Dewan Penyantun LPDP Perkuat Arah Investasi Pendidikan dan Riset untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Dewan Penyantun LPDP Perkuat Arah Investasi Pendidikan dan Riset untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Dewan Penyantun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) guna memperkuat arah kebijakan investasi Dana Pendidikan agar semakin selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua Dewan Penyantun LPDP, menegaskan bahwa Dana Pendidikan merupakan investasi strategis bangsa yang harus dikelola secara visioner, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dewan Penyantun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Aula Lantai 14 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Ia menyampaikan, Dana Pendidikan bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul, memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan daya saing Indonesia. Karena itu, setiap program LPDP harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Rapat Dewan Penyantun mengevaluasi pelaksanaan berbagai program strategis LPDP, mulai dari penyelenggaraan beasiswa, pendanaan riset, dukungan bagi perguruan tinggi, hingga pemajuan kebudayaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, akuntabel, tepat sasaran, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program pendidikan, riset, dan inovasi, Menko PMK mengusulkan pembentukan Project Management Office (PMO) bersama antara LPDP, Kemendiktisaintek, dan BRIN.

"Yang paling tinggi intensitasnya adalah LPDP, Kemendiktisaintek, dan BRIN. Saya sarankan ada PMO (Project Management Office) bersama agar program-program tersebut dapat tersinergikan dengan baik," ujar Menko PMK.

Dalam pembahasan tersebut, Dewan Penyantun menekankan pentingnya penguatan kontribusi LPDP terhadap sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas Presiden, antara lain kesehatan, ketahanan pangan, energi, digitalisasi, manufaktur, dan ekonomi kreatif. 

Investasi di bidang pendidikan dan riset diharapkan mampu menghasilkan talenta unggul, inovasi, dan teknologi yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Penguatan program beasiswa juga diarahkan untuk menghasilkan talenta yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor strategis sehingga mampu mendukung pengembangan industri nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Selain melakukan evaluasi, rapat juga membahas sejumlah inisiatif baru untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan riset nasional, sehingga semakin adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global. Dewan Penyantun juga menekankan pentingnya memastikan hasil riset tidak berhenti pada publikasi atau kajian akademik semata, tetapi dapat ditransformasikan menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung penyelesaian berbagai tantangan pembangunan.

Beberapa agenda strategis yang menjadi pembahasan meliputi: Inisiasi kerja sama program magang internasional (professional fellows); pengembangan program kolaborasi pendidikan tinggi dan riset internasional; perluasan implementasi skema co-funding dengan berbagai mitra strategis; serta pengembangan LPDP trust fund sebagai instrumen pengelolaan dana hibah untuk memperluas dukungan terhadap pendidikan, riset, inovasi, dan pengembangan talenta Indonesia.

Rapat Dewan Penyantun LPDP dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Plt. Direktur Utama LPDP Yon Arsal, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta, perwakilan Kementerian Agama, serta jajaran kementerian/lembaga terkait.

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Dewan Penyantun LPDP optimistis Dana Pendidikan akan semakin berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, riset, inovasi, dan kebudayaan. (Deni)

Share:

Read More

Berikan Rasa Tenang Kepada Nasabah, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Hasanah Mandiri

Berikan Rasa Tenang Kepada Nasabah, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Hasanah Mandiri. (Dok. LPS)

Depok, WaraWiri.net - Sebagai bentuk komitmen Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan rasa tenang kepada masyarakat, dalam hal ini nasabah penyimpan dana di perbankan, LPS telah menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Hasanah Mandiri, yang berlokasi di Jl Cinere Raya, Blok D/102-B, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Izin BPRS Hasanah Mandiri dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 16 Juli 2026.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Hasanah Mandiri, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan, regulasi, dan peraturan yang berlaku.

Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut atau sampai dengan tanggal 20 November 2026. 

Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Hasanah Mandiri secara peraturan perundang-undangan bersumber dari dana LPS.

Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS, Damaiyanti Sakti, mengimbau agar nasabah BPRS Hasanah Mandiri mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan kepastian penjaminan simpanan bagi setiap rekening simpanan yang ada pada BPR dimaksud.

“Kami akan memastikan bahwa keberadaan LPS disini adalah dalam rangka memberikan kepastian, ketenangan, dan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh nasabah, termasuk menyegerakan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan, agar nasabah dapat merasakan kemanfaatan LPS,” ujarnya.

“Nasabah juga diimbau untuk memastikan rekening simpanannya sesuai dengan syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank; Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS; dan Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutup Damaiyanti.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPRS Hasanah Mandiri, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPRS Hasanah Mandiri dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPRS Hasanah Mandiri, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154. (Bambang)

Share:

Read More

Wamentan Sudaryono: B50 Bukti Eksekusi Cepat Presiden Wujudkan Swasembada Energi

Wamentan Sudaryono: B50 Bukti Eksekusi Cepat Presiden Wujudkan Swasembada Energi. (Dok. Kementan)

Jakarta, WaraWiri.net - Program biodiesel B50 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan menjadi contoh nyata implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui pendekatan Best Fast Result (BFR) atau menghasilkan capaian terbaik dalam waktu yang cepat. Melalui eksekusi kebijakan yang tepat, pemerintah mampu mempercepat terwujudnya swasembada energi dan swasembada pangan sebagai fondasi ketahanan nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat membuka kegiatan Leaders Briefing di Auditorium PLN, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menyampaikan arah kebijakan strategis pemerintah kepada para pemimpin dari berbagai sektor agar memiliki pemahaman yang sama terhadap visi pembangunan nasional.

Menurut Wamentan Sudaryono, Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, mulai dari sumber daya alam, lahan pertanian, hingga energi nasional.

"Presiden ingin segala sesuatunya Best Fast Result. Programnya besar, dikerjakan dengan cepat, dan memberikan dampak nyata. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan. Potensi swasembada energi juga harus diwujudkan menjadi kenyataan," ujar Wamentan Sudaryono.

Ia mengatakan keberhasilan implementasi B50 menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekuatan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan energi nasional. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar karena separuh kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit produksi dalam negeri.

"Dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Lima puluh persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan lima puluh persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan kerja keras petaninya untuk mencapai swasembada energi," kata Wamentan Sudaryono.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia lebih dahulu memperkuat sektor pangan. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa setiap negara akan mengutamakan kebutuhan rakyatnya sendiri sehingga Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

"Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi," ujarnya.

Wamentan Sudaryono menjelaskan konsep Best Fast Result menjadi pendekatan utama Presiden dalam menjalankan berbagai program strategis nasional. Menurutnya, pemerintah tidak ingin membiarkan berbagai potensi bangsa hanya menjadi wacana, tetapi harus segera diwujudkan melalui langkah-langkah yang cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kalau programnya besar tetapi terlalu lama dikerjakan, manfaatnya juga terlambat dirasakan. Karena itu Presiden selalu mendorong agar setiap kebijakan dieksekusi cepat dengan hasil terbaik sehingga manfaatnya segera diterima masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.

"Di tengah situasi geopolitik yang terus bergejolak, semakin terasa urgensi bagi Indonesia untuk membangun ketahanan energi. Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ketahanan energi diarahkan untuk mempercepat swasembada energi, mendorong hilirisasi industri, memperkuat konektivitas, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Hashim.

Senada dengan Hashim, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan perubahan iklim, Indonesia membutuhkan sistem energi yang semakin mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri.

Menurutnya, arah kebijakan Presiden Prabowo menjadi pijakan penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik (domestic-based energy). Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat, energi menjadi lebih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, lapangan kerja tercipta, kemiskinan dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," kata Darmawan.

Ia menambahkan, pembangunan sektor energi juga harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui forum Leaders Briefing, Wamentan Sudaryono berharap para pemimpin dari berbagai sektor dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan arah kebijakan nasional kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan target swasembada pangan, swasembada energi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto. (Ilham)

Share:

Read More

Dukung Pariwisata Ramah Lingkungan di DIY, Menkeu Serahkan Bekalista Saat Buka Pasar Rakyat UMi 2026

Dukung Pariwisata Ramah Lingkungan di DIY, Menkeu Serahkan Bekalista Saat Buka Pasar Rakyat UMi 2026. (Dok. Kemenkeu)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi membuka rangkaian kegiatan Pasar Rakyat UMi Tahun 2026 di Sasana Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta pada Kamis (16/07). Pada saat yang sama, Menkeu bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyerahkan secara simbolis Ekosistem Becak Kayuh Listrik Pariwisata (Bekalista) untuk para penerima manfaat di Provinsi DIY.

Dalam sambutannya, Menkeu mengungkapkan bahwa Pasar Rakyat UMi Tahun 2026 menjadi momentum penting perwujudan komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi, modernisasi, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal melalui penguatan sektor ultra mikro (UMi), khususnya di bidang transportasi.

“Hari ini kita lihat salah satu pemberdayaan berbasis komunitas, Bekalista, dimana tradisi bukan penghalang kemajuan, tetapi memberi arah agar kemajuan tidak kehilangan jati diri. Ini bukan cerita tentang mengganti becak lama dengan yang baru, tetapi menjaga icon lama dengan memberi energi baru,” terangnya.

Program Bekalista sendiri merupakan perwujudan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjaga kelestarian budaya, serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan percepatan implementasi penurunan emisi (low emission zone) di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Pelaksanaan pembangunan ekosistem Bekalista oleh Kementerian Keuangan bersama mitra terkait diharapkan dapat mendukung modernisasi transportasi becak kayuh tanpa meninggalkan kekayaan nilai budaya. Program modernisasi tersebut mencakup total 80 orang penerima manfaat penarik becak di wilayah administrasi Kota Yogyakarta dan sekitarnya, yang seluruhnya telah melalui proses kurasi dan verifikasi faktual.

“Ekosistem Bekalista juga dirancang secara komprehensif, di mana tidak hanya memberikan unit transportasi baru, melainkan juga membangun sebuah sistem pendukung yang mandiri dan berkelanjutan di lapangan. Pembangunan ekosistem Bekalista melibatkan 100 persen tenaga lokal dari Yogyakarta, terdiri atas para profesional di bidang teknik pabrikasi, perakitan serta kelistrikan kendaraan listrik, hingga lingkungan sekolah kejuruan untuk memperkuat teaching factory,” ungkap Menkeu.

Untuk menjamin kelancaran operasional pasca-penyerahan, ekosistem ini secara simultan dilengkapi dengan penyediaan fasilitas 1 unit bengkel bergerak (mobile workshop) untuk mitigasi gangguan teknis dan jaringan 12 stasiun pengisian daya (charging station) yang ditempatkan secara strategis pada koridor aktivitas ekonomi para penerima manfaat. Selain itu, 8 unit baterai cadangan juga disediakan sebagai sarana pendukung bagi pengayuh Bekalista yang mengalami kendala teknis pada operasional di lapangan.

Untuk memperkuat layanan pemeliharaan bagi pengayuh becak, dibangun bengkel induk Bekalista di SMK Negeri 3 Yogyakarta, yang dapat memperkuat pelaksanaan teaching factory, selain juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di Yogyakarta.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, implementasi ekosistem Bekalista diproyeksi memberikan dampak strategis pada tiga dimensi utama, yaitu peningkatan kesejahteraan dan produktivitas ekonomi, perlindungan kesehatan dan martabat tenaga kerja, serta akselerasi pariwisata hijau (eco-tourism).

“Bagi Yogyakarta, Bekalista dapat memperkaya pengalaman wisata dan mendorong belanja wisatawan pada produk serta jasa lokal,” terangnya.

Untuk menjamin keberlangsungan program, lanjutnya, Bekalista didukung oleh tiga pilar, yaitu penguatan tata kelola komunitas melalui Koperasi Mobilitas Nasional Indonesia; kemandirian pemeliharaan aset melalui peningkatan kapasitas mekanik lokal dan fasilitasi bengkel bergerak; serta integrasi teknologi informasi melalui transaksi digital dan pemanfaatan platform JogjaKita untuk memperluas pemasaran serta akses pelayanan.

Sebagai informasi, Pasar Rakyat UMi merupakan agenda tahunan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai salah satu special mission vehicles Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha non-bankable. Pasar Rakyat UMi 2026 mengangkat tema “UMKM Tangguh Pilar Ekonomi”, yang sangat relevan dengan kondisi nyata perekonomian Indonesia.

Rangkaian kegiatan Pasar Rakyat UMi 2026 antara lain meliputi bazar produk-produk UMKM dengan total 200 pelaku UMKM binaan PIP, Kemenkeu Satu, Himbara, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Selain itu, hadir pula berbagai layanan pemerintah/badan usaha, seperti Kemenkeu Satu, Samsat, Pembayaran pajak Daerah, serta hiburan masyarakat melalui integrasi dengan pedagang/pengusaha lokal yang sehari-hari telah melaksanakan usaha di Alun-Alun Selatan Keraton Yogyakarta. (Evi)

Share:

Read More

Menpar Dukung BRI Wellness Experience 2026 Perkuat Ekosistem Wellness Tourism Indonesia

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana dalam penyelenggaraan BRI Wellness Experience Plataran Xtravaganza 2026 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi kolaborasi strategis antara Plataran Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan seluruh mitra dalam penyelenggaraan BRI Wellness Experience sebagai bagian dari rangkaian Plataran Xtravaganza 2026.

Menpar Widiyanti saat membuka BRI Wellness Experience Plataran Xtravaganza 2026 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (16/7), mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut menjadi salah satu penggerak utama dalam mempromosikan potensi besar pariwisata berbasis olahraga dan kebugaran (sports and wellness tourism) di Indonesia.

"Dinamika global saat ini sedang bergeser ke arah pariwisata yang mengutamakan kualitas pengalaman (experience-based tourism). Di tengah pesatnya penetrasi kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat justru mendambakan keseimbangan yang autentik di dunia nyata. Fenomena ini melahirkan tren yang saling bertolak belakang namun saling menguatkan," kata Menpar Widiyanti.

BRI Wellness Experience merupakan festival wellness premium yang menjadi bagian dari Plataran Xtravaganza 2026. Acara yang berlangsung pada 16–19 Juli 2026 di Hutan Kota by Plataran ini menghadirkan pengalaman holistik melalui perpaduan aktivitas kebugaran, mindfulness, gaya hidup sehat, hiburan musik, dan interaksi komunitas.

Beragam kegiatan diselenggarakan dalam festival tersebut, antara lain Platarun, Mindful Activities, Fitness & Wellness Exhibition, serta Intimate Concert.

Menpar Widiyanti menjelaskan potensi ekonomi wellness terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Global Wellness Institute, nilai ekonomi wellness global mencapai 6,87 triliun dolar AS pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 12,75 triliun dolar AS pada 2030.

Di tingkat nasional, Indonesia tercatat sebagai wellness economy terbesar di Asia Tenggara pada 2024 dengan nilai mencapai 55,77 miliar dolar AS. Sementara itu, survei Nielsen menunjukkan sebanyak 86 persen masyarakat Indonesia kini semakin proaktif dalam menjaga kesehatan fisik dan mental.

Menurut Menpar, berbagai indikator tersebut menunjukkan wellness tourism memiliki prospek yang sangat besar sebagai salah satu penggerak pertumbuhan pariwisata berkualitas sekaligus pendorong ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata telah menetapkan wellness tourism sebagai salah satu fokus utama pengembangan quality tourism.

"Salah satu langkah nyata yang telah kami lakukan adalah menghadirkan program unggulan Indonesia Wellness yang dikembangkan bersama berbagai pemangku kepentingan," ucap Menpar.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong penyelenggaraan berbagai event berkualitas yang memadukan olahraga, musik, rekreasi, dan kesehatan melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan media.

Menpar Widiyanti optimistis penyelenggaraan BRI Wellness Experience akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan sports and wellness tourism.

"Saya berharap wellness tourism dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai destinasi wellness tourism dunia yang didukung kekayaan tradisi, budaya, serta kearifan lokal yang autentik," katanya.

CEO Plataran Indonesia, Yosua Makes, mengatakan BRI Wellness Experience bukan sekadar pameran kebugaran, melainkan sebuah pengalaman holistik yang memadukan manusia, budaya, dan alam dalam satu ekosistem.

Keunikan acara ini diperkuat melalui kurasi program yang menghadirkan pengalaman wellness di tengah suasana exotic garden. Pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari hybrid aerobic, mat pilates, hingga sesi meditasi harpa bersama Maya Hasan.

Selain itu, Plataran menggandeng 30 brand pilihan yang bergerak di bidang longevity, hiburan, live music, classic disco, hingga menghadirkan fasilitas wall climbing sehingga menciptakan ekosistem gaya hidup sehat yang beragam dan inklusif.

Yosua berharap BRI Wellness Experience dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perkembangan industri pariwisata dan gaya hidup sehat di Indonesia.

"Kami berharap acara ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk terus memajukan pariwisata Indonesia yang memiliki cerita, sekaligus menginspirasi gaya hidup yang seimbang dan sehat, well living and living fully," tutur Yosua.

Direktur Network and Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto, mengatakan dukungan BRI terhadap penyelenggaraan acara tersebut didasarkan pada kesamaan visi dengan Plataran bahwa gaya hidup sehat kini telah menjadi kebutuhan masyarakat.

"BRI meyakini bahwa masyarakat yang sehat akan menjadi lebih produktif dan kreatif sehingga memiliki peluang lebih besar untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Melalui momentum ini, BRI berkomitmen untuk terus mendorong masyarakat menjaga keseimbangan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, mental, hingga finansial," kata Aquarius.

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kegiatan tersebut, Juru Bicara Menteri Pariwisata sekaligus Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya. (Isna)

Share:

Read More

Dari Himba Etam untuk Indonesia: Kementerian Kehutanan Siapkan Forest Heroes Muda Menjaga Masa Depan Hutan

Dari Himba Etam untuk Indonesia: Kementerian Kehutanan Siapkan Forest Heroes Muda Menjaga Masa Depan Hutan. (Dok. Kemenhut)

Samarinda, WaraWiri.net - Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa masa depan hutan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah ataupun kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas generasi mudanya. Melalui Forest Youthverse Summit 2026 bertema "Rising Young Guardian of Himba Etam: Membangun Generasi Muda Penjaga Hutan Melalui Aksi Nyata", Kementerian Kehutanan menyiapkan generasi muda sebagai Green Leaders, Green Communicators, dan Forest Heroes yang siap menjadi penggerak pelestarian hutan Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Balai P2SDM Wilayah V Samarinda pada tanggal 14–15 Juli 2026 merupakan puncak rangkaian pembinaan Forest Youthverse yang sebelumnya diawali melalui Mentoring Class dan Coaching Class.

Program ini dirancang sebagai ruang pembelajaran transformatif yang mengintegrasikan penguatan kapasitas, pengalaman lapangan (experiential learning), kolaborasi, pengembangan inovasi, serta penyusunan rencana aksi sebagai bekal generasi muda dalam menjawab tantangan pembangunan kehutanan.

Sebanyak 30 Genries terpilih mengikuti Summit bersama perwakilan sekolah, perguruan tinggi, komunitas, organisasi kepemudaan, Saka Wanabakti, dan pegiat lingkungan di Kalimantan Timur. Melalui pembelajaran berbasis pengalaman, peserta diajak memahami pengelolaan hutan secara langsung, berdiskusi dengan para praktisi, membangun jejaring kolaborasi, sekaligus merumuskan berbagai solusi inovatif terhadap isu kehutanan dan lingkungan.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan, Luckmi Purwandari, mengajak para peserta melihat Kalimantan Timur dari perspektif yang berbeda.

"Kalau hari ini orang bertanya apa yang paling berharga dari Kalimantan Timur, mungkin ada yang menjawab batu bara, minyak dan gas, atau Ibu Kota Nusantara. Semua jawaban itu benar. Tetapi bagi saya, kekayaan terbesar Kalimantan Timur adalah hutannya. Dan masa depan hutan itu tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kepedulian generasi mudanya," katanya.

Menurut Luckmi, Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi dengan sekitar 65 juta generasi muda, atau hampir seperempat dari jumlah penduduk Indonesia. Momentum tersebut harus dimanfaatkan menjadi bonus ekologis, yaitu ketika generasi muda tidak hanya menjadi tenaga produktif, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.

"Bonus demografi harus menjadi bonus ekologis. Kita ingin jutaan anak muda Indonesia bukan hanya menjadi generasi yang produktif, tetapi juga menjadi generasi yang memiliki karakter, kompetensi, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap kelestarian alam. Ketika jutaan anak muda bergerak bersama menjaga hutan, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan Indonesia," ujarnya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan, antara lain pembelajaran lapangan di Arboretum Himba Etam, aksi penanaman pohon, diskusi inspiratif bersama para praktisi kehutanan dan konservasi, serta Parade Inovasi yang menampilkan berbagai gagasan kreatif mengenai konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelestarian hutan. Beragam ide tersebut menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai tantangan lingkungan.

Selain memperkuat kapasitas individu, Forest Youthverse juga menjadi ruang lahirnya jejaring Generasi Pelestari Hutan (Genries) yang diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan berbagai gerakan pelestarian hutan di tingkat lokal maupun nasional. Jejaring ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia.

Sementara itu, Kepala Balai P2SDM Wilayah V Samarinda, Elpa Rifadi menyampaikan bahwa Forest Youthverse merupakan momentum penting untuk memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kelestarian hutan Kalimantan, khususnya di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab yang besar sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Karena itu kami berharap Forest Youthverse tidak hanya menjadi ruang belajar bagi generasi muda, tetapi juga menjadi awal lahirnya kolaborasi dan aksi nyata yang terus berlanjut dalam menjaga Himba Etam sebagai kebanggaan Kalimantan Timur. Balai P2SDM Wilayah V Samarinda berkomitmen untuk terus mendukung lahirnya generasi muda yang memiliki kepedulian, kompetensi, dan kepemimpinan dalam pelestarian hutan," katanya.

Pada penutupan kegiatan, seluruh peserta membacakan Forest Youth Commitment, sebuah deklarasi bersama yang menegaskan komitmen untuk terus belajar, berkolaborasi, menghadirkan inovasi, dan melakukan aksi nyata bagi pelestarian hutan Indonesia. Komitmen tersebut menjadi simbol bahwa pembelajaran dalam Forest Youthverse tidak berhenti di ruang kelas atau lokasi kegiatan, tetapi akan berlanjut menjadi gerakan nyata di daerah asal masing-masing peserta. (Remon)

Share:

Read More

KKP Siapkan Skema Penyaluran BBM Khusus Rp15.000 per Liter bagi Kapal Perikanan 30-200 GT

KKP Siapkan Skema Penyaluran BBM Khusus Rp15.000 per Liter bagi Kapal Perikanan 30-200 GT. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar dengan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton (GT) hingga 200 GT. 

Skema ini untuk memastikan penyaluran BBM khusus kapal 30 - 200 GT dijalankan tepat sasaran, serta tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan.

"Penyaluran BBM harga khusus akan dilaksanakan melalui mekanisme yang ketat dan akuntabel untuk mencegah kebocoran. Kebijakan ini bersifat stimulus hingga 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (16/7). 

Adapun skema persyaratan mencakup kapal memiliki izin aktif berupa SIPI atau SIKPI, aktif melakukan penangkapan ikan yang dibuktikan dengan Persetujuan Berlayar menuju daerah penangkapan dalam enam bulan terakhir, telah memasang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP/VMS) dan dalam kondisi aktif. Kemudian pemilik kapal berkomitmen melakukan penyesuaian bagi hasil pendapatan antara pelaku usaha dan anak buah kapal (ABK), dan menandatangani pakta integritas.

Agar penyaluran tepat sasaran, KKP juga menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pemilik kapal, antara lain melaporkan rencana pengisian BBM khusus kepada otoritas pelabuhan, pengisian BBM dilakukan di pelabuhan pangkalan sesuai izin SIPI atau SIKPI, BBM hanya digunakan untuk kapal yang bersangkutan dan dilarang dialihkan ke kapal lain, termasuk dalam satu kepemilikan, sistem VMS wajib aktif saat pengisian BBM, memberikan akses kepada petugas KKP untuk melakukan pengawasan, merealisasikan rekomendasi BBM paling lambat tiga bulan setelah diterbitkan, dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan BBM beserta dokumen pendukung yang sah.

"Seluruh proses penyaluran akan difasilitasi melalui sistem digital yang telah terintegrasi, meliputi OSS-SILAT-SIMKADA, e-PIT, serta sistem BPH Migas dan Pertamina, sehingga pengawasan distribusi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel," terangnya.

KKP mengestimasi kebutuhan sekitar 399 juta liter BBM hingga akhir 2026 untuk mendukung operasional sekitar 6.712 kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan yang tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Panggah Susanto yang memimpin rapat kerja tersebut meminta agar KKP memastikan pelaksanaan kebijakan harga khusus BBM bagi kapal nelayan agar tepat sasaran.

"Komisi IV meminta KKP memastikan pelaksanaan kebijakan harga khusus BBM bagi kapal perikanan di atas 30 GT sampai dengan 200 GT agar tepat sasaran dan mencegah kebocoran serta penyalahgunaan," tegasnya. (Muh)

Share:

Read More

Indonesia Resmi jadi Founding Member WAICO, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen untuk Jembatani Kesenjangan AI Global

Indonesia Resmi jadi Founding Member WAICO, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen untuk Jembatani Kesenjangan AI Global. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Tiongkok, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia telah secara resmi menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, bersamaan dengan rangkaian acara Konferensi WAIC 2026 di Shanghai Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Keikutsertaan Indonesia dalam deklarasi organisasi ini merupakan wujud komitmen dalam memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Penandatanganan dilaksanakan oleh Menko Airlangga, bersama para perwakilan sekitar 30 negara lainnya.

Ketiga puluh negara yang telah menandatangani dokumen perjanjian pendirian WAICO tersebut yaitu Aljazair, Belarus, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Etiopia, Indonesia, Kazakstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Oman, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, dan RRT.

Lebih lanjut, WAICO adalah organisasi internasional antar Pemerintah yang independen dan berfokus pada kerja sama kecerdasan buatan (AI) di ranah sipil (civilian domain) secara inklusif dan non-diskriminatif. Menko Airlangga menegaskan bahwa kehadiran Indonesia sebagai salah satu Anggota Pendiri (Founding Member) dalam organisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pengembangan tata kelola AI global tetap berpusat pada manusia (human-centric approach) dan menghadirkan manfaat yang setara bagi seluruh negara, khususnya bagi negara berkembang dalam memajukan perekonomiannya.

Sebagai negara yang bergabung sejak tahap awal pendirian, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat strategis untuk ikut berkontribusi nyata merumuskan arah kebijakan dan struktur kelembagaan WAICO. Pemerintah Indonesia juga telah memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama dan penyelarasan teknis yang dilakukan melalui WAICO akan tetap selaras dengan regulasi dan kepentingan nasional, prinsip etika AI, kedaulatan data, serta berbagai komitmen kerja sama ekonomi strategis Indonesia.

Dalam implementasinya di Indonesia, Menko Airlangga menilai bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat dioptimalkan dalam bidang pertanian modern, pengelolaan energi terbarukan, serta inovasi layanan kesehatan digital. Lebih dari itu, pengembangan dan adopsi AI tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur digital yang kuat, khususnya Pusat Data (Data Center). Kehadiran teknologi AI diyakini akan menjadi katalisator yang mampu melipatgandakan potensi pertumbuhan ekonomi digital di masa depan.

“Outcome kecerdasan artifisial atau AI, bagi saya mencakup banyak bidang karena cakupan AI sangatlah luas. Bagi negara-negara seperti Indonesia, tentu saja penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian (pertanian modern), transisi energi, dan kemudian untuk energi terbarukan, serta untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk di sektor kesehatan. Saya rasa saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai USD13 miliar, dan kita sedang menuju USD300 miliar, di mana jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI,” pungkas Menko Airlangga. 

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi tersebut, Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), guna mengoptimalkan platform WAICO dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional, mematangkan kesiapan infrastruktur data center di dalam negeri, meningkatkan daya saing sumber daya manusia di bidang AI, serta membuka peluang kolaborasi internasional yang memberikan nilai tambah signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (Junaedi)

Share:

Read More

Beri Kuliah Umum, Menperin Tegaskan SDM Vokasi Jadi Kunci Industrialisasi

Beri Kuliah Umum, Menperin Tegaskan SDM Vokasi Jadi Kunci Industrialisasi. (Dok. Kemenperin)

Bogor, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pembangunan industri manufaktur nasional membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas, adaptif, dan siap menjadi motor penggerak industrialisasi Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan vokasi industri harus mampu mencetak analis, teknisi, dan tenaga profesional yang akan menjadi fondasi menuju Indonesia sebagai pusat manufaktur dunia.

Pesan tersebut disampaikan Menperin saat memberikan Studium Generale pada kegiatan Pelepasan Lulusan Serentak Siswa SMK-SMAK dan SMK-SMTI di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2026 di SMK-SMAK Bogor, Kamis (16/7).

Kuliah umum tersebut diikuti secara luring dan daring sebanyak 27 ribu peserta, yang terdiri atas siswa, mahasiswa seluruh unit pendidikan vokasi Kemenperin, serta pegawai Kemenperin dari berbagai satker daerah di Indonesia.

"Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter dan integritas. Kalian adalah bagian dari generasi yang akan menentukan masa depan industrialisasi nasional. Indonesia Emas 2045 bukan proyek generasi saya, melainkan proyek kalian," kata Agus saat memberikan kuliah umum tersebut.

Menurut Menperin, Studium Generale tersebut bukan sekadar kuliah umum, melainkan momentum untuk membangun optimisme sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai peluang besar sektor industri manufaktur Indonesia yang terus berkembang. 

“Para lulusan vokasi industri harus memahami bahwa kompetensi yang mereka miliki akan menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing industri nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menperin juga melepas secara serentak 2.361 lulusan dari sembilan SMK-SMAK dan SMK-SMTI di bawah pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin. Para lulusan tersebut dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja sebagai analis kimia, teknisi, maupun tenaga profesional industri yang siap mendukung kebutuhan sektor manufaktur nasional.

"Kalian tidak menempuh pendidikan selama bertahun-tahun hanya untuk mendengarkan basa-basi. Hari ini kalian berhenti menjadi siswa dan mulai menjadi tenaga industri Indonesia. Selamat kepada kalian dan para orang tua yang telah mengantarkan hingga titik ini," tutur Agus.

Menperin menjelaskan, lulusan SMK-SMAK maupun SMK-SMTI memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas industri nasional. Seorang analis bertanggung jawab memastikan mutu suatu produk sebelum dipasarkan, sedangkan teknisi memastikan proses produksi berjalan secara optimal.

"Jangan pernah merasa kecil. Kalian bukan pelengkap. Kalian adalah salah satu syarat berdirinya industri modern. Seorang analis menentukan apakah suatu produk layak keluar dari pabrik, sedangkan teknisi menjaga agar mesin dan proses produksi tetap berjalan dengan baik. Kalian adalah orang-orang di balik kualitas industri Indonesia," tegasnya.

Dalam kuliah umumnya, Agus juga memaparkan berbagai capaian industri manufaktur Indonesia yang menunjukkan prospek sektor tersebut semakin menjanjikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan I tahun 2026 industri pengolahan tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,55 persen.

Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 19,07 persen, menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, serta menyumbang sekitar 82 persen terhadap total ekspor nasional dengan nilai hampir USD95 miliar pada periode Januari–Mei 2026.

"Artinya sederhana. Bidang yang baru saja memanggil kalian bukan bidang yang sedang menurun. Industri manufaktur hidup, terus tumbuh, dan membutuhkan tangan-tangan baru. Tangan-tangan itu adalah tangan kalian," umgkapnya.

Menperin menambahkan, arah pembangunan industri Indonesia sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan industrialisasi dan hilirisasi sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

"Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi bangsa lain. Kita harus mengolah kekayaan alam kita sendiri, menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 hanya dapat dicapai apabila didukung SDM industri yang unggul. Menurutnya, cita-cita besar tersebut tidak diwujudkan melalui ruang rapat semata, tetapi melalui laboratorium, bengkel, dan lantai produksi tempat para lulusan vokasi industri bekerja.

"Tidak ada hilirisasi tanpa laboratorium. Tidak ada laboratorium tanpa analis. Tidak ada pabrik yang berjalan dengan baik tanpa teknisi yang terampil. Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan melalui karya kalian di laboratorium dan di lantai produksi," tegasnya.

Menperin juga memaparkan tingginya tingkat penyerapan lulusan pendidikan vokasi Kemenperin. Dari 5.472 lulusan sekolah vokasi Kemenperin pada tahun 2025, sebanyak 4.009 orang telah bekerja, 156 orang menjadi wirausaha, 704 orang melanjutkan pendidikan, dan 603 orang lainnya sedang dalam proses rekrutmen industri. Selain itu, alumni sekolah vokasi Kemenperin telah bekerja di 21 negara dan direkrut oleh berbagai perusahaan kelas dunia.

Menurut Agus, capaian tersebut membuktikan bahwa kualitas pendidikan vokasi industri Kementerian Perindustrian telah mendapat pengakuan dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri.

Meski demikian, Menperin mengingatkan bahwa kompetensi harus selalu diiringi dengan integritas. Kepercayaan merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap lulusan vokasi industri.

"Bagi para analis, angka tidak bisa dinegosiasikan. Jangan pernah menandatangani hasil yang tidak kalian yakini kebenarannya. Menjaga integritas bukan hanya soal moral, tetapi juga melindungi konsumen, menjaga keselamatan pekerja, serta mempertahankan nama baik produk Indonesia di mata dunia," tuturnya.

Menutup kuliah umumnya, Menperin menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua, guru, tenaga pendidik, dan mitra industri yang telah mendampingi proses pendidikan para lulusan. Ia berharap para lulusan mampu mengabdikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki untuk memperkuat daya saing industri nasional.

"Dengan segala rasa bangga, saya nyatakan lulusan SMK-SMAK dan SMK-SMTI Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Perindustrian resmi dilepas untuk mengabdi kepada industri dan bangsa Indonesia. Bawalah keterampilan kalian dengan bangga, bawa kejujuran tanpa kompromi, dan jadilah generasi yang membangun Indonesia melalui industri manufaktur," pungkas Agus. (Slamet)

Share:

Read More

Perkuat Hilirisasi Singkong, Kemenperin Pacu Daya Saing IKM Pangan Berbasis Agro

Perkuat Hilirisasi Singkong, Kemenperin Pacu Daya Saing IKM Pangan Berbasis Agro. (Dok. Kemenperin)

Lampung, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus mempercepat hilirisasi komoditas berbasis agro sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal sekaligus memperkuat daya saing industri pangan nasional. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas adalah singkong yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, mulai dari tepung tapioka, Modified Cassava Flour (MOCAF), pati termodifikasi, glukosa, sorbitol hingga beragam produk turunan lainnya yang dibutuhkan sektor industri.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menyelenggarakan kegiatan Penguatan Hilirisasi Berbasis Agro dan Peningkatan Daya Saing IKM Pangan Provinsi Lampung pada Kamis (16/7) di Bandar Lampung.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem hilirisasi yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat industri pangan berbasis potensi lokal.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, hilirisasi singkong memiliki peran penting dalam mendukung agenda penganekaragaman pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Hilirisasi dan penganekaragaman pangan bukanlah dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan industri pangan nasional yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar Faisol dalam keteranannya, Jumat (17/7).

Menurut Wamenperin, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk memastikan hilirisasi singkong berjalan secara optimal. "Sudah ada kebijakan yang menjadi instrumen penting untuk melindungi industri singkong nasional sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di dalam negeri," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan industri singkong melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mekanisme persetujuan impor berbasis pertimbangan teknis. Berbagai kebijakan tersebut dirancang dengan pendekatan keterkaitan hulu-hilir (backward dan forward linkages) sehingga mampu menciptakan rantai nilai industri yang lebih kuat serta memanfaatkan keunggulan komparatif daerah melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan.

"Regulasi yang baik harus diikuti dengan peningkatan kapasitas industri. Oleh karena itu, kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi produksi modern menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pangan nasional," tegas Faisol.

Wamenperin juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menerbitkan regulasi mengenai tata kelola dan hilirisasi ubi kayu untuk mendorong kemitraan yang lebih adil antara petani dan pelaku usaha.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan hingga tingkat kabupaten dan kota agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh pelaku usaha dan petani. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Provinsi Lampung merupakan sentra produksi singkong terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 51 persen terhadap produksi nasional.

"Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat daya saing industri singkong daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting agar program hilirisasi ini mampu memberikan manfaat nyata bagi petani maupun industri," ungkapnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengembangan industri olahan singkong sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

"Kami juga memanfaatkan momentum ini untuk menyosialisasikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK), sekaligus membuka peluang kemitraan antara IKM dengan industri lanjutan agar tercipta rantai pasok yang semakin kuat," ujar Reni.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi tidak hanya membutuhkan dukungan regulasi, tetapi juga kolaborasi lintas sektor. Oleh sebab itu, Kemenperin menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Asosiasi Industri Roti, Biskuit dan Mi Instan (AROBIM), serta PT Thai Wah Indonesia sebagai mitra strategis.

"Kehadiran industri besar sangat penting karena dapat memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan pasar, standar mutu, teknologi pengolahan, hingga tata kelola rantai pasok yang telah diterapkan di industri. Dengan demikian, IKM dapat meningkatkan kualitas produknya agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional," tutur Reni.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah daerah serta pelaku IKM MOCAF dan tapioka dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Rangkaian penguatan hilirisasi akan dilanjutkan melalui Workshop Sistem Keamanan Pangan dan Diversifikasi Produk Olahan Singkong bagi IKM serta kegiatan Diseminasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan bagi IKM pangan di Provinsi Lampung.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris menyampaikan, workshop keamanan pangan akan berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 30 pelaku IKM MOCAF dan tapioka. Sementara itu, kegiatan diseminasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan akan diikuti sekitar 120 pelaku IKM pangan untuk memperluas pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. (Slamet)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Hasil Nyata Potensi Indonesia, dari B50 hingga Industri Nasional

Presiden Prabowo Subianto pada acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. (Dok. BPMI Setpres)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Potensi besar Indonesia menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor strategis. Menurut Presiden, di tengah tantangan global yang penuh dengan ketidakpastian, Indonesia mampu menjaga kondisi ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan di sejumlah sektor.

“Kita kemarin berhasil mulai produksi, mulai pembangunan blok gas salah satu yang terbesar di kawasan kita setelah 28 tahun mangkrak, kita hidupkan. Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat, 17 Juli 2026.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan memproduksi B50 telah membawa dampak nyata bagi perekonomian nasional dengan pengurangan impor solar. Tidak hanya itu, Presiden juga mengungkapkan langkah lanjutan untuk memperkuat kemandirian energi melalui pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol.

“Tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20, butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan, kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brasil sudah E100. Masa Indonesia tidak bisa, Indonesia bisa kan? Bisa. Bisa,” lanjutnya.

Selain energi, Presiden juga menaruh optimisme besar terhadap kemampuan industri nasional. Dalam waktu dekat, pemerintah akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri otomotif dalam negeri.

“Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia,” kata Presiden.

Presiden turut mencontohkan keberhasilan pengembangan industri pertahanan nasional yang kini telah digunakan secara luas oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Keberhasilan tersebut, lanjut Presiden, juga tercermin dari prestasi prajurit Indonesia yang mampu menjuarai kompetisi menembak internasional menggunakan senjata produksi dalam negeri.

“Menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka. Yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka. Karena teknik-tekniknya mereka, tapi kita menang 12 kali. Pakai senjata buatan anak-anak Indonesia, senapan serbu dari kita, pistol dari kita. SO dari kita,” jelas Presiden.

Dari optimisme tersebut, Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat membangun bangsa. Dengan kerja keras, kepemimpinan yang baik, serta keberanian memanfaatkan potensi sendiri, Presiden meyakini Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjadi negara yang makmur.

“Kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit Indonesia akan jadi negara makmur. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah dibilang lemah. Kita baik dibilang bodoh, ya sudah lah. Kita bersahabat mau datang ke Indonesia, monggo, banyak orang asing seneng. Kita ini bangsa yang ramah, tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit,” tandasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Pimpin Panen Raya Serentak Tiga Komoditas, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung panen raya tebu di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. (Dok. BPMI Setpres)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen tiga komoditas strategis yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, yakni tebu oleh TNI Angkatan Udara, kedelai oleh TNI Angkatan Laut, serta padi oleh TNI Angkatan Darat.

Setibanya di lokasi, Kepala Negara meninjau insinerator atau alat pembakar sampah, serta melihat berbagai hasil dan inisiatif hilirisasi yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus memperkuat industri nasional. Kedatangan Kepala Negara disambut dengan pertunjukan Tari Beskalan Putri, sebelum kemudian meninjau sejumlah stan yang menampilkan program-program unggulan TNI di bidang ketahanan pangan.

Presiden Prabowo kemudian menyaksikan secara langsung proses panen raya tebu yang dilaksanakan di Lanud Abdulrachman Saleh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari panen raya serentak yang dilaksanakan secara nasional sebagai wujud kolaborasi TNI dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Dalam laporannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa panen raya serentak tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendampingan terpadu oleh seluruh matra TNI.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu, TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi,” ujar Panglima TNI.

Secara khusus, Panglima TNI menjelaskan bahwa panen tebu di Lanud Abdulrachman Saleh mencakup lahan seluas 800,5 hektare dengan estimasi hasil panen mencapai 72.045 ton.

“Luas siap panen mencapai 800,5 hektare dengan estimasi hasil 72.045 ton dengan nilai diterima pabrik rata-rata Rp720 ribu per ton. Hilirisasi tebu turut menghasilkan molase, bioetanol, industri ataupun farmasi, pupuk organik, dan produk turunan lainnya yang meningkatkan nilai bagi perekonomian nasional,” lanjutnya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Panen Raya TNI Terintegrasi yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Negara, kegiatan tersebut mencerminkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Kepala Negara menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri,” tegas Presiden. (Dinda)

Share:

Read More

Pertamina Patra Niaga Sumbagut dan Polda Sumut Sinergi Percepat Normalisasi Distribusi BBM

Pertamina Patra Niaga Sumbagut dan Polda Sumut Sinergi Percepat Normalisasi Distribusi BBM. (Dok. Pertamina)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terus memperkuat sinergi untuk menjaga kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui dukungan pengamanan dan pengawalan mobil tangki BBM sebagai bagian dari upaya mempercepat normalisasi penyaluran BBM di Kota Medan dan wilayah sekitarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan dukungan Polda Sumut berperan penting dalam memastikan proses distribusi BBM berlangsung aman, lancar, dan tepat waktu hingga ke SPBU.

"Kami mengapresiasi dukungan penuh Polda Sumatera Utara yang terus bersinergi bersama Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Pengamanan dan pengawalan yang diberikan membantu mempercepat proses penyaluran sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal," ujar Fahrougi.

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumut melakukan pengawalan mobil tangki BBM menuju SPBU serta pengamanan di lokasi lembaga penyalur sehingga proses distribusi berlangsung aman, tertib, dan tepat waktu. Koordinasi juga dilakukan secara intensif bersama jajaran kepolisian di berbagai wilayah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Dwi Tunggal Jaladri, S.H., S.I.K., M.Hum., menegaskan komitmen Polda Sumut untuk terus mendukung kelancaran distribusi energi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

"Polda Sumatera Utara berkomitmen mendukung kelancaran distribusi energi melalui pengamanan dan pengawalan agar penyaluran BBM berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kami akan terus bersinergi dengan Pertamina Patra Niaga serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga situasi tetap kondusif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik," ujar Dwi Tunggal Jaladri.

Selain memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga terus mengoptimalkan berbagai langkah percepatan distribusi melalui operasional Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam, penambahan armada mobil tangki melalui skema spot charter, penguatan personel Awak Mobil Tangki (AMT), serta optimalisasi suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Berkat berbagai upaya tersebut, operasional Integrated Terminal Medan Group saat ini telah berjalan normal dan penyaluran BBM ke SPBU di Kota Medan maupun wilayah sekitarnya terus berlangsung dengan baik. Pertamina Patra Niaga juga memastikan stok BBM di wilayah Sumatera Utara berada dalam kondisi aman serta terus melakukan monitoring terhadap stok dan penyaluran guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin bersama Polda Sumut, pemerintah daerah, Hiswana Migas, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran distribusi energi di Sumatera Utara. Sinergi lintas sektor tersebut akan terus diperkuat sebagai wujud komitmen bersama untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara aman, lancar, dan berkelanjutan. (Tedy)

Share:

Read More

Gubernur BI Lantik 12 Pemimpin Satuan Kerja di Bank Indonesia

Gubernur BI Lantik 12 Pemimpin Satuan Kerja di Bank Indonesia. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, melantik 12 Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia pada hari ini (17/7), di Jakarta. Pelantikan dilaksanakan setelah Rapat Evaluasi Kinerja Bank Indonesia tahun 2026 yang membahas capaian kinerja serta arah program prioritas Bank Indonesia tahun 2027.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari transformasi organisasi dan penguatan kepemimpinan Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan harapan agar para Pemimpin Satuan Kerja menjalankan berbagai program strategis Bank Indonesia secara efektif guna mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. 

Gubernur Bank Indonesia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia guna mendukung ketahanan perekonomian nasional. (Budi)

Share:

Read More

Wali Kota Eri Benahi Sistem Antrean dan Layanan Farmasi di RSUD Soewandhie Surabaya

Wali Kota Eri Benahi Sistem Antrean dan Layanan Farmasi di RSUD Soewandhie Surabaya. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyempurnakan pelayanan di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie setelah menerima berbagai masukan masyarakat melalui hotline Lapor Cak Eri. Salah satu fokus pembenahan dilakukan pada sistem antrean pasien rawat jalan dan percepatan layanan farmasi agar masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya, secara umum masyarakat mengaku pelayanan di RSUD Soewandhie sudah jauh lebih cepat. Namun, masih ditemukan beberapa hal yang perlu dibenahi.

"Alhamdulillah kemarin saya tanya langsung ke warga, mereka menyampaikan pelayanannya sudah cepat. Tetapi masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki agar masyarakat semakin nyaman," kata Wali Kota Eri, Kamis (16/7/2026).

Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah penataan area tunggu pasien. Menurutnya, masih ditemukan pasien yang belum mendaftar secara online menempati kursi yang disediakan bagi pasien dengan jadwal antrean online.

Karena itu, Wali Kota Eri meminta rumah sakit memasang penanda yang jelas pada setiap area tunggu. Pasien yang telah mendaftar secara online hanya diperbolehkan memasuki ruang tunggu maksimal 30 menit sebelum jadwal pelayanan. Sementara pasien rawat jalan tanpa pendaftaran online diarahkan ke ruang tunggu tersendiri dengan informasi bahwa pelayanan dimulai setelah pukul 11.00 WIB.

"Satpam harus aktif mengarahkan pasien, sehingga antreannya tertata dan tidak bercampur. Dengan begitu, masyarakat juga tidak bingung dan pelayanan bisa berjalan lebih tertib," ujarnya. 

Selain sistem antrean, Wali Kota Eri juga mengevaluasi pelayanan di instalasi farmasi. Ia menilai waktu pelayanan obat nonracikan tidak seharusnya disamakan dengan obat racikan.

Awalnya, standar pelayanan yang diterapkan masih sama, yakni 30 menit untuk seluruh jenis obat. Menurutnya, obat nonracikan seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat karena hanya melalui proses penyerahan obat.

"Obat nonracikan itu bukan proses meracik, sehingga tidak mungkin waktunya sama. Karena itu saya minta diperjelas, nonracikan maksimal 15 menit, sedangkan obat racikan maksimal 30 menit," tegasnya.

Wali Kota Eri mengaku saat sidak masih menemukan pelayanan obat nonracikan yang mencapai 30 menit. Karena itu, ia meminta standar waktu pelayanan dipasang secara terbuka di area farmasi agar dapat diketahui sekaligus diawasi oleh masyarakat.

Ia juga menegaskan, ketentuan pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan kini diperjelas. Apabila pelayanan obat nonracikan melebihi 15 menit atau obat racikan melebihi 30 menit, yang dihitung sejak pasien menerima bukti pelayanan farmasi setelah keluar dari poli, maka rumah sakit wajib memberikan kompensasi sebesar Rp50 ribu kepada pasien sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong disiplin pelayanan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. 

"Selama ini petugas masih menghitung semuanya 30 menit. Karena itu saya minta diperjelas lagi supaya tidak ada perbedaan penafsiran dan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan," pungkasnya. (Burhan)

Share:

Read More

Wamen Nezar Patria: Layanan Digital Pemerintah Harus Dapat Diakses Semua Warga Negara

Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa layanan digital pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Menurutnya, akses terhadap layanan informasi publik merupakan hak setiap warga sehingga transformasi digital harus berjalan secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok rentan.

“Layanan buat penyandang disabilitas itu wajib. Wajib untuk memenuhi aksesibilitas buat semua warga negara. Jadi jangan sampai karena keterbatasan yang dimiliki oleh seorang warga negara, dia tidak bisa untuk mengakses layanan-layanan informasi publik,” tegasnya dalam audiensi dengan Komisi Nasional Disabilitas di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).

Wamen Nezar mengapresiasi masukan dan evaluasi dari Komisi Nasional Disabilitas terhadap layanan publik Kemkomdigi.

Ia menilai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan layanan agar dapat mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.

“Kami sangat mengapresiasi evaluasi yang dilakukan untuk situs Komdigi, terutama untuk akses disabilitas dan fitur-fitur yang membantu teman-teman disabilitas di situs Komdigi. Kami akan catat dan perbaiki supaya comply dan bisa membantu teman-teman disabilitas,” ujar Wamen Nezar.

Menurut Wamen Nezar, Kementerian Komdigi memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan fitur untuk disabilitas di situs Kemkomdigi yang sudah dibuat dan diluncurkan tiga tahun yang lalu.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam menghadirkan layanan publik digital yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kita mungkin salah satu kementerian yang paling berkomitmen untuk menyediakan fitur disabilitas. Fitur ini sudah kita buat dan luncurkan sejak tiga tahun yang lalu. Kita berharap semua kementerian juga mengikuti jejak ini,” tandasnya. (Bambang)

Share:

Read More

Menpora Erick Jadikan Wirasena Youth Camp dan indonesia Youth Summit Sebagai Program Kelahiran Pemimpin Masa Depan

Menpora Erick Thohir, saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung di ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Realitas di balik bonus demografi yang saat ini juga menjadi isu melemahkan potensi serta peran pemuda tanah air menjadi sorotan utama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung di ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). 

Isu pertama yang diangkat Menpora adalah polarisasi di ruang digital yang mengakibatkan polemik, sehingga membuat para pemuda terpapar disinformasi dan rawan terlibat dalam konflik horisontal ataupun menjadi aktor di balik kondisi tidak kondusif dalam kehidupan bernegara.

“Isu tentang ruang digital, kita bisa lihat yang menjadi polemik tersendiri. Alhamdulillah pemerintah sudah masuk ke sendi-sendi bahwa usia 16 tahun sudah mulai dikurangi penggunaan digital di sekolah. Saya rasa ini keputusan kontroversial tapi tepat. Kalau negara-negara lain seperti Australia saja yang terbuka sudah mengoreksi penggunaan digitalnya di kalangan pemuda, apalagi kita yang kualitas pendidikannya masih tertinggal,” ujar Menpora.

Isu kesehatan mental juga membayangi para pemuda kita, sehingga dibutuhkan perhatian dan penanganan khusus untuk membuat para pemuda bisa bangkit dari keterpurukan.

“Dan isu mental health, bayangkan 84-85 persen klien klinik psikologi di kalangan perkotaan adalah pemuda. Artinya kalau psikolog ketemu 10 pasien, 8 diantaranya pemuda. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujar menpora Erick yang gusar akan kondisi ini.

Selanjutnya Menpora menyoroti lemahnya ketangguhan ideologi para pemuda, yang tidak saja dapat memecah belah persatuan namun juga menyebabkan peningkatan kriminalitas.

“Isu-isu ini sudah menjadi ancaman, berikutnya adalah lemahnya ketangguhan ideologi. Kita sudah tidak ada ideologi sekarang. Ini terus menggerus, bahkan kalau Bapak Ibu lihat di daerah, yang namanya melakukan aksi kekerasan atau kekejaman di jalanan malah menjadi tren yang meningkat supaya diakui di komunitasnya. Isu kepemudaan ini yang berimplikasi terhadap merosotnya daya juang,” jelas Menpora Erick.

Sebagai salah satu solusi, Menpora Erick telah mempersiapkan program Indonesia Youth Summit yang menjadi ruang bertemunya gagasan, inovasi dan kolaborasi pemuda serta pemangku kebijakan untuk melahirkan kebijakan kepemudaan.

“Ada tujuh kementrian yang terkait dengan kepemudaan, ini yang menjadi concern bagaimana konsolidasi akan dilakukan antar kementrian dan lembaga. Kita sudah akan mengundang kementrian terkait untuk hadir di Indonesia Youth Summit, untuk berkonsolidasi, seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya dalam Indonesia Sport Summit sehingga lahir aturan-aturan baru dengan kementrian lain,” tambahnya

Selain itu Kemenpora juga memiliki program Wirasena Youth Camp yang merupakan program kepemimpinan diikuti perwakilan kepemudaan dari 38 provinsi dan dirancang berdasarkan kurikulum yang disusun para pakar sebagai ruang pembentukan karakter dan kepemimpinan. 

“Berikutnya kita juga mengadakan youth camp. Kegiatan seperti ini ada di negara-negara lain seperti Amerika dan Singapura. Agenda ini digelar supaya kita bisa mengonsolidasi pemuda-pemuda terbaik yg ada di negeri ini. Kenapa aada lomba debat, kenapa ada lomba pidato, kenapa kita bekerja sama dengan sembilan negara termasuk Amerika, Cina, Arab Saudi supaya kita benchmarking. Saya nawaitunya sama dgn Bapak Ibu, setiap program harus ada outputnya,” tutup Menpora Erick.

Program ini akan digelar pada Oktober mendatang sebagai bagian rangkaian agenda dalam menyambut 100 tahun Sumpah Pemuda di tahun 2028 mendatang. (Zikry)

Share:

Read More