Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Perkuat Pencegahan Korupsi untuk Wujudkan Pemerintahan Berintegritas

Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Perkuat Pencegahan Korupsi untuk Wujudkan Pemerintahan Berintegritas. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Serta Optimalisasi Pemanfaatan Tanah serta Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah di Wilayah Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para kepala daerah se-Jawa Barat, di Bandung, Selasa (4/8).

Bupati Rudy Susmanto mengatakan, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan berintegritas menjadi pondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Korupsi adalah musuh bersama. Pencegahannya dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas," tegas Rudy Susmanto.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mengoptimalkan implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai bagian dari langkah nyata dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.

Selain membahas penguatan pencegahan korupsi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Rudy, tata kelola aset dan ruang yang baik akan memberikan kepastian dalam pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Komitmen kita sama, menghadirkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat," ujar Rudy.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dapat berjalan seiring dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Bogor. (Deni)
Share:

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade Tinjau Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade Tinjau Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan persiapan Sekolah Rakyat di Kecamatan Jasinga matang, dan rekrutmen siswa dilakukan secara terarah. Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Senin (3/8).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya yang dilakukan Bupati Bogor bersama jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia guna memastikan kesiapan pembangunan serta tahapan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat tersebut.

Selain memastikan pembangunan gedung segera rampung, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mendorong peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk pelebaran akses jalan menuju kawasan Sekolah Rakyat agar mobilitas siswa, tenaga pendidik, dan masyarakat semakin mudah.

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade menjelaskan, keterlibatan berbagai unsur pemerintah daerah hingga legislatif bertujuan agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait mekanisme penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat yang berbeda dengan sekolah pada umumnya.

Menurutnya, proses rekrutmen siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui pendataan dan penelusuran terhadap calon peserta didik yang benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Proses tersebut akan dilakukan secara terpadu oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa.

"Rekrutmen dilakukan secara terarah agar program ini benar-benar tepat sasaran. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan mencari dan mendata calon siswa yang paling layak menerima manfaat, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA," ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun pembangunan fisik masih berada pada tahap penyelesaian akhir, proses persiapan penyelenggaraan pendidikan sudah mulai dilakukan sehingga ketika bangunan selesai, kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan.

Jaro Ade juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, atas pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendidikan tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Investasi yang paling tepat adalah investasi sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi keluarganya melalui berbagai program pendampingan sosial," ungkapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Jaro Ade didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, para camat, para kepala desa, serta anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) V.

Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga menjadi lokasi pertama pembangunan program tersebut di wilayah Kabupaten Bogor bagian barat. Pemerintah Kabupaten Bogor berharap keberadaan sekolah ini dapat menjadi ikon baru kawasan Bogor Barat sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera diselesaikan dan diresmikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas dan berkeadilan. (Deni)
Share:

Ekonomi Indonesia di Jalur yang Tepat: Inflasi Terjaga, Manufaktur Bangkit, Neraca Dagang Membaik

Ekonomi Indonesia di Jalur yang Tepat: Inflasi Terjaga, Manufaktur Bangkit, Neraca Dagang Membaik. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Tiga indikator makroekonomi yang dirilis pada Senin, 3 Agustus 2026, menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang tetap solid. Inflasi Juli 2026 tetap terkendali, PMI Manufaktur Juli 2026 kembali memasuki zona ekspansi, dan perbaikan kinerja neraca perdagangan pada Juni 2026.

"Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi merupakan fondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh secara berkelanjutan dengan terjaganya inflasi, ekspansi sektor manufaktur, dan membaiknya neraca perdagangan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (3/8).

Realisasi inflasi Indonesia pada Juli 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%, sebesar 2,88% (yoy), lebih baik dari publikasi Juni sebesar 3,34% (yoy). Meredanya tekanan inflasi terutama didorong oleh turunnya harga sejumlah pangan strategis, seperti bawang merah, tomat, telur ayam ras, dan cabai rawit seiring meningkatnya produksi di sejumlah sentra. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,76% (yoy), mencerminkan ekspektasi inflasi masyarakat yang tetap terkendali. Sementara itu, inflasi Administered Prices (AP) tercatat sebesar 3,58% (yoy) terutama dipengaruhi base effect penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026 serta kenaikan tarif angkutan udara.

Terjaganya inflasi mencerminkan efektivitas kebijakan dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga, yang dikoordinasikan melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan daerah dalam kerangka TPIP dan TPID. Pemerintah secara konsisten melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), optimalisasi distribusi antarwilayah, penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta penguatan kerja sama antar daerah.

Peningkatan ketahanan pangan juga terus dilakukan melalui, peningkatan produktivitas pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan pertanian, penyediaan pupuk dan benih, mekanisasi pertanian, serta penguatan infrastruktur logistik pangan untuk meningkatkan produksi domestik. Dalam melaksanakan strategi tersebut dukungan pembiayaan juga diberikan melalui skema Kredit Usaha Rakyat dengan realisasi sebesar Rp198,9 triliun per 28 Juli 2026 dari plafon yang didistribusikan sebesar Rp290,59 triliun, dengan realisasi sektor pertanian sekitar 38%. Pemerintah juga meluncurkan skema baru yaitu Kredit Usaha Pertanian sebagai reformasi dari skema Kredit Usaha Alsintan untuk mendukung produktivitas, hilirisasi, swasembada, dan ketahanan pangan.

Lebih lanjut, Pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar, kelancaran distribusi, serta berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, di tengah dinamika geopolitik global, Pemerintah memperkuat langkah antisipatif untuk memitigasi risiko imported inflation melalui insentif penurunan biaya input produksi, termasuk pembebasan bea masuk impor LPG industri, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.

Pemerintah juga terus memperkuat ketahanan energi guna menjaga daya saing ekonomi nasional. Berbagai kebijakan terus diakselerasi melalui peningkatan lifting minyak dan gas bumi, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, implementasi program biodiesel, pembangunan infrastruktur energi, serta hilirisasi mineral dan sumber daya alam. Implementasi Mandatori Biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026 terus diperkuat guna mendukung swasembada energi. Kebijakan tersebut, yang ditopang pula oleh pembatasan ekspor minyak mentah untuk mengamankan pasokan kilang dalam negeri, diarahkan untuk menghemat devisa, serta mengurangi ketergantungan impor energi.

Sejalan dengan berbagai upaya menjaga ketahanan pangan dan energi, kinerja neraca perdagangan Indonesia tetap terjaga dengan surplus kumulatif USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Surplus kumulatif ditopang surplus nonmigas USD19,35 miliar di tengah menurunnya defisit migas USD15,77 miliar yang mencerminkan kebutuhan energi domestik dalam fase transisi menuju swasembada energi. Pada Juni 2026, defisit bulanan menyempit tajam sebesar 72,02% (mom) menjadi USD0,45 miliar, dari USD1,61 miliar pada Mei 2026, mengonfirmasi keseimbangan perdagangan yang kembali terjaga. Perbaikan ini ditopang oleh menguatnya surplus nonmigas menjadi USD3,04 miliar (dari USD2,15 miliar) dan mengecilnya defisit migas menjadi USD3,49 miliar (dari USD3,75 miliar).

Ketahanan sektor eksternal ini ditopang oleh kekuatan perdagangan nonmigas. Dari sisi ekspor, surplus nonmigas dijaga oleh kinerja komoditas utama, di mana CPO dan turunannya naik 7,32% (USD12,27 miliar), dengan sektor industri pengolahan menjadi andil utama pertumbuhan ekspor sebesar 6,18%, mencerminkan berlanjutnya penguatan hilirisasi. Dari sisi impor, struktur impor masih didominasi bahan baku/penolong (USD97,95 miliar) dan barang modal (USD27,36 miliar) yang bersama-sama mencakup 91,3% dari total impor, sementara barang konsumsi hanya 8,7%. Tingginya impor mesin/peralatan mekanis (naik 17,43%) dan mesin/perlengkapan elektrik (naik 19,63%) mengindikasikan menguatnya aktivitas produksi dan investasi di dalam negeri, yang menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan geliat industri manufaktur ke depan.

Sinyal positif juga datang dari sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi di level 50,2 pada Juli 2026 (dari 46,9), didorong menguatnya pesanan baru sehingga menjadi pengungkit tingkat output untuk pertama kalinya sejak Februari 2026. Perusahaan bahkan mulai menambah tenaga kerja untuk pertama kalinya dalam lima bulan, merespons pesanan yang mulai pulih. Kenaikan backlog ke laju tercepat sejak November 2025 menegaskan permintaan yang menguat, sementara rantai pasok yang berangsur membaik turut membantu penguatan sektor manufaktur domestik. Penguatan ini sejalan dengan PMI Manufaktur ASEAN yang naik ke 52,8 dari 50,5.

Di saat yang sama, optimisme pelaku industri berada di level tertinggi sejak Januari 2026. Meski permintaan ekspor masih lemah dan tekanan biaya produksi belum sepenuhnya reda, arah pemulihan sudah terbentuk dan keberlanjutannya akan bergantung pada penguatan permintaan serta meredanya tekanan biaya dan hambatan rantai pasok.

Secara keseluruhan, terkendalinya inflasi, kembalinya manufaktur ke zona ekspansi, dan menyempitnya defisit perdagangan menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian Indonesia bergerak ke arah yang semakin positif. Pemerintah akan terus mengawal keberlanjutan tren ini melalui bauran kebijakan yang antisipatif dan responsif sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, industri semakin kompetitif, dan prospek ekonomi nasional ke depan tetap cerah. (Ros)
Share:

Ombudsman Babel Perkuat Kesiapan Bangka Selatan Hadapi Penilaian Maladministrasi 2026

Ombudsman Babel Perkuat Kesiapan Bangka Selatan Hadapi Penilaian Maladministrasi 2026. (Dok. Ombudsman RI)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang berlangsung di Kantor Bupati Bangka Selatan, Senin (3/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan pra penilaian sekaligus tindak lanjut atas Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang sebelumnya dilaksanakan secara virtual pada 20 Juli 2026.

Tim Ombudsman Babel disambut langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, bersama jajaran Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta Bappeda. Kegiatan tersebut juga diikuti perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), RSUD Junjung Besaoh, dan SD Negeri 1 Toboali.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.

"Melalui pendampingan ini diharapkan setiap unit yang menjadi lokus penilaian Ombudsman dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai instrumen, mekanisme, hingga bobot penilaian. Dengan demikian, masing-masing unit memiliki pemahaman yang sama dalam mempersiapkan seluruh aspek yang akan dinilai," ujar Fither.

Menurut Fither, orientasi utama dari penilaian Ombudsman bukan semata-mata memperoleh nilai yang tinggi, melainkan memastikan setiap upaya perbaikan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Tentunya hasil penilaian Ombudsman sebaiknya jangan dipandang sebagai target akhir, namun yang lebih penting adalah bagaimana seluruh upaya perbaikan yang dilakukan dapat menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, mudah diakses, dan memberikan kepastian bagi masyarakat," tambahnya.

Selain penyampaian materi pendampingan, Tim Ombudsman Babel juga melakukan peninjauan lapangan ke Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kabupaten Bangka Selatan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memberikan masukan terhadap aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan sebelum pelaksanaan penilaian.

Berdasarkan hasil peninjauan, Ombudsman Babel menyampaikan sejumlah saran dan masukan kepada perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian agar dapat mengoptimalkan waktu yang tersisa untuk melakukan pembenahan, baik dari sisi pemenuhan instrumen penilaian, penyelenggaraan pelayanan, maupun pengelolaan pengaduan masyarakat.

Melalui pendampingan ini, Ombudsman berharap setiap pemerintah daerah yang menjadi objek Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 tidak hanya siap menghadapi proses penilaian, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pendampingan dari Ombudsman menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memperdalam pemahaman terhadap instrumen penilaian sekaligus melakukan berbagai pembenahan sebelum proses penilaian dilaksanakan. (Iqbal)
Share:

Kemenimipas Awali Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia dengan Doa Kebangsaan dan Bakti Sosial

Kemenimipas Awali Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia dengan Doa Kebangsaan dan Bakti Sosial. (Dok. Kemenimpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengawali rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 dengan kegiatan doa kebangsaan lintas Agama, Selasa (4/8). Berpusat di Aula Jusuf Adiwiyata Gedung Kemenimipas, Jakarta, kegiatan tersebut menjadi menjadi penanda dimulainya berbagai rangkaian peringatan kemerdekaan di lingkungan Kemenimipas.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Asep Kurnia, menegaskan bahwa momentum peringatan kemerdekaan diawali dengan doa menjadi ikhtiar dalam memohon persatuan dan kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

”Doa lintas agama hari ini adalah pesan nyata bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, dan kerukunan adalah napas yang menyatukan setiap doa serta harapan kita di bawah satu langit Ibu Pertiwi. Perbedaan keyakinan bukanlah sekat, melainkan rajutan kokoh yang melahirkan persaudaraan, toleransi, dan optimisme,” ujar Sekjen Asep Kurnia.

Sekjen Imipas menjelaskan bahwa tema HUT ke-81 Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki relevansi langsung dengan pelaksanaan tugas Kemenimipas. Menurutnya, Indonesia yang berdaulat diwujudkan melalui pengawalan pintu gerbang negara secara profesional dan penegakan hukum keimigrasian dengan tetap mendukung iklim investasi serta mobilitas global yang aman. Indonesia yang adil diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada hak asasi manusia dengan fokus pada reintegrasi sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Imipas turut menyampaikan sejumlah capaian Kemenimipas sepanjang Semester I tahun 2026. Di bidang Keimigrasian, Kemenimipas telah melaksanakan 361 operasi pengawasan keimigrasian dan melayani 25,9 juta perlintasan internasional. Dari sektor tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp5,82 triliun atau 68,33 persen dari target tahun 2026.

Sementara di bidang Pemasyarakatan, sebanyak 11.926 Warga Binaan telah mendapatkan program pendidikan, baik pendidikan kesetaraan maupun pendidikan nonformal. Kemenimipas juga memberikan pelatihan keterampilan melalui Lembaga Pelatihan Kerja untuk membekali Warga Binaan dengan kompetensi yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

Pihaknya melanjutkan bahwa kontribusi Kemenimipas juga diwujudkan melalui dukungan terhadap Asta Cita Presiden. Kemenimipas telah melaksanakan program ketahanan pangan serta kegiatan sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat.

”Kementerian Imipas, secara khusus juga telah mengambil peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden, melalui program ketahanan pangan di berbagai UPT (unit pelaksana teknis) Imigrasi dan UPT Pemasyarakatan serta dilaksanakannya berbagai kegiatan sosial yang berdampak bagi masyarakat melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan program bedah rumah terhadap 92 rumah di 101 satuan kerja pemasyarakatan yang melibatkan 213 Warga Binaan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia di lingkungan Kemenimipas, Iwan Santoso, dalam laporannya turut memaparkan bahwa Kemenimipas juga menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial. Kegiatan tersebut meliputi screening dan operasi katarak bagi Warga Binaan, keluarga Warga Binaan, pegawai, dan masyarakat, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Rangkaian acara lainnya mencakup Fun Walk, Layanan Paspor, Aksi Bersih Taman Makam Pahlawan, pemberian bantuan sosial, donor darah, hingga perlombaan tradisional.

Sebagai penutup seluruh rangkaian semarak kemerdekaan, Iwan Santoso menyampaikan bahwa puncak perayaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026. Puncak acara ini akan diisi dengan Upacara Bendera HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan penyerahan Remisi Umum bagi Warga Binaan dan Anak Binaan di tingkat pusat, wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis. (Evi)
Share:

Kemenimipas Raih Opini WTP, Buktikan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara

Kemenimipas Raih Opini WTP, Buktikan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara. (Dok. Kemenimpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus berkomitmen mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut dibuktikan melalui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Senin (3/8).

Berpusat di Aula Yusuf Adiwiyata Gedung Kemenimipas, BPK RI menyerahkan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi instrumen guna memastikan anggaran negara dikelola untuk kemakmuran rakyat.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian WTP yang diraih oleh Kemenimipas bukan hanya capaian biasa. Predikat tersebut turut menjadi indikator peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

”Capaian Wajar Tanpa Pengecualian ini bukan sekadar pencapaian biasa, namun nilainya terus meningkat. Artinya, sistem pencatatan yang dikelola sudah semakin sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sangat tinggi, dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal berjalan dengan sangat baik,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.

Lebih lanjut, BPK RI turut menekankan peran strategis Kemenimipas dalam menyongsong era Government 5.0 dan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. BPK secara khusus menyoroti potensi besar Kemenimipas dalam melakukan interoperabilitas data (persilangan data) lintas kementerian.

Pengelolaan data pekerja migran, perlintasan warga negara asing (WNA), hingga program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan. Berbagai upaya tersebut dinilai dapat memberikan sumbangsih penerimaan yang besar bagi APBN, sekaligus memperkuat keamanan nasional dan kualitas pelayanan publik.

”Kemenimipas telah menunjukkan bagaimana peran keimigrasian menyaring wisatawan masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP tapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih penting dari sekadar penerimaan. kemudian bagaimana membina warga binaan, diberi kesempatan, sehingga berhasil tujuan pemasyarakatan itu sendiri untuk mengembalikan mereka ke masyarakat,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.

Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan dengan capaian opini WTP, Kemenimipas terus berupaya dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kemenimipas turut berkomitmen menjadikan capaian tersebut bukan hanya sebagai tujuan akhir, melainkan pondasi dalam bekerja dengan lebih cermat, transparan, dan berintegritas. Muara akhirnya adalah memberikan pelayanan yang bermartabat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. (Evi)
Share:

Sanak Bassama Hadir di Hari Anak Nasional, Bapas Semarang Edukasi Generasi Muda

Sanak Bassama Hadir di Hari Anak Nasional, Bapas Semarang Edukasi Generasi Muda. (Dok. Ditjenpas)

Semarang, WaraWiri.net - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang berpartisipasi dalam Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Aula SMA Negeri 4 Semarang, Selasa (4/8). Melalui program Sahabat Anak Bapas Kelas I Semarang (Sanak Bassama), Bapas Semarang hadirkan edukasi hukum dan penguatan karakter bagi generasi muda melalui kegiatan Hero on Class.

Kegiatan dihadiri Kepala Bapas Semarang Totok Budiyanto, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Tri Riswanto, Kepala Subseksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Atiq Joni W., Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Falikha Ardhyani Z., Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Arif Agung Prasetya, serta mahasiswa magang dari UIN Walisongo, UMS, Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltekimipas). Hadir pula perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, PT Indonesia Power, Gojek Indonesia, MR.DIY Indonesia, serta tamu undangan lainnya.

Sekitar 500 peserta yang terdiri atas siswa SD, SMP, dan SMA dari berbagai daerah di Jawa Tengah ikuti rangkaian kegiatan yang diawali penampilan Tari Saman, kemudian dilanjutkan talkshow bertema perlindungan anak.

Usai talkshow, Bapas Semarang menggelar Hero on Class sebagai bagian dari program Sanak Bassama. Kepala Bapas Semarang mengatakan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Melalui Sanak Bassama, Bapas Semarang ingin hadir lebih dekat dengan anak-anak sebagai sahabat yang memberikan edukasi, motivasi, dan pemahaman hukum. Kami berharap adik-adik menjadi generasi yang berkarakter, menjauhi kenakalan remaja, serta mampu meraih cita-cita tanpa harus berhadapan dengan hukum," tegas Totok Budiyanto.

Dalam sesi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Bapas Semarang, Falikha Ardhyani Z., menyampaikan materi mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pencegahan kenakalan remaja. Ia menjelaskan berbagai faktor yang dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, mulai dari pengaruh lingkungan, penyalahgunaan media sosial, hingga pergaulan yang negatif.

"Tidak ada anak yang bercita-cita menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Karena itu, pilihlah lingkungan pergaulan yang baik, gunakan media sosial secara bijak, berani menolak ajakan negatif, dan jangan ragu meminta bantuan kepada orang tua maupun guru ketika menghadapi suatu permasalahan," jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah penuhi hak-hak anak melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Sementara itu, Kombes Pol. Nunuk dari Subdirektorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengajak peserta berani menolak kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menyimpang lainnya.

Perwakilan Forum Anak Jawa Tengah, Emir Luqman Amanullah, juga memaparkan hasil survei terhadap sekitar 7.000 anak di Jawa Tengah yang menghasilkan sembilan poin aspirasi kepada pemerintah. Menurutnya, suara anak perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan masa depan mereka.

Melalui keikutsertaan dalam Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Bapas Semarang memperkuat komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun lingkungan yang aman, ramah anak, serta mendukung lahirnya generasi yang berkarakter dan sadar hukum. (Muh)
Share:

Pendapatan KAI Group Capai Rp17,96 Triliun, Laba Usaha Semester I 2026 Naik 25,79 Persen

Pendapatan KAI Group Capai Rp17,96 Triliun, Laba Usaha Semester I 2026 Naik 25,79 Persen. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penguatan kinerja bisnis utama sepanjang Semester I 2026. Berdasarkan laporan keuangan KAI Group (unaudited), pendapatan KAI Group mencapai Rp17,96 triliun, meningkat 6,61 persen dibandingkan Semester I 2025 sebesar Rp16,85 triliun.

Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti kenaikan laba bruto sebesar 18,81 persen, dari Rp5,72 triliun pada Semester I 2025 menjadi Rp6,79 triliun pada Semester I 2026. Pada periode yang sama, laba usaha meningkat 25,79 persen, dari Rp3,71 triliun menjadi Rp4,66 triliun.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kegiatan bisnis utama KAI Group terus menguat seiring pertumbuhan layanan, peningkatan produktivitas, pengelolaan biaya, serta sinergi seluruh entitas perusahaan.

“Pertumbuhan pendapatan dan laba usaha menjadi modal penting bagi KAI untuk menjaga keselamatan perjalanan, kesiapan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kinerja bisnis yang kuat juga mendukung keberlanjutan pengembangan layanan penumpang dan barang,” ujar Anne.

Sepanjang Semester I 2026, KAI Group melayani 258.993.359 pelanggan, meningkat 7,55 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 240.805.920 pelanggan. Pelayanan tersebut mencakup layanan dengan skema kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), KA Perintis, penugasan Pemerintah, serta layanan komersial.

Berdasarkan pengelompokan volume pada entitas dan layanan yang juga menjalankan PSO, KA Perintis, atau penugasan Pemerintah, tercatat sebanyak 235.137.908 pelanggan pada Semester I 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 90,79 persen dari keseluruhan pelanggan KAI Group.

Anne menjelaskan, data tersebut memperlihatkan besarnya peran KAI Group dalam menyediakan transportasi publik bagi masyarakat. Dukungan Pemerintah melalui PSO, layanan perintis, dan berbagai skema penugasan membantu masyarakat memperoleh layanan kereta api dengan tarif yang terjangkau serta menjangkau berbagai wilayah.

“Kepercayaan Pemerintah melalui PSO, KA Perintis, dan berbagai penugasan memberi ruang bagi KAI untuk melayani masyarakat secara lebih luas. KAI menjaga agar layanan tersebut tetap selamat, andal, tertib, dan sesuai kebutuhan pelanggan,” kata Anne.

Selain layanan penumpang, angkutan barang turut menopang kegiatan bisnis KAI. Sepanjang Semester I 2026, KAI melayani 32.498.043 ton barang, terdiri atas 26.534.095 ton batu bara dan 5.963.948 ton komoditas nonbatu bara.

Layanan tersebut mendukung distribusi komoditas strategis untuk kebutuhan energi, industri, perkebunan, peti kemas, semen, bahan bakar, dan berbagai kebutuhan logistik lainnya. Kereta api memiliki kapasitas besar dan jadwal perjalanan yang terencana sehingga dapat mendukung kelancaran rantai pasok nasional.

Penguatan layanan barang juga dilakukan melalui penambahan sarana. Hingga Semester I 2026, sebanyak 1.080 gerbong datar telah tiba untuk memperkuat kapasitas angkutan barang di Sumatra. KAI juga mengembangkan layanan KA Brumbung Cargo dengan kapasitas hingga 800 ton per rangkaian.

Pada Semester I 2026, angkutan peti kemas KAI tercatat mencapai sekitar 2,62 juta ton. Pengembangan tersebut diarahkan untuk memberikan pilihan distribusi berbasis rel yang berkapasitas besar, terjadwal, dan terhubung dengan pusat kegiatan industri serta logistik.

“Layanan barang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional. Penguatan sarana dan layanan terus dilakukan agar kereta api dapat melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih efisien sekaligus membantu menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis,” ujar Anne.

Dari sisi posisi keuangan, total aset KAI Group per 30 Juni 2026 tercatat sebesar Rp104,79 triliun. Total liabilitas mencapai Rp65,11 triliun, turun dibandingkan posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp66,14 triliun. Sementara itu, total ekuitas meningkat dari Rp39,29 triliun menjadi Rp39,69 triliun.

Aset lancar KAI Group meningkat dari Rp19,40 triliun pada akhir 2025 menjadi Rp21,04 triliun pada 30 Juni 2026. Pada periode yang sama, kewajiban jangka pendek turun dari Rp16,20 triliun menjadi Rp15,17 triliun. Dengan demikian, aset lancar perusahaan tetap berada di atas kewajiban yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek.

Pada Semester I 2026, KAI Group membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp842,69 miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp314,03 miliar. Pada Semester I 2025, laba sebelum pajak tercatat Rp1,86 triliun dan laba tahun berjalan sebesar Rp1,18 triliun.

Perubahan laba tahun berjalan terutama dipengaruhi peningkatan pencatatan bagian rugi bersih dari perusahaan asosiasi dan usaha patungan, dari Rp948,20 miliar pada Semester I 2025 menjadi Rp3,00 triliun pada Semester I 2026. Di tengah pencatatan tersebut, kegiatan bisnis utama KAI Group tetap menghasilkan pertumbuhan pendapatan, laba bruto, dan laba usaha.

KAI terus menyelaraskan langkah perusahaan dengan agenda transformasi BUMN bersama Danantara Indonesia. Penguatan diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi operasi, tata kelola, modernisasi sarana dan layanan, pemanfaatan teknologi, serta sinergi dalam ekosistem BUMN.

Transformasi juga dijalankan melalui pengembangan sumber daya manusia. KAI meningkatkan kompetensi teknis, kepemimpinan, budaya keselamatan, kemampuan digital, dan kesiapan pekerja dalam merespons perkembangan industri serta kebutuhan pelanggan.

Menurut Anne, kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi berjalan sampai pada tingkat operasional dan pelayanan. Teknologi, sarana, dan proses bisnis perlu didukung pekerja yang kompeten serta memiliki kepedulian tinggi terhadap keselamatan.

“Transformasi dan sinergi bersama Danantara mendorong KAI untuk semakin disiplin dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat tata kelola, dan mengembangkan kompetensi pekerja. Setiap penguatan kinerja perusahaan diarahkan kembali untuk menghadirkan layanan transportasi yang selamat, andal, mudah diakses, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Anne. (Anggara)
Share:

Angkutan Petikemas KAI Naik 20,28 Persen, Perkuat Konektivitas Rel–Pelabuhan bagi Logistik Nasional

Angkutan Petikemas KAI Naik 20,28 Persen, Perkuat Konektivitas Rel–Pelabuhan bagi Logistik Nasional. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat layanan angkutan petikemas sebagai bagian dari sistem logistik nasional. Sepanjang Januari–Juli 2026, KAI melayani 3.437.795 ton petikemas, meningkat 20,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 2.858.244 ton.

Peningkatan tersebut juga terlihat pada capaian bulanan. Selama Juli 2026, volume petikemas yang dilayani KAI mencapai 521.892 ton, naik 22,80 persen dibandingkan Juli 2025 sebanyak 424.999 ton.

Pertumbuhan angkutan petikemas menunjukkan meningkatnya kebutuhan dunia usaha terhadap moda logistik berkapasitas besar, terjadwal, dan terhubung dengan kawasan industri, terminal petikemas, pergudangan, serta pelabuhan. Sebagian besar muatan petikemas berkaitan dengan produk manufaktur, bahan baku industri, barang konsumsi, dan berbagai komoditas yang membutuhkan kepastian distribusi.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan angkutan petikemas memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran arus barang dari pusat produksi menuju pelabuhan, pusat distribusi, dan wilayah pemasaran.

“Pertumbuhan volume petikemas menunjukkan semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan kereta api dalam rantai pasoknya. KAI terus memperkuat konektivitas antara kawasan industri, terminal petikemas, dan pelabuhan agar distribusi produk manufaktur berlangsung semakin efisien, terjadwal, dan memiliki kepastian waktu,” ujar Anne.

Bagi sektor manufaktur, kelancaran logistik sangat menentukan keberlangsungan produksi. Keterlambatan bahan baku dapat memengaruhi jadwal pabrik, sedangkan keterlambatan produk jadi dapat menghambat distribusi menuju pasar. Dalam kondisi tersebut, angkutan petikemas berbasis rel menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kestabilan arus barang dalam volume besar.

Kereta api memiliki kapasitas besar dalam satu perjalanan dan beroperasi berdasarkan jadwal yang terencana. Karakteristik tersebut mendukung kebutuhan industri terhadap kepastian waktu, efisiensi penggunaan sarana, serta kesinambungan pengiriman bahan baku dan produk jadi.

Peran tersebut semakin strategis ketika layanan kereta api terhubung dengan pelabuhan. Petikemas dari kawasan industri dapat dibawa melalui jalur rel menuju terminal petikemas dan pelabuhan, kemudian diteruskan menggunakan kapal menuju berbagai wilayah Indonesia. Sebaliknya, bahan baku dan komoditas yang tiba melalui pelabuhan dapat diteruskan menggunakan kereta api menuju kawasan industri, pergudangan, dan pusat distribusi.

“Konektivitas antara kereta api dan pelabuhan membantu membangun arus barang yang lebih teratur. Produk manufaktur dapat dibawa dalam volume besar dari kawasan industri menuju pelabuhan, kemudian diteruskan melalui jalur laut menuju berbagai pulau,” kata Anne.

Integrasi rel dan pelabuhan berpotensi mengurangi perjalanan truk jarak jauh, menekan kepadatan jalan, mempercepat perpindahan barang, serta memberikan kepastian jadwal bagi industri. Manfaat tersebut akan semakin kuat apabila didukung akses rel menuju pelabuhan, terminal petikemas yang memadai, fasilitas bongkar muat, pergudangan, serta digitalisasi dokumen dan layanan.

Karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur logistik perlu dilakukan secara terintegrasi. Pengembangan jalur dan terminal barang perlu berjalan bersama penguatan pelabuhan, kawasan industri, pusat distribusi, layanan pelayaran, dan angkutan lanjutan agar perjalanan petikemas dari hulu hingga hilir berlangsung semakin efisien.

KAI terus meningkatkan kapasitas layanan petikemas, mengoptimalkan terminal barang, memperkuat digitalisasi, serta mengembangkan kolaborasi dengan operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, pengelola kawasan industri, pergudangan, dan pelaku logistik.

Penguatan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan arus barang dua arah yang lebih seimbang. Petikemas dari Jawa banyak membawa produk manufaktur dan barang konsumsi ke berbagai daerah, sedangkan muatan balik belum selalu tersedia dalam volume yang sama.

Kondisi petikemas yang kembali tanpa muatan dapat meningkatkan biaya distribusi. Karena itu, konsolidasi komoditas daerah, penguatan pusat produksi, dan pembukaan akses pasar bagi produk lokal menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas perjalanan.

Petikemas yang berangkat membawa produk manufaktur dapat kembali membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan produk UMKM dari daerah tujuan. Pemanfaatan muatan dua arah dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus memperluas pasar bagi produk daerah.

_*Logistik untuk Mengurangi Kesenjangan, Membuka Peluang*_

Indonesia menghadapi tantangan logistik yang besar karena pusat produksi dan kebutuhan masyarakat tersebar di wilayah kepulauan yang luas. Sebagian besar kegiatan industri, manufaktur, dan pergudangan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan kebutuhan barang menjangkau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta berbagai pulau lainnya.

Kondisi tersebut membuat biaya distribusi menjadi salah satu komponen yang memengaruhi harga barang di tingkat konsumen. Semakin jauh suatu wilayah dari pusat produksi, semakin panjang perjalanan barang, semakin banyak perpindahan moda, serta semakin besar kebutuhan biaya bongkar muat dan penyimpanan.

Pada akhirnya, beban tersebut dapat ikut masuk ke harga yang dibayar masyarakat. Pakaian, bahan bangunan, obat-obatan, perlengkapan rumah tangga, hingga kebutuhan pendidikan dapat menjadi lebih mahal ketika harus menempuh perjalanan yang panjang sebelum tiba di daerah tujuan.

Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, selisih harga beberapa puluh ribu rupiah memiliki arti besar. Selisih tersebut dapat memengaruhi pilihan antara membeli seragam sekolah, melengkapi buku anak, memenuhi kebutuhan dapur, atau menunda kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kondisi ini menjadi persoalan pemerataan. Keluarga di kota besar dapat memperoleh seragam sekolah, sepatu, buku, dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang relatif lebih terjangkau karena dekat dengan pusat produksi dan distribusi. Sementara itu, keluarga di wilayah pedalaman atau kepulauan dapat menghadapi harga yang lebih tinggi akibat panjangnya rantai pasok.

Anne mengatakan efisiensi logistik berkaitan langsung dengan pemerataan akses terhadap kebutuhan masyarakat.

“Tempat tinggal seseorang seharusnya tidak membuatnya harus menanggung biaya yang jauh lebih besar untuk memperoleh kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah, pakaian, maupun kebutuhan rumah tangga. Karena itu, penguatan konektivitas logistik perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan biaya distribusi antarwilayah,” kata Anne.

Pemerataan logistik juga berarti memastikan bahwa jarak tidak terus menjadi beban bagi masyarakat. Anak-anak di wilayah pedalaman tetap membutuhkan seragam, sepatu, dan buku dengan harga yang wajar. Keluarga di wilayah kepulauan juga berhak memperoleh kebutuhan rumah tangga dengan biaya yang semakin terjangkau.

Di saat yang sama, masyarakat daerah perlu memiliki peluang yang lebih luas untuk mengirim hasil produksinya ke pasar nasional. Pelaku UMKM, petani, nelayan, dan produsen lokal membutuhkan sistem distribusi yang memungkinkan produk mereka bergerak dari wilayah asal menuju pusat konsumsi dengan biaya yang semakin kompetitif.

Dengan arus barang dua arah, daerah dapat berperan sebagai sumber produksi sekaligus bagian penting dari rantai perdagangan nasional. Pola tersebut membantu meningkatkan pemanfaatan ruang petikemas, memperluas pasar produk lokal, dan menciptakan distribusi yang lebih seimbang.

“Di balik setiap petikemas terdapat aktivitas produksi, perdagangan, dan kebutuhan masyarakat. Ketika konektivitas rel dan pelabuhan semakin kuat, manfaatnya dapat dirasakan melalui distribusi yang semakin lancar, terbukanya pasar bagi produk daerah, serta berkurangnya kesenjangan biaya antarwilayah,” ujar Anne.

Anne menambahkan bahwa pertumbuhan volume petikemas perlu diikuti penguatan integrasi antarmoda agar manfaatnya menjangkau lebih banyak daerah. Kereta api, pelabuhan, kapal, pergudangan, kawasan industri, dan angkutan lanjutan perlu terhubung dalam satu rantai distribusi yang efisien.

“Pertumbuhan angkutan petikemas perlu diarahkan untuk memperkuat industri, memperlancar distribusi, dan memperluas pemerataan akses terhadap barang. KAI akan terus mendorong kolaborasi agar konektivitas rel dan pelabuhan memberi manfaat bagi dunia usaha serta masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,” tutup Anne. (Anggara)
Share:

PM Anutin Apresiasi dan Sambut Baik Sejumlah Peningkatan Kerja Sama Antara Indonesia-Tailan

Perdana Menteri (PM) Tailan, Anutin Charnvirakul menyampaikan keterangannya dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Perdana Menteri (PM) Tailan Anutin Charnvirakul menyambut baik peningkatan kemitraan antara Indonesia dan Thailand, salah satunya melalui terbentuknya Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia–Tailan Tahun 2026–2030. PM Anutin menilai peta jalan tersebut akan menjadi pedoman dalam memperkuat kerja sama kedua negara sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan Tailan.

“Saya menyambut baik, telah tersusunnya Peta Jalan Kemitraan Strategis Tailan-Indonesia atau Roadmap on Strategic Partnership Tahun 2026-2030 yang akan menjadi pedoman bagi kerja sama kedua negara pada masa mendatang untuk mewujudkan kemampuan dan manfaat bagi kedua negara,” ucap PM Anutin dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.

Selain itu, PM Anutin menyampaikan apresiasi atas perkembangan kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Tailan terus menunjukkan kemajuan dan akan terus ditingkatkan.

“Kami juga sepakat untuk semakin memperkuat hubungan pertahanan antara kedua negara untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baru di masa depan,” sambungnya.

Dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, PM Anutin menegaskan bahwa Indonesia dan Tailan akan memperkuat kerja sama dalam menangani penipuan daring, perdagangan orang, dan peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Ia juga menegaskan komitmen Tailan untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring.

“Masih ada lebih dari 500 orang warga negara Indonesia yang sedang menunggu proses pemulangan ke Indonesia, dan saya akan mempercepat prosesnya secepatnya,” tegasnya.

Di bidang ekonomi dan investasi, PM Anutin menegaskan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia memberikan optimisme bagi pelaku usaha Tailan untuk bermitra dengan Indonesia.

“Pelaku usaha Tailan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang ingin menjadi mitra dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sektor agroindustri, pengolahan pangan, perikanan berkelanjutan, industri halal, energi, jasa, dan ekonomi digital,” tuturnya.

Di bidang energi, PM Anutin menyampaikan bahwa Indonesia dan Thailand sepakat mengaktifkan kembali Indonesia–Tailan Energy Forum. Melalui forum tersebut, kedua negara diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam mewujudkan ketahanan energi.

“Sektor swasta Tailan juga menunjukkan minat untuk meningkatkan investasi di Indonesia khususnya di sektor minyak, gas alam, batu bara dan sumber energi baru,” sambungnya.

Sementara itu, di bidang pariwisata, PM Anutin menyampaikan bahwa kedua negara menyambut baik penambahan rute penerbangan langsung yang menghubungkan Indonesia dan Tailan, serta penguatan kerja sama di bidang wisata kesehatan, industri meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE), dan wisata kapal pesiar.

“Kedua pihak menyambut baik penambahan penerbangan pada dua rute yaitu Bangkok-Jakarta dan Phuket-Bali,” ucapnya.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anutin juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan yang diharapkan dapat mendorong pertukaran pengetahuan antara kedua negara. PM Anutin pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas dukungannya terhadap mahasiswa Tailan di Indonesia.

“Saat ini, lebih dari 800 mahasiswa Tailan sedang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu tujuan studi yang paling diminati oleh mahasiswa Tailan, khususnya yang berasal dari provinsi-provinsi perbatasan Tailan Selatan,” ucapnya

Di akhir pernyataannya, PM Anutin juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dukungannya terhadap upaya penyelesaian situasi di wilayah perbatasan Tailan Selatan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dukungannya terhadap pendekatan Tailan dalam penyelesaian situasi di provinsi-provinsi perbatasan Tailan Selatan,” ucap PM Anutin. (Dinda)
Share:

Indonesia dan Tailan Perkuat Kemitraan Strategis, Presiden Prabowo dan PM Anutin Saksikan Penunjukan Dokumen Kerja Sama

Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan Anutin Charnvirakul menyaksikan penunjukkan sejumlah dokumen kerja sama antara Indonesia dan Tailan di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan Anutin Charnvirakul menyaksikan penunjukkan sejumlah dokumen kerja sama antara Indonesia dan Tailan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Penunjukan dokumen tersebut menjadi salah satu hasil konkret dari kunjungan resmi PM Anutin ke Indonesia sekaligus menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang.

Dokumen pertama yang ditunjukan di hadapan Presiden Prabowo dan PM Anutin adalah Roadmap on Strategic Partnership Between Indonesia and Thailand 2026–2030 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kerajaan Tailan Sihasak Phuangketkeow. Dokumen tersebut menjadi panduan bersama bagi kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, ditunjukkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Kerajaan Tailan tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti bersama Menteri Pendidikan Kerajaan Tailan Prasert Jantararuangtong. Kesepahaman tersebut menjadi landasan kerja sama kedua negara dalam pengembangan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam keterangan pers bersama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertemuan bilateral tersebut menghasilkan sejumlah capaian nyata yang akan memperkuat hubungan kedua negara di masa mendatang. Selain kerja sama antarpemerintah, Presiden Prabowo juga menyambut baik komitmen sektor swasta yang turut memperluas kolaborasi kedua negara.

“Kami juga menyambut baik komitmen kerja sama dan investasi dari sektor swasta yaitu MoU antara Tourism Authority of Thailand dan TransNusa di bidang pariwisata dan konektivitas. MoU antara Bio-Axel dan Pro-Konsilium terkait proyek pengolahan sampah organik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan resmi PM Anutin serta optimistis terhadap masa depan hubungan Indonesia dan Tailan yang semakin erat.

“Yang Mulia Perdana Menteri Anutin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Yang Mulia, atas komitmen kita bersama untuk memperkuat hubungan kedua negara kita. Saya yakin Indonesia dan Tailan akan terus memastikan kemitraan strategis ini akan membawa manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat kedua negara kita,” tutur Presiden.

Pertukaran sejumlah nota kesepahaman tersebut menjadi simbol penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Tailan yang tidak hanya berfokus pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga mendorong kolaborasi di bidang pendidikan, investasi, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan demi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat kedua negara. (Dinda)
Share:

Kebijakan Strategis Pemerintah Topang Kenaikan PMI Manufaktur Nasional

Kebijakan Strategis Pemerintah Topang Kenaikan PMI Manufaktur Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Sektor industri manufaktur Indonesia kembali menunjukkan geliat positif dan memasuki zona ekspansi pada awal kuartal III-2026. Berdasarkan rilis S&P Global, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) Manufaktur Indonesia bulan Juli 2026 berada di level 50,2, melonjak signifikan dari posisi 46,9 pada bulan Juni 2026.

Capaian ini menandai pemulihan operasional industri nasional yang ditopang oleh kembali meningkatnya volume produksi (output) untuk pertama kalinya sejak Februari 2026, stabilisasi pesanan baru, serta tumbuhnya kembali penyerapan tenaga kerja setelah empat bulan sebelumnya mengalami penurunan.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, kembalinya PMI Manufaktur ke zona ekspansif mencerminkan menguatnya kepercayaan pelaku usaha dan resiliensi sektor industri di tengah dinamika biaya bahan baku dan ketidakpastian global.

"Kami menyambut baik kembalinya PMI Manufaktur Indonesia ke level ekspansif 50,2 pada Juli 2026. Kenaikan 3,3 poin dari bulan Juni ini mengonfirmasi bahwa roda produksi industri pengolahan kembali bergerak cepat. Peningkatan output dan tumbuhnya lapangan kerja baru memperlihatkan bahwa kepercayaan konsumen serta permintaan pasar domestik terus membaik," ujar Febri di Jakarta, Senin (3/8).

Indikator PMI Manufaktur Indonesia Juli 2026 berada pada angka 50,2, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni 2026 yaitu 46,9. Kenaikan ini ditopang oleh output produksi yang mengalami kenaikan kembali untuk pertama kalinya sejak Februari 2026.

Selain itu, permintaan baru juga turut menjadi penopang kenaikannya PMI Juli 2026, karena mengalami stabilisasi seiring menguatnya kepercayaan klien dan peluncuran proyek-proyek baru. Penyerapan tenaga kerja pun kembali meningkat (job growth) setelah 4 bulan berturut-turut mengalami penyesuaian.

Survei S&P Global juga memaparkan, tingkat keyakinan atau optimisme pelaku usaha untuk 12 bulan ke depan melonjak ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir, diikuti laju kenaikan harga bahan baku melambat ke titik terendah dalam 4 bulan.

Febri menjelaskan, tren pemulihan ini semakin diperkuat oleh dua kebijakan strategis pemerintah yang menjadi penopang utama kepastian iklim usaha dan efisiensi biaya produksi industri nasional. Pertama, kepastian kebijakan HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu).

“Kebijakan ini memberikan dampak yang sangat positif bagi industri pengguna gas bumi. Kepastian pasokan dan harga energi yang terjangkau berhasil menjaga daya saing sektor industri manufaktur vital seperti pupuk, petrokimia, keramik, kaca, baja, sarung tangan karet, dan oleokimia. Hal ini tercermin langsung dari tingkat optimisme bisnis pelaku usaha untuk 12 bulan ke depan yang melonjak ke posisi tertinggi dalam enam bulan terakhir (sejak Januari 2026),” katanya.

Yang kedua, berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Relaksasi Bea Masuk Bahan Baku Plastik. Kemenperin mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan dan menyambut baik atas diterbitkannya PMK terkait relaksasi atau pembebasan bea masuk atas impor bahan baku plastik yang saat ini telah resmi ditandatangani dan berlaku efektif.

Kebijakan ini menjadi angin segar yang sangat dinantikan oleh industri kemasan, makanan-minuman, otomotif, hingga elektronika. Relaksasi bea masuk ini secara langsung menekan beban inflasi biaya input yang selama beberapa bulan terakhir sempat membengkak akibat gejolak mata uang dan pasokan global.

"Kombinasi antara kepastian HGBT dan berlakunya PMK relaksasi bea masuk bahan baku plastik merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga struktur biaya industri tetap efisien. Langkah konkrit ini terbukti langsung meredam tekanan biaya input (input cost inflation) yang melambat ke level terendah dalam 4 bulan terakhir, sekaligus memacu optimisme pelaku industri," tegas Febri.

Meskipun indikator makro manufaktur menunjukkan pemulihan yang solid, Kemenperin mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk tetap waspada terhadap dinamika rantai pasok global dan fluktuasi nilai tukar. Kemenperin berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan bahan baku, keterjangkauan energi, serta perlindungan pasar dalam negeri agar tren pemulihan ekspansif ini dapat terus dipertahankan dan meningkat pada bulan pada semester kedua tahun 2026.

Capaian PMI Indonesia yang kembali masuk ke zona ekspansi menempatkan Indonesia sejajar dengan mayoritas negara di kawasan yang juga berada pada fase pertumbuhan manufaktur. Pada Juli 2026, Indonesia mencatat PMI sebesar 50,2, lebih tinggi dibandingkan Myanmar yang berada di level 49,3, Malaysia di level 50,2, Filipina sebesar 51,8, serta Vietnam tercatat 52,9. Selain itu, angka PMI Manufaktur Indonesia juga melampaui negara lainnya seperti RRT yang tercatat 50,9 dan Australia tercatat sebesar 52.0. (Bambang)
Share:

Kemenperin Perkuat Ekosistem Industri Pendukung Gaya Hidup Aktif dan Sehat

Kemenperin Perkuat Ekosistem Industri Pendukung Gaya Hidup Aktif dan Sehat. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Perkembangan tren gaya hidup aktif dan sehat di tengah masyarakat telah memacu pertumbuhan berbagai subsektor industri yang menghasilkan produk penunjang kebutuhan tersebut. Mulai dari industri peralatan dan pakaian olahraga, alas kaki olahraga, produk perawatan tubuh seperti kosmetik dan wewangian berbahan alami, hingga makanan dan minuman sehat, seluruhnya menunjukkan prospek yang semakin menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Kementerian Perindustrian terus mengupayakan agar kebutuhan pasar domestik terhadap berbagai produk penunjang gaya hidup sehat dapat dipenuhi oleh industri nasional. Di saat yang sama, Kemenperin juga memperkuat daya saing industri dalam negeri agar mampu memperluas penetrasi ke pasar ekspor dan menjadi bagian dari rantai pasok global.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pameran Indonesia Sport and Active Wear (ISAW) dan Cosmetic Day 2026 di Plaza Industri, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada 3–6 Agustus 2026. Mengusung tema "Lokal, Aktif, Halal", pameran ini menjadi wadah promosi, kolaborasi, dan apresiasi bagi pelaku industri sport and active wear serta kosmetik nasional, sekaligus memperkuat ekosistem industri gaya hidup (lifestyle industry) Indonesia.

ISAW merupakan agenda tahunan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang telah diselenggarakan sejak 2023, sedangkan Cosmetic Day telah berlangsung sejak 2019. Penyatuan kedua kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar subsektor industri gaya hidup nasional sehingga tercipta ekosistem yang lebih terintegrasi, mulai dari industri pakaian olahraga, alas kaki, peralatan olahraga, kosmetik, hingga makanan dan minuman kesehatan.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, penyelenggaraan bersama ISAW dan Cosmetic Day mencerminkan semakin eratnya keterkaitan karakter pasar dan konsumennya. Menurutnya, industri sport and active wear maupun kosmetik sama-sama berkembang pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin aktif, sehat, serta semakin memperhatikan penampilan.

"Kedua industri ini memiliki basis konsumen yang kuat, terutama dari kelompok usia produktif yang adaptif terhadap perkembangan tren serta menjadikan olahraga dan penampilan sebagai bagian dari gaya hidup," ujar Faisol pada pembukaan ISAW dan Cosmetic Day 2026 di Jakarta, Senin (3/8).

Wamenperin menjelaskan, tema "Lokal, Aktif, Halal" mengandung pesan strategis bagi pengembangan industri nasional. Nilai Lokal mencerminkan semangat memperkuat produk, inovasi, dan jenama karya anak bangsa. Nilai Aktif menggambarkan masyarakat yang sehat, dinamis, dan produktif.

Sementara Halal menunjukkan komitmen terhadap produk yang aman, bersih, berkualitas, memiliki ketertelusuran bahan dan proses produksi, serta mampu membangun kepercayaan konsumen.

"Citra halal menjadi salah satu kekuatan produk Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global yang semakin kompetitif," tegasnya.

Menurut Faisol, ketiga nilai tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, serta pemenuhan berbagai standar, termasuk sertifikasi halal bagi produk yang dipersyaratkan.

"Dengan demikian, semangat Lokal, Aktif, Halal tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun ekspor, khususnya pasar lebih dari dua miliar konsumen Muslim di Asia dan Afrika," ujarnya.

Potensi pasar tersebut didukung oleh meningkatnya permintaan produk sport and active wear di Indonesia. Berdasarkan laporan Sportswear in Indonesia yang diterbitkan Euromonitor International pada Februari 2026, nilai pasar sportswear Indonesia mencapai sekitar Rp38,5 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai pasar tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp58,6 triliun pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) sekitar 9 persen selama periode 2025–2030.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan besarnya peluang pasar sportswear Indonesia yang harus mampu dimanfaatkan oleh industri dalam negeri," ujar Faisol.

Menurutnya, potensi pasar tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri nasional untuk terus meningkatkan daya saing.

"Karena itu, ISAW dan Cosmetic Day 2026 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya bersama memperkuat daya saing IKM agar mampu menangkap peluang pasar yang terus berkembang," imbuhnya.

Kinerja ekspor industri terkait juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil meningkat dari USD7,08 miliar pada 2024 menjadi USD7,27 miliar pada 2025 atau tumbuh 2,7 persen.

"Tren positif tersebut menunjukkan semakin kuatnya daya saing industri apparel nasional, termasuk produk pakaian olahraga, di pasar global," jelas Faisol.

Industri alat olahraga juga mencatat pertumbuhan ekspor sebesar 12 persen, dari USD274,4 juta menjadi USD306,3 juta. Sementara itu, ekspor industri kosmetik meningkat lebih tinggi, yakni 13,7 persen, dari USD416,8 juta menjadi USD473,8 juta pada periode yang sama.

Faisol juga mencontohkan keberhasilan IKM pakaian olahraga merek Speed yang telah dipercaya menjadi apparel resmi Tim Nasional Voli Indonesia.

"Keberhasilan seperti inilah yang harus terus kita perkuat sehingga semakin banyak merek lokal mampu menjadi tuan rumah di pasar domestik sekaligus memperluas kiprahnya di pasar global," tuturnya.

Peran Strategis Industri Lokal

Faisol menegaskan, industri pakaian jadi, alas kaki, dan peralatan olahraga memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, industri kosmetik juga terus berkembang dengan semakin banyaknya pelaku usaha dan jenama lokal yang bermunculan.

Sebagai sektor padat karya, industri pakaian jadi dan alas kaki berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Statistik Indonesia 2026 yang diterbitkan BPS, Industri Kecil pakaian jadi pada 2024 mencapai sekitar 594 ribu unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 juta orang. Pada periode yang sama, subsektor kulit, produk kulit, dan alas kaki memiliki sekitar 53 ribu Industri Kecil dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 205 ribu orang.

Sementara itu, industri alat olahraga yang juga didominasi oleh pelaku IKM di berbagai mata rantai usahanya, berdasarkan data SIINas dan BPS, memiliki 128 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 15.663 orang pada 2024.

Di sisi lain, industri kosmetik menunjukkan pertumbuhan yang semakin pesat. Berdasarkan data Badan POM, jumlah industri kosmetik meningkat dari sekitar 1.500 unit pada 2025 menjadi 1.655 unit pada Juli 2026, dengan lebih dari 87 persen di antaranya merupakan Industri Kecil dan Menengah. Hingga Juni 2026, jumlah produk kosmetik yang telah terdaftar di Badan POM juga telah melampaui 354 ribu produk.

Sinergi Pembinaan dan Kolaborasi

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita yang diwakili Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen IKMA sekaligus Staf Ahli Menteri Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan Kemenperin terus memperkuat daya saing IKM melalui pembangunan ekosistem industri yang kolaboratif.

"Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi teknologi dan peralatan produksi, penguatan standardisasi dan sertifikasi, perluasan akses pasar, pengembangan kemitraan, serta didukung program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi sebagai bagian dari percepatan transformasi teknologi industri nasional," ujarnya.

Adie menambahkan, ISAW dan Cosmetic Day 2026 didahului berbagai rangkaian kegiatan, antara lain webinar pengembangan industri kosmetik dan peralatan olahraga serta business matching ekosistem industri peralatan dan pakaian olahraga.

Momentum penyelenggaraan ISAW dan Cosmetic Day 2026 juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen IKMA dan PT Fast Retailing Indonesia mengenai Penguatan dan Pemberdayaan IKM melalui Program UNIQLO Neighborhood Collaboration, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKMA dengan Universitas Pertamina, Universitas Telkom, dan Universitas Sebelas Maret dalam pembinaan IKM melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sementara itu, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa ISAW dan Cosmetic Day 2026 diikuti oleh 52 peserta yang berasal dari industri pakaian olahraga, alas kaki, kosmetik, peralatan olahraga, serta makanan dan minuman.

"Keikutsertaan berbagai subsektor tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi dalam membangun ekosistem industri gaya hidup nasional yang saling terintegrasi," kata Budi.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan Izin Edar kepada pelaku IKM kosmetik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penerapan standar mutu, keamanan produk, serta peningkatan daya saing industri kosmetik nasional. (Bambang)
Share:

Pertumbuhan Penjualan Mobil Tunjukkan Permintaan Domestik dan Daya Beli Tetap Terjaga

Pertumbuhan Penjualan Mobil Tunjukkan Permintaan Domestik dan Daya Beli Tetap Terjaga. (Dok. Kemenkeu)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa pertumbuhan penjualan mobil menjadi salah satu indikator yang menunjukkan permintaan di pasar domestik masih baik. Berdasarkan data yang dipaparkan pada saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, penjualan mobil tumbuh 32,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2026, sementara penjualan sepeda motor tumbuh 1,1 persen (yoy). Kondisi tersebut mencerminkan konsumsi masyarakat dan daya beli yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Menkeu saat menghadiri GIIAS 2026 di Tangerang, Selasa (4/8). Menurut Menkeu, pemerintah terus memantau berbagai indikator ekonomi secara berkala sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Kami memonitor setiap variabel yang menunjukkan kondisi ekonomi saat ini maupun ke depan dan bertindak secara cepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh perkembangan negatif di pasar," ujar Menkeu.

Selain pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, aktivitas ekonomi domestik juga menunjukkan penguatan yang tercermin dari berbagai indikator lainnya. Penjualan semen domestik pada Juni 2026 tumbuh 13,5 persen (yoy), konsumsi listrik meningkat 10,8 persen (yoy), dengan pertumbuhan pada sektor rumah tangga sebesar 12,3 persen, sektor bisnis 10,0 persen, dan sektor industri 6,5 persen. Sementara itu, indeks konsumsi ritel terus meningkat hingga mencapai 123,3, menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap terjaga.

Menurut Menkeu, berbagai indikator tersebut memberikan keyakinan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang responsif sehingga permintaan domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyoroti pentingnya peran industri otomotif sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Industri ini tidak hanya mendorong konsumsi masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap sektor manufaktur, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, Menkeu menekankan pentingnya sinergi antara regulasi pemerintah dan kesiapan pelaku industri di bawah naungan GAIKINDO untuk memperkuat daya saing industri otomotif nasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan industri sekaligus mengakselerasi transformasi menuju kendaraan berteknologi rendah emisi.

"Tantangan ke depan bukan lagi hanya mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memaksimalkan nilai tambah domestik, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional," tegas Menkeu.

Menkeu optimistis, melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, sektor otomotif Indonesia akan semakin tangguh dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik, meningkatkan daya saing di pasar global, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Tedy)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING