1.050 Anak Binaan Dapat Pengurangan Masa Pidana pada Hari Anak Nasional 2026

1.050 Anak Binaan Dapat Pengurangan Masa Pidana pada Hari Anak Nasional 2026. (Dok. Kemenimpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berikan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 1.050 Anak Binaan di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Ke-42 Tahun 2026, Kamis (23/7). Dari jumlah tersebut, PMP HAN I atau pengurangan sebagian diberikan kepada 990 Anak Binaan, sedangkan 60 Anak Binaan langsung bebas usai mendapat PMP HAN II.

Pada PMP HAN I, 660 Anak Binaan menerima PMP sebanyak 1 bulan, 206 Anak Binaan menerima PMP sebanyak 2 bulan, 105 Anak Binaan menerima PMP 3 bulan, dan 19 Anak Binaan menerima PMP 4 bulan. Sementara untuk PMP HAN II, 31 Anak Binaan menerima PMP 1 bulan, masing-masing 14 Anak Binaan menerima PMP 2 dan 3 bulan, sedangkan 1 Anak Binaan menerima PMP 4 bulan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, mengatakan tema HAN Tahun 2026, "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan," menegaskan setiap Anak Binaan tetap memiliki hak untuk tumbuh, belajar, dibina, dan mempersiapkan masa depannya. 

“Pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukanlah pembalasan, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam mengembalikan anak kepada kehidupan yang lebih baik melalui pendekatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta keadilan restoratif,” terangnya.

Menimipas menambahkan proses pembinaan di LPKA tidak boleh dipandang sebagai akhir dari perjalanan seorang anak, ustru pembinaan merupakan awal dari proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

“Seluruh program pembinaan yang dilaksanakan diarahkan untuk membangun karakter, meningkatkan kemampuan akademik maupun vokasional, memperkuat nilai-nilai keagamaan, menumbuhkan kedisiplinan, membangun tanggung jawab, serta mengembangkan keterampilan hidup yang akan menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat,” tambahnya.

Menteri Agus berharap PMP HAN menjadi motivasi bagi seluruh Anak Binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri, menjaga perilaku yang baik, mematuhi seluruh program pembinaan, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Jadikan kesempatan ini sebagai awal untuk menata kembali kehidupan. Teruslah belajar, beribadah, menghormati orang tua, menghargai guru dan petugas pembinaan, serta membangun cita-cita yang tinggi. Jangan pernah merasa bahwa masa lalu menentukan masa depan kalian,” pesannya.

Senada, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan PMP bagi Anak Binaan tidak hanya pemenuhan hak yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wujud nyata komitmen negara dalam memberikan penghargaan atas setiap proses perubahan perilaku yang telah ditunjukkan selama menjalani pembinaan. 

“Melalui PMP, kita telah mewujudkan penghormatan terhadap hak Anak Binaan, menumbuhkan motivasi perubahan perilaku dan keberhasilan pembinaan, mendukung tema ‘sayang anak’, menguatkan aspek perlindungan anak sebagaimana tema ‘lindungi’, membangun masa depan anak yang lebih baik, memperkuat fungsi reintegrasi sosial, mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, serta mendorong keberhasilan tujuan Sistem Pemasyarakatan,” jelasnya.

Tahun ini, penerima PMP HAN terbanyak berasal dari Sumatra Utara sebanyak 102 Anak Binaan, Jawa Barat sebanyak 96 Anak Binaan, dan Jawa Timur sebanyak 80 Anak Binaan. Melalui PMP HAN, negara menghemat biaya makan Anak Binaan sebesar Rp1.075.140.000,-.

PMP bagi Anak Binaan merupakan bagian dari pendekatan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (Rizal)

Share:

Read More

Bupati Bogor Terus Dorong Percepatan Pembebasan Lahan Bendungan Cibet, Progres Kini Capai 90 Persen

Bupati Bogor Terus Dorong Percepatan Pembebasan Lahan Bendungan Cibet, Progres Kini Capai 90 Persen. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto terus mendorong dan memonitor percepatan penyelesaian pembebasan lahan Bendungan Cibet. 

Hingga saat ini, progres pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur strategis tersebut telah mencapai sekitar 90 persen.

Rudy Susmanto menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Balai Pengelola Waduk dan Sungai (BPWS) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat sinergi untuk menyelesaikan tahapan pembebasan lahan yang masih berproses.

“Pembebasan lahan Bendungan Cibet sudah mencapai sekitar 90 persen. Sisanya masih dalam proses penyelesaian. Kami bersama BPWS dan Kementerian PU terus melakukan koordinasi serta membantu tim agar proses percepatan dapat berjalan dengan baik,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, penyelesaian pembebasan lahan memiliki tahapan dan timeline yang telah ditetapkan hingga tahun 2028. Namun, dengan adanya sinergi dan upaya percepatan dari seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis target tersebut dapat dimajukan.

“Jadwal tahapan sudah berjalan sesuai rencana. Prosesnya berlangsung pada 2026 hingga 2027, dan kami berharap yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2028 dapat dipercepat hingga akhir tahun 2027,” jelasnya.

Bupati Bogor menegaskan, pembangunan Bendungan Cibet menjadi salah satu upaya penting dalam menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, hingga mendukung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor.

“Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mengawal dan memonitor setiap tahapan agar pembangunan ini dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Rudy. (Fathi)

Share:

Read More

Bupati Bogor Akan Hadirkan 6.500 Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, Didukung Kuat Pemerintah Pusat

Bupati Bogor Akan Hadirkan 6.500 Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat, Didukung Kuat Pemerintah Pusat. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat mendapat sambutan positif serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat. 

Melalui kolaborasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor terus diperkuat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan persoalan RTLH secara bertahap.

Melalui dukungan APBD Kabupaten Bogor, pemerintah daerah mengalokasikan program renovasi sekitar 2.750 rumah tidak layak huni setiap tahun, yang telah berjalan mulai tahun 2025 dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, untuk mempercepat penanganan RTLH yang masih, kolaborasi dengan Pemerintah Pusat menjadi langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya hunian yang lebih baik bagi masyarakat.

Kini Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat dukungan dari Kementerian PKP bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melalui program perumahan, sehingga percepatan penanganan 6.500 unit RTLH di Kabupaten Bogor semakin diperkuat.

“Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas. Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Ia menegaskan, pelaksanaan program perbaikan rumah harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berdasarkan data yang akurat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain meningkatkan kualitas hunian, program perbaikan RTLH juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat. Pembangunan rumah melibatkan tenaga kerja lokal serta menggerakkan sektor usaha bahan bangunan seperti toko material, industri semen, pasir, cat, dan berbagai kebutuhan konstruksi lainnya.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Pusat, Rudy Susmanto optimistis upaya menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat dapat terus dipercepat.

“Mohon doa dan dukungannya agar ikhtiar ini berjalan lancar serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.”, tutup Bupati Rudy. (Fathi)

Share:

Read More

Kemkomdigi Selaraskan Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Standar Global

Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan Keynote Speech dalam acara 2026 SSC Meeting Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium di Nusa Dua Beach Hotel, Badung, Bali. (Dok. Kemenkomdigi)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan penyelarasan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional.

Langkah ini diharapkan membuat transaksi digital lintas negara semakin mudah sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional.

"Kami terus menyelaraskan kerangka sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional yang diakui secara luas sebagai tanda tangan elektronik yang sah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memiliki standar hukum dan teknis yang dipercaya oleh mitra-mitra regional kita," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium Special Steering Committee Meeting di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (24/07/2026).

Menurut Wamen Nezar, penyelarasan standar tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem kepercayaan digital yang mampu mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara.

Dengan kerangka kepercayaan yang kuat, Indonesia tidak hanya memperkuat kedaulatan digital, tetapi juga meningkatkan pengakuan terhadap sertifikat elektronik nasional di tingkat regional maupun global.

"Kedaulatan digital suatu negara justru akan semakin kuat apabila kerangka kepercayaannya cukup kokoh sehingga dipercaya oleh negara lain, bukan ketika sistem tersebut begitu tertutup sehingga tidak membutuhkan kepercayaan dari siapa pun," tegas Wamen Nezar.

Wamen Nezar melanjutkan Indonesia memiliki kepentingan besar memperkuat ekosistem kepercayaan digital sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Besarnya aktivitas digital nasional perlu didukung regulasi, tata kelola, dan infrastruktur yang mampu menjamin keamanan, pelindungan data, serta kepastian hukum.

Sebagai fondasi penguatan kepercayaan digital, pemerintah menjadikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai standar dasar akuntabilitas.

"Fondasi tersebut merupakan standar akuntabilitas dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara sehingga di atasnya dapat dibangun berbagai kerangka kepercayaan sektoral, termasuk penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi," tutur Wamen Nezar.

Wamen Nezar menilai Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium menjadi wadah strategis untuk memperkuat harmonisasi kebijakan dan interoperabilitas layanan kepercayaan digital.

Pengalaman negara-negara anggota, seperti Korea, Taiwan, India, Hong Kong, Singapura, hingga Eropa, menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun sistem sertifikasi elektronik yang selaras dengan perkembangan standar global.

"Seluruh contoh tersebut menegaskan apa yang telah disadari para pendiri Konsorsium ini sejak tahun 2001, yaitu bahwa kedaulatan dan interoperabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan," ungkap Wamen Nezar.

Selain memperkuat kolaborasi internasional, pemerintah juga memperdalam koordinasi antara Kemkomdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peruri agar kebijakan, ketahanan siber, pengawasan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur akar kepercayaan berjalan sebagai satu sistem.

Pemerintah juga menyiapkan regulasi untuk menghadapi perkembangan kriptografi pascakuantum, verifikasi identitas berbasis kecerdasan artifisial, dan layanan penandatanganan berbasis komputasi awan yang mulai menjadi standar baru ekosistem digital global.

"Ambisi Indonesia bukanlah menjadi negara dengan infrastruktur digital paling berdaulat di Asia. Ambisi kami adalah membangun infrastruktur digital yang begitu tepercaya sehingga kedaulatannya tidak pernah dipertanyakan. Sebab, setiap mekanisme pengamanan, setiap sertifikat, dan setiap jejak audit harus mampu berdiri kokoh dengan kekuatannya sendiri, sekaligus mampu memenuhi standar pengawasan dan penilaian dari negara-negara tetangga maupun para mitra kita," pungkas Wamen Nezar. (Evi)

Share:

Read More

Pertamina Perkuat Budaya Keselamatan dan Peduli Lingkungan Untuk Dukung Ketahanan Energi Nasional

Pertamina Perkuat Budaya Keselamatan dan Peduli Lingkungan Untuk Dukung Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya keselamatan serta kepedulian pada lingkungan dalam menjalankan operasionalnya. Ini penting untuk memastikan amanah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat agenda keberlanjutan dapat terlaksana.

Menegaskan komitmen itu, Pertamina mengelar HSSE Leadership Forum 2026, bertema Managing Climate Risk in Oil & Gas Business: Strengthening Resilience and Sustainability Across the Value Chain, di Auditorium PGAS, Jakarta, (Rabu, 22/07).

Dalam forum itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menekankan bahwa perubahan iklim tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Menurutnya, kekayaan hutan tropis, laut, dan keanekaragaman hayati menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan ekonomi karbon.

"Dunia saat ini berlomba-lomba menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, upaya itu tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha melalui berbagai skema, termasuk perdagangan karbon," ujarnya.

Ia mencontohkan, rehabilitasi satu hektare hutan mangrove tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui perdagangan kredit karbon. Karena itu, ia mengajak perusahaan-perusahaan nasional untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan pasar karbon.

"Climate risk sebetulnya adalah bisnis. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan saya berharap perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan peluang tersebut," katanya.

Selain aspek lingkungan, Jumhur juga menyoroti pentingnya penerapan Health, Safety, Security and Environment (HSSE) sebagai cerminan peradaban perusahaan. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk penghormatan terhadap manusia yang harus menjadi budaya di setiap organisasi.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyampaikan bahwa Pertamina terus menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, sembari mempercepat berbagai inisiatif dekarbonisasi di seluruh rantai bisnis perusahaan.

Tahun depan, Pertamina diproyeksikan akan mengebor lebih dari 1.000 sumur sebagai bagian dari peningkatan produksi migas. Selain itu, Pertamina juga mencatat penemuan cadangan migas baru di Sumatera Selatan.

Dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 130 ribu orang, aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Pertamina terus memperkuat budaya HSSE melalui penggunaan alat pelindung diri, penerapan stop work authority, peningkatan integritas aset, hingga pembinaan kontraktor.

"Kami ingin memastikan seluruh perwira berangkat bekerja dengan sehat dan pulang ke rumah dengan selamat. Kami akan terus memperkuat budaya keselamatan di seluruh lingkungan Pertamina," tutupnya. (Isna)

Share:

Read More

Lewat Kawan Nusantara 2026, Pertamina Perkuat Ekosistem Kriya dan UMKM Berbasis Budaya

Lewat Kawan Nusantara 2026, Pertamina Perkuat Ekosistem Kriya dan UMKM Berbasis Budaya. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Di balik setiap helai kain tenun, sulaman kebaya, anyaman, hingga karya kriya Nusantara, tersimpan cerita panjang tentang identitas, tradisi, dan penghidupan masyarakat. Ketika karya-karya tersebut mendapat ruang untuk berkembang, yang tumbuh bukan sekadar pengenalan budaya Indonesia, tetapi juga peluang ekonomi bagi ribuan pelaku usaha kreatif dari berbagai daerah.

Semangat itulah yang mendorong PT Pertamina (Persero) mendukung penyelenggaraan Kawan Nusantara 2026 di The Dharmawangsa, Jakarta, pada 23–24 Juli 2026. Ajang ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat budaya, perajin kriya, pelaku UMKM, desainer, komunitas kreatif, hingga dunia usaha untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis warisan budaya Indonesia.

Kawan Nusantara 2026 tidak sekadar menjadi perhelatan budaya, tetapi juga wadah membangun jejaring, berbagi gagasan, serta membuka peluang pasar bagi karya-karya lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan dukungan Pertamina terhadap Kawan Nusantara merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menggerakkan energi yang memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Sejalan dengan semangat Energizing Indonesia, energi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan energi nasional, tetapi juga melalui penguatan kreativitas, inovasi, dan kebudayaan.

"Kami ingin membangun ekosistem yang mempertemukan orang-orang kreatif untuk berkolaborasi dan menemukan kembali karya-karya anak bangsa yang menjadi kekuatan masyarakat Indonesia," ujar Baron dalam Talkshow Kawan Nusantara Evolusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut Baron, pelestarian budaya akan semakin kuat apabila diiringi dengan penguatan ekonomi para pelakunya. Karena itu, Pertamina mendorong agar karya kriya dan produk budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan tradisi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami membangun tidak hanya dari sisi energi, tetapi juga dari sisi kreativitas dan kebudayaan agar bersama-sama dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia," katanya.

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, Pertamina menghadirkan Rumah Kebaya Vielga, UMKM binaan yang mengangkat keindahan dan filosofi kebaya bordir bergaya Peranakan dengan detail sulaman halus bermotif bunga dengan warna cerah.

Kehadiran Rumah Kebaya Vielga menunjukkan bahwa produk berbasis budaya mampu berkembang menjadi produk fesyen bernilai tinggi tanpa meninggalkan akar tradisinya.

Menurut Baron, kolaborasi dengan komunitas budaya menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, mulai dari pelestarian tradisi, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar bagi UMKM.

"UMKM berbasis budaya memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi sekaligus penjaga identitas bangsa. Karena itu, Pertamina akan terus hadir mendampingi mereka agar semakin mandiri, inovatif, dan mampu menembus pasar yang lebih luas," ujarnya.

Melalui dukungan terhadap Kawan Nusantara 2026, Pertamina berharap semakin banyak karya kriya Indonesia yang dikenal masyarakat, semakin banyak UMKM yang memperoleh manfaat ekonomi, serta semakin kuat kolaborasi antara dunia usaha dan komunitas budaya dalam menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan budaya Nusantara. (Isna)

Share:

Read More

OJK Panggil Kredivo dan KrediFazz Terkait Dugaan Pelanggaran Etika Penagihan di Purworejo

OJK Panggil Kredivo dan KrediFazz Terkait Dugaan Pelanggaran Etika Penagihan di Purworejo. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (23/07), telah memanggil manajemen PT Kredivo Finance Indonesia (Kredivo) dan PT KreditFazz Digital Indonesia terkait informasi yang berkembang di media sosial mengenai dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan terhadap seorang konsumen di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian, hasil pendalaman awal, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Berdasarkan penjelasan awal yang disampaikan kepada OJK, konsumen yang bersangkutan merupakan pengguna aplikasi Kredivo, sedangkan fasilitas pinjaman tunai yang menjadi objek permasalahan merupakan produk KrediFazz yang dipasarkan melalui aplikasi tersebut. Kegiatan penagihan lapangan dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa penagihan yang bekerja sama dengan KrediFazz.

OJK menegaskan bahwa PUJK tetap bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk dan atas nama PUJK. Penggunaan penyedia jasa penagihan tidak mengalihkan kewajiban PUJK untuk memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip pelindungan konsumen, serta standar etika yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK meminta PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia untuk:

1. melakukan investigasi internal secara menyeluruh, objektif, dan terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait;
2. menyampaikan hasil investigasi dan perkembangan tindak lanjut kepada OJK;
3. mengevaluasi tata kelola penggunaan pihak ketiga, termasuk mekanisme seleksi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyedia jasa penagihan;
4. meninjau dan memperkuat kebijakan, prosedur, serta standar operasional kegiatan penagihan;
5. mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai hasil investigasi; dan
6. melakukan langkah perbaikan serta menyampaikan informasi yang akurat kepada konsumen dan masyarakat.

OJK masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut dan akan menelaah dokumen serta informasi yang relevan, termasuk hasil investigasi internal, perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa penagihan, kebijakan dan prosedur penagihan, serta dokumen pendukung lainnya.

Apabila berdasarkan hasil pendalaman ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil tindakan pengawasan dan/atau penegakan ketentuan sesuai dengan kewenangannya.

OJK mengimbau masyarakat untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pendalaman selesai dan seluruh fakta serta informasi diperoleh secara utuh. Seluruh pihak juga diharapkan mengedepankan komunikasi yang baik dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

OJK terus mendorong seluruh PUJK untuk menerapkan kegiatan penagihan secara beretika, tidak menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, maupun cara lain yang bertentangan dengan ketentuan pelindungan konsumen.

Masyarakat yang mengalami atau mengetahui dugaan pelanggaran oleh PUJK dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, surat elektronik konsumen@ojk.go.id, atau Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen. (Anggara)

Share:

Read More

Access by KAI Hubungkan Enam Layanan Kereta Api, Catat 17,01 Juta Transaksi pada Semester I 2026

Access by KAI Menghadirkan Kemudahan Akses Layanan Perkeretaapian. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat Access by KAI sebagai pengelola perjalanan pelanggan dalam ekosistem KAI Group. Melalui satu pintu digital, aplikasi tersebut menghubungkan kebutuhan perjalanan menggunakan KA antarkota, KA lokal, Commuter Line, LRT Jabodebek, KA Bandara, dan kereta cepat.

Pengembangan tersebut menempatkan Access by KAI sebagai bagian penting dalam pengelolaan pengalaman pelanggan. Pelanggan dapat memilih layanan, merencanakan tujuan, membeli tiket, memesan layanan pendukung, hingga memperoleh informasi posisi perjalanan melalui fitur yang tersedia dalam aplikasi.

Sepanjang Januari–Juni 2026, penjualan tiket KA utama dan KA lokal melalui Access by KAI mencapai 17.009.374 transaksi atau 76,34 persen dari total 22.281.645 transaksi pada seluruh kanal penjualan.

Dari sisi volume, Access by KAI melayani pembelian 24.544.468 tiket, setara 73,68 persen dari keseluruhan volume penjualan KA utama dan KA lokal sebanyak 33.313.364 tiket pada Semester I 2026.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, tingginya pemanfaatan aplikasi menunjukkan perubahan cara pelanggan dalam merencanakan dan mengelola perjalanan kereta api.

“Digitalisasi kami arahkan untuk mengurangi tahapan perjalanan yang terpisah. Pelanggan memiliki kendali lebih besar sejak menentukan layanan, menyusun rencana perjalanan, membeli tiket, menyiapkan kebutuhan selama perjalanan, hingga memantau posisi kereta api,” ujar Anne.

Hingga 30 Juni 2026, Access by KAI memiliki 30.449.049 pengguna terdaftar, bertambah 3.154.132 pengguna sepanjang Semester I 2026. Jumlah pengguna yang aktif menggunakan aplikasi dalam 30 hari terakhir mencapai 9.058.935 pengguna.

Sementara itu, jumlah unduhan kumulatif Access by KAI telah mencapai 41.011.320 unduhan. Dari keseluruhan pengguna terdaftar, sebanyak 4.893.743 pengguna telah menjadi member premium atau sekitar 16,07 persen.

Ekosistem tersebut diperkuat melalui Trip Planner yang membantu pelanggan menyusun pilihan perjalanan, reservasi hotel untuk mendukung kebutuhan di kota tujuan, serta Railfood untuk pemesanan makanan. Pelanggan juga dapat memanfaatkan Female Seat Map dalam memilih tempat duduk serta Live Tracking untuk memperoleh informasi posisi perjalanan.

Keterhubungan enam layanan rel dalam satu ekosistem digital juga memberi gambaran kebutuhan pelanggan secara lebih menyeluruh. Seorang pelanggan dapat menggunakan KA antarkota menuju kota tujuan, melanjutkan perjalanan dengan Commuter Line, LRT Jabodebek, KA Bandara, KA lokal, atau kereta cepat sesuai kebutuhan mobilitasnya.

Data perjalanan yang semakin terhubung menjadi bahan evaluasi KAI Group dalam menyelaraskan informasi, memperbaiki tahapan layanan, serta menghadirkan pengalaman yang lebih konsisten meskipun pelanggan menggunakan lebih dari satu jenis layanan.

“Kami ingin pelanggan merasakan perjalanan sebagai satu rangkaian pengalaman yang utuh. Pergantian jenis layanan seharusnya tetap mudah direncanakan, mudah diakses, dan informasinya dapat dipahami sejak awal,” kata Anne.

KAI secara berkelanjutan menerima masukan pelanggan dari berbagai kanal layanan. Pola penggunaan aplikasi dan voice of customer menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kemudahan navigasi, kejelasan informasi, keandalan fitur, serta relevansi layanan dengan kebutuhan pelanggan.

“Setiap masukan pelanggan memberikan gambaran mengenai bagian perjalanan yang perlu disempurnakan. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi KAI dalam mengembangkan Access by KAI agar semakin mudah digunakan dan mampu mendukung kebutuhan perjalanan yang terus berkembang,” tutup Anne. (Iqbal)

Share:

Read More

Korlantas Polri Imbau Jangan Percaya Hoaks Polisi Akan Denda Rp 250 Ribu untuk Ban Gundul

Korlantas Polri Imbau Jangan Percaya Hoaks Polisi Akan Denda Rp 250 Ribu untuk Ban Gundul. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Beredar narasi di media sosial bahwa pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenai denda Rp 250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan. Korlantas Polri menegaskan narasi tersebut hoaks.

Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto menjelaskan informasi yang beredar itu keliru. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi tersebut.

“Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp 250 ribu atau pidana kurungan selama satu bulan,” kata Kombes Pol. Dwi Sumrahadi dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Dia menjelaskan aturan terkait kendaraan sudah diatur dalam UU 22 Tahun 2009. Aturan tersebut menjelaskan soal kondisi ban kendaraan.

“Ketentuan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 48 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan,” ujarnya.

Kemudian, dia menjelaskan Pasal 285 ayat (1) mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

“Dengan demikian, sanksi tersebut bukan merupakan aturan baru dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” katanya.

Korlantas Polri terus mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas dan untuk meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan.

Korlantas Polri juga mengajak masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi di ruang digital. Setiap informasi yang diterima hendaknya diverifikasi lebih dulu melalui kanal resmi Korlantas Polri agar tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan informasi yang tidak benar. (Dinda)

Share:

Read More

Buron Kasus Peredaran Ekstasi Haradongan Simanjuntak Berhasil Ditangkap di Riau

Buron Kasus Peredaran Ekstasi Haradongan Simanjuntak Berhasil Ditangkap di Riau. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil menangkap Haradongan Simanjuntak, buronan kasus peredaran narkotika jenis ekstasi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penangkapan tersebut sekaligus mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika yang terhubung dengan pemasok di Medan, Sumatera Utara.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso mengatakan, Haradongan ditangkap oleh Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan Kampus IPDN, Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

"Penangkapan DPO atas nama Haradongan Simanjuntak dalam perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 394,5 butir dan Happy Five sebanyak 39 butir dilakukan oleh Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ujar Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Haradongan merupakan DPO dalam perkara peredaran narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap pada Februari 2026. Kasus tersebut bermula dari penangkapan tersangka Muhammad Azmi alias Azmi pada 23 Februari 2026 dengan barang bukti 394,5 butir pil ekstasi dan 39 butir Happy Five. Dari hasil penyidikan, Haradongan diduga berperan sebagai pemasok narkotika tersebut.

"Setelah dilakukan pemeriksaan identitas serta pencocokan dengan data DPO, tim memastikan bahwa salah seorang yang diamankan adalah Haradongan Simanjuntak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang," jelas Eko.

Saat ditangkap, Haradongan berada di dalam sebuah mobil Toyota Harrier bersama tiga orang lainnya. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan terhadap tersangka, kendaraan, serta barang bawaan yang dibawanya.

Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa pil ekstasi dengan berbagai logo, narkotika jenis sabu seberat bruto 3,63 gram, bubuk yang diduga mengandung ekstasi, telepon seluler, kartu ATM, uang tunai, serta sejumlah dokumen kendaraan.

Dalam pemeriksaan awal, Haradongan mengakui bahwa narkotika yang disita dari Muhammad Azmi berasal darinya. Ia juga mengungkapkan mekanisme transaksi dilakukan melalui rekening atas nama pihak lain sebelum dana dipindahkan ke rekening yang dikuasainya.

Selain itu, tersangka mengaku memperoleh narkotika yang ditemukan saat penangkapannya dari seseorang berinisial Sidiq di Kabupaten Rokan Hilir. Menurut pengakuannya, Sidiq berperan sebagai pemasok sekaligus pengedar sabu, ekstasi, dan vape yang mengandung etomidate di wilayah tersebut. Pasokan narkotika kepada Sidiq diduga berasal dari seseorang bernama Dadang yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara.

Penyidik juga mengungkap bahwa distribusi narkotika dilakukan menggunakan modus sistem tempel, yakni penyerahan barang melalui perantara kurir dari masing-masing pihak tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Saat ini, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri masih terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas, termasuk memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat sebagai pemasok maupun pengedar. Selain melengkapi berkas perkara, penyidik juga terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti sebagai bagian dari proses penegakan hukum. (Dinda)

Share:

Read More

Pangkodau III Terima Penghargaan atas Dukungan Misi Kemanusiaan

Pangkodau III Terima Penghargaan atas Dukungan Misi Kemanusiaan. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara III (Pangkodau III), Marsda TNI Dr. Azhar Aditama, S.Sos., M.M., M.Han., menerima penghargaan dari Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan misi kemanusiaan pencarian, evakuasi, dan identifikasi prajurit Amerika Serikat yang dinyatakan hilang pada Perang Dunia II di wilayah Biak, Papua.

Penghargaan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 16 Juli 2026 yang ditandatangani Direktur DPAA, Kelly McKeague, disertai dengan plakat penghargaan sebagai simbol penghormatan atas dedikasi dan kepemimpinan Pangkodau III.

Dalam surat tersebut, DPAA menyampaikan bahwa kepemimpinan Marsda TNI Dr. Azhar Aditama beserta jajaran Kodau III sangat berperan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan transportasi, serta mengamankan proses evakuasi temuan sisa-sisa jenazah di Biak. 

DPAA juga menegaskan bahwa kontribusi Kodau III menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kepastian kepada keluarga para prajurit yang telah lama menantikan kabar mengenai anggota keluarganya yang hilang sejak Perang Dunia II. (Ros)

Share:

Read More

Satgas INDORDB XXXIX-G MONUSCO Raih Juara Umum Kejuaraan Menembak Kontingen Internasional

Satgas INDORDB XXXIX-G MONUSCO Raih Juara Umum Kejuaraan Menembak Kontingen Internasional. (Dok. Puspen TNI)

Republik Kongo, WaraWiri.net - Satgas Indonesian Rapidly Deployable Battalion (INDORDB) XXXIX-G MONUSCO kembali mengharumkan nama Indonesia dengan meraih Juara Umum/Kontingen Terbaik Menembak pada Northern Sector International Contingent Firing Championship 2026 yang digelar di Dianggo Firing Range, Bunia, Republik Demokratik Kongo, 20-23 Juli 2026.

Kejuaraan yang diikuti kontingen dari Indonesia, Bangladesh, Nepal, Senegal, dan Maroko tersebut menjadi momentum yang menegaskan profesionalisme prajurit TNI sekaligus memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian PBB.

Keberhasilan Satgas INDORDB XXXIX-G semakin lengkap melalui prestasi personelnya, yakni Kopda Wahyu Nugroho sebagai Juara I Petembak Perorangan Putra, Serda Junedi Samosir sebagai Juara II, Kopda Ahyarudin sebagai Juara III, Lettu Caj (K) Dwi Yanti sebagai Juara I Petembak Perorangan Putri, serta Wadansatgas Letkol Inf Syahrul Ramadhan yang meraih Juara I Lomba Tembak Pistol. Capaian tersebut mencerminkan komitmen TNI dalam membina prajurit yang profesional, adaptif, dan berdaya saing untuk mendukung keberhasilan setiap penugasan di bawah mandat PBB.

Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga memperkuat diplomasi militer Indonesia melalui kontribusi nyata prajurit TNI di forum internasional. Keberhasilan Satgas INDORDB XXXIX-G MONUSCO menjadi bukti bahwa TNI senantiasa menghadirkan kinerja terbaik dalam mendukung mandat PBB sekaligus mengharumkan nama Indonesia di tingkat global. (Ros)

Share:

Read More

KI Sumbar Tekankan Kesetaraan Akses Informasi bagi Penyandang Disabilitas

KI Sumbar Tekankan Kesetaraan Akses Informasi bagi Penyandang Disabilitas. (Dok. Pemprov Sumbar)

Sumatera Barat, WaraWiri.net - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mendorong badan publik menghadirkan layanan informasi yang inklusif agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Upaya tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak atas informasi publik sekaligus memperkuat keterlibatan kelompok rentan dalam berbagai layanan publik, termasuk penyelenggaraan pemilu.

Hal itu disampaikan Anggota KI Provinsi Sumbar, Tanti Endang Lestari, saat menghadiri Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi Kelompok Rentan yang dirangkaikan dengan pengukuhan Duta Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (23/07/2026).

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik dan berada dalam fasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, KI Sumbar terus mendorong setiap badan publik menghadirkan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Tanti mengatakan, layanan publik yang inklusif bukan sekadar memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas, tetapi merupakan bentuk pemenuhan hak yang harus diwujudkan oleh setiap badan publik.

"Layanan publik wajib ramah disabilitas. Ini bukan soal bantuan, tapi soal pemenuhan hak. KPU Lima Puluh Kota sudah di jalur yang tepat dengan melibatkan langsung penyandang disabilitas sebagai duta," kata Tanti.

Menurutnya, hak memperoleh informasi merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, seluruh badan publik didorong terus meningkatkan aksesibilitas informasi agar dapat dimanfaatkan secara setara oleh seluruh masyarakat.

"Hak atas informasi publik adalah hak setiap orang tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas atau kaum difabel. Negara menjamin kesetaraan akses melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," tuturnya.

Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Okto Rizaldi, mengatakan pengukuhan Duta Disabilitas merupakan upaya memperluas jangkauan informasi kepemiluan kepada penyandang disabilitas agar hak politik mereka dapat terpenuhi secara optimal.

"Kami ingin informasi pemilu tidak berhenti di kantor KPU. Duta Disabilitas diharapkan bisa menjangkau komunitasnya langsung, menggunakan bahasa dan media yang ramah bagi mereka. Tujuannya satu, agar hak politik penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal," ujar Okto.

Disamping itu, Duta Disabilitas diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pemilih disabilitas melalui penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami sekaligus mendorong meningkatnya partisipasi politik kelompok rentan.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi; perwakilan Diskominfotik Provinsi Sumbar, Ibnu Sectio Caisaria; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota, Fery Chofa; jajaran Kabupaten Lima Puluh Kota; serta perwakilan komunitas penyandang disabilitas. (Deni)

Share:

Read More

Gubernur Pramono Percepat Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak Berat, Keselamatan Siswa Jadi Prioritas

Gubernur Pramono Percepat Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak Berat, Keselamatan Siswa Jadi Prioritas. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mempercepat rehabilitasi empat sekolah dengan kondisi bangunan paling kritis pada 2026. Langkah ini diprioritaskan untuk memastikan keselamatan siswa dan tenaga pendidik sekaligus menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan layak.

Empat sekolah tersebut meliputi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.

"Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas. Karena itu, kegiatan belajar mengajar telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024 agar tetap berlangsung dengan aman," ujar Gubernur Pramono saat meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat (24/7). Kondisi bangunan sekolah tersebut termasuk yang paling kritis dan membutuhkan rehabilitasi total.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direhabilitasi total. Sebanyak tujuh sekolah telah mendapat alokasi pendanaan melalui APBD 2026–2027, sedangkan empat sekolah dengan kondisi paling kritis akan dipercepat penanganannya pada tahun ini.

Untuk SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penataan melalui skema regrouping. Langkah tersebut memungkinkan pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan representatif dalam satu kawasan.

"Sebagai bagian dari penataan, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 untuk mendukung pembangunan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan representatif. Kebutuhan anggaran untuk regrouping kedua sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp48,15 miliar," ungkap Gubernur Pramono.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk menangani empat sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Anggaran itu mencakup pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, serta jasa sewa angkut dan gudang.

Pendanaan akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan serta sumber non-APBD, seperti kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB), RSM/S, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan.

Gubernur Pramono menegaskan, proses perencanaan hingga pembangunan harus ditangani pihak yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Kualitas konstruksi tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan warga sekolah dan keberlanjutan layanan pendidikan.

"Saya minta betul dalam hal ini yang diputuskan, ditunjuk untuk membangun orang yang memang profesional untuk itu. Karena saya tidak mau pembangunan yang diupayakan tidak gampang ini kemudian misalnya tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh," tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah yang melibatkan perangkat daerah terkait. Tim tersebut diberi waktu satu bulan untuk memeriksa kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta sekaligus memverifikasi status tanah dan bangunannya.

Hasil inventarisasi akan menjadi dasar penetapan prioritas penanganan, baik melalui rehabilitasi, pembangunan kembali, pembelian lahan, relokasi, maupun langkah penyelesaian lain sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) akan mendampingi Dinas Pendidikan sejak tahap perencanaan, penyusunan desain, pengadaan, hingga pelaksanaan pembangunan. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan mitigasi risiko dan standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani sekolah dengan kondisi rusak berat.

"Termasuk mekanisme relokasi sementara guna memastikan keselamatan warga sekolah tetap terjamin selama proses pembangunan berlangsung," tandas Gubernur Pramono.

Ia memastikan penanganan tidak berhenti pada sekolah yang saat ini menjadi perhatian publik. Inventarisasi menyeluruh diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat sehingga tahapan perbaikan dapat disusun secara terukur.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi kerisauan semua, termasuk saya pribadi, karena apa pun pendidikan buat saya adalah prioritas untuk dibangun di Jakarta ini, diperbaiki," pungkas Gubernur Pramono. (Fajar)

Share:

Read More

Berbagi Kasih untuk Sesama, Lapas Pemuda Madiun Serahkan Bantuan Sosial ke Panti Asuhan Siti Hajar

Berbagi Kasih untuk Sesama, Lapas Pemuda Madiun Serahkan Bantuan Sosial ke Panti Asuhan Siti Hajar. (Dok. Ditjenpas)

Madiun, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Madiun kembali tunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui bakti sosial (baksos) dengan menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan Siti Hajar di Jalan Jonggrang, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jumat (24/7).

Dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Pemuda Madiun, Rudi Kristiawan, rombongan petugas menuju Panti Asuhan Siti Hajar dengan membawa berbagai kebutuhan pokok.

Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok, di antaranya beras, susu, mie instan, minyak goreng, roti, dan uang tunai. Seluruh bantuan diserahkan secara langsung kepada Panti Asuhan Siti Hajar sebagai dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak yang berada di bawah pengasuhan panti.

Rudi mengatakan kegiatan sosial merupakan komitmen Lapas Pemuda Madiun untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya melalui pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, tetapi juga melalui aksi nyata yang bernilai sosial.

"Baksos ini merupakan wujud kepedulian dan rasa syukur kami untuk berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Kami berharap bantuan yang diberikan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Panti Asuhan Siti Hajar. Semoga kegiatan seperti ini terus mempererat hubungan antara Lapas Pemuda Madiun dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan kami," harap Rudi.

Selaku Ketua Panti Asuhan Siti Hajar, Mutmainah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian yang diberikan keluarga besar Lapas Pemuda Madiun.

"Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak di panti dan akan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Semoga seluruh petugas Lapas Pemuda Madiun senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan tugas, dan terus menjadi inspirasi dalam menebarkan kebaikan kepada masyarakat," tuturnya.

Melalui kegiatan sosial ini, Lapas Pemuda Madiun kembali menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat kepedulian sosial, dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan bermanfaat. (Ilham)

Share:

Read More

Menpora Erick Buka Turnamen Voli Putri Piala Arie One Cup II, Tekankan Pentingnya Dampak Sosial dan Ekonomi dari Event Olahraga

Menpora Erick Buka Turnamen Voli Putri Piala Arie One Cup II, Tekankan Pentingnya Dampak Sosial dan Ekonomi dari Event Olahraga. (Dok. Kemenpora)

Bekasi, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, membuka Turnamen Open Voli Putri Piala Arie One Cup II di Lapangan Voli RW 013, Villa Mahkota Indah, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (25/7). 

Pembukaan ajang tersebut ditandai dengan servis bola voli yang dilakukan Menpora Erick, Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian, atlet nasional Yolla Yuliana, dan sejumlah pejabat lainnya. 

Dalam sambutannya, Menpora Erick menegaskan, bahwa kejuaraan ini memiliki dampak yang jauh melampaui sekadar kompetisi olahraga. Menurutnya, turnamen voli menjadi instrumen penting meningkatkan kesehatan masyarakat, menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa.

Selain itu, Menpora Erick menilai event olahraga juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Kehadiran peserta dan penonton menciptakan aktivitas ekonomi melalui pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mulai dari penjualan makanan, minuman, hingga berbagai kebutuhan lainnya.

“Ini adalah event yang luar biasa. Saya melihat kegiatan ini sangat penting karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Kegiatan seperti ini menggerakkan UMKM dan ekonomi masyarakat. Masyarakat bertransaksi, membeli makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Ini patut diapresiasi karena menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Menpora Erick. 

Lebih lanjut, Menpora Erick juga menyoroti kehadiran Yolla Yuliana sebagai atlet voli nasional, yang dinilainya sebagai inspirasi bagi para peserta turnamen. Menpora Erick ingin para atlet muda menjadikan sosok Yolla sebagai motivasi untuk terus berlatih dan mengukir prestasi.

“Yolla Yuliana adalah salah satu pahlawan olahraga. Saya berharap kalian semua (peserta) akan menjadi pahlawan olahraga masa depan seperti Yolla. Bendera Merah Putih bisa berkibar di dunia internasional bukan hanya saat Presiden melakukan kunjungan kenegaraan, tetapi juga melalui prestasi para atlet Indonesia," ungkap Menpora Erick.

Disamping itu, Menpora Erick mengingatkan agar penyelenggaraan turnamen olahraga tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. 

“Saya harap kegiatan olahraga seperti ini bisa sekaligus membentuk karakter, dan juga semoga fasilitas olahraga disini bisa semakin bagus, menghadirkan lebih banyak event olahraga untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga,” jelas Menpora Erick. 

Seperti diketahui, turnamen yang bergulir pada 25-26 Juli diikuti 12 tim, diantaranya Arieone VC, Najwa VC, Vollos Serenite, Matador, BPI, Garasi 58, Ratu Nusantara, Pinky, Patriot, Denso, Baramuda Indonesia Ciakar, dan PPOP Jakarta. Klub-klub itu memperebutkan total hadiah Rp 25 juta. (Bambang)

Share:

Read More

Kemenpora RI Buka Pendaftaran Wirasena Youth Camp 2026

Kemenpora RI Buka Pendaftaran Wirasena Youth Camp 2026. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) membuka pendaftaran Wirasena Youth Camp 2026 secara online pada 24 Juli 2026. Program pengembangan kepemimpinan pemuda ini merupakan program unggulan kolaborasi antara Kemenpora RI dengan Pemprov DKI Jakarta yang akan menjaring talenta pemuda dari 38 provinsi.

Untuk cara daftarnya dapat melalui tautan www.kemenpora.go.id -> klik menu layanan -> lalu pilih Wirasena Youth Camp. Sementara untuk alur seleksi Wirasena Youth Camp yakni yang pertama, Registrasi dan Verifikasi Akun. Peserta melakukan pendaftaran akun, mengisi data diri, verifikasi data (NIK, email, No.Hp dan lain-lain) jika telah terverifikasi, maka siap melanjutkan.

Kedua, Seleksi Administrasi. Pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen, semua isian harus lengkap dan valid, peserta yang lolos melanjutkan ke tahap seleksi daerah. Ketiga, Seleksi Daerah. Peserta mengunggah esai dan portofolio, dinilai oleh admin/penilai daerah melalui sistem input penilaian, hanya peserta yang lolos yang melanjutkan keseleksi nasional.

Kemudian keempat, Seleksi Nasional (CAT dan Wawancara). Peserta mengikuti CAT (Computer Assisted Test), peserta mengikuti wawancara, dinilai oleh admin/penilai nasional melalui sistem input penilaian. 

Kelima, Pengumuman Peserta Wirasena Youth Camp. Hasil akhir seleksi ditentukan berdasarkan akumulasi penilaian seluruh tahapan, pengumuman peserta terpilih dilakukan melalui website dan media resmi, peserta terpilih resmi menjadi peserta Wirasena Youth Camp 2026. Seluruh tahapan pendaftaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, objektif, adil dan berintegritas. 

Agenda Wirasena Youth Camp dijadwalkan bergulir pada 21–31 Oktober 2026 dengan menggandeng sekitar 168 peserta terpilih dari seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini juga berdampingan dengan Indonesia Youth Summit 2026 yang menyusul pada 29–30 Oktober 2026.

Kegiatan Wirasena Youth Camp 2026 hadir sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat persatuan bangsa melalui pengenalan lintas budaya, adat istiadat, dan praktik sosial di berbagai daerah. Kegiatan ini juga sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Melalui mekanisme pertukaran dan interaksi langsung (live-in), peserta didorong untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, serta ketangguhan pribadi dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan kebangsaan yang semakin kompleks.

Arah kegiatan Wirasena Youth Camp difokuskan pada pembentukan Pemuda yang berintegritas, adaptif, solutif, serta berkarakter patriotik, gigih, dan berempati, sehingga mampu menjadi katalisator pembangunan kepemudaan yang berdampak dan berkelanjutan.

Program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan capaian IPP yang mencakup lima domain utama. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini mengasah rasa empati peserta agar mampu memahami realitas sosial masyarakat secara mendalam, sehingga solusi yang dilahirkan di masa depan bersifat inklusif dan tepat sasaran. (Bambang)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Perkuat Komitmen Wujudkan Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Bogor

Rudy Susmanto Perkuat Komitmen Wujudkan Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Bogor. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kabupaten Bogor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal yang memiliki tingkat risiko tinggi namun belum seluruhnya terjangkau program BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian yang mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia.

Tito menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanat konstitusi sekaligus hak dasar setiap pekerja. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan perlindungan melalui kebijakan, pelaksanaan program, serta optimalisasi penganggaran.

"Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar Tito.

Tito melanjutkan, oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan optimalisasi penganggaran APBD dan APBDes guna memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin ekstrem, masyarakat miskin, dan kelompok pekerja rentan di wilayah masing-masing Menteri Dalam Negeri.

“Keberhasilan Universal Coverage Jamsostek hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Tito.

Tito mengajak, mari kita percepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh pekerja Indonesia. Bersama, kita wujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Fokus perlindungan diberikan kepada pekerja rentan beserta keluarganya agar memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Karena itu, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bogor, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan kepesertaan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkab Bogor bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada puluhan ribu pekerja rentan dan marbot di Kabupaten Bogor.

Sebanyak puluhan ribu pekerja rentan termasuk marbot rumah ibadah menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini menjadi bukti komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menghadirkan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja rentan di Kabupaten Bogor. (Fitri)

Share:

Read More

Peringati Hari Anak Nasional, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Hadirkan Lingkungan Aman bagi Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Hadirkan Lingkungan Aman bagi Anak. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan bebas dari berbagai pengaruh negatif, khususnya penyalahgunaan narkotika.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam ucapannya memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 yang diperingati pada 23 Juli 2026.

Menurutnya, momentum Hari Anak Nasional ke-42 ini merupakan refleksi bagi kita semua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadirkan perlindungan, kesehatan, serta ruang hidup yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

"Sekaligus memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang bersih dari pengaruh negatif, khususnya bahaya narkotika," ujar Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto menegaskan, anak merupakan anugerah dan titipan Allah SWT yang harus dijaga bersama. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian bersama.

Pada momentum Hari Anak Nasional ini, Rudy juga memberikan semangat kepada seluruh anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Kabupaten Bogor, agar terus belajar, bermimpi, dan berkarya demi meraih cita-cita.

"Teruslah belajar, bermimpi, dan berkarya. Kalian adalah harapan bangsa dan penentu masa depan Indonesia," pesan Rudy.

Bupati Bogor berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang ramah anak.

Sehingga setiap anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas. (Fitri)

Share:

Read More

Menko PMK: SDM Unggul Dimulai dari Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak

Pemerintah Bangun SDM Unggul dengan Prinsip No One Left Behind sekaligus Globally Competitive. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan tangguh sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Salah satu upaya strategis yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) sebagai fondasi membangun generasi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam Konferensi Pers Pemerintah mengenai Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Program Prioritas serta Penguatan Perlindungan Anak Nasional di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Jakarta, Rabu (22/7/2026), menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026.

Mengawali keterangannya, Menko PMK mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak Indonesia sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum tersebut sebagai penguat komitmen dalam menghadirkan ruang yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi setiap anak agar dapat tumbuh sehat, berkembang optimal, serta meraih cita-citanya.

Menko PMK menegaskan bahwa komitmen Presiden dalam membangun SDM unggul tercermin melalui berbagai program prioritas nasional, mulai dari Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit di berbagai daerah, percepatan penurunan stunting, eliminasi tuberkulosis dan kusta, hingga pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan Sekolah Unggul Garuda.

"Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah punya begitu banyak program untuk penyiapan SDM unggul dan tangguh. Tidak ada yang tertinggal, yang berada pada desil 1 dan desil 2 dijamin aksesnya. Di saat yang sama kita juga menyiapkan SDM yang kompetitif melalui Sekolah Unggul Garuda dan kerja sama perguruan tinggi dengan universitas-universitas terbaik dunia. No one left behind sekaligus globally competitive. Dua hal itu kita lakukan secara bersamaan dalam pengembangan SDM," ujar Pratikno.

Menko PMK mengatakan, selain memastikan anak memperoleh layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap pelindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA). Menurutnya, pembangunan SDM tidak hanya diukur dari kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, sosial, dan spiritual anak.

"Oleh karena itu kami sangat serius membangun ruang aman dan nyaman untuk anak," tegasnya.

Menko PMK menjelaskan, pembangunan SDM unggul tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga oleh lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Menurutnya, anak yang terlindungi dari kekerasan, memiliki kesehatan mental yang baik, serta tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang akan lebih mampu belajar, mengembangkan potensi, dan menjadi generasi yang unggul di masa depan.

Karena itu, pemerintah menjalankan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) melalui empat pilar utama. Pertama, Pilar Keluarga, melalui Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga (SatuJamKu) yang mendorong keluarga mengurangi screen time dan meningkatkan interaksi langsung (from screen time to green time) sebagai upaya memperkuat kedekatan orang tua dan anak.

Pilar keluarga juga diperkuat melalui sinergi layanan program pengasuhan lintas kementerian, seperti Taman Penitipan Anak (TPA) dari Kemendikdasmen dan Taman Anak Sejahtera (TAS) dari Kementerian Sosial, dengan standar layanan pengasuhan Taman Asuh Ceria (TARA) dari Kementerian PPPA, serta program penguatan tenaga pengasuh Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dari Kemendukbangga/BKKBN, disertai pembentukan Satuan Tugas Penguatan Tata Kelola Layanan Pengasuhan Sementara. 

Kedua, Pilar Satuan Pendidikan, dengan memperkuat ruang aman dan nyaman di lingkungan pendidikan melalui implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, pelaksanaan MPLS Ramah, penguatan pelindungan anak di madrasah dan pesantren melalui program MATA MUDA dan MATA SANTRI, serta penerapan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI) secara bijak di lingkungan pendidikan. 

Ketiga, Pilar Ruang Publik, memperluas ruang aman di ruang publik melalui kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, termasuk kerja sama dengan asosiasi pemerintah daerah, agar setiap daerah menghadirkan kebijakan dan fasilitas publik yang ramah anak.

Keempat, Pilar Ruang Digital, memperkuat pelindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), penguatan kesehatan jiwa anak secara terintegrasi melalui SKB 9 Kementerian/Lembaga untuk menangani kesehatan jiwa anak secara terintegrasi (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), dan mekanisme respons cepat apabila terjadi kekerasan terhadap anak.

Menko PMK juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kanal pengaduan dan respons cepat, antara lain SAPA 129 Kementerian PPPA, Hotline 110 Polri, Layanan Telepontren Kemenag 0822-2666-1854, layanan pengaduan KPAI, Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Digital, serta layanan kesehatan mental dan pelayanan sosial dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

"Mari kita sama-sama menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi anak, karena inilah fondasi pertama agar anak dapat tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dengan fondasi itu, anak-anak dapat belajar lebih fokus, mengembangkan potensinya menjadi SDM yang unggul, tangguh, dan kompetitif untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045," pungkas Pratikno. (Isna)

Share:

Read More