BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 kepada DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan hasil pemeriksaan berujung pada pemulihan keuangan negara, perbaikan tata kelola, dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada rekomendasi administratif.

“Nilai pemeriksaan sesungguhnya bukan berakhir pada pemberian opini, melainkan pada perubahan yang dihasilkannya,” ujar Isma dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Sebagai informasi, dalam IHPS I 2026, BPK merangkum 762 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 706 laporan hasil pemeriksaan keuangan, 26 pemeriksaan kinerja, dan 36 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut turut mengungkap permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp45,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp1,8 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya. BPK juga mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp3,68 triliun.

Tiga Isu Strategis

Isma mengatakan kompleksitas persoalan tata kelola keuangan negara membutuhkan sinergi lintas sektor. Dalam IHPS I 2026, BPK menyoroti tiga isu strategis yang memerlukan perhatian bersama, yakni ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor energi, BPK mendorong perbaikan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang dinilai belum efektif dalam mendukung ketahanan energi. Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak pada tata kelola. BPK merekomendasikan pemerintah memperjelas status kelembagaan SKK Migas sekaligus menuntaskan hambatan perizinan dan komersialisasi proyek strategis nasional.

Pada aspek penerimaan negara, BPK menemukan permasalahan pengelolaan visa tenaga kerja asing yang berpotensi menyebabkan hilangnya PNBP atas tarif visa TKA sebesar Rp16,61 miliar serta potensi penerimaan dari denda penyalahgunaan izin tinggal hingga Rp3,91 triliun. Di sektor perikanan tangkap, BPK juga mengungkap kehilangan kesempatan memperoleh PNBP sebesar Rp5,63 triliun.

Sementara pada layanan pendidikan dan kesehatan, BPK menemukan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada 288 pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pada 57 pemerintah daerah, pembayaran bantuan iuran dan jaminan kesehatan juga belum didasarkan pada data kepesertaan yang valid dan mutakhir sehingga berisiko tidak tepat sasaran.

Isma menekankan berbagai persoalan lintas sektor tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, BPK mengharapkan dukungan DPR untuk mengakselerasi penyelesaian permasalahan tersebut agar rekomendasi pemeriksaan tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi mendorong perbaikan kinerja dan efektivitas program pemerintah.

Tindak Lanjut Jadi Penentu

Lebih lanjut, Isma menegaskan dampak pemeriksaan sangat ditentukan oleh tindak lanjut rekomendasi. Berdasarkan IHPS I 2026, sebanyak 81,4 persen rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2005 hingga 2025 telah selesai ditindaklanjuti.

Dari tindak lanjut tersebut, telah dilakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset kepada negara, daerah, atau perusahaan sebesar Rp163,61 triliun dari hasil pemeriksaan periode 2005 hingga semester I 2026. IHPS I 2026 juga mencatat penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp6,23 triliun.

“Keberhasilan pemeriksaan tidak berhenti pada rekomendasi tapi pada perubahan yang dihasilkannya, yakni kerugian dipulihkan, tata kelola diperbaiki dan manfaat keuangan negara semakin nyata bagi masyarakat,” tegas Isma.

Mengakhiri pernyataan, ia berharap sinergi BPK dan DPR terus diperkuat untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara. Dengan tindak lanjut yang konsisten dan tepat waktu, hasil pemeriksaan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. (Alif)

Share:

Read More

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas Pengesahan UU Satu Data Indonesia digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna ini.

Pengesahan UU Satu Data Indonesia digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Sebelum pengesahan dilakukan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sesudahnya, Puan lalu meminta persetujuan kepada forum.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

Seluruh fraksi di DPR dan anggota dewan yang hadir di Rapat Paripurna menyatakan setuju sehingga RUU Satu Data Indonesia resmi disahkan menjadi undang-undang.

UU SDI yang merupakan inisiatif DPR tersebut mengatur soal data dasar nasional atau DDN yang nantinya akan dikelola penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional.

Adapun UU SDI terdiri dari 20 bab dan 141 pasal. UU SDI turut mengatur tentang tata kelola SDI melalui rencana induk SDI, arsitektur SDI, manajemen SDI, dan siklus SDI. RUU juga mengatur keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data.

Selain mengatur tata kelola Satu Data Indonesia, UU SDI pun menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga diatur mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan.

Standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, sistem katalog data nasional, interoperabilitas data, hingga pemanfaatan teknologi digital, blockchain, dan kecerdasan artifisial (AI) juga masuk dalam pengaturan Satu Data Indonesia.

UU SDI pun mengatur mengenai penggunaan dan pengendalian akses data, standar keamanan data, audit keamanan, audit kedaulatan data, sampai sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar, serta ketentuan peralihan.

Setelah pengesahan UU SDI, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pengesahan hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper Test) Calon Anggota BPK RI Periode 2026-2031 yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Dua Calon Anggota BPK RI Periode 2026-2031 disetujui DPR itu adalah Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman.

“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Anggota BPK RI Periode 2026-2031 semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” ujar Puan usai pengesahan.

Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Usul Inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai usul DPR RI. Semua fraksi di DPR juga menyampaikan pendapatnya mengenai RUU Perampasan Aset. (Alif)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Dorong Desa Kembangkan Program Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Rudy Susmanto Dorong Desa Kembangkan Program Sesuai Kebutuhan Masyarakat. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah harus berangkat dari persoalan dan potensi yang ada di tingkat desa, sehingga program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rudy menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat melakukan intervensi pembangunan dengan pendekatan dari atas ke bawah. Karena itu, desa harus menjadi titik awal dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.

“Program-program yang harus dibangun adalah program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Program tersebut berangkatnya dari desa,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, pendekatan tersebut penting diterapkan di Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah luas serta karakteristik masyarakat yang beragam. Setiap desa memiliki tantangan, potensi, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga program pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Rudy mengatakan, komitmen Pemkab Bogor dalam memperkuat pembangunan desa juga diwujudkan melalui dukungan anggaran. Pada 2026, Pemkab Bogor telah merealisasikan bantuan keuangan infrastruktur sebesar Rp1,5 miliar untuk setiap desa bagi 416 desa dan 19 kelurahan.

Dukungan tersebut, kata Rudy, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan ruang kepada desa untuk memperkuat pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menilai Desa Gunung Putri menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah desa dapat mengembangkan program melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri bersama jajaran dinilai mampu menggerakkan berbagai kelompok masyarakat dalam membangun wilayahnya.

“Beliau beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa Gunung Putri membangun Desa Gunung Putri bukan hanya dengan tenaga, bukan hanya dengan waktu, dan bukan hanya dengan pikiran. Beliau membangun Desa Gunung Putri dengan hati,” ungkap Rudy.

Rudy berharap semangat inovasi dan kolaborasi yang ditunjukkan Desa Gunung Putri dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Bogor. Program yang lahir dari kebutuhan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa sekaligus mendukung pencapaian pembangunan daerah.

“Dari Bogor kita membangun bangsa Indonesia,” tandasnya. (Deni)

Share:

Read More

Desa Gunung Putri Bangun Kemandirian Lewat Inovasi dan Kolaborasi

Desa Gunung Putri Bangun Kemandirian Lewat Inovasi dan Kolaborasi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan dimulai dari tingkat desa. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan intervensi dari atas ke bawah, tetapi harus melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Demikian disampaikan Bupati Rudy pada kegiatan pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026, di Aula Desa Gunung Putri, Selasa (6/10).

“Program-program yang harus dibangun adalah program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Program tersebut harus berangkat dari desa,” ujar Rudy.

Rudy mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat pembangunan di tingkat desa melalui dukungan anggaran dan kebijakan. Pada 2026, Pemkab Bogor telah merealisasikan bantuan keuangan infrastruktur sebesar Rp1,5 miliar untuk setiap desa. Bantuan tersebut diberikan di luar Dana Desa dan Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Desa (BHPRD).

Menurut Rudy, Desa Gunung Putri menjadi salah satu contoh bagaimana pembangunan desa dapat dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi. Pemerintah desa bersama masyarakat dinilai mampu mengembangkan berbagai program yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

“Beliau beserta seluruh jajaran Pemerintah Desa Gunung Putri membangun Desa Gunung Putri bukan hanya dengan tenaga, bukan hanya dengan waktu, dan bukan hanya dengan pikiran. Beliau membangun Desa Gunung Putri dengan hati,” kata Rudy.

Ia menilai berbagai program yang dikembangkan Desa Gunung Putri dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya, khususnya dalam membangun kemandirian dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

“Program-program yang ada di Desa Gunung Putri akan kami duplikasi menjadi program di 416 desa dan 19 kelurahan se-Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Rudy berharap keberhasilan Desa Gunung Putri dapat mendorong desa-desa lain untuk terus berinovasi dan menghadirkan pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Dari Bogor kita membangun bangsa Indonesia. Jaga Desa Gunung Putri, jaga Bogor, jaga Jawa Barat, jaga Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri mengatakan, pemerintah desa terus membangun kemandirian melalui pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan luas wilayah 2,99 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 20.078 jiwa, Desa Gunung Putri mengusung konsep Smart Village untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Konsep tersebut diwujudkan melalui digitalisasi pemerintahan, pengelolaan keuangan secara nontunai, serta pengembangan Data Desa Presisi bersama IPB University. Sejak 2019, sekitar 80 persen perangkat dan staf desa juga berasal dari generasi muda untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan.

Di bidang ekonomi, Desa Gunung Putri mengembangkan konsep segitiga emas yang meliputi Setu Gunung Putri, potensi gunung atau bukit, serta ketahanan pangan. Potensi tersebut dikembangkan melalui kolaborasi antara BUMDes, Gunung Putri Network (GPNet), koperasi desa, dan pelaku UMKM.

Sebanyak 17 UMKM telah naik kelas. Pada saat yang sama, Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat dari Rp15 juta pada 2021 menjadi Rp200 juta pada 2026.

“Pembangunan jangan hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi bagaimana pembangunan itu bisa menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Daman Huri.

Kemandirian desa juga diperkuat melalui inovasi di bidang keamanan, kebencanaan, dan lingkungan. Desa Gunung Putri memiliki 56 Linmas, 64 titik CCTV aktif selama 24 jam, smart pole untuk layanan kedaruratan, Desa Tangguh Bencana, serta Relawan Pemadam Kebakaran.

Di bidang lingkungan, terdapat 14 Kampung Ramah Lingkungan dan 24 unit bank sampah. Pemerintah desa juga mengembangkan pengolahan sampah organik menggunakan maggot atau Black Soldier Fly (BSF).

Berbagai program pemberdayaan masyarakat turut dikembangkan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, perpustakaan digital, Posyandu, pelestarian budaya, hingga program pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi menilai berbagai inovasi tersebut merupakan bentuk respons Desa Gunung Putri dalam menghadapi karakter wilayah yang kompleks sebagai desa industri sekaligus kawasan yang berkembang menuju perkotaan.

Menurut Ade, terdapat tiga aspek kualitatif yang menjadi keunggulan Desa Gunung Putri dalam penilaian kinerja desa, yakni kemampuan merespons persoalan lintas kewenangan, keterbukaan pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat, serta respons cepat terhadap keluhan warga.

Salah satu bentuk respons cepat tersebut diwujudkan melalui inovasi smart pole untuk mendukung layanan kedaruratan.

“Yang dihadapi Desa Gunung Putri ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Selain desanya menjadi desa industri, menjadi sebuah wilayah yang mendekati perkotaan, tantangan yang dihadapi menjadi tidak seringan desa-desa lainnya,” ujar Ade.

Desa Gunung Putri terpilih sebagai pinunjul katilu atau desa terbaik ketiga di Jawa Barat dan kemudian mewakili Jawa Barat dalam penilaian Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Seleksi dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan dan kabupaten hingga tingkat provinsi yang melibatkan 5.311 desa di Jawa Barat. Hasil penilaian tingkat nasional dijadwalkan diumumkan pada akhir Oktober 2026.

Berbagai inovasi Desa Gunung Putri juga telah mengantarkan desa tersebut meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional dan menjadi tujuan studi tiru bagi 2.902 desa dari 20 provinsi di Indonesia, serta kunjungan dari Malaysia dan Afghanistan.

Ke depan, Pemerintah Desa Gunung Putri akan mengembangkan Kampung Urban Pajajaran sebagai kawasan tematik sekaligus destinasi wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri menegaskan, pembangunan desa membutuhkan keberanian untuk berpikir out of the box, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta memperkuat kolaborasi.

“Jalan dulu, nanti ketemu jalan. Jangan jadi Superman, tetapi harus menjadi super team,” tegasnya.

Melalui inovasi dan kolaborasi, Desa Gunung Putri terus membangun kemandirian dengan mengembangkan potensi lokal, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. (Deni)

Share:

Read More

Borong 12 Medali, Teratai Fighter Team Korbrimob Polri Raih Juara Umum 1 Kejuaraan Nasional Pencak Silat

Borong 12 Medali, Teratai Fighter Team Korbrimob Polri Raih Juara Umum 1 Kejuaraan Nasional Pencak Silat. (Dok. Divisi Humas Polri)

Bogor, WaraWiri.net - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Teratai Fighter Team Pencak Silat Korbrimob Polri dalam ajang Kejuaraan Pencak Silat Nasional Tegar Beriman Championship. Tampil gemilang di tingkat nasional, para pesilat Korbrimob Polri berhasil membawa pulang 7 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu, sekaligus mengantarkan Teratai Fighter Team meraih Juara Umum 1.

Tak hanya meraih gelar juara umum, prestasi membanggakan juga diraih salah satu pesilat Korbrimob Polri yang berhasil menyabet predikat Pesilat Terbaik Putra dalam kejuaraan tersebut. Pencapaian ini menjadi bukti kualitas, ketangguhan, serta konsistensi pembinaan atlet pencak silat di lingkungan Korbrimob Polri.

Tegar Beriman Championship menjadi ajang bergengsi yang mempertemukan ribuan pesilat dari berbagai daerah di Indonesia. Kejuaraan yang berlangsung selama empat hari, 1–4 Oktober 2026, di Gedung Laga Satria, Gelora Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, tersebut diikuti 2.361 peserta dari 15 provinsi dan 161 kontingen.

Kejuaraan nasional ini tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, serta mengukur hasil pembinaan dan latihan yang telah dijalani.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Indra Wardhana, turut mengapresiasi penyelenggaraan Tegar Beriman Championship sebagai bagian dari upaya mempromosikan pencak silat sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial.

Adapun para pesilat Teratai Fighter Team Pencak Silat Korbrimob Polri yang berhasil meraih prestasi dalam kejuaraan tersebut adalah sebagai berikut:

JUARA 1 – MEDALI EMAS

BRIPTU SHAVIRA TRI ANNISA PULUNGAN – Kelas F Putri Dewasa

BRIPDA DIANA NAZIRA AL ZUHARA – Kelas E Putri Dewasa

BRIPTU ARFA YUDHA – Kelas I Putra Dewasa

BHARADA SEPTYAN DWI IKSAN – Kelas B Putra Dewasa

BHARADA I KOMANG HERY SANJAYA – Kelas D Putra Dewasa

BHARADA SUTRISNA – Kelas E Putra Dewasa

BHARADA AHMAD DENI KURNIAWAN – Kelas F Putra Dewasa

JUARA 2 – MEDALI PERAK

BHARADA AHMAD UBAIDILLAH – Kelas G Putra Dewasa

BHARADA MOCHAMMAD HAFIDZ RAVIANTO – Kelas H Putra Dewasa

BRIPDA MUHAMMAD KHOIRUL MUSTOFA – Kelas Seni Tunggal Dewasa

JUARA 3 – MEDALI PERUNGGU

BRIPTU I NYOMAN PRADNYA ANANTA – Kelas E Putra Dewasa

BRIPDA FAHMA CANDRA SAPUTRA – Kelas C Putra Dewasa

Capaian tersebut semakin menegaskan kiprah Teratai Fighter Team Pencak Silat Korbrimob Polri sebagai salah satu tim pencak silat yang mampu bersaing dan menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Tujuh medali emas, tiga medali perak, dua medali perunggu, gelar Juara Umum 1, serta predikat Pesilat Terbaik Putra menjadi catatan prestasi yang membanggakan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi para atlet Korbrimob Polri di berbagai kejuaraan mendatang. (Tedy)

Share:

Read More

Evaluasi Mutu Pengadaan Barang dan Jasa, Puslitbang Polri Gelar Riset di Polresta Banda Aceh

Evaluasi Mutu Pengadaan Barang dan Jasa, Puslitbang Polri Gelar Riset di Polresta Banda Aceh. (Dok. Divisi Humas Polri)

Aceh, WaraWiri.net - Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan penelitian strategis terkait evaluasi mutu hasil pengadaan barang dan jasa di Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh, pada Senin (5/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memastikan kelayakan serta standardisasi logistik operasional kepolisian berdasarkan implementasi sertifikasi Puslitbang Polri.

Kedatangan rombongan tim peneliti dari Mabes Polri ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim, Kombes Pol. (KBP) Guno Pitoyo, S.I.K., M.H. Kehadiran tim evaluasi tersebut disambut secara resmi di Aula Polresta oleh Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Benny Bhatara, S.I.K., M.K., yang hadir mewakili jajaran pimpinan guna memfasilitasi penuh kelancaran jalannya pengumpulan data di wilayah hukumnya.

Dalam penyampaian arahan teknisnya, Kombes Pol. Guno Pitoyo menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi mutu ini merupakan instrumen krusial untuk menjamin kesiapan operasional personel Polri saat bertugas melayani masyarakat.

"Penelitian dan pengkajian ini kami laksanakan guna memastikan setiap perlengkapan atau barang operasional yang didistribusikan ke jajaran kewilayahan telah benar-benar memenuhi standar sertifikasi yang ditetapkan. Standardisasi ini mutlak diperlukan guna menjamin keamanan, keandalan, usia pakai, serta efektivitas logistik saat menunjang tugas-tugas kepolisian di lapangan," tegas Kombes Pol. Guno Pitoyo di hadapan para peserta.

Guna menjamin objektivitas dan ketajaman analisis secara akademis, Puslitbang Polri tidak bekerja sendiri, melainkan turut menggandeng pakar ahli, yakni Prof. Dr. Suryadi, M.T. Tim peneliti ini juga diperkuat oleh jajaran anggota internal kepolisian, yaitu AKBP Septi Astuti, S.T., M.A., dan Penata I Mulyanto, S.E.

Rangkaian giat evaluasi ini diawali dengan pembukaan resmi, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan penayangan video pengantar riset bertajuk “Evaluasi Mutu Hasil Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Implementasi Sertifikasi Puslitbang Polri” guna menyamakan persepsi seluruh personel yang hadir.

Usai tahapan seremonial dan sesi foto bersama ditutup, kegiatan langsung beranjak pada fase inti penggalian data empiris. Tim peneliti Puslitbang Polri menggelar sesi wawancara mendalam (in-depth interview) dengan sejumlah informan internal di lingkungan Polresta Banda Aceh yang berstatus sebagai pengguna langsung logistik.

Temuan lapangan serta masukan dari giat ini nantinya akan diakumulasi menjadi bahan rumusan rekomendasi strategis bagi pimpinan Polri dalam menyempurnakan tata kelola logistik di masa mendatang. (Tedy)

Share:

Read More

14 Prajurit Kima Brigif 2 Marinir Resmi Kenaikan Pangkat Satu Tingkat Lebih Tinggi, Siap Emban Tanggung Jawab Baru

14 Prajurit Kima Brigif 2 Marinir Resmi Kenaikan Pangkat Satu Tingkat Lebih Tinggi, Siap Emban Tanggung Jawab Baru. (Dok. Puspen TNI)

Sidoarjo, WaraWiri.net - Sebanyak 14 prajurit Kompi Markas (Kima) Brigif 2 Marinir secara resmi menyandang pangkat satu tingkat lebih tinggi pada upacara kenaikan pangkat yang dilaksanakan secara khidmat di Lapangan apel Kesatrian Marinir R. Suhadi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (06/10/2026).

Pada upacara kenaikan pangkat periode 01 Oktober yang dipimpin langsung oleh Komandan Kompi Markas Brigif 2 Marinir Mayor Marinir Mikael Rolen, tersebut merupakan bentuk penghargaan dan wujud kepercayaan pimpinan atas dedikasi, loyalitas, serta prestasi kerja yang ditunjukkan oleh para prajurit.

"Kenaikan pangkat ini bukan sekadar tradisi, melainkan amanah yang menuntut peningkatan kinerja dan tanggung jawab," tegas Dankima Brigif 2 Marinir.

Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan acara syukuran sederhana di Lobby Kompi Markas Brigif 2 Marinir dengan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan keselamatan yang diberikan kepada keluarga besar Kompi Markas Brigif 2 Marinir. (Evi)

Share:

Read More

Momentum HUT Ke-81 TNI, Dankodaeral V Terima Brevet Bhayangkara Bahari Kehormatan

Momentum HUT Ke-81 TNI, Dankodaeral V Terima Brevet Bhayangkara Bahari Kehormatan. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi semakin istimewa bagi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) V. Komandan Kodaeral V (Dankodaeral V), Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., menerima penyematan Brevet Bhayangkara Bahari Kehormatan dari Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dr. Arman Asmara Syarifuddin, S.H., S.I.K., M.H., bertempat di Markas Komando Kodaeral V, Surabaya, Senin (5/10/2026).

Penyematan brevet kehormatan tersebut menjadi simbol penghargaan sekaligus wujud eratnya sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas wilayah perairan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Brevet Bhayangkara Bahari Kehormatan yang disematkan kepada Dankodaeral V juga merefleksikan semangat kebersamaan dan interoperabilitas antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim. Kolaborasi TNI AL dan Polairud menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi perairan yang aman dan kondusif, mulai dari penegakan hukum di laut hingga upaya perlindungan terhadap masyarakat dan kepentingan nasional di wilayah maritim.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kehormatan. Pada kesempatan yang sama, Dirpolairud Polda Jatim beserta jajaran turut menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI kepada Dankodaeral V dan seluruh prajurit Kodaeral V.

Ucapan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi terhadap pengabdian TNI yang selama lebih dari delapan dekade terus menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Dankodaeral V menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas penyematan Brevet Bhayangkara Bahari Kehormatan serta perhatian yang diberikan jajaran Ditpolairud Polda Jawa Timur pada momentum Hari Jadi ke-81 TNI.

Momentum tersebut sekaligus mempertegas komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antara Kodaeral V dengan Polda Jawa Timur, khususnya Ditpolairud, dalam menjaga keamanan wilayah perairan serta mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Jawa Timur.Sinergitas TNI-Polri bukan sekadar hubungan kelembagaan, tetapi merupakan kekuatan strategis dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat serta menjaga kepentingan bangsa dan negara.

Penyematan Brevet Bhayangkara Bahari Kehormatan di tengah peringatan HUT ke-81 TNI pun menjadi simbol kuat semangat kebersamaan tersebut-bersinergi di darat, di udara, dan di laut demi tegaknya kedaulatan serta keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Evi)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Apresiasi Satgas PKH, Selamatkan 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp400 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dengan nilai hampir Rp400 triliun. Kepala Negara menegaskan bahwa penyelamatan aset tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

“Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektare lebih, 6,2 juta hektare lebih. Kalau tidak kalian selamatkan ini hangus, ini kekayaannya hilang 6 juta ini nilainya dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Presiden, besarnya nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat apabila dikelola secara optimal. Kepala Negara menyebut nilai hampir Rp400 triliun tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah, hingga perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan.

“400 triliun kita hilangkan kemiskinan, 400 triliun berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo mencontohkan pemerintah telah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp90 triliun. Dengan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan tersebut, Presiden berpandangan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas berbagai fasilitas publik akan semakin besar, termasuk memperbaiki sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.

Selain kawasan hutan, Kepala Negara turut menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menertibkan tambang-tambang ilegal. Presiden secara khusus menyinggung upaya pemerintah mengurangi praktik penyelundupan timah di Pulau Bangka yang turut memberikan dampak terhadap kinerja PT Timah.

“Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun,” tutur Presiden.

Presiden menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Satgas PKH bersama berbagai lembaga negara lainnya. Kepala Negara juga menyoroti upaya Bea Cukai dalam membongkar praktik penyelundupan bernilai triliunan rupiah serta pemberantasan jaringan narkotika yang terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti melakukan pembenahan dan penertiban. Kepala Negara turut mendorong perusahaan-perusahaan negara untuk terus memperbaiki tata kelola dan membersihkan diri dari berbagai praktik yang merugikan negara.

“Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu,” tegas Presiden.

Bagi Presiden, keberhasilan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dan menertibkan tambang ilegal bukan hanya menyangkut penyelamatan aset negara saat ini, tetapi juga menjaga kekayaan bangsa bagi generasi mendatang. Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan, menurut Presiden, dapat memperbesar kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyebut kerja Satgas PKH selama dua tahun telah memberikan kontribusi besar bagi negara dengan nilai yang berhasil dikembalikan mencapai Rp52 triliun. Atas capaian tersebut, Presiden meminta pimpinan Satgas PKH memberikan penghargaan kepada personel yang menunjukkan kinerja dan prestasi.

“Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan,” tegas Presiden. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Lindungi Kekayaan Negara untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melawan korupsi, kecurangan, serta praktik-praktik yang merugikan kekayaan negara. Untuk itu, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terus bekerja dalam penyelamatan kekayaan negara.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan,” ucap Presiden dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Presiden, upaya pemerintah untuk menertibkan berbagai praktik yang merugikan negara akan selalu menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak yang menikmati kecurangan tersebut. Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah dalam membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

“Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran? Atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah? Kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini? Kekuatan yang menghina rakyat? Kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin? Padahal kita negara yang sangat kaya,” katanya.

Presiden turut mengetahui adanya ancaman dan intimidasi yang dihadapi sejumlah anggota, termasuk terhadap keluarga satgas. Oleh karena itu, Kepala Negara pun menyampaikan penghargaan kepada jajaran yang tetap teguh menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tekanan.

“Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa,” ujar Presiden.

“Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti upaya-upaya penyuapan terhadap pejabat negara yang masih menjadi tantangan dalam pembenahan institusi. Kepala Negara menegaskan bahwa upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif.

“Kita berusaha memperbaiki dengan persuasif, dengan dakwah, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya,” tandasnya. (Dinda)

Share:

Read More

BMKG Tekankan Pentingnya Kesiapsiagaan dan Kolaborasi Mitigasi Bencana dalam Rakorda Kebencanaan DKI Jakarta 2026

BMKG Tekankan Pentingnya Kesiapsiagaan dan Kolaborasi Mitigasi Bencana dalam Rakorda Kebencanaan DKI Jakarta 2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan, mitigasi berbasis risiko, serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah DKI Jakarta. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman alam.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Rakorda tersebut mengangkat tema “Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana di Provinsi DKI Jakarta: Tantangan dan Peluang” ini menjadi wadah penguatan koordinasi antarinstansi dalam upaya pengurangan risiko bencana di ibu kota.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa DKI Jakarta menghadapi berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, bencana hidrometeorologi basah dan kering, hingga dampak aktivitas gunung api. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan pemanfaatan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut Faisal, bencana hidrometeorologi basah berkaitan dengan kondisi curah hujan yang tinggi dan dapat memicu banjir beserta berbagai dampak turunannya. Sementara itu, kondisi hidrometeorologi kering dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, serta penurunan kualitas udara.

“Tentunya yang kita harapkan adalah kondisi curah hujan yang proporsional, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit,” ujar Faisal.

Untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi, BMKG terus menyediakan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah. BMKG juga mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai salah satu instrumen mitigasi yang dilaksanakan berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah.

Namun demikian, Faisal menegaskan bahwa OMC bukan merupakan satu-satunya solusi dalam penanganan risiko bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan penanganan struktural, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang yang berkelanjutan.

“Perlu diingat, OMC itu ibarat obat penurun demam sehingga akar masalahnya tetap harus diselesaikan melalui normalisasi sungai, pengerukan waduk, penataan bantaran sungai, dan penegakan tata ruang,” ujarnya.

Selain ancaman hidrometeorologi, BMKG juga memberikan dukungan informasi meteorologi dalam menghadapi dampak aktivitas gunung api. Pemantauan aktivitas vulkanologi merupakan kewenangan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan BMKG berperan dalam memantau kondisi atmosfer, khususnya arah dan kecepatan angin yang memengaruhi potensi sebaran abu vulkanik. Salah satu contohnya saat erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu.

“Kami memantau data arah angin, kecepatan angin, dan konsentrasinya. BMKG bertanggung jawab memberikan informasi untuk mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran, hingga melakukan operasi modifikasi cuaca guna membilas debu vulkanik agar tidak membahayakan pernapasan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal juga memberikan perhatian khusus pada ancaman gempa bumi. Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya dengan mengetahui sumber ancaman, tetapi harus memastikan informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan nyata untuk melindungi masyarakat.

Ia menekankan empat hal penting dalam mitigasi kegempaan, yakni memahami sumber ancaman, menyediakan informasi peringatan secara cepat dan akurat, memastikan informasi sampai kepada pihak yang membutuhkan, serta memastikan masyarakat memahami langkah penyelamatan dan evakuasi yang tepat.

“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya meningkat setelah terjadi bencana. Pemahaman mitigasi harus terus dibangun, termasuk di wilayah yang belum pernah mengalami bencana besar,” katanya.

Dalam mendukung sistem pemantauan, BMKG mengoperasikan lebih dari 10.800 peralatan observasi utama di seluruh Indonesia. Lebih dari 2.000 di antaranya merupakan instrumen pemantauan gempa bumi dan tsunami, antara lain seismograf, intensity meter, akselerograf, dan tsunami gauge. Sistem observasi tersebut juga didukung fasilitas High Performance Computing (HPC).

BMKG juga terus memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang mampu menghasilkan dan menyebarluaskan informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi. Informasi tersebut kemudian didiseminasikan melalui berbagai kanal agar dapat diterima masyarakat dan pemangku kepentingan secara cepat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto memaparkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas kegempaan tertinggi di dunia karena berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama. Menurutnya, Jakarta memiliki kerentanan tersendiri karena berada sekitar 300 kilometer dari zona subduksi di selatan Jawa serta didominasi oleh lapisan tanah lunak yang dapat memperkuat guncangan gempa melalui fenomena amplifikasi gelombang.

Untuk itulah, penguatan mitigasi perlu dilakukan melalui pembangunan dan penguatan struktur bangunan tahan gempa, peningkatan literasi kebencanaan, sosialisasi secara berkelanjutan, serta pemanfaatan kanal komunikasi resmi untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

“Karena waktunya sangat singkat, golden time harus dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan diri. Karena itu, literasi dan sosialisasi harus terus diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan kanal resmi BMKG,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa isu kebencanaan menjadi perhatian penting bagi Jakarta sebagai kota global. Ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire serta ancaman hidrometeorologi menuntut pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan.

Pramono juga menyoroti risiko kebakaran yang meningkat akibat periode kering dan dampak El Niño, terutama di kawasan padat penduduk. Menurutnya, dukungan informasi dari BMKG serta pelaksanaan OMC menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah mengantisipasi kondisi tersebut.

“Kata kunci dalam penanggulangan bencana adalah sinergi antar-unsur. Sinergitas antara pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, dan relawan adalah kunci kekuatan kita,” ujar Pramono.

Melalui penguatan sistem observasi dan peringatan dini, peningkatan literasi kebencanaan, pemanfaatan data dan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, BMKG terus mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

Selain mendukung mitigasi kebencanaan, BMKG juga terus mengembangkan pemanfaatan data cuaca dan iklim untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam pengembangan informasi prediksi penyakit berbasis iklim, seperti demam berdarah, malaria, dan diare hingga tingkat kecamatan. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat sekaligus mendukung upaya bersama mewujudkan zero victim dalam setiap kejadian bencana. (Siti)

Share:

Read More

OJK Dorong ASN Batang Jadi Bagian dari Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pasar Modal

OJK Dorong ASN Batang Jadi Bagian dari Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pasar Modal. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Batang untuk memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah yang tengah berkembang pesat, dengan tetap mengedepankan pemahaman terhadap risiko, legalitas produk, dan tujuan investasi.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam kegiatan Capital Market Goes to Office (CMGTO) yang merupakan bagian dari rangkaian Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Batang di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Senin.

Hasan mengatakan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Batang membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memperoleh manfaat dari perkembangan dunia usaha melalui pasar modal. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menyaksikan perusahaan tumbuh dan berkembang, tetapi dapat berpartisipasi sebagai investor dengan memahami instrumen investasi dan risikonya.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di sekitar kita hanya kita saksikan sebagai penonton. Pasar modal memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi bagian dari pertumbuhan tersebut," ujar Hasan.

Kabupaten Batang saat ini berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang terus menarik investasi domestik maupun global. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada triwulan II 2026 mencapai 8,38 persen, sementara realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp3,88 triliun.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah investor pasar modal di Jawa Tengah hingga Agustus 2026 mencapai 3,42 juta SID. Di Kabupaten Batang, jumlah investor telah mencapai lebih dari 66 ribu SID atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasan mengingatkan masyarakat agar membangun kebiasaan investasi secara bertahap, disiplin, dan berorientasi jangka panjang serta memahami tujuan, profil risiko, dan karakteristik produk investasi yang dipilih.

“Seperti Batik Rifaiyah yang dikerjakan titik demi titik, investasi membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan disiplin. Jangan mengejar keuntungan secara instan," kata Hasan.

Hasan juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi palsu yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk media sosial, WhatsApp, dan teknologi deepfake. Masyarakat perlu menerapkan prinsip Cek 2L, yaitu Legal dan Logis, dengan memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta kewajaran keuntungan yang dijanjikan.

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan dana pinjaman untuk berinvestasi dan menggunakan dana yang memang dialokasikan untuk investasi atau uang dingin agar tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pertanyaan dan pengaduan terkait sektor jasa keuangan.

Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi, antara lain saham, obligasi dan sukuk, reksa dana, serta Exchange Traded Fund (ETF), yang dapat diakses masyarakat dengan nominal investasi mulai dari Rp100 ribu.

Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan SEPMT 2026, khususnya CMGTO bagi ASN Kabupaten Batang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat pemahaman ASN mengenai investasi pasar modal sekaligus meningkatkan inklusi pasar modal di daerah.

“Jangan hanya mengejar keuntungan secara instan, tetapi pahami juga risiko dan tujuan investasinya agar setiap keputusan keuangan dapat diambil secara lebih bijak," kata Suyono.

Dalam kegiatan CMGTO tersebut, sebanyak 117 ASN Pemerintah Kabupaten Batang membuka Single Investor Identification (SID) melalui Perusahaan Efek. Kegiatan juga dirangkaikan dengan pencanangan Galeri Investasi Pemerintah Kabupaten Batang.

Rangkaian SEPMT 2026

Kegiatan CMGTO di Kabupaten Batang merupakan bagian dari rangkaian SEPMT 2026 di wilayah kerja Kantor OJK Tegal yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan pasar modal.

Selain CMGTO bersama Pemerintah Kabupaten Batang, rangkaian SEPMT 2026 juga mencakup Sosialisasi Pasar Modal sebagai Sumber Pendanaan Perusahaan yang menyasar potensi pengembangan perusahaan di kawasan industri Batang, media gathering untuk meningkatkan literasi pasar modal bagi jurnalis dan wartawan ekonomi lokal, serta Capital Market Goes to Community di Pondok Modern Tazzaka untuk meningkatkan pemahaman mengenai pasar modal syariah kepada pengurus pondok dan santri.

Melalui SEPMT 2026, OJK terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Self-Regulatory Organization (SRO), dan seluruh pemangku kepentingan pasar modal untuk memperluas akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen pasar modal.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pasar modal yang semakin inklusif dan berkualitas sekaligus mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan dan investasi untuk mendukung pengembangan perusahaan serta pertumbuhan ekonomi daerah. (Slamet)

Share:

Read More

Kemenperin Perkuat Daya Saing Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Kemenperin Perkuat Daya Saing Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat daya saing industri manufaktur nasional guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai target tersebut, Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diproyeksikan perlu meningkat sebesar Rp7.674 triliun selama periode 2026–2029, dari Rp23.312 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp30.986 triliun pada tahun 2029. Sektor IKFT ditargetkan tumbuh sebesar 7,85 persen pada tahun 2029, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 4,35 persen dan kontribusi ekspor sebesar 18,66 persen.

Kinerja sektor IKFT menunjukkan potensi yang menjanjikan. Pada triwulan II tahun 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36 persen, sedangkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 11,30 persen. Sementara itu, nilai ekspor IKFT sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai USD34,2 miliar, melampaui nilai impor sebesar USD32,75 miliar.

Menperin menekankan pentingnya penguatan industri padat karya, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT), kulit, serta alas kaki, yang menjadi sektor prioritas dan andalan untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Selain berkontribusi terhadap PDB dan ekspor manufaktur, sektor tersebut memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Khusus industri TPT, jumlah tenaga kerja ditargetkan meningkat dari 3,95 juta orang pada tahun 2026 menjadi 4,07 juta orang pada tahun 2029.

Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kemenperin mengoptimalkan program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), serta penguatan akses pembiayaan dan perlindungan pasar domestik. Langkah ini sekaligus menjawab berbagai tantangan industri, mulai dari persaingan produk impor, biaya produksi, hingga kondisi permesinan industri TPT yang rata-rata telah berusia lebih dari 20 tahun.

“Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju,” ujar Menperin.

Menperin menjelaskan, percepatan modernisasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri nasional. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu keberlangsungan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Taufiek Bawazier, menambahkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam industri serat rayon yang berpotensi menjadi salah satu kekuatan industri tekstil nasional.

Selain penguatan industri padat karya, Kemenperin terus mengupayakan optimalisasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menjaga efisiensi biaya produksi dan daya saing industri. Penguatan kebijakan tersebut tidak hanya mencakup kepastian harga, tetapi juga jaminan volume, kontinuitas pasokan, dan ketersediaan infrastruktur distribusi gas. Berdasarkan evaluasi tahun 2026, sejumlah industri dilaporkan baru menerima sekitar 60–70 persen dari alokasi gas yang ditetapkan.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menekankan pentingnya perumusan langkah strategis dan target yang terukur hingga tahun 2029, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan energi industri.

“Perlu dirumuskan secara konkret langkah dan target hingga tahun 2029, termasuk berapa persen kebutuhan bahan baku yang harus dapat dipenuhi oleh perusahaan maupun dari pasokan dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan HGBT dan penguatan bahan baku dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing industri,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenperin turut memperkuat industri farmasi, khususnya industri obat tradisional dan obat bahan alam (OBA), melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal, standardisasi, serta penguatan riset dan inovasi. Pengembangan produk herbal dan fitofarmaka berbasis sumber daya alam Indonesia diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Melalui berbagai kebijakan strategis tersebut, Kemenperin berkomitmen memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi sektor IKFT terhadap perekonomian nasional, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. (Isna)

Share:

Read More

Menperin Sarmuji Targetkan Produksi Rumput Laut Indonesia Jadi Nomor Satu Dunia

Menperin Sarmuji Targetkan Produksi Rumput Laut Indonesia Jadi Nomor Satu Dunia. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan jajaran Kementerian Perindustrian siap mengambil langkah untuk mempersiapkan ekosistem industri rumput laut nasional. Ia berharap upaya bersama ini dapat mengantarkan produksi rumput laut Indonesia menjadi nomor satu di dunia. Hal itu disampaikan Menperin dalam Peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026–2030 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (6/10).

“Insyaallah jajaran Kemenperin siap mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan ekosistem industri rumput laut ini sebagai satu potensi baru yang membanggakan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi langkah penting agar produksi rumput laut Indonesia dan seluruh hilirisasinya bisa menjadikan produksi rumput laut Indonesia nomor satu di dunia, seperti yang disampaikan Kepala Bappenas (Rachmat Pambudy),” kata Sarmuji.

Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi, seiring besarnya potensi sumber daya rumput laut Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membangun rantai nilai industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini sejalan dengan ISDAP 2026–2030 yang diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

“Bagi Kementerian Perindustrian, inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi pembangunan rumput laut nasional, khususnya dalam industrialisasi, hilirisasi, penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menperin.

Menurut Menperin, pengembangan industri rumput laut memiliki relevansi dengan kinerja sektor manufaktur nasional yang terus tumbuh positif. Pada triwulan II 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Pada periode yang sama, sektor ini menyumbang Rp1.102,88 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 38,98 persen terhadap realisasi investasi nasional, dan sekitar 82,40 persen terhadap ekspor nasional. Sebanyak 14 dari 15 subsektor industri pengolahan nonmigas juga mencatatkan pertumbuhan positif.

Berdasarkan data Manufacturing Value Added (MVA) tahun 2025 yang dirilis World Bank, nilai tambah industri manufaktur Indonesia mencapai USD275,61 miliar, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-12 dunia dan pertama di Asia Tenggara.

Khusus industri makanan dan minuman, sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pada semester I 2026, industri makanan dan minuman menyumbang 41,86 persen terhadap PDB industri nonmigas dan 7,16 persen terhadap PDB nasional, serta tumbuh 6,77 persen. Dalam pengembangannya, rumput laut menjadi salah satu komoditas yang berpotensi besar diolah menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah.

“Rumput laut memiliki peluang pemanfaatan yang luas, tidak hanya sebagai komoditas, tetapi juga sebagai bahan baku berbagai produk bernilai tambah. Produk turunannya antara lain pangan, agar dan karagenan, hingga bahan untuk industri farmasi, kosmetik, nutraceutical, biomaterial, dan bioplastik,” tutur Menperin.

Karena itu, Kemenperin menilai peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan diversifikasi produk menjadi bagian penting dalam pengembangan industri rumput laut. Pengembangan tersebut diarahkan pada penguatan kapasitas industri, peningkatan inovasi, pembukaan pasar baru, serta peningkatan daya saing produk Indonesia. Pada saat yang sama, aspek keberlanjutan juga perlu diperhatikan, termasuk ketersediaan bahan baku, kualitas lingkungan, efisiensi sumber daya, serta manfaat bagi masyarakat di sentra produksi.

Arah pengembangan tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2026–2045 yang saat ini dalam proses finalisasi. Strategi pengembangannya memperhatikan kesinambungan rantai pasok mulai dari bahan baku hingga produk hilir.

“Pengembangan industri tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sentra produksi bahan baku di hulu serta industri pengguna dan pasar di hilir,” jelas Menperin.

Menurut Sarmuji, pembangunan ekosistem industri rumput laut membutuhkan sinergi antara program pemerintah, investasi swasta, pembiayaan, riset, inovasi, teknologi, serta kerja sama internasional. Sinergi tersebut penting untuk membangun rantai nilai industri yang memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Melalui perannya dalam pengembangan industri, peningkatan nilai tambah, serta perluasan akses pasar dan ekspor, Kemenperin mendorong agar industrialisasi rumput laut tidak hanya berorientasi pada pengolahan komoditas, tetapi juga membangun rantai nilai dan mengoptimalkan potensi ekonomi biru, yakni konsep ekonomi yang berbasis pada kelestarian ekosistem laut.

Menperin berharap ISDAP 2026–2030 dapat menjadi landasan bagi langkah bersama yang lebih terarah dan konkret dalam membangun industri rumput laut nasional.

“Kementerian Perindustrian siap berkontribusi dalam memperkuat hilirisasi, nilai tambah, daya saing, dan akses pasar, serta terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Menhut Raja Juli Antoni Terima Penyerahan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Menhut Raja Juli Antoni Terima Penyerahan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penyerahan denda administratif penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10).

Dalam agenda tersebut, negara menerima pengembalian keuangan negara sebesar Rp13.24 triliun dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.

Secara simbolis, kawasan hutan tersebut diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Penyerahan ini menambah capaian signifikan Satgas PKH yang dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun serta menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mengamankan dan mengembalikan seluruh aset serta kekayaan alam negara agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat luas.

"Apa yang dikerjakan oleh Satgas PKH ini adalah upaya nyata menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak cucu kita. Kawasan hutan yang diselamatkan dan ditertibkan ini nilainya sangat besar untuk mendukung pembangunan nasional, mulai dari perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat," tegas Presiden.

Presiden memberikan apresiasi atas sinergi dan kerja keras Satgas PKH yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BPKP, hingga KPK, dalam mengawal tata kelola kawasan hutan dan memperjuangkan kedaulatan negara.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang perlindungan kekayaan alam, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kapasitas garda terdepan pengawasan hutan di lapangan. Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menambah jumlah Polisi Hutan (Polhut) secara bertahap hingga mencapai sasaran ideal 70 ribu personel.

Langkah ini diambil guna mengimbangi luasnya bentang alam hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penindakan pembalakan liar secara terpadu.

Melalui penerimaan aset kawasan hutan ini, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menhut Raja Juli Antoni siap menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat kehadiran Polhut di lapangan, mendorong pemulihan fungsi ekosistem, serta memastikan pemanfaatan sumber daya hutan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepastian hukum. (Burhan)

Share:

Read More

Bank Sentral Negara SEACEN Kokohkan Respons Bersama Hadapi Tantangan AI

Bank Sentral Negara SEACEN Kokohkan Respons Bersama Hadapi Tantangan AI. (Dok. Bank Indonesia)

Bali, WaraWiri.net - Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) menuntut bank sentral memperkuat pendekatan bersama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan kawasan. Kerja sama regional menjadi semakin strategis untuk membangun tata kelola AI yang terpercaya, memperkuat kapasitas pengawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi bagi sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi South East Asian Central Banks (SEACEN) di Bali, Indonesia (5/10).

“AI menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi secara bersama oleh berbagai negara," ujar Ricky.

Untuk merespons perkembangan tersebut, Ricky menekankan tiga prioritas bank sentral di era AI. Pertama, membangun tata kelola AI yang terpercaya, transparan, dan akuntabel. Kedua, memanfaatkan AI untuk ekosistem pembayaran yang lebih efisien, aman, inklusif, dan berdaya tahan. Ketiga, memperkuat kolaborasi regional melalui SEACEN, antara lain dengan dialog kebijakan, pengembangan kapasitas, dan riset bersama.

"AI menghadirkan tantangan yang tidak dapat dihadapi satu negara sendiri. Melalui kolaborasi di kawasan, seperti SEACEN, kita dapat mengembangkan pendekatan bersama yang mendorong inovasi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan," tegas Ricky.

Ricky juga menekankan pentingnya pembelajaran dan pengalaman bersama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat.

“Seiring dengan semakin cepatnya transformasi teknologi, pengetahuan dan pengalaman bersama akan semakin berharga dalam membentuk masa depan bank sentral," tutur Ricky.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The SEACEN Centre, Cynyoung Park, menyoroti pentingnya interoperabilitas sistem pembayaran lintas negara dalam mendukung integrasi ekonomi kawasan.

Menurutnya, keterhubungan antarsistem perlu ditopang standar dan pengaturan yang kompatibel, serta kerangka pengelolaan likuiditas dan risiko penyelesaian transaksi yang jelas. Penguatan fondasi tersebut akan mendukung perluasan konektivitas pembayaran untuk perdagangan dan investasi regional.

Di sisi lain, Kepala Ekonom United Nations Development Programme (UNDP) untuk Asia dan Pasifik, Philip Schellekens, menekankan pentingnya kepercayaan sebagai fondasi peran bank sentral di tengah perkembangan AI. 

Menurutnya, bank sentral perlu memahami perubahan yang ditimbulkan AI terhadap perekonomian dan teknologi, serta mengantisipasi risiko sistemik dari ketergantungan pada penyedia platform AI tertentu. Kepercayaan menjadi fondasi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas dan memastikan pemanfaatan AI memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian.

Konferensi yang mengangkat tema "Central Banking in the Age of Artificial Intelligence: Payments, Regulation, and Financial Stability for a Connected Asia" mempertemukan berbagai perspektif mengenai perkembangan AI dan implikasinya terhadap kebijakan bank sentral. 

Sesi diskusi panel menghadirkan narasumber dari European Central Bank, Bank of Korea, Hong Kong Monetary Authority, Banque de France, Asian Development Bank Institute, University of Tokyo, Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), dan Bank Rakyat Indonesia.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan 25th SEACEN Executive Committee (EXCO) Meeting pada 6 Oktober 2026 yang dipimpin Ricky. Pertemuan membahas penguatan tata kelola dan kelembagaan SEACEN sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi bank sentral di kawasan.

"Penguatan tata kelola, efektivitas organisasi, dan akuntabilitas menjadi landasan penting agar kolaborasi melalui SEACEN terus memberikan nilai tambah bagi anggotanya," tutup Ricky.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan bank sentral serta mitra internasional untuk memperkuat kesiapan kawasan dalam membangun ekosistem keuangan yang inovatif, aman, inklusif, dan berdaya tahan. (Muh)

Share:

Read More

Ekosistem Ekonomi Syariah Untuk Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Ekosistem Ekonomi Syariah Untuk Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Ekonomi syariah bukan sekadar soal label. Bukan hanya soal bank syariah, bukan hanya soal sertifikasi halal, dan bukan pula sekadar kegiatan sosial keagamaan. Ekonomi syariah adalah tentang bagaimana nilai-nilai syariah diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, inklusif, berkeadilan, dan pada akhirnya mampu membangun kemandirian. Karena itu, Bank Indonesia terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Membangun Masa Depan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan", di Jakarta, Senin (5/10).

"Di tengah ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan global, dan perkembangan teknologi, kemampuan Indonesia membangun kapasitas ekonomi menjadi semakin penting," ujar Solikin.

Besarnya populasi Muslim, penduduk usia muda, dan aspek sosial menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber ekonomi baru. Potensi tersebut didukung oleh posisi Indonesia dalam peringkat empat dunia pada State of the Global Islamic Economy Report, dengan daya saing yang kuat pada sektor modest fashion, pariwisata, dan makanan halal. Di dalam negeri, sektor rantai nilai halal pada 2025 tumbuh 6,2% (yoy) dan berkontribusi sekitar 27% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kinerja ekonomi syariah Indonesia ini perlu dioptimalkan agar menjadi kekuatan ekonomi yang semakin berdampak, inklusif, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Solikin menjelaskan bahwa optimalisasi potensi tersebut memerlukan penguatan pada tiga aspek yaitu Penguatan sektor riil, Pembiayaan serta Partisipasi masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan.

Di sektor riil, besarnya pasar halal perlu diikuti peningkatan peran pelaku usaha Indonesia sebagai produsen yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat rantai pasok, dan menjangkau pasar global. Dari sisi pembiayaan, industri keuangan syariah yang terus berkembang perlu diperkuat sehingga mampu mendukung transformasi ekonomi syariah nasional. 

Sementara itu, peningkatan literasi perlu diikuti perluasan inklusi, sehingga pemahaman masyarakat dapat mendorong akseptasi terhadap produk dan layanan ekonomi serta keuangan syariah.

Dalam mendukung penguatan tersebut, Bank Indonesia berperan sebagai Akselerator, Inisiator, dan Regulator (AIR). Melalui peran tersebut, BI mendorong keterhubungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Seperti air, sebuah ekosistem hanya akan hidup kalau ia mengalir dan saling terhubung," ujar Solikin.

Seminar diikuti dengan diskusi dengan narasumber Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis, ekonom syariah Adiwarman Azwar Karim, dan Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar.

Diskusi yang berlangsung dinamis memberikan pesan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk bersama memperkuat industri halal, didukung penguatan optimalisasi peran pembiayaan, digitalisasi UMKM dan perluasan akses pasar, akan memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan industri halal dunia.

Bank Indonesia mendorong optimalisasi sektor produksi, termasuk usaha pesantren, untuk membangun rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing. Dari sisi keuangan, BI mendukung perbankan syariah melalui instrumen moneter dan kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas. Dukungan tersebut dilengkapi pengembangan instrumen likuiditas untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi gejolak pasar.

Di sisi industri syariah, penguatan keterhubungan antara penghimpunan dana syariah dan pemanfaatannya melalui layanan perbankan, penjaminan, serta asuransi syariah dapat meningkatkan perputaran dana dalam ekosistem dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Perluasan ini juga meliputi optimalisasi zakat dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bank Indonesia berkomitmen berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat peran ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru yang mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata Bank Indonesia adalah menggelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, yang akan diselenggarakan pada pertengahan Oktober 2026 bertempat di JICC, yang terbuka untuk penggiat syariah dan seluruh masyarakat. 

Informasi selengkapnya mengenai ISEF 2026 dapat diakses melalui laman ISEF - Indonesia Sharia Economic Festival dan kanal resmi Bank Indonesia. (Muh)

Share:

Read More