KPK Dorong Penguatan Integritas dan Pemanfaatan Teknologi dalam Audit Forensik di Era Disrupsi Digital

KPK Dorong Penguatan Integritas dan Pemanfaatan Teknologi dalam Audit Forensik di Era Disrupsi Digital. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya peran auditor forensik dalam menghadapi berbagai bentuk korupsi yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi digital.

Pesan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) 2026 bertema "Peran Strategis Auditor Forensik dalam Penanganan Fraud dan Korupsi di Era Disrupsi Digital" di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, Jakarta, Rabu (21/10).

Dalam kesempatan itu, Setyo menekankan integritas harus menjadi fondasi utama yang menghubungkan mandat, akuntabilitas, kepatuhan, dan keilmuan dalam setiap profesi, termasuk auditor forensik.

“Setiap pihak harus melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Integritas harus menjadi infrastruktur dan fondasi yang menghubungkan mandat, akuntabilitas, kepatuhan, dan keilmuan,” ujar Setyo.

Kegiatan yang berlangsung luring dan daring itu diikuti peserta dari unsur pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, hingga kalangan profesional dan akademisi tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penanganan fraud yang terus berkembang seiring digitalisasi.

Setyo meyakini para peserta telah memiliki bekal pengetahuan, kompetensi, serta sertifikasi memadai. Meskipun begitu, tantangannya adalah memastikan kemampuan tersebut diimplementasikan dengan profesional, objektif, serta berintegritas secara konsisten.

“Semua yang tergabung dalam AAFI saya harapkan tetap solid sehingga dapat menjalankan peran masing-masing dengan baik. Perannya berbeda, tetapi standar integritasnya tetap sama,” kata Setyo.

Dalam paparannya, Setyo turut menjelaskan perubahan pola pemeriksaan di era digital yang semakin bertumpu pada kemampuan membaca hubungan antardata. Ia menilai, transaksi yang tampak normal di permukaan belum tentu bebas dari penyimpangan.

Justru keterkaitan antarindividu, perusahaan, aliran dana, dan proses pengambilan keputusan sering kali menjadi petunjuk penting guna menemukan potensi fraud maupun tindak pidana korupsi.

“Yang harus dicari apa yang terjadi di bawah permukaan, terutama terkait penyalahgunaan kewenangan. Auditor forensik berperan penting untuk mendalami,” jelasnya.

Namun demikian, Setyo mengingatkan temuan anomali data tidak boleh serta-merta dijadikan dasar menyimpulkan indikasi fraud. Menurutnya, setiap indikasi harus diuji profesional melalui pemeriksaan, verifikasi, dan pengujian silang agar menghasilkan kesimpulan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ketika menemukan data anomali, jangan terburu-buru memvonis fraud. Anomali adalah petunjuk yang harus didalami lebih lanjut melalui proses resmi dan dapat diuji. Dengan cara itu, hasil pemeriksaan akan berkualitas lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan berbagai teknologi analitik yang semakin banyak digunakan dalam audit dan investigasi. Menurutnya, teknologi dapat membantu auditor menemukan pola, anomali, maupun hubungan antardata yang sulit teridentifikasi secara.

“Namun, teknologi hanya alat bantu. Sementara, integritas dan profesionalisme manusia tetap menjadi penentu utama,” tegasnya.

Selain membahas audit forensik, Setyo menyoroti strategi pemberantasan korupsi KPK melalui pendekatan penindakan, pencegahan, pendidikan, serta koordinasi dan supervisi. Menurutnya, penindakan yang dilakukan KPK tidak sekadar memberikan efek jera, melainkan menjadi bagian penting upaya pencegahan agar penyimpangan serupa tidak terulang di masa depan.

Sementara itu, Ketua Umum AAFI Periode 2026-2029, Endar Priantoro, menilai transformasi digital telah bermanfaat besar bagi efisiensi dan transparansi, namun turut memunculkan berbagai risiko baru seperti digital fraud, manipulasi data, kejahatan siber, hingga pencucian uang berbasis teknologi. Menurutnya, perkembangan modus kecurangan semakin kompleks dan sulit dibuktikan karena kerap tersembunyi di balik sistem maupun kebijakan yang tampak normal.

“Fraud akan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga menjadi tantangan bagi auditor forensik untuk mengungkap dan membuktikannya secara profesional,” ujarnya.

Senada, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus Ketua Dewan Pembina AAFI, Isma Yatun, mengajak auditor forensik terus meningkatkan kompetensi dan memperkuat kolaborasi. Ia menegaskan, teknologi hanya alat bantu yang tidak dapat menggantikan nilai-nilai dasar profesi audit.

“Independensi, integritas, objektivitas, skeptisisme, profesional, dan keberanian menyampaikan kebenaran tetap menjadi fondasi utama kualitas audit dan investigasi,” kata Isma.

Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, sebagai keynote speech “Penguatan Kapabilitas Auditor Internal untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan.” KPK meyakini kolaborasi lintas sektor yang ditopang kompetensi, pemanfaatan teknologi bertanggung jawab, serta komitmen terhadap integritas, akan menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan fraud dan korupsi di era disrupsi digital. (Tedy)

Share:

Read More

Tim Boccia Indonesia Raih 3 Medali Emas di Asian Para Games 2026

Tim Boccia Indonesia Sukses Meraih Tiga Medali Emas dalam ajang Asian Para Games 2026. (Dok. NPC Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Tiga medali tersebut diraih secara beruntun di Rainbow Hall, Nagoya City General Gymnasium pada Rabu (21/10/2026) sore. Tiga emas tersebut diraih oleh Handayani, Gischa Zayana dan Felix Ardi Yudha.

Handayani yang turun di nomor individu klasifikasi BC1 putri mengawali panen medali emas tersebut. Atlet asal Banten ini berhasil mengalahkan Angeline Melissa asal Malaysia dengan skor tipis 5-4. Kemenangan ini sangat dramatis karena Handayani sempat tertinggal 1-4 di babak awal, sebelum kemudian sukses mendapatkan empat poin tambahan.

Estafet emas dilanjutkan oleh Gischa Zayana dari nomor individu BC2 putri. Atlet asal Jawa Tengah ini mampu mengatasi perlawanan musuh terberatnya yakni Hiu Lam Yeung dari Hong Kong, sekaligus membalas kekalahan di ajang World Boccia Championship 2026 dengan skor tipis 6-5.

Raihan emas dilengkapi oleh Felix Ardi Yudha dari nomor individu BC2 putra. Ia sukses mengalahkan wakil Thailand, Phakpum Linchum dengan skor 5-2. 

Sebenarnya, Indonesia juga berpotensi meraih emas lain dari nomor individu BC1 putra. Namun, Muhammad Afrizal Syafa harus takluk dari wakil Thailand, Witsanu Huadpradit, 2-5 pada babak semifinal.

Terkait raihan tiga medali emas ini, koordinator pelatih boccia, Islahuzzaman Nur Yadin, bersyukur atas prestasi yang dicatatkan para atlet. Jalannya tiga pertandingan tadi, terutama Handayani, membuatnya berdebar-debar.

"Memang sangat-sangat mendebarkan ya, terutama di BC1 putri, Handayani itu sudah kalah dulu. Kalah 4-1 dan akhirnya membalas, kita dapat 4 poin. Kemudian di BC2 putra juga demikian, Felix Ardi Yudha juga sempat kalah, kemudian kami kejar lagi, akhirnya kami bisa leading, jadi akhirnya menang. Sama juga di BC2 putri, sudah leading lima tapi dari Hong Kong menyusul empat," kata dia.

Islah menyebut bahwa perjuangan atlet-atlet Boccia semata-semata untuk menjaga nama baik bangsa. Tiga emas yang diraih menegaskan bahwa tim boccia Indonesia layak menduduki jajaran teratas dunia.

Tim boccia Indonesia saat ini tercatat sebagai tim peringkat pertama dunia dengan total raihan 168 poin di atas Portugal dan Meksiko.

"Yang jelas perjuangan mereka itu tekadnya adalah demi bangsa. Karena apapun yang terjadi ini adalah event yang bergengsi. Walaupun ini tidak ada skornya di Paralimpiade, karena kita sudah leading di Paralimpiade, ini adalah gengsinya demi Merah Putih bangsa dan negara," jelasnya.

Sempat Minder

Sementara itu, Felix Ardi mengaku puas berhasil mengalahkan pesaingnya di partai final. Ia berhasil mengulang prestasinya di ajang yang sama tahun 2022 lalu. 

"Prosesnya sangat luar biasa karena lawan Thailand itu, ya mereka memang kuat dan selain itu di partai final benar-benar luar biasa sekali," kata dia. 

Felix mengaku sempat tidak percaya diri menjelang tampil di Asian Para Games 2026. Pesaing-pesaingnya punya kesempatan lebih besar untuk meraih medali emas.

"Kalau target pribadi, sebenarnya dari awal agak minder sih lihat lawan-lawannya, tapi ya Bismillah saja, percaya proses, gitu aja," kata dia.

Hal senada diungkapkan Handayani. Ia menyebut bahwa raihan medali emas adalah hasil di luar ekspektasinya. Ia mengaku sempat gugup saat melakoni pertandingan. 

"Pertandingan luar biasa banget, sangat deg-degan banget. Sempat ketinggalan poin. Alhamdulillah di babak terakhir bisa ngebalik, masih rejeki," kata dia.

"Luar biasa, di luar ekspektasi. Alhamdulillah dikasih lebih sama Allah," lanjut atlet Boccia nomor 1 dunia kategori BC1 putri ini.

Kontingen Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih medali emas lagi pada nomor mixed team BC1/BC2. Indonesia tergabung di grup A bersama Jepang, Hong Kong dan Malaysia. Pertandingan akan digelar mulai Kamis (22/10/2026) di Rainbow Hall, Nagoya City General Gymnasium. (Fitri)

Share:

Read More

Karisma Evi Tiarani Raih Emas Kelima Indonesia di Asian Para Games 2026

Karisma Evi Tiarani Raih Emas Kelima Indonesia di Asian Para Games 2026. (Dok. NPC Indonesia)

Jepang, WaraWiri.net - Atlet para atletik asal Kabupaten Boyolali, Karisma Evi Tiarani, tanpa kesulitan mengunci medali emas nomor 100 meter putri T63 ajang Asian Para Games 2026. Kini, fokusnya langsung bergeser mengejar tiket untuk berlaga di Paralimpiade Los Angeles 2028. 

Karisma Evi meraih medali emas setelah mengungguli dua wakil tuan rumah Jepang, Tomomi Tozawa dan Kaede Maegawa dalam laga final di lintasan atletik Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Rabu (21/10/2026) pukul 11.00 waktu setempat.

Evi, sapaan akrabnya, menyentuh garis finish dengan catatan waktu 14,59 detik. Catatan itu sejatinya masih dibawah performa terbaiknya yang sempat menembus 14,26 detik di Paralimpiade Paris 2024.

Meski begitu, Evi memimpin jauh dalam perlombaan gabungan klasifikasi T42 dan T63 ini. Tomomi Tozawa hanya mencatatkan waktu 16,08 detik dan Kaede Maegawa mencatatkan waktu 16,67 detik.

Senyum lebar pun langsung terpancar dari wajah Evi saat berjalan melintasi mixed zone. Ia senang bisa mempersembahkan medali emas. Namun di sisi lain ia juga sedikit kecewa karena tak bisa mempertajam rekor dunianya di klasifikasi T42.

"Sebenarnya sih masih agak kurang puas karena belum bisa pecah rekor pribadi. Tapi tetap harus disyukuri juga. Yang penting untuk saat ini bisa memenuhi target yaitu memberikan yang terbaik. Mungkin nanti bisa buat evaluasi kedepannya juga," ucap Evi.

Capaian ini membuat Evi bisa pulang dengan tersenyum karena membawa pulang dua medali, dari target awalnya satu medali.

Satu medali lainnya diperoleh Evi saat tampil di nomor lompat jauh klasifikasi T42/T44/T61-64. Evi mampu mendapatkan medali perunggu.

"Kalau targetnya sih sebenarnya paling enggak satu medali, entah emas, perak, atau perunggu. Tapi Alhamdulillah ada bonus juga di lompat jauh kemarin dapat perunggu. Jadi capaian ini sudah Alhamdulillah banget," tutur Evi.

Evi pun mempersembahkan medali emas ini untuk sosok-sosok yang telah membantunya dari awal karier hingga sekarang, termasuk dukungan penuh dari masyarakat Indonesia.

"Dua medali ini khususnya untuk Almarhum Pak Slamet Widodo. Beliau adalah pelatih di para atletik juga, pelatih saya. Kemudian yang kedua untuk keluarga, untuk orang tua, dan juga yang terakhir untuk seluruh masyarakat Indonesia," ucap Evi.

Kejar Tiket Paralimpiade

Setelah ini, Evi langsung fokus penuh untuk mengejar tiket agar lolos ke Paralimpiade Los Angeles 2028. Masih ada waktu yang cukup panjang bagi Evi untuk mengumpulkan poin dari kejuaraan-kejuaraan dunia sepanjang 2026 dan 2027.

"Tentu saja (Asian Para Games) salah satunya sebagai batu loncatan karena ini juga bisa menjadi tolak ukur saya, nanti juga untuk evaluasi ke depannya. Tadi kurangnya apa-apa aja gitu," ungkap Evi.

Evi masih menunggu informasi dari National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia) terkait kejuaraan-kejuaraan yang akan diikuti untuk mengejar poin menuju Paralimpiade 2028.

"Untuk berapa kejuaraannya masih menyusul, karena masih didiskusikan dengan pelatih," ucapnya.

"Doakan saya semoga masih bisa ikut di Paralimpiade Los Angeles 2028," imbuh Evi.

Sementara itu, medali untuk Indonesia juga bertambah dari nomor 100 meter klasifikasi T37. Saptoyogo Purnomo mendapatkan medali perak setelah menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 11,35 detik. Sementara medali emas menjadi milik wakil Arab Saudi, Ali Alnakhli dengan catatan waktu 11, 31 detik.

Secara keseluruhan, hingga pukul 10.45 WIB, tim para atletik sudah menyumbangkan 2 medali emas, 4 perak dan 6 perunggu. Medali ini masih sangat mungkin bertambah karena ada beberapa atlet yang melakoni partai final, termasuk Saptoyogo Purnomo dari nomor 200 meter T37, 400 meter T37 dan 4x100 meter universal relay. (Fitri)

Share:

Read More

Fadli Imammuddin Dulang Emas Ketiga Indonesia di Asian Para Games 2026

Fadli Imammuddin Dulang Emas Ketiga Indonesia di Asian Para Games 2026. (Dok. Kemenpora)

Jepang, WaraWiri.net - Atlet para balap sepeda Indonesia Muhammad Fadli Imammuddin mendulang emas ketiga untuk Kontingen Indonesia dalam Asian Para Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, Selasa (20/10). Emas tersebut didapatkan dari nomor nomor Individual Pursuit (IP) klasifikasi C4 putra.

Dominasi Fadli telah terlihat sejak babak kualifikasi. Pria kelahiran Bogor itu mencatatkan waktu tercepat, yakni 4 menit 50,169 detik. Angka itu memecahkan rekor permainan atau game record (GR) yang sebelumnya dipegang atlet Tiongkok sekaligus rival utamanya, Wang Xian dengan unggul selisih waktu 1,863 detik. 

Dalam perebutan medali emas, Fadli berhadapan dengan atlet Iran, Behrooz Farzad. Pada laga yang berlangsung di Izu Velodrome Shizuoka itu, dia menang mudah dengan catatan overlap. 

"Alhamdulillah hasil kerja keras tim dan semua pendukung dari NPC Indonesia. Satu tahun kerja keras khususnya untuk mempersiapkan Asian Para Games di Nagoya, bisa membuahkan hasil satu emas. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kelas selanjutnya," ungkap Fadli.

"Pastinya Kemenangan ini saya persembahkan untuk Indonesia, buat tim yang sudah kerja keras. Buat keluarga yang tidak henti-hentinya mendoakan saya," imbuhnya.

Fadli mengaku ketenangan menjadi kunci utamanya dalam meraih emas dan memecahkan rekor. Mantan pebalap Moto2 ini yakin dengan catatan waktu yang dimiliki ketika berlatih dan track record sebelumnya. 

“Apalagi ini 16 lap butuh ketenangan, mindset, percaya diri agar tidak kacau pikirannya. Kalau kacau pikirannya di kelas endurance ini pasti tidak akan konsisten," sebut Fadli.

Fadli menyebut medali emas ini makin spesial karena menambah catatan menawannya di ajang Asian Para Games. Dia berhasil mencatatkan hattrick emas sejak Asian Para Games 2018.

Sebelumnya Fadli meraih medali emas nomor individual pursuit C4 pada Asian Para Games 2018 dan Individual Time Trial C4-5 pada Asian Para Games 2022.

"Setelah ini saya berusaha menjadi atlet yang enjoy. Saya tidak mau dibebani oleh apapun, berlatih enjoy, balapan enjoy," tuturnya. 

Hasil ini menurut Pelatih para balap sepeda Indonesia Rizan Setyo Nugroho sudah sesuai prediksi sebelumnya. Walaupun diakui timnya sempat memiliki keraguan sebelum tiba di Nagoya. 

"Keraguannya waktu di Hangzhou (2022) lalu, Fadli kalah dua detik dari musuhnya Wang Xian. Dan dia sendiri tidak turun di Asian Para Games sekarang ini," terangnya. 

Rizan sendiri merasa puas dengan hasil yang sudah diraih tim para balap sepeda sejauh ini. Yaitu mengantongi satu medali emas dan dua medali perunggu. 

Medali perunggu diraih oleh Vanza Mifthahul Jannah dari nomor Individual Pursuit 4000 meter kategori B putri dan Sufyan Saori di nomor Individual Time Trial 1000 meter klasifikasi C4-5 putra.

"Hari berikutnya kami optimalkan karena beberapa nomor dikombinasi, sehingga kami hanya bisa mengoptimalkan mana yang ada dan kami simpan energi untuk pertandingan road berikutnya," ungkapnya. 

Adapun tambahan satu emas dari cabor para balap sepeda membuat perolehan emas Indonesian hingga Selasa (20/10/2026) di Asian Para Games 2026 menjadi tiga emas. Emas pertama oleh Maulana Rifky Yavianda dari cabang olahraga para renang dan emas kedua oleh atlet asal Bali I Kadek Dwi Purwana Yasa dari para atletik. 

Tambahan emas ini turut mendongkrak posisi Indonesia dalam klasemen sementara Asian Para Games 2026 ke peringkat delapan. Dengan torehan 3 medali emas, 3 perak dan 15 perunggu. (Fitri)

Share:

Read More

Komisi II DPR RI Desak Cabut HGU Perusahaan Pembakar Lahan di Kalsel

Komisi II DPR RI Desak Cabut HGU Perusahaan Pembakar Lahan di Kalsel. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pencabutan hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Ia juga meminta proses penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla di provinsi tersebut agar terus dilanjutkan hingga berkekuatan hukum tetap.

Adapun Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memeriksa 12 korporasi terkait indikasi pembakaran hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat korporasi dinyatakan masuk tahap penyidikan.

“Karena itu saya mendorong sinergitas antara Polda Kalsel dengan Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalimantan Selatan yang merupakan mitra kerja kami di Komisi II untuk cepat menindaklanjut hal ini,” kata Rifqinizamy dalam keterangan video yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan tidak ragu mengambil tindakan administratif berupa pencabutan HGU terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

“Kepada Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Kalsel jangan segan-segan untuk kemudian melakukan tindakan administratif berupa pencabutan HGU dan nanti HGU yang telah dicabut. Mari kita rancang dengan baik untuk kita berikan kepada rakyat sebagai sumber penghidupan rakyat yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Rifqinizamy menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016, apabila perusahaan terbukti melakukan pembakaran terhadap lahannya lebih dari 50 persen dan dilakukan dengan sengaja, izin konsesi berupa HGU dapat dicabut.

“Jika satu perusahaan terbukti melakukan pembakaran terhadap lahannya lebih dari 50 persen dan itu dilakukan dengan cara sengaja maka kemudian izin konsensi berupa hak guna usahanya itu bisa dicabut berdasarkan peraturan Menteri itu dan kemudian tanahnya diambil kembali oleh negara untuk kemudian nanti bisa diberikan lagi konsensi baik kepada perusahaan ataupun diredistribusikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, perusahaan yang terbukti tidak menyediakan fasilitas untuk memastikan mitigasi, pencegahan, dan penanganan kebakaran juga dapat dikenai sanksi pencabutan HGU seluas lahan yang terbakar. Selain mendorong sanksi administratif, Rifqinizamy mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan dalam menangani dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Ia meminta penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka.

“Kepada Polda Kalsel kami memberikan apresiasi serta terus mendorong agar proses penegakan hukum itu bisa terus dilanjutkan bukan hanya menetapkan tersangka tetapi juga sampai dengan mereka dipidana dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. 

Ia berharap penegakan hukum dan pemberian sanksi yang kuat dapat mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari. 

“Saya berharap dengan proses penegakan hukum yang kuat dan pemberian sanksi yang kuat kita berharap peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi saat-saat ini itu tidak akan terulang lagi esok dan di kemudian hari,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Perundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak

Perundungan Makin Parah, Puan Dorong Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti semakin banyaknya kasus perundungan atau bullying di Tanah Air. Termasuk bullying anak yang melibatkan kekerasan hingga menyebabkan kematian.

Terbaru, publik tengah dihebohkan dengan kasus perundungan di Surabaya yang menyebabkan seorang anak penyandang down syndrome berusia 10 tahun, Z, meninggal dunia. Dua terduga pelaku merupakan tetangga korban yang juga masih berusia 10 dan 8 tahun.

“Kematian seorang anak berkebutuhan khusus di Surabaya, menjadi pengingat serius bahwa perlindungan anak harus hadir hingga ke lingkungan tempat tinggal,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026).

Peristiwa yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut kini ditangani kepolisian sebagai kasus dugaan kekerasan yang melibatkan anak-anak. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan diduga setelah mengalami kekerasan.

Polisi pun masih mendalami peran masing-masing pihak dengan mempertimbangkan usia anak yang diduga terlibat. Menurut Puan, kasus ini tak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban namun juga memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan lingkungan sosial dalam melindungi anak yang memiliki keterbatasan fisik dan intelektual. 

“Anak dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan untuk berkomunikasi, meminta pertolongan, atau menjelaskan kekerasan yang dialaminya. Karena itu, perlindungan mereka membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan menilai kasus perundungan di Surabaya tidak cukup diselesaikan melalui penanganan perkara semata.

“Perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai pencegahan perundungan, mekanisme pelaporan, pendampingan anak, dan respons cepat ketika ditemukan tanda-tanda kekerasan,” sebut Puan.

Adapun Polrestabes Surabaya menyatakan penanganan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak-anak yang diduga terlibat belum berusia 12 tahun, langkah penanganan selanjutnya memerlukan keputusan bersama dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Puan memandang, pendekatan seperti itu penting untuk memastikan proses hukum mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. 

“Namun, kehati-hatian dalam menangani anak tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak keluarga korban untuk memperoleh kejelasan atas peristiwa yang merenggut nyawa anak mereka,” tegas mantan Menko PMK tersebut.

Puan lantas mendorong penyidik untuk menjelaskan perkembangan perkara secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak. Ia mengatakan, pemeriksaan saksi, hasil forensik, asesmen sosial, dan pendalaman peran setiap anak harus menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.

Di sisi lain, Puan mendorong adanya perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia. Apalagi kasus bullying dengan kekerasan pada anak semakin parah. Selain kasus di Surabaya, belum lama ini juga ramai soal insiden kematian anak sekolah berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga di-bully oleh sejumlah kakak kelasnya.

“Semakin maraknya kasus bullying yang melibatkan kekerasan pada anak menuntut adanya evaluasi kebijakan perlindungan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan bagi penyandang disabilitas sesuai lingkup kewenangannya,” tegas Puan.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mendorong evaluasi terhadap ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses. Selain itu, kata Puan, diperlukan pula penguatan pendampingan psikologis dan mekanisme respons cepat di tingkat kelurahan maupun kecamatan. 

“Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, pemerintah perlu menyampaikan langkah perbaikan beserta target dan jadwal pelaksanaannya,” ujar cucu Bung Karno itu.

Khusus bagi anak penyandang disabilitas, Puan menilai pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

“Keluarga dan pendamping perlu memperoleh informasi mengenai cara mengenali tanda kekerasan, membangun komunikasi yang sesuai, dan mengakses bantuan profesional,” tambahnya.

Sementara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Puan mengingatkan bahwa mereka tetap membutuhkan asesmen profesional untuk memahami kondisi, perilaku, dan kebutuhan pembinaan.

“Hasil asesmen harus menjadi dasar intervensi yang sesuai, bukan alasan untuk mengabaikan dampak perbuatannya terhadap korban dan keluarga,” jelas Puan.

Puan pun mengingatkan, keluarga korban juga berhak memperoleh pendampingan yang memadai.

“Pemerintah daerah perlu memastikan layanan psikologis, sosial, dan informasi perkembangan perkara dapat diakses tanpa menambah beban keluarga yang sedang berduka,” imbaunya.

Menurut Puan, tragedi di Surabaya dan Pemalang harus menjadi momentum untuk menilai apakah sistem perlindungan anak di Indonesia telah bekerja secara efektif hingga tingkat lingkungan terkecil. Pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa laporan kekerasan dapat ditindaklanjuti, keluarga memperoleh bantuan, dan korban mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan mereka.

“Perlindungan anak tidak cukup diukur dari banyaknya sosialisasi atau keberadaan aturan. Ukurannya adalah kemampuan sistem untuk mencegah kekerasan, merespons laporan secara tepat, mendampingi korban, serta memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman,” urai Puan.

“Banyaknya kasus kematian anak akibat bullying harus menjadi pengingat bahwa keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama,” sambungnya.

Puan berharap, tidak ada lagi tragedi bullying pada anak, apalagi sampai menyebabkan kematian.

“Peristiwa ini tidak boleh hanya berakhir sebagai perkara yang ditangani, tetapi juga harus menjadi dasar perbaikan nyata dalam perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas,” tutup Puan. (Evi)

Share:

Read More

Whoosh Kini Sepenuhnya Ditangani SDM Indonesia melalui Keberhasilan Transfer Pengetahuan

Whoosh Kini Sepenuhnya Ditangani SDM Indonesia melalui Keberhasilan Transfer Pengetahuan. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Memasuki tiga tahun operasionalnya, Kereta Cepat Whoosh mencatatkan pencapaian penting dalam pengembangan kompetensi SDM Indonesia. Sejak September 2026, seluruh kegiatan operasi dan perawatan Whoosh telah sepenuhnya ditangani oleh SDM Indonesia setelah melalui proses pendampingan dan transfer pengetahuan bersama tenaga profesional asal Tiongkok sejak 2023. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam penguasaan teknologi perkeretaapian berkecepatan tinggi oleh tenaga Indonesia.

Proses transfer pengetahuan berlangsung sejak 2023 melalui pendampingan tenaga profesional asal Tiongkok yang tergabung dalam Operation and Maintenance Consortium (OMC). Pada awal operasional, tenaga profesional Tiongkok terlibat langsung dalam kegiatan operasi dan perawatan sekaligus mendampingi SDM Indonesia. Seiring meningkatnya kompetensi tenaga Indonesia, jumlah pendamping berkurang secara bertahap hingga seluruhnya menyelesaikan masa tugas dan kembali ke Tiongkok pada Agustus 2026.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa operasional Whoosh tidak hanya menghadirkan transportasi modern, tetapi juga mendorong penguasaan teknologi kereta cepat oleh SDM Indonesia.

“Melalui proses transfer pengetahuan yang terstruktur selama tiga tahun, tenaga Indonesia kini telah mampu menjalankan seluruh kegiatan operasi dan perawatan Whoosh secara mandiri. Ini merupakan pencapaian penting yang membuktikan kemampuan SDM Indonesia dalam menguasai teknologi perkeretaapian berkecepatan tinggi,” ujar Eva.

Saat ini, seluruh fungsi operasi dan perawatan Whoosh telah dijalankan oleh pegawai Indonesia, mulai dari masinis, pusat kendali operasi atau Operation Control Center (OCC), perawatan sarana, jalan rel, jembatan, terowongan, persinyalan, telekomunikasi, kelistrikan, hingga berbagai peralatan pendukung lainnya. Pengembangan kompetensi juga terus dilakukan untuk menjaga kesiapan dan keandalan operasional Whoosh.

Transfer pengetahuan dilaksanakan secara bertahap melalui pelatihan teori dan simulator, observasi, mirroring, serta on the job training bersama tenaga profesional asal Tiongkok. Selanjutnya, SDM Indonesia menjalani praktik kerja langsung, uji kompetensi, sertifikasi, asesmen teknis, hingga serah terima tanggung jawab sebelum dinyatakan siap menjalankan operasi dan perawatan secara mandiri.

Eva menegaskan, keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam seluruh kegiatan operasi dan perawatan Whoosh. Berakhirnya masa pendampingan tenaga profesional Tiongkok tidak mengurangi standar keselamatan dan keandalan operasional. Seluruh SDM Indonesia yang bertugas telah memenuhi persyaratan kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang tugas masing-masing, sehingga setiap pekerjaan tetap dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar keselamatan yang ditetapkan.

Dalam momentum tiga tahun operasional Whoosh, KCIC menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses transfer pengetahuan, pengembangan kompetensi SDM Indonesia, hingga pengalihan tanggung jawab operasi dan perawatan Whoosh secara penuh kepada SDM Indonesia.

“KCIC akan terus meningkatkan kemampuan SDM Indonesia serta menjaga keselamatan, keandalan operasional, dan kualitas pelayanan Whoosh. Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi dan kemajuan industri perkeretaapian nasional,” tutup Eva. (Bambang)

Share:

Read More

Telkom Hadirkan Inovasi Pembelajaran Numerasi untuk 100 Sekolah di Wilayah 3T

Melalui program BISA PandAI Numerasi, TelkomGroup memperkuat kapasitas guru dan mendorong pembelajaran interaktif di Kabupaten Lebak, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Tual. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menghadirkan BISA PandAI Numerasi untuk memperkuat pembelajaran matematika dan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) di 100 sekolah dasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Program ini menjangkau Kabupaten Lebak, Banten; Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat; dan Kota Tual, Maluku, melalui penguatan kompetensi guru, penyediaan perangkat pembelajaran, serta pendampingan metode belajar yang interaktif dan aplikatif.

Berdasarkan Rapor Pendidikan Indonesia 2025, proporsi siswa SD/MI yang mencapai kompetensi minimum numerasi meningkat dari 39,04% pada 2022 menjadi 52,48% pada 2024. Meski menunjukkan kemajuan, capaian ini menegaskan pentingnya penguatan numerasi secara berkelanjutan sebagai fondasi kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah siswa.

BISA PandAI Numerasi merupakan bagian dari program TJSL TelkomGroup dalam payung Bersama Jadi BISA. Inisiatif ini mengintegrasikan pelatihan dan pendampingan guru, perangkat pembelajaran numerasi dan STEM, serta praktik belajar yang mendorong siswa memahami konsep matematika melalui pengalaman langsung. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat siswa terhadap matematika dan sains sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah sejak dini.

Program ini diluncurkan melalui kegiatan kick-off secara hybrid yang terpusat di Plasa Telkom Rangkasbitung, Banten, dan diikuti secara daring oleh para pendidik di Kota Tual serta Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Human Capital Management Telkom, Willy Saelan, serta Prof. Maila Dinia Husni Rahiem, M.A., Ph.D., selaku Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Peningkatan STEM dan Kompetensi Guru.

Willy Saelan menyampaikan bahwa penguatan numerasi dan STEM merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi muda yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan.

“Sebagai perusahaan digital, Telkom Indonesia berkomitmen menghadirkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui BISA PandAI Numerasi, kami tidak hanya mendukung penyediaan perangkat pembelajaran, tetapi juga memperkuat kapasitas guru dan mendorong pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Kami meyakini penguatan numerasi sejak dini merupakan fondasi penting bagi anak-anak Indonesia untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan potensi mereka dalam menghadapi masa depan digital,” ujar Willy.

Prof. Maila Dinia Husni Rahiem mengapresiasi inisiatif TelkomGroup yang mengintegrasikan pelatihan numerasi dan STEM dengan pendampingan serta praktik langsung di kelas. Menurutnya, penguatan kompetensi guru perlu diikuti perubahan praktik pembelajaran dan evaluasi perkembangan kemampuan siswa agar program memberikan dampak nyata.

“Saya mengapresiasi Program BISA PandAI yang memadukan pelatihan numerasi dan STEM dengan pendampingan serta praktik langsung di kelas. Kami berharap keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah guru yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari perubahan praktik pembelajaran dan perkembangan kemampuan murid. Semoga inisiatif ini menjadi praktik baik yang dapat diterapkan di lebih banyak sekolah,” ujar Maila.

BISA PandAI Numerasi dirancang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Program diawali dengan pengenalan inisiatif dan penguatan kapasitas guru selama 17 hari melalui Training of Trainers (ToT), dilanjutkan penerapan metode pembelajaran di kelas selama dua bulan. Pada minggu ke-12, STEM Challenge Day menjadi wadah bagi guru dan siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran serta proyek berbasis STEM. 

Program kemudian dilanjutkan melalui Teacher Champion, yang mendorong guru berbagi praktik baik dan memperluas penerapan metode pembelajaran inovatif. Untuk mendukung proses tersebut, TelkomGroup menyediakan STEM lab kit bagi sekolah peserta agar siswa dapat mengeksplorasi konsep melalui kegiatan praktis dan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Bagi TelkomGroup, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang terlibat dan perangkat pembelajaran yang disalurkan, tetapi juga dari pemanfaatan sarana, peningkatan kompetensi guru, serta perkembangan kemampuan numerasi siswa. Karena itu, pendampingan implementasi dan evaluasi dampak menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat program berkelanjutan.

Melalui BISA PandAI Numerasi, TelkomGroup memperkuat kontribusinya dalam pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4: Pendidikan Berkualitas. Berlandaskan semangat Bersama Jadi BISA, TelkomGroup berkomitmen menghadirkan inisiatif pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk belajar, berinovasi, dan berkembang. (Isna)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan sebagai Kekuatan Strategis Indonesia

Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan pengembangan sumber energi dalam negeri menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global. Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas kondisi pangan Indonesia yang tetap terkendali.

“Di tengah kita lihat dunia penuh tantangan, kita masih bersyukur, masih bersyukur bahwa kita relatif dalam keadaan baik. Pangan kita terkendali, prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan,” ucap Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu capaian utama pemerintah karena pangan memiliki peran strategis, terutama ketika situasi krisis dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dari luar negeri.

“Dalam waktu cepat, saudara-saudara, pangan itu menentukan. Karena sekarang pangan bisa menjadi senjata. Dalam keadaan krisis kita punya uang pun mungkin kita tidak bisa beli beras dari negara lain,” tutur Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menyampaikan keberhasilan Indonesia menjaga swasembada pangan di tengah kondisi cuaca yang sulit, termasuk kekeringan panjang pada 2025–2026. Presiden mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi fenomena iklim, baik El Niño maupun La Niña, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terus dijaga.

“Kita bersyukur kita sudah swasembada pangan. Di musim yang sangat sulit, 25-26 kekeringan cukup panjang kita bisa swasembada. El Nino kita hadapi, nanti ada La Nina kita hadapi. Tapi kita sudah punya kontijensi-kontijensi,” ucap Presiden.

Selain pangan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kemandirian energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Indonesia, menurut Presiden Prabowo, memiliki beragam sumber energi yang dapat dikembangkan, mulai dari batu bara dan panas bumi hingga bahan bakar nabati sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Harga minyak dunia naik dan akan naik. Kita bersyukur kita punya sumber-sumber energi lain yang cukup banyak. Batu bara kita masih banyak, geotermal kita banyak. Yang terutama kita bisa buat diesel solar dari tanaman. Biodiesel kita nanti akan sangat membantu kita,” jelas Presiden.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan biodiesel dan etanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Indonesia telah mencapai B50 dan akan melanjutkan pengembangan campuran etanol secara bertahap, dengan harapan dapat mencapai E50 dalam beberapa tahun mendatang.

“Kita sudah mencapai B50, dan kita sekarang akan berjuang untuk etanol menjadi etanol E50. Mungkin tahun ini kita baru bisa mencapai E10. Mungkin 2 tahun lagi kita akan berharap mencapai E20. Dan 2 tahun sesudah itu kita berharap kita akan mencapai E50. Pada saat kita E50 dan B50 kita insyaallah tidak perlu impor BBM lagi dari luar,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kabinet atas kerja keras selama menjalankan tugas pemerintahan. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa masa pemerintahan berlangsung selama lima tahun dan seluruh anggota kabinet memiliki peran masing-masing dalam tahapan kerja pemerintah.

“Intinya saudara-saudara, dalam pembukaan ini saya terima kasih dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Sebagaimana saya sampaikan dari awal pemerintahan kita tidak semua pemain akan kita mainkan di awal,” ucapnya.

Menutup pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan besar dan harus terus bekerja menjawab harapan masyarakat. Presiden juga menyampaikan pesan agar Indonesia tetap berpegang pada keberanian, semangat berkorban, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tekanan, sembari membuka ruang bagi langkah penghematan apabila diperlukan.

“Kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban, dan kita tidak mengenal menyerah. Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran, kita lebih hemat lagi nanti,” tutur Presiden.

Arahan tersebut menjadi penegasan arah pemerintahan memasuki tahun ketiga yaitu Indonesia harus mampu memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri, memenuhi kebutuhan energinya dari kekayaan alamnya sendiri, dan menjaga kedaulatannya dengan kekuatannya sendiri.

Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, swasembada pangan dan kemandirian energi bukan sekadar target pembangunan, melainkan bagian dari perjuangan besar untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Keberanian Hadapi Tantangan demi Jaga Kepentingan Nasional

Presiden Prabowo Tegaskan Keberanian Hadapi Tantangan demi Jaga Kepentingan Nasional. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai tantangan demi menjaga kepentingan nasional. Menurut Kepala Negara, mandat yang diberikan rakyat merupakan tanggung jawab besar untuk melindungi kekayaan bangsa dari berbagai praktik yang merugikan.

“Kita menerima mandat dari rakyat dalam situasi dan waktu yang memaksa kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan dengan berani. Kita tidak bisa lagi menghadapinya dengan terlalu naif atau terlalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya semangat pengabdian dan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang telah bekerja bersama selama dua tahun pemerintahan.

“Saudara-saudara bergabung di sini adalah panggilan sejarah, saudara terpanggil untuk berbakti kepada negara dan bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sudah mengerti dan sudah paham bahwa mengabdi di bidang pemerintahan adalah sesungguhnya pengorbanan,” tuturnya.

“Saya sekarang bangga menjadi pemimpinmu. Saya bangga menjadi presidenmu. Saya bangga telah memimpin pemerintah ini, karena dalam dua tahun kita telah bekerja dengan hasil yang nyata,” lanjutnya.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyoroti situasi global yang diwarnai berbagai krisis, konflik geopolitik, hingga persaingan ekonomi antarkekuatan besar dunia. Kondisi tersebut, kata Presiden, turut memengaruhi Indonesia mengingat hubungan antarnegara yang makin terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain.

“Kita berada dalam kondisi global yang ditandai oleh persaingan hegemoni dunia antara kekuatan-kekuatan besar. Kondisi global ini mau tidak mau akan mempengaruhi semua negara, karena dunia kita sudah saking terintegrasinya, kita saling bergantung satu sama lain,” katanya.

Selain tantangan geopolitik, Indonesia juga dihadapkan pada dampak perubahan iklim serta potensi bencana alam akibat kondisi geografisnya yang berada di kawasan cincin api. Meski demikian, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa berbagai tantangan tersebut juga menyimpan potensi besar bagi Indonesia apabila dikelola secara optimal.

“Walaupun kita berada di lingkaran api, lingkaran api ini juga menghasilkan tanah yang relatif subur, kemudian mineral-mineral yang sangat berharga. Inilah yang juga merupakan kekuatan nasional kita,” ujarnya.

Dua tahun pertama menjadi pijakan untuk melanjutkan kerja nyata. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa keberanian, persatuan, dan pengabdian merupakan kekuatan utama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera. (Dinda)

Share:

Read More

Hadapi Ketidakpastian Global, Presiden Prabowo Tekankan Ketahanan dan Persatuan Nasional

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, menyelamatkan kekayaan alam, dan mengutamakan kepentingan rakyat di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

“Saudara-saudara, inti yang ingin saya sampaikan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, tantangan yang dihadapi Indonesia juga dialami banyak negara lain. Karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. Prinsip tersebut, kata Presiden, menjadi landasan dalam menjalankan politik dalam negeri maupun hubungan internasional.

Dalam bidang diplomasi, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mempertahankan politik luar negeri yang menghormati seluruh negara, tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, serta mengedepankan hubungan persahabatan.

“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diwujudkan melalui kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy, yang telah dijalankannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia, menurutnya, harus terus membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan amanat konstitusi.

“Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” kata Presiden.

Sejalan dengan kebijakan luar negeri tersebut, Presiden menekankan bahwa politik dalam negeri harus berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ia menilai situasi global yang penuh kerawanan menuntut seluruh kekuatan nasional untuk bekerja sama, terlebih ketika persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan semakin saling berkaitan.

Presiden juga menyoroti perlunya perubahan cara pandang dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, agar tidak terjebak dalam pendekatan sektoral. Ia menilai tantangan global saat ini membutuhkan pemimpin dan kalangan akademisi yang mampu memahami berbagai persoalan secara menyeluruh.

“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan tidak bisa dipisah-pisahkan,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tatanan internasional sedang menghadapi tekanan serius, sehingga kemampuan suatu negara mempertahankan kekuatan dan ketahanannya menjadi semakin menentukan. Menghadapi kondisi tersebut, Presiden menegaskan bahwa persatuan nasional merupakan fondasi utama bagi Indonesia untuk tetap kuat.

Presiden juga menambahkan bahwa demokrasi harus tetap memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, kompetisi politik, serta kritik terhadap pemerintah. Namun, seluruh dinamika tersebut tidak boleh mengorbankan keutuhan bangsa.

“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” pungkas Presiden.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang berdaulat dalam menentukan sikap, kuat dalam menjaga kepentingannya, dan bersatu dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. (Dinda)

Share:

Read More

Ombudsman RI Ungkap Titik Rawan Maladministrasi yang Berpotensi Korupsi pada Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Ombudsman RI Ungkap Titik Rawan Maladministrasi yang Berpotensi Korupsi pada Layanan Pertanahan dan Kebencanaan. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Dua momentum peristiwa hukum operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi di sektor pertanahan dan kebencanaan beberapa waktu lalu, menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pelayanan publik. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers pada Rabu (21/10/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Inventarisasi terhadap 580 laporan pertanahan yang sedang ditangani Ombudsman RI menunjukkan adanya keluhan berulang, baik itu terkait menundaan berlatrut, tidak memberikan pelayanan, serta penyimpangan prosedur. Persoalan tersebut berpotensi menjadi titik rawan maladministrasi yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi.

Dari hasil pemetaan, terdapat sejumlah titik rawan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan, antara lain dugaan permintaan imbalan dalam penerbitan sertifikat; penyimpangan penerbitan hak dan data tanah; manipulasi data penerima atau pembayaran ganti kerugian; perubahan pengukuran, batas, luas atau plotting; penyalahgunaan kewenangan dalam pembatalan, pemblokiran dan peralihan hak; serta penguasaan atau manipulasi dokumen pertanahan.

Robert mengungkapkan bahwa terdapat enam kantor pertanahan yang menjadi atensi tinggi Ombudsman RI terkait potensi maladministrasi, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Kabupaten Bandung, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, serta Kantor Pertanahan Kota Ambon.

"Ke depan, kantor-kantor pertanahan ini perlu segera berbenah karena sudah menjadi atensi Ombudsman RI. Persoalan yang ditemukan mengarah pada maladministrasi dan berpotensi korupsi dalam penyelenggaraan layanan pertanahan," tegas Robert.

Selain sektor pertanahan, Ombudsman RI juga mengidentifikasi titik rawan maladministrasi dalam pelayanan publik pascabencana. Berdasarkan hasil monitoring terhadap penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada September-Oktober 2026, ditemukan persoalan terkait validasi dan keterbukaan informasi hasil verifikasi data penerima bantuan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan layanan publik. Pola persoalan serupa juga ditemukan dalam penanganan bencana alam lainnya.

Sementara itu, inventarisasi terhadap lebih dari 22 peristiwa kecelakaan kapal penumpang atau kapal wisata dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan terkait kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelayakan berlayar, kapasitas dan manifes penumpang, serta pengawasan dan pemeriksaan sebelum keberangkatan.

"Jika kapal yang tidak memenuhi persyaratan tetap memperoleh izin berlayar atau lolos pemeriksaan, perlu ditelusuri apakah penyebabnya semata-mata kelemahan pengawasan atau terdapat kesengajaan, konflik kepentingan, maupun imbalan tidak sah. Pemeriksaan yang sengaja dilonggarkan dapat menciptakan keuntungan bagi operator dengan mengorbankan keselamatan penumpang," ujar Robert.

Menurut Robert, investigasi yang tidak transparan dan rekomendasi keselamatan yang tidak ditindaklanjuti dapat menciptakan ruang bagi impunitas. Risiko penyimpangan semakin serius apabila ditemukan upaya menutupi pelanggaran, menghilangkan bukti, memanipulasi hasil pemeriksaan, atau melindungi pihak tertentu demi keuntungan tidak sah.

Oleh karena itu, Ombudsman RI mendorong Kementerian ATR/BPN, BNPB, serta Kementerian dan instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran agar memperkuat keterbukaan informasi, pengendalian kewenangan, pengawasan berbasis risiko, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penelusuran jejak keputusan maupun penggunaan anggaran.

"Pelayanan publik yang baik bukan hanya cepat, melainkan pasti, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di situlah peluang negara untuk menghentikan titik rawan terjadinya maladministrasi yang dapat membuka jalan bagi pencegahan korupsi," tutup Robert. (Burhan)

Share:

Read More

Kemenhut Libatkan Masyarakat Peduli Api, Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Adat dan Relawan Atasi Karhutla

Kemenhut Libatkan Masyarakat Peduli Api, Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Adat dan Relawan Atasi Karhutla. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan telah dan terus bekerja serius untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan kolaborasi parapihak. Salah satunya dengan memperkuat penanganan karhutla dengan melibatkan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Hutan, masyarakat adat, dan relawan bersama Manggala Agni serta petugas lapangan. 

Penguatan dilakukan melalui patroli, pelaporan dini, pemadaman, dukungan peralatan, dan koordinasi lintas unsur untuk melindungi masyarakat serta mencegah perluasan kebakaran.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat harus didukung kehadiran pemerintah, pendampingan petugas, dan perlindungan keselamatan.

“Masyarakat mengetahui kondisi wilayahnya dan menjadi mitra penting dalam mendeteksi ancaman kebakaran sejak dini. Kemenhut terus memperkuat kerja bersama MPA, Kelompok Tani Hutan, masyarakat adat dan relawan, dengan mengutamakan koordinasi serta keselamatan dalam setiap penanganan,” ujar Rohmat.

Perkuat MPA dan Pencegahan di Tingkat Desa

Kementerian Kehutanan bersama 14.040 personel Masyarakat Peduli Api (MPA) di 34 provinsi bahu-membahu memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta melindungi hutan dan masyarakat dari dampak karhutla. 

Selanjutnya dalam program pengembangan 500 kelompok MPA Berkelanjutan tahun 2026, 119 kelompok telah terbentuk, 61 kelompok dalam proses pembentukan, dan 320 desa telah ditetapkan sebagai sasaran pengembangan berikutnya.

Dengan komposisi 30 orang per kelompok, sebanyak 119 kelompok yang telah terbentuk tersebut setara dengan kapasitas keanggotaan 3.570 orang. Adapun keseluruhan target 500 kelompok setara dengan 15.000 anggota. Angka keanggotaan tersebut merupakan perhitungan berdasarkan komposisi kelompok.

Penguatan MPA diarahkan untuk memperluas patroli, edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar, pelaporan dini, dan penanganan awal secara aman bersama Manggala Agni serta petugas terkait.

“Kelompok yang terbentuk harus memiliki kemampuan mengenali bahaya dan bertindak sesuai prosedur. Karena itu, penguatan kelembagaan perlu disertai latihan, peralatan, komunikasi, dan dukungan keselamatan,” kata Rohmat.

Libatkan Kelompok Tani Hutan dan Masyarakat Adat

Kemenhut turut memperkuat pencegahan melalui jejaring Kelompok Tani Hutan dan penerima akses perhutanan sosial. Hingga September 2026, perhutanan sosial telah menjangkau 1.437.065 kepala keluarga (KK) pada areal seluas 8,46 juta hektare. Sementara itu, penerima manfaat penetapan 177 hutan adat seluas 376.280 hektare tercatat sebanyak 93.859 KK.

Kepastian akses kelola dan manfaat ekonomi hutan menjadi landasan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga arealnya dari kebakaran. Melalui pendekatan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat atau community based wildfire management, jejaring tersebut didorong untuk meningkatkan pengawasan, mencegah pembakaran, dan mempercepat penyampaian laporan kepada petugas.

“Hutan yang terjaga menopang penghidupan keluarga. Karena itu, pendampingan perhutanan sosial kami hubungkan dengan upaya pencegahan kebakaran agar tanaman, hasil hutan, dan usaha masyarakat terlindungi dari ancaman api,” ujar Rohmat.

Perkuat Personel dan Operasi Pemadaman

Untuk mendukung operasi lapangan, 1.419 personel Manggala Agni organik di enam provinsi prioritas diperkuat melalui dukungan lintas wilayah, termasuk pengerahan 1.000 Polisi Kehutanan melalui skema bantuan kendali operasi ke Kalimantan. Sebanyak 5.000 ASN Kemenhut juga disiagakan untuk mendukung penanganan sesuai kebutuhan.

Bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, dan unsur masyarakat, petugas melakukan pemeriksaan titik panas, pemadaman, penyekatan rambatan api, pembasahan, serta penyisiran bara. Di lahan gambut, pendinginan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah api bawah permukaan kembali menyala.

Kemenhut turut mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (cloud seeding dan dry ice) bersama BMKG, BNPB dan TNI sesuai kondisi atmosfer dan keselamatan penerbangan. Dukungan tersebut berjalan bersamaan dengan pemadaman sumber api di darat.

Lindungi Habitat dan Tangani Satwa

Berdasarkan rekap nasional Kemenhut hingga pembaruan 8 Oktober 2026, sebanyak 290 individu satwa liar tercatat ditangani, termasuk 96 orangutan dan 78 bekantan. Rekap tersebut mencakup satwa hidup maupun satwa yang ditemukan mati.

Petugas bersama dokter hewan dan mitra konservasi melanjutkan pemantauan habitat serta penanganan berdasarkan kondisi satwa.

Masyarakat diminta tidak mengevakuasi satwa sendiri dan segera melapor kepada BKSDA atau petugas taman nasional.

Perketat Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kemenhut memperketat pengawasan terhadap kewajiban pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), mencakup pencegahan, kesiapan sarana pemadaman, penanganan kebakaran, dan pemulihan.

Per 19 Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif. Proses pidana juga berjalan terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, pada tahapan perkara yang berbeda berdasarkan fakta dan alat bukti.

“Kami memahami keresahan masyarakat yang masih terdampak asap. Kemenhut terus memperkuat pemadaman, mendukung keterlibatan masyarakat, melindungi satwa, serta menindak pihak yang terbukti melanggar. Keselamatan masyarakat dan petugas menjadi prioritas dalam pekerjaan ini,” tegas Rohmat. (Fitri)

Share:

Read More

Menteri LH Ungkap Empat Prioritas Pengelolaan Air Global di Pertemuan Perairan Internasional ke-11

Menteri LH Ungkap Empat Prioritas Pengelolaan Air Global di Pertemuan Perairan Internasional ke-11. (Dok. Kemen LH)

Bali, WaraWiri.net - Krisis global berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga polusi sampah plastik dari daratan menuntut pergeseran pendekatan dari sekadar solusi parsial menuju transformasi sistemik lintas batas. Demikian ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat membuka secara resmi 11th GEF International Waters Conference (IWC-11) dengan tema "Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling System Changes" di Bali, Senin (19/10/26).

Di hadapan para delegasi internasional, Menteri Jumhur menekankan bahwa air tidak mengenal batas wilayah. Konferensi ini juga dipandang sebagai batu loncatan strategis yang menghubungkan aksi kolektif global secara langsung menuju Konferensi Air PBB mendatang di Abu Dhabi pada Desember 2026.

"Krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar solusi yang terfragmentasi dan berbasis proyek. Sebagaimana tema konferensi ini mengingatkan kita, kita memerlukan solusi sistemik dan transformatif yang memadukan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat lintas batas," tegas Menteri Jumhur.

Empat Prioritas Utama Indonesia untuk Perairan Global

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia secara tegas mengusulkan empat prioritas mendesak dalam pengelolaan ekosistem perairan global:

Pencegahan Polusi dari Sumber hingga ke Laut: Menghentikan pencemaran di hulu, baik dari kawasan perkotaan, industri, maupun aliran sungai—sebelum mencapai ekosistem pesisir dan laut.

Restorasi Ekosistem untuk Dampak Nyata: Melampaui sekadar target luasan hektare yang dipulihkan, menuju pencapaian kesehatan ekologis yang terukur serta peningkatan ketahanan masyarakat.

Kerja Sama Lintas Batas yang Kokoh: Membangun kepercayaan, pertukaran data, serta pengelolaan bersama tanpa mengabaikan kedaulatan nasional masing-masing negara.

Pendekatan Berbasis Masyarakat dan Kearifan Budaya: Mengintegrasikan sains modern dengan kearifan lokal, sebagaimana tercermin dalam filosofi sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui oleh UNESCO.

Konsep "Tobat Ekologis" sebagai Landasan Perubahan

Guna mencapai seluruh prioritas tersebut, Menteri Jumhur memperkenalkan perubahan pola pikir mendasar yang disebut sebagai 

"Tobat Ekologis" (Ecological Repentance). Konsep ini bukan sekadar bentuk penyesalan, melainkan seruan transformasi menyeluruh dalam memperlakukan alam yang beralih dari eksploitasi menuju harmoni dan perlindungan.

Tobat Ekologis dipandu melalui lima langkah aksi yang konkret: merefleksikan dampak masa lalu, menghentikan praktik perusakan, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta melembagakan praktik berkelanjutan ke dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan.

Menyongsong siklus GEF-9, Indonesia turut mendorong reformasi pembiayaan dari sekadar mendanai proyek terpisah menjadi pembiayaan yang berorientasi pada dampak berkelanjutan (impact-based financing). Setiap investasi dolar harus mendatangkan perbaikan terverifikasi terhadap kualitas air, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat.

Menutup pidatonya, Menteri Jumhur berpesan agar Bali dikenang sebagai tempat lahirnya langkah-langkah tegas yang mengokohkan agenda air dunia menuju Abu Dhabi.

"Perairan yang kita miliki bersama merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkas Menteri Jumhur. (Evi)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Minta Seminar Mitigasi Banjir Hasilkan Solusi Aplikatif dan Efisien

Gubernur Herman Deru Minta Seminar Mitigasi Banjir Hasilkan Solusi Aplikatif dan Efisien. (Dok. Pemprov Sumsel)

Palembang, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memperkuat langkah preventif menghadapi ancaman banjir di wilayahnya melalui kolaborasi intensif bersama perguruan tinggi. Hal ini ditandai dengan audiensi antara Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, dan Direktur Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang, Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc., PU.SDA., di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (20/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana perhelatan Seminar Nasional Mitigasi Banjir sekaligus pembukaan kembali Sidang I Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumsel yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2026 mendatang. Sidang Dewan SDA ini menjadi momen krusial mengingat lembaga tersebut sempat vakum selama tiga tahun terakhir.

Direktur Pascasarjana Universitas Bina Darma, Prof. Achmad Syarifudin, menyampaikan bahwa pihaknya bersama akademisi serta mitra terkait mengambil inisiatif untuk memberikan kontribusi nyata menanggulangi prediksi siklus banjir 2 hingga 5 tahunan. Mengingat riwayat banjir bandang yang pernah melanda wilayah Sumsel pada rentang 2021 dan 2022, kajian ilmiah dan mitigasi komprehensif sangat perlu untuk dilakukan.

"Kami ingin mengumpulkan seluruh elemen, mulai dari perguruan tinggi, stakeholder, OPD terkait, hingga mahasiswa untuk membahas mitigasi banjir yang diprediksi berpotensi terjadi. Fokus utamanya adalah aliran Sungai Musi. Acara inti nantinya mendengarkan serta menanggapi kesiapan para bupati dan wali kota di zona yang berpotensi terdampak," ujar Prof. Achmad.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana agenda nasional tersebut. Menurutnya, masalah banjir di Sumsel dipengaruhi oleh kombinasi kondisi topografi yang berelevansi ekstrem di titik-titik tertentu, curah hujan tinggi, serta penyumbatan saluran air yang mengakibatkan luapan tak terkanalisasi.

"Secara teoritis, seluruh muara sungai besar berakhir di Palembang. Kita khawatir jika terjadi hujan berdebit besar, baik di hulu maupun di hilir. Kosakata banjir selalu identik dengan bencana, namun sepaham saya sebagai orang awam bahwa banjir adalah debit air besar yang tidak terkendali," ungkap Herman Deru.

Herman Deru mengapresiasi kontribusi akademis dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan dan berharap seminar ini dapat melahirkan rekomendasi konkrit yang dapat langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Ini niat yang sangat mulia. Kita butuh solusi jangka panjang dan pendek, seperti normalisasi dan kanalisasi air. Saya berharap produk dari seminar ini dapat merekomendasikan solusi yang sifatnya anjuran langsung, aplikatif, namun tetap low cost (berbiaya efisien)," pungkasnya.

Pemprov Sumsel berharap sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan ini mampu menghasilkan pemetaan bencana yang presisi serta langkah penanganan yang efektif guna melindungi masyarakat dari ancaman banjir bah di masa mendatang. (Iqbal)

Share:

Read More