OJK Kaltim & Kaltara Dorong Generasi Muda Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal

OJK Kaltim & Kaltara Dorong Generasi Muda Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal. (Dok. OJK)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus mendorong penguatan literasi keuangan bagi generasi muda melalui Sosialisasi CERIA (Cerdas Finansial Melalui Edukasi, Literasi dan Aksi) bertema “Generasi Cerdas: Berdaya Tanpa Judi Online dan Pinjaman Ilegal” di Gedung B OJK Kaltim Kaltara.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pelajar SMP dan SMA, mahasiswa, serta perwakilan komunitas di Kalimantan Timur. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya OJK meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat sekaligus membangun kesadaran akan bahaya aktivitas keuangan ilegal.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Kaltim Kaltara Angga Heryadi, serta Duta Literasi Keuangan OJK Kaltim Kaltara 2026 Sheilla Agista Rizky Jagung Praptama.

Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Kaltim Kaltara, Ali Ridwan, mengatakan perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu diwaspadai, terutama maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang banyak menyasar generasi muda. 

“Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, produktivitas, bahkan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, literasi dan inklusi keuangan menjadi pondasi penting agar masyarakat mampu memahami, memilih, dan menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman dan bertanggung jawab,” ujar Ali Ridwan.

Ali menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Pada kelompok pelajar dan mahasiswa, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 61,76 persen dengan indeks inklusi keuangan mencapai 84,42 persen. 

Menurutnya, data tersebut menunjukkan generasi muda sudah cukup akrab dengan layanan keuangan digital, namun pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang aman dan bertanggung jawab masih perlu terus diperkuat melalui edukasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Forum Talenta Muda Kalimantan Timur, Andi Angkasa Putra, mengingatkan peserta agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming kekayaan instan yang banyak ditawarkan melalui berbagai platform digital. Menurutnya, judi online menjadi ancaman serius yang dapat menyeret seseorang ke dalam lingkaran permasalahan keuangan yang sulit diputus.

“Judi online adalah tantangan besar bagi kita semua. Godaan mendapatkan kekayaan secara instan memang sangat besar, tetapi dampaknya bisa sangat fatal. Data pribadi dapat dieksploitasi, rekam jejak keuangan dapat bermasalah, bahkan masa depan bisa hancur karena keputusan yang salah hari ini,” katanya.

Andi menegaskan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan OJK merupakan langkah nyata dalam membangun kesadaran generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan sekaligus menjaga keamanan identitas digital. 

Ia juga mengajak para peserta mengubah pola pikir dari mengejar keuntungan instan menjadi membangun kemandirian finansial melalui pengetahuan, keterampilan, dan perencanaan yang matang.

Melalui kegiatan ini, OJK Kaltim Kaltara berharap para pelajar, mahasiswa, dan komunitas yang hadir dapat menjadi agen literasi keuangan di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sehat, masyarakat diharapkan mampu terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal serta lebih cerdas memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab. (Slamet)
Share:

Dinas SDA DKI Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Lenteng Agung, Perbaikan Permanen Dilakukan Malam Hari

Dinas SDA DKI Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Lenteng Agung, Perbaikan Permanen Dilakukan Malam Hari. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah amblas pada Kamis malam (28/5).

Pengamanan awal dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara, sementara perbaikan permanen saluran air di bawah badan jalan dijadwalkan mulai Jumat malam (29/5) untuk meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas.

Jalan amblas dengan lebar sekitar tiga meter tersebut diduga terjadi akibat kerusakan konstruksi saluran air lama di bawah badan jalan. Kondisi saluran diperkirakan menurun seiring usia infrastruktur dan tingginya intensitas hujan.

Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo, mengatakan penanganan dilakukan bertahap dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran mobilitas warga.

“Pengamanan awal sudah dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara. Perbaikan permanen kami jadwalkan malam hari agar pekerjaan dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak besar terhadap lalu lintas,” ujarnya di Jakarta.

Perbaikan permanen akan dilakukan dengan mengganti konstruksi saluran lama menggunakan box culvert beton berukuran 2x2 meter sepanjang 16 meter. Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama tiga hari, menyesuaikan kondisi lapangan.

Santo mengimbau masyarakat tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi, mengikuti arahan petugas, serta mematuhi pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

“Kami terus memantau penanganan di lapangan agar perbaikan dapat selesai secepat mungkin, dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kualitas konstruksi saluran,” jelasnya. (Putra)
Share:

BGN Dukung Penegakan Hukum Kasus Dugaan Penipuan Pembangunan Dapur MBG di Lombok Timur

BGN Dukung Penegakan Hukum Kasus Dugaan Penipuan Pembangunan Dapur MBG di Lombok Timur. (Dok. BGN)

NTB, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, dalam konferensi pers bersama Polda NTB dan Polres Lombok Timur di Ruang Rupatama Polda NTB.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dengan modus menjanjikan pembangunan dan pengoperasian dapur SPPG. Dalam praktiknya, pelaku diduga menawarkan titik lokasi SPPG, pembangunan fasilitas dapur, hingga janji siap operasional, dengan meminta sejumlah uang dari korban.

"Modus yang digunakan adalah menjanjikan titik lokasi, pembangunan gedung SPPG, hingga siap operasional. Padahal, seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak pernah dipungut biaya oleh Badan Gizi Nasional," tegas Sony.

BGN menegaskan bahwa sejak awal pelaksanaan Program MBG, masyarakat telah berulang kali diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat mempercepat proses persetujuan atau menjamin operasional SPPG dengan imbalan sejumlah uang.

"BGN tidak pernah menunjuk perantara, calo, ataupun pihak mana pun yang dapat menjamin seseorang memperoleh titik lokasi SPPG dengan cara membayar sejumlah uang. Seluruh proses dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Menurut Sony, sejumlah korban mulai mendatangi BGN setelah proyek yang dijanjikan tidak kunjung berjalan dan dana yang telah diserahkan tidak kembali. Setelah dilakukan klarifikasi, BGN menyarankan para korban untuk menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum.

BGN juga mengingatkan masyarakat bahwa seluruh informasi resmi terkait pembangunan SPPG, termasuk persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur, hingga tata letak fasilitas dapat diakses secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi BGN dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan ataupun menjanjikan persetujuan pembangunan SPPG dengan imbalan tertentu," ujar Sony.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Lombok Timur AKBP I Komang Sarjana menjelaskan bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Berdasarkan laporan yang diterima, korban mengalami kerugian sebesar Rp950 juta yang diduga diserahkan kepada terlapor untuk pembangunan dapur MBG di wilayah Masbagik Selatan, Lombok Timur.

Penyidik telah menerbitkan surat penyidikan pada 21 Mei 2026 dan pada 29 Mei 2026 menetapkan seorang terduga berinisial S dalam perkara tersebut. Kepolisian menyatakan proses hukum akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak-pihak yang terlibat.

BGN menyampaikan apresiasi kepada Polda NTB dan Polres Lombok Timur atas langkah cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sebagai penutup, BGN kembali mengingatkan masyarakat bahwa:
1. Pengajuan dan proses verifikasi SPPG tidak dipungut biaya.
2. BGN tidak pernah menunjuk calo, perantara, maupun pihak yang dapat menjamin persetujuan SPPG.
3. Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.
4. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan Program MBG atau BGN.

BGN berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis demi memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan tepat sasaran. (Muh)
Share:

Perpusnas dan Goethe-Institut Indonesia Kolaborasi, Perluas Akses dan Pemahaman Antarbudaya Indonesia-Jerman

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Goethe-Institut Indonesia resmi menjalin kerja sama di bidang perpustakaan melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU). (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso bersama Direktur Goethe-Institut Wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, Constanze Michel menandatangani memorandum saling pengertian di Gedung Perpusnas, Jakarta. 

Penandatangan tersebut turut disaksikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Suharyanto, serta Kepala Bagian Informasi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Eliphas Nyamogo.

Joko menyampaikan bahwa kerja sama ini mencerminkan kepercayaan dan komitmen yang kuat antara kedua lembaga. Perpusnas terus berupaya memperluas akses terhadap pengetahuan dan mendorong pemahaman antar budaya, khususnya antara Indonesia dan Jerman.

“Perpustakaan saat ini bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku melainkan ruang untuk dialog, pemahaman budaya, pembelajaran sepanjang hayat, dan kolaborasi internasional. Di dunia yang semakin saling terhubung, perpustakaan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat saling memahami melalui akses terhadap pengetahuan, literatur, dan budaya,” jelasnya.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berencana melaksanakan berbagai program kolaboratif yang mencakup pengembangan dan pemeliharaan koleksi Jerman, penyelenggaraan seminar, lokakarya, konferensi, pameran, dan kegiatan budaya bersama, serta peningkatan kapasitas pustakawan, dan pengguna perpustakaan melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan. Kedua institusi juga sepakat menjajaki berbagai peluang kerja sama lain yang disepakati bersama.

“Dalam semangat tersebut, penandatangan nota kesepahaman hari ini memiliki makna penting. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperkuat layanan perpustakaan, mendorong pertukaran budaya, dan memperluas akses terhadap pengetahuan global demi kesejahteraan masyarakat kita,” tuturnya.

Sebagai bagian dari fase awal kerja sama, Goethe-Institut Indonesia menyerahkan 287 judul koleksi untuk memperkaya German Corner di lantai 20 Perpusnas. Koleksi tersebut mencakup berbagai tema, seperti sastra anak, arsitektur, sejarah, novel, tulisan perjalanan, hingga sumber pengetahuan mengenai migrasi. Koleksi ini akan terus diperbarui selama lima tahun ke depn sebelum nantinya ditempatkan secara permanen pada layanan Koleksi Manca Negara Perpusnas.

Joko turut mengapresiasi kontribusi koleksi tersebut sebagai bagian penting dalam memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap literatur dan informasi mengenai Jerman.

 “Koleksi berharga ini akan memperkaya German Corner di lantai 20 Perpusnas dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah, sastra, masyarakat, seni, dan perkembangan kontemporer Jerman,” urainya.

Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah koleksi buku, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi di bidang perpustakaan. 

“Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak berupaya membangun ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan di bidang perpustakaan,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah penting dalam mendukung kemajuan masyarakat modern karena pengetahuan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.

“Knowledge is power, knowledge brings wealth and prosperity to a nation,” ungkapnya.

Sementara itu, Constanze Michel menjelaskan salah satu misi utama Goethe-Institut di seluruh dunia adalah menyediakan informasi mengenai Jerman secara terkini, beragam, dan komprehensif kepada masyarakat internasional.

“Perpustakaan adalah ruang yang tepat karena perpustakaan adalah tempat pengetahuan, menumbuhkan rasa ingin tahu, ruang berdialog, dan pertemuan. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membuat informasi tentang Jerman lebih mudah diakses oleh masyarakat yang lebih luas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Penandatanganan kerja sama ini turut dirangkaikan dengan seminar bertema persiapan migrasi ke Jerman yang membahas berbagai informasi mengenai studi, kehidupan, dan adaptasi budaya di Jerman. Kegiatan tersebut diikuti sesi konsultasi bagi peserta untuk memperoleh gambaran mengenai persiapan keberangkatan dan kehidupan di Jerman.

Dengan kerja sama ini, Perpusnas dan Goethe-Institut Indonesia berharap dapat memperkuat ekosistem pembelajaran lintas budaya, memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan global, serta mendorong hubungan antarmasyarakat Indonesia dan Jerman yang semakin erat melalui perpustakaan sebagai ruang kolaborasi dan diplomasi budaya. (Dimas)
Share:

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Guna Menjaga Kepercayaan Masyarakat dan Memperkuat Stabilitas Perbankan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Guna Menjaga Kepercayaan Masyarakat dan Memperkuat Stabilitas Perbankan. (Dok. LPS)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada 28 Mei 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 3,50% untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan Rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Selain itu, tingkat cakupan penjaminan simpanan tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan.

LPS akan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

Kinerja Intermediasi Perbankan Masih Kuat

Dari sisi intermediasi, kinerja industri perbankan nasional masih kuat dan diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Pada April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 11,39% (yoy), diikuti penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 9,98% (yoy).

Pertumbuhan DPK Rupiah terpantau lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK valuta asing. Perkembangan kinerja intermediasi yang positif tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

Cakupan Penjaminan Simpanan Masih Terjaga

Berdasarkan hasil evaluasi, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan. Data per April 2026 menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening, yaitu mencakup 99,94% dari total rekening.

Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,58 juta rekening, yaitu 99,98% dari total rekening. LPS akan terus memperkuat pemantauan dan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP.

Transparansi TBP dan Perlindungan Nasabah Terus Ditingkatkan

Sebagaimana diketahui, mengacu kepada Undang-Undang, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat 3T, yaitu: Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, dan Tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap TBP, LPS kembali menyampaikan kepada nasabah dan calon nasabah bank bahwa TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPS selalu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Selain itu, LPS juga meminta perbankan untuk secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah. (Ilham)
Share:

Whoosh Hadirkan Beragam Promo Tiket. Tarif Lebih Hemat dan Cashback hingga 50%

Whoosh Hadirkan Beragam Promo Tiket. Tarif Lebih Hemat dan Cashback hingga 50%. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Menyambut momen long weekend pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KCIC menghadirkan berbagai program promo menarik untuk memberikan lebih banyak pilihan perjalanan hemat bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan Whoosh menuju berbagai destinasi di Jakarta dan Bandung.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, KCIC menghadirkan berbagai pilihan promo sesuai kebutuhan pelanggan, mulai dari perjalanan individu, keluarga, hingga rombongan besar.

“Pada momen libur panjang kali ini, kebutuhan masyarakat untuk bepergian biasanya meningkat cukup signifikan. Melalui berbagai program promo ini, KCIC ingin memberikan perjalanan yang cepat, hemat, dan nyaman” ujar Eva.

Promo yang dihadirkan terdiri dari beberapa pilihan sesuai kebutuhan perjalanan pelanggan, yaitu:

1. Promo Cashback Hingga 50 Persen via tiket.com
  • Cashback hingga 50 persen dalam bentuk Blibli Tiket Points
  • Berlaku untuk pembelian tiket pulang pergi (roundtrip) sekaligus
  • Menggunakan kode promo WHOOSHHEMAT
  • Periode pembelian dan keberangkatan: 26 Mei–1 Juni 2026
  • Jam promo pukul 12.00–13.00 WIB dan 18.00–19.00 WIB
  • Berlaku khusus melalui platform tiket.com
  • Kuota promo terbatas
2. Promo Rombongan Keluarga Mulai dari 10 Persen
  • Diskon mulai dari 10 persen
  • Berlaku untuk minimal 10 penumpang
  • Khusus pembelian tiket pulang pergi (roundtrip)
  • Pemesanan melalui WhatsApp Contact Center Whoosh 0811-8888-111
3. Promo Indonesia Travel Fair 2026 Diskon 20 Persen
  • Diskon 20 persen untuk pembelian tiket roundtrip
  • Berlaku untuk minimal 10 penumpang
  • Pemesanan khusus secara langsung di booth Whoosh pada Indonesia Travel Fair 2026 pada 29–31 Mei 2026
  • Lokasi: JICC, Merak Room B6
  • Kuota promo terbatas
Peningkatan volume penumpang Whoosh sudah terlihat sejak awal periode long weekend. Pada Selasa, 26 Mei 2026, volume penumpang mencapai sekitar 22 ribu penumpang atau meningkat sekitar 25 persen dibandingkan dengan hari biasa. Secara total, tiket Whoosh yang terjual di momen long Weekend kali ini sudah mencapai lebih dari 75 ribu tiket. Tingginya permintaan diperkirakan masih berlanjut selama periode libur panjang, dengan peningkatan kembali diprediksi terjadi pada Jumat, 29 Mei 2026 seiring momentum long weekend bertepatan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai promo Whoosh yang tersedia sesuai kebutuhan perjalanannya. Dengan berbagai pilihan promo ini, masyarakat tidak hanya dapat menikmati perjalanan yang lebih cepat, nyaman, dan bebas macet, tetapi juga lebih hemat selama momen long weekend,” tutup Eva. (Fajar)
Share:

Menpar Dorong Investasi Pariwisata Lebih Merata di Seluruh Indonesia

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Investor Roundtable 2026 yang berlangsung di Piasan Nusa Dua Restaurant. (Dok. Kemenpar)

Bali, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendorong pemerataan investasi pariwisata yang berkelanjutan agar tidak hanya terkonsentrasi di Bali, tetapi juga menjangkau berbagai destinasi potensial di seluruh Indonesia.

Dalam Investor Roundtable 2026 yang berlangsung di Piasan Nusa Dua Restaurant, Bali, Jumat (29/5), Menteri Pariwisata Widiyanti menyampaikan bahwa Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara, dengan hampir 7 juta kunjungan di antaranya terkonsentrasi di Bali.

“Angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi pariwisata sekaligus tujuan investasi, dan Bali tetap menjadi jantung pertumbuhan pariwisata nasional,” kata Menteri Pariwisata.

Di sisi lain, tingginya konsentrasi investasi di sejumlah kawasan Bali seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya strategi pemerataan investasi agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh berbagai daerah di Indonesia.

“Indonesia bukan hanya Bali. Kita memiliki banyak destinasi unggulan dengan potensi pariwisata dan investasi yang sangat besar, yang masih menunggu untuk dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Regeneratif lainnya sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru yang diharapkan mampu memperluas distribusi manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Upaya tersebut sejalan dengan perkembangan tren pariwisata global yang semakin menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan, wellness tourism, serta pengalaman wisata yang autentik dan bermakna.

Oleh karena itu, Menteri Pariwisata mengajak para investor untuk melihat peluang yang semakin terbuka di berbagai destinasi unggulan Indonesia di luar Bali, guna membangun industri pariwisata yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui forum Investor Roundtable ini, Kementerian Pariwisata juga secara aktif menyerap masukan dari investor, pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan di lapangan dan dukungan yang dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi sektor pariwisata.

Masukan tersebut akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan merata di masa mendatang.

Menteri Pariwisata Widiyanti juga menyampaikan rencana pengembangkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) guna memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital mengantongi Perizinan Berusaha. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Tata Kelola Ekosistem Usaha Pariwisata Sektor Akomodasi terutama di Bali.

Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani mengatakan forum strategis ini mempertemukan unsur pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, asosiasi pariwisata, investor, serta pelaku usaha dalam ruang dialog yang terbuka dan konstruktif.

Menurut Rizki, forum tersebut menjadi sarana untuk memetakan dinamika industri terkini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menggali peluang ekspansi investasi ke berbagai destinasi baru di Indonesia.

Oleh karena itu, pengalaman dan masukan dari pelaku industri pariwisata di Bali dinilai memiliki nilai strategis sebagai referensi dalam pengembangan destinasi-destinasi prioritas nasional.

“Kami memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Regeneratif lainnya,” ucap Rizki.

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini dan Plt. Asisten Deputi Manajemen Investasi Ari Prasetio.

Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Bali, Tim Tenaga Ahli Bidang Pariwisata Gunernur Bali, Co-Founder Bali Tourism & Investment Chamber (BTIC) Terje H. Nilsen, Co-Founder BTIC Robert Beard, perwakilan asosiasi pariwisata, serta investment advisor yang berada di Provinsi Bali. (Bambang)
Share:

Kemenpar Gelar Famtrip Tingkatkan Kunjungan Wisman Malaysia ke Kepri

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat promosi pariwisata Indonesia ke pasar internasional, khususnya Malaysia, melalui kegiatan Familiarization Trip (Famtrip) ke Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR), Pulau Penyengat, Kepulauan Riau (Kepri). (Dok. Kemenpar)

Riau, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat promosi pariwisata Indonesia ke pasar internasional, khususnya Malaysia, melalui kegiatan Familiarization Trip (Famtrip) ke Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) Kepulauan Riau (Kepri).

Sebanyak 12 travel agent dan tour operator (TA/TO) asal Malaysia yang terdiri dari 8 peserta dari Kuala Lumpur dan 4 peserta dari Johor Bahru, diajak mengeksplorasi berbagai daya tarik dalam kegiatan yang berlangsung pada 18–21 Mei 2026 di Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. 

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, mengatakan Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama wisatawan Malaysia menuju Indonesia.

“Malaysia merupakan salah satu pasar utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kedekatan geografis dan konektivitas yang baik menjadikan Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan wisata lintas batas atau cross-border tourism,” kata Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Selama empat hari, para peserta mengunjungi sejumlah destinasi unggulan, antara lain kawasan Jembatan Barelang di Batam, Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, kawasan wisata Lagoi di Bintan, destinasi budaya Melayu, pusat wisata belanja, serta mengikuti hotel inspection dan kegiatan business networking bersama pelaku industri pariwisata setempat.

Kegiatan Famtrip ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, ASITA Tanjung Pinang, Batam View Resort, Nongsa Resorts, Aston Tanjung Pinang, Bintan Resorts Cakrawala, serta Pasir Gudang Passenger Terminal.

Selain memperkenalkan beragam destinasi unggulan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi wisata ramah Muslim Indonesia. Kepulauan Riau dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan preferensi wisatawan Malaysia, mulai dari kedekatan budaya Melayu, kemudahan aksesibilitas, ketersediaan kuliner halal, hingga karakter destinasi yang akrab dan nyaman bagi wisatawan.

“Melalui pengalaman langsung di destinasi, kami berharap para pelaku travel agent dan tour operator dapat semakin memahami potensi produk wisata Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan, sehingga dapat dipasarkan lebih luas kepada wisatawan Malaysia,” kata Made.

Menurutnya, Famtrip merupakan salah satu strategi promosi yang efektif untuk memperluas jejaring bisnis pariwisata sekaligus mendorong lahirnya paket-paket wisata baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Malaysia selama ini menjadi salah satu pasar utama wisatawan mancanegara bagi Indonesia. Batam bahkan tercatat sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara asal Malaysia terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Berdasarkan data Mobile Positioning Data (MPD) tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau mencapai lebih dari 2,1 juta kunjungan. Pada periode yang sama, perjalanan wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau tercatat melampaui 5,2 juta perjalanan.

Data pintu masuk wisatawan mancanegara asal Malaysia juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Jumlah kunjungan melalui jalur laut ke Batam meningkat sekitar 48,2 persen, dari 278.082 kunjungan pada 2024 menjadi 412.127 kunjungan pada 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan besarnya peluang pengembangan wisata lintas batas antara Malaysia dan Kepulauan Riau.

“Melalui kegiatan ini, Kementerian Pariwisata optimistis kerja sama promosi lintas negara dan konektivitas pariwisata Indonesia-Malaysia akan semakin kuat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara,” ucap Made. (Bambang)
Share:

Menko Airlangga Dorong Kolaborasi Pengembangan Smart Technology dengan Provinsi Hebei Tiongkok

Menko Airlangga Dorong Kolaborasi Pengembangan Smart Technology dengan Provinsi Hebei Tiongkok. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan delegasi Pemerintah Provinsi Hebei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Zhao Chenxin di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperdalam kerja sama ekonomi, khususnya dalam penguatan rantai pasok industri dan transformasi melalui pengembangan smart technology.

Dalam diskusi tersebut, Menko Airlangga menekankan signifikansi hubungan ekonomi kedua negara di mana volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok saat ini telah mencapai tiga kali lipat dibandingkan total perdagangan dengan kawasan Eropa maupun Amerika Serikat.

Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa saat ini Indonesia sangat mendorong masuknya investasi karena terdapat efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional. Investasi tersebut diproyeksikan mampu memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta meningkatkan perolehan devisa negara melalui hasil produksinya.

Hal ini menjadi fondasi kuat bagi kemitraan strategis, terutama dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional yang tengah menjadi fokus Pemerintah, seperti pada sektor nikel dan bauksit. Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Tiongkok yang telah menjadi salah satu mitra strategis dalam pengembangan produk-produk hilirisasi tersebut.

Sebagai langkan mengakselerasi kawasan ekonomi strategis dalam menangkap peluang pertumbuhan masa depan, Menko Airlangga juga memaparkan kesiapan Indonesia dalam menyediakan sejumlah kawasan ekonomi strategis yang dioptimalkan untuk industri berbasis teknologi tinggi dan pengembangan smart technology, termasuk Artificial Intelligence (AI).

Secara khusus, Menko Airlangga juga menyoroti potensi strategis kawasan Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Utara, sebagai gerbang konektivitas data internasional. Lokasi tersebut dinilai sangat prospektif bagi pengembangan pusat data karena keunggulan geografisnya yang terkoneksi langsung dengan jaringan transmisi global menuju Amerika Serikat, sehingga menjamin efisiensi akses data lintas negara.

Respons positif dan komitmen ditunjukkan oleh Wakil Gubernur Zhao Chenxin dengan menyampaikan apresiasi atas peran Kemenko Perekonomian dalam mengambil langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan yang telah diambil. Wakil Gubernur Zhao Chenxin menegaskan komitmen Provinsi Hebei untuk mendorong partisipasi aktif pengusaha asal Hebei untuk memperluas ekspansi di Indonesia.

Provinsi Hebei memiliki perkembangan pesat di bidang industri berbasis pengembangan smart technology dan AI. Pihak Pemerintah Hebei menyambut baik masukan dari Menko Airlangga dan akan segera mengomunikasikannya kepada komunitas bisnis di Tiongkok agar dapat ditindaklanjuti secara konkret sebagai pertimbangan investasi ke depan.

Pertemuan diakhiri dengan kesepahaman untuk terus menjaga komunikasi intensif, termasuk kedepannya mendiskusikan efisiensi logistik melalui pengembangan jalur pelayaran (shipping line). Menko Airlangga juga menyatakan minat untuk berdiskusi dengan RRT terkait pengalaman dalam menangani masalah shipping line. (Junaedi)
Share:

Wamenkeu Juda Jelaskan Strategi Fiskal Jaga Ekonomi Indonesia

Wamenkeu Juda Jelaskan Strategi Fiskal Jaga Ekonomi Indonesia. (Dok. Kemenkeu)

Bogor, WaraWiri.net - Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang tarif hingga kondisi geopolitik, perekomian Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat untuk meredam rambatan risiko global tersebut. Ketangguhan ini didukung oleh bauran energi nasional yang berjalan baik serta eksekusi strategi fiskal yang pruden. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Kuliah Umum di Institut Pertanian Bogor pada Jumat (29/05).

“Kita menghasilkan minyak, gas, biodiesel, bioenergi, batubara. Jadi energi mix kita lebih baik sehingga kita masih mempunyai daya tahan yang baik terhadap harga minyak yang meroket di global,” ungkap Wamenkeu Juda.

Sementara itu dari sisi fiskal, Wamenkeu memaparkan tiga strategi yang secara konsisten diterapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi.

Pertama, pengendalian belanja negara. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan menjaga inflasi dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi melalui kenaikan pengeluaran subsidi. Program Makan Bergizi Gratis juga diefisiensikan dengan pengurangan di Hari Sabtu. Di saat yang sama, belanja negara difokuskan pada sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan, memacu produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Itu dari sisi pengeluaran yang kita bisa melakukan pengendalian. Istilahnya refocusing. Kita akan fokus pada pengeluaran yang mendorong demand, yang mendorong supply, mendorong produksi, dan juga mendorong menciptakan kata pekerjaan,” jelas Wamenkeu.

Strategi fiskal yang kedua melalui optimalisasi penerimaan negara. Momentum kenaikan harga komoditas dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, optimalisasi penerimaan pajak semakin diperkuat melalui implementasi sistem Coretax.

Sementara itu, strategi fiskal yang ketiga dari sisi pembiayaan. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, strategi pembiayaan diarahkan pada penerbitan surat utang dengan mata uang non-USD dan tingkat bunga kompetitif seperti Samurai bonds berdenominasi mata uang Yen (JPY), Dim Sum bonds dengan mata uang Renminbi, dan Kangoroo bonds dengan mata uang Dolar Australia.

Wamenkeu menjelaskan, efektivitas dari penerapan strategi fiskal tersebut tercermin langsung pada performa ekonomi kuartal pertama tahun ini. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh kuat di angka 5,61%. Di samping pertumbuhan yang tinggi, laju inflasi tetap berada di level yang terjaga 2,42%, defisit fiskal terkendali 0,64% pada April 2026, dan yield SBN dan spread masih terjaga.

“Jadi empat itu sebenarnya empat indikator pertumbuhan, inflasi, fiskal defisit, dan juga yield SBN ini, menentukan bagaimana fiskal kita masih kuat. Strategi kita yang kita ambil tadi, it works. Dia bekerja dengan baik,” pungkas Wamenkeu Juda. (Burhan)
Share:

KKP Perkuat Keterbukaan Informasi melalui Sosialisasi Monev PPID 2026

KKP Perkuat Keterbukaan Informasi melalui Sosialisasi Monev PPID 2026. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) internal guna memantau kinerja PPID Pelaksana Eselon I dan UPT untuk memastikan standar keterbukaan informasi diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi lingkup KKP.

Terdapat sembilan tahapan dalam pelaksanaan Monev 2026, meliputi:
  • Kick Off Meeting Monev KKP
  • Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP
  • Workshop Pengisian Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP
  • Pengisian Kuesioner
  • Penilaian Kuesioner
  • Seleksi Kandidat PPID Pelaksana UPT Terbaik (Kategori Informatif) oleh PPID Eselon I
  • Presentasi PPID Pelaksana dan Pleno Uji Publik
  • Visitasi PPID Pelaksana Kategori Informatif
  • Penetapan Hasil Pelaksanaan dan Penganugerahan Hasil Monev.
Pada 25 Mei 2026, KKP telah memasuki tahapan kedua, yaitu sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dihadiri oleh perwakilan masing-masing PPID Pelaksana dari 10 Unit Kerja Eselon I lingkup KKP, Pusdatin dan 144 PPID Pelaksana UPT. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Layanan Informasi KKP, Januarli Marino, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, serta KKP memiliki peran strategis dalam penyediaan informasi.

"Sebagai institusi publik, KKP memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya terkait sektor kelautan dan perikanan." tambah Marino.

Monev dilaksanakan untuk mengukur kepatuhan layanan informasi publik, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan layanan oleh PPID Pelaksana, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan terkait keterbukaan informasi di lingkungan KKP. Dasar pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Permen KP Nomor 42 Tahun 2023, Peraturan Komisi Informasi (Perki), serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik.

Dalam sosialisasi tersebut turut dijelaskan tahapan pelaksanaan Monev Tahun 2026, mulai dari sosialisasi, workshop pendampingan Self-Assessment Questionnaire (SAQ), pengisian kuesioner, proses penilaian, seleksi kandidat PPID terbaik, uji publik, visitasi, hingga penetapan hasil dan penganugerahan pada akhir tahun.

Aspek penilaian mencakup informasi publik, dokumen informasi, sarana dan prasarana, kinerja PPID, serta digitalisasi layanan informasi, dengan bobot penilaian SAQ sebesar 80 persen dan presentasi sebesar 20 persen.

Pada sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa sekitar 95 persen indikator Monev Tahun 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu, proses verifikasi data tidak lagi dilakukan dua kali sehingga diharapkan pelaksanaan Monev dapat berjalan lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut, KKP akan melaksanakan workshop dan pendampingan pengisian SAQ bagi seluruh PPID Pelaksana pada 10–11 Juni 2026 guna mendukung kesiapan pelaksanaan Monev Tahun 2026.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kepatuhan terhadap pelayanan keterbukaan informasi publik dapat terus meningkat sehingga layanan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. (Tedy)
Share:

Teruskan Tradisi Baik, Wamen ESDM Serahkan Daging Kurban

Teruskan Tradisi Baik, Wamen ESDM Serahkan Daging Kurban. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan secara simbolis paket daging hewan kurban kepada perwakilan pegawai negeri sipil (PNS) golongan I dan II, pramubakti, petugas kebersihan, serta petugas keamanan di lingkungan Kementerian ESDM.

Penyerahan dilakukan setelah prosesi penyembelihan hewan kurban yang dikoordinasikan Panitia Kurban Kementerian ESDM yang tergabung dalam Relawan Kurban Sekretariat Jenderal. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus semangat berbagi dari keluarga besar sektor energi dan sumber daya mineral.

Dalam kesempatan tersebut, Relawan Kurban Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Harriyanto melaporkan bahwa jumlah hewan kurban di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terdiri atas dua ekor kambing dan 20 ekor sapi. Dari jumlah tersebut, dua ekor sapi merupakan hewan kurban titipan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Daging kurban menjadi simbol kebersamaan. Karena itu, Relawan Kurban ingin memastikan kebahagiaan Iduladha dapat dirasakan langsung oleh seluruh elemen yang selama ini mendukung operasional Kementerian ESDM, mulai dari petugas keamanan, petugas kebersihan, hingga masyarakat di sekitar lingkungan kantor.

Selain didistribusikan kepada internal Kementerian ESDM, panitia juga menyalurkan sebagian paket daging kurban kepada sejumlah lembaga dan masyarakat di luar lingkungan kementerian. Sebanyak 1.100 paket daging dengan berat masing-masing 1,5 kilogram disalurkan ke Pondok Pesantren Assalam Kemiri, Pondok Pesantren Al Fatikah Kavah Nusantara, Masjid Jami Ulul Aman, Masjid Jami Al Mubarok, Panti Asuhan Mediakasi, Yayasan Alma Rahmat, serta Masjid Suhada.

Kegiatan pengumpulan dan penyaluran hewan kurban ini merupakan bagian dari program rutin tahunan Badan Pembinaan Rohani Islam (Babinrohis) Kementerian ESDM. Pada tahun ini, total hewan kurban yang berhasil dikumpulkan mencapai dua ekor kambing dan 20 ekor sapi.

Seluruh hewan kurban yang diserahkan juga dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat oleh dinas terkait sehingga memenuhi syarat syariat Islam dan aman untuk dikonsumsi. (Budi)
Share:

Mendikdasmen Wujudkan Gedung Baru SMAN 4 Manokwari

Mendikdasmen Wujudkan Gedung Baru SMAN 4 Manokwari. (Dok. Kemendikdasmen)

Papua, WaraWiri.net - Raut kebahagiaan terpancar dari wajah murid SMA Negeri 4 Manokwari yang hadir. Setelah berbulan-bulan menumpang di gedung sekolah lain, impian memiliki bangunan mandiri akhirnya terwujud. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 4 Manokwari, Papua Barat.

Langkah progresif ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan proses belajar para murid, tetapi juga dirancang menjadi motor penggerak ekonomi warga lokal lewat skema swakelola.

Kepala SMA Negeri 4 Manokwari, Iriandi Eendyasmoko, mengisahkan tantangan berat yang harus dihadapi oleh 60 murid angkatan pertamanya. Sejak sekolah tersebut berdiri pada Juli 2025, kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan pada siang hari, mulai pukul 12.15 hingga 17.00 WIT, dengan meminjam fasilitas SMP Negeri 27 Manokwari.

"Anak-anak sangat gembira mendengar kabar ini," ungkap Iriandi dengan penuh haru.

Ia menambahkan bahwa pembangunan di lokasi yang berdekatan dengan SMP tersebut akan sangat memfasilitasi kebutuhan akses pendidikan menengah, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah Pantai Utara (Pantura).

Kebahagiaan serupa turut dirasakan langsung oleh para murid SMA Negeri 4 Manokwari. Maria Aura Angeli Tampani, murid kelas 10, mengungkapkan kelegaannya karena tidak lama lagi mereka akan memiliki gedung dan fasilitas belajar sendiri. Selama ini, ia mengaku kerap merasa segan karena harus terus menggunakan fasilitas milik sekolah lain.

"Otomatis senang, karena sudah punya gedung sendiri. Karena kan kita menumpang, jadi otomatis ada rasa-rasa malu," tutur Maria menceritakan pengalamannya.

Teman satu angkatannya, Filki Israel Kuai, juga menyambut antusias pembangunan fasilitas baru ini. Bagi Filki, gedung baru ini tidak hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga membawa harapan besar bagi masa depan pendidikan mereka.

"Harapannya semoga SMA 4 ini bisa dikenal banyak orang, terus bisa maju juga kayak SMA-SMA yang lain, bisa bersaing," ujarnya penuh semangat.

Kehadiran USB ini merupakan buah dari sinergi proaktif antara dinas pendidikan, pemerintah kabupaten, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp8,1 miliar untuk pembangunan yang ditargetkan rampung dalam enam bulan. Lebih menggembirakan lagi, rancangan fasilitas ini dibuat secara komprehensif melalui diskusi yang mendalam.

"Kami tidak menyangka mendapat fasilitas seluas ini, bahkan lengkap dengan pagar yang sangat penting untuk keamanan sekolah. Kami sangat terharu atas kepedulian dinas dan kementerian," tambah Iriandi, mengapresiasi terwujudnya satu-satunya USB tingkat SMA di Papua Barat untuk tahun ini.

Di sisi lain, pembangunan USB SMAN 4 Manokwari ini membawa misi yang lebih besar dari sekadar pemerataan infrastruktur pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa seluruh proyek revitalisasi dan pembangunan ini mengusung sistem swakelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan sistem ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat, sehingga dapat menyerap lapangan kerja, juga dapat menggerakkan ekonomi lokal karena belanja materialnya dari toko-toko bangunan setempat," tegas Menteri Mu'ti.

Ia memproyeksikan, dengan target 71.744 satuan pendidikan yang direvitalisasi pada tahun 2026 dan asumsi serapan minimal 10 orang per sekolah, Kemendikdasmen akan membuka lapangan kerja bagi sekurang-kurangnya 710.000 pekerja di seluruh Indonesia.

Menutup arahannya, Menteri Mu'ti menitipkan pesan agar seluruh pemangku kepentingan mengawal pembangunan ini dengan memegang teguh prinsip good government dan clean government. Hal ini selaras dengan komitmen pihak sekolah yang akan terus berkoordinasi erat dengan Kemendikdasmen untuk memastikan pembangunan berjalan mulus dan mewujudkan sekolah yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) bagi para murid di Manokwari. (Fathi)
Share:

Perkuat Literasi di NTT, Badan Bahasa Dorong Gerakan Partisipasi Semesta

Perkuat Literasi di NTT, Badan Bahasa Dorong Gerakan Partisipasi Semesta. (Dok. Kemendikdasmen)

NTT, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui penguatan partisipasi semesta dalam Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang berfokus pada peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, komunitas, dan mitra pembangunan untuk membangun ekosistem pendidikan yang literat, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan Bimbingan Teknis Literasi Generasi Muda dan Gelar Wicara Praktik Baik Literasi di NTT dalam rangka Hari Buku Nasional. Mengusung tema “Dari Bumi Flobamorata Menyemai Benih Menebar Pijar Literasi”, kegiatan ini adalah wujud kerja sama antara Pemerintah Daerah NTT, INOVASI, dan Bank Indonesia. 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa peningkatan kualitas literasi bangsa tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, literasi memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar dapat tumbuh menjadi budaya yang hidup di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Partisipasi semesta menjadi kunci untuk membangun ekosistem pendidikan yang bermutu dan berkeadilan,” ujar Hafidz.

Ia menjelaskan bahwa hasil berbagai asesmen pendidikan menunjukkan perlunya penguatan budaya membaca dan kemampuan literasi peserta didik secara lebih masif. Oleh karena itu, Kemendikdasmen melalui Badan Bahasa terus memperluas akses bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan jenjang usia anak. 

Menurutnya, Provinsi NTT menjadi salah satu daerah prioritas penguatan literasi nasional pada tahun 2026. Badan Bahasa akan mendistribusikan masing-masing 200 eksemplar buku bacaan bermutu ke 1.294 sekolah dasar dan masing-masing 300 eksemplar pada 393 sekolah menengah pertama di NTT.

“Anak-anak harus memiliki akses terhadap buku-buku yang bermutu, menarik, sesuai usia dan jenjang pendidikan mereka. Dari sanalah kebiasaan membaca dan kemampuan berpikir kritis dapat tumbuh,” tandasnya.

Selain bantuan buku ke sekolah, Badan Bahasa juga menyerahkan sebanyak 5.400 buku bacaan bermutu kepada Bunda Literasi NTT untuk didistribusikan ke berbagai daerah di provinsi tersebut. Badan Bahasa turut memberikan diska keras eksternal yang memuat 1.400 judul buku digital untuk diperbanyak dan dimanfaatkan oleh Bunda Literasi kabupaten/kota di seluruh NTT.

Peningkatan Kemampuan Literasi Generasi Muda

Balai Bahasa Provinsi NTT bersama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) melakukan penguatan literasi pada generasi muda. Para peserta didik dilibatkan secara langsung dalam kegiatan membaca dan pembelajaran literasi.

Sebanyak 700 siswa dari jenjang SD hingga SMA mengikuti aktivitas literasi sesuai tingkat pendidikan masing-masing. Siswa sekolah dasar mengikuti kegiatan mengulas buku, siswa SMP dibekali keterampilan membaca cepat, sedangkan siswa SMA diajak melakukan pembacaan kritis terhadap cerita yang dipaparkan narasumber.

Hafidz menilai antusiasme peserta menunjukkan bahwa anak-anak memiliki minat belajar yang tinggi ketika diberikan ruang dan bahan bacaan yang menarik dan tepat.

“Ada siswa yang merasa cerita yang dibaca sangat dekat dengan kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa membaca bukan sekadar memahami teks, tetapi juga membangun empati. Mereka belajar memahami isi bacaan dan mengembangkan imajinasi serta berpikir kritis,” ujarnya.

Para peserta sangat antusias saat membaca buku cerita bergambar yang menarik perhatian mereka. Keceriaan dan kebersamaan tumbuh dalam aktivitas membaca bersama teman seusianya. Saat diminta menceritakan kembali buku cerita yang dibacanya, mengalir dengan lancar dengan pemahaman yang utuh apa yang dibacanya.  

Staf Ahli Gubernur NTT, Henderina Laiskodat, menyampaikan sambutan Gubernur NTT pada kegiatan ini menekankan budaya membaca masyarakat NTT menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan Survei Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2025 dari Perpustakaan Nasional, tingkat kegemaran membaca masyarakat NTT mencapai 62,05 atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 54,80. 

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di NTT.

“Kita harus menjaga semangat membaca ini dengan menghadirkan bahan bacaan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Bunda Literasi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, juga menegaskan pentingnya gerakan literasi yang berangkat dari keluarga. Ia menyebut dukungan dan kolaborasi bersama Badan Bahasa membantu memperkuat gerakan literasi hingga tingkat daerah.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Gerakan literasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya. (Fathi)
Share:

Lindungi Masyarakat dari Penipuan Digital, Registrasi SIM Biometrik Diberlakukan Penuh Mulai 1 Juli 2026

Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah bersama Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya memberikan keterangan pers tentang Update Kebijakan Biometrik di Garuda Spark Innovation Hub, Senayan, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah akan memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh mulai 1 Juli 2026 untuk setiap aktivasi nomor baru.

Langkah ini sejalan dengan transformasi digital yang tidak hanya membutuhkan konektivitas yang cepat, tetapi juga identitas digital yang aman dan terpercaya.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital, spam call, phishing, hingga penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu.

“Seluruh operator seluler kini telah menyelesaikan penyesuaian sistem untuk penerapan registrasi biometrik secara nasional mulai 1 Juli 2026 melalui gerai layanan, aplikasi, maupun situs resmi masing-masing operator,” jelasnya dalam Konferensi Pers Update Kebijakan Biometrik di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Jumat (29/05/2026).

Edwin menjelaskan registrasi biometrik dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Proses tersebut dirancang lebih praktis, cepat, dan aman dibandingkan metode registrasi sebelumnya.

“Registrasi biometrik merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ruang digital yang lebih aman dan terpercaya. Dengan identitas pelanggan yang tervalidasi, masyarakat diharapkan semakin terlindungi dari berbagai modus penipuan berbasis nomor seluler,” ujarnya.

Selama beberapa tahun terakhir, ruang digital Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan seperti spam call, phishing, penyalahgunaan one-time password (OTP), hingga penggunaan kartu SIM anonim untuk aktivitas ilegal.

Edwin memaparkan banyaknya nomor seluler terdaftar menggunakan identitas palsu atau data milik orang lain.

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) hingga April 2026, total dana korban kejahatan siber yang dilaporkan mencapai Rp9,5 triliun.

“Selama ini pelaku kejahatan digital memanfaatkan kelemahan validasi identitas untuk menggunakan nomor seluler secara anonim. Dengan registrasi biometrik, penggunaan identitas palsu akan semakin sulit sehingga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat, registrasi biometrik juga diyakini akan mendorong terciptanya industri telekomunikasi yang lebih sehat.

Basis data pelanggan menjadi lebih akurat, penggunaan SIM card ilegal dapat ditekan, serta kualitas pelanggan aktif menjadi lebih baik sehingga operator dapat melakukan investasi jaringan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Kementerian Komdigi memastikan proses registrasi biometrik tetap mengedepankan perlindungan data pribadi.

Data biometrik tidak disimpan oleh operator seluler maupun Kementerian Komdigi.

“Verifikasi wajah hanya digunakan untuk proses pencocokan identitas dengan basis data Dukcapil. Operator seluler berperan sebagai kanal verifikasi, bukan sebagai penyimpan data biometrik pelanggan,” ungkap Edwin.

Selian itu, pelaksanaan registrasi biometrik juga telah menerapkan standar keamanan internasional, termasuk ISO 27001 serta teknologi liveness detection sesuai standar ISO/IEC 30107-3 guna memastikan keamanan sistem dan mencegah penyalahgunaan identitas digital.

Sejak awal 2026, pemerintah bersama operator seluler telah melakukan uji coba registrasi biometrik di sejumlah gerai layanan.

Hasil pengujian menunjukkan proses registrasi berjalan lebih efisien, aman, dan mendukung peningkatan validitas data pelanggan.

Pemerintah juga mendorong pelanggan eksisting yang telah melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga sebelum 1 Juli 2026 untuk melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela.

“Melalui registrasi biometrik, pelanggan dapat memanfaatkan fasilitas pengecekan nomor yang terdaftar atas identitasnya sekaligus meminta pemblokiran terhadap nomor yang terindikasi terdaftar secara tidak sah,” ujarnya.

Edwin menegaskan bahwa registrasi biometrik bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan dalam ekosistem digital nasional.

“Kepercayaan adalah fondasi utama ekonomi digital. Dengan identitas nomor seluler yang lebih aman dan terpercaya, masyarakat dapat beraktivitas dan bertransaksi digital dengan lebih tenang, sementara industri telekomunikasi dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ros)
Share:

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Internasional Tembus 11%, Sinyal Positif bagi Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Internasional Tembus 11%, Sinyal Positif bagi Ekonomi Indonesia. (Dok. PT Pelindo)

Jakarta, WaraWiri.net - Aktivitas ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif pada awal tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya pergerakan barang melalui pelabuhan, khususnya arus peti kemas yang menjadi salah satu indikator penting aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi, investasi, dan distribusi nasional.

Hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs). Angka ini meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global. Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama rantai pasok nasional karena menjadi jalur perpindahan bahan baku, barang konsumsi, komoditas ekspor, hingga barang modal industri.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar mengatakan peningkatan arus peti kemas ini tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik.

“Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen,” ujar Achmad.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Peningkatan arus ekspor dan impor sekaligus mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN.

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia. Struktur perdagangan ini memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif. Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Pertumbuhan ekspor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri pengolahan dan perdagangan komoditas bernilai tambah masih terus berjalan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas manufaktur dan perdagangan nasional.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen. Struktur impor ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan bahwa konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong Badan Usaha Pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas.

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan rekomendasi teknis penetapan terminal peti kemas dari fasilitas yang sebelumnya berstatus multipurpose. Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut," ungkap Masyhud. 

Pada periode 2025 hingga April 2026, sebanyak 12 lokasi terminal telah ditetapkan, termasuk di antaranya Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai terminal peti kemas. Pemerintah juga telah menetapkan standar kinerja pelayanan operasional, termasuk kinerja bongkar muat peti kemas dan kinerja peralatan yang digunakan. Evaluasi terhadap standar tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Di sisi lain, pertumbuhan arus peti kemas juga direspons melalui penguatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan nasional. Pada periode 2025–2026, pemerintah bersama BUMN kepelabuhanan dan dukungan APBN mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan eksisting melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, peningkatan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, serta percepatan digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah telah dilakukan di 74 lokasi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan pelabuhan hub and spoke, mengembangkan pelabuhan pengumpul dan pengumpan di kawasan timur Indonesia, mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri dan hilirisasi, serta memperkuat konektivitas logistik nasional.

Penguatan infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan perdagangan intra-Asia dan agenda transformasi ekonomi nasional. Dengan kapasitas dan kualitas layanan yang semakin baik, pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. (Zikry)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING