Bantuan Rp23,5 Miliar Disalurkan untuk Lebih 52 Ribu Anak saat Lebaran Yatim dan Difabel

Bantuan Rp23,5 Miliar Disalurkan untuk Lebih 52 Ribu Anak saat Lebaran Yatim dan Difabel. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Ada bantuan senilai Rp23,5 miliar yang disalurkan pada lebih dari 52 ribu anak di 34 provinsi pada momen Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1448 H. Jumlah ini terdiri atas 50.113 anak yatim dan 2.488 penyandang di sabilitas.

Di antara mereka, ada 395 anak yatim dan 55 penyandang disabilitas yang mendapat bantuan dalam Lebaran Yatim yang berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. Bantuan ini dihimpun dari Kementerian Agama bersama berbagai mitra filantropi, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbankan syariah, serta sejumlah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, peringatan 10 Muharam perlu dimaknai sebagai momentum menghadirkan kepedulian yang nyata kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Menurutnya, nilai utama yang harus dikedepankan adalah pembebasan anak-anak dari berbagai kesulitan hidup yang mereka hadapi.

“Mari kita jadikan 10 Muharam ini sebagai hari pembebasan bagi kelompok anak yatim dan kelompok yang membutuhkan perhatian. Kita bebaskan mereka dari berbagai kesulitan hidup, kegalauan, dan penderitaan yang mereka alami,” ujar Menag di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menag menilai kepedulian kepada anak yatim dan penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sesaat. Lebih dari itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk membuka akses pendidikan, pengembangan diri, serta ruang partisipasi yang lebih luas bagi mereka.

Menag juga mengajak masyarakat menjadikan Lebaran Yatim sebagai tradisi sosial yang terus berkembang di Indonesia. Ia menyebut peringatan 10 Muharam dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas dan memperluas manfaat bagi kelompok rentan.

“Kalau kita menjadi orang yang lapang dada, maka seluruh dendam akan terkubur, seluruh sakit hati akan terobati, dan berbagai persoalan dapat diselesaikan. Itulah makna lebaran yang sesungguhnya,” katanya.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan, Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 2026 dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan santunan, tetapi sebagai ekosistem apresiasi dan pemberdayaan terpadu bagi anak yatim dan penyandang disabilitas.

Menurut Abu Rokhmad, pendekatan yang digunakan tahun ini menempatkan anak-anak sebagai subjek kegiatan. Mereka diberi ruang untuk belajar, menampilkan bakat, mengembangkan keterampilan, serta menunjukkan hasil karya di hadapan publik.

“Kami ingin menghadirkan ruang yang lebih luas bagi anak yatim dan penyandang disabilitas untuk mengekspresikan potensi terbaik mereka. Mereka bukan sekadar penerima manfaat, tetapi bagian penting dari pembangunan sosial keagamaan,” ujar Abu.

Untuk mendukung tujuan tersebut, kegiatan dikemas melalui lima zona festival yang saling terintegrasi, yakni Zona Tumbuh sebagai ruang edukasi, Zona Berdaya untuk pengembangan kapasitas dan soft skill, Barokah Market sebagai etalase produk pemberdayaan, Zona Ekspresi untuk kreativitas dan seni, serta Zona Cahaya yang menjadi area pelelangan karya anak-anak binaan.

Abu menjelaskan kegiatan ini melibatkan 14 lembaga di tingkat pusat dan dihadiri 395 anak yatim serta 55 penyandang disabilitas. Pelaksanaannya juga berlangsung secara nasional dengan partisipasi 34 Kantor Wilayah Kementerian Agama dan ratusan kabupaten/kota.

Kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini semakin kuat dengan dukungan berbagai lembaga zakat, lembaga wakaf, perbankan syariah, dunia usaha, dan organisasi filantropi. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan, program pemberdayaan, serta dukungan pembiayaan yang menjangkau berbagai daerah.

“Kekuatan utama program ini adalah kolaborasi. Ketika pemerintah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, manfaat yang dirasakan anak-anak menjadi jauh lebih besar,” tutur Abu.

Selain menghadirkan talkshow inspiratif “Suara Anak untuk Negeri” dan berbagai pertunjukan talenta, kegiatan ini juga ditutup dengan program “Lelang Cahaya” yang melelang karya anak-anak binaan serta pengumuman apresiasi bagi talenta dan lembaga pendukung terbaik.

Berdasarkan data panitia, program kolaborasi Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1448 H telah menjangkau 50.113 anak yatim dan 2.488 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Total bantuan yang berhasil disalurkan mencapai Rp23.554.782.009.

Dari seluruh provinsi, Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah dengan nilai pendistribusian bantuan terbesar, yakni Rp7.575.980.800. Sementara itu, Rumah Zakat menjadi lembaga dengan kontribusi pendistribusian terbesar dalam program kolaborasi tersebut.

Abu Rokhmad menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperluas manfaat bagi anak yatim dan penyandang disabilitas.

“Kolaborasi ini membuktikan bahwa kepedulian sosial dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak luas. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh anak-anak yatim dan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia,” tandasnya. (Anggara)

Share:

Read More

Pemerintah Indonesia Jajaki Kerja Sama Internasional untuk Akselerasi Transformasi Pelayanan Publik

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru usai pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Justice Georgia Lana Morgoshia di Tbilisi, Georgia. (Dok. Kemen PAN-RB)

Georgia, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mempercepat transformasi pelayanan publik yang berpusat pada masyarakat (citizen-centric). Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto melalui berbagai upaya penguatan kerja sama internasional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Dalam rangkaian pertemuan dengan Pemerintah Georgia, Brasil, Timor-Leste, serta United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia bertukar pengalaman, memperluas jejaring kerja sama, dan menjajaki berbagai peluang kolaborasi yang dapat mendukung percepatan transformasi pelayanan publik.

"Transformasi pelayanan publik membutuhkan kolaborasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Setiap negara memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi untuk memperkuat integrasi layanan maupun kualitas pelayanan publik di Indonesia," ujar Wamen Purwadi di Tbilisi, Georgia, Rabu (24/6/2026).

Dalam diskusi dengan Pemerintah Georgia, kedua negara bertukar pengalaman mengenai penyelenggaraan layanan publik terpadu. Untuk diketahui, konsep Public Service Hall yang diselenggarakan di Georgia menjadi salah satu pembelajaran dan praktik baik pelayanan publik terintegrasi yang kemudian diimplementasikan menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia.

20260625 Pertemuan Bilateral Indonesia Brasil 4Pertemuan bilateral dengan General Coordinator for Innovation and Governance Ministry of Management and Innovation in Public Services Brasil Luana Faria dan Director of Management and Governance Dataprev Cristina Kiomi Mori, Kamis (25/6/2026).

Selain penguatan pelayanan publik, inovasi sektor publik juga menjadi salah satu fokus Kementerian PANRB. Pada pertemuan dengan Brasil, kedua negara mendiskusikan pengembangan ekosistem inovasi, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Wamen Purwadi menyampaikan bahwa inovasi memiliki peran penting dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kedua negara juga memiliki pengalaman dalam pengembangan Public Service Innovation Booster, yaitu pendekatan untuk mendorong inovasi pelayanan publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia tertarik untuk mempelajari pengalaman Brasil sebagai peer country dalam membangun sistem inovasi sektor publik yang mampu mendukung inovasi secara berkelanjutan.

20260625 Pertemuan Bilateral Indonesia Timor Leste 1Pertemuan bilateral bersama Minister of State Administration Timor-Leste HE Tomás do Rosário Cabral, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan bilateral dengan Timor-Leste turut menjadi ruang untuk berbagi pengalaman mengenai pengembangan layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Indonesia juga memperkenalkan pengembangan MPP, MPP Digital, Forum Konsultasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan SP4N-LAPOR! sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indonesia melihat adanya ruang pembelajaran bersama dengan Timor-Leste terutama dalam hal penguatan layanan terpadu, pengelolaan pengaduan, hingga pelayanan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. "Hal ini sejalan dengan arah reformasi pelayanan publik nasional, di mana layanan publik harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam mengakses layanan pemerintah," imbuh Wamen Purwadi.

Purwadi menegaskan bahwa berbagai pertemuan bilateral tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendorong reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Melalui pertukaran pengalaman dan pengembangan kerja sama yang lebih konkret, Indonesia berharap dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas, terintegrasi, dan berpusat pada masyarakat.

20260623 Courtesy Call dengan Regional Advisor UNDP 3Courtesy Call dengan Regional Advisor UNDP Regional Hub for Asia and the Pacific Patrick Duong, Selasa (23/6/2026).

Selain dengan ketiga negara, Kementerian PANRB juga menjajaki peluang penguatan kerja sama dalam akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan The United Nations Development Programme (UNDP). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai agenda reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik yang tengah dijalankan Indonesia, terutama dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.

Kerja sama tersebut juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan penguatan kapasitas dalam pengembangan kebijakan serta implementasi pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kerja sama internasional memberikan ruang bagi kita untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan solusi yang relevan dengan tantangan pelayanan publik saat ini. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Purwadi. (Ros)

Share:

Read More

Bapas Amuntai Perkuat Sinergi Perlindungan Anak melalui Forum Lintas Sektor

Bapas Amuntai Perkuat Sinergi Perlindungan Anak melalui Forum Lintas Sektor. (Dok. Ditjenpas)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai berperan aktif dalam penguatan perlindungan anak melalui pemaparan materi mengenai penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada kegiatan “Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), Kekerasan terhadap Anak (KtA), Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak”, Kamis (25/6).

Kegiatan yang digelar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini diikuti perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama Bapas Amuntai, Timbul Mukti Ali, paparkan peran strategis Bapas dalam pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta reintegrasi sosial bagi ABH dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Timbul menegaskan bahwa penanganan ABH tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada upaya memulihkan masa depan anak melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif.

"Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesempatan memperbaiki diri. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara positif di tengah masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, M. Tafiqurrahman, mengapresiasi kontribusi Bapas Amuntai berikan pemahaman mengenai mekanisme penanganan ABH kepada para peserta. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.

"Melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi, koordinasi yang semakin erat, serta langkah nyata dalam mencegah kekerasan, perdagangan orang, perkawinan anak, maupun permasalahan hukum yang melibatkan anak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bapas Amuntai, Subiyanto, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus dukung program lintas sektor tingkatkan perlindungan terhadap anak.

"Bapas Amuntai siap bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan hukum yang adil, pembimbingan yang berkualitas, serta kesempatan membangun masa depan yang lebih baik," tegasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Pemkot Semarang Hormati Proses Hukum, Tegaskan Seluruh Pembangunan Dilaksanakan Sesuai Peraturan

Pemkot Semarang Hormati Proses Hukum, Tegaskan Seluruh Pembangunan Dilaksanakan Sesuai Peraturan. (Dok. Pemkot Semarang)

Semarang, WaraWiri.net - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menegaskan komitmennya untuk menghormati setiap proses hukum yang sedang berlangsung sekaligus memastikan seluruh program pembangunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang, Yudi Hardianto Wibowo menanggapi adanya gugatan dari seorang warga terkait dugaan klaim atas lahan yang dikaitkan dengan kegiatan pembangunan Jalan Jangli–Undip yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. 

Saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap awal proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

Melalui Bagian Hukum, Pemkot Semarang bertindak sebagai kuasa hukum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan akan mengikuti seluruh tahapan persidangan secara kooperatif serta sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Pemerintah Kota Semarang menghormati sepenuhnya proses peradilan yang sedang berjalan dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada lembaga peradilan. Kami juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, objektivitas, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak," terang Yudi, Jumat (26/6).

Pemerintah Kota Semarang juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Jalan Jangli–Undip, direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan pembangunan dilakukan melalui mekanisme administrasi dan prosedur yang telah ditetapkan guna memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Adapun mengenai substansi gugatan maupun materi sengketa yang diajukan, Pemerintah Kota Semarang memilih untuk menyampaikannya secara resmi dalam forum persidangan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Pemkot Semarang meyakini bahwa mekanisme peradilan merupakan ruang yang tepat untuk menguji seluruh dalil dan alat bukti dari masing-masing pihak sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pembangunan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sembari terus mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. (Burhan)

Share:

Read More

KPK Dorong Perempuan Jadi Penjaga Integritas, Tangkal Risiko Korupsi Transisi Energi

KPK Dorong Perempuan Jadi Penjaga Integritas, Tangkal Risiko Korupsi Transisi Energi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan urgensi mitigasi risiko korupsi yang tinggi dalam agenda transisi energi nasional. Di balik target pencapaian nol emisi (zero emission), besarnya alokasi anggaran, serta dinamisnya regulasi di sektor ini, terdapat kerawanan korupsi sistemik yang dimanfaatkan segelintir pihak, sehingga KPK mendorong penguatan tata kelola inklusif dengan menempatkan perempuan sebagai aktor kunci penjaga integritas di akar rumput. 

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, dalam acara “Kunstkring Dialogue: Forum Diskusi Ekonomi Restoratif,” di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, Kamis (25/6), mengungkapkan KPK telah menetapkan sejumlah risiko korupsi dominan dalam proyek transisi energi.

“Tapi, namanya juga program pemerintah yang membutuhkan dana sangat besar. Di situasi politik dan ekonomi yang dinamis seperti ini, pasti ada risiko korupsi cukup besar juga,” tutur Kunto.

Adapun sektor energi terbarukan dipandang memiliki kerawanan tersendiri dari hulu hingga hilir. Sebagai latar belakang, kajian Systematic Literature Review (SLR) terhadap puluhan dokumen ilmiah lintas negara yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK mengidentifikasi lima risiko korupsi dominan dalam program transisi energi global.

Risiko tersebut meliputi rendahnya transparansi kebijakan, konflik kepentingan, manipulasi tender dan kontrak, lemahnya kapasitas kelembagaan, hingga penyelewengan dana publik atau subsidi. Jika risiko ini dibiarkan, dampaknya dapat memicu fenomena penyanderaan negara (state capture), pembengkakan harga energi, serta hilangnya ruang partisipasi perempuan dalam transformasi ekonomi hijau. 

Kunto menilai, kebijakan yang diambil sering kali terkesan tertutup tanpa mendengarkan kebutuhan riil di lapangan. Regulasi yang transparan, kata Kunto, setidaknya harus memenuhi tiga prinsip utama partisipasi, yaitu to be heard (didengar), to be considered (dipertimbangkan), dan to be explained (dijelaskan).

“Di sinilah peran aktif masyarakat, terutama kelompok perempuan, menjadi krusial,” imbuhnya.

Guna mengantisipasi ancaman tersebut, KPK mendorong penerapan sistem pencegahan berlapis dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memperkuat regulasi berbasis antikorupsi, membuka keterbukaan pemilik manfaat (beneficial ownership), serta mengoptimalkan ruang pengawasan publik di setiap proyek energi lokal. 

Pada kesempatan yang sama, Founder dan Executive Director Solar Chapter, Mustika Wijaya, memaparkan dampak signifikan jika terjadi penyelewengan terhadap sumber daya alam (SDA), khususnya di wilayah-wilayah pedalaman yang masih minim akses, salah satunya terkait kebutuhan air bersih.

“Kalau bicara air, tidak sekadar soal aksesnya. Tapi, ini multiplier effect-nya tinggi sekali. Ternyata 121 persen pendapatan itu meningkat setelah ada air. Rp1 yang diinvestasikan tahun ini, akan menjadi Rp3 di dua tahun kemudian secara social retake,” kata Mustika.

Lebih jauh, Mustika mengatakan dampak ekonomi dari adanya air bersih, sangat tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat masalah signifikan di lapangan, seperti dari 700 desa yang dianalisis, sebesar 63 persen pompa air tenaga matahari yang sudah dibangun terbengkalai.

“Karena fokusnya hanya di infrastruktur. Jadi, KPI-nya fokus pada jumlah pompa yang dibangun, bukan yang masih jalan atau dimanfaatkan setelah 2 hingga 3 tahun,” jelasnya.

Mustika menilai, pendampingan pasca-implementasi belum berjalan sebab belum ada lembaga yang berperan di sana, ditambah biaya operasionalnya yang cukup tinggi. Menurutnya, ketidaksiapan kelembagaan lokal membuat infrastruktur hijau rentan terbengkalai, padahal pelibatan komunitas lokal, khususnya perempuan, dapat menjamin keberlanjutan fungsi serta transparansi pengelolaan aset energi.

Sebagai informasi, “Kunstkring Dialogue: Forum Diskusi Ekonomi Restoratif,” bertema “Energi Terbarukan Berkeadilan Gender: Energi ke Ekonomi Restoratif,” ini dirancang sebagai ruang dialog antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), lembaga pendanaan, serta komunitas perempuan untuk membahas dan memperkuat ekosistem pendukung ekonomi restoratif pada agensi perempuan, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan inklusif.

Oleh karena itu, KPK menilai integrasi sistem tata kelola bersih perlu dimulai dari lingkup sosial terkecil, yaitu keluarga, di mana perempuan berperan sebagai pilar dalam membentuk perilaku berintegritas dan mengawal akuntabilitas. Pendekatan Ekonomi Restoratif menempatkan perempuan bukan lagi sekadar sebagai objek terdampak, melainkan sebagai motor penggerak transformasi aktif.

Dengan memberikan atensi lebih dan ruang keputusan bagi perempuan, pengawasan terhadap akuntabilitas proyek energi terbarukan di tingkat lokal dapat diperketat. Keterlibatan bermakna ini memastikan transisi energi tidak sekadar berjalan ramah lingkungan, tetapi juga bersih dari distorsi korupsi, inklusif, serta berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi nasional. (Budi)

Share:

Read More

Bappenas–GIZ Luncurkan Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan, Perkuat Arah Kebijakan Transisi Energi Nasional

Bappenas–GIZ Luncurkan Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan, Perkuat Arah Kebijakan Transisi Energi Nasional. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi Indonesia–Jerman yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH meluncurkan buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (25/6).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan transisi energi nasional yang tidak hanya berfokus pada target energi terbarukan secara terpadu, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing wilayah di Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan. Di saat yang sama, transformasi besar ini pasti akan mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan kita secara radikal. Oleh sebab itu, jalannya transisi harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Ralf Beste menegaskan komitmen Pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar H.E. Ralf Beste.

Buku yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN ini memberikan pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi.

Pendekatan ini relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo juga menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah.

“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” jelas Deputi Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Oleh karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, “Buku ini dapat menjadi rujukan bersama dalam membangun fondasi transisi energi yang terintegrasi, menyelaraskan ketahanan energi, memajukan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan transisi energi yang lebih ramah lingkungan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Net Zero Emission sesuai potensi kewilayahan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan m akmur dalam kerangka Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel bertajuk “Kewilayahan sebagai Titik Tolak Keberhasilan Transisi Energi dalam Memperkuat Ketahanan Energi Nasional” yang dimoderatori oleh Senior Ahli Transisi Energi Nasional BRIN Joko Santosa dengan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, DEN, akademisi, dan pemerintah daerah untuk membahas strategi menerjemahkan transisi energi ke dalam strategi pembangunan yang lebih operasional dan berbasis wilayah.

Anggota Pemangku Kepentingan Industri DEN Satya Widya Yudha menegaskan pentingnya pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mampu menjembatani target nasional dengan realitas implementasi di daerah.

“Keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh target nasional yang ambisius, tetapi juga oleh kemampuan menerjemahkan target tersebut ke dalam strategi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pendekatan kewilayahan justru akan memperkuat peluang pencapaian target nasional,” ujar Satya.

Sementara itu, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Dody Virgo Sinaga menambahkan bahwa kebutuhan energi setiap wilayah perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

“Sekarang, kita harus lihat juga mana-mana saja yang membutuhkan energi dan supply energi. Kita harus hitung. Mungkin di tempat-tempat tertentu energi tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang remote, kepulauan, atau daerah terluar sebagainya? Tentu kita harus memperhatikannya,” jelas Direktur Dody.

Guru Besar Universitas Indonesia dan Pakar Sistem Energi Prof. Widodo Wahyu Purwanto menambahkan bahwa pendekatan berbasis wilayah dapat membantu memastikan pemanfaatan sumber daya energi yang lebih optimal sesuai karakteristik lokal, sekaligus meningkatkan efisiensi investasi energi di masa depan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Alif)

Share:

Read More

Beri Masukan RUU HAM, Ombudsman RI Temui Kementerian HAM

Beri Masukan RUU HAM, Ombudsman RI Temui Kementerian HAM. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Mugiyanto Sipin untuk memberi masukan pada Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) pada Kamis (25/6/2026) di Kantor KemenHAM, Jakarta.

Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik memberi masukan pada 14 pasal RUU HAM dan mengusulkan secara tegas memasukkan dasar normatif kolaborasi antara pelaksana urusan HAM, lembaga nasional HAM, dan lembaga pengawas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kata Rahmadi, hal ini untuk memastikan bahwa pelayanan publik diperlakukan sebagai ruang nyata pemenuhan HAM.

"Pendekatan ini penting karena banyak persoalan HAM muncul sebagai kegagalan pelayanan publik," tegas Rahmadi.

Melanjutkan, Rahmadi menyatakan pelayanan publik dan pemenuhan HAM beririsan dalam banyak hal. Ia berharap RUU HAM akan menghasilkan undang-undang yang memiliki keterlibatan berbagai pihak.

"Kami berharap ke depannya banyak kerja-kerja bersama yang dilakukan Ombudsman RI dengan Kementerian HAM. Banyak hal yang perlu Ombudsman RI pelajari soal HAM terutama bila dikaitkan dengan pelayanan publik," tukas Rahmadi.

Senada, Mugiyanto mengatakan bahwa kerja-kerja Ombudsman beririsan dengan Kementerian HAM. Ia berterima kasih atas masukan yang diberikan atas revisi Undang-Undang HAM. Menurutnya peraturan yang ada saat ini perlu diperbarui dan saat ini sudah masuk Prolegnas di DPR.

"Semoga ke depan Ombudsman RI dan Kementerian HAM akan lebih intens berkomunikasi," tutupnya. (Fajar)

Share:

Read More

Menko PMK Luncurkan Gerakan RANA, Perkuat Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak

Menko PMK Luncurkan Gerakan RANA, Perkuat Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meluncurkan Gerakan #RuangAmanNyamanAnak (RANA) sebagai gerakan nasional untuk memperkuat pelindungan anak melalui penciptaan ruang yang aman dan nyaman di keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, maupun ruang digital.

Peluncuran Gerakan RANA dilakukan dalam Forum Kolaborasi dan Aksi Keluarga Indonesia 2026: Keluarga Tangguh, Inklusif dan Anak Terlindungi untuk Mewujudkan Generasi Berkualitas, yang diselenggarakan di Aula Heritage Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).

Menko PMK menjelaskan bahwa peluncuran Gerakan RANA merupakan tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan Kemenko PMK pada 23 Juni 2026, untuk mengonsolidasikan berbagai upaya pelindungan anak yang selama ini telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Pada 23 Juni lalu, kami menyepakati untuk melakukan gerakan nasional yang disingkat RANA, yaitu Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Aman dan nyaman di keluarga, di satuan pendidikan formal maupun nonformal, di tempat umum, di ruang digital, serta didukung respons cepat ketika terjadi ketidakamanan dan ketidaknyamanan terhadap anak," ujar Pratikno.

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan, pelindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Gerakan RANA dihadirkan sebagai wadah untuk mengintegrasikan berbagai program dan inisiatif perlindungan anak yang telah berjalan.

Menko PMK menambahkan, pemerintah akan memanfaatkan dua momentum penting untuk mengarusutamakan Gerakan RANA, yakni peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada 29 Juni 2026 serta dimulainya tahun ajaran baru dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Juli mendatang.

"Kita memanfaatkan momentum ini untuk bersama-sama bergerak secara sinergis menjamin ruang yang aman dan nyaman untuk anak," ujarnya.

Menurut Menko PMK, tema Harganas 2026, "Ayah Wajib Hadir", mengandung pesan penting bahwa peran ayah harus hadir dan kokoh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Sementara itu, momentum tahun ajaran baru dan MPLS diharapkan menjadi sarana sosialisasi Gerakan RANA di satuan pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

"Anak harus dalam suasana yang aman dan nyaman. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama. Ini penting sekali momentum Harganas ini untuk sosialisasi Gerakan RANA. Kemudian, melalui momentum MPLS bisa dilakukan sosialisasi serentak sehingga ini menjadi gerakan nasional," ujarnya.

Gerakan RANA akan dijalankan melalui lima pilar utama, yaitu edukasi publik, penguatan keluarga berkualitas, penyediaan satuan pendidikan dan layanan pengasuhan sementara ( daycare ) yang aman, pelindungan anak di ruang digital, serta penguatan sistem respons darurat dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi program, serta mempercepat respons apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Upaya tersebut akan disinergikan dengan berbagai layanan perlindungan anak seperti SAPA 129 Kementerian PPPA, Hotline 110 Polri, layanan pengaduan KPAI, Aduan Konten Kemenkomdigi, layanan kesehatan mental Kemenkes, serta layanan sosial anak Kemensos 

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta perwakilan dari Kemendukbangga, perwakilan Kemenkomdigi, perwakilan Kepolisian RI, perwakilan Kemenkes, dan perwakilan Kemenag hadir secara luring. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat pelindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor.

Pada kesempatan yang sama dilakukan peluncuran simbolis Gerakan RANA sekaligus penyerahan Keputusan Menko PMK tentang Satuan Tugas Penguatan Tata Kelola Pengasuhan Sementara (_Daycare_) kepada Menteri PPPA, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola _Daycare_ untuk memastikan pelindungan dan pengasuhan anak yang berkualitas.

Usai peluncuran, Menko PMK meninjau beberapa sentra kegiatan, antara lain permainan _character building_ yang bekerja sama dengan Yayasan Karakter Eling Indonesia, kelas pengasuhan bersama Komunitas Gerakan Binar, kegiatan bernyanyi bersama My Doremi Kidos Band, serta layanan konseling kesehatan mental yang difasilitasi Kementerian Kesehatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman mengenai pengasuhan anak yang menghadirkan Co-Founder AyahASI Sogi Indra Dhuaja dan Lenggogeni, orang tua pemeran Alim dalam film _Semua Akan Baik-Baik Saja_. Diskusi dipandu oleh Nani Nurhasanah dari Komunitas Binar.

Pada forum tersebut juga diluncurkan lagu "Satu Jam Bersama" yang dibawakan Kidos Band sebagai jingle Gerakan #SatuJamKu untuk mengajak keluarga Indonesia meluangkan waktu berkualitas bersama anak dan memperkuat hubungan emosional dalam keluarga. (Muh)

Share:

Read More

PLN EPI Perkuat Budaya Zero Waste melalui Pengelolaan Sampah Terpilah dan Daur Ulang Tekstil

PLN EPI Perkuat Budaya Zero Waste melalui Pengelolaan Sampah Terpilah dan Daur Ulang Tekstil. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus memperkuat komitmennya dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui pengelolaan sampah terpadu di lingkungan kerja. Bekerja sama dengan Waste4Change dan Eco Touch, PLN EPI secara konsisten menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, PLN EPI berhasil mengelola 460 kilogram sampah terpilah, yang terdiri atas 69 kilogram sampah organik, 390,9 kilogram sampah anorganik, dan 226 kilogram sampah residu. Seluruh sampah yang telah dipilah kemudian dikelola sesuai karakteristiknya, mulai dari pengolahan menjadi kompos, didaur ulang menjadi bahan baku baru, hingga penanganan residu secara bertanggung jawab sehingga dapat meminimalkan beban TPA.

Selain pengelolaan sampah harian, PLN EPI juga menginisiasi pengumpulan pakaian layak pakai melalui kolaborasi dengan Eco Touch sebagai bagian dari upaya memperpanjang siklus hidup produk tekstil dan mengurangi limbah fesyen. Hingga Mei 2026, secara akumulatif PLN EPI berhasil mengumpulkan 182,95 kilogram pakaian bekas yang selanjutnya akan didaur ulang.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar aktivitas operasional, tetapi merupakan bagian dari budaya keberlanjutan yang terus dibangun perusahaan.

"Keberlanjutan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Melalui pemilahan sampah sejak dari sumber, Kami ingin membangun kesadaran seluruh insan PLN EPI bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi dampak lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan," ujar Mamit.

Menurutnya, kolaborasi dengan Waste4Change menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Tidak hanya memastikan sampah dikelola sesuai prinsip lingkungan, kerja sama ini juga memungkinkan perusahaan memantau capaian pengurangan sampah secara berkala sebagai bagian dari implementasi ESG.

Selain penyediaan fasilitas pemilahan sampah, PLN EPI juga secara rutin mengedukasi pegawai mengenai pentingnya pengurangan sampah, penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle), sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

Program ini sejalan dengan komitmen PLN EPI dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta mendukung pencapaian target nasional pengurangan sampah. 

Ke depan, PLN EPI akan terus memperluas berbagai inisiatif keberlanjutan di lingkungan perusahaan, mulai dari edukasi pegawai untuk bijak dalam mengelola sampah, implementasi program pengurangan sampah, hingga peningkatan partisipasi pegawai dalam berbagai program pelestarian lingkungan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan operasional yang semakin ramah lingkungan sekaligus mendukung transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.

Program ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi PLN EPI dengan Waste4Change dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan terukur di lingkungan perusahaan. (Dimas)

Share:

Read More

Layanan Transaksi Tiket Whoosh dan Kartu Berlangganan FWC Kini Hadir Di Hall Kereta Feeder Stasiun Bandung

Layanan Transaksi Tiket Whoosh dan Kartu Berlangganan FWC Kini Hadir Di Hall Kereta Feeder Stasiun Bandung. (Dok. KCIC)

Bandung, WaraWiri.net - KCIC terus meningkatkan kemudahan layanan bagi pelanggan dengan menghadirkan layanan loket dan mesin tiket Whoosh di Hall KA Feeder Stasiun Bandung mulai 25 Juni 2026. Melalui layanan ini, pelanggan dapat melakukan pembelian tiket, redeem kartu berlangganan Frequent Whoosher Card atau FWC, refund, serta reschedule tiket Whoosh secara langsung di Bandung.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, setiap harinya KA Feeder Bandung melayani 7-9 ribu pelanggan per hari. Peningkatan layanan ini dilakukan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang semakin praktis, mudah, dan nyaman bagi pelanggan.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau pelanggan. Kini berbagai kebutuhan pelanggan Whoosh, mulai dari pembelian tiket, redeem FWC, hingga layanan refund dan reschedule dapat dilakukan langsung di Hall KA Feeder Stasiun Bandung,” ujar Eva.

Di Hall KA Feeder Stasiun Bandung, KCIC menghadirkan dua layanan untuk pelanggan Whoosh, yaitu layanan loket dan mesin tiket atau Ticket Vending Machine(TVM). Melalui layanan loket, pelanggan dapat melakukan pembelian dan redeem Frequent Whoosher Card atau FWC, refund, serta reschedule tiket Whoosh. Sementara untuk pembelian tiket akan diarahkan menggunakan mesin tiket atau TVM, pelanggan dapat melakukan pembelian tiket Whoosh secara langsung.

Adapun waktu layanan di Hall Feeder Stasiun Bandung berlangsung setiap hari dengan jam operasional pukul 05.15 hingga 20.45 WIB untuk hari Senin s.d Sabtu dan khusus hari Minggu layanan dibuka mulai pukul 06.30 WIB.

KCIC juga mengimbau pelanggan yang melakukan pembelian tiket maupun redeem perjalanan di Hall KA Feeder Stasiun Bandung agar memperhatikan jadwal keberangkatan KA Feeder. Pelanggan disarankan untuk memastikan tiket Whoosh yang dibeli sudah terhubung dengan jadwal KA Feeder berikutnya, serta tidak memilih jadwal feeder yang telah atau hampir berangkat agar perjalanan dapat berlangsung lancar.

Meski layanan langsung telah tersedia di Hall KA Feeder Stasiun Bandung, KCIC tetap mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian tiket secara online karena lebih mudah, cepat, fleksibel, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pembelian tiket Whoosh dapat dilakukan melalui Whoosh Mobile App, ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, dan Trip.com.

Eva berharap kehadiran layanan loket dan mesin tiket di Hall KA Feeder Stasiun Bandung dapat semakin memudahkan masyarakat Bandung dan sekitarnya dalam mengakses layanan Whoosh.

“KCIC akan terus melakukan pengembangan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan Whoosh dengan semakin mudah, nyaman, dan lancar,” tutup Eva.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KCIC melalui WhatsApp (chat dan panggilan) di 0811-8888-111, email cs@kcic.co.id, serta melalui DM Instagram @keretacepat_id. (Siti)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Sidak Pabrik Baja di Pulogadung, Perkuat Pengawasan Kepatuhan Perpajakan

Menkeu Purbaya Sidak Pabrik Baja di Pulogadung, Perkuat Pengawasan Kepatuhan Perpajakan. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta, Kamis (25/6).

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Dalam sidak tersebut, Menkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah pengawasan dilakukan untuk menciptakan level playing field yang setara bagi seluruh pelaku industri.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Menkeu Purbaya.

Sidak dilakukan setelah terdapat indikasi awal yang menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut. Menkeu menegaskan bahwa proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum sampai pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," kata Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, pihak manajemen perusahaan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Manajemen perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam proses klarifikasi yang sedang berlangsung.

Menkeu Purbaya menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta jajaran otoritas perpajakan untuk mempercepat proses pengumpulan serta analisis data agar hasil verifikasi dapat segera memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun. Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di berbagai sektor industri.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," pungkas Menkeu Purbaya. (Tedy)

Share:

Read More

Sinergi Kemlu dan PIS Berhasil Kawal Kapal Gamsunoro Lintasi Selat Hormuz dengan Aman

Sinergi Kemlu dan PIS Berhasil Kawal Kapal Gamsunoro Lintasi Selat Hormuz dengan Aman. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Kerja sama intensif antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran, dan PT Pertamina International Shipping (PIS) membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah. Kapal Gamsunoro milik PIS yang sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran, Rabu, 24 Juni 2026, pukul 20.00 WIB berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.

Menempuh perjalanan selama 16 jam, kapal Gamsunoro mulai beranjak dari Teluk Arab, Rabu mulai pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 WIB. Kapal melaju dengan kecepatan 7,5 knot dan tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB. Empat jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi selat dan mencapai titik aman.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa kemajuan ini merupakan hasil koordinasi yang solid bersama otoritas negara dan pemangku kepentingan.

"Sejak awal situasi ini berkembang, Pertamina menempatkan aspek keselamatan kru dan keamanan aset sebagai prioritas tertinggi. Oleh karena itu, kami terus mengedepankan koordinasi yang sangat erat dan intensif dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di kawasan terkait, serta seluruh stakeholder strategis lainnya. Sinergi ini memastikan setiap langkah mitigasi risiko yang diambil selaras dengan diplomasi perlindungan aset negara dan kepentingan strategis nasional di luar negeri," ujar Baron.

Sementara itu, Pjs. Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengatakan keputusan perlintasan Gamsunoro diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment yang ketat selama satu bulan terakhir, yang diperkuat oleh arahan dan hasil koordinasi bersama Kemlu.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran, atas dukungannya selama ini. Pemilihan waktu dan rute melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat. Kami mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi kapal, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab,” ujar Vega.

Ia menambahkan, selama pelayaran kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di crisis center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran.

Menurutnya, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta otoritas terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi secara real time dan memastikan seluruh langkah operasional dilakukan secara hati-hati.

Keberhasilan Gamsunoro melintasi Selat Hormuz dinilai menjadi bagian dari upaya PIS menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia.

Sementara itu, armada PIS lainnya yang berada di kawasan Teluk Arab, VLCC Pertamina Pride, saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan, dan risiko lainnya serta mempertimbangkan rekomendasi internasional.

“Terima kasih atas dukungan dan doa seluruh pihak serta masyarakat Indonesia untuk kapal Gamsunoro. Kami juga memohon dukungan dan doa bagi kapal VLCC Pertamina Pride agar dapat segera melintasi Selat Hormuz dengan aman,” tutup Vega. (Evi)

Share:

Read More

Dewan Pers dan LKPP: Sinergi Wujudkan Transformasi Digital Belanja Media

Dewan Pers melakukan kunjungan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta. (Dok. Dewan Pers)

Jakarta, WaraWiri.net - Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengintegrasikan belanja media pemerintah ke dalam ekosistem digital, demi menjaga keberlanjutan pers nasional di tengah disrupsi industri media yang saat ini menghadapi tantangan besar akibat migrasi belanja iklan ke platform global yang berdampak pada penurunan pendapatan konvensional perusahaan pers.

Dalam keterangan resmi, Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi mengapresiasi dukungan LKPP terhadap isu keberlanjutan media.

“Dewan Pers berterima kasih kepada LKPP yang mendukung inisiatif membangun ekosistem pers yang sehat,” kata Dahlan Dahi, selaku Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Rabu (24/6/2026).

Pemerintah melalui LKPP telah mewajibkan seluruh pengadaan barang dan jasa, termasuk belanja media, bertransformasi melalui sistem e-purchasing di E-Katalog Inaproc. Perubahan regulasi ini mengubah peta kerja sama antara pemerintah dan media demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

E-katalog menjadi gerbang utama bagi perusahaan pers untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah, Kementerian dan Lembaga. Perusahaan pers lokal kini memiliki kesempatan setara untuk diakses oleh instansi Pemerintah di tingkat pusat mau pun daerah.

Sinergi untuk Keberlanjutan Media

Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan kemerdekaan pers dan isu keberlanjutan media, Dewan Pers berkomitmen menjaga agar ekosistem media tetap sehat secara jurnalisme dan mandiri secara ekonomi.

Anggota Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti menegaskan, bahwa kemitraan strategis dengan institusi pemerintah dalam bentuk diseminasi informasi, advertorial, dan sosialisasi program kerja merupakan salah satu penopang ekonomi krusial bagi media.

"Dewan Pers menjembatani kebutuhan administratif pemerintah dan potensi industri media serta mendorong pemerintah agar lebih maksimal dalam melakukan belanja media melalui E-Katalog. Kami juga berkomitmen meningkatkan literasi perusahaan pers agar lebih adaptif dan memahami mekanisme e-katalog," kata Niken yang juga menjabat Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers.

Niken menambahkan, langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya menjaga pers sebagai pilar demokrasi agar tetap dapat menjalankan fungsi edukasi, kontrol sosial, dan penyedia informasi kredibel bagi masyarakat.

"Dewan Pers berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan administratif pemerintah dengan potensi industri media. Kolaborasi antara Dewan Pers dan LKPP menjadi salah satu langkah solutif yang sangat strategis menyikapi persoalan keberlanjutan media di era digitalisasi," tambah Niken.

Akselerasi melalui Business Matching

Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menyambut positif sinergi antara LKPP dan Dewan Pers. Menurutnya, digitalisasi pengadaan akan menciptakan transparansi sekaligus efisiensi bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan diseminasi informasi.

"Kami menyambut baik sinergi ini. Untuk mempercepat proses transformasi, LKPP mendorong pelaksanaan sosialisasi dan business matching yang mempertemukan pemerintah selaku pembeli (buyer) dengan perusahaan pers selaku penyedia (provider)," jelas Sarah.

Melalui business matching tersebut, diharapkan hambatan teknis yang selama ini dikeluhkan oleh perusahaan pers terkait prosedur pengadaan dapat terurai, sekaligus mempermudah instansi pemerintah dalam mendapatkan mitra media yang kredibel dan terverifikasi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengawal keberlanjutan media nasional di era digital, sekaligus memastikan tata kelola belanja pemerintah di sektor media tetap akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (Budi)

Share:

Read More

Liburan Sekolah Lebih Nyaman, Kereta Priority Layani 46.900 Pelanggan Jan–Mei 2026

Liburan Sekolah Lebih Nyaman, Kereta Priority Layani 46.900 Pelanggan Jan–Mei 2026. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat minat pelanggan terhadap Kereta Wisata Priority terus meningkat. Pada periode Januari–Mei 2026, Kereta Priority melayani 46.900 pelanggan dari 1.818 perjalanan. Jumlah tersebut naik 88,10 persen dibanding periode yang sama pada 2025 sebanyak 24.934 pelanggan dari 967 perjalanan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pelanggan semakin mencari pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, privat, dan berkesan, termasuk saat masa liburan sekolah.

“Kereta Priority menjadi pilihan bagi pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dengan suasana kabin yang lebih tenang, tempat duduk lega, serta fasilitas hiburan di dalam kereta. Pada masa liburan sekolah, layanan ini dapat menjadi opsi bagi keluarga yang ingin melakukan perjalanan dengan lebih nyaman,” ujarnya.

Berdasarkan data bulanan, Kereta Priority pada Januari 2026 melayani 9.818 pelanggan dari 324 perjalanan, Februari 8.150 pelanggan dari 357 perjalanan, Maret 12.675 pelanggan dari 462 perjalanan, April 7.280 pelanggan dari 312 perjalanan, dan Mei 8.977 pelanggan dari 363 perjalanan. Maret menjadi bulan dengan volume tertinggi sepanjang lima bulan pertama 2026.

Kenaikan juga terlihat pada Mei 2026. Kereta Priority melayani 8.977 pelanggan, naik 39,89 persen dibanding Mei 2025 sebanyak 6.417 pelanggan. Dari sisi perjalanan, volumenya naik dari 268 perjalanan pada Mei 2025 menjadi 363 perjalanan pada Mei 2026, atau tumbuh 35,45 persen.

Anne menjelaskan, Kereta Priority merupakan satu unit kereta wisata premium yang dapat dirangkaikan pada perjalanan kereta api tertentu. Saat ini, Kereta Priority secara reguler melayani pelanggan pada KA Pandalungan relasi Gambir–Jember PP dan KA Parahyangan relasi Gambir–Bandung PP.

Selain layanan reguler tersebut, Kereta Priority juga dapat dipesan untuk kebutuhan rombongan melalui KAI Wisata. Pelanggan, instansi, komunitas, maupun keluarga dapat melakukan charter satu kereta Priority sesuai ketersediaan sarana dan ketentuan operasional.

Dengan kapasitas hingga 30 tempat duduk, Kereta Priority dirancang untuk pelanggan yang menginginkan suasana perjalanan lebih eksklusif dengan ruang duduk yang lapang. Fasilitasnya mencakup AVOD layar sentuh di setiap kursi, meja portabel, power socket, lampu baca, foot rest, bagasi di atas tiap kursi, mini bar, karaoke system, TV layar lebar, serta toilet eksklusif.

“Priority memberi ruang perjalanan yang lebih rileks. Anak-anak dapat beristirahat, orang tua bisa lebih tenang, dan keluarga memiliki pengalaman perjalanan yang lebih nyaman,” pungkas nya.

KAI juga mengingatkan pelanggan yang bepergian bersama anak selama liburan sekolah untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan, menjaga anak tetap dalam pengawasan, serta mengikuti arahan petugas di area stasiun maupun selama perjalanan.

“Liburan sekolah menjadi momen yang baik bagi keluarga untuk mengenalkan budaya tertib bertransportasi kepada anak. Datang tepat waktu, menjaga barang bawaan, menghormati pelanggan lain, serta selalu mengutamakan keselamatan adalah bagian penting dari pengalaman berkereta,” tutup Anne.

Share:

Read More

Lapas Cibinong Gandeng Betawi Online Gallery, Sulap Limbah Plastik Jadi Suvenir Ondel-Ondel

Lapas Cibinong Gandeng Betawi Online Gallery, Sulap Limbah Plastik Jadi Suvenir Ondel-Ondel. (Dok. Ditjenpas)

Bogor, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong terus kembangkan program pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan yang produktif dan bernilai ekonomi. Bekerja sama dengan Betawi Online Gallery, Lapas Cibinong gelar pelatihan pemanfaatan limbah botol plastik menjadi suvenir ondel-ondel bagi Warga Binaan di Balai Latihan Kerja (BLK) Lapas Cibinong, Kamis (25/6).

Dalam pelatihan tersebut, peserta pelajari proses pembuatan suvenir ondel-ondel secara langsung, mulai dari pengumpulan botol plastik, pembentukan pola, perakitan, hingga tahap penyelesaian produk. Kegiatan ini bertujuan kembangkan kreativitas Warga Binaan sekaligus tingkatkan nilai guna limbah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Cibinong, Tunggadewi Ratu Wardhani, mengatakan pelatihan ini untuk bekali Warga Binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas.

"Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan membuat kerajinan tangan, tetapi juga menanamkan nilai kreativitas, produktivitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kami berharap Warga Binaan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh sebagai bekal untuk membangun kemandirian ekonomi setelah kembali ke masyarakat," ujar Ratu.

Sementara itu, CEO Betawi Online Gallery, Muhammad Yusuf, menilai pelatihan tersebut juga jadi sarana memperkenalkan budaya Betawi melalui produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi.

"Ondel-ondel merupakan ikon budaya Betawi yang memiliki daya tarik tersendiri. Melalui pelatihan ini, kami ingin berbagi keterampilan kepada Warga Binaan agar mereka mampu menghasilkan produk kreatif yang bernilai jual dari bahan yang sederhana dan mudah ditemukan. Semangat peserta hari ini sangat luar biasa," ungkap Yusuf.

Salah seorang Warga Binaan, EN, mengaku memperoleh pengalaman baru selama mengikuti pelatihan tersebut.

"Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan mengikuti pelatihan ini. Selain menambah pengetahuan dan keterampilan, saya jadi memahami bahwa barang bekas seperti botol plastik ternyata bisa diolah menjadi kerajinan yang menarik dan memiliki nilai ekonomi. Pelatihan seperti ini membuat kami lebih percaya diri dan termotivasi untuk memiliki usaha yang positif setelah kembali ke masyarakat," tutur EN.

Melalui kolaborasi dengan Betawi Online Gallery, Lapas Cibinong dorong tumbuhnya kreativitas, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesiapan Warga Binaan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat. (Bambang)

Share:

Read More

KPK Rampas Aset Perkara Taspen dan Kemnaker, Pulihkan Hak Publik Hasil Korupsi

KPK Rampas Aset Perkara Taspen dan Kemnaker, Pulihkan Hak Publik Hasil Korupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Korupsi tak selalu dibaca sebagai angka kerugian negara semata, sebab dalam banyak kasus praktik ini turut merampas hak publik, baik dalam bentuk uang negara yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat, maupun layanan publik yang semestinya dapat diakses dengan adil dan tanpa pungutan ilegal.

Dalam konteks tersebut, perampasan aset menjadi instrumen penting penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini agar tidak sekadar memberi efek jera bagi pelaku, namun juga memastikan hasil kejahatan kembali ke negara dan masyarakat.

Melalui perkara korupsi PT Taspen dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pemidanaan, namun mencakup pemulihan hak publik yang dirampas melalui berbagai modus kejahatan.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan perampasan aset merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Melalui perampasan aset, negara hadir untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak masyarakat,” tegas Mungki di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Jakarta, Rabu (24/6).

Salah satu gambaran dirampasnya hak publik dapat dilihat dalam perkara sertifikasi K3 Kemnaker. Ihwal kasus ini berasal dari peristiwa tertangkap tangan oleh KPK. Para pemohon sertifikasi diduga dipaksa mengeluarkan biaya lebih, akibat pemerasan oleh oknum penyelenggara layanan.

Permohonan diperlambat, dipersulit, bahkan tidak diproses apabila tidak memenuhi permintaan tertentu. Akibatnya, layanan yang seharusnya menjadi hak masyarakat berubah menjadi sumber keuntungan ilegal.

Mungki menyebut, upaya pemulihan hasil tindak pidana korupsi pada perkara tersebut tidak instan. Pasalnya KPK harus mencari, menelusuri, hingga mengidentifikasi aliran dana maupun aset yang diduga berasal dari korupsi guna memastikan status hukumnya—merujuk pada amar putusan.

Dari 11 terpidana kasus tersebut, KPK membaginya ke dalam 4 berkas perkara. Adapun status barang rampasan, berupa uang pengganti atas nama terpidana maupun yang dirampas untuk negara.

Total aset yang telah dirampas di antaranya, 20 unit mobil, 7 unit sepeda motor, 3 bidang tanah dan bangunan, mata uang rupiah maupun valuta asing sekitar Rp3,4 miliar, emas/logam mulia, sejumlah aksesori motor, serta sejumlah aset lainnya yang bernilai ekonomis.

Bagi KPK, aset-aset tersebut bukan sekadar barang bernilai tinggi. Di balik setiap aset yang berhasil dirampas, terdapat keuntungan yang sebelumnya diperoleh secara melawan hukum dan kini dikembalikan untuk kepentingan publik.

“Kami menelusuri sejak tahap penyelidikan, penyidikan ataupun saat penggeledahan dan bekerja sama dengan sejumlah instansi negara maupun swasta,” tambah Mungki.

Sementara itu, pada perkara investasi fiktif PT Taspen, korupsi tidak sekadar merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun, namun turut menggerus kepercayaan yang dititipkan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang selama puluhan tahun menyisihkan penghasilan guna jaminan hari tua. Dana yang seharusnya dikelola dengan aman dan akuntabel, justru diselewengkan demi menguntungkan segelintir pihak.

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan barang rampasan negara kepada PT Taspen berupa uang tunai sejumlah Rp883 miliar dan 6 unit efek pada November 2025. Kini, KPK kembali merampas aset, seperti uang rupiah dan valuta asing lebih dari Rp153 miliar, yang secara resmi diserahterimakan kepada PT Taspen.

“Total seluruh aset telah memenuhi unsur pemulihan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,03 triliun,” ucap Mungki.

Selain uang, KPK merampas aset sebagai bagian dari eksekusi uang pengganti terpidana. Adapun di antaranya sebanyak 4 unit mobil, 6 buah barang mewah, 2 buah logam emas mulia, 15 barang bukti elektronik (BBE), hingga perhiasan.

Mungki menyebut, hal ini merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak para ASN terkait jaminan hari tua. “Ini merupakan putusan rangkaian perkara PT Taspen. Hal ini menjadi pengingat sebagai perbaikan, agar ke depan tidak terjadi penyimpangan seperti ini,” tegas Mungki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto, mengapresiasi upaya KPK dalam menelusuri aset. Menurutnya, langkah tersebut memastikan serta memperkuat kepercayaan terhadap upaya pemulihan dana peserta.

“Ini pertama kali Taspen mendapat pemulihan keuangan negara, baik lewat cash ataupun aset. Ke depannya kami berkomitmen menjaga aset dan bersinergi dengan KPK,” ujar Rony.

KPK berkomitmen terus memperkuat upaya pemulihan aset, sebagai bagian penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ke depan, aset-aset rampasan akan dioptimalkan, termasuk melalui mekanisme lelang, yang akan diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026 pada Desember mendatang, yang hasilnya disetorkan ke kas negara. (Budi)

Share:

Read More

Sambut Libur Sekolah, Kemenpar ajak "Liburan Cara Baru #DiIndonesiaAja"

Kementerian Pariwisata menggelar konferensi pers "Liburan Cara Baru #DiIndonesiaAja" untuk menyambut libur sekolah 2026 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajak masyarakat mengisi libur sekolah 2026 dengan mengeksplorasi berbagai destinasi wisata di sekitar tempat tinggal melalui kampanye "Liburan Cara Baru #DiIndonesiaAja".

Kampanye ini mendorong masyarakat menikmati pengalaman berwisata yang lebih dekat, mudah dijangkau, terjangkau, namun tetap berkesan, sekaligus memperkuat pergerakan wisatawan nusantara dan menggerakkan perekonomian daerah.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama sekaligus Juru Bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, dalam Press Conference "Liburan Cara Baru #DiIndonesiaAja" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (25/6), mengatakan tren perjalanan wisata saat ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin memilih destinasi dekat dengan waktu tempuh lebih singkat serta biaya yang lebih efisien.

"Selain memperkuat ekonomi nasional, mengurangi arus keluar devisa, dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), langkah ini juga mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata hingga ke berbagai daerah," kata Nia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada Januari–April 2026 mencapai 417,06 juta perjalanan, meningkat 1,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Nia, peningkatan tersebut diiringi perubahan pola perjalanan masyarakat yang semakin mengutamakan fleksibilitas, kenyamanan, efisiensi biaya, serta destinasi yang berada tidak jauh dari tempat tinggal.

Pada 2025, perjalanan wisata antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi menjadi kontributor terbesar perjalanan wisatawan nusantara dengan porsi 67,7 persen dari total perjalanan nasional.

"Pola ini juga sejalan dengan temuan UN Tourism yang menunjukkan wisatawan cenderung memilih destinasi terdekat karena lebih hemat biaya, mudah diakses, dan menawarkan beragam atraksi yang belum banyak dieksplorasi," ujarnya.

Untuk mempermudah masyarakat merencanakan perjalanan, berdasarkan arahan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kementerian Pariwisata menghadirkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melalui platform MaiA. Platform ini membantu wisatawan memilih destinasi, menyusun rencana perjalanan, hingga menyesuaikan pilihan wisata dengan kebutuhan dan anggaran.

Selama periode libur sekolah, Kementerian Pariwisata bersama pelaku industri pariwisata turut menghadirkan 95 paket wisata yang melibatkan 40 pelaku industri. Paket tersebut menawarkan beragam pilihan wisata alam, budaya, bahari, hingga petualangan yang dirancang bagi keluarga dan pelajar dengan harga yang bervariasi.

"Destinasi yang ditawarkan antara lain berada di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pilihan harga yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wisatawan," ujar Nia.

Selain itu, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Perdagangan, HIPPINDO, dan APPBI meluncurkan “BINA Holiday & Back to School 2026”, sebuah program untuk mendorong konsumsi domestik dan pergerakan wisatawan selama periode liburan melalui diskon dan activity dari ritel dan tenant di mal. Program ini menghadirkan diskon hingga 50%, serta melibatkan 800 merek, 80.000 gerai, serta 414 anggota mall/ pusat perbelanjaan di 24 Provinsi.

Di akhir pemaparannya, Nia kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan MaiA untuk merencanakan liburan sekolah tahun ini. “Mari rencanakan liburan cara baru #DiIndonesiaAja bersama teman perjalanan digital berbasis AI, MaiA,”ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pariwisata, Imam Priyono, menegaskan bahwa seluruh destinasi wisata telah dipersiapkan untuk menyambut meningkatnya mobilitas wisatawan selama libur sekolah.Menurut Imam, kesiapan tersebut difokuskan pada penerapan prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) guna memastikan wisatawan memperoleh pengalaman berwisata yang aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

"Kami berharap setiap wisatawan pulang membawa pengalaman yang menyenangkan, aman, dan menjadi kenangan indah selama berlibur di Indonesia," ucap Imam.

Mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan, pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi risiko melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyediaan berbagai modul CHSE sebagai pedoman pengelolaan keselamatan di destinasi wisata.

"Berbagai modul telah disiapkan, termasuk modul penanganan keracunan pangan, sebagai acuan bagi pengelola destinasi dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan," kata Imam.

Juru Bicara Kementerian Pariwisata, Mochamad Achir, menambahkan pemerintah juga memberikan berbagai stimulus berupa potongan harga transportasi massal untuk mendukung peningkatan perjalanan wisatawan nusantara selama periode libur sekolah.

Stimulus tersebut mencakup diskon tiket pesawat, kereta api, dan angkutan laut sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Program ini diharapkan semakin mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata domestik. Namun, sebagian besar diskon berlaku untuk layanan kelas ekonomi sesuai periode yang telah ditetapkan," tutur Achir. (Remon)

Share:

Read More