DPR Segera Proses 4 Nama Calon Dewan Gubernur BI Usulan Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - DPR RI akan segera memproses Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pengisian jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus 2026. Dalam Surpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan empat nama untuk mengisi jabatan Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Deputi Gubernur BI.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, Presiden mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI. Sementara untuk posisi Deputi Gubernur Senior BI, Presiden mengusulkan Aida S. Budiman. Adapun dua nama yang diusulkan untuk posisi Deputi Gubernur BI yakni Solihin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.

"Satu calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu Ibu Aida S. Budiman. Dan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu satu Bapak Solihin M. Juhro dan yang kedua adalah Bapak M. Anwar Bashori," ujar Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, seluruh nama tersebut akan diproses DPR sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut baru akan berjalan setelah DPR memasuki masa persidangan berikutnya.

"Nama-nama tersebut nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," kata Puan.

Menurut Puan, mekanisme di DPR akan menjadi tahapan untuk menentukan nama-nama yang nantinya disetujui untuk menduduki jabatan Dewan Gubernur BI sebelum kemudian dilantik oleh Presiden.

"Untuk kami pilih dan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik oleh Presiden," ujarnya.

Puan memastikan DPR akan segera memulai proses tersebut setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus mendatang. Dengan demikian, proses pengisian jabatan Dewan Gubernur BI akan dilakukan melalui mekanisme kelembagaan DPR sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"Setelah pembukaan masa sidang, akan kami proses nama-nama tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," tutur Puan.

Pengusulan empat nama tersebut mencakup sejumlah posisi strategis dalam struktur kepemimpinan BI. Gubernur BI memiliki peran sentral dalam menentukan kebijakan bank sentral, sementara Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur menjalankan fungsi pendukung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BI.

Puan menegaskan, DPR akan menjalankan proses tersebut secara kelembagaan setelah menerima Surpres dari Presiden. Selanjutnya, tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan akan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR.

Dengan masuknya usulan tersebut ke DPR, proses pergantian dan pengisian jabatan pimpinan BI selanjutnya akan menjadi bagian dari agenda DPR pada masa persidangan yang dimulai 14 Agustus 2026. (Dinda)

Share:

Read More

Puan Pastikan Sidang 14 Agustus Tetap Berlangsung Khidmat dan Penuh Suasana Kebangsaan

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kekhidmatan dan suasana formal akan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026. Seluruh peserta yang hadir dalam sidang tersebut juga diharapkan dapat menjaga sikap selama rangkaian agenda kenegaraan berlangsung.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan seluruh anggota DPR RI akan melakukan introspeksi agar pelaksanaan Sidang Tahunan tahun ini berlangsung lebih khidmat, terutama ketika Presiden RI menyampaikan pidato dan keterangan pemerintah.

"Insyaallah nanti pada hari H, kami semua akan tentu saja lebih introspeksi, lebih khidmat, akan lebih bisa menjaga diri kami, bisa lebih fokus dalam mengikuti acara kenegaraan tersebut," kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat ditanya mengenai evaluasi terhadap suasana Sidang Tahunan tahun sebelumnya, termasuk sorotan publik terhadap ekspresi sejumlah anggota DPR setelah rangkaian pidato resmi selesai.

Puan menjelaskan, pada saat Presiden menyampaikan pidato maupun ketika agenda penyampaian RAPBN berlangsung, seluruh rangkaian acara tetap berjalan dengan khidmat. Adapun ekspresi spontan sejumlah anggota DPR terjadi setelah penyampaian pidato selesai.

"Waktu (sidang tahun lalu) itu sebenarnya secara spontan. Kami karena memang merasa gembira. Dalam pelaksanaan penyampaian pidato Bapak Presiden dan penyampaian pidato RAPBN, sebenarnya semuanya juga tetap khidmat," jelasnya.

Menurut Puan, suasana kegembiraan dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI tetap merupakan hal yang wajar. Terlebih, Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Tentu saja boleh dong kalau kemudian kami juga merasa, berpikiran bahwa Indonesia sudah berusia 81 tahun," ujar Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Meski demikian, Puan menekankan bahwa ekspresi kegembiraan tersebut tetap perlu ditempatkan sesuai dengan konteks dan waktu pelaksanaan acara. Saat agenda resmi berlangsung, seluruh peserta sidang harus tetap menghormati dan mengikuti rangkaian acara secara khidmat.

Ia pun berharap pelaksanaan Sidang Tahunan tahun ini dapat berlangsung aman, lancar, dan penuh suasana kebangsaan. Menurutnya, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk menyambutnya dengan suka cita sekaligus tetap menjaga kehormatan agenda kenegaraan.

"Dalam menyambut hari kemerdekaan, kita bisa menyambutnya dengan gembira. Tentu saja pada tahun ini kita bisa melaksanakan hari kemerdekaan dengan gembira, aman, lancar, tetap khidmat," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Puan juga mengingatkan agar seluruh pihak menghindari hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran rangkaian agenda kenegaraan tersebut. Ia berharap Sidang Tahunan, Sidang Bersama, hingga penyampaian RAPBN 2027 dapat berjalan sesuai persiapan yang telah dilakukan.

Dengan persiapan teknis yang telah mencapai sekitar 80 persen, Puan memastikan DPR RI bersama lembaga DPD RI dan MPR RI akan terus melakukan pematangan hingga hari pelaksanaan. (Dinda)

Share:

Read More

BMKG Resmikan Radar Cuaca C-Band Muara Teweh, Perkuat Layanan Peringatan Dini dan Dukungan Penanganan Karhutla di Kalimantan

BMKG Resmikan Radar Cuaca C-Band Muara Teweh, Perkuat Layanan Peringatan Dini dan Dukungan Penanganan Karhutla di Kalimantan. (Dok. BMKG)

Kalimantan Tengah, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengoperasikan Radar Cuaca C-Band di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin (10/8/2026). Kehadiran radar cuaca ini menjadi bagian dari upaya BMKG memperkuat jaringan observasi cuaca nasional guna mendukung sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat serta berbagai sektor pembangunan, termasuk memperkuat pemantauan kondisi cuaca untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan yang diberikan dalam pembangunan dan pengoperasian radar cuaca tersebut.

“Radar Cuaca C-Band di Muara Teweh ini merupakan bagian dari jaringan radar cuaca BMKG yang saat ini berjumlah 45 unit di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih akan terus ditingkatkan menuju kebutuhan ideal sebanyak 75 radar cuaca agar dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia secara optimal,” ujar Faisal.

Menurutnya, radar cuaca C-Band Muara Teweh memiliki kemampuan pengamatan dengan jangkauan radius hingga 200–250 kilometer. Teknologi ini mampu mendeteksi intensitas hujan, memantau pertumbuhan dan pergerakan awan, serta menyediakan informasi penting yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk keselamatan transportasi udara, mitigasi bencana hidrometeorologi, hingga mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa keberadaan radar cuaca ini juga sangat penting dalam mendukung penanganan karhutla yang menjadi salah satu tantangan utama di wilayah Kalimantan. Data radar dapat digunakan untuk memantau potensi hujan, perkembangan awan konvektif, serta kondisi atmosfer yang menjadi dasar pelaksanaan OMC guna mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Manfaat radar cuaca ini sangat besar karena memungkinkan kita melakukan pemantauan kondisi meteorologi dan klimatologi secara lebih optimal. Dengan demikian, informasi terkait cuaca, perubahan iklim, keselamatan transportasi, dan berbagai layanan lainnya dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat,” jelasnya.

Ia juga berpesan agar radar cuaca yang telah dibangun dapat dikelola dan dirawat secara optimal sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar MKG Wilayah III, I Kadek Oca Santika, yang hadir mewakili Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Cahyo Nugroho, melaporkan bahwa pembangunan Radar Cuaca C-Band Muara Teweh merupakan bagian dari penguatan jaringan observasi cuaca nasional yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025.

“Pembangunan radar cuaca ini merupakan salah satu proyek yang memperoleh pendanaan melalui SBSN Tahun Anggaran 2025. Dukungan pendanaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur layanan publik di bidang meteorologi sehingga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi,” jelasnya.

Menurut Kadek, pembangunan radar ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan data meteorologi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan penyangganya.

“Jaringan observasi radar cuaca ini digunakan untuk mengisi kekosongan data meteorologi, khususnya dalam pengamatan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Kehadiran radar ini akan memperkuat kualitas data dan layanan informasi cuaca yang dibutuhkan berbagai sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem sehingga diperlukan sistem pemantauan cuaca yang semakin modern dan andal.

“Bagi Kabupaten Barito Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 8.300 kilometer persegi dengan karakteristik geografis yang beragam, tersebar di sembilan kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan, serta dihuni lebih dari 162 ribu jiwa, informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” jelas Muhlis.

Ia menambahkan, keberadaan Radar Cuaca Muara Teweh akan memberikan manfaat besar bagi berbagai sektor strategis daerah, termasuk transportasi udara. Seiring berkembangnya Bandara Haji Muhammad Sidik sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di Kalimantan Tengah bagian utara, kebutuhan terhadap layanan meteorologi modern menjadi semakin penting.

“Infrastruktur radar cuaca ini akan menjadi bagian integral dalam mendukung keselamatan penerbangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi udara,” katanya.

Muhlis juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat sinergi dengan BMKG, baik dalam penyebarluasan informasi cuaca, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, edukasi kebencanaan, maupun pemanfaatan data meteorologi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

“Saya berharap radar cuaca ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, akademisi, media massa, dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Radar Cuaca C-Band Muara Teweh memiliki daya jangkau pengamatan hingga 200 kilometer dan dilengkapi teknologi resolusi tinggi yang mampu memantau intensitas curah hujan, pertumbuhan awan, serta pergerakan cuaca ekstrem secara lebih detail. Kehadirannya dinilai sangat strategis untuk mengisi kekosongan data pengamatan meteorologi di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) serta memperkuat layanan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.

Selain memperkuat sistem peringatan dini cuaca, radar ini juga mendukung mitigasi bencana hidrometeorologi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Informasi yang dihasilkan radar dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi cuaca ekstrem, mendukung perencanaan Operasi Modifikasi Cuaca, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Data yang dihasilkan juga diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas strategis masyarakat, mulai dari transportasi, pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga pengelolaan sumber daya air.

Melalui pengoperasian Radar Cuaca C-Band Muara Teweh, BMKG terus memperkuat kapasitas observasi dan sistem peringatan dini nasional guna mendukung keselamatan masyarakat, ketahanan wilayah, serta upaya mitigasi bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. (Ilham)

Share:

Read More

Integrasi SATUSEHAT-SIAK, Bayi Lahir Bisa Dapat Akta Kelahiran, KK, dan KIA Sekaligus

Integrasi SATUSEHAT-SIAK, Bayi Lahir Bisa Dapat Akta Kelahiran, KK, dan KIA Sekaligus. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat integrasi layanan digital melalui integrasi SATUSEHAT dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran. Layanan ini diluncurkan di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/8/2026).

Melalui integrasi ini, data kelahiran yang dicatat tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dapat diteruskan secara digital melalui SATUSEHAT ke SIAK. Setelah melalui proses verifikasi, dokumen kependudukan dapat dikirimkan kepada orang tua atau wali secara digital.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan integrasi data antar kementerian dan lembaga merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“Dukcapil adalah backbone. Kalau kita sudah masuk Dukcapil dan kementerian/lembaga bisa saling berbicara datanya, prosesnya akan cepat,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, integrasi data juga penting untuk menghilangkan sekat antar kementerian dan lembaga, sehingga data dapat dipertukarkan secara lebih cepat dengan tetap menjaga kewenangan masing-masing sebagai wali data.

Sejalan dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan integrasi data harus diwujudkan dalam layanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui integrasi data kelahiran dari fasyankes dengan sistem administrasi kependudukan.

“Kita ingin agar data tersebut valid dan terintegrasi, sehingga tidak ada lagi data yang saling berbeda. Bayi yang lahir di puskesmas atau rumah sakit nantinya bisa langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus, yaitu akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak,” ujar Menkes.

Dengan mekanisme tersebut, orang tua atau wali tidak perlu melakukan pengurusan dokumen secara terpisah. Setelah diverifikasi oleh Ditjen Dukcapil, dokumen dapat dikirimkan melalui email SIAK Online yang dilengkapi QR Code. Bagi orang tua atau wali yang tidak memiliki email, dokumen dapat diperoleh melalui fasyankes.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan integrasi layanan digital akan membuat penerbitan dokumen kependudukan semakin cepat dan efisien.

“Masyarakat tidak perlu lagi pusing menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Semua sistem akan saling terhubung dan terintegrasi secara otomatis, sehingga layanan dapat langsung dirasakan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan,” ujar Tito.

Badan Pusat Statistik (BPS) turut mendukung digitalisasi akta kelahiran sebagai upaya mempercepat pencatatan identitas anak sekaligus memperkuat statistik hayati Indonesia. Berdasarkan Susenas Maret 2026, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun telah mencapai 94,6%, namun masih terdapat sekitar 5,4% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Cakupan kepemilikan di sejumlah wilayah Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah 90%.

Integrasi data kelahiran dengan data kependudukan juga diharapkan dapat mendukung pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga data peserta lebih akurat dan dapat mengurangi potensi data ganda.

Kegiatan peluncuran integrasi SATUSEHAT-SIAK tersebut turut dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagai bentuk dukungan lintas kementerian dan lembaga terhadap penguatan integrasi layanan digital pemerintah.

Layanan digitalisasi akta kelahiran melalui integrasi SATUSEHAT-SIAK telah dimulai melalui piloting di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita pada 31 Juli 2026 dan kini telah tersedia di puskesmas. Selanjutnya, integrasi akan diperluas secara bertahap ke seluruh fasyankes yang memiliki layanan persalinan.

Kolaborasi Kemenkes dan Kemendagri ini telah berlangsung sejak Januari 2026. Ke depan, integrasi juga akan diarahkan pada pencatatan kematian dan penyebab kematian.

Melalui inovasi ini, pemerintah mendorong layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah layanan untuk memenuhi kebutuhan administrasi setelah kelahiran. Di sisi lain, pemerintah memperoleh data kelahiran yang lebih akurat, mutakhir, dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan kebijakan dan pelayanan publik. (Rizal)

Share:

Read More

Menteri PANRB : Tidak Sekedar Bantuan, Perlindungan Sosial Jadi Cara Negara Hadir

Menteri Pendayagunaan PANRB Rini Widyantini dalam Peninjauan Pelaksanaan Perlinsos di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang. (Dok. Kemen PAN-RB)

Sumedang, WaraWiri.net - Penerapan pemerintah digital diukur bukan dari berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layer, namun teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan. Dimana salah satu upayanya dengan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan digitalisasi bantuan sosial.

“Mengusung satu semangat utama "Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan." Kita berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Peninjauan Pelaksanaan Perlinsos di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang, Rabu (12/08/2026).

Menurutnya transformasi digital yang dijalankan bersumber dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan dua hal kunci yaitu tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling bicara, dan yang terpenting adalah pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Pesan tersebut mengubah cara pandang terhadap digitalisasi.

Ukurannya bukan berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan.

Oleh sebab itu pemerintah sedang membangun Digital Public Infrastructure atau DPI, yaitu fondasi digital bersama yang aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan. Identitas digital memastikan warga dikenali secara tepat. Pertukaran data membuat masyarakat tidak perlu menyerahkan informasi yang sama berulang kali. Pembayaran digital memastikan manfaat dapat diterima secara cepat, aman, dan tercatat.

Fondasi tersebut tidak dibangun hanya untuk satu aplikasi atau satu kementerian. Fondasi ini dibangun sekali, untuk digunakan berkali-kali dibangun bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Perlindungan sosial menjadi salah satu use case penting karena di sinilah kualitas integrasi pemerintah diuji langsung oleh kehidupan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini mengatakan jika kepemimpinan di Kabupaten Sumedang mampu menggerakkan perubahan. Sebanyak 111.077 KK telah terdaftar di Portal Perlinsos, mencapai 24,23 persen dari total populasi penduduk sebanyak 458.418 KK. Hal tersebut menunjukkan tiga hal kunci yakni kepemimpinan yang hadir, kolaborasi yang tumbuh di tingkat kecamatan hingga desa, dan momentum yang terus dijaga.

Disampaikan bahwa banyaknya masyarakat Sumendang yang terdaftar dalam portal perlinsos mencapai 91,91 persen yang pendaftaran dilakukan melalui pendampingan Agen. Dari 3.847 Agen yang disiagakan di Sumedang, sebanyak 59,24 persen telah aktif secara langsung mendampingi masyarakat dari rumah ke rumah. Para agen bukan sekadar membantu menekan tombol.

Mereka menjelaskan prosedur dengan bahasa yang dipahami warga. Mereka menemani dari langkah pertama hingga proses selesai. Mereka menumbuhkan keyakinan bahwa data terlindungi dan proses dapat dipercaya.

“Semoga langkah yang kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah,” ujarnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengucapkan rasa terimakasih kepada Menteri PANRB yang berkenan meninjau pendataan Perlinsos di Kabupaten Sumedang. Dikatakan bahwa Pemkab Sumedang akan mendukung program pemerintah seperti Perlinsos yang memiliki dampak besar bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kita,” katanya. (Siti)

Share:

Read More

Wamen PANRB: Pengalaman Pemimpin Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Wakil Menteri PANRB Purwadai Arianto saat membuka Penyelenggaraan Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kompetensi Manajerial Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga menjadi penggerak kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kepemimpinan adaptif, pembelajaran berkelanjutan, dan kemampuan membangun sinergi menjadi kunci menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengapresiasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) atas penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memberikan ruang bagi pengalaman dan proses pembelajaran yang telah dijalani peserta untuk diakui secara terstruktur sesuai standard kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

“Pengalaman masa lalu tidak berhenti sebagai catatan perjalanan karier. Pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk menghasilkan transformasi kepemimpinan ke depan,” ujar Wamen Purwadi saat membuka Penyelenggaraan Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kompetensi Manajerial Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Program ini menjadi kesempatan bagi para pemimpin untuk melihat kembali perjalanan kepemimpinan, pembelajaran yang telah diperoleh, perubahan yang dihasilkan, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk mereka menjadi pemimpin yang lebih baik.

Ia menilai lingkungan pemerintahan saat ini berubah semakin cepat. Persoalan yang dihadapi semakin kompleks, sementara ekspektasi masyarakat semakin tinggi dan pemerintah dituntut bekerja lebih cepat dengan menghasilkan manfaat yang semakin nyata. Karena itu, kepemimpinan adaptif menjadi sebuah kebutuhan.

“Karena itu, kepemimpinan yang adaptif tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan, kemampuan untuk beradaptasi tidak datang dengan sendirinya. Ia tumbuh ketika seorang pemimpin memiliki kemauan untuk terus belajar, termasuk belajar dari pengalaman yang telah dilaluinya,” ujarnya.

Wamen Purwadi juga menekankan pentingnya membangun ASN unggul. Menurutnya, kualitas implementasi kebijakan, organisasi, dan teknologi sangat ditentukan oleh orang-orang yang memimpin dan menggerakkannya. Pada level JPT, pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga memastikan organisasinya berkontribusi terhadap tujuan pembangunan yang lebih

“JPT harus mampu menjadi connector, yang menghubungkan kebijakan, berbagai kepentingan lintas sektor, dan kebutuhan masyarakat. JPT juga harus mampu membangun sinergi, menghapus sekat-sekat birokrasi, serta memastikan keputusan yang diambil semakin berbasis data dan bukti,” tegas Purwadi.

Menutup sambutannya, Wamen Purwadi menitipkan tiga pesan kepada para peserta RPL. Pertama peserta diminta menjadikan RPL sebagai ruang untuk merefleksikan perjalanan kepemimpinan dan mengubah keberhasilan maupun kegagalan menjadi pembelajaran.

Kedua, ukuran kepemimpinan tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas, jumlah rapat, dokumen, maupun anggaran yang dikelola. Hal yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya dan manfaat yang diterima masyarakat.

Ketiga, mengenai kolaborasi dalam pengalaman kepemimpinan harus digunakan untuk menghubungkan aktor, sumber daya, dan kebijakan menuju outcome bersama.

“Tujuan pengembangan kompetensi bukanlah sekadar memperoleh pengakuan atas pengalaman, tetapi memastikan pengalaman tersebut menjadi bekal untuk memimpin lebih baik, membangun kolaborasi, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Purwadi. (Siti)

Share:

Read More

PLN EPI Internalisasikan Core Values One Danantara Perkuat Budaya Kerja untuk Dorong Kinerja Perusahaan

PLN EPI Internalisasikan Core Values One Danantara Perkuat Budaya Kerja untuk Dorong Kinerja Perusahaan. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat transformasi budaya perusahaan melalui kegiatan Sosialisasi Core Values One Danantara yang dilaksanakan pada Selasa (11/8). Kegiatan ini menjadi momentum jelang HUT RI ke 81 untuk menyelaraskan nilai One Danantara dengan program budaya PLN Group sekaligus mendorong penerapannya dalam perilaku dan aktivitas kerja sehari-hari.

PLN menjadi salah satu dari lima BUMN yang ditetapkan sebagai pilot project implementasi Core Values One Danantara, Perkuat Budaya Kerja untuk Dorong Kinerja Perusahaan Danantara. Nilai bersama tersebut dirangkum dalam semangat MAJU, yaitu Melangkah berani melampaui standar terbaik, Aksi kolaboratif menuju pencapaian bersama, Junjung tinggi integritas, dan Untuk generasi masa depan. Implementasinya diarahkan untuk membangun budaya yang berorientasi pada kinerja, dampak nyata, akuntabilitas, serta keberlanjutan.

Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi (MHCA) PLN EPI, Dedeng Hidayat, mengatakan bahwa implementasi One Danantara merupakan kesempatan bagi seluruh insan PLN EPI untuk memperkuat daya saing dan kinerja perusahaan melalui perubahan perilaku yang konsisten.

"Kita merupakan bagian dari PLN yang menjadi pilot project implementasi Core Values One Danantara. Ini bukan sekadar nilai yang kita pahami dan hafalkan, tetapi harus hadir dalam setiap tindakan. Kita perlu berani menetapkan standar yang lebih tinggi, mengedepankan kolaborasi, menjunjung integritas, dan memberikan pelayanan terbaik," jelasnya.

Menurut Dedeng, keberhasilan transformasi budaya sangat bergantung pada keterlibatan seluruh insan perusahaan. Karena itu, setiap nilai perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan dan cara kerja yang nyata.

"Saya mengajak seluruh insan PLN EPI, baik para manajer, senior leader, maupun seluruh pegawai, untuk menjadi penggerak sekaligus pelaku utama perubahan. Mari kita internalisasikan nilai-nilai ini secara konsisten hingga menjadi bagian dari diri kita dan menjadi budaya dalam menjalankan pekerjaan," sambung Dedeng.

Semangat MAJU kemudian diperkuat melalui integrasi dengan program budaya PLN Group yang berfokus pada Beyond Safety, Beyond Service, serta Beyond Growth & Productivity. Ketiga aspek tersebut menjadi penggerak agar nilai yang telah disepakati tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu menjawab tantangan operasional dan kebutuhan perusahaan.

Dalam aspek Growth & Productivity, PLN EPI mendorong budaya eksekusi yang lebih cepat dan disiplin melalui pendekatan SPEED (Strategic Productivity True Execution Engine Development). Penguatan tata kelola, pemantauan kinerja secara real time, serta cadence meeting menjadi bagian dari upaya memastikan target dan keputusan strategis dapat dieksekusi secara konsisten.

Sementara itu, pada aspek Safety, PLN EPI memperkuat budaya keselamatan melalui program EPI Guard yang menekankan kemampuan mengenali, mengantisipasi, dan mengendalikan risiko. Penguatan edukasi K3, pelaporan temuan melalui aplikasi Inspekta, stretching, serta penerapan Journey Management Plan (JMP) menjadi bagian dari upaya membangun budaya keselamatan yang lebih proaktif.

Pada aspek Service, PLN EPI mengembangkan budaya pelayanan melalui EPI Service dengan menekankan perilaku yang proaktif, solutif, dan empatik. Pendekatan tersebut didukung berbagai inisiatif, termasuk Virtual Energy Response Assistant (VERA), customer engagement, serta evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.

Materi penguatan program budaya tersebut mengajak insan PLN EPI untuk menerjemahkan nilai ke dalam perilaku nyata sehingga budaya perusahaan dapat menjadi kebiasaan dalam menjalankan pekerjaan.

Melalui integrasi Core Values One Danantara dengan program budaya PLN EPI, perusahaan mendorong terciptanya insan yang berani melakukan perbaikan, mampu berkolaborasi, menjunjung integritas, mengutamakan keselamatan, memberikan layanan terbaik, serta berorientasi pada pertumbuhan dan dampak berkelanjutan. (Muh)

Share:

Read More

Dari Strategi ke Eksekusi, Direktur Operasi SIG Tinjau Langsung Optimalisasi Produksi dan Distribusi Semen di Aceh

Dari Strategi ke Eksekusi, Direktur Operasi SIG Tinjau Langsung Optimalisasi Produksi dan Distribusi Semen di Aceh. (Dok. PT SIG)

Aceh, WaraWiri.net - Menghadapi meningkatnya kebutuhan dan tekanan pasokan semen di Aceh, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat keandalan pabrik dan jaringan distribusinya untuk memulihkan dan menjaga kelancaran pasokan semen bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, meninjau langsung kesiapan operasional di PT Solusi Bangun Andalas di Lhoknga dan Lhokseumawe serta packing plant PT Semen Padang di Malahayati, didampingi Direktur PT Solusi Bangun Andalas, Edi Sarwono, dan Direktur Operasi PT Semen Padang, Andria Delfa.

Reni mengatakan, peningkatan permintaan semen di Aceh perlu direspons dengan penguatan sinergi seluruh jaringan operasional dan distribusi SIG agar pasokan dapat kembali berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan dapat terpenuhi.

”Selain mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi di wilayah Aceh, SIG juga memperkuat koordinasi dengan distributor dan mitra logistik guna menjaga distribusi berjalan secara tertib dan efisien. Perusahaan juga melakukan pemantauan secara rutin terhadap ketersediaan stok dan aktivitas distribusi, serta melakukan evaluasi harian sebagai dasar pengambilan keputusan,” kata Reni Wulandari.

Komitmen SIG dalam mendukung pembangunan di Aceh, juga ditunjukkan melalui kebijakan Perusahaan terhadap daerah terdampak bencana banjir di akhir tahun 2025 lalu yaitu Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. SIG tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketersediaan produk di berbagai titik penjualan walaupun Perusahaan tengah mengalami tekanan atas ketersediaan dan harga bahan bakar.

”Sebagai perusahaan BUMN, kami memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi mendukung agenda pembangunan pemerintah, serta memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Hal itu kami lakukan dengan memastikan operasional yang andal dan pasokan semen yang berkualitas dari seluruh fasilitas operasi SIG Group,” pungkas Reni Wulandari. (Ros)

Share:

Read More

Menteri HAM Perintahkan Jajaran di Seluruh Indonesia Terlibat Bersama Kendalikan Dampak El Nino

Menteri HAM Perintahkan Jajaran di Seluruh Indonesia Terlibat Bersama Kendalikan Dampak El Nino. (Dok. Kemen HAM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan seluruh jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) di seluruh Indonesia untuk aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merespons dampak fenomena El Niño yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan dampak sosial yang ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem dapat diantisipasi dan dikendalikan secara bersama-sama.

“Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian,” ungkap Menteri HAM dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/08).

Menteri HAM meminta jajaran KemenHAM RI di wilayah untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, memantau perkembangan situasi di lapangan, serta ikut memastikan langkah-langkah antisipasi dan pengendalian berjalan sesuai kebutuhan daerah. Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai dampak sosial yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering berkepanjangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, potensi krisis air, hingga dampak gagal panen yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Perintah tersebut sejalan dengan langkah pemerintah dalam merespons kondisi cuaca yang sangat kering dan meningkatnya risiko karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan pemantauan titik api serta mengintensifkan penanganan di lapangan. Berbagai dukungan juga disiapkan, antara lain operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, helikopter, dan pesawat untuk membantu pengendalian kebakaran sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah.

Menteri HAM juga menekankan agar jajaran KemenHAM tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi administratif, tetapi turun langsung ke tengah masyarakat untuk melihat dampak yang dirasakan warga. Pemantauan tersebut penting untuk memastikan kelompok masyarakat yang terdampak, termasuk kelompok rentan, mendapatkan perhatian serta agar potensi persoalan sosial dan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait.

“Seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian bersama pihak terkait,” jelas Menteri HAM. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan dampak El Niño tidak hanya berfokus pada pengendalian bencana, tetapi juga memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi yang berkembang. (Anggara)

Share:

Read More

Wujudkan Sistem Logistik Yang Efisien dan Kepastian Investasi, Sidang Debottlenecking ke-13 Buka Jalan Berbagai Sektor Usaha

Wujudkan Sistem Logistik Yang Efisien dan Kepastian Investasi, Sidang Debottlenecking ke-13 Buka Jalan Berbagai Sektor Usaha. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai forum untuk memberikan kepastian usaha dan mengurai hambatan investasi, Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) menggelar Sidang ke-13 Kanal Debottlenecking, Rabu (12/8), di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan.

Sidang yang digelar secara terbuka ini membahas penyelesaian dua aduan permasalahan usaha, yaitu dari Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) mewakili PT Jakarta Mitra Graha terkait tingginya biaya logistik dan ketidaktransparanan penetapan tarif jasa Lift On/Lift Off (LoLo) pada depo peti kemas kosong (empty container) di luar kawasan pelabuhan, serta dari PT Ika Trias Serangkai terkait penolakan perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi di Kabupaten Aceh Jaya.

Aduan pertama disampaikan oleh DPN Depalindo mengenai disparitas tarif jasa LoLo di luar pelabuhan yang lebih tinggi sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan tarif sejenis di dalam pelabuhan. Menurut DPN Depalindo, disparitas ini terjadi seiring belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur struktur, komponen, dan golongan tarif pengenaan jasa LoLo.

Pengguna jasa juga menyampaikan adanya sejumlah biaya tambahan, seperti cleaning, damage, survei, administrasi, dan segel, yang dinilai perlu diperjelas standar pemeriksaan dan rincian invoice-nya, serta perlunya penguatan koordinasi pengawasan perizinan depo antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan selaku pimpinan sidang menilai isu ini memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya untuk menyeragamkan tata kelola dan mekanisme layanan depo peti kemas kosong, baik di dalam maupun di luar area pelabuhan, termasuk mengkaji ketentuan bagi perusahaan asing yang memiliki fasilitas depo di Indonesia. Satgas P3M-PPE akan menindaklanjuti pembahasan ini secara terkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait guna memastikan kejelasan kebijakan, kepastian berusaha, serta terciptanya proses yang lebih efisien dan seragam.

"Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Pertama, akan dilakukan investigasi guna menyeragamkan tarif baik di dalam maupun luar pelabuhan. Kedua, akan dikaji juga ketentuan mengenai perusahaan asing yang memiliki depo di Indonesia. Dua minggu dari sekarang, kami akan mengadakan rapat lanjutan di sini bersama Menteri Perhubungan agar dapat segera diputuskan langkah terbaiknya," ujar Menkeu.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam rapat koordinasi Satgas P3M-PPE dalam waktu dua minggu, sebagai bagian dari upaya Pemerintah memberikan kepastian bisnis serta menciptakan sistem logistik yang efisien untuk mendukung perekonomian nasional.

"Yang penting, kita ingin memastikan potensi nilai ekonomi sebesar Rp2-3 triliun dapat terus dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Penyesuaian aturan ini juga akan turut membantu UMKM, dan pada akhirnya dapat membantu meredakan tekanan terhadap rupiah," tegas Menkeu.

Aduan kedua berasal dari PT Ika Trias Serangkai, perusahaan pengolahan dan eksportir Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berbasis getah pinus yang beroperasi di Provinsi Aceh dan mengekspor 12 produk turunan, seperti gondorukem dan terpentin, ke 26 negara. Permasalahan bermula dari belum terbitnya Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 44.715 hektare di Kabupaten Aceh Jaya.

Permohonan yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS) tersebut memerlukan penyelesaian lebih lanjut karena areal yang dimohonkan terindikasi sebagian besar berada pada areal eks konsesi PBPH PT Aceh Inti Timber yang telah dicabut izinnya, sehingga penataannya perlu mengikuti mekanisme khusus penataan lahan hasil pencabutan izin konsesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian usaha bagi perusahaan, sekaligus berdampak pada penyerapan bahan baku getah pinus sesuai kapasitas produksi yang dimiliki.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selaku pihak yang berwenang menindaklanjuti peta arahan dan pengalokasian lahan eks pencabutan konsesi PT Aceh Inti Timber berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta PT Ika Trias Serangkai untuk mempercepat penyelesaiannya. Mengingat terdapat indikasi kasus serupa pada lahan eks pencabutan konsesi lainnya, penyelesaian kasus ini berpotensi menjadi preseden kebijakan sehingga akan diputuskan secara hati-hati dan terkoordinasi.

Hingga pelaksanaan Sidang ke-13 Kanal Debottlenecking, Satgas P3M-PPE telah menyelesaikan sebanyak 172 aduan yang disampaikan melalui Kanal Debottlenecking. Seluruh aduan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya Pemerintah mengurai berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha dan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. (Evi)

Share:

Read More

Menkeu Nilai IFP Efektif, Dorong Perluasan hingga Satu Kelas Satu Perangkat

Menkeu Nilai IFP Efektif, Dorong Perluasan hingga Satu Kelas Satu Perangkat. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menilai pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan edukasi digital efektif mendukung proses pembelajaran di sekolah. Hal tersebut disampaikan setelah Menkeu melihat langsung penggunaan IFP dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Jakarta.

“Saya tadi ingin melihat bagaimana pemakaian papan edukasi digital atau brite panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya selama ini hanya dengar, bagus atau tidak, saya tidak tahu. Saya ingin melihat sebetulnya seperti apa, sehingga kalau saya mengeluarkan anggaran tidak sayang-sayang amat,” ujar Menkeu.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu mengikuti proses pembelajaran selama sekitar 30 menit di dua kelas pada jenjang SMP dan SMA. Berdasarkan pengamatannya, pemanfaatan teknologi tersebut dapat mempermudah peserta didik dalam menyerap pengetahuan baru. Proses pembelajaran yang lebih interaktif juga membuat materi pelajaran lebih mudah ditangkap oleh siswa.

“Ternyata saya saksikan tadi, saya ikuti kelasnya, duduk setengah jam di dua kelas. Itu amat efektif, membuat mata pelajaran yang sulit bisa diajarkan dengan relatif mudah ke murid-muridnya,” kata Menkeu.

Menkeu mendorong agar program tersebut dilanjutkan dan diperluas secara bertahap. Ke depan, Menkeu menilai cakupan program idealnya dapat diperluas hingga setiap kelas memiliki satu perangkat, sehingga manfaat pembelajaran digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh peserta didik.

“Cuma kalau saya pikir, masih kurang. Idealnya ada satu kelas, satu, secara bertahap nanti ke depan. Jadi program ini amat baik dan patut dilanjutkan,” tutur Menkeu.

Menkeu menjelaskan, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana pemerintah. Perluasan program akan dilakukan secara bertahap dan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan rencana pemerintah. (Evi)

Share:

Read More

Ombudsman RI: Kualitas Pelayanan Publik Jadi Kunci Keberhasilan Kebijakan Pemerintah

Ombudsman RI: Kualitas Pelayanan Publik Jadi Kunci Keberhasilan Kebijakan Pemerintah. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kualitas implementasi pelayanan publik yang mudah diakses, adil, transparan, dan responsif merupakan kunci keberhasilan setiap kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona dalam audiensi strategis antara Ombudsman RI dan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Ombudsman RI, Rabu (12/8/2026), sebagai upaya memperkuat sinergi kelembagaan, komunikasi, dan koordinasi dalam mengawal agenda strategis nasional serta pengawasan pelayanan publik di lapangan.

"Pertemuan ini membuka ruang komunikasi yang lebih dalam untuk membentuk sinergi yang konstruktif. Kami berharap perspektif Ombudsman RI yang bersumber dari pengalaman masyarakat di lapangan dapat menjadi masukan komprehensif. Sinergi ini juga menjadi dorongan agar rekomendasi perbaikan pelayanan publik dari Ombudsman RI dapat sampai langsung ke Presiden," ujar Rahmadi.

Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah temuan lapangan strategis, mulai dari evaluasi tata kelola dan Standar Pelayanan (SP) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimpangan digitalisasi layanan, hingga tantangan penegakan rekomendasi tindakan korektif yang kerap tertahan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah melebihi batas waktu 60 hari.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 KSP Hera Nugrahayu, menyambut baik ruang kolaborasi yang dibuka oleh Ombudsman RI. Ia menjelaskan bahwa Kedeputian 1 KSP yang mengawal isu politik, hukum, HAM, dan tata kelola pemerintahan siap menyelaraskan langkah untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di lapangan.

"Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menemukan titik temu (common ground) antara KSP dan Ombudsman RI. Kami siap melakukan debottlenecking terhadap hambatan pelaksanaan program prioritas Presiden, sekaligus memitigasi isu-isu pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah secara cepat," kata Hera Nugrahayu.

Turut dihadiri langsung oleh Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin dan Abdul Ghoffar. (Burhan)

Share:

Read More

Semarakkan HUT RI, Kemenpar Dorong Pergerakan Wisnus lewat BBWI Travel Fair di Cibubur

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini saat sambutan pada acara Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Travel Fair bertajuk, “Merdeka Berwisata #DiIndonesiaAja” yang berlangsung pada tanggal 7–9 Agustus 2026 di Main Atrium Living World Kota Wisata, Cibubur, Jawa Barat. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Travel Fair bertajuk “Merdeka Berwisata #DiIndonesiaAja” untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara sekaligus mengoptimalkan perputaran ekonomi domestik melalui aktivitas wisata dan konsumsi produk dalam negeri.

BBWI Travel Fair yang berlangsung pada 7–9 Agustus 2026 di Main Atrium Living World Kota Wisata, Cibubur, Jawa Barat, merupakan hasil kolaborasi Kemenpar bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026), mengatakan penyelenggaraan BBWI Travel Fair kali ketiga ini diarahkan untuk mengaktivasi pasar pada periode low season yang umumnya berlangsung pada Agustus hingga November, sekaligus mengoptimalkan potensi perjalanan akhir pekan (weekend getaway).

“Momentum bulan kemerdekaan adalah saat yang tepat untuk membangkitkan nasionalisme ekonomi melalui tindakan nyata, yakni berwisata di Indonesia dan berbelanja produk lokal. Melalui kolaborasi erat bersama HIPPINDO dan APPBI, kami hadir langsung di kawasan suburban strategis seperti Cibubur yang memiliki basis masyarakat kelas menengah-atas yang kuat,” kata Made.

Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan turut mendorong pencapaian target 1,18 miliar perjalanan wisatawan nusantara sepanjang 2026.

Pameran pariwisata berskala business-to-consumer (B2C) ini mengintegrasikan dua kampanye nasional, yakni Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dan Belanja di Indonesia Aja (BINA).

Penyelenggaraannya juga beriringan dengan Indonesia Shopping Festival (ISF) 2026, program belanja nasional yang berlangsung serentak di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia pada 7–23 Agustus 2026.

Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara aktivitas pariwisata, perdagangan, transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM sehingga pergerakan wisatawan nusantara menghasilkan dampak ekonomi yang semakin luas di berbagai daerah.

BBWI Travel Fair kali ini menghadirkan 15 pelaku usaha pariwisata (seller) yang menawarkan beragam produk dan paket perjalanan, yakni Alodia Tour & Leisure, Artotel Group, Atourin, Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Dairy Land, Desa Wisata Selamanik, Exotic Group Nusantara, Explorer.id (White Horse), Jakarta Phinisi, Kereta Api Indonesia (KAI Group), Sarga Earthing Resort, Sejiva, Selaras Jiwo Journey, Wisata Kreatif Jakarta, dan Wisata Sekolah.

Berbagai produk wisata yang ditawarkan mencakup paket wisata edukasi anak, wellness dan inner journey, wisata gastronomi dan budaya, sailing cruise di perairan Jakarta, paket wisata Karisma Event Nusantara (KEN), hingga akomodasi di berbagai destinasi di Nusantara.

“Dalam pameran ini, kami secara khusus menghadirkan dan mempromosikan Karisma Event Nusantara sebagai salah satu program flagship Kementerian Pariwisata,” kata Made.

Made menjelaskan, berbagai event yang terangkum dalam KEN tidak hanya menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah, tetapi juga berperan menggerakkan ekonomi lokal.

Dampak tersebut antara lain tercipta melalui keterlibatan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, pembukaan kesempatan kerja, peningkatan aktivitas usaha masyarakat, serta penguatan pelestarian dan identitas budaya bangsa.

Dengan demikian, perjalanan wisatawan nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat antardaerah, tetapi juga menciptakan rantai manfaat ekonomi yang lebih panjang bagi masyarakat di destinasi.

Selain pameran produk dan paket perjalanan wisata, BBWI Travel Fair menghadirkan beragam aktivitas bagi pengunjung pusat perbelanjaan dan keluarga, di antaranya playground permainan tradisional, lomba kemerdekaan interaktif, face painting bertema Nusantara, serta panggung seni dan hiburan.

Menurut Made, kolaborasi antara promosi perjalanan wisata, aktivitas perdagangan, serta dukungan konektivitas transportasi publik menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat semakin mudah menjelajahi destinasi di dalam negeri.

“Melalui integrasi program promosi wisata BBWI, momentum Indonesia Shopping Festival 2026, serta kemudahan aksesibilitas transportasi publik di koridor Cibubur, Kementerian Pariwisata optimistis pameran ini dapat menstimulasi pergerakan ekonomi sekaligus menginspirasi masyarakat merayakan kemerdekaan dengan berwisata #DiIndonesiaAja,” kata Made.

Sepanjang 2026, rangkaian BBWI Travel Fair telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Edisi pertama bertajuk “Meraya Bersama” berlangsung di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 13–15 Februari 2026.

Edisi kedua bertajuk “Cerita Liburan Sekolah” digelar di Tunjungan Plaza 6, Surabaya, pada 15–17 Mei 2026. Sementara edisi ketiga, “Merdeka Berwisata #DiIndonesiaAja”, berlangsung di Living World Kota Wisata, Cibubur, pada 7–9 Agustus 2026. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenpar dan Danantara Perkuat Investasi Pariwisata Berkualitas

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani saat berkolaborasi dalam Kesepahaman Bersama di Kantor Danantara, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendorong investasi serta pengembangan pariwisata Indonesia.

Kolaborasi tersebut dituangkan dalam Kesepahaman Bersama yang ditandatangani Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani di Kantor Danantara, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

“Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan semangat kolaborasi serta kesamaan visi yang kuat dalam mendorong pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kerja sama ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung visi Presiden, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menpar Widiyanti.

Menpar menjelaskan, pariwisata memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut karena mampu menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah ekonomi hingga ke daerah.

Peran itu tercermin dari capaian sektor pariwisata nasional yang menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS atau setara Rp305,4 triliun pada 2025. Sektor pariwisata juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja bagi 25,91 juta orang.

Momentum positif tersebut berlanjut pada 2026. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tumbuh 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Capaian ini menunjukkan resiliensi sektor pariwisata Indonesia yang tetap mampu tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik,” kata Menpar.

Menpar Widiyanti meyakini kapasitas yang dimiliki Kemenpar dan Danantara dapat saling melengkapi dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mempercepat kemajuan pariwisata Indonesia.

Danantara, dengan kapasitas pendanaan dan jangkauan investasinya, memiliki posisi strategis untuk mendukung pengembangan destinasi, infrastruktur, serta ekosistem investasi pariwisata. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi pengembangan sektor pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Kami berharap semangat kolaborasi ini dapat terus terjaga agar setiap peluang kerja sama dapat dikembangkan secara produktif, berkelanjutan, dan akuntabel. Yang terpenting adalah bagaimana kesepahaman ini dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret yang memberikan dampak nyata,” kata Menpar Widiyanti.

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama mencakup pertukaran data dan informasi terkait pengembangan pariwisata; peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; pengembangan destinasi dan/atau sarana serta prasarana pariwisata; dan pengembangan produk pariwisata minat khusus.

Kerja sama juga mencakup pengembangan industri dan investasi pariwisata; pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri; serta dukungan terhadap pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan (event) pariwisata.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan secara cepat sekaligus memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap berbagai industri, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis yang sangat penting agar kolaborasi dan engagement Danantara beserta seluruh ekosistemnya dapat mendukung peningkatan sektor pariwisata,” kata Rosan.

Menurut Rosan, peluang kolaborasi dapat mencakup berbagai bidang, antara lain pengembangan hotel-hotel di bawah naungan InJourney untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendorong mereka tinggal lebih lama di destinasi.

Kolaborasi juga dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pariwisata, termasuk konser artis internasional, yang berpotensi meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memperbesar perputaran ekonomi dari aktivitas wisata.

“Sehingga tidak hanya kuantitas, tetapi yang juga penting adalah wisatawan dapat stay lebih lama dan spending lebih besar sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian, tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional,” kata Rosan.

Rosan berharap penandatanganan Kesepahaman Bersama menjadi fondasi bagi implementasi berbagai program konkret antara Danantara dan Kementerian Pariwisata.

“Kami menyambut baik kerja sama ini dan berharap langkah awal ini dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan terhadap perekonomian kita ke depan,” ucap Rosan.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji serta Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini. (Tedy)

Share:

Read More

Menhut Raja Juli Antoni Apresiasi Penyaluran Dana RBP REDD+ GCF-2 oleh BPDLH

Menhut Raja Juli Antoni Apresiasi Penyaluran Dana RBP REDD+ GCF-2 oleh BPDLH. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat komitmen penataan ekosistem perdagangan karbon dan perlindungan hutan melalui mekanisme pendanaan berbasis kinerja (Result-Based Payment / RBP). Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund Output 2 (GCF-2) untuk 10 Provinsi di Jakarta, Rabu (12/8).

Agenda tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto. Penyaluran dana ditujukan bagi 10 provinsi penerima, yakni Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik penyaluran dana RBP REDD+ GCF-2 yang dinilai menjadi instrumen penting untuk melengkapi skema perdagangan karbon Indonesia dan pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

“Ini satu hal yang sangat penting, RBP berbasis terhadap kinerja. Kita membayar sesuatu karena basis kinerja. Ini saling melengkapi dengan regulasi pendukung lainnya untuk membuat satu ekosistem perdagangan karbon yang baik. Selain RBP yang terus kita promosikan, tentu sektor voluntary carbon market juga kita jalankan. Saat ini juga berproses nesting di sepuluh provinsi yang insya Allah semua ini akan memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Menhut Raja Juli Antoni juga memberikan apresiasi khusus terhadap rekam jejak tata kelola BPDLH yang dinilai profesional dan diakui secara internasional. Menurutnya, BPDLH merupakan sebuah legacy positif institusional yang harus dijaga integritasnya.

“BPDLH ini adalah satu legacy baik yang dikelola secara profesional. Saya keliling ke luar negeri, saat COP di Azerbaijan, di Brazil, hingga London Climate Action Week, lembaga ini sangat diapresiasi oleh dunia internasional sehingga banyak donor tertarik berinvestasi. Kita diajarkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk 'mikul dhuwur mendhem jero', hal-hal yang baik pada masa lalu harus kita teruskan dan kita pertahankan. Jaga integritas BPDLH. Bangunannya tetap utuh, transparasinya dijaga, dan terus lakukan inovasi baru untuk menyempurnakannya,” tegas Menhut.

Di samping penataan pendanaan iklim dan nilai ekonomi karbon, Menhut Raja Juli Antoni memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan peringatan serius mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengutip proyeksi BMKG terkini, Indonesia menghadapi potensi fenomena cuaca ekstrem El Nino kuat.

“Peringatan dari BMKG, kita memasuki fase yang sangat sulit, El Nino sangat kuat, yang berpotensi sama seperti ancaman tahun 2015. Pemerintah terus mengerahkan segala upaya. Ada helikopter pemadam (water bombing) dan pesawat fixed-wing untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disiagakan. Namun, karena kelembapan dan awan hujan yang terbatas, peran partisipasi masyarakat menjadi kunci paling utama,” jelasnya.

Menhut mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari Gubernur hingga lapisan masyarakat tapak, untuk meningkatkan kedisiplinan dan tidak melakukan aktivitas penyiapan lahan menggunakan api maupun tindakan lain yang dapat memicu kebakaran.

“Pemerintah akan hadir sekuat tenaga berkoordinasi di bawah Kemenko dan seluruh K/L serta daerah. Namun, kami sangat memohon partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita dan tidak bermain-main dengan api,” pungkas Menhut Raja Juli Antoni.

Melalui kerja sama penyaluran dana RBP REDD+ GCF-2 ini, Kemenhut berharap setiap daerah penerima dapat memanfaatkan alokasi pendanaan secara transparan dan akuntabel demi mendukung penguatan kapasitas tapak, perlindungan ekosistem hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. (Muh)

Share:

Read More

Pemkab Bogor Perkuat Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Hingga Tingkat Keluarga

Pemkab Bogor Perkuat Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Hingga Tingkat Keluarga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat penanganan kemiskinan berbasis data dengan pendekatan spasial hingga tingkat keluarga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program intervensi pemerintah tepat sasaran dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang saling berkaitan.

Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kemiskinan tidak dapat ditangani secara parsial. Sebab, satu keluarga yang masuk kategori miskin dapat menghadapi berbagai persoalan lain, seperti rumah tidak layak huni, sanitasi, kesehatan, stunting, hingga pengangguran.

“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8).

Ajat menjelaskan, data kemiskinan perlu diintegrasikan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, apakah keluarga miskin tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, bagaimana kondisi sanitasinya, apakah terdapat anggota keluarga yang mengalami TBC, stunting, maupun persoalan pengangguran.

Menurutnya, pemetaan secara terintegrasi tersebut penting agar intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” katanya.

Ia mencontohkan, apabila dalam satu keluarga ditemukan persoalan kemiskinan sekaligus pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, atau stunting, maka intervensi pemerintah perlu dirancang untuk menjawab berbagai persoalan tersebut secara terpadu.

“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Bogor melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kemiskinan, mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan.

Pemkab Bogor mendorong agar hasil pemetaan tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret. Setiap program diharapkan memiliki kejelasan mengenai lokasi, penerima manfaat, bentuk intervensi, serta kebutuhan anggarannya.

“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tambah Ajat.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Bogor berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah, lintas sektor, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Data yang terintegrasi juga diharapkan memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas program sekaligus mengkomunikasikan kebutuhan anggaran kepada perangkat daerah dan DPRD. (Rizal)

Share:

Read More

Bupati Bogor Rudy Susmanto Evaluasi Pekerjaan Strategis 2026, Siapkan Perencanaan Prioritas 2027

Bupati Bogor Rudy Susmanto Evaluasi Pekerjaan Strategis 2026, Siapkan Perencanaan Prioritas 2027. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan strategis dan prioritas tahun 2026, sekaligus mempersiapkan perencanaan pekerjaan strategis dan prioritas untuk tahun 2027, Senin (10/8/2026).

Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat capaian pelaksanaan program dan pekerjaan strategis yang telah berjalan, mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, serta memastikan pekerjaan yang menjadi prioritas dapat segera dipercepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan kerja bersama dan dukungan seluruh jajaran pemerintahan.

“Evaluasi ini untuk melihat apa yang sudah berjalan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus segera kita percepat,” ujar Rudy Susmanto.

Menurutnya, perubahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dibutuhkan dukungan, waktu, tenaga, pikiran, serta komitmen seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

“Untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik, lebih nyaman, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan,” katanya.

Rudy menekankan, evaluasi bukan hanya menjadi agenda rutin, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program dan pekerjaan strategis berjalan sesuai target serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Tidak ada perubahan tanpa kerja nyata. Mari bergerak bersama untuk Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Ia berharap, melalui evaluasi pelaksanaan pekerjaan strategis tahun 2026 dan perencanaan yang lebih matang untuk tahun 2027, seluruh perangkat daerah dapat semakin solid dalam menjalankan program pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More