KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Senilai 3,88 Miliar ke Kementerian PU

KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Senilai 3,88 Miliar ke Kementerian PU. (Dok. KPK)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Balai Teknik Sabo PUPR, Sleman, Yogyakarta, Kamis (9/4). Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset rampasan tersebut dilakukan karena lokasinya berada dalam area proyek strategis pembangunan jalan tol.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Feby Dwiyandospensy, menyampaikan bahwa aset dimaksud telah digunakan sebagai akses keluar Jalan Tol Yogyakarta–Kulonprogo. Temuan serupa juga terjadi pada aset rampasan di ruas Probolinggo–Banyuwangi yang telah terintegrasi dalam pembangunan jalan tol, sehingga turut dialihkan penggunaannya kepada Kementerian PU.

“Tahun lalu, aset barang rampasan tersebut sempat diajukan untuk dilelang. Namun, proses lelang dibatalkan oleh KPKNL Yogyakarta karena adanya blokir tanah dari Kementerian PU yang menyatakan bahwa lokasi tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol. Dengan status tersebut, aset tidak dapat dilelang kapan pun dan harus diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian PU,” jelas Feby.

Aset berupa tanah tersebut berasal dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Buru Selatan periode 2011–2016 dan 2016–2021 Tagop Sudarsono Soulisa dan Perkara tindak pidana korupsi Bupati Probolinggo periode 2013-2018, 2019-2024 Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminudin selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019, 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo periode 2003-2008, 2008-2013.

Aset yang terkait dengan Tagop terdiri atas tiga bidang tanah berikut bangunannya, yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aset tersebut meliputi satu bidang tanah seluas 52 m² di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, serta dua bidang tanah seluas 3 m² dan 139 m² yang berada di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati. Total nilai aset Tagop mencapai Rp3.421.373.000.

Sedangkan aset Puput dan suaminya Hasan berupa satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur bernilai Rp465.932.000.

Sebelumnya, pada 26 Januari 2022, KPK menetapkan Tagop Sudarsono Soulisa bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, periode 2011–2016.

Dalam perkara tersebut, Tagop diduga secara sepihak menentukan pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan dengan meminta fee sebesar 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak. Praktik ini diperkirakan menghasilkan penerimaan sekitar Rp10 miliar. Selain itu, Tagop juga diduga menyamarkan hasil tindak pidana dengan membeli sejumlah aset atas nama pihak lain guna menyembunyikan asal-usul dana dari para kontraktor.

Sementara itu, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Agustus 2021. Keduanya diduga terlibat dalam praktik suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019. (Bambang)

Share:

Read More

Tekan Korupsi dari Hulu, KPK Gandeng Kampus Umsura Tanamkan Integritas

Tekan Korupsi dari Hulu, KPK Gandeng Kampus Umsura Tanamkan Integritas. (Dok. KPK)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Di tengah stagnasi capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan masih tingginya kerentanan perilaku koruptif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kampus sebagai garda depan pembentukan integritas generasi muda. Hal ini disampaikan dalam Kuliah Umum Pencegahan Korupsi yang digelar KPK bersama Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), di At-Tauhid Tower Kampus Umsura, Jawa Timur, Jumat (10/4).

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan bagian dari strategi nasional membangun budaya antikorupsi sejak dini, dengan perguruan tinggi sebagai simpul kunci perubahan.

“Lebih dari itu, agenda kuliah umum juga menjadi bagian dari program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi (PIEPT), yang dijalankan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Regulasi tersebut memberikan mandat kepada KPK untuk mengarusutamakan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan,” ungkap Ibnu.

Momentum ini juga dibingkai dengan sorotan khusus atas kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Dalam Studium General Milad ke-42 Umsura, Ibnu mengungkapkan bahwa capaian IPK Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan.

Ia merujuk data Transparency International yang mencatat IPK Indonesia tahun 2025 berada di angka 34 dari 100, atau peringkat 109 dari 180 negara.

Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi belum optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih sistemik, termasuk melalui jalur pendidikan.

“Untuk itu, integritas harus menjadi fondasi utama yang ditanamkan kepada para calon pemimpin bangsa. Dengan demikian, kampus memiliki peran besar dalam memastikan nilai-nilai tersebut tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan,” papar Ibnu dihadapan puluhan Sivitas Umsura.

Ia juga menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi harus mampu membentuk sikap dan etika dalam setiap tindakan. Kesadaran terhadap nilai kejujuran dan moral harus dibangun sejak di bangku pendidikan dasar agar integritas menjadi kebiasaan, bukan sekadar wacana.

Lebih jauh, Ibnu mengingatkan bahwa akar korupsi kerap tumbuh dari perilaku yang dianggap sepele di lingkungan pendidikan.

Ia menyoroti praktik menyontek, plagiarisme, hingga gratifikasi kecil sebagai pintu masuk yang, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi perilaku koruptif yang lebih besar.

Selain itu, Ia menekankan pentingnya keteladanan pimpinan perguruan tinggi dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, tanpa kompromi terhadap tekanan maupun kepentingan pragmatis.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mundakir, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus bertumpu pada penguatan nilai, bukan semata pendekatan hukum.

“Proses panjang ini menjadi fondasi penting dalam membangun nilai dan tata kelola kampus yang kuat dan bersih dari korupsi. Yang kita dorong adalah nilai, agar benar-benar hidup dan mampu menekan peluang korupsi sejak awal,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk merefleksikan perjalanan Umsura sejak berdiri pada 1984 hingga kini berkembang menjadi kampus terintegrasi di Sutorejo Surabaya.

Melalui kolaborasi ini, KPK menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis dalam memutus mata rantai korupsi. Dari ruang-ruang akademik, nilai integritas ditanamkan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dalam menjaga amanah dan kepercayaan publik. (Bambang)

Share:

Read More

BMKG Prediksi Aktivitas Gempa Susulan Malut M7,6 Meluruh dalam 2-3 Minggu

BMKG Prediksi Aktivitas Gempa Susulan Malut M7,6 Meluruh dalam 2-3 Minggu. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi frekuensi gempabumi susulan pasca-gempa utama M7,6 di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Berdasarkan analisis statistik terbaru, Seluruh rangkaian aktivitas tektonik ini akan meluruh sepenuhnya dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu sejak gempa utama yang terjadi pada 2 April 2026 lalu.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menjelaskan berdasarkan hasil monitoring hingga 9 April 2026 pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 1.378 gempa susulan telah terjadi dengan 25 gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Data harian menunjukkan penurunan yang konsisten, di mana pada hari pertama tercatat 394 kejadian, dan terus merosot hingga mencapai 91 gempa pada hari keenam, dan 63 gempa pada hari ketujuh.

“Meskipun tren menunjukkan penurunan, intensitas gempa selama masa peluruhan ini bersifat fluktuatif, sehingga getaran yang dirasakan sesekali mungkin masih muncul sebelum kondisi benar-benar stabil,” kata Nelly di Jakarta, Kamis (9/4).

Lebih lanjut, Tim survei gabungan BMKG dari Pusat, Balai Besar MKG Wilayah IV, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Maluku Utara dan Sulawesi Utara saat ini masih terus memvalidasi dampak di lapangan. Tim melakukan survei makroseismik yang membuktikan tingkat guncangan terbesar mencapai skala VII MMI di Kecamatan Pulau Batang Dua, sesuai dengan peta guncangan (shakemap) yang diterbitkan BMKG.

Selain itu, petugas di lapangan telah memverifikasi jejak rendaman tsunami setinggi 0,5 hingga 1,5 meter di wilayah Bitung, Pulau Lembeh, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara, yang membuktikan akurasi Peringatan Dini Tsunami pada tingkat “Siaga” saat kejadian berlangsung.

Guna menjamin keamanan warga selama masa pemulihan, BMKG juga melaksanakan pengukuran mikrozonasi untuk memetakan kerentanan tanah terhadap potensi likuefaksi dan longsor. Langkah ini berjalan beriringan dengan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk menangkal informasi hoaks yang seringkali memicu kepanikan.

“Edukasi terkait prosedur evakuasi mandiri yang benar menjadi prioritas utama tim di lapangan agar warga memiliki pemahaman mitigasi yang tepat,” ujarnya.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik. Ia menegaskan agar warga menghindari bangunan yang telah mengalami kerusakan struktur atau retakan signifikan guna menghindari risiko runtuhan akibat gempa susulan. Masyarakat juga wajib menjauhi area lereng perbukitan yang rawan longsor akibat ketidakstabilan tanah pasca-gempa.

BMKG meminta masyarakat untuk hanya memercayai informasi resmi melalui kanal komunikasi yang telah tersedia, seperti aplikasi InfoBMKG, situs resmi http://www.bmkg.go.id, serta media sosial @infoBMKG. Pengawasan ketat terhadap aktivitas tektonik di wilayah Maluku Utara akan terus berlanjut hingga parameter seismik kembali pada kondisi normal. (Isna)

Share:

Read More

Menhut Serahkan Akses Kelola Hutan kepada 328 KK di Sulawesi Utara, Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Perhutanan Sosial

Menhut Serahkan Akses Kelola Hutan kepada 328 KK di Sulawesi Utara, Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Perhutanan Sosial. (Dok. Kemenhut)

Sulawesi Utara, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada masyarakat, yang dipusatkan di kawasan Mangrove Park Desa Darunu, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Menhut menyerahkan sebanyak 9 SK Perhutanan Sosial dengan total luasan ±1.742 hektare kepada 328 Kepala Keluarga yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, dan Bolaang Mongondow. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

“Penyerahan ini bukan sekadar dokumen, tetapi wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hak kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Menteri Kehutanan.

Dengan penambahan tersebut, capaian Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini telah mencapai 109 unit SK dengan total luasan 21.612,08 hektare yang memberikan manfaat kepada 5.114 Kepala Keluarga.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Perhutanan Sosial harus menjadi instrumen transformasi ekonomi masyarakat berbasis hutan. Tidak hanya berhenti pada pemberian akses, tetapi harus berkembang menjadi ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk produksi, pengolahan, pembiayaan, hingga akses pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan juga melakukan penanaman mangrove secara simbolis seluas 0,5 hektare dengan total 600 bibit jenis Rhizophora apiculata dan Avicennia marina. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus penguatan fungsi mangrove sebagai penyerap karbon (blue carbon) dan pelindung kawasan pesisir dari abrasi.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, dalam laporannya menyampaikan bahwa secara nasional capaian Perhutanan Sosial telah mencapai 8,33 juta hektare dengan 11.190 unit SK yang memberikan manfaat kepada lebih dari 1,42 juta Kepala Keluarga.

Ia juga menambahkan bahwa di Sulawesi Utara telah terbentuk 110 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terus didorong untuk berkembang menjadi usaha produktif dan berdaya saing melalui penguatan hilirisasi dan pengembangan klaster komoditas.

Kegiatan ini juga menampilkan praktik baik pengelolaan mangrove oleh masyarakat di Mangrove Park Desa Darunu yang telah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang lestari dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kehutanan mengajak pemerintah daerah, pendamping, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam pengembangan Perhutanan Sosial agar menjadi pilar ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Dari hutan kita dorong kesejahteraan, dan dari masyarakat kita jaga kelestarian,” tutup Menteri Kehutanan. (Rizal)

Share:

Read More

Hemat BBM, BGN Terapkan Skema WFH Bergantian bagi Layanan Publik

Hemat BBM, BGN Terapkan Skema WFH Bergantian bagi Layanan Publik. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026 sebagai langkah mendukung efisiensi operasional sekaligus penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu layanan publik masyarakat.

"Penerapan sistem kerja fleksibel, termasuk Work From Home (WFH), menjadi salah satu cara efektif untuk menekan konsumsi BBM," jelasnya di Jakarta, Jumat (10/4).

BGN juga menerapkan skema kerja bergilir bagi unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan menjalankan sistem kombinasi antara Work From Office (WFO) dan WFH secara terjadwal.

"Bagi yang melayani publik WFH dilakukan bergantian. Yang WFO Jumat akan WFH Senin, demikian juga sebaliknya," tambah Dadan.

Meski bekerja dari rumah, Dadan menegaskan bahwa kedisiplinan dan responsivitas pegawai tetap menjadi prioritas utama. Dia menekankan pentingnya menjaga kelancaran komunikasi selama jam kerja.

"Untuk memastikan produktivitas dan kelancaran komunikasi dalam melaksanakan tugas kedinasan selama penerapan WFH, seluruh pegawai wajib menyalakan alat komunikasi dan merespons dengan cepat setiap instruksi dan atau arahan dari pimpinan mulai pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan 16.00 waktu setempat," tegasnya.

Dia pun berharap agar para pegawai dapat merespons pesan pekerjaan serta menjawab panggilan telepon, kecuali dalam kondisi tertentu seperti sedang dalam perjalanan udara.

"Diminta merespons pesan pekerjaan dengan ketentuan paling lama 5 menit, merespons panggilan telepon pekerjaan dengan ketentuan kurang dari 3 kali nada panggilan," sambung Dadan.

Dengan kebijakan ini, BGN berharap dapat mendukung efisiensi penggunaan energi sekaligus memastikan kinerja organisasi tetap optimal dalam menjalankan program-program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Zikry)

Share:

Read More

Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Strategis melalui Penandatanganan Protokol WGTII ke-7 RI-Rusia

Indonesia dan Rusia Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Strategis melalui Penandatanganan Protokol WGTII ke-7 RI-Rusia. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi bersama dengan Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Vladimir Illichev telah menandatangani Protokol Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia pada Kamis (9/04), yang menjadi capaian penting dalam upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis antara kedua negara.

Protokol tersebut merupakan dokumen yang memuat kesepakatan, perkembangan kerja sama, serta rencana tindak lanjut di berbagai sektor prioritas antara kedua negara. Selain itu, dokumen Protokol berfungsi sebagai acuan bersama dalam mengimplementasikan hasil-hasil pembahasan teknis sekaligus memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama bilateral.

Substansi protokol mencakup penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, kerja sama bidang energi baru terbarukan, kerja sama sektor pertanian seperti perikanan, pupuk, dan minyak kelapa sawit, serta kerja sama bidang industri yang menjadi prioritas bersama seperti farmasi dan kesehatan, metalurgi, kimia, penerbangan, dan infrastruktur. Lebih lanjut, Indonesia dan Rusia juga mendorong kerja sama berkelanjutan di bidang logistik, kawasan ekonomi khusus, ekonomi kreatif, lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta penguatan kerja sama antar daerah.

Deputi Edi menyampaikan bahwa momentum positif dari penandatanganan ini diharapkan dapat segera diterjemahkan ke dalam hasil yang konkret melalui penguatan kerja sama teknis, percepatan inisiatif yang sedang berjalan, serta pengembangan proyek-proyek prioritas yang implementatif.

“Melalui penandatanganan Protokol Pertemuan ke-7 WGTII RI-Rusia ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk melalui peningkatan akses pasar, investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah,” pungkas Deputi Edi.

Turut menyaksikan dalam prosesi penandatanganan adalah Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Sergey Tolchenov. (Fathi)

Share:

Read More

Dari Sampah Jadi Nilai Ekonomi PLN EPI Raih Platinum Nusantara CSR Awards 2026

Dari Sampah Jadi Nilai Ekonomi PLN EPI Raih Platinum Nusantara CSR Awards 2026. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meraih penghargaan Platinum Alignment dalam ajang Nusantara CSR Awards (NCSRA ke-17) 2026 yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Rabu (8/4).

Penghargaan ini diberikan atas program TJSL Pengelolaan Sampah Organik Dapur (SOD) melalui budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) di Gunung Kidul, yang dinilai memiliki dampak signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan nilai dalam rantai pasok.

Program ini mencatat skor 90,80 dan masuk dalam kategori ketahanan ekonomi masyarakat & rantai nilai. Selain itu, program tersebut juga meraih predikat Corporate Economic Protection Index (CEPI) Champion Candidate dengan nilai 2,72 yang menunjukkan bahwa setiap Rp 1 investasi CSR mampu melindungi sekitar Rp 2,72 nilai ekonomi dalam eksposur risiko operasional perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata transformasi peran CSR sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan.

"Penghargaan ini menunjukkan bahwa program TJSL PLN EPI tidak hanya berorientasi sosial, tetapi juga mampu menciptakan perlindungan nilai ekonomi perusahaan secara nyata dan terukur. Inilah arah baru CSR yang kami dorong," ujar Mamit.

Ia menambahkan bahwa program pengelolaan sampah organik berbasis maggot tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis perusahaan, tambahnya.

Program TJSL ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 12 terkait Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan, serta sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Chairman La Tofi School of Social Responsibility sekaligus Principal Assessor La Tofi ESG Rating, La Tofi, menegaskan bahwa NCSRA 2026 menghadirkan paradigma baru dalam praktik CSR di Indonesia.

"CSR bukan lagi sekadar aktivitas sosial, melainkan instrumen strategis untuk melindungi ekonomi perusahaan. Program yang dirancang berbasis risiko akan kembali sebagai perlindungan ekonomi yang nyata dan terukur," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran CEPI telah memberikan ukuran yang jelas dalam menilai keberhasilan CSR.

"Hari ini, CSR tidak lagi dinilai dari seberapa besar yang diberikan, tetapi seberapa besar nilai ekonomi yang berhasil dilindungi," tambahnya.

Ajang Nusantara CSR Awards 2026 menjadi tonggak penting dalam transformasi praktik CSR nasional, di mana program tidak hanya dinilai dari dampak sosial, tetapi juga kontribusinya dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan nilai perusahaan 

Bagi PLN EPI, TJSL bukan lagi sekadar kewajiban melainkan investasi strategis yang mengubah risiko menjadi nilai, limbah menjadi sumber daya, dan masyarakat menjadi mitra dalam membangun ketahanan bisnis yang berkelanjutan. (Ros)

Share:

Read More

Menteri LH Pacu PSEL Banjarmasin Raya, Atasi Krisis TPA dan Sampah Perkotaan

Menteri LH Pacu PSEL Banjarmasin Raya, Atasi Krisis TPA dan Sampah Perkotaan. (Dok. Kemen LH)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Aglomerasi Banjarmasin Raya sebagai solusi konkret krisis pengelolaan sampah perkotaan, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.

Menteri Hanif menegaskan bahwa percepatan pembangunan PSEL merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan.

“Bapak Presiden menginstruksikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai solusi konkret penanganan sampah perkotaan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih,” tegas Menteri Hanif.

Berdasarkan data KLH/BPLH tahun 2025, timbulan sampah di wilayah Banjarmasin Raya mencapai 945 ton per hari, terdiri dari Kota Banjarmasin 491 ton/hari, Kabupaten Banjar 354 ton/hari, dan Kabupaten Barito Kuala 100 ton/hari. Melalui pembangunan PSEL, direncanakan kapasitas pengolahan sebesar 535 ton per hari, dengan komposisi 415 ton/hari dari Kota Banjarmasin, 70 ton/hari dari Kabupaten Barito Kuala, dan 50 ton/hari dari Kabupaten Banjar.

Pembangunan PSEL ini menjadi krusial mengingat kondisi sejumlah TPA di wilayah tersebut. TPA Basirih dan TPA Tabing Rimbah telah ditutup, sementara TPA Cahaya Kencana dan TPA Regional Banjarbakula menghadapi keterbatasan kapasitas serta persoalan operasional, termasuk praktik open dumping.

Menteri Hanif menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan, jaminan pasokan sampah, serta sistem pengangkutan yang konsisten. Selain itu, pemilahan sampah di tingkat masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi operasional PSEL.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, menyampaikan bahwa inisiatif pembangunan PSEL ini merupakan dorongan dari pemerintah pusat melalui KLH/BPLH.

“Ini merupakan gerakan dari Bapak Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian, bagaimana sampah bisa habis dan dimanfaatkan menjadi energi listrik”.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan, wilayah Banjarmasin Raya membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkapasitas besar. PSEL diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.

KLH/BPLH menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi fondasi awal percepatan pembangunan PSEL di Banjarmasin Raya. Ke depan, sinergi antar daerah diharapkan mampu mempercepat penanganan sampah sekaligus menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (Deni)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Dorong Daya Saing Industri Otomotif dan Transisi Kendaraan Ramah Lingkungan

Menkeu Purbaya Dorong Daya Saing Industri Otomotif dan Transisi Kendaraan Ramah Lingkungan. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (9/4). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas penguatan pasar otomotif domestik serta percepatan transisi menuju kendaraan listrik (EV) dan hybrid di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Menkeu Purbaya menyoroti tren positif kinerja pasar otomotif nasional. Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan mobil pada kuartal pertama tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong kuat oleh lonjakan adopsi kendaraan listrik yang kian signifikan di tengah masyarakat.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan kebijakan bagi industri otomotif dalam negeri. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi peningkatan daya saing dan transisi di bidang otomotif.

"Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan agar industri otomotif dalam negeri semakin kompetitif secara global, sekaligus mendorong transisi menuju kendaraan yang lebih bersih," ujar Menkeu Purbaya melalui pernyataan resminya.

Melalui sinergi antara regulasi pemerintah dan kesiapan pelaku industri di bawah naungan GAIKINDO, Indonesia diharapkan mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia sekaligus menekan emisi karbon di sektor transportasi. (Budi)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Kembali Pimpin Sidang Debottlenecking Satgas P2SP, Dorong Percepatan Penyelesaian Aduan Pelaku Usaha

Menkeu Purbaya Kembali Pimpin Sidang Debottlenecking Satgas P2SP, Dorong Percepatan Penyelesaian Aduan Pelaku Usaha. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, kembali memimpin Sidang Aduan Kanal debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Kamis (9/4) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi di Indonesia.

Membuka sidang, Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya forum ini sebagai instrumen percepatan perbaikan iklim investasi nasional. “Selamat datang di Sidang Debottlenecking, task force yang dibentuk oleh Bapak Presiden untuk memastikan iklim investasi membaik secara signifikan dan cepat,” ujar Menkeu.

Pada sidang hari ini, pembahasan difokuskan pada sejumlah isu strategis. Agenda pertama mengangkat aduan dari PT GBKEK Industri Park terkait permohonan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Permohonan yang telah diajukan sejak tahun 2022 tersebut belum memperoleh tindak lanjut, sehingga memerlukan percepatan penyelesaian untuk mendukung pengembangan KEK Galang Batang sebagai kawasan industri yang strategis.

Agenda berikutnya membahas aduan dari PT Asinusa Putra Sekawan mengenai kebutuhan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan selaras. Hal ini mencakup pengaturan perizinan, pengawasan, serta tata kelola operasional kegiatan floating storage unit (FSU) dan bunkering di Pelabuhan Pulau Nipah. Kejelasan regulasi dinilai krusial untuk mendukung kelancaran operasional sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik nasional.

Hingga 8 April 2026, kanal aduan debottlenecking telah menerima total 112 aduan dari pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 aduan telah berhasil diselesaikan, mencerminkan progres nyata dalam upaya percepatan penanganan kendala di lapangan.

Melalui sidang debottlenecking, pemerintah terus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan berbagai hambatan investasi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Langkah ini diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Budi)

Share:

Read More

Pertamina Patra Niaga Jaga Kelancaran Distribusi LPG melalui Kesiapan Armada Logistik

Pertamina Patra Niaga Jaga Kelancaran Distribusi LPG melalui Kesiapan Armada Logistik. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan distribusi LPG nasional melalui dukungan armada logistik laut yang dioperasikan secara terintegrasi, guna menjaga kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat di tengah dinamika global yang berkembang.

Distribusi LPG saat ini didukung oleh armada kapal milik dan kapal sewa (charter). Untuk armada milik, terdapat 9 kapal LPG captive yang berperan dalam sistem distribusi domestik, serta didukung lebih dari 30 kapal charter guna menjaga fleksibilitas penyaluran ke berbagai wilayah. Setiap kapal LPG memiliki kapasitas angkut rata-rata sekitar 1.700–2.000 Metrik Ton (MT) per voyage, sehingga mendukung pengangkutan dalam volume yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di berbagai daerah.

Secara agregat, penyaluran LPG yang didukung armada laut ini menjangkau berbagai regional dengan total volume sekitar 223 ribu MT per bulan, yang tersebar di beberapa wilayah utama seperti Sumbagut sekitar 77 ribu MT, Sumbagsel 24 ribu MT, JBT 45 ribu MT, Jatimbalinus 35 ribu MT, Sulawesi 34 ribu MT, Kalimantan 5 ribu MT, serta Maluku & Papua.

Dalam beberapa waktu terakhir, Pertamina Patra Niaga mencermati adanya peningkatan aktivitas pembelian LPG di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan terus melakukan pemantauan dan penyesuaian operasional distribusi agar penyaluran LPG tetap berjalan dengan baik.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menyampaikan bahwa kesiapan armada logistik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran distribusi LPG di berbagai wilayah.

“Sebagai bagian dari sistem distribusi energi nasional, kami terus mengoptimalkan kesiapan armada logistik untuk mendukung penyaluran LPG ke masyarakat. Distribusi LPG merupakan sistem yang saling terhubung, sehingga perlu dikelola secara seimbang antara pasokan dan kebutuhan,” ujar Ega.

Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak dan sesuai kebutuhan, sehingga distribusi dapat berjalan lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Seluruh aktivitas distribusi LPG dijalankan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang ketat untuk memastikan keselamatan operasional sekaligus menjaga keandalan distribusi energi nasional.

Melalui pengelolaan distribusi yang terkoordinasi dan dukungan armada logistik yang adaptif, Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga kelancaran penyaluran LPG di berbagai wilayah Indonesia. (Siti)

Share:

Read More

Pengukuhan Pengurus IISIA, Kemenperin Perkokoh Industri Baja Nasional di Kancah Global

Pengukuhan Pengurus IISIA, Kemenperin Perkokoh Industri Baja Nasional di Kancah Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya dalam upaya memperkuat industri baja nasional sebagai salah satu sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini mengemuka pada acara pengukuhan pengurus The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) periode 2026–2030.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, IISIA merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan penguatan struktur industri nasional, khususnya dalam membangun industri baja yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Pemerintah memandang IISIA sebagai mitra penting dalam bersinergi untuk memperkuat industri baja nasional. Kepengurusan baru diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus mengoptimalkan peluang strategis ke depan,” ujar Menperin dalam sambutannya di Jakarta, Jumat (10/4).

Menperin mengemukakan, subsektor industri logam dasar, termasuk baja, menjadi salah satu motor penggerak ekonomi dengan pertumbuhan mencapai 15,71 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya permintaan dari sektor infrastruktur, manufaktur, dan industri hilir bernilai tambah.

Menperin juga mengungkapkan, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-13 produsen baja dunia dengan produksi mencapai sekitar 19 juta ton pada tahun 2025. Dalam enam tahun terakhir, produksi baja nasional tumbuh konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 14 persen per tahun.

“Tren peningkatan produksi nasional ini menunjukkan fondasi industri yang semakin kuat, sekaligus membuka ruang yang besar untuk peningkatan kapasitas dan pendalaman industri baja nasional ke depan,” tuturnya.

Namun demikian, Menperin menyoroti masih adanya tantangan struktural, seperti rendahnya utilisasi industri baja yang berada di kisaran 52,7 persen, serta defisit pada produk antara dan hilir akibat tingginya impor bahan baku. Selain itu, tekanan global berupa kelebihan kapasitas baja dunia dan potensi praktik dumping juga menjadi perhatian serius pemerintah.

“Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi penguatan industri baja nasional, antara lain melalui perlindungan pasar, penerapan SNI wajib, kebijakan energi melalui HGBT, penguatan hilirisasi, peningkatan efektivitas kebijakan P3DN, serta pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan investasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairman IISIA Muhamad Akbar menyampaikan komitmen pengurus baru untuk memperkuat peran IISIA sebagai wadah kolaborasi industri baja nasional.

“Kami ingin IISIA menjadi rumah yang solid bagi seluruh pelaku industri baja, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional. Industri baja bukan hanya sektor ekonomi, tetapi fondasi pembangunan bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepengurusan IISIA periode 2026–2030 akan mengusung visi pengembangan ekosistem industri baja yang “Blue-Green”, yaitu berbasis inovasi sekaligus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, IISIA juga berkomitmen untuk memperkuat solidaritas antaranggota dan meningkatkan daya saing industri baja Indonesia di tingkat global.

“Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri, industri baja nasional tidak hanya mampu berjaya di dalam negeri, tetapi juga disegani di pasar internasional,” ungkapnya

Melalui pengukuhan ini, Kemenperin berharap IISIA dapat terus memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, meningkatkan utilisasi kapasitas produksi dalam negeri, serta mendorong substitusi impor guna memperkokoh kemandirian industri nasional. (Alfi)

Share:

Read More

Kemenperin Pastikan Layanan Publik Sektor Industri Tetap Prima di Tengah Pola Kerja Fleksibel ASN

Kemenperin Pastikan Layanan Publik Sektor Industri Tetap Prima di Tengah Pola Kerja Fleksibel ASN. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan publik melalui adaptasi pola kerja baru Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN di instansi pemerintah dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Kemenperin memastikan seluruh fungsi pelayanan, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha, tetap berjalan optimal, responsif, dan tepat waktu di tengah penerapan skema kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA).

“Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja yang terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Senin (6/4).

Sekjen Kemenperin menegaskan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menginstruksikan seluruh unit kerja untuk tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, pemangku kepentingan di sektor industri tetap mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Transformasi pola kerja ini didukung dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala. Mekanisme tersebut bertujuan agar setiap unit kerja dapat memastikan pencapaian target kinerja secara transparan dan akuntabel, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan.

“Digitalisasi menjadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital mulai dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Hal ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga kami lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri,” papar Eko.

Di sisi lain, penerapan pola kerja fleksibel ini juga diiringi dengan penguatan gerakan hemat energi di lingkungan perkantoran. Kemenperin mendorong optimalisasi penggunaan listrik, air, serta fasilitas pendukung lainnya secara lebih efisien melalui pengendalian operasional dan pemanfaatan sarana kerja secara selektif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan pemborosan energi sekaligus meningkatkan efisiensi belanja operasional.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Kemenperin dalam mendukung agenda industri hijau dan pembangunan berkelanjutan (ESG) yang menjadi prioritas dalam transformasi sektor manufaktur nasional. Efisiensi energi tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga memperkuat peran pemerintah dalam mendorong praktik ramah lingkungan.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Kemenperin menegaskan kesiapannya dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang modern dan berdaya saing. Pelayanan publik yang prima diharapkan dapat terus menjaga iklim investasi dan produktivitas sektor industri di tanah air. (Alfi)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Lantik Andi Rahadian sebagai Dubes LBBP RI untuk Kesultanan Oman

Presiden Prabowo Subianto melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman. Acara pelantikan berlangsung pada Jumat, 10 April 2026 di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan Andi Rahadian sebagai duta besar tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah duta besar yang dilantik pada hari ini.

“Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada Andi Rahadian.

Acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Andi Rahadian. Pelantikan Dubes LBBP RI diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam acara pelantikan yakni para ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi dan Keanggotaan Ombudsman RI

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Hakim Konstitusi, serta keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan tahun 2026-2031 di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Hakim Konstitusi, serta keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan tahun 2026-2031 di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

Dalam acara tersebut, Liliek Prisbawono Adi diangkat menjadi Hakim Konstitusi berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung.

Surat keputusan tersebut dibacakan secara langsung oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Di hadapan Presiden, Liliek Prisbawono Adi pun mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Liliek Prisbawono Adi.

Sementara itu, pengangkatan keanggotaan Ombudsman RI masa jabatan tahun 2026-2031 didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun nama-nama yang diangkat dalam keanggotaan Ombudsman RI masa jabatan tahun 2026-2031, yakni:

1. Hery Susanto, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Rahmadi Indra Tektona, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Abdul Ghoffar, sebagai anggota;
4. Fikri Yasin, sebagai anggota;
5. Maneger Nasution, sebagai anggota;
6. Nuzran Joher, sebagai anggota;
7. Partono, sebagai anggota;
8. Robertus Na Endi Jaweng, sebagai anggota; dan
9. Syafrida Rachmawati Rasahan, sebagai anggota.

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/sebagai Wakil Ketua Ombudsman/sebagai anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian,” ujar anggota Ombudsman RI yang dilantik mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Liliek Prisbawono Adi dan Ketua Ombudsman RI menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan. Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Dinda)

Share:

Read More

Perluas Basis Investor Ritel OJK Perkuat Literasi Pasar Modal, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Banten

Perluas Basis Investor Ritel OJK Perkuat Literasi Pasar Modal, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Banten. (Dok. OJK)

Banten, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor Pasar Modal sebagai upaya memperluas basis investor domestik sekaligus mendorong pemanfaatan Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Penguatan literasi keuangan juga sangat diperlukan untuk semakin melindungi masyarakat dari berbagai penipuan termasuk tawaran investasi ilegal.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi yang hadir dalam acara edukasi keuangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Kamis.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Serang, Banten pada 8–10 April 2026 yang menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), komunitas perempuan, hingga mahasiswa.

“Masih ada PR besar kita untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat dan publik kita karena tanpa pemahaman yang memadai tentu rentan kita semua terbujuk iming-iming dan tawaran yang menggiurkan dari penyelenggara investasi yang sebetulnya di belakangnya memiliki motif yang tidak baik atau sering dikenal sebagai investasi ilegal dan investasi bodong," kata Hasan Fawzi.

Hasan menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025 untuk pasar modal menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat hanya sekitar 17,78 persen. Angka ini menandakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman berinvestasi yang benar di pasar modal dan rentan terhadap penipuan dan tawaran investasi ilegal.

Melalui edukasi keuangan diharapkan masyarakat termasuk mahasiswa semakin paham dan bisa berinvestasi di pasar modal yang sekarang bisa diakses dengan mudah secara online dan terjangkau. 

“Di sisi lain, pasar modal juga menyediakan berbagai peluang investasi menarik yang bisa diakses sekarang dengan mudah oleh siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, karena sekarang layanan pasar modal itu datang ke ruangan-ruangan kita semua melalui layanan di smartphone kita masing-masing," kata Hasan.

Hasan dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat untuk selalu bersikap hati-hati dalam berinvestasi, termasuk memahami profil risiko dan menghindari perilaku spekulatif.

“Ada potensi volatilitas atau pergerakan harga yang naik turun secara tajam, maraknya penipuan yang bisa jadi di belakangnya seolah-olah investasi legal untuk saham dan kripto, kemudian juga ada potensi akun-akun yang dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang, misalnya. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua," tambahnya.

Hingga akhir Maret 2026 jumlah investor Pasar Modal Indonesia telah mencapai 24,4 juta investor, dengan 54 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Di Provinsi Banten, jumlah investor tercatat mencapai 1,2 juta investor dan menempati peringkat lima besar nasional.

Mewakili Gubernur Banten, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyampaikan bahwa Pasar Modal memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

“Pasar modal bukan hanya sekedar sarana investasi, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah," ujar Rina.

Sementara itu, Rektor Untirta Fatah Sulaiman menyampaikan bahwa edukasi Pasar Modal memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang cakap finansial.

“Pemahaman terhadap pasar modal menjadi sebuah kebutuhan bukan lagi sekedar pilihan. Banyak hal yang dapat dipelajari nanti oleh para jawara muda Untirta khususnya para mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi ini untuk menjadi individu yang memiliki kecakapan literasi keuangan, pemahaman strategi pengelolaan keuangan dan investasi yang sangat dibutuhkan di masa datang," kata Fatah.

SEPMT 2026 di Banten dilaksanakan melalui berbagai kegiatan edukatif yang menjangkau beragam segmen masyarakat, antara lain:

1. Edukasi Pasar Modal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Banten yang dihadiri oleh 1.000 ASN serta inisiasi pembentukan Galeri Investasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
2. Edukasi Pasar Modal kepada 500 peserta dari komunitas Perempuan di Provinsi Banten.
3. Kuliah Umum Sultan Ageng Tirtayasa yang dihadiri oleh 2.100 mahasiswa, membahas aset digital, produk dan mekanisme investasi Pasar Modal serta perlindungan investor.
4. Sosialisasi Obligasi Daerah kepada TPAKD di Provinsi Banten untuk mendorong pemanfaatan instrumen obligasi/sukuk daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah. (Dinda)

Share:

Read More

OJK Sambut Positif Klasifikasi FTSE Russell Dan Tegaskan Komitmen Penguatan Integritas Pasar Modal Indonesia

OJK Sambut Positif Klasifikasi FTSE Russell Dan Tegaskan Komitmen Penguatan Integritas Pasar Modal Indonesia. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif hasil asesmen FTSE Russell dalam pengumuman FTSE Equity Country Classification March 2026 Interim Announcement yang dirilis pada 7 April 2026.

Status Indonesia dalam klasifikasi FTSE Russell tetap berada pada kategori Secondary Emerging Market, setara dengan beberapa negara utama seperti Tiongkok dan India. Di samping itu, FTSE Russell tidak memasukan Indonesia ke dalam Watch List.

Penilaian FTSE Russell tersebut mencerminkan bahwa inisiatif-inisiatif yang tengah dilakukan melalui implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global index provider.

FTSE Russell juga menyebutkan bahwa berbagai langkah reformasi yang mencakup penguatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar akan terus dimonitor secara berkesinambungan seiring dengan proses implementasinya.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah diimplementasikan bersama Self-Regulatory Organizations (SRO), merupakan bagian dari upaya komprehensif dalam memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia.

Empat proposal penguatan transparansi pasar yang sebelumnya telah dikomunikasikan kepada global index providers kini telah dituntaskan seluruhnya, meliputi:

1. Transparansi data kepemilikan saham di atas 1 persen;
2. Penguatan granularitas klasifikasi investor menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor;
3. Kenaikan batas minumum free float menjadi 15 persen untuk mendorong likuiditas yang lebih sehat; serta
4. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism bagi investor.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih.

OJK memandang bahwa pengakuan atas berbagai inisiatif reformasi tersebut merupakan sinyal positif peningkatan kepercayaan investor, baik domestik maupun global. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa arah kebijakan yang ditempuh Indonesia telah sejalan dengan praktik terbaik (best practices) internasional dalam penguatan struktur dan kualitas pasar modal.

Ke depan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melanjutkan implementasi reformasi secara konsisten dan terukur, serta memperkuat komunikasi dan engagement dengan global index providers, termasuk FTSE Russell. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pasar.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pendalaman pasar melalui pengembangan produk dan perluasan basis investor. Dengan fundamental ekonomi domestik yang terjaga serta sinergi kebijakan yang berkelanjutan, OJK meyakini bahwa pasar modal Indonesia akan semakin kredibel, inklusif, dan berdaya saing global. (Dinda)

Share:

Read More

Penguatan Tata Kelola AI Jadi Kunci Mitigasi Risiko dan Keamanan Data

Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keynote speech dalam acara Leadership Awareness Forum Data & AI Governance di Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan kecerdasan artifisial tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa tata kelola yang kuat.

Lonjakan penggunaan AI dinilai telah melampaui kesiapan pengaturan, sehingga berpotensi memicu disinformasi, kebocoran data, hingga ancaman keamanan siber.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa perkembangan AI telah memasuki fase yang semakin kompleks.

Teknologi ini telah digunakan secara luas oleh masyarakat dan industri, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan tata kelola dan mitigasi risiko yang memadai.

“Transformasi digital bergerak dengan kecepatan eksponensial dan pemanfaatan data serta kecerdasan artifisial bukan lagi wacana, bukan lagi sesuatu yang berada di masa depan, tetapi sesuatu yang present, sesuatu yang berada dan kita hadapi setiap hari di hari-hari ini,” ujar Wamen Nezar Patria dalam Forum Leadership Awareness Data & AI Governance di Jakarta Selatan, Rabu (08/04/2026).

Ia menyoroti masifnya penggunaan AI generatif yang telah merambah berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam produksi konten digital yang semakin sulit dibedakan antara buatan manusia dan mesin.

“Makin lama makin halus, makin smooth, dan kadang-kadang kita sulit membedakan apakah ini asli atau bukan. Maksudnya asli apakah dibuat oleh manusia atau dibuat oleh mesin,” ungkapnya.

Fenomena ini dikenal sebagai realitas sintetis (synthetic reality) dan dinilai menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas informasi publik, termasuk potensi munculnya bias, misinformasi, dan disinformasi.

“Sehingga kita menyebutnya sebagai synthetic reality, realitas sintetik. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar buat kita ke depan dalam melakukan satu mitigasi. Jika produk-produk yang dihasilkan oleh generatif AI ini membawa dampak misalnya bias ataupun membawa dampak misinformasi dan disinformasi,” tegas Wamen Nezar.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, pemerintah menekankan bahwa AI harus tetap berada dalam kendali manusia, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

“Artificial intelligence ini harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan, empowerment tool, bukan sebagai pengganti peran manusia,” jelasnya.

Selain itu, aspek keamanan siber menjadi perhatian utama dalam transformasi digital.

Pemerintah menilai bahwa meningkatnya konektivitas turut meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber.

“Kita tidak mungkin mendesain satu platform digital tanpa memperhitungkan soal security. Karena semakin terkoneksi dunia ini ya, makin well connected tidak ada tempat yang aman,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah tetap melihat AI sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Pemerintah memandang perkembangan AI dan pemanfaatan data berskala besar sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi digital,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi, termasuk peta jalan AI nasional dan etika tata kelola AI, guna memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

“Saat ini mohon doanya juga semoga peraturan presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI ini bisa segera kita rampungkan,” ujarnya.

Pemerintah juga menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Negara sebagai pelopor dalam penerapan AI yang bertanggung jawab, termasuk dalam aspek inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan keamanan dan kedaulatan data. (Ilham)

Share:

Read More

Soroti Lonjakan Impor, Kemenperin Pacu Industri Kendaraan Niaga Kuasai Pasar Domestik

Soroti Lonjakan Impor, Kemenperin Pacu Industri Kendaraan Niaga Kuasai Pasar Domestik. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri kendaraan niaga nasional sebagai salah satu penopang utama sistem logistik dan distribusi barang di Indonesia. Hal ini turut mendukung kinerja industri alat transportasi yang selama ini merupakan salah satu subsektor strategis dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Sepanjang tahun 2025, kontribusi sektor industri alat transportasi mencapai 1,27 persen terhadap PDB nasional,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam sambutannya mewakili Menteri Perindustrian pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di Jakarta, Rabu (8/4).

Sekjen Kemenperin menjelaskan, kontribusi tersebut semakin diperkuat oleh subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, serta jasa reparasinya yang mencapai 2,02 persen terhadap PDB nasional.

“Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purna jual, serta peremajaan armada kendaraan niaga di berbagai sektor usaha,” ujar Eko.

Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,78 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan niaga yang andal dan efisien untuk mendukung sistem logistik nasional.

“Dalam konteks inilah, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi sangat relevan dan strategis sebagai platform yang menghadirkan berbagai solusi kendaraan niaga untuk menjawab kebutuhan logistik, distribusi, dan transportasi nasional yang terus meningkat,” tambahnya. Lebih dari itu, GIICOMVEC 2026 diharapkan juga dapat memperkuat posisi industri kendaraan niaga Indonesia dalam rantai nilai regional dan global.

Namun demikian, Kemenperin juga mencermati adanya sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), produksi kendaraan niaga pada tahun 2025 mengalami koreksi sebesar 3,5 persen menjadi 164 ribu unit, dari sebelumnya hampir 170 ribu unit pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada turunnya tingkat utilisasi industri menjadi sekitar 58 persen, di bawah batas efisiensi skala industri.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir mulai muncul ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan nasional. Pada tahun 2025 tercatat selisih sekitar 4.000 unit, di mana kebutuhan pasar domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan justru diisi oleh produk impor.

“Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons melalui penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi produksi, serta optimalisasi kapasitas terpasang,” tegas Eko.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenperin tetap proaktif mendukung implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) dalam rangka menciptakan sistem logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan. 

“Dukungan ini dilakukan melalui penguatan standar teknis kendaraan niaga, percepatan sertifikasi, serta integrasi data kendaraan ke dalam sistem nasional,” ujar Eko.

Kemenperin juga menyoroti praktik transaksi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penjualan tanpa dokumen resmi, yang berpotensi meningkatkan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan kendaraan.

Di sisi lain, maraknya peredaran truk impor yang tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 turut menjadi perhatian serius.

“Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menghambat upaya pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dinilai semakin strategis sebagai platform business-to-business yang mempertemukan pelaku industri, pengguna, dan pemangku kepentingan. Kehadiran 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung menunjukkan kesiapan sektor ini dalam menjawab kebutuhan logistik nasional.

“GIICOMVEC tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat keterhubungan antara produksi, pembiayaan, dan kebijakan. Ini penting untuk meningkatkan utilisasi industri sekaligus memperkuat peran kendaraan niaga dalam perekonomian,” ujar Eko.

Kemenperin berharap melalui penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dapat terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan teknologi kendaraan komersial yang adaptif dan berkelanjutan,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyampaikan, sektor kendaraan komersial memiliki peran vital sebagai tulang punggung distribusi nasional. 

“Truk dan bus merupakan urat nadi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi barang tetap terjaga, serta menjadi motor penggerak mobilitas publik. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kendaraan komersial yang tangguh, efisien, dan mengadopsi teknologi masa depan,” ujarnya.

Putu juga menambahkan, kinerja ekspor industri otomotif Indonesia pada tahun 2025 mencatat capaian positif dengan total ekspor kendaraan utuh (CBU) mencapai 518.212 unit atau meningkat 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kendaraan komersial menyumbang 20.326 unit, menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin diakui di pasar global.

Lebih lanjut, Putu menegaskan, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi momentum penting sebagai jembatan antara industri dengan pembeli profesional, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kami menargetkan lebih dari 11 ribu trade visitors dan berharap ajang ini dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kendaraan komersial Indonesia di pasar internasional,” tambahnya. (Alfi)

Share:

Read More

Pertamina Dorong 1.346 Sertifikasi UMKM di Awal 2026, MiniesQ Tembus Pasar Ritel Usai Kantongi Label Halal

Pertamina Dorong 1.346 Sertifikasi UMKM di Awal 2026, MiniesQ Tembus Pasar Ritel Usai Kantongi Label Halal. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memfasilitasi 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang Januari–Maret 2026, mencakup NIB, sertifikasi halal, HaKI, SPPL, dan lainnya, sebagai upaya memperkuat daya saing serta membuka akses pasar UMKM ke ritel modern.

Program ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan bahwa fasilitasi sertifikasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif,” ujar Baron.

Salah satu kisah sukses datang dari UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan. UMKM yang bergerak di bidang makanan sehat ini berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulannya berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.

Didirikan pada tahun 2022 oleh Minie Sudjarwo, mantan atlet nasional yang telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai instruktur body builder, MiniesQ lahir dari inspirasi tren gaya hidup sehat yang terus berkembang di masyarakat. Berawal dari satu varian produk healthy cookies, MiniesQ kini terus berinovasi menghadirkan camilan sehat yang tidak hanya lezat, tetapi juga bernutrisi.

“Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati,” ujar Minie.

Momentum penting terjadi setelah MiniesQ berhasil mengantongi sertifikasi halal. Kepercayaan pasar meningkat, membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket dan 1 supermarket di Jakarta untuk distribusi produk brownies dan oat. Selain itu, MiniesQ juga telah menjalin kemitraan distribusi dengan 90 pusat kebugaran (gym) di wilayah Depok dan sekitarnya, memperkuat posisinya di segmen healthy lifestyle.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen.

Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 serta mendorong program yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen ini diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Upaya tersebut didukung dengan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (Rizal)

Share:

Read More