Dukung Akurasi Informasi Penerbangan, Telkom University dan AirNav Kenalkan NOTAM Berbasis AI di AS

Dukung Akurasi Informasi Penerbangan, Telkom University dan AirNav Kenalkan NOTAM Berbasis AI di AS. (Dok. Telkom Indonesia)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Telkom University, perguruan tinggi di bawah ekosistem PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), berkolaborasi dengan AirNav Indonesia mengembangkan inovasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendukung modernisasi layanan navigasi penerbangan. Inovasi ini dipaparkan dalam rangkaian Aviation Safety and Security Reverse Trade Mission (RTM) yang diselenggarakan oleh United States Trade and Development Agency (USTDA) pada 26 Oktober hingga 6 November 2026 di Arlington, Virginia, Amerika Serikat.

Forum ini menjadi wadah bagi Indonesia dan Filipina untuk bertukar informasi sekaligus menjajaki peluang kerja sama teknologi di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan. Salah satu solusi yang diperkenalkan AirNav Indonesia dalam forum tersebut adalah aplikasi berbasis AI untuk membantu penyusunan Notice to Airmen (NOTAM) yang dikembangkan bersama Telkom University dan memanfaatkan teknologi Large Language Model (LLM).

Pada kesempatan terpisah, Rektor Telkom University, Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk penerapan hasil riset perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan industri.

“Bagi Telkom University, kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana hasil riset dan pengembangan teknologi di perguruan tinggi dapat memberikan solusi bagi kebutuhan industri. Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tataran akademis, tetapi juga dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat secara langsung. Melalui pengembangan NOTAM berbasis AI bersama AirNav Indonesia, kami berharap teknologi ini dapat mendukung peningkatan efisiensi, akurasi, dan keselamatan layanan navigasi penerbangan, sekaligus menunjukkan bahwa inovasi anak bangsa memiliki potensi untuk bersaing di tingkat global,” ujar Prof. Suyanto.

Dalam layanan navigasi penerbangan, NOTAM merupakan informasi penting yang memuat pemberitahuan mengenai kondisi atau perubahan fasilitas, layanan, prosedur, hingga potensi bahaya yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan. Informasi ini menjadi acuan bagi pilot, maskapai, dan pemangku kepentingan penerbangan dalam mengambil keputusan operasional.

Penyusunan NOTAM membutuhkan ketelitian karena informasi yang disampaikan harus mengikuti format dan standar penerbangan internasional. Untuk mendukung proses tersebut, aplikasi yang dikembangkan bersama Telkom University memanfaatkan teknologi AI yang mampu memahami masukan dalam bahasa sehari-hari, kemudian mengolahnya menjadi format NOTAM sesuai ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO).

Sebagai ilustrasi, ketika terdapat pekerjaan perbaikan landasan pacu (runway), petugas dapat memasukkan informasi terkait menggunakan bahasa sehari-hari. Sistem AI kemudian membantu mengubah masukan tersebut menjadi NOTAM yang ringkas, spesifik, dan sesuai standar.

Pengembangan aplikasi ini telah dimulai melalui kerja sama strategis antara AirNav Indonesia dan Telkom University. Pada 28 Juli 2025, kedua institusi melaksanakan soft launching pengembangan aplikasi NOTAM-AI sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Banten.

Sebagai bagian dari TelkomGroup dan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), Telkom University terus mendorong pemanfaatan hasil riset untuk menjawab tantangan industri. Kolaborasi bersama AirNav Indonesia menjadi salah satu wujud upaya tersebut, sekaligus membuka peluang bagi inovasi karya anak bangsa untuk memberikan kontribusi di tingkat global. (Putra)
Share:

Wamen LH Desak Pemkot Pekalongan Terapkan Surat Edaran Menteri LH untuk Cegah Kebakaran TPA

Wamen LH Desak Pemkot Pekalongan Terapkan Surat Edaran Menteri LH untuk Cegah Kebakaran TPA. (Dok. Kemen LH)

Pekalongan, WaraWiri.net - Sebagai wujud respons cepat dan komitmen kuat terhadap penanganan kedaruratan lingkungan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, meninjau langsung lokasi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (2/11/2026). Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen Diaz juga menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran guna mempercepat proses penuntasan titik api.

Kebakaran di TPA Degayu diketahui mulai terjadi pada Minggu, 1 November 2026, dan teridentifikasi oleh warga sekitar pukul 11.00 WIB. Hingga kini, operasi pemadaman terus digencarkan secara sinergis melalui kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, unsur TNI-Polri, serta para relawan di lapangan.

Di sela-sela peninjauannya, Wamen Diaz secara tegas mengingatkan bahwa musibah di fasilitas pengolahan sampah ini merupakan persoalan pelik yang seharusnya dapat dicegah, terlebih di tengah situasi nasional yang sedang siaga menghadapi berbagai tantangan iklim.

"Kebakaran TPA ini masalah yang serius dan seharusnya bisa dihindari. Bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan karhutla di berbagai wilayah, jangan sampai masyarakat kita kembali diberikan beban tambahan dengan adanya musibah kebakaran TPA," tegas Wamen Diaz di hadapan awak media.

Meski demikian, prioritas utama saat ini adalah memastikan penanganan darurat berjalan optimal di lapangan. Guna mendukung percepatan pemadaman, Kementerian Lingkungan Hidup turut mengerahkan dukungan logistik berupa peralatan khusus yang diadaptasi dari metode penanggulangan lahan gambut.

"Kita sangat menyayangkan kejadian ini terjadi, ini adalah suatu yang memprihatinkan. Saat ini kita harus fokus pada penanganan, dan kami hadir untuk membantu memberikan beberapa unit alat pemadam seperti selang, pompa jinjing, baju pemadam, serta alat suntik gambut. Karakteristik pemadaman TPA kurang lebih mirip dengan penanganan lahan gambut, sehingga membutuhkan alat injeksi khusus," tambah Wamen Diaz.

Akselerasi Kepatuhan Surat Edaran dan Sanksi Administratif

Menindaklanjuti insiden ini, Wamen Diaz secara tegas mendorong pengelola TPA serta jajaran Pemerintah Kota Pekalongan untuk segera mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi tersebut memuat panduan komprehensif mitigasi pencegahan kebakaran TPA, khususnya dalam menghadapi anomali cuaca ekstrem akibat dampak El Niño.

"Sudah ada surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup yang keluar bulan Juli lalu, yang merinci secara mendetail langkah antisipasi yang wajib diambil Pemkot maupun Pemkab di area TPA untuk menghindari kebakaran serupa. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Walikota bahwa jajarannya akan segera memenuhi ketentuan dalam surat edaran tersebut,” jelas Wamen Diaz.

Selain itu, Wamen Diaz juga mendesak percepatan penyelesaian sanksi administratif yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada pengelola TPA akibat praktik open dumping. Komitmen pemulihan lingkungan ini menjadi prasyarat mutlak untuk memperbaiki tata kelola persampahan di daerah.

"TPA ini telah dikenai sanksi sejak tahun lalu dan telah melalui dua kali siklus penilaian serta pengawasan. Walikota berkomitmen untuk mempercepat pemenuhan kewajiban sanksi tersebut melalui langkah-langkah pemulihan nyata," tutur Wamen Diaz.

Peta Jalan Menuju Target 100% Sampah Terkelola 2029

Dalam kesempatan yang sama, Wamen Diazmengingatkan kembali mandat nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar seluruh wilayah di Indonesia dapat mencapai target 100% sampah terkelola pada tahun 2029. Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan untuk segera menyusun roadmap atau peta jalan operasional yang terukur.

"Daerah perlu mempunyai peta jalan yang jelas tentang bagaimana cara memenuhi arahan Bapak Presiden agar sampah dapat terkelola 100 persen. Kementerian Lingkungan Hidup akan memberikan pendampingan penuh melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Pusdal LH) bagi Pemkot Pekalongan untuk merumuskan langkah strategis tersebut," pungkas Wamen Diaz.

Melalui penanganan darurat yang responsif, kepatuhan terhadap regulasi mitigasi, serta penguatan tata kelola jangka panjang melalui peta jalan sampah, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk memastikan TPA Degayu segera pulih. Langkah terpadu ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta melindungi masyarakat dari risiko bencana serupa di masa depan. (Tedy)
Share:

Kementerian ESDM Raih Peringkat Kedua Anugerah Reksa Bandha 2026

Kementerian ESDM Raih Peringkat Kedua Anugerah Reksa Bandha 2026. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat pengakuan dari Kementerian Keuangan. Melalui Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), Kementerian ESDM meraih peringkat kedua Anugerah Reksa Bandha 2026 untuk Kategori Pemohon Lelang Non-Eksekusi Wajib Kelompok 2.

Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Hari Kekayaan Negara ke-20 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/11).

Kepala PPBMN Kementerian ESDM Rakhmawati menyebut penghargaan ini mencerminkan komitmen Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan lelang.

"Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2026 ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian ESDM dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola Barang Milik Negara dan pelayanan lelang yang optimal," ujar Rakhmawati usai menerima penghargaan.

Menurut Rakhmawati, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam mengelola aset negara secara tertib dan akuntabel. Ia menilai penghargaan ini juga menjadi amanah bagi Kementerian ESDM.

"Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus menjadi role model dalam ekosistem pengelolaan kekayaan negara yang taat regulasi, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita Manthovani menegaskan, Anugerah Reksa Bandha bukan sekadar apresiasi seremonial. Penghargaan ini menjadi penegasan atas pentingnya akuntabilitas fiskal dan tertib pengelolaan BMN.

"Para penerima penghargaan, sesungguhnya mereka sedang menyatakan komitmen publik bahwa standar profesionalisme dan integritas telah dicapai dan tetap harus terus dijaga," kata Evita.

Evita menambahkan, para penerima penghargaan secara otomatis menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan lain. Penghargaan ini juga menjadi acuan awal (baseline) pengawasan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan lembaga pemeriksa dalam menilai konsistensi tata kelola. Penilaian tersebut mencakup akurasi data, kepatuhan prosedur, optimalisasi aset, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Bagi Kementerian ESDM, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menjaga pengelolaan BMN dan pelayanan lelang yang transparan, akuntabel, dan profesional, sejalan dengan harapan Kementerian Keuangan agar sinergi lintas instansi dalam tata kelola kekayaan negara terus diperkuat. (Alif)
Share:

Kemenpar Gelar AK-RT 2026 untuk Tingkatkan Kunjungan Wisatawan ASEAN dan Korea

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Diah M. Paham saat sambutan pada pembukaan Konferensi “ASEAN-Korea Roundtable in Tourism (AK-RT) 2026” pada 4–7 November 2026 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan konferensi “ASEAN-Korea Roundtable in Tourism (AK-RT) 2026” pada 4–7 November 2026 untuk meningkatkan kerja sama pariwisata antara negara-negara ASEAN dan Korea sekaligus memperluas kunjungan wisatawan di kedua kawasan.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Diah M. Paham saat membuka konferensi di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (5/11/2026), menjelaskan bahwa pertemuan ASEAN-Korea tahun ini menandai babak baru kerja sama pariwisata. Jika konferensi perdana di Da Nang, Vietnam, tahun lalu berfokus pada penilaian awal dan pemetaan hambatan mobilitas, kini pembahasan diarahkan pada implementasi langkah konkret.

“Salah satu misi utama dari kolaborasi regional ini adalah memperluas pertukaran pariwisata dua arah antara Republik Korea dan negara-negara ASEAN. Targetnya adalah meningkatkan jumlah kunjungan dari 13 juta menjadi lebih dari 20 juta orang, sembari menjaga keseimbangan arus perjalanan di seluruh kawasan kita,” kata Diah.

Menurut Diah, bagi Indonesia, target tersebut sejalan dengan Rencana Strategis 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan ini menitikberatkan transformasi menuju pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal sekaligus melestarikan warisan budaya.

Selama dua hari pembahasan, para pemangku kepentingan dari ASEAN dan Korea, meliputi pembuat kebijakan, perwakilan industri, pakar, akademisi, dan media, akan mendiskusikan empat tantangan utama, mengidentifikasi solusi praktis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh institusi terkait sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pariwisata ASEAN dan Korea.

Empat sesi tematik yang menjadi fokus pembahasan mencakup peningkatan keamanan dan kemudahan perjalanan, penyempurnaan sistem untuk membangun kepercayaan wisatawan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata, serta pemahaman terhadap keberagaman budaya.

Pembahasan tersebut melengkapi Rencana Kerja Kerja Sama Pariwisata ASEAN+3 periode 2021–2025 serta agenda badan konsultatif terkait pariwisata ASEAN-Korea, termasuk M-ATM Plus Three dan NTOs ASEAN Plus Three.

Diah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan konferensi, termasuk Sekretariat ASEAN, Passage to ASEAN (P2A), dan Duy Tan University Southeast Asia Tourism Development Centre (SATDC), dengan dukungan ASEAN-Korea FTA Fund serta Kementerian Luar Negeri Republik Korea.

“Saya berharap pertemuan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua,” kata Diah.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan bahwa sektor pariwisata ASEAN menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada 2025, kawasan ini menerima sekitar 147 juta kunjungan wisatawan internasional, dengan hampir 42 persen berasal dari sesama negara ASEAN. Sementara itu, kunjungan wisatawan di kawasan ASEAN Plus Tiga mencapai sekitar 244 juta.

Menurut Kao, Korea telah menjadi salah satu pasar sumber wisatawan terpenting bagi ASEAN, dengan lebih dari 9,6 juta wisatawan Korea mengunjungi kawasan tersebut setiap tahun. Hubungan antarmasyarakat yang telah terbangun menjadi fondasi penting bagi pengembangan kemitraan berikutnya.

Untuk memastikan pertumbuhan pariwisata berlangsung berkelanjutan, Kao mengusulkan tiga langkah utama, yakni meningkatkan konektivitas guna membuka peluang bagi kota-kota sekunder sekaligus mengurangi kepadatan destinasi utama; mempercepat transformasi digital melalui pariwisata pintar, pembayaran digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), dan perluasan akses pasar bagi UMKM; serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui perlindungan aset lokal dan investasi keterampilan tenaga kerja pariwisata.

“Rencana Kerja Kerja Sama Pariwisata ASEAN Plus Tiga 2026 hingga 2030 telah menyediakan platform praktis untuk merealisasikan langkah-langkah ini. Melalui kemitraan, inisiatif percontohan, dan komitmen Korea yang kuat, diharapkan dapat mempererat hubungan sekaligus menciptakan peluang nyata bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Direktur International P2A sekaligus Wakil Rektor Universitas Duy Tan Prof. Dr. Lim Sang Taek menyambut baik keberlanjutan konferensi di Jakarta setelah pertemuan perdana diselenggarakan di Da Nang pada 2025.

Pertemuan tahunan yang diselenggarakan secara bergilir di negara-negara ASEAN dalam siklus tiga tahunan tersebut mencerminkan rasa kepemilikan bersama, komitmen kolektif, dan solidaritas dalam memajukan kerja sama pariwisata ASEAN-Korea.

Menurut Lim, ASEAN dan Korea memiliki potensi besar untuk memperluas hubungan pariwisata. Namun, arus kunjungan wisatawan masih belum seimbang karena jumlah wisatawan Korea yang mengunjungi ASEAN jauh lebih besar dibandingkan wisatawan ASEAN yang bepergian ke Korea.

“Oleh karena itu, kita perlu mengatasi hambatan perjalanan guna mendorong arus pariwisata yang lebih seimbang dan saling menguntungkan,” katanya.

Direktur Eksekutif Biro MICE Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Hyunsun Hong mengatakan pariwisata berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat, membangun saling pengertian, serta mempererat persahabatan dan kerja sama antarnegara.

“Saya percaya bahwa Korea dan ASEAN adalah mitra berharga yang dapat lebih mengembangkan saling pengertian melalui pariwisata dan memperkuat kerja sama. Hal ini membuat pertemuan roundtable hari ini menjadi sangat berarti,” kata Hyunsun.

Ketua Dewan AI ASEAN Ethel Agnes Pascua-Valenzuela menyampaikan bahwa perkembangan AI telah mengubah lanskap pariwisata, termasuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin imersif bagi wisatawan.

Karena itu, institusi pendidikan perlu menyelaraskan kurikulum, khususnya pada bidang pariwisata, perhotelan, manajemen, dan kewirausahaan, agar semakin relevan dengan perkembangan teknologi melalui penerapan intelligent tourism education.

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Keterlibatan Kemitraan Global P2A, Agnes menjelaskan peran P2A sebagai platform yang mempromosikan pariwisata cerdas dengan memadukan pelestarian budaya, pemanfaatan teknologi digital, dan AI.

P2A juga menyediakan program magang bagi perguruan tinggi di kawasan ASEAN dan ASEAN Plus Three, termasuk Korea, Jepang, dan Tiongkok.

Agnes mengajak negara-negara ASEAN dan Korea memperluas kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi digital dan AI untuk memajukan industri pariwisata sekaligus mewujudkan pendidikan pariwisata yang berkelanjutan.

“Mari kita manfaatkan peluang ini semaksimal mungkin. Mari kita optimalkan kolaborasi yang ada melalui inisiatif P2A, kami akan menjadi mitra aktif dalam pendidikan pariwisata,” katanya.

Rangkaian AK-RT 2026 akan ditutup dengan tur teknis (technical tour) pada 7 November 2026 melalui kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk mempelajari praktik dan inisiatif pengelolaan destinasi wisata.

Kunjungan tersebut diharapkan memberikan pengalaman langsung sekaligus wawasan mengenai penerapan kebijakan dan praktik pengelolaan pariwisata di tingkat regional. (Fitri)
Share:

Indonesia Tampil dengan Wajah Baru di WTM London 2026, Perkuat Pasar Eropa dan Kemitraan Pariwisata Global

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan di Paviliun Wonderful Indonesia pada acara World Travel Market (WTM) London 2026 yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di ExCeL London, Inggris. (Dok. Kemenpar)

Inggris, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memperkuat posisi Indonesia di pasar pariwisata internasional melalui partisipasi dalam World Travel Market (WTM) London 2026 yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di ExCeL London, Inggris.

Kehadiran Indonesia tahun ini membawa pendekatan berbeda. Tidak hanya mempertemukan pelaku industri pariwisata nasional dengan pembeli internasional, Paviliun Wonderful Indonesia juga dirancang sebagai ruang pengalaman imersif yang menggabungkan keindahan bahari, kekayaan budaya, gastronomi, seni kontemporer, dan kreativitas bangsa.

Mengusung kampanye Go Beyond Ordinary, paviliun seluas 352,75 meter persegi tersebut menampilkan kekayaan laut Indonesia sebagai inspirasi utama desain. Pengunjung diajak mengenal Indonesia melalui perpaduan pengalaman visual, aroma, cita rasa, dan suara Nusantara.

Salah satu daya tarik artistiknya adalah kehadiran karya seniman kontemporer Indonesia, Mulyana atau Mang Moel, yang dikenal melalui instalasi rajutan berskala besar bertema kehidupan bawah laut.

Seniman asal Bandung yang berkarya di Yogyakarta ini telah membawa karya-karyanya ke berbagai panggung seni internasional, antara lain New York, Los Angeles, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Karya Mang Moel juga pernah hadir dalam instalasi etalase rumah mode Hermès.

Melalui teknik rajutan yang memanfaatkan antara lain material benang sisa, karya-karyanya menggambarkan keindahan sekaligus kerapuhan ekosistem laut. Kehadirannya di Paviliun Indonesia menjadi simbol pertemuan antara seni, kreativitas, dan pesan pelestarian lingkungan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan upaya menghadirkan Indonesia sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman autentik, berkualitas, dan berkelanjutan.

Paviliun Indonesia juga memperkenalkan lima produk wisata unggulan, yakni wisata bahari, gastronomi, wellness, wastra Nusantara, dan pariwisata ramah Muslim. Produk-produk tersebut menjadi bagian dari strategi Pariwisata Naik Kelas untuk menarik wisatawan yang tinggal lebih lama dan memiliki pengeluaran lebih tinggi.

Menjaga Kehadiran Indonesia di Tengah Tantangan Pasar Eropa

Partisipasi Indonesia dalam WTM London memiliki arti strategis di tengah dinamika geopolitik, tantangan ekonomi, serta perubahan perilaku perjalanan internasional yang turut memengaruhi pasar wisatawan Eropa.

Eropa merupakan salah satu pasar jarak jauh yang penting bagi pengembangan pariwisata berkualitas Indonesia. Wisatawan dari kawasan ini memiliki potensi untuk melakukan perjalanan berdurasi lebih panjang dan menikmati beragam pengalaman lintas destinasi.

Karena itu, menjaga kehadiran Indonesia dalam salah satu bursa pariwisata terbesar dunia menjadi bagian penting dari strategi mempertahankan daya saing sekaligus memperluas pangsa pasar.

WTM London bukan semata-mata ajang promosi destinasi, tetapi juga tempat berlangsungnya negosiasi, pembentukan jejaring distribusi, serta penjajakan kontrak bisnis antara pelaku industri pariwisata dari berbagai negara.

Partisipasi tahun ini melibatkan 65 pelaku industri pariwisata Indonesia, baik peserta langsung maupun pelaku usaha yang tergabung dalam mitra resmi, dengan dukungan Bank Indonesia, Discovery Hotels & Resorts, Tanjung Kelayang Reserve, pemerintah daerah (Pemda) Sumatera Utara, Bank Indonesia, Tanjung Kelayang Reserve, dan InJourney.

Empat Desa Wisata, yakni Desa Wisata Teluk Harapan, Desa Wisata Candirejo, Desa Wisata Walian Satu, dan Desa Wisata Hijau Bilebante turut menjadi peserta.

Momentum WTM London juga diperkuat melalui Wonderful Indonesia United Kingdom Sales Mission 2026, yang diselenggarakan di Glasgow pada 27 Oktober dan Manchester pada 29 Oktober 2026.

Rangkaian tersebut menjadi upaya mempertemukan industri Indonesia secara langsung dengan mitra pasar Inggris sebelum berlangsungnya pameran utama di London.

Membuka Paviliun Indonesia: Dari Promosi Destinasi Menjadi Pengalaman

Pada 3 November 2026, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membuka secara resmi Paviliun Wonderful Indonesia bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya dan para mitra strategis lainnya.

Mengusung konsep living destination, paviliun dirancang untuk memberikan kesan bahwa pengunjung tidak hanya melihat gambar destinasi, tetapi seolah memasuki dan merasakan pengalaman berwisata di Indonesia.

Selain instalasi bertema bahari, pengunjung juga diperkenalkan pada kekayaan budaya Nusantara melalui pertunjukan seni tradisional, permainan sasando, serta aktivasi wellness berbasis aroma minyak atsiri Indonesia.

Pendekatan tersebut memperkuat pesan Go Beyond Ordinary bahwa keunggulan pariwisata Indonesia tidak hanya terletak pada lanskap alam, tetapi juga pada cerita, tradisi, manusia, dan pengalaman yang menyertainya.

Dialog Industri dan Market Intelligence: Memperkuat Daya Saing

Setelah pembukaan paviliun, Menteri Pariwisata melakukan peninjauan dan berdialog dengan para pelaku industri pariwisata Indonesia yang berpartisipasi dalam WTM London.

Dialog difokuskan pada peluang pasar, strategi pemasaran, inovasi produk, serta upaya meningkatkan daya saing destinasi Indonesia di tengah persaingan industri pariwisata global.

Menteri juga menekankan pentingnya memperluas promosi ke sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif, sehingga pertumbuhan kunjungan dan manfaat ekonomi pariwisata tidak hanya terpusat pada destinasi yang selama ini telah dikenal luas.

Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mempelajari perkembangan strategi promosi dan preferensi wisatawan internasional melalui interaksi dengan pelaku industri dari negara-negara lain.

Dalam kesempatan yang sama di pavilion Indonesia, Menteri Pariwisata bertemu dengan H.E. Ahmed Al-Khateeb, menteri pariwisata Kerajaan Arab Saudi membahas tentang program pariwisata masing-masing negara serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia. Dimana dinamika yang terjadi sangat berdampak pada kegiatan pariwisata terutama di pasar Timur Tengah.

Soft launching “Monopoly: Jakarta Edition”.

Menteri Pariwisata melakukan soft launching Monopoly: Jakarta bersama dengan Jake Houghton - Head of Partnerships, Willing Moves UK, Jennifer Lau - Partnerships Manager, Willing Moves UK dan Ibu Helma Dahlia - Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta di pavilion Indonesia. 

Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan Jakarta melalui representasi destinasi wisata, ikon kota, kawasan perkotaan, serta jenama (brand) dan komunitas lokal. Pengemasan promosi melalui permainan yang populer di berbagai kalangan ini, diharapkan dapat meningkatkan visibilitas sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi pariwisata.

Networking Event: Mempertemukan Industri Indonesia dan Pembeli Global

Pada hari yang sama, Paviliun Indonesia menjadi tempat penyelenggaraan Indonesia Networking Event, yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli dan mitra strategis internasional.

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan industri akomodasi, operator perjalanan, pengelola destinasi, lembaga pemerintah, serta mitra promosi untuk memperluas peluang bisnis dan kolaborasi.

Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong terbangunnya hubungan bisnis jangka panjang yang dapat menghasilkan paket perjalanan baru, penguatan jaringan distribusi, dan peningkatan penjualan produk wisata Indonesia di pasar internasional.

Menteri Pariwisata menekankan bahwa setiap pertemuan bisnis harus diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah, memperkuat industri nasional, serta membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata.

Membuka Peluang Kemitraan dengan Forbes Travel Guide

Dalam rangkaian kunjungan di London, Menteri Pariwisata juga mengagendakan penjajakan kolaborasi dengan Forbes Travel Guide, lembaga internasional yang dikenal melalui penilaian kualitas dan standar pelayanan industri hospitality premium.

Pembahasan diarahkan pada peluang memperkuat posisi Indonesia di pasar luxury tourism, termasuk kemungkinan partisipasi sebagai mitra destinasi dalam Forbes Travel Guide Summit 2027 di Monaco.

Potensi kerja sama juga mencakup penguatan kualitas layanan hospitality, promosi destinasi premium, pengembangan pengalaman wellness, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Langkah ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk mengembangkan wisata berkualitas, ketika pengalaman yang autentik, layanan unggul, dan keberlanjutan menjadi nilai tambah utama bagi wisatawan internasional.

UN Tourism Ministers' Summit: Indonesia Dorong Pariwisata Tangguh dan Regeneratif

Pada 4 November 2026, Menteri Pariwisata berpartisipasi dalam WTM London Ministers' Summit yang diselenggarakan bersama UN Tourism dan World Travel & Tourism Council (WTTC).

Forum bertema Strengthening Tourism for a Resilient and Regenerative Future tersebut mempertemukan lebih dari 50 menteri dan pejabat senior pemerintahan dari berbagai negara untuk membahas tantangan serta masa depan pariwisata global.

Dalam forum tersebut, Indonesia mengangkat empat pilar utama pembangunan pariwisata, yaitu penguatan tata kelola destinasi, investasi inklusif dan regeneratif, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan inovasi digital.

Indonesia juga menekankan pentingnya mengurangi konsentrasi kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi utama dengan memperkuat pengembangan destinasi prioritas dan desa wisata.

Melalui pendekatan regeneratif, pertumbuhan pariwisata diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian alam dan budaya, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan lingkungan serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat setempat.

Wanderlust Reader Travel Awards: Memperkuat Reputasi Indonesia

Masih pada 4 November, Menteri Pariwisata menghadiri Wanderlust Reader Travel Awards 2026, ajang penghargaan pariwisata internasional berdasarkan pilihan pembaca majalah perjalanan Wanderlust.

Indonesia masuk dalam nominasi kategori Most Desirable Country Worldwide dan Most Desirable Island Country Worldwide.

Partisipasi dalam ajang tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga reputasi Indonesia di kalangan wisatawan internasional serta memperluas pengenalan terhadap keragaman destinasi Nusantara.

Pengakuan dan apresiasi internasional memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan wisatawan, khususnya pada pasar jarak jauh yang mempertimbangkan reputasi, kualitas pengalaman, dan keberlanjutan destinasi sebelum melakukan perjalanan.

Diplomasi Gastronomi: Membawa Cita Rasa Indonesia ke London

Rangkaian kunjungan juga mencakup agenda ke restoran SAMBEL! di Kensington, London, yang memperkenalkan masakan Indonesia melalui konsep modern Indonesian grill and smokehouse.

Restoran yang didirikan oleh tiga sahabat asal Semarang tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pelaku usaha kuliner Indonesia dapat memperkenalkan kekayaan gastronomi Nusantara kepada masyarakat internasional.

Melalui sajian seperti nasi bakar, ayam bakar, se'i sapi, dan beragam sambal, restoran ini menghadirkan identitas kuliner Indonesia dalam pendekatan yang relevan dengan pasar London.

Bagi Kementerian Pariwisata, keberadaan restoran Indonesia di luar negeri memiliki fungsi yang lebih luas daripada bisnis kuliner semata.

Gastronomi dapat menjadi pintu masuk untuk membangun rasa ingin tahu masyarakat internasional terhadap budaya, tradisi, dan destinasi wisata Indonesia. Pengalaman mencicipi makanan Indonesia di luar negeri berpotensi menjadi inspirasi untuk melakukan perjalanan langsung ke Indonesia.

Memperkuat Pariwisata Berkualitas dan Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat

Seluruh rangkaian kegiatan Indonesia di WTM London 2026 memiliki satu tujuan utama, yakni memperkuat kehadiran Indonesia di pasar internasional dan mengubah kegiatan promosi menjadi peluang bisnis yang memberikan manfaat ekonomi nyata.

Kementerian Pariwisata akan terus mendorong pengembangan pasar wisatawan berkualitas melalui kolaborasi dengan industri, penguatan promosi destinasi, perluasan konektivitas, serta peningkatan standar layanan dan pengalaman wisata.

Melalui strategi tersebut, Indonesia tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara, tetapi juga mendorong lama tinggal yang lebih panjang, pengeluaran wisatawan yang lebih tinggi, dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

Keikutsertaan dalam WTM London sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus hadir dan bersaing di panggung pariwisata internasional, dengan mengandalkan kekuatan alam, budaya, kreativitas, keramahan masyarakat, dan kualitas pengalaman wisata sebagai keunggulan utama. (Fitri)
Share:

BMKG Terima Penghargaan atas Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran

BMKG Terima Penghargaan atas Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima penghargaan sebagai wajib pajak dengan kontribusi pembayaran pajak terbesar di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BMKG, Guswanto sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BMKG dalam mendukung penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen BMKG dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak atas kontribusi dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan bahwa DJP terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem administrasi perpajakan yang semakin modern, terintegrasi, dan sederhana.

“Kami menghargai setiap inisiatif dan komitmen wajib pajak dalam mengelola serta menyelesaikan kewajiban perpajakan secara proaktif. Hubungan baik antara DJP dan wajib pajak tidak berhenti pada urusan administrasi dan pembayaran pajak semata, tetapi terus berkembang menjadi kemitraan yang terbuka, konstruktif, dan saling percaya,” ujar Bimo

DJP turut mendorong terbangunnya komunikasi yang terbuka antara otoritas pajak dan wajib pajak. Melalui komunikasi tersebut, berbagai kendala maupun hal yang belum dipahami terkait ketentuan perpajakan diharapkan dapat dikonsultasikan dengan jajaran DJP, termasuk melalui peran Account Representative.

Selain itu, DJP menekankan pentingnya pelayanan yang responsif, profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Bagi BMKG, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab instansi pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi terhadap penerimaan negara.

BMKG berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan negara. (Isna)
Share:

OJK Tegaskan Komitmen Reformasi Sektor Asuransi dan Dana Pensiun di Forum OECD

OJK Tegaskan Komitmen Reformasi Sektor Asuransi dan Dana Pensiun di Forum OECD. (Dok. OJK)

Prancis, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia memaparkan perkembangan reformasi sektor perasuransian dan dana pensiun dalam forum Accession Review yang diselenggarakan oleh Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) OECD pada tanggal 2 – 5 November 2026 di Paris, Prancis.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). WPIP merupakan salah satu dari empat Working Parties di bawah Committee on Financial Markets (CMF) OECD.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut antara lain dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono; Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako serta Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar; serta Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yani Farida Aryani. Kehadiran Duta Besar RI turut menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung proses aksesi OECD melalui keterlibatan aktif berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Ogi Prastomiyono, dalam pertemuan tersebut, Selasa (3/11), menyampaikan kemajuan reformasi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi dan dana pensiun, serta berbagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan industri dan memperluas akses perlindungan bagi masyarakat. Pembahasan juga mencakup perkembangan keselarasan kerangka pengaturan nasional dengan instrumen hukum OECD.

“Proses aksesi OECD menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi sektor keuangan sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhannya. Melalui reformasi pengaturan dan pengawasan, OJK ingin membangun industri asuransi dan dana pensiun yang semakin tangguh, mampu menjangkau masyarakat lebih luas, serta memberikan manfaat perlindungan yang lebih optimal dan berkelanjutan," kata Ogi.

Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Industri Asuransi

Dalam pembahasan sektor perasuransian, Indonesia menyampaikan bahwa total aset industri asuransi komersial meningkat dari sekitar Rp699,7 triliun pada 2017 menjadi Rp981,1 triliun pada 2025, atau tumbuh rata-rata sekitar 4,3 persen per tahun. Namun, penetrasi asuransi komersial masih berada pada kisaran 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan besarnya potensi pasar asuransi nasional yang belum sepenuhnya tergarap.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, OJK mendorong penguatan kapasitas industri agar mampu mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan melalui digitalisasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Upaya tersebut perlu didukung oleh industri yang sehat, tangguh, dan memiliki kemampuan pengelolaan risiko yang memadai. OJK terus mendorong penguatan ketahanan masing-masing perusahaan melalui peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan aset dan kewajiban (asset-liability management).

Reformasi prudensial dilakukan melalui peningkatan persyaratan ekuitas minimum secara bertahap pada 2026 dan 2028, penerapan PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 sejak 2025, serta penyempurnaan kerangka RBC agar lebih sensitif terhadap risiko, yang direncanakan mulai berlaku pada 2027. Langkah tersebut dilengkapi dengan penguatan pengawasan berbasis risiko, termasuk pemantauan berkelanjutan dan tindakan pengawasan dini (early intervention) terhadap perusahaan yang menghadapi permasalahan.

Sejalan dengan penguatan aspek prudensial, Dicky Kartikoyono menyampaikan bahwa OJK terus memperkuat pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct) dan pelindungan konsumen, mulai dari pemasaran produk hingga penyelesaian klaim dan pengaduan, termasuk perilaku dan pemasaran agen asuransi, dengan dukungan layanan Kontak OJK 157, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

“Pelindungan konsumen tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan atau jumlah pengaduan yang ditangani. Yang lebih penting adalah perbaikan perilaku pelaku usaha, penyelesaian klaim yang adil dan tepat waktu, serta mekanisme penyelesaian masalah yang efektif. Karena itu, OJK terus memperkuat pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko," kata Dicky.

Reformasi dan Harmonisasi Sistem Dana Pensiun

Dalam pembahasan sektor dana pensiun, Indonesia menekankan pentingnya membangun sistem pensiun yang lebih inklusif, memadai, dan berkelanjutan. Saat ini, cakupan kewajiban kepesertaan program pensiun baru menjangkau sekitar 37 persen pekerja, sementara peserta aktif program wajib setara dengan sekitar 17 persen angkatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja sektor informal yang belum terjangkau oleh sistem pensiun formal.

Sejalan dengan amanat UU P2SK, Pemerintah tengah menyiapkan harmonisasi sistem pensiun nasional agar program pensiun wajib dan sukarela dapat saling melengkapi. Reformasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan kepesertaan, meningkatkan kecukupan manfaat, serta memperkuat pembayaran manfaat secara berkala guna mendukung kesinambungan pendapatan masyarakat pada masa pensiun. Upaya perluasan kepesertaan juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan kontribusi berbagai kelompok pekerja.

“Harmonisasi sistem pensiun merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program dapat saling melengkapi, memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat. Reformasi ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan kemampuan pekerja dan pemberi kerja serta perlindungan atas hak-hak peserta," kata Yani Farida Aryani.

OJK mendukung arah kebijakan Pemerintah tersebut sesuai kewenangannya, khususnya melalui penguatan dana pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam hal investasi, OJK tengah meninjau beberapa ketentuan serta menyiapkan penyesuaian regulasi untuk memperluas ruang diversifikasi portofolio dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

OJK juga mendorong penguatan asset-liability management, pengembangan strategi investasi berbasis siklus hidup peserta (lifecycle investment), serta peningkatan tata kelola dana pensiun. Reformasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan investasi, memperkuat kapasitas industri, dan mendukung keberlanjutan manfaat pensiun bagi peserta.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri dana pensiun, terutama dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum memiliki perlindungan hari tua yang memadai. Tantangan kita adalah bagaimana membuka potensi tersebut melalui perluasan akses, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta penguatan pengelolaan investasi dan tata kelola dana pensiun. Dengan demikian, pertumbuhan industri dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan peserta pada masa pensiun," kata Ogi.

Komitmen Implementasi Reformasi dan Tindak Lanjut Accession Review

Dalam Accession Review WPIP, delegasi negara-negara anggota OECD memberikan perhatian terhadap upaya Indonesia dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan industri asuransi, memperkuat ketahanan dan tata kelola perusahaan, serta memperluas cakupan dan meningkatkan kecukupan manfaat pensiun, khususnya bagi kelompok pekerja yang belum terjangkau. Pembahasan juga mencakup strategi pengembangan investasi dana pensiun dan kemajuan penyelarasan kerangka nasional dengan instrumen hukum OECD.

OJK bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti pembahasan tersebut. Berbagai masukan dari OECD akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan pengawasan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan sektor keuangan nasional.

Melalui reformasi yang berkesinambungan, Indonesia berkomitmen untuk membangun sektor asuransi dan dana pensiun yang semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhan sektor keuangan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Burhan)
Share:

KNEKS Perkuat Kolaborasi Industri Halal Global melalui Program Barakah 2026

KNEKS Perkuat Kolaborasi Industri Halal Global melalui Program Barakah 2026. (Dok. Kemenkeu)

Bogor, WaraWiri.net - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan syariah antarnegara anggota Developing Eight (D-8) melalui penyelenggaraan Program Building Alliance for Resilient and Advanced Knowledge in the Halal Economy (BARAKAH) Tahun 2026. Program yang diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini berlangsung pada 2–10 November 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, sebagai upaya memperkuat industri halal global dengan mendorong keterhubungan rantai pasok halal dan kerja sama investasi, serta meningkatkan kemitraan perdagangan di antara negara-negara anggota.

Program BARAKAH 2026 merupakan salah satu tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Mesir 2024 sekaligus menjadi program prioritas Keketuaan Indonesia di D-8. Pelaksanaannya melibatkan KNEKS bersama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan IPB University. Pada pelaksanaan perdana ini, BARAKAH diikuti oleh 20 peserta dari Bangladesh, Nigeria, dan Turkiye yang terdiri atas pejabat pemerintah, peneliti, dan profesional.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono, menyampaikan bahwa BARAKAH menjadi wadah strategis untuk mendorong pertukaran pengalaman dan keunggulan dalam ekosistem halal, baik di bidang produksi, manufaktur, sertifikasi, logistik, keuangan, teknologi, maupun akses pasar. Melalui program ini, para peserta diberikan kesempatan untuk menghubungkan keunggulan-keunggulan tersebut dan mewujudkannya ke dalam kerja sama konkret antarnegara.

“Program ini dirancang sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, membangun jejaring antar lembaga, serta mengembangkan inisiatif praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh para peserta setelah kembali ke negara masing-masing,” ungkap Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa, menegaskan bahwa penguatan sinergi antarnegara anggota D-8 menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional. 

“Sinergi yang erat antara negara Anggota D-8 melalui program ini menjadi fondasi penting agar produk halal nasional tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga berdaya saing global,” jelas Putu.

Dalam pelaksanaannya, BARAKAH terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu pelatihan di dalam kelas, kunjungan ke perusahaan halal, serta lokakarya penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi halal di negara asal peserta. Materi yang dibahas di dalam kelas diperkuat dengan pengalaman langsung melihat perusahaan tersertifikasi halal di sektor logistik, kosmetik, farmasi, dan rumah pemotongan hewan.

“Program ini menjadi platform belajar, berbagi pengalaman serta memetakan potensi sinergi-kolaborasi pengembangan ekonomi halal antara Indonesia, Bangladesh, Nigeria dan Turkiye,” ujar Deputi Direktur Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah KNEKS Achmad Iqbal.

Di sela-sela BARAKAH, KNEKS dan National Halal Economy Strategy Implementation Committe Secretariat (NHESICS) Nigeria melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama pengembangan ekonomi syariah di kedua negara. KNEKS optimis bahwa perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas program BARAKAH akan menghasilkan dampak berganda (multiplier effect) bagi akselerasi ekonomi halal di tanah air. Penguatan ekosistem ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan volume perdagangan komoditas halal antarnegara anggota D-8, tetapi juga untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. (Tedy)
Share:

Sidang Permohonan Uji Keabsahan Penghentian Penyidikan dalam KUHAP Ditunda

Sidang Permohonan Uji Keabsahan Penghentian Penyidikan dalam KUHAP Ditunda. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kamis (5/11/2026). Sidang keempat untuk Permohonan Nomor 345/PUU-XXIV/2026 ini beragendakan mendengarkan keterangan Presiden dan Ahli/Saksi Pemohon. Namun, Presiden belum siap memberikan keterangan. Pemohon juga belum siap menghadirkan Ahli/Saksi, sehingga meminta penundaan persidangan.

“Karena belum siap, untuk Pemohon belum siap dengan ahli/saksi yang akan diajukan dan untuk Presiden juga belum siap dengan keterangannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menunda persidangan ini pada Kamis, 12 November 2026 pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan presiden dan ahli/saksi dari Pemohon. Terima kasih,” jelas Ketua MK Suhartoyo yang memimpin jalannya sidang pleno.

Sebagai informasi, permohonan ini diajukan dua orang advokat yakni Erlanda Juliansyah Putra dan Ahmad Yani. Para Pemohon mengujikan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Erlanda menuturkan berlakunya Pasal 27 KUHAP menutup ruang baginya untuk bisa mengajukan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atas Laporan Kepolisian yang diajukan oleh Pelapor, yang memberikan kuasa khusus kepada para Pemohon untuk mengajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan sesuai dengan Pasal 158 huruf b KUHAP.

Di samping itu, sambung Erlanda, ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo secara lex certa dan lex stricta dikhususkan hanya untuk penyidik. Sebab rangkaian "gelar perkara" hanya menjadi kewenangan absolut dari penyidik untuk menentukan tindak pidana atau bukan tindak pidana dari suatu laporan kepolisian. Terlebih dalam Pasal 62 ayat (2) KUHAP disebutkan "gelar perkara" hanya ditujukan untuk penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum dan ahli.

Sehingga, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara hanya memberikan ruang secara limitatif kepada "penyidik". Dalam hal ini untuk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dalam memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan, dengan meniadakan hak para Pemohon guna memastikan hasil gelar perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Kepolisian.

Sementara itu, berlakunya Pasal 164 ayat (2) KUHAP dinilai para Pemohon memberi ruang secara limitatif "khusus" untuk penyidik mengajukan banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal ini juga memunculkan ruang ketidakpastian hukum bagi pelapor/korban, yang diwakili oleh para Pemohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap laporan kepolisian melalui gelar perkara khusus.

Sebab pada kasus praperadilan, terhadap penghentian penyidikan diadili di pengadilan negeri kemudian pada amar putusannya menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 164 ayat (2) KUHAP masih membuka ruang bagi penyidik untuk meyakinkan pengadilan tinggi melalui memori bandingnya. Sehingga penghentian penyidikan, kemungkinan besar akan tetap dihentikan dan sangat merugikan para Pemohon.

Sebab ketentuan yang terdapat dalam norma a quo tidak membuka ruang untuk para Pemohon mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi. Karena KUHAP hanya membatasi pada tingkatan pengadilan tinggi, sehingga ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo sangat merugikan kepentingan para Pemohon selaku advokat. (Deni)
Share:

Ahli Pemohon Bahas Pengajuan Praperadilan Berulang

Ahli Pemohon Bahas Pengajuan Praperadilan Berulang. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Dua ahli hukum pidana memberikan keterangan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) pada Kamis, (05/11/2026). Kedua ahli tersebut dihadirkan oleh Pemohon untuk Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026 dan 317/PUU-XXIV/2026 terkait objek praperadilan.

Hasrul Buamona, ahli hukum pidana yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026 menjelaskan persoalan frasa “untuk hal yang sama” sebagaimana termaktub dalam norma yang dimohonkan pengujian. Menurut Hasrul, pengaturan norma Pasal 160 ayat (3) KUHAP bersifat individual-konkret yang secara tegas telah membatasi terkait dengan upaya paksa sebagai objek praperadilan mengatur hanya 1 (satu) kali tanpa bisa ditafsirkan karena bersifat restriktif.

Hasrul menilai frasa “untuk hal yang sama” tak kalah memunculkan ambiguitas dikarenakan ketidakjelasan konteks bentuk dan jenis objek dari “untuk hal yang sama”. Dalam pandangannya, frasa “untuk hal yang sama” dapat diberikan penafsiran menjadi “diajukan dalam satu peristiwa pidana yang sama”.

“Menurut ahli, frasa “hanya dapat diajukan dalam satu peristiwa pidana yang sama” inheren dengan ajaran hukum pidana di mana dalam satu peristiwa pidana sudah jelas siapa pelaku, siapa korban, siapa sebagai alat bukti, saksi, dan apa saja barang bukti,” kata Hasrul.  

Ahli dalam pandangannya mengatakan, jika norma tersebut dimaknai “dalam satu peristiwa pidana yang sama” maka dapat menyelesaikan ambiguitas norma yang mengatur bentuk upaya paksa yang selama ini diartikan secara terpisah/parsial, bukan kumulatif dalam satu peristiwa pidana, yang mengakibatkan pengulangan permohonan praperadilan dalam peristiwa pidana dengan subjek hukum yang sama.

“Maka secara hukum, komponen-komponen upaya paksa tidak bisa diajukan sendiri-sendiri atau pengulangan dalam permohonan praperadilan,” ujar Hasrul.

Berikutnya Beniharmoni Harefa, ahli pidana yang diajukan Pemohon Permohonan Nomor 317/PUU-XXIV/2026 dalam keterangannya menjelaskan perlunya penafsiran konstitusional terhadap frasa “hal yang sama”. “Praperadilan bertujuan menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, bukan menunda pemeriksaan perkara, sehingga penggunaannya perlu dijaga agar tidak melahirkan ketidakpastian status hukum, terlebih bagi tersangka yang sedang ditahan dan berhak mengetahui secara pasti kapan perkaranya diperiksa dan diputus,” kata Beniharmoni.

Ahli dalam keterangannya berpandangan pembatasan pengajuan permohonan "satu kali untuk hal yang sama" perlu disertai kejelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan dan makna "hal yang sama". Menurutnya harus ada kepastian hukum dalam hukum acara pidana yang mencakup kepastian proses, yaitu kepastian mengenai tahapan, jangka waktu, dan akibat hukum dari setiap upaya hukum yang ditempuh.

Ahli dalam keterangannya menyebut Pasal 160 ayat (3) belum memberikan batasan yang tegas mengenai kapan suatu permohonan dianggap menyangkut hal yang sama.

“Persoalan ini penting karena setiap bentuk Upaya Paksa berpotensi dipandang sebagai objek yang berdiri sendiri, sehingga tersangka atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara bertahap terhadap penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan lainnya,” kata Beniharmoni.

Beniharmoni menjelaskan berlakunya norma tersebut berpotensi digunakan untuk menunda pemeriksaan pokok perkara selama proses praperadilan berlangsung. Menurut Ahli, setiap permohonan baru kembali menangguhkan pemeriksaan pokok perkara, maka jika pengajuan praperadilan dapat dilakukan secara bertahap akan berpotensi dimanfaatkan untuk mengulur waktu dan memperlambat penyelesaian perkara pidana.

Dalam persidangan kali ini, Pemohon 313/PUU-XXIV/2026 tidak mengajukan ahli atau pun saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Sebelumnya, Mahkamah menggelar sidang gabungan untuk memeriksa tiga permohonan, yakni Permohonan Nomor 313/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 317/PUU-XXIV/2026.

Permohonan Nomor 313/PUU-XXIV/2026 mempersoalkan tidak adanya kejelasan batasan bolak-balik pelimpahan berkas dari penyidik kepada penuntut serta pengajuan penuntutan ke persidangan. Pemohon menguji Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP 2025. Pemohon menilai kedua norma yang diuji itu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya, mengingat posisi pemohon saat ini sedang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Pemohon, kedua norma yang diuji itu tidak memiliki batasan yang jelas kapan seseorang dapat diproses sebagai tersangka dan terdakwa karena tidak memiliki kejelasan terkait batasan dan terdapat indikator penilaian yang berbeda dari dua institusi penegak hukum khususnya terkait kelayakan suatu perkara untuk dituntut. Pemohon berpandangan norma yang diuji tersebut tetap membuka ruang untuk penyerahan tersangka itu akan berakibat pada terjadinya ketidakjelasan status kelengkapan perkara dan menyebabkan ‘ambiguitas’ kedudukan tersangka.

Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026 mengujikan Pasal 163 ayat (1) huruf e yang dinilai tidak selaras dengan huruf a, c, dan huruf g, dan Pasal 160 ayat (3) akibat hukum dari praperadilan yang berulang yang mempunyai daya tangguh pada setiap adanya praperadilan berikutnya atas pemeriksaan pokok perkara dalam tahap yang sama. Pemohon beranggapan Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP memberikan akibat hukum berupa penangguhan pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan berlangsung.

Sedangkan Permohonan Nomor 317/PUU-XXIV/2026 mengujikan Pasal 160 ayat (3), Pasal 158 huruf a, Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 158 huruf a KUHAP memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus objek praperadilan, namun belum memberikan batasan yang cukup jelas mengenai pengajuan praperadilan secara berulang terhadap satu perkara pidana dan satu rangkaian penanganan perkara yang sama. Tidak adanya pembatasan praperadilan terhadap satu perkara pidana menyebabkan tertundanya kepastian hukum dan berpotensi mengganggu proses penegakan hukum. (Deni)
Share:

Tinjau Pelaksanaan TKA di SMAN 3 Tangerang, Mendikdasmen Berikan Pesan Semangat

Tinjau Pelaksanaan TKA di SMAN 3 Tangerang, Mendikdasmen Berikan Pesan Semangat. (Dok. Kemendikdasmen)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) gelombang kedua di SMA Negeri 3 Tangerang, Banten, Selasa (3/11). 

Selain memastikan kesiapan penyelenggaraan asesmen, Mendikdasmen menyemangati para murid dengan membagikan tiga prinsip 3M, yakni menguasai materi, memiliki mental yang kuat dan percaya diri, serta menerapkan manajemen waktu yang baik saat mengerjakan soal.

Dalam peninjauannya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA Gelombang 2 secara keseluruhan berlangsung baik. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi di beberapa daerah yaitu terkait dengan jaringan dan pemadaman listrik. 

“Alhamdulillah secara umum berjalan lancar, tidak ada kendala yang mengganggu objektivitas dari tes itu sendiri. Walaupun tadi dilaporkan ada kendala di beberapa provinsi karena force majeure, listrik yang mati, tapi sudah diantisipasi dengan menyelenggarakan ujian susulan,” jelas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Menyapa para murid yang sedang bersiap untuk mengikuti TKA, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan dorongan serta semangat. Sekaligus membagikan tiga prinsip utama bagi para peserta ujian agar mampu menyelesaikan seluruh soal dengan hasil maksimal, yaitu prinsip 3M.

“Pertama menguasai dengan sebaik-baiknya, yang kedua tentu saja mental percaya diri, mental yang kuat. Kemudian yang ketiga ya manajemen waktu, memiliki strategi yang jitu sehingga dapat mengerjakan soal dengan baik-baiknya,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat memberikan semangat kepada para murid.

Terkait dengan pelaksanaan TKA Gelombang 2, Kepala SMAN 3 Tangerang, Ruruh Wuryani, menjelaskan bahwa sekolahnya sangat siap mulai dari kesiapan infrastruktur teknis, kestabilan jaringan internet, keandalan perangkat laboratorium komputer, hingga kesiapan ruang ujian. 

Sekolah juga mengerahkan tim teknis dan panitia internal untuk melakukan pemeriksaan berkala melalui tahapan simulasi dan gladi bersih guna mengantisipasi gangguan teknis sejak dini. 

"Kesiapan SMAN 3 Tangerang untuk penyelenggaraan TKA Gelombang 2 pada hari ini sudah sangat matang dan optimal. Kami telah memastikan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, hingga kesiapan ruang ujian, berada dalam kondisi terbaik yang bisa kami lakukan,” jelas Ruruh Wuryani.

Guna memperkuat kesiapan siswa, pihak sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian kognitif melalui sesi pendalaman materi, latihan soal penalaran akademik, dan bimbingan belajar tambahan. SMAN 3 Tangerang juga memberikan perhatian serius pada kesiapan psikologis murid. 

“Kami secara aktif memberikan penguatan mental, motivasi, serta reframing positif dengan semangat TKA Jujur Gembira, kepada para murid agar mereka dapat menghadapi tes ini dengan rasa percaya diri yang tinggi, tetap tenang, dan terhindar dari kecemasan berlebih,” tutur Ruruh Wuryani.

Sementara itu salah satu murid kelas 12 SMAN 2 Tangerang, yang juga mengikuti ujian TKA, Kristian menuturkan berbagai persiapan mandiri yang ia lakukan, di antaranya melalui media sosial dan laman tentang pendidikan. 

“Persiapan sudah dari sebelum ujian, pulang sekolah belajar, latihan-latihan soal buat persiapan. Misalnya kalau di kayak aplikasi yang kayak di TikTok atau enggak juga melalui website seperti itu sih,” ujar Kristian yang juga merupakan penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) asal Nabire, Papua Tengah.

Kristian sendiri tidak memungkiri adanya rasa gugup menjelang pelaksanaan ujian, namun ia tetap optimis. Saat disinggung mengenai rencana kelanjutan studinya setelah lulus SMA, Kristian mengungkapkan target perguruan tinggi pilihannya.

“Rencana lanjut kuliah, rencananya antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atau di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),” ungkap Kristian.

Setelah meninjau pelaksanaan TKA di SMAN 3 Tangerang, Mendikdasmen Abdul Mu’ti melanjutkan kunjungan ke Posko Pelaksanaan TKA untuk memantau perkembangan pelaksanaan ujian di berbagai daerah. Di posko tersebut, Mendikdasmen berdialog secara daring melalui konferensi video dengan sejumlah perwakilan dinas pendidikan daerah guna memperoleh laporan langsung terkait pelaksanaan TKA, termasuk kendala dan tindak lanjut atas berbagai temuan di lapangan.

Dalam dialog tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat menyampaikan bahwa pihaknya tengah memproses tindak lanjut atas surat Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) nomor 0487/B/F/HM.00.00/2026 tentang Permohonan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Tata Tertib TKA Jenjang SMA. Tindak lanjut tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan sesuai ketentuan. Setiap kendala maupun indikasi pelanggaran yang ditemukan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas TKA sebagai asesmen yang objektif, akuntabel, dan dapat memberikan gambaran capaian akademik murid secara tepat. (Rizal)
Share:

Menteri HAM: Listyo Sigit dkk, Pengkhianat Bangsa dan Negara

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit dkk, sebagai Pengkhianat Bangsa dan Negara. (Dok. Kemen HAM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan persoalan serius yang mengancam hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan negara. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara sehingga pihak yang terlibat pantas disebut sebagai pengkhianat.

“Apa yang dilakukan oleh Listyo dan perwira tinggi Polri ini jelas sebagai tindakan pengkhianatan, maka pantas kita sebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara,” tegas Menteri HAM kepada wartawan, Rabu (04/11).

Ia menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, tokoh politik, tokoh pers, pengusaha, hingga masyarakat sipil merupakan ancaman nyata terhadap hak atas privasi, keselamatan, dan rasa aman setiap warga negara. Menurutnya, perlindungan HAM harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Menteri HAM mendorong Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif guna memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta mencegah terulangnya praktik serupa.

“Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini,” tegasnya.

Menteri HAM juga mengingatkan bahwa hak atas privasi dan perlindungan diri merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1). Jaminan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi kemerdekaan dan kerahasiaan komunikasi, termasuk melalui sarana elektronik.

Perlindungan serupa ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut melarang campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi dan komunikasi seseorang.

Lebih lanjut, Menteri HAM menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan tidak berdasarkan hukum, merupakan sebuah pelanggaran atas hak privasi yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karena itu, penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dkk., bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga membahayakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 beserta undang-undang di bawahnya.

Dalam konteks keamanan nasional, dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut hak atas privasi, tetapi juga berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan negara. 

Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Karena itu, penyadapan terhadap komunikasi Presiden, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara, berpotensi membahayakan keamanan nasional serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.

Menteri HAM menegaskan bahwa seluruh institusi negara harus memastikan pengusutan kasus tersebut berjalan tuntas, disertai pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang akuntabel dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip HAM. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan seluruh elemen negara dalam menjaga keamanan nasional, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

“Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Saya berdiri bersama Presiden Prabowo,” pesannya. (Ros)
Share:










ADVERTISING

ADVERTISING