Wamen Nezar Patria: Layanan Digital Pemerintah Harus Dapat Diakses Semua Warga Negara

Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa layanan digital pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Menurutnya, akses terhadap layanan informasi publik merupakan hak setiap warga sehingga transformasi digital harus berjalan secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok rentan.

“Layanan buat penyandang disabilitas itu wajib. Wajib untuk memenuhi aksesibilitas buat semua warga negara. Jadi jangan sampai karena keterbatasan yang dimiliki oleh seorang warga negara, dia tidak bisa untuk mengakses layanan-layanan informasi publik,” tegasnya dalam audiensi dengan Komisi Nasional Disabilitas di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).

Wamen Nezar mengapresiasi masukan dan evaluasi dari Komisi Nasional Disabilitas terhadap layanan publik Kemkomdigi.

Ia menilai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan layanan agar dapat mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

“Kami sangat mengapresiasi evaluasi yang dilakukan untuk situs Komdigi, terutama untuk akses disabilitas dan fitur-fitur yang membantu teman-teman disabilitas di situs Komdigi. Kami akan catat dan perbaiki supaya comply dan bisa membantu teman-teman disabilitas,” ujar Wamen Nezar.

Menurut Wamen Nezar, Kementerian Komdigi memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan fitur untuk disabilitas di situs Kemkomdigi yang sudah dibuat dan diluncurkan tiga tahun yang lalu.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam menghadirkan layanan publik digital yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kita mungkin salah satu kementerian yang paling berkomitmen untuk menyediakan fitur disabilitas. Fitur ini sudah kita buat dan luncurkan sejak tiga tahun yang lalu. Kita berharap semua kementerian juga mengikuti jejak ini,” tandasnya. (Bambang)

Share:

Read More

Menpora Erick Jadikan Wirasena Youth Camp dan indonesia Youth Summit Sebagai Program Kelahiran Pemimpin Masa Depan

Menpora Erick Thohir, saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung di ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Realitas di balik bonus demografi yang saat ini juga menjadi isu melemahkan potensi serta peran pemuda tanah air menjadi sorotan utama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung di ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). 

Isu pertama yang diangkat Menpora adalah polarisasi di ruang digital yang mengakibatkan polemik, sehingga membuat para pemuda terpapar disinformasi dan rawan terlibat dalam konflik horisontal ataupun menjadi aktor di balik kondisi tidak kondusif dalam kehidupan bernegara.

“Isu tentang ruang digital, kita bisa lihat yang menjadi polemik tersendiri. Alhamdulillah pemerintah sudah masuk ke sendi-sendi bahwa usia 16 tahun sudah mulai dikurangi penggunaan digital di sekolah. Saya rasa ini keputusan kontroversial tapi tepat. Kalau negara-negara lain seperti Australia saja yang terbuka sudah mengoreksi penggunaan digitalnya di kalangan pemuda, apalagi kita yang kualitas pendidikannya masih tertinggal,” ujar Menpora.

Isu kesehatan mental juga membayangi para pemuda kita, sehingga dibutuhkan perhatian dan penanganan khusus untuk membuat para pemuda bisa bangkit dari keterpurukan.

“Dan isu mental health, bayangkan 84-85 persen klien klinik psikologi di kalangan perkotaan adalah pemuda. Artinya kalau psikolog ketemu 10 pasien, 8 diantaranya pemuda. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujar menpora Erick yang gusar akan kondisi ini.

Selanjutnya Menpora menyoroti lemahnya ketangguhan ideologi para pemuda, yang tidak saja dapat memecah belah persatuan namun juga menyebabkan peningkatan kriminalitas.

“Isu-isu ini sudah menjadi ancaman, berikutnya adalah lemahnya ketangguhan ideologi. Kita sudah tidak ada ideologi sekarang. Ini terus menggerus, bahkan kalau Bapak Ibu lihat di daerah, yang namanya melakukan aksi kekerasan atau kekejaman di jalanan malah menjadi tren yang meningkat supaya diakui di komunitasnya. Isu kepemudaan ini yang berimplikasi terhadap merosotnya daya juang,” jelas Menpora Erick.

Sebagai salah satu solusi, Menpora Erick telah mempersiapkan program Indonesia Youth Summit yang menjadi ruang bertemunya gagasan, inovasi dan kolaborasi pemuda serta pemangku kebijakan untuk melahirkan kebijakan kepemudaan.

“Ada tujuh kementrian yang terkait dengan kepemudaan, ini yang menjadi concern bagaimana konsolidasi akan dilakukan antar kementrian dan lembaga. Kita sudah akan mengundang kementrian terkait untuk hadir di Indonesia Youth Summit, untuk berkonsolidasi, seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya dalam Indonesia Sport Summit sehingga lahir aturan-aturan baru dengan kementrian lain,” tambahnya

Selain itu Kemenpora juga memiliki program Wirasena Youth Camp yang merupakan program kepemimpinan diikuti perwakilan kepemudaan dari 38 provinsi dan dirancang berdasarkan kurikulum yang disusun para pakar sebagai ruang pembentukan karakter dan kepemimpinan. 

“Berikutnya kita juga mengadakan youth camp. Kegiatan seperti ini ada di negara-negara lain seperti Amerika dan Singapura. Agenda ini digelar supaya kita bisa mengonsolidasi pemuda-pemuda terbaik yg ada di negeri ini. Kenapa aada lomba debat, kenapa ada lomba pidato, kenapa kita bekerja sama dengan sembilan negara termasuk Amerika, Cina, Arab Saudi supaya kita benchmarking. Saya nawaitunya sama dgn Bapak Ibu, setiap program harus ada outputnya,” tutup Menpora Erick.

Program ini akan digelar pada Oktober mendatang sebagai bagian rangkaian agenda dalam menyambut 100 tahun Sumpah Pemuda di tahun 2028 mendatang. (Zikry)

Share:

Read More

Selain Keroncong dan String Bass, Warga Binaan Lapas Tahuna Juga Mahir Buat Alat Musik Kolintang

Selain Keroncong dan String Bass, Warga Binaan Lapas Tahuna Juga Mahir Buat Alat Musik Kolintang. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Utara, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tahuna terus kembangkan potensi dan keterampilan Warga Binaan melalui program pembinaan kemandirian. Kali ini, Warga Binaan berhasil membuat alat musik tradisional kolintang yang menambah deretan produk hasil pembinaan setelah sebelumnya memproduksi alat musik keroncong dan string bass, Kamis (16/7).

Kepala Lapas Tahuna, Yosef Leonard Sihombing, tinjau sekaligus coba memainkan kolintang yang dibuat Warga Binaan. Menurutnya, keterampilan tersebut menunjukkan perkembangan pembinaan kemandirian yang terus berjalan.

"Saat ini, Warga Binaan Lapas Tahuna sebelumnya sudah membuat alat musik seperti keroncong dan string bass dan sekarang melalui program pembinaan kemandirian, mereka sudah terampil hingga bisa membuat alat musik kolintang," ungkap Yosef.

Ia mengatakan hasil karya Warga Binaan akan dipasarkan melalui mitra usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai bagian dari pengembangan program pembinaan kemandirian.

"Nantinya alat-alat musik ini akan kita pasarkan melalui mitra-mitra usaha yang ada di Kepulauan Sangihe, dan tentunya akan terus kita kembangkan sebagaimana yang menjadi Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu meningkat UMKM, dan juga membekali keterampilan kepada Warga Binaan," tambahnya.

Yosef menegaskan pembinaan keterampilan akan terus diberikan, khususnya kepada Warga Binaan yang memiliki minat dan bakat di bidang pembuatan alat musik.

"Kami akan terus memberikan edukasi Pembinaan keterampilan terutama kepada mereka yang memiliki minat dan kemampuan dalam hal membuat alat-alat musik seperti ini," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Widodo, mengungkapkan kolintang pertama yang dibuat Warga Binaan telah mendapat pesanan dari salah satu sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

"Saya sangat bersemangat untuk terus mendukung setiap potensi dan keahlian yang dimiliki oleh Warga Binaan Lapas Tahuna dalam pembuatan alat musik ini. Dan saat ini alat musik Kolintang yang perdana dibuat di Lapas Tahuna saat ini telah dipesan oleh salah satu sekolah yang ada di Sangihe," tuturnya.

Ia menambahkan meningkatnya minat masyarakat menjadi motivasi untuk terus menjaga kualitas produk, baik dari sisi bahan maupun proses pembuatannya.

Salah seorang Warga Binaan, YS, mengaku bangga karena hasil karyanya mendapat apresiasi dari masyarakat.

"Saya senang dan tidak menyangka alat musik yang saya buat bersama teman-teman Warga Binaan yang lain bisa memiliki banyak peminat terutama alat musik keroncong dan string bass, dan harapannya alat musik Kolintang ini juga bisa semakin bertambah peminatnya," ujarnya.

Lapas Tahuna kembangkan keterampilan Warga Binaan sekaligus buka peluang pemasaran produk hasil pembinaan. Diharapkan, program tersebut menjadi bekal bagi Warga Binaan untuk kembali produktif dan mandiri setelah kembali ke masyarakat. (Anggara)

Share:

Read More

Yuk Mengenali Jenis-Jenis Kepemimpinan di Dunia Kerja

Yuk Mengenali Jenis-Jenis Kepemimpinan di Dunia Kerja. (Dok. Astra Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategis bisnis, tapi juga kualitas kepemimpinannya. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis kepemimpinan menjadi bekal penting bagi siapa saja yang ingin memimpin secara lebih efektif.

Ditambah lagi, dalam dunia kerja modern, seorang pemimpin tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga dituntut mampu membangun kolaborasi, mendorong inovasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Lantas, sebenarnya apa saja jenis kepemimpinan dan perbedaan setiap jenisnya? Simak penjelasan dalam artikel ini!

Mengapa Perlu Memahami Jenis-Jenis Kepemimpinan?

Setiap tim memiliki dinamika yang berbeda. Ada tim yang membutuhkan arahan secara rinci, sementara tim lain justru berkembang ketika diberi ruang untuk berinovasi dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan memahami berbagai jenis kepemimpinan, seorang pemimpin dapat:

• Menyesuaikan Pendekatan dengan Kondisi Tim: Pemimpin yang memahami berbagai gaya kepemimpinan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai agar setiap individu mampu bekerja secara optimal.
• Meningkatkan Produktivitas: Pendekatan kepemimpinan yang tepat mampu meningkatkan koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta membantu tim bekerja lebih efisien dalam mencapai target perusahaan.
• Membangun Hubungan Kerja yang Lebih Baik: Kepemimpinan yang efektif juga turut serta memperhatikan hubungan antarmanusia. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai dapat meningkatkan kepercayaan serta kolaborasi di dalam tim.
• Mendukung Pengembangan Karyawan: Sebagai pemimpin juga berperan sebagai mentor yang membantu anggota tim mengembangkan kompetensi, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan mereka menjadi pemimpin di masa depan.
• Membantu Menghadapi Perubahan: Lingkungan bisnis terus berkembang dengan cepat. Pemimpin yang memahami berbagai jenis kepemimpinan cenderung lebih adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi, transformasi perusahaan, maupun tantangan bisnis baru.

Faktor yang Memengaruhi Gaya Kepemimpinan

Sebelum memilih pendekatan yang tepat, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pemimpin.

• Budaya Perusahaan: Setiap perusahaan memiliki nilai, budaya, dan cara kerja yang berbeda. Gaya kepemimpinan sebaiknya mendukung budaya tersebut agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang selaras.
• Karakter Anggota Tim: Tim yang berpengalaman biasanya membutuhkan tingkat kepercayaan dan otonomi yang lebih besar dibandingkan tim yang masih membutuhkan arahan intensif.
• Tujuan yang Ingin Dicapai: Target jangka pendek, proyek inovasi, maupun transformasi perusahaan dapat membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda.
• Situasi dan Tantangan: Kondisi krisis, perubahan pasar, hingga perkembangan teknologi sering kali menuntut pemimpin untuk lebih fleksibel dalam menentukan cara memimpin.

Jenis-Jenis Gaya Kepemimpinan di Dunia Kerja

Berikut beberapa jenis kepemimpinan yang paling umum digunakan dalam perusahaan modern.

1. Kepemimpinan Otoriter

Pada gaya ini, hampir seluruh keputusan berada di tangan pemimpin. Anggota tim mengikuti arahan yang telah ditetapkan dengan ruang diskusi yang relatif terbatas.

Karakteristik umum yang terlihat dari gaya kepemimpinan otoriter antara lain pengambilan keputusan terpusat, instruksi diberikan secara jelas, pengawasan dilakukan dengan ketat, dan struktur kerja yang lebih formal. Jadi, jenis kepemimpinan ini cocok diterapkan jika ingin mengambil keputusan dengan cepat atau saat kondisi kritis.

2. Kepemimpinan Demokratis

Ciri utama kepemimpinan demokratis adalah pemimpin tetap memiliki keputusan akhir, tetapi mempertimbangkan berbagai masukan dari anggota tim. Selain itu, pengambilan keputusan juga akan dilakukan secara kolaboratif, sehingga komunikasi berlangsung dua arah.

Hal inilah yang membuat kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, memunculkan lebih banyak inovasi, serta membangun kepercayaan dalam tim. Sayangnya, gaya ini kurang efektif dalam situasi yang membutuhkan respons cepat.

3. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan positif melalui inspirasi, inovasi, dan pengembangan potensi anggota tim agar mampu mencapai kinerja yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, pemimpin transformasional cenderung memiliki visi yang kuat dan fokus pada pengembangan individu.

Jika perusahaan sedang melalukan transformasi atau ingin membangun budaya inovasi, jenis kepemimpinan ini bisa jadi pilihan. Pasalnya, kepemimpinan transformasional dapat membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan.

4. Kepemimpinan Transaksional

Dalam pendekatan ini, hubungan antara pemimpin dan anggota tim didasarkan pada pencapaian tujuan yang telah disepakati. Beberapa karakteristik utamanya, yaitu target kerja terukur, evaluasi dilakukan berkala, sistem penghargaan dan konsekuensi diterapkan secara jelas, serta fokus pada efisiensi operasional.

Penerapan gaya kepemimpinan ini cocok diterapkan jika ingin meningkatkan disiplin kerja atau proses operasional yang lebih terstruktur. 

5. Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional menyesuaikan gaya memimpin berdasarkan kondisi yang dihadapi, tingkat pengalaman anggota tim, dan kompleksitas pekerjaan. Jadi, pemimpin tidak hanya terpaku pada satu gaya tertentu saja.

Pendekatannya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan membuat gaya kepemimpinan ini mampu mendukung perkembangan anggota tim dan efektif dalam berbagai situasi.

6. Kepemimpinan Delegatif

Kepemimpinan delegatif memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada anggota tim untuk mengatur pekerjaan dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan tingkat otonomi yang tinggi, pemimpin akan memberikan kepercayaan kepada anggota tim dengan pengawasan yang relatif minimal.

Jadi, pemimpin hanya akan fokus pada hasil akhirnya saja. Dengan begitu, kreativitas antar-anggota tim akan meningkat, memberi ruang bagi terciptanya inovasi, sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab.

7. Kepemimpinan Servant

Kepemimpinan servant menempatkan kebutuhan anggota tim sebagai prioritas dengan tujuan membantu mereka berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Dengan kata lain, gaya kepemimpinan ini sangat mengutamakan pelayanan kepada tim dan mendukung pengembangan karyawan.

Alhasil, loyalitas karyawan akan tercipta dan membangun budaya kerja yang positif. Kepemimpinan servant sangat cocok digunakan jika perusahaan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau ingin membangun budaya kerja inklusif.

8. Kepemimpinan Visioner

Jenis kepemimpinan yang terakhir adalah visioner. Sederhananya, gaya kepemimpinan ini berfokus pada penciptaan arah jangka panjang yang jelas serta menginspirasi seluruh anggota perusahaan untuk bergerak menuju tujuan bersama.

Kelebihan gaya kepemimpinan ini adalah dapat membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan, menyatukan seluruh anggota tim menuju tujuan bersama, dan mendorong inovasi berkelanjutan.

Tantangan Pemimpin di Dunia Kerja Modern

Perubahan lingkungan bisnis membuat kepemimpinan tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian target. Pemimpin juga dituntut mampu membangun perusahaan yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pemimpin saat ini antara lain:

1. Memimpin di Era Transformasi Digital

Pengembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan bekerja. Oleh karena itu, pemimpin perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat pengambilan keputusan, mendukung kolaborasi, dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan.

2. Mengelola Tim yang Beragam

Lingkungan kerja modern semakin beragam dari sisi latar belakang, pengalaman, maupun generasi. Hal ini menuntut pemimpin untuk membangun budaya kerja yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mampu menciptakan komunikasi yang efektif.

3. Mendorong Inovasi

Perubahan pasar yang cepat membuat perusahaan perlu terus berinovasi. Pemimpin memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anggota tim untuk menyampaikan ide, bereksperimen, serta belajar dari pengalaman.

4. Menjaga Keseimbangan antara Kinerja dan Kesejahteraan Tim

Pencapaian target tetap menjadi prioritas perusahaan. Namun, pemimpin juga perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan agar produktivitas dapat terjaga dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, pembagian beban kerja yang proporsional, kesempatan belajar dan berkembang, serta lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi.

5. Mengintegrasikan Prinsip Keberlanjutan

Saat ini, kepemimpinan tidak hanya diukur dari hasil bisnis, tetapi juga dari kemampuan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan.

Bangun Kepemimpinan yang Berdampak Bersama PT Astra International Tbk

Itu dia penjelasan tentang jenis-jenis kepemimpinan. Mulai dari kepemimpinan otoriter, demokratis, transformasional, transaksional, situasional, delegatif, servant, hingga visioner, setiap pendekatan memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan yang berbeda.

Di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang, kepemimpinan juga semakin erat kaitannya dengan nilai-nilai keberlanjutan. Pemimpin masa depan tidak hanya dituntut menghasilkan kinerja yang baik, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif bagi karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

Kepemimpinan yang baik tentu tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui Astra Sustainability Report, kamu dapat mempelajari bagaimana PT Astra International Tbk mengintegrasikan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan prinsip keberlanjutan dalam menjalankan bisnisnya.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari komitmen PT Astra International Tbk untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. (Zidan)

Share:

Read More

Sebanyak 4,67 Juta Pelanggan Gunakan KA Lokal yang Dikelola KAI, Perkuat Mobilitas dan Ekonomi Daerah

Sebanyak 4,67 Juta Pelanggan Gunakan KA Lokal yang Dikelola KAI, Perkuat Mobilitas dan Ekonomi Daerah. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 4.669.419 pelanggan menggunakan layanan KA Lokal yang dikelola KAI sepanjang Semester I 2026. Jumlah tersebut meningkat 13,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 4.110.588 pelanggan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, kenaikan tersebut menunjukkan peran penting KA Lokal dalam mendukung perjalanan masyarakat yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, kunjungan keluarga, pariwisata, hingga perjalanan menuju bandara.

“KA Lokal hadir dekat dengan aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Melalui perjalanan yang terjadwal dan kapasitas layanan yang besar, masyarakat memperoleh pilihan transportasi untuk menjangkau pusat kota maupun kawasan kegiatan di sepanjang lintas pelayanan,” ujar Anne.

Dari keseluruhan volume tersebut, KA Lokal PSO melayani 3.582.434 pelanggan, meningkat 13,89 persen dibandingkan 3.145.547 pelanggan pada Semester I 2025. Sementara itu, KA Lokal Komersial melayani 1.086.985 pelanggan, meningkat 12,64 persen dibandingkan 965.041 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Salah satu layanan yang berkontribusi terhadap mobilitas regional adalah KA Pangrango relasi Bogor–Sukabumi pergi pulang (pp). Sepanjang Semester I 2026, KA Pangrango melayani 591.479 pelanggan, meningkat 6,69 persen dibandingkan 554.394 pelanggan pada periode yang sama tahun 2025.

KA Pangrango menghubungkan kawasan Bogor dan Sukabumi yang memiliki aktivitas pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, serta pariwisata. Kehadiran layanan tersebut memberikan pilihan perjalanan bagi pekerja, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat yang melakukan perjalanan antardaerah.

Di wilayah Jawa Barat, KA Siliwangi melayani 814.727 pelanggan pada Semester I 2026, meningkat 5,62 persen dibandingkan 771.387 pelanggan pada Semester I 2025. Layanan ini mendukung pergerakan masyarakat di wilayah Sukabumi, Cianjur, dan kawasan sekitarnya.

“KA Pangrango dan KA Siliwangi memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperluas akses masyarakat di Jawa Barat. Layanannya mendukung perjalanan antarkabupaten sekaligus menghubungkan masyarakat dengan sekolah, kampus, pasar, pusat layanan, dan destinasi wisata,” kata Anne.

Kontribusi KA Lokal juga terlihat di Sumatra Barat. KA Minangkabau Ekspres melayani 120.599 pelanggan selama Semester I 2026. Layanan tersebut mendukung integrasi perjalanan antara pusat Kota Padang dan Bandara Internasional Minangkabau serta memberikan kepastian waktu bagi masyarakat, wisatawan, dan pelaku perjalanan bisnis.

Sementara itu, KA Lembah Anai melayani 162.428 pelanggan, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan 51.035 pelanggan pada Semester I 2025. Peningkatan tersebut memperlihatkan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal yang menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata di Sumatra Barat.

Menurut Anne, manfaat KA Lokal juga menjangkau aktivitas ekonomi di sekitar stasiun. Perjalanan pelanggan turut membuka peluang bagi usaha kuliner, perdagangan, transportasi lanjutan, akomodasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

“Ketika akses antarkawasan semakin mudah, ruang aktivitas masyarakat juga semakin luas. KA Lokal membantu mempertemukan masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi dan layanan publik di daerah yang dilalui,” ujar Anne.

Kereta api turut menawarkan kapasitas besar dalam satu perjalanan sehingga dapat melayani banyak pelanggan secara bersamaan. Karakteristik tersebut membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus mendukung perjalanan yang lebih teratur dan efisien.

KAI terus mengevaluasi pola perjalanan pelanggan, kebutuhan kapasitas, jadwal keberangkatan, pelayanan di stasiun, serta integrasi dengan transportasi lanjutan. Pengembangan layanan akan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan karakter mobilitas pada setiap daerah.

“KAI akan terus memperkuat keandalan KA Lokal agar manfaatnya semakin luas. Keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan kemudahan akses menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas perjalanan masyarakat,” tutup Anne. (Ros)

Share:

Read More

Ombudsman RI Kembali Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2025

Ombudsman RI Kembali Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2025. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025. Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dengan capaian tersebut, Ombudsman RI berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 kali berturut-turut, yakni sejak Laporan Keuangan Tahun 2016 hingga Laporan Keuangan Tahun 2025.

Penyerahan LHP ini diserahkan langsung kepada Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona oleh Anggota III BPK Akhsanul Khaq pada Kamis (16/7/2026) di Auditorium Badan Diklat PKN BPK RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu.

Rahmadi Indra Tektona menyampaikan bahwa capaian Opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Ombudsman RI. Ia berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

"Ini adalah hasil dari kita semua. Diharapkan ke depan kita dapat menjadi lebih baik lagi dan mampu mempertahankan opini WTP yang sudah diraih sebelumnya," harap Rahmadi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, menegaskan bahwa meskipun Ombudsman RI kembali memperoleh opini WTP, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

"Tahun ini kita meraih Opini WTP, namun tentunya masih ada beberapa catatan. Setiap tahun harus terus kita tingkatkan. Semoga seluruh catatan tersebut dapat kita selesaikan dan tuntaskan sehingga capaian di tahun mendatang bisa lebih baik lagi," ujar Suganda.

Perolehan Opini WTP ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Ombudsman RI dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Capaian tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh insan Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja kelembagaan. (Siti)

Share:

Read More

Wamenkeu Suahasil Nazara Tekankan ASN Profesional Harus Berorientasi pada Hasil

Wamenkeu Suahasil Nazara Tekankan ASN Profesional Harus Berorientasi pada Hasil. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mendorong pentingnya aparatur sipil negara (ASN), khususnya para pengelola kepegawaian, untuk membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil (end result). Hal tersebut disampaikan Wamenkeu Suahasil saat menghadiri Pelepasan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jenjang Sarjana (S1) Angkatan XV, XVI dan Jenjang Magister (S2) Angkatan I di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Suahasil mengingatkan bahwa lulusan Pendidikan Ilmu Kepegawaian memiliki tanggung jawab strategis karena akan berperan dalam merekrut, membina, dan mengembangkan aparatur negara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan kepegawaian harus diarahkan untuk menghasilkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

“Mindset dari kepegawaian adalah merekrut, membina, mengawasi, memakai uang rakyat, dan ada satu perspektif lagi, yaitu berorientasi kepada end result," jelas Wamenkeu.

Sebagai contoh transformasi yang berhasil, Wamenkeu mengangkat pengalaman Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Wamenkeu menjelaskan bahwa jumlah pegawai di DJPb tersebut berkurang hampir setengah dibandingkan saat pertama kali dibentuk sekitar dua dekade lalu. Namun, di saat yang sama, kapasitas pengelolaan APBN justru meningkat secara signifikan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut didorong oleh perubahan pola pikir organisasi yang berfokus pada penyelesaian tugas dan peningkatan kualitas layanan, bukan pada penambahan jumlah pegawai. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan peningkatan produktivitas birokrasi.

“Orientasinya bukan di jumlah pegawai. Semua urusan perbendaharaan harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan waktu yang tepat, sehingga mereka dari awal berpikir kalau gitu kita perlu dibantu oleh alat-alat yang lebih elektronik (digitalisasi),” imbuhnya.

Wamenkeu Suahasil menambahkan bahwa perkembangan teknologi akan terus mengubah cara kerja birokrasi, karenanya ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu bekerja berdampingan dengan teknologi dan memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa profesionalisme ASN tercermin dari kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan tantangan zaman.

“Profesional itu artinya Anda terus memikirkan kompetensi apa berikutnya yang harus saya kuasai. kompetensi apa yang harusnya saya miliki. Belajar apa lagi harusnya saya ini,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Selain kompetensi, Wamenkeu menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi birokrasi yang profesional. Ia mengajak para lulusan untuk selalu menjadikan hati nurani sebagai kompas dalam mengambil setiap keputusan serta menjalankan amanah yang diberikan negara.

Di akhir sambutannya, Wamenkeu Suahasil menyampaikan selamat kepada seluruh lulusan dan berpesan kepada semua lulusan untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.

"Dimanapun Anda ditempatkan, bekerjalah dengan integritas yang tinggi, karena di bidang kepegawaian Anda akan memilih orang-orang yang akan menjalankan amanah. Bukan hanya diri Anda sendiri yang menjalankan amanah, tapi Anda akan memilih orang-orang membina, mengawasi orang-orang birokrasi, yang akan harus amanah menjalankan amanah uang rakyat cita-cita republik kita," pungkasnya. (lsna)

Share:

Read More

Reformasi Perpajakan dan Penguatan PNBP Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Negara Tahun 2025

Reformasi Perpajakan dan Penguatan PNBP Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Negara Tahun 2025. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga dan mengoptimalkan pendapatan negara di tengah tantangan perekonomian global yang masih berlangsung. Melalui reformasi perpajakan, penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta perbaikan tata kelola aset negara, pendapatan negara tetap mampu terjaga dan menjadi fondasi penting bagi pembiayaan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI mengenai Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (15/7).

Menkeu menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 pemerintah menghadapi tekanan eksternal yang cukup besar akibat perlambatan perdagangan global, moderasi harga komoditas, serta meningkatnya fragmentasi ekonomi dunia. Namun demikian, berbagai upaya reformasi yang dilakukan pemerintah berhasil menjaga kinerja penerimaan negara tetap kuat.

"Di tengah situasi global yang penuh tantangan, optimalisasi pendapatan negara terus dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan mendukung aktivitas ekonomi nasional," ujar Menkeu.

Sepanjang tahun 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.765,1 triliun. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan fiskal Indonesia di tengah berbagai tekanan global sekaligus menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara, pemerintah terus memperkuat reformasi perpajakan melalui penyempurnaan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan pengawasan berbasis data. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah aset negara sekaligus memperkuat kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara.

Dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2025, pendapatan yang dikelola Kementerian Keuangan terealisasi sebesar Rp2.271,53 triliun. Kinerja tersebut didukung oleh pertumbuhan positif pada penerimaan pajak perdagangan internasional dan PNBP yang masing-masing meningkat 6,43 persen dan 9,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menkeu menegaskan bahwa penguatan pendapatan negara tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan keberlanjutan dunia usaha. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perpajakan ditempuh secara hati-hati dan terukur agar tetap mendukung iklim investasi serta daya saing ekonomi nasional.

Pemerintah juga terus melakukan berbagai pembenahan tata kelola guna memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat dihimpun secara optimal. Penguatan integrasi data, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dari transformasi pengelolaan penerimaan negara yang saat ini terus dijalankan.

"Kementerian Keuangan terus berkomitmen memperkuat tata kelola penerimaan negara melalui reformasi yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pendapatan negara yang kuat menjadi prasyarat utama untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional," tegas Menkeu.

Menkeu menambahkan bahwa keberhasilan menjaga penerimaan negara di tengah tekanan global menunjukkan semakin kuatnya fondasi fiskal Indonesia. Ke depan, pemerintah akan terus melanjutkan agenda reformasi fiskal guna memperluas basis penerimaan, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara, serta memperkuat kapasitas APBN sebagai instrumen pembangunan dan stabilisasi ekonomi. (Isna)

Share:

Read More

Tegaskan Konsistensi Reformasi Transparansi Pasar Modal, BEI Sempurnakan Metodologi Penentuan High Shareholding Concentration

Tegaskan Konsistensi Reformasi Transparansi Pasar Modal, BEI Sempurnakan Metodologi Penentuan High Shareholding Concentration. (Dok. Bursa Efek Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan reformasi transparansi pasar modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) resmi menyempurnakan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration/HSC). Langkah strategis ini disampaikan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar hari ini di Gedung BEI.

Kebijakan bersama SRO atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat ini disempurnakan dengan menambahkan kriteria baru berupa price impact ratio untuk saham dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun.

Kriteria baru ini mengukur besarnya perubahan harga saham dibandingkan dengan tingkat aktivitas perdagangannya (velocity), di mana velocity dihitung berdasarkan perbandingan antara rata-rata volume transaksi dengan jumlah saham yang beredar di publik (free float).

Penghitungan kriteria baru dari hasil penyempurnaan metodologi SRO ini akan dilakukan secara berkala setiap triwulan sekali. Sementara itu, faktor pemicu (trigger factors) yang menggunakan tindakan pengawasan pasar akan tetap diberlakukan dan bersifat insidental. 

Melalui implementasi metodologi yang telah disempurnakan ini, BEI dan SRO berharap dapat menyediakan referensi yang lebih komprehensif bagi investor untuk memahami karakteristik perdagangan saham.

Langkah berkelanjutan ini optimis mampu terus memperkuat kepercayaan pelaku pasar serta mendukung terciptanya ekosistem pasar modal Indonesia yang semakin kredibel, transparan, teratur, wajar, dan berdaya saing. (Budi)

Share:

Read More

Perkuat Ekosistem Bulion Nasional, Kemenko Perekonomian dan World Gold Council Gelar Bullion Academy Training Pertama di Indonesia

Perkuat Ekosistem Bulion Nasional, Kemenko Perekonomian dan World Gold Council Gelar Bullion Academy Training Pertama di Indonesia. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem bulion nasional sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya emas Indonesia, sekaligus memperkuat sektor jasa keuangan berbasis emas. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan rantai nilai emas secara menyeluruh, mulai dari sisi hulu hingga pemanfaatannya dalam berbagai layanan dan instrumen keuangan.

Momentum tersebut didukung oleh besarnya potensi emas Indonesia di tengah meningkatnya permintaan emas global. Berdasarkan estimasi United States Geological Survey (USGS), Indonesia memproduksi sekitar 90 ton emas pada tahun 2025 atau sekitar 2,7% dari produksi emas dunia, dengan cadangan yang diperkirakan mencapai sekitar 3.600 ton atau sekitar 5,5% dari total cadangan emas global. Setahun setelah peluncuran Bulion Bank oleh Presiden Prabowo Subianto, jumlah emas yang dikelola dalam ekosistem bulion Indonesia telah mencapai 153,05 ton melalui PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin berkembangnya pemanfaatan emas sebagai bagian dari sektor jasa keuangan nasional.

Sektor hilir keuangan bulion tidak dapat berdiri sendiri, keberlanjutan berbagai layanan finansial berbasis emas sangat bergantung pada kepastian pasokan emas fisik yang aman, bertanggung jawab, dan terformalisasi di sisi hulu. Untuk melengkapi lingkaran ekosistem tersebut, penataan sektor Pertambangan Emas Rakyat dan Skala Kecil (Artisanal and Small-Scale Gold Mining) menjadi krusial agar hasil produksinya dapat terintegrasi dengan aman sebagai underlying asset yang sah di pasar formal. Untuk mendukung penguatan ekosistem tersebut, tata kelola pertambangan emas rakyat dan skala kecil perlu terus diperkuat.

Guna menjembatani urgensi integrasi hulu-hilir tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan World Gold Council (WGC) dan Intergovernmental Forum on Mining (IGF) menyelenggarakan Bullion Academy Training pertama di Indonesia dengan tema Global Gold Market Overview dan Artisanal Mining and Small-Scale Gold Mining, Kamis (9/07), di Kantor Kemenko Perekonomian.

Menyoroti langkah strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan menggarisbawahi bahwa perumusan kerangka kebijakan yang komprehensif dari regulator harus berjalan selaras dengan kesiapan kapasitas teknis (capability) para pelaksana dan pelaku pasar di lapangan. Visi besar Pemerintah yakni membangun interkoneksi yang utuh pada seluruh pilar aktivitas bisnis bulion mencakup aspek penambangan, pemurnian, custody, perdagangan, pembiayaan, hingga produk investasi akhir agar aktivitas keuangan ini tidak tumbuh secara terisolasi dari basis produksinya.

“Sektor keuangan menyediakan jalur (pathway) menuju inklusi formal, namun resiliensi pasar bulion yang tangguh mutlak memerlukan jaminan pasokan fisik yang bertanggung jawab. Pembangunan ekosistem yang berkelanjutan tidak dapat hanya bersandar pada penerbitan regulasi, melainkan harus diimbangi dengan penguatan kapabilitas institusi dan sumber daya manusia yang mengeksekusinya. Forum ini menjadi momentum krusial untuk membekali para pelaku industri agar memiliki kapasitas yang adaptif dalam mengelola risiko, memahami rantai pasok global, serta menerapkan prinsip keberlanjutan demi menjaga integritas pasar bulion Indonesia di tingkat internasional,” ujar Deputi Ferry.

Agenda capacity building tersebut menghimpun perspektif global dari narasumber ahli World Gold Council dan Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF). Paparan yang disampaikan berfokus pada dinamika pasar bulion global, standardisasi responsible sourcing, serta formulasi strategi penyerapan produksi hulu ke dalam infrastruktur pasar keuangan formal.

Melalui penguatan kapasitas terpadu tersebut, Pemerintah berkomitmen mengonstruksikan sinergi yang harmonis antara otoritas regulasi dan pelaku pasar keuangan. Masukan konstruktif dari lokakarya ini akan menjadi landasan penting dalam memformulasikan kebijakan yang adaptif dan berbasis kesiapan lapangan, guna memastikan ekosistem bulion nasional tumbuh sebagai pilar ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkompeten secara global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni perwakilan Kementerian/Lembaga, badan usaha, asosiasi, mitra internasional, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan emas rakyat dan skala kecil. (Evi)

Share:

Read More

OJK Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

OJK Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Rabu, menyerahkan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kasus dugaan tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses/PT AJIS) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perkara tersebut, Penyidik OJK menetapkan HS selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia sebagai tersangka.

Penyerahan tersangka dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, Rabu karena HS telah lebih dahulu menjalani penahanan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, penyerahan barang bukti dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini berawal dari dugaan tindak pidana perasuransian yang dilakukan dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis OJK sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Nomor S-45/D.05/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Surat tersebut memerintahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pemegang polis sebesar Rp566,24 miliar sesuai laporan keuangan bulanan per 30 September 2023.

Sebelumnya sebagai tindak lanjut pengawasan yang dilakukan, OJK telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses pada 2 November 2023.

Dalam proses penyidikan, OJK juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset sebagai bagian dari upaya pemulihan hak-hak pemegang polis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. 11 bidang tanah dan bangunan di Sumatera Utara, Makassar, dan Bogor, Jawa Barat, dengan estimasi nilai sekitar Rp20,9 miliar;
2. uang tunai dalam bentuk deposito sebesar Rp21,065 miliar yang ditempatkan atas nama pihak lain; dan
3. kepemilikan saham pada suatu perusahaan dengan estimasi nilai sekitar Rp72 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 54 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp15 miliar.

Dalam penanganan perkara ini, OJK berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi terkait, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

OJK akan terus memperkuat penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan terhadap setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan, memperkuat tata kelola industri, serta meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat. (Burhan)

Share:

Read More

Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI

Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI. (Dok. Mahkamah Agung)

Jakarta, WaraWiri.net - Organisasi Wanita Peradilan, Dharmayukti Karini (DYK) Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan program rutin tahunan yang merupakan program unggulan yaitu Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) yang diselenggarakan pada Rabu, 15 Juli 2026 bertempat di Balairung gedung Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H selaku Pelindung Dharmayukti Karini, saat menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan rasa bangga kepada seluruh jajaran pengurus Dharmayukti Karini, baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang, yang tetap konsisten menjaga tradisi pengabdian, melalui program Bantuan Dana Beasiswa.

Menurutnya, tradisi ini menunjukkan, bahwa organisasi wanita peradilan, tidak hanya berperan dalam menunjang kinerja anggota atau suami, baik dalam mejaga integritas maupun dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial, akan tetapi juga ambil bagian dalam peran-peran sosial dalam rangka membantu sesama.

“Saya ucapkan terima kasih, atas sumbangsih dan kepedulian kita bersama, sehingga dana sebesar ini dapat terkumpul, guna membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak kita”, ucap Prof. Sunarto.

Sementara itu Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ny. Sri Anggarwati Sunarto dalam sambutannya menyampaikan, BDBS yang diterima oleh putra-putri kita, belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan sepenuhnya, akan tetapi dana yang diterima oleh putra-putri kita, bisa memberikan kebahagiaan, dorongan semangat untuk belajar lebih giat meraih cita-cita yang sudah diimpikan.

Penyerahan BDBS tahun ini dengan mengusung tema “Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Dharmayukti Karini Mendukung Putra & Putri Warga Peradilan Menjadi Generasi Berilmu dan Bertaqwa”.

Adapun penerima BDBS se-indonesia berjumlah 7.489 ( tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) orang. Ini merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap putra/putri yang masih duduk di bangku sekolah, diperuntukkan terhadap keluarga golongan I dan II, cleaning service, security, teknisi di lingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan program kerja DYK yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.

Hadir pada acara tersebut Pimpinan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung serta Pengurus Pusat dan Pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (MARI). (Slamet)

Share:

Read More

Lestari Moerdijat: Kesiapsiagaan Masyarakat Kunci Hadapi Ancaman Bencana di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat membuka diskusi daring mengenai peningkatan aktivitas seismik di kawasan Pasifik. Ia menegaskan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman gempa dan tsunami di Indonesia. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya menghadapi meningkatnya ancaman bencana di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema "Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik: Implikasi dan Langkah Antisipatif bagi Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/7).

"Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat," kata Lestari.

Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo tersebut menghadirkan Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto, Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Dr. Ing. Ir. Widjo Kongko, serta Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum sebagai penanggap.

Penguatan Mitigasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai aktivitas kegempaan di kawasan Cincin Api Pasifik sepanjang 2026 menunjukkan dinamika yang tinggi sehingga memerlukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI tersebut, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur kebencanaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi mitigasi yang berkelanjutan.

Selain itu, ia mendorong kolaborasi lintas sektor agar kesiapsiagaan masyarakat dapat dibangun secara lebih efektif.

"Langkah antisipatif juga harus dilakukan pemerintah dengan mempersiapkan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya menghadapi dampak bencana," ujarnya.

Ancaman Gempa dan Tsunami Masih Tinggi

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di Indonesia.

Menurutnya, gempa bumi tidak dapat diprediksi sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting.

Ia menjelaskan sumber gempa di Indonesia berasal dari zona subduksi atau megathrust dan sesar aktif. Saat ini terdapat 14 segmen megathrust yang berpotensi memicu gempa bermagnitudo lebih dari 8,5.

Karena itu, mitigasi perlu terus diperkuat melalui pemanfaatan peta rawan bencana, pengembangan sistem informasi kebencanaan, serta penyampaian edukasi yang mudah dipahami masyarakat.

Sementara itu, Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Widjo Kongko menjelaskan sekitar 60 persen tsunami dipicu gempa tektonik dan 22 persen disebabkan aktivitas vulkanik.

Ia menyebut Indonesia telah memanfaatkan sistem peringatan dini tsunami InaTEWS sejak 2008 yang mampu mengeluarkan peringatan kurang dari tiga menit setelah gempa berpotensi tsunami terjadi.

Namun demikian, tantangan tetap besar karena sekitar 60 persen kota di Indonesia berada di kawasan pesisir yang rawan tsunami, termasuk kawasan industri, pembangkit listrik, dan destinasi pariwisata.

Kesiapan Sosial Perlu Diperkuat

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 telah terjadi 1.189 bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi. Meski jumlah bencana geologi lebih sedikit, dampaknya cenderung lebih besar karena sering merusak infrastruktur dan menghambat distribusi logistik.

Ia menilai koordinasi lintas sektor dan kesiapan daerah menjadi faktor penting dalam penanganan bencana.

Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum menambahkan Indonesia sebenarnya telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang memadai dalam mitigasi bencana.

Namun, menurutnya, kesiapan sosial masyarakat masih perlu diperkuat agar teknologi dan sistem peringatan dini dapat dimanfaatkan secara optimal saat bencana terjadi.

Menutup diskusi, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan edukasi, kolaborasi, dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan. (Dinda)

Share:

Read More

Soroti Tiga Sektor Rawan di Daerah, KPK Kawal Penguatan Tata Kelola Pemkot Tangerang

Soroti Tiga Sektor Rawan di Daerah, KPK Kawal Penguatan Tata Kelola Pemkot Tangerang. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan mengawal tata kelola pemerintah daerah sejak proses perencanaan. Fokus pengawasan diarahkan pada tiga area yang selama ini dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi, yakni perencanaan pembangunan, penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Penguatan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah pada Area Perencanaan, Penganggaran APBD, dan PBJ bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/7).

Melalui forum ini, KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dengan memperbaiki sistem agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Penindakan Wilayah II KPK, Kuswanto, menjelaskan pendampingan dilakukan sejak tahap awal agar risiko penyimpangan dapat dimitigasi sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

“Tiga sektor ini merupakan area paling krusial. Karena itu, KPK hadir sejak awal guna mendampingi tata kelolanya agar semakin baik dan risiko penyimpangan dapat dicegah,” ujar Kuswanto.

Urgensi penguatan tata kelola tersebut tercermin dari data penindakan KPK. Berdasarkan jenis perkara sepanjang 2004 hingga Maret 2026, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi perkara korupsi terbanyak kedua dengan 446 kasus, setelah gratifikasi dan suap yang mencapai 1.132 perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa pembenahan proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan merupakan langkah strategis untuk menutup ruang terjadinya korupsi sebelum proyek dijalankan.

Kuswanto menegaskan bahwa fungsi koordinasi dan supervisi merupakan implementasi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mengedepankan pendekatan pendidikan dan pencegahan, tanpa mengesampingkan penindakan sebagai upaya terakhir.

“Jangan sampai KPK baru hadir ketika sudah operasi tangkap tangan atau penindakan. Kami dorong tata kelola yang semakin baik, melalui sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah,” pungkasnya.

Perencanaan APBD Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan

Pelaksana Harian Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK, Irawati, menekankan bahwa kualitas tata kelola daerah sangat ditentukan oleh konsistensi proses sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan APBD. Dengan postur APBD Kota Tangerang mencapai sekitar Rp5,5 triliun, setiap tahapan penyusunan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah.

“Yang kami dorong bukan hanya bagaimana anggaran disusun, tapi proses sejak pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembahasan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga APBD ditetapkan,” ujar Ira.

Menurut Ira, seluruh usulan, termasuk Pokok Pikiran (Pokir), harus melalui proses verifikasi berjenjang serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah agar penggunaan APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kinerja tata kelola Pemkot Tangerang sendiri menunjukkan tren positif. Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP), skor Kota Tangerang meningkat dari 89,62 pada 2024 menjadi 91,41 pada 2025. Namun demikian, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) mengalami penurunan dari 75,72 pada 2024 menjadi 71,45 pada 2025. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlu diikuti dengan penguatan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

Irawati juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Pemkot Tangerang, antara lain menurunnya kemampuan fiskal daerah, belum terintegrasinya sistem Pokir, Musrenbang, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta masih adanya proses administrasi yang dilakukan secara manual.

“Jangan sampai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru kesulitan menjalankan tugasnya, karena ada usulan yang tidak melalui proses perencanaan secara utuh,” jelas Irawati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola melalui pendampingan KPK.

"Kami berharap arahan, masukan, dan pendampingan KPK menjadi bekal kami untuk terus menyempurnakan proses perencanaan dan pengelolaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Mitigasi Risiko Proyek Strategis Sejak Tahap Awal

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, mengungkapkan bahwa pada penyusunan APBD 2026 terdapat 1.989 usulan Pokok Pikiran (Pokir). Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah, sebanyak 290 usulan senilai Rp44,7 miliar dinyatakan layak diakomodasi.

“Kami juga masih menghadapi tantangan karena sistem Pokir, Musrenbang, dan SIPD belum terintegrasi sehingga banyak proses yang masih dilakukan secara manual,” ujar Yeti.

Selain aspek perencanaan, KPK juga memberikan perhatian terhadap sejumlah proyek strategis daerah. KPK mendorong mitigasi risiko dilakukan sejak tahap awal, mulai dari percepatan proses pengadaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akurat, hingga penjadwalan pekerjaan yang realistis agar proyek dapat selesai tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada sektor lingkungan hidup, Pemkot Tangerang masih menghadapi tantangan pengelolaan sekitar 1.700 ton sampah per hari. Pemerintah daerah saat ini memperkuat kapasitas melalui pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Namun, implementasinya masih memerlukan penyelesaian sejumlah aspek, mulai dari pengadaan lahan, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah, hingga pemenuhan aspek kepatuhan lingkungan di TPA Rawa Kucing.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, KPK berharap sinergi bersama Pemerintah Kota Tangerang semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu meminimalkan potensi terjadinya korupsi. (Tedy)

Share:

Read More

Pemerintah Perkuat Perencanaan Pembangunan Adaptif Hadapi Kenaikan Muka Air Laut Berbasis Bukti

Pemerintah Perkuat Perencanaan Pembangunan Adaptif Hadapi Kenaikan Muka Air Laut Berbasis Bukti. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7). 

Dialog ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif dan berketahanan iklim dalam menghadapi dampak kenaikan muka air laut di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kenaikan muka air laut sebagai salah satu dampak perubahan iklim perlu diperhitungkan sejak awal agar kebijakan, program, dan investasi pembangunan tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis infrastruktur.

"Ini adalah persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi bukan hanya garis pantai, tetapi masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang. Perencanaan tidak akan berarti tanpa eksekusi. Namun eksekusi juga dapat salah arah apabila tidak dibangun di atas perencanaan yang matang, berbasis sains, layak secara teknologi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pembiayaan," ujar Menko AHY

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan isu kenaikan muka air laut sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional yang adaptif dan berbasis bukti.

"Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang ancaman, kita bicara hal yang konkret yaitu kenaikan muka air laut yang sekarang sudah menjadi realitas yang telah mengubah wajah wilayah pesisir kita secara fundamental. Risiko kenaikan muka air laut perlu diperhitungkan sejak awal. Menghadapi kenyataan ini, pemerintah tidak hanya tinggal diam. Kita telah menyusun strategi pencegahan dan mitigasi. Melalui pengendalian air tanah, pembangunan Giant Sea Wall, komitmen Net Zero Emission, dan diperkuat dengan perencanaan berbasis bukti menjadi bagian dari satu visi besar yaitu melindungi rakyat dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Untuk mendukung perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan analisis kenaikan muka air laut melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu atau SEPAKAT. Analisis ini mengintegrasikan data spasial, sosial ekonomi, layanan dasar, infrastruktur, kelompok rentan, dan perlindungan sosial dari berbagai institusi pemerintah sehingga memberikan gambaran mengenai wilayah yang perlu menjadi perhatian, masyarakat yang berpotensi terdampak, layanan yang perlu diperkuat, serta intervensi pembangunan yang dapat diprioritaskan.

Hasil analisis tersebut dituangkan dalam Dashboard Kenaikan Muka Air Laut pada aplikasi SEPAKAT serta buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi Kenaikan Muka Air Laut untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang juga diluncurkan bersamaan dengan dialog ini. 

Kedua instrumen tersebut diharapkan mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang, seperti RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, RTRW, dan RDTR.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki menjelaskan bahwa analisis SEPAKAT membantu memperluas pemahaman mengenai dampak kenaikan muka air laut, tidak hanya terhadap kondisi fisik wilayah, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat, layanan dasar, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur.

Berdasarkan hasil analisis SEPAKAT, terdapat 4.787 pekerja informal perkotaan, 4.566 pekerja sektor perikanan dan peternakan, 65,5 persen kepala keluarga perempuan non-penerima Program Bantuan Sosial, 14,59 persen wilayah UMKM pesisir, serta 537 infrastruktur strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan adaptasi dalam menghadapi skenario kenaikan muka air laut setinggi 25 sentimeter.

"Data permukaan air laut ini sudah ada dan fenomena itu akan terjadi. Kita sebagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai kesempatan untuk mengantisipasi jauh lebih awal dari sekarang. Sehingga mitigasi dan resiliensi masyarakat dapat kita bangun secepat mungkin," ujar Deputi Maliki.

Dalam dialog tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo turut berbagi pengalaman memanfaatkan data dan analisis dampak kenaikan muka air laut melalui penyusunan berbagai ringkasan kebijakan yang mencakup isu adaptasi bencana dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah pesisir.

Plh. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton menyampaikan bahwa Pemerintah Australia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pendekatan perencanaan yang semakin responsif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui SKALA program kemitraan Australia-Indonesia untuk tata kelola desentralisasi, Australia mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat perencanaan berbasis bukti, penggunaan data, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Australia dan Indonesia akan terus bekerjasama untuk membangun ketahanan, melindungi komunitas yang rentan, dan mendukung pembangunan inklusif berbasis bukti,” ujar Tim Stapleton. (Fitri)

Share:

Read More

Kepala BMKG Tinjau Operasional di Bali, Dorong Inovasi dan Penguatan Layanan Iklim

Kepala BMKG Tinjau Operasional di Bali, Dorong Inovasi dan Penguatan Layanan Iklim. (Dok. BMKG)

Bali, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kualitas layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi di daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, di Bali, Senin-Selasa (13-14/07/2026).

Usai agenda pembukaan Training for Facilitators on UNESCO-IOC Tsunami Ready Indicators di Nusa Dua, Kepala BMKG bersama jajaran melaksanakan kunjungan dan audiensi ke Stasiun Klimatologi Bali di Kabupaten Jembrana. Kegiatan diawali dengan peninjauan taman alat klimatologi, ruang analisis iklim, serta ruang operasional yang menjadi pusat pengelolaan data dan layanan informasi iklim di Provinsi Bali. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan dialog dan audiensi bersama pegawai.

Pada kesempatan tersebut, Faisal menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan semangat inovasi yang terus ditunjukkan oleh seluruh insan BMKG di daerah dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi dan dedikasi rekan-rekan semua. Masing-masing kedeputian punya karakter dan dinamika kerja yang berbeda, yang sering kali mengharuskan petugas bekerja tanpa mengenal waktu. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah bekerja melampaui jam kerja demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Faisal.

Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai BMKG memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung keberhasilan organisasi, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di unit pelaksana teknis daerah.

“Satu hal yang penting, semua insan BMKG itu penting. Tugas kami di pusat adalah memastikan dukungan terbaik bagi seluruh satuan kerja agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Faisal juga mendorong peningkatan kompetensi lintas bidang, khususnya bagi teknisi dan observer, agar memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap berbagai layanan BMKG.

“Jadi, jika ada kesempatan belajar lintas tugas, dukunglah. Semakin banyak rentang tugas yang dikuasai, semakin siap nantinya saat mendapat amanah lebih tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Bali, Aminudin Al Roniri, memaparkan perkembangan layanan, kondisi sumber daya, serta berbagai inovasi yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi iklim di Bali.

Saat ini Stasiun Klimatologi Bali mengelola jaringan pengamatan yang tersebar di berbagai wilayah Bali, meliputi pos hujan, pos iklim, Automatic Rain Gauge (ARG), Automatic Weather Station (AWS), dan Automatic Agroclimate Weather Station (AAWS). Data tersebut menjadi dasar penyusunan berbagai layanan iklim, mulai dari analisis dan prediksi curah hujan, informasi musim, analisis kekeringan, hingga prediksi ketersediaan air tanah untuk mendukung sektor pertanian.

Selain itu, Stasiun Klimatologi Bali juga mengembangkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kualitas pengamatan dan layanan iklim, antara lain aplikasi Obaklim (Observasi Agroklimat Berbasis Android), Singmapobli (Sistem Pengamatan dan Pelaporan Pos Iklim Bali), serta Dashboard Data Monitoring yang memungkinkan pemantauan kondisi peralatan otomatis secara real time.

Stasiun Klimatologi Bali juga aktif mendukung berbagai program lintas sektor, termasuk pengembangan sistem informasi iklim untuk pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBDKlim) bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan, serta dukungan terhadap program pertanian modern berbasis iklim melalui pemasangan Mini AWS di lahan pertanian.

Pada rangkaian kunjungan ini, Kepala BMKG turut meninjau operasional Stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai. Dalam kunjungan tersebut, Faisal meninjau ruang operasional meteorologi penerbangan, taman alat, serta berdialog langsung dengan para pegawai mengenai pelaksanaan tugas operasional dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, BMKG berharap penguatan inovasi, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan kapasitas SDM di daerah dapat terus ditingkatkan guna mendukung penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Berbagai inovasi yang berkembang di unit pelaksana teknis juga diharapkan dapat menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di satuan kerja BMKG lainnya di seluruh Indonesia. (Anggara)

Share:

Read More