Pacu Daya Saing Industri Perhiasan, Kemenperin Perkuat Standar Mutu Emas

Pacu Daya Saing Industri Perhiasan, Kemenperin Perkuat Standar Mutu Emas. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat jaminan kualitas produk emas nasional di tengah tren kenaikan harga emas global yang berdampak pada peningkatan permintaan dan produksi industri perhiasan. Penguatan mutu dan keakuratan pengujian kadar emas dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan daya saing industri perhiasan Indonesia di pasar global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri perhiasan Indonesia menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga Indonesia mencapai USD9,1 miliar, meningkat 65,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat pasar global terhadap produk perhiasan Indonesia.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor industri perhiasan Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh di pasar internasional. Momentum positif ini harus dijaga melalui penguatan kualitas dan kepercayaan terhadap produk dalam negeri,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3).

Menperin juga menegaskan, seiring meningkatnya produksi dan permintaan global, pemastian akurasi pengujian kadar emas menjadi semakin penting.

“Peran laboratorium pengujian sangat strategis dalam memastikan kesesuaian kadar logam mulia sehingga produk yang beredar di pasar memiliki standar kualitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mendorong partisipasi laboratorium dan industri dalam program Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP). Program ini berfokus kepada kemampuan beberapa laboratorium dalam melakukan pengujian untuk bisa dibandingkan secara objektif, sehingga menghasilkan pengujian yang lebih akurat, konsisten, dan terpercaya.

Melalui penguatan sistem pengujian tersebut, industri perhiasan nasional diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan momentum pasar global, tetapi juga semakin dikenal sebagai produsen perhiasan berkualitas tinggi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menjelaskan, program uji profisiensi merupakan instrumen penting dalam mendukung industri perhiasan emas Indonesia agar memiliki standar pengujian yang lebih akurat dan terpercaya.

“Kami terus mendorong penerapan standar dalam sektor industri, khususnya dalam memastikan kualitas produk yang beredar di pasar. Program Uji Profisiensi ini sangat penting bagi laboratorium perusahaan industri yang melakukan pengujian mutu emas untuk menunjukkan keabsahan hasil uji mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri emas nasional di pasar global,” tuturnya.

Pelaksanaan layanan uji profisiensi di bidang emas dilakukan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) yang merupakan satuan kerja di bawah BSKJI. Program Uji Profisiensi untuk komoditas barang-barang emas ini merupakan satu-satunya dan yang pertama di Indonesia, sehingga menjadi rujukan nasional dalam pemastian mutu pengujian emas.

Kepala BBSPJIKB Zya Labiba mengemukakan, layanan PUP terbuka bagi berbagai sektor, baik industri, instansi swasta, maupun pemerintah, termasuk laboratorium yang telah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi.

Menurutnya, uji profisiensi memberikan berbagai manfaat, antara lain sebagai bukti pelaksanaan SNI ISO/IEC 17025:2017 Klausul 7.7.2 terkait pemastian keabsahan hasil, membantu laboratorium mengevaluasi kinerja pengujian, serta memastikan tingkat akurasi pengujian terhadap data populasi pengujian. BBSPJIKB juga mengundang laboratorium yang memiliki ruang lingkup pengujian barang-barang emas untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

“Program ini menggunakan skema simultan, yakni objek uji didistribusikan untuk pengujian secara bersamaan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dengan metode tersebut, hasil pengujian dari setiap laboratorium dapat dibandingkan secara objektif, terukur, dan transparan,” papar Zya.

Kemenperin melalui BBSPJIKB berkomitmen untuk terus mendukung perusahaan produk emas dalam meningkatkan kualitas dan keandalannya, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan daya saing industri emas nasional.

Bagi perusahaan atau laboratorium pengujian emas yang berminat mengikuti Program Uji Profisiensi tahun 2026, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan https://bit.ly/pendaftaranUP2026. (Ros)

Share:

Read More

JPU Kejari Kepulauan Selayar Mengikuti Sidang Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Korupsi Desa Latondu

JPU Kejari Kepulauan Selayar Mengikuti Sidang Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Korupsi Desa Latondu. (Dok. Kejagung RI)

Makassar, WaraWiri.net  - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menghadiri Sidang pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Latondu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar kepada terdakwa berinisial MS yang didakwa melanggar Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 UU Tipikor Subs Pasal 03 UU Tipikor jo. Pasal 18 UU Tipikor yang bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin (09/03/2026).

Agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna membuktikan unsur-unsur dakwaan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Melalui proses persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum berupaya menghadirkan alat bukti yang relevan dan sah menurut hukum untuk mengungkap secara terang peristiwa pidana yang didakwakan.

Seluruh rangkaian persidangan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. (Siti)

Share:

Read More

Jaksa Agung Dorong Transformasi Penegakan Hukum Sektor SDA

Jaksa Agung Dorong Transformasi Penegakan Hukum Sektor SDA. (Dok. Kejagung)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan arahan strategis dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan Pedoman Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang diselenggarakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin, 9 Maret 2026.

FGD ini dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. dan 5 (lima) narasumber yakni Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Yang Mulia Dr. H. A. S. Pujoharsoyo, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiarie, S.H., M.Hum, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu, S.Si., M.Si, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Mohammad Irhamni, S.IK., M.H., M.Han., Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring.  

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menjelaskan bahwasannya kegiatan ini menjadi langkah krusial dalam mengimplementasikan KUHAP baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan melalui pendekatan hukum yang lebih modern.

"Didalam sektor SDA merupakan penggerak utama ekonomi nasional dengan kontribusi pendapatan negara yang sangat signifikan, mencapai lebih dari Rp228 triliun pada tahun 2024.", jelas Jaksa Agung.

Menurut Jaksa Agung, tantangan besar yang muncul yakni dari kompleksitas tindak pidana di sektor ini yang meliputi perusakan lingkungan hingga pencucian uang, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga progresif dan solusional.

“Kehadiran mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan serta instrumen Denda Damai dalam KUHAP baru menandai pergeseran paradigma menuju penegakan hukum yang restoratif, efisien, dan proporsional,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengungkapkan bahwa implementasi DPA khususnya ditujukan untuk korporasi sebagai inovasi untuk meminta pertanggungjawaban pidana secara lebih efektif dan cepat, mengingat karakteristik korporasi yang berbeda dari subjek hukum manusia.

Sementara itu, mekanisme Denda Damai hadir sebagai pelaksanaan asas oportunitas yang merupakan wewenang eksklusif Jaksa Agung untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ekonomi, seperti perpajakan dan kepabeanan, secara lebih fleksibel namun tetap berkeadilan.

“Penegakan hukum di luar pengadilan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepastian iklim investasi dan perlindungan hak hidup masyarakat luas,” imbuh Jaksa Agung

Lebih lanjut, mekanisme ini memungkinkan terjadinya pemulihan lingkungan secara cepat karena pelaku dapat segera melakukan remediasi tanpa harus menunggu proses peradilan panjang yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Selain pemulihan fisik lingkungan, kebijakan ini juga mendorong perbaikan tata kelola internal korporasi agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

Jaksa Agung juga menggarisbawahi pentingnya parameter objektif dalam menyusun pedoman ini untuk mencegah terjadinya disparitas hukum di lapangan.

Sebagai penutup, Jaksa Agung menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tiga prinsip utama, yakni pengawasan internal yang berjenjang, transparansi administratif yang akuntabel, serta integritas aparat yang tinggi.

Jaksa Agung memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh institusi Kejaksaan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan institusional demi mewujudkan kemakmuran rakyat serta masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. (Muh)

Share:

Read More

KAI Hadirkan Ramadan Festive: Promo Mudik Diskon 30 Persen

KAI Hadirkan Ramadan Festive: Promo Mudik Diskon 30 Persen. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan rangkaian program Ramadan Festive yang menawarkan berbagai promo perjalanan kereta api bagi masyarakat selama bulan Ramadan 2026. Program ini mencakup Promo Mudik dengan diskon 30 persen, Flash Sale tiket kereta api dengan harga khusus, serta aktivasi digital “Ngobrol Asik” yang disiarkan secara langsung melalui media sosial KAI.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa Ramadan Festive menjadi momentum bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan tarif yang lebih terjangkau sekaligus memperoleh berbagai informasi mengenai perjalanan kereta api menjelang periode mudik.

“Ramadan Festive kami hadirkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan tiket kereta api dengan tarif yang lebih hemat sekaligus menghadirkan interaksi yang lebih dekat melalui berbagai program digital yang dapat diikuti pelanggan,” ujar Anne.

Dalam program Promo Mudik, pelanggan dapat memperoleh potongan harga 30 persen untuk pembelian tiket mulai 9 Maret 2026. Tarif diskon ini berlaku untuk periode keberangkatan 9–20 Maret 2026 dengan kuota terbatas sesuai ketersediaan tiket.

KAI juga menghadirkan program Flash Sale yang menawarkan tarif khusus dengan skema harga flat. Melalui program ini, pelanggan dapat memperoleh tiket kereta api dengan harga Rp150.000 untuk kelas Ekonomi, Rp300.000 untuk kelas Eksekutif, dan Rp600.000 untuk layanan Panoramic.

Flash Sale tersebut tersedia khusus melalui aplikasi Access by KAI pada 9 Maret 2026 pukul 16.30–17.30 WIB dan berlaku untuk perjalanan pada periode 9–20 Maret 2026. Sementara untuk layanan kereta api yang dikelola oleh KAI Wisata seperti Priority, Imperial, dan Panoramic, tarif promo berlaku untuk periode keberangkatan 11–20 Maret 2026.

Sebagai bagian dari rangkaian program tersebut, KAI juga menghadirkan sesi “Ngobrol Asik” yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Acara ini menghadirkan aktor Lora Kadam Sidik bersama Bunny Asfian sebagai host dan akan berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026 pukul 16.00–18.00 WIB melalui akun Instagram dan TikTok @KAI121 serta akun @kadamsidik00.

Sesi Ngobrol Asik menjadi bagian dari rangkaian aktivasi Ramadan Festive yang berlangsung menjelang pelaksanaan Flash Sale. Melalui kegiatan ini, KAI mengajak masyarakat untuk mengikuti perbincangan santai mengenai pengalaman perjalanan menggunakan kereta api, berbagi cerita seputar Ramadan, sekaligus memperoleh informasi terkait promo tiket yang sedang berlangsung.

KAI juga mengingatkan bahwa tarif promo tidak berlaku untuk layanan Kereta Luxury dan Compartment, serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun program diskon lainnya. Tiket dengan tarif promo tetap dapat dibatalkan maupun dijadwalkan ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi terkait daftar kereta dan detail program promo dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI. Program promo berlaku selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia.

“Melalui rangkaian Ramadan Festive ini, KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih mudah serta menikmati perjalanan kereta api yang nyaman selama bulan Ramadan,” tutup Anne. (Zikry)

Share:

Read More

Akses dan Ruang Tunggu KA Feeder Whoosh di Stasiun Bandung Berpindah ke Sisi Barat

Akses dan Ruang Tunggu KA Feeder Whoosh di Stasiun Bandung Berpindah ke Sisi Barat. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Mulai Selasa (10/3), akses dan ruang tunggu KA Feeder Whoosh di Stasiun Bandung akan berpindah ke area baru yang terletak di sisi barat stasiun, tepatnya di depan Masjid Al Mu’min. Penumpang yang akan menggunakan KA Feeder menuju Stasiun Padalarang dapat mengakses lokasi tersebut melalui Pintu Utara Stasiun Bandung dari Jalan Kebon Kawung.

Perubahan ini mulai diberlakukan pada perjalanan KA Feeder pertama dari Stasiun Bandung yang tetap beroperasi sesuai jadwal, yaitu pukul 07.16 WIB dengan Whoosh keberangkatan Padalarang 07.53 menuju Halim. Penumpang diimbau untuk menyesuaikan akses menuju ruang tunggu baru dan datang lebih awal agar perjalanan menuju kereta tetap berjalan lancar.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan bahwa informasi ini penting untuk diperhatikan penumpang agar tidak mengalami keterlambatan saat menuju ruang tunggu KA Feeder, mengingat jadwal KA Feeder telah diselaraskan dengan keberangkatan Whoosh dari Stasiun Padalarang.

“Kami mengimbau penumpang untuk datang minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan KA Feeder. Hal ini karena pintu menuju peron akan ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan, sehingga penumpang memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan akses dan ruang tunggu yang baru serta memastikan proses perjalanan tetap aman dan lancar,” ujar Eva.

Seiring dengan pemberlakuan akses baru tersebut, ruang tunggu KA Feeder di sisi timur dan selatan Stasiun Bandung tidak lagi digunakan. Namun selama masa sosialisasi hingga akhir Maret 2026, akses melalui sisi selatan stasiun masih dapat dimanfaatkan untuk membantu penyesuaian penumpang menuju area baru.

Untuk memudahkan penumpang, KCIC bersama KAI akan memasang rambu dan penunjuk arah di sejumlah titik strategis Stasiun Bandung serta menyiagakan petugas tambahan selama masa transisi, termasuk penempatan petugas di area ruang tunggu lama agar dapat mengarahkan penumpang ke area baru sehingga proses perpindahan akses berjalan tertib serta perjalanan penumpang tetap lancar.

Ruang tunggu baru KA Feeder di sisi barat Stasiun Bandung memiliki area yang lebih luas serta fasilitas yang lebih modern dengan kapasitas lebih dari 300 tempat duduk, meningkat dibandingkan ruang tunggu sebelumnya di sisi timur yang berkapasitas sekitar 200 tempat duduk. Dengan penataan ini, aktivitas ruang tunggu dan boarding KA Feeder akan dipusatkan di area baru sehingga alur pergerakan penumpang menjadi lebih tertata.

“Penataan akses dilakukan untuk menciptakan pergerakan penumpang yang lebih tertib, aman, dan efisien. Dengan sentralisasi akses ini, alur penumpang menjadi lebih tertata serta dapat meningkatkan kenyamanan integrasi KA Feeder dengan Kereta Cepat Whoosh,” tambah Eva. (Junaedi)

Share:

Read More

Pertamina Resmi Operasikan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026, Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman

Pertamina Resmi Operasikan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026, Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) resmi mengoperasikan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026/1447 H yang akan bertugas memastikan keandalan pasokan dan distribusi energi nasional selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

Satgas akan beroperasi mulai 9 Maret hingga 1 April 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan serta tingginya mobilitas pada periode arus mudik dan arus balik Idulfitri.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa pengalaman keberhasilan pengelolaan pasokan energi pada periode Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru 2025 menjadi fondasi penting dalam menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini.

“Keberhasilan Satgas Natal dan Tahun Baru 2025 yang lalu menjadi modal penting bagi Pertamina dalam menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri. Dengan persiapan yang matang, koordinasi lintas fungsi yang kuat, serta kolaborasi di seluruh lini operasional, kami optimistis Pertamina mampu menjaga keandalan distribusi energi nasional,” ujar Simon, pada saat Kick Off Satgas Ramadan dan Idulfitri di Grha Pertamina, Jakarta, Senin 9 Maret 2026.

Menurut Simon, periode Ramadan dan Idulfitri merupakan salah satu periode paling kritikal dalam distribusi energi nasional karena meningkatnya konsumsi BBM, LPG, dan gas, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat serta kebutuhan energi di sektor transportasi, rumah tangga, dan industri.

Untuk itu, Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipatif melalui early preparation, penguatan koordinasi lintas fungsi, serta penguatan sistem monitoring dan mitigasi risiko di seluruh rantai operasional perusahaan.

“Dengan langkah-langkah tersebut, ketersediaan BBM, LPG, dan gas selama Ramadan dan Idulfitri tetap aman dan mencukupi,” jelas Simon.

Selain memastikan pasokan energi tetap terjaga, Pertamina juga menyiapkan berbagai layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama Ramadan dan perjalanan mudik Idulfitri.

Seluruh operasional Satgas akan dipantau secara terintegrasi melalui Command Center dan Digital Monitoring System yang memungkinkan pemantauan distribusi energi secara real-time.

Sistem ini juga memanfaatkan data analitik dan predictive monitoring untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi energi serta memastikan mekanisme pengambilan keputusan yang cepat melalui forum koordinasi dan crisis center yang telah disiapkan.

Pertamina berharap melalui kesiapan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri ini, masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan serta perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.

“Pertamina akan terus hadir menjaga ketahanan energi nasional, memastikan BBM, LPG, dan gas tersedia serta distribusi berjalan lancar sehingga masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan penuh kedamaian,” tambah Simon.

Simon menambahkan, Ramadan dan Idulfitri juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Ramadan Idulfitri adalah momentum menumbuhkan kebersamaan dan rasa saling percaya. Semangat inilah yang harus kita hadirkan dalam pelayanan kita kepada masyarakat,” pungkas Simon. (Burhan)

Share:

Read More

Indosat Dorong Startup Perempuan Indonesia ke Kancah Asia Tenggara melalui Program SheHacks di Vietnam

Indosat Dorong Startup Perempuan Indonesia ke Kancah Asia Tenggara melalui Program SheHacks di Vietnam. (Dok. Indosat)

Vietnam, WaraWiri.net - SheHacks, program pemberdayaan perempuan berbasis teknologi dari Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), memperluas kiprahnya lintas negara melalui inisiatif Global Market Benchmarking Trip ke Vietnam. Hal ini menjadi inisiatif strategis untuk membuka akses pasar baru, memperkuat jejaring inovasi Asia Tenggara, serta menunjukkan kapasitas startup perempuan Indonesia dalam bidang kecerdasan artifisial (AI) untuk bersaing dan berkolaborasi di ekosistem global.

SheHacks membawa Top 5 MVP Accelerator 2025 yang mewakili sektor digital prioritas di Indonesia mulai dari DoctorTool (penyedia ekosistem digital berbasis Al untuk fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien), Hear Me (solusi komunikasi inklusif berbasis teknologi untuk Teman Tuli), Serenic.ai (AI klinis untuk otomatisasi administratif RS, seperti optimalisasi klaim RS dan pencatatan rekam medis berbasis percakapan dokter-pasien), Katalis AI (solusi digital marketing dengan kombinasi AI dan data analytics), hingga Lunar Interactive (Penerapan sistem gamifikasi untuk pembelajaran keterampilan berbicara bahasa asing).

Para founder menjalani rangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk membuka peluang investasi, kolaborasi pasar, dan pertukaran wawasan bisnis serta potensi mentoring dari praktisi di Vietnam guna memperkuat kapasitas setiap startup dalam mengembangkan produk dan membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, “Program ini dirancang untuk menghadirkan peluang nyata bagi perempuan Indonesia di ekonomi digital global, sekaligus mencerminkan komitmen Indosat dalam memberdayakan Indonesia secara inklusif, di mana perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Melalui kolaborasi lintas negara, penguatan jejaring institusi, dan akses ke investor, SheHacks memperluas dampaknya dari Indonesia ke Asia Tenggara. Kami ingin para founder perempuan membangun koneksi yang kuat dengan ekosistem digital global, mengakses peluang pendanaan, dan mengubah inovasi mereka menjadi solusi yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.”

Kunjungan ini mencatat capaian signifikan yang semakin menegaskan kemampuan SheHacks dalam membangun jembatan inovasi antara Indonesia dan Vietnam. Rangkaian aktivitas meliputi 51 sesi business matching, mentoring intensif bersama pakar AI, strategi bisnis, legal, ekonomi, dan community building, diskusi kolaborasi dengan institusi inovasi pemerintah, serta featured events bersama investor dan ecosystem enablers. Selain itu, SheHacks berhasil membuka koneksi strategis dengan enam investor, enam instansi pemerintah, dan sembilan potential partners di ekosistem Vietnam, sebuah landasan kuat untuk kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan.

Serangkaian kolaborasi ini melibatkan lembaga-lembaga penting seperti Department of Science & Technology (DOST), Startup & Innovation Hub (SIHUB), HCMC Innovation Department, Business Startup Support Centre (BSSC), dan Investment & Trade Promotion Center (ITPC). Keterlibatan institusi pemerintah tersebut membuka jalan bagi soft-landing dan akses pasar bagi startup Indonesia di Vietnam.

Mendorong Startup Perempuan Indonesia ke Pasar Global

Seluruh rangkaian program ini membuktikan bahwa SheHacks bukan hanya inkubator inovasi, tetapi platform pemberdayaan perempuan lintas negara yang mampu membangun koneksi global secara konkret. Para founder mendapatkan kesempatan untuk memahami regulasi Vietnam, mengevaluasi potensi ekspansi, dan menyesuaikan model bisnis untuk pasar Asia Tenggara.

Sementara itu, terdapat sesi featured events bersama Do Ventures dan DMZ Ventures menjadi momentum penting bagi mereka untuk mempresentasikan inovasi, berdiskusi dengan investor, dan memperluas eksposur antar negara secara kredibel. Kunjungan ini menegaskan bahwa startup perempuan Indonesia memiliki daya saing tinggi dan berpotensi memasuki pasar internasional dengan dukungan ekosistem yang tepat.

Indosat menegaskan komitmennya melalui upaya ini sebagai landasan penting untuk memperluas pergerakan SheHacks di kawasan Asia. Inisiatif di Vietnam ini juga akan menjadi model bagi kolaborasi di negara-negara Asia lainnya, mendorong terbentuknya ekosistem inovasi perempuan yang lebih inklusif, tangguh, dan kompetitif. (Slamet)

Share:

Read More

Proyek Elektrifikasi Jalur Kereta Malaysia Rampung Lebih Cepat dari Target, PLN Group Perkuat Reputasi Internasional

Proyek Elektrifikasi Jalur Kereta Malaysia Rampung Lebih Cepat dari Target, PLN Group Perkuat Reputasi Internasional. (Dok. PLN)

Jakarta, WaraWiri.net - PLN Group kembali memperoleh pengakuan atas kinerjanya di panggung global. Subholding PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui anak usahanya, PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) berhasil menyelesaikan 2 (dua) titik proyek elektrifikasi East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Adapun kedua titik tersebut ialah Feeder Station (FS) 01 di Tunjung, Kelantan yang diselesaikan 15 hari lebih awal dari jadwal dan FS 09 di Jambu Rias, Pahang yang juga mencatat percepatan signifikan dengan rampung satu bulan lebih cepat dari target. Penyelesaian proyek yang lebih cepat dari target ini mendapat apresiasi dari Tenaga Switchgear (TSG) selaku Project Delivery Partner (PDP) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) sebagai pemilik jaringan.

Head Project Management Office TNB, Tn Azreen Bin Othman menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelesaian koneksi dari Pencawang Masuk Utama (Gardu Induk) Tunjung hingga FS 01 dan FS 09 menjadi bagian krusial dalam sistem elektrifikasi ECRL.

“Lebih awal dari target yang ditetapkan. Ini merupakan capaian yang sangat membanggakan. Kami melihat PLN menunjukkan komitmen dan kesungguhan yang tinggi dalam memastikan proyek ini selesai dengan cepat tanpa mengesampingkan kualitas,” ujarnya.

Diketahui, ECRL merupakan proyek kereta listrik jalur ganda sepanjang 665 kilometer yang menghubungkan Port Klang di Selangor hingga Kota Bharu di Kelantan. Proyek ini sepenuhnya menggunakan tenaga elektrik untuk operasional penumpang dan kargo serta diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga satu juta ton CO₂ per tahun saat mulai beroperasi pada 2027.

Azreen menambahkan, pihaknya berharap kinerja tersebut dapat berlanjut pada proyek-proyek berikutnya.

“Kami sangat puas dengan hasilnya dan berharap pencapaian luar biasa ini dapat terus berlanjut pada proyek-proyek berikutnya di Pencawang Seberang Jerteh dan Gombak,” tambahnya.

Keberhasilan PLN dalam proyek ini sekaligus menunjukkan kontribusi nyata Indonesia dalam mendukung infrastruktur transportasi rendah karbon di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan wujud konkret transformasi dan ekspansi global PLN.

“Keberhasilan ini menjadi pijakan strategis bagi PLN Group untuk terus memperluas proses bisnis di level internasional. Dengan kompetensi teknis dan pengalaman di bidang kelistrikan yang dimiliki, kami yakin mampu menyelesaikan proyek sesuai standar internasional sekaligus mengharumkan nama bangsa di level dunia,” jelasnya.

Dalam proyek ini, PLN Group tergabung dalam konsorsium Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC). Ada pun, PLN NP berperan dalam pengadaan peralatan utama, sementara PLN NPC berperan juga dalam pengadaan peralatan pendukung dan mengeksekusi pekerjaan konstruksi sekaligus pelaksanaan komisioning.

Secara teknis, PLN Group mengerjakan empat dari total 10 Feeder Station dalam proyek ECRL, yakni FS1, FS2, FS9, dan FS10. Proyek ini dimulai pada Juni 2024 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Juni 2026.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah menyampaikan bahwa penyelesaian lebih cepat dari target menjadi bukti kapabilitas perusahaan dalam proyek strategis lintas negara.

“Penyelesaian lebih cepat dari target menjadi bukti bahwa perusahaan Indonesia mampu bersaing dan dipercaya dalam proyek strategis lintas negara. Ini bukan hanya pencapaian bisnis, tetapi juga kebanggaan nasional,” ujar Ruly.

Direktur Utama PLN Nusantara Power Construction, Djarot Hutabri, menjelaskan bahwa PLN NPC telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang pembangkitan dan transmisi. Pengalaman tersebut menjadi fondasi dalam mengerjakan proyek elektrifikasi ECRL di Malaysia.

Ia memastikan PLN NPC siap melaksanakan design and build untuk elektrifikasi Feeder Station ECRL yang mencakup pembangunan 132 kV Switching Station, instalasi Overhead Transmission Line (OHL) dan Underground Cable sepanjang 3 kilometer, serta pekerjaan pendukung lainnya demi memastikan proyek tersebut dikerjakan tepat waktu dan berstandar tinggi.

“Capaian ini mencerminkan kapabilitas, profesionalisme, dan komitmen seluruh insan PLN NPC dalam menghadirkan layanan konstruksi ketenagalistrikan yang andal, tepat waktu, dan berstandar global. Apresiasi dari TSG dan TNB menjadi bukti bahwa kami mampu memberikan nilai tambah bagi mitra strategis,” pungkas Djarot. (Rizal)

Share:

Read More

KPK Siapkan Program Strategis Pelatihan Integritas bagi Aparat Penegak Hukum

KPK Siapkan Program Strategis Pelatihan Integritas bagi Aparat Penegak Hukum. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat integritas di lingkungan aparat penegak hukum (APH). Melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan antikorupsi yang sistematis, KPK mendorong internalisasi nilai integritas sebagai fondasi dalam praktik penegakan hukum.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya KPK membangun ekosistem antikorupsi yang lebih kuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada institusi penegak hukum. Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan integritas tidak hanya dipahami sebagai nilai normatif, tetapi juga tercermin dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kewenangan di lapangan.

Sebagai langkah awal dari rangkaian program tersebut, ACLC KPK telah menyelenggarakan Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas, dan Antikorupsi (PELATNAS) bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dimulai di 24 Februari 2026 lalu, kegiatan ini diikuti oleh auditor Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri serta personel Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kepolisian.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen serta keteladanan dari para aparat penegak hukum.

“Pendidikan dan pelatihan antikorupsi merupakan proses yang membutuhkan komitmen, keteladanan, dan keberanian moral. Kami berharap pelatihan ini memberikan manfaat nyata dan menjadi bekal bagi para auditor Polri dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional,” tegas Setyo.

Menurutnya, penguatan nilai antikorupsi harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat, serta ditopang oleh sistem yang mampu memastikan setiap keputusan tetap berada pada jalur yang benar.

Dalam konteks pengawasan internal, Setyo juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dari sekadar mendeteksi pelanggaran menuju upaya pencegahan yang lebih dini.

“Kondisi ini menuntut Polri untuk memiliki mekanisme internal yang tidak hanya mampu mendeteksi pelanggaran, tetapi juga mencegahnya sebelum terjadi,” tambah Setyo.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong auditor internal untuk lebih proaktif mengidentifikasi risiko penyimpangan sejak tahap perencanaan program maupun pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif.

Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menyambut baik kolaborasi yang terjalin dengan KPK sebagai bagian dari komitmen Polri memperkuat integritas organisasi.

“Reputasi Polri dibangun melalui kerja keras ribuan personel yang berdedikasi. Namun, satu penyimpangan dapat meruntuhkannya seketika. Oleh karena itu, integritas bagi kita bukan hanya soal tidak menerima suap, tetapi sebuah konsistensi yang utuh—kesesuaian antara apa yang diyakini, diputuskan, dan apa yang pada akhirnya dilakukan,” ujar Wahyu.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan KPK melalui pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam merespons ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Melalui pendekatan pembelajaran partisipatif yang mencakup diskusi kasus, simulasi dilema etik, hingga penyusunan rencana aksi, peserta didorong tidak hanya memahami konsep antikorupsi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik tugas sehari-hari. Pelatihan ini juga diharapkan melahirkan agen perubahan yang dapat menularkan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja masing-masing.

Program pelatihan ini dirancang berlangsung sepanjang tahun 2026 melalui empat batch pelatihan dengan jumlah peserta maksimal 40 orang pada setiap batch. Secara keseluruhan, ACLC KPK menargetkan hingga 160 personel Polri dapat mengikuti program penguatan integritas ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengawasan internal institusi.

Ke depan, KPK berharap model pelatihan serupa dapat diperluas kepada berbagai aparat penegak hukum lainnya. Melalui penguatan kapasitas yang berkelanjutan, nilai-nilai integritas diharapkan tidak hanya menjadi komitmen individu, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi yang menopang sistem penegakan hukum yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat. (Bambang)

Share:

Read More

Ini Panduan Takbiran di Bali Jika Idulfitri Berbarengan dengan Nyepi

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 H. Panduan ini dirumuskan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Agama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Bali.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, mengatakan, langkah ini dilakukan untuk memastikan kedua perayaan keagamaan ini, jika waktunya memang bersamaan, tetap dapat berlangsung dengan baik, penuh toleransi dan saling menghormati, serta menjaga harmoni kehidupan beragama di Bali.

“Sejak awal kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para tokoh agama di Bali. Prinsipnya, jika memang waktunya bersamaan, kedua perayaan ini tetap dapat dijalankan dengan saling menghormati dan penuh pengertian,” ujarnya di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Berikut panduan takbiran di Bali jika bersamaan dengan momen Hari Raya Nyepi:

Pertama, Umat Islam diperkenankan melaksanakan Takbiran di Masjid atau Mushola terdekat dengan berjalan kaki, tanpa penggunaan pengeras suara, tanpa menyalakan petasan/mercon atau bunyi-bunyian lainnya, serta menggunakan penerangan secukupnya, mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA.

Kedua, pengamanan dan ketertiban pelaksanaan Takbiran menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus Masjid atau Mushola, dengan tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

Selain itu, Prajuru Desa Adat, Pengurus Masjid atau Mushola, Pecalang, Linmas, serta Aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Nyepi maupun kegiatan Takbiran di wilayahnya masing-masing, dengan berkoordinasi secara sinergis bersama aparat keamanan.

“Panduan ini hanya untuk Bali dan jika malam takbiran bersamaan dengan Hari Raya Nyepi. Sekira ada yang membuat konten media sosial dengan framing bahwa panduan ini untuk semua daerah, itu tidak benar,” sambungnya.

Panduan ini tertuang dalam Seruan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali Dr. I Gusti Made Sunartha, S.Ag., M.M., Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya, S.H. S.I.K., M.Si., Komandan Korem 163/Wira Satya Brigadir Jenderal TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.H., dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Hal senada disampaikan Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija. Menurutnya, pedoman ini bersifat khusus dan hanya berlaku di Provinsi Bali. Meski demikian, pedoman ini juga bisa menjadi panduan dalam pelaksanaan takbiran pada daerah yang terdapat komunitas Hindu, apabila momen Idulfitri berbarengan dengan Hari Raya Nyepi.

“Kami berharap masyarakat memahami pedoman ini sebagai bentuk kearifan bersama untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati antarumat beragama,” jelasnya.

Kementerian Agama juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai serta tidak terpengaruh oleh framing yang dapat memecah keharmonisan umat. Beberapa hari ini viral konten media sosial yang secara sengaja menginformasikan bahwa pedoman ini berlaku untuk semua daerah, padahal hanya untuk Bali.

“Kami mengajak umat beragama untuk tidak mudah terprovokasi. Indonesia memiliki tradisi panjang dalam merawat toleransi. Penyesuaian seperti ini justru menunjukkan kedewasaan kita dalam beragama dan hidup berdampingan,” pungkasnya. (Zidan)

Share:

Read More

Kemenpora Siap Kerja Sama dan Dukung PP PERKI untuk Lakukan Skrining Kesehatan Sistem Jantung Atlet

Kemenpora RI mendukung dan siap kerja sama dengan Pengurus PP PERKI untuk melakukan skrining kesehatan sistem jantung terhadap atlet. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mendukung dan siap kerja sama dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI) untuk melakukan skrining kesehatan sistem jantung terhadap atlet.    

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat saat menerima Ketua PP PERKI dr. Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD, bersama dr. M. Ridwan, Sp.JP(K) dan dr Olivia Handayani Nelwan Sp.JP(K) di ruangan kerjanya Lantai 8, Kemenpora, Senin (9/3) pagi. 

"Menurut saya apa yang dilakukan oleh PP PERKI sangat bagus dan membantu dalam melakukan skrining atlet, apalagi dilakukan sejak usia dini. Ke depan saya akan melaporkan ke Pak Menpora untuk usulan tindak lanjut bentuk kerja samanya," kata Wamenpora Taufik.

Pada pertemuan tersebut Ketua PP PERKI dr. Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD menjelaskan bahwa, apa yang dilakukan PP PERKI bagian dari membantu pemerintah, cabang olahraga, untuk bisa melakukan skrining terhadap atlet.

Ada beberapa usulan tindak lanjut skrining kesehatan kardiovaskular atlet yang diinginkan PP PERKI untuk bisa bekerja sama dengan Kemenpora. Salah satunya yakni, adanya integrasi skrining kesehatan kardiovaskular atlet ke dalam sistem pembinaan atlet nasional.

"Terima kasih Pak Wamenpora atas waktunya, kami dari PP PERKI sangat peduli dan ingin membantu agar atlet-atlet kita bisa terhindar dari serangan jantung, karena itu sangat berbahaya. Kami berharap ada tindak lanjut kerja sama dengan Kemenpora kedepannya," ujar Ketua PP PERKI dr. Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD. (Ilham)

Share:

Read More

Lapas Kelas I Cipinang Resmi Luncurkan LATUCIP SMARTD SERVICE REBORN

Lapas Kelas I Cipinang Resmi Luncurkan LATUCIP SMARTD SERVICE REBORN. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang luncurkan platform layanan digital LATUCIP SMARTD SERVICE Reborn sebagai inovasi dalam mendukung peningkatan kinerja dan efektivitas pelayanan di lingkungan Lapas, Senin (9/3).

Peresmian platform tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong digitalisasi administrasi serta mempermudah akses layanan bagi seluruh pegawai secara lebih modern, transparan, dan terintegrasi.

Peluncuran inovasi ini merupakan hasil evaluasi dan penyempurnaan dari sistem sebelumnya sekaligus tindak lanjut atas berbagai masukan dalam proses Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025. Melalui platform ini, petugas dapat mengakses beragam layanan, seperti pengelolaan surat keluar, surat internal, pembuatan berita acara, hingga pelaporan kinerja harian.

Selain itu, tersedia pula fitur pengaduan sarana dan prasarana, laporan bulanan, serta berbagai dokumen penting seperti tata naskah dinas, Standar Operasional Prosedur pelayanan, dan produk hukum. Platform ini juga menyediakan layanan survei kepuasan dan evaluasi kinerja melalui SPKP, SKM, dan SPAK, yang menjadi upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan kerja. LATUCIP SMARTD SERVICE juga memuat layanan lain seperti CIP-Mobile Primkopasindo, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta berbagai informasi terkait kegiatan dan layanan di Lapas Kelas I Cipinang.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, menyampaikan transformasi digital menjadi langkah penting bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan kualitas pelayanan.

“Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Melalui LATUCIP SMARTD SERVICE, kami ingin membangun sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam mendukung kinerja organisasi,” tegasnya.

Wachid turut mengajak seluruh jajaran untuk memanfaatkan inovasi digital tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan.

“Saya mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan inovasi ini bukan sekadar aplikasi, tetapi sebagai alat untuk memperkuat kinerja, meningkatkan pelayanan, dan menumbuhkan budaya kerja yang lebih profesional,” ajaknya,

Salah satu tim pengembang platform, Septiyawan, menjelaskan LATUCIP SMARTD SERVICE dirancang untuk memudahkan petugas dalam mengakses berbagai layanan dan informasi dalam satu sistem yang terintegrasi. 

“Platform ini kami kembangkan untuk mempermudah proses administrasi dan koordinasi kerja antarbagian. Dengan sistem yang terintegrasi, petugas dapat mengakses berbagai layanan secara lebih cepat, praktis, dan efisien,” jelasnya.

Melalui LATUCIP SMARTD SERVICE Reborn, proses administrasi dan koordinasi kerja diharapkan berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan efisien, sekaligus mendukung tata kelola organisasi sesuai nilai Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel. (Fathi)

Share:

Read More

Polri Fasilitasi Mediasi, Kasus Nabilah O'brien dan Zendhy Kusuma Berakhir Damai

Polri Fasilitasi Mediasi, Kasus Nabilah O'brien dan Zendhy Kusuma Berakhir Damai. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri memfasilitasi proses mediasi antara para pihak yang terlibat dalam perkara yang melibatkan N.O dan Z.K. Mediasi tersebut berlangsung di Kantor Bareskrim Polri pada Minggu (8/3/2026).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa langkah mediasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat dua proses peristiwa hukum yang saling berkaitan, yakni perkara yang ditangani di Polsek Mampang, Polres Jakarta Selatan, serta laporan yang berada di Bareskrim Polri. Oleh karena itu, Biro Wassidik Bareskrim Polri melakukan analisis mendalam guna menemukan penyelesaian terbaik.

“Berdasarkan pertemuan hari ini, seluruh pihak terkait telah hadir secara langsung, yakni Saudara Z beserta istrinya Saudari E, serta Saudari N.O dan Saudara K.D.H,” ujar Trunoyudo.

Dalam pertemuan tersebut, keempat pihak sepakat menempuh jalur damai yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, masing-masing pihak juga telah menandatangani pencabutan laporan polisi di unit penyidik yang menangani perkara mereka.

Selain penandatanganan berita acara mediasi dan pencabutan laporan, para pihak juga sepakat untuk menghapus konten di media sosial masing-masing sesuai dengan poin-poin kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Ia menuturkan bahwa langkah damai tersebut dilandasi semangat introspeksi diri, terlebih di bulan suci Ramadan yang identik dengan nilai silaturahmi dan saling memaafkan.

“Proyeksi ke depan dari hasil mediasi ini adalah untuk memberikan rasa keadilan yang seutuhnya bagi kedua belah pihak dan masyarakat luas,” jelasnya.

Dengan adanya kesepakatan damai serta pencabutan laporan dari seluruh pelapor, maka proses hukum dalam perkara tersebut dinyatakan selesai melalui mekanisme perdamaian.

Polri pun mengapresiasi sikap para pihak yang memilih menyelesaikan permasalahan secara musyawarah demi menjaga hubungan baik serta kondusivitas di masyarakat. (Alif)

Share:

Read More

Dankodaeral VI Terima Penghargaan Tertinggi dari Kepala Basarnas RI

Dankodaeral VI Terima Penghargaan Tertinggi dari Kepala Basarnas RI. (Dok. Puspen TNI)

Makassar, WaraWiri.net - Keberhasilan operasi kemanusiaan dalam medan ekstrem Pegunungan Bulusaraung mendapat apresiasi tertinggi dari negara. Komandan Kodaeral VI (Dankodaeral VI) Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., secara resmi menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Basarnas RI atas dedikasi luar biasa prajurit TNI AL dalam operasi SAR kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK-THT bertempat di ruang kerja Dankodaeral VI, Jumat (06/03/2026).

Penghargaan kehormatan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor SAR (Kakansar) Makassar, Bapak Muhammad Arif Anwar, S.Sos., M.M., yang bertindak mewakili Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.S.I.P., M.M., CHRMP. 

Bentuk Nyata Profesionalisme Prajurit LautOperasi SAR pada kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK-THT di medan terjal Maros beberapa waktu lalu bukanlah tugas ringan. Keterlibatan personel Kodaeral VI terbukti menjadi faktor kunci dalam percepatan evakuasi dan penguasaan medan sulit.

"Penghargaan ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan bukti nyata keberadaan TNI AL yang selalu hadir di tengah kesulitan rakyat, bahkan di puncak gunung sekalipun," ujar Dankodaeral VI.

Dalam suasana yang penuh sinergi, Dankodaeral VI didampingi oleh sejumlah pejabat teras, di antaranya Asops Dankodaeral VI, Danyonmarhanlan VI dan Kepala Seksi Operasi dan Siaga, Bapak Andi Sultan, S.E.

Pertemuan ini tidak hanya membahas apresiasi atas keberhasilan masa lalu, tetapi juga memperkuat komitmen interoperability antara TNI AL dan Basarnas dalam menghadapi potensi bencana dan kedaruratan di wilayah kerja Kodaeral VI di masa depan. 

Ketangguhan personel Kodaeral VI dalam mendukung operasi darat maupun laut menjadi sorotan utama dalam keberhasilan misi kemanusiaan tersebut. (Tedy)

Share:

Read More

Pimpin Upacara HUT ke-65 Kostrad, Panglima TNI Tegaskan Peran Strategis Kostrad Jaga NKRI

Pimpin Upacara HUT ke-65 Kostrad, Panglima TNI Tegaskan Peran Strategis Kostrad Jaga NKRI. (Dok. Puspen TNI)

Depok, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Tahun 2026 yang mengusung tema "Kostrad Prima Mengabdi Untuk Indonesia Maju" yang turut dihadiri oleh Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasau Marsekal TNI Tonny Harjono, bertempat di Markas Divisi Infanteri (Madivif) 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2026).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa sejak kelahirannya pada tahun 1961, Kostrad telah menunjukkan peran strategis sebagai kekuatan pemukul andalan TNI AD dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kostrad selalu hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, menjamin stabilitas nasional dan membantu rakyat di tengah situasi darurat maupun bencana," jelasnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa saat ini dengan meningkatnya rivalitas kekuatan besar, konflik global dan regional, hingga munculnya berbagai bentuk ancaman baru dalam peperangan modern.

"Karakteristik ancaman telah bertransformasi secara cepat menuju perang cyber, perang media hingga dominasi teknologi persenjataan modern," ujarnya.

Di akhir amanatnya, Panglima TNI juga memberikan pesan kepada seluruh prajurit Kostrad agar senantiasa menjaga semangat pengabdian, profesionalisme, dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Teruslah kibarkan semangat pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," pesan Panglima TNI.

Usai rangkaian upacara, Panglima TNI melaksanakan buka puasa bersama para tamu undangan, anak-anak yatim, serta prajurit Kostrad dalam suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan shalat Maghrib berjamaah yang dipimpin oleh Ustadz Adi Hidayat.

Peringatan HUT ke-65 Kostrad ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Kostrad kepada bangsa dan negara, sekaligus penguat tekad seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan soliditas dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman ke depan, demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tedy)

Share:

Read More

Pimpinan Kemenkeu Perkuat Budaya Integritas untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Pimpinan Kemenkeu Perkuat Budaya Integritas untuk Menjaga Kepercayaan Publik. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pentingnya penguatan budaya integritas sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bersama pimpinan Kemenkeu yang digelar di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jumat (6/3).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tentang integritas yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal, mulai dari pengelolaan pajak, kepabeanan dan cukai, belanja negara, hingga pembiayaan, pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sama, yaitu kepercayaan publik.

“Karena kita mengelola uang negara, uang rakyat, pajak, bea cukai, belanja negara, pembiayaan. Tapi ujungnya cuma satu yang menentukan semua itu jalan atau tidak, yaitu kepercayaan publik,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan atau formalitas administratif, melainkan fondasi utama bagi legitimasi kebijakan negara di mata masyarakat.

“Integritas itu bukan slogan, integritas itu fondasi kepercayaan publik kepada negara,” tegasnya.

Menkeu juga mengingatkan bahwa membangun integritas tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan struktur atau pergantian pejabat, tetapi harus tercermin dalam praktik nyata di lapangan. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kinerja para pimpinan dan aparatur negara dalam menjaga integritas institusi.

“Saya pikir ke depan Indonesia amat bergantung kepada kinerja Anda semua. Kalau kita gagal, NKRI-nya akan rusak. Saya minta Anda bekerja keras untuk mewujudkan hal itu supaya anak cucu kita bisa hidup lebih enak dan makmur di Indonesia,” kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa integritas institusi berawal dari integritas pribadi setiap pegawai. Ia mengajak seluruh pimpinan untuk kembali meneguhkan komitmen integritas dalam menjalankan tugas. Selain itu, nilai integritas tidak hanya dijaga oleh pegawai, tetapi juga oleh lingkungan keluarga.

“Integritas kita dimulai dari diri. Jadi integritas institusi dimulai dari diri kita masing-masing. Kita pahami bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai keluarga, sehingga keluarga kita pun dapat saling mengingatkan,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai bahwa Kementerian Keuangan telah mencatat berbagai kemajuan dalam membangun integritas institusi. Namun demikian, ia menekankan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap integritas aparatur negara terus meningkat sehingga upaya perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, sudah banyak kemajuan di Kementerian Keuangan. Tapi ekspektasi masyarakat itu lebih dari itu. Jadi apa yang sudah baik harus dipertahankan,” ujar Wamenkeu Juda.

Melalui forum konsultasi pimpinan ini, Kemenkeu kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Bambang)

Share:

Read More

Menko PMK: Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak Harus Terintegrasi Lintas Sektor

9 Kementerian/Lembaga Sepakati Langkah Bersama Tangani Kesehatan Jiwa Anak. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak sekaligus menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 9 Kementerian/Lembaga, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani meningkatnya kasus kesehatan jiwa pada anak. Dalam forum ini, sembilan Kementerian/Lembaga sepakat membangun langkah kolaboratif melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna memperkuat perlindungan anak di Indonesia.

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa persoalan kesehatan jiwa anak saat ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat berbagai kasus yang terjadi belakangan menunjukkan adanya urgensi penanganan yang lebih terpadu.

"Sebagaimana kita mengikuti pemberitaan di media, ada urgensi besar terkait kesehatan jiwa anak. Berbagai kasus yang terjadi sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa tren masalah kesehatan jiwa pada anak terus meningkat," ujar Pratikno.

Ia menjelaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa anak dipengaruhi oleh faktor risiko yang kompleks dan melibatkan banyak sektor sehingga tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja.

"Faktor risiko ini multi sektor, tidak bisa ditangani satu kementerian saja. Makanya Menteri PPPA dan Menteri Kesehatan mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menangani kesehatan jiwa anak," jelasnya.

Menko PMK memaparkan bahwa faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan jiwa anak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni faktor risiko menetap dan faktor pemicu situasional.

Faktor risiko menetap antara lain gangguan suasana perasaan, kecemasan, depresi, trauma akibat perundungan, serta kondisi psikologis lainnya. Sementara itu, faktor pemicu lebih bersifat situasional seperti konflik keluarga, tekanan akademik, masalah disiplin, stigma atau diskriminasi, hingga paparan konten negatif di ruang digital.

Melalui SKB yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut, pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor dalam beberapa fokus utama, di antaranya promosi edukasi dan literasi kesehatan mental anak, pencegahan dan deteksi dini, penguatan lingkungan yang sehat mulai dari keluarga, sekolah hingga komunitas, serta penyediaan layanan penanganan dan sistem rujukan yang terintegrasi.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga mencakup penguatan tata kelola program, integrasi data, serta penguatan sistem keamanan informasi guna memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

"Kita harus memastikan kebijakan yang disusun bersifat komprehensif dan dapat dijalankan secara terintegrasi melalui program bersama kementerian dan lembaga terkait," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh para pimpinan kementerian/lembaga sebagai bentuk komitmen penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program penanganan kesehatan jiwa anak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada. (Siti)

Share:

Read More

BGN Pecat Oknum SPPG dengan Tidak Hormat Terduga Kasus Pencabulan Anak

BGN Pecat Oknum SPPG dengan Tidak Hormat Terduga Kasus Pencabulan Anak. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Kesuma, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga terlibat dalam kasus pencabulan terhadap seorang anak. Keputusan ini diambil segera setelah BGN menerima laporan resmi terkait peristiwa tersebut dan memastikan bahwa yang bersangkutan telah diamankan oleh aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

BGN menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun kejahatan terhadap anak, terlebih jika dilakukan oleh individu yang terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan publik. Kasus ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan nilai integritas dan tanggung jawab moral yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana program pemerintah.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa BGN langsung mengambil langkah administratif paling tegas terhadap yang bersangkutan.

“Begitu kami menerima laporan dan memastikan bahwa pelaku telah diamankan oleh kepolisian, BGN langsung memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala SPPG. Kami tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan mencederai nilai kemanusiaan,” ujar Nanik di Jakartya, Jumat (6/3).

Menurut Nanik, BGN juga mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum agar dapat diproses secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“BGN menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kami berharap kasus ini dapat diproses secara tuntas sehingga memberikan keadilan bagi korban dan menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pihak,” kata Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menyampaikan bahwa BGN akan melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme seleksi dan pengawasan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah.

“Kejadian ini menjadi momentum evaluasi bagi kami untuk memperkuat proses seleksi, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh pelaksana program di lapangan agar standar integritas, moralitas, dan profesionalisme tetap terjaga,” tegasnya

BGN juga memastikan bahwa pelayanan Program MBG di wilayah Lampung Timur tetap berjalan dengan normal setelah dilakukan penunjukan pengganti pada posisi Kepala SPPG. (Putra)

Share:

Read More

Gakkum Kehutanan Tuntaskan Jaringan Kayu Eboni Ilegal Maluku-Surabaya, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa

Gakkum Kehutanan Tuntaskan Jaringan Kayu Eboni Ilegal Maluku-Surabaya, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa. (Dok. Kemenhut)

Maluku, WaraWiri.net - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua resmi menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kasus peredaran kayu eboni ilegal kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Sabtu (7/3/2026). Penuntasan kasus ini membongkar mata rantai distribusi kayu dilindungi yang dikirim dari Maluku hingga ke Surabaya.

Kedua tersangka yang diserahkan adalah NS, yang berperan di bagian hulu sebagai penyedia kayu di Seram Bagian Timur, dan AW, yang berperan di bagian hilir di Surabaya sebagai penyedia dokumen palsu untuk melegalkan peredaran kayu olahan tersebut.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Fredrik E. Tumbel, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti komitmen negara dalam mengejar pelaku kejahatan kehutanan dari titik asal hingga ke penampung.

"Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan menyasar seluruh mata rantai peredaran kayu ilegal, dari hulu hingga ke hilir. Tidak hanya pelaku di lapangan, pihak-pihak dalam jaringan distribusi pun kami tindak tegas. Kami mengimbau semua pihak untuk memastikan legalitas hasil hutan guna mendukung perlindungan hutan Indonesia," tegas Fredrik di Ambon.

Modus operandi yang dilakukan para tersangka melibatkan pengiriman kayu olahan jenis Amara atau Eboni bergaris sebanyak 110,4963 meter kubik menggunakan kapal tol laut Kendhaga Nusantara 12 dari Pelabuhan Sesar, Bula, menuju Surabaya. Tersangka AW diduga memalsukan 10 lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) dan 14 dokumen Daftar Kayu Olahan untuk mengelabui petugas.

Sementara itu, tersangka NS diamankan dengan barang bukti 44 keping kayu eboni bergaris beserta dokumen transaksi keuangan yang membuktikan adanya aktivitas jual beli ilegal di wilayah Seram Bagian Timur.

Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Saat ini, barang bukti fisik berupa ratusan meter kubik kayu olahan tersebut masih diamankan di tempat penitipan Pasuruan, Jawa Timur, dan Gudang BLK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kepentingan persidangan. Penyerahan Tahap II ini terlaksana berkat sinergi antara Penyidik Gakkumhut Mapua, Korwas PPNS Polda Maluku, dan Polres Seram Bagian Timur. (Deni)

Share:

Read More

Indonesia Dorong Aksi Nyata Pengelolaan Hutan Global pada Pertemuan FCLP di Nairobi

Indonesia Dorong Aksi Nyata Pengelolaan Hutan Global pada Pertemuan FCLP di Nairobi. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Delegasi Indonesia berpartisipasi dalam Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) All-Member Meeting yang berlangsung pada 3–5 Maret 2026 di Nairobi, Kenya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 34 dari 38 negara anggota FCLP, serta Indonesia dan Brasil yang diundang sebagai observer untuk memberikan perspektif negara-negara Global South.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Prof. Dr. Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, dan Dr. Ristianto Pribadi, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.

Prof. Dr. Haruni Krisnawati menyampaikan bahwa forum FCLP menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan. Indonesia memiliki pengalaman penting dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030, yang dapat menjadi kontribusi bagi kerja sama global,” ujar Prof. Haruni.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

“Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP,” kata Dr. Ristianto.

Dalam diskusi, Indonesia juga menyoroti potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan, serta pentingnya harmonisasi standar, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi antarnegara untuk mendorong ekonomi rendah karbon berbasis kehutanan.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. (Ilham)

Share:

Read More