Kemenko Perekonomian Dukung Pengembangan Karier PNS agar Berkontribusi Lebih Besar terhadap Kebijakan dan Program Perekonomian Nasional

Kemenko Perekonomian Dukung Pengembangan Karier PNS agar Berkontribusi Lebih Besar terhadap Kebijakan dan Program Perekonomian Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali melantik sebanyak 70 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2025 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 70 orang CPNS itu, sebanyak 18 orang dilantik menjadi Pejabat Fungsional yang terdiri dari Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Analis Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Auditor.

Para CPNS tersebut telah melalui masa percobaan kerja selama satu tahun, termasuk mengikuti Pelatihan Dasar (latsar) serta sudah memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Masa percobaan kerja itu diharapkan sudah membentuk karakter dan juga membangun kompetensi mereka dalam rangka pelaksanaan tugas di Kemenko Perekonomian.

“Saya atas nama Bapak Menko Perekonomian dan seluruh jajaran Pimpinan Kemenko Perekonomian pertama menyampaikan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai PNS pada hari ini. Hal ini sudah pasti menjadi satu momentum yang bersejarah dan menjadi catatan tersendiri dalam tahapan kehidupan dan karier teman-teman semuanya,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso ketika menyampaikan arahan dalam agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemenko Perekonomian, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Sesmenko Susiwijono juga berharap agar 70 orang PNS Kemenko Perekonomian yang baru ini dapat menjadi PNS yang memiliki kinerja terbaik sesuai dengan harapan di awal pada bidangnya masing-masing.

“Saya yakin dari 70 orang ini juga akan banyak yang menjadi calon-calon pimpinan ke depan. Yang saya kira dengan berbagai tantangan yang ada, peluangnya juga pasti akan sangat besar sekali. Jadi, ini menjadi momen bersejarah bagi teman-teman semuanya, khususnya dalam membangun karier sebagai PNS, dan secara khusus lagi di Kemenko Perekonomian,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono juga menegaskan bahwa dirinya senantiasa mendukung pengembangan karier dari semua pegawai Kemenko Perekonomian, termasuk juga para CPNS yang baru dilantik ini. Pimpinan Kemenko Perekonomian sangat terbuka dan mendorong untuk pengembangan karier ke tahap berikutnya, misalnya dengan memfasilitasi rotasi pegawai ke unit kerja lain supaya wawasan dan keahlian mereka semakin berkembang.

“Melihat kemampuan teman-teman semuanya, saya sangat yakin bahwa kalian akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa segera berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian kinerja Kemenko Perekonomian,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir mendampingi Sesmenko Perekonomian dalam agenda ini yaitu antara lain Kepala Biro Umum dan SDM, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, serta Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, serta perwakilan dari Sekretaris Deputi lainnya di Kemenko Perekonomian. (Siti)
Share:

Pemerintah Pastikan Kesiapan Huntara, Penyaluran BLT dan KUR Pascabencana, hingga Penguatan Rantai Pasok

Pemerintah Pastikan Kesiapan Huntara, Penyaluran BLT dan KUR Pascabencana, hingga Penguatan Rantai Pasok. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Masa tanggap darurat bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah beralih ke tahap pemulihan. Pemerintah fokus mendorong pemulihan pascabencana, khususnya pemulihan ekonomi masyarakat melalui berbagai program strategis, mulai dari penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), bantuan sosial pascabencana, hingga instrumen pembiayaan untuk menggerakan roda perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan efektivitas program pemulihan tersebut, sekaligus mendorong penguatan rantai pasok komoditas unggulan daerah.

“Melalui integrasi distribusi ini, diharapkan hasil panen petani dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya logistik yang lebih efisien. Langkah ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi petani, tetapi juga mendukung stabilitas distribusi pasokan antarwilayah,” ungkap Deputi Ferry Irawan.

Kunjungan diawali dengan kegiatan panen dan seremoni pelepasan pengiriman komoditas kentang dan alpukat dari Kabupaten Aceh Tengah ke DKI Jakarta dan Jawa Barat. Deputi Ferry Irawan mengapresiasi kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan Rumah Tani Nusantara sebagai langkah konkret dalam mengoptimalkan peran BUMN logistik untuk menciptakan efisiensi distribusi dari hulu ke hilir.

Hingga saat ini, Rumah Tani Nusantara telah mendistribusikan sekitar 1.200 ton komoditas pertanian dari Aceh Tengah, antara lain cabai, kentang, durian, dan alpukat ke wilayah Jawa.

Selanjutnya dilakukan kunjungan bersama Bupati Bener Meriah ke lokasi huntara yang dibangun oleh Kementerian PU melalui BUMN Infrastruktur Waskita Karya di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Huntara komunal sebanyak 228 unit hunian modular baja tersebut telah dilengkapi fasilitas umum seperti MCK dan Musala, serta fasilitas sosial seperti gedung serbaguna dan fasilitas bermain anak.

Bangunan huntara telah diserahterimakan kepada Pemkab Bener Meriah pada 9 Maret 2026. Bupati Bener Meriah menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja PT Waskita Karya yang telah menyelesaikan bangunan huntara dengan kualitas yang baik dan pengerjaan yang cepat.

Saat ini, huntara tersebut dihuni oleh 222 keluarga dengan total penduduk sekitar 1.400 jiwa. Para warga di huntara ini juga telah menerima BLT bencana yang terdiri atas bantuan isi hunian (huntara/huntap) sebesar Rp3.000.000/keluarga, stimulus dukungan ekonomi Rp5.000.000/keluarga, dan jaminan hidup (pengganti lauk) sebesar Rp15.000/hari/jiwa untuk tahap pertama. Penyaluran BLT Bencana melalui PT Pos Indonesia di Kabupaten Bener Meriah dilaporkan telah mencapai realisasi 99%.

Deputi Ferry Irawan menyampaikan bahwa pemerintah memberikan stimulus dukungan ekonomi agar warga terdampak dapat memulai kembali usahanya. Hal ini disambut positif oleh para warga terdampak, salah satunya Imran. Pedagang mie ayam bakso yang terdampak bencana ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan modal kerja yang diterimanya. Namun, Ia berharap bisa mendapatkan akses modal yang lebih besar untuk pengembangan usahanya.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui kebijakan relaksasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Relaksasi tersebut meliputi restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan/atau suplesi, kemudahan administratif dalam proses restrukturisasi maupun pengajuan penyaluran KUR, serta suku bunga/marjin nol persen pada tahun 2026 dan tiga persen pada tahun 2027.

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan, pemerintah bersama pihak terkait juga melaksanakan diskusi serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap debitur penerima fasilitas KUR pascabencana dari PT Bank Syariah Indonesia yang saat ini telah kembali melanjutkan usahanya secara bertahap.

Dalam diskusi bersama pemerintah daerah, Bupati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah menyampaikan harapan agar seluruh penyalur KUR dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian daerah dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

Hingga 30 April 2026, penyaluran KUR di Provinsi Aceh telah mencapai Rp1,01 triliun. Sementara itu, penyaluran KUR di Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebesar Rp33,63 miliar dan di Kabupaten Bener Meriah tercatat sebesar Rp19,79 miliar. Capaian tersebut menunjukkan peran strategis program KUR dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.

Deputi Ferry Irawan menyampaikan bahwa pemerintah berharap berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan melalui program KUR ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, memperluas skala usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan ini turut dihadiri Perwakilan Satgas Pasca bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Bidang PU, perwakilan PT Pos Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, PT Waskita Karya, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Rumah Tani Nusantara yang diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah. (Siti)
Share:

UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) mencatatkan capaian gemilang dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 dengan total transaksi dan potensi bisnis UMKM binaan sebesar Rp10,6 miliar, terdiri dari transaksi retail Rp1,8 miliar dan potensi business matching Rp8,8 miliar.

Capaian ini menegaskan keberhasilan Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas, memperluas akses pasar, dan memperkuat rantai pasok nasional di sektor Pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Partisipasi Pertamina dalam Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Gedung SMESCO Exhibition Hall, Jakarta Selatan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat rantai pasok nasional sekaligus memperluas akses pasar UMKM Indonesia. Pada ajang tersebut, Pertamina juga meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan transaksi buyer potensial terbanyak, yang semakin menegaskan peran aktif Pertamina dalam mendorong pertumbuhan UMKM nasional.

5 UMKM binaan, yaitu Agrominafiber, Meraki Cipta Rasa, Novio Fresh, Rendang Gadih, dan Otrahum, mendapat perhatian besar dari buyer maupun pengunjung.

Kualitas produk, inovasi, menjadi nilai tambah daya saing UMKM sehingga bisa diterima di pasar nasional.

Selain sebagai peserta pameran, Pertamina juga memfasilitasi 6 UMKM binaan untuk mengikuti sesi business matching bersama buyer potensial dari sektor Pemerintah, BUMN, dan swasta, yakni Glory Nine Degrees, Sambal Ning Niniek, Cangcomak, Sanrah Food, Miniesq, dan Sambal Lauk Mak Fau. Momentum ini membuka peluang kerja sama bisnis jangka panjang sekaligus memperluas peluang UMKM untuk masuk ke rantai pasok nasional secara berkelanjutan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan bahwa Pertamina terus memperkuat program pembinaan UMKM agar mampu naik kelas dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Pertamina berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM, tetapi juga membuka akses pasar dan peluang kolaborasi yang lebih luas. Inabuyer menjadi momentum strategis agar UMKM binaan dapat terhubung langsung dengan buyer potensial dan masuk ke rantai pasok nasional,” ujar Baron.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh UMKM Agrominafiber dan Rendang Gadih sebagai langkah strategis dalam memperluas pengembangan usaha. Owner Rendang Gadih, Brigita Lydia Syahniva menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan pasar dan pengembangan bisnis UMKM.

“Melalui pendampingan Pertamina, kami mendapatkan banyak peluang untuk memperluas pasar dan membangun jejaring bisnis yang lebih besar. Kehadiran di Inabuyer menjadi momentum penting bagi UMKM kami untuk semakin dikenal dan dipercaya oleh buyer dari berbagai sektor,” ujar Brigita.

Melalui Inabuyer B2B2G Expo 2026, Pertamina terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Junaedi)
Share:

Jaga Kedaulatan Negara, Wamen Angga Tegaskan Peran Vital Balmon Jayapura

Jaga Kedaulatan Negara, Wamen Angga Tegaskan Peran Vital Balmon Jayapura. (Dok. Kemenkomdigi)

Papua, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo meminta para pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Jayapura untuk memaksimalkan pelayanan di tengah kondisi geografis dan keamanan di wilayah Papua yang menantang.

Menurutnya, spektrum frekuensi radio berperan vital bagi kedaulatan dan keamanan negara, meskipun wujudnya tidak kasat mata.

"Frekuensi ini kan tidak kelihatan tapi mengatur banyak hal, mulai dari komunikasi sampai hal-hal yang strategis," kata Wamen Angga saat berkunjung ke Balmon SFR Kelas II Jayapura, Papua, Jumat (08/05/2026).

Wamen Angga menyebut bahwa pengawasan frekuensi menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat.

"Itu juga menjadi concern dari Bapak Presiden bahwa frekuensi kita perlu diperhatikan. Dan kehadiran teman-teman Balmon ini adalah ujung tombak sebenarnya di daerah," tambah Angga.

Wamen Angga meminta Balmon SFR Kelas II Jayapura memaksimalkan pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keselamatan petugas.

"Keselamatan itu nomor satu, nyawa itu nomor satu. Tapi kita juga harus cari cara dengan teknologi agar pelayanan di sana tetap berjalan," ujarnya.

Wamen Angga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Balmon SFR Kelas II Jayapura yang terus mengawal kelancaran frekuensi di timur Indonesia.

"Saya ucapkan terima kasih teman-teman semua atas pengorbanannya selama ini, atas dedikasinya. Tetap semangat, kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk masyarakat, untuk masa depan anak-anak kita ke depan," ungkap Wamenkomdigi.

Menutup arahannya, Wamen Angga berpesan kepada para pegawai agar selalu meningkatkan kapasitas diri untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Kalau ada kesempatan untuk meraih pendidikan, ambil. Dan serius untuk menjalaninnya. Karena itu ujungnya jadi bekal, bukan sekadar ijazah. Ketika kita dapet ilmu, yakin lah bahwa itu akan berguna buat kita nanti, di saat kita menjalani hidup ke depan," pungkasnya. (Deni)
Share:

Perkuat Sinergi dan Pengawalan Proyek Strategis Kajati Sulsel Sila Pulungan Terima Audiensi Jajaran Kepala Balai Kementerian PU

Perkuat Sinergi dan Pengawalan Proyek Strategis Kajati Sulsel Sila Pulungan Terima Audiensi Jajaran Kepala Balai Kementerian PU. (Dok. Kejagung RI)

Makassar, WaraWiri.net - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sila H. Pulungan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dari jajaran Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) wilayah Sulawesi Selatan. Pertemuan ini berlangsung khidmat di Kantor Kejati Sulsel, Makassar, pada Jumat (08/05/2026).

Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pelaksana kebijakan infrastruktur di daerah. Hadir dalam rombongan Kementerian PU tersebut antara lain:

* Baskoro Elmiawan– Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulsel.
* Indra C Kusuma– Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel.
* Siti Nurrusiah – Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VI.
* Ryandra Narlan – Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulsel.
* Zul Arifin – Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai agenda krusial terkait pelaksanaan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Fokus utama diskusi mencakup integrasi pengawasan agar seluruh program kerja Kementerian PU berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Kajati Sulsel, Sila H. Pulungan, menegaskan komitmen Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta pengamanan pembangunan strategis.

"Sinergi ini sangat penting, terutama dalam proses pendampingan hukum dan pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan, mulai dari pelelangan hingga pelaksanaan fisik, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kendala hukum," ujar Sila H. Pulungan.

Selain PSN, audiensi ini juga menyentuh aspek standarisasi jasa konstruksi dan pengelolaan jaringan sumber air di bawah naungan BBWSPJ. Pihak balai berharap melalui silaturahmi ini, kendala-kendala teknis di lapangan yang bersinggungan dengan aspek hukum dapat dimitigasi sejak dini melalui konsultasi yang intensif dengan pihak Kejaksaan.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi dua arah demi percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. (Fathi)
Share:

Menteri Rini Terima Penghargaan Sekar Agni Negeri 2026

Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima penghargaan Sekar Agni Negeri 2026 dari detikcom di Transmedia. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima penghargaan Sekar Agni Negeri 2026 dari detikcom dalam kategori Perempuan Penggerak Kepemimpinan Inklusif di Sektor Publik, yang digelar di Transmedia, Jakarta, Jumat (8/5/2026). 

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Menteri Rini dalam mendorong kepemimpinan perempuan dan penguatan reformasi birokrasi yang inklusif di sektor publik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menyampaikan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan di birokrasi bukan semata persoalan keterwakilan, tetapi juga upaya menghadirkan pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif, empatik, dan inklusif.

“Kebijakan afirmasi bukan untuk memberi keistimewaan, tetapi untuk mengoreksi ketidaksetaraan yang sudah berjalan puluhan tahun,” ungkap Menteri Rini.

Karena itu, Kementerian PANRB terus mendorong penguatan sistem merit, implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), serta pengembangan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Rini juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk generasi muda yang akan menjadi penggerak perubahan di masa depan.

“Birokrasi yang sedang pemerintah bangun ini membutuhkan tangan-tangan muda, termasuk perempuan-perempuan muda yang berani membawa perubahan. Harapannya, upaya ini dapat mewujudkan birokrasi dengan kebijakan yang lebih relevan, layanan yang lebih responsif, dan keputusan yang berkualitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Rini terus mendorong pengembangan kompetensi dan perluasan jejaring perempuan di sektor publik, termasuk melalui dukungan terhadap Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia (IPIMTI).

Sebagai informasi, Apresiasi Sekar Agni Negeri merupakan program detikcom yang mengangkat kisah inspiratif perempuan-perempuan penggerak kemajuan bangsa di berbagai bidang. Program tersebut menjadi bentuk apresiasi atas peran perempuan dalam mendorong kemajuan dan membangun masa depan bangsa. (Rizal)
Share:

KKP Mediasi Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut di Sumbawa Barat

KKP Mediasi Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut di Sumbawa Barat. (Dok. KKP)

NTB, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan mediasi terhadap sengketa pemanfaatan ruang laut yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mediasi antara masyarakat nelayan dan PT. Maluk Griya Amphibian (Hotel Kirana) di Pantai Lawar tersebut mencapai kesepakatan damai.

Kepala Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar, A. Muhammad Ishak Yusma dalam keterangannya menyebutkan, langkah proaktif ini dilakukan KKP bersama Pemerintah Desa Sekongkang Bawah, Dinas Pariwisata, aparat kepolisian dan TNI serta perwakilan masyarakat menyusul laporan dugaan pengusiran nelayan oleh pihak hotel pada bulan Maret lalu. 

“Sejumlah kesepakatan diperoleh oleh kedua belah pihak. Nelayan kembali mendapatkan akses melaut untuk mencari ikan sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di kawasan Pantai Lawar, khususnya di depan Hotel Kirana. Akses melalui area hotel tetap diperbolehkan dengan mekanisme pelaporan kepada petugas keamanan termasuk penggunaan area parkir secara tertib,” jelas Ishak dalam keterangannya, Jumat (8/5). 

Selain itu, Ishak juga mengungkapkan seluruh pihak sepakat melarang praktik penangkapan ikan yang merusak demi menjaga kelestarian terumbu karang. Hal ini perlu dipastikan agar setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut khususnya di wilayah kerja BPRL Makassar diselenggarakan dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan ekosist em laut sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan menjelaskan mediasi sengketa ruang dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sangat berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang secara cepat, partisipatif, dan non-litigasi sebelum sengketa berkembang menjadi konflik hukum atau sosial yang lebih besar.

“Upaya mediasi yang dilakukan BPRL Makassar adalah salah satu bentuk kehadiran negara dalam menengahi konflik dan memastikan pemanfaatan ruang laut secara adil, sekaligus menjaga keseimbangan antara investasi pariwisata dan hak masyarakat pesisir,” ujarnya.

Menurut Fajar, melalui pendekatan humanis namun tetap berpegang teguh pada aturan teknis kelautan dan tata ruang, iklim investasi pariwisata dapat terus berjalan tanpa harus mengorbankan hak-hak tradisional nelayan pesisir.

Sementara, pihak manajemen Hotel Kirana juga berkomitmen mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program konservasi penyu dan terumbu karang bersama Pokmaswas Lawar Bay serta pengembangan kegiatan ekonomi seperti Sunday Market.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya memiliki KKPRL sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap aktivitas di laut berjalan sesuai dengan rencana zonasi dan prinsip Keberlanjutan, memberi kepastian hukum, serta mencegah sengketa antar-pihak dengan menyediakan acuan yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. (Tedy)
Share:

KKP Tegakkan Aturan Pemanfaatan Ruang Laut di Kura-Kura Bali

KKP Tegakkan Aturan Pemanfaatan Ruang Laut di Kura-Kura Bali. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk menegakkan peraturan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan usaha sektor kelautan dan perikanan berpihak pada aspek kelestarian sumber daya dan lingkungannya, bukan hanya mengutamakan kepentingan ekonomi semata.

Direktorat Jenderal PSDKP KKP pun melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut di kawasan Kura-Kura Denpasar, Bali untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan aktivitas yang telah berjalan, serta melihat potensi dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan ekosistem mangrove di sekitar kawasan.

"Untuk memastikan setiap usaha berjalan sesuai koridor dan regulasi yang ada, maka dilakukan kegiatan pengawasan di lapangan terhadap pemanfaatan ruang laut di kawasan Kura-Kura ini,” kata Ipunk di Jakarta, Jumat (8/5).

Ia juga melanjutkan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga mendorong agar pengelola dapat menjalankan kegiatan sesuai ketentuan serta menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

“Prinsipnya, pengawasan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk mempersulit usaha di kawasan Kura-Kura, tapi justru untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai ketentuan,” lanjut Ipunk.

Terlebih, kawasan tersebut didominasi oleh ekosistem mangrove yang memiliki fungsi sebagai pelindung pesisir dari terjadinya abrasi serta habitat biota laut. Selain itu, mangrove juga memiliki peran sangat penting sebagai penyerap karbon di antara ekosistem pesisir dan laut lainnya sesuai prinsip karbon biru (blue carbon).

“Pengawasan ini juga yang sangat penting untuk menjaga habitat biota laut, memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru di Indonesia, serta sebagai aksi nyata mitigasi dampak perubahan iklim global,” tambah Ipunk.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menerangkan bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Benoa, Bali, terhadap PT BTID selaku pengelola kawasan Kura-Kura. Upaya ini dilakukan secara sistematis dan berbasis pada kepatuhan perizinan serta dampak terhadap lingkungan di lapangan.

“Pengawasan telah dilakukan secara terintegrasi melalui verifikasi kesesuaian kegiatan dengan dokumen perizinan dan permintaan keterangan pengelola, khususnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)," ungkap Sumono yang turun langsung ke lokasi pada Kamis kemarin.

“Hasilnya, ditemukan indikasi pemanfaatan ruang laut di luar dokumen izin PKKPRL yang dimiliki PT BTID seluas 1,12 hektar dan juga indikasi penebangan mangrove di seluas 500 meter persegi,” ungkap Sumono.

Untuk itu, temuan ini ditindaklanjuti oleh Pengawas Kelautan pada Pangkalan PSDKP Benoa dengan melakukan proses tindakan lain pengawasan dengan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di luar izin PKKPRL yang dimiliki PT BTID.

“Sesuai ketentuan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penaatan Ruang serta Permen KP 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, kami dari PSDKP Benoa melakukan tindakan lain pengawasan berupa pemasangan papan segel”, ungkap Kepala Pangkalan PSDKP Benoa Edi Purnomo.

Selanjutnya, Edi menambahkan bahwa proses pengenaan sanksi administratif terhadap PT BTID akan dilakukan sesuai ketentuan Permen KP 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Upaya pengawasan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan bahwa keseimbangan ekonomi dan ekologi adalah ekonomi biru (blue economy), di mana pemanfaatan sumber daya laut berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. (Tedy)
Share:

Kemenkop Gandeng BNSP untuk Siapkan Manajer KDKMP Kompeten dan Profesional

Kemenkop Gandeng BNSP untuk Siapkan Manajer KDKMP Kompeten dan Profesional. (Dok. Kemenkop)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui kegiatan ini para manajer yang telah direkrut melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memiliki kompetensi yang unggul dan profesional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Penandatanganan Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara KDKMP ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP. Sebagai upaya memastikan operasionalisasi KDKMP dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para manajer harus unggul dan tersertifikasi kompetensinya.

"Kami berharap KDKMP yang dalam waktu dekat akan beroperasi, Kemenkop bersama BNSP merasa perlu untuk memastikan para manajer dan bendahara betul - betul didampingi dan dilakukan pembinaan yang didukung dengan penerbitan sertifikat atas jabatan tersebut," kata Menkop Ferry Juliantono usai menyaksikan penandatanganan Naskah tersebut di Jakarta, Jumat (8/5).

Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara KDKMP ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari dan Kepala BNSP Syamsu Bahri. Turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi dan jajaran pejabat tinggi madya di Kemenkop dan BNSP.

Setelah pendidikan sertifikasi profesi yang akan dilakukan bagi 30 ribu Manajer KDKMP, Kemenkop dan beberapa pihak terkait lainnya akan melanjutkan dengan memberikan pembekalan pendidikan yang terintegrasi kepada para bendahara KDKMP. Dengan keberadaan manajer dan bendahara yang tersertifikasi kompetensinya diharapkan dapat memperbesar peluang bisnis KDKMP tumbuh berkembang dan beroperasi dengan baik.

"Diharapkan manajer (dan nanti dilanjutkan bendahara) ini mampu memahami karakteristik dari usaha yang akan dijalankan koperasi, dan harus punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya usaha di koperasi," ulasnya.

Skema sertifikasi ini menjadi standar nasional, mulai dari kompetensi manajerial, operasional usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga tata kelola koperasi. Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi jaminan bahwa pengelola koperasi memiliki kompetensi yang terukur, teruji, dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menambahkan bahwa manajer KDKMP yang direkrut tersebut tidak boleh asal siap kerja, tetapi harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Karena itu, pelatihan terstruktur akan dilaksanakan selama 15 hari atau 90 jam pelajaran di Komando Latihan (Kolat) Kementerian Pertahanan.

"Saat ini tahapannya adalah rekrutmen kemudian nanti akan ada pendidikan selama sekitar 1,5 bulan termasuk pendidikan kebangsaan dan nanti ada sertifikasi untuk penyiapan kompetensi menejer yang profesional karena kita punya tujuan agar KDKMP ini bisa menjadi pusat ekonomi masyarakat," ujar Wamenkop Farida.

Sementara itu Kepala BNSP Syamsu Bahri menyatakan bahwa kolaborasi yang dijalin antara Kemenkop dan BNSP tersebut menjadi titik awal untuk menyiapkan SDM manajer koperasi memiliki kemampuan dan profesionalisme tinggi sehingga dapat bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan KDKMP. Seluruh aspek dan tahapan pendidikan kompetensi akan dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada standar baku yang telah ditetapkan.

"Melalui kerja sama ini skema untuk melahirkan manager yang kompeten dan standar yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik," katanya. (Bambang)
Share:

Pemerintah Perkuat Persiapan Review MIPAA 2027, Lansia Didorong Jadi Aset Pembangunan

Pemerintah Perkuat Persiapan Review MIPAA 2027, Lansia Didorong Jadi Aset Pembangunan. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen pembangunan kelanjutusiaan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Fifth Asia-Pacific Review and Appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 2027 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari 25 kementerian dan lembaga, akademisi, pegiat kelanjutusiaan, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat sipil. Pertemuan ini menjadi langkah awal penyusunan laporan nasional Indonesia untuk evaluasi regional Asia-Pasifik menuju review global MIPAA pada 2027.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan Indonesia harus merespons perubahan struktur demografi secara komprehensif karena saat ini telah memasuki fase ageing population.

“Penuaan penduduk bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas yang kita hadapi hari ini. Transformasi demografi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara tepat,” ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai 11,93 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 20 persen pada 2045.

Woro menegaskan lansia harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, lebih dari separuh lansia Indonesia masih aktif bekerja dan berkontribusi secara ekonomi.

“Lansia merupakan aset pembangunan. Namun demikian, kondisi ini juga mencerminkan masih adanya keterbatasan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang perlu terus kita perkuat,” katanya.

Ia menjelaskan implementasi MIPAA telah dilakukan melalui berbagai program lintas sektor, seperti perlindungan sosial, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan lansia produktif, dan pengembangan lingkungan ramah lansia.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain penguatan data terpilah, pengurangan kesenjangan akses layanan antarwilayah, serta pengembangan sistem perawatan jangka panjang yang terintegrasi.

“Review ini bukan sekadar kewajiban pelaporan internasional, tetapi menjadi kesempatan untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi kesenjangan, serta memperkuat arah kebijakan kelanjutusiaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyebut kebijakan nasional telah selaras dengan kerangka MIPAA melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan RPJMN 2025–2029.

Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan para akademisi dan pegiat kelanjutusiaan, seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, penguatan pendekatan active ageing, pengembangan silver economy, serta penyusunan laporan nasional yang berorientasi pada dampak.

Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga diminta memperbarui data dan informasi terkait implementasi MIPAA secara terstruktur. Kementerian Sosial ditetapkan sebagai focal point nasional dalam pelaporan kepada UNESCAP.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan masyarakat inklusif bagi semua usia dan memastikan lanjut usia dapat hidup sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. (Ros)
Share:

Bukan Soal Penampilan, Obesitas Berkaitan dengan Kualitas Hidup

Kementerian Kesehatan RI menggelar kegiatan Obesity Disease Awareness Event: Harapan yang Meringankan. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Obesitas bukan sekadar persoalan penampilan, tetapi merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan obesitas sejak dini melalui penerapan pola hidup sehat, Kementerian Kesehatan RI menggelar kegiatan Obesity Disease Awareness Event: Harapan yang Meringankan di Aula Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026). 

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang dewasa (23,4%) hidup dengan obesitas. Hal ini menunjukkan bahwa obesitas mengalami peningkatan prevalensi dari tahun 2018 yang hanya sebesar 21,3%. Kejadian obesitas dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu biologis, lingkungan, dan genetik yang membutuhkan solusi komprehensif. 

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Guanadi Sadikin menekankan bahwa obesitas bukan sekadar persoalan penampilan, melainkan berkaitan erat dengan risiko berbagai penyakit tidak menular yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

“Kalau kita ingin hidup lebih sehat dan lebih panjang umur, maka kita harus mulai menjaga pola makan, menjaga berat badan, dan rutin berolahraga. Kesehatan itu bukan hanya urusan rumah sakit atau program pemerintah, tapi harus menjadi gerakan hidup sehat yang dimiliki setiap individu,” ujar Menkes Budi.

Ia menambahkan, pendekatan pemerintah dalam penanganan obesitas difokuskan pada edukasi dan perubahan perilaku masyarakat melalui penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami. Salah satunya melalui implementasi pelabelan nutrisi pada makanan dan minuman agar masyarakat dapat membuat pilihan konsumsi yang lebih sehat.

“Kita ingin masyarakat lebih sadar terhadap apa yang mereka konsumsi. Informasi gizi harus dibuat sederhana dan mudah dimengerti sehingga masyarakat bisa memilih makanan dan minuman yang lebih sehat,” lanjutnya.

Selain pola makan sehat, Menkes juga menyoroti pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, olahraga perlu didorong menjadi budaya dan tren positif di masyarakat.

“Kita harus menjadikan olahraga sebagai movement. Mau lari, jalan kaki, badminton, padel apa saja yang penting bergerak dan dilakukan rutin,” kata Menkes.

Sementara itu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Sten Frimodt Nielsen, menyampaikan bahwa obesitas merupakan tantangan kesehatan global yang memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan yang inklusif dan tanpa stigma.

“Obesitas merupakan kondisi kesehatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari gaya hidup, lingkungan, pendidikan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Penanganan obesitas membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, industri, dan masyarakat,” ujar Duta Besar Denmark Sten Frimodt.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan dan langkah sederhana sehari-hari untuk menciptakan dampak kesehatan jangka panjang.

“Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari serta penerapan pola hidup yang lebih sehat dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan dalam jangka panjang,” tambahnya.

Kerja sama Indonesia dan Denmark di bidang kesehatan juga terus diperkuat melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan RI dan Novo Nordisk sebagai bagian dari kemitraan bilateral kedua negara. Kehadiran Duta Besar Denmark dalam kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, khususnya obesitas dan diabetes, melalui edukasi, inovasi, serta sinergi lintas sektor untuk mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. 

Melalui kegiatan ini, Kementerian Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya obesitas semakin meningkat serta mendorong masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten. Kegiatan juga dirangkaikan dengan edukasi kesehatan, konsultasi, serta pemeriksaan kesehatan bagi peserta. (Evi)
Share:

Presiden Prabowo Tegaskan Perlindungan Warga Negara dan Penguatan Perdamaian ASEAN

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perlindungan warga negara dan penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian dunia. Presiden Prabowo menilai keselamatan warga negara harus menjadi perhatian utama negara-negara ASEAN di tengah dinamika global saat ini.

“Perlindungan warga negara kita harus tetap menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, Jumat, 8 Mei 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa banyak negara ASEAN memiliki ribuan warga negara yang berada di luar negeri sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi yang erat antarnegara ASEAN. Menurutnya, pendekatan bersama ASEAN menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan penanganan warga negara dalam situasi darurat.

“Saya pikir kita harus memiliki pendekatan ASEAN yang sama. Indonesia bersedia bekerja sama erat dengan rekan-rekan kita dari ASEAN. Perlindungan warga negara kita harus tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap mandat pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Presiden, keselamatan personel penjaga perdamaian harus dijamin dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

“Kita telah kehilangan prajurit Indonesia yang bertugas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kita menuntut akuntabilitas bahwa tugas-tugas penjaga perdamaian harus dihormati oleh semua pihak,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyambut baik semangat solidaritas yang ditunjukkan negara-negara ASEAN dalam membantu proses perlindungan dan evakuasi warga negara. Presiden Prabowo menilai kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan di antara negara anggota ASEAN.

“Saya menyambut baik contoh Singapura yang menawarkan untuk juga bekerja sama dengan negara-negara lain jika kita harus mengevakuasi warga negara kita,” ujar Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan masyarakat sipil. Presiden Prabowo menegaskan, ASEAN harus mampu berbicara dengan satu suara dalam menyikapi berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

“Dalam melindungi warga sipil kita, ASEAN harus berbicara dengan satu suara. Kita harus menuntut semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memajukan akuntabilitas atas pelanggaran. Inilah saatnya bagi ASEAN untuk menunjukkan pengaruhnya. Kita harus memiliki suara politik kolektif yang kuat,” tegas Presiden Prabowo.

Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa dialog, kerja sama, dan kolaborasi merupakan kekuatan utama ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global. Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa perdamaian menjadi fondasi utama bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat kawasan.

“Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak akan ada perdamaian tanpa dialog dan kerja sama,” tutup Presiden. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Bawa Semangat Ketahanan Pangan dan Energi dalam KTT ke-48 ASEAN di Filipina

Presiden Prabowo Bawa Semangat Ketahanan Pangan dan Energi dalam KTT ke-48 ASEAN di Filipina. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, dengan membawa penguatan komitmen bersama negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan global, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa isu utama yang mengemuka dalam berbagai sesi KTT adalah respons kolektif ASEAN terhadap dampak situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi kehidupan negara-negara di kawasan.

“Intinya adalah pertama: respons bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan, memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan. Khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi,” ujar Menlu Sugiono kepada awak media pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Menurut Menlu Sugiono, para pemimpin ASEAN memiliki kesadaran yang sama bahwa kawasan Asia Tenggara harus semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Karena itu, penguatan kerja sama regional di sektor pangan dan energi menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam KTT ke-48 ASEAN.

“Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan,” ungkapnya.

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa agenda tersebut sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menempatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai fondasi penting bagi kedaulatan dan ketahanan nasional. Pemerintah Indonesia pun terus mempercepat berbagai program strategis untuk mendukung tujuan tersebut.

“Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dimana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita,” kata Menlu Sugiono.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa dalam forum tersebut para pemimpin ASEAN juga menyepakati sejumlah hasil konkret atau deliverables sebagai langkah memperkuat ketahanan kawasan. Beberapa di antaranya ialah ASEAN Petroleum Security Agreement serta APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) yang menjadi bagian penting dari kerja sama regional di sektor energi dan pangan.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa dinamika global saat ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di suatu kawasan dapat dengan cepat berdampak pada negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara.

“Karena kita sadari bersama sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita dengan cepat akan langsung berimbas pada perikehidupan masyarakat di kawasan kita. Dan inilah yang dirasakan oleh seluruh negara-negara ASEAN,” tutur Menlu Sugiono. (Dinda)
Share:

Menag Minta Diaspora Indonesia Jaga Persaudaraan, Jangan Mudah Terpecah oleh Politik

Menag Minta Diaspora Indonesia Jaga Persaudaraan, Jangan Mudah Terpecah oleh Politik. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan tentang persaudaraan, sejarah Islam, dan identitas kebangsaan saat Halal Bihalal dan Silaturahmi Masyarakat Buton se-Jabodetabek di Gedung Graha Garda Dirgantara, Jakarta, Jumat (9/5/2026).

Menag Nasaruddin mengawali dengan membuka lembar sejarah Islam di Nusantara yang kerap luput dari perhatian publik luas. Ia menegaskan bahwa Buton bukan sekadar daerah di ujung Sulawesi Tenggara, melainkan salah satu pusat peradaban Islam tertua di Indonesia, bahkan mendahului masuknya Islam ke Pulau Jawa.

Menurut Nasaruddin, bukti-bukti historis yang kuat mencatat peran Buton dalam penyebaran Islam di kepulauan Nusantara. Kesultanan Buton yang berdiri kokoh selama berabad-abad telah menjadi mercusuar peradaban Islam di kawasan timur Indonesia, melahirkan tradisi keilmuan, kepemimpinan, dan tata nilai yang hingga kini masih hidup dalam keseharian masyarakat Buton.

"Masyarakat Buton memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ini bukan sesuatu yang boleh kita lupakan, apalagi kita abaikan," tegas Nasaruddin di hadapan ratusan peserta halal bihalal yang memenuhi gedung pertemuan tersebut.

Ia mendorong seluruh masyarakat Buton, khususnya generasi muda diaspora yang kini hidup dan berkarya di Jabodetabek, untuk tidak memutus hubungan dengan akar sejarah dan warisan leluhur mereka. Memahami sejarah Buton, kata Menag, adalah bagian dari tanggung jawab moral kepada generasi sebelumnya sekaligus bekal penting untuk membangun masa depan.

Salah satu pesan paling kuat yang disampaikan Menag Nasaruddin dalam kesempatan itu adalah soal makna sejati halal bihalal yang selama ini kerap dipahami secara sempit oleh masyarakat.

Menurut Nasaruddin, banyak orang mengira halal bihalal hanyalah tradisi yang melekat pada momentum Idulfitri semata — sebuah ritual tahunan saling bersalaman dan bermaaf-maafan yang berakhir begitu bulan Syawal berlalu. Pandangan itu, tegasnya, perlu diluruskan.

"Halal bihalal jangan hanya dikaitkan dengan Idul Fitri. Sejatinya, halal bihalal erat kaitannya dengan kasih sayang. Ia bukan sekadar seremonial, tetapi spirit yang harus hidup sepanjang waktu," ujar Nasaruddin.

Ia menjelaskan bahwa esensi halal bihalal adalah mempererat ukhuwah persaudaraan sejati yang melampaui batas suku, daerah, bahkan waktu. Dalam konteks masyarakat Buton yang tersebar di berbagai penjuru negeri, semangat itulah yang menjadi perekat identitas dan kebersamaan.

Menag berharap momentum halal bihalal tahun ini tidak hanya menjadi ajang bernostalgia, tetapi benar-benar menggerakkan hati untuk saling memaafkan, saling menguatkan, dan bersama-sama membangun kontribusi nyata bagi tanah air maupun daerah asal.

Pesan lain yang tak kalah penting disampaikan Menag Nasaruddin adalah peringatan keras terhadap bahaya perpecahan yang kerap dipicu oleh kepentingan politik. Ia menekankan bahwa persatuan masyarakat Buton dan bangsa Indonesia secara keseluruhan adalah aset yang tidak ternilai dan harus dijaga dengan sepenuh hati.

Nasaruddin mengakui bahwa dinamika politik di Indonesia kerap memanfaatkan sentimen kedaerahan, kesukuan, bahkan keagamaan sebagai alat untuk memecah belah kelompok masyarakat. Masyarakat Buton, yang dikenal sebagai komunitas yang kuat dalam nilai persaudaraan dan gotong royong, dimintanya untuk tidak mudah terjebak dalam pusaran kepentingan tersebut.

"Jangan mudah terpecah belah oleh kepentingan politik. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu merobek persaudaraan yang telah kita jaga selama berabad-abad," pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa budaya Buton secara inheren mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Pancasila, persaudaraan, gotong royong, dan saling mengangkat satu sama lain. Nilai-nilai itu, kata Menag, justru adalah kekuatan terbesar yang dimiliki masyarakat Buton dan harus terus dipupuk di mana pun mereka berada.

Lebih jauh, Menag Nasaruddin juga menyinggung pentingnya menjaga identitas budaya asli Buton, terutama di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang bergerak begitu cepat. Bagi masyarakat diaspora yang hidup di kota besar seperti Jakarta, godaan untuk meninggalkan akar budaya bisa datang dari berbagai arah.

Menurut Nasaruddin, identitas budaya bukan hambatan untuk maju, melainkan justru fondasi yang membuat seseorang tetap kokoh di tengah perubahan. Masyarakat Buton yang dikenal gemar merantau dan memiliki semangat juang tinggi, katanya, justru semakin perlu memperkuat akar budaya sebagai kompas dalam mengarungi kehidupan di perantauan.

"Jaga budaya asli Buton. Jangan biarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur kita terkikis oleh pengaruh luar," tegasnya.

Ia secara khusus menyerukan kepada generasi muda Buton untuk aktif memahami, mempelajari, dan melestarikan warisan Kesultanan Buton baik dalam bentuk tradisi, kearifan lokal, maupun semangat keilmuan yang pernah menjadi kebanggaan peradaban Buton di masa lampau.

Halal bihalal ini sendiri menjadi bukti nyata dari semangat kebersamaan yang digemakan Menag Nasaruddin. Acara yang diinisiasi oleh Diaspora Masyarakat Buton se-Jabodetabek itu berhasil menghimpun dana swadaya sebesar Rp180 juta, sepenuhnya dari partisipasi masyarakat tanpa bergantung pada sumber luar. Sebuah capaian yang mencerminkan betapa kuatnya solidaritas komunitas Buton di perantauan.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Penasehat Diaspora Buton Drs. Laode Makbudu, perwakilan anggota DPR RI, serta tokoh-tokoh masyarakat Buton dari berbagai latar belakang. Laporan panitia disampaikan oleh Ketua Panitia Suhardin Sulaiman, SH.,MH, yang mengapresiasi seluruh pihak yang memberikan dukungan moral maupun material demi suksesnya acara.

Dengan mengusung tema "Mempererat Silaturahmi, Menjaga Warisan Kesultanan Buton", acara ini diharapkan bukan hanya menjadi perayaan tahunan semata, tetapi benar-benar menjadi titik tolak bagi masyarakat Buton untuk terus bergerak maju — dengan identitas yang kuat, persaudaraan yang kukuh, dan kontribusi nyata bagi Indonesia. (Zikry)
Share:

Timnas Indonesia Satu Grup dengan Vietnam, Timor Leste dan Myanmar di Piala AFF U-19

Pembagian grup Piala AFF U-19 digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. (Dok. Kemenpora)

Medan, WaraWiri.net - Timnas Indonesia dipastikan tergabung dalam Grup A ASEAN U-19 Boy’s Championship 2026 atau Piala AFF U-19. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. 

Pembagian grup tersebut dilakukan melalui proses drawing yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/5). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden AFF Khiev Sameth, serta Pelatih Timnas U-19 Nova Arianto.

Sementara, Grup B dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan Grup C diisi Australia, Kamboja, dan Filipina. 

Pelatih Nova Arianto menyambut positif drawing ini. Menurutnya, hasil undian itu akan mendongkrak semangat para pemain untuk menunjukkan kualitasnya. 

“Hasil drawing pastinya sangat kompetitif dan baik untuk tim, karena Piala AFF U-19 menjadi bagian proses kami. Ya ini jadi motivasi ekstra bagi anak-anak,” ujarnya. 

Seperti diketahui, Sumatera Utara menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan turnamen internasional tersebut yang akan berlangsung pada 1-14 Juni 2026 mendatang.

Pemerintah Provinsi Sumut sudah menyiapkan beberapa stadion untuk venue pertandingan, yaitu Stadion Utama Sumut dan Stadion Teladan Medan. 

Selain itu, sejumlah stadion pendukung juga disiapkan yaitu Stadion Madya Atletik, Stadion Mini Pancing, Lapangan Kebun Bunga, dan Lapangan Cadika sebagai venue latihan. (Remond)
Share:

Ratusan Handphone Ilegal Dimusnahkan, Ditjenpas Sultra Perkuat Pemberantasan Barang Terlarang

Ratusan Handphone Ilegal Dimusnahkan, Ditjenpas Sultra Perkuat Pemberantasan Barang Terlarang. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tenggara, WaraWiri.net - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tenggara (Sultra) musnahkan ratusan handphone ilegal beserta berbagai hasil razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) se-Sultra, Jumat (8/5). 

Pemusnahan dilakukan secara terbuka di Lapas Kelas IIA Kendari dan disaksikan unsur Kodim 1417/Kendari, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta mahasiswa.

Barang yang dimusnahkan meliputi handphone ilegal, charger, kabel data, powerbank, headset, dan berbagai barang terlarang lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelaksanaan Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan yang diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sultra.

Kepala Kanwil Ditjenpas Sultra, Sulardi, menegaskan bahwa pemusnahan barang sitaan menjadi bukti nyata keseriusan jajaran Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran alat komunikasi ilegal di dalam Lapas dan Rutan.

“Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga marwah Pemasyarakatan. Tidak boleh ada toleransi terhadap peredaran handphone ilegal, narkoba, maupun praktik penipuan di dalam Lapas dan Rutan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Kanwil Ditjenpas Sultra serius mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas,” tegas Sulardi.

Menurutnya, penggunaan handphone ilegal di dalam Lapas berpotensi memicu berbagai tindak pidana, mulai dari penipuan hingga peredaran narkoba. Karena itu, pengawasan dan razia rutin akan terus diperkuat di seluruh UPT Pemasyarakatan di Sultra.

Sementara itu, Kepala Lapas Kendari, Mukhtar, mengatakan pelaksanaan kegiatan yang dipusatkan di Lapas Kendari menjadi momentum memperkuat sinergi dan pengawasan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Pemasyarakatan.

“Pemberantasan handphone ilegal dan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Sinergi antara petugas Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, stakeholder, hingga masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan Lapas yang aman dan bersih dari gangguan keamanan,” ujarnya.

Selain pemusnahan barang sitaan, kegiatan juga dirangkaikan dengan tes urine bagi petugas sebagai bentuk penguatan pengawasan internal sekaligus upaya memastikan seluruh jajaran Pemasyarakatan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan integritas, kewaspadaan, dan pengawasan guna menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik menyimpang. (Dinda)
Share:

Seminar Nasional Pemasyarakatan 2026 Dorong Transformasi Sistem Hukum Pidana Humanis dan Berkeadilan

Seminar Nasional Pemasyarakatan 2026 Dorong Transformasi Sistem Hukum Pidana Humanis dan Berkeadilan. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I) menyelenggarakan Seminar Nasional Pemasyarakatan Tahun 2026 dengan tema “Transformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru”, Rabu (6/5).

Berpusat di Auditorium Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, forum tersebut menjadi ruang menyamakan persepsi, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan aturan hukum baru.

Seminar nasional tersebut menjadi bagian dari kontribusi P3I dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2026, sekaligus merespons implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan hukum pidana bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan sebuah transformasi besar.

“Sebagaimana kita ketahui, sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi mengimplementasikan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Langkah ini bukan sekedar pembawaan regulasi di atas kertas, melainkan sebuah revolusi paradigma,” ujarnya.

Menteri Agus turut menyoroti tantangan besar sistem Pemasyarakatan saat ini. Pihaknya menekankan pentingnya penerapan prinsip ultimum remedium dalam konteks transformasi Pemasyarakatan.

”Selama puluhan tahun sistem hukum kita terjebak dalam pendekatan retributif. Tidak dapat dipungkiri, pendekatan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia, serta melekatnya stigma sosial yang ada kepada para mantan Warga Binaan,” ujar Menteri Agus.

Data menunjukkan bahwa per tanggal 30 April 2026, jumlah Warga Binaan yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mencapai 271.602 orang. Adapun total kapasitas ideal Lapas dan Rutan hanya mampu menampung 147.376 penghuni. Hal tersebut menunjukkan kondisi nyata terjadinya kelebihan penghuni yang mencapai 85%.

Maka dari itu, transformasi hukum pidana berupaya menjadikan pemenjaraan bukan solusi yang utama dalam menghukum pelaku tindak pidana. Pemenjaraan merupakan solusi terakhir, sehingga fokus utama terletak pada upaya mengembalikan kondisi semula dan juga pembinaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Panitia Seminar Nasional, Mardjoeki, dalam laporannya turut menegaskan bahwa tema seminar mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana nasional.

“Transformasi penegakan hukum pidana kita menghadirkan perubahan mendasar. Jika pada KUHP lama menitik perhatian pada asas retributif atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan, pada KUHP baru mengedepankan asas restoratif dan korektif yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial,” urainya.

Forum seminar nasional dalam hal ini menghadirkan berbagai narasumber, antara lain Wakil Menteri Hukum RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, akademisi, serta perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai latar belakang, serta diikuti oleh berbagai peserta secara daring.

Seminar Nasional Pemasyarakatan tahun 2026 ini menjadi penanda penting bahwa transformasi hukum pidana Indonesia bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan perubahan cara pandang dalam memperlakukan manusia dan keadilan. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, hasil forum ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan dan praktik pemasyarakatan yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga sistem hukum Indonesia tidak hanya menghadirkan kepastian, tetapi juga keadilan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat. (Alfi)
Share:

Kerja Sama Indonesia dan Filipina untuk Perkuat Rantai Pasok Mineral Kritis Global

Kerja Sama Indonesia dan Filipina untuk Perkuat Rantai Pasok Mineral Kritis Global. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Filipina, WaraWiri.net - Di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) di Cebu, Filipina, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina (Secretary of Trade and Industry) Hon.

Maria Cristina A. Roque menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5). Forum bisnis tingkat tinggi ini digelar bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48, serta menjadi tindak lanjut konkret dari pembahasan kerja sama ekonomi regional dalam KTT AECC ke-27 yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026.

Indonesia dan Filipina: Poros Tak Terpisahkan dalam Nikel Global

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6% produksi nikel global pada 2025. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 66,7% atau 2,6 juta ton dan Filipina sebanyak 6,9% atau 270.000 ton. Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5% cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton, sementara Filipina memiliki 3,4% atau 4,8 juta ton.

Hubungan dagang kedua negara juga semakin erat. Sepanjang 2025, total nilai ekspor Indonesia ke Filipina mencapai USD10,22 miliar atau setara dengan 8,4% dari total nilai impor Filipina, menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina setelah Tiongkok dan Jepang. Secara keseluruhan, Filipina merupakan mitra dagang strategis yang krusial bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk komoditas energi dan produk otomotif.

“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Menko Airlangga.

Lingkup Kerja Sama yang Komprehensif

Nota Kesepahaman antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang, meliputi (i) Pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global, (ii) Pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari side product (produk sampingan) industri pengolahan, dan (iii) Pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang sangat masif, dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai USD9,73 miliar di 2025. Proyeksi investasi hingga USD47,36 miliar dan penyerapan 180.600 tenaga kerja ditargetkan tercapai pada 2030. Smelter-smelter tersebut membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg) tepat yang dapat dipenuhi dari bijih nikel Filipina melalui proses blending.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita. Hal ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN,” tambah Menko Airlangga.

Nikel untuk Ketahanan Energi dan Peran Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya. Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat daya saing industri nikel, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis. KEK dapat menjadi lokomotif bagi investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, serta pusat inovasi teknologi hilirisasi yang berstandar internasional. (Tedy)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING