Menko Polkam: Kita Tidak Bisa Menitipkan Bangsa Ini Kepada Generasi Muda yang Mudah Terhasut Konten Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian

Menko Polkam: Kita Tidak Bisa Menitipkan Bangsa Ini Kepada Generasi Muda yang Mudah Terhasut Konten Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian. (Dok. Kemenko Polkam)

Riau, WaraWiri.net - Penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital menjadi tantangan serius yang perlu diwaspadai seluruh elemen bangsa. Arus informasi yang semakin masif tidak hanya berpotensi mengganggu persatuan nasional, tetapi juga memengaruhi cara berpikir generasi muda sehingga diperlukan peran aktif semua pihak untuk menghadirkan informasi yang benar dan membangun.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam kegiatan “Silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat Kepulauan Riau” yang diselenggarakan di Markas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam, Jumat (03/07/2026).

“Kalau boleh saya katakan, perang kita sekarang sudah bukan perang di medan biasa lagi, tetapi perang di medan digital. Kita harus banyak memberikan informasi kepada rakyat kita, jangan sampai ruang digital diisi oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujar Menko Polkam.

Ia menilai, penyebaran informasi yang tidak benar menjadi ancaman serius apabila terus dikonsumsi oleh generasi muda tanpa kemampuan menyaring informasi secara kritis.

“Yang saya khawatirkan adalah kalimat-kalimat yang ada di situ diserap oleh anak-anak kita sebagai penerus bangsa, tentunya ini yang bisa merusak. Kita tidak bisa menitipkan bangsa ini kepada generasi muda yang mudah terhasut konten disinformasi, fitnah, dan kebencian,” tegasnya.

Menko Polkam pun mengajak seluruh unsur pemerintah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat untuk aktif memenuhi ruang digital dengan informasi yang benar, akurat, dan membangun. 

“Kita harus banyak dan rajin memberikan informasi kepada rakyat kita,” ujar Menko Polkam.

Selanjutnya, Menko Djamari juga menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai lebih dari tujuh persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan para pimpinan daerah dan rakyatnya dalam menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian yang mampu meningkatkan kepercayaan investor.

“Ini adalah suatu penciptaan kondisi yang memungkinkan dan memberikan kenyamanan sehingga para investor mau datang. Saya memuji dan menghargai itu,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kondisi yang sangat kondusif bagi investor bukan pekerjaan satu kelompok atau satu pemerintahan, tetapi merupakan akumulasi kerja sama seluruh pihak. Meski demikian, Menko Polkam mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat termasuk diantaranya mengurangi tingkat kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi tersebut harus juga dirasakan oleh rakyat kita, karena (pertumbuhan ekonomi) setinggi apa pun tetap tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menekankan kepada forum untuk terus menjaga kekompakan agar iklim investasi yang telah terbangun dengan baik di Kepulauan Riau.

“Tidak ada persoalan yang sulit apabila pekerjaan kita lakukan bersama-sama. Di sinilah peran Forkopimda, kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Jaga betul kekompakan di antara kita agar kondisi yang baik ini tetap terpelihara,” pungkas Menko Polkam.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat dari Kepulauan Riau yaitu Gubernur, Kapolda, ⁠Pangkogabwilhan I, ⁠Pangdam XIX/Tuanku Tambusai,Pangkoarmada I, ⁠Dankodaeral IV, ⁠Kajati, ⁠Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, ⁠Kabinda, ⁠Kepala Zona Bakamla Wilayah Barat, ⁠Kepala BNN, Danlanud Hangnadiem, ⁠Para Bupati dan Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau, ⁠Para Rektor Universitas, ⁠Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Se-Provinsi Kepuluan Riau. Menko Polkam turut didampingi oleh Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi II, III, dan IV, serta Staf Khusus Menko Polkam. (Putra)

Share:

Read More

Mensos Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial

Mensos Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial. (Dok. Kemensos)

Jakarta, WaraWiri.net - Jelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar pertemuan daring bersama seluruh kepala Sekolah Rakyat dan perwakilan dinas sosial se-Indonesia, Jumat (3/7/2026).

Kepada para kepala sekolah, Gus Ipul mengingatkan untuk menyiapkan dengan seksama dan teliti MPLS Sekolah Rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul sehubungan dengan adanya masa transisi dari Sekolah Rakyat rintisan ke Sekolah Rakyat Permanen. Untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang mungkin muncul, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah mempersiapkan seluruh tahapan.

“Saya ingin Kepala Sekolah benar-benar fokus membuat perencanaan, kemudian sekaligus tentu pengendalian dan monitoring evaluasinya dilakukan. Jadi mulai dari perencanaan implementasi monev-nya itu harus dibuat secara keseluruhan,” pesan Gus Ipul.

Adapun perencanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi mencakup tiga aspek kesiapan, yaitu kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan siswa dan kesiapan guru serta tenaga pedidik. Agar kesiapan ketiga aspek itu terpenuhi, Gus Ipul juga meminta kepala sekolah sebagai penanggung jawab pertama untuk senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Gedung dan bangunan lain tidak boleh hanya sekadar berdiri, seluruh kelengkapan fasilitas bagi siswa mencakup air bersih, listrik dan sebagainya diharapkan sudah siap sebelum MPLS dimulai. 

Status siswa pun juga sudah harus diputuskan melalui penetapan (pleno) kepala daerah. Setiap tenaga pengajar dan tenaga pendidik juga harus mengikuti jalannya MPLS.

Sekolah Rakyat permanen yang dimulai tanpa Sekolah Rakyat Rintisan terlebih dahulu akan mendapatkan tenaga pengajar dan tenaga pendidik sementara yang disediakan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat sekitar dan pendamping sosial sambil menunggu hasil rekrutmen pada awal Agustus 2026.

MPLS Sekolah Rakyat TA 2026/2027 akan dilaksanakan pada 14 – 31 Juli 2026 dan dilanjutkan matrikulasi pada 3 Agustus sampai 30 September 2026. Bagi Gus Ipul, masa-masa ini merupakan fase krusial karena semua pihak membutuhkan adaptasi agar siap secara fisik, mental, sosial dan akademik.

“Jadi urutan-urutannya itu MPLS, matrikulasi nanti terakhir adalah kegiatan belajar mengajar. Tujuan menyiapkan siswa secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik serta menyeluraskan kesenjangan kompetensi dengan kurikulum sekolah rakyat. Ini adalah masa-masa yang krusial. Kita beradaptasi, saling beradaptasi,” jelasnya.

Di masa krusial itulah, Gus Ipul meminta agar kepala sekolah bersama seluruh jajarannya menumbuhkan empati kepada para siswa yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda dan merangkul mereka. 

Menurut Gus Ipul, MPLS sangat penting sebagai fondasi kesetaraan agar bisa mengikuti irama hidup di Sekolah Rakyat, bukan hanya formalitas pembukaan semata. Ia berharap para siswa dapat memulai dari titik yang sama dan mengesampingkan perbedaan latar belakang mereka.

Meski berlangsung cukup singkat, seluruh peserta menyimak dan mengikuti pertemuan daring tersebut dengan saksama. Saat Gus Ipul membuka kesempatan untuk berdialog, baik Kepala Sekolah maupun perwakilan dinas sosial secara aktif mengemukakan kondisi terkini Sekolah Rakyat serta mengungkapkan potensi kendala yang mungkin akan mereka hadapi jelang MPLS.

Gus Ipul mendengarkan seluruh potensi kendala tersebut dan akan membahasnya bersama tim Kementerian Sosial agar risiko hambatan tersebut bisa ditangani sebelum MPLS dimulai.

Di akhir pertemuan, ada beberapa pesan yang ditekankan Gus Ipul kepada seluruh peserta yang hadir. Pertama, ia berharap Kepala Sekolah dan Dinas Sosial menaikkan level dan kelas mental karena saat ini seluruh pihak yang terlibat sedang mengelola aset besar dan program mulia, bukan hanya tugas rutin biasa. 

“Ini gedung sungguh-sungguh luar biasa dan untuk itu kita harus tanggung jawab, harus memperkuat komitmen kita untuk supaya kita imbangi gedung yang dibangun menggunakan uang rakyat dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, itu kita balas, kita imbani dengan kerja keras, kerja profesional, kerja yang sungguh-sungguh memrepresentasikan harapan Presiden yang sekaligus juga harapan rakyat,” tegasnya.

Gus Ipul menambahkan bagi para siswa dan orang tua mereka, 14 Juli saat MPLS dimulai merupakan hari dibukanya pintu masa depan bagi puluhan ribu anak yang sudah menunggu harapan. Untuk mewujudkannya, Kepala Sekolah dan Dinas Sosial harus berjalan beriringan dan bekerja sama sebagai kesatuan. Ia menegaskan bahwa koordinasi percepatan dan komunikasi kendala harus disampaikan sesegera mungkin.

Terakhir, ia berpesan agar seluruh pihak yang terlibat bekerja secara nyata agar dampaknya dirasakan oleh masyarakat. “Bekerja, bergerak, berdampak. Sekolah Rakyat adalah wajah nyata negara hadir untuk rakyat,” tutup Gus Ipul.

Tak hanya Gus Ipul, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Joko Widiarto, Direktur Jaminan Sosial Faisal, serta Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Afrizon Tanjung juga mengikuti pertemuan daring tersebut. (Junaedi)

Share:

Read More

Kolaborasi Kementerian PANRB dan Kemenkeu dalam Mewujudkan Keterpaduan Layanan

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian PANRB dan dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah (TDP) Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memacu keterpaduan layanan dalam ekosistem Pemerintah Digital melalui penguatan sinergi lintas instansi. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian PANRB dan dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah (TDP) Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, pada Kamis (02/07/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak DJP memaparkan rencana aksi penguatan kepatuhan perpajakan nasional, salah satunya melalui optimalisasi mekanisme Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada sektor pelayanan perizinan publik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi disepakati menjadi instansi percontohan (pilot project) untuk implementasi KSWP ini.

Selain itu, guna meningkatkan kompetensi dan literasi perpajakan di lingkungan pemerintahan, DJP mendorong integrasi materi perpajakan serta operasionalisasi sistem Coretax ke dalam ekosistem pembelajaran e-learning ASN nasional.

Plt . Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri PANRB akan senantiasa mendukung keterpaduan layanan dalam ekosistem pemerintah digital.

Menurutnya pemerintah digital merupakan kerangka transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Terdapat pula penyelarasan dengan DBRBN melalui ekosistem pemerintah digital.

“Transformasi digital pemerintah tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada pembangunan sistem yang mampu menjaga keamanan data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Disampaikan bahwa kementerian PANRB turut terlibat dalam pembentukkan Gugus Tugas (Task Force) lintas instansi, sebagai langkah memastikan seluruh rencana aksi berjalan taktis dan implementatif. Adapun gugus tugas yang dibentuk adalah Gugus Tugas Penyiapan KSWP, kemudian Gugus Tugas E-Learning Substansi Perpajakan yang akan terintegrasi modul bersama LAN).

Selanjutnya Gugus Tugas Kepatuhan ASN, TNI, dan Polri yang terintegrasi layanan administrasi kepegawaian dengan Coretax), lalu Gugus Tugas Penguatan Coretax yang didukung dengan kebijakan arsitektur Pemerintah Digital), dan terkahir Gugus Tugas Dukungan Administratif.

Langkah pembentukan gugus tugas diambil agar kerangka berpikir antarinstansi tidak lagi terhambat oleh batasan regulasi lama, melainkan fokus pada pencapaian target transformasi digital nasional secara menyeluruh.

Lebih lanjut dikatakan jika transformasi digital tidak hanya tentang sistem yang lebih cerdas, melainkan transformasi digital harus menanamkan rasa empati ke dalam pelayanan publik. Pihaknya ingin menciptakan sebuah fondasi digital yang inklusif, interoperabel, dan berdaulat untuk seluruh rakyat Indonesia, seperti yang menjadi arahan Presiden RI bahwa dengan penggunaan government technology akan mengatasi kebocoran anggaran, tidak efisien, hingga manipulasi administratif melalui sinkronisasi kementerian dan lembaga dalam satu jaringan. (Fathi)

Share:

Read More

Wamenag Ingatkan WBK - WBBM Jangan Hanya Kejar Predikat, Harus Cerminkan Integritas

Penguatan Kapasitas dan Integritas ASN Balai Diklat Keagamaan (BDK) Semarang. (Dok. Kemenag)

Semarang, WaraWiri.net - Sejumlah satuan kerja Kementerian Agama saat ini sedang berproses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syaf'i memngingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh dimaknai sekadar sebagai upaya memperoleh predikat, tapi harus menceminkan kejujuran dan integritas. 

Menurutnya, ketika seluruh pekerjaan diniatkan sebagai bentuk ibadah, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas akan tumbuh secara alami sehingga pelayanan kepada masyarakat pun menjadi lebih berkualitas.

"Ini harus memicu semangat agar ke depan kita bisa meraih WBK dan WBBM lebih banyak lagi di lingkungan Satuan Kerja Kemenag RI," pesan Wamenag saat memberikan Penguatan Kapasitas dan Integritas ASN Balai Diklat Keagamaan (BDK) Semarang, di Semarang, Jumat (3/7/2026).

Ditegaskan Wamenag, penguatan integritas, moral, dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama harus terus menjadi perhatian dalam upaya menghadirkan pelayanan publik keagamaan yang profesional dan berdampak bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman ASN harus terus meningkatkan kapasitas diri, berpikir inovatif, serta mampu menjawab tantangan yang terus berkembang.

"Saya pikir terobosan-terobosan untuk kebaikan Kemenag harus muncul dari BDK. Saya merasa terhormat bisa hadir di tengah rekan-rekan yang akan menentukan kualitas pengabdian ASN di masa yang akan datang," ungkapnya.

Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan seluruh Balai Diklat Keagamaan sebagai unit pelaksana teknis BMBPSDM terus berupaya menghadirkan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna meningkatkan kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat.

Secara khusus, Kaban Dhani--sapaan akrabnya--menjelaskan bahwa BDK Semarang memiliki wilayah kerja yang mencakup Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah ASN binaan sekitar 40 ribu orang.

"Jadi pengembangan kompetensi ASN di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta merupakan tanggung jawab BMBPSDM terkhusus BDK Semarang untuk memastikan bahwa mereka dapat meningkatkan kapasitas yang menurut peraturan ASN wajib mengikuti 20 JP per tahun," jelasnya. (Isna)

Share:

Read More

Legislator Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026, Demi Kebijakan Tepat Sasaran

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (Dok. DPR RI)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memberikan informasi secara jujur dan benar. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan Ferdiansyah usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, BPS menyampaikan masih ditemuinya penolakan dari sebagian masyarakat saat proses pendataan, yang berpotensi memengaruhi kualitas data statistik nasional.

Legislator tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan pendataan yang dilakukan BPS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data nasional, bukan untuk kepentingan lain. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada petugas statistik.

"Mari kita dukung Badan Pusat Statistik untuk melakukan tugas-tugasnya dengan niat baik. Data yang diolah menjadi sebuah angka statistik sangat penting dalam pengambilan keputusan di seluruh aspek untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Ferdiansyah.

Ia juga mengajak masyarakat membangun kesadaran akan pentingnya statistik dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pendataan yang dilakukan BPS.

"Ayo kita sama-sama membangun kesadaran di bidang statistik dengan memberikan data yang jujur, supaya pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa dan negara," pungkasnya. (Budi)

Share:

Read More

Pembangunan Flyover Perlintasan Sebidang Cimahi Rampung Desember 2026

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Cimahi, Jawa Barat. (Dok. DPR RI)

Cimahi, WaraWiri.net - Komisi V DPR RI optimistis proyek pembangunan flyover perlintasan sebidang di Kota Cimahi rampung pada Desember 2026. Kepastian ini diperoleh setelah proses kelanjutan pembangunan mulai berjalan kembali pada Juli ini.

Saat ini, progres fisik infrastruktur pengurai kemacetan tersebut dilaporkan telah melewati angka 70 persen. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi, menyatakan, sisa pengerjaan proyek yang tinggal 24-25 persen itu diyakini dapat diselesaikan tepat waktu hingga akhir tahun. Keberadaan flyover ini dinilai sangat mendesak, karena tingginya frekuensi perjalanan kereta api di wilayah tersebut yang mencapai jeda per 9 menit, berbanding lurus dengan ribuan volume kendaraan bermotor setiap jamnya.

"Jadi, insyallah perlintasan sebidang flyover yang ada di Cimahi tadi, kami yakin bulan Desember bisa selesai. Solusi terkait dengan flyover itu sangat membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan, karena pasti tingkat kemacetan akan berkurang," ujar Mori usai meninjau lokasi, Jumat (3/7/2026).

Mori menegaskan, Komisi V DPR berkomitmen penuh mendorong pembangunan perlintasan sebidang sejenis di berbagai wilayah lain di Indonesia guna menghapus hambatan perjalanan kereta api sekaligus menjamin keselamatan warga sekitar. Meski anggaran total yang dibutuhkan secara nasional sangat besar mencapai Rp30 triliun, pihak legislatif memaklumi kondisi keterbatasan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah saat ini.

"Buat kami di Komisi V, enggak apa-apa anggaran ini belum bisa terpenuhi dalam waktu yang dekat atau jangka menengah. Tapi, paling tidak ada progres setiap tahun ada dua atau tiga perlintasan sebidang yang bisa kita bangun, sehingga secara perlahan-lahan mudah-mudahan pada saatnya nanti tidak ada lagi perlintasan yang bersinggungan dengan kereta api di seluruh Indonesia," tutup politisi Partai Nasdem ini. (Budi)

Share:

Read More

Film "Sintas" Produksi Warga Binaan Rutan Jakpus, Tunjukkan Sisi Lain Pemasyarakatan

Film "Sintas" Produksi Warga Binaan Rutan Jakpus, Tunjukkan Sisi Lain Pemasyarakatan. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus dorong pengembangan kreativitas dan potensi Warga Binaan sebagai proses pembinaan. Salah satu upaya tersebut ditampilkan melalui gala premiere "Sintas", sebuah film yang diproduksi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, Jumat (3/7).

Ini merupakan rangkaian kegiatan MOVE IT, Spirit of Reintegration, Creativity, and Education yang digagas Rutan Kelas I Jakarta Pusat untuk mendorong kreativitas, pendidikan, dan memperkuat semangat reintegrasi sosial bagi Warga Binaan.

Film Sintas merupakan hasil kolaborasi antara Warga Binaan dengan mantan Warga Binaan, Reza Bukan. Film ini mengangkat kisah perubahan hidup yang diraih melalui proses pembinaan di Rutan. Melalui alur cerita yang dekat dengan kehidupan nyata, Sintas menggambarkan bagaimana Warga Binaan memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, menjaga kesehatan fisik dan mental, membangun karakter, mengembangkan keterampilan, hingga mempersiapkan diri untuk kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas, Kadiyono, mengapresiasi berbagai inovasi pembinaan dan pelayanan yang telah dilaksanakan Rutan Kelas I Jakarta Pusat, termasuk pemanfaatan film sebagai media edukasi dan komunikasi publik. Menurutnya, Sintas mampu menggambarkan kondisi nyata yang berlangsung di lingkungan Pemasyarakatan sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung berbagai upaya pembinaan yang selama ini dijalankan.

Kadiyono menegaskan keberhasilan pembinaan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen.

“Semangat dan dedikasi petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas harus diimbangi dengan kemauan Warga Binaan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial,” terangnya.

Kadiyono juga menekankan pentingnya menyampaikan berbagai upaya pembinaan secara jujur, terbuka, dan apa adanya kepada masyarakat. Menurutnya, publik perlu mengetahui bahwa Pemasyarakatan telah bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan dan pembinaan.

“Melalui penyampaian informasi yang objektif, diharapkan terbentuk perspektif yang lebih positif terhadap Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan yang dilaksanakan,” harapnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Daerah Khusus Jakarta. Wachid Wibowo, atas komitmen Rutan Kelas I Jakarta Pusat dalam menghadirkan layanan pembinaan inklusif dan berkelanjutan.

"Kegiatan ini menjadi bukti pembinaan di Rutan berjalan dengan baik. Kami mendukung penuh seluruh program yang memberikan kesempatan bagi Warga Binaan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, menyampaikan Sintas bukan sekadar sebuah karya film, melainkan media yang merekam sekaligus menyampaikan proses perubahan yang nyata di lingkungan Pemasyarakatan.

"Film ini kami hadirkan bukan hanya sebagai karya kreatif, tetapi juga media untuk memperlihatkan proses pembinaan di Pemasyarakatan berjalan secara nyata. Kami ingin masyarakat melihat bahwa di balik tembok Rutan terdapat proses belajar, perubahan, dan harapan yang terus dibangun agar Warga Binaan siap kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat," terangnya.

Warga Binaan yang terlibat dalam produksi film juga menyampaikan pengalaman pembinaan yang mereka alami akan lebih autentik apabila disampaikan langsung oleh para pelakunya. Melalui film ini, mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses pembinaan mampu melahirkan perubahan positif dan karya membanggakan.

Melalui film Sintas, Ditjenpas berharap masyarakat makin memahami bahwa Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Warga Binaan untuk berkarya dan memberikan manfaat sebagai bekal kembali masyarakat. (Tedy)

Share:

Read More

Serah Terima Memori Jabatan 3 Pejabat, Wali Kota Ingatkan Plt Selesaikan Prioritas Pekerjaan

Serah Terima Memori Jabatan 3 Pejabat, Wali Kota Ingatkan Plt Selesaikan Prioritas Pekerjaan. (Dok. Pemkot Yogyakarta)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan serah terima memori jabatan tiga pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan asisten yang purna tugas kepada pelaksana tugas (Plt). Dokumen memori jabatan itu sebagai panduan bagi Plt melanjutkan estafet kepemimpinan. Terutama terkait pekerjaan dan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Serah terima dokumen memori jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Yogyakarta dari pejabat sebelumnya Yunianto Dwisutono kepada Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Agus Arif Nugroho. Serah terima dokumen memori jabatan Kepala Dinas Kesehatan dari pejabat sebelumnya Emma Rahmi Aryani kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Lana Unwanah. Sedangkan dokumen memori jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diknsosnakertrans) dari pejabat sebelumnya Maryustion Tonang kepada Plt Kepala Diknsosnakertrans Patricia Heny Dian Anitasari.

Serah terima dokumen memori jabatan itu disaksikan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan dan jajaran dinas terkait. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo sudah menugaskan pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta menjadi Plt di beberapa OPD sampai ada pengisian pejabat definitif. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo didampingi Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan memberikan arahan saat serah terima memori jabatan.

"Harapan saya ketika ada memori jabatan, PLT-PLT itu mengamankan jangan sampai meleng (lengah). Jadi kan biasanya kalau tidak diingatkan kadang-kadang enggak nyambung karena tidak tahu masalah yang harus disegerakan," kata Hasto ditemui usai serah terima memori jabatan di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (3/7/2026).

Hasto menyatakan ketika belum bisa menyelesaikan tahapan untuk kepala dinas yang definitif, maka ada pengisian Plt. Pihaknya berharap pejabat yang lama menjelaskan apa-apa yang harus dikerjakan oleh plt. Hasto yakin ada banyak hal krusial yang harus segera diselesaikan dan plt belum mengetahui. Sebelum prosesi serah terima dokumen memori jabatan, Hasto meminta para pejabat lama menyampaikan point-poin pekerjaan dan permasalahan yang menjadi perhatian kepada plt .

Hasto berharap dengan adanya serah terima dokumen memori jabatan itu membuat pergantian pejabat ke plt berjalan lancar dan bisa langsung bekerja. Pihaknya menegaskan surat keputusan terkait penugasan untuk Plt itu sudah diserahkan kepada pejabat yang ditugaskan. Mengingat untuk pengisian pejabat definitif butuh waktu dan proses ke BKN dan lain-lain. Ditargetkan jabatan plt tidak terlalu lama setidaknya, tidak sampai setengah tahun.

Serah terima dokumen memori jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra dari pejabat sebelumnya Yunianto Dwisutono kepada Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus Arif Nugroho.

"Kalau nggak diginikan (serah terima memori jabatan), plt belajar sendiri kan lama bisa dua minggu bahkan satu bulan. Kalau ini kan ada yang harus dibaca. Ini lho pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena kalau tanya kadang-kadang tidak tahu ke siapa. Katakanlah (plt) Dinas Sosial, kan bukan orang Dinas Sosial, dia dari staf ahli, kan dia enggak tahu urusan yang sosial," terangnya.

Sementara itu Pejabat lama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yunianto Dwisutono mengatakan secara normatif ketugasan asisten seperti terkait koordinasi sudah tercantum dalam regulasi. Namun ada beberapa (pekerjaan rumah) PR yang harus menjadi atensi. Misalnya terkait rumah di dinas yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, di SDN Tamansari 3.

"Juga program primadona Bapak Wali Kota Yogyakarta mengenai bedah rumah. Allhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar, hanya saja memang perlu hal-hal yang disempurnakan. Jadi jumlah yang dibedah tahun 2025 adalah 62 rumah dengan CSR. Tahun 2026 bedah rumah sampai Juni mencapai 77 rumah," jelas Yunianto.

Serah terima dokumen memori jabatan Kepala Dinas Kesehatan dari pejabat sebelumnya Emma Rahmi Aryani kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Lana Unwanah.

Pejabat lama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani memberikan saran perbaikan antara lain kinerja terkait penguatan lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting. Termasuk optimalisasi satu kampung satu bidan dan percepatan eliminasi tuberkulosis 2030. 

Sedangkan pejabat lama Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang menyoroti beberapa hal antara lain pembahasan Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, program blasting informasi peluang kerja kepada siswa SMK/SMA. Di samping itu terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan penurunan kemiskinan.

Plt Kepala Diknsosnakertrans Patricia Heny Dian Anitasari menyampaikan siap melajutkan PR-PR dan pekerjaan Dinsosnakertrans dari pejabat sebelumnya. Pihaknya sudah berkoordinasi di internal Dinsosnakertrans. Termasuk lintas opd, misalnya kemarin sudah terjun melakukan penjangkauan gelandangan pengemis.

"Tentu bersama-sama teman-teman Dinsosnakertrans siap melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Tion," tandas Heny. (Subhan)

Share:

Read More

Ombudsman RI Desak Lembaga Penegak Hukum Tindak Tegas dan Profesional dalam Kasus Penganiayaan Berat Korban YTR di Bandung

Ombudsman RI Desak Lembaga Penegak Hukum Tindak Tegas dan Profesional dalam Kasus Penganiayaan Berat Korban YTR di Bandung. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Menyikapi perkembangan serta mencermati perhatian publik yang sangat besar terhadap penanganan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dialami oleh seorang perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, dengan tersangka Taufik Hidayat, Ombudsman Republik Indonesia sesuai tugasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, meminta kepada lembaga penegak hukum agar proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan menekankan bahwa selain untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya, penegakan hukum juga harus mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban.

"Ombudsman RI secara tegas mengutuk keras tindakan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap korban. Tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun mental ini sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta tatanan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Ombudsman mendesak lembaga penegak hukum untuk menangani proses hukum kasus ini secara profesional dan transparan, tanpa adanya penundaan yang berlarut," tegas Syafrida di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Melihat dampak luar biasa yang dialami oleh korban YTR, Syafrida mengatakan Ombudsman RI akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara aktif terhadap setiap proses penanganan kasus apabila ditemukan dugaan penyimpangan prosedur, maladministrasi, atau tindakan yang berpotensi mengurangi keadilan kepada korban, serta kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Selain itu, Ombudsman juga mengingatkan kepada setiap kementerian/lembaga terkait untuk terus melakukan upaya pemulihan(victim recovery) secara komprehensif yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun pemulihan hak-hak korban YTR melalui mekanisme restitusi, kompensasi, rehabilitasi, atau bentuk pemulihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ombudsman RI melakukan pengawasan terhadap kepentingan dan hak-hak korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, perlindungan dari intimidasi atau ancaman, pendampingan hukum dan psikologis apabila diperlukan, serta akses terhadap mekanisme pemulihan yang efektif. 

Untuk itu Ombudsman juga mendorong koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dengan kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, agar proses penegakan hukum berjalan selaras dengan upaya pemulihan korban secara berkelanjutan.

"Negara wajib hadir memberikan perlindungan penuh. Ombudsman RI akan terus mengawal kasus ini serta memastikan pemenuhan hak korban ini, agar keadilan terwujud secara objektif sekaligus mengevaluasi efektivitas tugas serta fungsi instansi terkait," tutup Syafrida.

Di samping itu, Syafrida memberikan perhatian mengenai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang kini telah membedakan antara penganiayaan dan penyiksaan. Perbedaannya terletak pada tindakan subyek pelaku dan dampak yang dialami korban. Konsep penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya mengatur perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain dalam konteks tindak pidana umum antarindividu. Berbeda dengan itu, penyiksaan merupakan tindak pidana khusus yang terjadi dalam konteks penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau pejabat negara.

"Perbedaan mendasar antara penyiksaan dan penganiayaan terletak pada keterlibatan pejabat negara serta tujuan dari perbuatan tersebut. Penyiksaan dilakukan oleh atau dengan keterlibatan pejabat negara, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya, seperti pada proses pemeriksaan atau interogasi, dan umumnya disertai unsur pemaksaan untuk memperoleh pengakuan, informasi, atau tujuan tertentu lainnya. Sebaliknya, penganiayaan pada umumnya merupakan tindak kekerasan yang terjadi antarindividu tanpa melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara," terangnya.

Pengaturan mengenai tindak pidana penyiksaan kini telah diakomodir secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penyiksaan diatur secara tersendiri dalam Pasal 530.

Ketentuan tersebut mengadopsi substansiConvention Against Torture (CAT), yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik atau pihak lain yang bertindak dalam kapasitas resmi, maupun yang bertindak atas hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik, yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap seseorang.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyiksaan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dari penganiayaan, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih tegas untuk menindak aparat atau pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya. Sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI menegaskan bahwa setiap institusi penyelenggara pelayanan publik wajib menentang dan mencegah segala bentuk penyiksaan sebagai bentuk pelayanan publik yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat. (Fajar)

Share:

Read More

Kembali ke Rumah, Kemenhut Lepasliarkan Lima Individu Orangutan Tahap Ke-18 ke Taman Nasional Betung Kerihun

Kembali ke Rumah, Kemenhut Lepasliarkan Lima Individu Orangutan Tahap Ke-18 ke Taman Nasional Betung Kerihun. (Dok. Kemenhut)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) dan Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS/SOC) kembali bersinergi dalam melestarikan satwa liar dilindungi. Sebanyak lima individu orangutan yang terdiri dari satu jantan dan empat betina hasil rehabilitasi telah dilepaskan kembali ke habitat alaminya di Sub-DAS Mendalam, Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun.

Kelima individu orangutan tersebut adalah Benazir (14 tahun), Jamilah (25 tahun) beserta anaknya Ulin (1 tahun), dan Sinta (13 tahun) beserta anaknya Sabine (2 tahun). Mereka telah dinyatakan siap secara fisik maupun perilaku setelah melewati proses rehabilitasi intensif di Sekolah Hutan Jerora serta pemeriksaan medis dan karantina pra-pelepasliaran selama satu bulan.

Kegiatan ini menandai pelaksanaan Pelepasliaran Orangutan Tahap ke-18. Sejak dimulainya kerja sama ini pada tahun 2017 hingga Desember 2025, sebanyak 17 tahap pelepasliaran telah berhasil dilaksanakan dengan total 39 individu orangutan (37 hasil rehabilitasi dan 2 hasil translokasi) yang dilepasliarkan di kawasan TN Betung Kerihun. Orangutan yang dilepasliarkan terdiri dari subspesies Pongo pygmaeus pygmaeus dan Pongo pygmaeus wurmbii.

Persiapan keberangkatan telah dirancang secara matang guna meminimalkan stres pada satwa. Proses pengangkutan menempuh perjalanan darat dan air dari Sintang menuju Putussibau hingga ke stasiun pelepasliaran dengan total waktu sekitar 10–12 jam. Sebelum dilepaskan secara penuh, Orangutan diistirahatkan di kandang habituasi terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka pasca transportasi.

Sub-DAS Mendalam, TN Betung Kerihun dipilih sebagai lokasi pelepasliaran berdasarkan kajian ekologi komprehensif, yang menunjukkan ketersediaan vegetasi pakan Orangutan yang melimpah (mencapai 52% dari total jenis flora yang ditemukan) serta daya dukung habitat yang sangat memadai.

Selain memperkuat konservasi satwa liar dilindungi, upaya pemulihan populasi orangutan di habitat alaminya juga sejalan dengan agenda FOLU Net Sink 2030 melalui penguatan fungsi kawasan hutan sebagai penyerap karbon, penjaga keanekaragaman hayati, dan penyangga ekosistem.

Pasca-pelepasliaran, komitmen pemantauan tidak berhenti. Tim Monitoring yang terdiri dari 8 hingga 12 personel akan melakukan pemantauan intensif menggunakan metode nest-to-nest (mengikuti Orangutan dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali membuat sarang di sore hari) selama maksimal 3 bulan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kelima Orangutan mampu beradaptasi, mencari pakan alami, hidup mandiri, dan bertahan hidup di alam liar tanpa ketergantungan pada manusia.

Upaya konservasi bersama ini diharapkan dapat terus memperkuat populasi orangutan kalimantan di habitat aslinya sekaligus menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi multipihak dalam penyelamatan satwa endemik Indonesia yang terancam punah.

Kepala Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Titik Wurdiningsih berharap bahwa dengan pelepasliaran 5 individu Orangutan dan pelepasliaran Orangutan ke depan di TN Betung Kerihun, kelestarian dari keberadaan Orangutan tetap terjaga sehingga anak cucu kita masih bisa melihat di alam ke depan.

“Camp mentibat, Resor PTN Nanga Hovat diharapkan ke depan dapat dikembangkan sebagai pusat riset dan pusat edukasi khususnya terkait Orangutan. Begitupula dengan keindahan alam menuju lokasi pelepasliaran dapat dikembangkan untuk atraksi wisata alam arung jeram” jelas Titik Wurdingsih.

Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane menyampaikan bahwa keberhasilan pelepasliaran tahap ke-18 ini merupakan buah dari konsistensi dan dedikasi panjang dalam proses rehabilitasi satwa. Beliau menekankan bahwa kembalinya lima individu orangutan ini ke habitat alami mereka di TN Betung Kerihun bukan sekadar akhir dari masa rehabilitasi, melainkan sebuah awal baru bagi penguatan populasi orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) di alam liar.

Ke depannya, Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat berharap sinergi dan kolaborasi multipihak seperti ini dapat terus ditingkatkan, tidak hanya dalam hal pelepasliaran, tetapi juga dalam memperketat perlindungan habitat dan gencar memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, ancaman terhadap satwa liar dilindungi dapat terus ditekan, dan keharmonisan antara manusia serta kelestarian alam dapat terwujud secara berkelanjutan di Kalimantan Barat. (Bambang)

Share:

Read More

Pertamina Buka Rekrutmen Internship bagi Fresh Graduate, Pendaftaran Hingga 5 Juli 2026

Pertamina Buka Rekrutmen Internship bagi Fresh Graduate, Pendaftaran Hingga 5 Juli 2026. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Pertamina Group membuka rekrutmen Internship bagi mahasiswa yang sudah lulus kuliah. Pertamina menyediakan kesempatan kepada 400 lebih peserta untuk ditempatkan pada 21 entitas bisnis di bawah Pertamina Group.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Program Internship memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang ingin mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan Pertamina Group.

“Program Internship terbuka bagi seluruh lulusan perguruan tinggi yang ingin berkembang bersama Pertamina Group.” ujar Muhammad Baron.

Periode pendaftaran berlangsung pada 1 - 5 Juli 2026. Informasi resmi rekrutmen dapat diakses melalui http://recruitment.pertamina.com atau akun Instagram @pertamina dan @pertaminacareer.

“Proses rekrutmen Pertamina Group sepenuhnya tidak dipungut biaya. Waspada terhadap informasi rekrutmen yang tidak resmi,” tegas Baron.

Bagi fresh graduate yang tertarik mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina bisa mendaftar dengan cara:

1. Buat akun di 🔗recruitment.pertamina.com

2. Lengkapi data diri hingga 100%

3. Buka menu Lowongan Kerja

4. Pilih Internship dan lamar posisi yang paling sesuai dengan keinginan

“Progam Internship diharapkan dapat menciptakan ekosistem rekrutmen dalam menjaring talenta terbaik sekaligus memberikan ruang kerja bagi generasi muda lulusan perguruan tinggi yang ingin berkembang bersama Pertamina Group,” pungkas Baron. (Ros)

Share:

Read More

Neraca Perdagangan Mei 2026 Mencatat Defisit

Neraca Perdagangan Mei 2026 Mencatat Defisit. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatat defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya defisit neraca perdagangan migas di tengah neraca perdagangan nonmigas yang tetap mencatat surplus.

Defisit neraca perdagangan migas meningkat menjadi sebesar 3,76 miliar dolar AS pada Mei 2026 didorong oleh penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor migas. Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas pada Mei 2026 tetap mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, ditopang oleh tetap baiknya kinerja ekspor nonmigas yang mencapai sebesar 22,44 miliar dolar AS.

Kinerja ekspor nonmigas yang tetap positif terutama didukung oleh ekspor berbasis sumber daya alam seperti bahan bakar mineral serta nikel dan barang daripadanya. Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia. Dengan perkembangan ini, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Mei 2026 secara kumulatif tetap mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna makin memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Share:

Read More

Presiden Lukashenko Tegaskan Indonesia Mitra Penting Belarus di Asia Tenggara

Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko dalam pertemuan bilateral Indonesia-Belarus dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penting Belarus di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Presiden Lukashenko dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026.

“Indonesia akan selalu menjadi salah satu partner penting Belarus di Asia Tenggara. Dan tahukah anda, jika Anda cuma satu teman di Asia Tenggara bagi saya itu cukup,” ujar Presiden Lukashenko.

Presiden Lukashenko menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Belarus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang makin dekat. Menurutnya, kerja sama kedua negara telah mencatat berbagai kemajuan, baik yang sudah terealisasi maupun yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depan.

“Senang sekali dalam beberapa tahun ini hubungan Belarus dengan Indonesia sangat dekat, terdapat banyak progres di berbagai bidang, ada yang sudah tercapai untuk masa depan dan ada yang masih bersifat potensial,” ungkapnya.

Menurut Presiden Lukashenko, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan yang telah terjalin lebih dari tiga dekade. Sejak hubungan diplomatik kedua negara ditetapkan pada tahun 1993, kerja sama kedua negara terus berkembang dengan dasar saling menghormati dan saling mendukung.

Ia juga menyampaikan bahwa hubungan Belarus dengan Indonesia memiliki akar historis dan kesamaan pandangan dalam sejumlah isu internasional. Menurutnya, relasi kedua negara memperlihatkan adanya kesamaan tujuan dan dukungan satu sama lain.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lukashenko juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas undangan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ia menyebut kunjungan ke Indonesia memberikan kesan mendalam bagi dirinya dan delegasi Belarus. Presiden Lukashenko turut mengenang kunjungan pertamanya ke Indonesia pada tahun 2013 dan menilai Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dan memiliki prospek ekonomi yang kuat.

“Saya mengenang selalu kunjungan pertama saya yang tahun 2013 lalu dan saya melihat sendiri betapa cepatnya negara yang indah ini dan saya yakin bahwa ekonominya akan terus tumbuh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Lukashenko menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan kali ini telah direncanakan sejak satu tahun lalu. Menurutnya, pertemuan Presiden Prabowo di Belarus sebelumnya menjadi dasar penting bagi realisasi agenda kerja sama kedua negara. Ia menyampaikan bahwa Belarus melihat adanya kerja besar yang sedang dilakukan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kami dari Belarus sangat bahagia bahwa sebagai hasil dari kunjungan di Indonesia ini Anda telah melihat juga Belarus dan kami melihat sendiri bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu kerja besar. Saya ingin sekali lagi menetapkan bahwa apa yang kita sudah rencanakan sekarang direalisasikan,” katanya.

Presiden Lukashenko menyebut pembicaraan tingkat tinggi yang berlangsung di Jakarta berjalan konstruktif dan penuh persahabatan. Ia berharap hubungan tersebut dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang efektif di berbagai bidang. Presiden Lukashenko juga menegaskan bahwa Belarus siap bekerja sama erat dengan Indonesia, terutama dalam proyek-proyek ekonomi, perdagangan, serta bidang kemanusiaan, sosial, dan budaya.

“Kami dengan Anda berteman Pak Presiden di berbagai bidang, dan sangat berharap bekerja secara efektif. Perhatian penting bagi kami adalah proyek di bidang ekonomi dan perdagangan serta juga di bidang humaniter, sosial budaya,” ujarnya.

Kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko ke Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Selain menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama Belarus di Asia Tenggara, pertemuan tersebut juga membuka ruang lebih luas bagi kerja sama strategis yang saling menguntungkan di masa mendatang. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan dan memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Belarus.

Presiden Lukashenko tiba di halaman Istana Merdeka sekira pukul 11.25 WIB dengan iringan rangkaian penyambutan kenegaraan yang meliputi pengawalan 17 pasukan motoris dan 120 pasukan berkuda. Rangkaian pengawalan tersebut mengiringi Presiden Lukashenko dari kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga akhirnya memasuki gerbang utama Istana Merdeka.

Setibanya di halaman Istana Merdeka, tampak ratusan siswa sekolah dasar berdiri berjajar dengan melambaikan bendera kedua negara. Sorak antusias para pelajar menambah kemeriahan saat menyambut ketibaan Presiden Lukashenko.

Selain itu, Tari Enggang yang dibawakan oleh 10 penari dan 5 pemusik juga turut meramaikan rangkaian penyambutan kenegaraan. Tarian yang berasal dari Kalimantan Timur tersebut memiliki makna sebagai simbol penghormatan, keanggunan, dan keramahan masyarakat Dayak, dalam hal ini menjadi wujud penyambutan hangat untuk pemimpin negara sahabat.

Setelahnya, Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Aleksandr Lukashenko di sisi barat Istana Merdeka. Kedua pemimpin pun tampak berjabat tangan kemudian bersama-sama menuju beranda depan Istana Merdeka.

Diperdengarkannya lagu kebangsaan Republik Belarus, yang dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menandai dimulainya upacara penyabutan kenegaraan. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat yang turut diiringi dentuman 21 kali tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.

Setelah itu, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan. Kedua pemimpin kemudian saling memperkenalkan delegasi masing-masing negara yang hadir dalam agenda penyambutan tersebut.

Delegasi Indonesia yang turut hadir dalam penyambutan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Jose Tavares.

Rangkaian penyambutan dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu kenegaraan dan sesi foto bersama di ruang kredensial. Setelah itu, Presiden Lukashenko menuju ruang kerja Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti pertemuan empat mata (tête-à-tête) dan dikanjutkan dengan pertemuan bilateral guna membahas sejumlah isu strategis serta penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan Belarus.

Dalam pengantar pertemuan bilateral, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko ke Indonesia. Presiden Prabowo juga menyambut baik kunjungan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia tersebut.

“Selamat datang kembali di Jakarta setelah kunjungan terakhir yang mulia ke Indonesia 13 tahun yang lalu. Ini sekali lagi adalah kehormatan bagi Indonesia dan kehormatan bagi saya untuk menerima kunjungan kenegaraan yang mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diterimanya saat melakukan kunjungan ke Minsk, Belarus pada tahun lalu.

“Saya juga ingin ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat hangat yang diberikan kepada saya selama saya berkunjung ke Minsk pada bulan Juli tahun yang lalu,” pungkasnya.

Selanjutnya, rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Aleksandr Lukashenko ditutup dengan pernyataan pers bersama kedua pemimpin dan dilanjutkan dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta. (Dinda)

Share:

Read More

Wujud Syukur dan Penguatan Semangat Pengabdian, Korbrimob Polri Gelar Syukuran Kenaikan Pangkat

Wujud Syukur dan Penguatan Semangat Pengabdian, Korbrimob Polri Gelar Syukuran Kenaikan Pangkat. (Dok. Divisi Humas Polri)

Depok, WaraWiri.net - Dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan institusi, Rorenminops Korps Brimob Polri menggelar Syukuran Kenaikan Pangkat Anggota Polri dan ASN Tahun 2026, yang diselenggarakan di Gedung Gineung Pratidina, Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Depok, Jawa Barat. Kamis (2/7/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol. Yuri Karsono, dihadiri oleh Danpas Brimob ll Korbrimob Polri Brigjen. Pol Heru Novianto, Teknisi KBRN Utama Tk. ll Korbrimob Polri Brigjen Pol. Christiyanto Goetomo, Teknisi Jibom Utama Tk. ll Korbrimob Brigjen Pol. Djadjuli, serta para Pamen, Pama, dan anggota Jajaran Rorenminops yang terlibat.

Acara diawali dengan pembukaan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan sambutan perwakilan personel yang menerima kenaikan pangkat, Brigjen Pol. Heru Novianto.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Heru Novianto menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta apresiasi kepada pimpinan dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan. Beliau menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme.

Menurutnya, setiap personel dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, serta memberikan pengabdian terbaik demi kemajuan Korps Brimob Polri dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol. Yuri Karsono, dalam arahannya menekankan bahwa kenaikan pangkat bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.

Beliau mengajak seluruh personel untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi dalam meningkatkan disiplin, etos kerja, dan kualitas kinerja, sehingga mampu menjawab setiap tantangan tugas dengan profesional, adaptif, dan berintegritas.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan pembagian doorprize yang berlangsung penuh keakraban. Suasana kebersamaan tersebut menjadi simbol kuatnya kekeluargaan di lingkungan Rorenminops Korbrimob Polri.

Melalui kegiatan syukuran ini, diharapkan seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat semakin termotivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik, menjaga nama baik institusi, serta mengimplementasikan nilai-nilai Setia, Berani, dan Ikhlas dalam setiap pelaksanaan tugas. (Zidan)

Share:

Read More

Pastikan Kesiapan Operasional, Kakorsabhara Baharkam Polri Cek Langsung Senjata dan Kendaraan Dinas

Pastikan Kesiapan Operasional, Kakorsabhara Baharkam Polri Cek Langsung Senjata dan Kendaraan Dinas. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Pucuk pimpinan Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri, Irjen Pol. M. Nazly Harahap, S.I.K., M.M., turun langsung memantau kesiapan jajarannya. Beliau memimpin inspeksi dan pengecekan fisik terhadap jajaran senjata inventaris serta kendaraan dinas operasional aparat kepolisian.

Kegiatan inspeksi yang sangat strategis tersebut dipusatkan di Markas Komando (Mako) Korsabhara Baharkam Polri, Jakarta. Rangkaian pengecekan ini dilaksanakan pada hari Kamis (02/07/2026), dan dimulai tepat pada pukul 10.45 WIB.

Langkah pengawasan melekat ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan terukur. Institusi ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana pendukung operasional personel senantiasa berada dalam kondisi prima, lengkap, dan berstatus layak pakai.

Kesiapan fasilitas negara tersebut dinilai sangat krusial oleh jajaran pimpinan. Kendaraan dan persenjataan yang terawat dengan baik akan menjadi modal utama dalam mendukung kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan tugas anggota kepolisian di lapangan.

Dalam proses inspeksinya, Kakorsabhara turut didampingi oleh jajaran perwira tinggi dan menengah kepolisian. Tampak hadir mendampingi beliau, Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H.

Selain itu, jajaran Pejabat Utama (PJU) Korsabhara Baharkam Polri juga terlihat mengikuti jalannya pengecekan. Turut hadir pula Kepala Detasemen (Kaden) Perintis beserta jajaran Kepala Sub Detasemen (Kasubden) Perintis di lokasi kegiatan.

Di sela-sela pengecekan, Irjen Pol. M. Nazly Harahap menegaskan bahwa pemeliharaan aset adalah sebuah kewajiban mutlak. Kegiatan pengawasan ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban institusi terhadap fasilitas yang dibeli menggunakan uang negara.

“Pengecekan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga dan merawat kendaraan dinas maupun senjata inventaris agar selalu siap digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Irjen Pol. M. Nazly Harahap kepada seluruh jajarannya.

Dari hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan pada hari itu, didapati kesimpulan yang sangat memuaskan. Seluruh unit kendaraan roda dua maupun roda empat, beserta persenjataan inventaris, dinyatakan dalam kondisi yang sangat baik dan siap operasional.

Menurut Kakorsabhara, kesiapan sarana fisik merupakan pilar penting pendukung keberhasilan Polri. Evaluasi dan pengecekan ketat ini sekaligus menjadi bukti implementasi komitmen Korsabhara Baharkam Polri dalam mewujudkan moto kebanggaan kesatuan, yakni SIAP, SOLID, dan BERHASIL. (Ros)

Share:

Read More

KKP Bangun Kolaborasi Nasional Percepat Program Prioritas untuk Ketahanan Pangan

KKP Bangun Kolaborasi Nasional Percepat Program Prioritas untuk Ketahanan Pangan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema "Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).

"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional.

Lalu program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor. Disusul program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir.

Selanjutnya pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.

Dalam implementasinya, sambung Menteri Trenggono, Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up, yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sebagai bentuk penguatan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah, Rakornas turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, serta penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional di sekot kelautan perikanan.

"Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menilai pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan akan meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

"Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah," ujarnya. (Fathi)

Share:

Read More

Perkuat Mitigasi Pesisir Barat Sumatra, BMKG Resmikan HF Radar Array

Perkuat Mitigasi Pesisir Barat Sumatra, BMKG Resmikan HF Radar Array. (Dok. BMKG)

Sumatra Barat, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengoperasikan teknologi pemantauan laut mutakhir, High Frequency (HF) Radar Array, di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Peresmian ini menandai langkah strategis BMKG dalam memperkuat sistem observasi laut nasional, mempercepat peringatan dini tsunami, serta melindungi keselamatan nelayan dan aktivitas pelayaran di wilayah pesisir barat Sumatra.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur modern ini membuktikan komitmen BMKG yang tidak hanya fokus pada penanganan bencana, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendukung seluruh sektor pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi maritim.

“Kami memasang HF Radar ini di tempat-tempat yang strategis untuk mendapatkan informasi kemaritiman terbaik. Melalui alat canggih ini, BMKG dapat mengamati kondisi laut secara terus-menerus dalam cakupan luas, serta memperoleh data arus laut, gelombang, dan arah angin dengan jauh lebih cepat dan akurat,” kata Faisal di Pantai Lohong, Pariaman, Sumbar, Jumat (3/7).

Hingga saat ini, BMKG telah mengoperasikan 4 sistem HF Radar Array dari total 10 unit yang direncanakan di seluruh Indonesia. Khusus di Sumbar, alat pemantau ini terpasang di dua lokasi yang saling melengkapi untuk mengoptimalkan cakupan radar hingga jangkauan 80 km, yaitu di Masjid Al-Hakim (Kota Padang) dan Taman Anas Malik (Kota Pariaman).

Dengan beroperasinya alat baru ini, Sumbar kini diperkuat oleh tiga kolaborasi teknologi radar utama BMKG: Radar Cuaca C-Band di Bandara Minangkabau (untuk penerbangan dan modifikasi cuaca), Radar Maritim X-Band di Teluk Bayur (untuk area pelabuhan), serta HF Radar Maritim terbaru untuk pengawasan laut lepas.

Lebih lanjut, data dari teknologi ini tidak akan berguna jika tidak menyentuh masyarakat. Oleh karenanya, BMKG secara masif menggelar program edukasi melalui Sekolah Lapang demi mencetak masyarakat yang tangguh dan mandiri dalam menyikapi informasi cuaca dan iklim.

Di wilayah Sumbar, BMKG mencatat telah melaksanakan sebanyak 31 kali Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk membantu petani menentukan masa tanam detail hingga level kecamatan, serta memilih varietas tanaman yang tepat di tengah kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

BMKG juga melaksanakan sebanyak 6 kali Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) untuk melatih nelayan membaca data cuaca, arus, dan sebaran ikan melalui aplikasi Inawis. Dan telah melakukan sebanyak 6 kali Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami guna membangun kesiapsiagaan masyarakat.

“BMKG saat ini tengah mendorong 5 lokasi di Sumbar untuk masuk ke dalam Tsunami Ready Community, sebuah standardisasi komunitas siaga tsunami internasional dari IOC-UNESCO. Hal ini menjadi prioritas karena wilayah pesisir barat Sumatra langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi,” ujarnya.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, mengapresiasi penuh langkah BMKG yang resmi mengoperasikan teknologi HF Radar Array di wilayahnya. Kehadiran teknologi mutakhir ini dinilai strategis dalam memperkuat pertahanan maritim, mendukung ketahanan pangan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi keselamatan masyarakat pesisir dan para nelayan.

“Sumatra Barat berada di lokasi yang sangat vital dalam sistem pemantauan laut nasional. Ketika terjadi pergerakan mencurigakan di tengah laut sana, HF Radar ini langsung memantau dan mengirimkan informasi cepat ke daratan, sehingga kita bisa memitigasi risiko sejak dini,” papar Mahyeldi.

Di sisi lain, kehadiran infrastruktur ini juga membawa angin segar bagi kesejahteraan ekonomi. Data arus laut dari radar ini terintegrasi untuk mendeteksi lokasi berkumpulnya ikan, sehingga memudahkan nelayan langsung menuju titik tangkap terbaik secara efektif dan aman.

Mahyeldi menjelaskan bahwa keberadaan alat ini sekaligus memperkuat sistem keamanan dan pertahanan laut di Pesisir Barat Sumatra. Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen penuh mendukung visi Presiden RI dalam memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, nasional, serta konektivitas.

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyampaikan bahwa kehadiran HF Radar ini merupakan tonggak sejarah penting mengingat Kota Pariaman memiliki tingkat kerawanan bencana kelautan yang sangat tinggi. Berdasarkan data topografi, wilayah tertinggi di Kota Pariaman hanya berada di angka 13 hingga 15 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini sangat rentan terhadap potensi ancaman gempa skala besar (megathrust) yang diprediksi dapat memicu gelombang tsunami dengan ketinggian melebihi batas daratan tertinggi kota tersebut.

“Radar frekuensi tinggi ini akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau posisi laut secara real-time. Mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Ini adalah bukti nyata kolaborasi konkret antara pemerintah pusat melalui BMKG dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat,” ujarnya

Keberhasilan proyek strategis ini merupakan arahan langsung Presiden RI melalui kerja sama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Française De Développement (AFD) selaku _lender dan Collecte Location Satellites (CLS) sebagai penyedia_. BMKG menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kota Pariaman, serta 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di Sumatra Barat, dan Kedeputian Meteorologi yang telah bersinergi menyukseskan pembangunan ini.

Kepala BMKG mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fisik dan operasional infrastruktur HF Radar Array ini dari segala bentuk perusakan.

“Mari kita jaga bersama-sama agar fasilitas ini dapat beroperasi optimal, mendatangkan barokah terbaik, serta terus memberikan perlindungan keselamatan bagi kita semua secara berkelanjutan,” pungkas Faisal. (Rizal)

Share:

Read More