Korbrimob Polri Gelar Donor Darah untuk Bantu Pemenuhan Stok PMI

Korbrimob Polri Gelar Donor Darah untuk Bantu Pemenuhan Stok PMI. (Dok. Div Humas Polri)

Depok, WaraWiri.net - Di bulan suci yang penuh berkah, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama kembali diwujudkan oleh Korps Brimob Polri. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Korbrimob Polri menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya selama bulan suci Ramadan.

Kegiatan kemanusiaan tersebut dilaksanakan pada Senin (16/3/2026) di Gedung Gineung Pratidina, Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Depok, Jawa Barat, dengan melibatkan personel Korbrimob yang secara sukarela mendonorkan darahnya demi membantu masyarakat yang membutuhkan.

Bakti kesehatan ini dipimpin langsung oleh Kabidkesjas Korbrimob Kombes Pol. Bambang Wiji Asmoro, dihadiri para tenaga medis PMI, serta para personel yang ikut berpartisipasi. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB

Sebelum melakukan donor darah, para peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis PMI untuk memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat sebagai pendonor.

Melalui kegiatan donor darah ini, Korbrimob Polri berkomitmen untuk terus hadir memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam membantu ketersediaan stok darah yang sangat dibutuhkan oleh pasien di berbagai fasilitas kesehatan, terlebih pada bulan Ramadan yang biasanya mengalami peningkatan kebutuhan.

Selain menjadi wujud kepedulian sosial, kegiatan ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat pengabdian yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap insan Bhayangkara, khususnya di lingkungan Korbrimob Polri.

Dengan semangat kemanusiaan, Korbrimob Polri terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, sebagai bagian dari implementasi semangat Presisi Polri dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. (Junaedi)

Share:

Read More

47 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, 1 Perwira Raih Bintang Tiga

47 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, 1 Perwira Raih Bintang Tiga. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan Upacara Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Perwira Tinggi (Pati) Polri pada Kamis (19/3/2026), di Rupatama Mabes Polri.

Dalam upacara tersebut, sebanyak 47 personel Polri resmi mendapatkan kenaikan pangkat yang terdiri dari 1 personel naik ke pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) Pol, 14 personel naik ke pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Pol, serta 32 personel naik ke pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) Pol, termasuk 2 personel kenaikan pangkat luar biasa (KPLB).

Kenaikan pangkat tertinggi diraih oleh Komjen Pol Dr. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Kalemdiklat Polri.

Sementara itu, sejumlah perwira yang naik ke pangkat Irjen Pol di antaranya Irjen Pol Alfred Papare (Kapolda Papua Barat), Irjen Pol.Moffan Moedji Kawanti (Auditor Kepolisian Utama Tk. I Itwasum Polri), hingga Irjen Pol Asep Guntur Rahayu yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI.

Pada kenaikan pangkat Brigjen Pol, terdapat puluhan perwira yang menduduki berbagai jabatan strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun di wilayah, termasuk Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini serta Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir.

Selain itu, dua personel menerima kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) ke Brigjen Pol, yakni Brigjen Pol Sambas Kurniawan dan Medyanta.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, kinerja, serta pengabdian para perwira tinggi Polri.

“Kenaikan pangkat ini bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab yang lebih besar untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kadivhumas Polri.

Ia menambahkan, Polri berharap para perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat dapat terus memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung transformasi Polri yang Presisi.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan menjadi momentum penting dalam pembinaan karier serta penguatan organisasi Polri ke depan. (Junaedi)

Share:

Read More

Gubernur Akmil Pimpin Upacara Bendera Tujuh Belasan dan Apel Pemberangkatan Cuti Lebaran

Gubernur Akmil Pimpin Upacara Bendera Tujuh Belasan dan Apel Pemberangkatan Cuti Lebaran. (Dok. Puspen TNI)

Magelang, WaraWiri.net - Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar memimpin Upacara Bendera Tujuh Belasan Bulan Maret 2026 sebagai Inspektur Upacara yang diikuti seluruh personel organik Akademi Militer, baik militer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Upacara yang berlangsung khidmat tersebut digelar di Lapangan Saptamarga Akademi Militer, Magelang.

Dalam amanatnya, Gubernur Akademi Militer menegaskan bahwa Upacara Bendera Tujuh Belasan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Beliau menekankan bahwa sebagai lembaga pendidikan yang mendidik dan melatih calon perwira TNI Angkatan Darat, Akademi Militer harus senantiasa menjadi teladan dalam hal disiplin, loyalitas, integritas, serta profesionalisme.

Lebih lanjut, Gubernur Akmil mengingatkan bahwa saat ini seluruh umat Muslim tengah menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Momentum tersebut diharapkan dapat dimaknai sebagai sarana meningkatkan keimanan, ketakwaan, pengendalian diri, serta kepedulian sosial.

Menjelang Hari Raya Idulfitri, seluruh keluarga besar Akademi Militer juga diimbau untuk merayakan secara sederhana, menjaga keamanan serta ketertiban, serta memanfaatkan momen tersebut untuk mempererat tali silaturahmi.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan apel pemberangkatan cuti Hari Raya yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Akademi Militer Brigjen TNI Pramungkas Agus T., S.I.Pem., M.H. Apel tersebut diikuti oleh seluruh personel organik militer dan ASN Akademi Militer, dengan penekanan agar seluruh personel memperhatikan faktor keamanan selama perjalanan serta tetap menjaga keamanan pangkalan dan lingkungan asrama selama pelaksanaan cuti Lebaran. (Ilham)

Share:

Read More

Mudik Gratis Lewat Laut, KRI Banda Aceh-593 Sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Mudik Gratis Lewat Laut, KRI Banda Aceh-593 Sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (Dok. Puspen TNI)

Semarang, WaraWiri.net - Program mudik gratis melalui jalur laut yang digelar TNI Angkatan Laut kembali menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh-593 yang mengangkut ribuan pemudik sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rabu (18/3/2026).

Kedatangan para pemudik disambut langsung Wali Kota Semarang yang diwakili oleh Pj. Sekda Kota Semarang Budi Prakoso, S.T., M.T. bersama Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Semarang Kolonel Marinir Sabprowanto, S.H., M. Sc. serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang. Suasana hangat dan penuh antusias terlihat saat para pemudik turun dari kapal setelah menempuh perjalanan dari Jakarta.

Program mudik gratis TNI Angkatan Laut ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla yang menekankan pentingnya menghadirkan alternatif transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu membantu mengurangi kepadatan arus kendaraan di jalur darat sekaligus menekan risiko kecelakaan selama musim mudik.

Dalam program tersebut, TNI AL menyiapkan Kapal Perang Republik Indonesia untuk mengangkut para pemudik beserta kendaraan roda dua secara gratis dengan beberapa rute pelayaran, di antaranya Jakarta menuju Semarang dan Surabaya, serta rute Jakarta menuju Bangka Belitung.

KRI Banda Aceh-593 yang melayani rute Jakarta-Semarang-Surabaya sebelumnya diberangkatkan dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (17/3/2026). Pada pelayaran ini, KRI Banda Aceh-593 mengangkut sekitar 1447 pemudik beserta 327 unit sepeda motor. Dari jumlah tersebut, sekitar 707 orang merupakan masyarakat Kota Semarang dan wilayah sekitarnya yang memanfaatkan program mudik gratis melalui jalur laut ini.

Untuk memberikan kemudahan bagi para pemudik yang tidak membawa kendaraan pribadi, Lanal Semarang juga menyiapkan armada bus yang akan mengantarkan mereka menuju sejumlah titik transportasi lanjutan, seperti Stasiun Poncol, Stasiun Tawang, maupun Terminal Terboyo, sehingga para pemudik dapat melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman masing-masing.

Melalui program ini, TNI Angkatan Laut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam membantu kelancaran arus mudik nasional, sekaligus meningkatkan aspek keamanan dan keselamatan masyarakat selama perjalanan menuju kampung halaman. (Ilham)

Share:

Read More

Kawal Keselamatan Mudik Lebaran 2026, BMKG Pastikan Kesiapan Layanan Informasi Cuaca Terintegrasi

Kawal Keselamatan Mudik Lebaran 2026, BMKG Pastikan Kesiapan Layanan Informasi Cuaca Terintegrasi. (Dok. BMKG)

Tangerang, WaraWiri.net - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, melakukan rangkaian kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan posko pelayanan mudik Lebaran 2026, Rabu (18/03/2026).

Peninjauan difokuskan pada dua titik strategis, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok, guna memastikan seluruh data cuaca tersampaikan secara akurat dan terintegrasi demi menjamin keselamatan pemudik.

Kegiatan diawali di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta untuk mengecek kesiapan Alat Operasional Utama (Aloptama) yang akan bekerja ekstra selama periode angkutan Lebaran. Selanjutnya, Kepala BMKG mengunjungi Posko Angkutan Lebaran di Terminal 1 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau situasi penerbangan dan kesiapan posko. Selain itu, dilakukan pengecekan langsung terhadap pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengecekan kesiapan ini dilakukan bersama dengan Wamenhub Suntana dan WamenPANRB Purwadi Arianto serta jajaran Angkasa Pura Regional 1 yaitu CEO Regional 1 PT Angkasa Pura Indonesia I Wayan Darma, General Manager CGK Heru Karyadi, Airport Operation Strategy & Policy Group Head Heriyanto Wibowo, Direktur Teknik Angkasa Pura Lukman F. Laisa serta Asdep Asset Management CGK Trisna Wijaya.

Dalam peninjauan di Terminal 3, Wamenhub Suntana menekankan bahwa kunci keberhasilan mudik tahun ini terletak pada integrasi layanan yang responsif.

“Bahwa pelayanan publik, khususnya pelayanan transportasi, itu berjalan dengan baik. Yang kedua, saya memastikan juga bahwa pelayanan di sini sudah terintegrasi, bisa merespon dengan cepat, tulus melayani, sehingga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kegiatan kita melayani publik secara nasional,” ungkapnya di hadapan personel posko.

Ia juga menambahkan harapannya agar layanan tetap maksimal dengan respon cepat terhadap dinamika yang ada. “Semoga pusat informasi ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat agar mereka bisa menjalankan mudik dengan tenang dan lega.”

Terkait kondisi atmosfer, Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa cuaca di wilayah Bandara Soekarno-Hatta diprediksi cukup mendukung mobilitas udara.

“Secara umum sampai tanggal 30, cuaca terpantau cukup baik dan kondusif. Ada berawan dan juga hujan ringan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap fenomena alam di wilayah lain, seperti adanya Siklon Nuri di Utara Papua dan bibit siklon di Selatan Papua yang memengaruhi pergerakan massa udara secara luas.

Selain transportasi udara, pengecekan kesiapan posko Lebaran juga dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengawal keselamatan dan memberikan kenyamanan selama pelayaran. Kunjungan ini dilakukan bersama WamenPANRB, Wamenhub, serta jajaran pimpinan PT Pelni dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Dalam peninjauan tersebut, WamenPANRB Purwadi Arianto turut mengapresiasi pelayanan petugas selama Idulfitri dan berharap agar pelayanan dapat berjalan secara terintegrasi. “Hal ini menjadi tujuan kami untuk melihat bagaimana petugas dapat merespons permasalahan dengan cepat sehingga kualitas pelayanan publik akan lebih baik dan prima,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG memaparkan mekanisme pemantauan cuaca maritim yang dilakukan secara kontinu, mencakup parameter tinggi gelombang, kecepatan arus, hingga kecepatan angin yang berpotensi memengaruhi stabilitas kapal penyeberangan. Untuk mendukung akurasi, BMKG telah menempatkan peralatan monitoring cuaca otomatis di sejumlah armada kapal.

“Kami terus bersiaga memantau kondisi maritim. Di beberapa kapal juga kami memasang alat untuk terus memantau pergerakan kapal dan cuaca di sepanjang perjalanan,” tegas Faisal. Data dari instrumen tersebut terintegrasi langsung dengan sistem informasi di KSOP sebagai panduan operasional guna memitigasi risiko cuaca ekstrem.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan dukungan kenyamanan berupa peningkatan stimulus ekonomi melalui kenaikan diskon tiket kapal dari 20 persen menjadi 30 persen.

Dalam arahannya, Faisal senantiasa menekankan bahwa peran institusi tidak hanya terbatas pada informasi cuaca mudik, tetapi juga sebagai penyokong utama pembangunan nasional. Data BMKG menjadi fondasi strategis mulai dari keselamatan transportasi, swasembada pangan melalui penentuan musim tanam, hingga penguatan ketahanan air nasional di ratusan bendungan di seluruh Indonesia.

Melalui penguatan sistem observasi dan integrasi data di jalur strategis seperti Soekarno-Hatta dan Tanjung Priok, BMKG berkomitmen menyukseskan arahan Presiden agar mudik Lebaran 2026 berjalan lancar, aman, dan berkesan bagi seluruh masyarakat. (Zikry)

Share:

Read More

Pemerintah Salurkan Aneka Tunjangan untuk 1,6 Juta Guru ASND Senilai Rp18 T di Awal 2026

Pemerintah Salurkan Aneka Tunjangan untuk 1,6 Juta Guru ASND Senilai Rp18 T di Awal 2026. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kebijakan baru penyaluran aneka tunjangan guru yang mulai berlaku pada tahun 2026, yakni dilakukan setiap bulan. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp18 triliun aneka tunjangan untuk lebih dari 1,6 juta guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) di seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa perubahan mekanisme penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada guru.

“Mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan guru dari yang tadinya dilakukan per tiga bulan, kini menjadi setiap bulan. Percepatan penyaluran ini agar dapat memberikan kepastian kepada para guru akan haknya. Bagi pemerintah, tunjangan guru bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi bentuk apresiasi atas dedikasi para guru yang setiap hari hadir mendidik generasi bangsa,” ujar Dirjen Nunuk pada Selasa (17/3).

Ia menambahkan bahwa pemenuhan hak guru secara lebih cepat diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran. “Kami juga berharap dengan dipenuhi haknya, para guru dapat lebih fokus mengajar dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid,” tambahnya.

Penyaluran tunjangan guru di triwulan pertama 2026 tersebut meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada sekitar 1,6 juta guru dengan total penyaluran mencapai Rp18 triliun; Dana Tambahan Penghasilan (DTP) kepada sekitar 20 ribu guru dengan total penyaluran sebesar Rp14,8 miliar; dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) kepada sekitar 62 ribu guru dengan total penyaluran mencapai Rp641,6 miliar.

Perubahan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi setiap bulan dirasakan langsung manfaatnya oleh para guru di berbagai daerah. Mereka mengaku lebih terbantu karena adanya kepastian waktu penerimaan serta kemudahan dalam mengatur keuangan.

Guru di SMAN 4 Tebing Tinggi, Yuna Aryati, menyampaikan bahwa kebijakan ini memberikan rasa tenang dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. “Dengan penyaluran setiap bulan, kami tidak lagi menunggu lama seperti sebelumnya. Ini sangat membantu kami dalam mengatur kebutuhan dan membuat kami bisa lebih fokus dalam mengajar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Guru TK Negeri Pembina, Batang, Jawa Tengah, Tarto Hadi Lukito. Ia memberikan apresiasi atas perubahan tersebut. “Kami sangat berterima kasih atas kebijakan ini. Penyaluran yang rutin setiap bulan membuat kami merasa lebih diperhatikan dan tentu saja sangat membantu dalam perencanaan keuangan keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, Guru UPT SDN 008 Langgini, Kabupaten Kampar, Riau, Merya Merry Sesa, juga merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. “Perubahan ini sangat berdampak bagi kami. Dengan tunjangan yang diterima setiap bulan, kami bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa,” ungkapnya.

Ungkapan para guru tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat motivasi dan kinerja guru dalam memberikan layanan pendidikan.

Ke depan, pemerintah akan terus menyempurnakan tata kelola penyaluran tunjangan agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menempatkan guru sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Dengan terpenuhinya hak guru secara lebih cepat dan pasti, diharapkan para pendidik dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai penggerak pembelajaran dan pembentuk karakter generasi masa depan bangsa. (Putra)

Share:

Read More

Sekolah 3T di NTT Rasakan Dampak Langsung Digitalisasi Pembelajaran

Sekolah 3T di NTT Rasakan Dampak Langsung Digitalisasi Pembelajaran. (Dok. Kemendikdasmen)

NTT, WaraWiri.net - Praktik digitalisasi pembelajaran di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT membuahkan hasil yang menggembirakan. Menurut pengakuan tenaga pendidik di SMPN Wederok, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), capaian hasil pembelajaran murid setelah menggunakan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif digital (PID) menunjukkan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan sebelumnya. 

Theobaldus Banafanu, Guru IPS di SMPN Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, mengatakan, kehadiran super aplikasi Rumah Pendidikan, IFP, dan akses Starlink sejak awal tahun ini, telah memunculkan semangat belajar mengajar pada 139 murid di sekolahnya. Adapun Super Aplikasi Rumah Pendidikan disediakan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara untuk IFP dan akses internet disediakan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

“Sebelumnya, buku ajar itu terbatas. Jadi kalau pegang buku, murid tak bisa menyimak dengan baik. Sekarang dengan ada PID sejak Januari 2026 lalu, guru tinggal browsing saja untuk perlihatkan wujud yang dibahas seperti apa. Intinya, kami, guru dan murid. dimudahkan segalanya saat di kelas,” katanya saat diwawancara, Rabu (18/3).

Proses pembelajaran tersebut, berimbas pada hasil ujian mingguan murid yang menurutnya mulai ada kenaikan. Jika sebelumnya rata-rata kelas di kisaran 60, maka sekarang sudah ada pada rerata 75-80. Sebab, murid lebih memahami materi pembelajaran. 

Peningkatan kualitas dan sarpras bahan ajar, menurut Theobaldus selaras dengan karakter anak didiknya. Sekalipun berasal dari 3T, dengan mayoritas orang tua mereka adalah petani jagung, padi, dan kopra, namun sebagian besar sudah familiar dengan ponsel pintar. 

Theobaldus melanjutkan, sentuhan digitalisasi pada sarana prasarana pembelajaran, membuat murid tak mengantuk dan merasa kesulitan memahami materi. Semisal jika harus ada ice breaking, guru tinggal akses Youtube dan ikuti gerakan bersama. Dulu, cara ini dilakukan manual oleh guru di mana materinya harus diunduh dulu dan setelah itu gerakan dilakukan bersama. 

“Kami sangat bangga dengan apa yang diberikan pemerintah ke sekolah di wilayah 3T seperti kami. Murid tidak mengantuk lagi di kelas. Kami guru pun lebih antusias karena tak hanya ajarkan teori di atas kertas tapi juga mudah memperlihatkannya di papan digital,” sambungnya.

Tak ketinggalan, ia juga bercerita tentang antusiasmenya saat mengikuti materi Training of Trainer (ToT) terkait presentasi menggunakan Canva dari dua rekan gurunya. Setelah selesai mengikuti materi, Theobaldus meyakini dapat menerapkan materi tersebut kepada anak didik dengan berbagai situasi di seluruh penjuru tanah air.   

"Dengan kehadiran satu PID didukung super aplikasi Rumah Pendidikan dan akses internet Starlink maka utilisasi per papan masih jadi terbatas rata-rata satu kelas sekali per minggu. Tentu harapannya agar sarana-prasarana ke sekolah 3T ini terus diperbanyak jumlahnya," harap dia. 

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha mengatakan, praktik baik di NTT adalah bukti nyata hasil semangat dari paradigma pembelajaran yang terus berkembang maju dan kekinian dengan mengubah konsep schooling menjadi learning.  

“Perubahan mindset ini membuat pembelajaran tidak lagi di ruang kelas tidak lagi terbatas. Pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dengan pendekatan learning, proses belajar bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun,” jelasnya.

 

Menurut Kapusdatin, setelah perubahan pola pikir, maka diperlukan kolaborasi berkelanjutan. Sebab, jumlah pengembang teknologi pembelajaran di Indonesia mencapai hampir 3 ribu orang yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Oleh karenanya, ekosistem ini harus saling mengenal dan menguatkan. (Putra)

Share:

Read More

PLN Pastikan Ketahanan Pasokan Energi Primer Listrik Ramadan dan Lebaran Dipastikan Andal

PLN Pastikan Ketahanan Pasokan Energi Primer Listrik Ramadan dan Lebaran Dipastikan Andal. (Dok. PLN)

Banten, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan ketahanan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional tetap aman selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ketersediaan batu bara, gas, hingga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan mencukupi guna menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional saat mobilitas masyarakat meningkat.

Dalam Kunjungan Siaga Kelistrikan Idul Fitri 1447 H yang berlangsung pada Senin (16/3) di PLTGU Cilegon, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sistem kelistrikan nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan daya yang memadai selama periode Lebaran.

"Kondisi kelistrikan nasional aman, termasuk pasokan energi primer seperti batubara, gas, dan BBM. Seluruhnya telah kami cek dan dalam kondisi siap," ujar Darmawan saat meninjau kesiapan sistem kelistrikan.

Ia menjelaskan PLN telah melakukan pemeliharaan pembangkit listrik, gardu induk, serta jaringan transmisi sejak jauh hari untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan siap menghadapi periode Ramadan dan Idul Fitri.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, PLN juga mengerahkan sekitar 72.053 personel serta menyiapkan lebih dari 3.700 posko siaga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pasokan Energi Primer Aman Jelang Lebaran

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Rakhmad Dewanto menegaskan bahwa pasokan energi primer pembangkit listrik dalam kondisi aman dan terjaga selama masa siaga Ramadhan dan Idul Fitri melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi di seluruh sistem.

Rakhmad menjelaskan, secara umum ketahanan energi primer, baik batubara, gas dan BBM berada pada level yang memadai untuk mendukung keandalan pembangkit selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

"Rata-rata hari operasi (HOP) batu bara secara nasional berada di kisaran 18 hari. Di sistem Jawa-Madura-Bali sekitar 18 hari, sementara di wilayah Sumatera dan Kalimantan berada di kisaran 21 hari dan wilayah Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara di kisaran 13 hari" ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun terdapat variasi HOP pada beberapa pembangkit dengan spesifikasi batubara tertentu, secara umum stok masih berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan.

Selain batu bara, PLN EPI juga memastikan kecukupan pasokan energi primer lainnya, termasuk BBM dan gas. Untuk gas, secara umum penyaluran gas pipa sudah optimal. Sedangkan rata-rata cadangan BBM sebagai penyangga terakhir untuk keseluruhan pembangkit berada di kisaran 8 hari operasi dengan cadangan di Jawa Madura Bali di kisaran 6 hari dan di wilayah lainnya sebesar 11 hari.

Ia juga menekankan bahwa fleksibilitas sistem pasokan gas untuk beberapa pembangkit gas, menjadi elemen penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama dalam menghadapi fluktuasi beban.

"Pasokan gas pipa dikombinasikan dengan pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari beberapa terminal regasifikasi sehingga dapat lebih fleksibel mengikuti kebutuhan pembangkit gas yang dibutuhkan oleh sistem kelistrikan. Sebagai ilustrasi, pasokan LNG dari FSRU Lampung untuk PLTGU Cilegon saat ini dialihkan ke PLTGU Priok untuk menggantikan pasokan LNG dari FSRU Jabar yang sedang dalam periode pemeliharaan," katanya.

Ke depan, PLN EPI terus mendorong efisiensi pasokan energi primer melalui penguatan pasokan gas dan pengembangan infrastruktur yang lebih optimal. 

"Dengan pengembangan sistem pasokan yang lebih efisien, kami harapkan jaminan pasokan lebih terjaga dan biaya energi dapat lebih efisien," kata Rakhmad. (Alif)

Share:

Read More

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Pastikan Stok Pertamax Turbo Makassar Aman di Tengah Peningkatan Konsumsi Jelang Idulfitri 1447 H

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Pastikan Stok Pertamax Turbo Makassar Aman di Tengah Peningkatan Konsumsi Jelang Idulfitri 1447 H. (Dok. Pertamina)

Makassar, WaraWiri.net - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesetiaan masyarakat yang terus menggunakan Pertamax Turbo. Seiring dengan itu, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM jenis Pertamax Turbo di wilayah Kota Makassar dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun terjadi peningkatan konsumsi seiring arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Berdasarkan data monitoring hingga pukul 12.00 WITA, stok Pertamax Turbo di sejumlah SPBU di Makassar berada pada kisaran 3.500 hingga 10.200 liter per SPBU. Selain itu, suplai tambahan juga terus disalurkan, termasuk pengiriman dari Fuel Terminal Parepare ke beberapa SPBU guna menjaga ketahanan stok di lapangan.

Peningkatan konsumsi BBM mulai terlihat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan aktivitas menjelang Lebaran. Kondisi ini merupakan tren tahunan yang telah diantisipasi Pertamina melalui penguatan distribusi dan penambahan pasokan di wilayah dengan demand tinggi.

Di sisi lain, wilayah penyangga seperti Maros juga mencatatkan stok yang relatif tinggi, yakni di atas 10.200 liter per SPBU. Hal ini berfungsi sebagai buffer supply untuk mendukung kebutuhan BBM di Kota Makassar apabila terjadi lonjakan konsumsi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM, khususnya Pertamax Turbo.

“Pertamina memastikan stok Pertamax Turbo di Makassar dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar, meskipun terjadi peningkatan konsumsi akibat arus mudik. Kami telah mengantisipasi hal ini dengan menambah pasokan dan memperkuat distribusi di lapangan,” ujar Lilik.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan pembelian BBM secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pertamina berkomitmen menjaga pasokan energi agar tetap terpenuhi dengan baik selama periode Ramadan dan Idulfitri,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus meningkatkan pengawasan distribusi serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap optimal selama masa arus mudik dan balik Idulfitri 1447 H. (Evi)

Share:

Read More

Sambut Mudik Lebaran 1447 H, PLN Siagakan 439 SPKLU di Jalur Jatim-Bali demi Keamanan & Kenyamanan Pemudik

Sambut Mudik Lebaran 1447 H, PLN Siagakan 439 SPKLU di Jalur Jatim-Bali demi Keamanan & Kenyamanan Pemudik. (Dok. PLN)

Jawa Timur, WaraWiri.net - PT PLN (Persero) menyiagakan sebanyak 439 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang jalur mudik Jawa Timur hingga Bali guna menopang kelancaran perjalanan pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada momen mudik Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah. Kesiapan ini dipastikan langsung oleh Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, usai meninjau SPKLU di Rest Area KM 792 A Tol Gempol–Pasuruan, Jawa Timur.

Adi menegaskan, kesiapan tersebut merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik yang aman, nyaman dan bebas dari rasa khawatir akan kehabisan daya di tengah perjalanan.

“PLN telah melakukan persiapan secara menyeluruh sejak jauh hari. Kami menyiagakan seluruh infrastruktur pengisian daya di jalur mudik Jawa Timur hingga Bali berada dalam kondisi optimal dan siap melayani kebutuhan pemudik EV selama 24 jam tanpa henti,” ujar Adi.

Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, PLN memproyeksikan jumlah pengguna EV pada periode mudik tahun ini akan tumbuh hingga 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren ini menjadi sinyal kuat bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia kian matang dan semakin diterima luas oleh masyarakat.

Untuk menjawab pertumbuhan tersebut, PLN tidak hanya menambah jumlah SPKLU, tetapi juga menempatkannya secara strategis di titik-titik dengan tingkat okupansi tinggi, seperti rest area jalan tol, jalur penghubung antarkota, hingga akses menuju pelabuhan penyeberangan.

Jarak antar-SPKLU pun dirancang dalam rentang ideal sekitar 22 kilometer, sehingga pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran kehabisan daya.

“Dengan persebaran SPKLU yang semakin luas dan terencana, pengguna kendaraan listrik kini memiliki fleksibilitas lebih dalam merencanakan perjalanan, sekaligus mendapatkan kepastian akses terhadap pengisian daya di sepanjang rute mudik,” tambahnya.

Lebih jauh, penguatan infrastruktur kendaraan listrik ini tidak hanya berfokus pada aspek layanan, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendorong transisi energi nasional.

Di tengah dinamika global, kendaraan listrik dipandang sebagai solusi strategis untuk menekan emisi karbon di sektor transportasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Penggunaan kendaraan listrik bukan hanya memberikan efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan tangguh,” ujar Adi.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir menyampaikan bahwa dari total 439 unit SPKLU di jalur Jatim–Bali, sebanyak 297 unit berada di wilayah Jawa Timur yang tersebar di 158 lokasi strategis.

Tidak hanya memperkuat kuantitas, PLN UID Jawa Timur juga menghadirkan lima SPKLU Center yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung sebagai upaya meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman pengisian daya yang lebih baik bagi pengguna.

“Kami tidak hanya memastikan jumlah yang memadai, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan di setiap titik. Dengan kehadiran SPKLU Center, kami ingin menghadirkan pengalaman pengisian daya yang lebih nyaman sehingga dapat mendukung kelancaran perjalanan pemudik kendaraan listrik,” ujar Ahmad.,” ujar Ahmad.

Sementara itu, di Bali, General Manager PLN UID Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho menyampaikan bahwa PLN menyiagakan 142 unit SPKLU di 93 lokasi strategis yang tersebar di Bali Selatan, Bali Timur, dan Bali Utara.

Dengan sebaran yang menjangkau seluruh wilayah, PLN memastikan kemudahan akses bagi pengguna kendaraan listrik, baik masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di Pulau Dewata.

“Kami ingin memastikan setiap pengguna kendaraan listrik dapat menikmati perjalanan yang lancar dan menyenangkan di Bali, dengan dukungan infrastruktur pengisian daya yang merata dan andal,” pungkas Eric. (Siti)

Share:

Read More

Libur Panjang, Akses Layanan Informasi Publik KPK Tetap Tersedia

Libur Panjang, Akses Layanan Informasi Publik KPK Tetap Tersedia. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas layanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan layanan informasi publik tetap dapat diakses masyarakat selama periode libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini diambil untuk menjamin hak publik atas informasi tetap terpenuhi di tengah masa libur nasional.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK, Yuyuk Andriati Iskak, menegaskan bahwa pengaturan ini merupakan bagian dari komitmen KPK dalam menjaga keterbukaan informasi publik, sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

“Skema layanan ini penting agar akses informasi bagi masyarakat tetap terjamin secara adaptif, termasuk pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, dengan tetap membuka layanan informasi publik melalui kanal digital guna memastikan kebutuhan informasi masyarakat tetap terpenuhi tanpa terputus,” ujar Yuyuk.

Ia pun memaparkan, penyesuaian layanan dilakukan dengan meniadakan sementara layanan tatap muka dan mengoptimalkan pelayanan berbasis elektronik. Selama periode libur nasional 18–24 Maret 2026, layanan informasi publik diberikan secara terbatas, namun masyarakat tetap dapat mengakses layanan dengan mengajukan permohonan informasi maupun pengaduan melalui surat elektronik di informasi@kpk.go.id.

Menurut Yuyuk, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan informasi publik. Di sisi lain, KPK juga mengantisipasi kebutuhan layanan langsung di lapangan pada situasi tertentu, guna memastikan akses dan jalur komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga.

“Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PIP) KPK juga tetap bersiaga apabila terdapat kebutuhan mendesak, termasuk dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga fungsi layanan publik dan keterbukaan informasi dapat berjalan optimal. Karena keberlanjutan akses informasi publik merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap KPK,” lanjut Yuyuk.

Keterbukaan informasi publik harus tetap berjalan tanpa terputus, termasuk selama periode libur panjang. Kemudahan akses informasi menjadi fondasi penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Karena itu, KPK memandang konsistensi layanan informasi sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan publik tetap dapat mengawasi kinerja lembaga secara optimal.

Lebih lanjut, masyarakat didorong untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia selama libur guna memperoleh informasi maupun menyampaikan kebutuhan terkait layanan KPK. Dengan tetap terbukanya akses tersebut, KPK berharap partisipasi publik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dapat terus terjaga secara berkelanjutan. (Rizal)

Share:

Read More

Cegah Formalitas, KPK Hadirkan Panduan Teknis Sisipan Pendidikan Antikorupsi

Cegah Formalitas, KPK Hadirkan Panduan Teknis Sisipan Pendidikan Antikorupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkenalkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) untuk jenjang perguruan tinggi kepada para tenaga pengajar. Peluncuran panduan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas implementasi pendidikan antikorupsi di kampus, sekaligus memastikan nilai-nilai integritas tidak sekadar menjadi formalitas dalam kurikulum.

Buku panduan tersebut hadir sebagai instrumen penting untuk menjawab tantangan keberagaman kualitas pengajaran antikorupsi di ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Selama ini, meskipun sekitar 80 persen perguruan tinggi telah melaporkan pengintegrasian PAK, KPK masih menemukan adanya variasi yang cukup lebar dalam praktik implementasinya, terutama pada model insersi atau sisipan dalam mata kuliah.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa kehadiran panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang lebih terstruktur bagi para dosen dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran.

“Panduan ini diharapkan mampu memperkecil disparitas kualitas pengajaran antikorupsi di perguruan tinggi, sehingga nilai integritas dapat tersampaikan secara lebih efektif dan kontekstual kepada mahasiswa,” ujar Wawan dalam kegiatan Webinar Diseminasi Buku: Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi Jenjang Pendidikan Tinggi di Jakarta, Rabu (11/3).

Wawan juga menegaskan bahwa buku panduan ini disusun untuk menghadirkan standar yang lebih jelas dalam penerapan insersi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Berdasarkan temuan KPK, implementasi di lapangan masih sangat beragam—mulai dari kampus yang menyisipkan nilai antikorupsi di seluruh semester atau menjadikannya sebagai mata kuliah khusus, hingga yang hanya memasukkannya dalam satu kali diskusi singkat.

“Variasi ini menunjukkan semangat yang bagus, tetapi seharusnya ada standar. Harus ada minimal standarnya supaya pada saat kita klaim bahwa 80 persen sudah mengimplementasikan, itu sudah jelas standar minimumnya seperti apa,” tegas Wawan.

Ia menambahkan, penyusunan buku panduan ini merupakan bentuk komitmen KPK untuk memastikan pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan memiliki kedalaman materi yang mampu membentuk karakter mahasiswa.

Dukungan Regulasi dan Tantangan Kapasitas

Peningkatan implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi turut didorong oleh dukungan regulasi pemerintah. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikti Saintek, Beny Bandanadjaja, menjelaskan bahwa kewajiban penyelenggaraan PAK telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

“Bentuk mata kuliah dapat berupa sisipan atau insersi ke dalam mata kuliah seperti Pancasila atau lainnya yang relevan. Karena ini wajib, kami berharap seluruh mahasiswa di Indonesia mendapatkan pemahaman dan nilai-nilai antikorupsi,” jelas Beny.

Di sisi lain, tantangan kapasitas pengajar masih menjadi kendala, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Direktur PTKI Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Sahiron, menyebut bahwa model mata kuliah mandiri masih terbatas akibat minimnya dosen yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut.

“Sejauh ini masih sedikit yang menjadikan PAK sebagai mata kuliah tersendiri karena keterbatasan pengajar. Ke depan, kami akan mendorong penguatan melalui Training of Trainers (ToT),” ujarnya.

Ia menambahkan, implementasi PAK dapat dilakukan melalui berbagai model, mulai dari mata kuliah mandiri, insersi dalam mata kuliah lain, kegiatan di luar pembelajaran, hingga hidden curriculum melalui pembiasaan nilai integritas dalam aktivitas sehari-hari.

Saat ini, sebanyak 1.963 perguruan tinggi telah menyelenggarakan PAK sebagai mata kuliah mandiri. Melalui buku panduan yang baru diluncurkan, KPK menargetkan kampus yang menerapkan model insersi dapat memiliki standar kualitas yang lebih seragam.

Ke depan, KPK akan terus memperkuat implementasi PAK melalui lima strategi utama, yaitu advokasi kebijakan, penguatan kapasitas pengajar melalui ToT, pengembangan bahan ajar, pendampingan implementasi, serta monitoring dan evaluasi.

“Pendekatan ini untuk memastikan pendidikan antikorupsi tidak hanya berhenti di dokumen kurikulum, tetapi benar-benar terimplementasi dalam proses pembelajaran,” ujar Wawan.

Melalui diseminasi buku panduan ini, KPK berharap tercipta keselarasan dalam capaian pembelajaran, materi, dan metode pengajaran PAK di seluruh perguruan tinggi. Lebih jauh, pendidikan diharapkan menjadi ruang pembentukan karakter mahasiswa yang berintegritas. (Rizal)

Share:

Read More

Nyepi 2026, 1.515 Narapidana dan Anak Binaan Terima Remisi dan Pengurangan Masa Pidana

Nyepi 2026, 1.515 Narapidana dan Anak Binaan Terima Remisi dan Pengurangan Masa Pidana. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Pada momentum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) beri Remisi Khusus (RK) Nyepi kepada 1.506 Narapidana serta Pengurangan Masa Pidana Khusus (PMPK) Nyepi kepada 9 Anak Binaan beragama Hindu. Dari jumlah tersebut, empat Narapidana akan langsung bebas setelah memperoleh RK II yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, (19/3).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi bersama anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Kakanwil Ditjenpas Jakarta, Heri Azhari dan Kepala Rutan Cipinang, I Gusti Agus Cahyana Putra memberikan langsung remisi kepada perwakilan warga binaan beragama hindu penerima remisi dan pengurangan masa pidana, dalam prosesi acara yang dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang (Rutan Cipinang), Rabu (18/3).

Mashudi dalam momen tersebut membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakata. Agus Andrianto. Ia menyampaikan bahwa Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana pada hari raya keagamaan merupakan bagian dari pemenuhan hak Warga Binaan sekaligus instrumen pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan. 

"Warga binaan dan Anak Binaan penerima remisi telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Mashudi.

“Remisi dan pengurangan masa pidana bukan sekadar pengurangan masa menjalani pidana, tetapi merupakan bentuk penghargaan kepada Warga Binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, disiplin, serta kesungguhan mengikuti program pembinaan,” katanya lagi.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga selaras dengan nilai spiritual yang terkandung dalam peringatan Hari Raya Nyepi Tahun 2026 yang mengangkat tema “Vasudhaiva Kutumbakam – Satu Bumi, Satu Keluarga.” Tema tersebut menekankan pentingnya harmoni, toleransi, serta tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

“Momentum Nyepi hendaknya menjadi saat yang tepat untuk melakukan introspeksi diri. Saya berharap Warga Binaan dapat menumbuhkan tanggung jawab, tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Jadikan kesempatan ini sebagai titik balik untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan bahwa seluruh Narapidana dan Anak Binaan yang menerima remisi maupun pengurangan masa pidana telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan administratif dan substantif.

“Penerima remisi dan pengurangan masa pidana adalah mereka yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan perkembangan positif selama menjalani masa pidana,” jelas Mashud

Dari total 1.506 Narapidana penerima RK Nyepi, sebanyak 1.502 orang memperoleh RK I berupa pengurangan sebagian masa pidana dengan rincian 326 orang selama 15 hari, 947 orang selama 1 bulan, 179 orang selama 1 bulan 15 hari, dan 50 orang selama 2 bulan. Sementara itu, 4 Narapidana memperoleh RK II sehingga langsung bebas setelah menerima remisi. 

Sementara itu, untuk Anak Binaan, sebanyak 9 orang memperoleh PMPK Nyepi, dengan rincian 8 orang mendapat pengurangan 15 hari dan 1 orang mendapat pengurangan 1 bulan.

Adapun penerima RK dan PMPK Nyepi terbanyak berasal dari wilayah Bali sejumlah 1.090 orang, disusul Kalimantan Tengah 121 orang dan Nusa Tenggara Barat 77 orang.

Selain menjadi bagian dari proses pembinaan, kebijakan ini juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran negara. Pemberian RK dan PMPK Nyepi 2026 mampu menghemat biaya makan Narapidana dan Anak Binaan sebesar Rp1.024.230.000 (satu miliar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Momentum keagamaan seperti Nyepi diharapkan dapat menjadi sarana refleksi bagi Warga Binaan untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai spiritual, serta mempersiapkan diri untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat.

Sedangkan khusus untuk wilayah Jakarta, Heri Azhari menyebutkan terdapat 7 (tujuh) narapidana yang mendapatkan remisi Nyepi

Selain itu, Rieke juga mengatakan pemberian remisi sebagai bentuk pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Ia pun menyoroti tetkait pemenuhan jaminan sosial warga binaan.

"Kami akan mengembangkan diskusi pemenuhan hak warga binaan untuk wajib menjadi anggota bpjs, karena kita ketahui juga secara anggaran Pemasyarakatan tidak mencukupi. Kami harapkan perhatian pemerintah daerah kuga untuk memfasilitasi pemenuhan hak warga binaan tidak mampu untuk menjadi anggota BPJS," ujar Rieke.

Pada kesempatan yang sama juga Dirjenpas Mashudi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidam mampu serta meresmikan Sarana Layanan Pembinaan dan Keamanan Rutan Kelas I Cipinang.

"Ini komitmen kami untuk mewujudkan secara nyata pelaksanaan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana yg nersinergi dengan kondusifnya keamanan Rutan Cipinang, " ungkap Karutan Cipinang I Gusti. (Siti)

Share:

Read More

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Bertepatan 21 Maret 2026

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Bertepatan 21 Maret 2026. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026. Penetapan ini diputuskan dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor layanan Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai sidang.

Turut mendampingi, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Menag menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, secara hisab, pada saat rukyat tanggal 29 Ramadan 1447 H/19 Maret 2026, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. (6,1 derajat).

"Secara hisab, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura)," jelasnya. Diketahui, bahwa Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Kedua, berdasarkan hasil rukyat atau pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. "Pengamatan hilal telah dilakukan di 117 titik di seluruh Indonesia, dan laporan yang diterima serta dikonfirmasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun titik yang berhasil melihat hilal," ujar Menag.

"Demikian hasil sidang isbat yang telah kita laksanakan dan sepakati bersama. Kita berharap keputusan ini dapat menjadi dasar kebersamaan umat Islam Indonesia dalam merayakan Idulfitri secara serentak, serta menjadi simbol persatuan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," jelas Menag.

Sidang isbat ini dihadiri juga oleh perwakilan duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium Jakarta, para pakar falak dari berbagai ormas Islam dan perguran tinggi islam, serta anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Urgensi Sidang Isbat

Menag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut kepentingan umat secara luas, negara memfasilitasi melalui penyelenggaraan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amri (pemerintah).

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat sebagai landasan hukum baru dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Regulasi ini menegaskan pendekatan integrasi hisab dan rukyatulhilal, sekaligus memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan kesatuan penetapan awal bulan hijriah secara nasional. Selain itu, ada juga fatwa MUI no 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah.

"Sidang ini menjadi sarana musyawarah sekaligus upaya menjaga persatuan umat, agar terdapat ruang bersama dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah dan hari raya," tandas Menag. (Budi)

Share:

Read More

Secara Hisab, Posisi Hilal Awal Syawal 1447 H Belum Penuhi Kriteria MABIMS

Secara Hisab, Posisi Hilal Awal Syawal 1447 H Belum Penuhi Kriteria MABIMS. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama menyampaikan bahwa posisi hilal awal Syawal 1447 H, secara hisab, belum memenuhi kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang ditetapkan MABIMS. Secara hisab atau astronomi, 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, dengan kemungkinan bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal). 

Kesimpulan ini disampaikan Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya dalam seminar posisi hilal penentuan awal Syawal 1447 H.

Namun, kapan lebaran, masih menunggu hasil rukyatul hilal yang akam dibahas bersama dalam Sidang Isbat. Cecep baru memaparkan posisi hilal secara hisab atau astronomis.

MABIMS adalah forum Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Cecep menjelaskan bahwa penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, secara hisab, mengacu pada kriteria MABIMS, yakni tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat, dengan titik acuan (markaz) di wilayah mana pun di Indonesia yang memenuhi kedua parameter tersebut.

“Berdasarkan hasil hisab, pada 29 Ramadan 1447 H atau 19 Maret 2026, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada rentang 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 07 menit 52 detik. Sementara elongasi berkisar antara 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 06 menit 11 detik (setara 6,1 derajat),” jelas Cecep dalam paparannya di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, meskipun sebagian wilayah di Provinsi Aceh telah memenuhi parameter tinggi hilal minimum 3 derajat, namun seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi syarat elongasi minimum 6,4 derajat.

“Ada 11 daerah di Aceh seperti Banda Aceh, Sabang, Calang, Jantho, Sigli,  Meureudu, Bireuen, Takengon, Simpang Tiga Redelong, Lhokseumawe, dan Lhoksukon yang sudah memenuhi tinggi hilal minimal. Namun demikian, elongasinya masih di bawah 6,4 derajat, sehingga belum memenuhi kriteria imkanur rukyat,” ujarnya.

Cecep menegaskan bahwa dalam praktik penentuan awal bulan di Indonesia, metode hisab dan rukyat digunakan secara bersamaan, di mana hisab bersifat informatif dan rukyat menjadi konfirmasi.

“Kelaziman di Indonesia, hisab memberikan informasi awal, sementara rukyat menjadi konfirmasi di lapangan. Namun jika secara hisab posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas, maka secara teoritis hilal tidak mungkin dapat dirukyat,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa ijtimak (konjungsi) terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 pukul 08.23 WIB, dan pemantauan hilal dilakukan di 117 titik rukyatul hilal di seluruh Indonesia.

Sebagai contoh, di Jakarta Pusat, saat matahari terbenam pukul 18.03 WIB, tinggi hilal tercatat sekitar 1,95 derajat dengan elongasi 5,71 derajat. Sementara di Sabang, Aceh, tinggi hilal mencapai 3,13 derajat dengan elongasi 6,10 derajat, namun masih di bawah ambang batas MABIMS.

“Karena tidak terpenuhinya kedua parameter tersebut secara bersamaan, maka hilal menjelang awal Syawal 1447 H secara teoritis diprediksi tidak dapat dirukyat,” ungkap Cecep.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, secara syar’i, secara hisab, bulan Ramadan berpotensi disempurnakan menjadi 30 hari.

“Jika posisi hilal belum mencapai batas imkanur rukyat, maka secara hisab bulan Ramadan diistikmalkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, secara hisab awal Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” pungkasnya. (Budi)

Share:

Read More

Telkom Bangun Masa Depan Ekonomi Inklusif Lewat Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan Penggerak UMKM

Telkom Bangun Masa Depan Ekonomi Inklusif Lewat Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan Penggerak UMKM. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui program pendampingan dan pengembangan UMKM binaan di berbagai daerah. Melalui ekosistem pembinaan yang terintegrasi, termasuk melalui Rumah BUMN Telkom, perusahaan berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya perempuan agar mampu berkembang, beradaptasi dengan perkembangan digital, serta memperluas akses pasar secara nasional maupun internasional.

Upaya tersebut menjadi semakin relevan mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tingginya partisipasi perempuan sebagai pelaku usaha di sektor ini menjadikan penguatan kapasitas dan akses pasar bagi perempuan sebagai faktor penting dalam mendorong ekonomi yang lebih inklusif.

“Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan, Telkom tidak hanya berfokus pada penguatan konektivitas dan transformasi teknologi, tetapi juga berkomitmen mengoptimalkan inovasi untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang nyata. Melalui pendampingan ini, kami berharap setiap solusi yang dihasilkan oleh perempuan penggerak UMKM dapat memiliki model keberlanjutan yang kuat. Aksi dari para perempuan tangguh ini menjadi harapan dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus memperkuat ekonomi lokal demi masa depan yang lebih baik,” ujar SGM Social Responsibility Telkom, Hery Susanto.

Salah satu contoh perempuan penggerak UMKM binaan Telkom adalah Dini Windu Asih, pemilik usaha kuliner Mbrebes Milli, yang bergabung sebagai UMKM binaan Telkom pada Januari 2025. Komunitas ini lahir dari kerinduan akan kehangatan masakan seorang ibu. Nama Mbrebes Milli, yang dalam bahasa Jawa menggambarkan air mata yang mengalir saat memotong bawang merah, kini bertransformasi menjadi simbol perjuangan dan kemandirian bagi kelompok ibu-ibu di tingkat kelurahan.

Sebagai ketua komunitas, Dini aktif mengajak para anggotanya bergabung dalam ekosistem Rumah BUMN Telkom. Melalui program pendampingan yang terstruktur, para pelaku usaha perempuan mendapatkan pembekalan kurikulum bisnis komprehensif mulai dari Go Modern, Go Digital, Go Online, hingga Go Global. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UMKM perempuan untuk memperluas pasar melalui pemanfaatan kanal digital.

Semangat kemandirian perempuan juga tercermin melalui inisiatif Tano Puan, usaha milik Siska Elvi Yunita yang terpilih sebagai salah satu program terbaik dalam Bumi Berseru Fest 2025, kompetisi aksi lingkungan yang diinisiasi oleh Telkom. Nama Tano Puan berasal dari bahasa Batak, yaitu Tano (tanah) dan Puan (perempuan), yang merepresentasikan peran perempuan dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Berangkat dari pengalaman pribadi sebagai korban konflik lahan gambut, Siska mendorong lahirnya pendekatan sustainable entrepreneurship yang memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan. Melalui kelompok Srikandi Purun Jaya, para perempuan mengolah tanaman purun menjadi produk eco-craft bernilai ekonomi tinggi sekaligus berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem lahan gambut.

Berbagai inisiatif pemberdayaan tersebut juga sejalan dengan implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) Telkom melalui program GoZero – Sustainability Action by Telkom Indonesia, khususnya pada pilar Sosial, Empower our People yang berfokus pada program pemberdayaan berbasis digital bagi komunitas.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Telkom juga terus berkontribusi dalam mendukung pencapaian United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang Kesetaraan Gender. Dengan memperkuat peran perempuan dalam pengembangan UMKM, Telkom berharap dapat terus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif sekaligus menghadirkan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat. (Junaedi)

Share:

Read More

Atasi Antrean Kendaraan di Gilimanuk, Ditjen Hubdat Percepat Proses Port Time dan Bongkar Muat

Atasi Antrean Kendaraan di Gilimanuk, Ditjen Hubdat Percepat Proses Port Time dan Bongkar Muat. (Dok. Ditjen Hubdat)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupaya mengurai antrean kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyampaikan, saat ini pukul 16.00 WITA sudah tidak ada antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, semua kendaraan sudah masuk ke buffer zone.

“Kami bersama stakeholder pun masih terus melakukan mitigasi agar tidak terjadi antrean kendaraan kembali di sekitar pelabuhan sehingga arus lalu lintas kembali normal,” kata Aan saat meninjau langsung kondisi Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Rabu (18/3).

Aan menjelaskan, Kemenhub terus memaksimalkan langkah-langkah untuk mengatasi kepadatan di sekitar Pelabuhan Gilimanuk, agar kendaraan-kendaraan tersebut bisa segera diangkut untuk menyeberang ke Ketapang. Langkah-langkah ini bertujuan mempercepat durasi port time, di antaranya mengoperasikan kapal tambahan sehingga saat ini kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk mencapai 40 kapal dengan 30 di antaranya menerapkan sistem tiba-bongkar-berangkat (TBB) yang dipersingkat menjadi 15 menit untuk mempercepat operasionalisasi kapal.

Aan berharap dengan memaksimalkan skema tersebut antrean kendaraan menuju Gilimanuk bisa semakin berkurang. Sehingga kepadatan arus kendaraan di sekitar Gilimanuk dapat teratasi sebelum Hari Raya Nyepi.

Aan pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat untuk menyelesaikan kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bekerja sama untuk mematuhi ketentuan yang berlaku guna mengatasi antrean kendaraan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder, termasuk kepolisian dan ASDP yang sudah berkolaborasi memitigasi kepadatan di Gilimanuk. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena sudah mengikuti ketentuan yang ada sehingga kini antrean kendaraan bisa teratasi,” pungkas Aan. (Remond)

Share:

Read More

Bulog Berangkatkan 750 Pemudik Dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026

Bulog Berangkatkan 750 Pemudik Dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026. (Dok. Bulog)

Jakarta, WaraWiri.net - Perum BULOG kembali berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis BUMN Tahun 2026 dengan memberangkatkan sebanyak 750 pemudik menggunakan 15 unit bus menuju 15 kota tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera. Program yang mengusung tema “Mudik Aman Berbagi Harapan” dirancang untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik yang aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pelepasan peserta mudik dilaksanakan pada Selasa (17/3) di Halaman Parkir Belakang Kantor Pusat Perum BULOG, Jakarta, yang dihadiri oleh Direktur Utama Perum BULOG beserta jajaran direksi dan manajemen. Program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi BULOG dalam mendukung kelancaran arus mudik sekaligus membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, untuk pulang ke kampung halaman secara gratis.

Direktur Utama Perum BULOG, Letjen. TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani dalam sambutannya saat pelepasan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Mudik Gratis BUMN 2026 ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terintegrasi, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui Program BULOG Peduli “Mudik Bersama”, BULOG ikut berkontribusi pada Pilar Pembangunan Lingkungan, khususnya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu indikator kinerja kami dalam peningkatan kolaborasi masyarakat dan antar BUMN,” ujarnya.

Dirut BULOG juga menambahkan bahwa program mudik gratis ini tidak hanya memberikan fasilitas transportasi, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.

“Menjelang Hari Raya Idul Fitri, jutaan masyarakat Indonesia memiliki kerinduan yang sama, yaitu pulang ke kampung halaman untuk bertemu orang tua, sanak saudara, dan sahabat tercinta. Mudik bukan sekadar perjalanan dari satu kota ke kota lain, tetapi juga perjalanan batin yang mempererat silaturahmi dan kebersamaan dalam keluarga,” ujar Ahmad Rizal.

Tahun ini, BULOG menyiapkan 15 armada bus dengan rute menuju berbagai kota tujuan, antara lain Semarang, Purwokerto, Wonosari, Purwodadi, Cilacap, Yogyakarta, Klaten, Wonosobo, Purwantoro, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Malang, Metro Lampung, dan Palembang. Seluruh peserta mudik merupakan masyarakat umum yang telah melalui proses pendaftaran sebelumnya.

Selain menyediakan transportasi, BULOG juga memberikan berbagai perlengkapan perjalanan kepada para pemudik berupa kaos dan topi mudik, goodiebag, payung, travel kit, obat-obatan perjalanan, serta konsumsi berupa makanan ringan dan minuman berbuka puasa.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perum BULOG yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui program ini, BULOG berharap dapat menghadirkan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, serta membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. (Fitri)

Share:

Read More

Lebaran di Balik Panel Kontrol: Pekerja Kilang Pertamina Kawal Satgas Ramadan & Idulfitri 2026

Suasana Control Room area Kilang Pertamina International Unit VI Balongan, Sukareja, Indramayu, Jawa Barat. (Dok. Pertamina)

Indramayu, WaraWiri.net - Selama lebih dari tiga dekade mengabdi di kilang Pertamina, Suhur, seorang Perwira Pekerja Pertamina di Refinery Unit VI Balongan, telah berkali-kali melewati Idulfitri jauh dari keluarga. Ketika sebagian besar masyarakat berkumpul merayakan hari kemenangan, ia justru berada di ruang panel kontrol kilang, memantau proses pengolahan energi agar tetap berjalan aman dan andal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tidak ikut lebaran, tidak masalah. Selama itu untuk menjaga keberlanjutan energi, sehingga keberadaan kita ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia,”ujar Suhur di ruang kontrol fasilitas kilang Balongan.

Bagi Suhur, kilang Balongan bukan sekadar tempat bekerja. Ia memulai perjalanan kariernya di fasilitas tersebut pada tahun 1993, bersamaan dengan awal operasional kilang. Sejak saat itu, bersama rekan-rekannya, ia turut menjaga setiap tahapan proses pengolahan minyak mentah hingga menjadi berbagai produk bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan serta mendukung aktivitas industri di berbagai wilayah.

Suhur merupakan satu dari ribuan Perwira Pertamina yang setiap tahun mengambil bagian dalam Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026/1447 H. Melalui pengawasan operasional yang berlangsung tanpa henti, para pekerja kilang memastikan pengolahan energi tetap berjalan selama periode Ramadan hingga Idulfitri, saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Pertamina telah aktif menjalankan Satgas Ramadan dan Idulfitri sejak 9 Maret hingga 1 April 2026. Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan serta tingginya mobilitas pada periode arus mudik dan arus balik Idulfitri. Selama masa Satgas, Pertamina Group akan siaga 24 jam guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan Pertamina telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga layanan dan pasokan energi. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dan menggunakan energi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bisa bersama-sama menjaga ketersediaan energi.   

"Pada momen Ramadan dan Idulfitri ini, Pertamina telah menyiagakan seluruh infrastruktur energi mulai dari sektor hulu, kilang yang beroperasi penuh hingga sektor hilir yang siaga 24 jam. Kami memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi BBM dan LPG, namun Pertamina berharap masyarakat juga ikut bersama-sama menjaga penggunaan energi dengan hemat dan sesuai kebutuhan, sesuai dengan imbauan pemerintah,” kata Baron. (Deni)

Share:

Read More