diselenggarakan Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) DKI Jakarta di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8).

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung pembinaan atlet, meningkatkan kualitas kompetisi olahraga nasional, serta memperkuat sport tourism di ibu kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dalam ajang tahunan tersebut. Turnamen ini diikuti 322 peserta, terdiri atas 178 atlet profesional dari 23 provinsi di Indonesia.

"Kehadiran para atlet dari berbagai daerah menunjukkan bahwa Jakarta semakin dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan olahraga berskala nasional," ujarnya.

Gubernur Pramono berharap, turnamen ini menjadi wadah pembinaan atlet melalui peningkatan jam terbang bertanding sekaligus menjaring bibit-bibit potensial. Menurutnya, kompetisi yang diselenggarakan secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari pembinaan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTB–NTT), hingga kejuaraan tingkat internasional.

Ia juga menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperbanyak penyelenggaraan ajang olahraga. Selain melahirkan atlet berprestasi, kegiatan olahraga terbukti mendorong gaya hidup sehat, memperkuat ekosistem olahraga nasional, serta menggerakkan perekonomian dan pariwisata daerah.

Sebagai penggemar tenis, Gubernur Pramono mengaku memiliki keterikatan emosional dengan olahraga tersebut. Hal itu menjadi salah satu alasan yang mendorongnya untuk memastikan fasilitas olahraga di Jakarta tetap terawat dan berfungsi optimal.

"Kami akan terus memperbanyak penyelenggaraan event olahraga karena manfaatnya sangat luas. Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas olahraga yang terus ditingkatkan, Jakarta siap menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional. Kami ingin Jakarta menjadi kota yang mampu melahirkan prestasi sekaligus menjadi destinasi sport tourism utama di Indonesia," tegasnya.

Gubernur Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta terus merevitalisasi dan membenahi berbagai sarana olahraga beserta akses pendukungnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan konektivitas transportasi publik, termasuk perluasan jaringan LRT dan penguatan integrasi KRL menuju pusat-pusat aktivitas masyarakat serta kawasan olahraga.

Di akhir sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat PELTI, Pengurus Provinsi (Pengprov) PELTI DKI Jakarta, panitia penyelenggara, serta seluruh atlet yang akan bertanding secara sportif.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu, 1 Agustus 2026, Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pengprov PELTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan kejuaraan ini merupakan turnamen kategori Tenis Diakui PELTI (TDP) tingkat nasional dengan total hadiah Rp250 juta. Kejuaraan ini juga menjadi salah satu turnamen tenis nasional dengan jumlah peserta dan cakupan daerah terbesar pada tahun ini.

"Turnamen ini bertujuan meningkatkan kualitas dan prestasi petenis Indonesia, khususnya dalam penentuan Peringkat Nasional PELTI (PNP), sekaligus menjadi ajang pemanasan menuju PON 2028," jelasnya.

Hari menambahkan, dari total 322 peserta, sebanyak 178 merupakan atlet TDP nasional dari 23 provinsi, termasuk petenis yang menempati 10 besar peringkat nasional putra dan putri, seperti Tegar, Luki, dan Mishka. Selain kategori atlet nasional, turnamen ini juga mempertandingkan kategori antardua belas instansi yang diikuti 144 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian dan pemerintah daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, sponsor, dan Pemprov DKI Jakarta. Sejalan dengan posisi Jakarta sebagai kota global, kejuaraan ini diharapkan terus mendukung pengembangan sport tourism di Jakarta," ungkap Hari.

Pembukaan kejuaraan ini turut dihadiri Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PELTI Prof. Jafar Hafsah, Ketua KONI Provinsi DKI Jakarta Hidayat Humaid, serta Ketua Penyelenggara Hari Nugroho. (Iqbal)

Share:

Read More

Sasar Potensi Pasar Besar, Kemenperin Tingkatkan Kompetensi IKM Jasa Service Handphone

Sasar Potensi Pasar Besar, Kemenperin Tingkatkan Kompetensi IKM Jasa Service Handphone. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi pelaku IKM dari berbagai sektor dan lapangan usaha, termasuk di bidang jasa perbaikan telepon seluler yang memiliki prospek usaha semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri merupakan salah satu prioritas Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan daya saing industri nasional. SDM yang kompeten menjadi fondasi utama dalam menciptakan industri yang produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Seiring meningkatnya penggunaan perangkat handphone dan telekomunikasi, kebutuhan terhadap layanan perawatan dan perbaikan juga terus bertumbuh. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi IKM jasa service handphone, namun harus didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar," ucap Menperin dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (31/7). 

Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2025, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai sekitar 80 persen dari total penduduk atau lebih dari 229 juta pengguna internet. Sebagian besar masyarakat mengakses internet melalui perangkat smartphone, sehingga kebutuhan terhadap layanan perbaikan perangkat telepon seluler diproyeksikan akan terus meningkat.

Oleh karena itu, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka khususnya Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut melaksanakan program Pendampingan Teknis Sertifikasi IKM Service HP di Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing IKM di sektor tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Brebes pada 21 Juli 2026 yang diikuti oleh 12 pelaku IKM jasa service handphone.  

“Dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbaikan perangkat telepon seluler terus meningkat sehingga membuka peluang tumbuhnya usaha jasa service handphone yang profesional sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ungkap Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita.

Reni menambahkan, Kabupaten Brebes dinilai memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha jasa service handphone. Dalam pendampingan tersebut, peserta memperoleh pembekalan teknis sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan diagnosis kerusakan, perbaikan perangkat, penggantian komponen, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Plt. Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA) Budi Setiawan menyampaikan, pembekalan ini menjadi modal bagi peserta untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga kompetensi yang dimiliki memperoleh pengakuan secara nasional dan dapat meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa service handphone.

"Sertifikasi kompetensi bukan hanya menjadi pengakuan atas kompetensi yang dimiliki, tetapi juga nilai tambah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan daya saing IKM," ujar Budi.

Budi menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Perindustrian dalam menciptakan SDM industri yang unggul dan meningkatkan daya saing IKM nasional melalui penguatan kompetensi tenaga kerja. Ia berharap kualitas layanan jasa service handphone semakin baik, serta mampu mendukung pertumbuhan industri elektronika nasional seiring dengan meningkatnya jumlah teknisi yang tersertifikasi.

Pelaksanaan Pendampingan Teknis Sertifikasi IKM Service HP ini turut didukung oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi SDM IKM.

“Semoga kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem IKM yang lebih kompeten, profesional, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi,” tutupnya.

Selain pendampingan teknis, Ditjen IKMA Kemenperin juga konsisten menyelenggarakan kegiatan peningkatan daya saing industri, antara lain melalui sertifikasi kompetensi, sertifikasi produk, restrukturisasi mesin dan peralatan, serta transformasi digital bagi pelaku IKM. (Evi)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Perkuat Ketahanan Bangsa Hadapi Ketidakpastian Global

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Presiden, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi geopolitik saat ini.

“Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan,” jelas Presiden dalam taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Kepala Negara menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Presiden pun optimistis bahwa dengan tercapainya swasembada pangan, Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global.

“Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti berbagai konflik yang terjadi di dunia, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan di kawasan ASEAN. Presiden menilai sejumlah konflik yang terjadi tersebut memberikan dampak terhadap Indonesia, di antaranya mempengaruhi stabilitas harga pangan hingga energi.

“Mingkin perang Ukraina lebih lama dari perang dunia kedua juga. Jutaan sudah korban dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh ke mana-mana, kepada harga pangan, harga BBM, dan sebagainya,” pungkasnya.

Ketercapaian swasembada pangan tersebut menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dunia sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas bangsa dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tekankan Kekayaan Alam Indonesia adalah Kekuatan sekaligus Tantangan Geopolitik

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat kewaspadaan dalam menghadapi dinamika situasi global yang makin kompleks. Menurut Presiden, situasi global saat ini memang dalam kondisi yang rawan, tetapi hal tersebut tidak boleh disikapi dengan kepanikan.

“Situasi global sangat rawan, tapi tidak ada gunanya kita panik, tidak ada gunanya kita ketakutan, tapi juga membuat kita harus lebih sadar. Bertindak, berkata, bertutur kata harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Kita waspada karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya,” ucap Presiden dalam arahannya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Presiden menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah sekaligus tantangan. Sepanjang sejarah, Kepala Negara menyampaikan bahwa kekayaan komoditas di Nusantara seperti rempah-rempah dan kayu telah menarik perhatian berbagai kekuatan dunia pada masa itu.

“Jadi kalau mau punya angkutan laut yang kuat, kapal mau berlayar dua minggu, dia perlu rempah-rempah supaya makanan itu tidak busuk dan dia butuh kayu. Kayu-kayu yang cocok untuk di laut ada di Nusantara ini. Jadi mereka semua cari kita di Nusantara ini untuk rempah-rempah dan untuk kayu karena angkutan laut waktu itu kapal-kapalnya dari kayu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa negara atau kawasan yang dianugerahi sumber daya alam melimpah kerap menghadapi berbagai tekanan geopolitik. Presiden Prabowo mencontohkan konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang menurutnya tidak terlepas dari besarnya cadangan energi dan mineral strategis yang dimiliki kawasan tersebut.

“Ini saya dengan panjang lebar saya tekankan kembali ke saudara-saudara karena apa yang kita bahas sedang terjadi di depan mata kita. Tiap sore, tiap malam kita lihat dalam berita-berita eskalasi, eskalasi, eskalasi,” kata Presiden.

“Devide et impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah, itu nyata. Devide et impera nyata,” tandasnya. (Dinda)

Share:

Read More

OJK Perkuat Peran di Sumatera Utara melalui Penguatan Kepemimpinan dan Kapasitas Kelembagaan

OJK Perkuat Peran di Sumatera Utara melalui Penguatan Kepemimpinan dan Kapasitas Kelembagaan. (Dok. OJK)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan OJK di Provinsi Sumatera Utara.

Komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (31/07). 

Triyoga menggantikan Khoirul Muttaqien yang selanjutnya mendapat penugasan baru di lingkungan OJK.

Dalam sambutannya, Hernawan menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan OJK di daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang semakin strategis.

“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks serta memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Hernawan.

Hernawan menyampaikan bahwa implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memperluas mandat OJK sekaligus meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Kondisi tersebut juga tercermin di Provinsi Sumatera Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen pada triwulan I-2026, didukung oleh kinerja sektor jasa keuangan yang tetap terjaga. Oleh karena itu, Hernawan menekankan pentingnya kepemimpinan OJK Daerah yang profesional, berintegritas, serta mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang erat dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Hernawan mendorong agar implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) terus diperkuat melalui kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperluas akses keuangan serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya kebijakan sektor jasa keuangan yang mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, penguatan koordinasi antara OJK dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan masyarakat terdampak bencana, termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Gubernur Sumatera Utara juga mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Komisioner dan Kepala Departmen OJK terkait, Kepala OJK di wilayah Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota, pimpinan industri jasa keuangan, akademisi, serta para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara.

Topping Off Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Medan, Hernawan juga menghadiri seremoni topping off pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. Prosesi tersebut menandai selesainya pekerjaan struktur utama bangunan hingga rooftop lantai tujuh sebagai tonggak penting penguatan kapasitas kelembagaan OJK dalam mendukung pelaksanaan tugas pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen, dan pengembangan sektor jasa keuangan.

Hernawan menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut merupakan investasi kelembagaan untuk memperkuat peran OJK di daerah.

“Gedung ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan pusat koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat kehadiran OJK serta mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kehadirannya diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik sehingga OJK dapat lebih responsif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Hernawan.

Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara merupakan gedung ketujuh yang dibangun OJK dari lahan kosong dan dirancang dengan konsep bangunan hijau (green building) sebagai wujud komitmen OJK terhadap pembangunan berkelanjutan. Kehadiran gedung baru tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, edukasi dan literasi keuangan, serta pelindungan konsumen di Sumatera Utara. (Ilham)

Share:

Read More

DPR: Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

"Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi," ujar Hetifah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Jumat (31/7/2026).

Menindaklanjuti putusan MK pada 30 Juli 2026 yang mengamanatkan pemisahan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan secara bertahap mulai APBN 2027 dan paling lambat pada APBN 2028, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menilai pemerintah perlu segera menyiapkan skema pendanaan alternatif. Pasalnya, selama ini porsi terbesar anggaran MBG masih berasal dari fungsi pendidikan.

"Dengan ditariknya porsi terbesar dari anggaran pendidikan, tentu pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, baik melalui penambahan pos anggaran baru, realokasi dari pos anggaran lain di luar pendidikan, maupun melalui dana cadangan. Namun, keputusan konkretnya masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR," jelasnya.

Hetifah menegaskan, Komisi X DPR RI akan tetap memprioritaskan penguatan kualitas pendidikan nasional, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga perbaikan mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.

"Prioritas utama yang selalu kami perjuangkan adalah peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Fokus dan sumber daya pendidikan harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari hulu ke hilir, dengan prioritas mutlak pada kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pembelajaran," tegasnya.

Lebih lanjut, Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan mengawal implementasi putusan MK agar tercermin dalam penyusunan APBN 2027. Menurutnya, pembahasan mengenai alokasi anggaran akan dilakukan bersama pemerintah setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2027 pada pertengahan Agustus mendatang.

"Hal ini tentu menjadi perhatian kami. DPR RI bersama Pemerintah akan membahas alokasi anggaran tersebut hingga tercapai kesepakatan mengenai pagu definitif RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dorongan untuk merealisasikan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan sejak APBN 2027 akan sangat bergantung pada dinamika pembahasan antara Pemerintah dan DPR nanti," pungkasnya. (Muh)

Share:

Read More

Eksploitasi Manusia Kian Kompleks, Komisi XIII DPR Dorong Revisi UU TPPO

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan agar mampu menjawab perkembangan praktik perdagangan orang yang kini telah bertransformasi menjadi berbagai bentuk perbudakan modern dengan modus yang semakin kompleks.

"Praktik perdagangan orang dan eksploitasi manusia telah berkembang menjadi bentuk-bentuk perbudakan modern yang semakin kompleks. Sementara instrumen hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengikuti perubahan modus kejahatan tersebut," ujar Willy melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Dirinya menjelaskan, eksploitasi manusia saat ini tidak lagi terbatas pada perdagangan perempuan dan anak. Praktiknya telah meluas ke berbagai bentuk kejahatan, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, eksploitasi digital, penipuan daring (online scam), perbudakan utang (debt bondage), hingga perdagangan organ tubuh.

Selain itu, ia menilai perkembangan modus tersebut menuntut negara memiliki perangkat hukum yang lebih adaptif. Pasalnya, revisi UU TPPO tidak cukup hanya memperberat ancaman pidana, tetapi juga harus mampu menjangkau pola kejahatan baru yang banyak memanfaatkan platform digital, perusahaan cangkang, perekrutan secara daring, hingga jaringan lintas negara.

"Revisi Undang-Undang TPPO tidak cukup hanya menambah ancaman pidana, tetapi harus mampu menjawab perubahan pola kejahatan yang kini banyak beroperasi melalui platform digital, perusahaan cangkang, perekrutan daring, hingga jaringan lintas negara," tegas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur XI tersebut.

Sebagai gambaran, Willy menyoroti sejumlah kasus eksploitasi yang terjadi belakangan ini. Di antaranya, tiga anak yang diduga dieksploitasi sebagai pelaku penipuan daring di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Selain itu, masih ditemukan kasus anak yang dijadikan pekerja seks komersial di berbagai daerah maupun di luar negeri.

Pun, Politisi Partai NasDem ini juga menyinggung banyaknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Menurut Willy, tidak sedikit WNI yang disandera dan dipaksa melakukan online scam, terutama di Myanmar, bahkan mengalami penyiksaan tanpa memperoleh upah.

"Termasuk kita juga tahu banyak pekerja migran Indonesia yang disandera di sejumlah negara, khususnya Myanmar, untuk dipaksa melakukan online scam. Mereka disiksa, bahkan tak dibayar," ujarnya.

Sebab itu, dalam momentum Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang diperingati setiap 30 Juli, Willy mengingatkan pentingnya membedakan secara tegas tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dengan penyelundupan orang (people smuggling). Menurutnya, kedua tindak pidana tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan secara sama dalam penegakan hukum.

Terakhir, Willy berharap revisi UU TPPO dapat menjadi momentum memperkuat perlindungan terhadap korban sekaligus memastikan negara mampu mengantisipasi perkembangan modus kejahatan perdagangan orang yang terus berubah.

Menurutnya, pembaruan regulasi menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak tertinggal dari dinamika praktik perbudakan modern yang semakin berkembang. (Muh)

Share:

Read More

Kemenpora Buka Pendaftaran Program Kepemudaan China-ASEAN 2026, Delegasi Terpilih Berangkat Gratis ke Tiongkok

Kemenpora Buka Pendaftaran Program Kepemudaan China-ASEAN 2026, Delegasi Terpilih Berangkat Gratis ke Tiongkok. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) mengajak para pemuda Indonesia menjadi calon delegasi dari 2026 China-ASEAN Youth Campus and "Bridge the Future" China-ASEAN Young Leaders Capacity Building Program.

Program yang bergengsi dan sarat akan ilmu pengetahuan ini merupakan forum pengembangan kapasitas dan jejaring pemuda dengan mempertemukan pemimpin muda, mentor, organisasi kepemudaan serta pelaku inovasi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan pembangunan kepemudaan.

Nantinya, para pemuda terbaik yang lolos akan mengikuti kegiatan di Guangxi dan Hainan, Republik Rakyat Tiongkok pada 17-24 September 2026. Sementara, akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, dan tiket internasional akan disediakan sepenuhnya oleh The All China Youth Federation.

Beberapa syarat yang perlu diketahui yakni, WNI berusia 16-30 tahun pada September 2026, memiliki kemampuan berbahasa Inggris, mengunggah curriculum vitae (CV) dan esai sesuai format yang ditentukan.

Kemudian, memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik, bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan pelaksanaan program pada bulan September 2026, belum pernah mengikuti program kepemudaaan internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kemenpora RI.

Sementara untuk beberapa dokumen yang juga perlu diketahui adalah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan salah satu sertifikat yang masih berlaku skor minimal Toefl ITP 500, Toefl iBT 61, dan IELTS 6,0.

Memiliki atau mengelola program/usaha dengan model bisnis atau model keberlanjutan dengan hasil yang terukur dan operasional berkelanjutan yang relevan dengan bidang: Green Production and Low Carbon Technologies, Artificial Intelligence, Culture and Tourism Integration, Media Innovation.

Selanjutnya, Badan/usaha yang dipersyaratkan penyelenggara yaitu: Bidang Green Production and Low Carbon Technologies atau Artificial Intelligence memiliki pendapatan tahunan sekurang-kurangnya USD300.000.

Bidang Culture and Tourism Integration melayani sekurang-kurangnya 100.000 klien/pengguna per tahun, bidang Media Innovation memiliki sekurang-kurangnya 500.000 pengikut pada akun/platform yang dikelola.

Memiliki dampak sosial yang dapat dibuktikan serta potensi pengembangan kerja sama internasional. Kemenpora akan menominasikan 12 pemuda terbaik untuk mengikuti seleksi dengan pihak The All China Youth Federation.

Batas akhir pendaftaran pada 5 Agustus 2026. Daftar sekarang di https://bit.ly/2026China-ASEANYouthCampus. (Remond)

Share:

Read More

KCIC Perluas Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Biodiesel B40 pada Kereta Perawatan

KCIC Perluas Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Biodiesel B40 pada Kereta Perawatan. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC terus memperkuat penerapan energi yang lebih berkelanjutan dalam mendukung operasional Kereta Cepat Whoosh. Tidak hanya menggunakan energi listrik pada rangkaian Whoosh untuk melayani perjalanan penumpang, KCIC juga memperluas pemanfaatan energi terbarukan melalui penggunaan biodiesel B40 pada kereta kerja berbasis diesel yang mendukung kegiatan inspeksi, perawatan, dan pemeliharaan prasarana Whoosh.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan, biodiesel B40 merupakan bahan bakar yang terdiri atas 40% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit dan 60% solar, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Penggunaan biodiesel B40 pada kereta kerja menjadi salah satu langkah KCIC dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan pada kegiatan pendukung operasional Whoosh.

“Selama ini masyarakat mengenal Whoosh sebagai kereta cepat yang menggunakan energi listrik. Komitmen terhadap keberlanjutan tersebut juga kami terapkan pada sarana pendukung operasional melalui penggunaan biodiesel B40 pada kereta kerja yang digunakan untuk kegiatan inspeksi, perawatan, dan pemeliharaan prasarana. Dengan demikian, semangat keberlanjutan tidak hanya hadir pada layanan penumpang, tetapi juga dalam kegiatan pendukung operasional,” ujar Eva.

KCIC mengoperasikan berbagai kereta kerja untuk mendukung kegiatan inspeksi, perawatan, dan pemeliharaan prasarana Whoosh. Sarana tersebut digunakan untuk menjaga kondisi dan geometri jalur, melakukan pemeriksaan rel, mendukung pemeliharaan sistem listrik aliran atas (Overhead Catenary System/OCS), serta mengangkut personel, peralatan, dan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan perawatan. Seluruh kereta kerja berbasis diesel tersebut saat ini telah menggunakan biodiesel B40.

Penggunaan biodiesel meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya terbarukan sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan pemeliharaan prasarana. Ke depan, KCIC siap mendukung implementasi B50 sesuai kebijakan pemerintah setelah melalui proses pengujian dan ketentuan yang berlaku. Peningkatan bauran biodiesel tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi sektor transportasi dalam mendukung transisi energi nasional.

“KCIC mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Penerapan biodiesel B40 menjadi salah satu langkah nyata yang kami lakukan saat ini, dan ke depan kami siap mendukung implementasi B50 sesuai kebijakan pemerintah setelah melalui proses pengujian dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kesiapan operasional,” kata Eva.

Penerapan biodiesel B40 serta kesiapan menuju B50 juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung Paris Agreement melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional, Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. Melalui pemanfaatan energi listrik pada layanan Whoosh dan biodiesel pada kereta kerja, KCIC turut berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan sistem transportasi yang semakin rendah emisi.

“Keberlanjutan merupakan bagian dari pengembangan layanan Whoosh. Melalui penggunaan energi listrik pada kereta penumpang dan biodiesel pada kereta kerja, kami ingin terus berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang aman, andal, dan semakin ramah lingkungan,” tutup Eva. (Dimas)

Share:

Read More

Wamenkeu Juda Agung Dorong Jajaran Kemenkeu Satu Bali Perkuat Integritas, Inovasi dan Terus Belajar

Wamenkeu Juda Agung Dorong Jajaran Kemenkeu Satu Bali Perkuat Integritas, Inovasi dan Terus Belajar. (Dok. Kemenkeu)

Bali, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, mengajak seluruh insan Kementerian Keuangan di Bali untuk terus memperkuat integritas, menghadirkan inovasi, serta membangun budaya belajar. Pesan tersebut disampaikan Wamenkeu Juda Agung saat menghadiri Townhall Kemenkeu Satu Bali, Kamis (30/7).

Mengawali sambutannya, Wamenkeu Juda Agung menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi Kemenkeu Satu di Provinsi Bali yang dinilainya telah berjalan dengan baik.

“Dari empat kanwil terlihat sangat kompak. Ini menunjukkan spirit Kemenkeu Satu sudah terwujud dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, di hadapan jajaran Kementerian Keuangan di wilayah Bali, Wamenkeu Juda menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai. Menurutnya, integritas adalah kunci yang paling penting bagi sebuah lembaga, termasuk Kementerian Keuangan.

“Jaga integritas ini adalah kunci yang paling penting bagi sebuah lembaga. Kalau lembaga itu tidak dipercaya, tidak ada trust terhadap lembaga itu, itu tidak credible dan semua apa yang kita sampaikan itu akan tidak didengar oleh masyarakat. Jadi, jaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” tegas Wamenkeu Juda.

Selain menjaga integritas, Wamenkeu Juda Agung juga mendorong seluruh unit kerja untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital harus menjadi budaya yang dimiliki setiap pegawai agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan sederhana.

“Digitalisasi is a must, dan kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa kita serahkan kepada hanya satu dua orang atau pun satu unit. Kalau yang lain gak punya ini, sense of digital. Jadi digitalisasi ini harus dimiliki oleh semua orang, sehingga di dalam melayani publik, itu akan lebih cepat, lebih efisien, lebih less birokratik,” ujarnya.

Ia mencontohkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang mulai diterapkan di berbagai unit Kementerian Keuangan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Tidak hanya itu, Wamenkeu Juda Agung juga mengingatkan pentingnya budaya continuous learning di tengah perubahan lingkungan yang berlangsung sangat cepat. Setiap pegawai perlu terus mengembangkan kompetensi agar mampu menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara.

“Jangan bosan untuk belajar, continuous learning. Jadi tolong continuous learning, terus belajar apapun yang tentu saja terutama yang di bidang Saudara,” pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Menggerakkan Roda Perekonomian Lokal dengan Lestarikan Tradisi Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu

Menggerakkan Roda Perekonomian Lokal dengan Lestarikan Tradisi Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Pada zaman modern yang sudah terdampak digitalisasi, tradisi dan budaya harus tetap dipegang teguh oleh masing-masing anak bangsa, agar identitas serta jati diri bangsa Indonesia ini juga tetap bertahan tidak tergerus zaman. Tradisi mengajarkan bahwa budaya tidak boleh hanya menjadi kenangan, namun harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Salah satu tradisi budaya yang masih dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang adalah Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu Eyang Kiai Ageng Gribig. Tradisi penyebaran penganan yang terbuat dari tepung beras tersebut bermula dari Kiai Ageng Gribig dan menjadi metode yang praktis dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa. Bernama asli Syekh Wasibagno Timur, Kiai Ageng Gribig merupakan ulama besar yang gigih mensyiarkan ajaran Islam di tanah Jawa dan dikenal masih keturunan dari Raja Majapahit, Brawijaya V.

“Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam puncak acara Grebeg Ageng Saparan Andum Apem YaaQawiyyu Kiai Ageng Gribig Jatinom, dalam keadaan sehat walafiat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (31/07).

Tahun ini penyelenggaraan Grebeg Saparan mengangkat tema “Ingaluhur Rinasa Trusthaning Gusti” yang mengingatkan setiap orang bahwa setinggi apa pun kedudukan, ilmu, maupun pencapaian manusia, semuanya harus dilandasi rasa tawakal, rendah hati, serta kepercayaan penuh kepada Allah SWT. Tema ini sangat selaras dengan keteladanan Kiai Ageng Gribig yang berdakwah dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan keikhlasan.

Rangkaian kegiatan Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu Kiai Ageng Gribig tahun ini diawali pada 16 Juli 2026 dengan Ambuko Songsong Winadi sebagai pertanda masuknya tanggal 1 Safar. Kegiatan dilanjutkan dengan Semakan Al Qur'an Bil Qhoib dan Khataman Al Qur'an pada 22 Juli 2026, dilanjutkan dengan Maulid Al Barzanji dan haul, disusul festival seni budaya selama satu minggu di sepanjang jalan raya Jatinom, Naji Kopi Malahad, Kirab Gunungan Apem dari kantor Kecamatan Jatinom menuju Masjid Gedhe Jatinom.

“Atas nama keluarga besar dzurriyah Kiai Ageng Gribig, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, para ulama, tokoh masyarakat, relawan, Pemda Klaten, aparat keamanan, dan seluruh warga yang telah menjaga serta melestarikan tradisi luhur ini dari generasi ke generasi. Setuju kalau tradisi ini dipertahankan 400 tahun lagi? Kalau setuju, ayo kita pertahankan 400 tahun lagi,” tegas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, setiap tahunnya selalu bertambah pengunjung yang hadir. Pada hari ini diperkirakan sampai 50 ribu pengunjung yang hadir. Melalui kesempatan ini, beliau juga sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Klaten yang hingga saat ini turut berkontribusi dalam melanjutkan tradisi dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

“Kita berharap bahwa apa yang diajarkan Kiai Ageng Gribig untuk terus dilanjutkan, terutama untuk kita mendorong nilai-nilai perekonomian masyarakat, nilai-nilai kebahagiaan dari masyarakat. Sekali dalam setahun kita guyub rukun untuk menikmati apem,” jelas Menko Airlangga.

Pada saat acara tersebut berlangsung terjadi lonjakan pendapatan para pelaku usaha mikro yang ada di sekitar lokasi, seperti pedagang kaki lima dan penyedia oleh-oleh. Mereka mampu memperoleh tambahan penghasilan yang besar selama sepekan rangkaian acara. Selanjutnya, para pembuat dan penjual kue apem kebanjiran pesanan pembuatan apem yang dapat mencapai 6 hingga 7 ton total sebaran, sehingga pasokannya harus melibatkan warga lokal maupun daerah tetangga.

“Terdapat juga pemberdayaan sektor jasa yang diberikan oleh warga sekitar, seperti pengelola parkir, penyedia transportasi lokal, dan warga yang membuka warung atau angkringan juga mampu mendulang keuntungan dari membludaknya pengunjung dan wisatawan yang datang selama rangkaian acara,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam acara ini yaitu di antaranya Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Tim Ahli Menko Perekonomian Boo Hyung Lee, Tim Asistensi Menko Perekonomian Abdul Kodir Djaelani, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko Perekonomian Hari Nugroho, dan jajaran Forkompimda Kabupaten Klaten. (Tedy)

Share:

Read More

Antisipasi Krisis Listrik Sumatera, Operasional PLTA Batang Toru Dipercepat

Antisipasi Krisis Listrik Sumatera, Operasional PLTA Batang Toru Dipercepat. (Dok. Kemen ESDM)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Lima menara transmisi yang roboh akibat bencana hidrologi pada November 2025 masih menyisakan tantangan bagi sistem kelistrikan Sumatera. Dalam upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan, pemerintah mempercepat pengoperasian PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt agar dapat segera terhubung dengan jaringan Sumatera.

Percepatan ini menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke Proyek Strategis Nasional tersebut di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Kamis, 30 Juli 2026. PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) itu dinilai krusial untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatera.

"Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid," ujar Yuliot.

Urgensi pengoperasian pembangkit semakin meningkat setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi dan merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan. Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur pondasi.

"Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata Yuliot.

Selain kendala transmisi, proyek Rp21,6 triliun ini juga sempat terhambat perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, disusul persetujuan untuk melanjutkan konstruksi. Saat ini, proses administrasi berjalan paralel dengan uji teknis pembangkit yang memerlukan genangan air.

"Testing yang dilakukan ini namanya PLTA kan harus ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," jelas Yuliot.

Pengoperasian pembangkit juga diharapkan mendukung target bauran Energi Baru Terbarukan nasional yang saat ini berada pada kisaran 16 hingga 17 persen dan ditargetkan mencapai 21 persen pada akhir 2026.

"Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," ujarnya.

PLTA Batang Toru berada di area seluas 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan. Proyek berkapasitas 510 megawatt ini dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy dengan Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor. Pembangunannya dimulai pada 1 September 2017 dengan investasi Rp21,6 triliun yang bersumber dari penanaman modal asing. (Siti)

Share:

Read More

Kementerian Kehutanan Implementasikan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0

Kementerian Kehutanan Implementasikan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0. (Dok. Kemenhut)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan terus memperkuat tata kelola kehutanan berbasis data melalui implementasi Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0, sebuah sistem inventarisasi hutan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Implementasi IHN 2.0 merupakan bagian dari transformasi penyelenggaraan kehutanan yang mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.

Transformasi tersebut juga sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar seluruh proses pengelolaan kehutanan didukung oleh data yang akurat, transparan, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan kualitas data lapangan, integrasi informasi spasial, serta penerapan sistem penjaminan dan pengendalian mutu, IHN 2.0 diharapkan menjadi fondasi penyediaan data kehutanan yang kredibel dan adaptif dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung implementasi tersebut, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan IHN 2.0 di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai metodologi IHN 2.0, meningkatkan kompetensi dalam penerapan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap tahapan inventarisasi hutan, serta memperkuat koordinasi antarunit agar pelaksanaan IHN di seluruh Indonesia menghasilkan data yang seragam, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah menegaskan bahwa data inventarisasi hutan yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penyelenggaraan kehutanan Indonesia sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kehutanan.

"Keberhasilan implementasi IHN 2.0 tidak hanya ditentukan oleh metodologi yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Saya berharap para pejabat administrator dan pejabat pengawas dapat menjadi leader, quality controller, sekaligus agent of change dalam implementasi IHN 2.0 di wilayah kerja masing-masing. Keseragaman pemahaman dan konsistensi penerapan standar menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan IHN 2.0 secara nasional," tegas Ade.

Capaian pelaksanaan IHN pada tahun 2025 menjadi modal penting dalam implementasi IHN 2.0. Dari target pengukuran sebanyak 365 klaster, Kementerian Kehutanan berhasil merealisasikan pengukuran pada 375 klaster atau mencapai 102 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan kualitas data kehutanan nasional secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Kementerian Kehutanan juga mengembangkan Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Nasional (SI-INTAN) sebagai platform terpadu untuk pengelolaan, pemantauan, dan analisis data inventarisasi hutan nasional. Sistem ini mengintegrasikan data IHN 2.0, IHN 1.0, dan Inventarisasi Hutan Mangrove (IHM), sehingga menyediakan informasi kehutanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan andal untuk mendukung pengambilan kebijakan serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. (Alif)

Share:

Read More