Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Rantai Pasok ASEAN Hadapi Dampak Krisis Timur Tengah

Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Rantai Pasok ASEAN Hadapi Dampak Krisis Timur Tengah. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga berperan sebagai Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Special AEC Council Meeting on the Middle East Crisis, yang berlangsung secara virtual, Rabu (30/4).

Dalam pertemuan yang secara khusus membahas dampak krisis Timur Tengah pada ekonomi regional tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional. Kerja sama tersebut akan difokuskan pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara ASEAN untuk merespons tekanan global yang kian meningkat, mulai dari lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga risiko terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, antara lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, dan penguatan mekanisme cadangan energi. Selain itu, juga akan dilakukan percepatan implementasi kerja sama regional seperti ASEAN Power Grid (APG), ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), dan Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP). Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi kerentanan ASEAN terhadap guncangan eksternal.

Indonesia pun menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan kawasan di tengah meningkatnya biaya logistik dan volatilitas harga pupuk. Optimalisasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), disertai penguatan koordinasi dan sistem respons kawasan, menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, Indonesia menyoroti pentingnya penguatan ketahanan rantai pasok kawasan melalui peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, dan diversifikasi sumber pasokan energi, antara lain melalui pengembangan alternatif bahan bakar, dengan memaksimalkan sumber daya masing-masing negara.

“Upaya-upaya ini perlu didukung dengan penguatan fasilitasi perdagangan, termasuk optimalisasi ASEAN Single Window, guna memastikan kelancaran arus barang dan menjaga daya saing kawasan,” jelas Menko Airlangga.

Sejalan dengan pandangan tersebut, para Menteri ASEAN dalam Joint Statement menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan melalui kerja sama yang lebih erat, menjaga keterbukaan dan kelancaran perdagangan, serta memastikan respons kebijakan yang terkoordinasi, terukur, dan berbasis aturan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Adapun para Menteri Negara ASEAN lainnya yang turut serta dalam pertemuan ini yaitu Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque; Menteri Keuangan dan Ekonomi II Brunei Darussalam Dato Dr. Amin Liew Bin Abdullah; Menteri Perdagangan Kamboja Cham Nimul; Menteri Industri dan Perdagangan Laos Malaithong Khommasith; Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani; Menteri Perencanaan Nasional, Investasi, dan Relasi Ekonomi Internasional Myanmar Aung Kyaw Hoe; Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong; Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Filipus Nino Pereira; Wakil Menteri Perdagangan Thailand Kirida Bhaopichitr; serta Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Nguyen Sinh Nhat Tan.

Sementara itu, yang turut mendampingi Menko Airlangga dari Kemenko Perekonomian yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Bobby Chriss Siagian. (Rizal)

Share:

Read More

Imigrasi Amankan 16 WNA Terduga Pelaku Penipuan Daring di Sukabumi

Imigrasi Amankan 16 WNA Terduga Pelaku Penipuan Daring di Sukabumi. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kantor Imigrasi Sukabumi mengamankan 16 (enam belas) warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring (online scam) di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 14 April 2026. Para WNA tersebut mayoritas merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta beberapa di antaranya berasal dari Malaysia dan Taiwan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, mereka diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal serta terindikasi menjalankan aktivitas penipuan dengan modus love scamming yang menyasar korban warga negara asing, khususnya dari Amerika Serikat dan Meksiko. 

Kegiatan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima pada 29 Maret 2026 terkait keberadaan sekelompok WNA dengan aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut. Imigrasi Sukabumi kemudian melakukan pengawasan tertutup dan profiling sejak 30 Maret hingga pertengahan April 2026, serta mengumpulkan bukti berupa dokumentasi foto dan video yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian. 

Pada 14 April 2026 dini hari, petugas menerima informasi adanya pergerakan mencurigakan, di mana para WNA mulai mengemas barang dan bersiap meninggalkan lokasi. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan satu orang WNA di lokasi awal, disertai sejumlah barang bukti elektronik. Selanjutnya, melalui penyisiran di area penginapan hingga sekitar pantai, petugas berhasil mengamankan 15 orang lainnya yang sempat berpencar di beberapa lokasi, sehingga total 16 WNA berhasil diamankan. 

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 50 unit komputer, 150 unit telepon genggam, serta perangkat jaringan seperti router, switch hub, dan kabel LAN yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring secara terorganisir. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perangkat elektronik, ditemukan pola aktivitas yang mengarah pada praktik love scamming, yaitu penipuan dengan pendekatan emosional melalui media sosial, yang kemudian diarahkan pada investasi fiktif seperti perdagangan cryptocurrency dan forex.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa terhadap para WNA tersebut akan dikenakan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Terhadap 16 warga negara asing tersebut, kami akan mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, mengingat terdapat indikasi kuat penyalahgunaan izin tinggal serta aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kami juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana,” ujar Hendarsam. 

Ia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. 

“Keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi serta kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian yang berdampak luas. Kami memastikan bahwa kebijakan selective policy ditegakkan secara konsisten, sehingga hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang dapat berada di Indonesia,” tutupnya. (Siti)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tandatangani Perpres Ratifikasi Konvensi ILO 188, Kesejahteraan Nelayan Jadi Prioritas Negara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah hadiah kepada buruh pada momen peringatan Hari Buruh Internasional. Salah satunya adalah penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Melalui peraturan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan perlindungan dan kesejahteraan pada nelayan.

“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ungkap Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah pada tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan di seluruh Tanah Air. Program ini juga akan secara menerus dijalankan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan, kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500. Tahun depannya lagi 1.500,” tuturnya.

Menurut Presiden, peresmian kampung nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tanah Air. Hal ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Semuanya nanti, kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya, dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” ucap Presiden.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan para pekerja serta keberpihakan pemerintah kepada kaum pekerja, dalam kesempatan tersebut Kepala Negara juga menegaskan bahwa telah menginstruksikan percepatan penyelesaian Rancangan Udang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kepala Negara menargetkan RUU tersebut dapat rampung pada tahun ini.

“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa, tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.

“Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Dengan kombinasi kebijakan strategis dan mulai dari ratifikasi konvensi internasional, pembangunan berbasis komunitas, hingga reformasi regulasi, pemerintah mengirimkan pesan tegas bahwa kesejahteraan pekerja, termasuk nelayan, adalah prioritas utama negara. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Perkuat Perlindungan Ojol, Pangkas Potongan Aplikator dan Tingkatkan Kesejahteraan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online (ojol) saat menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online (ojol), termasuk melalui pengaturan pembagian pendapatan yang lebih adil dan perlindungan sosial yang lebih kuat. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti besarnya potongan yang selama ini dikenakan oleh perusahaan aplikator kepada para pengemudi. Ia menilai potongan tersebut harus diturunkan demi keadilan bagi pekerja.

“Saudara-saudara, ojol. Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol? Setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10 persen? Kalian minta 10 persen? Iya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen. Enak aja, lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia,” tegas Presiden.

Sebagai langkah konkret, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur peningkatan perlindungan bagi para pengemudi, termasuk jaminan sosial dan pembagian pendapatan yang lebih berpihak kepada pekerja.

“Tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan, dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan berbagai kebijakan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja secara umum, seperti kenaikan upah minimum, penyediaan rumah bersubsidi bagi buruh, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir, hingga perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah juga memberikan keringanan iuran jaminan sosial, termasuk diskon hingga 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja di sektor informal. Di panggung Hari Buruh Internasional, pesan itu disampaikan dengan jelas bahwa negara hadir, melindungi, dan memastikan setiap tetes keringat pekerja mendapat penghargaan yang layak. (Dinda)

Share:

Read More

BNPT Dukung Penuh Kemkomdigi: PP TUNAS Benteng Perlindungan Anak dari Radikalisme Digital

Menkomdigi Meutya Hafid melakukan konferensi pers bersama Kepala BNPT Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini dinilai sebagai langkah strategis dan konkret pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak Indonesia dari ancaman radikalisme yang semakin masif di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya adalah prioritas utama pemerintah.

“Fitur komunikasi seperti chat dengan orang tidak dikenal merupakan titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk rekrutmen dan radikalisasi anak. Oleh karena itu, kami meminta tegas kepada platform digital dan game global seperti Roblox untuk segera menyesuaikan fiturnya, terutama dengan membatasi interaksi anak dengan pihak yang tidak dikenal,” tegas Meutya Hafid dalam konferensi pers bersama Kepala BNPT di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (30/04/2026).

Menkomdigi menambahkan PP TUNAS merupakan tindak lanjut langsung dari masukan berbagai pihak, termasuk BNPT, untuk menciptakan ruang digital yang jauh lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

Kepala BNPT Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

“PP TUNAS adalah langkah yang sangat tepat dan berani dari Kemkomdigi. Ini merupakan implementasi nyata amanat Undang-Undang untuk melindungi anak dari bahaya sistem elektronik,” tegas Eddy Hartono.

Kepala BNPT menekankan bahwa regulasi ini sangat krusial sebagai bagian dari strategi pencegahan terorisme di era digital.

Sebelumnya, BNPT bersama aparat penegak hukum telah berhasil menghentikan upaya rekrutmen terhadap 112 anak melalui platform Roblox.

“Fitur komunikasi dalam game online dapat menjadi celah digital grooming dan paparan ideologi radikal. Dengan PP TUNAS, kita perkuat pertahanan secara sistematis terhadap propaganda jaringan terorisme yang menyasar anak-anak,” ujarnya tegas.

Eddy Hartono menegaskan komitmen BNPT untuk terus bersinergi erat dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan ruang digital Indonesia benar-benar aman bagi generasi muda.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui PP TUNAS, kita bangun benteng perlindungan yang lebih kuat demi masa depan anak-anak Indonesia yang bebas dari ancaman radikalisme,” pungkasnya. (Ros)

Share:

Read More

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Raih Penghargaan PRCA APAC Awards 2026

Pertamina melalui program Pertamina Investor Day meraih penghargaan PRCA APAC Awards 2026 kategori Corporate, Finance and Investor Relations. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) kembali mencatatkan prestasi internasional dengan meraih penghargaan bergengsi pada ajang PRCA APAC Awards 2026. Pertamina sukses memenangkan kategori Corporate, Finance and Investor Relations melalui program strategis Pertamina Investor Day (PID) 2025 yang mengusung tema “Navigating Challenges Towards Energy Resilience”.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan semangat Energizing Indonesia, di mana transparansi dan kepercayaan investor menjadi kunci utama untuk mendukung keberlanjutan energi di tanah air.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan Pertamina dalam mengintegrasikan strategi komunikasi finansial dengan keterlibatan investor secara langsung. Hal ini berdampak signifikan pada penguatan kepercayaan pasar dan pembukaan akses pendanaan yang lebih luas untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional demi menjaga ketahanan energi,” ujar VP Investor Relations PT Pertamina (Persero), Juferson V. Mangempis.

PRCA APAC Awards merupakan barometer keunggulan praktik komunikasi dan public relations di kawasan Asia Pasifik. Penilaian dilakukan secara ketat oleh panel juri internasional berdasarkan aspek kualitas strategi, kreativitas, orisinalitas, kualitas eksekusi, serta dampak terukur bagi organisasi dan pemangku kepentingan.

Juferson menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan transformasi komunikasi keuangan Pertamina yang kini berperan sebagai motor penggerak strategis perusahaan.

“Dalam upaya Energizing Indonesia, investor tidak hanya membutuhkan transparansi, tetapi juga kejelasan strategi dan kredibilitas eksekusi. PID 2025 menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan platform yang konkret bagi dialog investasi dan kerja sama bisnis yang bernilai tambah bagi kedaulatan energi nasional,” jelasnya.

Melalui Pertamina Investor Day 2025, Pertamina melampaui sekadar penyampaian informasi kinerja. Perusahaan menghadirkan ekosistem yang mempertemukan lembaga keuangan, mitra strategis, dan pemilik proyek secara langsung.

“Kami akan terus memperkuat peran investor relations sebagai enabler strategis. Dengan akses permodalan yang kuat dan kepercayaan pasar yang terjaga, Pertamina dapat terus melangkah pasti dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Juferson.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menekankan bahwa pengakuan internasional ini memiliki korelasi langsung terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa strategi komunikasi yang transparan dan akuntabel mampu menciptakan sentimen positif di pasar global. Bagi Pertamina, kepercayaan ini adalah aset non-finansial yang krusial untuk menjamin keberlanjutan bisnis. Dengan reputasi yang terjaga, kita memiliki fundamental yang kuat untuk menarik investasi hijau dan kemitraan strategis yang mendukung transisi serta ketahanan energi nasional di masa depan,” pungkas Baron. (Tedy)

Share:

Read More

Beri Pendampingan, Kemenperin Permudah Industri Kecil Raih Sertifikat TKDN

Beri Pendampingan, Kemenperin Permudah Industri Kecil Raih Sertifikat TKDN. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus berupaya memberikan akses pasar yang berkelanjutan kepada pelaku industri dalam negeri, khususnya melalui belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberlakuan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Bagi pelaku industri kecil, tersedia kemudahan pengajuan sertifikasi TKDN melalui mekanisme self declare tanpa dipungut biaya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diterapkan pemerintah merupakan langkah strategis untuk semakin memperkuat penguasaan pasar dalam negeri oleh produsen lokal. Kebijakan strategis ini berfokus pada peningkatan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Tujuan utamanya adalah memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri, sekaligus menciptakan dampak berlipat (multiplier effect) yang signifikan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4).

Menperin menambahkan, keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, khususnya hasil produksi industri kecil dan menengah (IKM), tercermin melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamanatkan perencanaan, alokasi, dan realisasi 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi hasil produksi dalam negeri.

“Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM, termasuk IKM dan koperasi, pada e-katalog nasional, sektoral, dan lokal. Dengan demikian, partisipasi IKM dan UMKM dalam pasokan barang dan jasa pemerintah diharapkan semakin meningkat,” jelasnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengemukakan, Kemenperin terus memberikan pendampingan kepada pelaku industri kecil dalam pengajuan sertifikasi TKDN self declare. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang berlaku sejak 11 Desember 2025.

“Dalam regulasi tersebut, industri kecil diberikan kemudahan untuk memenuhi sertifikasi nilai TKDN barang melalui skema TKDN self declare,” ungkap Reni.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, Kemenperin menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi TKDN bagi Pelaku Industri Kecil secara hybrid di Politeknik AKA Bogor pada 20 April 2026. Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh 65 peserta yang terdiri dari pelaku industri kecil serta aparat pembina industri dari Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, lebih dari 250 peserta mengikuti kegiatan secara daring yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Nantinya diharapkan kebijakan ini dapat terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Reni.

Sebagai persyaratan memperoleh TKDN self declare, pelaku usaha harus terdaftar di SIINas dan telah divalidasi sebagai industri kecil. Ketentuan validasi tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen IKMA Nomor 261 Tahun 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Yedi Sabaryadi menjelaskan, kegiatan pendampingan dibagi menjadi dua sesi, yaitu diskusi panel bagi peserta luring dan daring, serta sesi desk consultation sertifikasi TKDN self declare dan validasi industri kecil bagi peserta luring.

“Dalam kegiatan ini, kami juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Pusat P3DN Kemenperin, serta Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kemenperin,” ujarnya. (Muh)

Share:

Read More

TMMD Kodim 0732/Sleman Hadir Sebagai Bentuk Pengabdian TNI Kepada Rakyat

TMMD Kodim 0732/Sleman Hadir Sebagai Bentuk Pengabdian TNI Kepada Rakyat. (Dok. Puspen TNI)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Terlihat tumpukan material berupa batu dan pasir berjajar di sepanjang jalan area sawah padukuhan Tobayan Sendangrejo Minggir Sleman, dimana lokasi tersebut sebagai sasaran TMMD Sengkuyung tahap II Kodim 0732/Sleman, Jumat (1/5/2026).

Batu dan Pasir tersebut sebagai bahan pembuatan talud sepanjang 1.040 meter dengan ketebalan 30 centimeter dan tinggi 1 meter.

Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol Arh Reindi Trisetyo Nugroho,S.Hub.Int.,M.S. menegaskan bahwa TMMD hadir sebagai bentuk nyata pengabdian TNI kepada Rakyat. 

"Pembangunan fisik seperti talud ini bukan hanya memperkuat desa secara infrastruktur, tetapi juga memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai fondasi ketahanan nasional,"ujarnya.

Dengan semangat "TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional", kegiatan ini diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat serta memperlancar mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. (Deni)

Share:

Read More

Panglima TNI Perkuat Kepemimpinan Unggul dan Inovatif Hadapi Tantangan Global

Panglima TNI Perkuat Kepemimpinan Unggul dan Inovatif Hadapi Tantangan Global. (Dok. Puspen TNI)

Bogor, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan pengarahan kepada para Komandan Satuan (Dansat) TNI pada Apel Dansat TNI Tahun 2026 yang digelar di Universitas Pertahanan RI, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas kepemimpinan, menyamakan visi pelaksanaan tugas, serta memastikan kesiapan jajaran TNI dalam mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah di tengah dinamika tantangan global yang semakin kompleks.

Dalam amanatnya, Panglima TNI memaparkan berbagai perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global maupun regional, yang berimplikasi langsung terhadap tugas dan peran TNI ke depan. Panglima TNI menyoroti meningkatnya kompleksitas ancaman, termasuk ancaman perang siber dan perang media, yang menuntut kesiapsiagaan, adaptasi, dan respons cepat dari seluruh jajaran TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan pentingnya inovasi dalam pembinaan satuan, khususnya dalam proses pelatihan prajurit agar mampu menjawab tuntutan tugas yang semakin dinamis.

"Para Komandan harus berinovasi dalam proses melatih anak buahnya kemudian juga sayangi anggota dengan memberikan latihan yang berat sesuai tuntutan penugasan," tutur Panglima TNI.

Menutup arahannya, Panglima TNI mengajak seluruh Dansat untuk terus menjaga kekompakan, loyalitas, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam setiap pelaksanaan tugas. "Jangan lupa berdoa setiap kegiatan, tetap kompak, loyal," tutupnya.

Apel Dansat TNI Tahun 2026 ini juga menghadirkan pembicara dari pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga guna memberikan pembekalan strategis terkait berbagai program nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Dirut PT Pindad Sigit Puji Sentosa, Dirut PT Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Andy Artha D. Oktopura, serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

Melalui Apel Dansat TNI Tahun 2026 ini, diharapkan para komandan satuan memiliki kesamaan persepsi, kepemimpinan yang adaptif, serta kesiapan yang semakin optimal dalam melaksanskan Tugas Pokok TNI sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan nasional demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. (Deni)

Share:

Read More

BGN Dorong Percepatan Sertifikasi Keamanan Pangan dan Perlindungan Relawan SPPG di Papua

BGN Dorong Percepatan Sertifikasi Keamanan Pangan dan Perlindungan Relawan SPPG di Papua. (Dok. BGN)

Papua, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola keamanan pangan dan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Standar Keamanan Pangan dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, Kamis (30/4).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, mengatakan bahwa BGN berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, sekaligus memastikan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG mendapatkan perlindungan kerja yang layak.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, serta mendorong setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG mendapatkan perlindungan,” ujar Ranto.

Dalam kesempatan tersebut, BGN juga meminta komitmen seluruh mitra untuk mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi relawan dan tenaga kerja di SPPG.

Rapat koordinasi ini melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, yayasan mitra, serta pengelola SPPG. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi langkah bersama untuk memastikan seluruh layanan MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan keselamatan kerja.

Kepala KPPG Jayapura, Jimmy, menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan MBG di Papua. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 81 SPPG yang telah beroperasi di Provinsi Papua, dengan 79 SPPG di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurut Jimmy, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pengelola dapur MBG di Papua dalam menghadirkan dapur yang sehat dan bersih bagi masyarakat penerima manfaat.

“Ke depan, kami berharap seluruh SPPG di Papua dapat segera melengkapi sertifikasi yang masih berproses agar kualitas layanan MBG lebih optimal," ujar Jimmy.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyampaikan komitmennya untuk terus aktif mendampingi proses pemenuhan standar kesehatan lingkungan pada setiap SPPG.

“Pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan, mulai dari kelayakan lokasi, bangunan dapur, hingga kesiapan pengelola. Dinas Kesehatan juga mendorong seluruh SPPG untuk segera melengkapi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian penting dalam menjamin keamanan pangan,” ungkap Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga, Ferry Maitindom.

Selain membahas aspek keamanan pangan, rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi relawan SPPG melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, dari 81 SPPG di Papua, baru 37 SPPG yang telah terdaftar. Karena itu, BGN terus mendorong percepatan kepesertaan seluruh relawan agar mendapatkan perlindungan kerja yang optimal.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua juga secara simbolis menyerahkan Kantor KPPG Jayapura. Penyerahan kantor tersebut disambut hangat oleh Kepala KPPG Jayapura, Jimmy, yang menyebut keberadaan kantor baru akan mendukung pelaksanaan tugas pemenuhan gizi di Papua.

“Kami sangat senang sekali karena akhirnya kami memiliki kantor sehingga dapat menunjang tugas-tugas dalam pemenuhan gizi anak,” ujar Jimmy. (Slamet)

Share:

Read More

Perkuat Industri Nasional, Belanja Suku Cadang Lokal SIG Tembus Rp809 Miliar

Perkuat Industri Nasional, Belanja Suku Cadang Lokal SIG Tembus Rp809 Miliar. (Dok. PT. SIG)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mencatatkan peningkatan belanja suku cadang lokal mencapai Rp809 miliar pada tahun 2025, meningkat 2,79% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp787 miliar, bahkan naik 164,3% dari baseline tahun 2020 sebesar Rp306 miliar. Langkah ini menjadi strategi kunci SIG dalam memperkuat rantai pasok nasional dan efisiensi operasi di tengah tekanan industri bahan bangunan.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menegaskan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan bagian dari inisiatif strategis Perusahaan untuk mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar dalam Sustainability Road Map SIG 2030.

“Untuk mendukung peningkatan TKDN secara berkelanjutan, SIG secara aktif melakukan pengembangan komponen suku cadang melalui kegiatan Research and Development (R&D) bersama mitra industri dan pelaku UKM, untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, inovasi teknologi, serta daya saing produk dalam negeri,” tutur Vita Mahreyni.

Vita Mahreyni menggaris bawahi langkah SIG dalam implementasi sustainable procurement yang diarahkan untuk memperkuat pemasok domestik sekaligus menjaga efisiensi dan daya saing. Pendekatan ini pun menjadi bagian dari transformasi berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) yang mendorong penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan.

Sebagai produsen bahan bangunan terbesar di Indonesia, SIG mengintegrasikan penggunaan produk dalam negeri mulai dari pengadaan bahan baku, suku cadang, hingga jasa penunjang industri. Strategi ini mendukung penguatan fundamental bisnis melalui efisiensi biaya dan optimalisasi rantai pasok berbasis sumber daya lokal, sebagai respons terhadap dinamika industri yang semakin kompetitif.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan total realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) Perusahaan pada 2025 yang mencapai Rp21,79 triliun atau setara 93,47% dari total belanja barang dan jasa sebesar Rp23,32 triliun. Capaian ini merupakan wujud kontribusi SIG terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang menantang.

SIG juga memperkuat daya saing produk lokal melalui inovasi, termasuk pengembangan semen rendah karbon yang memanfaatkan bahan baku domestik dan mendukung efisiensi energi serta penurunan emisi.

Vita Mahreyni menegaskan bahwa keberlanjutan dan efisiensi menjadi fondasi utama operasional perusahaan. “Kami memastikan setiap proses bisnis tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penguatan industri nasional dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Vita Mahreyni.

Dengan strategi tersebut, SIG tidak hanya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga memperkuat ketahanan industri nasional di tengah tekanan pasar. Ke depan, perusahaan akan terus memperluas kolaborasi dengan pelaku industri domestik guna membangun rantai pasok yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing global. (Junaedi)

Share:

Read More

Kementerian Kehutanan Dukung Langkah KPK Lakukan Kajian Sektor Kehutanan Tahun 2026

Kementerian Kehutanan Dukung Langkah KPK Lakukan Kajian Sektor Kehutanan Tahun 2026. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor kehutanan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, pada Kick Off Meeting Kajian Sektor Kehutanan yang digelar KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (29/4).

Kajian Sektor Kehutanan yang akan dilaksanakan KPK pada tahun ini meliputi dua kajian strategis, yaitu meliputi Identifikasi Potensi Korupsi dalam Tata Niaga dan Hilirisasi Produk Hasil Hutan (Kayu), serta Kerentanan Korupsi pada Tata Kelola Pelepasan Kawasan Hutan. Keduanya diarahkan untuk memetakan titik rawan korupsi sekaligus mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh.

Laksmi menilai kompleksitas rantai pasok kayu menjadi tantangan utama yang perlu dibenahi secara bersama, termasuk konsistensi subyek hukum, integrasi data, dan interoperabilitas sistem informasi yang ada.

“Semoga kajian ini menjadi pintu masuk untuk melakukan berbagai perbaikan di sektor kehutanan, khususnya tata kelola kayu. Kami sangat mendukung dan akan menyiapkan semua data yang dibutuhkan supaya mendapatkan data yang paling akurat,” kata Laksmi.

Laksmi juga menekankan pentingnya bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, terutama dalam rangka integrasi data, penyelarasan kebijakan, serta penguatan pengawasan dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah menekankan pentingnya kajian mengenai Kerentanan Korupsi pada Tata Kelola Pelepasan Kawasan Hutan yang akan dilakukan KPK.

“Kajian tersebut penting untuk memastikan alur proses pelepasan kawasan hutan yang telah dilakukan selama ini telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tambah Ade.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, memandang kompleksitas pengelolaan sektor kehutanan masih menyimpan berbagai celah, termasuk lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta fragmentasi data antarinstansi.

“Oleh karena itu, pembenahan tata kelola sektor kehutanan menjadi kunci tidak hanya dalam mencegah korupsi, tetapi juga dalam mengamankan penerimaan negara dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam,” jelas Aminudin. (Rizal)

Share:

Read More

Kekerasan Anak di Daycare Banda Aceh, Alarm Keras untuk Perlindungan yang Lebih Serius

Kekerasan Anak di Daycare Banda Aceh, Alarm Keras untuk Perlindungan yang Lebih Serius. (Dok. Kemen PPPA)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengecam keras dugaan penganiayaan yang menimpa tiga anak bawah dua tahun di salah satu daycare di Banda Aceh. 

Menteri PPPA menegaskan insiden ini merupakan alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan keamanan anak sebagai prioritas tertinggi tanpa kompromi, terlebih sebelumnya juga telah terjadi kasus kekerasan di sebuah daycare di Yogyakarta.

“Kami sangat prihatin dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan terhadap anak, terlebih di lingkungan yang mandat utamanya adalah pengasuhan. Anak-anak tidak boleh menjadi korban kelalaian sistemis. Peristiwa ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap mereka adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh untuk memantau perkembangan kondisi korban dan proses hukum yang berlangsung. Menurut Menteri PPPA, berdasarkan hasil penelusuran, daycare tersebut beroperasi tanpa izin resmi, serupa dengan temuan pada kasus daycare di Yogyakarta sebelumnya.

Menteri PPPA menekankan legalitas bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen perlindungan. Menteri PPPA pun mendorong agar setiap daycare harus memenuhi standar Taman Asuh Ramah Anak (TARA), memiliki legalitas yang jelas, serta menjalani evaluasi dan monitoring secara berkala.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh penyelenggara daycare. Pastikan mereka memiliki izin resmi dan memenuhi standar pengasuhan yang layak. Pengawasan tidak boleh hanya formalitas, tetapi harus benar-benar menjamin keselamatan anak,” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA juga memberikan apresiasi atas gerak cepat Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menetapkan tiga pengasuh sebagai tersangka yang diduga melakukan kekerasan fisik, mulai dari membanting hingga memukul korban. Menurut Menteri PPPA, hal ini menunjukkan pentingnya kompetensi dan standar dalam profesi pengasuhan anak.

“Penguatan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kemen PPPA bersama International Labour Organization (ILO) tengah menyusun Rancangan Standar Kerja Khusus Bidang Perawatan dan Perkembangan Anak untuk menjadi acuan nasional dalam pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier pengasuhan anak,” jelas Menteri PPPA.

Terkait proses hukum, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp72 juta. Menteri PPPA menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Pemulihan anak tidak hanya soal fisik, tetapi juga memastikan luka batin mereka ditangani dengan baik. Pihak yayasan daycare pun telah mengambil langkah tegas dengan memecat para pelaku, sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA pun mengajak masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan terhadap anak untuk berani melapor ke lembaga-lembaga, seperti UPTD PPA, UPTD di bidang sosial, Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Kepolisian. Selain itu, masyarakat juga dapat melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129.

“Keberanian ini adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan membuka jalan bagi korban lain untuk bersuara. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan peristiwa seperti ini tidak terulang, serta memastikan anak-anak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak,” tutup Menteri PPPA. (Iqbal)

Share:

Read More

BMKG Optimalkan OMC di Danau Toba, Dukung Ketahanan Air dan Antisipasi Kemarau 2026

BMKG Optimalkan OMC di Danau Toba, Dukung Ketahanan Air dan Antisipasi Kemarau 2026. (Dok. BMKG)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, Kamis (30/04/2026). Kegiatan yang direncanakan berlangsung hingga awal Mei 2026 ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan air sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026.

Pelaksanaan OMC kali ini merupakan hasil sinergi antara BMKG, Perum Jasa Tirta I (PJT I), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dalam mendukung pengelolaan sumber daya air di kawasan Danau Toba. Kegiatan turut dihadiri Kepala Balai MKG Wilayah I Hendro Nugroho, Penasehat Kepala Muslim Andri, serta Kepala Stasiun Meteorologi Silangit Gatot Rudiantoro.

Dalam sambutannya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan perhatian besar terhadap penguatan OMC di Indonesia.

“Instruksi Presiden sangat jelas, BMKG harus diperkuat, terutama dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Saat ini kami sedang berproses,” ungkapnya.

Faisal juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pendukung, khususnya radar cuaca, sebagai instrumen utama dalam mendiagnosis kondisi atmosfer sebelum pelaksanaan OMC.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi OMC tidak terlepas dari tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Pada tahun ini, Indonesia dihadapkan pada potensi El Niño yang berpotensi menyebabkan musim kemarau datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, serta curah hujan berada di bawah normal.

“OMC pasti akan terus ditingkatkan frekuensinya untuk menjaga debit bendungan dan mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ke depan, BMKG siap terus memberikan dukungan penuh untuk melaksanakan operasi pengelolaan air sebaik-baiknya,” kata Faisal.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, melaporkan bahwa pelaksanaan OMC di DTA Danau Toba direncanakan berlangsung selama 25 hari, terhitung sejak 9 April hingga sekitar 3 Mei 2026.

Hingga 29 April 2026, operasi telah berjalan selama 21 hari dengan capaian 33 sorti penyemaian awan. “Saat ini masih tersisa sekitar empat hari pelaksanaan untuk mengoptimalkan capaian operasi,” ujar Seto.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menambahkan bahwa total target waktu terbang dalam kontrak adalah 50 jam. Dengan capaian saat ini, masih tersedia sisa waktu terbang sekitar 6 jam.

“Capaian kegiatan saat ini sudah mencapai sekitar 86,78 persen. Evaluasi akan dilakukan pada akhir pelaksanaan, termasuk penyesuaian pada LKK (Laporan Kemajuan Kinerja) apabila terdapat selisih capaian waktu terbang,” jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Fahmi Hidayat, menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG dalam pelaksanaan OMC di wilayah Sungai Toba–Asahan.

“Kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sumber daya air permukaan guna memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air, irigasi, domestik, hingga industri. Dukungan OMC ini sangat membantu dalam memastikan ketersediaan air di waduk dan tampungan yang kami kelola,” ujar Fahmi.

Ia menambahkan, melihat manfaat yang dihasilkan, pihaknya berharap pelaksanaan OMC dapat dilakukan secara lebih rutin dan intensif.

“Seperti di beberapa negara yang telah maju dalam teknologi modifikasi cuaca, kami berharap OMC ke depan dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan energi, tetapi juga untuk penanggulangan kekeringan dan banjir di berbagai wilayah,” imbuhnya.

Sebelumnya, BMKG juga telah melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan OMC di Posko OMC Siborong-borong pada 23 April 2026 sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa OMC berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di wilayah DTA Danau Toba, khususnya di bagian timur dan tenggara, termasuk Pulau Samosir, yang berdampak pada peningkatan inflow dan tinggi muka air danau.

BMKG juga menegaskan bahwa pelaksanaan OMC tidak menimbulkan bencana. Sejumlah kejadian banjir dan longsor yang terjadi telah diverifikasi tidak berkaitan dengan aktivitas penyemaian awan.

Melalui pelaksanaan OMC ini, BMKG berharap ketersediaan air di kawasan Danau Toba tetap terjaga serta mampu mendukung berbagai sektor yang bergantung pada sumber daya air, khususnya dalam menghadapi dinamika iklim yang semakin kompleks. (Putra)

Share:

Read More

KKP Siap Rekrut Puluhan Ribu Awak Kapal untuk Program Modernisasi Kapal Perikanan

KKP Siap Rekrut Puluhan Ribu Awak Kapal untuk Program Modernisasi Kapal Perikanan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merekrut sekitar 20.094 awak kapal perikanan (AKP) untuk terlibat dalam program Modernisasi Kapal Perikanan. Para AKP akan ditempatkan bekerja pada 1.582 kapal perikanan dalam program tersebut.

Pendaftaran rekrutmen rencananya dilakukan pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui website resmi https://elaut-bppsdm.kkp.go.id/akp/. Program ini terbuka untuk umum bagi posisi Perwira dan Anak Buah Kapal (ABK). Adapun ukuran kapalnya sebesar 30 GT, 200 GT, dan 500 GT, dengan alat tangkap yang bervariasi. 

“Kami di BPPSDM KP mencoba memformulasikan bagaimana sih sebenarnya model awak kapal yang akan mengisi masing-masing gross tonase tersebut,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta pada Launching Penyiapan Kompetensi SDM Awak Kapal Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (30/4).

Menurut Nyoman, calon SDM potensial bagi rekrutmen AKP ini antara lain terdiri dari taruna/alumni satuan pendidikan KKP, siswa/alumni satuan pendidikan non KKP, AKP profesional bersertifikat, AKP profesional belum bersertifikat, dan masyarakat lokal KNMP. 

“Tentunya awak kapal perikanan tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda, baik itu levelnya nakhoda, fishing master, mualim, KKM, masinis, sampai kepada ABK. Bagaimana negara hadir, KKP berkolaborasi dengan seluruh program yang ada, yang sudah diluncurkan oleh KKP. ABK akan berkolaborasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun KKP. ABK itu kami harapkan dapat diambil dari tenaga-tenaga lokal. Yang lainnya yang perwira akan kita buka secara nasional,” jelasnya.

Bagi SDM yang telah lolos seleksi hingga ke tahap akhir, akan dibekali pengembangan kompetensi berupa pelatihan kompetensi, sertifikasi, dan bela negara atau Komponen Cadangan (Komcad). Pelatihan terdiri dari Ahli Nautika dan Teknika Kapal Perikanan Tingkat I, II, III; Pelatihan Familiarisasi Kapal Modern; Refrigerasi Penyimpanan Ikan; Perawatan Mesin Kapal Perikanan; Ketrampilan Penanganan Ikan; Operasi Penangkapan Ikan; serta Basic Safety Training Fisheries Tingkat I dan II.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Lotharia Latif mengatakan, Program Modernisasi Kapal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KKP melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan tujuan untuk melakukan transformasi kapal-kapal konvensional menjadi kapal-kapal modern yang mempunyai daya saing dan profesionalisme dalam pengawakannya.

“Kita mau tidak mau akan bergeser pada situasi seperti itu, karena kita juga berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, baik regional maupun laut lepas, tentunya kita juga berkompetisi di dalam perdagangan dunia,” ujar Latif.

“Sehingga 1.582 unit kapal yang akan dikerjakan tentu memiliki nilai strategis yang sangat penting, baik untuk kehidupan nelayan itu sendiri, kemudian bagaimana usaha strategis pembangunan kapal-kapal Indonesia tentunya akan menyerap lapangan kerja, dan menumbuhkan galangan-galangan kapal. Pembangunan 1.582 kapal ini akan membawa angin segar terjadinya penumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang luar biasa,” tambahnya.   

Latif menegaskan, program modernisasi kapal ini adalah momentum transformasi, yang mana tidak hanya membangun kapal secara fisik, tetapi membangun ekosistem perikanan tangkap yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan sistem penangkapan ikan yang didukung modernisasi kapal perikanan ini tidak hanya pada kapalnya yang modern, tetapi juga pada SDM kompeten yang mengoperasikannya.  

Karena itu, pihaknya memandang, kegiatan peluncuran hari ini merupakan langkah yang sangat strategis, memerlukan kerja sama berbagai pihak, dan diharapkan sebagai entry point dalam membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak baik internal KKP, kementerian/lembaga terkait, dunia pendidikan, asosiasi, maupun industri untuk bersama-sama memastikan bahwa pemenuhan SDM ini berjalan secara terstruktur, masif, dan tepat sasaran,” harap Latif.

Di akhir acara, Latif menegaskan, rekrutmen ini dilakukan secara profesional tanpa dipungut biaya. Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan waspada jika terdapat oknum-oknum yang menjanjikan bantuan dalam proses rekrutmen ini yang merupakan tindakan penipuan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, program ini dirancang sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh, yang menggabungkan kapal modern, sistem logistik dan rantai dingin yang efisien, penguatan pengawasan dan pengendalian, serta sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi. (Fathi)

Share:

Read More

Optimalkan Sumber Daya Domestik, Indonesia Tempati Peringkat Kedua Ketahanan Energi Terbaik Dunia

Optimalkan Sumber Daya Domestik, Indonesia Tempati Peringkat Kedua Ketahanan Energi Terbaik Dunia. (Dok. Kemen ESDM)

Bogor, WaraWiri.net - Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan salah satu bidang strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada energi. Sektor ESDM berperan penting dalam memperkuat ketahanan energi untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertahanan negara. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Bogor, Rabu (29/4).

Pada arahannya tersebut, Bahlil menyampaikan prestasi Indonesia yang dinilai sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik kedua di dunia, meski dinamika kondisi geopolitik global saat ini memengaruhi pasokan energi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

"Di tengah (kondisi) geopolitik itu melahirkan ketidakpastian terhadap seluruh pasokan energi global. Dan dunia hampir semua merasakan dampak ini. Dalam kondisi seperti ini, kita harus bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto yang notabenenya adalah alumni TNI, Indonesia dinilai oleh JP Morgan itu menjadi negara terbaik kedua di dunia yang mempunyai ketahanan energi," ujar Bahlil.

Prestasi tersebut berdasarkan laporan Eye on the Market yang dikeluarkan oleh JP Morgan Asset Management. Laporan tersebut menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia. Indonesia menempati posisi kedua, di bawah Afrika Selatan, namun satu tingkat di atas Tiongkok yang berada di posisi ketiga.

Indonesia dianggap sebagai negara yang tahan krisis energi yang terjadi saat ini karena produksi domestik minyak dan gas bumi (migas) yang cukup besar. Ketahanan terhadap krisis juga disebabkan produksi dan cadangan batubara Indonesia yang masih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, potensi energi baru dan terbarukan yang besar di seluruh wilayah Indonesia juga mampu menopang kemandirian energi Indonesia.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, dari subsektor migas ketahanan energi didukung oleh pencapaian lifting minyak Indonesia pada 2025 yang mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari (bph). Tahun ini target ditingkatkan menjadi 610 ribu bph. Untuk meningkatkan produksi lifting, Pemerintah mendorong optimalisasi produksi melalui teknologi lanjutan, reaktivasi sumur idle, dan eksplorasi potensi migas di Indonesia Timur.

Temuan terbaru, hasil eksplorasi sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan ENI dan Sinopec.

"Satu tahun setengah kita melakukan eksplorasi, kita dapat lagi gas di Kalimantan Timur, namanya Geliga. Itu 5 TCF, 5 triliun mm. Dengan mendapatkan 300 juta kondensat, ekuivalen dengan 375 juta barel minyak. Ini akan produksi di 2028-2029," jelasnya.

Tak hanya lifting migas, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), melalui pengembangan Biodiesel 50% (B50), yang ditargetkan akan diimplementasikan secara nasional pada 1 Juli 2026 mendatang. Hal ini akan berdampak signifikan pada pengurangan impor BBM nasional.

"Kebutuhan kita, BBM solar, pada tahun 2026, itu kita butuh kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta kiloliter ini, kita dengan B40 dan B50, Alhamdulillah mulai tahun 2026, tidak lagi kita melakukan impor solar pertama sejak Republik ini berdiri. Dari solar kita sudah tidak impor," jelas Bahlil.

Upaya pengurangan impor juga dilakukan untuk LPG, dengan mencari berbagai substitusi, di antaranya Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) yang saat ini sedang dikaji Pemerintah. CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri. (Evi)

Share:

Read More

Nakhodai KLH/BPLH, Menteri Jumhur: Environmental Ethics Jadi Penyelamat Bumi

Menteri LH/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Menteri LH/Kepala BPLH dari Hanif Faisol Nurofiq kepada Moh. Jumhur Hidayat. Serah terima ini menandai kesinambungan kepemimpinan dalam penguatan kebijakan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam pernyataan perdananya, Menteri Jumhur menegaskan pentingnya membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui pendidikan.

“Environmental ethics saya harap bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar maupun tinggi. Jadi ketika etika berlingkungan yang baik itu sudah ada sejak dini, maka insya Allah ketika dia jadi apapun, dari dia mulai membuang sampah sampai dia mempunyai perusahaan ratusan triliun, dia pasti tertanam etika lingkungannya”.

Menteri Jumhur juga menekankan bahwa arah pembangunan ke depan harus memastikan bahwa investasi tidak merusak alam. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan. Menurut Menteri Jumhur, aktivitas industri tetap perlu didorong, namun harus disertai dengan kepatuhan terhadap standar lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.

Menteri LH/Kepala BPLH periode 2024-2026, yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, juga menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan selama masa kepemimpinannya. Wamenko Hanif berharap berbagai agenda tersebut dapat segera dituntaskan di bawah kepemimpinan Menteri Jumhur.

“Dengan pengalaman dan rekam jejak panjang yang dimiliki Pak Menteri, saya optimistis pengelolaan serta pengendalian lingkungan hidup di Indonesia akan semakin meningkat dan berjalan lebih cepat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KLH/BPLH atas dukungan dan kebersamaan selama ini, serta memohon maaf apabila dalam masa pengabdian saya masih terdapat kekurangan,” ujar Wamenko Hanif.

Menteri Jumhur mendorong seluruh jajaran KLH/BPLH untuk memperkuat kolaborasi dan kontribusi nyata dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.

“Teman-teman semua bantu saya, bantu saya bukan dengan cara lain, kecuali memberikan gagasan yang the best you have in your mind dan kita pastikan kita bisa berjuang bersama sesuai guidance yang diberikan oleh Presiden”.

Serah terima jabatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan kebijakan serta memastikan agenda prioritas nasional di bidang lingkungan hidup tetap berjalan secara konsisten. KLH/BPLH optimistis, di bawah kepemimpinan yang baru, berbagai program strategis akan semakin diperkuat dan mampu menjawab tantangan lingkungan secara lebih efektif dan berkelanjutan. (Dinda)

Share:

Read More

Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik

Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi nasional melalui pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika, pada Senin (27/04), di Jakarta.

Penandatanganan ini mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.

“Implementasi bioetanol ini tidak bisa ditunda lagi. Target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur. Karena itu, kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiya Dewi dalam sambutannya.

Kolaborasi ini menyatukan kekuatan lintas sektor, di mana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih. Sinergi ini dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional.

Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya. Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu. Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

“Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri. Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Sementara itu, CEO Pertamina NRE, John Anis, menegaskan bahwa pengembangan bioetanol merupakan bagian dari roadmap strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

“Kebutuhan bioetanol nasional untuk mencapai target E20 pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter. Untuk itu diperlukan pembangunan sejumlah fasilitas produksi di berbagai wilayah dengan pendekatan multi feedstock dan multi distribution dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang berbeda di setiap daerah serta potensi kearifan lokal," tuturnya.

Kebutuhan tersebut memerlukan dukungan dari sisi hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurut Denaldy, pengembangan bioetanol tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk kepastian pasar bagi petani dan stabilitas pasokan bagi industri.

“PTPN akan memastikan ketersediaan feedstock, sementara Pertamina mendorong hilirisasi energi. Ini bukan sekadar proyek, tetapi upaya bersama untuk membangun masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi, mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung, pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial, hingga penguatan kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional. (Dimas)

Share:

Read More

Roblox Patuh pada Aturan Perlindungan Anak lewat PP TUNAS

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Fifi Aleyda Yahya dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar melakukan konferensi pers bersama VP Global Public Policy Nicky Jackson Colaco di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan regulasi perlindungan anak hingga ke platform game melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Sebagai pionir melindungi anak di platform game, PP TUNAS juga menjadi regulasi pertama di dunia yang dipatuhi oleh platform global Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap implementasi PP TUNAS.

Pada tahap awal, kebijakan ini menyasar delapan platform digital, termasuk Roblox.

“Roblox menjadi salah satu platform yang telah menyampaikan komitmen kepatuhan setelah melalui pembahasan intensif, mengingat karakteristiknya sebagai platform game yang memiliki perbedaan dengan media sosial,” jelas Meutya dalam Konferensi Pers Update Kepatuhan Roblox terhadap PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (30/04/2026).

Pemerintah mengapresiasi langkah konkret Roblox yang telah mulai mengimplementasikan sejumlah fitur utama untuk memenuhi ketentuan PP TUNAS, termasuk verifikasi usia (age verification) bagi seluruh pengguna di Indonesia.

Dari sekitar 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, diperkirakan 23 juta merupakan anak di bawah usia 16 tahun.

“Bagi pengguna yang tidak melakukan verifikasi maka fitur komunikasi seperti chat akan otomatis dinonaktifkan. Ini penting untuk mencegah interaksi dengan pihak yang tidak dikenal,” tegas Meutya.

Selain itu, Roblox juga menerapkan pembatasan konten permainan berdasarkan klasifikasi usia.

Anak di bawah 13 tahun, pengguna usia 13–15 tahun, dan pengguna di atas 16 tahun akan memiliki akses yang berbeda terhadap katalog game.

Dalam aspek perlindungan dari risiko adiksi, Roblox menghadirkan fitur pengaturan waktu bermain (screen time) yang dapat dikendalikan oleh orang tua.

Fitur ini memungkinkan orang tua untuk mengatur durasi dan waktu akses anak terhadap permainan.

Sementara itu, Vice President Global Public Policy Roblox Nicky Jackson Colaco menyatakan bahwa PP TUNAS menjadi salah satu legislasi penting dalam perlindungan anak di ruang digital.

“Fitur-fitur yang kami hadirkan di Indonesia merupakan salah satu yang paling ketat secara global dan disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan regulasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, pengguna yang belum melakukan verifikasi usia akan secara otomatis dimasukkan ke dalam akun anak tanpa akses komunikasi.

Orang tua juga akan mendapatkan kontrol penuh terhadap aktivitas akun anak tanpa perlu melakukan pengaturan tambahan.

“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Menkomdigi dan dedikasi tim Komdigi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin dalam keselamatan anak di ruang digital, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya ini,” tutup Nicky. (Slamet)

Share:

Read More