Menag Dorong Transformasi Rumah Ibadah Jadi Penggerak Ekonomi

Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Perwakilan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi jajaran pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan toleransi, keberlangsungan rumah ibadah, serta pelayanan keagamaan bagi umat Hindu, khususnya komunitas Hindu Tamil di Sumatera Utara.

Menteri Agama menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan rumah ibadah di Indonesia. Menurut Menag, rumah ibadah sudah saatnya bertransformasi menjadi pusat peradaban yang aktif menggerakkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus membalik pemikiran lama. Saat ini, rumah ibadah yang harus memberdayakan umat dan masyarakat di sekitarnya, bukan sebaliknya umat yang terus-menerus diberdayakan untuk rumah ibadah," ujar Menag di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menag menjelaskan, selain fungsi utamanya sebagai tempat ritual keagamaan, rumah ibadah juga harus mampu menggerakkan aspek sosial-ekonomi. Kehadiran kuil, masjid, gereja, atau vihara harus berdampak nyata pada perputaran ekonomi dan kesejahteraan warga sekitar.

Menanggapi dinamika pengelolaan rumah ibadah, Menag menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warga negara. Ia menginstruksikan agar kendala teknis atau administratif apa pun tidak boleh mengorbankan hak dasar umat untuk beribadah.

"Isu apa pun yang sedang dihadapi, jangan sampai menghalangi umat untuk menjalankan ibadahnya di kuil. Beribadah adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Tugas kita adalah memastikan hak tersebut terpenuhi tanpa hambatan," tegas Menag.

Menag menambahkan, jika terdapat persoalan internal dalam pengelolaan, hal tersebut harus diselesaikan secara kepala dingin melalui dialog yang inklusif.

"Prinsipnya, umat harus tetap bisa beribadah dengan tenang. Urusan lainnya bisa kita bicarakan baik-baik demi mencapai win-win solution yang harmonis," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PHDI Sumatera Utara, Surya, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan perhatian besar Menteri Agama terhadap dinamika umat Hindu di Sumatera Utara. Ia memastikan bahwa hingga saat ini, aktivitas peribadatan umat Hindu di wilayah tersebut berjalan dengan aman dan kondusif.

"Kami melaporkan bahwa saat ini umat Hindu tetap dapat menjalankan ibadah di kuil tanpa adanya halangan atau hambatan yang berarti. Memang ada beberapa urusan tata kelola internal di kuil, namun kami pastikan hal tersebut tidak mengganggu kekhusyukan umat dalam beribadah," urai Surya.

Turut hadir mendampingi Menag dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija serta pejabat Kementerian Agama dan pengurus PHDI Sumatera Utara. (Fathi)

Share:

Read More

Belajar Langsung di Jantung Pemerintahan, Ratusan Pelajar dan Mahasiswa Antusias Ikuti “Istana untuk Anak Sekolah”

Siswa-siswi SMPN 94 dan SMPN 4 Jakarta pada program “Istana untuk Anak Sekolah”. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Program “Istana untuk Anak Sekolah” kembali menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi ratusan pelajar dan mahasiswa pada Selasa, 19 Mei 2026. Sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan kali ini. Mereka terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Budi Luhur (UBL), serta 300 siswa dari SMPN 94 dan SMPN 4 Jakarta.

Sejak pagi, para peserta telah berkumpul di Aula Hoegeng untuk mendapatkan materi mengenai pemerintahan dan tata negara. Suasana antusias terlihat sejak awal kegiatan dimulai. Dari sana, rombongan kemudian bergerak menuju kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa dan sistem pemerintahan Indonesia.

Tak sekadar mendengarkan penjelasan, para peserta juga diajak melihat langsung ruang-ruang bersejarah yang selama ini hanya mereka saksikan melalui layar televisi maupun media sosial. Mereka berkeliling mulai dari Istana Merdeka, Kantor Presiden, hingga Istana Negara—tempat berbagai keputusan penting bangsa diambil.

Bagi Abielle Darren, mahasiswa Kriminologi Universitas Budi Luhur, pengalaman tersebut menjadi momen yang sangat berkesan dalam hidupnya. Ia mengaku sebelumnya tidak menyangka dapat masuk hingga ke dalam kompleks Istana.

“Awalnya saya ekspektasi itu hanya di luarnya saja. Tetapi ternyata bisa masuk ke dalamnya juga. Yang biasa saya lihat di berita biasanya kan, akhirnya saya bisa lihat langsung. Cita-cita saya itu kalau gak menjadi kriminolog, menjadi politisi juga,” lanjutnya.

Antusiasme serupa juga disampaikan Salsabilah Azzahra, mahasiswa UGM, yang merasa kunjungan tersebut memberinya pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya. Salsabilah berharap program tersebut dapat terus dibuka untuk lebih banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan.

“Harapan saya Istana Negara dapat menerima mahasiswa maupun siswa dari SD hingga SMA untuk berkunjung langsung ke istana negara ini, karena begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan kita banyak menyaksikan berbagai koleksi-koleksi yang dimiliki,” katanya.

Sementara itu, Richwan bersama rekan-rekannya dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM menilai kunjungan tersebut memberi sudut pandang baru mengenai pelestarian sejarah dan dokumentasi negara. Menurutnya, pengalaman tersebut penting agar generasi muda dapat terus belajar memahami sejarah dan perjalanan bangsa melalui kompleks Istana Kepresidenan.

“Kita belajar untuk bagaimana Sekretaris Negara dan juga Istana itu merawat dan juga melestarikan cagar budaya yang ada di sini, karena itu sebagai bentuk dari pengelolaan proses mendokumentasikan informasi yang ada,” ujar Richwan.

Di antara para peserta, Alzena, siswi SMP 4 Jakarta, tampak paling bersemangat ketika mendapat kesempatan berbicara di podium. Baginya, momen tersebut terasa begitu dekat dengan cita-citanya sebagai pemimpin di masa depan.

“Saya merasa sangat bersemangat sekali, berbicara di depan banyak sekali orang, dan juga di depan bapak dan ibu, membuat saya merasa sangat bersemangat, merasa sangat terinspirasi, termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin terutama sebagai pemimpin bangsa,” katanya.

Keceriaan juga terlihat dari para siswa SMPN 94 Jakarta yang datang dengan penuh semangat sejak pagi. Gyenitra, Gyandra, dan Adalira bahkan mengaku sudah bersiap sejak pukul setengah tujuh pagi dan berjalan kaki menuju lokasi kegiatan.

“Kita tuh pengen lihat sejarah-sejarah dari sini. Kita pengen banget lihat bangunan Istana Merdeka itu gimana. Kita tuh pengen banget ngelihat apa yang sering kita lihat dari video, Kak. Pengen banget kita lihat kira-kira sama gak ya sama yang kita selalu lihat di video,” ujar mereka antusias.

Di akhir kunjungan, para siswa juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan langka tersebut.

“Terima kasih ya Bapak Prabowo sudah undang kami semua untuk datang ke Istana Merdeka. Terima kasih Bapak,” ucap mereka. (Dinda)

Share:

Read More

Kepri Relevan untuk Pengembangan Program KNMP, 100 Calon Kampung Nelayan Merah Putih Dipersiapkan

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad didampingi Wagub Nyanyang Haris Pratamura dan Sekdaprov Misni memimpin rapat Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. (Dok. Pemprov Kepri)

Riau, WaraWiri.net - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menilai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau dan meminta agar dipersiapkan sedikitnya 100 KNMP sebagai bagian dari Program strategis nasional.

Penilaian Menteri Sakti Wahyu Trenggono itu disampaikan pada saat kunjungan kerja ke Kepri belum lama ini dan kembali disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat memimpin rapat Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (18/5/2026).

“Pak Menteri KKP RI meminta Kepri menyiapkan sedikitnya 100 calon Kampung Nelayan Merah Putih, karena beliau menilai program ini sangat potensial dikembangkan di wilayah kepulauan seperti Kepri,” kata Gubernur Ansar.

Program KNMP sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau mengingat 98 persen wilayah Kepri merupakan lautan dan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. 

“Program ini sangat cocok untuk meningkatkan standar hidup nelayan di Kepri. Karena itu saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota benar-benar mendukung dan menuntaskan program ini,” tegas Ansar.

Ia juga meminta seluruh daerah memastikan kesiapan lokasi pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemerintah daerah, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga jaringan listrik agar proses pembangunan KNMP dapat berjalan optimal pada tahun 2026 ini.

"Saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemda, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga listrik agar pembangunan KNMP tahun 2026 dapat berjalan optimal,” tegasnya. 

Adapun dalam rapat dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, serta para wali kota dan bupati se-Kepri yang mengikuti secara virtual melalui Zoom. 

Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pesisir Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ridwan Mulyana menyampaikan, saat ini di Kepulauan Riau telah dibangun tiga Kampung Nelayan di Batam dan satu kampung nelayan di Natuna.

"Kami mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kepri terhadap program ini,” kata Ridwan Mulyana.

Ridwan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai menjadi salah satu program prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. 

“Terima kasih kepada bapak Gubernur dan Wagub beserta jajaran atas pembangunan KNMP di Kepri. Semoga ke depan kita bisa terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, program KNMP memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Selain mampu meningkatkan pendapatan nelayan, program tersebut juga membuka peluang distribusi hasil tangkapan ke berbagai daerah.

“Program ini sangat bermanfaat bagi nelayan kita. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, KNMP juga akan menyerap banyak tenaga kerja melalui pembangunan fasilitas pendukung di kawasan kampung nelayan,” ungkapnya.

Ridwan menjelaskan, pada tahun 2026 pemerintah pusat menargetkan pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan target jangka panjang mencapai 5.000 KNMP pada tahun 2029. Khusus untuk Kepulauan Riau, ia menyebut saat ini terdapat 32 lokasi yang telah dinyatakan clear untuk pembangunan KNMP. Sementara 20 lokasi lainnya masih dalam tahap validasi dan masih berpeluang lolos verifikasi.

“Kami meminta pemerintah kabupaten dan kota segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lokasi-lokasi tersebut dapat memenuhi kriteria pembangunan KNMP,” jelasnya. (Tedy)

Share:

Read More

Buka Scopex 2026, Wagub Surya Tekankan Industri Sawit Harus Ramah Lingkungan dan Berpihak pada Rakyat

Buka Scopex 2026, Wagub Surya Tekankan Industri Sawit Harus Ramah Lingkungan dan Berpihak pada Rakyat. (Dok. Pemprov Sumut)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menaruh harapan besar terhadap perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Menurutnya, industri sawit tidak hanya dituntut kuat secara ekonomi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Surya saat membuka acara Socfindo Conference on Practical Application & Exhibition (Scopex) 2026 di Hotel Adimulia, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Medan, Selasa (19/5/2026).

Ia menegaskan, penguatan riset, teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan inovasi menjadi kunci utama kemajuan industri sawit ke depan.

“Tidak boleh berhenti di laboratorium atau ruang diskusi saja, tetapi harus mampu diterapkan secara nyata, membantu petani, meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, memperkuat daya saing, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup,” kata Surya.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga mengenang masa kecilnya yang tumbuh di lingkungan perkebunan kelapa sawit di Pulau Raja, Kabupaten Asahan. Ia membandingkan kondisi sosial di lingkungan perkebunan pada masa lalu dengan situasi saat ini yang dinilainya jauh lebih terbuka dan harmonis.

Pulau Raja, menurut Surya, merupakan lokasi pertama penanaman kelapa sawit di Sumatera Utara oleh perusahaan asal Jerman dan Belgia.

“Saya masih ingat waktu SD kami disuruh hormati pohon kelapa sawit pertama, bahkan kami disuruh izin kalau lewat di depannya, ‘Misi Mbah’ gitu. Dulu kasta sosial di masyarakat juga sangat kental, staf tidak boleh ketemu manajer, kalau orang PT pesta kita tidak boleh lewat. Tetapi sekarang jauh berubah, semua semakin baik, tidak ada batas antara masyarakat dan perusahaan, staf dengan PT. Itulah perubahan positif yang terus kita harapkan,” ujar Surya.

Surya juga berharap perusahaan-perusahaan sawit tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan bersama pemerintah.

“Kita sebagai pemangku kepentingan, hal yang utama adalah kesejahteraan rakyat. Perusahaan juga punya tanggung jawab itu, bersama pemerintah menjaga lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Scopex 2026 Indra Syahputra mengatakan, produksi kelapa sawit Sumut saat ini mencapai sekitar 2 juta ton per tahun. Ia menyebut produktivitas perusahaan rata-rata mencapai 3,6 ton per hektare, sedangkan petani sekitar 2,5 ton per hektare.

“Bila kita ingin meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa menambah lahan, kita harus menggunakan bibit yang benar, tanam di tempat yang benar, dan mengelola dengan benar. Oleh karena itu, kita ada di sini untuk berdiskusi dan menemukan solusi bagi tantangan perkebunan sawit saat ini,” kata Indra.

Acara pembukaan Scopex 2026 turut dihadiri Principal Director Socfindo Harold Williams, Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Samsul Tanjung, OPD terkait Pemprov Sumut, serta lebih dari 500 peserta yang terdiri atas pelaku usaha, akademisi, dan inovator dari Indonesia dan Malaysia. (Ros)

Share:

Read More

KDM Antar Mahkota Binokasih Kembali ke Museum Prabu Gesan Ulun

KDM Antar Mahkota Binokasih Kembali ke Museum Prabu Gesan Ulun. (Dok. Pemprov Jabar)

Sumedang, WaraWiri.net - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan Mahkota Binokasih (Binokasih Sanghyang Pake) kepada pihak Keraton Sumedang Larang setelah dibawa dalam kegiatan Kirab Milangkala Tatar Sunda ke sembilan kota/ kabupaten di Jawa Barat.

Melalui prosesi penyambutan, Mahkota Binokasih yang merupakan pusaka Kerajaan Sunda peninggalan abad ke-14 ini kembali disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun di Kabupaten Sumedang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Kirab Budaya Tatar Sunda telah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

"Coba lihat hotel-hotel penuh, orang yang berkunjung ke Jawa Barat makin meningkat, dan beberapa daerah mulai nampak bersih," papar KDM, sapaan Dedi Mulyadi, di Gedung Negara Sumedang, Senin (18/5/2026).

Usai kirab, KDM berharap, seluruh daerah di Jabar harus jauh lebih baik, mulai dari sisi kebersihan hingga penataan lingkungan.

Ia mencontohkan, penataan lingkungan keraton-keraton di Cirebon. Keraton-keraton yang ada saat ini kurang mendapat ruang terbuka karena dikepung oleh bangunan-bangunan baru. Bangunan baru di sekitar keraton pun tidak selaras dengan keraton.

"Kedepan, seluruh bangunan yang ada di sekitar keraton itu harus selaras, baru akan melahirkan gelombang publik untuk datang berkunjung," ucapnya.

KDM mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi mengedepankan penataan kawasan kearah yang lebih baik.

"Yang paling utama kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung. Satu saja, kita urus lembur kita, kota ditata. Sudah saja itu dulu, nanti setelah itu nanti ada hikmah," pungkas KDM. (Dimas)

Share:

Read More

KPK dan MA Bekali Pimpinan Pengadilan dengan Penguatan Integritas dan Antikorupsi

KPK dan MA Bekali Pimpinan Pengadilan dengan Penguatan Integritas dan Antikorupsi. (Dok. KPK)

Bogor, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, kembali memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung (PRISMA) bagi Pimpinan Pengadilan di lingkungan MA RI.

Program pendidikan antikorupsi tersebut digelar di Auditorium Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Strajak Diklat Kumdil) MA RI, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/5).

Kegiatan ini menjadi upaya bersama dalam membentengi aparatur pengadilan dari praktik transaksional dan korupsi yudisial, sekaligus memperkuat integritas aparat penegak hukum (APH).

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam membangun sistem penegakan hukum yang dipercaya masyarakat. KPK berkomitmen mengoptimalkan trisula pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan, serta penindakan yang berjalan secara beriringan.

“Ketiga pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. KPK pun terus memegang teguh nilai dasar kelembagaan, yakni integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan, sebagai kekuatan utama dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Ibnu.

Lebih lanjut, menurut Ibnu, penguatan integritas aparatur peradilan bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan kebutuhan mendesak guna menjaga independensi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Ibnu menekankan pentingnya peran MA sebagai pengadilan tertinggi, yang menjalankan fungsi peradilan secara independen dan bebas pengaruh pihak mana pun. Karena itu, penguatan integritas di lembaga peradilan menjadi elemen penting dalam menjaga marwah hukum dan demokrasi.

Lebih lanjut, Ibnu menilai tantangan integritas yang dihadapi APH saat ini semakin kompleks dan membutuhkan penguatan karakter serta moralitas berkelanjutan. Pasalnya, integritas dinilai tidak sekadar dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan.

“Tapi, turut tercermin dari keselarasan antara pikiran, sikap, dan tindakan yang berpijak pada nilai moral dan kemanusiaan. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan nilai-nilai integritas dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kultur kerja di lingkungan peradilan,” imbuhnya.

Ibnu juga menyoroti data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, yang mencatat sebanyak 31 hakim terjerat korupsi dari total 1.951 perkara berdasarkan klasifikasi profesi pelaku. Menurutnya, data tersebut menjadi sinyal pembenahan sektor peradilan tidak cukup mengandalkan penindakan, namun harus menyentuh akar persoalan berupa rapuhnya integritas aparatur peradilan.

Karena itu, pelatihan PRISMA dirancang untuk memperkuat kapasitas dan integritas APH melalui internalisasi budaya organisasi yang dipadukan dengan perspektif antikorupsi. Sebanyak 39 peserta dari total 200 Pimpinan Pengadilan Negeri (PN) dari berbagai daerah di Indonesia akan mengikuti pelatihan yang dibagi ke dalam lima batch intensif.

Pada batch pertama yang berlangsung selama lima hari, 18–22 Mei 2026, 39 peserta akan mendapatkan materi mengenai penguatan budaya organisasi, pembangunan budaya anti suap dan anti gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pengenalan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).

Selain materi teknis, peserta dibekali penguatan internal melalui building learning commitment, pemahaman dasar antikorupsi, pengenalan diri, serta pendalaman karakter. KPK menilai pendekatan tersebut penting untuk membangun kesadaran personal aparat penegak hukum agar integritas tidak hanya menjadi slogan kelembagaan, tetapi tumbuh sebagai nilai yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, menyampaikan penguatan integritas menjadi prioritas utama dalam reformasi peradilan. Menurut Dwiarso, para hakim dan aparatur peradilan tidak cukup hanya memahami hukum secara normatif.

“Para hakim juga harus menjaga etika profesi serta independensi dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurutnya, MA terus memperkuat pengawasan internal dan pengendalian perilaku hakim maupun ASN melalui Badan Pengawasan MA, sebagai upaya menjaga marwah lembaga peradilan.

Berdasarkan data Badan Pengawasan MA periode Januari hingga April 2026, sejumlah hakim telah dijatuhi sanksi disiplin dengan tingkat pelanggaran yang beragam. Penegakan disiplin tersebut dinilai menjadi bukti, reformasi integritas di tubuh peradilan terus dijalankan secara konsisten demi mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Dwiarso menambahkan, penguatan integritas harus berjalan seiring dengan internalisasi tujuh nilai utama MA, yakni kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, dan perlakuan setara di hadapan hukum. Nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme aparatur peradilan, dengan memastikan pelayanan hukum yang adil serta berorientasi pada kepentingan publik.

Melalui sinergi bersama ini, KPK dan Mahkamah Agung berharap pelatihan kolaboratif tersebut mampu membentuk ekosistem penegakan hukum yang profesional, akuntabel, humanis, dan berintegritas, sekaligus menekan praktik korupsi di lingkungan peradilan.

Turut hadir Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Wawan Wardiana; Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) KPK, Eko Marjono; Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin; Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA, Syamsul Arief; serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan MA, Darmoko Yuti Witanto. (Zikry)

Share:

Read More

Kemenimipas Luncurkan Casa De Prima, Permudah Akses Rumah Layak bagi ASN

Kemenimipas Luncurkan Casa De Prima, Permudah Akses Rumah Layak bagi ASN. (Dok. Kemenimipas)

Cikarang, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi meluncurkan Program Fasilitasi Rumah ASN melalui Casa De Prima Cikarang Barat dan Cikarang Pusat di Bekasi, Selasa (19/5).

Program ini menjadi langkah nyata Kemenimipas dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui penyediaan hunian yang nyaman, layak huni, dan terjangkau bagi pegawai di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Program tersebut merupakan implementasi dari Program Aksi Kemenimipas ke-14 tentang Fasilitasi Rumah ASN di lingkungan Kemenimipas sekaligus realisasi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini juga sejalan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah rakyat sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan pegawai agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Hari ini kita laksanakan launching fasilitas Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Casa De Prima Cikarang Barat dan Cikarang Pusat. Kegiatan ini merupakan implementasi dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan poin 14 yaitu memfasilitasi rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung program strategis pemerintah terkait perumahan rakyat. Serta upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menyejahterakan pegawai melalui penyediaan rumah yang nyaman, layak huni, terjangkau, yang merupakan fondasi awal para ASN kita untuk dapat mengabdi dan melayani masyarakat dengan prima,” ujar Menteri Agus.

Pelaksanaan Program Fasilitasi Rumah ASN Kemenimipas merupakan hasil kolaborasi antara Kemenimipas bersama Bank BRI, PLN, dan pihak pengembang. Melalui kerja sama tersebut, ASN memperoleh akses fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga tetap 7,5 persen per tahun dengan tenor hingga 25 tahun.

Perumahan Casa De Prima dibangun di dua kawasan, yakni Cikarang Barat dengan luas kawasan sekitar 7.700 meter persegi dan Cikarang Pusat dengan luas kawasan sekitar 9.000 meter persegi. Pada tahap awal, Casa De Prima Cikarang Barat menghadirkan 60 unit rumah yang terdiri dari delapan tipe bangunan serta sembilan unit ruko. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 unit rumah telah selesai dibangun, 26 unit masih dalam proses pembangunan, dan sembilan unit ruko berada pada tahap finishing.

Sementara itu, Casa De Prima Cikarang Pusat akan dibangun sebanyak 78 unit rumah dengan tiga tipe bangunan berbeda. Saat ini proyek berada pada tahap pematangan lahan, pembangunan jembatan, serta proses perizinan lokasi pembangunan dan ditargetkan mulai dibangun pada awal Juli 2026.

Menteri Agus turut mengajak seluruh pegawai memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan mendukung semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Mohon kepada rekan-rekan bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi arah bijak pemerintah kita implementasikan, dan ini kita tidak lepas daripada dukungan semua pihak,” tegas Menteri Agus

Kemenimipas berharap peluncuran perumahan Casa De Prima ini menjadi titik awal pengembangan program fasilitasi hunian ASN di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran hunian yang layak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, profesional, dan prima. (Ilham)

Share:

Read More

Dari Harapan Menjadi Rumah, Selangkah Lebih Dekat dengan Hunian Impian

Dari Harapan Menjadi Rumah, Selangkah Lebih Dekat dengan Hunian Impian. (Dok. Kemenimipas)

Cikarang, WaraWiri.net - Di balik seragam dan pengabdian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat harapan sederhana yang sering kali menjadi cita-cita besar yaitu memiliki rumah sendiri, tempat pulang yang nyaman bagi keluarga. Harapan itulah yang kini mulai terwujud bagi sejumlah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Program Fasilitasi Rumah ASN Kemenimipas.

Kemenimipas secara resmi melaksanakan Launching Fasilitas Rumah ASN Kemenimipas Casa De Prima Cikarang Barat dan Cikarang Pusat, Selasa (19/5).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui penyediaan hunian yang nyaman, layak, dan terjangkau.

"Kegiatan ini merupakan implementasi dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan poin 14 yaitu memfasilitasi rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung program strategis pemerintah terkait perumahan rakyat serta upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mensejahterakan pegawai melalui penyediaan rumah yang nyaman, layak huni, terjangkau, yang merupakan fondasi awal para ASN kita untuk dapat mengabdi dan melayani masyarakat dengan prima," ujar Menteri Imipas.

Pihaknya menambahkan bahwa kepemilikan rumah bukan sekadar soal aset, tetapi juga menyangkut kualitas hidup pegawai dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

"Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Mohon kepada rekan-rekan bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi arah bijak pemerintah kita implementasikan," tutur Menteri Agus.

Bagi banyak pegawai, rumah bukan hanya bangunan fisik. Ia adalah ruang tempat keluarga bertumbuh, tempat harapan dirawat, dan tempat seseorang kembali setelah menjalankan pengabdian kepada negara.

Salah satu ASN penerima manfaat mengungkapkan bahwa program ini memberikan kesempatan yang selama ini sulit dijangkau.

"Membantu kita sebagai ASN untuk mendapatkan rumah dekat dengan tempat kita bertugas. Menurut saya ini sangat bagus karena dilihat, e, tidak semua pegawai memiliki rumah atau tempat tinggal tetap terbantu dalam program Pak Menteri seperti sekarang. Karena diberikan bantuan rumah didekat kantor dan lingkungannya juga sangat mendukung untuk keluarga saya," ungkapnya.

Cerita serupa juga datang dari ASN lain yang kini semakin dekat dengan impiannya memiliki tempat tinggal yang layak bersama keluarga.

"Program dari Pak Menteri ini mempermudah saya memiliki rumah, dekat dari tempat bertugas dan mempunyai tempat tinggal yang lebih layak bersama keluarga saya. Sebetulnya bukan pilihan tapi menjadi satu kesempatan dan teman-teman kiranya dapat memanfaatkan program ini sebagai sebuah, e, program utama yang sangat berdampak dan tantangan bagi kita semua selaku ASN, tentunya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujarnya.

Cerita-cerita tersebut lahir dari kebutuhan nyata yang sebelumnya dihimpun melalui aplikasi Smart Technology, Adaptive, and Responsive Application (STAR) Sinergi. Aspirasi pegawai mengenai kebutuhan hunian dikumpulkan dalam satu sistem terintegrasi sehingga penyediaan rumah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Casa De Prima Cikarang turut memiliki nilai tambah melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Material bangunan memanfaatkan fly ash bottom ash (FABA) hasil pengolahan limbah sisa pembakaran PLTU yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan PT PLN. Material tersebut diproduksi menjadi bahan konstruksi bernilai guna oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

Pada tahap awal, Casa De Prima Cikarang Barat menghadirkan 60 unit hunian dengan 34 unit telah selesai dibangun serta sembilan unit ruko. Sementara pembangunan Casa De Prima Cikarang Pusat sebanyak 78 unit ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal Juni 2026.

Bagi para ASN yang hari ini menerima kunci rumah secara simbolis, momen tersebut bukan sekadar serah terima hunian. Di balik pintu yang terbuka, terdapat perjalanan panjang, harapan yang akhirnya menemukan tempat pulang, dan langkah baru menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab pada akhirnya, kesejahteraan bukan hanya tentang bekerja dengan baik, tetapi juga tentang memiliki rumah untuk kembali dan ruang bagi keluarga untuk bertumbuh. (Ilham)

Share:

Read More

Penuhi Kebutuhan SDM Industri, Indonesia-Swiss Hadirkan Kurikulum Vokasi Terintegrasi

Penuhi Kebutuhan SDM Industri, Indonesia-Swiss Hadirkan Kurikulum Vokasi Terintegrasi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional di tengah dinamika global yang kian kompetitif. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, sehingga lulusan yang dihasilkan semakin adaptif dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri manufaktur tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Kinerja tersebut tercermin dari sumbangsih industri pengolahan sebesar 19,07 persen terhadap PDB pada triwulan I 2026. Sektor ini juga tumbuh 5,04 persen (y-o-y) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,03 persen.

“Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional. Salah satu kuncinya adalah menyiapkan SDM industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut Menperin, untuk memenangkan persaingan di pasar internasional diperlukan upaya efisiensi produksi dan penguasaan teknologi modern yang didukung oleh tenaga kerja terampil dan kompeten. Oleh karena itu, Kemenperin terus memperkuat pendidikan vokasi industri melalui unit pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPSDMI aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk Pemerintah Swiss, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi aplikasi Industrial-Based Curriculum (IBC) yang digelar pada Jumat (8/5).

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menjelaskan, penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional di tengah persaingan global.

“Aplikasi IBC ini memudahkan unit pendidikan vokasi dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan Industrial-Based Curriculum, mulai dari penyiapan data, pemantauan proses, hingga dokumentasi hasil Job Occupational Analysis (JoA) Chart secara terintegrasi,” ujar Doddy.

Selain itu, aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi industri dalam memberikan masukan, validasi, dan review terhadap Job Occupational Analysis secara lebih fleksibel dan terstruktur. Dengan sistem yang terdigitalisasi, industri dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Wulan Aprilianti Permatasari menegaskan, aplikasi IBC menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat keterhubungan antara industri dan dunia pendidikan secara berkelanjutan.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi IBC secara optimal, sehingga proses penyusunan kurikulum berbasis industri dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata,” tutur Wulan.

Program Manager Swisscontact Daniel Weibel menyampaikan, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

“IBC secara langsung menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri yang sesungguhnya. Kurikulum ini memastikan lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga benar-benar siap kerja,” ungkap Daniel.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Swiss bersama Pemerintah Indonesia melalui proyek Swiss Skills for Competitiveness (SS4C) telah mengimplementasikan metode Developing a Curriculum (DACUM) yang kemudian berkembang menjadi Industrial-Based Curriculum (IBC). Hingga saat ini, telah dihasilkan 79 Job Occupational Analysis (JoA) Chart dari berbagai sektor dan kementerian, dan jumlah tersebut terus bertambah. (Rizal)

Share:

Read More

Kemkomdigi Desak Platform Global Buka Kapasitas Pengawasan Konten di Indonesia

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak lagi ingin hanya menerima laporan sepihak dari platform digital global terkait pengawasan konten di Indonesia.

Pemerintah kini mulai mendesak perusahaan platform membuka kapasitas pengawasan mereka secara lebih transparan, termasuk jumlah moderator konten dan sistem pengendalian yang digunakan untuk menangani konten berbahaya di ruang digital nasional.

Hal itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/05/2026).

Menurutnya, selama ini banyak platform digital belum mampu menjelaskan secara rinci kemampuan pengawasan mereka terhadap konten judi online, pornografi, hoaks kesehatan, hingga disinformasi yang beredar di Indonesia.

“Kita minta transparansi, kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka. Sampai saat ini ketika kita sidak misalnya sebagai contoh Meta, mereka belum dapat menjelaskan kepada kita berapa banyak orang yang mereka rekrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di Indonesia,” kata Meutya.

Meutya mengungkapkan saat ini tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan moderasi konten pemerintah hanya berada di kisaran 20 persen.

Artinya, sebagian besar permintaan pemutusan akses terhadap konten bermasalah tidak segera ditindaklanjuti oleh platform digital.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan mengingat ruang digital Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di dunia.

Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, pemerintah meminta platform global tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar pengguna, tetapi juga menghadirkan sistem pengawasan yang memadai.

Menurut Meutya, lemahnya pengawasan platform berdampak langsung pada tingginya penyebaran konten berbahaya.

Pemerintah mencatat maraknya konten judi online, deepfake pornografi, penipuan digital, hingga hoaks kesehatan yang sering kali terlambat ditangani oleh platform.

"Jadi ini on going prosesnya, kita terus meminta platform untuk melakukan kepatuhan-kepatuhan ini, termasuk memiliki kantor perwakilan. Ini aturan bakunya memang belum ada, jadi saat ini belum ada kewajiban untuk para platform membuat kantor perwakilan khusus," jelas Menkomdigi.

Oleh karena itu, Meutya mengungkapkan Kemkomdigi kini sedang mempertimbangkan aturan tambahan agar platform digital global memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting agar koordinasi penanganan konten berbahaya dapat dilakukan lebih cepat dan tidak selalu bergantung pada kantor pusat di luar negeri.

“Sedang kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah, terutama ketika ada hal-hal yang perlu diatensi, agar mereka memiliki kantor perwakilan di dalam negeri," tuturnya.

Selain memperkuat pengawasan platform, Kemkomdigi juga terus melakukan patroli siber harian bersama berbagai kementerian dan lembaga untuk menangani disinformasi, radikalisme digital, perjudian online, serta ancaman terhadap anak di ruang digital. (Isna)

Share:

Read More

Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Melambat

Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Melambat. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 0,8%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9%. Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.

ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 214,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 3,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta menurun. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy). Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan I 2026 dari 30,0% pada triwulan IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (Deni)

Share:

Read More

Angkutan Retail KAI Tumbuh Konsisten, Dukung Efisiensi Logistik Nasional

Angkutan Retail KAI Tumbuh Konsisten, Dukung Efisiensi Logistik Nasional. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Khusus pada April 2026, KAI melayani angkutan retail sebesar 21.844 ton, meningkat 22,87% dibanding April 2025 sebesar 17.778 ton.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan distribusi barang yang efisien, terukur, dan mampu menjangkau berbagai wilayah secara lebih optimal.

“Kereta api semakin dipilih sebagai moda distribusi barang karena memiliki kapasitas besar, waktu tempuh yang lebih terukur, serta mendukung efisiensi biaya logistik dalam rantai pasok nasional”, pungkas Ane.

Menurut Anne, penguatan angkutan logistik berbasis rel menjadi penting mengingat biaya logistik Indonesia saat ini masih berada di kisaran 15% hingga di atas 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara standar global berada di kisaran 7–8%.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang efisiensi yang sangat besar bagi sektor logistik nasional. Semakin efisien biaya distribusi, semakin besar peluang industri nasional meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

“Efisiensi logistik akan berdampak langsung pada biaya produksi industri. Ketika distribusi barang menjadi lebih efektif, maka rantai pasok nasional juga akan bergerak lebih kompetitif”, ucapnya.

KAI saat ini terus memperkuat kapasitas angkutan barang melalui peningkatan kemampuan sarana dan pengembangan pola distribusi berbasis rel. Saat ini KAI mengoperasikan gerbong dengan kapasitas rata-rata 50 ton per gerbong dan sedang ditingkatkan menjadi 70 ton. Dengan satu rangkaian hingga 60 gerbong, kapasitas angkut dapat mencapai 4.200 ton dalam satu perjalanan.

Selain penguatan kapasitas, KAI juga terus mendorong integrasi layanan logistik dengan kawasan industri, pergudangan, dan pelabuhan agar distribusi barang dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, Pulau Jawa masih menjadi pusat utama aktivitas logistik nasional. Sekitar 60% aktivitas logistik Indonesia berada di Pulau Jawa, dengan nilai biaya logistik yang diperkirakan mencapai Rp2.400–Rp2.500 triliun per tahun. Efisiensi sebesar 30% saja diperkirakan dapat menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp1.000 triliun.

Anne menilai, angkutan barang berbasis rel memiliki peluang besar untuk memperkuat efisiensi tersebut karena mampu mengangkut barang dalam volume besar secara lebih stabil dan minim hambatan lalu lintas jalan raya.

“Dengan jaringan operasional yang luas dan kapasitas angkut yang besar, kereta api memiliki potensi besar untuk mendukung distribusi logistik nasional yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan”, jelas Ane.

KAI akan terus memperkuat pengembangan layanan angkutan barang guna mendukung pertumbuhan industri dan konektivitas logistik nasional. Optimalisasi distribusi berbasis rel diharapkan dapat mendorong efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia ke depan.

“Semakin besar porsi distribusi barang yang berpindah ke kereta api, semakin besar juga peluang efisiensi yang dapat dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat luas,” tambah nya. (Junaedi)

Share:

Read More

BMKG dan Bappenas Bahas Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau 2026

BMKG dan Bappenas Bahas Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau 2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau 2026 dan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan akurasi prediksi cuaca dan iklim, penguatan diseminasi informasi, serta optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pembahasan Perkembangan Kondisi Iklim Indonesia Tahun 2026 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang digelar di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Michael Andreas Purwoadi. Dari pihak Kementerian PPN/Bappenas hadir Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Putut Hari Satyaka, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam, serta Deputi Bidang Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan bahwa dinamika iklim global, termasuk peluang berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) menuju fase positif, berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, karhutla, hingga gangguan pada sektor pangan dan sumber daya air.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus dilakukan lebih dini dan berbasis data serta prediksi iklim yang akurat.

“Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan informasi peringatan dini tersampaikan hingga tingkat daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa BMKG terus mengembangkan layanan prediksi cuaca dan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun sektor teknis. Saat ini, layanan prediksi BMKG telah mampu memberikan informasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Lebih lanjut, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menyampaikan bahwa BMKG juga memperkuat kemampuan pemantauan cuaca melalui radar cuaca dan sistem prakiraan berbasis nowcasting guna meningkatkan akurasi informasi cuaca ekstrem dan potensi hujan.

“Informasi mengenai prediksi, sekarang ini sudah sampai level desa. Jadi kalau lihat di aplikasi itu kan sudah bisa per kelurahan atau per desa, kita berusaha agar forecasting itu akurat,” jelas Andri.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan layanan informasi harus berorientasi pada kemudahan akses dan pemahaman masyarakat agar manfaat informasi cuaca dan iklim semakin luas dirasakan.

“Informasi kepada masyarakat harus terus tersampaikan agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan memaparkan bahwa pada periode 18–24 Mei 2026 sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Namun, beberapa wilayah seperti Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan perlu mewaspadai potensi hujan lebat.

Ardhasena juga menyampaikan bahwa hasil pemantauan titik panas (hotspot) periode 11–17 Mei 2026 masih relatif rendah dan terkendali. Meski demikian, sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mulai memasuki kondisi yang lebih mudah terbakar sehingga kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap perlu ditingkatkan.

Adapun Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menekankan pentingnya pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang terkoordinasi dan didukung informasi prakiraan cuaca yang akurat agar pelaksanaannya lebih efektif.

Menurutnya, setiap pelaksanaan OMC perlu direncanakan berdasarkan kondisi cuaca dan potensi pertumbuhan awan beberapa hari sebelumnya, serta dilakukan melalui koordinasi intensif dengan bidang meteorologi dan instansi terkait.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca di wilayah sasaran.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kesiapan sistem mitigasi kebencanaan yang terintegrasi, termasuk dalam mendukung langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan dan bencana hidrometeorologi.

Menurutnya, penguatan sistem prediksi dan layanan informasi harus diimbangi dengan kesiapan implementasi di lapangan agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum bencana terjadi.

Selain aspek prediksi dan mitigasi, BMKG juga terus memperkuat sistem diseminasi informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan sektor terdampak seperti pertanian, transportasi, serta pengelolaan sumber daya air. Informasi peringatan dini diharapkan tidak berhenti pada level institusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipatif di lapangan.

Dalam rapat disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di daerah telah aktif mendukung pemerintah daerah dan BPBD dalam penyampaian informasi serta operasi penanganan bencana di lapangan.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan resolusi prediksi cuaca, serta optimalisasi mitigasi berbasis data, BMKG berharap kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla tahun 2026 dapat semakin ditingkatkan. (Muh)

Share:

Read More

Penuhi Hak Pendidikan Warga Binaan, Rutan Donggala Gandeng PKBM Nosarara Nosabatutu

Penuhi Hak Pendidikan Warga Binaan, Rutan Donggala Gandeng PKBM Nosarara Nosabatutu. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Donggala terus menunjukkan komitmen nyata dalam memenuhi hak dasar Warga Binaann. Pada Senin (18/5), Rutan Donggala resmi sepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nosarara Nosabatutu yang berfokus pada “Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan bagi Warga Binaann Rutan Donggala melalui Program Pendidikan Nonformal”.

Penandatanganan PKS ini merupakan sinergi ini menjadi ujung tombak dalam implementasi poin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan. Melalui program ini, para Warga Binaan akan difasilitasi untuk mengikuti pengentasan buta aksara dan program kejar paket secara terstruktur

Kepala Rutan Donggala, Rusli Suryadi, menegaskan pemenuhan hak pendidikan bagi Warga Binaan adalah prioritas yang harus diwujudkan dengan penuh tanggung jawab. 

"Pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh terputus meskipun mereka sedang menjalani masa pidana di Rutan. Kami berharap ilmu dan ijazah kesetaraan yang didapatkan nanti menjadi bekal nyata agar mereka siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang jauh lebih baik," harapnya.

Menyambut baik sinergi ini, Ketua PKBM Nosarara Nosabatutu, Mukhlis. menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk menyukseskan program pendidikan di Rutan.

"Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi siapa saja tanpa terkecuali. Kami siap memberikan pendampingan dan pengajaran yang maksimal, baik untuk program keaksaraan maupun kejar paket. Harapan kami, saudara-saudara kita di sini tidak hanya sekadar memperoleh ijazah kesetaraan secara legal formal, tetapi juga sungguh-sungguh mendapatkan ilmu bermanfaat sebagai modal berharga saat mereka kembali berkarya di masyarakat nanti," tuturnya.

Langkah strategis Rutan Donggala ini sangat selaras dengan instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan. Ia terus mendorong pembentukan dan kerja sama dengan PKBM di lingkungan Rutan maupun Lapas agar pembinaan tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga pada pembangunan kapasitas intelektual.

"Pemasyarakatan harus memastikan bahwa setiap Warga Binaan tetap memiliki akses terhadap pendidikan. Pendidikan adalah kunci perubahan dan fondasi utama agar mereka siap kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan. Dengan adanya peran PKBM, proses pembelajaran menjadi lebih tertata, legal, dan memastikan hak pendidikan Warga Binaan benar-benar terlaksana dengan baik,” terang Bagus.

Kegiatan ditutup dengan sesi penyerahan dokumen PKS antara Rutan Donggala, perwakilan PKBM Nosarara Nosabatutu. PKS ini diharapkan menjadi bekal kuat bagi Warga Binaan untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas diri. (Alfi)

Share:

Read More

Lapas Perempuan Martapura Beri Penghargaan untuk Petugas Terbaik Periode April 2026

Lapas Perempuan Martapura Beri Penghargaan untuk Petugas Terbaik Periode April 2026. (Dok. Ditjenpas)

Martapura, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Martapura kembali berikan apresiasi nyata terhadap dedikasi jajarannya. Pada Senin (18/4), Lapas Perempuan Martapura serahkan penghargaan kepada Petugas Terbaik periode April 2026 sebagai komitmen instansi dalam memotivasi seluruh petugas agar terus memberikan pelayanan prima dan menjaga integritas tinggi.

Pemilihan petugas terbaik ini didasarkan pada penilaian objektif yang mencakup kedisiplinan, loyalitas, inovasi, dan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepala Lapas Perempuan Martapura, Evi Loliancy, menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada petugas yang terpilih. Ia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan.

"Penghargaan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan pengakuan atas dedikasi yang tulus. Saya berharap momentum ini memacu semangat seluruh petugas untuk terus berinovasi dan mempertahankan standar kinerja terbaik demi kemajuan institusi," harap Evi.

Rasa syukur dan bangga turut diungkapkan Habibah, petugas yang berhasil terpilih sebagai penerima penghargaan. Ia sangat termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi organisasi.

"Penghargaan ini merupakan kehormatan besar sekaligus tanggung jawab baru bagi saya. Semoga menjadi motivasi bagi saya pribadi dan rekan-rekan lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam bertugas," ungkap Habibah.

Melalui pemberian penghargaan berkala ini, Lapas Perempuan Martapura berkomitmen untuk terus membangun lingkungan kerja yang kompetitif dan sehat. Langkah ini juga menjadi upaya berkelanjutan dalam memperkuat Pembangunan Zona Integritas dan meningkatkan mutu pelayanan, baik bagi Warga Binaan maupun masyarakat. (Budi)

Share:

Read More

Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Domestik dan Turunnya Kepercayaan Investor

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak semata-mata dipicu oleh dinamika global, tetapi juga mencerminkan masih adanya tantangan struktural di dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fundamental ekonomi nasional sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Harris, Bank Indonesia telah menjalankan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valas hingga pengelolaan instrumen moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, tekanan terhadap rupiah menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak sepenuhnya berasal dari faktor eksternal.

“Kalau tekanan terhadap rupiah masih cukup kuat, artinya kita juga perlu melihat faktor-faktor domestik yang memengaruhi persepsi pasar dan kepercayaan investor,” ujar Legislator Fraksi PDI - Perjuangan itu.

Ia menilai kondisi fiskal, defisit transaksi berjalan, dinamika investasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan aspek penting yang menentukan ketahanan nilai tukar. Karena itu, stabilitas rupiah harus dijaga melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Harris menegaskan bahwa kepercayaan investor menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Semakin tinggi keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional, semakin kuat pula daya tahan rupiah terhadap gejolak eksternal.

“Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Stabilitas nilai tukar juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik dan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah,” kata Politisi asal Dapil Jawa Tengah IX itu.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang konsisten dan kredibel agar pelaku pasar memperoleh kepastian. Menurutnya, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal akan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global.

Komisi XI DPR RI, lanjut Harris, akan terus melakukan pengawasan agar langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dapat menjaga nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan fundamental ekonomi yang semakin kuat dan kepercayaan investor yang terjaga, rupiah diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa mendatang. (Tedy)

Share:

Read More

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan, dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait pemantauan UU Pemberantasan Tipikor di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Perbedaan tersebut menyangkut perbedaan pemahaman antara kubu formalis dan progresif mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kaitannya terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor.

Sebagai informasi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28 belakangan memunculkan diskursus baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahwa, Putusan MK tersebut menegaskan bahwa adanya satu otoritas tunggal dalam penghitungan kerugian negara, yaitu BPK.

MK berpandangan bahwa putusan tersebut sejalan dengan penjelasan pada Pasal 603 KUHP baru yangmenyebutkan kerugian negara didasarkan pada hasil audit "lembaga negara audit keuangan", yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, di sisi lain, sebagai respons dari Putusan MK tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan Surat Edaran (SE) terbaru bahwa kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga lain seperti BPKP dan akuntan publik juga sah dan berwenang melakukan perhitungan tersebut.

Karena itu, Bob menjelaskan, kepastian mengenai otoritas penghitungan kerugian negara menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

"Semangatnya adalah KUHP yang baru dengan Pasal 603-604 terkait dengan kerugian negara dan keuntungan bagi perorangan, korporasi maupun juga semangatnya tentunya adanya kehilangan perekonomian keuangan negara atau berkekurangannya,” ujar Bob Hasan dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait pemantauan UU Pemberantasan Tipikor di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Oleh karena itu, Baleg DPR RI memandang perlu menghadirkan sejumlah pakar hukum untuk membedah dualisme dan disparitas penafsiran hukum. Bob Hasan menambahkan, perspektif akademik dari Prof Romli Atmasasmita diharapkan dapat memperkuat kajian terhadap perdebatan antara pendekatan formalis dan progresif pasca Putusan MK Nomor 28.

“Dan diharapkan perspektif beliau akan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengkaji perdebatan antara kubu formalis dan progresif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Sebab, Putusan MK Nomor 28 disebut telah menegaskan adanya satu otoritas tunggal dalam penghitungan kerugian negara.

“Nah ini ada satu dispute menurut saya, angle dari manapun, perspektif dari manapun tidak bisa menjadi alasan sehingga terjadi multitafsir. Maka Putusan MK Nomor 28 juga menyatakan bahwa tidak ada multitafsir sebagai lembaga yang menghitung kerugian negara. Hanya satu, tunggal,” katanya.

Lebih lanjut, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI juga terus memantau implementasi Undang-Undang tentang BPK, khususnya Pasal 10 Ayat (1), yang menegaskan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara berdasarkan perbuatan melawan hukum.

“Bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Selain menghadirkan Romli Atmasasmita, Baleg DPR RI juga mengundang Amien Sunaryadi dan Firman Wijaya. Kehadiran keduanya dinilai penting untuk memberikan masukan praktis mengenai audit investigatif serta dampak regulasi internal terhadap kepastian hukum dalam perkara tipikor.

Menurut Bob Hasan, kombinasi kepakaran ketiga narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif bagi Baleg DPR RI dalam merumuskan rekomendasi harmonisasi regulasi maupun revisi terbatas terhadap Undang-Undang Tipikor. (Tedy)

Share:

Read More

BPA Fair 2026 Resmi Dibuka Publik Dapat Ikuti Lelang Guna Tingkatkan Pendapatan Negara

BPA Fair 2026 Resmi Dibuka Publik Dapat Ikuti Lelang Guna Tingkatkan Pendapatan Negara. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI secara resmi membuka gelaran BPA Fair 2026 di Kantor Badan Pemulihan Aset. Kegiatan BPA Fair ini menjadi momentum tonggak Sejarah baru pemulihan aset yang didasari oleh tiga pilar utama yakni transparansi, integritas dan akselerasi pemulihan aset.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu yang diwakili Direktur Lelang Dr. Syukriah HG., S.H., M.Hum., serta para Direktur Himpunan Bank Milik Negara (BNI, Mandiri, BRI, BSI, dan BTN) atau yang mewakili.

Dalam pidato pembukaannya, Kepala BPA Dr. Kuntadi, S.H., M.H. menegaskan bahwa BPA Fair bukan sekadar ajang lelang biasa, tetapi juga merupakan pernyataan sikap institusi Kejaksaan sebagai momentum transformasi dalam pengelolaan barang rampasan

“Melalui pergelaran BPA Fair ini, masyarakat beserta seluruh pemangku kepentingan diajak untuk melihat secara langsung alur transparan pengurusan aset yang dikelola oleh negara. Penyelenggaraan BPA Fair ini didasari oleh tiga pilar utama yakni transparansi, integritas dan akselerasi penyelesaian aset,” ujar Kepala BPA.

Dalam penyelenggaraannya, BPA Fair akan melelang sebanyak 308 aset dalam 245 lot dengan target 75% laku terjual agar setiap aset memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara dan keadilan masyarakat.

Sejak rangkaian Pre-Event Launching yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 hingga hari ini, proses pelelangan telah mencatat hasil yang membanggakan dengan beberapa aset berhasil terjual melampaui harga limit yang ditetapkan:

• Lelang tanah di Jatake Kabupaten Tangerang: Nilai limit sebesar Rp6.879.864.000 dan laku terjual sebesar Rp32.279.864.000 (naik 460% dari nilai limit).
• Lelang minyak: Nilai limit sebesar Rp879.087.831.400 dan laku terjual sebesar Rp914.587.831.400 (naik 1,04% dari nilai limit).
• Lelang sebidang tanah di Benoa Bali: Nilai limit sebesar Rp4.808.000.000 dan laku terjual sebesar Rp5.068.000.000 (naik 1,05% dari nilai limit).

Antusiasme dan kepercayaan publik yang terus tumbuh terhadap proses lelang yang transparan dan akuntabel ini tercermin dari hasil pemetaan potential buyer sampai saat ini:

• Sebanyak 104.200 orang pengunjung website BPA Fair 2026.
• Sebanyak 3.400 orang pendaftar sebagai visitor BPA Fair 2026.
• Sebanyak kurang lebih 100 orang telah membuka akun lelang baru untuk mengikuti BPA Fair 2026.
• Sebanyak 400 peserta lelang telah menyetor Uang Jaminan Lelang BPA Fair 2026, yang menandakan terjadinya peningkatan 300% serious potential buyer.

Kepala Badan Pemulihan Aset menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan penuh jajaran Kejaksaan RI dalam proses pemulihan aset tindak pidana. Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas sinergitas yang solid dalam memastikan mekanisme lelang berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Terima kasih turut disampaikan kepada seluruh jajaran Himbara yang hadir sebagai mitra sekaligus bagian dari gerakan bersama menuju pemulihan ekonomi negara yang lebih kuat. Kepada seluruh peserta lelang dan masyarakat yang hadir, partisipasi yang diberikan merupakan kontribusi nyata bagi negara, karena semakin banyak yang berpartisipasi, maka semakin banyak aset yang akan terjual dan semakin besar manfaat yang dikembalikan kepada negara,” imbuh Kepala BPA.

Kepada seluruh Jajaran Badan Pemulihan Aset, BPA Fair ini diharapkan bukan sekadar prestasi yang dirayakan, tetapi menjadi standar minimal yang harus terus ditingkatkan sebagai amanah dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Semoga kegiatan ini menjadi berkah bagi negara, menjadi titik tolak transformasi nyata Badan Pemulihan Aset, serta menjadi bukti bahwa Barang Rampasan dikelola dengan penuh tanggung jawab,” pungkas Kepala BPA. (Zikry)

Share:

Read More