Indonesia-UNFPA Percepat Target SDGs Melalui Program Kerja Sama Siklus 11 (2026-2030)

Indonesia-UNFPA Percepat Target SDGs Melalui Program Kerja Sama Siklus 11 (2026-2030). (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia telah mencapai 62 persen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Lima tahun menuju 2030, pencapaian target-target kesehatan seksual dan reproduksi perlu diakselerasi. Kementerian PPN/Bappenas bersama UNFPA meluncurkan Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama atau Country Programme Implementation Plan (CPIP) dari Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA Siklus 11 (CP11) untuk periode 2026-2030 di Jakarta, Selasa (21/4).

Kerja sama strategis ini dirancang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus utama pada peningkatan daya saing sumber daya manusia, terutama melalui agenda pembangunan kesehatan untuk semua dan penguatan kesetaraan gender. Tercatat, Angka Kematian Ibu (AKI) telah turun drastis dari 346 per 100.000 kelahiran hidup (2010) menjadi 189 (2020), namun masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan SDGs, masing-masing 77 dan 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Untuk memaksimalkan bonus demografi dari puncak populasi usia produktif pada 2030, investasi dalam penguatan sumber daya manusia dan ketahanan penduduk dalam menghadapi pergeseran demografi sangat dibutuhkan. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam kesehatan seksual dan reproduksi, orang muda, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender selama 50 tahun lebih.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyatakan, "Kerja sama dengan UNFPA menjadi sangat penting. Program kerja sama ini akan mendukung implementasi berbagai instrumen global yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, termasuk SDGs, kesejahteraan, dan kesetaraan gender”.

Dalam sambutannya, Menteri Rachmat menjelaskan juga bahwa “Kementerian PPN/Bappenas sebagai government coordinating agency akan terus memastikan bahwa program kerjasama ini sejalan dengan prioritas nasional, serta memperkuat implementasinya melalui dukungan dari mitra pelaksana dan mitra strategis”.

Program CP11 ini diarahkan untuk mencapai hasil transformatif, yaitu mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah, menghapuskan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi, beradaptasi dengan perubahan demografis, serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan SDGs 2030. Dengan estimasi anggaran sebesar USD 38,5 juta, program ini akan memprioritaskan intervensi di wilayah-wilayah dengan kesenjangan tinggi dan masyarakat dalam situasi rentan.

"Siklus 11 program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNFPA ini menandai transisi final dari penyediaan layanan dan penggembangan kapasitas menuju penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan,” kata Hassan Mohtashami, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia.

“Visi kami selama 2026-2030 ini adalah percepatan kemajuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengisi kesenjangan, dan mengubah norma-norma sosial sehingga Indonesia mencapai prioritas-prioritas nasional dan komitmen global,” tegasnya.

CPIP RI-UNFPA Siklus 11 (2026-2030) memuat program-program yang bertujuan untuk mencapai empat output utama meliputi: (1) penguatan kapasitas penyediaan layanan kesehatan reproduksi berkualitas termasuk peningkatan kualitas pendidikan kebidanan, pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, serta Keluarga Berencana; (2) penguatan perencanaan, penganggaran, dan kemitraan pemangku kepentingan untuk penurunan kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP); (3) penguatan produksi serta pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti dan perencanaan pembangunan; dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan menangani KTP/AP dan praktik-praktik berbahaya.

Strategi kemitraan CP11 akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi berbasis agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, Indonesia akan terus memperkuat peran kepemimpinan globalnya melalui platform Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC) di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, kependudukan, dan kesetaraan gender. (Ros)

Share:

Read More

Bukan Sekadar Program, Kemitraan LAN-MGG Academy Fokus Cetak Generasi Pemimpin Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri acara LAN–Managing Global Governance (MGG) / German Institute of Development and Sustainability (IDOS) Joint Conference 2026, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Perubahan pada birokrasi Indonesia tidak hanya dilakukan antar-instansi dalam negeri. Kolaborasi global juga dilakukan pemerintah Indonesia agar transformasi birokrasi beradaptasi dengan dinamika internasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, tidak ada negara yang melakukan transformasi birokrasinya sendiri. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sudah 17 tahun bekerja sama dengan jaringan Managing Global Governance (MGG) Academy.

“Kolaborasi 17 tahun antara LAN dengan jaringan MGG Academy adalah bukti nyata bahwa kemitraan yang berkelanjutan membangun kapasitas. Bukan sekadar program, tetapi melahirkan generasi pemimpin publik,” ujar Rini dalam acara Joint Conference “Systemic Impact through Transformative Training”, yang diselenggarakan di ASN Corporate University, Jakarta, Senin (20/4/2026).

MGG Academy adalah program pelatihan dan dialog yang diselenggarakan oleh German Institute of Development and Sustainability (IDOS). Melalui South-South and Triangular Cooperation (SSTC), Indonesia bergerak melampaui sekadar mengadopsi pratik terbaik.

Perlu diketahui, SSTC adalah metode kolaborasi di mana negara-negara berkembang (Global South) berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk memecahkan masalah pembangunan bersama. Kerja sama ini untuk menuju pengembangan Solusi yang paling tepat, relevan, mudah beradaptasi, dan berakar pada realitas ekonomi negara berkembang.

Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan keterbatasan sumber daya, pengembangan kapasitas ASN perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih impact-oriented, di mana pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir, perilaku, serta sistem kerja organisasi yang berkontribusi pada dampak kebijakan yang lebih luas.

Sejalan dengan tema konferensi “Systemic Impact Through Transformative Training,” konferensi ini akan mempertemukan Schools of Public Administration (SPA) dari sejumlah emerging countries, antara lain China, Brasil, India, Meksiko, dan Afrika Selatan, untuk berbagi pengalaman, praktik baik, serta pendekatan inovatif dalam pengembangan human capital sektor publik.

Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat pembelajaran bersama serta memperkuat agenda kolaborasi menuju penguatan dampak sistemik pengembangan kapasitas sektor publik, khususnya dalam mendukung prioritas pembangunan Indonesia.

Transformasi membutuhkan ekosistem yang lebih luas, dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, hingga mitra pembangunan. 

“Hal ini membawa kita pada sebuah refleksi kritis, kemitraan bukan soal skala, ini soal inklusi. Inklusi bukan hanya tentang siapa yang mendapat manfaat, tetapi juga tentang siapa yang merancang dan memberikan layanan,” jelas Rini.

Menurut Rini, forum seperti ini lebih dari sekadar platform pertukaran ide. Pemerintah dan MGG Academy harusn menghasilkan kolaborasi nyata, terutama dalah tiga area konkret. 

“Pertama, adalah penelitian bersama tentang dampak sistemik dari pelatihan ASN. Kedua, pertukaran talenta antas-institusi. Serta ketiga, pengembangan bersama kurikulum kepemimpinan publik,” papar Rini.

Dari sisi lain, Kepala LAN Muhammad Taufiq menerangkan, Indonesia diposisikan sebagai model kepemimpinan sektor publik dalam pembaruan tata kelola global, menjembatani prioritas nasional dengan kolaborasi internasional. Adanya kolaborasi internasional ini, aparatur negara bisa mengantisipasi krisis bersama dengan menghadapi tantangan secara kolektif. Tantangan lainnya adalah ketahanan siber. Intelijen siber harus terpadu dan tangguh.

Melalui jaringan pelatihan regional, diharapkan mampu melakukan respons lebih terkoordinasi terhadap dinamika masyarakat. “Pengembangan kapasitas melalui kolaborasi ini akan terus ditingkatkan hingga tahun 2030,” pungkas Taufiq. (Siti)

Share:

Read More

Menag Dukung Pembangunan Gereja Bait Suci Pertama di Jakarta

Menag Nasaruddin Umar saat menyambut Perwakilan Anggota Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Gerald Causse di Kantor Kemenag Lap. Banteng, Jakarta. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mendukung rencana pembangunan Bait Suci (Temple) pertama di Jakarta. Hal ini Menag sampaikan saat menerima delegasi Kuorum Dua Belas Rasul (The Quorum of the Twelve Apostles) Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menag menjelaskan bahwa Kementerian Agama akan terus mengawal agar setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya dengan tenang. 

"Kementerian Agama berkomitmen memastikan setiap orang yang hidup di Indonesia dapat menjalankan keyakinannya dengan damai dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa," tegas Menag.

Menteri Agama Nasaruddin Umar

Menag menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antar-pemimpin agama untuk membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. 

"Hubungan positif seperti inilah yang kita butuhkan untuk membangun harmoni yang lebih damai berdasarkan saling percaya dan komunikasi yang terbuka," ujar Menag.

Perwakilan Anggota Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Gerald Causse, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Indonesia. Ia menegaskan komitmen Gereja untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta penguatan prinsip kebebasan beragama.

Penatua Gerald menjelaskan, fasilitas ini memiliki makna spiritual yang sangat vital bagi komunitas mereka, terutama terkait pelaksanaan sakramen pernikahan.

"Saat ini, anggota komunitas kami harus terbang ke Hong Kong atau Bangkok untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Dengan adanya Bait Suci di Jakarta, mereka akan dapat menjalankan ibadah tersebut di Indonesia," jelas Gerald.

Ia juga menginformasikan bahwa saat ini proses perizinan sedang berjalan dan diharapkan dalam waktu sekitar satu tahun ke depan, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) sudah dapat dilaksanakan.

Merespon kondisi global saat ini, Menag menambahkan bahwa semangat gotong royong dan saling membantu tanpa memandang latar belakang merupakan esensi dari budaya Indonesia. Di tengah tantangan global seperti isu kemanusiaan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, Menag meyakini bahwa tokoh agama memegang kunci sebagai penggerak perubahan.

"Para pemimpin agama memiliki kemampuan unik untuk menginspirasi pengikutnya agar menjadi agen perubahan demi terciptanya perdamaian dunia," jelasnya.

Menag berharap audiensi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan di masa depan dalam rangka merawat kebinnekaan di Indonesia. (Remond)

Share:

Read More

Lapas Kelas I Cipinang Tegaskan Komitmen Zero Halinar melalui Ikrar dan Deklarasi Bersama

Lapas Kelas I Cipinang Tegaskan Komitmen Zero Halinar melalui Ikrar dan Deklarasi Bersama. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang laksanakan ikrar bersama dan penandatanganan deklarasi zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar) sebagai komitmen menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik terlarang. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Lapas Kelas I Cipinang dan diikuti seluruh jajaran petugas pada Selasa (21/4).

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, menegaskan deklarasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penguatan komitmen ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

“Deklarasi zero halinar merupakan bentuk keseriusan kita dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Tidak boleh ada toleransi terhadap handphone ilegal, pungutan liar, maupun narkoba di Lapas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh jajaran,” tegas Wachid.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Sumaryo, menyampaikan strategi pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur guna mendukung implementasi zero halinar. Ia juga mengajak seluruh petugas untuk meningkatkan sinergi dan kepedulian terhadap lingkungan kerja agar potensi pelanggaran dicegah sejak dini.

“Penguatan pengamanan kami lakukan melalui razia berkala, pemetaan potensi kerawanan, dan peningkatan disiplin petugas. Hal ini sebagai langkah preventif agar lingkungan Lapas tetap bersih dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba,” jelas Sumaryo.

Di sisi lain, Kepala Bagian Tata Usaha, Ari Budiningsih, turut menegaskan pentingnya peran administratif dan pengawasan internal dalam mendukung implementasi zero halinar. 

“Kami memastikan seluruh sistem administrasi berjalan transparan dan akuntabel sehingga meminimalisir potensi penyimpangan. Komitmen ini harus didukung oleh sistem yang baik dan integritas individu,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan deklarasi oleh seluruh jajaran struktural sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan Lapas Kelas I Cipinang yang bersih dari halinar. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan seluruh jajaran terus menjaga integritas serta memberikan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional dan berlandaskan tata nilai PRIMA. (Deni)

Share:

Read More

Dorong Akselerasi Transformasi Pendidikan, Sekjen Kemenimipas Lantik Pejabat Poltek Imipas

Sekjen Kemenimipas, Asep Kurnia, Lantik Pejabat Poltek Imipas. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Sekjen Kemenimipas), Asep Kurnia, secara resmi memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltek Imipas) pada Senin (20/4/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Poltek Imipas.

Pelantikan tersebut menetapkan 10 pejabat strategis yang akan memperkuat struktur kelembagaan Poltek Imipas. Penetapan ini sekaligus menandai langkah konkret penguatan tata kelola dan kesiapan organisasi dalam mendukung transformasi pendidikan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Sekjen Asep menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan Poltek Imipas sebagai institusi pendidikan strategis.

"Hari ini adalah momentum awal tonggak estafet kepemimpinan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam mengukir perjalanannya untuk melahirkan insan-insan penerus Imigrasi dan Pemasyarakatan yang unggul dan berdaya guna bagi transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," tegas Sekjen Asep.

Ia menyampaikan bahwa pengembangan Poltek Imipas tidak terlepas dari proses panjang, termasuk izin pembukaan program studi pada Januari 2026 serta pengalihan sumber daya manusia sebagai bagian dari penataan kelembagaan. Pendidikan di Poltek Imipas diharapkan menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul melalui transfer pengetahuan teknis, pembentukan karakter, dan budaya kerja yang adaptif.

Sekjen Asep juga menekankan sejumlah fokus strategis yang harus segera dijalankan oleh para pejabat yang dilantik. Fokus tersebut mencakup penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lapangan, peningkatan kualitas SDM dengan budaya kerja PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel), serta penerapan sistem penjaminan mutu berkelanjutan.

Selain itu, para pejabat diingatkan untuk segera melakukan akselerasi kinerja dan membangun kolaborasi yang kuat guna menjadikan Poltek Imipas sebagai pusat keunggulan (center of excellence) di lingkungan Kemenimipas.

Pelantikan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Melalui penguatan institusi pendidikan, diharapkan lahir aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap menjawab tantangan global, sehingga berdampak pada pelayanan yang lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Di akhir sambutannya, Sekjen Asep menyampaikan harapan agar para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan terus berinovasi dalam membangun institusi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta semangat pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas demi kemajuan organisasi dan bangsa. (Subhan)

Share:

Read More

Ikrar Pemasyarakatan se-Jawa Timur, Kalapas Pemuda Madiun Komitmen Bersih Narkoba

Ikrar Pemasyarakatan se-Jawa Timur, Kalapas Pemuda Madiun Komitmen Bersih Narkoba. (Dok. Ditjenpas)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Madiun dukugn penuh upaya pemberantasan narkoba di lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini ditegaskan Kepala Lapas Pemuda (Kalapas) Madiun Rudi Kristiawan, pada momen penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dengan yang dirangkaikan dengan ikrar bersih dari narkoba oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur, Selasa (21/4).

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan memperkuat pengawasan dan membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum terkait. Lingkungan Lapas harus bersih dari narkoba demi mendukung pembinaan yang optimal,” tegas Rudi.

Sebelumnya, kegiatan diawali dengan penandatanganan PKS antara Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dengan BNNP Jawa Timur sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemberantasan serta pencegahan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti pembacaan ikrar bersih dari narkoba yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dan diikuti secara serentak oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur, termasuk Kalapas Pemuda Madiun.

“Kerja sama ini merupakan bentuk nyata keseriusan jajaran Pemasyarakatan dalam memerangi narkoba serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas,“ tegas Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono.

Hal senada disampaikan Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol. Budi Mulyanto. “Kami apresiasi komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika melalui sinergi lintas sektor,“ ucapnya.

Sebagai penutup. dilaksanakan pemusnahan barang bukti berupa 441 unit telepon genggam hasil penggeledahan rutin maupun insidentil di seluruh UPT Pemasyarakatan Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi komitmen bersama dalam menutup celah komunikasi ilegal yang kerap dimanfaatkan untuk peredaran narkoba di Lapas dan Rutan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemasyarakatan dan BNN di wilayah Jawa Timur makin solid dan berkelanjutan. Komitmen bersama yang telah diteguhkan tidak hanya menjadi simbol seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam langkah-langkah konkret guna menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari narkoba. (Deni)

Share:

Read More

Polri Ungkap 330 Tersangka Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi dalam 13 Hari

Polri Ungkap 330 Tersangka Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi dalam 13 Hari. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri bersama Polda jajaran kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dalam periode 7 hingga 20 April 2026. Dalam kurun waktu 13 hari tersebut, aparat berhasil mengamankan 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP).

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, didampingi Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait, Selasa (21/4).

Dalam sambutannya, Wakabareskrim Polri menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional dengan mempertahankan stabilitas harga BBM dan LPG bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah dinamika global.

Namun, ia menegaskan masih terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk kepentingan pribadi.

“Modus yang dilakukan antara lain dengan menimbun, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual kembali dengan harga industri untuk memperoleh keuntungan berlipat,” ujar Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Polri menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di sektor energi.

“Siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, penampung, maupun aktor di balik layar, akan ditindak tegas dan diproses hingga tuntas,” lanjutnya.

Selain pengungkapan terbaru, sepanjang periode 2025 hingga 2026 tercatat sebanyak 65 SPBU terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, dengan rincian 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan 19 masih dalam proses penyidikan.

Akibat perbuatan para pelaku, negara mengalami kerugian, distribusi energi terganggu, dan masyarakat menjadi korban.

“Keluhan terkait kelangkaan LPG 3 kg, kesulitan memperoleh solar subsidi, hingga antrean panjang di SPBU menjadi dampak nyata dari praktik ilegal tersebut,” ungkap Wakabareskrim.

Dalam periode 7–20 April 2026, aparat turut mengamankan barang bukti berupa:

- 403.158 liter solar

- 58.656 liter pertalite

- 8.473 tabung LPG 3 kg

- 322 tabung LPG 5,5 kg

- 4.441 tabung LPG 12 kg

- 110 tabung LPG 50 kg

- 161 unit kendaraan (R4/R6)

Kerugian negara pada periode ini diperkirakan mencapai Rp243.069.600.800.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya.

“Pembelian berulang BBM subsidi dari berbagai SPBU kemudian ditimbun dan dijual kembali untuk kepentingan industri, penggunaan kendaraan modifikasi dengan tangki besar, penggunaan plat nomor palsu untuk memanipulasi barcode, serta kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota,” jelasnya.

Sementara untuk LPG, modus yang dilakukan adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke tabung non-subsidi.

“Pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg, kemudian dijual sebagai LPG non-subsidi,” tambah Brigjen Irhamni.

Penindakan ini tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan distribusi ilegal yang terorganisir.

Polri menegaskan akan konsisten dalam menindak seluruh jaringan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, termasuk dengan menerapkan pasal berlapis.

“Kami memerintahkan kepada seluruh penyidik untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan hasil kejahatan dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bekerja sama dengan PPATK,” tegas Wakabareskrim Polri.

Polri juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kejaksaan Agung RI, PPATK, Puspom TNI, Pertamina, dan SKK Migas.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat dan media juga diajak untuk turut berperan aktif dalam pengawasan distribusi energi.

“Segera laporkan apabila menemukan praktik penimbunan, pengoplosan, modifikasi tabung, penjualan BBM subsidi di atas harga resmi, maupun distribusi LPG 3 kg yang tidak wajar,” imbau Wakabareskrim Polri.

Menutup pernyataannya, Wakabareskrim Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku penyalahgunaan subsidi energi.

“Tidak ada kompromi terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Jangan pernah menganggap subsidi negara sebagai celah untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen tegas dalam pemberantasan praktik ilegal tersebut.

“Zero Tolerance terhadap mafia BBM dan LPG subsidi. Kalian nekad, kami tindak tegas.”

Polri memastikan akan terus menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. (Tedy)

Share:

Read More

TNI Sahabat Anak, Ribuan Siswa PAUD Kunjungi Lanud Sulaiman

TNI Sahabat Anak, Ribuan Siswa PAUD Kunjungi Lanud Sulaiman. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Lanud Sulaiman menerima kunjungan sekitar 3.500 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lima kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan bertema "TNI Sahabat Anak". Kunjungan yang berlangsung selama beberapa hari ini dipusatkan di Kantor Dinas Teritorial Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Selasa (21/4/2026).

Komandan Lanud Sulaiman, Marsma TNI Eko Sujatmiko, M.M., menyambut hangat kedatangan para siswa beserta para guru dan orang tua pendamping. Dalam kesempatan tersebut, Danlanud berinteraksi langsung dengan anak-anak dan menyampaikan pesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan tertib.

"Selamat datang di Lanud Sulaiman. Silakan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah disusun dengan baik untuk mengenalkan lingkungan Lanud dan dunia kedirgantaraan. Kami juga mengimbau para orang tua untuk terus mengawasi anak-anak demi keselamatan dan keamanan bersama," ujar Danlanud.

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Bandung Barat, Tuti Suastri, M.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanud Sulaiman beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berkunjung. Menurutnya, kegiatan bertema "TNI Sahabat Anak" ini merupakan bagian dari kurikulum PAUD yang bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini, seperti kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, serta menghargai waktu.

"Kami berharap para siswa dapat membawa pulang pengalaman berharga yang akan membekas dalam proses tumbuh kembang mereka," ungkapnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian para siswa diajak melihat langsung pesawat-pesawat Fasida Jawa Barat, mendapatkan pengenalan aeromodelling, melihat mobil pemadam kebakaran, serta menyaksikan atraksi terjun payung yang menarik perhatian seluruh peserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Teritorial Lanud Sulaiman Kolonel Pas Pas Thohirin M., S.Pd., Penilik PAUD Kecamatan Cikalong Kabupaten Bandung Barat, ketua pelaksana, para ketua PC Himpaudi, para guru, serta orang tua pendamping siswa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap dunia kedirgantaraan sekaligus mempererat hubungan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat, khususnya generasi muda sejak usia dini. (Ilham)

Share:

Read More

Pangkoarmada RI Hadiri Pembukaan DSA dan Natsec Asia 2026

Pangkoarmada RI Hadiri Pembukaan DSA dan Natsec Asia 2026. (Dok. Puspen TNI)

Malaysia, WaraWiri.net - Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI), Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, menghadiri pembukaan Defence Services Asia (DSA) dan National Security (Natsec) Asia 2026, di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan yang mengusung tema "Enhancing Capabilities and Resilience through Technology" ini diikuti 1.456 perusahaan dari 63 negara dan dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Partisipasi dalam forum strategis ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan investor dan pimpinan industri pertahanan global, sekaligus mendorong perbaikan birokrasi serta penegakan hukum di sektor keamanan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pangkoarmada RI yang didampingi Asisten Operasi, Laksamana Pertama TNI Mohammad Taufik, dan Waasrena, Kolonel Laut (P) Sirilus Arif Susbintoro, melaksanakan courtesy call dengan Chief of Navy Malaysia, Laksamana Tan Sri Dato Zulhelmy Ithnain.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan penegakan aturan bersama guna mencegah ancaman dari pihak luar, termasuk kapal asing yang berpotensi mengganggu navigasi dan stabilitas kawasan. Selain itu, ditekankan pula perlunya sosialisasi serta komunikasi efektif antarnegara, dalam pengelolaan Selat Malaka untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan.

Kedua pihak sepakat akan melanjutkan diskusi antarnegara, guna memperkuat koordinasi keamanan kawasan serta membahas isu strategis, termasuk keamanan dan suplai energi regional.

Pangkoarmada RI menegaskan, "Koarmada RI berkomitmen memperkuat kerja sama regional yang tegas, terukur dan berkelanjutan, demi menjamin keamanan laut serta menjaga stabilitas kawasan, dari segala bentuk ancaman". (Ilham)

Share:

Read More

Kepala BGN Sampaikan Paparan pada Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang

Kepala BGN Sampaikan Paparan pada Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang. (Dok. BGN)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan paparan mengenai perkembangan dan dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Sabtu (18/4).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN menjelaskan bahwa latar belakang program ini berangkat dari perhatian Presiden terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

“Program ini sebetulnya berawal dari kegelisahan Presiden, karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, tiga juta per tahun dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta tahun 2045, dan sekarang permasalahannya bukan pertumbuhannya tapi berasal dari mana pertumbuhan itu,” ujar Dadan.

Ia menyoroti masih rendahnya rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yakni hanya sembilan tahun. Hal ini menyebabkan banyak anak yang tidak bisa mengakses makan bergizi seimbang.

“Jadi anak-anak Indonesia itu, dewasa ini banyak lahir dari orang tua yang pendidikannya hanya lulusan SD. Sehingga tidak heran kalau 60% anak tidak punya akses terhadap makan bergizi seimbang, 60% anak itu jarang minum susu bahkan tidak mampu minum susu,” ungkap Dadan.

Melalui Program MBG, pemerintah melakukan intervensi menyeluruh dengan difokuskan pada dua fase penting, yakni 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan perkembangan kecerdasan, serta fase usia sekolah yang berperan dalam pertumbuhan fisik yang optimal.

Dadan juga menekankan bahwa keberhasilan program ini diharapkan mampu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kecerdasan generasi mendatang.

“Kita harapkan dengan program ini stuntingnya bisa dicegah, karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78 kita dengan harapan dengan hadirnya program ini nanti 10 tahun 15 tahun ke depan yang lahir hari ini, 20 tahun kemudian akan jadi tenaga kerja produktif itu sudah tidak stunting, dan tinggi badannya naik karena kita intervensi dari sekarang,” ungkap Dadan.

Selain dampak pada kesehatan dan pendidikan, Dadan juga menyampaikan dampak yang lebih luas dari program MBG salah satunya dampak terhadap ekonomi lokal.

Hingga saat ini, Program MBG telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia melalui 27 ribu SPPG dengan total penyerapan anggaran mencapai Rp60 triliun. Anggaran tersebut telah tersebar dari Sabang hingga Merauke dan berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah, termasuk di tingkat desa.

“Alhamdulillah sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan hari ini sudah menyerap anggaran Rp60 triliun dimana anggaran itu seluruhnya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dadan. (Junaedi)

Share:

Read More

Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia

Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Imigrasi memproses hukum tiga pria warga negara Pakistan berinisial SA, MS, dan MWK atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Ketiganya diduga mengorganisasi pemberangkatan sejumlah warga negara asing (WNA) ke Australia secara ilegal melalui jalur laut di wilayah timur Indonesia.

Kasus bermula saat Kepolisian Resor Aru menangkap empat orang pria WN Pakistan berinisial SK, AS, MS, dan SUR di sebuah penginapan di wilayah Dobo, Maluku pada September 2025. Mereka mengaku masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan karena tertarik dengan tawaran SA melalui media sosial yang menjanjikan prosedur legal untuk mencapai Australia.

"Pada periode Juni hingga Agustus 2025, terdapat empat warga negara Pakistan yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Mereka dijanjikan dapat berangkat ke Australia melalui jalur yang diklaim legal oleh seorang WNA Pakistan berinisial SA yang berdomisili di Tangerang," jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.

Setelah tiba di Indonesia, para korban ditampung di sebuah kontrakan di Tangerang, Banten, sebelum melanjutkan perjalanan ke Ambon, Saumlaki, dan Dobo. Di wilayah Maluku inilah, tersangka MS dan MWK mempersiapkan kapal untuk menyeberang ke Australia.

"Pergerakan mereka kemudian terdeteksi, SK, AS, MS dan SUR diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Resor Kepulauan Aru pada tanggal 12 September 2025. Sedangkan 2 (dua) orang Warga Negara Pakistan, yaitu MS dan MWK diamankan oleh Petugas dari Kantor Imigrasi Tual pada tanggal 15 September 2025 di Saumlaki karena diduga berperan sebagai koordinator perjalanan. Pengembangan penyidikan kemudian mengarah pada SA yang ditangkap di Kabupaten Tangerang pada 10 Oktober 2025," lanjutnya.

Selanjutnya, pada 15 Desember 2025 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap SA, MS, dan MWK. Ketiganya kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Februari 2026 dan menjalani proses penyidikan.

Pada 10 April 2026, berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam waktu dekat, tersangka beserta barang bukti akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk proses penuntutan di pengadilan.

Ketiganya dijerat Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengacu pada pasal 457 UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Hendarsam menyatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi antarinstansi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian melalui koordinasi lintas sektor.

"Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia serta mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Sejalan dengan semangat "Imigrasi untuk Rakyat", penegakan hukum keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi kepentingan nasional dan memberikan rasa aman bagi masyarakat," pungkas Hendarsam. (Zikry)

Share:

Read More

Dirut BULOG Terima Kunjungan Mentan di Gudang BULOG Jawa Timur, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dirut BULOG Terima Kunjungan Mentan di Gudang BULOG Jawa Timur, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah. (Dok. Bulog)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Direktur Utama Perum BULOG, Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BULOG. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto serta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur, Langgeng Wisnu A.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG menyampaikan bahwa kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan aman. Berdasarkan data terkini, stok Cadangan Beras Pemerintah di Gudang BULOG telah mencapai 4,9 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dengan target dalam waktu dekat menembus 5 juta ton.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok pangan nasional. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Dirut BULOG.

Menteri Pertanian dalam kunjungan tersebut turut mengapresiasi langkah keterbukaan yang dilakukan BULOG, termasuk pelibatan unsur mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akademisi, serta para pakar dalam melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi stok beras di gudang.

“Saya melihat langsung bagaimana BULOG bekerja dengan transparan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik, karena ada cross check dari berbagai unsur masyarakat,” ungkap Menteri Pertanian.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi tantangan ke depan, termasuk dampak fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan berbagai program strategis lainnya.

Kunjungan kerja ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah dan Perum BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan serta ketahanan pangan nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Perum BULOG akan terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Putra)

Share:

Read More

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gandeng BRIN Untuk Tingkatkan Optimalisasi Budidaya Anggur Laut

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gandeng BRIN Untuk Tingkatkan Optimalisasi Budidaya Anggur Laut. (Dok. PLN EPI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Dalam rangka mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan di sekitar PLTU TJB, Anak Perusahaan PLN EPI, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi budidaya anggur laut di kawasan Pantai Pailus, Jepara.

Kegiatan yang berlangsung pada 15-16 April 2026 ini merupakan agenda diskusi teknis sekaligus perencanaan lanjutan budidaya anggur laut yang melibatkan dua kelompok nelayan di wilayah perairan operasional BAg. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas budidaya, tetapi juga sebagai alternatif sumber pendapatan bagi nelayan, khususnya saat musim angin timur ketika aktivitas melaut menjadi terbatas.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir peneliti dan ahli rekayasa dari BRIN, Dasep Hasbullah, yang berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai teknik budidaya anggur laut yang efisien serta adaptif terhadap perubahan cuaca. Diskusi berlangsung interaktif, diwarnai sesi konsultasi langsung dengan nelayan serta evaluasi praktik budidaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Dasep, anggur laut memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan pendekatan ilmiah dan sistem budidaya yang tepat.

Anggur laut merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Dengan teknik budidaya yang tepat dan pengelolaan lingkungan yang baik, produktivitasnya bisa tetap terjaga meskipun menghadapi perubahan cuaca, ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, BRIN memberikan pendampingan berbasis riset mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik budidaya yang efisien, pengelolaan kualitas air, hingga strategi panen yang optimal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus meminimalkan risiko kegagalan panen.

Aditya Yudanto, selaku Sekretaris Perusahaan, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan program CSR yang berdampak nyata bagi masyarakat pesisir khususnya di wilayah Operasional BAg Cabang Tanjung Jati, Jepara.

Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas melalui transfer ilmu dan teknologi, sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan nelayan, ujar Aditya.

Selain memperkuat kapasitas nelayan, program ini juga bertujuan menjaga harmonisasi antara aktivitas masyarakat pesisir dengan operasional pelayaran BAG, sehingga tercipta perairan yang aman, tertib, dan saling mendukung.

Ke depan, kolaborasi antara dunia industri, lembaga riset, dan masyarakat pembudidaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan anggur laut sebagai komoditas unggulan ekonomi pesisir sekaligus menjadi model pemberdayaan berbasis riset yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia. (Isna)

Share:

Read More

Optimalisasi Aset Negara, KPK Serahkan Rampasan Senilai Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Optimalisasi Aset Negara, KPK Serahkan Rampasan Senilai Rp3,52 Miliar ke Lemhannas. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pendekatan penegakan hukum berbasis pemulihan aset (asset recovery) dengan menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Langkah ini bukan sekadar administrasi aset, tetapi bagian dari strategi memaksimalkan dampak ekonomi dan pencegahan korupsi.

Penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah, sebagai upaya memastikan barang rampasan tidak terbengkalai, sekaligus memberi nilai tambah bagi kepentingan negara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa optimalisasi aset hasil korupsi menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek jera sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.

“Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme transparan dan berorientasi nilai guna,” ungkap Fitroh di Gedung Asta Gatra Lemhannas, Jakarta, Senin (20/4).

Menurutnya, pendekatan ini juga menegaskan pemisahan kewenangan antara fungsi eksekusi dan pengelolaan barang milik negara (BMN), sehingga setiap institusi dapat fokus pada mandatnya masing-masing. KPK tidak hanya menjerat pelaku dengan pidana badan, tetapi juga menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil korupsi.

Dua Aset Properti dari Kasus Korupsi

Dalam kegiatan tersebut, KPK menyerahkan dua unit apartemen di kawasan strategis Jakarta Selatan yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Total nilai aset mencapai Rp3.526.205.000, yang terdiri dari:

• Unit apartemen seluas 150 m² di Jalan Pintu Satu Senayan senilai Rp2,10 miliar
• Unit apartemen seluas 92 m² di FX Residence senilai Rp1,42 miliar

Aset tersebut merupakan bagian dari barang rampasan dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 25/PID.SUS TPK/2025/PT.SBY tanggal 14 April 2025.

Penyerahan ini didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Nomor 10/MK/WKN.07/2026 tanggal 14 Maret 2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Lembaga Ketahanan Nasional RI. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ini, maka resmi beralih seluruh kewajiban dalam pengelolaannya.

Gubernur Lemhannas, TB. Ace Hasan Syadzily, menilai pemanfaatan aset rampasan negara memiliki makna strategis yang melampaui fungsi administratif.

“Aset rampasan negara tidak hanya simbol penegakan hukum, melainkan instrumen strategis yang mendukung pembangunan sumber daya manusia berkarakter dan berdaya tahan terhadap perilaku korupsi,” tuturnya.

Ia menegaskan Lemhannas akan mengelola aset tersebut secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk untuk mendukung pendidikan kepemimpinan nasional dan penguatan nilai kebangsaan.

Dalam kegiatan ini turut hadir Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto; Direktur Penyelidikan KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto; Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein; Plt. Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Ipung Purwadi; Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas, Bob Henry Panggabean; serta Plt. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Raden Djaenudin Selamet.

Perkuat Efek Jera dan Cegah Penyalahgunaan Aset

KPK menilai pengelolaan aktif terhadap barang rampasan menjadi langkah krusial untuk memastikan aset negara tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan juga mampu menekan beban biaya pemeliharaan sekaligus menjaga nilai ekonomis aset dalam jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak lagi berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara serta pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk kepentingan publik. (Burhan)

Share:

Read More

25 Persen Perkara Terkait PBJ, KPK Ingatkan Titik Rentan Korupsi Sektor Pengadaan

25 Persen Perkara Terkait PBJ, KPK Ingatkan Titik Rentan Korupsi Sektor Pengadaan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, hingga saat ini terdapat 446 dari total 1.782 atau sekitar 25 persen perkara yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat (meeting of mind) antara penyelenggara negara (PN) dan pihak swasta.

“KPK menemukan penyimpangan PBJ, bahkan telah direncanakan sebelum tahap perencanaan, karena ada mufakat jahat,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (20/4).

Ia mencontohkan penyelidikan tertutup yang terjadi di Kabupaten Bekasi. KPK menemukan adanya aliran dana berupa uang panjer atau suap ijon proyek, yang dilakukan Bupati Bekasi dengan meminta uang muka atau commitment fee kepada kontraktor, jauh sebelum proyek resmi dijalankan atau ditenderkan.

Hal serupa juga terjadi pada penyelidikan tertutup Bupati Kolaka Timur. Permintaan fee tersebut diduga demi memenangkan pihak swasta, dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Pola semacam ini menunjukkan, korupsi PBJ sering kali disusun sejak awal, sehingga merusak prinsip persaingan sehat, kualitas pembangunan, dan kepercayaan publik,” tambah Budi.

Di sisi lain, kerentanan sektor PBJ turut tercermin dalam instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil MCSP nasional tahun 2024, menunjukkan area PBJ berada pada angka 68, sedangkan pada MCSP 2025 meningkat menjadi 69.

Sementara itu, skor SPI pada pengelolaan PBJ tahun 2024 tercatat sebesar 64,83. Meski pada SPI 2025 meningkat menjadi 85,02, area ini tetap perlu pengawasan ketat karena potensi penyimpangan masih tinggi, yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik serta penggunaan anggaran negara.

Karena itu, KPK menegaskan pengawasan PBJ tidak sekadar menjadi tanggung jawab aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), namun membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. KPK menilai publik berperan sebagai watchdog, guna mengawasi proses pengadaan baik di pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga negara lainnya.

“Termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mendorong transparansi dan keterbukaan data,” ujar Budi.

Lebih lanjut, kuatnya pengawasan publik akan membantu seluruh proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas kepentingan tersembunyi. Setiap indikasi penyimpangan sekecil apa pun, perlu diperhatikan bersama agar anggaran negara benar-benar kembali bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan demikian, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjaga integritas PBJ. KPK harus memastikan setiap rupiah uang rakyat, tidak menjadi ruang kompromi kepentingan antara pejabat dan pelaku usaha, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang bersih dan berkeadilan. (Burhan)

Share:

Read More

KLH/BPH Tegas, Tempuh Jalur Pidana bagi Pelanggar Tata Kelola Sampah Bantargebang

KLH/BPH Tegas, Tempuh Jalur Pidana bagi Pelanggar Tata Kelola Sampah Bantargebang. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen dan konsistensinya dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” tegas Menteri Hanif.

Dalam perkembangan penanganan kasus di Provinsi DKI Jakarta, aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berinisial Sdr. AK dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 6 (enam) orang mengalami luka. Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024. Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan. 

Selain itu, KLH/BPLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, namun hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal Irawan.

KLH/BPLH menegaskan bahwa langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera (deterrent effect), meningkatkan kepatuhan seluruh pengelola sampah, serta menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh. Upaya ini juga sejalan dengan percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sesuai standar perlindungan lingkungan hidup. (Rizal)

Share:

Read More

Temuan Gas Jumbo di Blok Ganal Perkuat Prospek Ketahanan Energi Nasional

Temuan Gas Jumbo di Blok Ganal Perkuat Prospek Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Angin segar datang dari pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Hasil eksplorasi sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan ENI dengan porsi kepemilikan 82%, sementara 18% sisanya dimiliki Sinopec.

Temuan ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Eksplorasi yang melibatkan perusahaan energi asal Italia, ENI, menegaskan bahwa potensi migas Indonesia masih sangat besar, khususnya di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, yang terus menunjukkan prospek menjanjikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi terhadap ENI atas keberhasilan penemuan tersebut, dan memberikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan upaya untuk swasembada energi.

"Di era kondisi dunia yang hampir semua dunia sekarang menjaga cadangan mereka, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa (Penemuan) ini anugerah yang diberikan dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru. Ini adalah hasil eksplorasi dan setelah ini mereka juga akan melakukan pengembangan untuk melakukan eksplorasi dari beberapa wilayah lain selain daripada wilayah Kalimantan Timur," kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin (20/4).

Bahlil menjelaskan, pada tahun 2028, produksi puncak yang bisa dicapai oleh ENI adalah sebesar 2.000 MMSCFD, jauh melesat apabila dibandingkan dengan produksinya sekarang sekitar 600 hingga 700 MMSCFD. Dan terus akan ditingkatkan hingga tahun 2030 akan dikembangkan produksinya menjadi 3.000 MMSCFD.

"Ini (penemuan) giant. Selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028, kita produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90 ribu barel. Dan di 2029-2030 itu bisa tambah lagi menjadi 150 ribu barel hari (dari Wilayah Kerja yang dikelola ENI)," jelasnya.

Bahlil optimistis, seiring dengan meningkatnya produksi ENI, sejalan dengan strategi pemerintah untuk mampu memenuhi kebutuhan gas dari dalam negeri, dan peningkatan produksi kondensat juga akan mengurangi impor minyak.

Sumur Geliga dibor hingga kedalaman sekitar 5.100 meter pada kedalaman air sekitar 2.000 meter. Penemuan ini memperpanjang catatan keberhasilan eksplorasi ENI di Cekungan Kutai, setelah sebelumnya menemukan cadangan besar di Geng North pada 2023 dan penemuan sumur Konta-1 pada 2025. Hasil penemuan ini menegaskan potensi signifikan sistem gas yang berada di cekungan tersebut serta stabilitas sumber daya di wilayah ini.

Penemuan Geliga ini terjadi setelah keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) untuk sejumlah proyek gas, yakni Gendalo dan Gandang (South Hub), serta Geng North dan Gehem (North Hub).

Untuk pengembangannya, proyek North Hub akan menggunakan fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) baru. Kapasitasnya mencapai 1 miliar kaki kubik gas per hari (bscfd) dan 90.000 barel kondensat per hari (bpd). Selain itu, proyek ini juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk Kilang LNG Bontang.

Selain Sumur Geliga, Bahlil juga menyampaikan temuan sebelum sumur Geliga, yakni Sumur Gula, yang menghasilkan gas sekitar 2 TCF dan 75 juta barel kondensat. Dari kedua sumur tersebut, estimasi awal kombinasi sumber daya Geliga dan Gula berpotensi menghasilkan tambahan produksi hingga 1.000 mmscfd gas dan 90.000 bpd kondensat.

Selain berdampak pada peningkatan cadangan migas nasional, temuan gas jumbo di Blok Ganal juga membuka peluang percepatan pengembangan infrastruktur gas terintegrasi. ENI saat ini tengah mengevaluasi skema pengembangan yang bersinergi dengan proyek North Hub serta fasilitas eksisting seperti Kilang LNG Bontang, guna mempercepat monetisasi temuan dan mengoptimalkan nilai tambah bagi negara. (Fitri)

Share:

Read More

IFP Mudahkan Guru Akses Sumber Pembelajaran dan Murid Terlibat Aktif dalam Pembelajaran

IFP Mudahkan Guru Akses Sumber Pembelajaran dan Murid Terlibat Aktif dalam Pembelajaran. (Dok. Kemendikdasmen)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di ruang kelas semakin mendorong terciptanya pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan bagi murid. Hal ini terlihat dalam kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, ke SD Negeri Borobudur 2, Kabupaten Magelang, saat meninjau langsung penggunaan IFP dalam pembelajaran Matematika di kelas V.

Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen mengamati bagaimana IFP dimanfaatkan guru dan siswa sebagai media pembelajaran yang menghadirkan visual, video, serta interaksi langsung di layar. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas penyediaan perangkat ini sebagai bagian dari transformasi pembelajaran di sekolah.

“Terima kasih para guru sudah mengajar dengan baik, anak-anak jadi semangat. Tapi tentu kami tekankan bahwa pembelajaran tetap harus terintegrasi dengan pembelajaran mendalam dan program-program penguatan pendidikan karakter,” ujarnya di Magelang, Sabtu (18/4).

Saat berdialog dengan siswa, Mendikdasmen juga menanyakan pengalaman mereka menggunakan IFP. Para siswa mengaku pembelajaran menjadi lebih seru karena dapat melihat gambar dan video secara langsung, serta berinteraksi dengan materi melalui sentuhan di layar. Meski demikian, ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga kebiasaan menulis dalam proses belajar.

“Menulis itu agar apa yang dipelajari bisa kita ingat, sekaligus melatih kita belajar mandiri di luar kelas,” pesannya.

Guru kelas V SD Negeri Borobudur 2, Susanti, menyampaikan bahwa sejak IFP diterima, perangkat tersebut langsung dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai mata pelajaran. Ia mengungkapkan bahwa penggunaan IFP membuat pembelajaran menjadi lebih variatif dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Bahkan, anak-anak sangat menantikan saat kelasnya mendapat giliran penggunaan IFP.

“Anak-anak bisa menyentuh, menulis, atau menggeser objek langsung di layar IFP ini. Jadi ada keterlibatan langsung dari anak-anak. Terkadang anak-anak sudah tahu lebih dulu terkait fitur atau tren permainan edukasi di IFP dan mengajukan ke guru untuk dicoba di kelas,” ungkapnya. 

Ia juga menambahkan bahwa IFP memudahkan guru dalam mengakses berbagai sumber belajar dalam satu perangkat, mulai dari video, simulasi, hingga materi presentasi yang terintegrasi.

Senada dengan itu, Kepala SD Negeri Trenten 2, Sri Muryani, menilai bahwa kehadiran IFP memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Sejak diterima pada awal tahun 2026, perangkat tersebut telah digunakan dalam berbagai mata pelajaran.

“Dengan IFP, motivasi anak-anak meningkat karena mereka bisa langsung melihat dan mencari materi yang dibutuhkan. Keterlibatan mereka dalam pembelajaran juga menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Pemanfaatan IFP di ruang kelas menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dengan dukungan perangkat yang interaktif, diharapkan siswa tidak hanya lebih memahami materi, tetapi juga lebih aktif dan mandiri dalam belajar, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi pendidikan yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. (Burhan)

Share:

Read More

OJK Ajak Perempuan Teladani Kartini, Perkuat Budaya Integritas dan Anti-Fraud, OJK Gelar Inspiring Talkshow di Rembang

OJK Ajak Perempuan Teladani Kartini, Perkuat Budaya Integritas dan Anti-Fraud, OJK Gelar Inspiring Talkshow di Rembang. (Dok. OJK)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas", yang diselenggarakan di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Sophia menekankan bahwa peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Namun demikian, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan," kata Sophia.

Sophia menambahkan bahwa perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, role model dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa peran perempuan juga menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik," ujar Rini.

Rini menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.

Ia menjelaskan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti OECD, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun public integrity system. Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Peraturan tersebut bertujuan memberikan kerangka yang jelas bagi aparatur negara untuk mengenali potensi konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, serta memastikan pengambilan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai inisiatif, antara lain program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip gender, serta hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis dan pengakuan yang setara.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas," kata Amurwani.

Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai integritas dari generasi ke generasi.

Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, antara lain putri penulis buku biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh. Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.

Pesan Integritas dari Tokoh Perempuan Nasional

Sebagai rangkaian kegiatan, ditayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia", yang memuat pesan dari sejumlah tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian sebagai nilai yang sejalan dengan semangat Kartini.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, serta perwakilan lembaga jasa keuangan dan akademisi.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya. (Ros)

Share:

Read More