Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga di Gedung Nusantara. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menolak keras dialokasikannya anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun lebih ke dalam pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, membebankan urusan bencana ke Kementerian PU hanya akan mengorbankan dana perawatan jalan nasional di berbagai daerah karena anggarannya habis terpakai untuk urusan di luar pembangunan jalan.

"Kita sepakat di dalam ruangan ini bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana itu kita tolak. Karena seyogyanya, anggaran penanggulangan bencana itu pos anggarannya ada di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Kalau secara teknis BNPB tidak bisa membangun, nanti SDMnya diperbantukan dari Kementerian PU. Ini cukup besar, 4 triliun lebih, dan kemudian menggerus pemeliharaan jalan di seluruh Indonesia," tegas Yasti Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga di Gedung Nusantara, Rabu (1/7/2026).

Yasti menyatakan dampak nyata dari jomplangnya anggaran ini di daerah pemilihannya, Sulawesi Utara. Menurutnya, alokasi dana preservasi tahun 2027 untuk wilayah tersebut sangat tidak masuk akal dan mengancam kondisi infrastruktur.

"Bisa bayangkan karena pos anggaran itu di sana, Sulawesi Utara, panjang jalan nasionalnya 1.500 kilometer. Biaya preservasi 2027 hanya 20 miliar. Gimana coba? Logikanya di mana Pak?" cecar Yasti.

Oleh karena itu, Legislator Fraksi PDIP ini mendesak agar sikap penolakan ini dikunci secara legal dalam keputusan rapat dan tidak sekadar menjadi bahan diskusi.

"Sebab itu di forum ini, di ruang rapat ini, kita harus masuk di dalam kesimpulan bahwa biaya untuk penanggulangan bencana itu harus masuk di dalam pos anggaran BNPB," pungkasnya. (Junaedi)
Share:

Komisi VIII Jadikan Aspirasi BAMAG Bahan Evaluasi Pengawasan Kebijakan Keagamaan

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama BAMAG Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi VIII DPR RI dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan Kementerian Agama. Menurutnya, masukan dari organisasi keagamaan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan negara kepada seluruh umat beragama terus ditingkatkan.

"Kami senang BAMAG datang menyampaikan berbagai masukan. Ini menjadi bahan yang sangat positif bagi Komisi VIII untuk lebih mempertajam kembali berbagai kebijakan bersama Kementerian Agama," ujar Marwan usai menerima audiensi BAMAG Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BAMAG Nasional menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik agama Kristen hingga hambatan pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah. Menanggapi hal itu, Marwan menyatakan Komisi VIII akan mencermati setiap persoalan secara komprehensif berdasarkan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Menurut Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara II tersebut, persoalan pendirian rumah ibadah tidak dapat digeneralisasi karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, baik terkait persoalan administrasi, status kepemilikan lahan, maupun faktor-faktor lainnya.

"Kita harus melihat kasus per kasus, apakah persoalannya terkait perizinan, status tanah, atau faktor-faktor lainnya. Namun secara umum pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki komitmen yang baik dalam menjaga toleransi antarumat beragama," katanya.

Marwan juga mengakui bahwa keterbatasan tenaga pendidik agama masih menjadi tantangan di berbagai agama, bukan hanya agama Kristen. Karena itu, ia menyambut baik komitmen Kementerian Agama yang mengusulkan peningkatan anggaran untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan keagamaan.

"Kalau seluruh usulan anggaran itu disetujui, saya optimistis kekurangan tenaga pendidik agama, termasuk guru agama Kristen, dapat segera diatasi," ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.

Selain itu, Marwan menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, jaminan konstitusional tersebut harus menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia.

Ia berharap semangat toleransi antarumat beragama terus dipelihara seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan oleh pemerintah.

Marwan menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan BAMAG Nasional akan menjadi referensi penting bagi Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kementerian Agama, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai persoalan keagamaan di lapangan. (Junaedi)
Share:

Pemprov Kepri Berkomitmen Pertahankan Capaian WTP, Meningkatkan PAD dan Kualitas SDM Aparatur

Sekdaprov Kepri Misni dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Ranperda LPj Pelaksanaan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak. (Dok. Pemprov Kepri)

Riau, WaraWiri.net - Sekdaprov Kepri Misni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus mempertahankan capaian laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Hal ini disampaikan Misni dalam jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Rabu (1/7/2026).

Mengawali penyampaiannya, Misni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kepri atas berbagai saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang diberikan terhadap Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kepri atas perhatian, dukungan, serta berbagai masukan yang konstruktif terhadap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah," ujar Misni.

Ia menjelaskan, seluruh pandangan umum fraksi akan dijawab secara menyeluruh melalui pokok-pokok matriks jawaban pemerintah sesuai substansi yang telah disampaikan masing-masing fraksi.

Menanggapi apresiasi fraksi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut, Misni menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas," katanya.

Pemprov Kepri ditegaskan Misni akan terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui penguatan kebijakan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing juga menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan PAD, sekaligus memperkuat pemanfaatan aset daerah bagi pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu fokus pemerintah guna mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel.

"Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," tegasnya.

Lebih lanjut, Misni menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui penganggaran yang efektif dan tepat sasaran.

"Melalui prioritas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat, kami optimistis manfaat pembangunan akan semakin dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kepulauan Riau," ujarnya.

Ke depan, pemerintah juga akan terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan kualitas perencanaan dan hasil pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, terkait pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Misni menegaskan bahwa penggunaannya akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

"Dengan demikian, pemanfaatan SiLPA dapat lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Misni.

Sebelumnya fraksi-fraksi di DPRD Kepri telah menyampaikan pandangan umu dalam Rapat paripurna digelar di hari yang sama.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Bahtiar serta dihadiri anggota DPRD Kepri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (Rizal)
Share:

Siapkan Jateng Jadi Pusat Industri Padat Karya, Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Penguatan Pelabuhan

Siapkan Jateng Jadi Pusat Industri Padat Karya, Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Penguatan Pelabuhan. (Dok. Pemprov Jateng)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Untuk meningkatkan daya saing investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, dalam memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik.

Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru, yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang, Rabu (1/7/2026).

Luthfi mengatakan, provinsinya saat ini menjadi salah satu tujuan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya, gubernur tengah menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya untuk bersaing dengan Vietnam.

“Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Menurutnya, peluang tersebut perlu dikawal bersama, termasuk melalui jejaring diplomasi parlemen yang dimiliki BKSAP DPR RI.

Selain investasi, Luthfi menilai persoalan logistik menjadi tantangan berikutnya. Dia menyebut kebutuhan logistik kontainer nasional mencapai sekitar 10 juta per tahun, dengan sekitar 7 juta di antaranya berasal dari Jawa Tengah.

Namun, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.

Karenanya, gubernur mendorong agar dilakukan percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” ujarnya.

Menurut Luthfi, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi penting, agar daya saing investasi Jawa Tengah semakin meningkat.

Dia menambahkan, pada triwulan I 2026 realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23 triliun, dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang 2025, investasi mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.

“Di saat keterbatasan fiskal dan situasi geopolitik seperti sekarang, kita harus mampu menjual potensi Jawa Tengah untuk menarik investasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada 2027.

Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor.

“Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif, ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujar Husein.

Ditambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional. (Slamet)
Share:

Tim Basket Kejaksaan Agung Raih Juara 1 Kategori Women pada Final FBA Battle Government Cup 2026, Personel Kejati Sulsel Sabet Gelar MVP

Tim Basket Kejaksaan Agung Raih Juara 1 Kategori Women pada Final FBA Battle Government Cup 2026, Personel Kejati Sulsel Sabet Gelar MVP. (Dok. Kejati Sulsel)

Jakarta, WaraWiri.net - Tim Basket Kejaksaan Agung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara 1 Kategori Women dalam Final FBA Battle Government Cup 2026 yang berlangsung pada 7 Juni 2026–28 Juni 2026 di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat. FBA merupakan kompetisi bola basket bergengsi antarinstansi pemerintah yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Federasi Bola Basket Aparatur (FBA).

Pada penyelenggaraan tahun ini, Kejaksaan Agung kembali menurunkan tim terbaik yang diperkuat oleh insan Adhyaksa dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, yang terdiri atas unsur jaksa maupun non-jaksa. Dengan semangat juang, disiplin, dan kekompakan tim yang tinggi, Tim Basket Kejaksaan Agung kategori Women berhasil melewati berbagai pertandingan dan mengalahkan tim-tim dari sejumlah instansi pemerintah hingga melaju ke partai final dan keluar sebagai juara.

Prestasi tersebut semakin melengkapi pencapaian Kejaksaan Agung pada ajang FBA Battle Government Cup 2026. Selain meraih gelar juara pada kategori Women, Tim Basket Kejaksaan Agung juga berhasil meraih Runner Up pada kategori Veteran dan Men, menunjukkan konsistensi performa dan daya saing yang kuat di berbagai kategori pertandingan.

Kebanggaan tersendiri turut dirasakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, melalui keterlibatan dua personelnya, yaitu Ulfa Afriyanti Agus dan Kezia Amelia Zevanya Purba, yang tergabung sebagai bagian dari Tim Basket Kejaksaan Agung kategori Women.

Dalam laga final menghadapi Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Ulfa tampil impresif dan berhasil meraih penghargaan Most Valuable Player (MVP), sementara Kezia Amelia Zevanya Purba juga memberikan kontribusi penting sebagai bagian dari skuad yang mengantarkan Tim Basket Kejaksaan Agung meraih gelar juara.

Penghargaan MVP tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, performa, dan kontribusi luar biasa yang ditunjukkan selama pertandingan final serta menjadi prestasi yang membanggakan, tidak hanya bagi tim, tetapi juga bagi keluarga besar Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan Adhyaksa untuk terus mengembangkan potensi, mempererat solidaritas, serta mengharumkan nama institusi melalui berbagai bidang, termasuk olahraga. (Ros)
Share:

Putusan Majelis Hakim Terhadap Terdakwa Nadiem Makarim Perkara Korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kemendikbudirstek

Putusan Majelis Hakim Terhadap Terdakwa Nadiem Makarim Perkara Korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kemendikbudirstek. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan surat putusan terhadap Terdakwa Nadiem Anwar Makarim perkara tindak pidana korupsi Digitalisasi Pendidikan Pengadaan Chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknoligi (Kemendikbudristek).

Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang digelar pada Selasa 30 Juni 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan amar putusan yaitu:
  • Menyatakan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair.
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
  • Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair.
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu selama 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama selama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
  • Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelang kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
  • Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809.597.125.000 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh. Sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 mei 20026 diperhitungkan 1/3 sesuai dengan ketentuan undang undang.
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  • Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Jurist Tan (Daftar Pencarian Orang) barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka juristan daftar pencarian orang.
  • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7500.
JPU Corneles Geeb Paulus menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan hari ini merupakan refleksi nyata dari penegakan supremasi hukum di Indonesia, di mana hukum bertindak sebagai panglima tertinggi tanpa memandang latar belakang seseorang.

“Hukum yang adil tidak boleh memandang bulu, jabatan, atau status sosial, entah seseorang merupakan mantan menteri, menteri aktif, tokoh agama, maupun figur publik,” imbuh JPU.

Pihak JPU juga menambahkan bahwa segala bentuk tekanan atau upaya untuk mempengaruhi proses hukum terbukti tidak mempan karena keadilan telah ditegakkan secara terang benderang dalam persidangan ini. (Evi)
Share:

Jaga Integritas SPMB, Disdukcapil Kota Bandung Pastikan Data Kependudukan Akurat dan Melakukan Verifikasi Data Para Calon Siswa

Jaga Integritas SPMB, Disdukcapil Kota Bandung Pastikan Data Kependudukan Akurat dan Melakukan Verifikasi Data Para Calon Siswa. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Menindaklanjuti temuan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung memastikan seluruh data kependudukan yang menjadi perhatian publik akan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk menjaga integritas SPMB agar berlangsung adil, transparan dan akuntabel.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, mengatakan pihaknya memahami perhatian masyarakat terhadap validitas data kependudukan yang digunakan dalam proses SPMB. Menurutnya, data yang akurat merupakan salah satu kunci untuk memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama sesuai ketentuan.

"Disdukcapil memahami perhatian masyarakat terhadap validitas data kependudukan yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB. Karena itu, setiap temuan akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Tatang, Selasa, 30 Juni 2026.

Tatang menegaskan, temuan yang muncul dalam proses SPMB justru menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan verifikasi berjalan sebagaimana mestinya. Pemkot Bandung berkomitmen memastikan setiap indikasi ketidaksesuaian ditindaklanjuti secara objektif sehingga hak seluruh peserta didik yang memenuhi ketentuan tetap terlindungi.

Ia menjelaskan, Disdukcapil menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen yang diajukan masyarakat.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian data, Disdukcapil memiliki mekanisme untuk melakukan verifikasi lanjutan, pemutakhiran data, hingga pembatalan dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, aparat kewilayahan, serta perangkat daerah terkait untuk melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap data yang menjadi perhatian dalam proses SPMB.

Menurut Tatang, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Bandung memastikan kualitas dan keabsahan data kependudukan yang menjadi dasar berbagai pelayanan publik, termasuk SPMB.

"Verifikasi ini dilakukan bukan semata-mata untuk memastikan ketertiban administrasi, tetapi juga untuk melindungi hak masyarakat yang telah mengikuti seluruh ketentuan serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses SPMB,” katanya.

Ia menambahkan, kewenangan Disdukcapil berada pada penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sementara itu, pemeriksaan faktual mengenai fungsi suatu bangunan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha dilakukan sesuai kewenangan instansi terkait. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar hasilnya komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya penyampaian data yang tidak sesuai ketentuan atau pelanggaran administrasi kependudukan, tindak lanjut akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disdukcapil juga mengimbau masyarakat untuk selalu memberikan data kependudukan yang benar dan akurat, karena setiap informasi yang disampaikan menjadi dasar berbagai pelayanan publik sekaligus memiliki konsekuensi administratif maupun hukum.

"Yang ingin kami pastikan data yang digunakan dalam SPMB harus benar sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang adil sesuai ketentuan. Kami mengajak masyarakat menunggu hasil verifikasi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai dilakukan," tutup Tatang. (Siti)
Share:

Dansatrol Kodaeral V Pimpin Sertijab Komandan KRI Salawaku-842

Dansatrol Kodaeral V Pimpin Sertijab Komandan KRI Salawaku-842. (Dok. Puspen TNI)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Kodaeral V Kolonel Laut (P) Dr. Moch. Anton Maulana, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., MDMS., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Komandan KRI Salawaku-842 yang dilaksanakan di Lapangan Satrol Kodaeral V, Rabu (1/7/26).

Jabatan Komandan KRI Salawaku-842 secara resmi diserah terimakan dari Letkol Laut (P) Rahmat Alkadri, S.H., M.Tr.Opsla., kepada Mayor Laut (P) Prima Satriya Aji Surya. Selanjutnya Letkol Laut (P) Rahmat Alkadri, S.H., M.Tr.Opsla., menjabat sebagai Pabandya Renbangdik Ban III Dik Spersal Mabesal.

Dalam amanatnya, Dansatrol Kodaeral V menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika pembinaan organisasi TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok satuan.

Lebih lanjut, Kolonel Laut (P) Dr. Moch. Anton Maulana menegaskan bahwa jabatan Komandan KRI memiliki peran yang sangat strategis dalam memimpin unsur KRI, membina personel, menjaga kesiapsiagaan alutsista, serta melaksanakan tugas operasi dan patroli sesuai dengan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut.

Pada kesempatan tersebut, Dansatrol Kodaeral V menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letkol Laut (P) Rahmat Alkadri atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komandan KRI Salawaku-842. Berbagai capaian yang telah diraih diharapkan dapat menjadi bekal dalam penugasan berikutnya.

Selain itu, kepada Mayor Laut (P) Prima Satriya Aji Surya, Dansatrol Kodaeral V mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Beliau berharap Komandan KRI yang baru mampu segera beradaptasi, melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kesiapan operasional KRI Salawaku-842 dalam mendukung tugas-tugas Satrol Kodaeral V.

Serah terima jabatan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memperkokoh kesiapan unsur-unsur Satrol Kodaeral V dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia sesuai dengan tugas pokok TNI Angkatan Laut. (Tedy)
Share:

Kortastipidkor Polri Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Kerja Sama Penjualan BBM Pertamina Patra Niaga–PT AKT, Kerugian Negara Capai Rp486 Miliar

Kortastipidkor Polri Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Kerja Sama Penjualan BBM Pertamina Patra Niaga–PT AKT, Kerugian Negara Capai Rp486 Miliar. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kortastipidkor Polri mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara non-tunai antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang berlangsung pada periode 2009 hingga 2012.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf menjelaskan, penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui perubahan mekanisme kerja sama yang justru semakin menguntungkan pihak pembeli meski memiliki riwayat tunggakan pembayaran.

Pada awalnya kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) menggunakan mekanisme pembayaran melalui Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Namun dalam pelaksanaannya, meskipun PT AKT berulang kali mengalami keterlambatan bahkan tunggakan pembayaran, penjualan tetap dilanjutkan tanpa dilakukan mitigasi risiko sebagaimana mestinya, ujar Ahmad Yusuf.

Ia menjelaskan, pejabat yang berwenang di PT Pertamina Patra Niaga diduga justru mengubah kebijakan melalui sejumlah adendum perjanjian. Perubahan tersebut meliputi penambahan volume penjualan BBM, pemberian diskon, penghapusan denda keterlambatan, hingga perubahan mekanisme pembayaran menjadi uang muka (down payment) sebesar 25 persen tanpa jaminan pembayaran.

Selain perubahan kebijakan tersebut, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga tidak dijalankan secara optimal sehingga kewajiban pembayaran dari pihak pembeli tidak dapat dipenuhi, katanya.

Akibat rangkaian perbuatan tersebut, dari penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM dengan nilai transaksi mencapai USD137,29 juta, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi oleh PT AKT.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD30.370.958,61 atau sekitar Rp486 miliar, ungkap Ahmad Yusuf.

Dalam proses penyidikan, Kortastipidkor Polri telah memeriksa 88 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga melakukan penggeledahan di lima lokasi serta menyita berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar Rp2.362.281.000 sebagai bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery).

Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni SW selaku Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011, ST selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT, JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT Pertamina Patra Niaga periode 2009–2013, serta WTD selaku General Manager Treasury dan Vice President Treasury PT Pertamina Patra Niaga.

Keempat tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP serta Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP Nasional.

Ahmad Yusuf menegaskan, penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan. Penyidik saat ini melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, melakukan penelusuran aset, melengkapi berkas perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Kami akan terus mengoptimalkan upaya asset recovery agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin, sekaligus menuntaskan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel, tegas Ahmad Yusuf. (Budi)
Share:

Hari Bhayangkara ke-80, Polri Tegaskan Transformasi Berkelanjutan untuk Hadir dan Mengabdi kepada Masyarakat

Hari Bhayangkara ke-80, Polri Tegaskan Transformasi Berkelanjutan untuk Hadir dan Mengabdi kepada Masyarakat. (Dok. Div Humas Polri)

Bogor, WaraWiri.net - Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi refleksi perjalanan panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Selama delapan dekade, Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, dan adaptif dengan tetap menjadikan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di sela-sela Upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7).

Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan, usia ke-80 Polri memiliki makna historis, konstitusional, dan institusional yang menunjukkan perjalanan panjang Polri tumbuh bersama rakyat.

“Hari Bhayangkara ke-80 merupakan perjalanan yang sangat panjang. Ada pendekatan historis, konstitusional, dan institusional yang menunjukkan bagaimana Polri terus berkembang bersama rakyat. Makna dari semua itu adalah bahwa Polri benar-benar untuk masyarakat,” ujar Trunoyudo.

Menurutnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Polri memiliki tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegak hukum. Karena itu, keamanan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

“Presiden juga menyampaikan bahwa keamanan merupakan modal utama pembangunan, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, Polri akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat, melindungi ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, melayani, membantu, serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, semangat “Polri untuk Masyarakat” tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan yang telah digelar sejak rangkaian Bulan Bakti Bhayangkara.

“Makna Bulan Bakti Bhayangkara adalah Polri hadir di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan seperti bakti kesehatan, bakti sosial, pasar murah, bazar UMKM, hingga program-program sosial lainnya menunjukkan bahwa Polri hadir ketika masyarakat membutuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Trunoyudo juga menegaskan bahwa transformasi Polri terus berjalan secara berkelanjutan melalui empat bidang utama yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yakni transformasi operasional, organisasi, pelayanan publik, dan pengawasan. Transformasi tersebut diperkuat melalui digitalisasi layanan seperti Super Apps Polri, layanan darurat Polisi 110, hingga penguatan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.

Selain memperkuat pelayanan publik, Polri juga terus mendukung berbagai program strategis nasional, seperti ketahanan pangan, pemenuhan gizi bagi anak-anak, peningkatan kualitas pendidikan melalui Yayasan Kemala Bhayangkari, serta penguatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional.

Menurut Trunoyudo, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Kapolri selalu menegaskan bahwa Polri adalah bagian dari masyarakat dan Polri untuk masyarakat. Walaupun Polri dituntut semakin modern dan adaptif, hakikatnya Polri harus tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Integritas dan prestasi Polri diukur dari kepercayaan publik. Oleh karena itu, Polri akan terus meningkatkan profesionalisme, kualitas sumber daya manusia, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai kompas moral setiap insan Bhayangkara,” tutupnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi penegasan komitmen Polri untuk terus bertransformasi dan memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa, sehingga mampu menghadirkan rasa aman, memberikan pelayanan terbaik, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (Budi)
Share:

Kemenperin: Penguatan HGBT Topang Optimistisme Industri Manufaktur Nasional

Kemenperin: Penguatan HGBT Topang Optimistisme Industri Manufaktur Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat berbagai kebijakan strategis guna menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global. Di tengah tantangan global, pemerintah tetap optimistis industri nasional memiliki fondasi yang kuat untuk kembali memasuki fase ekspansi.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” tegas Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada bulan Juni lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri yaitu implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” katanya.

Pada Senin (29/6), Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU, sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan global saat ini, kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri (IDN) menjadi semakin krusial. Perlindungan IDN ini bukan hanya untuk menjaga kelangsungan usaha, melainkan juga instrumen vital untuk memayungi dan melindungi dunia ketenagakerjaan di Indonesia agar penyerapan tenaga kerja tetap terjaga dan risiko PHK dapat ditekan.

“Di tengah situasi di mana negara-negara kompetitor masih bergerak secara ekspansif, Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui keterlibatan dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah akan terus menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Febri menuturkan, langkah tersebut diambil dalam rangka mendongkrak daya saing nasional dan merebut peluang pasar, baik di kancah ekspor maupun di pasar domestik. Pemerintah meyakini bahwa proteksi dan perlindungan terhadap IDN merupakan salah satu cara fundamental untuk menciptakan iklim usaha yang baik.

Selain HGBT dan perlindungan IDN, Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi berbagai program strategis lainnya, antara lain peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Kemenperin juga mencermati, di balik penurunan PMI pada Juni, survei S&P Global menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan mendatang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut ditopang oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar. (Fitri)
Share:

Angka Kerugian Scam di Indonesia Capai Rp7,5 Triliun, Wamen Nezar Dorong Pelindungan Konsumen Digital

Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi Kaspersky di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti meningkatnya ancaman penipuan digital di Indonesia dengan kerugian yang mencapai sekitar 7,5 triliun rupiah.

Pemerintah mendorong penguatan pelindungan konsumen digital melalui kerja sama dengan pelaku industri dan pengembangan sistem anti-scam di sektor telekomunikasi dan layanan digital.

“Angka scam naik terus. Kemarin total kerugian akibat spam dan scam mencapai Rp7,5 triliun berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance,” ungkapnya dalam audiensi dengan Kaspersky di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (30/06/2026).

Menurutnya, hal tersebut memprihatinkan terlebih bagi para lansia yang rentan terkena scam yang semakin canggih menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI).

“Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam. Scam yang paling bahaya dengan menelepon sebagai orang lain. Sekarang makin canggih karena bisa meniru suara orang bahkan meniru suara-suara pejabat pakai AI. Dia ketik teksnya, terus tinggal diputar ulang,” jelas Wamen Nezar.

Menanggapi angka scam yang meningkat, pemerintah Indonesia mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk mengimplementasikan fitur anti-scam agar dapat melindungi para konsumen.

“Pemerintah mendorong agar seluruh perusahaan telekomunikasi melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam, baik dalam bentuk aplikasi atau bentuk lain,” lanjutnya.

Wamen Nezar mengatakan para perusahaan telekomunikasi dapat melakukan asesmen mandiri untuk memilih langkah implementasi yang sesuai dengan model bisnis masing-masing. (Putra)
Share:

META Menghadap Komdigi, Sepakat Bentuk Tim Berantas Spam Judi Online

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Fifi Aleyda Yahya, bersama Director of Public Policy Southeast Asia Meta Sarim Aziz serta Head of Public Policy Indonesia and Philippines Meta Berni Moestofa memberikan keterangan dalam konferansi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan pihak Meta untuk memperkuat sistem moderasi menyusul lonjakan spam promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial. Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” kata Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Adapun dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan bahwa penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” tegasnya.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Sementara Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital. (Putra)
Share:

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan dan Pangkat Istimewa kepada Jajaran Polri

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Lapangan Upacara Nagara Janottama Satuan Latihan Korbrimob, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Penganugerahan tersebut digelar di Lapangan Upacara Nagara Janottama Satuan Latihan Korbrimob, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 1 Juli 2026.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dan Bintang Bhayangkara Nararya, dan pangkat secara istimewa.

Penganugerahan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 37 dan 38/TK/Tahun 2026, serta Nomor 55/POLRI/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dan Bintang Bhayangkara Nararya, serta Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa.

Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada 11 (Sebelas) kesatuan di lingkungan Kepolisian. Adapun kesebelas satuan tersebut yakni:
  1. Polda Metro Jaya;
  2. Polda Jawa Barat;
  3. Polda Sumatra Utara;
  4. Polda Riau;
  5. Polda Lampung;
  6. Polda Jawa Tengah;
  7. Polda Banten;
  8. Polda Kalimantan Tengah;
  9. Polda Jawa Timur;
  10. Divisi Hukum (Divkum) Polri, dan
  11. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.
Selain itu, Kepala Negara juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada 3 (tiga) penerima, yakni:
  1. Kombes Pol Ach. Prasetiyo Adhi Wibowo, Widyaiswara Kepolisian Madya Tingkat III Sespim Lemdiklat Polri;
  2. AKP Nengsi Marline Waromy, Kaurrenmin Setum Polda Papua Barat; dan
  3. Aiptu Wawan Setiyawan, Bintara Subsi Protokol Yanma Satlat Brimob Polri.
Sementara, pangkat secara istimewa dianugerahkan Presiden Prabowo kepada 3 (tiga) purnawirawan Polri. Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian, dedikasi, dan jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Ketiga penerima penghargaan tersebut adalah:
  1. Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, dianugerahi pangkat berupa Komjen Pol. Kehormatan;
  2. Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, dianugerahi pangkat berupa Komjen Pol. Kehormatan; dan
  3. Brigjen Pol (Purn) Taufiq Effendi, dianugerahi pangkat berupa Irjen Pol. Kehormatan.
Penganugerahan tanda kehormatan dan pangkat secara istimewa tersebut menjadi wujud penghargaan negara kepada insan-insan Bhayangkara yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, loyalitas, serta pengabdian terbaik dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor

Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. Presiden Prabowo tiba di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob sekitar pukul 07.35 WIB.

Rangkaian upacara dimulai dengan masuknya Komandan Upacara ke lapangan, dilanjutkan dengan masuknya Lambang Kesatuan Polri Tri Brata serta penghormatan kepada Lambang Kesatuan Polri Tri Brata. Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Irjen Pol. Suhendri.

Sekitar pukul 07.55 WIB, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden menuju mimbar kehormatan. Presiden kemudian menerima laporan Perwira Upacara Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J., sebelum menuju mimbar upacara selaku Inspektur Upacara, didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kebesaran, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, serta pemeriksaan pasukan. Presiden Prabowo kemudian memimpin mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pengucapan Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah satuan dan personel Polri. Presiden turut menganugerahkan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah purnawirawan.

Usai rangkaian penganugerahan, Presiden Prabowo menyampaikan amanat selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Tema peringatan tahun ini, ‘Polri untuk Masyarakat’ adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ujar Presiden.

Setelah upacara pokok, Presiden Prabowo didampingi Panglima TNI menuju ke depan pasukan untuk menerima Penganugerahan Medali Keamanan dan Keselamatan Publik atau Loka Praja Samrakshana yang disematkan oleh Kapolri. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan foto bersama Presiden dengan pasukan.

Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan sejumlah peragaan kemampuan dan keterampilan personel Polri. Presiden dan Wakil Presiden menyaksikan penampilan Drum Corps Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian, kolone senapan, peragaan penyelamatan sandera, terjun payung, serta aksi trail cross jumping dan smoke bomb.

Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden juga menyaksikan defile pasukan yang melintas di hadapan mimbar upacara. Defile tersebut menampilkan kesiapan, disiplin, serta soliditas jajaran Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setelah rangkaian upacara dan defile, acara dilanjutkan dengan syukuran Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Dalam prosesi syukuran tersebut, Presiden Prabowo melakukan pemotongan tumpeng yang kemudian diberikan kepada Kapolri.

Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkuat komitmen pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Peringatan ini mencerminkan semangat Korps Bhayangkara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung pembangunan Indonesia. (Dinda)
Share:

Indonesia–Belarus Business Forum Perkuat Kemitraan Ekonomi dan Perluas Peluang Kerja Sama Bisnis Kedua Negara

Indonesia–Belarus Business Forum Perkuat Kemitraan Ekonomi dan Perluas Peluang Kerja Sama Bisnis Kedua Negara. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia dan Belarus terus berupaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral melalui penyelenggaraan Indonesia–Belarus Business Forum and Business Matching di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (30/6).

Forum yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama Belarusian Chamber of Commerce and Industry (BelCCI) tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara, memperluas jejaring bisnis, serta mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.

Momentum penguatan hubungan bilateral ini juga diperkuat dengan rencana kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko ke Indonesia pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2026, yang diharapkan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis untuk memperdalam kerja sama ekonomi kedua negara.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Belarus saat ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan karakteristik ekonomi yang saling melengkapi. Belarus memiliki keunggulan pada sektor manufaktur industri dan pertanian, sementara Indonesia menawarkan pasar yang besar serta peluang investasi di berbagai sektor strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa forum bisnis ini merupakan platform strategis untuk memperkuat kerja sama antarpelaku usaha (business-to-business) sekaligus menerjemahkan hubungan bilateral yang baik menjadi kemitraan ekonomi yang nyata.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa nilai perdagangan Indonesia–Belarus pada 2025 mencapai sekitar USD221,3 juta atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, ditegaskan kembali komitmen Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk elektronik, produk perikanan, karet, kakao, serta turunan minyak sawit ke Belarus.

Deputi Perdana Menteri (DPM) Republik Belarus Viktor Karankevich menyampaikan bahwa hubungan multisektor Indonesia dan Belarus terus berkembang sejak pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Aleksandr Lukashenko.

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Lukashenko telah menandatangani Undang-undang Ratifikasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Selain itu, DPM Karankevich mendukung pembentukan Indonesia–Belarus Business Council sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dunia usaha kedua negara.

Coordinating Vice Chairman for International Affairs KADIN Indonesia James T. Riady menekankan pentingnya membangun kemitraan jangka panjang antara Indonesia dan Belarus melalui kolaborasi antarpelaku usaha. Menurutnya, kemitraan bisnis yang kuat akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua negara.

Chairman of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry (BelCCI) Mikhail Miatlikov menyampaikan apresiasi kepada KADIN Indonesia atas penyelenggaraan Forum Bisnis tersebut. Ia menilai struktur ekonomi Indonesia dan Belarus bersifat saling melengkapi sehingga membuka peluang kerja sama yang luas di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Implementasi I-EAEU FTA diharapkan semakin memperluas akses perdagangan Indonesia ke pasar EAEU yang berpenduduk sekitar 180 juta jiwa dengan nilai PDB mencapai USD2,56 triliun. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen menindaklanjuti hasil Sidang Komisi Bersama ke-8 RI-Belarus Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik sebagai bagian dari penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. Selain itu, Indonesia menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko ke Jakarta sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Belarus.

Melalui penyelenggaraan Indonesia–Belarus Business Forum and Business Matching, kedua negara menegaskan komitmennya untuk mempererat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan serta mendorong realisasi berbagai peluang kerja sama di bidang perdagangan, investasi, industri, dan pembangunan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perdagangan RI Budi Santoso serta Sesmenko Perekonomian Susiwijono Mogiarso. (Evi)
Share:

Koarmada I Optimalkan Kesiapan Operasi Melalui Jausiapops TA 2026

Koarmada I Optimalkan Kesiapan Operasi Melalui Jausiapops TA 2026. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Koarmada I menerima kunjungan kerja Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Marsekal Pertama TNI Muhammad Taufiq Arasj, S.Sos., CHRMP dalam rangka pengecekan kesiapan unsur-unsur yang akan terlibat pada Jausiapops TA 2026.

Kegiatan dilaksanakan di Pangkalan Pondok Dayung, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan upaya dalam memastikan kesiapan personel, alutsista, serta kemampuan operasional satuan sebelum pelaksanaan operasi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan paparan kesiapan unsur yang disampaikan oleh jajaran Satkor kepada Waasops Panglima TNI. Paparan tersebut mencakup kondisi personel, material, kemampuan operasional, serta kesiapan unsur-unsur KRI dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Waasops Panglima TNI melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan prajurit di Dermaga Sunda, dilanjutkan dengan peninjauan demonstrasi kemampuan Satkoppeb dan kunjungan ke beberapa KRI untuk melihat secara langsung pelaksanaan berbagai peran di atas kapal.

Tim Sops Mabes TNI selanjutnya melaksanakan pengambilan data terhadap seluruh unsur yang terlibat sebagai bagian dari proses verifikasi kesiapan Jausiapops TA 2026.

Melalui pelaksanaan Jausiapops TA 2026, Koarmada I terus berkomitmen menjaga kesiapan operasional seluruh unsur secara optimal guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum di laut, serta menghadapi berbagai dinamika tugas operasi secara profesional, responsif, dan adaptif. (Deni)
Share:

Resiliensi Industri Manufaktur Terjaga, IKI Juni 2026 Tetap di Fase Ekspansi

Resiliensi Industri Manufaktur Terjaga, IKI Juni 2026 Tetap di Fase Ekspansi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja sektor manufaktur nasional masih menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah meningkatnya tantangan global dan domestik. Meskipun menghadapi tantangan dari sisi produksi maupun permintaan selama Juni 2026, aktivitas industri tetap berada pada fase ekspansi yang tercermin dari capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 52,90, meski melambat 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Data tersebut menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga di tengah berbagai dinamika ekonomi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan, industri dalam negeri menghadapi tantangan lebih berat bulan sebelumnya. Pada bulan Mei 2026 tantangan hanya berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri menghadapi tantangan dari dua sisi sekaligus, produksi dan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kuat dibandingkan bulan sebelumnya. Tantangan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai muncul dari sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih tetap berada pada fase ekspansi pada bulan Juni 2026 ini," ujar Febri dalam kegiatan Rilis IKI Juni 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurutnya, dari sisi produksi, industri dalam negeri masih dibayangi kenaikan harga bahan baku impor sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu peningkatan harga energi dunia. Di saat bersamaan, pelemahan nilai tukar rupiah turut meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban biaya produksi industri.

Selain itu, pada Juni 2026, sejumlah sebagian industri dan kawasan industri juga menghadapi gangguan berupa pemadaman listrik yang menghambat proses produksi, terutama bagi industri yang operasional sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah industri dan kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tantangan lain berasal dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas yang berasal dari hasil regasifikasi LNG. Terkait hal ini, Kementerian Perindustrian mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi LNG untuk industry dari USD23 per MMBTU menjadi USD13 per MMBTU.

"Penurunan harga gas industry hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kami akan terus mengawal implementasi kebijakan ini untuk menghindari pengurangan atau pemotongan AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu)," jelas Jubir Kemenperin.

Selain tantangan produksi, Kementerian Perindustrian juga mencermati mulai munculnya tantangan dari sisi permintaan terutama permintaan domestik. Kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi dinilai memengaruhi ruang belanja konsumsi rumah tangga terhadap produk manufaktur.

Meski demikian, pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, sehingga daya beli masyarakat secara umum masih terjaga.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat terutama daya beli atas produk manufaktur," katanya.

Di sisi lain, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan perkembangan positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus mengalami pertumbuhan sehingga menjadi salah satu penopang kinerja industri nasional pada bulan Juni ini.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Beberapa negara tujuan ekspor manufaktur mengalami pertumbuhan positif dan hal ini meningkatkan permintaan dan produksi industri berorientasi ekspor pada bulan Juni ini.," tutur Febri.

Ia menambahkan, kuatnya pasar domestik juga menjadi faktor penting yang menopang aktivitas manufaktur nasional. Berbagai program strategis pemerintah diperkirakan akan terus memacu peningkatan permintaan terhadap produk-produk industri dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan, hari libur nasional serta pemenuhan kebutuhan murid memasuki tahun ajaran baru 2026/2027 akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan dan produksi produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara pasar domestik yang besar, dukungan belanja pemerintah, serta membaiknya prospek ekspor menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Kementerian Perindustrian terus mencermati sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi aktivitas industri ke depan. Tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya energi menjadi faktor yang perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan biaya produksi dan investasi.

Selain itu, potensi terjadinya fenomena El Nino mulai pertengahan tahun diperkirakan turut memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor industri yang bergantung pada pasokan air dan energi, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, logam dasar, petrokimia, pulp dan kertas, hingga semikonduktor. 

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga daya saing industri nasional, termasuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku, memperkuat pasar domestik, memacu hilirisasi, meningkatkan produktivitas industri, serta memperluas akses pasar ekspor.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Jubir. (Zikry)
Share:

Jamin Eksistensi Kebudayaan Pesisir, KKP Libatkan Masyarakat Adat Kelola Ruang Laut

Jamin Eksistensi Kebudayaan Pesisir, KKP Libatkan Masyarakat Adat Kelola Ruang Laut. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan model perencanaan tata ruang laut (marine spatial planning/MSP) berbasis masyarakat adat di Desa Intaran, Denpasar, Bali. Langkah ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi masyarakat pesisir, sekaligus nilai budaya yang selama ini mereka pegang.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-P ulau Kecil, Ditjen Penataan Ruang Laut (DJPRL) KKP, Permana Yudiarso menjelaskan, pengembangan MSP berbasis masyarakat adat telah dibahas bersama pemerintah daerah, akademisi, pengelola kawasan, serta para pemangku kepentingan pekan lalu.

“Pengembangan model MSP ini akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penggerak utama pengelolaan kawasan pesisir dan laut, yang didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Permana dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (30/6).

Keterlibatan masyarakat adat diantaranya mengelola usaha milik desa adat yang bergerak di bidang sektor riil, jasa, dan layanan umum. Masyarakat juga dilibatkan mengelola kawasan pesisir untuk wisata selam, snorkeling, hingga memancing. 

Permana memastikan, recana tata kelola ruang laut berbasis masyarakat adat di Desa Intaran tetap didukung oleh data dan hasil kajian teknis sehingga pengelolaan yang dilakukan berdampak secara ekonomi dan aman bagi keberlanjutan ekosistem.

Kawasan pesisir dan laut Desa Adat Intaran sendiri memiliki keterkaitan erat antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaannya memang perlu dilakukan terpadu agar pemanfaatan ruang laut berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, keberlanjutan pariwisata, serta pelestarian nilai-nilai budaya Bali.

“Penting mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai landasan pengembangan model MSP dan kerangka nilai dalam membangun keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan pesisir dan laut Desa Adat Intaran," ujar Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha.

Bendesa Adat Intaran, Agung Alit Kencana menyambut baik inisiasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat adat menjadi faktor penting agar arah pengembangan kawasan pesisir dan laut tetap sejalan dengan identitas, kebutuhan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Sampai saat ini masih terdapat kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang merusak, sehingga laut perlu dilestarikan dan lindungi.

“Desa Adat Intaran punya hubungan sangat erat dengan kawasan pesisir dan laut. Jadi, pengembangan MSP ini dapat menjadi ruang bersama untuk menjaga lingkungan, memperkuat budaya, serta membuka manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Alit.

Selain DPRD Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan KKP, diskusi inisiasi model pengembangan MSP berbasis Masyarakat adat juga diikuti oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Masyarakat Desa Adat Intaran, PT. Pengelola Mertasari Bersama, serta para pihak terkait lainnya.

Pengembangan tata kelola ruang laut berbasis kearifan lokal sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta jajarannya untuk melibatkan multipihak dalam penataan ruang laut. Kolaborasi penataan ruang laut untuk menjamin kegiatan di ruang laut tidak menimbulkan gejolak sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta aman bagi kelestarian eksositem. (Ilham)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING