Transformasi ANTAM di Tambang Rakyat, KPK Tekankan Prinsip Kehati-hatian

KPK Terima Audiensi PT Aneka Tambang (ANTAM) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). (Dok. KPK/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberi perhatian serius terhadap rencana strategis PT Aneka Tambang (ANTAM) Persero menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

KPK mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa langkah ANTAM masuk ke sektor tambang rakyat harus dibarengi mitigasi risiko yang ketat.

Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan.

Setyo mendorong ANTAM memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT ANTAM, Untung Budiharto, mengakui transformasi perusahaan saat ini menghadapi tantangan makroekonomi, dinamika geopolitik, hingga regulasi yang semakin kompleks.

Karena itu, ANTAM menggandeng KPK untuk memperkuat mitigasi risiko hukum di tengah kompetisi pasar global melalui berbagai rekomendasi perbaikan.

“Ke depan, kami berharap dapat menjadi percontohan praktik baik atau role model bagi perusahaan lainnya khususnya di holding,” ujarnya.

Ia menegaskan, transformasi perusahaan diarahkan untuk menjaga daya saing sekaligus memperkuat mitigasi risiko hukum.

ANTAM memandang kolaborasi dengan KPK penting untuk memastikan setiap keputusan bisnis selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan publik.

Selain penguatan pengawasan, ANTAM juga mendorong penyetaraan kebijakan dengan sektor swasta guna meningkatkan produktivitas.

Langkah ini dinilai krusial untuk memaksimalkan kontribusi terhadap pemasukan negara di tengah persaingan domestik maupun internasional.

Audiensi tersebut turut dihadiri pimpinan kedua belah pihak, termasuk Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto dan Ibnu Basuki Widodo, serta jajaran direksi ANTAM.

KPK memastikan akan terus memonitor operasional BUMN di sektor minerba guna memastikan prinsip kepatuhan dan akuntabilitas tetap menjadi pilar utama pengelolaan kekayaan alam Indonesia. (Widy/Putra)

Share:

Read More

Menteri Kehutanan: Perhutanan Sosial Jadi Pengungkit Kesejahteraan dan Pelestarian Hutan

Menteri Kehutanan: Perhutanan Sosial Jadi Pengungkit Kesejahteraan dan Pelestarian Hutan. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan saat membuka Lesson Learned Workshop bertajuk “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” di Jakarta, Kamis (19/2).

“Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Kehutanan.

Ia menjelaskan, melalui skema perhutanan sosial, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses legal kini diberikan izin resmi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

“Dengan program perhutanan sosial ini, masyarakat yang dulu dilarang masuk ke hutan, justru kita bolehkan, kita berikan izin untuk masuk ke hutan, untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Menurutnya, akses tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan dan ekonomi lokal, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

“Program perhutanan sosial ini akan menjadi satu program yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pada saat yang sama juga melestarikan hutan,” tambahnya.

Menhut juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat.

“Yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan kehidupan mereka, livelihood mereka, bersama-sama berkomitmen menjaga hutan secara lestari,” tegasnya.

Saat ini, akses perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektare. Untuk skema Hutan Adat, capaian telah melampaui 366 ribu hektare dan ditargetkan bertambah sekitar 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan. Menteri Kehutanan juga mendorong agar praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi sehingga memperkuat lebih dari 16.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia.

Salah satu praktik baik diantaranya berasal dari program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods in Indonesia (2021–2025) yang dilaksanakan oleh WRI Indonesia bersama KKI WARSI dan Kawal Borneo Community Foundation, dengan dukungan Norway’s International Climate and Forest Initiative melalui Norwegian Agency for Development Cooperation serta Kementerian Kehutanan. Program ini telah memfasilitasi izin perhutanan sosial seluas 57.854 hektare di lima provinsi yakni Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Program ini juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu.

Workshop ini diharapkan menjadi momentum memperluas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, mengurangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memastikan hutan Indonesia tetap produktif serta lestari bagi generasi mendatang. (Dimas)

Share:

Read More

Industri Otomotif Nasional Mampu Produksi Kendaraan Pick-Up Sendiri, Bukti Kemandirian dan Berikan Nilai Tambah Ekonomi Dalam Negeri

Industri Otomotif Nasional Mampu Produksi Kendaraan Pick-Up Sendiri, Bukti Kemandirian dan Berikan Nilai Tambah Ekonomi Dalam Negeri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memacu penguatan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial khusus pick-up, seiring dengan kemampuan industri dalam negeri yang telah mampu memproduksi kendaraan pick-up dengan kapasitas produksi yang besar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Sebagai ilustrasi, Menperin menyampaikan, apabila pengadaan kendaraan pick-up (4x2) sejumlah 70.000 unit dipenuhi oleh produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi (backward linkage) sebesar kurang lebih Rp 27 Triliun.

Menurutnya, apabila kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui produksi dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh Indonesia. Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah (accu), industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain sebagainya.

“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2).

Menperin menjelaskan bahwa saat ini industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan produksi kendaraan pick-up dengan kapasitas yang signifikan sekitar 1 juta unit per tahun. Adapun produsen kendaraan pick-up antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile.

“Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pick-up nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global,” tegas Menperin.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa standar dan kualitas kendaraan pick-up (4x2) produksi dalam negeri sangat kompetitif dibandingkan dengan produk impor. Selain itu, produk lokal tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan operasional di berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi infrastruktur jalan yang sangat beragam. Kendaraan niaga produksi dalam negeri juga telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha karena performanya dinilai andal serta mampu melayani kebutuhan distribusi dan mobilitas barang.

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa Indonesia belum memproduksi tipe kendaraan pick-up dengan spesifikasi penggerak empat roda (4x4) yang dirancang khusus untuk medan sangat berat, khususnya daerah tambang dan perkebunan.

Menperin juga menegaskan bahwa dari sisi efisiensi ekonomi, biaya perawatan kendaraan pick-up (4x4) relatif lebih mahal, ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang terbatas, disamping harga jual kembali yang rendah, dibandingkan kendaraan pick-up (4x2) yang telah diproduksi industri nasional.

Pengembangan industri kendaraan niaga nasional menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur nasional, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

Kemenperin secara proaktif juga meningkatkan pengembangan industri kendaraan niaga nasional melalui berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penguatan struktur rantai pasok industri otomotif, pengembangan industri komponen, serta peningkatan investasi dan penguasaan teknologi manufaktur kendaraan.

Menperin menambahkan bahwa pemerintah secara konsisten menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional, termasuk dengan mengimbau pelaku industri otomotif untuk menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah dinamika dan tantangan global dan domestik yang dihadapi sektor otomotif, sehingga pengadaan kendaraan melalui impor dikhawatirkan akan mengganggu upaya tersebut di atas.

“Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan industri yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa pengembangan industri otomotif nasional sejalan dengan arah kebijakan industrialisasi yang secara konsisten disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penguatan industri dalam negeri sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing Indonesia.

“Kemenperin berkomitmen untuk terus memperkuat industri otomotif nasional agar semakin inovatif, berdaya saing, serta mampu menjadi pilar utama dalam penguatan struktur industri dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Agus. (Ilham)

Share:

Read More

Menkomdigi: Media Arus Utama Kunci Jaga Kredibilitas Indonesia di Tengah Disinformasi

Menkomdigi Meutya Hafid saat berdialog dengan Redaksi The Jakarta Post di Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai gelombang disinformasi di ruang digital berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan nasional serta posisi Indonesia dalam berbagai isu global.

Menurut Meutya, dalam situasi tersebut media arus utama memegang peran penting sebagai penjaga profesionalitas informasi.

“Kita saat ini berhadapan dengan misinformasi yang sangat tinggi, media arus utama lah yang berperan menjaga profesionalitas dan menyampaikan hal-hal yang benar,” ujar Meutya dalam media visit di kantor The Jakarta Post, Jakarta Pusat, Kamis (19/02/2026).

Menurutnya, banyaknya narasi keliru di media sosial memicu timbulnya kesalahpahaman di masyarakat dan menenggelamkan diskusi-diskusi konstruktif yang berdampak positif bagi publik.

"Kita jadi sulit untuk mendengarkan, mana suara-suara yang memang ingin membangun dan mana yang sifatnya noise saja. Ketika noise-nya tinggi, pasti suara-suara yang baik akan cenderung tenggelam," jelasnya.

Dalam isu luar negeri, disinformasi bahkan dapat mengganggu posisi tawar Indonesia di forum internasional, salah satunya terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace.

“Pemerintah dikritik silakan, tapi isu Board of Peace ini juga terkait posisi tawar Indonesia,” katanya.

Meutya mengatakan media tidak hanya berperan menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjaga akurasi isu sensitif yang berdampak pada reputasi dan diplomasi Indonesia.

Meutya menegaskan pemerintah membutuhkan media yang argumentatif dan analitis agar publik memperoleh gambaran utuh, bukan potongan informasi yang memicu emosi.

Ia juga menekankan bahwa hak atas informasi dalam konstitusi mengandung makna informasi yang benar.

"Informasi yang benar menjadi hak bagi masyarakat untuk tahu, itu yang ingin kita jaga," tandasnya.

Karena itu, kerja jurnalistik berbasis verifikasi menjadi penting untuk menjaga kualitas informasi di era digital. (Bambang)

Share:

Read More

Awali Safari Ramadhan, Gubernur Kaltim Dorong Masjid Jadi Pusat Pendidikan dan Sosial

Awali Safari Ramadhan, Gubernur Kaltim Dorong Masjid Jadi Pusat Pendidikan dan Sosial. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Hari pertama pelaksanaan Safari Ramadhan, Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) melaksanakan Gerakan Shalat Subuh Berjamaah di Masjid Nurul Mu’minin Permprov Kaltim Samarinda, Jumat (20/2).

Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih memakmurkan masjid, tidak hanya selama bulan suci Ramadhan tetapi juga pada bulan-bulan lainnya.

Usai melaksanakan salat subuh berjamaah, Rudy Mas’ud menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat pembinaan umat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan positif dan berkelanjutan.

"Kami ingin masjid ini bisa menjadi wadah untuk pendidikan, pengkaderan pemuda Islam, serta tempat pelaksanaan berbagai kegiatan seperti MTQ dan perlombaan seperti adzan dan qori," harap Gubernur Harum.

Menurutnya, masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan, sosial, dan silaturahmi antarwarga.

"Melalui Gerakan Shalat Subuh Berjamaah, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah kehidupan sosial," ucapnya.

Ia menambahkan, mudah-mudahan semakin banyaknya jamaah yang hadir, masjid dapat menjadi pusat pembinaan dan pengembangan umat di Kaltim.

Safari Ramadhan ini pun menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam pembangunan keagamaan di daerah.

Sebagai informasi, Safari Ramadhan 2026 tidak hanya shalat subuh berjamaah tetapi juga ada buka puasa bersama serta pembagian santunan untuk kaum duafa dan anak yatim. (Deni)

Share:

Read More

Gubernur Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar Musnahkan Barang Bukti Hasil Kejahatan

Gubernur Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar Musnahkan Barang Bukti Hasil Kejahatan. (Dok. Pemprov Jabar)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan melakukan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana dalam kegiatan yang digelar Polda Jawa Barat, Rabu (18/2/2026). Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 28,9 kilogram sabu, sekitar 160 ribu butir obat-obatan terlarang, lebih dari 69 ribu botol minuman keras, dan hampir 5 ribu knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (brong). Sementara itu, hampir 1.000 unit kendaraan roda dua dan roda empat hasil tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya.

Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas kinerja cepat dan konsisten jajaran Polda Jabar dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Jabar.

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, capaian tersebut merupakan hasil dari respons cepat jajaran kepolisian Polda Jabar terhadap berbagai keluhan masyarakat serta penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan masif.

“Seluruhnya karena respons kepolisian terhadap berbagai keluhan masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten. Spirit ini harus kita pertahankan dan tingkatkan," ujar KDM di Halaman Gedung Reskrim Polda Jabar, Rabu (18/2/2026).  

Ia juga menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus mendorong masyarakat memiliki kesadaran bahwa ketertiban itu milik kita semua. Tidak boleh orang melakukan ketertiban hanya untuk dirinya tetapi tidak dengan orang lain,” tegas KDM.

Kapolda Jabar Rudi Setiawan menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan upaya konkret dalam melindungi masyarakat dari dampak kejahatan dan penyalahgunaan narkotika.  

“Hari ini kita telah memutus mata rantai dan menghidupkan kembali kehidupan yang hilang gara-gara motornya dicuri,” ujar Rudi.  

Rudi menjelaskan, kegiatan ini terlaksana berkat sinergi antara Polda Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, Kejaksaan Tinggi, dan seluruh aparat penegak hukum.  

“Kita melakukan pemusnahan barang-barang yang merugikan atau berbahaya terhadap masyarakat Jawa Barat. Ini kita lakukan sebagai wujud pelayanan dan perlindungan Polda Jabar dan jajaran kepada masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.  

Rudi menambahkan, dampak penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras sangat merusak, tidak hanya bagi penggunanya tetapi juga memicu konflik sosial seperti kekerasan, perkelahian, pengeroyokan, hingga korban jiwa.

Selain pemusnahan, Polda Jabar juga telah mengembalikan kendaraan hasil tindak pidana kepada pemilik aslinya. Kendaraan tersebut memiliki arti penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, hingga mengantar anak ke sekolah. (Rizal)

Share:

Read More

Gandeng Aparat Kewilayahan, Pemkot Bandung Bertekad Turunkan Kasus TBC

Gandeng Aparat Kewilayahan, Pemkot Bandung Bertekad Turunkan Kasus TBC. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari camat, lurah, perwakilan forum RW, serta jajaran lintas sektor.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, pengendalian TBC menjadi perhatian serius pemerintah dan merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia.

“Karena itu kita mengundang kewilayahan. Program ini melibatkan kita semua,” ujar Zulkarnain, Kamis (19/2). 

Ia mendorong peran Camat dan Lurah sebagai penggerak masyarakat dalam pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui strategi 3T: testing, tracing, dan treatment. 

Menurutnya, TBC merupakan penyakit menular sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Kalau satu orang terkena, bukan hanya dia yang dites, tetapi orang-orang di sekelilingnya juga harus diperiksa. Pengobatannya pun harus tuntas, kurang lebih enam bulan dan tidak boleh terputus,” katanya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah kasus TBC di Kota Bandung tercatat sebanyak 18.846 kasus dan relatif belum menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pemkot Bandung menargetkan angka tersebut dapat ditekan melalui gerakan yang lebih aktif dan terkoordinasi.

“Kita tidak ingin hanya menjaga agar tidak naik. Harus turun,” kata Zulkarnain.

Selain mendukung Program Hasil Terbaik Cepat, Pemkot Bandung juga mendorong penguatan Gerakan Bersama Mengakhiri TBC (Geber TBC), pelaksanaan TOS TBC (Temukan, Obati Sampai Sembuh), pemberian terapi pencegahan TBC, serta pembentukan Kelurahan Siaga TBC di setiap wilayah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam menyampaikan, penanganan TBC membutuhkan dukungan penuh dari kewilayahan.

“Dinas Kesehatan tidak mampu melakukannya sendiri. Kota Bandung harus bergerak lebih cepat dan lebih masif,” ujarnya.

Ia menuturkan, evaluasi capaian penanganan TBC akan terus dilakukan melalui forum lokakarya mini di Puskesmas setiap bulan, sehingga progres di tingkat kecamatan dapat dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Bandung berharap terbangun komitmen bersama antara perangkat daerah dan kewilayahan untuk mempercepat penurunan angka TBC di Kota Bandung. (Subhan)

Share:

Read More

Bangga dan Apresiatif, Dankorbrimob Polri Beri Penghargaan dan Motivasi kepada Peserta UAE SWAT Challenge 2026

Bangga dan Apresiatif, Dankorbrimob Polri Beri Penghargaan dan Motivasi kepada Peserta UAE SWAT Challenge 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Depok, WaraWiri.net - Usai menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan dalam ajang bergengsi UAE SWAT Challenge Dubai 2026, Kontingen Korps Brimob Polri kembali dengan membawa pengalaman, evaluasi, serta kebanggaan tersendiri setelah bersaing bersama 109 tim dari 46 negara satuan elit penegak hukum dunia.

Selama lima hari kompetisi yang digelar di Rowahiyah Venue, Dubai, para personel Brimob menunjukkan konsistensi, daya juang tinggi, serta kemampuan taktis yang teruji dalam setiap tantangan.

Keikutsertaan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan momentum pembuktian profesionalisme Korps Brimob Polri di panggung internasional sekaligus bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas latihan dan kesiapsiagaan operasional ke depan.

⁠Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang mengikuti UAE SWAT Challenge 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan arahan yang digelar di Ruang Transit Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Depok, Jawa Barat. Kamis (19/02/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen. Pol. Rudy Harianto, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra Perkasa Jumantara, Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol. Mulyadi, para PJU Korbrimob Polri, serta para Peserta UAE SWAT Challenge Tahun 2026.

Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan pengabdian yang telah ditunjukkan, Dankorbrimob Polri menyerahkan hadiah berupa jam tangan kepada para personel. Pemberian tersebut menjadi simbol apresiasi pimpinan sekaligus pengingat bahwa setiap detik waktu adalah kehormatan dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dalam arahannya, Dankorbrimob menekankan agar capaian yang telah diraih tidak membuat cepat berpuas diri. Justru sebaliknya, hasil yang diperoleh harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas latihan, memperkuat kekompakan tim, serta mempertajam kemampuan teknis dan taktis di lapangan. Pola latihan harus lebih ditingkatkan, lebih terukur, dan disesuaikan dengan standar kompetisi internasional.

Beliau juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca dan lingkungan di lokasi pelaksanaan kompetisi sangat berbeda dengan Indonesia. Suhu ekstrem dan kondisi geografis yang menantang menuntut kesiapan fisik yang lebih prima. Oleh karena itu, pembinaan fisik harus semakin diperkuat agar personel memiliki daya tahan, kekuatan, serta mental bertanding yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai situasi.

Di akhir arahannya, Dankorbrimob menegaskan bahwa pengalaman mengikuti kompetisi internasional harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk membangun Korps Brimob Polri yang semakin profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan. (Alfi)

Share:

Read More

Wujud Empati, Panglima TNI Hadir Kuatkan Keluarga Prajurit Marinir yang Gugur

Wujud Empati, Panglima TNI Hadir Kuatkan Keluarga Prajurit Marinir yang Gugur. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Pangkormar Letjen TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, serta Ustadz Adi Hidayat menyerahkan bantuan kepada ahli waris 23 prajurit Korps Marinir TNI AL yang gugur akibat tanah longsor saat latihan di Cisarua, Bandung Barat. Kegiatan dilaksanakan di Kesatrian Hartono Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Dalam suasana haru, Panglima TNI menyampaikan belasungkawa mendalam dan menegaskan bahwa seluruh keluarga besar TNI turut berduka atas gugurnya prajurit terbaik bangsa tersebut.

"Atas nama keluarga besar TNI, saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada prajurit-prajurit terbaik yang telah gugur di medan Latihan," ucap Panglima TNI.

Panglima TNI juga menegaskan komitmen untuk mengawal masa depan keluarga prajurit yang gugur sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada saya untuk mengurus keluarganya dan saya bertekad, ada Aspres di sini, tolong anak-anaknya dicatat, bimbing keluarganya dengan masuk TNI, jangan dipersulit," jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Panglima TNI berpesan agar keluarga tetap tegar dan membimbing putra-putri mereka dengan baik agar kelak menjadi kebanggaan keluarga dan bangsa. 

"Saya harapkan kepada orangtua, saya titip anak-anaknya dididik akhlaknya dengan baik, dijaga, sehingga kelak bisa menjadi kebanggaan bagi orangtua," pungkas Panglima TNI.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Adi Hidayat, memohon agar para prajurit yang gugur diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat terbaik, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan. (Zikry)

Share:

Read More

Panglima TNI Silaturahmi Awal Ramadhan Bersama Ustadz Adi Hidayat di Pangandaran

Panglima TNI Silaturahmi Awal Ramadhan Bersama Ustadz Adi Hidayat di Pangandaran. (Dok. Puspen TNI)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto membagikan paket sembako bagi masyarakat sekitar dan mengikuti Kajian Awal Ramadhan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A., Ph.D., di Masjid Jami Ar Rohman (Masjid Baret Hijau), Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (19/2/2026).

Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa tidak semua orang yang mengaku muslim benar-benar siap menyambut Ramadhan. Menurutnya, Ramadhan hanya akan disambut dengan penuh kerinduan oleh mereka yang imannya telah bersemayam di hati.

"Maka bersyukurlah kita yang dipanggil Allah dengan seruan ‘ya ayyuhalladzina amanu', karena itu tanda kasih dan pilihan," ujarnya.

Ustadz Adi Hidayat juga mengajak umat Islam untuk membangun kedekatan dengan Allah jauh sebelum Ramadhan tiba. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki iman kuat biasanya telah mempersiapkan diri sejak dua bulan sebelumnya dengan memperbaiki kualitas shalat, memperbanyak tilawah Al-Qur'an, meningkatkan doa, serta membiasakan qiyamullail. Dengan persiapan tersebut, Ramadhan tidak disambut dengan rasa terkejut atau terbebani, melainkan dengan kerinduan dan kesiapan lahir batin.

Pada momentum bulan suci ramadhan sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus memperkuat nilai kemanunggalan TNI dengan rakyat, Panglima TNI juga turut memberikan bantuan sembako kepada warga di sekitar wilayah Pangandaran. Hal ini juga mengandung pesan bahwa keberkahan bulan suci ramadhan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. (Zikry)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Optimis Ekonomi 2026 Tembus 6%, Andalkan Mesin Domestik dan Efisiensi

Menkeu Purbaya Optimis Ekonomi 2026 Tembus 6%, Andalkan Mesin Domestik dan Efisiensi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai angka 6% pada tahun 2026. Menurutnya, perbaikan ekonomi sudah terlihat sejak triwulan IV tahun lalu yang tumbuh 5,39 persen, berbalik dari tren perlambatan sebelumnya.

Menkeu menjelaskan bahwa kunci mencapai target tersebut adalah dengan mengaktifkan dua mesin pertumbuhan sekaligus yaitu sektor swasta dan dilengkapi stimulus pemerintah. Ke depan, pemerintah akan memastikan kedua mesin tersebut berjalan bersamaan, melalui peningkatan likuiditas, perbaikan iklim investasi, serta optimalisasi belanja negara.

“Pertama, saya hidupkan fiskal, sudah mulai jalan. Moneter, private sector udah mulai jalan. Itu udah 6% lebih di atas kertas ya. Kalau behavior sistemnya nggak berubah, seperti itu kira-kira. Kemudian saya perbaiki iklim investasi”, ujarnya di Jakarta pada Jumat (20/2).

Untuk mendorong investasi, pemerintah telah membentuk Satgas Debottlenecking guna menyelesaikan hambatan usaha. Hingga kini, 44 kasus telah diselesaikan.

“Saya yakin dalam setahun udah hilang sebagian besar masalah yang mengganggu para pengusaha di Indonesia,” ucap sang Bendahara Negara.

Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap barang ilegal yang masuk ke pasar domestik. Menkeu juga memastikan bahwa stimulus fiskal akan tetap diberikan untuk menjaga daya beli termasuk alokasi Rp55 triliun untuk dukungan Lebaran dan Gaji ke-13.

Menutup perbincangan, Purbaya menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tengah memasuki fase ekspansi yang dapat berlangsung hingga 2030-2033. “Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sedang membawa ekonomi Indonesia ke arah menuju Indonesia Emas,” tegasnya. (Subhan)

Share:

Read More

Kemendikdasmen Luncurkan Beasiswa Talenta Indonesia, Wujud Apresiasi Negara bagi Siswa Berprestasi

Kemendikdasmen Luncurkan Beasiswa Talenta Indonesia, Wujud Apresiasi Negara bagi Siswa Berprestasi. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), secara resmi meluncurkan Beasiswa Talenta Indonesia. Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi dan fasilitas karier belajar bagi para pelajar yang telah membuktikan ketekunan dan capaian prestasinya di tingkat nasional maupun internasional.

Beasiswa Talenta Indonesia dirancang khusus untuk memberikan pendanaan pendidikan jenjang Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4), baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Program ini menyasar talenta-talenta yang memiliki prestasi di bidang STEM, meliputi bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics (sains, teknologi, teknik/rekayasa, matematika) dan bidang SHARE, meliputi bidang Social, Humanities, Art for People, Religious Study, Economics (sosial, humaniora, seni, keagamaan, ekonomi).

Dalam Sosialisasi Beasiswa Talenta Indonesia, Kamis (19/2), Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan, “Beasiswa Talenta Indonesia merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan apresiasi dan fasilitasi lanjutan kepada talenta murid berprestasi yang telah melalui proses identifikasi, pembinaan, dan aktualisasi prestasi melalui ajang nasional dan internasional yang difasilitasi Puspresnas.”

“Program Beasiswa Talenta Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Manajemen Talenta Murid, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Beasiswa Talenta Indonesia menjadi jembatan strategis untuk memastikan kesinambungan pembibitan talenta dari pendidikan dasar dan menengah menuju pendidikan tinggi,” sambungnya.

Sejalan dengan hal itu, untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, Suharti juga menyoroti peran strategis program ini dalam memperkuat talenta nasional yang kelak akan mengisi sektor-sektor prioritas pembangunan. “Kita ingin memperluas dan memperkuat talent pool nasional yang berdaya saing global, berkarakter kebangsaan, dan memiliki komitmen kontribusi bagi Indonesia," ungkap Suharti.

Kepala Puspresnas, Maria Veronica Irene Herdjiono, menjelaskan bahwa beasiswa ini terbuka bagi peraih medali emas, perak, dan perunggu di tingkat nasional, serta peraih medali hingga honorable mention di tingkat internasional pada ajang yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Puspresnas pada 2024 dan 2025. Kepala Puspresnas juga menambahkan bahwa program ini menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dengan memberikan dukungan penuh bagi penyandang disabilitas.

"Kami mengundang seluruh talenta muda yang telah mengukir prestasi di ajang Puspresnas untuk memanfaatkan peluang emas ini. Pendaftaran Beasiswa Talenta Indonesia dibuka hingga 2 Mei 2026 secara daring. Ini adalah panggilan bagi adik-adik berprestasi untuk kembali membuktikan kemampuan terbaiknya dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi demi kontribusi bagi Indonesia," jelas Kepala Puspresnas.

Sementara itu, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso, mengatakan bahwa Beasiswa Talenta Indonesia sangat penting untuk mengembangkan para talenta berprestasi. “Kami terus mencari peluang untuk putra-putri terbaik bangsa khususnya murid berprestasi agar terus mendorong pendidikannya ke level yang tertinggi melalui kolaborasi bersama Kemendikdasmen,” tutur Dwi Larso.

Tentang Beasiswa Talenta Indonesia

Beasiswa Talenta Indonesia menawarkan pendanaan penuh (fully funded) yang mencakup Dana Pendidikan (pendaftaran, SPP/tuition fee, tunjangan buku, bantuan skripsi) dan Dana Pendukung (transportasi, biaya hidup bulanan, asuransi kesehatan, dan biaya visa, khusus untuk skema Luar Negeri).

Program ini terdiri atas dua skema utama, yaitu Beasiswa S1/D4 Luar Negeri untuk peraih prestasi tingkat internasional dan Beasiswa S1/D4 Dalam Negeri: untuk peraih prestasi tingkat nasional. Informasi lebih lanjut, panduan pendaftaran, dan daftar perguruan tinggi tujuan dapat diakses melalui laman resmi Puspresnas di: https://pusatprestasinasional.kemendikdasmen.go.id/ dan laman pendaftaran LPDP di: http://beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id. (Evi)

Share:

Read More

Perkuat Sistem Kelistrikan Aceh Selatan, PLN Operasikan SUTT dan GI 150 kV Blangpidie-Tapak Tuan

Perkuat Sistem Kelistrikan Aceh Selatan, PLN Operasikan SUTT dan GI 150 kV Blangpidie-Tapak Tuan. (Dok. PLN)

Aceh, WaraWiri.net - PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Utara berhasil mengoperasikan secara perdana (energize) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Blangpidie-Tapak Tuan serta Gardu Induk (GI) 150 kV Blangpidie Extension menuju GI 150 kV Tapak Tuan berkapasitas 30 Mega Volt Ampere (MVA).

Pengoperasian infrastruktur ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam memperkuat backbone sistem kelistrikan Pantai Barat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Selatan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, mengapresiasi langkah PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal bagi daerahnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, kami berterima kasih kepada PLN. Beroperasinya GI Tapak Tuan akan meningkatkan keandalan dan kualitas pasokan listrik. Dengan sistem yang lebih stabil, kami optimis pelayanan publik, aktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik,” ujar Baital.

Di lain kesempatan, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan pengoperasian SUTT dan Gardu Induk ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

“Infrastruktur ini memperkuat ketahanan energi nasional karena mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

“PLN berkomitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang andal dan efisien sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional,” sambungnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara, Dewanto, merinci SUTT 150 kV Blangpidie–Tapak Tuan dibangun sepanjang 115 kilometer sirkuit (kms) dengan 166 menara transmisi.

Infrastruktur ini berfungsi sebagai interkoneksi regional untuk menjaga kualitas tegangan, meningkatkan kontinuitas pasokan listrik, serta menghubungkan sistem kelistrikan Blangpidie (Aceh Barat Daya) hingga Samadua (Aceh Selatan).

“Beroperasinya infrastruktur ini meningkatkan keandalan sistem dan berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak rata-rata sekitar 638,6 kiloliter per bulan dari pengurangan penggunaan pembangkit diesel. Trafo berkapasitas 30 MVA juga disiapkan untuk menopang pertumbuhan kebutuhan listrik sektor rumah tangga, bisnis, dan industri,” jelas Dewanto.

Lebih lanjut, pengoperasian infrastruktur ini membuat Aceh Selatan tidak lagi bergantung pada jaringan tegangan menengah maupun pembangkit diesel. PLTD Kota Fajar pun akan dihentikan operasinya seiring beroperasinya SUTT Blangpidie – Tapak Tuan.

“Stabilitas tegangan menjadi lebih terjaga, manuver beban saat gangguan lebih fleksibel, dan potensi pemadaman dapat ditekan secara signifikan,” lanjutnya.

Dewanto juga menjelaskan keberhasilan energize fasilitas ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah setempat. Seluruh tahapan juga dipastikan telah sesuai sesuai standar teknis serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“PLN memastikan setiap infrastruktur ketenagalistrikan dibangun secara andal, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dewanto. (Putra)

Share:

Read More

KPK Lengkapi Enam Jabatan Strategis, Perkuat Struktur Hadapi Tantangan Korupsi

KPK Lengkapi Enam Jabatan Strategis, Perkuat Struktur Hadapi Tantangan Korupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakhiri masa kekosongan pada sejumlah posisi strategis melalui pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/2). Momentum ini menandai pulihnya struktur kelembagaan secara utuh guna merespons tantangan korupsi yang kian kompleks.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, yang memimpin pelantikan, menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut bukan sekadar rutinitas birokrasi. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas organisasi serta memastikan fungsi penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi, hingga penguatan kelembagaan berjalan tanpa hambatan teknis.

“Rotasi hingga promosi jabatan merupakan bagian dari manajemen talenta, sekaligus penguatan organisasi dalam merespons tantangan korupsi yang semakin kompleks dan dinamis,” tutur Cahya.

Ia menambahkan, pelantikan ini memastikan setiap unit kerja dapat beroperasi secara terukur, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Formasi baru tersebut diharapkan mampu mengeliminasi kendala operasional yang sempat muncul akibat kekosongan kursi pimpinan di level direktorat.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, Kunto Ariawan; Direktur Penyelidikan, Tessa Mahardhika Sugiarto; Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto; Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi (DNA), Taryanto; Direktur Penuntutan, Budhi Sarumpaet; serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, Maruli Tua.

“Dengan formasi pejabat yang telah lengkap, KPK optimis agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan menjawab ekspektasi publik terhadap penguatan pencegahan korupsi,” jelasnya.

Meski demikian, Cahya mengingatkan bahwa tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak hanya melekat pada individu pejabat, melainkan juga membutuhkan dukungan lingkungan terdekat. Ia berharap pasangan dan keluarga para pejabat yang dilantik terus memberikan dukungan moral dan psikologis agar amanah dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, setiap pejabat diminta terus meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kompetensi sesuai bidang tugasnya, serta proaktif mendukung pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Langkah tersebut penting untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan sasaran strategis KPK sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) KPK 2025–2029.

Para pejabat yang baru dilantik diimbau menjalankan amanah secara profesional dan akuntabel, mengingat posisi mereka strategis dalam memperkuat integrasi fungsi penindakan dan pencegahan sebagai fondasi tata kelola berintegritas.

Secara khusus, KPK memberikan perhatian pada Direktorat DNA yang diharapkan menjadi “otak” dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sistemik sebelum korupsi terjadi. Di sisi lain, kehadiran Direktur Penyelidikan dan Penuntutan definitif menjadi kunci menjaga kualitas penanganan perkara agar tetap akuntabel dan selaras dengan Renstra KPK.

“Direktur Korsup V disebut memiliki mandat penting, untuk memastikan sinergi antara KPK dan pemerintah daerah agar berjalan efektif, terutama mengawasi sektor rawan korupsi,” lanjut Cahya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum memegang peran strategis dalam merumuskan dan mengharmoniskan regulasi, sekaligus memberikan pendapat hukum agar setiap kebijakan kelembagaan berlandaskan aturan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi KPK, pelantikan ini menjadi bagian dari konsistensi memperkuat tata kelola internal, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan struktur yang semakin solid, KPK menargetkan peningkatan kualitas penanganan perkara, optimalisasi pencegahan berbasis risiko, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi menuntut kerja kolektif, integritas personal, dan kepemimpinan yang kokoh di setiap lini organisasi. Setiap keputusan dan tindakan pejabat berdampak pada reputasi pribadi maupun lembaga dalam menjaga kepercayaan publik serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Turut hadir Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto; Anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto dan Sumpeno; Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, Tri Anggoro Mukti; Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; serta jajaran pejabat struktural KPK lainnya. (Ros)

Share:

Read More

Kemenhaji Tegaskan Tata Kelola Dam Haji Berbasis Kepastian Hukum dan Pelayanan Jemaah

Kemenhaji Tegaskan Tata Kelola Dam Haji Berbasis Kepastian Hukum dan Pelayanan Jemaah. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaji) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan haji yang adaptif, solutif, dan berpihak pada kemaslahatan jemaah melalui penguatan tata kelola penyembelihan dam (hadyu). Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi penyelenggaraan haji modern yang menempatkan kepastian hukum, kepatuhan syariah, serta perlindungan jemaah sebagai prioritas utama.

Respons atas Dinamika Haji Modern

Dalam penyelenggaraan haji global yang melibatkan lebih dari dua juta jemaah setiap tahun, mayoritas jemaah Indonesia melaksanakan haji tamattu’ yang mewajibkan pembayaran dam. Proses penyembelihan yang terpusat di kawasan Mina dan Makkah pada waktu yang sangat terbatas menimbulkan tantangan operasional, mulai dari keterbatasan area, kepadatan logistik, hingga potensi ketimpangan distribusi.

Menyikapi hal tersebut, Kemenhaj mengambil pendekatan komprehensif berbasis maqashid syariah (tujuan syariat), yakni menjaga kemaslahatan, menghindari kemudaratan, dan memastikan ibadah jemaah tetap sah serta tertib.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo, menegaskan bahwa dinamika tersebut menuntut kehadiran negara dalam perspektif pelayanan.

“Kita tidak bisa melihat persoalan dam hanya dari sisi teknis penyembelihan. Ini adalah bagian dari pelayanan jemaah. Ketika jumlah jemaah sangat besar dan waktu sangat terbatas, maka negara wajib memastikan tata kelolanya menghadirkan kemudahan, kepastian, dan kemaslahatan,” ujar Puji.

Berlandaskan Khazanah Fikih dan Fatwa Kontemporer

Kebijakan ini memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam khazanah empat mazhab. Sejumlah ulama klasik seperti As-Sarakhsi, Ibnu Rusyd, Imam An-Nawawi, dan Ibnu Qudamah memberikan legitimasi pelaksanaan penyembelihan di luar Tanah Haram dalam kondisi uzur atau darurat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh fatwa Lajnah Daimah serta pemikiran ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili yang menekankan pentingnya kemudahan dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, perbedaan pilihan lokasi penyembelihan dan berada dalam koridor khilafiyah yang sah secara syariah dan harus disikapi dengan bijak.

Negara Hadir Melindungi Hak dan Pilihan Jemaah

Kemenhaji menegaskan bahwa keputusan lokasi penyembelihan dam merupakan hak prerogatif jemaah. Negara hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk memastikan setiap pilihan terlaksana secara sah, tertib, dan akuntabel.

Peran pemerintah mencakup:

• Regulator, dengan memastikan adanya payung hukum yang jelas;
• Fasilitator, dengan menyediakan mekanisme pelaksanaan yang transparan;
• Pelindung, dengan menjamin kepastian hukum serta kesesuaian syariah.

“Orientasi kami sederhana: jemaah harus merasa aman. Apa pun pilihan fikihnya, selama memiliki dasar ilmiah yang kuat, negara hadir untuk memfasilitasi dan melindungi, bukan memperdebatkan,” tegas Puji Raharjo.

Menunggu Payung Hukum Nasional

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tata kelola dam memerlukan pengaturan teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Kemenhaji menegaskan bahwa sebelum PP tersebut diterbitkan, pelaksanaan penyembelihan dam di luar Tanah Haram oleh jemaah Indonesia belum dapat difasilitasi secara resmi. Langkah ini diambil demi menjamin ketertiban administrasi, akuntabilitas keuangan, serta kepastian syariah.

Skema Pelaksanaan Pasca-Regulasi

Setelah PP ditetapkan, Kemenhaj akan memfasilitasi dua model resmi:

• Model Institusional, melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan mekanisme penghimpunan dana transparan, penyembelihan sesuai syariat, distribusi tepat sasaran, serta audit syariah dan audit negara.
• Model Partisipatif, yang memungkinkan jemaah atau masyarakat melaksanakan secara mandiri dengan tetap mematuhi standar, pengawasan, dan pelaporan sesuai regulasi.

Kedua skema tersebut akan menjamin bahwa pelaksanaan dam tidak hanya sah secara ibadah, tetapi juga tertib secara hukum dan berdampak sosial luas.

Dampak Pelayanan dan Ekosistem Ekonomi Umat

Tata kelola dam di Tanah Air, apabila dilaksanakan sesuai regulasi, diproyeksikan memberikan manfaat berkelanjutan:

• Pemerataan distribusi daging bagi masyarakat yang membutuhkan;
• Penguatan ekonomi peternak lokal;
• Dukungan terhadap ekosistem ekonomi haji nasional.

Kebijakan ini menegaskan orientasi pelayanan Kemenhaji: ibadah jemaah terlindungi, kemaslahatan umat diperluas, dan tata kelola negara diperkuat. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau seluruh pembimbing ibadah dan jemaah untuk menyikapi perbedaan pilihan fikih secara arif dan saling menghormati. Negara hadir untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan tenang, sah, dan bermartabat. (Budi)

Share:

Read More

Surabaya Pilot Project Nasional DTSEN, Capai 83 Persen dan Sisa 17 Persen Dituntaskan

Surabaya Pilot Project Nasional DTSEN, Capai 83 Persen dan Sisa 17 Persen Dituntaskan. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya sebagai kota percontohan nasional dalam pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga akhir masa perpanjangan survei pada 20 Januari 2026, jumlah kepala keluarga (KK) yang telah terdata mencapai 1.026.192 atau sekitar 83 persen dari total sasaran pendataan. Sementara itu, 17 persen lainnya atau sekitar 181.867 KK masih dalam proses konfirmasi dan segera dituntaskan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto menjelaskan bahwa sejak dimulai pada 19 Oktober 2025, Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan pembaruan DTSEN secara menyeluruh.

“Sebanyak 83 persen atau 1.026.192 KK sudah terdata. Sisanya sekitar 17 persen atau 181 ribu KK masih belum berhasil ditemui dan kini kami percepat melalui mekanisme konfirmasi,” ujar Eddy dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026).

Ia menegaskan, data DTSEN sangat krusial karena menjadi dasar untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil dan mutakhir. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memetakan tingkat kesejahteraan warga, mulai dari susunan keluarga, pekerjaan, hingga kisaran penghasilan.

“Dengan sistem berbasis data digital, kita bisa memastikan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial. Termasuk untuk perencanaan pembangunan dan pengalokasian APBD agar tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk mempercepat penyelesaian 17 persen data yang belum terkonfirmasi, Pemkot Surabaya membuka layanan konfirmasi secara daring melalui laman resmi surabaya.go.id. Warga cukup memasukkan NIK dan tanggal lahir untuk mengecek status pendataan. Jika belum disurvei, tersedia menu konfirmasi online yang langsung terhubung ke sistem admin dan diteruskan ke petugas kelurahan sesuai domisili yang dilaporkan.

“Setelah warga melakukan konfirmasi, maksimal satu minggu petugas survei dari unsur ASN OPD dan kelurahan akan mendatangi alamat tersebut. Karena itu kami minta masyarakat mengisi data domisili secara benar, termasuk jika tinggal di kontrakan atau kos,” jelasnya.

Eddy menambahkan, sistem tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Informasi yang tampil hanya inisial nama dan wilayah administratif, tanpa membuka data pribadi secara detail.

Masa konfirmasi dibuka hingga 31 Maret 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut belum ada konfirmasi, maka akan dilakukan penertiban NIK yang bersifat sementara untuk layanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Penertiban ini untuk memastikan keberadaan dan domisili warga agar data sosial ekonominya benar-benar valid,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan menegaskan bahwa pembaruan DTSEN memiliki manfaat strategis karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis, terutama bagi pekerja sektor informal yang pendapatannya dapat berubah cepat.

Ia menyebut, ke depan pembaruan data akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan oleh BPS Pusat, sementara BPS Kota Surabaya mengawal kualitas dan validitas data di lapangan.

“Bisa saja sebelumnya berada di desil 7, sekarang turun ke desil 6 atau bahkan desil 1. Karena itu updating ini penting agar program bantuan tidak salah sasaran dan meminimalkan inclusion error maupun exclusion error, termasuk pada PBI,” terang Arief.

Dukungan terhadap percepatan ini juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Ia mengapresiasi penurunan angka KK yang belum terkonfirmasi menjadi 181 ribu.

“Ini kerja luar biasa dari teman-teman ASN yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Yona juga menekankan pentingnya kolaborasi RT/RW dalam menyosialisasikan pengecekan data kepada warga. Menurutnya, sebagai pilot project nasional dan percontohan bagi 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, Surabaya harus mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemutakhiran data sosial ekonomi.

“Kami optimistis dengan dukungan aplikasi dan partisipasi masyarakat, sisa 17 persen ini bisa segera dituntaskan sebelum 31 Maret. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (Siti)

Share:

Read More

Bareskrim Dorong BPOM Permudah Aturan Pengadaan Test Kit Deteksi Etomidate pada Vape

Bareskrim Dorong BPOM Permudah Aturan Pengadaan Test Kit Deteksi Etomidate pada Vape. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Zulkarnain Harahap, mengungkap kendala dalam penindakan penyalahgunaan zat aktif etomidate yang dicampurkan dalam cairan vape. Hingga kini, belum tersedia alat uji cepat untuk mendeteksi kandungan zat tersebut pada tubuh pengguna.

Penindakan sampai hari ini masih tetap berlanjut. Namun masih ada satu persoalan di situ, belum ada lembaga yang mengeluarkan test kit-nya, kata Zulkarnain dalam FGD Pengaturan Rokok Elektronik (Vape) dan Pembatasan Penggunaan Dinitrogen Oksida (Whip Pink) di gedung BNN RI, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, penindakan saat ini hanya dapat dilakukan apabila pelaku kedapatan membawa barang bukti vape yang mengandung etomidate. Aparat belum bisa menelusuri pengguna yang sudah mengonsumsi tanpa barang bukti.

Kalau yang sudah menggunakan (tapi) tidak memegang barang bukti (tidak bisa ditindak). Karena test kit-nya, tes urinenya belum ada, maka tidak bisa kita tracing, jelas Zulkarnain.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar regulasi terkait pengadaan bahan baku dan produksi alat tes etomidate dapat dipermudah, seiring meningkatnya peredaran vape yang dicampur zat anestesi tersebut.

Kami bermohon kepada Balai POM nanti bisa mempermudah bagi lembaga-lembaga penelitian atau pihak-pihak yang akan memproduksi, membantu dalam hal penyediaan bahan baik, izin keluar untuk mengimpor, sehingga pembuatan test kit-nya di Indonesia bisa dimudahkan, pungkas Zulkarnain.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa tren penggunaan rokok elektrik di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di kalangan remaja usia 15–19 tahun.

Suyudi merujuk hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO).

Berdasarkan survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan dan WHO, terjadi lonjakan prevalensi pengguna rokok elektrik di Indonesia hingga 10 kali lipat, kata Suyudi.

Ia menyebut angka pengguna vape meningkat dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3 persen pada 2021. Secara jumlah, terdapat sekitar 6,6 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang menggunakan rokok elektrik.

Kondisi ini diperparah dengan data Riset Kesehatan Dasar yang menunjukkan peningkatan prevalensi pada kelompok remaja usia 15-19 tahun, lanjutnya. (Rizal)

Share:

Read More

Bareskrim Ungkap Dua Jaringan Narkoba yang Dikendalikan Tersangka di Kualanamu

Bareskrim Ungkap Dua Jaringan Narkoba yang Dikendalikan Tersangka di Kualanamu. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri mengungkap dua jaringan narkotika yang diduga dikendalikan tersangka Supriadi alias Adi T. Ia disebut berperan dalam pengendalian sindikat yang terungkap di Banyuasin, Sumatera Selatan, serta di wilayah Riau.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, menduga Supriadi mengatur peredaran narkoba jaringan Malaysia–Indonesia. Jalur perbatasan Riau disebut menjadi pintu masuk penyelundupan sebelum barang dikirim ke wilayah lain di Sumatera.

Wilayah Sumatera merupakan jalur strategis perlintasan darat yang rawan dimanfaatkan sebagai koridor distribusi narkotika lintas provinsi, khususnya dari wilayah perbatasan Malaysia-Riau menuju Sumatera Selatan, kata Eko, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, tingginya aktivitas di jalur lintas Sumatera kerap dimanfaatkan sindikat terorganisasi untuk mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar dengan pola kurir berlapis melalui jalur darat.

Berdasarkan hasil penyelidikan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, pengembangan kasus sebelumnya, serta informasi intelijen dan masyarakat, teridentifikasi adanya pengiriman narkotika jaringan Malaysia-Indonesia yang dilakukan secara berulang melalui Riau sebagai titik transit menuju Sumatera Selatan, dengan potensi dampak serius terhadap stabilitas kamtibmas dan kesehatan masyarakat, jelas Eko.

Penyelidikan dilakukan oleh Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen bersama Satgas NIC yang dipimpin Kombes Kevin Leleury. Operasi terpadu tersebut mengungkap sejumlah kasus guna memutus peredaran narkotika lintas wilayah.

Eko memaparkan, Supriadi terhubung dengan sindikat yang dikomandoi Nando Saputra alias Bopak di Banyuasin, serta jaringan di Riau yang dikendalikan narapidana Lapas Kelas IIB Dumai, Heri Wahyu.

Dalam pengungkapan jaringan Nando Saputra, polisi menangkap empat tersangka dan menyita 30 kilogram sabu. Sementara pada jaringan Heri Wahyu, tiga tersangka diamankan dengan barang bukti 14 bungkus diduga sabu dalam jerigen biru, kendaraan, uang tunai, dan telepon genggam.

Eko menegaskan pengungkapan tersebut berhasil memutus mata rantai peredaran narkotika lintas provinsi dan mencegah distribusi dalam jumlah besar, sekaligus menyelamatkan sekitar 615 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. (Zikry)

Share:

Read More

TNI Temukan dan Evakuasi Kecelakaan Pesawat Pelita Air di Pegunungan Krayan Timur, Kalimantan Utara

TNI Temukan dan Evakuasi Kecelakaan Pesawat Pelita Air di Pegunungan Krayan Timur, Kalimantan Utara. (Dok. Puspen TNI)

Kalimantan Utara, WaraWiri.net - TNI melalui Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonarmed 4/Prh bersama unsur Komando Distrik Militer Nunukan bergerak cepat melaksanakan respons tanggap darurat pasca terjadinya kecelakaan pesawat milik PT Pelita Air Service di wilayah pegunungan Pabetung Remayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026).

Pesawat dengan call sign PK-PAA jenis Air Tractor AT802 tersebut diketahui melaksanakan penerbangan charter pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional PT Pertamina (Persero) dengan rute Tarakan - Long Bawan - Tarakan. Pesawat lepas landas dari Bandara Juwata Tarakan pada pukul 10.15 WITA dan mendarat di Bandara Yuvai Semaring Long Bawan pada pukul 11.10 WITA.

Setelah menyelesaikan misi pengantaran logistik, pesawat kembali lepas landas dari Bandara Yuvai Semaring Long Bawan pada pukul 12.10 WITA dalam kondisi kosong atau tanpa muatan BBM, hanya membawa satu orang pilot. Sekitar pukul 12.20 WITA, pesawat dilaporkan mengalami kecelakaan di kawasan pegunungan Pabetung Remayo, wilayah Krayan Timur, Kabupaten Nunukan.

Sebanyak 21 personel tim evakuasi dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 4/Prh diterjunkan untuk melaksanakan pencarian, evakuasi korban, serta pengamanan area. Berdasarkan hasil di lapangan, kondisi pesawat ditemukan dalam keadaan rusak parah dan terbakar.

Tim evakuasi menemukan satu orang pilot dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, personel gabungan terus melaksanakan upaya pencarian terhadap black box pesawat serta material lainnya guna mendukung proses investigasi lebih lanjut. TNI bersama aparat terkait tetap bersiaga di lokasi untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar, sekaligus membantu kelancaran investigasi yang akan dilakukan oleh instansi berwenang. (Bambang)

Share:

Read More