KPK Gandeng Museum BI, Ajak Generasi Muda Belajar Kejujuran dan Antikorupsi

KPK Gandeng Museum BI, Ajak Generasi Muda Belajar Kejujuran dan Antikorupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Semangat membangun Indonesia yang bebas dari korupsi perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada generasi muda. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) berkolaborasi dengan Museum Bank Indonesia, mengajak pelajar mengenal dan menumbuhkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas melalui pengalaman belajar yang kreatif dan menyenangkan.

Sekitar 100 pelajar dari SMAN 17 Jakarta dan SMK Candra Naya mengikuti kegiatan edukasi antikorupsi di Museum Bank Indonesia (MuBI) pada Kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (28/10). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda sekaligus memaknai semangat Sumpah Pemuda melalui sikap dan karakter yang berintegritas.

Program Director ACFFEST, Adhi Setyo Tamtomo, mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk menghidupkan semangat generasi muda dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Melalui pemutaran film dan kunjungan museum, kami ingin membangkitkan kembali semangat generasi muda, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari film, kita dapat belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas, sementara dari museum, kita dapat mengenal kembali sejarah perjuangan bangsa,” ujar Adhi.

Menurut adhi, pengalaman belajar melalui film dan museum diharapkan dapat mendorong pelajar mengambil nilai positif sekaligus memperkuat keberanian untuk berperan dalam menciptakan perubahan.

Film Jadi Pintu Masuk Memahami Integritas

Dalam kegiatan tersebut, film pendek pilihan ACFFEST menjadi pintu masuk bagi para peserta untuk melihat nilai integritas melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Para pelajar menyaksikan Magdalena dan Balik Nama, dua film yang mengangkat situasi yang mengajak mereka memahami pentingnya bersikap jujur, bertanggung jawab, serta berani menolak perilaku yang tidak benar.

Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan tur edukasi di Museum Bank Indonesia. Para peserta diajak mengenal sejarah ekonomi Indonesia melalui koleksi museum sekaligus memahami perjalanan bangsa. Perpaduan pembelajaran melalui film dan museum diharapkan membantu pelajar memahami nilai integritas dari berbagai sudut pandang, baik melalui cerita maupun sejarah.

Perwakilan Museum Bank Indonesia, Evi Kusumaningrum, berharap kolaborasi ini menjadi awal dari berbagai kegiatan edukatif yang menarik dan berkelanjutan bagi generasi muda.

“Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, kami mengajak para pelajar mengenal sejarah perjuangan bangsa sekaligus menumbuhkan keberanian untuk menjaga integritas, berlaku jujur, dan menjadi bagian dari generasi yang menolak korupsi,” ujar Evi.

Memperluas Pendidikan Antikorupsi Melalui Kolaborasi

Kolaborasi KPK dan Museum Bank Indonesia merupakan bagian dari program Mitra Kolaborasi ACFFEST. Program ini bertujuan memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi melalui kemitraan dengan berbagai institusi dan komunitas.

Melalui pemanfaatan museum sebagai ruang belajar publik, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat hadir dengan cara yang lebih kreatif, inklusif, dan relevan bagi generasi muda. Pengalaman belajar ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran bahwa nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas merupakan bagian penting dari peran generasi muda dalam membangun bangsa.

Sejalan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, peran generasi muda tidak hanya diwujudkan melalui persatuan, tetapi juga melalui komitmen menjaga kejujuran, menjunjung tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal bagi generasi muda untuk turut mewujudkan Indonesia yang berintegritas dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal bagi generasi muda untuk turut mewujudkan Indonesia yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

KPK berharap nilai integritas tidak berhenti sebagai pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, membangun budaya anti korupsi tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang korupsi, tetapi juga keberanian untuk memilih tindakan yang benar. (Fajar)

Share:

Read More

KPK dan Federasi Rusia Jajaki Pembahasan Awal Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

KPK dan Federasi Rusia Jajaki Pembahasan Awal Kerja Sama Pemberantasan Korupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas rencana kerja sama dengan Duta Besar Federasi Rusia di bidang pemberantasan korupsi melalui penyusunan rancangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/10).

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyampaikan bahwa usulan MoU ini merupakan langkah konkret untuk membangun kerangka kerja sama kelembagaan antara KPK dan Federasi Rusia. Kerja sama tersebut diarahkan pada penguatan pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas, pertukaran keahlian, serta berbagi praktik baik.

“KPK memandang usulan MoU ini sebagai peluang penting untuk membangun kemitraan kelembagaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” tegas Agus saat menerima delegasi Federasi Rusia.

Selain itu, KPK mengusulkan sejumlah bidang kerja sama lain, meliputi upaya pencegahan korupsi, penelusuran dan pemulihan aset, pengembangan teknologi, serta partisipasi bersama dalam seminar, lokakarya, dan forum internasional.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, menyerahkan draf tersebut kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Kartika Handaruningrum. Penyerahan dilakukan atas nama Kejaksaan Agung Federasi Rusia dan disaksikan oleh jajaran kedua pihak yang hadir.

Dalam pertemuan tersebut, Sergei menyebut bahwa hubungan Rusia dan Indonesia saat ini sangat kuat dan komprehensif. Untuk itu, selain pembahasan MoU, Rusia juga menawarkan kesempatan bagi jaksa dari negaranya untuk memberikan kuliah kepada jajaran jaksa di KPK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang rencananya akan berlangsung dalam rangkaian kunjungan Jaksa Agung Federasi Rusia, Aleksandr Vladimirovich Gutsan, ke Indonesia pada Januari 2027.

“Kami menantikan masukan dan rancangan tandingan (dari draf MoU) untuk finalisasi dokumen ini. Kami yakin dokumen ini dapat menjadi landasan hukum yang sangat kuat bagi kerja sama bilateral kita ke depan di bidang pemberantasan korupsi,” ujar Sergei.

Saat ini, KPK belum memiliki pengaturan kerja sama bilateral secara khusus dengan lembaga antikorupsi atau serupa di Rusia. Meski demikian, KPK dan Kejaksaan Agung Federasi Rusia telah terlibat aktif dalam sejumlah forum internasional, antara lain G20, GlobE Network, dan BRICS Anti-Corruption Working Group (ACWG). Melalui forum-forum tersebut, kedua lembaga dapat bertukar pengetahuan, pengalaman, dan pandangan terkait tantangan pemberantasan korupsi di masing-masing negara.

Selain penguatan kelembagaan dan soal penegakan hukum, pertemuan itu juga menyinggung pentingnya pendidikan antikorupsi bagi generasi muda. KPK mengapresiasi inisiatif Interstate Council on Combating Corruption (ICCC) dan Kejaksaan Agung Federasi Rusia dalam menyelenggarakan kompetisi pemuda internasional bertajuk “Together Against Corruption!”.

Sebagai bentuk dukungan, KPK menyebarluaskan informasi kompetisi melalui jejaring mitra dan pemangku kepentingan di bawah Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK. Langkah ini ditujukan untuk mendorong partisipasi yang lebih luas sekaligus menumbuhkan nilai integritas di kalangan generasi muda.

Sementara itu, KPK akan mengkaji substansi dokumen kerja sama tersebut dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri sesuai mekanisme yang berlaku dalam proses penjajakan perjanjian dengan negara lain. Kedua pihak berharap pembahasan dapat berlanjut hingga penandatanganan MoU pada saat kunjungan Jaksa Agung Federasi Rusia ke Indonesia pada awal 2027.

Melalui penjajakan ini, KPK terus membuka peluang penguatan kerja sama internasional, khususnya dengan Federasi Rusia, dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi lintas negara secara berkelanjutan. (Fajar)

Share:

Read More

Impor Migas lewat Lemigas Masih Transisi, Menteri Bahlil Pastikan Tak Pakai APBN

Impor Migas lewat Lemigas Masih Transisi, Menteri Bahlil Pastikan Tak Pakai APBN. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah tengah menata ulang jalur impor minyak dan gas bumi. Ke depan, pengadaan migas yang selama ini dilakukan PT Pertamina (Persero) akan dijalankan melalui Lemigas. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak dari APBN ya," tegas Bahlil kepada awak media di sela FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).

Meski peraturan presiden (perpres) yang menjadi dasar kebijakan ini sudah terbit, Bahlil menyebut pelaksanaannya masih memasuki masa transisi. Pemerintah perlu berkonsolidasi lebih dulu dengan Pertamina sebelum skema tersebut diterapkan.

"Transisinya itu butuh waktu setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi. Karena tidak serta-merta langsung," ujarnya.

Bahlil menjelaskan, skema ini menyasar pengadaan yang selama ini dijalankan Pertamina. Ke depan, sejumlah penugasan yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga dapat dilakukan melalui Lemigas. Adapun badan usaha swasta tidak diwajibkan mengikutinya.

"Kalau untuk swasta enggak dong harusnya ya. Kalau swasta itu urusan mereka," kata Bahlil. (SF)

Untuk sumber pasokannya, Bahlil menilai negara asal impor masih merupakan persoalan teknis. Terkait kabar potensi pasokan 30 juta barel minyak dari Uni Emirat Arab, ia menegaskan rencana itu belum final.

"Itu masih potensi ya. Semuanya masih penjajakan ya," katanya.

Penataan pengadaan ini dilakukan di tengah tingginya kebutuhan impor energi. Dalam sambutannya pada forum yang sama, Bahlil menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar 700-750 ribu barel minyak per hari, sementara sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional juga masih dipenuhi dari impor.

Setelah masa transisi dan konsolidasi dengan Pertamina rampung, skema pengadaan melalui Lemigas diharapkan membuat jalur impor migas lebih tertata, tanpa membebani APBN. (Subhan)

Share:

Read More

Pertemuan Dewan ASCOPE ke-51 Sepakati Penguatan Kerja Sama Energi Regional

Pertemuan Dewan ASCOPE ke-51 Sepakati Penguatan Kerja Sama Energi Regional. (Dok. Pertamina)

Bali, WaraWiri.net - Sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Dewan ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE) ke-51, Pertamina menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan ketahanan energi regional dalam menghadapi tekanan global.

Mengusung tema “Navigating ASEAN’s Energy Future, Together: Strengthening Resilience through Collaboration,” pertemuan yang juga dihadiri delegasi dari Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan serta pemangku kepentingan industri energi regional ini membawa semangat kolektif kawasan dalam merespons dinamika dunia yang semakin kompleks, mulai dari volatilitas pasar energi global dan ketidakpastian geopolitik hingga permintaan energi yang terus tumbuh.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha (SPPU) PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, menyampaikan bahwa penguatan kerja sama regional menjadi kunci utama untuk memastikan masa depan energi ASEAN yang aman, terjangkau, tangguh, dan berkelanjutan.

Melalui kesepakatan bersama (joint commitment) yang dibacakan pada sesi roundtable meeting, Emma menegaskan komitmen seluruh perusahaan energi nasional anggota ASCOPE. Kesepakatan tersebut meliputi pengembangan sektor hulu migas; penguatan konektivitas rantai suplai gas regional; inovasi energi bersih dan berkelanjutan; pengurangan emisi metana; pengembangan CCS/CCUS: serta perluasan kemitraan strategis dan kolaborasi bisnis antaranggota ASCOPE maupun dengan mitra strategis.

Dukungan terhadap langkah kolektif ini juga datang dari Society of Petroleum Engineers (SPE). Simon Seaton, yang hadir mewakili SPE, menyampaikan antusiasmenya atas keterlibatan perdana organisasi tersebut dalam forum ASCOPE, mengingat pertumbuhan jumlah pakar perminyakan di kawasan ASEAN yang sangat signifikan.

“Kita perlu mencari cara untuk mengembangkan produksi minyak dan gas secara lebih efisien, mempelajari teknologi CCS/CCUS untuk mengekstraksi lebih banyak gas, serta memanfaatkan teknologi dan keilmuan baru guna mendukung ketahanan dan transisi energi,” ujar Simon.

Senada dengan hal tersebut, Managing Director Otoritas Pengawas dan Regulasi Minyak dan Gas Brunei Darussalam, Shamir Salahudin, menekankan bahwa kebutuhan akan kolaborasi lintas negara semakin mendesak di tengah berbagai gangguan geopolitik saat ini.

“Sangat penting bagi negara-negara ASEAN dan perusahaan minyak nasional untuk saling merangkul dan berkolaborasi demi memastikan ketahanan energi di kawasan ini,” ungkap Shamir.

Aksi Nyata Transisi Energi di Tingkat Komunitas

Tidak berhenti pada tataran kebijakan energi makro, komitmen keberlanjutan Pertamina juga diwujudkan melalui kegiatan di lapangan. Di sela-sela rangkaian acara, Pertamina mengajak para delegasi ASCOPE mengunjungi Desa Uma Palak di Denpasar Utara.

Dalam kunjungan tersebut, para delegasi melihat langsung implementasi program Desa Energi Berdikari (DEB). Inisiatif ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan dapat dimulai dari tingkat komunitas serta memberikan dampak langsung bagi kemandirian masyarakat setempat. (Deni)

Share:

Read More

Lewat ASCOPE ke-51, Pertamina Tekankan Pentingnya Kolaborasi Energi di ASEAN

Lewat ASCOPE ke-51, Pertamina Tekankan Pentingnya Kolaborasi Energi di ASEAN. (Dok. Pertamina)

Bali, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) mendorong penguatan kolaborasi strategis di antara negara-negara ASEAN guna meningkatkan ketahanan energi regional di tengah tantangan pengelolaan aset migas, kebutuhan investasi, dan keberlanjutan pasokan energi. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam rangkaian agenda 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) yang mengusung tema Strengthening Resilience Through Collaboration di The Meru, Sanur, Bali, Senin (26/10).

Simon menuturkan, ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan energi untuk generasi mendatang.

“Di sektor energi, ketahanan berarti memastikan bahwa sistem yang kita andalkan saat ini mampu terus memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung perekonomian, dan melayani generasi mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Simon juga mengangkat tema Nusantara in Harmony untuk menekankan pentingnya kerja sama di tengah keberagaman negara-negara ASEAN. Menurutnya, kolaborasi layaknya orkestra, di mana setiap instrumen memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi untuk menghasilkan harmoni.

“Hal yang sama berlaku bagi komunitas energi regional kita. Kekuatan kita bukan terletak pada upaya menjadikan setiap negara sama, melainkan pada kemampuan untuk mendorong setiap negara menyumbangkan keunggulan dan kapasitas uniknya demi mencapai tujuan bersama,” jelas Simon.

Simon menambahkan, selama lebih dari lima dekade, ASCOPE telah menjadi wadah bagi institusi energi di kawasan untuk bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, dan membangun kerja sama. Simon juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, anggota ASCOPE, serta para mitra atas dukungan dan komitmen dalam memperkuat kolaborasi energi regional.

“Kepada rekan-rekan pemerintah, terima kasih atas arahan dan dukungan yang terus diberikan. Kepada sesama anggota ASCOPE dan para mitra, terima kasih telah hadir serta atas kepercayaan dan komitmen yang Anda berikan kepada komunitas ini,” pungkas Simon.

Senada dengan hal tersebut, ASCOPE Secretary in Charge (ASIC), Henricus Herwin, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengoptimalkan pengelolaan aset hulu minyak dan gas bumi (migas). Hal itu disampaikan dalam forum Exploration and Production Task Force (EPTF), bagian dari rangkaian ASCOPE yang mempertemukan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan, pengaturan, dan perencanaan kegiatan hulu migas di negara-negara ASEAN.

Henricus menjelaskan, industri hulu migas menghadapi tantangan untuk mempertahankan produktivitas lapangan yang telah beroperasi selama puluhan tahun, sekaligus mendorong investasi eksplorasi baru. Upaya tersebut dilakukan agar aset migas tetap menarik bagi investor, produksi dapat berlanjut lebih lama, dan keberlanjutan industri tetap terjaga. Di sisi lain, pengelolaan akhir masa operasi, termasuk pembongkaran fasilitas, juga perlu dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan efisien dari sisi biaya.

“Dengan berbagi bukti, data, dan pengalaman di lingkungan ASCOPE, kita dapat membantu setiap anggota mengambil keputusan yang lebih baik terkait aset masing-masing serta mengubah pengetahuan di tingkat regional menjadi hasil yang nyata,” ujar Henricus.

Menurut Henricus, tantangan pengelolaan aset migas merupakan persoalan bersama yang membutuhkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara. Karena itu, forum EPTF menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mendiskusikan tantangan operasional, mengajukan pertanyaan kritis, serta membangun jejaring yang dapat mendukung penyelesaian persoalan industri di masa mendatang.

Melalui ASCOPE, Henricus berharap kolaborasi regional dapat terus menghasilkan pertukaran pengetahuan dan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi aset migas, mendorong investasi, serta menjaga keberlanjutan industri energi untuk memenuhi kebutuhan kawasan pada masa mendatang. (Deni)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Ingin Riset Jadi Solusi Nyata: Karhutla Diatasi, Limbah Sawit Jadi Energi, Vaksin Malaria Dipercepat

Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN melaporkan perkembangan sejumlah riset strategis, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengembangan energi alternatif dari limbah sawit, percepatan riset vaksin dan obat herbal, hingga pemanfaatan teknologi untuk mengatasi persoalan sampah.

“Bapak Presiden terus memantau karhutla dan terus menekankan betapa hasil riset untuk memecahkan masalah karhutla baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini harus dilakukan,” tutur Kepala BRIN.

Dalam penanganan karhutla, BRIN telah berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, serta TNI Angkatan Udara, dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), termasuk melalui operasi dry ice. Selain penanganan jangka pendek, BRIN juga melakukan riset jangka menengah dan panjang, termasuk pengembangan model perambatan api untuk mengantisipasi karhutla pada masa mendatang.

“Bapak Presiden juga menekankan pentingnya riset jangka menengah, kemudian riset jangka panjang bagaimana mengantisipasi di masa depan, termasuk di dalamnya adalah mencari model-model perambatan api itu seperti apa sebenarnya sehingga kita bisa mengantisipasi di kemudian hari,” tuturnya.

Di bidang energi, Kepala BRIN melaporkan potensi pemanfaatan limbah sawit menjadi biogas dan energi listrik. Arif menyebutkan, potensi limbah cair pengolahan sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) dan tandan kosong sawit dapat dikonversi menjadi listrik dengan kapasitas sekitar 3,9 gigawatt.

“Jadi saat ini kita mengimpor LPG kurang lebih 97 triliun per tahun dengan adanya biogas yang bisa dikonversi menjadi gas tabung, saya kira ini akan menjadi salah satu solusi energi kita ke depan,” ucap Arif.

Pada bidang kesehatan, Kepala BRIN melaporkan perkembangan riset vaksin malaria dengan empat kandidat vaksin yang tengah dikembangkan. Presiden Prabowo menginstruksikan agar proses riset dipercepat, dengan harapan pengembangan vaksin dapat selesai tiga tahun lebih cepat dari waktu yang seharusnya.

“Bapak Presiden minta agar proses riset terkait dengan vaksin ini dipercepat. Dan kita berharap dengan support dari Bapak Presiden terkait dengan vaksin ini, ini bisa kita percepat tiga tahun lebih cepat dari seharusnya karena beliau akan memberikan dukungan penuh terhadap produksi vaksin ini, khususnya vaksin malaria,” ujar Arif.

Arif menjelaskan, pengembangan vaksin malaria juga berpotensi menjadi kontribusi Indonesia bagi dunia, terutama untuk mengatasi jenis parasit yang belum memiliki vaksin, seperti Plasmodium vivax. Selain vaksin, BRIN mengembangkan riset obat herbal untuk memperkuat kemandirian obat nasional.

“Saat ini di BRIN sendiri ada 19 kandidat obat herbal untuk masuk pada fitofarmaka. Jadi beberapa obat yang ada di BRIN kan masih dalam taraf OHT, Obat Herbal Terstandarisasi. Sekarang ingin menuju pada fitofarmaka,” ucapnya.

Terkait persoalan sampah, Presiden Prabowo mendorong percepatan penerapan teknologi hasil riset agar dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Kepala BRIN menyampaikan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memberdayakan perguruan tinggi dalam membantu penanganan sampah di desa-desa.

“Bapak Presiden mengarahkan bagaimana teknologi-teknologi level rumah tangga dan level desa ini segera diimplementasikan. Karena BRIN memang bukan lembaga yang memang bertugas memproduksi. Kita hanya membuat prototype, tapi kita ingin memastikan bahwa prototype yang kita buat ini membawa manfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Arif menegaskan, penerapan hasil riset tersebut diharapkan dapat mendukung gerakan ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo sekaligus memastikan inovasi nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sehingga gerakan ASRI dari Bapak Presiden ini benar-benar bisa kita lakukan dengan baik, sesuai dengan harapan,” ucap Kepala BRIN.

Dari hutan yang harus diselamatkan, limbah yang dapat diubah menjadi energi, hingga vaksin yang harus segera dihasilkan, arah kebijakan Presiden Prabowo menekankan bahwa hasil riset Indonesia harus semakin cepat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

Indonesia-AS Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Dorong Investasi Bernilai Tambah

Indonesia-AS Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Dorong Investasi Bernilai Tambah. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Kemitraan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat terus diarahkan untuk menerjemahkan prioritas pertumbuhan ekonomi menjadi peluang usaha yang konkret. Penguatan kerja sama ini mencakup peningkatan perdagangan, perluasan investasi, serta pengembangan sektor-sektor strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan memperkuat keterkaitan industri kedua negara.

“Indonesia menyambut baik dengan perdagangan bilateral yang dari Januari hingga Agustus meningkat menjadi USD32,34 miliar, sehingga tumbuh hampir 12 persen, dan sekaligus menjadi tujuan terbesar kedua (ekspor). Saya juga senang dengan investasi AS, yang mencapai USD3,4 miliar dalam tiga kuartal terakhir, sehingga AS kini menjadi investor terbesar keempat di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Ambassador Brian D. McFeeters, President and CEO of the US-ASEAN Business Council (US-ABC), dengan tema Indonesia-US Economic Partnership: Turning Growth Priorities into Concrete Business Opportunities, di Jakarta, Selasa (27/10).

Pada Januari hingga Agustus 2026, perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat mencapai USD32,34 miliar, tumbuh 11,82 persen secara tahunan (YoY). Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia. Sementara itu, investasi Amerika Serikat pada triwulan I hingga triwulan III 2026 mencapai USD3,4 miliar, meningkat dibandingkan sekitar USD3 miliar pada 2025, sekaligus menjadikan AS sebagai investor asing terbesar keempat di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menerima masukan dari delegasi US-ABC mengenai perkembangan kegiatan usaha dan berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang telah beroperasi di Indonesia. Delegasi tersebut mewakili berbagai sektor, antara lain teknologi digital, manufaktur, kesehatan, produk konsumen, hingga sektor kedirgantaraan.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai 8 persen pada 2029 melalui delapan strategi utama. Strategi tersebut meliputi swasembada pangan, industrialisasi berorientasi ekspor, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru, pembangunan perkotaan, transformasi digital, investasi, serta belanja pemerintah yang produktif. Pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh deregulasi dan kebijakan fiskal serta moneter yang sehat.

Berbagai agenda tersebut membuka peluang investasi di sektor manufaktur, teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta energi. Pemerintah juga mendorong kemitraan yang membawa teknologi dan keahlian sekaligus memperkuat keterkaitan dengan industri domestik, termasuk melalui peningkatan kapasitas industri manufaktur dan pengembangan rantai pasok nasional.

Di sektor semikonduktor, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pasar diperkirakan tumbuh dari USD5,08 miliar pada 2025 menjadi USD7,07 miliar pada 2030. Perkembangan tersebut menjadi salah satu peluang untuk memperkuat kerja sama industri dan teknologi, termasuk melalui kemitraan yang dapat mendukung peningkatan kemampuan industri domestik.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha dan meningkatkan daya tarik investasi, Menko Airlangga menekankan pentingnya upaya debottlenecking atau penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam pembahasan mengenai perdagangan, Menko Airlangga menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai isu yang masih menjadi perhatian dalam hubungan dagang kedua negara, termasuk pembahasan terkait Section 301 dan excess capacity. Pemerintah Indonesia berharap proses pembahasan dapat memberikan kejelasan serta mendukung keberlanjutan perdagangan dan penguatan rantai pasok antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Kesepakatan ini diharapkan dapat menghasilkan nilai sekitar USD33 miliar, yang semoga dapat mendukung berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kami terbuka bagi seluruh industri yang sebagian besar memang sudah berdiri di Indonesia. Jadi, jika Anda memiliki permintaan lain atau menghadapi tantangan tertentu, mari kita coba cari solusinya bersama,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, CEO of Citibank Indonesia sekaligus Chair of the US-ASEAN Business Council Indonesia Committee Batara Sianturi, serta para pimpinan US-ABC dan perwakilan perusahaan. (Fajar)

Share:

Read More

Hadirkan Kepastian Hukum, MA Matangkan Raperma Pedoman Pemidanaan Korporasi

Hadirkan Kepastian Hukum, MA Matangkan Raperma Pedoman Pemidanaan Korporasi. (Dok. Mahkamah Agung)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahkamah Agung (MA) mematangkan rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Pedoman Pemidanaan Korporasi. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Tim Teknis dan Tim Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pedoman Pemidanaan Korporasi yang digelar pada Senin, 26 Oktober 2026 di Ruang Rapat Panitera, Gedung MA RI, Jakarta.

Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Ketua Tim Teknis Pokja Pedoman Pemidanaan Korporasi, Achmad Setyo Pudjoharsoyo menjelaskan penyusunan Raperma tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pedoman Pemidanaan Korporasi yang diinisiasi oleh Ketua MA. Raperma ini disiapkan untuk melengkapi Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Menurut Pudjo, penyusunan pedoman tersebut melibatkan tiga tim kerja yang bertugas menyiapkan dokumen naskah urgensi, hasil penelitian, dan rancangan peraturan untuk kemudian ditelaah oleh tim teknis. Pembagian tugas ini dilakukan agar pembahasan dapat berjalan lebih terarah dan tim teknis dapat memberikan masukan terhadap bahan yang telah disusun.

“Tim teknis ini bekerja berdasarkan apa yang sudah disiapkan oleh tim kerja untuk dikritisi dan didalami,” ujar Pudjo dalam pembahasan penyusunan Raperma Pedoman Pemidanaan Korporasi.

Ia menyampaikan, tim kerja telah menyiapkan naskah urgensi, hasil penelitian, serta rancangan Raperma. Bahan-bahan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi tim teknis untuk menguji substansi dan menyepakati sejumlah isu yang masih memerlukan penyempurnaan. Pudjo juga mengapresiasi proses penyusunan yang dilakukan oleh tim internal MA. Menurutnya, proses tersebut menunjukkan kemampuan institusi dalam mengembangkan kebijakan berdasarkan kajian dan sumber daya yang dimiliki sendiri.

“Ini ada misi tersendiri bahwa sebenarnya MA dengan timnya mampu berbuat tanpa harus melibatkan pihak ketiga,” kata Pudjo.

Dalam pemaparannya, Pudjo menjelaskan, penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan putusan pengadilan. Putusan yang diteliti dikelompokkan ke dalam tiga periode, yakni sebelum berlakunya Perma Nomor 13 Tahun 2016, periode 2017–2025, serta perkara setelah berlakunya ketentuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026.

Penelitian tersebut menemukan sejumlah persoalan dalam praktik pemidanaan korporasi. Di antaranya, belum seragamnya penerapan indikator kesalahan korporasi, belum sistematisnya pertimbangan mengenai faktor pemberat dan peringan, serta belum adanya metode bersama yang menghubungkan besaran denda dengan kerugian, keuntungan, tingkat kesalahan, dan rekam jejak korporasi.

Penelitian juga menelaah persoalan uang pengganti dan pemulihan akibat tindak pidana. Dalam sejumlah perkara, pertimbangan mengenai dampak pemidanaan terhadap tenaga kerja dan perekonomian turut menjadi perhatian, termasuk ketika pengadilan mempertimbangkan konsekuensi penutupan perusahaan. Persoalan lain yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan pidana ketika aset korporasi tidak mencukupi untuk membayar denda atau uang pengganti.

Menurut Pudjo, praktik tersebut memerlukan batas yang jelas, terutama mengenai hubungan antara pertanggungjawaban korporasi dan tanggung jawab pribadi pengurusnya.

Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya kelengkapan identitas korporasi serta ketepatan pihak yang mewakili korporasi dalam proses peradilan. Pada perkara yang diperiksa setelah berlakunya KUHP Nasional, tim peneliti turut mencatat perlunya pertimbangan yang lebih eksplisit terhadap faktor-faktor pemidanaan korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan baru tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, tim penelitian merekomendasikan penyusunan pedoman teknis dengan model penilaian atau scoring yang didasarkan pada indikator.Model tersebut diharapkan dapat membantu hakim menilai perkara secara lebih terstruktur, disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapannya.

Sejumlah isu masih perlu disepakati oleh tim teknis, antara lain kesesuaian variabel penilaian dengan Pasal 56 KUHP, arah pemberian skor, faktor peringan, pencegahan penghitungan ganda atas faktor yang sama, penentuan rentang denda, serta kemungkinan penjatuhan denda di bawah batas minimum. Pembahasan juga mencakup pidana pengganti bagi pengurus dan keterkaitan pedoman dengan hukum acara.

Dalam rapat tersebut, Hakim Agung Kamar Pidana, Suradi mengingatkan pentingnya pengembangan metode penilaian yang dapat mengukur dampak tindak pidana pada berbagai tingkatan. Sementara itu, Hakim Agung Kamar Pidana lainnya yang hadir, Sutarjo menekankan, pedoman harus dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan oleh hakim.

“Agar Raperma ini efektif dijalankan coba dibuat suatu formula untuk mudah diterapkan,” kata Sutarjo.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Ad Hoc Tipikor, Ansori mengingatkan pentingnya kecermatan pada aspekaspek formal dan legalitas. Ia menekankan, Naskah Urgensi dan Raperma yang disusun harus disinkronkan secara ketat dengan regulasi pemerintah serta Peraturan Pemerintah (PP) turunan KUHP Nasional yang relevan agar terhindar dari benturan norma hukum di kemudian hari.

Tim kerja yang telah melaksanakan 25 kali pertemuan secara daring pada periode Juli hingga Oktober 2026 itu telah menghasilkan naskah urgensi, hasil penelitian, dan konsep Raperma.

Pembukaan FGD ini turut dihadiri oleh Panitera Muda Pidana Khusus Minanoer Rachman serta hakim yustisial kepaniteraan, Biro Hukum dan Humas, serta para hakim tingkat pertama dari berbagai wilayah yang tergabung dalam tim kerja.

Rangkaian pembahasan Pokja Pedoman Pemidanaan Korporasi ini dijadwalkan berlanjut pada Selasa dan Rabu, 27–28 Oktober 2026, melalui pendalaman materi dan finalisasi oleh Tim Kerja sebelum nantinya diajukan kepada Pimpinan MA. (Tedy)

Share:

Read More

Terima Delegasi Pengadilan Beijing, Mahkamah Agung Berbagi Pengalaman Implementasi E-Court dan Peradilan Digital

Terima Delegasi Pengadilan Beijing, Mahkamah Agung Berbagi Pengalaman Implementasi E-Court dan Peradilan Digital. (Dok. Mahkamah Agung)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menerima kunjungan kerja kehormatan delegasi yudisial dari Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing dan Pengadilan Internet Beijing (Beijing Internet Court), Republik Rakyat Tiongkok, pada Selasa (27/10), bertempat di PT Jakarta. 

Kunjungan ini menjadi agenda pembuka dari rangkaian lawatan resmi delegasi peradilan Tiongkok di Indonesia. Kunjungan delegasi dipimpin langsung oleh Presiden Pengadilan Internet Beijing, Jiang Ying, didampingi Wakil Direktur Kantor Manajemen Peradilan Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing, Kan Daoxing, serta Hakim Ketua Divisi Pendaftaran Perkara Pengadilan Internet Beijing, Li Wenchao. Rombongan diterima secara resmi oleh Ketua PT Jakarta, Nugroho Setiadji.

Mengawali pertemuan, Ketua PT Jakarta, Nugroho Setiadji, memaparkan profil yurisdiksi peradilan di ibu kota serta lompatan transformasi digital yang telah digagas Mahkamah Agung RI sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 dan diperbarui melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini mewajibkan seluruh tahapan administrasi perkara perdata, pemanggilan pihak, hingga persidangan elektronik (e-Litigation) terintegrasi dalam sistem e-Court.

Presiden Pengadilan Internet Beijing, Jiang Ying, memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan peradilan digital di lingkungan Mahkamah Agung RI. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menelusuri rekam jejak sistem peradilan elektronik Indonesia sebelum bertolak ke Jakarta.

“Sebelum hadir di sini, kami telah mempelajari perkembangan sistem peradilan di Indonesia melalui internet. Kami melihat implementasi e-Court di bawah Mahkamah Agung Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dan kaya pengalaman sejak diluncurkan pada 2018—tahun yang bertepatan dengan berdirinya Pengadilan Internet Beijing. Pertemuan ini menjadi momentum berharga untuk saling bertukar pengalaman demi mendorong peradilan yang selaras dengan kemajuan zaman,” ungkap Jiang Ying.

Pertemuan teknis ini dimanfaatkan kedua pihak untuk membedah tantangan nyata digitalisasi peradilan. Delegasi Beijing menyoroti beberapa persoalan yang dihadapi di Tiongkok, seperti adaptasi masyarakat yang masih terbiasa menyerahkan berkas fisik, ketertiban dan etika para pihak dalam persidangan daring (online court decorum), lonjakan perkara akibat kemudahan akses e-filing, hingga tantangan pembuktian digital di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menanggapi hal tersebut, jajaran hakim memaparkan pengalaman pengadilan Indonesia dalam menegakkan tata tertib sidang daring serta keberhasilan ekosistem mediasi wajib yang efektif menekan lonjakan sengketa melalui musyawarah dan perdamaian di luar putusan litigasi.

Adapun isu strategis mengenai keamanan siber, privasi data, serta pemanfaatan teknologi tingkat lanjut dijadwalkan akan dibahas lebih mendalam pada agenda kunjungan kerja berikutnya di Mahkamah Agung RI.

Rangkaian dialog ditutup dengan sesi pertukaran cenderamata dan foto bersama sebagai wujud komitmen mempererat kerja sama yudisial kedua negara. (Tedy)

Share:

Read More

Keterangan Presiden dan DPR Belum Siap, MK Tunda Sidang Uji Kewajiban Sertifikasi Halal

Penundaan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden dalam Sidang Perkara Nomor 354/PUU-XXIV/2026. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Uu Ciptaker) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (28/10/2026). Permohonan Nomor 354/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh Wahyu Triana dkk.

Agenda sidang kali ini semula untuk mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden/Pemerintah terhadap pengujian Pasal 48 angka 1, angka 2, angka 20 Lampiran UU Ciptaker yang memuat perubahan atas Pasal 1 angka 1, Pasal 4A ayat (1) dan Pasal 33A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU JPH. Namun DPR dan Presiden meminta penundaan sidang karena belum siap menyampaikan keterangan.

“Agenda persidangan pada siang ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, tapi dari pemberitahuan yang disampaikan kepada Majelis Hakim, baik Presiden maupun DPR belum siap dengan keterangannya,” kata Ketua MK Suhartoyo yang memimpin persidangan pleno.

Oleh karena itu, MK menunda persidangan kali. Sidang berikutnya dengan agenda yang sama, akan dilanjutkan pada Senin (9/11/2026) pukul 10.30 WIB.

Sebagai informasi, Permohonan Nomor 354/PUU-XXIV/2026 diajukan Wahyu Triana Sari, dkk. Para Pemohon antara lain mengujikan Pasal 48 angka 1, angka 2, angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas Pasal 1 angka 1, Pasal 4A ayat (1) dan Pasal 33A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 33/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 67 UU 33/2014 pada pokoknya mengatur tenggat waktu pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia, secara bertahap dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun turunan dari Pasal 67 UU 33/2014 tersebut kemudian diatur dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 42/2024). Pada pokoknya, norma tersebut mengatur tenggat waktu kewajiban kehalalan produk sampai dengan 17 Oktober 2026 bagi UMK.

Pemohon menyebutkan pula bahwa setiap pelaku usaha yang berusaha di bidang kuliner rumahan, tidak memiliki parameter tertulis untuk menentukan sendiri sejauh mana bahan baku, kemasan, alat produksi, maupun jasa penunjang usahanya termasuk dalam cakupan kewajiban sertifikasi. Sehingga, kepatuhan hukum bergantung pada penafsiran otoritas pelaksana yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Perumusan yang luas tanpa batasan yang tegas mengenai jenis, ruang lingkup, dan karakteristik objek yang dimaksud menimbulkan ketidakjelasan norma. Akibatnya berpotensi ditafsirkan secara subjektif oleh pembentuk kebijakan turunan maupun pelaksana di lapangan.

Hal ini juga dapat membuka ruang bagi penegak hukum untuk menjangkau objek-objek yang tidak pernah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai sasaran rezim jaminan produk halal.

Dalam permohonan ini, Pemohon juga mempersoalkan bahwa penghapusan frasa “barang dan/atau jasa yang terkait dengan" beserta kategori produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan dari definisi produk tidak menghilangkan pemeriksaan kehalalan atas bahan dan proses produk halal.

Sebab kedua unsur tersebut tetap tunduk pada ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 UU 33/2014. Sehingga pemaknaan yang dimohonkan, semata-mata menata ulang objek kewajiban administratif sertifikasi tanpa menurunkan standar kehalalan yang telah diatur.

Atas dalil tersebut, para Pemohon dalam petitum antara lain memohon Mahkamah menjatuhkan putusan sela, yakni menunda berlakunya Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU 33/2014 sepanjang berkaitan dengan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk Pelaku Usaha mikro dan kecil beserta pengenaan sanksi administratifnya, sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Selain itu, Pemohon dalam salah satu petitumnya memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 48 angka 1 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Produk adalah makanan, minuman, obat, atau kosmetik yang dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat muslim". (Muh)

Share:

Read More

Herman Deru Minta Forum DAS Bergerak Jaga Kelestarian Sungai dan Hutan Sumsel

Herman Deru Minta Forum DAS Bergerak Jaga Kelestarian Sungai dan Hutan Sumsel. (Dok. Pemprov Sumsel)

Palembang, WaraWiri.net - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meminta Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumsel tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian sungai, hutan, dan lingkungan hidup.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Lokakarya Forum DAS Sumsel di Hotel Beston, Palembang, Selasa (27/10/2026).

Herman Deru mengatakan, keberadaan 42 daerah aliran sungai di Sumsel merupakan aset penting yang harus dijaga bersama karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, ketahanan lingkungan, dan perekonomian daerah.

“Yang paling bertanggung jawab menjaga DAS bukan hanya pemerintah, tetapi juga Forum DAS bersama masyarakat. Forum DAS harus menjadi pemasok informasi yang akurat sekaligus pengingat ketika terjadi kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Ia menyoroti berbagai ancaman terhadap DAS, mulai dari penggundulan hutan, abrasi, sedimentasi, penambangan ilegal, hingga pencemaran merkuri. Kondisi tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi memicu bencana dan mengancam kehidupan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pencemaran sungai di wilayah Muratara yang diduga menyebabkan kematian sekitar 120 ekor ikan pari air tawar endemik. Selain itu, sedimentasi Sungai Musi yang semakin tinggi turut mengganggu aktivitas pelayaran dan meningkatkan biaya logistik.

Untuk itu, Herman Deru meminta Forum DAS memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Balai DAS, perguruan tinggi, serta perusahaan yang memanfaatkan sungai. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengawasan, mencegah kerusakan, dan melakukan rehabilitasi lingkungan.

Ia menegaskan, upaya menjaga kelestarian DAS harus dimulai dari kepedulian dan tindakan nyata seluruh pihak agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.

“Minimal jangan lebih rusak dari kondisi sekarang. Kalau kita semua bergerak bersama, sungai tetap lestari, masyarakat terlindungi, dan generasi mendatang tidak akan menyalahkan kita sebagai perusak lingkungan,” pungkas Herman Deru. (Siti)

Share:

Read More

Kolaborasi dengan Australia, Pemprov Jabar Perkuat Sistem Kesehatan Daerah

Kolaborasi dengan Australia, Pemprov Jabar Perkuat Sistem Kesehatan Daerah. (Dok. Pemprov Jabar)

Bandung, WaraWiri.net - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sistem kesehatan daerah melalui Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan (KITA SEHAT).

Program tersebut diharapkan Wagub Jabar tak sekadar menambah kegiatan, tetapi memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Erwan saat memberikan sambutan dan arahan pada Pertemuan Komite Pengarah Provinsi Program KITA SEHAT di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026).

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian terkait, Tim KITA SEHAT, serta para mitra pembangunan yang telah berkomitmen mendukung transformasi kesehatan, khususnya di Jawa Barat," tutur Wagub Erwan Setiawan.

Menurut Erwan, KITA SEHAT merupakan peluang strategis untuk memperkuat sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi terarah, peningkatan kapasitas pemerintah, serta pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Dengan karakteristik wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Jawa Barat membutuhkan pendekatan pembangunan kesehatan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar orang nomor dua di Jabar.

Wagub Erwan menilai tantangan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, hingga pengendalian risiko penyakit membutuhkan keterpaduan kebijakan dan kerja sama berbagai pihak.

Perkuat Pendekatan "One Health"

Ia menyambut baik penerapan pendekatan "One Health" dalam Program KITA SEHAT. Pendekatan ini mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan kesehatan.

Melalui pendekatan tersebut, Erwan berharap koordinasi antarsektor semakin kuat, kesiapsiagaan menghadapi ancaman kesehatan meningkat, serta pelayanan kesehatan semakin mudah diakses, terutama oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan KITA SEHAT selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan melengkapi program yang telah berjalan di Jawa Barat.

“Dukungan kemitraan harus memberikan nilai tambah yang nyata, bukan sekadar menambah kegiatan, tetapi memperkuat sistem dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan,” tegasnya.

Erwan mengajak Bappeda, Dinas Kesehatan, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan mitra pembangunan untuk terus memperkuat koordinasi agar dukungan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan.

Ia berharap kemitraan KITA SEHAT tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kesehatan.

“Keberhasilan Program KITA SEHAT pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk menyatukan perspektif, memperkuat komitmen, dan menyepakati langkah yang konkret,” tutur Erwan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, terbuka untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh mitra pembangunan demi mewujudkan sistem kesehatan yang semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (Evi)

Share:

Read More

KPK Dorong DPRD Banten Wujudkan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang Berintegritas

KPK Dorong DPRD Banten Wujudkan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang Berintegritas. (Dok. KPK)

Kota Serang, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas di lingkungan DPRD Provinsi Banten sebagai bagian penting dalam mencegah korupsi pada tata kelola pemerintahan daerah. Penguatan tersebut perlu diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat membuka Workshop Integritas dan Antikorupsi Sektor Legislatif Provinsi Banten di Serang, Selasa (27/10). 

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK ini diikuti pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten beserta pasangan.

“Ruang yang Bapak/Ibu tempati adalah ruang yang menuntut kewaspadaan lebih tinggi. Karena itu, integritas harus menjadi landasan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” ujar Ibnu.

Menurut Ibnu, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan sistem. KPK menggunakan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan, dengan pendidikan dan pencegahan sebagai upaya yang diutamakan.

“Pendidikan agar orang tidak mau korupsi, pencegahan agar orang tidak bisa korupsi, dan penindakan agar orang tidak berani korupsi. Penindakan adalah jalan terakhir. Kami lebih ingin Bapak/Ibu tidak pernah bertemu dengan penindakan, karena pendidikan dan pencegahan sudah berjalan baik,” kata Ibnu.

Dalam konteks legislatif daerah, KPK menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko korupsi, terutama dalam perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pendapatan daerah, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ibnu menjelaskan, DPRD memiliki peran kunci setidaknya dalam tiga area, yakni penganggaran, pengawasan, dan penguatan APIP. Karena itu, fungsi pengawasan DPRD perlu dijalankan secara berintegritas agar dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan korupsi di daerah.

“Fungsi pengawasan DPRD adalah pagar terakhir, dan pagar itu hanya kuat jika yang menjaganya berintegritas,” tegasnya.

KPK juga mendorong anggota DPRD untuk mengenali dan mencegah konflik kepentingan serta gratifikasi dalam menjalankan mandat perwakilan rakyat. Hal ini penting mengingat keputusan yang diambil dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan perlu terbebas dari kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan pihak tertentu.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, nilai integritas Pemerintah Provinsi Banten tercatat 73,22 atau berada dalam kategori Waspada. Nilai tersebut meningkat 2,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, KPK menilai masih terdapat ruang perbaikan, termasuk pada aspek perdagangan pengaruh dan sosialisasi antikorupsi.

“Angka ini adalah alat diagnosis untuk perbaikan. Kegiatan seperti hari ini penting, tetapi tidak boleh berhenti di sini. Kita membutuhkan gerakan yang berkelanjutan,” tutur Ibnu.

Melalui workshop tersebut, KPK berharap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten tidak hanya memahami nilai integritas secara konseptual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Komitmen tersebut diharapkan turut diperkuat dari lingkungan keluarga, termasuk melalui peran pasangan dalam mengingatkan satu sama lain untuk menjaga integritas.

KPK juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Banten untuk berkonsultasi dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup mengandalkan aturan dan pengawasan kelembagaan, tetapi perlu dimulai dari kesadaran setiap individu.

“Pencegahan dimulai dari diri sendiri. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab harus menjadi perilaku sehari-hari, bukan sekadar slogan,” ujar Andra.

Ia menambahkan, komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, termasuk dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program, pengelolaan anggaran, dan penggunaan sumber daya publik. (Anggara)

Share:

Read More

KPK Tekankan Pentingnya Integritas dalam Membangun Budaya Antikorupsi

KPK Tekankan Pentingnya Integritas dalam Membangun Budaya Antikorupsi. (Dok. KPK)

Kota Serang, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong mahasiswa menjadikan integritas sebagai landasan perilaku sehari-hari untuk membangun budaya antikorupsi, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kebiasaan seperti jujur, bertanggung jawab, dan menaati aturan dinilai penting untuk mencegah tumbuhnya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam kuliah umum bertajuk “Masa Depan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Membaca Arah Kebijakan KPK dan Peran Kritis Mahasiswa Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten, Selasa (27/10). Kegiatan ini diikuti dosen, civitas akademika, dan ratusan mahasiswa.

Dalam paparannya, Ibnu menjelaskan bahwa integritas merupakan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan norma serta aturan yang berlaku. Nilai tersebut perlu tertanam dalam diri setiap individu agar mampu menjadi pegangan ketika menghadapi berbagai godaan untuk melakukan korupsi.

“Dilihat dari pengertiannya, integritas adalah keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma dan aturan yang berlaku,” ujar Ibnu di hadapan ratusan mahasiswa.

Ia menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak cukup dipahami sebagai mata kuliah, tetapi perlu menjadi bagian dari pembentukan moral dan mentalitas individu. Karena itu, KPK mengapresiasi penerapan pendidikan antikorupsi di Untirta sekaligus mendorong agar nilai-nilai yang dipelajari dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“KPK sangat mengapresiasi dan mendorong agar pendidikan antikorupsi tidak dianggap sebagai pelajaran saja, tetapi sebagai ilmu pembentuk moralitas dan mentalitas individu sejak mahasiswa,” katanya.

Ibnu juga mengingatkan bahwa praktik yang bertentangan dengan integritas dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari di kampus. Menitipkan absen, melakukan plagiarisme, menyontek, hingga memanipulasi proposal kegiatan merupakan contoh perilaku yang perlu dicegah melalui pembiasaan sikap jujur dan bertanggung jawab.

“Perilaku korupsi kerap muncul di lingkungan kampus, seperti menitip absen, plagiat, menyontek, hingga manipulasi proposal kegiatan. Kalau hal kecil ini dibiarkan, bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi yang lebih besar,” ujar Ibnu.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi. Peran tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kampus, sekaligus menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran integritas di tengah masyarakat.

Wakil Rektor Bidang Akademik Untirta, Rusmana, menyambut baik pelaksanaan kuliah umum yang menghadirkan pimpinan KPK tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antara KPK dan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran antikorupsi.

“Terima kasih dan luar biasa atas kegiatan ini. Ini menunjukkan adanya kedekatan KPK dengan Untirta,” kata Rusmana.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi merupakan isu yang relevan dengan kehidupan kampus dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perguruan tinggi, menurutnya, perlu menunjukkan keteladanan melalui nilai dan perilaku yang diterapkan di lingkungan akademik.

“Kuliah umum hari ini sangat relevan dengan dunia kampus, karena kampus ini harus menjadi teladan bagi masyarakat,” ujarnya.

Senada, Dekan Fakultas Hukum Untirta, Ferry Fathurokhman, menyampaikan bahwa pendidikan antikorupsi telah menjadi bagian dari pembelajaran di fakultas tersebut. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

“Bersyukur hari ini kuliah umum bisa terlaksana. Korupsi merupakan kejahatan yang perlu dilawan bersama, sehingga perlu peran serta semua pihak dalam memeranginya,” kata Ferry.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai bahaya korupsi, sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

“Setiap kita harus membentengi diri agar jangan sampai merugikan orang lain. Ini nilai dasar antikorupsi yang sebenarnya,” ujarnya. (Anggara)

Share:

Read More

Bank Indonesia dan APUVINDO Perkuat Sinergi Akselerasi Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia dan APUVINDO Perkuat Sinergi Akselerasi Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) yang likuid, efisien, dan berintegritas menjadi kunci untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) memperkuat sinergi dalam pengembangan produk, perluasan partisipasi pelaku pasar, dan penguatan infrastruktur pasar keuangan.

Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) BI bersama APUVINDO yang turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri di Jakarta (23/10). Mengusung tema “Perkuat Sinergi, Akselerasi Menuju PUVA Modern dan Maju 2030", pertemuan ini menegaskan komitmen bersama untuk mengakselerasi implementasi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030).

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan pentingnya percepatan implementasi BPPU 2030 dengan mengarahkan fokus pengembangan PUVA dari penguatan fondasi menuju peningkatan aktivitas dan pemanfaatan produk serta infrastruktur pasar. 

“Keberhasilan pendalaman PUVA tidak cukup berhenti pada tersedianya ketentuan dan infrastruktur, tetapi harus tercermin dari peningkatan aktivitas transaksi, perluasan partisipasi pelaku pasar yang kompeten, pembentukan harga yang semakin baik, serta penguatan tata kelola dan integritas pasar," tegas Destry. Untuk itu, industri didorong semakin aktif dalam menyediakan likuiditas, mengembangkan inovasi, dan mengatasi hambatan implementasi untuk mengakselerasi pendalaman PUVA.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menekankan pentingnya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Pendalaman pasar tidak hanya bertumpu pada peningkatan volume transaksi dan pengembangan instrumen, tetapi juga memerlukan tata kelola yang baik, integritas pelaku, transparansi, dan kepercayaan pasar.

OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan BI, APUVINDO, dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan pasar keuangan yang semakin dalam, sehat, dan berdaya saing.

Akselerasi Pendalaman PUVA Menuju 2030

Implementasi BPPU 2030 terus diperkuat melalui pengembangan produk, pembentukan harga, peningkatan kapasitas pelaku, dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Berbagai capaian strategis telah dihasilkan antara lain pengembangan transaksi repo untuk meningkatkan likuiditas pasar uang, penguatan INDONIA sebagai referensi suku bunga, serta pengembangan instrumen lindung nilai dan transaksi valuta asing.

Capaian tersebut didukung penguatan peran Dealer Utama PUVA, peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar, serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung transaksi yang lebih efisien dan aman.

Memasuki 2027, BI bersama APUVINDO akan mengakselerasi implementasi BPPU 2030 melalui empat prioritas strategis, yaitu pengembangan pasar uang, pengembangan pasar valuta asing, penguatan pelaku pasar, dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan. 

Pengembangan pasar uang difokuskan pada penguatan Surat Berharga Komersial (SBK) sebagai alternatif pembiayaan sektor riil, perluasan penggunaan INDONIA sebagai referensi suku bunga berbagai produk keuangan, serta peningkatan likuiditas Overnight Index Swap (OIS) untuk mendukung pembentukan suku bunga yang lebih efisien. Upaya tersebut didukung perluasan basis investor dan peningkatan aktivitas transaksi di pasar sekunder.

Pengembangan pasar valuta asing dilakukan melalui perluasan akses lindung nilai dan penguatan konektivitas pasar domestik dengan pasar global. Optimalisasi VASTRA diarahkan untuk mempermudah akses lindung nilai bagi investor global, meningkatkan daya tarik aset Rupiah, serta mendukung aliran investasi portofolio berkelanjutan.

Sementara itu, penguatan ekosistem Renminbi, termasuk pengembangan Renminbi Clearing Bank, ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi transaksi Renminbi-Rupiah serta mendukung implementasi Local Currency Transaction (LCT) Indonesia–Tiongkok.

Penguatan pelaku pasar difokuskan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tresuri Indonesia, serta penerapan kode etik pasar. Penguatan tersebut didukung peningkatan peran APUVINDO sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) dalam mendorong standardisasi praktik dan tata kelola pasar.

Pengembangan infrastruktur pasar keuangan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan Central Counterparty dan Tri-party Agent Repo, perluasan produk dan partisipan, serta penguatan konektivitas antarinfrastruktur untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan risiko transaksi PUVA.

APUVINDO sebagai SRO PUVA terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam menjembatani kebijakan dengan kebutuhan industri. Hingga Oktober 2026, APUVINDO memiliki 121 anggota, terdiri atas 105 institusi perbankan dan 16 lembaga nonbank serta penyelenggara infrastruktur pasar keuangan. Melalui kolaborasi dengan seluruh anggotanya, APUVINDO terus mendorong peningkatan aktivitas transaksi, optimalisasi pemanfaatan produk dan infrastruktur, serta penguatan kompetensi dan tata kelola pasar.

HLM BI–APUVINDO 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi BI, OJK, APUVINDO, dan industri dalam mewujudkan PUVA yang modern dan maju pada 2030. Bank Indonesia senantiasa mendorong percepatan implementasi berbagai inisiatif pendalaman pasar keuangan agar semakin berdampak nyata pada peningkatan aktivitas dan likuiditas pasar, penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta dukungan terhadap stabilitas sistem keuangan dan pembiayaan perekonomian nasional secara berkelanjutan. (Budi)

Share:

Read More

Pelatihan Terjun Payung Bagi Personel Korps Brimob Polri Tahun 2026 Resmi Dibuka

Pelatihan Terjun Payung Bagi Personel Korps Brimob Polri Tahun 2026 Resmi Dibuka. (Dok. Divisi Humas Polri)

Bogor, WaraWiri.net - Komandan Satuan Latihan Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Yudo Nugroho Sugianto, resmi membuka Pelatihan Terjun Payung bagi personel Korps Brimob Polri Tahun Anggaran 2026 dalam upacara di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026).

Pelatihan berlangsung selama 28 hari, mulai 27 Oktober hingga 23 November 2026, diikuti 40 personel dari Korbrimob dan Satbrimob Polda, yang terdiri dari Pasukan Gegana, Pasukan Pelopor, Satlat Brimob, Bid TIK, serta Satbrimob Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Mereka akan dibina oleh 16 instruktur dengan dukungan 16 personel Kolat dan pendukung latihan.

Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi: Satlat Brimob Cikeas, Kolam Renang Pelopor Korbrimob, dan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Peserta akan menempuh materi pengantar terjun payung, pengenalan peralatan, pelipatan parasut, teknik exit, pattern, prosedur darurat, hingga latihan melayang menggunakan simulator Wind Tunnel.

Komandan Satuan Latihan Brimob Korbrimob Kombes Pol. Yudo Nugroho Sugianto, selaku inspektur upacara membuka kegiatan secara resmi, disertai penyematan tanda instruktur dan peserta latihan. Suasana upacara diwarnai penghormatan pasukan, penyanyian Mars dan Hymne Brimob, serta doa bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatlat Brimob menegaskan bahwa pelatihan terjun payung bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis, melainkan pembentukan mental, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi tugas operasional. Beliau berharap seluruh peserta mampu menyerap seluruh materi dengan sungguh-sungguh, menjaga keselamatan selama pelatihan, serta menjadi agen penularan pengetahuan dan keterampilan di kesatuan masing-masing.

“Pelatihan ini kami selenggarakan untuk membentuk personel Brimob yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga tangguh secara fisik dan mental. Kami berharap para peserta mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat di lapangan, serta siap mendukung tugas operasional kepolisian di mana pun dibutuhkan,” ujar Dansatlat Brimob.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Korbrimob dalam membangun personel yang tangguh, adaptif, dan siap siaga. Ketika parasut akhirnya mengembang di udara Kertajati, bukan hanya keterampilan yang diuji, melainkan juga kesiapan Brimob menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala arah. (Fitri)

Share:

Read More