Komisi VI DPR Soroti Dampak Proyek Tol Trans Sumatera Terhadap UMKM di Jambi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Jambi, Jambi. (Dok. DPR RI)

Jambi, WaraWiri.net - Komisi VI DPR RI saat sedang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI untuk melakukan Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026).

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja ini adalah dampak proyek terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di jalur non-tol.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya menyampaikan salah satu yang menjadi diskusi para anggota Komisi VI DPR RI dalam progres pembangunan tol Trans Sumatera adalah terkait dengan dampak kepada UMKM.

"Nah tentunya tadi ada anggota dari Sumatera Utara yang menyampaikan tol di Sumatera Utara itu sangat berdampak terhadap penjualan UMKM,” ujar Adisatrya saat ditemui Parlementaria.

Ia menjelaskan, keberadaan jalan tol menyebabkan penurunan lalu lintas kendaraan di jalur non-tol yang sebelumnya menjadi sumber utama konsumen bagi UMKM.

“Jalan non-tol sebelumnya dilintasi oleh banyak mobil, bus, dan sebagainya tapi dengan adanya tol itu sangat berkurang. Nah pengalaman ini yang harus diawasi oleh Provinsi Jambi, karena kita hadir di sini hari ini, jangan sampai ini terjadi,” lanjutnya.

Meski demikian, Ia mengakui bahwa pembangunan tol tetap membawa dampak positif, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi logistik di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi perhatian utama karena dengan adanya tol konektivitas untuk di Pulau Sumatera akan lebih baik, jalur untuk logistik akan lebih cepat.

Adisatrya menambahkan, usulan untuk mengakomodasi UMKM di rest area tol perlu dipertimbangkan, meski memiliki keterbatasan. Hal ini dikarenakan rest area tentunya tidak bisa menampung semua UMKM, jadi ini tetap akan menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, pemerintah setemoat dan juga BUMN Karya. (Dinda)

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Ajak Masyarakat Tekan Angka Kanker Serviks Sejak Dini

Pemkot Bekasi Ajak Masyarakat Tekan Angka Kanker Serviks Sejak Dini. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan pencegahan kanker leher rahim secara masif selama dua tahun terakhir di Kota Bekasi. Pencegahan yang dilakukan, yakni melalui sosialisasi hingga menjadikan skrining sebagai deteksi kanker.

Melalui kegiatan Advokasi perluasan implementasi deteksi dini kanker leher rahim dengan metode self sampling, deteksi kanker leher rahim menjadi sangat penting, sehingga dapat ditangani dan dicegah penyakit tersebut. 

Kegiatan itu juga dihadiri oleh pihak Kemenkes RI, Kadinkes Kota Bekasi, Wakil Ketua TP PKK Wuri Handayani serta berbagai organisasi wanita.

“Seperti kita ketahui kanker serviks merupakan silent killer yang dapat terjadi di kalangan perempuan. Karena seringkali tidak menunjukan gejala awal namun dapat berkembang sangat pesat, maka dengan itu kami pemerintah dengan optimal melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pertumbuhannya,” kata Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.

Upaya Pemkot untuk mencegah kanker leher rahim juga dioptimalkan melalui pemberian program nasional berupa layanan imunisasi HPV pada anak perempuan sekolah. dengan menyediakan layanan skrining kanker leher rahim.

Selain itu, Pemkot terus menunjang fasilitas dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat, dengan 55 puskesmas, 49 rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik dan ratusan bidan serta dokter praktek, bersinergi dengan organisasi profesi, berupaya memberi layanan kesehatan bermutu, profesional bagi masyarakat.

Diakhir sambutan, Wakil Wali Kota Harris Bobihoe mengimbau masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan secara rutin. (Iqbal)

Share:

Read More

Pemkot Madiun Sinkronkan Program Keagamaan, Fokus Tangani Kemiskinan dan Pengangguran

Pemkot Madiun Sinkronkan Program Keagamaan, Fokus Tangani Kemiskinan dan Pengangguran. (Dok. Pemkot Madiun)

Madiun, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Madiun menggelar sinkronisasi program kerja lembaga keagamaan bersama Plt Wali Kota Madiun di Balai Kota, Jumat (10/4). Kegiatan ini melibatkan lembaga keagamaan meliputi Baznas, DMI, MUI, FKUB, serta OPD terkait.

Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan sinkronisasi dilakukan agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan benar-benar berdampak di masyarakat.

“Sinkronisasi ini dilakukan karena saya ingin peran lembaga keagamaan ini tidak hanya dalam hal acara saja, tapi dalam hal aksi,” ujarnya.

Plt wali kota menyoroti persoalan utama Kota Madiun, yakni kemiskinan dan pengangguran yang membutuhkan penanganan berbasis data valid. Menurutnya, masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran di lapangan.

“Satu data yang saya terima terkait kemiskinan dan pengangguran itu belum valid. Banyak yang sebenarnya mampu justru menerima bantuan, sementara yang tidak mampu malah tidak mendapatkan karena tidak masuk data,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pergeseran program dari sekadar bantuan menuju pemberdayaan masyarakat. Selain itu, seluruh lembaga keagamaan diharapkan dapat menyelaraskan program dan data dengan pemerintah agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

“Data panjenengan dan data kami harus disatukan. Jangan sampai ada yang dobel, sementara yang lain belum tersentuh,” tambahnya.

Dengan adanya sinkronisasi ini, Pemkot Madiun berharap kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan semakin solid, sehingga program penanganan kemiskinan dan pengangguran dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Remondies)

Share:

Read More

Overcrowding Lapas Menurun, Menteri Imipas Pertegas Komitmen Berantas Narkoba

Overcrowding Lapas Menurun, Menteri Imipas Pertegas Komitmen Berantas Narkoba. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus mencatatkan kemajuan dalam pembenahan sistem pemasyarakatan. Salah satu capaian penting adalah penurunan tingkat kelebihan kepadatan (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang kini berada di angka 85 persen. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan kondisi pada pertengahan 2025 yang hampir menyentuh 100 persen.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menegaskan bahwa penurunan tingkat overcrowding merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

”Jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia saat ini mencapai 271.468 orang, yang terdiri dari 215.156 narapidana dan 56.312 tahanan. Sementara itu, kapasitas ideal hunian berada pada angka 146.860 orang,” ujar Menteri Agus dalam audiensi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, Kamis (9/4).

Sejumlah wilayah masih mencatatkan tingkat hunian yang tinggi, seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi fokus dalam upaya distribusi dan optimalisasi kapasitas hunian secara nasional.

Dalam upaya menekan overcrowding dan meningkatkan keamanan, Kemenimipas menerapkan kebijakan pemindahan narapidana berisiko tinggi (high risk) ke fasilitas khusus di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Kebijakan ini didasarkan pada hasil asesmen dan profiling yang komprehensif terhadap Warga Binaan.

Sejak awal implementasi kebijakan tersebut hingga akhir Maret 2026, sebanyak 2.284 narapidana berisiko tinggi telah dipindahkan ke Nusakambangan, dengan mayoritas merupakan pelaku tindak pidana narkotika.

Selain itu, Kemenimipas juga memperkuat pendekatan rehabilitasi melalui program One Stop Service Rehabilitasi Pemasyarakatan yang mulai diterapkan secara luas sejak 2025. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan BNN dan organisasi profesi terkait, guna memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial secara terpadu.

Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 531 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada 33 kantor wilayah, dengan total penerima manfaat mencapai 36.806 orang. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan melalui proses skrining dan asesmen kebutuhan secara menyeluruh.

Penguatan kualitas layanan juga ditunjukkan melalui pencapaian tujuh lapas narkotika yang telah memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

Di sisi lain, upaya pemberantasan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan terus diperkuat. Sepanjang tahun 2025, Kemenimipas berhasil menggagalkan 140 percobaan penyelundupan narkoba di 24 kantor wilayah dan 99 UPT, yang melibatkan 272 petugas.

Seluruh hasil pengungkapan tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk transparansi dan sinergi antarlembaga. Selain itu, narapidana yang terlibat dipindahkan ke lapas dengan tingkat keamanan tinggi di Nusakambangan.

Menteri Agus Andrianto juga menegaskan komitmen tegas terhadap penegakan integritas di lingkungan internal. Dalam periode 1 Januari 2025 hingga 9 April 2026, sebanyak 27 oknum pegawai telah dikenai sanksi atas berbagai pelanggaran, dengan lebih dari setengahnya dijatuhi hukuman berat dan diproses secara pidana.

”Kalau ada beredar narkoba, yang pengembangan dari wilayah, yang ada di lapas dan rutan dihalangi oleh pegawai kami, tidak dibantu, tolong kami dikasih informasi, pasti kami copot,” tegasnya.

Kemenimipas akan terus memperkuat langkah-langkah strategis guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih tertib, aman, dan berintegritas. Langkah tersebut sekaligus menjadi kontribusi positif terhadap program prioritas nasional terutama dalam upaya pemberantasan narkotika. (Slamet)

Share:

Read More

Wamenhaji Tekankan Rakernas Sebagai Momentum ‘Ta’liful Qulub’ untuk Perkuat Pelayanan Jemaah

Wamenhaji Tekankan Rakernas Sebagai Momentum ‘Ta’liful Qulub’ untuk Perkuat Pelayanan Jemaah. (Dok. Kemenhaji)

Tangerang, WaraWiri.net - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Banten, Jumat (10/4/2026) malam. Dalam sambutannya, Wamenhaji menekankan bahwa esensi dari Rakernas ini bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan sebuah momentum Ta'liful Qulub, atau upaya mengikat hati antar-stakeholder perhajian.

Wamenhaji menyatakan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan semakin kompleks, sehingga sinergi yang kokoh antara kementerian, lembaga, dan seluruh petugas di lapangan menjadi syarat mutlak. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan pelayanan jemaah sangat bergantung pada kesatuan visi dan rasa persaudaraan di antara para penyelenggara.

"Konsolidasi ini adalah momentum Ta’liful Qulub. Kita tidak hanya menyatukan pikiran dan rencana kerja, tetapi yang paling utama adalah 'mengikat hati' dalam satu pengabdian yang tulus untuk melayani tamu-tamu Allah," ujar Wamenhaji.

Lebih lanjut, Wamenhaji menjelaskan bahwa dengan hati yang sudah terikat dalam satu tujuan yang sama, segala kendala teknis dan birokrasi di lapangan akan lebih mudah diatasi. Ia berharap semangat "mengikat hati" ini dibawa oleh seluruh peserta Rakernas kembali ke daerah masing-masing untuk segera diimplementasikan dalam persiapan operasional haji 1447 H.

"Jika hati kita sudah terpaut dalam niat yang sama, maka kerja-kerja berat dalam melayani jutaan jemaah akan terasa ringan. Inilah inti dari konsolidasi yang sesungguhnya," tambahnya di hadapan para peserta Rakernas.

Acara penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian rapat koordinasi intensif yang telah berlangsung selama beberapa hari, yang menghasilkan sejumlah poin strategis terkait peningkatan kualitas layanan katering, transportasi, hingga skema perlindungan jemaah selama di Tanah Suci.

Wamenhaji menutup sambutannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran penyelenggara yang telah berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih aman, nyaman, dan mabrur bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Isna)

Share:

Read More

Menpora Erick Dorong Terobosan PB Percasi Kembangkan Sport Industry dan Sport Tourism

Menpora RI Erick Thohir, secara resmi membuka Musyawarah Nasional Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia XXX Tahun 2026 di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir, secara resmi membuka Musyawarah Nasional Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Munas PB Percasi) XXX Tahun 2026 di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (11/4) pagi.

Menpora Erick berharap PB Percasi terus berpartisipasi mengembangkan sport industry dan sport tourism, untuk mendukung tercapainya prestasi atlet catur ke level yang lebih tinggi.

"Secara fundamental catur ini banyak diminati, saya pada kesempatan ini percaya yang namanya olahraga itu terdiri tidak hanya prestasi, tapi ada yang namanya industri olahraga," ujar Menpora Erick.

"Kalau kita hanya bicara prestasi tapi industrinya tidak berkembang itu sulit. Realitanya industri olahraga di dunia 525 miliar US$, 40%nya ada di Amerika, kita bisa lihat prestasi olahraganya ketika didukung industrinya. Artinya pertumbuhan ekonomi harus terjadi selain ada government spending dan investasi privat sector serta daya beli masyarakat," imbuhnya.

Menurut Menpora, catur tidak hanya sebuah olahraga tetapi menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa melalui strategi, kedisiplinan yang tinggi dan kesabaran.

"Di era hari ini banyak anak-anak muda kita dibawah 16 tahun saat ini tidak boleh hanya bermain online games, bukan berarti catur tidak bisa breakthrough (terobosan), kenapa tidak ada online catur dan itu bisa mendorong pertandingan versi online, artinya ada stimulus ekonomi sehingga mereka bisa menjadi turnamen yang baik menuju sport tourism," jelas Menpora.

"Kami dari pemerintah dengan segala keterbatasan kami juga mendorong adanya transformasi. Seperti di Kemenpora, kita juga dorong bertransformasi besar-besaran, karena dengan minim anggaran ini kita harus membuat program yang tepat sasaran. Kita juga membagi pelatnas menjadi tiga, atlet elite, atlet tengah dan atlet muda, transformasi ini harus terjadi karena harus ada regenerasi," jelasnya lagi.

Menpora Erick menyampaikan Kemenpora siap mendukung dan bersinergi dengan PB Percasi sipapun nanti yang terpilih menjadi ketua umumnya.

"Siapapun nanti yang terpilih kami siap mendukung, tetapi menurut saya figurnya itu yang senang dengan catur, bukan karena melihat olahraga menjadi loncatan kepentingannya, kemudian punya waktu mengurus olahraga itu dan pendanaan, itu penting karena tidak hanya dari pemerintah tapi juga invest dari privat sektor termasuk masyarakat. Saya harap Percasi bisa terus konsolidasi, membuat terobosan dan saya siap mendampingi dengan segala konteks yang bisa kita support," tegasnya.

Ketua Umum PB Percasi GM Utut Adianto menyampaikan, dalam Munas yang diikuti 33 dari 37 perwakilan Percasi provinsi seluruh Indonesia ini, bahwa pemilihan ketua umum yang baru sebagai bagian regenerasi serta menyongsong konsep digitalisasi agar semakin banyak permainan catur dilakukan di sekolah-sekolah.

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang juga hadir berharap, siapapun nanti ketumnya harus bisa melanjutkan program yang telah dirintis oleh GM Utut dan Percasi kedepan mampu melahirkan GM-GM baru berprestasi dunia. (Budi)

Share:

Read More

Menpora Erick: Potensi Muaythai Besar Untuk Berprestasi dan Semarakkan Industri Olahraga Dongkrak Perekonomian

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muaythai Indonesia (MI) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muaythai Indonesia (MI) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/4) pagi. 

Menpora Erick menilai kepemimpinan LaNyalla sebagai Ketua Umum Muaythai Indonesia membawa arah yang jelas bagi kemajuan muaythai nasional. Bahkan, dia menegaskan bahwa muaythai memiliki potensi besar tidak hanya dalam prestasi, tetapi juga sebagai bagian dari industri olahraga dan sport tourism.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak LaNyalla, muaythai bisa berkembang lebih luas, dari pembinaan hingga industri, serta memberi kontribusi bagi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Menpora Erick juga menambahkan bahwa muaythai perlu terus diperkuat dari sisi pembinaan akar rumput sekaligus dikembangkan sebagai industri olahraga yang terintegrasi. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar meniru kesuksesan negara lain dalam menjadikan muaythai sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata olahraga. 

"Saya apresiasi Rakernas ini sebagai forum penting untuk evaluasi, introspeksi, serta menyusun strategi agar keseimbangan antara prestasi dan industri dapat berjalan seiring," kata Menpora Erick. 

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB WI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet, sekaligus membuka secara transparan dinamika internal yang tengah terjadi di tubuh organisasi

PB MI menegaskan fokus ke depan adalah menjalankan agenda strategis tahun 2026, termasuk partisipasi dalam Pekan Olahraga Beladiri di Sulawesi Utara, penyelenggaraan Kejuaraan Nasional, serta persiapan menuju SEA Games Malaysia 2027.

Pada acara tersebut ikut hadir Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari dan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. (Budi)

Share:

Read More

Pekan Olahraga Rutan Klungkung, Tingkatkan Kesehatan serta Pererat Keharmonisan Petugas dan Warga Binaan

Pekan Olahraga Rutan Klungkung, Tingkatkan Kesehatan serta Pererat Keharmonisan Petugas dan Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Bali, WaraWiri.net - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Klungkung gelar pekan olahraga memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-62 yang dibuka pada Jumat (10/4).

Pekan Olahraga ini mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu bulutangkis, catur, dan tenis meja sebagai upaya meningkatkan kesehatan jasmani sekaligus mempererat hubungan harmonis antara petugas dan Warga Binaan.

Pembukaan pekan olahraga berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme, ditandai dengan laga bulutangkis sebagai pertandingan pembuka dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kebersamaan.

Kegiatan ini diharapkan menciptakan suasana Rutan yang kondusif, meningkatkan semangat kebersamaan, serta memberikan sarana pembinaan fisik dan mental bagi Warga Binaan selama menjalani masa pidana.

Kepala Rutan Klungkung, Alviantino Riski Satriyo, menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun kebersamaan.

“Melalui olahraga, kami ingin mempererat hubungan antara petugas dan Warga Binaan, sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat dan sportif di lingkungan rutan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan selaku penanggung jawab kegiatan, Ida Bagus Nyoman Sanjayadiputra, menambahkan kegiatan ini juga memiliki nilai pembinaan.

“Kegiatan ini tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembinaan mental dan sosial bagi Warga Binaan agar tetap produktif dan menjaga kebugaran selama menjalani masa pidana,” jelasnya.

Diharapkan melalui kegiatan ini, semangat kebersamaan dan pola hidup sehat terus terjaga serta memberikan dampak positif bagi lingkungan Rutan Klungkung. (Rizal)

Share:

Read More

Pertumbuhan Bogor Line Perkuat Urgensi Elektrifikasi hingga Sukabumi

Pertumbuhan Bogor Line Perkuat Urgensi Elektrifikasi hingga Sukabumi. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melihat tren mobilitas masyarakat di lintas Bogor yang terus meningkat dan menjadi yang tertinggi di wilayah Jabodetabek. Pergerakan ini menunjukkan bagaimana kawasan penyangga semakin berperan dalam membentuk pusat-pusat aktivitas baru.

Jumlah pengguna KRL Jabodetabek di Bogor Line tercatat 102.054.022 pelanggan pada 2022, meningkat menjadi 133.040.885 pelanggan pada 2023, kemudian 145.920.264 pelanggan pada 2024, dan mencapai 155.009.997 pelanggan pada 2025. Pada Januari hingga Maret 2026, jumlah pengguna telah mencapai 38.203.481 pelanggan.

Konsistensi pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa Bogor Line menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, sekaligus mencerminkan perubahan pola perjalanan yang semakin luas dan tidak lagi terpusat pada satu kawasan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa perkembangan ini menjadi dasar penting dalam melihat arah penguatan layanan ke depan.

“Mobilitas masyarakat terus berkembang mengikuti aktivitas yang semakin tersebar. Layanan transportasi perlu bergerak seiring dengan perubahan tersebut agar dapat menjangkau kebutuhan masyarakat lebih luas,” ujar Anne.

Saat ini, elektrifikasi lintas Jakarta Kota–Bogor telah mencapai 54,674 km track dengan jalur ganda. Pengembangan ini merupakan hasil kolaborasi antara KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, yang juga diiringi peningkatan prasarana seperti pengembangan stasiun dan peningkatan sistem operasional.

Kondisi tersebut menjadikan layanan di lintas Bogor semakin andal dalam melayani pergerakan masyarakat dalam jumlah besar, dengan waktu tempuh yang lebih efisien dan kapasitas yang terus diperkuat.

Pada saat yang sama, potensi pertumbuhan juga terlihat di lintas Bogor Paledang–Sukabumi melalui layanan KA Pangrango. Jumlah pelanggan meningkat dari 786.001 pada 2023 menjadi 874.789 pada 2024, dan mencapai 1.109.398 pelanggan pada 2025. Pada triwulan pertama 2026, jumlahnya telah mencapai 281.659 pelanggan.

Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa kawasan Sukabumi dan sekitarnya semakin terhubung dengan pusat aktivitas, seiring berkembangnya hunian, pariwisata, serta kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

“Tren di lintas Bogor hingga Sukabumi menunjukkan ruang pertumbuhan yang terus terbuka. Ini menjadi bagian dari arah pengembangan layanan ke depan, termasuk melalui penguatan berbasis elektrifikasi,” tambah Anne.

Perpanjangan elektrifikasi hingga Sukabumi akan menghadirkan peningkatan layanan yang lebih luas, mulai dari efisiensi waktu tempuh, kapasitas yang lebih besar, hingga frekuensi perjalanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dampaknya tidak berhenti pada layanan transportasi. Konektivitas yang semakin kuat akan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan memperluas aktivitas masyarakat ke berbagai wilayah, sehingga pertumbuhan dapat berlangsung lebih merata.

Dari sisi hunian, akses transportasi yang semakin terjangkau memberi pilihan bagi masyarakat untuk tinggal di kawasan yang lebih nyaman. Pola ini membuka peluang terbentuknya permukiman baru yang lebih tertata, sekaligus mengurangi tekanan kepadatan di pusat kota.

Arah ini selaras dengan kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 6 April 2026 terkait percepatan program perumahan rakyat secara nasional.

“Transportasi dan kawasan hunian saling terhubung dalam membentuk pola kehidupan masyarakat. Dengan konektivitas yang semakin luas, pertumbuhan dapat berlangsung lebih merata, membuka ruang bagi kawasan-kawasan yang berkembang dengan lebih rapi, nyaman, dan semakin layak untuk ditinggali,” tutup Anne.

KAI terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan transportasi yang mampu mengikuti dinamika mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan yang lebih berkembang di berbagai wilayah. (Evi)

Share:

Read More

Kereta Api Semakin Memikat, KAI Group Layani 128,05 Juta Pelanggan pada Triwulan I 2026

Kereta Api Semakin Memikat, KAI Group Layani 128,05 Juta Pelanggan pada Triwulan I 2026. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pergerakan masyarakat di awal tahun 2026 menunjukkan satu pola yang semakin jelas. Kereta api menjadi pilihan yang semakin dekat dengan keseharian, dari perjalanan pagi menuju tempat kerja, mudik Lebaran yang baru berlalu, hingga rencana perjalanan pada libur panjang berikutnya.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, KAI Group melayani 128.055.072 pelanggan, meningkat 9,97% dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 116.451.006 pelanggan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa angka ini menggambarkan minat masyarakat yang terus tumbuh terhadap layanan perkeretaapian.

“Kereta api semakin memikat masyarakat karena mampu menjawab kebutuhan perjalanan yang beragam. Dari aktivitas harian hingga perjalanan antarkota, semuanya terhubung dalam satu sistem layanan yang kini semakin terintegrasi,” ujar Anne.

Layanan KA Jarak Jauh dan Lokal yang dikelola KAI misalnya, melayani 14.515.350 pelanggan, meningkat 18,40% dibanding 12.261.632 pelanggan pada Triwulan I 2025.

Momentum seperti Lebaran menjadi salah satu pendorong utama, saat masyarakat bergerak dari kota ke kota untuk pulang ke kampung halaman. Suasana yang sama kembali akan terlihat pada libur panjang dan akhir tahun.

Di sisi lain, aktivitas harian masyarakat terus berjalan. KAI Commuter melayani 101.382.889 pelanggan, meningkat 8,11% dibanding 93.773.976 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Setiap hari, jutaan masyarakat di berbagai kota mengandalkan Commuter Line untuk berpindah dari rumah ke tempat kerja, sekolah dan kembali lagi,” jelas Anne. 

LRT Jabodebek melayani 7.754.946 pelanggan, meningkat 22,10% dibanding 6.351.283 pelanggan pada Triwulan I 2025.

Pertumbuhan ini mencerminkan kawasan penyangga Jakarta yang semakin aktif, dengan kebutuhan transportasi yang cepat, murah dan terintegrasi.

Layanan yang dikelola KAI Bandara juga melayani 1.755.275 pelanggan, meningkat 8,48% dibanding 1.618.119 pelanggan pada tahun sebelumnya.

“Di Medan, KA Srilelawangsa menghubungkan masyarakat dengan Bandara Kualanamu. Di Yogyakarta, KA Bandara YIA membawa penumpang menuju kawasan wisata dan pusat aktivitas,” tukas Anne. 

LRT Sumsel juga melayani 1.084.242 pelanggan, meningkat 7,38% dibanding 1.009.737 pelanggan pada Triwulan I 2025. Layanan ini menghubungkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan kawasan Jakabaring.

Whoosh melayani 1.408.815 pelanggan, meningkat 4,07% dibanding 1.353.760 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perjalanan Jakarta–Bandung kini terasa lebih singkat dan efisien dengan hadirnya kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini.

KA Makassar–Parepare melayani 75.421 pelanggan, meningkat 66,45% dibanding 45.312 pelanggan pada Triwulan I 2025.

Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif bahwa kehadiran layanan kereta api di wilayah timur Indonesia semakin diterima. Antusiasme masyarakat terasa sebagai bentuk apresiasi, sekaligus menunjukkan hadirnya negara melalui layanan transportasi yang terjangkau dan mendukung aktivitas masyarakat, termasuk perjalanan wisata dan kegiatan sehari-hari.

Layanan KAI Wisata melayani 78.134 pelanggan, meningkat pesat sebesar 110,10% dibanding 37.187 pelanggan pada tahun sebelumnya.

Perjalanan dengan kereta api kini terasa lebih berkesan, dari berpindah satu kota ke kota lain hingga menikmati setiap momennya. Melalui kereta panoramic, kereta wisata, hingga kereta istimewa, setiap perjalanan menghadirkan suasana yang bisa dinikmati. Pemandangan dari jendela luas, atmosfer yang lebih tenang, serta layanan yang lebih personal memberi warna tersendiri di sepanjang perjalanan.

Anne menambahkan bahwa pertumbuhan ini menunjukkan bagaimana kereta api semakin menyatu dengan aktivitas masyarakat, digunakan oleh berbagai kalangan, dari masyarakat dengan beragam latar belakang ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.

“Angka-angka ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. Kereta api kini menjadi bagian dari keseharian, digunakan oleh berbagai kalangan dengan kebutuhan yang beragam, dan menghubungkan perjalanan dalam satu ekosistem yang semakin terintegrasi,” tutup Anne. (Evi)

Share:

Read More

Tim KPK dan Polda Metro Jaya Amankan KPK Gadungan

Tim KPK dan Polda Metro Jaya Amankan KPK Gadungan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Polda Metro Jaya (PMJ) mengamankan sejumlah empat (4) orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK, pada Kamis (9/4) malam, di wilayah Jakarta Barat.

“Para terduga ini mengaku dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK dengan modus sebagai utusan dari Pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Jakarta, Jumat (10/4).

Budi menambahkan, permintaan sejumlah uang ini diduga bukan kali pertama. Sebelumnya, para terduga pelaku juga telah melakukan praktik serupa.

Dalam kegiatan tersebut, Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk mata uang asing sejumlah USD17,400. Selanjutnya, keempat terduga pelaku yang diamankan langsung dibawa ke PMJ Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“KPK mengimbau kepada seluruh jajaran di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK dan melakukan tindakan-tindakan kriminal, penipuan, pemerasan, ataupun yang mengaku dapat melakukan pengaturan perkara di KPK,” tegas Budi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan/menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun, sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan dapat "mengurus" suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK.

KPK menegaskan tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai “perpanjangan tangan”, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan resmi KPK. KPK juga tidak pernah menerbitkan atau bekerja sama dengan media yang menggunakan nama KPK atau yang menyerupainya.

Selain itu, KPK tidak memiliki kantor cabang maupun kantor perwakilan di daerah. Seluruh informasi resmi hanya dapat diakses melalui situs www.kpk.go.id.

KPK juga memastikan bahwa berbagai perangkat sosialisasi antikorupsi seperti buku, poster, dan brosur diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk itu, KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui adanya modus-modus tersebut kepada Aparat Penegak Hukum setempat atau kepada KPK melalui situs pengaduan@kpk.go.id, http://kws.kpk.go.id, atau dapat menghubungi call center 198. (Siti)

Share:

Read More

Sidang Terbuka Promosi Doktor Hakim Agung Jupriyadi

Sidang Terbuka Promosi Doktor Hakim Agung Jupriyadi. (Dok. Mahkamah Agung RI)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melakukan Promosi Doktor kepada Jupriyadi, S.H., M.Hum, Hakim Agung pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang berlangsung pada Jum'at, 10 April 2026 di Auditorium gedung Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.

Promovendus Jupriyadi, dalam pemaparannya, berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Reformulasi Pengaturan Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Perkara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia", di hadapan sidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sidang terbuka dipimpin oleh Dahliana Hasan, S.H. M.Tax.,Ph.D. (selaku Ketua), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H. M.Hum. (selaku Promotor), Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum. (selaku Ko-Promotor), Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. (selaku penguji), Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D. (selaku penguji), Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H, Ketua Mahkamah Agung (selaku penguji) dan Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. (selaku penguji).

 

Setelah memaparkan disertasinya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penguji, Jupriyadi dinyatakan Lulus, dan ditetapkan sebagai Doktor Ilmu Hukum dengan predikat "Sangat Memuaskan".

Pelaksanaan sidang terbuka Promosi Doktor yang dilakukan melalui tatap muka ini, selain dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H, yang juga selaku Tim Penguji, turur hadir Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Hakim Adhoc, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, para pejabat Eselon I & II di lingkungan Mahkamah Agung, serta tamu undangan lainnya. (Subhan)

Share:

Read More

Perkuat Budaya Anti Suap, Mahkamah Agung Perluas Implementasi SMAP di Eselon I hingga Pengadilan Banding

Perkuat Budaya Anti Suap, Mahkamah Agung Perluas Implementasi SMAP di Eselon I hingga Pengadilan Banding. (Dok. Mahkamah Agung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Badan Pengawasan (Bawas) MA terus memperkuat integritas di lingkungan peradilan melalui pencanangan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2026. Acara digelar di Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat pada Kamis (9/4) yang dihadiri langsung oleh Ketua Kamar Pengawasan MA, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Selain itu, pencanangan ini turut dihadiri Panitera MA, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA), Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag), Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun). Serta para pejabat eselon II dan pimpinan tingkat banding dan pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama bagi MA untuk mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung. Hal tersebut disampaikan dalam acara Pencanangan Implementasi SMAP Tahun 2026.

"Integritas hakim dan aparatur pengadilan adalah aspek mendasar untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung menuju badan peradilan yang agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya terus berupaya melakukan asesmen dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran perilaku hakim dan aparatur pengadilan untuk kemudian mencari jalan keluar dan menutup peluang tersebut," ujar Prof. Yanto sebelum peresmian.

Juru Bicara MA itu menyadari bahwa lembaga peradilan rentan terhadap aktivitas penyuapan. Oleh karena itu, SMAP bersama program Pembangunan Zona Integritas dinilai sebagai solusi terbaik dan menjadi program unggulan Mahkamah Agung.

Hingga tahun 2025, tercatat sudah ada 48 pengadilan tingkat pertama yang menerapkan sistem ini. Berdasarkan evaluasi tiga tahun terakhir, implementasi SMAP memberikan dampak signifikan, terutama dalam memitigasi risiko pada bisnis proses utama pengadilan, mulai dari pelayanan perkara hingga tata kelola administrasi persidangan.

"Dengan melakukan deteksi potensi penyuapan pada kegiatan bisnis proses pelayanan perkara dan pada kegiatan tata kelola administrasi, persidangan administrasi perkara dan lain-lain yang ditindaklanjuti dengan mitigasi terhadap potensi tersebut, maka lambat laun aktivitas penyuapan itu akan tercegah, akan berkurang, bahkan akan hilang," tegasnya.

Selain mencegah korupsi, SMAP juga bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Memasuki tahun 2026, Mahkamah Agung melakukan langkah progresif dengan mendorong unit eselon 1 dan pengadilan tingkat banding untuk menerapkan SMAP secara mandiri. Kepaniteraan MA, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badilmiltun tercatat telah memulai inisiasi sosialisasi dan pembangunan sistem tersebut.

Prof. Yanto menekankan bahwa SMAP seharusnya tidak dianggap sebagai beban kerja tambahan, melainkan sebuah nilai yang harus diinternalisasi.

"Sistem manajemen anti penyuapan bukanlah sesuatu yang menambah pekerjaan, akan tetapi sebagai upaya untuk menghadirkan roh atau jiwa anti penyuapan. Dalam bisnis proses pengadilan yang diperlukan hanya komitmen dan konsisten dari Bapak Ibu sekalian," tambahnya.

Secara teknis, pembangunan SMAP menggunakan metode Plan-Do-Check-Action (PDCA). Tahapan ini melibatkan siklus berkesinambungan mulai dari perencanaan mitigasi risiko, pelaksanaan uji kepatuhan, audit internal, hingga tindakan korektif untuk memastikan nilai risiko korupsi menurun hingga batas yang dapat ditoleransi.

Sebagai bentuk perluasan, Badan Pengawasan MA kembali menunjuk 28 unit satuan kerja (satker) untuk mengimplementasikan SMAP pada tahun 2026. Daftar ini mencakup tiga Direktorat Jenderal (Badilum, Badilag, dan Badilmiltun), empat peradilan tingkat banding, serta 20 pengadilan tingkat pertama.

Prof. Yanto juga mengingatkan bahwa keberhasilan SMAP tidak diukur dari sekadar raihan formalitas, melainkan pada dampak nyata di lapangan.

"Saya perlu mengingatkan bahwa pelaksanaan SMAP bukan tentang selembar sertifikat saja tetapi lebih dari itu, penerapan SMAP harus menjadi katalisator yang dapat meningkatkan kepercayaan publik," pesan Prof. Yanto kepada seluruh jajaran.

Sementara itu, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Pengawasan MA, Suradi, S.H.. S.Sos.. M.H. dalam kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya terus mendorong pencanangan SMAP di Mahkamah Agung. Hingga tahun 2026 tercatat ada 77 satuan kerja atau 8,28 persen dari seluruh satker di lingkungan MA yang telah menerapkan SMAP.

“Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong sedikit. Oleh karena itu kami berharap ke depan semakin banyak satuan kerja yang dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, tidak hanya pada unsur teknis peradilan tetapi juga satuan kerja lain di lingkungan Mahkamah Agung,” ujar Plt. Kepala Badan Pengawasan.

Adapun satker tahap pembangunan yaitu Kepaniteraan MA. Sementara untuk satker tahap pembangunan ulang yakni PN Bandung, PN Bogor, PN Pontianak, dan PN Bale Bandung. Untuk satker tahap evaluasi yaitu PN Palangkaraya, PN Tasikmalaya, PN Banyuwangi, PN Mojokerto, PN Malang, PN Tulungagung, PN Bantul, PA Jakarta Utara, PA Yogyakarta, PA Denpasar, PA Bogor, PA Tangerang, PTUN Surabaya, PTUN Yogyakarta, dan Dilmil II-09 Bandung, serta satker tahap evaluasi ulang yaitu PN Medan, PN Ternate, PN Makassar, PN Denpasar, PA Jakarta Pusat, PA Batam, dan PTUN Tanjung Pinang.

Untuk satker tahap paripurna yaitu PN Pangkal Pinang, PN Yogyakarta, PN Padang, PN Wates, Gorontalo, Klaten, Jambi, Pati, PA Jakarta Selatan, PA Makassar, PA Banjarmasin, PA Bantul, PA Magelang, PTUN Jakarta, PTUN Serang, PTUN Manado, dan Dilmil II-11 Yogyakarta. Sedangkan PN Jakarta Pusat, PN Semarang, PN Palembang, PN Sidoarjo, PN Ambon masuk ke dalam satker yang ditangguhkan.

Sementara satker dengan tahap pembangunan mandiri yaitu Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun, PT Jakarta, PTA Jakarta, PT TUN Jakarta, Dilmilti III Surabaya, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PN Depok, PN Pekanbaru, PN Batam, PN Karawang, PN Lubuk Pakam, PN Sengkang, PA Jakarta Barat, PA Jakarta Timur, PA Surabaya, PA Bandung, PA Tanjung Karang, PA Jambi, PA Wonosari, PA Muara Bulian, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, PTUN Pangkalpinang, dan Dilmil I-06 Banjarmasin. (Subhan)

Share:

Read More

Usai Diperiksa di Bareskrim, Mantan Direktur dan Pendiri DSI Berinisial AS Ditahan Penyidik

Usai Diperiksa di Bareskrim, Mantan Direktur dan Pendiri DSI Berinisial AS Ditahan Penyidik. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Proses hukum kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih terus berjalan. Terbaru, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap tersangka berinisial AS, yang merupakan mantan direktur DSI periode 2018–2024 sekaligus salah satu pendiri perusahaan tersebut. Setelah pemeriksaan, AS langsung ditahan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan bahwa AS tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 11.00 WIB pada Rabu (8/4) dan menjalani pemeriksaan di lantai 5. Proses pemeriksaan dimulai pukul 11.23 WIB hingga selesai pada pukul 19.00 WIB.

”Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 7 jam dan selesai dilakukan pemeriksaan pada pukul 19.00 WIB. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, penyidik mengajukan kurang lebih 50 pertanyaan kepada tersangka AS,” kata Ade Safri pada Jumat (10/4).

Setelah proses pemeriksaan selesai, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka AS selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Menurut Ade Safri, langkah tersebut telah sesuai dengan rencana penanganan perkara DSI dan proses pemeriksaan berjalan sesuai jadwal.

”Dalam penanganan perkara a quo, penyidik juga terus berkoordinasi dengan PPATK dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna mengoptimalkan upaya penelusuran aset untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana,” terang dia.

Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan pemulihan kerugian yang dialami para korban. Oleh karena itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses pengajuan restitusi bagi korban.

”Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 telah dibuka kanal pengaduan online oleh LPSK, dan para korban dapat mengajukan pendaftaran sebagai pemohon restitusi kepada LPSK, serta selanjutnya dilakukan proses verifikasi,” jelasnya.

Ade Safri menambahkan bahwa pengajuan restitusi dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi LPSK, yakni https://simpusaka.lpsk.go.id/layanan_simpusaka/ untuk pendaftaran permohonan dan https://e-restitusi.lpsk.go.id/auth untuk klaim kerugian korban.

”Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas,” tegasnya. (Putra)

Share:

Read More

Kakorlantas Ungkap Kolaborasi dan Teknologi Jadi Strategi Sukses Operasi Ketupat 2026

Kakorlantas Ungkap Kolaborasi dan Teknologi Jadi Strategi Sukses Operasi Ketupat 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M. Hum. mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tidak lepas dari kuatnya kolaborasi antarstakeholder serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arus lalu lintas.

Hal tersebut disampaikan Kakorlantas dalam wawancara di Program Berita Satu Siang, Jumat (10/4/2026) terkait tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang mencapai lebih dari 80 persen.

Menurutnya, sinergitas antara Polri, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, serta instansi terkait menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

“Negara hadir dengan penuh kolaborasi. Sinergitas stakeholder, kesiapan personel, pos pengamanan, hingga skenario manajemen rekayasa lalu lintas menjadi kunci utama,” kata Kakorlantas.

Selain kolaborasi, penerapan teknologi seperti predictive traffic policing dan traffic counting juga menjadi strategi penting. Dengan sistem tersebut, Korlantas dapat melakukan intervensi rekayasa lalu lintas secara terukur berdasarkan data, bukan sekadar prediksi.

Ia menjelaskan, penerapan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way dilakukan berdasarkan parameter tertentu. Misalnya, ketika volume kendaraan mencapai angka tertentu dalam satu jam, maka langkah intervensi langsung diterapkan untuk mengurai kepadatan.

“Semua berbasis data, termasuk V/C (volume/capacity) ratio. Jadi keputusan di lapangan benar-benar terukur dan tepat sasaran,” tuturnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol. Agus menegaskan bahwa Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Meski terjadi kepadatan, arus lalu lintas tetap dapat dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Kakorlantas menyebut, fatalitas korban meninggal dunia turun hingga 30 persen, sementara jumlah kejadian kecelakaan menurun sekitar 5 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Ini tidak lepas dari kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta peran rekayasa lalu lintas yang efektif,” kata dia.

Meski demikian, Kakorlantas menegaskan bahwa evaluasi tetap akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi adaptive traffic management, serta integrasi teknologi antarinstansi.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dari berbagai dimensi agar pelaksanaan mudik ke depan semakin baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya. (Putra)

Share:

Read More

KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Senilai 3,88 Miliar ke Kementerian PU

KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Senilai 3,88 Miliar ke Kementerian PU. (Dok. KPK)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Balai Teknik Sabo PUPR, Sleman, Yogyakarta, Kamis (9/4). Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset rampasan tersebut dilakukan karena lokasinya berada dalam area proyek strategis pembangunan jalan tol.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Feby Dwiyandospensy, menyampaikan bahwa aset dimaksud telah digunakan sebagai akses keluar Jalan Tol Yogyakarta–Kulonprogo. Temuan serupa juga terjadi pada aset rampasan di ruas Probolinggo–Banyuwangi yang telah terintegrasi dalam pembangunan jalan tol, sehingga turut dialihkan penggunaannya kepada Kementerian PU.

“Tahun lalu, aset barang rampasan tersebut sempat diajukan untuk dilelang. Namun, proses lelang dibatalkan oleh KPKNL Yogyakarta karena adanya blokir tanah dari Kementerian PU yang menyatakan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol. Dengan status tersebut, aset tidak dapat dilelang kapan pun dan harus diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian PU,” jelas Feby.

Aset berupa tanah tersebut berasal dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Buru Selatan periode 2011–2016 dan 2016–2021 Tagop Sudarsono Soulisa dan Perkara tindak pidana korupsi Bupati Probolinggo periode 2013-2018, 2019-2024 Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminudin selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019, 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo periode 2003-2008, 2008-2013.

Aset yang terkait dengan Tagop terdiri atas tiga bidang tanah berikut bangunannya, yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aset tersebut meliputi satu bidang tanah seluas 52 m² di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, serta dua bidang tanah seluas 3 m² dan 139 m² yang berada di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati. Total nilai aset Tagop mencapai Rp3.421.373.000.

Sedangkan aset Puput dan suaminya Hasan berupa satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur bernilai Rp465.932.000.

Sebelumnya, pada 26 Januari 2022, KPK menetapkan Tagop Sudarsono Soulisa bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, periode 2011–2016.

Dalam perkara tersebut, Tagop diduga secara sepihak menentukan pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan dengan meminta fee sebesar 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak. Praktik ini diperkirakan menghasilkan penerimaan sekitar Rp10 miliar. Selain itu, Tagop juga diduga menyamarkan hasil tindak pidana dengan membeli sejumlah aset atas nama pihak lain guna menyembunyikan asal-usul dana dari para kontraktor.

Sementara itu, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Agustus 2021. Keduanya diduga terlibat dalam praktik suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019. (Bambang)

Share:

Read More

Tekan Korupsi dari Hulu, KPK Gandeng Kampus Umsura Tanamkan Integritas

Tekan Korupsi dari Hulu, KPK Gandeng Kampus Umsura Tanamkan Integritas. (Dok. KPK)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Di tengah stagnasi capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan masih tingginya kerentanan perilaku koruptif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kampus sebagai garda depan pembentukan integritas generasi muda. Hal ini disampaikan dalam Kuliah Umum Pencegahan Korupsi yang digelar KPK bersama Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), di At-Tauhid Tower Kampus Umsura, Jawa Timur, Jumat (10/4).

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan bagian dari strategi nasional membangun budaya antikorupsi sejak dini, dengan perguruan tinggi sebagai simpul kunci perubahan.

“Lebih dari itu, agenda kuliah umum juga menjadi bagian dari program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi (PIEPT), yang dijalankan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Regulasi tersebut memberikan mandat kepada KPK untuk mengarusutamakan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan,” ungkap Ibnu.

Momentum ini juga dibingkai dengan sorotan khusus atas kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Dalam Studium General Milad ke-42 Umsura, Ibnu mengungkapkan bahwa capaian IPK Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan.

Ia merujuk data Transparency International yang mencatat IPK Indonesia tahun 2025 berada di angka 34 dari 100, atau peringkat 109 dari 180 negara.

Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi belum optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik, termasuk melalui jalur pendidikan.

“Untuk itu, integritas harus menjadi fondasi utama yang ditanamkan kepada para calon pemimpin bangsa. Dengan demikian, kampus memiliki peran besar dalam memastikan nilai-nilai tersebut tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan,” papar Ibnu dihadapan puluhan Sivitas Umsura.

Ia juga menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi harus mampu membentuk sikap dan etika dalam setiap tindakan. Kesadaran terhadap nilai kejujuran dan moral harus dibangun sejak di bangku pendidikan dasar agar integritas menjadi kebiasaan, bukan sekadar wacana.

Lebih jauh, Ibnu mengingatkan bahwa akar korupsi kerap tumbuh dari perilaku yang dianggap sepele di lingkungan pendidikan.

Ia menyoroti praktik menyontek, plagiarisme, hingga gratifikasi kecil sebagai pintu masuk yang, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi perilaku koruptif yang lebih besar.

Selain itu, Ia menekankan pentingnya keteladanan pimpinan perguruan tinggi dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, tanpa kompromi terhadap tekanan maupun kepentingan pragmatis.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mundakir, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus bertumpu pada penguatan nilai, bukan semata pendekatan hukum.

“Proses panjang ini menjadi fondasi penting dalam membangun nilai dan tata kelola kampus yang kuat dan bersih dari korupsi. Yang kita dorong adalah nilai, agar benar-benar hidup dan mampu menekan peluang korupsi sejak awal,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk merefleksikan perjalanan Umsura sejak berdiri pada 1984 hingga kini berkembang menjadi kampus terintegrasi di Sutorejo Surabaya.

Melalui kolaborasi ini, KPK menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis dalam memutus mata rantai korupsi. Dari ruang-ruang akademik, nilai integritas ditanamkan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dalam menjaga amanah dan kepercayaan publik. (Bambang)

Share:

Read More

BMKG Prediksi Aktivitas Gempa Susulan Malut M7,6 Meluruh dalam 2-3 Minggu

BMKG Prediksi Aktivitas Gempa Susulan Malut M7,6 Meluruh dalam 2-3 Minggu. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi frekuensi gempabumi susulan pasca-gempa utama M7,6 di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan analisis statistik terbaru, Seluruh rangkaian aktivitas tektonik ini akan meluruh sepenuhnya dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu sejak gempa utama yang terjadi pada 2 April 2026 lalu.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan berdasarkan hasil monitoring hingga 9 April 2026 pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 1.378 gempa susulan telah terjadi dengan 25 gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Data harian menunjukkan penurunan yang konsisten, di mana pada hari pertama tercatat 394 kejadian, dan terus merosot hingga mencapai 91 gempa pada hari keenam, dan 63 gempa pada hari ketujuh.

“Meskipun tren menunjukkan penurunan, intensitas gempa selama masa peluruhan ini bersifat fluktuatif, sehingga getaran yang dirasakan sesekali mungkin masih muncul sebelum kondisi benar-benar stabil,” kata Nelly di Jakarta, Kamis (9/4).

Lebih lanjut, Tim survei gabungan BMKG dari Pusat, Balai Besar MKG Wilayah IV, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Maluku Utara dan Sulawesi Utara saat ini masih terus memvalidasi dampak di lapangan. Tim melakukan survei makroseismik yang membuktikan tingkat guncangan terbesar mencapai skala VII MMI di Kecamatan Pulau Batang Dua, sesuai dengan peta guncangan (shakemap) yang diterbitkan BMKG.

Selain itu, petugas di lapangan telah memverifikasi jejak rendaman tsunami setinggi 0,5 hingga 1,5 meter di wilayah Bitung, Pulau Lembeh, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara, yang membuktikan akurasi Peringatan Dini Tsunami pada tingkat “Siaga” saat kejadian berlangsung.

Guna menjamin keamanan warga selama masa pemulihan, BMKG juga melaksanakan pengukuran mikrozonasi untuk memetakan kerentanan tanah terhadap potensi likuefaksi dan longsor. Langkah ini berjalan beriringan dengan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk menangkal informasi hoaks yang seringkali memicu kepanikan.

“Edukasi terkait prosedur evakuasi mandiri yang benar menjadi prioritas utama tim di lapangan agar warga memiliki pemahaman mitigasi yang tepat,” ujarnya.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik. Ia menegaskan agar warga menghindari bangunan yang telah mengalami kerusakan struktur atau retakan signifikan guna menghindari risiko runtuhan akibat gempa susulan. Masyarakat juga wajib menjauhi area lereng perbukitan yang rawan longsor akibat ketidakstabilan tanah pasca-gempa.

BMKG meminta masyarakat untuk hanya memercayai informasi resmi melalui kanal komunikasi yang telah tersedia, seperti aplikasi InfoBMKG, situs resmi http://www.bmkg.go.id, serta media sosial @infoBMKG. Pengawasan ketat terhadap aktivitas tektonik di wilayah Maluku Utara akan terus berlanjut hingga parameter seismik kembali pada kondisi normal. (Isna)

Share:

Read More

Menhut Serahkan Akses Kelola Hutan kepada 328 KK di Sulawesi Utara, Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Perhutanan Sosial

Menhut Serahkan Akses Kelola Hutan kepada 328 KK di Sulawesi Utara, Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Perhutanan Sosial. (Dok. Kemenhut)

Sulawesi Utara, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada masyarakat, yang dipusatkan di kawasan Mangrove Park Desa Darunu, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Menhut menyerahkan sebanyak 9 SK Perhutanan Sosial dengan total luasan ±1.742 hektare kepada 328 Kepala Keluarga yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, dan Bolaang Mongondow. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

“Penyerahan ini bukan sekadar dokumen, tetapi wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hak kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Menteri Kehutanan.

Dengan penambahan tersebut, capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini telah mencapai 109 unit SK dengan total luasan 21.612,08 hektare yang memberikan manfaat kepada 5.114 Kepala Keluarga.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Perhutanan Sosial harus menjadi instrumen transformasi ekonomi masyarakat berbasis hutan. Tidak hanya berhenti pada pemberian akses, tetapi harus berkembang menjadi ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk produksi, pengolahan, pembiayaan, hingga akses pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan juga melakukan penanaman mangrove secara simbolis seluas 0,5 hektare dengan total 600 bibit jenis Rhizophora apiculata dan Avicennia marina. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus penguatan fungsi mangrove sebagai penyerap karbon (blue carbon) dan pelindung kawasan pesisir dari abrasi.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, dalam laporannya menyampaikan bahwa secara nasional capaian Perhutanan Sosial telah mencapai 8,33 juta hektare dengan 11.190 unit SK yang memberikan manfaat kepada lebih dari 1,42 juta Kepala Keluarga.

Ia juga menambahkan bahwa di Sulawesi Utara telah terbentuk 110 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terus didorong untuk berkembang menjadi usaha produktif dan berdaya saing melalui penguatan hilirisasi dan pengembangan klaster komoditas.

Kegiatan ini juga menampilkan praktik baik pengelolaan mangrove oleh masyarakat di Mangrove Park Desa Darunu yang telah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang lestari dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kehutanan mengajak pemerintah daerah, pendamping, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam pengembangan Perhutanan Sosial agar menjadi pilar ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Dari hutan kita dorong kesejahteraan, dan dari masyarakat kita jaga kelestarian,” tutup Menteri Kehutanan. (Rizal)

Share:

Read More

Hemat BBM, BGN Terapkan Skema WFH Bergantian bagi Layanan Publik

Hemat BBM, BGN Terapkan Skema WFH Bergantian bagi Layanan Publik. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026 sebagai langkah mendukung efisiensi operasional sekaligus penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu layanan publik masyarakat.

"Penerapan sistem kerja fleksibel, termasuk Work From Home (WFH), menjadi salah satu cara efektif untuk menekan konsumsi BBM," jelasnya di Jakarta, Jumat (10/4).

BGN juga menerapkan skema kerja bergilir bagi unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan menjalankan sistem kombinasi antara Work From Office (WFO) dan WFH secara terjadwal.

"Bagi yang melayani publik WFH dilakukan bergantian. Yang WFO Jumat akan WFH Senin, demikian juga sebaliknya," tambah Dadan.

Meski bekerja dari rumah, Dadan menegaskan bahwa kedisiplinan dan responsivitas pegawai tetap menjadi prioritas utama. Dia menekankan pentingnya menjaga kelancaran komunikasi selama jam kerja.

"Untuk memastikan produktivitas dan kelancaran komunikasi dalam melaksanakan tugas kedinasan selama penerapan WFH, seluruh pegawai wajib menyalakan alat komunikasi dan merespons dengan cepat setiap instruksi dan atau arahan dari pimpinan mulai pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan 16.00 waktu setempat," tegasnya.

Dia pun berharap agar para pegawai dapat merespons pesan pekerjaan serta menjawab panggilan telepon, kecuali dalam kondisi tertentu seperti sedang dalam perjalanan udara.

"Diminta merespons pesan pekerjaan dengan ketentuan paling lama 5 menit, merespons panggilan telepon pekerjaan dengan ketentuan kurang dari 3 kali nada panggilan," sambung Dadan.

Dengan kebijakan ini, BGN berharap dapat mendukung efisiensi penggunaan energi sekaligus memastikan kinerja organisasi tetap optimal dalam menjalankan program-program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Zikry)

Share:

Read More

Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Strategis melalui Penandatanganan Protokol WGTII ke-7 RI-Rusia

Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Strategis melalui Penandatanganan Protokol WGTII ke-7 RI-Rusia. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi bersama dengan Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Vladimir Illichev telah menandatangani Protokol Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia pada Kamis (9/04), yang menjadi capaian penting dalam upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis antara kedua negara.

Protokol tersebut merupakan dokumen yang memuat kesepakatan, perkembangan kerja sama, serta rencana tindak lanjut di berbagai sektor prioritas antara kedua negara. Selain itu, dokumen Protokol berfungsi sebagai acuan bersama dalam mengimplementasikan hasil-hasil pembahasan teknis sekaligus memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama bilateral.

Substansi protokol mencakup penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, kerja sama bidang energi baru terbarukan, kerja sama sektor pertanian seperti perikanan, pupuk, dan minyak kelapa sawit, serta kerja sama bidang industri yang menjadi prioritas bersama seperti farmasi dan kesehatan, metalurgi, kimia, penerbangan, dan infrastruktur. Lebih lanjut, Indonesia dan Rusia juga mendorong kerja sama berkelanjutan di bidang logistik, kawasan ekonomi khusus, ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta penguatan kerja sama antar daerah.

Deputi Edi menyampaikan bahwa momentum positif dari penandatanganan ini diharapkan dapat segera diterjemahkan ke dalam hasil yang konkret melalui penguatan kerja sama teknis, percepatan inisiatif yang sedang berjalan, serta pengembangan proyek-proyek prioritas yang implementatif.

“Melalui penandatanganan Protokol Pertemuan ke-7 WGTII RI-Rusia ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,” pungkas Deputi Edi.

Turut menyaksikan dalam prosesi penandatanganan adalah Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Sergey Tolchenov. (Fathi)

Share:

Read More