Jaro Ade Laksanakan "Kami Mendengar" di SMPN 3 Cileungsi, Ajak Siswa Jaga Karakter, Kebersihan, dan Jauhi Tawuran

Jaro Ade Laksanakan "Kami Mendengar" di SMPN 3 Cileungsi, Ajak Siswa Jaga Karakter, Kebersihan, dan Jauhi Tawuran. (Dok. Istimewa)

Cileungsi, WaraWiri.net - Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade melaksanakan kegiatan "Kami Mendengar" di SMP Negeri 3 Cileungsi, Senin (27/7). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan warga sekolah sekaligus untuk melihat langsung kondisi sarana prasarana pendidikan, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa agar tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi.

Dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade mengapresiasi kondisi lingkungan SMP Negeri 3 Cileungsi yang dinilai bersih, rapi, dan nyaman sebagai tempat belajar. Menurutnya, budaya menjaga kebersihan harus terus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

"Menjaga kebersihan harus menjadi kebiasaan. Di rumah kita menjaga lingkungan sekaligus nama baik keluarga, sedangkan di sekolah kita menjaga kebersihan dan nama baik sekolah," ujar Jaro Ade.

Ia mengajak seluruh siswa untuk menghormati guru, menyayangi orang tua, serta membangun budaya saling menghargai antar sesama. Menurutnya, kakak kelas harus mampu menjadi teladan bagi adik kelas sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling mendukung.

"Adik-adik saat ini tugas utamanya adalah belajar. Hormati Ibu dan Bapak Guru, hormati orang tua, saling menghargai dengan teman, dan jadilah pribadi yang membawa nama baik sekolah," pesannya.

Dalam dialog bersama para siswa, Jaro Ade juga mengingatkan pentingnya menjauhi tawuran. Ia menegaskan bahwa tawuran hanya akan membawa dampak buruk bagi masa depan pelajar dan merugikan banyak pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga aparat penegak hukum.

Selain itu, ia mengimbau para siswa untuk tidak terpengaruh penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang. Menurutnya, generasi muda harus mampu menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.

"Saya yakin anak-anak SMP Negeri 3 Cileungsi adalah anak-anak yang baik, berakhlak, dan mampu menjaga diri. Teruslah belajar, raih cita-cita, dan memanfaatkan kesempatan sekolah dengan sebaik-baiknya karena kalian adalah harapan bangsa di masa depan," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Jaro Ade juga menyoroti masih adanya sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk fasilitas lapangan. Ia menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan jenjang SD dan SMP merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan terus menjadi perhatian. (Anggara)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Pastikan Aspirasi Masyarakat Ditindaklanjuti Lewat Program Kami Mendengar

Rudy Susmanto Pastikan Aspirasi Masyarakat Ditindaklanjuti Lewat Program Kami Mendengar. (Dok. Istimewa)

Klapanunggal, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susamanto terus memperkuat budaya pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat melalui program Kami Mendengar, sebuah inisiatif Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi warga sekaligus memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat segera mendapatkan solusi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran perangkat daerah meninjau SD Negeri 05 Lulut, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Senin (27/7). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah yang mengalami keterbatasan infrastruktur, termasuk krisis air bersih akibat musim kemarau.

Rudy menjelaskan, kegiatan Kami Mendengar dilaksanakan secara serentak di lebih dari 100 sekolah sebelum masa libur sekolah. Menurutnya, Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus memiliki jumlah SD dan SMP negeri terbanyak, membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

"Ketika kita ingin melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus pembangunan sumber daya manusia, kita harus melihat langsung kondisi yang sebenarnya. Karena itu saya meminta Dinas Pendidikan mencari sekolah yang paling membutuhkan perhatian agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang tepat," ujar Rudy.

Selain meninjau kondisi bangunan sekolah, Rudy juga memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik. Ia mengaku sengaja berdialog langsung dengan para siswa untuk mendengar pengalaman mereka mengikuti program tersebut.

"Anak-anak menyampaikan harapan mereka dengan jujur dan apa adanya. Mereka berharap Program Makan Bergizi Gratis terus dilaksanakan. Masukan seperti ini menjadi perhatian kami karena pembangunan harus dimulai dari kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan anak-anak," katanya.

Dari hasil kunjungan tersebut, Pemkab Bogor menetapkan sejumlah langkah cepat. Salah satunya melakukan pengeboran sumur dalam untuk mengatasi krisis air bersih yang menyebabkan empat toilet di sekolah tidak dapat digunakan.

Rudy mengungkapkan, hasil kunjungan melalui program Kami Mendengar tidak berhenti pada proses menerima aspirasi, tetapi langsung diikuti dengan penyusunan solusi bersama berbagai pihak. Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bogor tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

"Melalui program Kami Mendengar, kami mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan. Tadi bahkan ada yang langsung menyatakan siap membantu pembangunan toilet, ada yang siap mendukung perluasan lahan, dan ada pula yang membantu kebutuhan lainnya. Inilah semangat gotong royong yang ingin terus kita bangun," ungkap Rudy.

Ia menegaskan, program Kami Mendengar merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, cepat bertindak, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.

"Besar kecilnya persoalan akan lebih mudah diselesaikan apabila pemerintah hadir, mendengar secara langsung, kemudian bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan. Kekuatan terbesar Kabupaten Bogor adalah masyarakatnya, sehingga pembangunan harus menjadi tanggung jawab bersama," tutup Rudy. (Anggara)

Share:

Read More

Buka Konferensi WAPOR Asia Pasifik 2026, Gubernur Pramono: Kebijakan DKI Berbasis Data dan Opini Publik

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan data dan opini publik sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah harus mampu mendengar warga secara terbuka, mengolah aspirasi secara ilmiah, serta menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Pramono saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (27/7). Konferensi bertema Public Opinion in a Fast-Changing World tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, media, dan praktisi opini publik dari berbagai negara.

“Di tengah perubahan besar ini, kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi hal yang kian krusial. Sebagai Gubernur Jakarta, saya menyaksikan dinamika ini setiap hari. Lebih dari 11 juta jiwa menggantungkan hidup dan menjadikan kota ini sebagai rumah, di mana masing-masing memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang unik. Keragaman ini menuntut pemerintah untuk menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya, dan mengambil keputusan berbasis data,” ujar Gubernur Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menghimpun masukan warga melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi JAKI, hingga forum partisipasi masyarakat. Informasi tersebut digunakan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan, dan menyempurnakan kebijakan daerah.

Menurut Gubernur Pramono, pemanfaatan data harus diikuti keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan warga. Hal itu menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (public trust). Saya meyakini bahwa kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintahnya hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” tegasnya.

Ia menyambut baik penyelenggaraan konferensi WAPOR Asia Pasifik di Jakarta. Balai Kota Jakarta, menurutnya, terbuka menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan berskala internasional.

“WAPOR Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 sebagai forum yang mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi opini publik dari berbagai negara. Tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa bersyukur acara ini diadakan di Jakarta. Saya terbuka jika instansi mau menggunakan Balai Kota untuk acara-acara konferensi internasional seperti ini,” paparnya.

Penyelenggaraan forum tersebut sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi, dan kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta akan terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Semoga Jakarta dapat menjadi platform bagi lahirnya pengetahuan dan kolaborasi baru dalam riset opini publik di seluruh Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik. Dan yang terakhir, jika Bapak dan Ibu membawa uang yang banyak, jangan lupa untuk berbelanja di Jakarta,” urai Gubernur Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan selamat kepada Litbang Kompas yang menerima Anugerah Media Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) 2026 atas konsistensinya menggunakan riset dalam pemberitaan dan analisis publik.

Konferensi WAPOR Asia Pasifik 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini diikuti 110 peserta dari 21 negara dengan pembahasan mencakup metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga geopolitik.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia sekaligus Ketua Penyelenggara, Philips J. Vermonte, mengatakan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan posisi strategisnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar.

“WAPOR Asia Pasifik menyelenggarakan konferensinya sejak 9 tahun lalu, dan tahun lalu Faculty of Islamic Studies of Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diminta menjadi host karena negara sebesar Indonesia sangat penting menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangan bagi Indonesia yang opini publiknya semakin kuat, di mana opini publik menjadi bagian penting dari proses politik dan kebijakan,” terangnya.

Sementara itu, Rektor UIII, Prof. Jamhari Makruf, menekankan pentingnya penguatan metodologi agar riset opini publik dapat dipercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.

“Riset yang baik harus berbasis pada tradisi akademik yang baik. Kita berharap survei-survei di Indonesia sound secara metodologi sehingga bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Ini langkah penting agar survei di Indonesia dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai pemerintah, sekaligus bagi pengambil kebijakan sebagai suara rakyat yang perlu didengar berdasarkan landasan metodologi dan teoritis yang kuat,” jelasnya.

Ketua Umum PERSEPI, Djayadi Hanan, menambahkan, penghargaan kepada media diberikan untuk mendorong pemanfaatan riset opini publik yang semakin berkualitas.

“Sebagai mitra penyelenggara, PERSEPI memberikan PERSEPI Media Award kepada media di Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam menggunakan dan mengembangkan riset, khususnya riset opini publik, baik dalam pemberitaan maupun analisis isu sosial-politik dan isu umum lainnya,” kata Djayadi. (Ilham)

Share:

Read More

Pengembangan Penataan Ruang Laut berbasis Masyarakat Dinilai Sebagai Terobosan

Pengembangan Penataan Ruang Laut berbasis Masyarakat Dinilai Sebagai Terobosan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengembangkan pilot project Penataan Ruang Laut/ Marine Spatial Planning (MSP) berbasis masyarakat di perairan Pantai Mertasari, Sanur, Bali. Pengembangan ini menjadi yang pertama di Indonesia, dan dinilai sebagai terobosan untuk menjamin peran masyarakat secara langsung dalam merencanakan tata ruang laut di wilayahnya.

Pantai Mertasari yang dikembangkan memiliki panjang 5,5 kilometer yang sebagian besar masuk dalam zona pariwisata dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2023-2043. Namun kawasan ini juga punya potensi ekosistem karbon biru lamun dan terumbu karang, terdapat aktivitas pelabuhan, perikanan, pariwisata, sebagai tempat upacara adat, hingga sebagai salah satu lokasi alternatif sea plane.

“Penataan ruang laut memang harus bisa dibumikan, diimplementasikan sampai tingkat masyarakat. Sehingga kita bisa mensinergikan tidak hanya dari sisi ekonomi dan ekologi, tapi juga masyarakat mendapat manfaatnya,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Didit Eko Prasetiyo dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (27/7).

KKP sudah menampung masukan dan ide dari para pemangku kepentingan mengenai rencana pemanfaatan ruang laut di sepanjang Pantai Mertasari, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Sanur, Bali baru-baru ini. Pesertanya mencakup perwakilan pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, media, hingga pelaku usaha yang beroperasi di Pantai Mertasari. 

Prof. Dr. Ir Akhmad Fauzi dari IPB University sebagai pemimpin forum diskusi menyebut para peserta berharap penerapan MSP berbasis masyarakat di Pantai Mertasari nantinya menghasilkan tiga komponen krusial, yakni ekologis yang dapat dipertahankan, peningkatan pemasukan masyarakat, serta tidak adanya konflik antar pemangku-kepentingan dalam memanfaatkan ruang laut. 

“Inisasi (MSP berbasis masyarakat) ini terobosan yang sangat baik, karena yang tahu cara mensejahterakan masyarakat itu bukan hanya dari pemerintah, tapi masyarakat itu sendiri. Jadi sejatinya ini memang menjadi role model di samping kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan. Jadi dua arah ini menjadi konvergensi yang sangat baik dalam konteks penataan ruang laut yang lebih berkelanjutan dan lebih efektif,” ujar Prof. Akhmad Fauzi. 

Praktik MSP berbasis masyarakat sudah dijalankan oleh banyak negara, seperti Jepang, Kanada, Korea, serta sejumlah negara Pasifik. Prof. Akhmad Fauzi pun optimis praktik tersebut dapat berjalan di Indonesia, seperti pengelolaan konservasi di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini juga melibatkan masyarakat.  

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana menyebut rencana pengembangan pilot project MSP berbasis masyarakat juga sejalan dengan peraturan daerah yang diterbitkan pemerintah provinsi. Kedua peraturan itu yakni Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043, dan Perda 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai yang melarang keras privatisasi pantai dan menjamin akses masyarakat.

Implementasi pilot project MSP berbasis masyarakat sendiri sudah dinantikan warga Desa Intaran, yang tinggal di sekitaran Pantai Mertasari, karena akan menjadi payung hukum dalam melindungi hak budaya dan beribadah warga.

“Ini adalah kepedulian pemerintah kepada masyarakat, karena kami di Bali menganggap laut itu kawasan yang disucikan. Segala upacara dari mulai yang besar bahkan yang kecil, kami lakukan di laut,” ungkap Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana.

Sebagai informasi, hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan di Bali akan dimasukan dalam dokumen implementasi MSP berbasis Masyarakat di Pantai Mertasari. KKP menargetkan pilot project ini dapat dijalankan pada Oktober mendatang. (Evi)

Share:

Read More

Menpar: Jember Fashion Carnaval Perkuat Daya Saing Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan pada acara puncak penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember. (Dok. Kemenpar)

Jember, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 sebagai salah satu event unggulan nasional yang tidak hanya memperkuat citra pariwisata Indonesia di tingkat global, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri kreatif, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam sambutannya pada puncak penyelenggaraan JFC 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Minggu (26/7), Menpar Widiyanti mengatakan JFC merupakan karnaval fesyen bertaraf internasional yang telah diselenggarakan secara konsisten sejak 2003. Selama lebih dari dua dekade, JFC berkembang menjadi identitas pariwisata Kabupaten Jember sekaligus etalase kreativitas Indonesia di mata dunia.

Perpaduan fesyen, seni pertunjukan, budaya, dan kreativitas menjadikan JFC sebagai panggung yang memperlihatkan kemampuan anak bangsa dalam menghadirkan karya yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara.

“Kita tidak hanya menyaksikan sebuah karnaval. Kita menyaksikan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia," kata Menpar Widiyanti.

Menpar menilai konsistensi JFC dalam menjaga kualitas penyelenggaraan menjadikannya salah satu event terbaik di Indonesia. Hal itu tercermin dari keberhasilannya masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) selama enam tahun berturut-turut sejak 2021. Pada 2026, JFC juga kembali masuk dalam jajaran Top 10 Karisma Event Nusantara untuk keempat kalinya.

Menurut Menpar, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa JFC memiliki standar penyelenggaraan yang semakin baik, kreativitas yang terus berkembang, serta daya tarik wisata yang mampu bersaing di tingkat internasional.

"Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Yayasan Jember Fashion Carnaval, serta seluruh pihak yang selama lebih dari dua dekade menjaga semangat dan kualitas penyelenggaraan JFC," kata Menpar.

Jember Fashion Carnaval 2026 diselenggarakan pada 24–26 Juli 2026 dengan mengusung tema "HEAL: Humanity, Earth and Life". Tema tersebut mengajak masyarakat membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif yang mengangkat pesan pelestarian lingkungan.

Pesan tersebut diwujudkan melalui empat agenda utama dan delapan defile teatrikal yang mengangkat nilai kemanusiaan, keberagaman budaya, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pendekatan kreatif tersebut memperkuat peran pariwisata sebagai media edukasi sekaligus mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain menghadirkan pertunjukan kelas dunia, JFC juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Pada penyelenggaraan tahun 2025, JFC menarik 557.509 wisatawan nusantara dan 284 wisatawan mancanegara, melibatkan 106 pelaku UMKM, 2.643 pekerja seni, serta 558 tenaga kerja, dengan nilai perputaran ekonomi mencapai Rp60,21 miliar.

Menurut Menpar, capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan event berkualitas mampu memberikan manfaat yang luas, mulai dari memperkuat promosi destinasi, membuka peluang usaha bagi masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, hingga menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan pengalaman penyelenggaraan lebih dari dua dekade serta konsistensinya sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara, Menpar berharap JFC terus berkembang sebagai karnaval fesyen berkelas dunia yang semakin memperkuat daya saing pariwisata Indonesia sekaligus memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

"Kementerian Pariwisata akan terus mendukung Jember Fashion Carnaval agar semakin berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat."

“Pariwisata tidak hanya tentang menghadirkan lebih banyak wisatawan, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak manfaat ekonomi, serta lebih banyak ruang bagi pelaku seni, UMKM, dan masyarakat untuk tumbuh bersama," kata Menpar Widiyanti.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, dengan Jember Fashion Carnaval sebagai salah satu penggerak utamanya.

"JFC adalah produk daerah yang kini telah menjadi kebanggaan nasional bahkan dikenal di tingkat internasional. JFC memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat," kata Fawait.

Menjaga Konsistensi

Selama lebih dari dua dekade, Jember Fashion Carnaval berkembang menjadi identitas pariwisata sekaligus ruang pengembangan kreativitas generasi muda. Melalui semangat kolaborasi dan pelestarian budaya, JFC terus menghadirkan inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.

Presiden Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan mengatakan JFC kini tidak lagi sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang membuka ruang bagi generasi muda untuk berkarya, berpartisipasi, dan tumbuh bersama.

Menurutnya, JFC juga menjadi sarana memperkuat daya tarik Jember sebagai destinasi wisata sekaligus membuka peluang investasi melalui pengembangan ekonomi kreatif.

"JFC adalah sebuah pergerakan untuk membawa perubahan, baik bagi manusianya, generasi mudanya, maupun kotanya," ucap Budi.

Ia menjelaskan regenerasi menjadi salah satu kekuatan utama JFC. Jika pada masa awal penyelenggaraan proses kreatif masih banyak didampingi penyelenggara, kini hampir seluruh proses mulai dari penggalian ide hingga eksekusi karya telah dilakukan secara mandiri oleh generasi muda.

"Di tahun ini, 99 persen konten kreatif sudah berada di tangan adik-adik generasi muda. Kami hanya mendampingi agar nilai-nilai Jember Fashion Carnaval tetap terjaga," katanya.

Menurut Budi, setiap karya yang ditampilkan tidak hanya menonjolkan keindahan kostum, tetapi juga menyampaikan pesan yang kuat kepada masyarakat.

"Karena sebuah pertunjukan bukan sekadar tentang membuat kostum yang indah, tetapi juga menyampaikan sebuah pesan. Kami optimistis pada masa mendatang JFC akan sepenuhnya dijalankan oleh generasi muda, sementara kami menyiapkan jejaring dan penguatan ekosistemnya," tutur Budi.

Budi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata yang secara konsisten menempatkan JFC dalam jajaran Top 10 Karisma Event Nusantara.

"Kami berharap Jember Fashion Carnaval dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan kegiatan kreatif dan melahirkan destinasi wisata berbasis seni di berbagai wilayah Indonesia," katanya.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti dalam kegiatan tersebut Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Hafiz Agung Rifai, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Dwi Marhen Yono. (Ros)

Share:

Read More

Kemenhut Perkuat Tata Kelola Kerja Sama di Hutan Konservasi dengan SIGMA KSDAE Versi Terbaru

Kemenhut Perkuat Tata Kelola Kerja Sama di Hutan Konservasi dengan SIGMA KSDAE Versi Terbaru. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business). Atas arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kementerian Kehutanan juga terus mempercepat transformasi layanan kehutanan melalui digitalisasi di berbagai unit kerja sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.

Pengelolaan hutan konservasi tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan kawasan yang optimal. Direktur Perencanaan Konservasi, Ammy Nurwati, menyampaikan saat ini terdapat 525 perjanjian kerja sama aktif penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang tersebar di 87 unit pelaksana teknis dan daerah di seluruh Indonesia, dengan melibatkan BUMN, BUMD, kementerian/lembaga, pelaku usaha, LSM, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, dan yayasan.

Sebagai bagian dari transformasi digital tersebut, Direktorat Perencanaan Konservasi meluncurkan Sistem Informasi Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (SIGMA KSDAE) versi terbaru pada Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru Tahun 2026 pada 15 Juli 2026.

SIGMA KSDAE merupakan pengembangan dari sistem informasi perjanjian kerja sama yang sebelumnya digunakan sebagai instrumen monitoring internal. Penyempurnaan sistem dilakukan berdasarkan hasil evaluasi implementasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menghadirkan platform yang lebih adaptif, terintegrasi, dan terdokumentasi.

"Melalui pembaruan ini, SIGMA KSDAE mengintegrasikan seluruh siklus penyelenggaraan kerja sama dalam satu sistem, mulai dari permohonan kerja sama baru, perubahan, dan perpanjangan, proses kajian lapangan, persetujuan hingga tingkat Menteri, penerbitan perjanjian kerja sama, penyusunan dokumen perencanaan (RPP, RKL, dan RKT), pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, hingga pengakhiran perjanjian," ujar Ammy.

Selain mendukung pengelolaan data dan proses bisnis secara real time, SIGMA KSDAE juga memberikan akses kepada mitra kerja sama untuk memantau perkembangan pelaksanaan perjanjian secara lebih transparan. Ammy mengungkapkan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Ammy juga meyakini bahwa pembaruan SIGMA KSDAE akan memperkuat tata kelola kerja sama kawasan konservasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Pengembangan SIGMA KSDAE juga merupakan pengejawantahan transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif, adaptif, kolaboratif, dan akuntabel, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenag Matangkan Materi Edukasi Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ

Kemenag Matangkan Materi Edukasi Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama mematangkan penyusunan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) yang akan diinsersikan ke dalam mata pelajaran agama di seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Materi tersebut disusun secara kolaboratif oleh seluruh direktorat pendidikan lintas agama dengan mengacu pada ajaran agama masing-masing dalam satu kerangka kebijakan Kementerian Agama.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi'i menegaskan, meski materi disusun oleh masing-masing direktorat pendidikan agama, hasil akhirnya harus menjadi kebijakan bersama di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya, draf tersebut perlu diplenokan terlebih dahulu agar memiliki kesepahaman lintas agama sebelum ditetapkan sebagai kebijakan kementerian.

"Itu memang harus atas sepengetahuan dan hasil kesepakatan bersama," ujar Wamenag dalam rapat koordinasi pimpinan Kementerian Agama, Senin (27/7/2026).

Ketua Tim Penyusun, Prof. Inung, menjelaskan setiap direktorat pendidikan agama tengah menyusun draf materi sesuai ajaran agamanya karena akan diinsersikan ke dalam mata pelajaran agama di masing-masing satuan pendidikan. Meski demikian, seluruh materi akan berada di bawah satu payung kebijakan Kementerian Agama.

"Materi ini akan memiliki payung bersama. Jadi ada payung besarnya. Dari payung besar itu kemudian baru nanti akan diturunkan ke dalam materi di masing-masing pendidikan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing," kata Prof. Inung.

Menurutnya, materi tersebut akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Selain menegaskan sikap terhadap budaya LGBTQ, materi juga dirancang untuk tetap menghormati harkat dan martabat manusia serta tidak menjadi pintu bagi praktik perundungan (bullying).

Ia menambahkan, draf materi ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus. Setelah itu, draf akan dibahas bersama para pakar dan pemangku kepentingan sebelum ditetapkan sebagai materi pembelajaran di lingkungan lembaga pendidikan Kementerian Agama.

Dalam rapat tersebut, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Kristen, Direktorat Pendidikan Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, serta Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu melaporkan perkembangan penyusunan materi sesuai karakteristik pendidikan agama masing-masing. Seluruhnya menyatakan kesiapan menyelesaikan penyusunan materi sesuai target yang telah ditetapkan.

Wamenag mengatakan penyusunan materi tersebut bertujuan membangun kesadaran peserta didik di seluruh institusi pendidikan Kementerian Agama. Menurutnya, perhatian terhadap isu tersebut juga perlu diperkuat di lingkungan perguruan tinggi.

"Paling tidak kita sudah melihat sisi yang sangat penting, membangun kesadaran pencegahan penyebaran budaya LGBT ini di semua anak didik dan peserta didik di institusi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama," katanya.

Selain melalui lembaga pendidikan, Wamenag juga mendorong agar upaya edukasi diperluas melalui ruang-ruang pembinaan keagamaan. Menurutnya, penyuluh agama, rumah ibadah, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran strategis dalam memperkuat edukasi kepada masyarakat.

Menanggapi arahan tersebut, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengatakan pihaknya telah menyiapkan pedoman edukasi keagamaan dan penyuluhan Islam terkait isu LGBTQ. Pedoman tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dengan draf materi yang tengah disusun tim, termasuk dengan melibatkan tim penerangan agama Islam.

"Yang kami susun ini lebih ke kaifiyah-nya, bagaimana mencegah penyebaran budaya LGBTQ. Substansinya tentu ada, tetapi lebih banyak bagaimana kita menangani kalau ada persoalan-persoalan semacam itu. Nah penyuluh agama tentu harus tahu itu. Saya kira ini menjadi concern kita bersama," ujar Abu Rokhmad. (Subhan)

Share:

Read More

BKSAP Dorong Penguatan Peran Parlemen dalam Percepatan SDGs di HLPF 2026 New York

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan komitmen DPR RI memperkuat peran parlemen dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan. 

Komitmen tersebut disampaikan delegasi Indonesia pada High-Level Political Forum on Sustainable Development(HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Menurut Syahrul, pencapaian SDG 11 membutuhkan dukungan parlemen melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk menjamin pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, serta memperkuat ketahanan kota menghadapi perubahan iklim.

"DPR RI memandang implementasi SDG 11 secara komprehensif sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau, sistem transportasi publik yang terintegrasi, serta lingkungan perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (27/07/2026).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, urbanisasi yang terus meningkat telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persentase penduduk perkotaan naik dari 48 persen pada 1990 menjadi 58,8 persen pada 2025. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan dalam penyediaan perumahan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

Syahrul menambahkan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam pencapaian Agenda 2030. Hingga 2025, sebanyak 62,7 persen indikator SDGs telah mencapai target. Indonesia juga naik 25 peringkat menjadi posisi ke-77 dari 167 negara dalam pencapaian SDGs dibandingkan 2019.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pencapaian SDGs secara global masih berada di luar jalur (off track). Baru sekitar 16 persen target SDGs yang diperkirakan tercapai tepat waktu. Ketegangan geopolitik, kesenjangan pendanaan bagi negara berkembang, serta ketimpangan akses terhadap teknologi digital dan teknologi hijau menjadi tantangan utama.

Karena itu, Syahrul mendorong parlemen di seluruh dunia mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan nasional selaras dengan target SDGs. Upaya tersebut mencakup penguatan perlindungan sosial, termasuk bagi pekerja sektor informal, pemberian insentif bagi transisi energi yang berkeadilan, serta harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, energi, infrastruktur, dan sosial.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar parlemen melalui HLPF sebagai wadah membangun kemitraan global yang inklusif.

"Keberhasilan Agenda 2030 membutuhkan komitmen kolektif seluruh negara. Parlemen memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Hormati Undur Diri Perry Warjiyo, Komisi XI Siap Jalankan Fit and Proper Test Secara Objektif

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro menyatakan menghormati keputusan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pasalnya, pengunduran diri tersebut merupakan hak pribadi yang harus diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

“Kami menghormati keputusan Bapak Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri tersebut merupakan hak yang bersangkutan dan tentu proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia,” ujar Fauzi melalui keterangan secara tertulis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Berdasarkan informasi yang ia terima, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab itu, dirinya menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry Warjiyo selama memimpin Bank Indonesia demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Perry Warjiyo atas pengabdian dan kontribusinya selama memimpin Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan,” katanya.

Pun, ia berharap Gubernur Bank Indonesia yang baru nantinya mampu menjaga independensi bank sentral sesuai amanat undang-undang, sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan moneter di tengah dinamika ekonomi global.

“Ke depan, harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang undang, memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari kewenangan konstitusional DPR RI, jelasnya, Komisi XI DPR RI juga memastikan akan menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia secara profesional. 

“Kami akan menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia secara objektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan bangsa serta negara,” pungkas Fauzi. (Dinda)

Share:

Read More

Tindak Lanjuti Catatan Rakor Nasional, Pemprov Sulbar Perkuat Kolaborasi Pengendalian Inflasi dan BSPS

Tindak Lanjuti Catatan Rakor Nasional, Pemprov Sulbar Perkuat Kolaborasi Pengendalian Inflasi dan BSPS. (Dok. Pemprov Sulbar)

Sulawesi Barat, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyambut berbagai catatan strategis yang disampaikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi pasokan BBM serta Program Tiga Juta Rumah, Senin (27/7/2026). 

Pemprov Sulbar menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov Sulbar, Rachmad, menegaskan bahwa pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Langkah ini mencakup penanganan ancaman inflasi, mitigasi dampak puncak musim kemarau terhadap sektor pangan, hingga penyelesaian kendala pendataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang masih berada di bawah kuota alokasi.

Khusus penanganan inflasi, Rachmad menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang secara konsisten membangun kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Barat.

“Kami terus membangun koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang turut membantu, termasuk dari Kepala Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho, yang senantiasa memberikan pendampingan dan masukan dalam mendukung TPID di Provinsi Sulbar,” ungkap Rachmad.

Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam merespons arahan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, terutama terkait efisiensi rantai distribusi bahan pangan pokok seperti bawang putih dan kelancaran penyaluran BBM di lapangan.

Selain pengendalian harga barang kebutuhan pokok, perhatian serius Pemprov Sulbar juga ditujukan pada pemenuhan target program bantuan perumahan swadaya dari pemerintah pusat. Berdasarkan evaluasi nasional, banyak daerah masih terkendala dalam proses verifikasi data calon penerima bantuan yang berujung pada tingginya selisih antara kuota alokasi dan realisasi di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Sulbar berkomitmen mempercepat proses sinkronisasi dan verifikasi data di tingkat kabupaten. Langkah cepat ini diambil agar alokasi bantuan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat terserap secara optimal serta benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Sulawesi Barat. (Fatima)

Share:

Read More

Perpusnas Dorong Perpustakaan Desa Badung Jadi Pusat Literasi Informasi

Perpusnas Dorong Perpustakaan Desa Badung Jadi Pusat Literasi Informasi. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Joko Santoso mengatakan perpustakaan desa diharapkan tidak lagi dibicarakan Sebagai ruangan tempat menumpuk buku, melainkan menjadi pusat literasi informasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

"Hari ini kita tidak berkumpul sekadar untuk membicarakan perpustakaan sebagai ruangan tempat menumpuk buku. Lebih jauh dari itu, kita sedang membicarakan masa depan kemanusiaan yang bermula dari desa. Berarti, sejatinya kita berbicara tentang upaya mengangkat martabat masyarakat, membebaskan mereka dari kebodohan, dan mengentaskan kemiskinan," ungkapnya.

Joko juga menyampaikan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga infrastruktur pikiran melalui perpustakaan daerah, yang jauh lebih krusial untuk investasi jangka panjang. Baginya, anggaran desa yang disisihkan untuk program literasi dan perpustakaan adalah investasi yang akan mengubah generasi penerus di desa.

Literasi memainkan peran utamanya, bukan lagi sekadar kemampuan mengeja huruf, namun kemampuan mencerna informasi, menciptakan inovasi, dan bertahan hidup. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha rumahan dapat memanfaatkan koleksi buku terapan dan akses internet sehat di perpustakaan desa untuk mempelajari teknik pengemasan produk dan pemasaran digital.

Dalam Workshop Penguatan Literasi Daerah untuk Perbekel se-Kabupaten Badung, Senin (27/7/2025), Joko menambahkan contoh lain dari sektor pertanian yaitu ketika seorang petani mampu menemukan teknik pertanian organik atau cara mengatasi hama dari literatur yang disediakan di balai desa, sehingga memberikan hasil panen yang melimpah.

"Literasi menyelamatkan manusia dari ketidakberdayaan ekonomi. Literasi memberikan kemandirian. Tanpa literasi, masyarakat kita hanya akan menjadi penonton di tengah perubahan zaman, atau lebih buruk lagi, mudah terombang-ambing oleh hoax dan penipuan digital yang marak terjadi saat ini," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kabupaten Badung, Tjokorda Istri Mas Kartikawati mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran para perbekel bahwa literasi merupakan fondasi pelayanan publik dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

"Membangun kesadaran akan pentingnya literasi, membangun komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan budaya baca, serta meningkatkan partisipasi masyarakat budaya baca sebagai bagian dari meningkatkan literasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris IPI sekaligus President ASEAN Public Library Information Network, Chaerul Umam menyatakan bahwa perangkat desa khususnya perbekel perlu memahami literasi informasi dalam menghasilkan kebijakan yang tepat.

"Desa yang hebat dimulai dari informasi yang tepat. Perbekel tidak harus mengetahui semua hal, tetapi harus mampu membedakan informasi yang akurat dengan informasi yang menyesatkan," katanya.

Menurutnya, setiap kebijakan desa, mulai dari penyusunan APBDes hingga program pembangunan, harus didasarkan pada data yang valid.

"Perangkat desa membutuhkan literasi informasi karena setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan data yang benar. Tantangan saat ini semakin kompleks dengan maraknya hoax dan disinformasi. Perbekel menjadi benteng pertama masyarakat dalam menyaring informasi sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan," pungkasnya. 

Workshop ini terselenggara berkat kolaborasi antara PD IPI Kabupaten Badung dan IPI Pusat serta Perpusnas, didampingi juga oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung. Adapun peserta yang mengikuti sebanyak 30 orang, yang merupakan perbekel (kepala desa) dan pengelola perpustakaan desa se-Kabupaten Badung. (Deni)

Share:

Read More

Pembalap Muda Makin Bersinar, Mandalika Racing Series Round #3 Cetak Talenta Balap Masa Depan

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), memberikan penghargaan kepada juara 1 saat Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Round 3 yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Sirkuit, Lombok Tengah, Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Dok. KPK)

Lombok, WaraWiri.net - Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) Round #3 kembali membuktikan diri sebagai salah satu ajang balap motor paling bergengsi di Indonesia. Selama tiga hari penyelenggaraan pada 24–26 Juli 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, ratusan pembalap muda dari berbagai daerah bersaing ketat, sekaligus memperlihatkan semakin matangnya kualitas talenta balap nasional.

Sebanyak 107 starter atau pembalap, turun bersaing di berbagai kelas yang dipertandingkan, mulai dari National Sport 150cc, National Sport 250cc, Supersport 600, Indonesia Junior Talent Cup U-15, Underbone 150, hingga Junior Sport 250 U-18. Antusiasme peserta yang terus meningkat menjadi bukti bahwa Pertamina MRS semakin dipercaya sebagai panggung pembinaan pembalap menuju level yang lebih tinggi.

Ketua Pelaksana Pertamina MRS, Arif Syahbani, mengatakan penyelenggaraan putaran ketiga menghadirkan terobosan baru melalui penerapan sistem kualifikasi Q1 dan Q2 yang selama ini digunakan pada ajang balap dunia seperti Moto3, Moto2, hingga MotoGP.

Menurut Arif, penerapan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya membekali pembalap Indonesia dengan pengalaman dan pemahaman terhadap standar kompetisi internasional sejak dini, sehingga mereka semakin siap bersaing di level yang lebih tinggi.

Di kesempatan yang sama, CEO Pride Motorsport, Eddy Saputra, menilai kualitas persaingan pada putaran ketiga semakin meningkat. Selain jumlah peserta yang terus bertambah, kemampuan para pembalap juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Persaingan di Round 3 ini semakin ketat, dan berlangsung seru. Saya ucapkan terimakasih kepada Pertamina atas dukungan yang konsisten, sehingga pembinaan pembalap muda Indonesia terus berjalan dan membuka peluang mereka berprestasi di level nasional maupun internasional,"ujar Eddy.

Komitmen tersebut juga ditegaskan oleh VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, yang hadir langsung menyerahkan penghargaan kepada para juara. Menurutnya, dukungan dalam Pertamina MRS merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem olahraga otomotif nasional.

"Pertamina berupaya membangun eksosistem otomotif untuk dunia balap tanah air, tentunya agar para pembalap mendapatkan wadah kompetisi tingkat nasional yang menjadi modal untuk berkiprah di ajang balap yang lebih besar berkelas internasional,”kata Baron.

Peran Pertamina MRS di mata peserta

Pembalap asal Lombok, Arai Agaska Dibani Laksana, yang berhasil meraih kemenangan di kelas Supersport 600 Race 2, menilai Pertamina MRS menjadi salah satu kejuaraan nasional yang memiliki peran besar dalam melahirkan generasi pembalap baru.

Hal senada disampaikan Irfan Ardiansyah yang sukses menjadi juara National Sport 250cc Race 2. Ia mengaku bangga atas pencapaian tersebut dan berharap dapat terus menjaga konsistensi prestasinya pada putaran-putaran berikutnya.

Pertamina MRS Round #3 2026 ditutup dengan mencetak para juara di enam kelas yang dipertandingkan. Sejumlah nama berhasil naik podium, di antaranya Irfan Ardiansyah (National Sport 250cc), Arai Agaska Dibani Laksana (Supersport 600), Fahmi Basam (National Sport 150cc), Bintang Pranata Sukma (Indonesia Junior Talent Cup U-15 dan Junior Sport 250 U-18), serta Fadli Rigani (Underbone 150cc).

Keberhasilan penyelenggaraan putaran ketiga ini semakin menegaskan posisi Pertamina Mandalika Racing Series sebagai salah satu fondasi penting dalam pembinaan olahraga balap motor Indonesia. Tidak hanya menghadirkan kompetisi yang berkualitas, ajang ini juga menjadi ruang lahirnya generasi baru pembalap Tanah Air yang diproyeksikan mampu bersaing di panggung internasional. (Fajar)

Share:

Read More

Mimpi Juara Dunia Dimulai dari Pertamina Mandalika Racing Series, Ini Bukti Nyatanya

Mimpi Juara Dunia Dimulai dari Pertamina Mandalika Racing Series, Ini Bukti Nyatanya. (Dok. Pertamina)

Lombok, WaraWiri.net - Bagi banyak pembalap muda Indonesia, Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) bukan sekadar ajang berburu podium. Dari lintasan inilah mimpi menuju panggung balap dunia mulai dibangun.

Memasuki Round 3 yang berlangsung pada 25–26 Juli 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, kejuaraan nasional ini kembali menjadi arena lahirnya talenta-talenta muda terbaik Indonesia.

Setiap putaran menjadi ruang pengembangan talenta pembalap muda yang mempertemukan kemampuan, mental bertanding, dan pengalaman berkompetisi sebagai bekal menembus level internasional.

Jejak keberhasilan pembalap Indonesia membuktikan bahwa Pertamina MRS menjadi salah satu jalur pengembangan talenta yang mampu mengantarkan pembalap muda mendunia.

Salah satunya adalah Veda Ega Pratama, juara Asia Talent Cup 2023 yang kemudian mencatatkan prestasi sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup dan Moto3. Sebelum bersinar di level internasional, Veda lebih dulu mengasah kemampuannya di Pertamina MRS pada kelas 250cc tahun 2023 dan kelas 600cc tahun 2024.

Nama lain yang juga berkembang melalui ajang ini adalah Muhammad Kiandra Ramadhipa. Pembalap muda yang kini berlaga di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan Moto3 Junior tersebut pernah bersaing di kelas 250cc Pertamina MRS pada musim 2023.

Tak kalah membanggakan, Fadillah Arbi Aditama juga menjadikan Pertamina MRS sebagai bagian penting dalam perjalanan kariernya. Lulusan Astra Honda Racing School angkatan 2018 ini mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang memenangi balapan FIM JuniorGP Moto3 di Catalunya pada 2023 serta pernah tampil di Kejuaraan Dunia Moto3 Mandalika.

Setelah tiga musim berkompetisi di Eropa dan berlaga di Asia Road Racing Championship (ARRC) AP250 pada 2025, Arbi kini naik ke kelas Supersport 600 bersama Astra Honda Racing Team melalui Pertamina MRS 2026. Menurut Arbi, kejuaraan ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang pembalap.

"Pertamina MRS menurut saya sangat penting karena membentuk mental dan mindset pembalap. Saya berharap dari ajang ini akan melahirkan banyak talenta Indonesia yang mampu bersaing di level internasional," ujarnya.

Semangat yang sama dirasakan Giovanni Cornelius Gani, pembalap muda asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dari tim Honda MTS AR Speed ASH21. Baginya, Pertamina MRS menjadi tempat belajar sekaligus mengasah kepercayaan diri untuk menghadapi persaingan yang lebih tinggi.

"Pertamina MRS sangat bagus karena membimbing calon pembalap masa depan Indonesia agar lebih fokus, teliti, dan percaya diri saat balapan," kata Giovanni.

Prestasi Giovanni pun terus menunjukkan perkembangan. Pada musim ini ia berhasil meraih podium ketiga Indonesia Junior Talent Cup U-15 di Pertamina Mandalika Racing Series 2026. Sebelumnya, ia juga menjadi Juara Nasional Motoprix 2025 serta menorehkan prestasi internasional melalui podium ketiga Race 2 SIC Ohvale Junior Championship di Johor, Malaysia, dan podium FIM MiniGP Malaysia.

CEO Pride Motorsport Eddy Saputra menilai dukungan Pertamina terhadap Pertamina MRS merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan olahraga balap Indonesia.

"Dukungan Pertamina merupakan investasi untuk membuka jalan bagi pembalap-pembalap muda Indonesia menuju level dunia. Kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk terus berkembang," ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Pertamina berkomitmen mendukung pengembangan talenta pembalap muda secara berkelanjutan melalui ekosistem kompetisi yang konsisten.

"Pertamina MRS menjadi salah satu bentuk komitmen kami dalam mendampingi perjalanan pembalap muda Indonesia. Kami ingin menghadirkan ekosistem pengembangan talenta yang mampu melahirkan pembalap berprestasi hingga siap bersaing di tingkat internasional," ujar Baron.

Melalui Pertamina Mandalika Racing Series, Pertamina tidak hanya menghadirkan kompetisi balap nasional, tetapi juga membangun jalur pengembangan talenta yang memberi kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk mengejar mimpi, mengukir prestasi, sejalan dengan semangat Energizing Indonesia.

Pertamina MRS merupakan bagian dari perjalanan menuju puncak penyelenggaraan event motosport dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, yang akan digelar Oktober mendatang. (Fajar)

Share:

Read More

Penetapan Deputi Gubernur Senior Sebagai Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia

Penetapan Deputi Gubernur Senior Sebagai Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026, sesuai dengan pasal 48 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BI), maka Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior, Saudari Destry Damayanti, sebagai pejabat Gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat (2) UU BI.

Bank Indonesia senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat UU BI. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanat masing-masing. (Budi)

Share:

Read More

Cetak Agen Perubahan, Kemenpora Dorong Akses Olahraga Disabilitas lewat ToT

Cetak Agen Perubahan, Kemenpora Dorong Akses Olahraga Disabilitas lewat ToT. (Dok. Kemenpora)

Semarang, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) terus mempercepat langkah pembinaan olahraga inklusif di tanah air. Guna meruntuhkan keterbatasan akses dan fasilitas, Kemenpora menggelar Training of Trainers (ToT) Penggerak Olahraga Disabilitas di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 25-26 Juli 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh 115 peserta dari National Paralympic Committee (NPC) Jawa Tengah dan Special Olympics Indonesia (SOIna) ini dibuka secara resmi oleh Analis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Dwijayanto Sarosa Putera.

Dalam sambutannya, Dwijayanto menyoroti angka partisipasi olahraga penyandang disabilitas di Indonesia yang saat ini baru menyentuh 11,6 persen. Menurutnya, ToT ini menjadi salah satu jawaban konkret pemerintah atas ketimpangan tersebut.

"Fakta di lapangan menunjukkan rendahnya partisipasi ini bukan karena teman-teman disabilitas tidak ingin berolahraga, melainkan akibat minimnya akses, keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, serta langkanya dukungan tenaga pelatih yang memiliki kompetensi inklusi," tegas Dwijayanto.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pelatihan ini lebih dari sekadar transfer ilmu teknis. "Kami berharap para peserta pulang bukan sekadar sebagai master trainer, melainkan sebagai agen perubahan, pemandu bakat (talent scout), dan penyala harapan di komunitas masing-masing untuk menemukan talenta-talenta berprestasi," tambahnya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan komprehensif yang dimulai dari pemaparan materi oleh narasumber, sesi praktik olahraga secara langsung, dan ditutup dengan evaluasi atau post-test untuk mengukur penyerapan kompetensi.

Langkah Kemenpora ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Tengah, Anton Asfihani, yang hadir mewakili Kepala Dinas, menyebut kegiatan ini sebagai langkah vital bagi ekosistem olahraga disabilitas.

"Pelaksanaan Training of Trainers ini merupakan agenda strategis untuk menjaga keberlanjutan pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia. Kami berharap program ini memberikan dampak signifikan bagi keolahragaan disabilitas, khususnya di wilayah Jawa Tengah," ujar Anton.

Apresiasi senada turut disampaikan oleh Ketua Bidang Organisasi NPCI Jawa Tengah, Slamet Widodo, Ia menilai program ToT ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan keberpihakan Kemenpora terhadap penyandang disabilitas.

Kepada para peserta, Slamet berpesan agar mereka menyadari pentingnya peran yang kini diemban. "Menjadi penggerak olahraga adalah tugas yang sangat strategis, bukan hal remeh. Melalui olahraga, sudah terbukti seseorang bisa meningkatkan kualitas dirinya, bahkan bisa 'naik level' melalui jalur prestasi," tuturnya.

Dampak dari pelatihan ini pun langsung dirasakan oleh peserta. Widyawati, salah satu peserta yang berlatar belakang relawan organisasi olahraga disabilitas, mengaku bersyukur atas pembekalan yang diterimanya.

"Ilmu yang saya dapatkan di sini akan saya gunakan untuk menjaring teman-teman disabilitas di pelosok daerah agar mau bergerak aktif. Syukur-syukur dari pergerakan ini, kita bisa mendapatkan talenta baru yang siap dibina untuk mencetak prestasi," ungkap Widyawati.

Lewat lahirnya ratusan penggerak baru ini, Kemenpora menargetkan adanya efek bola salju (snowball effect) dalam penyebarluasan ilmu keolahragaan disabilitas di daerah, sehingga pembinaan olahraga inklusif dapat berjalan secara berkesinambungan. (Isna)

Share:

Read More

Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Bangkitkan UMKM dan Beri Dampak Ekonomi bagi Masyarakat

Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Bangkitkan UMKM dan Beri Dampak Ekonomi bagi Masyarakat. (Dok. Kemenpora)

Bandung, WaraWiri.net - Opening ceremony Piala Presiden 2026 berlangsung meriah di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7) malam. Tidak hanya serunya laga Persib Bandung menghadapi Arema FC, Piala Presiden tahun ini juga menjadi ajang pemberdayaan UMKM. 

Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait mengatakan penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini meningkat dibanding edisi sebelumnya. Selain total hadiah juara yang naik menjadi Rp6 miliar, jumlah peserta dari luar negeri juga bertambah sehingga kualitas persaingan semakin meningkat.

"Hadiahnya naik, tadinya 5,5 miliar jadi 6 miliar. Kemudian peserta luar negerinya juga nambah. Dulu cuma dua ya tahun lalu dua ya? Port FC sama Oxford United. Sekarang ada tiga ya," kata Maruarar.

Tak hanya dari sisi pertandingan, Maruarar menyebut panitia juga memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan pelaku UMKM di sekitar stadion. Menurutnya, proses kurasi dilakukan agar pelaku usaha yang sudah berkembang maupun yang sedang merintis sama-sama mendapat kesempatan memasarkan produknya.

"Saya lihat pengelolaan UMKM-nya lebih bagus sekarang. Lebih bersih, terus tempat-tempatnya disiapkan, lebih ramai juga. Karena saya minta sama Ketua Pelaksana, untuk UMKM itu serius ditangani dengan cara tadi, pilih yang brand-brand-nya yang sudah besar dan yang belum besar tapi punya potensi untuk besar," ujarnya.

Maruarar juga menilai harga tiket yang dipatok Rp50 ribu menjadi salah satu alasan tingginya antusiasme masyarakat. Menurutnya, sepak bola harus menjadi hiburan yang berkualitas namun tetap terjangkau.

"Kan buat hiburan rakyat, dan supaya rakyat itu bisa mendapatkan hiburan yang berkualitas ya. Terjangkau, berkualitas, aman, makanannya juga terjangkau juga. Kan harusnya negara begitu kan, kalau negara hadir itu ya membuat hiburan yang berkualitas, bayar tiketnya murah, makanannya juga oke, tempatnya bersih, aman," tegasnya.

"Saya pikir ini harus jadi model buat pengelolaan sepak bola, supaya industri olahraga kita makin maju. Makanya kita diaudit kan selalu oleh PwC dengan sebaik-baiknya. Dan juga tidak menggunakan uang negara ya, tidak ada dari BUMN, tidak ada dari APBN. Jadi semuanya dari swasta," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden 2026 Tsamara Amany mengungkapkan seluruh tiket pertandingan pembuka ludes terjual sebelum kick-off. Sebanyak 24 ribu penonton memadati Stadion Si Jalak Harupat untuk menyaksikan rangkaian pertandingan hari pertama.

"Antusiasme penonton luar biasa, tiket yang terjual sebanyak 24.000 lembar dan sudah habis terjual (sold out)," ujar Tsamara.

Ia mengatakan panitia telah menyiapkan seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari pengamanan hingga kebersihan stadion dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk membangun budaya baru di kalangan suporter.

"Kami ingin meninggalkan budaya yang baik bagi suporter dan penonton ke depannya. Jadi malam ini tinggal kita lihat apakah pertandingannya berlangsung seru atau tidak. Insyaallah semuanya berjalan lancar," tuturnya.

Menurut Tsamara, pertandingan Persib melawan Arema juga menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa rivalitas suporter dapat berjalan secara positif dalam suasana yang aman dan tertib.

"Bahwa selama semuanya dapat dijaga dengan baik, kualitas pertandingan baik, keamanan baik, penempatan penonton tertata rapi, dan seluruh aspek dipastikan berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi pertemuan dua kelompok suporter yang positif," harapnya.

Selain menghadirkan pertandingan berkualitas, Piala Presiden 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Panitia melibatkan 100 UMKM, masing-masing 50 pelaku usaha di Bandung dan 50 di Surabaya, yang dipilih melalui proses kurasi ketat.

Tsamara berharap kehadiran puluhan ribu suporter selama turnamen dapat menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga berbagai usaha lokal lainnya.

"Karena itu kami melibatkan UMKM dan berharap kehadiran suporter dari luar daerah dapat mendorong sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Ada efek berganda (multiplier effect) yang ingin kami hadirkan," pungkasnya.

Sejumlah pejabat turut menghadiri seremoni pembukaan, di antaranya Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Isna)

Share:

Read More

KAI Tekan Intensitas Energi hingga 22%, Efisiensi Operasi Meningkat di Tengah Pertumbuhan Layanan

KAI Tekan Intensitas Energi hingga 22%, Efisiensi Operasi Meningkat di Tengah Pertumbuhan Layanan. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan efisiensi penggunaan energi dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sepanjang 2025, total penggunaan energi KAI tercatat sebesar 10.107.302 gigajoule (GJ), turun 15,39% dibandingkan 2024 sebesar 11.945.467 GJ.

Penurunan tersebut berlangsung ketika skala pelayanan perusahaan terus berkembang. Pada 2025, jumlah pelanggan yang menjadi dasar perhitungan intensitas energi mencapai 492.657.571 pelanggan, meningkat 8,67% dibandingkan 2024 sebanyak 453.343.189 pelanggan. Volume layanan barang juga meningkat dari 69.201.670 ton pada 2024 menjadi 69.571.601 ton pada 2025.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, peningkatan produktivitas energi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kereta api. Pengelolaan energi dilakukan melalui pengukuran konsumsi, pemantauan berkala, penguatan tata kelola, serta evaluasi pada seluruh wilayah operasional KAI.

“Energi menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan perjalanan kereta api, merawat sarana dan prasarana, serta mendukung fasilitas pelayanan. KAI terus mengelolanya secara terukur agar peningkatan layanan dapat berjalan dengan konsumsi energi yang semakin efisien,” ujar Anne.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan KAI 2025, intensitas pemakaian energi per pelanggan turun dari 0,0263 GJ per pelanggan pada 2024 menjadi 0,0205 GJ per pelanggan pada 2025. Penurunan sebesar sekitar 22,05% tersebut menunjukkan bahwa energi yang digunakan untuk melayani setiap pelanggan semakin rendah.

Efisiensi juga terlihat pada layanan barang. Intensitas energi per ton barang turun 15,82%, dari 0,1726 GJ per ton pada 2024 menjadi 0,1453 GJ per ton pada 2025. Sementara itu, intensitas energi terhadap pendapatan turun 14,57%, dari 0,3308 GJ per Rp miliar menjadi 0,2826 GJ per Rp miliar.

“Data intensitas memberi gambaran mengenai hubungan antara energi yang digunakan dengan skala layanan yang dihasilkan. Semakin rendah intensitasnya, semakin efisien energi yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan, mengelola layanan barang, dan mendukung aktivitas bisnis perusahaan,” kata Anne.

Dari sisi sumber energi, konsumsi KAI pada 2025 didominasi oleh Biosolar B40/B35 sebanyak 255.047,87 kiloliter atau setara 9.666.314,31 GJ. Jumlah tersebut menurun dibandingkan 2024 sebanyak 305.585,40 kiloliter atau 11.581.686,81 GJ.

Adapun penggunaan solar tercatat sebesar 318,78 kiloliter atau 12.081,92 GJ pada 2025. Pada 2024, penggunaan solar mencapai 211,28 kiloliter atau 8.007,52 GJ, sedangkan pada 2023 sebesar 229,31 kiloliter atau 8.690,72 GJ.

KAI juga memanfaatkan energi baru terbarukan dari pembangkit listrik tenaga surya serta listrik yang dipasok PLN. Perhitungan konsumsi energi mencakup unit kerja di seluruh wilayah operasional KAI, termasuk kegiatan perkeretaapian dan fasilitas pendukungnya.

Pada 2025, KAI mengimplementasikan penggunaan bahan bakar B40 pada operasional kereta api. Uji coba dilakukan pada lokomotif layanan barang relasi Jakarta–Surabaya dan mesin genset KA Bogowonto relasi Lempuyangan–Pasar Senen.

Untuk mendukung pengujian tersebut, KAI membangun fasilitas pencampuran dan pengisian B40 di lima lokasi, yaitu Cipinang, Arjawinangun, Lempuyangan, Cepu, dan Pasar Turi. Pada akhir 2025, KAI juga mulai menyiapkan pengujian B50 yang sudah diterapkan secara bertahap pada Juli 2026.

Anne menjelaskan, capaian efisiensi energi semakin relevan seiring pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group. Sepanjang Semester I 2026, KAI Group melayani 258.993.359 pelanggan, meningkat 7,55% dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 240.805.920 pelanggan.

Pertumbuhan tersebut berasal dari berbagai layanan KAI Group. Layanan KA jarak jauh dan lokal yang dikelola KAI melayani 29.858.267 pelanggan, meningkat 8,72% dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 27.463.555 pelanggan.

KAI Commuter melayani 204.151.200 pelanggan, naik 6,58% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 191.540.583 pelanggan. LRT Jabodebek melayani 16.018.911 pelanggan, meningkat 22,84% dari 13.040.403 pelanggan.

KA Makassar–Parepare juga mencatat 172.015 pelanggan, naik 15,44% dibandingkan Semester I 2025 sebanyak 149.014 pelanggan. Sementara itu, KAI Wisata melayani 164.743 pelanggan, meningkat 64,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada layanan barang, KAI melayani 32.498.043 ton sepanjang Semester I 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 26.534.095 ton batu bara dan 5.963.948 ton komoditas nonbatu bara.

“Pertumbuhan pelanggan dan besarnya volume barang perlu diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang semakin baik. KAI mengarahkan efisiensi energi agar perjalanan tetap andal, kapasitas layanan terjaga, dan dampak lingkungan dapat dikelola secara bertahap,” ujar Anne.

KAI turut menyelenggarakan pelatihan manajemen energi untuk meningkatkan pemahaman pekerja mengenai penghematan dan efisiensi. Pengembangan kompetensi tersebut mendukung upaya perusahaan membangun kebiasaan kerja yang lebih sadar energi dalam kegiatan operasional maupun fasilitas pendukung.

Dalam membaca perkembangan intensitas energi, KAI memperhatikan adanya penyempurnaan metode perhitungan dan validasi data konsumsi energi pada 2025. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar pengukuran semakin relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Efisiensi energi akan terus menjadi bagian dari evaluasi operasional KAI. Dengan skala pelayanan yang semakin besar, pengelolaan energi perlu dijalankan secara disiplin, berbasis data, dan terhubung dengan agenda keberlanjutan perusahaan,” tutup Anne. (Fitri)

Share:

Read More