Pimpinan Kemenkeu Perkuat Budaya Integritas untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Pimpinan Kemenkeu Perkuat Budaya Integritas untuk Menjaga Kepercayaan Publik. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pentingnya penguatan budaya integritas sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bersama pimpinan Kemenkeu yang digelar di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jumat (6/3).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tentang integritas yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah, terutama kebijakan fiskal, mulai dari pengelolaan pajak, kepabeanan dan cukai, belanja negara, hingga pembiayaan, pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sama, yaitu kepercayaan publik.

“Karena kita mengelola uang negara, uang rakyat, pajak, bea cukai, belanja negara, pembiayaan. Tapi ujungnya cuma satu yang menentukan semua itu jalan atau tidak, yaitu kepercayaan publik,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan atau formalitas administratif, melainkan fondasi utama bagi legitimasi kebijakan negara di mata masyarakat.

“Integritas itu bukan slogan, integritas itu fondasi kepercayaan publik kepada negara,” tegasnya.

Menkeu juga mengingatkan bahwa membangun integritas tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan struktur atau pergantian pejabat, tetapi harus tercermin dalam praktik nyata di lapangan. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kinerja para pimpinan dan aparatur negara dalam menjaga integritas institusi.

“Saya pikir ke depan Indonesia amat bergantung kepada kinerja Anda semua. Kalau kita gagal, NKRI-nya akan rusak. Saya minta Anda bekerja keras untuk mewujudkan hal itu supaya anak cucu kita bisa hidup lebih enak dan makmur di Indonesia,” kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa integritas institusi berawal dari integritas pribadi setiap pegawai. Ia mengajak seluruh pimpinan untuk kembali meneguhkan komitmen integritas dalam menjalankan tugas. Selain itu, nilai integritas tidak hanya dijaga oleh pegawai, tetapi juga oleh lingkungan keluarga.

“Integritas kita dimulai dari diri. Jadi integritas institusi dimulai dari diri kita masing-masing. Kita pahami bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai keluarga, sehingga keluarga kita pun dapat saling mengingatkan,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai bahwa Kementerian Keuangan telah mencatat berbagai kemajuan dalam membangun integritas institusi. Namun demikian, ia menekankan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap integritas aparatur negara terus meningkat sehingga upaya perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, sudah banyak kemajuan di Kementerian Keuangan. Tapi ekspektasi masyarakat itu lebih dari itu. Jadi apa yang sudah baik harus dipertahankan,” ujar Wamenkeu Juda.

Melalui forum konsultasi pimpinan ini, Kemenkeu kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Bambang)
Share:

Menko PMK: Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak Harus Terintegrasi Lintas Sektor

9 Kementerian/Lembaga Sepakati Langkah Bersama Tangani Kesehatan Jiwa Anak. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak sekaligus menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 9 Kementerian/Lembaga, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Rapat tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani meningkatnya kasus kesehatan jiwa pada anak. Dalam forum ini, sembilan Kementerian/Lembaga sepakat membangun langkah kolaboratif melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna memperkuat perlindungan anak di Indonesia.

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa persoalan kesehatan jiwa anak saat ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat berbagai kasus yang terjadi belakangan menunjukkan adanya urgensi penanganan yang lebih terpadu.

"Sebagaimana kita mengikuti pemberitaan di media, ada urgensi besar terkait kesehatan jiwa anak. Berbagai kasus yang terjadi sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa tren masalah kesehatan jiwa pada anak terus meningkat," ujar Pratikno.

Ia menjelaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa anak dipengaruhi oleh faktor risiko yang kompleks dan melibatkan banyak sektor sehingga tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja.

"Faktor risiko ini multi sektor, tidak bisa ditangani satu kementerian saja. Makanya Menteri PPPA dan Menteri Kesehatan mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menangani kesehatan jiwa anak," jelasnya.

Menko PMK memaparkan bahwa faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan jiwa anak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni faktor risiko menetap dan faktor pemicu situasional.

Faktor risiko menetap antara lain gangguan suasana perasaan, kecemasan, depresi, trauma akibat perundungan, serta kondisi psikologis lainnya. Sementara itu, faktor pemicu lebih bersifat situasional seperti konflik keluarga, tekanan akademik, masalah disiplin, stigma atau diskriminasi, hingga paparan konten negatif di ruang digital.

Melalui SKB yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut, pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor dalam beberapa fokus utama, di antaranya promosi edukasi dan literasi kesehatan mental anak, pencegahan dan deteksi dini, penguatan lingkungan yang sehat mulai dari keluarga, sekolah hingga komunitas, serta penyediaan layanan penanganan dan sistem rujukan yang terintegrasi.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga mencakup penguatan tata kelola program, integrasi data, serta penguatan sistem keamanan informasi guna memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

"Kita harus memastikan kebijakan yang disusun bersifat komprehensif dan dapat dijalankan secara terintegrasi melalui program bersama kementerian dan lembaga terkait," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh para pimpinan kementerian/lembaga sebagai bentuk komitmen penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program penanganan kesehatan jiwa anak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada. (Siti)
Share:

BGN Pecat Oknum SPPG dengan Tidak Hormat Terduga Kasus Pencabulan Anak

BGN Pecat Oknum SPPG dengan Tidak Hormat Terduga Kasus Pencabulan Anak. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Kesuma, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga terlibat dalam kasus pencabulan terhadap seorang anak. Keputusan ini diambil segera setelah BGN menerima laporan resmi terkait peristiwa tersebut dan memastikan bahwa yang bersangkutan telah diamankan oleh aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

BGN menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun kejahatan terhadap anak, terlebih jika dilakukan oleh individu yang terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan publik. Kasus ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan nilai integritas dan tanggung jawab moral yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana program pemerintah.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa BGN langsung mengambil langkah administratif paling tegas terhadap yang bersangkutan.

“Begitu kami menerima laporan dan memastikan bahwa pelaku telah diamankan oleh kepolisian, BGN langsung memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala SPPG. Kami tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan mencederai nilai kemanusiaan,” ujar Nanik di Jakartya, Jumat (6/3).

Menurut Nanik, BGN juga mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum agar dapat diproses secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“BGN menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kami berharap kasus ini dapat diproses secara tuntas sehingga memberikan keadilan bagi korban dan menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pihak,” kata Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menyampaikan bahwa BGN akan melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme seleksi dan pengawasan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah.

“Kejadian ini menjadi momentum evaluasi bagi kami untuk memperkuat proses seleksi, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh pelaksana program di lapangan agar standar integritas, moralitas, dan profesionalisme tetap terjaga,” tegasnya

BGN juga memastikan bahwa pelayanan Program MBG di wilayah Lampung Timur tetap berjalan dengan normal setelah dilakukan penunjukan pengganti pada posisi Kepala SPPG. (Putra)
Share:

Gakkum Kehutanan Tuntaskan Jaringan Kayu Eboni Ilegal Maluku-Surabaya, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa

Gakkum Kehutanan Tuntaskan Jaringan Kayu Eboni Ilegal Maluku-Surabaya, Dua Tersangka Diserahkan ke Jaksa. (Dok. Kemenhut)

Maluku, WaraWiri.net - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua resmi menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kasus peredaran kayu eboni ilegal kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Sabtu (7/3/2026). Penuntasan kasus ini membongkar mata rantai distribusi kayu dilindungi yang dikirim dari Maluku hingga ke Surabaya.

Kedua tersangka yang diserahkan adalah NS, yang berperan di bagian hulu sebagai penyedia kayu di Seram Bagian Timur, dan AW, yang berperan di bagian hilir di Surabaya sebagai penyedia dokumen palsu untuk melegalkan peredaran kayu olahan tersebut.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Fredrik E. Tumbel, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti komitmen negara dalam mengejar pelaku kejahatan kehutanan dari titik asal hingga ke penampung.

"Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan menyasar seluruh mata rantai peredaran kayu ilegal, dari hulu hingga ke hilir. Tidak hanya pelaku di lapangan, pihak-pihak dalam jaringan distribusi pun kami tindak tegas. Kami mengimbau semua pihak untuk memastikan legalitas hasil hutan guna mendukung perlindungan hutan Indonesia," tegas Fredrik di Ambon.

Modus operandi yang dilakukan para tersangka melibatkan pengiriman kayu olahan jenis Amara atau Eboni bergaris sebanyak 110,4963 meter kubik menggunakan kapal tol laut Kendhaga Nusantara 12 dari Pelabuhan Sesar, Bula, menuju Surabaya. Tersangka AW diduga memalsukan 10 lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) dan 14 dokumen Daftar Kayu Olahan untuk mengelabui petugas.

Sementara itu, tersangka NS diamankan dengan barang bukti 44 keping kayu eboni bergaris beserta dokumen transaksi keuangan yang membuktikan adanya aktivitas jual beli ilegal di wilayah Seram Bagian Timur.

Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Saat ini, barang bukti fisik berupa ratusan meter kubik kayu olahan tersebut masih diamankan di tempat penitipan Pasuruan, Jawa Timur, dan Gudang BLK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kepentingan persidangan. Penyerahan Tahap II ini terlaksana berkat sinergi antara Penyidik Gakkumhut Mapua, Korwas PPNS Polda Maluku, dan Polres Seram Bagian Timur. (Deni)
Share:

Indonesia Dorong Aksi Nyata Pengelolaan Hutan Global pada Pertemuan FCLP di Nairobi

Indonesia Dorong Aksi Nyata Pengelolaan Hutan Global pada Pertemuan FCLP di Nairobi. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Delegasi Indonesia berpartisipasi dalam Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) All-Member Meeting yang berlangsung pada 3–5 Maret 2026 di Nairobi, Kenya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 34 dari 38 negara anggota FCLP, serta Indonesia dan Brasil yang diundang sebagai observer untuk memberikan perspektif negara-negara Global South.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Prof. Dr. Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, dan Dr. Ristianto Pribadi, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.

Prof. Dr. Haruni Krisnawati menyampaikan bahwa forum FCLP menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan. Indonesia memiliki pengalaman penting dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030, yang dapat menjadi kontribusi bagi kerja sama global,” ujar Prof. Haruni.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

“Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan. Pengalaman ini penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP,” kata Dr. Ristianto.

Dalam diskusi, Indonesia juga menyoroti potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu berkelanjutan, serta pentingnya harmonisasi standar, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi antarnegara untuk mendorong ekonomi rendah karbon berbasis kehutanan.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. (Ilham)
Share:

OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026-2031

OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026-2031. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian/Lembaga terkait meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026–2031 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem bulion nasional serta mendukung hilirisasi sektor emas dan pendalaman pasar keuangan.

Peluncuran Roadmap tersebut dilakukan dalam forum “Peringatan 1 Tahun Kegiatan Usaha Bulion: Launching Indonesia's Bullion Ecosystem Roadmap – Consolidating the First Year, Strengthening the Next Phase" yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama OJK serta kementerian dan lembaga terkait, di Jakarta, Jumat.

Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Anggoro Eko Cahyo.

Dian Ediana Rae dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa OJK terus mendorong pengembangan kegiatan usaha bulion oleh lembaga jasa keuangan sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

“Selain mendorong pendalaman keuangan, kegiatan usaha bulion yang diatur oleh OJK diharapkan dapat mendukung hilirisasi di sektor emas," ujar Dian.

Menurut Dian, penguatan ekosistem bulion memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, Airlangga menyampaikan bahwa perkembangan harga emas global menunjukkan potensi besar sektor ini sebagai instrumen investasi sekaligus penguatan ekosistem bulion nasional.

“Pada saat diluncurkan yang lalu kita ingat harga emas masih di kisaran 3.000 dolar per troy ounce. Dan sekarang di atas 5.000 dolar per troy ounce. Jadi kalau investasi ini setahun sudah sekitar 60 persen kenaikannya," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa sektor emas merupakan salah satu komoditas yang memiliki rantai nilai yang lengkap mulai dari kegiatan pertambangan hingga berbagai produk jasa keuangan.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026–2031 disusun melalui kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, serta seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem bulion nasional.

Penyusunan Roadmap ini merupakan inisiatif untuk mendukung implementasi pengembangan ekosistem bulion di Indonesia, termasuk kegiatan usaha bulion yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

“Seluruh pihak memiliki peran penting dalam membentuk suatu ekosistem di sektor emas yang dikenal sebagai ekosistem bulion," jelas Dian.

Pengembangan Bullion

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion periode 2026-2031 bertujuan untuk memberikan navigasi bagi arah pengembangan kegiatan usaha dan ekosistem bulion ke depan.

Roadmap ini terdiri dari dua bagian yang saling melengkapi yaitu Roadmap Ekosistem Bulion dari Hulu sampai Hilir dan Roadmap Kegiatan Usaha Bulion di Industri Jasa Keuangan. Roadmap tersebut merupakan living document sehingga bersifat adaptif dan dapat disesuaikan seiring dinamika perkembangan ekonomi dan ekosistem bulion ke depan.

Selain Roadmap Kegiatan Usaha Bulion, pada tanggal 23 Februari 2026 OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas atau dapat disebut dengan ETF Emas.

Peraturan OJK ini disusun dalam rangka mendukung akselerasi pendalaman pasar dan sejalan dengan rencana kerja implementasi kegiatan usaha bulion sebagai instrumen strategis untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini dilakukan Pemerintah.

OJK juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Inovasi lainnya dalam mendukung pasar emas di Indonesia adalah tokenisasi emas. Saat ini OJK terus mendorong inovasi keuangan melalui uji coba tokenisasi emas pada sandbox, yang telah menunjukkan kemajuan luar biasa.

Sebanyak 3.750 gram emas berhasil di-tokenisasi dengan volume transaksi menembus Rp8 miliar. Manfaat yang dapat diperoleh dari tokenisasi antara lain fraksionalisasi, efisiensi, dan transparansi.

Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa ini hadir sebagai jawaban atas dinamika pasar emas modern dan kebutuhan akan kepastian hukum syariah dalam praktik bisnis bulion. Selain itu, Fatwa Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan Prinsip Syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat industri emas nasional. 

Perkembangan kegiatan usaha bulion juga tercermin dari pengelolaan emas oleh lembaga jasa keuangan. Per Februari 2026 mencapai 153,05 ton berasal dari PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

PT Pegadaian mencatat kelolaan lini bisnis emas sebesar 147,8 ton pada Februari 2026, termasuk captive gadai 94 ton, dengan total kelolaan Kegiatan Usaha Bulion (KUBL) sebesar 40,59 ton atau setara Rp102 triliun yang terdiri atas tabungan emas sebesar 19,25 ton (Rp55,05 triliun), bullion trading sebesar 15,07 ton (Rp11,37 triliun), jasa titipan korporasi sebesar 3,7 ton (Rp10,57 triliun) dan deposito emas sebesar sebesar 2,25 ton (Rp6,4 triliun).

Sementara itu, BSI mencatat perdagangan emas sebesar 2,78 ton (Rp7,9 triliun), penitipan emas sebesar 2,44 ton (Rp7,5 triliun), dan simpanan emas sebesar 26,62 kg (Rp80,57 miliar).

Dian menjelaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem bulion yang memiliki komitmen bersama dalam meningkatkan nilai tambah sektor emas terhadap perekonomian nasional. (Fathi)
Share:

Kemenpar Perkuat Promosi Wonderful Indonesia di Belanda melalui Serial “First Class Indonesia™️”

Kemenpar Perkuat Promosi Wonderful Indonesia di Belanda melalui Serial “First Class Indonesia™️”. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional melalui kolaborasi publikasi program First Class Indonesia™️ bersama sejumlah mitra strategis untuk meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia di pasar Eropa, khususnya Belanda.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/3/2026), menyampaikan apresiasi kepada RTL 4, Videoland, para pembuat film, serta tim kreatif yang telah berkontribusi mewujudkan serial tersebut. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat promosi pariwisata Indonesia melalui kerja sama yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan konten pariwisata berkelas dunia yang berbasis storytelling kuat serta menonjolkan keaslian dan keberlanjutan. Kami optimistis program ini akan semakin meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan merasakan langsung pengalaman di Indonesia,” ujar Menteri Widiyanti.

Belanda dipilih sebagai lokasi pemutaran perdana First Class Indonesia™️ karena hubungan historis yang erat antara kedua negara, tren kunjungan wisatawan yang konsisten, serta karakter wisatawan Belanda yang memiliki minat tinggi terhadap wisata budaya, alam, dan pengalaman berkelanjutan. Selain itu, Belanda juga termasuk dalam 15 negara target pasar pariwisata mancanegara Indonesia untuk periode 2025–2026.

Program First Class Indonesia™️ menghadirkan serial perjalanan yang menampilkan kekayaan destinasi pariwisata Indonesia melalui narasi inspiratif dan visual berkualitas tinggi. Serial televisi ini tidak hanya memperlihatkan keindahan destinasi, tetapi juga mengangkat nilai budaya, kearifan lokal, serta komitmen Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Pendekatan visual sinematik yang dipadukan dengan storytelling yang kuat dinilai efektif dalam membangun persepsi positif terhadap destinasi Indonesia, meningkatkan tingkat kesadaran publik internasional, sekaligus mendorong minat kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan seperti Bali, Sumba, dan Lombok. Pemilihan kanal publikasi ini diharapkan semakin memperkuat posisi Wonderful Indonesia di pasar Eropa.

Serial First Class Indonesia™️ menampilkan kekayaan spiritual dan budaya Bali melalui ritual sakral, tradisi, praktik wellness, kuliner, serta layanan hospitality kelas dunia. Di Sumba, serial ini mengangkat keaslian tradisi leluhur, kerajinan tangan masyarakat, serta dampak sosial dari pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sementara di Lombok, program ini memperlihatkan harmoni antara keindahan alam, aktivitas petualangan, serta praktik pariwisata yang menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui narasi tersebut, program ini menegaskan bahwa pariwisata Indonesia berkembang dengan prinsip keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai fondasi utama pembangunan destinasi.

Menpar Widiyanti menjelaskan bahwa melalui serial ini, penonton diajak merasakan Indonesia bukan sekadar sebagai kumpulan destinasi wisata, melainkan sebagai sebuah narasi hidup yang terbentuk dari keindahan alam, warisan budaya, dan kehangatan masyarakatnya.

“Setiap episode menangkap ritme unik Indonesia yang mencerminkan bangsa yang beragam namun tetap bersatu, berakar kuat pada tradisi sekaligus terus berkembang mengikuti zaman,” kata Widiyanti.

Serial ini ditayangkan secara resmi melalui RTL 4, salah satu saluran televisi komersial terbesar di Belanda yang menyasar audiens dewasa berusia 25–54 tahun serta keluarga modern. Kanal ini memiliki jangkauan sekitar 1,6 juta penonton setiap pekan dan sekitar 4 juta penonton setiap bulan.

Selain melalui televisi, program ini juga tersedia di platform streaming Videoland sehingga memperluas eksposur digital dan memungkinkan audiens yang lebih luas di Eropa menikmati konten tersebut sepanjang tahun 2026.

Menpar Widiyanti optimistis publikasi pariwisata Indonesia melalui media di Belanda yang memiliki kredibilitas tinggi akan semakin memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari diplomasi budaya yang mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui sektor pariwisata.

Melalui langkah promosi yang terarah dan kolaboratif ini, Menteri Widiyanti berharap target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 16 hingga 17,6 juta kunjungan bisa tercapai. (Rizal)
Share:

Berkah Ramadan, UMKM Binaan Pertamina Raup Omzet Hingga Dua Kali Lipat di SMEXPO Ramadan 2026

Berkah Ramadan, UMKM Binaan Pertamina Raup Omzet Hingga Dua Kali Lipat di SMEXPO Ramadan 2026. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.netMomentum Ramadan membawa berkah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero). Melalui ajang SMEXPO Ramadan 2026, sejumlah UMKM binaan Pertamina mencatatkan peningkatan penjualan signifikan bahkan hingga dua kali lipat dibandingkan hari biasa.

SMEXPO Ramadan yang diselenggarakan di Grha Pertamina Jakarta pada 2–6 Maret 2026 ini menghadirkan sekitar 20 UMKM binaan Pertamina dengan berbagai produk unggulan, mulai dari fashion, kerajinan (craft), hingga makanan dan minuman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan.

Vice President Corporate Social Responsibility & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, mengatakan bahwa SMEXPO menjadi salah satu upaya Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM binaan.

“Melalui SMEXPO Ramadan ini, Pertamina ingin memberikan ruang bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penjualan, khususnya pada momentum Ramadan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat,” ujar Rudi.

Menurut Rudi, kehadiran SMEXPO tidak hanya membantu promosi produk UMKM, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat.

“Ketika UMKM mengalami peningkatan penjualan, maka dampaknya juga dirasakan oleh para pekerja dan keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,” tambah Rudi.

Pertamina sendiri menjalankan pembinaan UMKM secara terintegrasi melalui Pertamina UMK Academy, yang memberikan berbagai pelatihan mulai dari manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, penentuan harga produk, hingga strategi pemasaran digital.

Selain itu, Pertamina juga memfasilitasi UMKM untuk memperoleh berbagai sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, BPOM, hingga standar internasional seperti HACCP dan GACC guna meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menambahkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menghadirkan energi kebaikan bagi masyarakat.

“SMEXPO menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan UMKM dengan pelanggan sehingga mereka dapat berkembang, naik kelas, dan semakin berdaya saing,” ujar Baron.

Baron menambahkan bahwa Pertamina terus mendorong agar UMKM binaan mampu memperluas jangkauan pasar, termasuk melalui pemanfaatan platform digital dan peluang ekspor.

“Melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan, Pertamina berharap UMKM binaan dapat tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia,” tambah Baron.

Salah satu UMKM binaan yang merasakan dampak positif adalah Meat Story, produsen olahan daging beku seperti bakso frozen dan sosis homemade. Pemilik Meat Story, Hilda, mengatakan bahwa penjualan produknya meningkat signifikan selama Ramadan.

“Selama Ramadan biasanya ada peningkatan penjualan hingga sekitar 50 persen bahkan bisa mendekati dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Kehadiran bazar seperti SMEXPO ini sangat membantu meningkatkan penjualan kami,” ujar Hilda.

Meat Story yang berbasis di Keranggan, Cibubur ini mulai bergabung sebagai Mitra Binaan Pertamina sejak 2024 dan telah mendapatkan berbagai dukungan, mulai dari pendampingan bisnis hingga hibah peralatan produksi.

“Sejak menjadi Mitra Binaan Pertamina, kami mendapatkan banyak pendampingan mulai dari manajemen bisnis, perluasan relasi, hingga dukungan peralatan seperti vacuum chamber untuk pengemasan produk,” jelas Hilda.

Selain Meat Story, produsen mukena Shokha juga merasakan dampak positif dari pembinaan Pertamina. Dengan kapasitas produksi hingga 1.000 mukena per bulan dan pemasaran di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, Shokha mencatatkan peningkatan penjualan sekitar 20 persen setelah menjadi mitra binaan Pertamina.

“Selain peningkatan penjualan, kami juga mendapatkan berbagai pelatihan offline dan online yang membantu meningkatkan kemampuan kami dalam mengelola usaha,” ujar Shofiya. (Evi)
Share:

Pendapatan Usaha Elnusa Tembus Rp14,5 Triliun di 2025, Transformasi Bisnis Berbuah Penguatan Fundamental dan Kepercayaan Pasar

Pendapatan Usaha Elnusa Tembus Rp14,5 Triliun di 2025, Transformasi Bisnis Berbuah Penguatan Fundamental dan Kepercayaan Pasar.  (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan jasa energi terintegrasi dalam Subholding Upstream Pertamina, membukukan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025 dengan pendapatan usaha mencapai Rp14,5 triliun, tumbuh sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan konsistensi transformasi bisnis yang dijalankan Perseroan melalui penguatan operasional, efisiensi berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang disiplin di tengah dinamika industri energi.

Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti oleh kinerja profitabilitas yang solid. Sepanjang 2025, Elnusa mencatatkan EBITDA sebesar Rp1,5 triliun dan laba bersih Rp718 miliar, menunjukkan kemampuan Perseroan menjaga kualitas pertumbuhan sekaligus memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan.

Direktur Utama Elnusa, Litta Ariesca, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari strategi transformasi yang berfokus pada penguatan kapabilitas layanan, efisiensi operasional, serta peningkatan nilai tambah bagi pelanggan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Elnusa secara konsisten memperkuat fondasi bisnis melalui peningkatan kapabilitas teknologi, optimalisasi portofolio layanan, serta disiplin operasional. Upaya tersebut menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang sehat sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap arah pertumbuhan Perseroan,” ujarnya.

Kinerja Elnusa didukung oleh portofolio bisnis yang terintegrasi, meliputi Jasa Hulu Migas Terintegrasi, Penjualan Barang dan Jasa Distribusi & Logistik Energi, serta Jasa Penunjang Migas. Sepanjang 2025, segmen Penjualan Barang dan Jasa Distribusi dan Logistik Energi menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 60% dari total pendapatan, diikuti Jasa Hulu Migas Terintegrasi sebesar 28%, serta Jasa Penunjang Migas sebesar 12%. Komposisi ini mencerminkan ketahanan model bisnis Elnusa yang mampu menghadirkan layanan terintegrasi dari hulu hingga hilir industri energi.

Dari sisi posisi keuangan, Perseroan mencatatkan total aset sebesar Rp10,9 triliun dan ekuitas Rp5,3 triliun, dengan arus kas operasi Rp1,7 triliun. Perseroan juga mampu menjaga Net Profit Margin di level 5,0%, yang menunjukkan kemampuan mempertahankan profitabilitas di tengah dinamika industri energi.

Kepercayaan pasar terhadap fundamental dan arah transformasi Elnusa turut tercermin pada kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Hingga awal Maret 2026, saham ELSA mencatatkan kenaikan signifikan secara tahunan serta mencapai level harga tertinggi sejak Perseroan melantai di bursa pada 2008. Pergerakan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian investor terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan Elnusa.

Penguatan persepsi pasar juga didukung oleh peningkatan peringkat kredit Perseroan oleh PEFINDO menjadi idAA+ pada 2025, Sebagai perusahaan terbuka, Elnusa terus menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, transparansi informasi, serta komunikasi yang terbuka dengan investor dan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan regulator pasar modal.

Ke depan, Elnusa akan melanjutkan transformasi melalui penguatan inovasi, kapabilitas teknologi, serta optimalisasi sinergi dalam ekosistem Pertamina Group guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

“Elnusa akan terus berfokus pada penguatan fundamental perusahaan, peningkatan kapabilitas teknologi, serta operational excellence agar dapat menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi industri energi Indonesia,” tutup Litta. (Evi)
Share:

Surabaya Menuju Kota Bersih, Menteri LH: HOREKA Wajib Tuntaskan Sampahnya dan Masyarakat Harus Rubah Perilakunya

Surabaya Menuju Kota Bersih, Menteri LH: HOREKA Wajib Tuntaskan Sampahnya dan Masyarakat Harus Rubah Perilakunya. (Dok. Kemen LH)

Surabaya, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa Kota Surabaya telah menunjukkan capaian positif dalam pengelolaan sampah, dengan timbulan sekitar 1.810,81 ton per hari dan hanya 31,49 ton yang belum terkelola, termasuk sampah yang dibakar terbuka atau dibuang ke lingkungan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan sampah tahun 2025, Kota Surabaya menempati peringkat pertama di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai tertinggi dan berhak memperoleh Sertifikat Menuju Kota Bersih.

“Surabaya sudah berada di jalur yang tepat sebagai kota yang bersih, tetapi ini belum cukup. Masih ada tantangan, khususnya di kawasan hotel, restoran, kafe (HOREKA) yang harus secara mandiri mengelola sampahnya dari hulu hingga hilir,” ujar Menteri Hanif di hadapan ribuan peserta aksi bersih di areal Monumen Kapal Selam dan Sungai Kalimas, Kota Surabaya.

Menteri Hanif menekankan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi budaya masyarakat, yang dimulai dari sumbernya. “Setiap sampah yang tercecer menunjukkan kegagalan kita. Gerakan Indonesia ASRI harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari untuk semua pihak, tanpa terkecuali. Infrastruktur saja tidak cukup tanpa partisipasi aktif masyarakat.”

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menambahkan, “Dengan arahan Pak Menteri agar dunia usaha wajib mengelola sampahnya sendiri, termasuk di perkampungan, Surabaya akan semakin bersih dan sekaligus mengurangi beban anggaran daerah untuk penanganan sampah,” Pernyataan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga kebersihan Kota Surabaya.

Kota Surabaya telah menunjukkan kemajuan dan mendapatkan pengakuan nasional, tetapi perjalanan menuju Adipura masih membutuhkan kerja nyata dan kerja keras dari semua pihak, terutama kemandirian kawasan HOREKA untuk menyelesaikan samapahnya sendiri dan perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk menuntaskan tantangan ini.

“Perjalanan menuju Adipura masih membutuhkan kerja nyata dan kerja keras dari semua pihak. Mari kita jadikan Surabaya sebagai teladan nasional. Dengan kolaborasi dan komitmen nyata, kota ini tidak hanya akan bersih, tetapi juga mampu meraih Adipura, sekaligus mendorong kemandirian dunia usaha untuk mengelola sampahnya sendiri dan membangun budaya bersih di masyarakat yang bisa diwariskan kepada generasi mendatang,” tegas Menteri Hanif sebagai penutup. (Alif)
Share:

Hilirisasi Kayu Berkelanjutan: Indonesia Targetkan Posisi Hub Manufaktur Furnitur Global

Hilirisasi Kayu Berkelanjutan: Indonesia Targetkan Posisi Hub Manufaktur Furnitur Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Sektor industri pengolahan nasional terus memperkokoh perannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kinerja sektor ini bahkan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,30 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen. Capaian ini merupakan momentum bersejarah karena pertumbuhan industri kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi setelah 14 tahun, sejak terakhir kali pada tahun 2011.

Kinerja positif ini sejalan dengan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional yang mencapai 19,07 persen pada tahun 2025. Di tingkat global, posisi manufaktur Indonesia semakin diperhitungkan dengan nilai Manufacturing Value Added (MVA) mencapai USD 265,07 miliar, menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia dan posisi pertama di regional ASEAN.

Salah satu subsektor yang turut berperan dalam memperkuat capaian tersebut adalah industri furnitur. Selain memberikan nilai tambah bagi perekonominan nasional, sektor ini juga dikenal sebagai industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Industri furnitur merupakan model hilirisasi kayu yang krusial karena bersifat padat karya, mampu menciptakan nilai tambah, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari USD 736,21 miliar. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memimpin dalam aspek desain dan keberlanjutan,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menambahkan bahwa industri furnitur merupakan sektor manufaktur strategis (strategic manufacturing sector) yang menjadi pilar hilirisasi berbasis sumber daya alam. 

“Kami berkomitmen mendorong transformasi industri furnitur tidak hanya sekadar produsen namun juga menjadi pusat manufaktur global yang berbasis desain dan keberlanjutan,” kata Putu pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam perkembangannya, sektor industri furnitur dalam negeri masih menghadapi sejumlah tantang diantaranya seperti penurunan ekspor sebesar 3% pada tahun 2025 (menjadi USD 1,85 Miliar) dan kenaikan impor sebesar 6% (menjadi USD 0,82 Miliar). Namun meski demikian pemerintah tetap optimistis dengan melakukan penguatan struktur industri nasional melalui modernisasi mesin dan peningkatan daya saing menjadi kunci untuk merebut kembali pasar domestik yang saat ini menyerap 78,39% output manufaktur nasional, sekaligus memperluas penetrasi ekspor.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan lainnya berasal dari geopolitik yang menghambat logistik serta regulasi lingkungan global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang harus dijawab dengan kesiapan sertifikasi. Menanggapi tantang tersebut, Indonesia telah memiliki modal kuat melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) agar produk furnitur nasional tetap responsible dan sustainable.

Lebih lanjut, Kemenperin terus berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas salah satunya melalui Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu. Hingga saat ini, program tersebut telah memfasilitasi 35 perusahaan dengan total nilai reimbursemencapai Rp26,1 Miliar. Dampaknya sangat nyata, dengan efisiensi proses sebesar 10,70%, peningkatan mutu produk sebesar 36,28%, serta lonjakan produktivitas mencapai 32,65%.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyambut baik dukungan strategis pemerintah bagi keberlangsungan industri furnitur dan kerajinan nasional.

"Kami sangat mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan baku dan fasilitasi teknologi. Melalui ajang IFEX 2026 ini, HIMKI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi desain dan penggunaan material ramah lingkungan. Sinergi ini sangat penting agar produk anggota kami tidak hanya kuat di pasar domestik, namun juga mampu bersaing secara adil di kancah internasional sebagai produk yang berkualitas dan berkelanjutan," tutur Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur.

Sebagai langkah strategis ke depan, Kemenperin tetap fokus pada lima pilar fasilitasi: ketersediaan bahan baku, SDM terampil, riset pasar, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan iklim usaha melalui insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday.

Penyelenggaraan IFEX 2026 yang berkolaborasi dengan HIMKI dan Dyandra Promosindo diharapkan menjadi momentum bagi para pelaku industri untuk terus berinovasi, menerapkan konsep circular economy, dan mengadopsi teknologi Industri 4.0.

“Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kreativitas pelaku industri, kami yakin furnitur Indonesia akan menjadi 'mutiara' yang diperhitungkan dalam rantai pasok global,” pungkas Putu. (Fitri)
Share:

Kemenperin Dukung Kerja Sama Penempatan 4.000 SDM Industri Kerja di Jerman

Kemenperin Dukung Kerja Sama Penempatan 4.000 SDM Industri Kerja di Jerman. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus berupaya memastikan kesiapan tenaga kerja industri Indonesia agar memiliki kompetensi unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kerja sama internasional yang membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, penguatan kualitas SDM industri merupakan kunci dalam upaya mendorong transformasi industri nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

“Kemenperin terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja industri agar memiliki keterampilan, disiplin, dan kemampuan adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Dengan SDM yang unggul, industri nasional akan semakin kompetitif dan mampu berperan aktif dalam rantai pasok global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3).

Salah satu langkah konkret yang diapresiasi Kemenperin adalah kerja sama pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jerman melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Tenriawaru Elite International dan Aurelium Global Talent GmbH. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Jerman pada Rabu (25/2).

Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Konektivitas dan Pengembangan Sistem Logistik, Emmanuel Lestarto Wanandi, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan global terhadap potensi SDM Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Jerman di sektor industri.

“Kami mengapresiasi kedua pihak atas langkah strategis ini. Penandatanganan hari ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap potensi sumber daya manusia Indonesia dan penguatan kerja sama Indonesia–Jerman di sektor industri,” ujar Wanandi dalam sambutannya mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi.

Melalui kerja sama ini, PT Tenriawaru Elite International memperoleh kepercayaan dari Aurelium Global Talent untuk memenuhi kebutuhan penempatan sekitar 4.000 tenaga kerja Indonesia di Jerman. Penempatan tenaga kerja ini diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kompetensi sekaligus memperluas akses tenaga kerja Indonesia ke pasar kerja global.

Wanandi juga menegaskan, Kemenperin mendukung penuh inisiatif yang menciptakan kerja sama tenaga kerja internasional yang terstruktur, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Kami siap memperkuat keselarasan standar kompetensi, penjaminan mutu pelatihan, serta kerangka kerja sertifikasi untuk memastikan bahwa pekerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri menjunjung tinggi profesionalisme dan keunggulan,” ungkapnya.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat diterjemahkan ke dalam berbagai program konkret yang memberikan dampak berkelanjutan, mulai dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hingga penguatan kolaborasi industri antara Indonesia dan Jerman.

Menurutnya, di tengah percepatan transformasi industri nasional, pembangunan SDM industri yang memiliki daya saing global bukan hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga kebutuhan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi bagian dari mandat BPSDMI dalam rangka merancang dan melaksanakan kebijakan pengembangan tenaga kerja industri yang kompeten, siap kerja, serta mampu bersaing di pasar global. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pendidikan vokasi industri, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, hingga program link and match dengan dunia industri.

“BPSDMI berkomitmen untuk terus memperkuat pendidikan vokasi industri, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesional, serta program penghubungan dan pencocokan dengan industri agar talenta Indonesia memenuhi standar nasional maupun internasional,” imbuh Wanandi.

Peran BPSDMI tersebut juga sejalan dengan Misi Dagang Jasa Profesi Indonesia ke Berlin yang digagas oleh Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Misi ini bertujuan menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor strategis di Jerman.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan, kerja sama tersebut menunjukkan besarnya potensi ekspor jasa profesi Indonesia ke pasar global sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa depan.

“Kemitraan ini mencerminkan besarnya potensi ekspor jasa profesi Indonesia serta membuka peluang kerja sama lanjutan yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Konsul Jenderal RI di Frankfurt, Toary Worang, menegaskan bahwa KJRI Frankfurt akan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja Indonesia.

“Verifikasi akan terus dilakukan, baik terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja di wilayah kerja kami maupun terhadap perusahaan pengguna di sini, guna memastikan perlindungan pekerja serta keberlanjutan kerja sama yang sehat dan kredibel,” tutur Worang.

Melalui kerja sama ini, Kemenperin berharap pengembangan SDM industri Indonesia semakin kuat dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya siap bersaing di dalam negeri, tetapi juga mampu menjadi bagian penting dalam ekosistem industri global. (Fitri)
Share:

Permen Komdigi Terbit, Pemerintah Mulai Implementasi Perlindungan Anak di Platform Digital

Menkomdigi Meutya Hafid menandatangani Peraturan Menkomdigi No. 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.

“Hari ini, kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Jumat (06/03/2026).

Menurut Meutya, anak-anak Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman serius di ruang digital.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” tandasnya.

Melalui Peraturan Menteri ini, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital.

Tahap implementasi akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan langkah penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahap awal, kebijakan ini diterapkan pada platform berisiko tinggi, khususnya media sosial dan layanan jejaring, yang meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.

Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini akan memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak.

Namun, upaya ini adalah langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Meutya menilai langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil sikap tegas dalam pelindungan anak di era digital.

“Kita patut berbangga, karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Langkah ini kita ambil untuk memastikan masa depan anak-anak kita tumbuh sehat di era teknologi,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap anak.

"Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh," pungkasnya. (Slamet)
Share:

Pemerintah Dorong Konsumsi Domestik Sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyelenggaraan BINA Lebaran 2026

Pemerintah Dorong Konsumsi Domestik Sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyelenggaraan BINA Lebaran 2026. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong penguatan konsumsi domestik sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program stimulus, momentum belanja nasional, serta peningkatan mobilitas selama periode hari besar keagamaan diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus memperkuat kinerja ekonomi pada awal tahun.

“Saya monitor BINA targetnya sekarang Rp53 triliun. Dan ini naik 20% dibandingkan tahun yang lalu. Dan kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 di Jakarta, Jumat (6/03).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa program BINA merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pasar domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai promosi dan program belanja, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

BINA Lebaran 2026 akan diselenggarakan selama 25 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 30 Maret 2026, dengan melibatkan sekitar 380 perusahaan, 800 brand, dan lebih dari 80.000 gerai ritel di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, program ini juga didukung oleh sekitar 400 pusat perbelanjaan yang menghadirkan berbagai promosi dan diskon untuk masyarakat.

Lebih lanjut, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi. Stimulus pada triwulan pertama mencakup bantuan pangan bagi sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat dengan total mencapai Rp11,92 triliun, hingga diskon tarif transportasi selama periode mudik.

Pemerintah juga mendorong kebijakan work from anywhere (WFA) agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai insentif transportasi tersebut sekaligus meningkatkan pergerakan ekonomi di berbagai wilayah.

Kemudian, momentum konsumsi masyarakat juga diperkuat dengan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Di sisi lain, perusahaan penyedia layanan transportasi online juga menyiapkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para mitra pengemudi dengan total nilai sekitar Rp220 miliar.

“Tentu kami berharap bahwa momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Kuartal pertama ini kami harus dongkrak dan harapannya lebih tinggi dari tahun lalu,” imbuh Menko Airlangga.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini dapat mencapai sekitar 5,5%. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan dukungan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat serta penjualan di sektor ritel. Selain memperkuat konsumsi, Menko Airlangga juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap produksi dalam negeri.

“Produksi dalam negeri juga harus dilindungi Karena semua negara mencari market yang besar. Dan Indonesia dengan 287 juta penduduk ini merupakan sebuah market yang terbesar di ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, Ketua umum APPBI Alphonzus Widjaja, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Direktur the Foodhall Indonesia Lenny Tjandra. (Dimas)
Share:

KPK Ingatkan BUMN: Jangan Jadikan Business Judgement Rule Tameng Korupsi

KPK Ingatkan BUMN, Jangan Jadikan Business Judgement Rule Tameng Korupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menyalahgunakan Business Judgement Rule (BJR) sebagai dalih untuk menutupi praktik korupsi dalam pengambilan keputusan bisnis. KPK menegaskan, perlindungan hukum dalam prinsip tersebut hanya berlaku bagi direksi yang mengambil keputusan murni untuk kepentingan korporasi dan tanpa adanya mens rea atau niat jahat.

Penegasan ini disampaikan dalam Kick Off Meeting Monitoring Perbaikan Sistem yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/3).

Dalam forum tersebut, KPK mengumpulkan lima BUMN besar yang pernah ditangani kasusnya oleh KPK, yakni PT Pertamina, PT Taspen, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Perkebunan Nusantara (PN) 1.

Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi pencegahan pascapenindakan, guna memastikan praktik korupsi tidak kembali terjadi di perusahaan-perusahaan tersebut.

“Ada pencegahan pascapenindakan karena kami berharap agar tidak berulang kembali. Tidak ada istilah hattrick,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Setyo menilai penguatan pencegahan di sektor BUMN dapat dimulai dari pembenahan internal, termasuk melalui perubahan pada sejumlah posisi jabatan strategis. Selain itu, BUMN juga perlu melakukan pembaruan sistem yang lebih menekankan perbaikan tata kelola organisasi.

Untuk itu, Setyo menekankan pentingnya dua prinsip utama dalam upaya pencegahan, yakni transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, transparansi dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan proses bisnis lebih terbuka dan dapat diakses publik.

“Dari sisi akuntabilitas, akan lebih mudah jika sejak dari awal sudah dipublikasikan. Jika kedua ini sudah dilakukan saya yakin semua akan berjalan baik,” tuturnya.

KPK sendiri telah melakukan kajian yang memetakan berbagai potensi kerawanan di sektor BUMN, khususnya pada PT Pertamina. Dengan memanfaatkan sejumlah instrumen pemetaan risiko, KPK dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sebagai dasar perbaikan kebijakan, mulai dari regulasi tingkat tertinggi hingga keputusan direktur utama.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menguraikan sejumlah titik rawan dalam pengambilan keputusan korporasi yang kerap diklaim sebagai keputusan bisnis, tetapi berpotensi mengandung unsur pidana. Menurutnya, praktik korupsi di korporasi umumnya bukan terjadi dalam satu peristiwa tunggal, melainkan rangkaian proses sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Ia menegaskan, prinsip BJR pada dasarnya mewajibkan direksi bekerja sepenuhnya untuk kepentingan korporasi. Namun dalam sejumlah kasus, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan sengaja mengabaikan aturan yang berlaku.

“Masalah imparsialitas. Setiap proses seharusnya dijalankan secara netral, bebas benturan kepentingan, dan tanpa ketimpangan informasi,” tegas Agus.

Berdasarkan pemetaan KPK, terdapat tiga akar persoalan utama yang kerap muncul dalam tata kelola BUMN, yakni hilangnya netralitas dalam proses bisnis, penyalahgunaan kewenangan dengan dalih perlindungan BJR, serta inkonsistensi integritas pada posisi-posisi strategis. Ketika ketiga hal tersebut terjadi, sistem pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dalam perusahaan berpotensi tidak berjalan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi belanja masalah di masing-masing perusahaan serta penyampaian rekomendasi KPK terhadap lima BUMN tersebut. Forum ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh direksi PT Pertamina, PT Taspen, PT ASDP, PT PP, dan PTPN 1 untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sistem.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Ibnu Basuki Widodo, serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminudin beserta jajaran. Dari pihak BUMN, hadir Direktur Utama PT TASPEN Rony Hanityo Aprianto; Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Novel Arsyad; Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo; Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza; Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra; serta Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I (Supporting Co) Tio Handoko. (Ilham)
Share:

Perkuat Sistem Dukungan Logistik Yang Professional, Kodaeral V Hadiri Rakorlog TA 2026 Di Jakarta

Perkuat Sistem Dukungan Logistik Yang Professional, Kodaeral V Hadiri Rakorlog TA 2026 Di Jakarta. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka mengoptimalkan dukungan operasi dan meningkatkan kesiapan logistik satuan, Asisten Logistik (Aslog) Komando Daerah TNI Angkatan Laut V (Kodaeral V) Kolonel Laut (T) Insaf Setya Budhi, M.Tr.Hanla., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Logistik (Rakorlog) Tahun Anggaran 2026 Aslog Kasal Laksda TNI Mulyatna, S.T., bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (5/3/2026).

Rakorlog TNI AL TA 2026 mengangkat tema "Logistik TNI Angkatan Laut Siap Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat." Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta dukungan logistik guna menjamin kesiapan operasional TNI AL dalam menghadapi dinamika tugas ke depan.

Dalam sambutannya, Aslog Kasal menyampaikan bahwa dalam menghadapi kemajuan teknologi dan dinamika tugas, TNI AL perlu melaksanakan modernisasi dan integrasi sistem Alutsista, meningkatkan pemantauan maritim, serta memastikan perawatan dan perbaikan agar tetap siap tempur.

Selain itu, pemenuhan bekal Barang Milik Pertahanan (BMP), amunisi, suku cadang, dan peningkatan fasilitas pangkalan menjadi kunci untuk mendukung operasi, latihan, dan validasi organisasi.

"Kita semua perlu bersinergi, menyamakan visi dan melaksanakan sinkronisasi dalam rangka menyiapkan logistik, alutsista dan fasilitas pangkalan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja TNI AL TA 2026 untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat," tegas Aslog Kasal.

Pada rapat tersebut turut dipaparkan rencana kegiatan operasi dan latihan TA 2026, serta perkembangan pelaksanaan pengadaan Alpalhankam, modernisasi, refurbishment, rematerialisasi dan perawatan terpusat di Kemhan. Selain itu, disosialisasikan pula mekanisme pemusatan BMP di Kemhan terkait pengajuan kebutuhan dan dukungan satuan, serta pengembangan fasilitas pangkalan untuk mendukung validasi organisasi baru dan penambahan Alutsista. Kegiatan diwarnai diskusi dan tanya jawab yang konstruktif guna menyamakan persepsi serta menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.

Melalui Rakorlog TA 2026 ini, TNI AL berkomitmen untuk terus memperkuat sistem dukungan logistik yang profesional, transparan, dan tepat sasaran demi terwujudnya kesiapan tempur yang optimal. Dengan dukungan logistik yang handal, TNI AL siap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah laut NKRI serta mendukung kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. (Alif)
Share:

Di Forum Dialektika Demokrasi, Korlantas Polri Beberkan Strategi Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Mudik Lebaran 2026

Di Forum Dialektika Demokrasi, Korlantas Polri Beberkan Strategi Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Mudik Lebaran 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menghadiri forum Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman.”

Brigjen Pol Faizal menjelaskan Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama arus mudik Lebaran 2026.

Salah satu skema yang disiapkan adalah penerapan one way lokal di jalur arteri yang akan digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan roda dua dan roda empat agar tetap tertib dan aman.

“Terkait rekayasa lalu lintas di jalur arteri, terutama untuk roda dua, nanti ada istilah kami yaitu one way lokal. Skema ini biasanya digunakan oleh Dirlantas di wilayah untuk mengatur pergerakan roda dua dengan roda empat,” ujar Faizal.

Menurutnya, kendaraan roda dua biasanya akan dikumpulkan terlebih dahulu di satu titik sebelum diberangkatkan secara bersamaan dengan pengawalan petugas kepolisian.

“Biasanya roda dua kita kumpulkan dalam satu area, kemudian berangkat bersama-sama kita kawal. Dengan pengawalan itu kita bisa mengatur tingkat kecepatannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan kendaraan roda dua memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan pengaturan khusus terutama saat terjadi lonjakan volume kendaraan di jalur arteri selama musim mudik.

Selain itu, Korlantas Polri juga menyiapkan langkah antisipasi kepadatan di rest area, petugas akan mengarahkan pemudik untuk melanjutkan perjalanan menuju rest area berikutnya. Jika masih penuh, pemudik juga diminta keluar tol untuk mencari tempat istirahat di luar jalan tol.

“Kami meminta para pemudik untuk melanjutkan perjalanan ke rest area berikutnya. Jika masih penuh, kami sarankan untuk keluar tol dan mencari rest area di luar atau di daerah sekitar tol,” katanya.

Brigjen Pol Faizal menjelaskan pengelola jalan tol juga telah menyiapkan mekanisme agar kendaraan yang keluar tol dapat kembali masuk tanpa dikenakan transaksi tambahan.

Ia menambahkan seluruh rest area telah dilengkapi dengan sistem traffic counting untuk memantau jumlah kendaraan yang masuk sehingga dapat disesuaikan dengan kapasitas parkir yang tersedia.

“Dengan sistem tersebut kita bisa mengetahui jumlah kendaraan yang masuk ke rest area dan menyesuaikannya dengan kapasitas parkir yang ada,” pungkasnya. (Ros)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING