Menteri LH: Giant Sea Wall Lindungi Ekonomi Pantura, Efektif jika Ditopang Mangrove

Menteri LH: Giant Sea Wall Lindungi Ekonomi Pantura, Efektif jika Ditopang Mangrove. (Dok. Kemen LH)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah saat ini sedang menghadapi ancaman serius berupa abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Dampak dari krisis lingkungan ini tidak main-main karena telah memukul langsung sektor permukiman warga, kawasan industri, aktivitas pelabuhan, hingga sektor pertanian dan perikanan yang menjadi urat nadi wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Jumhur saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

Dalam kuliah umum yang bertema "Giant Sea Wall sebagai Solusi Strategis Penanggulangan Abrasi dan Banjir Rob di Pantai Utara Jawa Tengah" tersebut, Menteri Jumhur membedah akar masalah krisis pesisir yang terjadi. Menurutnya, publik harus memahami bahwa potret krisis di Jawa Tengah memiliki dinamika domestik yang sangat ekstrem.

"Akar masalah rob bukan hanya laut yang naik, tetapi daratan yang turun. Kenaikan muka laut sekitar 2,1 mm/tahun, sementara penurunan muka tanah di Semarang–Demak dapat mencapai 0,010–0,150 meter/tahun," kata Menteri Jumhur di hadapan civitas akademika Unissula. Dengan laju penurunan tanah yang mencapai 10 hingga 15 sentimeter per tahun tersebut, langkah penanganan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa.

Meski pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) bernilai strategis untuk melindungi aktivitas ekonomi masyarakat Pantura, Menteri Jumhur mengingatkan dengan tegas bahwa infrastruktur beton tersebut bukanlah solusi tunggal. Menteri Jumhur memberikan catatan kritis bahwa jika ekstraksi air tanah secara masif, pelanggaran tata ruang, dan kerusakan ekosistem pesisir tidak dikendalikan, maka keberadaan tanggul laut raksasa tersebut berisiko menjadi tidak efektif dan sia-sia dalam jangka panjang.

Guna mengatasi hal tersebut, Menteri Jumhur menyatakan bahwa KLH/BPLH mendorong penerapan pertahanan pesisir hibrida (hybrid coastal defense) yang mengombinasikan infrastruktur fisik, seperti tanggul raksasa, pompa, dan polder dengan pendekatan berbasis ekosistem melalui perlindungan estuari, pengendalian air tanah, penataan ruang ketat, serta restorasi mangrove.

Menteri Jumhur menekankan pentingnya mengaktifkan kembali proteksi alamiah ini karena menurutnya, "Mangrove adalah benteng alami. Hutan mangrove dapat menurunkan tinggi gelombang 13–66% dalam jarak 100 meter, sekaligus memulihkan habitat ikan dan ekonomi masyarakat pesisir."

Selain aspek teknis dan ekologis, Menteri Jumhur memastikan posisi KLH/BPLH sebagai regulator yang tidak akan memberikan toleransi terhadap perusakan lingkungan. Menteri Jumhur menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan Giant Sea Wall wajib melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat. Seluruh proses mitigasi tersebut harus berbasis data ilmiah (science-based policy), melibatkan partisipasi publik secara transparan, serta menjamin perlindungan penuh terhadap nelayan, petambak, perempuan pesisir, dan kelompok rentan lainnya.

“Giant Sea Wall dapat menjadi bagian dari solusi perlindungan Pantura, tetapi tidak boleh menjadi solusi tunggal. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pendekatan hibrida, yaitu infrastruktur fisik harus dipadukan dengan pengendalian air tanah, restorasi mangrove, penataan ruang, KLHS-AMDAL yang ketat, dan perlindungan masyarakat pesisir,” pungkas Menteri Jumhur.

Melalui komitmen dan pendekatan hibrida ini, KLH/BPLH berharap upaya penanganan abrasi dan banjir rob di Pantura tidak hanya mampu membentengi kawasan pesisir dari ancaman katastrofe lingkungan, tetapi secara bersamaan juga menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. (Ros)

Share:

Read More

Perkuat Keamanan dan Layanan Penyeberangan Modern, ASDP Sterilisasi Pelabuhan Strategis Nasional

Perkuat Keamanan dan Layanan Penyeberangan Modern, ASDP Sterilisasi Pelabuhan Strategis Nasional. (Dok. ASDP)

Jakarta, WaraWiri.net - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat transformasi layanan penyeberangan nasional melalui penerapan sterilisasi kawasan Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Kebijakan ini mulai diimplementasikan secara bertahap melalui masa uji coba pada Senin (1/6) sebelum diberlakukan secara penuh pada 15 Juni 2026.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan tata kelola pelabuhan yang lebih aman, tertib, modern, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.

 

Kebijakan sterilisasi kawasan pelabuhan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2004, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi dan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, hingga Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Zonasi Kawasan Pelabuhan Penyeberangan.

 

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan, penerapan sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan operasional, melainkan bagian dari transformasi layanan perusahaan yang berorientasi pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa.

 

“Penerapan kebijakan ini merupakan komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola pelabuhan yang lebih tertib, aman, dan modern. Melalui program ini, aktivitas di kawasan pelabuhan akan semakin teratur, akses lebih terkontrol, dan seluruh pihak yang beroperasi dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan aspek keselamatan serta keamanan secara optimal,” ujar Heru.

Sterilisasi kawasan pelabuhan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan sistem pengawasan dan pengendalian di seluruh area operasional, penertiban aktivitas sesuai fungsi dan kewenangan, penerapan kewajiban penggunaan identitas dan alat pelindung diri (APD), pengaturan akses keluar-masuk kendaraan maupun personel melalui sistem stiker dan platform digital, hingga penguatan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran operasional pelabuhan secara berkelanjutan.

 

Tahap Ujicoba

Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi diperkuat melalui penerapan One Gate System yang telah memasuki tahap uji coba sejak 25 Mei 2026. Melalui skema ini, seluruh kendaraan pengguna layanan Express maupun Reguler diarahkan memasuki kawasan pelabuhan melalui satu akses utama di gerbang Eksekutif.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan arus kendaraan dan pergerakan pengguna jasa di area pelabuhan.

Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni mengedepankan pendekatan berbasis teknologi melalui pengembangan sistem Face Recognition, RFID, CCTV, monitoring kendaraan, serta digitalisasi pengawasan yang terintegrasi guna memperkuat sistem keamanan dan pengendalian operasional pelabuhan.

 

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan, sebagai bagian dari implementasi sterilisasi kawasan pelabuhan, perusahaan juga mulai menerapkan penggunaan shuttle bus listrik dan kendaraan listrik roda dua untuk mendukung mobilitas operasional di dalam area pelabuhan.

 

“Melalui skema ini, seluruh pengguna yang telah terdaftar diwajibkan memarkirkan kendaraan berbahan bakar minyak di area yang telah disediakan dan melanjutkan aktivitas operasional menggunakan kendaraan listrik di dalam kawasan pelabuhan. Langkah ini bukan hanya untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib dan terkendali, tetapi juga mencerminkan komitmen ASDP dalam mendukung implementasi Green Port melalui pemanfaatan transportasi ramah lingkungan,” ujar Windy.

 

Melalui penguatan tata kelola operasional, pemanfaatan teknologi modern, serta penerapan prinsip berkelanjutan, ASDP optimistis dapat menghadirkan standar layanan pelabuhan yang semakin unggul, aman, dan adaptif dalam mendukung konektivitas nasional di masa depan. (Burhan)

Share:

Read More

Tanggapi Pledoi Terdakwa Nadiem Makarim, JPU Tegaskan Penegakan Hukum Murni Berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti

Tanggapi Pledoi Terdakwa Nadiem Makarim, JPU Tegaskan Penegakan Hukum Murni Berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan keterangan usai persidangan dengan agenda pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa Nadiem Makarim dan Penasihat Hukumnya dalam sidang perkara dugaan korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek

JPU Parade Hutasoit mengonfirmasi bahwa pihak Penasihat Hukum telah membacakan pledoi setebal 1.334 halaman, ditambah dengan 16 halaman pembelaan pribadi dari Terdakwa yang menjadi satu kesatuan dalam dokumen tersebut. Meskipun terdapat perbedaan perspektif, JPU menegaskan akan memberikan kesimpulan resmi melalui replik pada persidangan berikutnya, yakni tanggal 9 Juni 2026, untuk menjawab poin-poin yang dirasa perlu ditanggapi secara hukum.

Dalam keterangannya, JPU menyoroti adanya narasi dari pihak Penasihat Hukum yang dianggap tidak berlandaskan pada fakta-fakta persidangan serta tidak menggunakan dua alat bukti sebagaimana yang telah disusun dalam surat tuntutan.

“Salah satu poin yang dikritisi adalah klaim Terdakwa mengenai keuntungan negara sebesar Rp3,9 triliun dari pengadaan ini,” imbuhnya.

JPU mengungkapkan fakta sebaliknya bahwa terdapat indikasi kemahalan harga yang nyata, di mana Chromebook dengan spesifikasi paling rendah yang seharusnya berharga sekitar Rp3 jutaan, justru diadakan dengan harga sekitar Rp6 jutaan per unit.

Selain itu, JPU mencatat adanya keraguan atas posisi Terdakwa yang mengaku tidak menyarankan program tersebut, padahal anggaran pengadaan muncul secara tiba-tiba saat yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri.

Menanggapi pertanyaan mengenai absennya pihak Google dalam dakwaan, JPU menjelaskan bahwa fokus perkara ini terletak pada niat jahat atau mens rea yang ditemukan pada personal Terdakwa melalui keterkaitan aplikasi miliknya yakni Gojek. Google sendiri dinilai hanya sebatas investor perusahaan dan tidak terindikasi memiliki niat jahat dalam rangkaian kasus ini.

JPU juga menampik tudingan adanya unsur politis atau tekanan dari pihak internal tertentu, serta menegaskan bahwa proses hukum ini berjalan murni sebagai penegakan hukum tindak pidana korupsi tanpa landasan politik apa pun.

Terakhir, terkait fenomena masifnya dukungan netizen dan kehadiran pendukung Terdakwa di persidangan, JPU memandang hal tersebut sebagai bentuk opini publik yang belum tentu mencerminkan kebenaran hukum yang murni.

JPU berpendapat bahwa masyarakat kemungkinan besar belum mendapatkan edukasi yang menyeluruh mengenai fakta-fakta yang telah terungkap selama empat bulan masa persidangan berjalan. (Budi)

Share:

Read More

Bioenergi Berpotensi Ciptakan 150 Ribu Lapangan Kerja dan Reduksi 12 Juta Ton Emisi

Bioenergi Berpotensi Ciptakan 150 Ribu Lapangan Kerja dan Reduksi 12 Juta Ton Emisi. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai pengembangan bioenergi nasional memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan energi, mempercepat dekarbonisasi, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Selain mampu menekan emisi karbon, pengembangan ekosistem biomassa juga diproyeksikan menciptakan hingga 150 ribu lapangan kerja dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam Seminar Series #3 bertajuk Utilisasi BioEnergy di PLN untuk Mendukung Ketahanan Energi Indonesia di ITPLN, Jakarta.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan bahwa pemanfaatan biomassa secara masif pada sektor ketenagalistrikan akan memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

"Kalau implementasi biomassa mencapai 10 juta ton per tahun di pembangkit, nilai ekonominya bisa mencapai Rp 11 triliun. Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun," ujar Hokkop

Menurut Hokkop, biomassa merupakan salah satu solusi transisi energi yang dapat diimplementasikan secara cepat melalui program co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui skema tersebut, sebagian penggunaan batu bara digantikan dengan biomassa berbasis limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun limbah organik lainnya.

"Bioenergi bukan untuk menggantikan pembangkit fosil secara total dalam waktu singkat, melainkan menjadi solusi transisi yang memungkinkan penurunan emisi secara bertahap tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik nasional," jelasnya.

Saat ini PLN telah mengimplementasikan co-firing biomassa di 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2025, pemanfaatan biomassa mencapai sekitar 2,35 juta ton dengan kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,57 juta ton CO2 ekuivalen. 

PLN juga telah memanfaatkan sedikitnya 14 jenis biomassa dengan nilai kalor rata-rata 3.152 kCal/kg, di antaranya cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, limbah kayu, hingga limbah rumah tangga yang telah diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Dalam paparannya, Hokkop mengungkapkan Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, mencapai sekitar 83,4 juta ton per tahun. Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah, terutama Sumatera sebesar 42,8 juta ton, Kalimantan 18,9 juta ton, dan Jawa 13,1 juta ton per tahun.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan bioenergi nasional masih relatif rendah. Saat ini konsumsi bioenergi Indonesia baru sekitar 0,35 gigajoule per kapita per tahun, jauh di bawah potensi yang tersedia yang mencapai sekitar 6,5 gigajoule per kapita per tahun.

"Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem pasok yang terintegrasi sehingga potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional," ujarnya.

PLN EPI juga mulai mengembangkan pemanfaatan bioenergi berbasis biogas dan biohidrogen. Salah satunya melalui pemanfaatan gas metana dari limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif pengganti gas alam.

"Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai energi, kita tidak hanya menghasilkan energi bersih tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca," kata Hokkop.

Saat ini PLN EPI juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memonitor rantai pasok biomassa dan operasional co-firing di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi, tetapi juga membuka peluang usaha baru di sektor hulu, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan biomassa, logistik, hingga pengembangan teknologi energi terbarukan.

Sejalan dengan hal tersebut, PLN EPI terus mendorong keterlibatan masyarakat, petani, kelompok usaha desa, koperasi, hingga generasi muda dalam rantai pasok biomassa nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, transaksi bisnis biomassa nasional telah menunjukkan perkembangan positif dan menjadi peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi masyarakat. (Dimas)

Share:

Read More

Cek Langsung Pelayanan SPBU, Dewan Komisaris Kunjungi Fasilitas dan Layanan di Bali

Cek Langsung Pelayanan SPBU, Dewan Komisaris Kunjungi Fasilitas dan Layanan di Bali. (Dok. Pertamina)

Bali, WaraWiri.net - Pertamina pastikan layanan SPBU sesuai dengan standar yang baik. Hal ini dipastikan oleh Dewan Komisaris Pertamina saat melakukan kunjungan di SPBU COCO 51.801.30 Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali, dilanjutkan dengan kunjungan ke SPBU 54.80.115 di Jalan Raya Puputan, Renon dan SPBU 54.801.06 di Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan, bahwa Bali adalah etalase wisata dunia. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauh mana kesediaan stok BBM, sarana, fasilitas serta kualitas layanan di SPBU di pusat Kota Denpasar.

Mochamad Iriawan menekankan, agar pengelola SPBU lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan. Ia juga berpesan agar para operator dapat melayani masyarakat dengan baik, senyum dan sapaan ramah sehingga masyarakat merasa semakin nyaman.

Senada, Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono yang menyambagi SPBU COCO 51.801.30 menyampaikan bahwa kunjungannya ke SPBU bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan SPBU COCO di Denpasar. Ia juga menambahkan berdasarkan pantauan langsung, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax turbo cukup tinggi.

“Saya melihat langsung tadi, berbagai jenis kendaraan, seperti sepeda motor, juga mengantri untuk mengisi Pertamax dan Pertamax Turbo. Saya merasa sosialisasi kepada masyarakat, komunitas otomotif ataupun dealer harus terus dilakukan, agar mereka semakin memahami produk BBM non-subsidi Pertamina membuat kinerja mesin akan lebih bagus dan lebih efisien,” urai Condro.

Ia juga menyampaikan harapannya agar SPBU dapat kreatif dalam mengoptimalkan lingkungan SPBU.

“Area SPBU tetap dioptimalkan, untuk kemudian digunakan oleh tenat-tenant yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Mari lebih berinovasi lagi, kapitalisasi area-area yang masih memungkinkan, agar masyarakat berkunjung ke SPBU tidak saja untuk isi bahan bakar, tapi lebih banyak juga yang berbelanja, ngopi dan sebagainya,” urai Condro.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyampaikan bahwa mereka mendapat banyak masukan dari kunjungan Dewan Komisaris Pertamina.

Masukan terkait standar layanan, standar keselamatan, service excellence (layanan prima), serta reliability atau keandalan layanan energi, agar bisa berjalan maksimal untuk masyarakat di Bali.

“Tentunya banyak masukan untuk kami, agar melakukan perbaikan terhadap layanan SPBU, khususnya yang dikunjungi. Hal ini menjadi cambuk bagi kami di Regional Jatimbalinus untuk bekerja lebih baik saat ini dan di masa mendatang, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (Subhan)

Share:

Read More

Kemenkomdigi Tambah Kapasitas Satelit Untuk Jaga Konektivitas Sangihe dan Sitaro

Kemenkomdigi Tambah Kapasitas Satelit Untuk Jaga Konektivitas Sangihe dan Sitaro. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah cepat untuk menjaga layanan telekomunikasi dan internet masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, tetap berjalan selama proses restorasi kabel laut Palapa Ring segmen Tahuna-Melonguane.

Sebagai langkah mitigasi, Kemkomdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menambah kapasitas bandwidth hingga mencapai 50 s.d. 150 Mbps pada 154 titik akses layanan menggunakan jaringan Satelit Republik Indonesia (Satria).

Kemkomdigi juga terus berkoordinasi dengan operator seluler guna memastikan konektivitas pada titik-titik layanan publik dan objek vital di wilayah tersebut tetap terjaga.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan layanan komunikasi, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan tetap terhubung.

Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Indra Maulana mengatakan pemerintah terus memprioritaskan keberlangsungan layanan bagi masyarakat sembari mengawal proses restorasi infrastruktur yang sedang berlangsung.

"Seluruh manuver operasional serta penggunaan peralatan bawah laut harus dilakukan secara sangat terukur. Kami harus berhati-hati untuk menjaga keamanan serta keandalan infrastruktur telekomunikasi eksisting di sekitar area kerja," ujar Indra Maulana di Jakarta Pusat, Rabu (03/06/2026).

Plt. Direktur Infrastruktur BAKTI Darien Aldiano menyampaikan bahwa seluruh tim tetap bekerja maksimal untuk mempercepat proses pemulihan jaringan.

"Kami memohon maaf atas penyesuaian jadwal ini. Walau menghadapi tantangan cuaca dan karakteristik dasar laut yang ekstrem, seluruh tim teknis tetap berupaya maksimal. Pekerjaan terus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan keandalan jaringan agar layanan kembali normal secepatnya," kata Darien Aldiano.

Pekerjaan restorasi menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan.

Selain kondisi cuaca laut yang dinamis, area pekerjaan juga berada di dekat koridor kabel laut aktif segmen Ondong Siau-Tahuna sehingga seluruh proses harus dilakukan dengan tingkat presisi yang tinggi.

Tim teknis juga menghadapi kondisi dasar laut yang didominasi batuan dengan kontur yang curam.

Situasi tersebut membuat proses identifikasi dan penanganan kabel memerlukan kehati-hatian lebih untuk menjaga keselamatan pekerjaan sekaligus memastikan kualitas hasil restorasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi operasional tersebut, target penyelesaian pekerjaan dan jadwal Ready For Service (RFS) yang semula direncanakan pada periode 28 Mei hingga 2 Juni 2026 diproyeksikan disesuaikan hingga 6 Juni 2026.

Kemkomdigi terus berkomitmen mengawal proses restorasi hingga tuntas serta memastikan masyarakat di Sangihe dan Sitaro tetap mendapatkan akses komunikasi dan layanan digital yang andal sebagai bagian dari upaya menghadirkan konektivitas yang merata hingga wilayah perbatasan Indonesia. (Fajar)

Share:

Read More

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemprov Sumut Perkuat Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemprov Sumut Perkuat Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. (Dok. Pemprov Sumut)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Muhammad Suib saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Regional Sumatera Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Suib menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat. Langkah tersebut antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pengembangan sistem pelaporan terintegrasi agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara mudah dan transparan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, salah satunya belum optimalnya mekanisme pengelolaan pengaduan di berbagai instansi, sehingga penanganannya masih dilakukan secara parsial dan belum terkoordinasi dengan baik.

“Karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat kelembagaan pengelola pengaduan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023. Kita juga perlu menyosialisasikan aplikasi pengaduan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik,” ujar Suib.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan prinsip good governance diperlukan integrasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu layanan yang efektif serta didukung partisipasi aktif masyarakat.

“Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan di mana setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Pranata Humas Ahli Madya Rega Tadeak Hakim mengatakan, kegiatan yang berlangsung pada 3–4 Juni 2026 tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pengelola pengaduan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan perbaikan pelayanan publik.

Menurut Rega, penguatan pengelolaan pengaduan menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, responsif, dan transformatif.

"Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelayanan publik, termasuk melalui mekanisme pengaduan," ucapnya.

Rega berharap melalui bimtek ini para peserta mampu meningkatkan kompetensi dasar dalam penanganan pengaduan, memahami tata kelola dan etika pelayanan, serta menguasai teknik pemanfaatan data pengaduan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Patnuaji Agus Indrato selaku Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI dan Mokh Ikbal sebagai pakar pelayanan publik.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sumut, serta para pejabat pengelola pengaduan masyarakat regional Sumatera. (Ilham)

Share:

Read More

Kementerian ESDM Lantik 745 PNS Baru, Talenta Muda untuk Hadapi Tantangan Energi Global

Kementerian ESDM Lantik 745 PNS Baru, Talenta Muda untuk Hadapi Tantangan Energi Global. (Dok. Kemen ESDM)

Tangerang Selatan, WaraWiri.net - Di tengah tantangan energi global yang memberikan dampak signifikan terhadap harga dan pasokan komoditas energi, Pemerintah membutuhkan talenta-talenta muda yang kompeten, berintegritas tinggi, dan memiliki tanggung jawab moral untuk mengejar cita-cita kemandirian dan swasembada energi. Pesan ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot ketika melantik Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi Tahun Anggaran 2024.

Yuliot menegaskan bahwa pelantikan ini adalah titik awal pengabdian yang harus dijalankan dengan memberikan pelayanan publik yang prima dan bebas dari praktik korupsi.

"Perlu saya ingatkan bahwa pengambilan sumpah yang baru saja diucapkan bukan sekedar seremonial belaka, ini adalah janji suci saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa dan negara yang menuntut tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas sehari-hari," tegas Yuliot dalam arahannya kepada para PNS baru Kementerian ESDM di Tangerang Selatan, Selasa (2/6).

Lebih dari sekadar melayani masyarakat, PNS di Kementerian ESDM juga memikul beban strategis untuk menyukseskan visi Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah. Yuliot menekankan betapa krusialnya peran para PNS Kementerian ESDM dalam mewujudkan kemandirian nasional secara menyeluruh.

"Peran kunci Kementerian dalam implementasi Asta Cita yang perlu menjadi perhatian Saudara sekalian adalah khususnya pada Butir 2 dan Butir 5, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, melalui swasembada pangan, energi, dan air," urainya menjelaskan target Kementerian ESDM.

Dalam mengejar target swasembada energi, Pemerintah berambisi memangkas impor bahan bakar fosil secara signifikan dan memacu transisi energi ke arah yang lebih bersih. Langkah agresif ini juga dibarengi dengan patokan target bauran energi nasional sebesar 17 hingga 21 persen pada tahun 2026.

"Dalam swasembada energi, kita perlu meningkatkan produksi energi yang bersumber di dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil khususnya impor dengan melakukan diversifikasi dan konversi energi menggunakan energi baru dan terbarukan." tambahnya.

Di samping itu, program hilirisasi sumber daya alam yang meliputi mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi (migas) akan terus dipacu sebagai senjata utama untuk mengunci nilai tambah di dalam negeri dan mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Sebagai penutup, Yuliot berpesan agar para PNS membuang jauh-jauh gaya birokrasi yang kaku dan kuno. PNS kini dituntut untuk adaptif, tanggap teknologi, serta cakap berkolaborasi lintas sektor. Ia mengatakan, ego sektoral adalah musuh utama pelayanan masyarakat.

"Tegak lurus terhadap pimpinan dan selalu siap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, dan jangan melaksanakan tugas terkotak-kotak atau silo yang hanya berada pada titik kotak terkecil pada unit kerja atau organisasi," tegasnya.

Kementerian ESDM melantik 745 PNS formasi Tahun Anggaran 2024, dengan rincian 86 orang PNS Sekretariat Jenderal, 77 orang PNS Ditjen Migas, 74 orang PNS Ditjen Ketenagalistrikan, 131 orang PNS Ditjen Minerba, 63 orang PNS Ditjen EBTKE, 39 orang PNS Inspektorat Jenderal, 221 orang PNS Badan Geologi, 42 orang PNS BPSDM ESDM, 2 orang PNS Setjen DEN, dan 10 orang PNS BPH Migas. (Zikry)

Share:

Read More

Mensos Saifullah Gelar Open House Sekolah Rakyat Jelang 1 Tahun Beroperasi

Mensos Saifullah Gelar Open House Sekolah Rakyat Jelang 1 Tahun Beroperasi. (Dok. Kemensos)

Bogor, WaraWiri.net - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar open house Sekolah Rakyat menjelang satu tahun penyelenggaraannya pada Juli 2026. Melalui kegiatan ini, para tamu yang hadir bisa melihat langsung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, open house telah diawali oleh kedatangan Pengurus Nasional Karang Taruna ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi pada Mei lalu (13/5). Kali ini giliran para calon siswa (casis) bersama orang tuanya yang mendapat kesempatan untuk mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor.

"Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan Open House Sekolah Rakyat menjelang satu tahun dimulainya penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Juli tahun 2025 lalu," kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat berdialog dengan casis di SRMP 10 Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Kedatangan casis dan orang tua casis disambut oleh penampilan yel-yel, pidato 4 bahasa asing, dan paduan suara dari siswa SRMP 10 Bogor serta penampilan tari. Pada kesempatan ini mereka juga berkesempatan untuk berdialog dengan Gus Ipul.

Acara dipandu oleh MC yang merupakan siswa SRMA 13 Bekasi, bernama Misfan Nazriel Faturrahman. Dia membuka dan memandu acara menggunakan Bahasa Inggris, menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya telah tumbuh selama hampir satu tahun di Sekolah Rakyat.

"Alhamdulillah di Sekolah Rakyat saya mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sangat baik. Mendukung saya secara akademik dan juga membuat cita-cita saya jadi lebih jelas," kata Misfan.

Salah satu calon siswa yang hadir yaitu Muhammad Revaldi, ibunya merupakan penyandang disabilitas daksa, dan ayah angkatnya bekerja sebagai ojek dengan penghasilan yang tidak menentu.

Remaja berusia 17 tahun ini, tepaksa putus sekolah saat kelas 2 SD karena kesulitan ekonomi. Sejak saat itu dia lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, termasuk memulung.

Namun kini setelah kurang lebih 9 tahun tidak tersentuh pendidikan, Sekolah Rakyat memberikan harapan baru kepada Revaldi. 

Iis Anggel selaku orang tua Revaldi tidak kuasa meneteskan air mata saat berdialog dengan Gus Ipul. Iis berharap melalui Sekolah Rakyat, anaknya bisa sukses dan mengangkat derajat keluarga.

"Karena dari kecil udah susah lah, ibaratnya udah seharusnya berpendidikan, dia tidak berpendidikan, jadi ikut susah," kata Iis haru.

Dalam arahannya, Gus Ipul menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan atensi dan perhatian khusus kepada keluarga yang paling tidak mampu dan belum terbawa dalam proses pembangunan.

"Karena Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada yang tertinggal, sehingga nanti anak-anakku sekalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang," ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, rekrutmen casis dilakukan melalui penjangkauan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pada saat ada penjangkauan, jadi menjangkaunya kita pakai data, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun. Jadi para orang tua wali, para pendamping, tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip," tegasnya.

Dalam acara ini, Gus Ipul turut didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, dan pejabat Kemensos lainnya. (Muh)

Share:

Read More

Kementerian PANRB Rumuskan Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Manusia

Menteri PANRB Rini Widyantini saat Rapat membahas Life Journey Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Upaya perbaikan kualitas layanan kepada publik terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang merupakan pembina pelayanan publik di Indonesia. Salah satunya dengan menyusun konsep penyelenggaraan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. Transformasi pelayanan publik yang berbasis kebutuhan manusia terus dipayanan agar negara dapat hadir untuk melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan pelayanan publik ini diarahkan agar mengedepankan dengan siklus kehidupan manusia

“Pendekatan human-centric menjadi fondasi utama transformasi ini, dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan, ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat Rapat membahas Life Journey Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (02/6/2026).

Disampaikan bahwa pelayanan publik harus lebih peka terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat. Inklusivitas bukan hanya soal menyediakan akses fisik, tetapi juga menghadirkan rasa aman, informasi yang mudah dipahami, komunikasi yang ramah, serta aparatur yang memiliki empati dan kompetensi dalam melayani kelompok rentan. Oleh karenanya transformasi digital pemerintah juga menjadi fokus utama dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan melayani.

“Transformasi pelayanan publik harus dapat menghadirkan standar layanan yang lebih spesifik dan mengambil dari kacamata masyarakat atau user experience saat mengakses layanan. Semakin pemerintah dekat dengan masyarakat, maka semakin baik,” katanya.

Menteri Rini mengatakan bahwa dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsive dan berkualitas memerlukan kolaborasi, fasilitasi implementasi, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan perubahan terjadi di lapangan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Adapun integrasi layanan publik berbasis life event menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tanpa bebanbagi masyarakat maupun penyelenggara.

Sementara itu Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang dinamis membawa pergeseran dalam pelayanan publik. Pelayanan dituntut semakin berorientasi ke masa depan, digital dan inovatif, proaktif dan terpersonalisasi, berbasis data, serta melibatkan masyarakat secara aktif. Pergeseran tersebut mendorong transformasi menuju pelayanan publik yang lebih humanis, dirancang mengikuti siklus hidup masyarakat, tersedia secara omni-channel, dan didukung oleh umpan balik berkelanjutan.

“Pelayanan publik harus lebih peka terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat. Inklusivitas bukan hanya soal menyediakan akses fisik, tetapi juga menghadirkan rasa aman, informasi yang mudah dipahami, komunikasi yang ramah, serta aparatur yang memiliki empati dan kompetensi dalam melayani kelompok rentan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan bahwa pemetaan awal Life Event disusun dengan mengacu pada praktik baik dibeberapa negara dan dikontekstualisasikan dengan kebutuhan pelayanan publik di Indonesia. Pemetaan tersebut menjadi dasar pengelompokan layanan agar masyarakat lebih mudah menemukan layanan sesuai kebutuhan pada setiap peristiwa kehidupan.

“Penggabungan siklus hidup dan peristiwa kehidupan menjadi dasar untuk merancang ekosistem layanan publik yang lebih konstektual, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (Tedy)

Share:

Read More

Pemerintah Luncurkan Perpres Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Pemerintah Luncurkan Perpres Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Perpres PP ATS) sebagai langkah besar dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan hak atas pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas. Perpres PP ATS ini sebagai respons terhadap tingginya jumlah anak tidak sekolah di Indonesia.

Perpres ini memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanganan ATS secara terkoordinasi, terarah, dan implementatif. Selain itu, Perpres ini juga memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Mengusung semangat “ATS Tuntas, Indonesia Cerdas”, Perpres PP ATS membuka harapan dan kesempatan untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan kolaborasi yang semakin kuat, upaya pencegahan dan penanganan ATS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh anak Indonesia. Dalam konteks daerah, praktik baik di Sulawesi Selatan menjadi bukti nyata bahwa lintas perangkat daerah bisa berkoordinasi dalam menurunkan ATS. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat anak tidak sekolah menjadi sekolah, dan anak yang putus sekolah bisa melanjutkan pendidikan mereka. Bagaimanapun juga, pendidikan adalah pondasi paling mendasar dari sebuah bangsa,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (3/6).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa lebih dari 3 juta anak usia 6–18 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2025. Setiap tahun ajaran baru, terdapat ratusan ribu anak yang berisiko kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, perkawinan anak, kekerasan, disabilitas, keterbatasan akses layanan pendidikan, mobilitas keluarga, hingga kerentanan sosial lainnya.

“Perpres ini menetapkan target penurunan Anak Tidak Sekolah sebanyak 645 ribu anak di tahun 2029 dan secara bertahap ditargetkan menjadi 0 ATS di tahun 2045. Target ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa ada satu pun yang tertinggal ataupun tersisihkan dari layanan pendidikan. No one left behind,” ungkap Deputi Pungkas.

Berbagai arah kebijakan dalam Perpres memberikan penekanan pada pentingnya penguatan sistem deteksi dini, pendataan yang terintegrasi, perluasan layanan pendidikan yang fleksibel dan inklusif sesuai dengan karakteristik kerentanan anak, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta tata kelola lintas sektor yang responsif terhadap kebutuhan khusus anak. Inisiatif dan praktik baik yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ATS dapat memberikan hasil yang nyata.

Proses perumusan upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, mulai dari penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS, pendampingan implementasi di daerah, hingga terbitnya Perpres ini didukung oleh UNICEF dan mitra pembangunan lain yang telah bermitra dengan pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

“UNICEF menyambut baik peluncuran Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah hari ini. Hal Ini merupakan pencapaian penting dalam memastikan hak setiap anak atas pendidikan, karena dapat mempercepat upaya nasional untuk mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah ke layanan pendidikan. UNICEF bangga telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan peraturan ini, yang didasarkan pada pengalaman pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program yang kami ketahui dapat menjangkau dan membantu anak-anak yang tidak bersekolah kembali memiliki perjalanan pendidikan mereka. UNICEF berharap dapat terus mendukung upaya-upaya penyediaan kesempatan belajar berkualitas bagi semua anak di Indonesia,” ungkap UNICEF Indonesia’s Representative Maniza Zaman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir dalam peluncuran Perpres PP ATS dan berkomitmen untuk mengimplementasikan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, para mitra pembangunan juga diharapkan dapat menyelaraskan dukungan teknis dan pendanaannya dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Perpres ini. (Fathi)

Share:

Read More

Menpora Erick Tegaskan Target dan Komitmen Maksimalkan Persiapan Hadapi Asian Games 2026

Menpora RI Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan persiapan tim Indonesia menghadapi ajang Asian Games 2026. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan persiapan tim Indonesia menghadapi ajang Asian Games 2026. 

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6).

Menpora Erick menjelaskan, anggaran pelatnas Asian Games 2026 menurun signifikan dibanding tahun 2022, dari Rp 389.819.933.817 kini menjadi Rp 81.040.244.006. 

“Namun alokasi anggaran untuk keberangkatan kontingen tetap terjaga dan diprioritaskan,” jelas Menpora Erick.

Menpora Erick menyebut, Indonesia berpotensi meraih empat medali emas pada Asian Games tahun ini. Target itu disesuaikan karena tiga nomor potensial tidak dipertandingkan.

Ketiga nomor pertandingan tersebut yaitu 10m running target dan 10m running target mixed (menembak), serta traditional boat race.

“Pada Asian Games 2022, Indonesia meraih tujuh emas. Target kini menurun karena tiga nomor pertandingan tidak lagi dipertandingkan. Dengan kondisi saat ini, ditambah ada tiga nomor pertandingan yang tidak dipertandingkan, maka target kita di Asian Games tahun ini adalah empat medali emas,” jelas Menpora Erick. 

Lebih lanjut, Menpora Erick menyatakan jika pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah cabang olahraga (cabor), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) guna menyusun strategi terbaik demi menjaga prestasi Indonesia di tingkat Asia.

Ia berharap adanya dukungan tambahan dari para pemangku kebijakan lainnya, khususnya dalam hal pendanaan. Dia menilai, perhatian lebih sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan atlet dan pelatih yang telah berkorban demi mengharumkan nama bangsa.

Disamping itu, Menpora Erick juga mengapresiasi keterlibatan berbagai tokoh penting dalam pembinaan olahraga. Beberapa di antaranya seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani yang juga Ketua Umum Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) dan Yenny Wahid yang menjabat Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI). 

“Banyak figur yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak pemangku kebijakan yang terus memberikan perhatian lebih kepada atlet dan pelatih kita,” pungkas Menpora Erick. (Rizal)

Share:

Read More

Pemkot Yogya Beri Apresiasi TSLP Award, Realisasi Program CSR Capai Rp 5,9 M

Penghargaan TSLP Award diberikan saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Forum TSLP Kota Yogyakarta tahun 2026. (Dok. Pemkot Yogya

Yogyakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan apresiasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) award kepada sejumlah perusahaan yang berkontribusi nyata melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Yogyakarta. Terutama mendukung pembangunan daerah dan membantu masyarakat. Pemkot Yogyakarta berharap perusahaan-perusahaan lain untuk ikut membantu lewat program CSR.

Penghargaan TSLP Award 2026 diberikan kepada Baznas Kota Yogyakarta, Bank BPD DIY, Supermarket Pamella, PT Sarihusada dan Bank Mandiri. Perusahaan itu telah melaksanakan program CSR di berbagai bidang antara lain bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengelolaan sampah.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan Pemkot Yogyakarta mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berkontribusi melalui program CSR. Pihaknya berharap perusahaan-perusahaan yang lain juga membantu lewat program CSR di Kota Yogyakarta karena selama ini hanya beberapa perusahaan tertentu yang berpartisipasi dan menerima TSLP award.

“Harapan kami nanti perusahaan-perusahaan lain juga banyak membantu untuk ini (CSR),” kata Wawan saat membuka Musrebang TSLP Award di Hotel Harper Yogyakarta.

Wawan berharap acara Musrenbang Forum TSLP Kota Yogyakarta ke depan sedikit dimodifikasi. Terutama agar lebih menarik perusahaan-perusahaan berpartisipasi dalam TSLP. Dicontohkan bisa dikaitkan dengan program Kota Yogyakarta yakni Yogya Kota Pendidikan dengan memberikan beasiswa. Di samping itu bisa mengikuti dengan bidang usaha mereka. Misalnya di bidang pariwisata, hotel-hotel bisa membantu Pemkot Yogyakarta mengonversi becak motor menjadi becak listrik.

“Ini misalnya ada urunan, masing-masing hotel berapa unit. Misalnya bintang lima, urun lima becak misalnya, toh bintang empat berapa. Demikian juga untuk ekonomi bagaimana kita langsung mengeksekusi daerah yang ditunjuk, misalnya pengembangan pariwisata daerah Suryatmajan. Kita tingkatkan, kita benahi menjadi satu kawasan penginapan baru dengan budaya lokal,” terang Wawan ditemui usai membuka musrenbang.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menyatakan Pemkot Yogyakarta memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang telah menunjukkan komitmen serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah melalui program TSLP. Penghargaan sebagai apresiasi Pemkot Yogyakarta atas kepedulian, partisipasi dan kontribusi perusahaan dan lembaga yang telah menjadi mitra strategis pembangunan Kota Yogyakarta.

“Penghargaan TSLP Award ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun bersama Pemkot Yogyakarta dalam berbagai program prioritas pembangunan. Semoga kolaborasi yang baik ini dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat dan mampu mendukung akselerasi pembangunan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta,” terang Agus.

Dia menjelaskan pelaksanaan TSLP yang berkelanjutan dikolaborasikan bersama Pemkot Yogyakarta untuk menjadikan korporasi sebagai salah satu mitra pembangunan yang tergabung dalam Forum TSLP. Saat ini jumlah perusahaan yang bergabung dalam Forum TSLP Kota Yogyakarta sebanyak 69 perusahaan.

Agus menyebut pada tahun 2025 realisasi program CSR di Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp 5,9 miliar. Alokasi terbesar diarahkan pada program peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya melalui kegiatan perbaikan RTLH dengan persentase 34,72 persen dan dukungan terhadap program penanggulangan kemiskinan dengan persentase 31,25 persen.

Sedangkan Ketua Forum TSLSP Kota Yogyakarta Gunawan Hasri Baskoro mengajak perusahaan-perusahaan untuk bergabung dalam Forum TSLP. Menurutnya dengan bergabung dalam Forum TSLP adalah langkah strategis untuk memetakan dampak yang lebih besar. Mulai dari mendapat akurasi data dan program yang tepat sasaran karena melalui forum itu bisa berkomunikasi langsung dengan Pemkot Yogyakarta.

“Jadi kita tahu pasti wilayah mana yang paling membutuhkan bantuan. Sehingga tidak ada lagi dua perusahaan memberikan bantuan yang sama di satu lokasi, sementara di lokasi yang lain masih kekurangan. Selain itu efisiensi dan skala dampak lebih luas. Dengan berkolaborasi, kita bisa berbagi peran untuk mendanai proyek sosial dengan skala yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin terlalu berat jika ditanggung oleh satu perusahaan sendiri,” jelas Gunawan.

Salah satu penerima penghargaan TSLP Award adalah PT Sarihusada yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Stakeholder Relation Manager Indah Kusuma Ayu menyambut baik apresiasi tersebut. Penghargaan TSLP yang diterima di bidang lingkungan terkait penanganan sampah. Kegiatan CSR terkait penanganan sampah dimulai sejak 2023 dari lingkungan terdekat PT Sarihusada yani Muja Muju. Program itu sejalan dengan tiga pilar gerakan CSR perusahaan yakni lingkungan, komunitas dan nutrisi.

“Tentunya senang sekali. Kami sangat menghargai penghargaan dari pemerintah yang kami terima ini. Bagaimana kita bisa membantu lingkungan paling dekat dengan mengelola sampah organik secara bertahap. Kita mulai dari edukasi, kemudian kita juga mendukung masyarakat di Kelurahan Muja Muju dengan memberikan 1.000 losida (Lodong Sisa Dapur). Ini berlanjut sampai sekarang kami juga memberikan edukasi kepada kader-kader lingkungan serta mendampingi bank sampah,” pungkas Indah. (Bambang)

Share:

Read More

Cegah Sejak Dini, Pemkot Bandung dan Brimob Polda Jabar Perkuat Tim Anti Begal dan Patroli Gabungan

Cegah Sejak Dini, Pemkot Bandung dan Brimob Polda Jabar Perkuat Tim Anti Begal dan Patroli Gabungan. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat langkah pencegahan kejahatan jalanan dengan membentuk tim antibegal bersama jajaran kepolisian, termasuk Satuan Brimob Polda Jawa Barat.

Langkah ini ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam jumpa pers di Balai Kota Bandung, Selasa, 2 Juni 2026.

Farhan menyebut, pembentukan tim antibegal merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Jawa Barat. Meski belum dalam kondisi darurat, Pemkot Bandung memilih melakukan langkah preventif sebelum kasus semakin meningkat.

“Darurat sih tidak, tapi mumpung belum darurat, lebih baik kita cegah dari sekarang,” ujar Farhan.

Menurutnya, indikasi peningkatan kasus begal terlihat dari laporan yang hampir muncul setiap pekan. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi prioritas utama.

Dalam pelaksanaannya, patroli gabungan akan diperkuat melalui dua program, yakni “Jawara Sakti” dan “Ujang Barong”. Program Jawara Sakti merupakan kolaborasi Satpol PP dengan masyarakat melalui konsep jaga wilayah bersama warga dan Satlinmas aktif terintegrasi.

Sedangkan, Ujang Barong merupakan inisiatif kepolisian yang melibatkan unsur kewilayahan dan masyarakat dalam kegiatan ronda bersama guna menjaga keamanan lingkungan.

Farhan mengatakan, seluruh unsur akan bergerak aktif di lapangan dan tidak hanya menunggu laporan kejadian. 

“Prinsipnya tidak boleh ada yang menunggu. Kalau menunggu, kejadian sudah terlambat,” tegasnya.

Selain itu, tim Prabu yang sudah ada sebelumnya akan diperkuat untuk mendukung operasi di lapangan. Personel dari Brimob, polisi, hingga Satpol PP akan disebar ke berbagai titik, mulai dari kawasan wisata, permukiman hingga wilayah perbatasan.

Terkait penindakan, Farhan memastikan aparat tetap mengedepankan perlindungan hak sipil. Namun, tindakan tegas terukur akan dilakukan apabila pelaku mengancam keselamatan jiwa.

“Kalau memang mengancam, tentu ada penindakan tegas. Tapi kalau bisa dilumpuhkan, kita bawa ke kantor,” ujarnya.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Jawa Barat, Kombes Zuhdi Batubara menuturkan, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menjaga keamanan wilayah.

Ia menyebut, tugas pengamanan akan jauh lebih ringan apabila dilakukan sejak tahap pencegahan melalui sinergi lintas instansi.

“Kami tidak hanya menjalankan tugas pokok, tapi juga melakukan langkah-langkah awal mitigasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait,” ujarnya.

Zuhdi menilai, Kota Bandung memiliki peran strategis sebagai penopang ibu kota provinsi sekaligus destinasi wisata, sehingga stabilitas keamanan harus dijaga bersama.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas di tengah tingginya aktivitas masyarakat, termasuk saat momen besar seperti euforia kemenangan Persib yang sebelumnya berlangsung tertib.

“Kolaborasi ini penting agar kamtibmas tetap terjaga dengan baik dan citra Kota Bandung tetap positif,” katanya. (Putra)

Share:

Read More

Pemkot Bogor Berikan Layanan Khitan Gratis pada Momentum HJB ke-544

Pemkot Bogor Berikan Layanan Khitan Gratis pada Momentum HJB ke-544. (Dok. Pemkot Bogor)

Bogor, WaraWiri.net - Sebanyak 544 anak menjadi target peserta program Sirkumsisi (Sunat) Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di 25 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bogor, mulai tanggal 2 hingga 5 Juni 2026 sebagai bagian dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa program khitan gratis tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HJB ke-544 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk membantu masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Ia mengajak masyarakat Kota Bogor untuk memanfaatkan program tersebut, khususnya bagi warga yang ingin mendaftarkan anaknya mengikuti khitan gratis.

“Saya menyampaikan kepada masyarakat yang ingin anaknya khitan gratis, insyaallah di 25 puskesmas di semua kecamatan tinggal datang sampai tanggal 5 Juni. Pemkot Bogor menyediakan khitan gratis dalam rangka memeriahkan HJB,” ujar Jenal Mutaqin di Puskesmas Sempur, Jalan Kaler Sempur, Kota Bogor, Selasa (2/6/2026).

Dalam peninjauan di Puskesmas Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, sebanyak 14 anak tercatat mengikuti kegiatan khitan gratis. Sebagian besar peserta masih berusia balita hingga usia sekolah dasar.

Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa peserta termuda yang mengikuti khitan gratis di lokasi tersebut berusia tiga tahun. Sementara itu, beberapa peserta usia sekolah dasar dijadwalkan mengikuti khitan setelah menyelesaikan ujian sekolah.

“Kami juga memberikan sedikit hadiah kepada anak-anak yang telah melaksanakan khitan berupa sarung, alat salat, dan buku gambar agar mereka lebih semangat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa program khitan gratis tersebut terbuka bagi seluruh warga Kota Bogor tanpa batasan tertentu selama kondisi anak dalam keadaan sehat dan siap menjalani tindakan medis.

“Kriterianya tanpa batas. Siapapun boleh, selama warga Kota Bogor dan anaknya ingin disunat serta sehat, kita terima,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena menyampaikan bahwa sebanyak 71 tenaga medis dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan khitan gratis di seluruh wilayah Kota Bogor.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan khitan massal tersebut baru pertama kali dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian HJB. Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan dalam momentum Hari Kesehatan Nasional. (Isna)

Share:

Read More

Pertahankan Status Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan

Pertahankan Status Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan. (Dok. Pemprov Jateng)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta seluruh sektor untuk terus bersinergi, dalam mempertahankan provinisinya sebagai lumbung pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya, di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026).

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” kata Luthfi.

Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga forkopimda. Terlebih, sejumlah daerah mulai bersiap menghadapi musim kemarau. Karenanya, Luthfi meminta pemerintah kabupaten/ kota memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan TNI, terkait pipanisasi dan sumurisasi.

“Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi,” ujar gubernur.

Luthfi menjelaskan mengenai pembagian peran TNI dan Polri dalam mitigasi kekeringan. TNI diarahkan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi, sedangkan Polri mendukung distribusi air melalui kendaraan yang dimiliki.

Ditambahkan, keselamatan petani harus menjadi perhatian dalam menjaga produktivitas pangan. Untuk itu dia mengingatkan, agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan dengan cara berbahaya, seperti setrum listrik.

Adapun terkait gangguan kera di kawasan pertanian, Luthfi menegaskan penanganan tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemprov Jateng akan bersurat kepada Menteri Kehutanan, untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan.

Sementara itu, sejumlah bupati/ wali kota di wilayah tersebut juga mendukung upaya Pemprov Jateng, dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan, kondisi ketahanan pangan daerahnya relatif aman. Sragen disebut masih memiliki surplus produksi beras dibanding kebutuhan masyarakat. Walakin, dia berharap ada perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki pertanian.

“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” kata Sigit.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyatakan, untuk mendukung ketahananan pangan, diperlukan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi, dalam memperkuat fungsi lahan pertanian di wilayahnya.

Setyo mengungkapkan, telah membuat program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun pertama, sudah terbangun sekitar 293 sumur. Adapun tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.

Usulan penguatan irigasi turut disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan sentra sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, bupati meminta dukungan perbaikan irigasi, agar lahan pertanian bisa lebih produktif.

Agus menyebut, masih ada sejumlah lahan pertanian di Boyolali, yang hanya bisa panen satu hingga dua kali dalam setahun. Dengan dukungan perbaikan irigasi, diharapkan produktivitas lahan bisa meningkat.

Selain irigasi, bupati menyampaikan persoalan gangguan kera di kawasan pertanian Merapi-Merbabu. Satwa tersebut disebut turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran.

Setali tiga uang, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto menyampaikan, kondisi pangan daerahnya relatif aman. Sukoharjo melaporkan surplus beras pada 2025 mencapai sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah sekitar 57 ribu ton, dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.

Eko juga menyampaikan, Sukoharjo telah menyiapkan mitigasi menghadapi potensi El Nino kecil, melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian. (Tedy)

Share:

Read More

Program Sekolah Gratis, Gubernur Andra Soni Dongkrak Minat Siswa ke Sekolah Swasta

Program Sekolah Gratis, Gubernur Andra Soni Dongkrak Minat Siswa ke Sekolah Swasta. (Dok. Pemprov Banten)

Tangerang, WaraWiri.net - Program Sekolah Gratis (PSG) untuk sekolah swasta yang digagas oleh Gubernur Banten Andra Soni, dinilai sangat efektif. Program ini utamanya berhasil meningkatkan daya saing sekolah swasta di tengah besarnya animo masyarakat terhadap sekolah negeri.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi, usai menerima kunjungan Gubernur pada Selasa (2/6/2026).

Menurut Buyung, sekolahnya sudah menerapkan program tersebut sejak tahun pertama digagas, yakni khusus untuk kelas X. Ia mengakui PSG berhasil mendongkrak minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

"Sebelum adanya program itu, jumlah siswa yang mendaftar di sini lebih sedikit, di angka 60 siswa. Namun, setelah adanya PSG tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 90 siswa untuk kelas X. Total siswa kami saat ini, termasuk kelas XI mencapai 146 orang," kata Buyung.

Tambahan siswa tersebut, lanjut Buyung, merupakan limpahan calon peserta didik yang tidak tertampung di SMAN 1 dan SMAN 5 Ciputat. Ia optimistis pengembangan PSG pada tahun kedua yang kini menyasar kelas XI akan memotivasi para tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme mengajar.

"Sehingga, kualitas sekolah swasta ke depan akan setara dengan sekolah negeri," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa melalui program ini, sekolah swasta tidak lagi mengalami kendala terkait kuota siswa dan biaya iuran. Sekolah-sekolah yang telah bekerja sama kini mendapatkan kepastian pembiayaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Selain itu, bertambahnya jumlah siswa otomatis akan meningkatkan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima. Andra berharap dana tersebut dapat digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah.

"Termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan para gurunya," imbuh Andra.

Andra menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis merupakan upaya Pemprov Banten dalam memberikan layanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat. Ia menyadari pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah demi mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

"Program Sekolah Gratis ini hadir untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat Banten," ujarnya. (Putra)

Share:

Read More

Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. (Dok. DPR RI)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga akademisi sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut RUU Ketenagakerjaan.

“Seluruh masukan yang kami dengarkan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan aktivitas industri pertambangan yang berkembang pesat, sehingga perspektif dari daerah ini sangat penting,” kata Charles pada Parlementaria.

Menurutnya, salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah pengawasan tenaga kerja asing (TKA). Berdasarkan informasi yang diterima Komisi IX, jumlah TKA di Sulawesi Tengah mencapai lebih dari 20 ribu orang sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Politisi Fraksi PDI-Perjuagan ini menegaskan, keberadaan regulasi baru diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap TKA sekaligus memastikan hak-hak pekerja lokal tetap terlindungi dan memperoleh prioritas dalam kesempatan kerja di dalam negeri.

“Harapannya dengan adanya Undang-Undang yang baru, pengawasan terhadap tenaga kerja asing bisa jauh lebih efektif sehingga hak-hak pekerja lokal tidak diabaikan dan tenaga kerja Indonesia tetap menjadi prioritas,” ujar Legislator Dapil DKI Jakarta III ini.

Ia menambahkan, Panja RUU Ketenagakerjaan saat ini masih dalam tahap menghimpun masukan dari berbagai pihak. Dalam masa sidang ini, DPR berencana memulai pembahasan bersama pemerintah terkait substansi dan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut.

Charles menilai kehadiran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sangat dinantikan masyarakat, terutama setelah ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan sehingga menimbulkan kekosongan regulasi di sektor tersebut. 

“Harapan kami, pembahasan dan pengesahan RUU ini dapat menghadirkan aturan yang definitif dan memberikan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi daerahnya di tengah derasnya arus investasi dan pertumbuhan industri. Menurut Anwar, meskipun Sulawesi Tengah memiliki sekitar tujuh kawasan industri dengan jumlah pekerja mencapai kurang lebih 300 ribu orang, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal masih relatif rendah. Ia menyebut sekitar 65 persen tenaga kerja di Sulteng masih berada di sektor informal.

“Ini menjadi paradoks. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 8,9 persen dan menjadi yang tertinggi ketiga di Indonesia, tetapi angka kemiskinan masih cukup tinggi. Penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri juga belum optimal,” ujar Anwar.

Ia berharap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat menjadi solusi untuk menjawab ketimpangan tersebut, termasuk memperkuat keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi. Selain itu, Anwar menyoroti tingginya jumlah tenaga kerja asing di Sulawesi Tengah serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan peran yang lebih besar dalam pengawasan ketenagakerjaan. (Remond)

Share:

Read More