KKP Siapkan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

KKP Siapkan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT PLN (Persero) secara resmi menandatangani kerja sama penyelenggaraan penataan ruang laut dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan ruang bagi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan ke dalam tata ruang nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menyebutkan, perencanaan ruang laut bukan sekedar instrumen kebijakan dan pengaturan namun menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. 

“Perencanaan ruang laut dapat menyinergikan dan mengintegrasikan program prioritas nasional khususnya kemandirian dan ketahanan energi,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (11/5).

Dalam konteks ekologi, menurut Kartika, perencanaan ruang laut juga mengoptimalkan fungsi dan perlindungan ekologis, keanekaragaman hayati, termasuk memastikan lokasi-lokasi ekosistem karbon biru guna memastikan pencapaian target komitmen Indonesia di tingkat global dan merepresentasikan kepentingan nasional untuk pengelolaan ekosistem karbon biru sebagai dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

Di kesempatan yang sama, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menyampaikan pemanfaatan ruang laut menjadi aspek yang sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit di wilayah pesisir, jaringan kabel laut, gardu induk, maupun fasilitas pendukung lainnya.

Yusuf juga menyepakati perlunya keterpaduan perencanaan antara pembangunan ketenagalistrikan dengan kebijakan penataan ruang laut agar tercipta kepastian hukum, efisiensi proses perizinan serta perlindungan terhadap ekosistem laut.

“Kami yakin kolaborasi PT PLN (Persero) dengan KKP, khususnya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam pembangunan nasional, dan landasan penting untuk mendukung ketahanan energi dan kedaulatan energi nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PKS antara KKP dan PT PLN (Persero) meliputi beberapa ruang lingkup (1) Penyelenggaraan penataan ruang laut; (2) Pemenuhan pelaksanaan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang laut; (3) Pemenuhan kewajiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut; (4) Berbagi pakai data dan/atau informasi terkait perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan (5) Penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Putra)

Share:

Read More

Tampung Aspirasi Pelaku Usaha, Menteri ESDM Tunda Penyesuaian Tarif PNBP Mineral

Tampung Aspirasi Pelaku Usaha, Menteri ESDM Tunda Penyesuaian Tarif PNBP Mineral. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) iuran produksi untuk sejumlah komoditas mineral logam, mulai dari nikel, timah, emas, perak, tembaga hingga kromium. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan final terkait kebijakan tersebut masih belum ditetapkan karena pemerintah masih mendengarkan berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Bahlil, proses penyusunan kebijakan publik harus melalui tahapan sosialisasi dan uji publik agar dapat menghasilkan formulasi yang adil bagi seluruh pihak. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang nantinya diterapkan tetap memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa membebani pelaku usaha maupun mengganggu iklim investasi di sektor mineral.

"Amanah Undang-Undang itu adalah setiap peraturan yang akan kita buat diawali dengan exercise dan sosialisasi untuk mendapatkan feedback dari pelaku. Dan selama beberapa hari ini feedback-nya sudah ada. Ketika ada tanggapan yang mungkin kurang pas, harus kita membangun formulasi baru. Saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi itu," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (11/5).

Ia menegaskan, materi yang saat ini disosialisasikan kepada pelaku usaha belum menjadi keputusan final pemerintah. Seluruh masukan yang diterima masih akan dievaluasi sebelum kebijakan resmi ditetapkan.

"Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan. Tapi itu baru istilahnya uji publik," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah menggelar konsultasi publik secara daring pada Jumat (8/5) terkait penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) iuran produksi mineral.

Pengaturan PNBP di sektor minerba tidak hanya berkaitan dengan instrumen fiskal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatan komoditas minerba dapat memberikan nilai tambah optimal bagi negara tanpa mengabaikan keberlanjutan industri.

Pemerintah terus membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha, termasuk terkait besaran tarif, interval harga, masa transisi hingga dampaknya terhadap margin usaha dan kepastian regulasi. (Alif)

Share:

Read More

Menteri LH: Sampah Pasar Caringin Harus Diolah Jadi Nilai Tambah Ekonomi

Menteri LH: Sampah Pasar Caringin Harus Diolah Jadi Nilai Tambah Ekonomi. (Dok. Kemen LH)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, meninjau pengelolaan sampah di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian sampah di kawasan pasar tradisional yang menjadi salah satu sumber timbulan terbesar di wilayah perkotaan.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Jumhur melihat langsung berbagai fasilitas pengolahan sampah yang telah beroperasi, mulai dari pengolahan sampah organik menjadi kompos, silase, pupuk cair, hingga bioetanol, serta pengolahan sampah anorganik menjadi briket biochar.

“Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka green jobs bagi masyarakat. Apa yang dilakukan Pasar Caringin ini menunjukkan bahwa sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Praktik baik seperti ini perlu didukung dan direplikasi secara lebih luas,” ujar Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengapresiasi inisiatif pengelolaan sampah yang telah berjalan. Namun demikian, kapasitas pengolahan saat ini masih belum sebanding dengan volume timbulan harian. Dari sekitar 50 ton sampah per hari, sekitar 15 ton masih tertahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pasar dan berpotensi menumpuk, terutama di akhir pekan.

Berdasarkan pemantauan lapangan, masih adanya tumpukan sampah di area TPS dan jalan lingkungan pasar yang memerlukan penanganan segera. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, penguatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah pasar.

KLH/BPLH menilai bahwa pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Pasar Induk Caringin memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dominasi sampah organik membuka peluang pemanfaatan menjadi kompos, pakan fermentasi, maupun energi alternatif, sementara sampah anorganik dapat diolah menjadi bahan bakar padat seperti briket.

Ke depan, KLH/BPLH akan terus mendorong pemerintah daerah, pengelola pasar, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola persampahan berbasis pengurangan dan pengolahan di sumber. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (Dimas)

Share:

Read More

Menteri LH: Jaga Jakarta Bersih, Saatnya Warga Bergerak Pilah Sampah dari Rumah

Menteri LH: Jaga Jakarta Bersih, Saatnya Warga Bergerak Pilah Sampah dari Rumah. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mendorong gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” sebagai langkah awal perubahan sistemik pengelolaan sampah dari sumbernya.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut dan mendorong agar gerakan pilah sampah menjadi gerakan kolektif masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Saya hanya memastikan inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh dan harus sukses. Ini harus menjadi gerakan, bukan hanya gerakan pemerintah, tetapi gerakan warga Jakarta. Karena itu, ini juga bisa menjadi inspirasi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah dan memperlakukan sampah. Sehingga yang tadinya dianggap sebagai musuh, harus menjadi sesuatu yang berharga bagi kita semua” ujar Menteri Jumhur.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa gerakan ini dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Pada hari ini secara resmi Pemerintah Jakarta, atas bimbingan Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup, mengadakan gerakan pilah sampah. Kegiatan ini tidak setengah-setengah, gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” akan menjadi gerakan yang masif di Jakarta”.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga. Kebijakan ini mulai diberlakukan hari ini, 10 Mei 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT DKI Jakarta ke-499.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah berada pada level rumah tangga, sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama.

“Yang paling berat itu memang sampah dari rumah. Sehingga gerakan pilah sampah sangat penting. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, dan kami harap ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal serupa,” terang Menko Zulhas.

KLH/BPLH telah melakukan pendampingan transformasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta sejak akhir 2024. Pada 17 Februari 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan roadmap fase pertama transformasi pengelolaan sampah, yang mencakup percontohan pemilahan sampah di tingkat kelurahan, RT/RW, hingga rumah tangga. 

KLH/BPLH bersama pemerintah daerah setempat, sebelumnya juga telah melakukan deklarasi gerakan pilah sampah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebagai langkah awal implementasi di tingkat kawasan. Kini, implementasi gerakan tersebut diperluas secara menyeluruh di wilayah DKI Jakarta.

Gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi permasalahan sampah di Jakarta, tetapi juga menjadi model nasional dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju target pengelolaan sampah 100 persen di tahun 2029. (Dimas)

Share:

Read More

PLN Luncurkan Smart and Green Building, Dorong Kantor Lebih Efisien dan Rendah Emisi

PLN Luncurkan Smart and Green Building, Dorong Kantor Lebih Efisien dan Rendah Emisi. (Dok. PLN)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN (Persero) mulai menerapkan sistem pengelolaan energi pintar di gedung perkantorannya melalui program Smart & Green Building yang diluncurkan di Kantor Pusat PLN, Jakarta.

Lewat program ini, kantor PLN telah dilengkapi PLTS Atap, sistem pengatur penggunaan listrik, hingga pendingin ruangan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan emisi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan perkembangan teknologi membuat pengelolaan energi di gedung kini semakin terintegrasi dan otomatis. Oleh karena itu, PLN perlu beradaptasi dengan membangun sistem energi yang lebih fleksibel dan modern.

“Dulu, paradigma PLN adalah menjual listrik dan mengoptimalkan biaya. Sekarang PLN bertransformasi menjadi Energy Digital Platform yang mengorkestrasi ekosistem energi melalui kolaborasi dan value creation,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi seperti PLTS Atap, kendaraan listrik, hingga otomasi bangunan membuat gedung dan rumah kini tidak lagi hanya menjadi pengguna energi.

“Ke depan gedung dan rumah tidak lagi hanya memakai energi, tetapi juga mampu memproduksi dan mengelolanya sendiri. Karena itu PLN harus siap menghadapi ekosistem energi yang semakin digital dan dua arah,” imbuhnya.

Sebagai proyek percontohan, Gedung Trapesium di Kantor Pusat PLN kini telah dilengkapi PLTS Atap berkapasitas 89,28 kilowatt peak (kWp) yang terintegrasi dengan Energy Management System sebagai pusat kendali digital gedung. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan dan pengaturan penggunaan energi secara lebih efisien dan real time.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief menilai penerapan Smart & Green Building menjadi langkah penting agar PLN dapat menghadirkan praktik efisiensi energi secara nyata di lingkungan perusahaan.

“Kita ini perusahaan penjual energi. Tidak elok rasanya kalau bicara transisi energi kepada pelanggan, tetapi kantor kita sendiri masih boros. PLN harus menjadi etalase efisiensi energi itu sendiri,” ujar Andi.

Ia menambahkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Sustainability bukan sekadar biaya tambahan, tetapi bagian dari efisiensi dan investasi masa depan perusahaan,” tambah Andi.

Sementara itu, Executive Vice President Umum dan Aset Properti PLN, Khairullah menjelaskan bahwa program Smart & Green Building dijalankan melalui sinergi PLN Group di mana PLN Icon Plus bersama Dana Pensiun PLN sebagai building management provider dengan skema managed service.

“Pada tahap awal 2026, PLN memulai implementasi di 10 gedung, termasuk Gedung Trapesium Kantor Pusat PLN yang telah beroperasi dengan PLTS Atap dan Energy Management System terintegrasi,” ujar Khairullah.

Pada tahap awal tersebut, PLN menargetkan pemasangan PLTS Atap berkapasitas 1.100 kWp dan 471 unit IoT Smart AC yang terhubung dengan sistem pemantauan energi digital.

Ke depan, PLN telah memetakan sekitar 400 gedung yang layak dipasangi PLTS Atap dari total 1.300 gedung yang dikelola perusahaan di seluruh Indonesia.

“Dalam roadmap 2026–2035, PLN menargetkan kapasitas PLTS Atap mencapai 12 megawatt peak (MWp), penggunaan 7.251 unit IoT Smart AC, serta kontribusi pengurangan emisi karbon hingga 0,3 juta ton CO2 equivalent,” tutup Khairullah.

PLN menargetkan program ini diterapkan secara bertahap pada ratusan gedung PLN group di seluruh Indonesia hingga 2035 sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan energi dan operasional perusahaan. (Muh)

Share:

Read More

Indonesia dan Rusia Perkuat Kolaborasi Industri Strategis di Saint Petersburg

Indonesia dan Rusia Perkuat Kolaborasi Industri Strategis di Saint Petersburg. (Dok. Kemenperin)

Russia, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat sektor industri nasional melalui pengembangan kerja sama dengan negara-negara mitra strategis, termasuk Rusia. Hubungan diplomatik yang terjalin erat antara Indonesia dan Rusia selama ini mendorong peningkatan kolaborasi disektor industri, perdagangan, dan investasi untuk memperkuat struktur industri sekaligus memperluas akses pasar global.

Komitmen ini semakin ditegaskan melalui partisipasi Indonesia sebagai Partner Country dalam INNOPROM 2026, yang diharapkan mampu membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan.

Penguatan kerja sama tersebut turut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Alexey Vladimirovich Gruzdev pada rangkaian Indonesia–Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg.

“Indonesia memandang Rusia sebagai mitra strategis jangka panjang dalam pembangunan industri nasional. Kami ingin memastikan seluruh potensi kerja sama yang telah dibahas tidak berhenti pada tataran komitmen, tetapi segera ditransformasikan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara,” ujar Faisol.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada 13 April 2026 di Moskow yang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor prioritas.

Kedua pihak sepakat bahwa hubungan bilateral Indonesia–Rusia menunjukkan tren yang semakin positif. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas kedua negara tercatat mencapai USD 4,04 miliar, dengan pertumbuhan yang konsisten sejak 2020. Sementara itu, realisasi investasi Rusia di Indonesia juga terus berkembang, meskipun masih terbuka peluang besar untuk ditingkatkan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya mengakselerasi seluruh potensi kerja sama yang telah diidentifikasi menjadi program kerja sama yang terukur dan berkelanjutan. Momentum INNOPROM 2026 Rusia dinilai dapat menjadi penggerak utama untuk mempercepat implementasi berbagai kerja sama tersebut. Sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan kedua negara, di antaranya kerja sama pada industri manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi dan alat kesehatan, serta pengembangan teknologi industri.

Lebih lanjut, kedua pihak juga menyepakati percepatan implementasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA) yang ditargetkan mulai berlaku tahun depan. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi platform strategis untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Selain membahas penguatan kerja sama perdagangan, pertemuan tersebut turut menyoroti percepatan implementasi sejumlah kesepakatan strategis serta finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) on Industrial Cooperation sebagai payung hukum yang akan memperkuat kolaborasi industri secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Penandatanganan nota kesepahaman ini ditargetkan dapat dilakukan bertepatan dengan momentum INNOPROM 2026. 

Kedua negara juga memandang forum multilateral seperti BRICS, termasuk melalui BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC), juga dinilai strategis untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Momentum partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada INNOPROM 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas investasi, memperkuat kemitraan industri, serta mendorong transfer teknologi yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing industri nasional,” pungkas Faisol. (Subhan)

Share:

Read More

Kemenperin Dukung IKM Ambil Peran dalam Hilirisasi Industri Buah Tropis

Kemenperin Dukung IKM Ambil Peran dalam Hilirisasi Industri Buah Tropis. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat program hilirisasi industri nasional yang tidak hanya menyasar industri besar, tetapi juga melibatkan industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu sektor yang didorong untuk meningkatkan nilai tambah adalah IKM pangan berbasis buah tropis khas Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat struktur industri nasional melalui pengolahan bahan baku domestik menjadi produk bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan komoditas buah tropis yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan pangan modern yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

“Indonesia memiliki banyak sekali jenis buah khas negara tropis yang punya nilai jual tinggi di pasar dalam dan luar negeri. Ini saatnya lebih banyak pelaku industri, khususnya IKM di berbagai sentra penghasil buah, untuk mengambil peran dalam mengolah buah unggulan menjadi produk pangan yang lebih beragam, bernilai tambah, dan disukai pasar,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (11/5).

Menperin mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil buah tropis terbesar di dunia. Berbagai komoditas unggulan seperti pisang, durian, jeruk, mangga, nanas, dan manggis memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperluas pasar ekspor nasional.

“Sudah saatnya kita tidak hanya mengekspor buah segar, tetapi juga menikmati nilai tambah dari produk olahan buah tropis khas Indonesia. Pengembangan industri pengolahan buah akan memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi petani maupun pelaku industri pengolahan pangan,” kata Agus.

Ia menambahkan, penguatan hilirisasi industri buah tropis juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data dalam Buku Statistik Hortikultura 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pisang nasional pada tahun 2024 mencapai 9,26 juta ton. Provinsi dengan produksi pisang terbesar antara lain Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Barat. Nilai ekspor pisang segar Indonesia pada 2024 tercatat mencapai US$10,52 juta atau meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$9,5 juta. Volume ekspornya juga meningkat dari 24,8 ribu ton pada 2023 menjadi 26,24 ribu ton pada 2024, dengan negara tujuan utama ekspor meliputi Malaysia, Jepang, dan Singapura.

Sementara itu, produksi mangga nasional mencapai 3,3 juta ton pada tahun 2024, dengan nilai ekspor buah mangga segar dan olahan mencapai US$1,75 juta. Negara tujuan ekspor utama produk mangga Indonesia antara lain Singapura, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Adapun produksi nanas nasional mencapai 2,74 juta ton dengan nilai ekspor buah nanas segar dan olahan mencapai US$316,1 juta. Produk nanas Indonesia banyak diekspor ke Amerika Serikat, Tiongkok, dan Belanda.

Dalam rangka meningkatkan peran IKM pangan pada program hilirisasi industri, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) terus menjalankan berbagai program pembinaan dan pendampingan bagi pelaku IKM olahan pangan berbasis buah tropis.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan, industri olahan buah memiliki prospek yang sangat menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan sehat serta berkembangnya tren produk berbasis natural food.

“Industri olahan buah ini punya prospek yang bagus di tengah isu ketahanan pangan dan semakin besarnya kesadaran masyarakat terhadap olahan pangan sehat,” ujar Reni di Jakarta.

Reni menjelaskan, IKM pangan selama ini memberikan kontribusi besar terhadap struktur industri nasional. Dari total 4.445.070 unit usaha industri di Indonesia, sebanyak 4.435.542 unit merupakan IKM dan sekitar 46,63 persen di antaranya bergerak di sektor pangan.

Menurutnya, Ditjen IKMA terus melakukan berbagai program pendampingan bagi IKM olahan buah, mulai dari peningkatan teknologi dan kapasitas produksi, penguatan kualitas kemasan, peningkatan standar keamanan pangan internasional, hingga perluasan akses pasar melalui pameran dan temu bisnis.

“Maka itu, Ditjen IKMA terus melakukan pendampingan bagi IKM yang memanfaatkan bahan baku buah tropis ini dalam hal peningkatan teknologi dan kapasitas produksi, peningkatan kualitas kemasan produk, peningkatan keamanan pangan berstandar internasional, peningkatan nilai tambah komoditas, dan peningkatan akses pasar melalui pameran dan temu bisnis,” jelasnya.

Meski demikian, Reni mengakui bahwa hilirisasi industri buah tropis masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari stabilitas pasokan bahan baku, keterbatasan teknologi pengolahan, hingga aspek branding dan pemasaran produk.

“Peluang pasar terbuka lebar, oleh sebab itu Kemenperin terus mendampingi IKM olahan buah agar bisa memenuhi standar jumlah dan kualitas pasokan, memiliki sertifikasi HACCP, dan mampu berinovasi dengan teknologi yang lebih modern agar produknya mampu bersaing di pasar domestik maupun global,” ungkapnya.

Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi IKM olahan buah adalah menjaga kualitas bahan baku selama proses distribusi dan logistik. Namun demikian, tantangan tersebut dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi pengolahan dan penyimpanan modern.

“Kita juga terus mendorong diversifikasi produk agar IKM mampu menghasilkan berbagai produk turunan seperti buah kaleng, selai, buah kering, hingga bahan campuran untuk industri kosmetik,” kata Afrizal.

Selain pembinaan teknis, Ditjen IKMA juga terus mendorong pelaku IKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Salah satu IKM binaan yang telah memanfaatkan program tersebut adalah CV Sahabat Pangan yang memperoleh pembiayaan sebesar Rp2 miliar untuk revitalisasi rumah produksi serta penambahan mesin vacuum frying dan smart cold storage.

“Dengan revitalisasi rumah produksi dan pengadaan mesin baru tersebut, IKM tentunya menjadi lebih percaya diri dan siap memenuhi permintaan pasar ekspor,” tutup Afrizal. (Subhan)

Share:

Read More

OJK Perkuat Kerja Sama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Scam Keuangan

OJK Perkuat Kerja Sama Indonesia-Australia Dalam Penanganan Scam Keuangan. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk menangani praktik penipuan (scam) di sektor jasa keuangan secara cepat dan berefek jera.

“Scam bergerak dengan sangat cepat, berkembang dalam skala besar, dan memanfaatkan celah di antara sistem maupun yurisdiksi antarnegara. Oleh karena itu, kerja sama lintas negara bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada kegiatan Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop yang dilaksanakan di Hotel Pulman, Jakarta.

Lanjutnya, ancaman scam dan fraud saat ini telah berkembang menjadi risiko sistemik terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan. Scam tidak lagi bersifat insidental ataupun terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan telah berkembang lintas sektor dan lintas negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan celah antarsistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa scam merupakan ancaman terhadap keseluruhan ekosistem keuangan.

Laporan terkait scam dan fraud di sektor jasa keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, mencapai lebih dari 530 ribu kasus dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas, koordinasi, dan respons yang lebih terstruktur dalam penanganan scam.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, OJK bersama kementerian/lembaga terkait terus memperkuat koordinasi melalui Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Berbagai langkah percepatan penanganan scam telah dilakukan, mulai dari pemblokiran rekening, pemblokiran nomor telepon, hingga penutupan situs yang terindikasi digunakan dalam aktivitas penipuan keuangan.

"Deteksi dini, tindakan yang lebih cepat, dan pencegahan kerugian sebelum meluas menjadi prioritas," kata Dicky.

Pendekatan proaktif dalam penanganan penipuan transaksi keuangan dijalankan melalui empat pilar utama, yaitu pencegahan (prevention), deteksi (detection), disrupsi (disruption), dan penegakan hukum (enforcement). Pada aspek pencegahan, OJK fokus pada peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat serta penguatan kapasitas frontliner melalui pemanfaatan teknologi.

Pada aspek deteksi, OJK mendorong pemanfaatan data, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), dan sistem peringatan dini (early warning system). Selanjutnya, pada aspek disrupsi, OJK bersama pemangku kepentingan terkait berupaya bertindak cepat dalam melakukan pemblokiran rekening dan menghentikan aliran dana. Sementara itu, pada aspek penegakan hukum, OJK memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya akuntabilitas dan efek jera bagi pelaku.

Workshop yang dilaksanakan selama tiga hari ini menghadirkan sejumlah narasumber dari OJK serta berbagai lembaga, antara lain Australian Treasury, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Optus, Australian Federal Police, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Indosat, serta BCA.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh sekitar 100 peserta secara luring yang berasal dari kementerian/lembaga anggota Satgas PASTI, industri jasa keuangan, dan industri telekomunikasi. Hadir pula, 100 peserta secara daring dari anggota Satgas PASTI daerah dan Kantor OJK Daerah.

Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, peran, pendekatan, serta studi kasus penanganan penipuan antarlembaga dalam workshop ini, kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanganan penipuan di sektor keuangan diharapkan semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara OJK dan Pemerintah Australia melalui Prospera, Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian, khususnya dalam upaya pelindungan konsumen. (Bambang)

Share:

Read More

Startup Binaan Pertamina Tembus Top 6 Global Social Innovation Challenge 2026 di AS

Startup Binaan Pertamina Tembus Top 6 Global Social Innovation Challenge 2026 di AS. (Dok. Pertamina)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Komitmen PT Pertamina (Persero) dalam membina inovator muda melalui semangat Energizing Indonesia kembali membuahkan hasil di level internasional. TERANGIN, startup jebolan program Pertamuda Seed & Scale 2025, sukses mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus jajaran Top 6 dan meraih peringkat ke-4 dalam ajang bergengsi Fowler Global Social Innovation Challenge (Fowler GSIC) 2026 yang berlangsung di University of San Diego, Amerika Serikat.

Mewakili delegasi Indonesia, TERANGIN yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil menyisihkan 43 finalis dari 10 negara, bersaing ketat dengan kampus-kampus elite dunia seperti Georgetown University dan University of London.

TERANGIN menghadirkan solusi berkelanjutan berupa alat perangkap hama tanaman berbasis energi terbarukan yang mengombinasikan kincir angin dan panel surya. Inovasi ini tidak hanya menjadi solusi bagi petani, tetapi juga selaras dengan agenda transisi energi global.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata peran Pertamina dalam membangun ekosistem startup yang kompetitif secara global.

"Keberhasilan TERANGIN di San Diego menjadi validasi bahwa inovasi anak bangsa memiliki standar dunia. Melalui Pertamuda, kami tidak hanya memberikan pendanaan, tapi juga pendampingan berkelanjutan agar ide kreatif mahasiswa dapat bertransformasi menjadi solusi nyata yang diakui investor internasional. Ini adalah bagian dari visi Energizing Indonesia untuk membawa talenta lokal ke kancah global," ujar Baron.

Muhammad Hanif, founder TERANGIN, menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh yang diberikan oleh Pertamina selama masa persiapan hingga keberangkatan ke Amerika Serikat.

“Kompetisi Fowler GSIC memberikan kami perspektif baru tentang skala industri internasional. Kami berterima kasih kepada tim Pertamina dan Pertamuda yang telah memfasilitasi penuh, mulai dari mentoring intensif hingga pembiayaan kegiatan ini. Dukungan ini menjadi katalis penting bagi kami untuk naik level menjadi social enterprise yang berdampak luas,” tutur Hanif.

Selain TERANGIN, delegasi Indonesia juga diwakili oleh Pe-NOVTRA dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), yang membawa inovasi alat panen kelapa sawit berbasis self-charging system (piezoelektrik). Meski belum menembus posisi enam besar, inovasi ini mendapat perhatian positif dari para juri internasional.

Atas pencapaian sebagai peringkat ke-4, TERANGIN berhak atas pendanaan sebesar USD 3.000 untuk pengembangan bisnis lebih lanjut. Partisipasi ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam peta kewirausahaan sosial global serta membuka peluang kolaborasi dengan mitra internasional. (Ros)

Share:

Read More

Kalkulator Hijau versi 2 Perkuat Standar Penghitungan Emisi Karbon Sektor Keuangan Berkelanjutan

Kalkulator Hijau versi 2 Perkuat Standar Penghitungan Emisi Karbon Sektor Keuangan Berkelanjutan. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan keuangan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk mendorong ketahanan ekonomi di tengah tantangan perubahan iklim. Penguatan ini perlu didukung data emisi karbon yang kredibel, terstandar, andal, dan dapat diperbandingkan. 

"Kalkulator Hijau versi 2 menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan konsistensi dan standardisasi penghitungan emisi karbon," demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, pada peluncuran Kalkulator Hijau Versi 2 di Bank Indonesia, Jakarta (11/5).

Kalkulator Hijau versi 2 diharapkan membantu pelaku usaha dan lembaga keuangan menghitung emisi karbon secara lebih akurat dan konsisten sebagai dasar pelaporan keberlanjutan, pengembangan pembiayaan hijau, dan pengelolaan risiko iklim. Peluncuran dihadiri juga oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta rekan-rekan Perbanka ndan Akademisi.  

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menekankan pentingnya Kalkulator Hijau sebagai langkah penguatan keuangan berkelanjutan. Juda berharap Kalkulator Hijau tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan, tetapi juga diintegrasikan dalam manajemen risiko.

“Kita tidak mungkin mengendalikan sesuatu yang tidak kita ukur. Karena itu, Kalkulator Hijau bukan sekadar alat untuk menghitung, tetapi juga alat untuk membantu mengendalikan emisi karbon," ujarnya.

Dari sisi fiskal, Pemerintah telah mengorkestrasi APBN untuk menangani isu perubahan iklim, antara lain melalui pemberian berbagai insentif perpajakan seperti tax allowance, tax holiday, serta fasilitas kepabeanan dan perpajakan lainnya untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Dari sisi pengawasan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa perubahan iklim dapat menimbulkan risiko finansial bagi sektor keuangan. Seiring dengan semakin eratnya keterkaitan antara ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologis, perbankan didorong untuk mengukur risiko iklim dan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis serta manajemen risiko. Hal ini membuat penguatan pengukuran emisi karbon menjadi elemen penting dalam mendukung pengelolaan risiko yang lebih komprehensif.

Penyaluran kredit berkelanjutan terus tumbuh positif dan masih memiliki ruang untuk didorong lebih lanjut. Pada Desember 2025, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) hijau tumbuh sebesar 70,08% (yoy), sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hijau juga terus berkembang sejalan dengan meningkatnya perhatian para pelaku usaha termasuk UMKM terhadap pembiayaan yang mendukung ekonomi rendah karbon.

Perkembangan tersebut diikuti kualitas kredit yang terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan / NPL) KKB hijau yang rendah yaitu sebesar 0,30% dan NPL KPR hijau sebesar 0,84%. Bank Indonesia juga mendorong penguatan pembiayaan hijau melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan ke Sektor UMKM, Ko perasi, Inklusi, dan Berkelanjutan sebesar maksimal 1% dari Giro Wajib Minimum (GWM).

Kalkulator Hijau Versi 2 dikembangkan sebagai penyempurnaan dari versi 1.0, dengan cakupan yang lebih luas, metodologi yang lebih komprehensif, dan penggunaan yang lebih mudah. Pengembangan ini semakin relevan seiring meningkatnya upaya perbankan dalam menghitung emisi karbon. Survei yang dilakukan Bank Indonesia kepada 105 bank pada 2025 menunjukkan bahwa mayoritas bank telah menghitung emisi secara mandiri, dan Kalkulator Hijau menjadi alat yang paling banyak digunakan. Kalkulator Hijau kini menghasilkan data emisi yang semakin berkualitas, selaras dengan standar internasional Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya pencapaian Second Nationally Determined Contribution 2035 dan Net Zero Emission Indonesia 2060. Pengembangan dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kalkulator Hijau yang melibatkan Bank Indonesia bersama otoritas dan lembaga, mencakup Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koordinator Infrastruktur, Kementerian Perhubungan dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Perbanas, Masyarakat Transportasi Indonesia, Indonesia Research Institute for Decarbonization, Badan Riset dan Inovasi Nasional, World Wide Fund (WWF) Indonesia, dan Tim Panel Metodologi Gas Rumah Kaca Nasional.

Aplikasi Kalkulator Hijau dapat diunduh melalui AppStore dan Playstore secara gratis, dilengkapi dengan buku panduan dan kertas kerja yang dapat diakses pada situs Bank Indonesia. (Ilham)

Share:

Read More

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Memperkuat Kerja Sama Bilateral untuk Mendorong Stabilitas Kawasan

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Memperkuat Kerja Sama Bilateral untuk Mendorong Stabilitas Kawasan. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Indonesia (BI) hari ini menandatangani Nota Kesepahaman (NK) untuk memperdalam kerangka kerja sama bilateral antara kedua bank sentral.

NK ini mencerminkan komitmen bersama kedua lembaga untuk memperdalam kolaborasi di berbagai bidang utama kebanksentralan, termasuk kebijakan moneter, stabilitas keuangan dan makroprudensial, sistem pembayaran dan digitalisasi, pengembangan sektor keuangan, inisiatif pengembangan kapasitas, pertukaran informasi, serta bidang lain yang disepakati bersama.

Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Abdul Rasheed Ghaffour, menyatakan, “NK ini menegaskan kembali kemitraan jangka panjang antara BNM dan BI. Hal ini juga merupakan komitmen bersama kami untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang perbankan sentral yang telah ada, sekaligus kerja sama ke bidang-bidang baru yang menjadi kepentingan bersama."

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menambahkan bahwa “NK ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat hubungan jangka panjang antara BI dan BNM, serta lebih dari sekadar komitmen simbolis. Ini merupakan bukti semangat yang berkelanjutan untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam kerja sama bilateral antara kedua bank sentral, terutama di tengah lanskap geopolitik yang menantang saat ini."

Penandatanganan NK membuka jalan bagi kemitraan yang lebih kokoh dan sinergis antara BNM dan BI. Kedua bank sentral berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang berkelanjutan di kedua negara. (Ilham)

Share:

Read More

KPK Luncurkan Panduan Pendidikan Antikorupsi, Bangun Budaya Integritas dari Ruang Kelas

KPK Luncurkan Panduan Pendidikan Antikorupsi, Bangun Budaya Integritas dari Ruang Kelas. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.

“Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” tegas Setyo dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu didasari dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100.

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024, yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan; memahami konsep kepemilikan; menjaga amanah; mengelola dilema etis; dan membangun budaya antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan panduan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan (satdik) di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas.

“Kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan memanfaatkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang telah tersedia, sebagai upaya melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nyata," ujarnya.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026

Tahun ini, KPK kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai instrumen untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Adapun periode survei dilaksanakan sejak 13 April sampai dengan 31 Juli 2026.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 secara mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan daerah sebagai aktor utama perubahan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan juga mencakup instansi pembina, instansi pengawas, hingga satuan pendidikan. Survei ini menjadi bagian dari evaluasi atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan bersama dalam satu tahun terakhir.

KPK berharap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

"Penting menanamkan semangat masa depan tanpa korupsi mulai dari hari ini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas," pungkas Setyo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; jajaran kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah; kepala dinas pendidikan; serta para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. (Evi)

Share:

Read More

KPK Dorong Penguatan Integritas dan Pengawasan Dana Desa melalui PBJ Desa

KPK Dorong Penguatan Integritas dan Pengawasan Dana Desa melalui PBJ Desa. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa (PBJ) desa melalui pengembangan pengukuran Tingkat Kematangan PBJ Desa. Inisiatif tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat desa, sekaligus selaras dengan Program Desa Antikorupsi yang telah dijalankan KPK sejak 2021.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi antara KPK dan LKPP yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/5). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam membangun tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan proses pengadaan barang/jasa.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa besarnya anggaran dana desa harus diimbangi dengan pengawasan serta integritas aparatur desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jika desa sudah baik, maka secara berjenjang kabupaten hingga negara juga akan menjadi baik. Pada akhirnya, kunci utamanya bukan hanya pada aturan, tetapi pada kemauan dan integritas untuk menjalankannya,” ujar Setyo.

Setyo juga menilai penguatan tata kelola desa menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Desa, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa sejak tahun 2021 KPK telah mengembangkan Program Desa Percontohan Antikorupsi sebagai model penguatan tata kelola desa yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, pengawasan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.

Program tersebut diawali melalui pembentukan 33 Desa Percontohan Antikorupsi di 33 provinsi. Hingga kini, desa-desa tersebut masih terus dimonitor dan dievaluasi KPK sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan implementasi nilai-nilai integritas di tingkat desa. Seiring berjalannya waktu, program ini juga telah direplikasi oleh berbagai pemerintah daerah dan menjangkau ratusan desa di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Wawan menyampaikan bahwa penguatan tata kelola desa menjadi semakin penting mengingat besarnya anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak tahun 2015 hingga 2024 pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp609,68 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun demikian, besarnya anggaran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk tingginya angka kemiskinan desa dan masih ditemukannya kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

“Dengan besarnya dana tersebut, tentunya harus diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang kuat. Karena itu, status Desa Antikorupsi dapat dicabut apabila terjadi tindak pidana korupsi di desa tersebut, termasuk penghentian insentif yang diberikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menyampaikan bahwa LKPP saat ini tengah mengembangkan alat pengukuran Tingkat Kematangan PBJ Desa. Pengembangan instrumen tersebut dilakukan sebagai respons atas masih adanya praktik penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa desa, sekaligus untuk memastikan implementasi PBJ desa lebih selaras dengan regulasi nasional.

“LKPP banyak belajar dari Program Desa Antikorupsi yang dikembangkan KPK dan berencana mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam tools PBJ Desa agar tata kelola pengadaan di desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip antikorupsi,” tambah Sarah.

Sebagai penutup, KPK juga merekomendasikan agar pengembangan indikator Tingkat Kematangan PBJ Desa dapat diselaraskan dengan indikator Desa Antikorupsi, termasuk dalam penyempurnaan regulasi PBJ Desa ke depan. Sinergi kedua program tersebut diharapkan mampu membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan mulai dari tingkat desa.

Melalui kolaborasi yang terus diperkuat antara KPK, LKPP, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat, KPK berharap budaya integritas dapat tumbuh semakin luas hingga ke tingkat desa sebagai fondasi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. (Evi)

Share:

Read More

Tim Berkuda Baharkam Polri Bersinar di Arthayasa Open 2026, Borong Gelar Juara

Tim Berkuda Baharkam Polri Bersinar di Arthayasa Open 2026, Borong Gelar Juara. (Dok. Div Humas Polri)

Depok, WaraWiri.net - Tim berkuda Detasemen Turangga Subditcakkal Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang nasional “Arthayasa Open 2026” yang digelar di Lapangan Arthayasa, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu hingga Minggu (9-10 Mei 2026).

Dalam kompetisi berkuda bergengsi tersebut, para personel Turangga Polri tampil impresif di berbagai kelas jumping atau lompat rintangan dan berhasil membawa pulang sejumlah gelar juara.

Pada hari pertama pertandingan, Sabtu (9/5), Bripda Zidane Okta Ramadhona sukses meraih Juara 1 pada kelas Jumping 50–60 cm Open setelah tampil dominan sepanjang perlombaan.

Prestasi juga diraih Bripda M. Raynoso yang berhasil mengamankan posisi Juara 3 pada kelas Jumping 100 cm. Sementara Briptu Galih Aditya Rahman Sagala turut menunjukkan performa membanggakan dengan menempati Peringkat 9 pada kelas Jumping 50–70 cm.

Memasuki hari kedua, Minggu (10/5), persaingan berlangsung semakin ketat. Anggota kemitraan dari Polda Jabar, Bripda Rizal Maulana, berhasil finis di Peringkat 4 pada kelas Jumping 80–90 cm.

Rangkaian prestasi ditutup Bripda Ashila Anugerah Dewangga yang sukses menembus Peringkat 8 pada kelas Jumping 30–50 cm.

Direktur Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari latihan disiplin, konsistensi, serta kerja sama solid antara personel dan satwa Turangga.

Prestasi ini juga menjadi bukti kemampuan personel Ditpolsatwa dalam menguasai keterampilan berkuda yang memiliki manfaat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. (Tedy)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri Tekankan Digitalisasi dan Profesionalisme Personel demi Wujudkan Kamseltibcarlantas

Kakorlantas Polri Tekankan Digitalisasi dan Profesionalisme Personel demi Wujudkan Kamseltibcarlantas. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menekankan pentingnya profesionalisme, digitalisasi, dan pelayanan humanis kepada seluruh personel Korlantas Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Indonesia.

Dalam arahannya kepada jajaran personel, Irjen Pol. Agus mengingatkan bahwa setiap kebijakan pimpinan harus dijabarkan secara konkret hingga tingkat pelaksana di lapangan. Menurutnya, seluruh personel harus mampu menerjemahkan setiap instruksi menjadi langkah nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kaitannya dengan pencapaian Bapak Kapolri yang selalu saya pedomani untuk bisa menjabarkan 5 agenda besar. Kami yakin ketika satu perintah pimpinan, rekan-rekan bisa menjabarkan lebih dari 10 langkah,” ujar Irjen Pol. Agus.

Irjen Pol. Agus mengatakan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo program “Polantas Menyapa dan Melayani” harus terus diperkuat di seluruh subsektor, mulai dari bidang registrasi dan identifikasi (Regident), penegakan hukum (Gakkum), hingga keamanan dan keselamatan (Kamsel).

Menurutnya, seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Irjen Pol. Agus juga meminta jajaran untuk terus mengembangkan digitalisasi layanan dan transformasi sistem di lingkungan Korlantas Polri. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi Indonesia Safety Driving Center (ISDC), pengembangan konsep Smart City, hingga penguatan sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

“Digitalisasi di Korlantas ini cukup bagus. Masing-masing satker sudah ada semuanya. Tinggal dimunculkan terus dan ditingkatkan,” katanya.

Selain itu, Korlantas Polri juga terus memperkuat pendekatan humanis melalui kolaborasi bersama komunitas ojek online, kampus, sekolah, pondok pesantren, hingga stakeholder lintas sektor melalui konsep lima pilar keselamatan.

Dalam arahannya, Irjen Pol. Agus turut meminta seluruh jajaran menggaungkan Hari Keselamatan Lalu Lintas yang diperingati setiap September. Ia berharap kegiatan edukasi seperti safety riding dapat kembali dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara.

Di bidang penegakan hukum, Irjen Pol. Agus mendorong transformasi digital melalui penerapan ETLE, face recognition, dan berbagai sistem modern lainnya. Ia juga meminta seluruh jajaran terus mengangkat narasi pelayanan modern dan digitalisasi dalam setiap koordinasi maupun forum lintas institusi.

Selain itu, Irjen Pol. Agus juga mengapresiasi personel patroli lalu lintas yang dinilai mampu menjalankan tugas secara humanis dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Ia meminta potensi-potensi personel berprestasi tersebut terus dipantau dan dikelola dengan baik.

“Kalau ada personel yang punya potensi dan bekerja dengan baik, itu harus dikelola dan diapresiasi. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu,” pungkasnya. (Tedy)

Share:

Read More

KRI Bima Suci Bawa Semangat Diplomasi dan Persahabatan ke Vietnam

KRI Bima Suci Bawa Semangat Diplomasi dan Persahabatan ke Vietnam. (Dok. Puspen TNI)

Vietnam, WaraWiri.net - KRI Bima Suci yang mengemban misi Muhibah Diplomasi Duta Bangsa dan Latihan Kartika Jala Krida (KJK) 2026 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-73 resmi sandar di Dermaga Saigon Hiep Phuoc Port, Vietnam, Minggu (10/5). 

Sandar di etape kelima ini menjadi bagian dari pelayaran muhibah internasional ke sembilan negara di kawasan Asia dan Eropa sebagai bentuk diplomasi maritim Indonesia.

Kedatangan KRI Bima Suci disambut langsung oleh jajaran pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Vietnam. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Duta Besar RI untuk Vietnam Adam Mulawarman Tigio, Konsul Jenderal RI Carolina Tinangon, Wakil Gubernur AAL Brigjen TNI (Mar) Ena Sulaksana, Paban II Binteman Spersal Kolonel Laut (T) Aries Sudiarso, serta Dirpers AAL Kolonel Laut (P) Totok Irianto. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RI juga memberikan pengarahan kepada para Taruna AAL peserta KJK 2026.

KRI Bima Suci di bawah komando Letkol Laut (P) Sugeng Hariyanto, S.E., M.Tr.Opsla., membawa misi diplomasi antarnegara sekaligus latihan pelayaran bagi Taruna AAL. Selama berada di Vietnam, Satlat KJK 2026 akan melaksanakan berbagai agenda diplomasi dan persahabatan, di antaranya Courtesy Call, Sports Activity, Culture Visit, hingga Deck Reception di geladak KRI Bima Suci serta penampilan Genderang Suling Gita Jala Taruna.

Pelayaran ini menjadi sarana strategis dalam membentuk profesionalisme, memperluas wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kemampuan diplomasi para Taruna AAL di lingkungan internasional.

Kehadiran KRI Bima Suci di Vietnam juga semakin memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama maritim antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. (Siti)

Share:

Read More

Kemenko Perekonomian Dukung Pengembangan Karier PNS agar Berkontribusi Lebih Besar terhadap Kebijakan dan Program Perekonomian Nasional

Kemenko Perekonomian Dukung Pengembangan Karier PNS agar Berkontribusi Lebih Besar terhadap Kebijakan dan Program Perekonomian Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali melantik sebanyak 70 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2025 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 70 orang CPNS itu, sebanyak 18 orang dilantik menjadi Pejabat Fungsional yang terdiri dari Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Analis Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan Auditor.

Para CPNS tersebut telah melalui masa percobaan kerja selama satu tahun, termasuk mengikuti Pelatihan Dasar (latsar) serta sudah memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Masa percobaan kerja itu diharapkan sudah membentuk karakter dan juga membangun kompetensi mereka dalam rangka pelaksanaan tugas di Kemenko Perekonomian.

“Saya atas nama Bapak Menko Perekonomian dan seluruh jajaran Pimpinan Kemenko Perekonomian pertama menyampaikan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai PNS pada hari ini. Hal ini sudah pasti menjadi satu momentum yang bersejarah dan menjadi catatan tersendiri dalam tahapan kehidupan dan karier teman-teman semuanya,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso ketika menyampaikan arahan dalam agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemenko Perekonomian, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Sesmenko Susiwijono juga berharap agar 70 orang PNS Kemenko Perekonomian yang baru ini dapat menjadi PNS yang memiliki kinerja terbaik sesuai dengan harapan di awal pada bidangnya masing-masing.

“Saya yakin dari 70 orang ini juga akan banyak yang menjadi calon-calon pimpinan ke depan. Yang saya kira dengan berbagai tantangan yang ada, peluangnya juga pasti akan sangat besar sekali. Jadi, ini menjadi momen bersejarah bagi teman-teman semuanya, khususnya dalam membangun karier sebagai PNS, dan secara khusus lagi di Kemenko Perekonomian,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono juga menegaskan bahwa dirinya senantiasa mendukung pengembangan karier dari semua pegawai Kemenko Perekonomian, termasuk juga para CPNS yang baru dilantik ini. Pimpinan Kemenko Perekonomian sangat terbuka dan mendorong untuk pengembangan karier ke tahap berikutnya, misalnya dengan memfasilitasi rotasi pegawai ke unit kerja lain supaya wawasan dan keahlian mereka semakin berkembang.

“Melihat kemampuan teman-teman semuanya, saya sangat yakin bahwa kalian akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa segera berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian kinerja Kemenko Perekonomian,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir mendampingi Sesmenko Perekonomian dalam agenda ini yaitu antara lain Kepala Biro Umum dan SDM, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, serta Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, serta perwakilan dari Sekretaris Deputi lainnya di Kemenko Perekonomian. (Siti)

Share:

Read More

Pemerintah Pastikan Kesiapan Huntara, Penyaluran BLT dan KUR Pascabencana, hingga Penguatan Rantai Pasok

Pemerintah Pastikan Kesiapan Huntara, Penyaluran BLT dan KUR Pascabencana, hingga Penguatan Rantai Pasok. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Masa tanggap darurat bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah beralih ke tahap pemulihan. Pemerintah fokus mendorong pemulihan pascabencana, khususnya pemulihan ekonomi masyarakat melalui berbagai program strategis, mulai dari penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), bantuan sosial pascabencana, hingga instrumen pembiayaan untuk menggerakan roda perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan efektivitas program pemulihan tersebut, sekaligus mendorong penguatan rantai pasok komoditas unggulan daerah.

“Melalui integrasi distribusi ini, diharapkan hasil panen petani dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya logistik yang lebih efisien. Langkah ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi petani, tetapi juga mendukung stabilitas distribusi pasokan antarwilayah,” ungkap Deputi Ferry Irawan.

Kunjungan diawali dengan kegiatan panen dan seremoni pelepasan pengiriman komoditas kentang dan alpukat dari Kabupaten Aceh Tengah ke DKI Jakarta dan Jawa Barat. Deputi Ferry Irawan mengapresiasi kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan Rumah Tani Nusantara sebagai langkah konkret dalam mengoptimalkan peran BUMN logistik untuk menciptakan efisiensi distribusi dari hulu ke hilir.

Hingga saat ini, Rumah Tani Nusantara telah mendistribusikan sekitar 1.200 ton komoditas pertanian dari Aceh Tengah, antara lain cabai, kentang, durian, dan alpukat ke wilayah Jawa.

Selanjutnya dilakukan kunjungan bersama Bupati Bener Meriah ke lokasi huntara yang dibangun oleh Kementerian PU melalui BUMN Infrastruktur Waskita Karya di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Huntara komunal sebanyak 228 unit hunian modular baja tersebut telah dilengkapi fasilitas umum seperti MCK dan Musala, serta fasilitas sosial seperti gedung serbaguna dan fasilitas bermain anak.

Bangunan huntara telah diserahterimakan kepada Pemkab Bener Meriah pada 9 Maret 2026. Bupati Bener Meriah menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja PT Waskita Karya yang telah menyelesaikan bangunan huntara dengan kualitas yang baik dan pengerjaan yang cepat.

Saat ini, huntara tersebut dihuni oleh 222 keluarga dengan total penduduk sekitar 1.400 jiwa. Para warga di huntara ini juga telah menerima BLT bencana yang terdiri atas bantuan isi hunian (huntara/huntap) sebesar Rp3.000.000/keluarga, stimulus dukungan ekonomi Rp5.000.000/keluarga, dan jaminan hidup (pengganti lauk) sebesar Rp15.000/hari/jiwa untuk tahap pertama. Penyaluran BLT Bencana melalui PT Pos Indonesia di Kabupaten Bener Meriah dilaporkan telah mencapai realisasi 99%.

Deputi Ferry Irawan menyampaikan bahwa pemerintah memberikan stimulus dukungan ekonomi agar warga terdampak dapat memulai kembali usahanya. Hal ini disambut positif oleh para warga terdampak, salah satunya Imran. Pedagang mie ayam bakso yang terdampak bencana ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan modal kerja yang diterimanya. Namun, Ia berharap bisa mendapatkan akses modal yang lebih besar untuk pengembangan usahanya.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui kebijakan relaksasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Relaksasi tersebut meliputi restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan/atau suplesi, kemudahan administratif dalam proses restrukturisasi maupun pengajuan penyaluran KUR, serta suku bunga/marjin nol persen pada tahun 2026 dan tiga persen pada tahun 2027.

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan, pemerintah bersama pihak terkait juga melaksanakan diskusi serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap debitur penerima fasilitas KUR pascabencana dari PT Bank Syariah Indonesia yang saat ini telah kembali melanjutkan usahanya secara bertahap.

Dalam diskusi bersama pemerintah daerah, Bupati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah menyampaikan harapan agar seluruh penyalur KUR dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian daerah dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.

Hingga 30 April 2026, penyaluran KUR di Provinsi Aceh telah mencapai Rp1,01 triliun. Sementara itu, penyaluran KUR di Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebesar Rp33,63 miliar dan di Kabupaten Bener Meriah tercatat sebesar Rp19,79 miliar. Capaian tersebut menunjukkan peran strategis program KUR dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.

Deputi Ferry Irawan menyampaikan bahwa pemerintah berharap berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan melalui program KUR ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, memperluas skala usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan ini turut dihadiri Perwakilan Satgas Pasca bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Bidang PU, perwakilan PT Pos Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, PT Waskita Karya, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Rumah Tani Nusantara yang diterima langsung oleh Bupati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah. (Siti)

Share:

Read More

UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

UMKM Binaan Pertamina Catat Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) mencatatkan capaian gemilang dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 dengan total transaksi dan potensi bisnis UMKM binaan sebesar Rp10,6 miliar, terdiri dari transaksi retail Rp1,8 miliar dan potensi business matching Rp8,8 miliar.

Capaian ini menegaskan keberhasilan Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas, memperluas akses pasar, dan memperkuat rantai pasok nasional di sektor Pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Partisipasi Pertamina dalam Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Gedung SMESCO Exhibition Hall, Jakarta Selatan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat rantai pasok nasional sekaligus memperluas akses pasar UMKM Indonesia. Pada ajang tersebut, Pertamina juga meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan transaksi buyer potensial terbanyak, yang semakin menegaskan peran aktif Pertamina dalam mendorong pertumbuhan UMKM nasional.

5 UMKM binaan, yaitu Agrominafiber, Meraki Cipta Rasa, Novio Fresh, Rendang Gadih, dan Otrahum, mendapat perhatian besar dari buyer maupun pengunjung.

Kualitas produk, inovasi, menjadi nilai tambah daya saing UMKM sehingga bisa diterima di pasar nasional.

Selain sebagai peserta pameran, Pertamina juga memfasilitasi 6 UMKM binaan untuk mengikuti sesi business matching bersama buyer potensial dari sektor Pemerintah, BUMN, dan swasta, yakni Glory Nine Degrees, Sambal Ning Niniek, Cangcomak, Sanrah Food, Miniesq, dan Sambal Lauk Mak Fau. Momentum ini membuka peluang kerja sama bisnis jangka panjang sekaligus memperluas peluang UMKM untuk masuk ke rantai pasok nasional secara berkelanjutan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan bahwa Pertamina terus memperkuat program pembinaan UMKM agar mampu naik kelas dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Pertamina berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM, tetapi juga membuka akses pasar dan peluang kolaborasi yang lebih luas. Inabuyer menjadi momentum strategis agar UMKM binaan dapat terhubung langsung dengan buyer potensial dan masuk ke rantai pasok nasional,” ujar Baron.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh UMKM Agrominafiber dan Rendang Gadih sebagai langkah strategis dalam memperluas pengembangan usaha. Owner Rendang Gadih, Brigita Lydia Syahniva menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan pasar dan pengembangan bisnis UMKM.

“Melalui pendampingan Pertamina, kami mendapatkan banyak peluang untuk memperluas pasar dan membangun jejaring bisnis yang lebih besar. Kehadiran di Inabuyer menjadi momentum penting bagi UMKM kami untuk semakin dikenal dan dipercaya oleh buyer dari berbagai sektor,” ujar Brigita.

Melalui Inabuyer B2B2G Expo 2026, Pertamina terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Junaedi)

Share:

Read More