Gubernur Banten Andra Soni Tegaskan Pembangunan Desa sebagai Kunci Pemerataan Ekonomi

Gubernur Banten Andra Soni Tegaskan Pembangunan Desa sebagai Kunci Pemerataan Ekonomi. (Dok. Pemprov Banten)

Banten, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni memprioritaskan pembangunan desa sebagai strategi utama untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 

Langkah ini sekaligus menjadi wujud implementasi poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni saat menggelar acara buka puasa bersama perwakilan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen K.H. Syam'un Nomor 5, Kota Serang, Selasa (10/3/2026).

"Kepedulian terhadap pemerintah desa adalah hal utama. Fokus saya adalah membangun desa untuk mengikis disparitas antara desa dan kota," tegas Andra.

Andra menjelaskan, intervensi pembangunan desa sejalan dengan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Beberapa program unggulan yang menyentuh langsung masyarakat desa meliputi Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Pos Pelayanan Desa Sejahtera (Posyandra), peningkatan Bantuan Keuangan Desa, hingga program sekolah gratis untuk SMA, SMK dan SKh swasta serta program Satu Desa Satu Sarjana.

Menurutnya, selama ini pemerintah desa kerap kesulitan berkembang karena lebih fokus pada urusan administratif dan menghadapi masalah keterbatasan anggaran. Hal tersebut berdampak pada tingginya angka urbanisasi serta tidak terurusnya infrastruktur dasar salah satunya jalan dan saluran irigasi.

Memasuki tahun pertama masa jabatannya, Andra menargetkan seluruh desa di Banten dapat terkoneksi dengan infrastruktur yang memadai. Hingga saat ini, Pemprov Banten telah menerima sekitar 2.000 usulan pembangunan jalan desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).

"Desa patut diperjuangkan karena memiliki banyak potensi, mulai dari pariwisata hingga pendidikan. Kami juga akan memberikan penghargaan (reward) bagi desa-desa yang memiliki kelebihan atau inovasi khusus," tambahnya.

Komitmen Gubernur Banten mendapat respons positif dari Kepala Desa yang hadir. Salah satunya Kepala Desa Bayah Timur Rafik Rahmat Taufik, menyampaikan terima kasih atas kebijakan Pemprov yang menaikkan Bantuan Keuangan Desa dari Rp100 juta menjadi Rp120 juta.

"Kami berharap program yang berfokus di desa seperti bangun jalan desa sejahtera (Bang Andra), Posyandra, dan Penanganan Sarana Umum (PSU) mampu mempercepat pemerataan dan mengurangi ketimpangan," ujar Rafik.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung di berbagai daerah. Kepala Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Ajat Sudrajat, menyebut bantuan keuangan provinsi sangat menunjang pengembangan desanya yang berada di dekat Terminal Ciboleger, kawasan transit pariwisata Suku Baduy.

"Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu memajukan infrastruktur serta memfasilitasi pembinaan UMKM dan pemandu wisata," jelas Ajat.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Tati Mulyati.

Ia menyoroti keberhasilan program sekolah gratis dan program pendidikan satu deda satu sarjana yang digagas Gubernur Banten Andra Soni.

"Program Satu Desa Satu Sarjana dan Program Sekolah Gratis, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami. Program ini membantu warga tidak mampu untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," tuturnya. (Dinda)

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi Minta Tangan Dingin Gubernur Percepat Pemisahan Aset Kota dan Kabupaten Bekasi

Wali Kota Bekasi Minta Tangan Dingin Gubernur Percepat Pemisahan Aset Kota dan Kabupaten Bekasi. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meminta “tangan dingin” Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membantu mempercepat penyelesaian pemisahan aset antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar pengelolaan wilayah perbatasan dapat lebih optimal.

Dalam penyampaiannya, Tri terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan di Kota Bekasi, mulai dari pengembangan kawasan wisata Kalimalang, normalisasi Kali Bekasi yang berdampak pada berkurangnya genangan banjir, hingga bantuan fiskal pembangunan jalan sisi barat Jalan Perjuangan di Bekasi Utara.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemprov Jawa Barat dalam proses pemisahan aset antara PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot sebagai langkah memperkuat pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Tri menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat aset milik Pemerintah Kota Bekasi yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bekasi, begitu pula sebaliknya. Karena itu, ia berharap dapat dilakukan skema tukar guling aset agar pengelolaannya lebih tepat sesuai wilayah administrasi masing-masing.

“Selaras dengan semangat akselerasi pembangunan, ada satu pekerjaan rumah historis yang membutuhkan sentuhan tangan dingin Bapak Gubernur, yaitu percepatan pemisahan aset antara Kota dan Kabupaten Bekasi,” ujar Tri.

Menurutnya, penataan melalui mekanisme tukar guling aset akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat serta perawatan infrastruktur dapat dilakukan secara maksimal oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tri juga menekankan bahwa persoalan aset ini berdampak langsung pada pembangunan di wilayah perbatasan seperti Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bantargebang hingga Mustikajaya, terutama dalam program penanganan banjir.

Ia mencontohkan pembangunan tanggul yang kerap terhenti ketika memasuki wilayah perbatasan karena perbedaan kewenangan pengelolaan aset dan wilayah.

“Seringkali pembangunan tanggul sudah selesai di satu sisi wilayah, namun ketika masuk batas administrasi lain menjadi terhenti. Padahal aliran air tidak mengenal batas wilayah,” jelasnya.

Karena itu, Tri berharap dengan dukungan dan koordinasi dari Gubernur Jawa Barat, persoalan pemisahan aset dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi daerah yang terabaikan, melainkan menjadi simbol keharmonisan pembangunan di Jawa Barat. (Muh)

Share:

Read More

Pemkot Bandung Perketat Pengawasan, Cosplay Asia Afrika Ikrar Jaga Kenyamanan

Pemkot Bandung Perketat Pengawasan, Cosplay Asia Afrika Ikrar Jaga Kenyamanan. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait dan komunitas cosplay di kawasan Jalan Asia Afrika.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan setelah adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota komunitas cosplay.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Disbudpar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, dan dihadiri Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, tim sarana prasarana bidang ekonomi kreatif beserta staf, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, serta perwakilan tiga komunitas cosplay Asia Afrika.

Dalam rapat tersebut, Adi menegaskan, kejadian yang dilaporkan pengunjung hingga sampai langsung kepada Wali Kota Bandung harus menjadi perhatian bersama. 

Hal itu dinilai penting agar aktivitas cosplay yang selama ini menjadi daya tarik wisata di kawasan Asia Afrika tetap menjaga reputasi Kota Bandung sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman.

“Kegiatan cosplay di kawasan Asia Afrika harus tetap menjaga reputasi dan keamanan yang selama ini dijaga Kota Bandung,” tegas Adi Junjunan, Selasa 10 Maret 2026.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung memberikan kesempatan kepada tiga komunitas cosplay untuk memperbaiki tata kelola kegiatan melalui pembacaan ikrar yang wajib dipatuhi bersama. 

Adapun isi ikrar tersebut meliputi tiga komitmen utama, yaitu siap menghibur tanpa memaksa, bersikap sopan kepada warga maupun wisatawan, serta tidak melakukan tindakan menipu, menjebak, ataupun memeras pengunjung. Ikrar tersebut kemudian ditandatangani oleh perwakilan tiga komunitas cosplay Asia Afrika.

Selain soal etika, pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban serta kebersihan di area kegiatan cosplay. Salah satu yang menjadi perhatian adalah agar para anggota komunitas tidak menyimpan tas atau aksesoris secara berlebihan di area kegiatan sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengunjung.

Adi juga mengingatkan agar ikrar yang telah disepakati tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dijalankan oleh seluruh komunitas cosplay yang beraktivitas di kawasan Asia Afrika.

“Ini merupakan amanah dari Bapak Wali Kota Bandung yang harus dilaksanakan bersama. Komitmen yang sudah diikrarkan menjadi tanggung jawab bersama bagi tiga komunitas cosplay,” ujarnya. (Fathi)

Share:

Read More

Kadivhumas Polri Tekankan Peran Humas dalam Mendukung Kelancaran Mudik Lebaran 2026

Kadivhumas Polri Tekankan Peran Humas dalam Mendukung Kelancaran Mudik Lebaran 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri menggelar Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Humas dalam rangka Operasi Ketupat 2026 sebagai bentuk kesiapan dalam mendukung pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh jajaran Humas Polri siap mengawal, menyertai, dan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan operasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa peran Humas Polri sangat penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Melalui apel kesiapan ini, kami menegaskan kembali pentingnya peran Humas Polri dalam menyampaikan informasi kepada publik, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi Operasi Ketupat 2026. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi arus mudik, rekayasa lalu lintas, serta berbagai layanan yang disiapkan oleh Polri dan stakeholder terkait,” ujar Kadivhumas.

Adapun potensi pergerakan masyarakat pada masa mudik Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143 juta orang atau sekitar 50,2 persen dari total populasi nasional dengan menggunakan berbagai moda transportasi.

Dalam rangka mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Polri bersama TNI serta stakeholder terkait akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan sebanyak 389.681 personel gabungan di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut, telah disiapkan 2.756 posko pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Pos-pos tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis guna memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat selama perjalanan mudik maupun saat perayaan Idul Fitri.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada 185.544 objek pengamanan yang meliputi 121.796 masjid, 54.516 lokasi salat Idul Fitri, 4.640 objek wisata, 2.962 pusat perbelanjaan, 618 terminal, 562 pelabuhan, 268 stasiun kereta api, serta 182 bandara, termasuk berbagai titik keramaian masyarakat lainnya.

Polri juga menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalu lintas seperti penerapan contraflow dan sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional berdasarkan hasil traffic counting di lapangan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan prediksi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13 dan 17 Maret 2026, sementara puncak arus balik diprediksi pada 24 dan 28 Maret 2026.

Selain pengamanan arus lalu lintas, Polri juga akan meningkatkan patroli di wilayah rawan kriminalitas serta melakukan pengamanan rumah yang ditinggalkan pemiliknya selama mudik. Layanan hotline Polri 110 juga dioptimalkan agar masyarakat dapat dengan cepat melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kadivhumas Polri juga mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak, menjaga kesehatan, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

“Polri bersama seluruh stakeholder berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, sejalan dengan tema komunikasi publik tahun ini yaitu Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” tutup Johnny Eddizon Isir. (Subhan)

Share:

Read More

Divisi Humas Polri Gelar Apel Kesiapan Satgas Humas Operasi Ketupat 2026

Divisi Humas Polri Gelar Apel Kesiapan Satgas Humas Operasi Ketupat 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Divisi Humas Polri menggelar Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Humas dalam rangka Operasi Ketupat 2026 sebagai bentuk kesiapan dalam mendukung pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh jajaran Humas Polri siap mengawal, menyertai, dan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan operasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa peran Humas Polri sangat penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Melalui apel kesiapan ini, kami menegaskan kembali pentingnya peran Humas Polri dalam menyampaikan informasi kepada publik, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi Operasi Ketupat 2026. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi arus mudik, rekayasa lalu lintas, serta berbagai layanan yang disiapkan oleh Polri dan stakeholder terkait,” ujar Kadivhumas.

Adapun potensi pergerakan masyarakat pada masa mudik Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143 juta orang atau sekitar 50,2 persen dari total populasi nasional dengan menggunakan berbagai moda transportasi.

Dalam rangka mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Polri bersama TNI serta stakeholder terkait akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan sebanyak 389.681 personel gabungan di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut, telah disiapkan 2.756 posko pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Pos-pos tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis guna memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat selama perjalanan mudik maupun saat perayaan Idul Fitri.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada 185.544 objek pengamanan yang meliputi 121.796 masjid, 54.516 lokasi salat Idul Fitri, 4.640 objek wisata, 2.962 pusat perbelanjaan, 618 terminal, 562 pelabuhan, 268 stasiun kereta api, serta 182 bandara, termasuk berbagai titik keramaian masyarakat lainnya.

Polri juga menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalu lintas seperti penerapan contraflow dan sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional berdasarkan hasil traffic counting di lapangan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan prediksi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13 dan 17 Maret 2026, sementara puncak arus balik diprediksi pada 24 dan 28 Maret 2026.

Selain pengamanan arus lalu lintas, Polri juga akan meningkatkan patroli di wilayah rawan kriminalitas serta melakukan pengamanan rumah yang ditinggalkan pemiliknya selama mudik. Layanan hotline Polri 110 juga dioptimalkan agar masyarakat dapat dengan cepat melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kadivhumas Polri juga mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak, menjaga kesehatan, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

“Polri bersama seluruh stakeholder berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, sejalan dengan tema komunikasi publik tahun ini yaitu Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” tutup Johnny Eddizon Isir. (Zikry)

Share:

Read More

Aslog Panglima TNI Buka Rapat Koordinasi Logistik TNI TA. 2026

Aslog Panglima TNI Buka Rapat Koordinasi Logistik TNI TA. 2026. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI Mayjen TNI Rudi Puruwito membuka Rapat Koordinasi Logistik (Rakorlog) TNI Tahun Anggaran 2026 yang mengusung tema "Dukungan Logistik Optimal, TNI Prima". Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutan Kasum TNI, yang dibacakan oleh Aslog Panglima TNI, disampaikan bahwa dukungan logistik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI sehingga sistem pembinaan logistik harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

"Sistem pembinaan logistik harus terus ditingkatkan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan sampai dengan penghapusan, agar dapat melaksanakan dukungan logistik dengan Prima," ujarnya.

Beliau berharap seluruh jajaran logistik TNI dapat memperkuat sinergi dan integrasi dalam pengelolaan logistik. "Hilangkan ego sektoral, perkuat data logistik. Kita harus memastikan bahwa dukungan logistik TNI selalu tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran," harapnya.

Rakorlog TNI TA 2026 diikuti oleh para pejabat bidang logistik dari tiga matra TNI, baik secara langsung maupun melalui video conference. Kegiatan ini ditutup oleh Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Panglima TNI Brigjen TNI Suprayogi, sekaligus menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat dukungan logistik yang profesional, modern, dan terintegrasi guna mewujudkan TNI yang Prima dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ros)

Share:

Read More

Kodaeral V Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2026 Di KSOP Tanjung Perak

Kodaeral V Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2026 Di KSOP Tanjung Perak. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut V (Dankodaeral V) Ali Triswanto, S.E., M.Si., diwakili Pjs Pabandya Ops Sops Kodaeral V Kapten Laut (P) Sujiyono menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rupat Pinishi (Gedung B) Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Jl. Perak Timur, Surabaya, Selasa (10/03/2026).

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan laut selama periode mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur terkait, di antaranya KSOP Tanjung Perak, TNI AL, Polri, instansi pemerintah, operator pelayaran, serta stakeholder kepelabuhanan lainnya.

Dalam forum tersebut dibahas berbagai aspek penting terkait kesiapan angkutan laut Lebaran, mulai dari kesiapan armada kapal, keselamatan pelayaran, pengaturan arus penumpang dan barang, hingga penguatan koordinasi pengamanan di kawasan pelabuhan. Selain itu, rapat ini juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang serta memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat selama masa angkutan Lebaran.

Sementara itu, Dankodaeral V dalam menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik melalui jalur laut.

"Kodaeral V siap mendukung upaya pengamanan dan pengawasan di wilayah perairan maupun kawasan pelabuhan guna memastikan penyelenggaraan angkutan laut Lebaran dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Koordinasi yang solid antarinstansi menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut selama periode mudik dan arus balik Lebaran," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh unsur terkait diharapkan dapat terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi peningkatan mobilitas penumpang dan barang selama masa angkutan Lebaran.

Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kerja sama guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2026, khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan salah satu gerbang utama transportasi laut di Indonesia. (Ros)

Share:

Read More

Peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Presiden Prabowo Ajak Masyarakat Jadikan Al-Qur’an Sumber Persatuan dan Kedamaian Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Maret 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum refleksi spiritual bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dari Surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 20 oleh qari cilik M. Zian Fahrezi, siswa kelas 4 Sekolah Dasar (SD) peraih juara 1 kategori anak-anak dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Internasional Al-Ameed ke-3 di Karbala, Republik Irak, pada tahun 2026 dan saritilawah oleh Velly Syukron. Lantunan ayat suci tersebut menghadirkan suasana khidmat dan penuh kekhusyukan, sekaligus mengingatkan akan besarnya rahmat dan karunia Allah SWT bagi umat manusia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an sebagai kesempatan memperkuat keimanan, menjadi sumber inspirasi dalam merawat persatuan bangsa Indonesia, serta dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan membawa rahmatan lil alamin.

“Peringatan Nuzulul Qur’an kali ini saya kira adalah suatu kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing memahami, masing-masing meresap, meresapi arti daripada apa yang diajarkan dalam Al-Qur’an itu tersebut,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyelenggaraan peringatan Nuzulul Qur’an tingkat kenegaraan tahun ini sebagai pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk senantiasa menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber nilai dan petunjuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Peringatan Nuzulul Qur’an yang diselenggarakan pada malam hari ini, merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan publik, sehingga ajaran-ajarannya tidak hanya dibaca dan dihayati, dihafal, tapi juga betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nasaruddin.

Lebih lanjut, ulama dan cendekiawan Muslim, Muhammad Quraish Shihab menyampaikan uraian hikmah Nuzulul Qur’an. Dalam tausiyahnya, Quraish Shihab mengajak seluruh hadirin untuk merenungkan makna mendalam di balik turunnya Al-Qur’an sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam. Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur’an bukan sekadar kitab yang dibaca, melainkan harus dihayati, diamalkan, dan dijadikan landasan dalam membangun Indonesia yang penuh keberagaman.

“Allah ingin mengajarkan kita bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Tetapi perbedaan tidak perlu menimbulkan pertentangan. Kalau kemarin kita berbeda dalam berpuasa, terbuka kemungkinan yang tidak kecil kita pun akan berbeda dalam berlebaran. Tapi perbedaan sama sekali tidak menimbulkan pertentangan. Perbedaan yang dikehendaki Al-Quran itu adalah sama dengan falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Quraish Shihab.

Melalui peringatan ini, pemerintah berharap semangat spiritualitas Ramadan semakin memperkokoh persaudaraan nasional dan menumbuhkan komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang beradab, rukun, dan penuh kebajikan, sejalan dengan pesan universal Al-Qur’an sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Dinda)

Share:

Read More

Menteri ESDM: Tak Perlu Panik, Stok BBM Selalu Tersedia

Menteri ESDM: Tak Perlu Panik, Stok BBM Selalu Tersedia. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta tidak membeli BBM secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM nasional dalam kondisi aman karena produksi dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar stok operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Bahlil menjelaskan bahwa kapasitas tampung tangki timbun di dalam negeri memang terbatas. "Dengan keterbatasan daya tampung tangki timbun (BBM) kita yang ada, kapasitas tampung kita itu tidak lebih dari 25 hari. Sementara yang tersedia stok yang ada kapasitasnya hingga 23 hari. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya," jelasnya di tayangan Podcast Bukan Abuleke Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia menjelaskan bahwa angka stok BBM yang setara dengan 23 hari bukan berarti persediaan tersebut akan habis dalam waktu 23 hari. Angka itu hanya menggambarkan kapasitas stok yang tersimpan di tangki penyimpanan pada suatu waktu.

Untuk memperjelas cara kerja pasokan, Bahlil memberi perumpamaan sederhana, stok BBM ibarat toren air yang akan terisi ulang secara otomatis saat volume berkurang.

"Jika stok BBM 3 hari keluar, maka produksi di kilang kita juga keluar untuk mengisi stok yang ada. Masuk lagi, isi lagi, kayak toren air di rumah kita. Iya, kayak gitu.Toren air di rumah, dipakai mandi, habis itu kan mesinnya langsung mompa lagi. Jadi jangan dipikir 21 hari itu minyak kita habis. Bukan itu maksudnya," jelasnya.

Menurut Bahlil, stok BBM bersifat dinamis karena setiap hari ada BBM yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara pada saat yang sama pasokan baru juga terus masuk, baik dari produksi kilang dalam negeri maupun dari impor.

Bahlil menambahkan bahwa pasokan BBM tidak hanya bergantung pada satu sumber. Selain dipasok dari produksi kilang dalam negeri, ketersediaan BBM juga diperkuat melalui impor dari berbagai negara, tidak hanya bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah. Pasokan tersebut juga diambil dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga situasinya aman dan tidak terkait langsung dengan kondisi di Selat Hormuz.

Sebagai langkah jangka panjang, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah akan meningkatkan kapasitas penyimpanan. Rencana itu mencakup pembangunan infrastruktur penyimpanan baru yang mampu menampung stok BBM setidaknya untuk tiga bulan, sesuai standar nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Pesan Mendikdasmen saat Tinjau Gladi TKA di UPTD SMP Negeri 2 Peudada Kabupaten Bireuen Aceh

Pesan Mendikdasmen saat Tinjau Gladi TKA di UPTD SMP Negeri 2 Peudada Kabupaten Bireuen Aceh. (Dok. Kemendikdasmen)

Aceh, WaraWiri.net - Melanjutkan kunjungan pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Provinsi Aceh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SMP Negeri 2 Peudada Kabupaten Bireuen. Kunjungan ini dilakukan Menteri Mu'ti dalam rangka peletakan baru pertama pembangunan revitalisasi gedung sekolah sekaligus peninjauan persiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP tahun 2026.

"Siang ini kami mengunjungi UPTD SMPN 2 Peudada untuk memastikan persiapan TKA agar berjalan dengan baik. Tentunya kami mendorong para murid untuk melaksanakan TKA ini dengan slogan serta semangat jujur dan gembira," ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, di Kabupaten Bireun, Selasa (10/3).

Terkait pelaksanaan TKA jenjang SD dan SMP, Menteri Mu'ti menuturkan bahwa kedua jenjang tersebut akan diujikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Dengan tujuan yaitu mengukur kemampuan literasi melalui mata ujian Bahasa Indonesia dan mengukur tingkat numerasi pada mata ujian Matematika.

"Hasil TKA nanti menjadi salah aspek penilaian dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jalur prestasi. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan Kabupaten Bireun agar pelaksanaan TKA nanti berjalan dengan lancar serta terlaksana dengan semangat jujur dan gembira," tuturnya.

Sementara itu, Guru Matematika UPTD SMPN 2 Peudada, Dewi Nofita, mengatakan bahwa penggunaan Interactive Digital Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) sangat membantu dia dan para murid dalam persiapan TKA. Menurutnya, media tersebut memacu para guru untuk dapat membuat soal-soal dengan visual yang kreatif, dan membuat murid menjadi tidak bosan saat mengerjakan soal maupun pendalaman materi. 

"Untuk persiapan TKA, para murid sudah melakukan pendalaman materi ujian sejak awal masuk semester genap. Dua mata pelajaran tersebut masing-masing kami diberikan waktu belajar 10 jam per satu minggu secara bergilir. Puji syukur persiapan sudah sangat baik dan semoga murid-murid kami mendapatkan hasil yang terbaik," papar Dewi.

Sebagai peserta TKA 2026, Haiyatul Husna, merasa sangat siap untuk mengikuti TKA bulan April mendatang. Di tengah situasi pascabencana, Husna sangat bersyukur masih dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan nilai maksimal pada TKA 2026.

"Senang rasanya dapat bertemu, diberikan semangat, dan motivasi dari Menteri Mu’ti. Untuk persiapan TKA, setiap hari saya selalu mengerjakan soal dan mendalami materi di sekolah. Pastinya sangat berharap nilai terbaik untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK," ujar Husna, siswi kelas 9 UPTD SMPN 2 Peudada.

Senada dengan Husna, Fajar Rizki, memandang TKA menjadi momentum untuk dapat mengukur kemampuan dirinya. "Saat lulus nanti saya ingin masuk ke sekolah yang saya inginkan. Tentunya saya sangat siap dan terus mempersiapkan diri sampai pelaksanaan TKA April nanti," tutup Fajar, siswa kelas 9 UPTD SMPN 2 Peudada.

Dalam kunjungan ini, Menteri Mu'ti turut memberikan Bantuan Pemerintah kepada pihak UPTD SMPN 2 Peudada. Mengakhiri kunjunganya, dengan gembira dan penuh sukacita Menteri Mu'ti menyanyikan lagu Rukun Sama Teman bersama para murid UPTD SMPN 2 Peudada. (Deni)

Share:

Read More

Momentum Ramadan dan Idulfitri Dongkrak Pertumbuhan Industri Halal Nasional

Momentum Ramadan dan Idulfitri Dongkrak Pertumbuhan Industri Halal Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Momentum bulan suci Ramadan dan perayaan Idulfitri setiap tahunnya selalu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk halal nasional. Mulai dari makanan dan minuman, fesyen muslim, kosmetik, hingga produk farmasi halal, mengalami lonjakan permintaan yang signifikan seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama periode tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, peningkatan konsumsi pada momen Ramadan dan Idulfitri menjadi peluang strategis untuk memperkuat pengembangan industri halal nasional. Menurutnya, industri halal tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan religius masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi sektor ekonomi bernilai tinggi yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri manufaktur dan perekonomian nasional.

“Industri halal bukan sekadar memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat, tetapi juga merupakan peluang ekonomi yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, Indonesia memiliki potensi kuat untuk menjadi salah satu pusat industri halal dunia,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/3).

Agus menjelaskan, kesadaran masyarakat terhadap produk halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kehalalan secara syariah, tetapi juga semakin dikaitkan dengan jaminan kualitas dan keamanan produk. Produk halal dinilai memiliki proses produksi yang lebih transparan, higienis, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

“Edukasi mengenai pentingnya produk halal perlu terus diperkuat, karena sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim, tetapi juga menjamin kualitas produk, keamanan bahan baku, serta transparansi proses produksi,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian juga terus mendorong para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM), agar proaktif untuk dapat memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing produk industri nasional, baik di pasar domestik maupun pasar global.

Menurut Agus, sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi produk industri. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Data perdagangan global menunjukkan bahwa nilai ekspor produk halal Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai ekspor produk halal Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari USD50 miliar, yang mencakup sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, kosmetik, serta produk farmasi.

Pemerintah juga terus mempercepat proses sertifikasi halal melalui berbagai program pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku industri. Kemenperin rutin memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah agar mampu memenuhi standar halal yang berlaku.

“Melalui program pembinaan yang dilakukan oleh Kemenperin, ribuan pelaku IKM telah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri,” paparnya.

Menperin juga menambahkan bahwa produk halal kini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang diminati tidak hanya oleh konsumen muslim, tetapi juga masyarakat global yang semakin memperhatikan aspek kesehatan, kualitas, dan keamanan produk.

Di tingkat global, potensi pasar industri halal masih sangat besar. Berdasarkan berbagai laporan ekonomi syariah internasional, nilai potensi pasar halal global lebih dari USD3 triliun per tahun. Namun demikian, perdagangan intra-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih relatif rendah, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan impor dan potensi ekspor produk halal.

Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar produk halal di tingkat global. Dengan kekuatan sektor industri manufaktur serta dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, Indonesia dinilai memiliki peluang strategis untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri halal dunia.

“Dengan dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas industri, serta sinergi antara pelaku industri, lembaga sertifikasi, dan berbagai pemangku kepentingan, kami optimistis industri halal Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pemain global yang diperhitungkan,” pungkas Agus. (Budi)

Share:

Read More

Menkomdigi Ajak Orang Tua Kurangi Gadget Anak Saat Libur Lebaran

Menkomdigi Meutya Hafid memberikan keterangan kepada awak media usai pelepasan Tim Arus Mudik Liputan 6 SCTV di Halaman Kantor SCTV, Senayan, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak keluarga memanfaatkan momentum mudik dan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung antara orang tua dan anak. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan gawai, terutama bagi anak-anak.

Menurut Meutya, masa libur Lebaran dapat menjadi kesempatan bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih intensif di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital.

“Gunakan momen liburan dan mudik ini untuk sebanyak-banyaknya menghabiskan waktu bersama keluarga. Gadgetnya bisa dimatikan dulu atau setidaknya dikurangi,” ujar Meutya Hafid saat menghadiri acara pelepasan Tim Liputan Mudik SCTV di Jakarta Pusat, Rabu (11/03/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sedang menuju implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang akan berlaku efektif pada 28 Maret. Karena itu, orang tua dapat mulai membimbing anak-anak untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial.

“Untuk anak-anak di bawah 16 tahun, kita juga sedang menuju implementasi kebijakan yang akan efektif pada 28 Maret nanti. Sejak sekarang mungkin bisa mulai berlatih perlahan-lahan keluar dari media sosial dengan bimbingan orang tua,” kata Meutya.

Menurutnya, perubahan pola penggunaan teknologi digital membutuhkan kesiapan keluarga. Peran orang tua menjadi penting dalam membangun komunikasi yang lebih sehat antara orang tua dan anak.

“Mungkin selama libur Lebaran ini adalah waktu yang baik untuk berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan anak untuk mulai melakukan persiapan,” ujarnya.

Meutya berharap momentum mudik dan libur Lebaran dapat dimanfaatkan keluarga untuk memperbanyak aktivitas bersama, sehingga anak-anak dapat lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan keluarga tanpa ketergantungan pada perangkat digital. (Remon)

Share:

Read More

Menteri Ekraf Bahas Usulan Bogor Jadi Kota Gastronomi Melalui UCCN

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi Forum Bogor Kota Gastronomi (FBKG) di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta. (Dok. Kemenekraf

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membahas wacana usulan Bogor sebagai Kota Gastronomi yang menjadi bagian dari jejaring kota kreatif dunia melalui UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menegaskan urgensi penguatan kuliner yang ada di Bogor supaya semakin dikenal ke tingkat nasional hingga internasional.

“Tentu positioning atau upaya Kota Bogor menjadi Kota Gastronomi di bawah UCCN itu patut diperjuangkan. Tinggal rapor yang disyaratkan oleh UNESCO harus disesuaikan standar-standar atau dipenuhi kriteria penetapannya. Kalaupun Pemda sudah pernah mengajukan subsektor unggulan sebelumnya, maka bisa saja dilakukan re-assessment atau repositioning potensi pergeseran fokus dari seni pertunjukan ke kuliner,” ungkap Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam audiensi dengan Forum Bogor Kota Gastronomi yang berlangsung di Thamrin Nine, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.

Pada tanggal 26 November 2025, Kota Bogor menyepakati seni pertunjukan sebagai subsektor unggulan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) dan ditandatangani oleh Wali Kota Bogor, perwakilan pegiat ekraf, akademisi, komunitas, dan media Kota Bogor.

“Coba dimusyawarahkan lagi kepada Pemerintah Daerah Bogor mau menggeser ke subsektor gastronomi atau tetap seni pertunjukan. Apapun hasilnya, Kementerian Ekraf siap mendukung proses pendampingan agar potensi subsektor kuliner di Bogor bisa mendapat penguatan ekosistem dan kolaborasi yang tepat. Selain itu, peluang untuk maju ke jejaring kota kreatif dunia akan semakin terbuka,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga Kementerian Ekraf Rian Syaf yang juga mengikuti audiensi mengatakan Kementerian Ekraf senantiasa mengidentifikasi potensi subsektor unggulan daerah melalui Kegiatan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I). Menurutnya, proses menuju pengakuan internasional memerlukan tahapan yang sistematis, mulai dari penguatan status sebagai kabupaten/kota kreatif hingga pemenuhan standar yang ditetapkan oleh UNESCO.

Merujuk pada persyaratan pengajuan UCCN yang juga disepakati Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) bahwa pengajuan calon nominasi anggota UCCN harus sudah mengikuti PMK3I di bidang yang linear dengan hasil PMK3I.

“Jadi, setiap kota atau kabupaten harus melalui proses yang lumayan panjang dari mulai koordinasi, pendampingan, sampai dengan seleksi. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Kementerian Ekraf sehingga bisa diikhtiarkan menuju UCCN. Sebab kalau perbandingan dari pengajuan yang sudah ada, kuliner belum menjadi faktor penunjang utama, baru menjadi pendukung hidupnya ekosistem seni pertunjukan yang diajukan sebelumnya,” imbuh Rian Syaf.

Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidhar Wurjanto menyampaikan bahwa Bogor memiliki ekosistem gastronomi yang sudah lengkap, mulai dari sumber bahan baku, tradisi kuliner, hingga dukungan akademik dan komunitas kreatif. Forum Bogor Kota Gastronomi meyakini bahwa pengembangan identitas gastronomi dapat menjadi strategi untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor, sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Sunda ke panggung global.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Bogor Kota Gastronomi yang baru dibentuk 4 Februari 2026 mempresentasikan kekuatan ekosistem kuliner Bogor yang tidak hanya bertumpu pada ragam makanan, tetapi juga mencakup sejarah, budaya, hingga sistem pengetahuan tradisional masyarakat Sunda yang telah berkembang selama ratusan tahun. Berdasarkan kajian yang dilakukan forum, praktik gastronomi di Bogor memiliki jejak historis panjang, termasuk dokumentasi metode memasak dan budaya pangan yang sudah tercatat sejak abad ke-15.

“Kami perlu mendapat arahan dari Kementerian Ekraf untuk memperbaiki secara administrasi dan koordinasi teknis yang kita akan lakukan ke depannya. Harapan kami bimbingan seperti apa mengerjakan proses teknis sehingga bisa belajar dengan kota-kota lain menuju UCCN. Kami tetap melihat optimis serta positif untuk bersaing dengan sehat sehingga pertumbuhan serta kualitas kuliner semakin meningkat setiap tahun sehingga bisa meningkatkan jumlah wisatawan di Bogor,” imbuh Haidhar Wurjanto.

Dalam audiensi hari ini, Menteri Ekraf Teuku Riefky didampingi Direktur Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan Radi Manggala, Direktur Kuliner Andy Ruswar, serta Tenaga Ahli Menteri Gemintang Kejora Mallarangeng. Sedangkan jajaran Forum Bogor Kota Gastronomi yang hadir antara lain Wakil Ketua 1 Catura Pasha, Wakil Ketua 2 Rizky N. Hidayat, Sekretaris Fariduddin Attar, dan pengurus maupun pegiat ekraf Kota Bogor lain. (Siti)

Share:

Read More

Kemenhaji Kawal Pemulangan Jemaah Umrah Indonesia yang Tertahan di Arab Saudi

Kemenhaji Kawal Pemulangan Jemaah Umrah Indonesia yang Tertahan di Arab Saudi. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kepulangan sejumlah jemaah umrah Indonesia yang mengalami penjadwalan ulang penerbangan di Arab Saudi. Melalui Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, pemerintah memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak maskapai, penyelenggara perjalanan, serta otoritas terkait guna membantu kelancaran proses kepulangan jemaah.

Berdasarkan laporan pengawasan lapangan Staf Teknis Urusan Haji Jeddah pada 8 Maret 2026, tercatat 17 jemaah dari PT BMA mengalami penjadwalan ulang kepulangan dan saat ini berada di Makkah. Jemaah tersebut dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 10 dan 14 Maret 2026.

Staf Teknis Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy mengatakan tim di lapangan terus melakukan pemantauan serta menjembatani komunikasi antara jemaah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan.

“Tim di lapangan terus melakukan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan, serta pihak terkait untuk membantu memastikan proses pemulangan jemaah dapat berjalan sesuai jadwal penerbangan yang tersedia,” ujar Ilham.

Selain itu, terdapat 67 jemaah dari PT RLW yang juga mengalami kendala kepulangan. Proses penjadwalan ulang penerbangan tengah dilakukan oleh pihak terkait, dengan sebagian jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 9 Maret 2026 menggunakan Ethiopian Airlines dan Garuda Indonesia.

Tim di lapangan juga memfasilitasi komunikasi bagi lima jemaah umrah mandiri yang terdampak pembatalan penerbangan rute Madinah–Mumbai. Saat ini proses pengurusan refund tiket serta penjadwalan penerbangan pengganti sedang dilakukan oleh pihak maskapai dengan jadwal keberangkatan menggunakan Saudia Airlines pada 15 Maret 2026.

Dalam periode pemantauan yang sama, KJRI Jeddah juga memonitor kepulangan 2.062 jemaah umrah Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Pada 8 Maret tercatat 434 jemaah baru tiba di Arab Saudi dari Indonesia.

Ilham menegaskan bahwa tim akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses perjalanan jemaah dapat berjalan dengan baik.

“Koordinasi dan pemantauan akan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar proses kepulangan jemaah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Alif)

Share:

Read More

Kemenpora Perpanjang Pendaftaran Seleksi Terbuka Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga

Kemenpora RI memperpanjang pendaftaran seleksi jabatan tinggi madya untuk mengisi posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) memperpanjang pendaftaran seleksi jabatan tinggi madya untuk mengisi posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga. 

Perpanjangan tersebut diumumkan dalam surat dengan nomor KP.01.04/3.6.41/PANSEL/III/2026 yang isinya tentang Perpanjangan Pendaftaran Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenpora Tahun 2026.

 

Kemenpora memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi talenta terbaik Indonesia yakni PNS dan Non PNS untuk mengikuti seleksi ini. Pada perpanjangan ini, pendaftaran online dibuka dari 9 Maret hingga 15 Maret 2026 melalui https://asnkarier.bkn.go.id/. 

Pengumuman hasil seleski administratif sendiri akan di umumkan pada 31 Maret 2026 melalui https://kemenpora.go.id/pengumuman dan https://asnkarier.bkn.go.id/. 

Setelah lolos seleksi administratif, pansel akan melakukan seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang akan dilaksanakan 7 April sampai 9 April di BKN Pusat, Jakarta. 

Selanjutnya peserta akan mengikuti penulisan makalah pada tanggal 13 April 2026, yang berikutnya dilanjutkan dengan wawancara dihadapan penguji pada 15 April 2026.     

Sementara pengumuman hasil akhir seleksi ditetapkan pada tanggal 27 April 2026 yang akan diumumkan melalui website https://kemenpora.go.id/pengumuman dan https://asnkarier.bkn.go.id/

“Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan seleksi terbuka. Jika terdapat peserta yang tidak mengikuti salah satu tahapan, maka dianggap mengundurkan diri,” jelas Anggota Pansel Susyanto dalam pengumumannya.

Pansel berpesan kepada para pelamar untuk berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi terbuka. Semua biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi yang dikeluarkan peserta seleksi menjadi tanggung jawab peserta.

“Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Susyanto.

Adapun informasi lebih lanjut perihal seleksi ini bisa dapat menghubungi email biro_sdmo@kemenpora.go.id. Setiap informasi akan diumumkan melalui laman https://kemenpora.go.id/pengumuman dan situs https://asnkarier.bkn.go.id. (Evi)

Share:

Read More

Wujud Kepedulian Kemanusiaan, Kodaeral XII Dukung Operasi SAR di Perairan Kendawangan

Wujud Kepedulian Kemanusiaan, Kodaeral XII Dukung Operasi SAR di Perairan Kendawangan. (Dok. Puspen TNI)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Posal Kendawangan jajaran Kodaeral XII turut terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap seorang Anak Buah Kapal (ABK) KM Kun Jaya 1 yang dilaporkan jatuh ke laut di perairan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (09/03).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Posal Kendawangan bersama Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Ketapang dan BPBD Ketapang segera melaksanakan operasi pencarian di sekitar titik koordinat kejadian dengan mengerahkan unsur SAR beserta peralatan pendukung.

Hingga hari ketiga pelaksanaan pencarian, tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di area perairan Kendawangan. Keterlibatan Posal Kendawangan dalam operasi ini merupakan wujud kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral XII, dalam membantu masyarakat serta mendukung setiap operasi kemanusiaan di wilayah perairan. (Junaedi)

Share:

Read More

Kakorlantas Tekankan Tim Urai Operasi Ketupat Tampilkan Sosok Polantas yang Melindungi dan Mengayomi

Kakorlantas Tekankan Tim Urai Operasi Ketupat Tampilkan Sosok Polantas yang Melindungi dan Mengayomi. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., memberikan arahan kepada Tim Urai Operasi Ketupat 2026, di Aula UE Madellu NTMC Polri, Senin (9/3).

Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya mental yang kuat bagi seluruh personel yang akan bertugas dalam operasi pengamanan arus mudik dan balik lebaran.

“Saya hanya minta rekan-rekan punya mental yang baja, jadi anda harus menjadi pahlawan-pahlawan keselamatan di jalan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Personel yang tergabung dalam Tim Urai telah melalui berbagai proses latihan dan pembinaan bersama para senior. Menurutnya, momentum penugasan dalam Operasi Ketupat menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan profesionalitas di lapangan.

“Beberapa kali saya melihat anda latihan, dididik dengan senior dan kali ini anda hadir dalam momentum besar Operasi Ketupat, baik nanti penugasannya ada di pos, di jalan, tetapi yang paling terpenting adalah mari kita menjaga marwah Polantas,” tambah Kakorlantas Polri.

Keberhasilan Operasi Ketupat sangat dipengaruhi oleh peran jajaran lalu lintas, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Ia menyebut potensi lonjakan arus kendaraan selama periode mudik dan balik membutuhkan kesiapsiagaan penuh dari seluruh petugas.

“Indikator keberhasilan Operasi Ketupat banyak dihasilkan dari peran Korlantas Polri, peran lalu lintas yang ada di wilayah, karena hiruk pikuk dan bangkitan arus cukup luar biasa, sehingga penugasan ini tidak melihat pagi, siang, sore, dan malam, jadi kita harus hadir semuanya,” jelas Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Di akhir arahannya, Kakorlantas Polri juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga citra dan kehormatan Korps Lalu Lintas Polri dengan mengedepankan sikap humanis dalam melayani masyarakat.

“Tampilkan marwah Polantas yang simpatik dan humanis, tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak berarti, baik dari pola sikap, pola didik, pola pikir, termasuk juga pola bicara. Tampilkan sosok Polantas yang melindungi, mengayomi, dan melayani,” pungkas Kakorlantas Polri.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries serta Ka Induk PJR Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha, terkait penekanan teknis pelaksanaan tugas serta cara bertindak personel di lapangan selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Arahan tersebut mencakup strategi penguraian kepadatan arus lalu lintas, pola koordinasi antarpetugas, serta langkah-langkah cepat yang harus diambil apabila terjadi kepadatan maupun situasi darurat di jalur mudik dan balik. (Ros)

Share:

Read More

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Atlet Panjat Tebing Pelatnas

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Atlet Panjat Tebing Pelatnas. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang mantan kepala pelatih (head coach) atlet panjat tebing Pelatnas terhadap sejumlah atlet putri. Kasus tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026.

Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pelatih terhadap atlet binaannya.

“Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana laporan polisi Nomor LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026, dengan modus diduga menyalahgunakan kewenangan serta memanfaatkan kerentanan atau keadaan atlet putri untuk melakukan perbuatan cabul hingga persetubuhan,” ujar Brigjen Pol Nurul Azizah, Selasa (10/03/26). 

Ia menjelaskan, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi sejak tahun 2021 hingga 2025, terutama di Asrama Atlet Bekasi yang berlokasi di Jalan Harapan Indah Boulevard No.10–12, Medan Satria, Bekasi Utara, serta di beberapa negara saat atlet mengikuti pertandingan internasional.

Laporan tersebut diajukan oleh pelapor berinisial SD selaku penerima kuasa dari para korban yang merupakan atlet putri panjat tebing Pelatnas. Sementara itu, pihak terlapor berinisial HB diketahui merupakan Head Coach atau Kepala Pelatih atlet panjat tebing Pelatnas yang saat ini telah diberhentikan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan bahwa penyidik Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan awal.

“Pada tanggal 6 Maret 2026 penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor SD dan salah satu atlet berinisial PJ. Selain itu, penyidik juga telah mendampingi korban untuk menjalani visum et repertum di RS Polri Kramat Jati,” jelasnya.

Selanjutnya pada 9 Maret 2026, penyidik kembali melakukan klarifikasi terhadap empat atlet lainnya yang berinisial RS, PL, KA, NA, dan AV. Terhadap para atlet tersebut juga telah dibuatkan surat permintaan visum et repertum serta visum psikiatrikum di RS Polri Kramat Jati.

Menurut Nurul Azizah, pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tidak dilakukan karena para korban telah mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa dalam perkara ini penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti awal, di antaranya laporan awal dugaan pelecehan seksual dari Federasi Panjat Tebing Indonesia tertanggal 14 Februari 2026, keputusan Pengurus Pusat FPTI tentang pemusatan latihan nasional tahun 2025, serta dokumen identitas dan percakapan WhatsApp antara atlet putri dengan terlapor.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, penyidik menduga terlapor melakukan aksinya dengan memanfaatkan posisinya sebagai kepala pelatih untuk mendekati para atlet.

“Modus operandi yang diduga dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan sebagai Head Coach pelatnas dengan memanfaatkan kerentanan atlet putri, kemudian melakukan perbuatan cabul seperti memeluk, mencium, meraba hingga melakukan masturbasi dan persetubuhan,” ungkapnya.

Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman dengan melaksanakan visum terhadap para korban, pemeriksaan psikiatrikum, pengecekan tempat kejadian perkara, serta klarifikasi terhadap para saksi dan terlapor.

“Penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti lainnya guna membuat terang peristiwa yang dilaporkan,” tambahnya.

Dalam kasus ini, terlapor disangkakan melanggar Pasal 6 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 15 UU yang sama.

Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Hukuman tersebut dapat diperberat hingga sepertiga apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup pendidikan atau dilakukan lebih dari satu kali. (Ros)

Share:

Read More

Jalin Kerja Sama Strategis Demi Wujudkan Kepatuhan Tata Kelola Hulu Migas

Jalin Kerja Sama Strategis Demi Wujudkan Kepatuhan Tata Kelola Hulu Migas. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari Senin, 9 Maret 2026.

"Penandatanganan ini merupakan upaya untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun jalinan hubungan sinergitas lintas sektoral yang dilandasi semangat saling mendukung, memperkuat, dan melengkapi sesuai visi serta fungsi masing-masing lembaga.", jelas JAM Intel.

Langkah strategis ini diwujudkan demi tercapainya akselerasi pelaksanaan dan keberhasilan program-program pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak yakni PHE dan Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Reda Manthovani menekankan bahwa meskipun JAM INTEL dan PHE memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan kesuksesan pembangunan nasional melalui penyediaan sumber daya energi yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

“Keberadaan PKS ini akan semakin mengukuhkan optimalisasi pelaksanaan pendampingan dan pengawalan guna menjaga keberhasilan percepatan pembangunan, khususnya di sektor pengelolaan hulu minyak dan gas bumi,” ujar Jamintel.

Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi PHE dalam mengelola kurang lebih 37 blok wilayah kerja di Indonesia, Kejaksaan RI melalui kewenangan intelijen penegakan hukum berkomitmen untuk bersinergi agar seluruh proses pengelolaan migas dapat lebih terjamin tata kelolanya.

"Hal ini mencakup upaya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertegas langkah pencegahan terhadap tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.", tambah JAM Intel.

Jamintel juga menuturkan bahwa kerja sama ini bukan sekadar didasari oleh keinginan formalitas, melainkan didorong oleh kebutuhan untuk membangun komitmen dan ikhtiar bersama dalam mempererat koordinasi. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berupaya membuktikan kehadirannya secara nyata dalam melayani rakyat.

Di akhir sambutannya, Jamintel berharap agar perjanjian ini dapat segera diimplementasikan melalui berbagai kegiatan nyata sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. (Burhan)

Share:

Read More

Pasca Penindakan, KPK Dorong Penguatan Mitigasi Konflik Kepentingan Pemkab Pekalongan

Pasca Penindakan, KPK Dorong Penguatan Mitigasi Konflik Kepentingan Pemkab Pekalongan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menjadi pengingat, bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah perlu terus konsisten. Salah satu fokus utamanya, mitigasi benturan kepentingan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan sesuai prinsip good governance.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan penindakan KPK merupakan upaya dalam memastikan sistem pencegahan berjalan efektif, sekaligus memperkuat perbaikan tata kelola agar praktik serupa tidak terulang.

“Penindakan KPK tidak berdiri sendiri, namun bagian dari upaya memastikan sistem yang dibangun melalui berbagai instrumen pencegahan berjalan konsisten,” ungkap Budi, Selasa (10/03/2026). 

Menurutnya, ketika masih ada praktik korupsi maka harus menjadi alarm evaluasi bersama guna memperkuat pengawasan dan tata kelola di daerah. Lebih jauh, Budi menambahkan KPK terus memantau tata kelola pemerintahan daerah melalui sejumlah instrumen pencegahan, di antaranya Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

“MCSP dan SPI tidak hanya sekadar indikator kinerja sistem pencegahan, melainkan rujukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki secara berkelanjutan,” kata Budi.

Pendampingan KPK dan Identifikasi Risiko Korupsi

Sebelum tangkap tangan, KPK telah memitigasi potensi korupsi melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dengan mendampingi Pemkab Pekalongan, salah satunya lewat rapat koordinasi pencegahan korupsi pada Agustus 2025 lalu. Dalam forum tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah potensi risiko korupsi pada beberapa sektor strategis di daerah.

Risiko tersebut, antara lain berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir), hingga penyaluran hibah. Dalam kesempatan yang sama, KPK turut merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan tata kelola, termasuk optimalisasi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah (APBD).

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), penggunaan skema e-purchasing di Pemkab Pekalongan tercatat mencapai 65,75 persen, dengan nilai anggaran sekitar Rp39 miliar. KPK mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak digunakan untuk pengadaan proyek strategis bernilai besar karena berpotensi berisiko terhadap kualitas pengadaan maupun transparansi prosesnya.

Belum berhenti, KPK turut memantau tata kelola pemerintahan daerah melalui instrumen MCSP. Dalam instrumen tersebut, sektor PBJ menjadi salah satu area yang perlu perhatian serius. Nilai MCSP sektor PBJ di Kabupaten Pekalongan, tercatat 91 poin pada 2023, meningkat menjadi 96 poin pada 2024, namun kembali menurun menjadi 88 poin pada 2025.

Jika ditelisik lebih dalam, indikator pengendalian proyek strategis daerah pada 2023 berada pada angka 70 poin. Indikator ini meningkat hingga 100 poin pada 2024, namun indikator proses pemilihan penyedia jasa justru menurun signifikan hingga berada pada angka 50 poin pada 2025.

Sementara itu, hasil SPI juga menunjukkan dinamika persepsi integritas di lingkungan pemerintah daerah. Pada 2023, skor SPI Kabupaten Pekalongan berada pada angka 78,08 dengan penilaian komponen ahli yang meninggalkan catatan merah sebesar 70,75.

Pada 2024, skor tersebut menurun menjadi 73,97, dengan catatan pada komponen internal kategori pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berada di angka 71,02. Sementara, pada 2025 skor meningkat menjadi 80,17, meskipun penilaian dari komponen ahli masih berada pada kategori waspada, yakni di angka 73,42.

“Dinamika data MCSP dan SPI tersebut menjadi gambaran penting bagi publik sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi,” tambah Budi.

Pemantik Perbaikan Tata Kelola

Jika melihat kondisi yang ada, peristiwa tangkap tangan ini, menambah deretan tujuh kepala daerah lainnya yang lebih dulu terjerat dugaan tindak pidana korupsi sejak dilantik pada 2025. Adapun ketujuh wilayah tersebut meliputi Provinsi Riau, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Bekasi, Kota Madiun, dan Kabupaten Pati.

KPK berharap peristiwa di lingkungan Pemkab Pekalongan dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Ke depan, KPK juga akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi bersama pemerintah daerah agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pada kesempatan yang sama, KPK turut mengapresiasi masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dukungan publik menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen bersama menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah. (Muh)

Share:

Read More