Perkuat Sinergi dan Pengawalan Proyek Strategis Kajati Sulsel Sila Pulungan Terima Audiensi Jajaran Kepala Balai Kementerian PU

Perkuat Sinergi dan Pengawalan Proyek Strategis Kajati Sulsel Sila Pulungan Terima Audiensi Jajaran Kepala Balai Kementerian PU. (Dok. Kejagung RI)

Makassar, WaraWiri.net - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sila H. Pulungan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dari jajaran Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) wilayah Sulawesi Selatan. Pertemuan ini berlangsung khidmat di Kantor Kejati Sulsel, Makassar, pada Jumat (08/05/2026).

Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pelaksana kebijakan infrastruktur di daerah. Hadir dalam rombongan Kementerian PU tersebut antara lain:

* Baskoro Elmiawan– Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulsel.
* Indra C Kusuma– Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel.
* Siti Nurrusiah – Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VI.
* Ryandra Narlan – Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulsel.
* Zul Arifin – Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai agenda krusial terkait pelaksanaan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Fokus utama diskusi mencakup integrasi pengawasan agar seluruh program kerja Kementerian PU berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Kajati Sulsel, Sila H. Pulungan, menegaskan komitmen Kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta pengamanan pembangunan strategis.

"Sinergi ini sangat penting, terutama dalam proses pendampingan hukum dan pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan, mulai dari pelelangan hingga pelaksanaan fisik, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kendala hukum," ujar Sila H. Pulungan.

Selain PSN, audiensi ini juga menyentuh aspek standarisasi jasa konstruksi dan pengelolaan jaringan sumber air di bawah naungan BBWSPJ. Pihak balai berharap melalui silaturahmi ini, kendala-kendala teknis di lapangan yang bersinggungan dengan aspek hukum dapat dimitigasi sejak dini melalui konsultasi yang intensif dengan pihak Kejaksaan.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi dua arah demi percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. (Fathi)
Share:

Menteri Rini Terima Penghargaan Sekar Agni Negeri 2026

Menteri PANRB Rini Widyantini saat menerima penghargaan Sekar Agni Negeri 2026 dari detikcom di Transmedia. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima penghargaan Sekar Agni Negeri 2026 dari detikcom dalam kategori Perempuan Penggerak Kepemimpinan Inklusif di Sektor Publik, yang digelar di Transmedia, Jakarta, Jumat (8/5/2026). 

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Menteri Rini dalam mendorong kepemimpinan perempuan dan penguatan reformasi birokrasi yang inklusif di sektor publik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menyampaikan bahwa penguatan kepemimpinan perempuan di birokrasi bukan semata persoalan keterwakilan, tetapi juga upaya menghadirkan pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif, empatik, dan inklusif.

“Kebijakan afirmasi bukan untuk memberi keistimewaan, tetapi untuk mengoreksi ketidaksetaraan yang sudah berjalan puluhan tahun,” ungkap Menteri Rini.

Karena itu, Kementerian PANRB terus mendorong penguatan sistem merit, implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), serta pengembangan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Rini juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk generasi muda yang akan menjadi penggerak perubahan di masa depan.

“Birokrasi yang sedang pemerintah bangun ini membutuhkan tangan-tangan muda, termasuk perempuan-perempuan muda yang berani membawa perubahan. Harapannya, upaya ini dapat mewujudkan birokrasi dengan kebijakan yang lebih relevan, layanan yang lebih responsif, dan keputusan yang berkualitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Rini terus mendorong pengembangan kompetensi dan perluasan jejaring perempuan di sektor publik, termasuk melalui dukungan terhadap Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia (IPIMTI).

Sebagai informasi, Apresiasi Sekar Agni Negeri merupakan program detikcom yang mengangkat kisah inspiratif perempuan-perempuan penggerak kemajuan bangsa di berbagai bidang. Program tersebut menjadi bentuk apresiasi atas peran perempuan dalam mendorong kemajuan dan membangun masa depan bangsa. (Rizal)
Share:

KKP Mediasi Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut di Sumbawa Barat

KKP Mediasi Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut di Sumbawa Barat. (Dok. KKP)

NTB, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan mediasi terhadap sengketa pemanfaatan ruang laut yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mediasi antara masyarakat nelayan dan PT. Maluk Griya Amphibian (Hotel Kirana) di Pantai Lawar tersebut mencapai kesepakatan damai.

Kepala Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar, A. Muhammad Ishak Yusma dalam keterangannya menyebutkan, langkah proaktif ini dilakukan KKP bersama Pemerintah Desa Sekongkang Bawah, Dinas Pariwisata, aparat kepolisian dan TNI serta perwakilan masyarakat menyusul laporan dugaan pengusiran nelayan oleh pihak hotel pada bulan Maret lalu. 

“Sejumlah kesepakatan diperoleh oleh kedua belah pihak. Nelayan kembali mendapatkan akses melaut untuk mencari ikan sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di kawasan Pantai Lawar, khususnya di depan Hotel Kirana. Akses melalui area hotel tetap diperbolehkan dengan mekanisme pelaporan kepada petugas keamanan termasuk penggunaan area parkir secara tertib,” jelas Ishak dalam keterangannya, Jumat (8/5). 

Selain itu, Ishak juga mengungkapkan seluruh pihak sepakat melarang praktik penangkapan ikan yang merusak demi menjaga kelestarian terumbu karang. Hal ini perlu dipastikan agar setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut khususnya di wilayah kerja BPRL Makassar diselenggarakan dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan ekosist em laut sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan menjelaskan mediasi sengketa ruang dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sangat berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang secara cepat, partisipatif, dan non-litigasi sebelum sengketa berkembang menjadi konflik hukum atau sosial yang lebih besar.

“Upaya mediasi yang dilakukan BPRL Makassar adalah salah satu bentuk kehadiran negara dalam menengahi konflik dan memastikan pemanfaatan ruang laut secara adil, sekaligus menjaga keseimbangan antara investasi pariwisata dan hak masyarakat pesisir,” ujarnya.

Menurut Fajar, melalui pendekatan humanis namun tetap berpegang teguh pada aturan teknis kelautan dan tata ruang, iklim investasi pariwisata dapat terus berjalan tanpa harus mengorbankan hak-hak tradisional nelayan pesisir.

Sementara, pihak manajemen Hotel Kirana juga berkomitmen mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program konservasi penyu dan terumbu karang bersama Pokmaswas Lawar Bay serta pengembangan kegiatan ekonomi seperti Sunday Market.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya memiliki KKPRL sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap aktivitas di laut berjalan sesuai dengan rencana zonasi dan prinsip Keberlanjutan, memberi kepastian hukum, serta mencegah sengketa antar-pihak dengan menyediakan acuan yang jelas bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. (Tedy)
Share:

KKP Tegakkan Aturan Pemanfaatan Ruang Laut di Kura-Kura Bali

KKP Tegakkan Aturan Pemanfaatan Ruang Laut di Kura-Kura Bali. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk menegakkan peraturan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan usaha sektor kelautan dan perikanan berpihak pada aspek kelestarian sumber daya dan lingkungannya, bukan hanya mengutamakan kepentingan ekonomi semata.

Direktorat Jenderal PSDKP KKP pun melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut di kawasan Kura-Kura Denpasar, Bali untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dengan aktivitas yang telah berjalan, serta melihat potensi dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan ekosistem mangrove di sekitar kawasan.

"Untuk memastikan setiap usaha berjalan sesuai koridor dan regulasi yang ada, maka dilakukan kegiatan pengawasan di lapangan terhadap pemanfaatan ruang laut di kawasan Kura-Kura ini,” kata Ipunk di Jakarta, Jumat (8/5).

Ia juga melanjutkan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga mendorong agar pengelola dapat menjalankan kegiatan sesuai ketentuan serta menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

“Prinsipnya, pengawasan yang kami lakukan tidak bermaksud untuk mempersulit usaha di kawasan Kura-Kura, tapi justru untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai ketentuan,” lanjut Ipunk.

Terlebih, kawasan tersebut didominasi oleh ekosistem mangrove yang memiliki fungsi sebagai pelindung pesisir dari terjadinya abrasi serta habitat biota laut. Selain itu, mangrove juga memiliki peran sangat penting sebagai penyerap karbon di antara ekosistem pesisir dan laut lainnya sesuai prinsip karbon biru (blue carbon).

“Pengawasan ini juga yang sangat penting untuk menjaga habitat biota laut, memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru di Indonesia, serta sebagai aksi nyata mitigasi dampak perubahan iklim global,” tambah Ipunk.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menerangkan bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Benoa, Bali, terhadap PT BTID selaku pengelola kawasan Kura-Kura. Upaya ini dilakukan secara sistematis dan berbasis pada kepatuhan perizinan serta dampak terhadap lingkungan di lapangan.

“Pengawasan telah dilakukan secara terintegrasi melalui verifikasi kesesuaian kegiatan dengan dokumen perizinan dan permintaan keterangan pengelola, khususnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)," ungkap Sumono yang turun langsung ke lokasi pada Kamis kemarin.

“Hasilnya, ditemukan indikasi pemanfaatan ruang laut di luar dokumen izin PKKPRL yang dimiliki PT BTID seluas 1,12 hektar dan juga indikasi penebangan mangrove di seluas 500 meter persegi,” ungkap Sumono.

Untuk itu, temuan ini ditindaklanjuti oleh Pengawas Kelautan pada Pangkalan PSDKP Benoa dengan melakukan proses tindakan lain pengawasan dengan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di luar izin PKKPRL yang dimiliki PT BTID.

“Sesuai ketentuan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penaatan Ruang serta Permen KP 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, kami dari PSDKP Benoa melakukan tindakan lain pengawasan berupa pemasangan papan segel”, ungkap Kepala Pangkalan PSDKP Benoa Edi Purnomo.

Selanjutnya, Edi menambahkan bahwa proses pengenaan sanksi administratif terhadap PT BTID akan dilakukan sesuai ketentuan Permen KP 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Upaya pengawasan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan bahwa keseimbangan ekonomi dan ekologi adalah ekonomi biru (blue economy), di mana pemanfaatan sumber daya laut berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. (Tedy)
Share:

Kemenkop Gandeng BNSP untuk Siapkan Manajer KDKMP Kompeten dan Profesional

Kemenkop Gandeng BNSP untuk Siapkan Manajer KDKMP Kompeten dan Profesional. (Dok. Kemenkop)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui kegiatan ini para manajer yang telah direkrut melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memiliki kompetensi yang unggul dan profesional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Penandatanganan Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara KDKMP ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP. Sebagai upaya memastikan operasionalisasi KDKMP dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para manajer harus unggul dan tersertifikasi kompetensinya.

"Kami berharap KDKMP yang dalam waktu dekat akan beroperasi, Kemenkop bersama BNSP merasa perlu untuk memastikan para manajer dan bendahara betul - betul didampingi dan dilakukan pembinaan yang didukung dengan penerbitan sertifikat atas jabatan tersebut," kata Menkop Ferry Juliantono usai menyaksikan penandatanganan Naskah tersebut di Jakarta, Jumat (8/5).

Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara KDKMP ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari dan Kepala BNSP Syamsu Bahri. Turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi dan jajaran pejabat tinggi madya di Kemenkop dan BNSP.

Setelah pendidikan sertifikasi profesi yang akan dilakukan bagi 30 ribu Manajer KDKMP, Kemenkop dan beberapa pihak terkait lainnya akan melanjutkan dengan memberikan pembekalan pendidikan yang terintegrasi kepada para bendahara KDKMP. Dengan keberadaan manajer dan bendahara yang tersertifikasi kompetensinya diharapkan dapat memperbesar peluang bisnis KDKMP tumbuh berkembang dan beroperasi dengan baik.

"Diharapkan manajer (dan nanti dilanjutkan bendahara) ini mampu memahami karakteristik dari usaha yang akan dijalankan koperasi, dan harus punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya usaha di koperasi," ulasnya.

Skema sertifikasi ini menjadi standar nasional, mulai dari kompetensi manajerial, operasional usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga tata kelola koperasi. Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi jaminan bahwa pengelola koperasi memiliki kompetensi yang terukur, teruji, dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menambahkan bahwa manajer KDKMP yang direkrut tersebut tidak boleh asal siap kerja, tetapi harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Karena itu, pelatihan terstruktur akan dilaksanakan selama 15 hari atau 90 jam pelajaran di Komando Latihan (Kolat) Kementerian Pertahanan.

"Saat ini tahapannya adalah rekrutmen kemudian nanti akan ada pendidikan selama sekitar 1,5 bulan termasuk pendidikan kebangsaan dan nanti ada sertifikasi untuk penyiapan kompetensi menejer yang profesional karena kita punya tujuan agar KDKMP ini bisa menjadi pusat ekonomi masyarakat," ujar Wamenkop Farida.

Sementara itu Kepala BNSP Syamsu Bahri menyatakan bahwa kolaborasi yang dijalin antara Kemenkop dan BNSP tersebut menjadi titik awal untuk menyiapkan SDM manajer koperasi memiliki kemampuan dan profesionalisme tinggi sehingga dapat bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan KDKMP. Seluruh aspek dan tahapan pendidikan kompetensi akan dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada standar baku yang telah ditetapkan.

"Melalui kerja sama ini skema untuk melahirkan manager yang kompeten dan standar yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik," katanya. (Bambang)
Share:

Pemerintah Perkuat Persiapan Review MIPAA 2027, Lansia Didorong Jadi Aset Pembangunan

Pemerintah Perkuat Persiapan Review MIPAA 2027, Lansia Didorong Jadi Aset Pembangunan. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen pembangunan kelanjutusiaan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Fifth Asia-Pacific Review and Appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 2027 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari 25 kementerian dan lembaga, akademisi, pegiat kelanjutusiaan, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat sipil. Pertemuan ini menjadi langkah awal penyusunan laporan nasional Indonesia untuk evaluasi regional Asia-Pasifik menuju review global MIPAA pada 2027.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan Indonesia harus merespons perubahan struktur demografi secara komprehensif karena saat ini telah memasuki fase ageing population.

“Penuaan penduduk bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas yang kita hadapi hari ini. Transformasi demografi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara tepat,” ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia mencapai 11,93 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 20 persen pada 2045.

Woro menegaskan lansia harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, lebih dari separuh lansia Indonesia masih aktif bekerja dan berkontribusi secara ekonomi.

“Lansia merupakan aset pembangunan. Namun demikian, kondisi ini juga mencerminkan masih adanya keterbatasan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang perlu terus kita perkuat,” katanya.

Ia menjelaskan implementasi MIPAA telah dilakukan melalui berbagai program lintas sektor, seperti perlindungan sosial, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan lansia produktif, dan pengembangan lingkungan ramah lansia.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain penguatan data terpilah, pengurangan kesenjangan akses layanan antarwilayah, serta pengembangan sistem perawatan jangka panjang yang terintegrasi.

“Review ini bukan sekadar kewajiban pelaporan internasional, tetapi menjadi kesempatan untuk merefleksikan capaian, mengidentifikasi kesenjangan, serta memperkuat arah kebijakan kelanjutusiaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyebut kebijakan nasional telah selaras dengan kerangka MIPAA melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan RPJMN 2025–2029.

Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan para akademisi dan pegiat kelanjutusiaan, seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, penguatan pendekatan active ageing, pengembangan silver economy, serta penyusunan laporan nasional yang berorientasi pada dampak.

Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga diminta memperbarui data dan informasi terkait implementasi MIPAA secara terstruktur. Kementerian Sosial ditetapkan sebagai focal point nasional dalam pelaporan kepada UNESCAP.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan masyarakat inklusif bagi semua usia dan memastikan lanjut usia dapat hidup sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. (Ros)
Share:

Bukan Soal Penampilan, Obesitas Berkaitan dengan Kualitas Hidup

Kementerian Kesehatan RI menggelar kegiatan Obesity Disease Awareness Event: Harapan yang Meringankan. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Obesitas bukan sekadar persoalan penampilan, tetapi merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan obesitas sejak dini melalui penerapan pola hidup sehat, Kementerian Kesehatan RI menggelar kegiatan Obesity Disease Awareness Event: Harapan yang Meringankan di Aula Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026). 

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang dewasa (23,4%) hidup dengan obesitas. Hal ini menunjukkan bahwa obesitas mengalami peningkatan prevalensi dari tahun 2018 yang hanya sebesar 21,3%. Kejadian obesitas dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu biologis, lingkungan, dan genetik yang membutuhkan solusi komprehensif. 

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Guanadi Sadikin menekankan bahwa obesitas bukan sekadar persoalan penampilan, melainkan berkaitan erat dengan risiko berbagai penyakit tidak menular yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

“Kalau kita ingin hidup lebih sehat dan lebih panjang umur, maka kita harus mulai menjaga pola makan, menjaga berat badan, dan rutin berolahraga. Kesehatan itu bukan hanya urusan rumah sakit atau program pemerintah, tapi harus menjadi gerakan hidup sehat yang dimiliki setiap individu,” ujar Menkes Budi.

Ia menambahkan, pendekatan pemerintah dalam penanganan obesitas difokuskan pada edukasi dan perubahan perilaku masyarakat melalui penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami. Salah satunya melalui implementasi pelabelan nutrisi pada makanan dan minuman agar masyarakat dapat membuat pilihan konsumsi yang lebih sehat.

“Kita ingin masyarakat lebih sadar terhadap apa yang mereka konsumsi. Informasi gizi harus dibuat sederhana dan mudah dimengerti sehingga masyarakat bisa memilih makanan dan minuman yang lebih sehat,” lanjutnya.

Selain pola makan sehat, Menkes juga menyoroti pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, olahraga perlu didorong menjadi budaya dan tren positif di masyarakat.

“Kita harus menjadikan olahraga sebagai movement. Mau lari, jalan kaki, badminton, padel apa saja yang penting bergerak dan dilakukan rutin,” kata Menkes.

Sementara itu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Sten Frimodt Nielsen, menyampaikan bahwa obesitas merupakan tantangan kesehatan global yang memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan yang inklusif dan tanpa stigma.

“Obesitas merupakan kondisi kesehatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari gaya hidup, lingkungan, pendidikan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Penanganan obesitas membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, industri, dan masyarakat,” ujar Duta Besar Denmark Sten Frimodt.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan dan langkah sederhana sehari-hari untuk menciptakan dampak kesehatan jangka panjang.

“Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari serta penerapan pola hidup yang lebih sehat dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan dalam jangka panjang,” tambahnya.

Kerja sama Indonesia dan Denmark di bidang kesehatan juga terus diperkuat melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan RI dan Novo Nordisk sebagai bagian dari kemitraan bilateral kedua negara. Kehadiran Duta Besar Denmark dalam kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, khususnya obesitas dan diabetes, melalui edukasi, inovasi, serta sinergi lintas sektor untuk mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. 

Melalui kegiatan ini, Kementerian Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya obesitas semakin meningkat serta mendorong masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten. Kegiatan juga dirangkaikan dengan edukasi kesehatan, konsultasi, serta pemeriksaan kesehatan bagi peserta. (Evi)
Share:

Presiden Prabowo Tegaskan Perlindungan Warga Negara dan Penguatan Perdamaian ASEAN

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perlindungan warga negara dan penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian dunia. Presiden Prabowo menilai keselamatan warga negara harus menjadi perhatian utama negara-negara ASEAN di tengah dinamika global saat ini.

“Perlindungan warga negara kita harus tetap menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar di Mactan Expo, Cebu, Filipina, Jumat, 8 Mei 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa banyak negara ASEAN memiliki ribuan warga negara yang berada di luar negeri sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi yang erat antarnegara ASEAN. Menurutnya, pendekatan bersama ASEAN menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan penanganan warga negara dalam situasi darurat.

“Saya pikir kita harus memiliki pendekatan ASEAN yang sama. Indonesia bersedia bekerja sama erat dengan rekan-rekan kita dari ASEAN. Perlindungan warga negara kita harus tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap mandat pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Presiden, keselamatan personel penjaga perdamaian harus dijamin dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

“Kita telah kehilangan prajurit Indonesia yang bertugas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kita menuntut akuntabilitas bahwa tugas-tugas penjaga perdamaian harus dihormati oleh semua pihak,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyambut baik semangat solidaritas yang ditunjukkan negara-negara ASEAN dalam membantu proses perlindungan dan evakuasi warga negara. Presiden Prabowo menilai kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan di antara negara anggota ASEAN.

“Saya menyambut baik contoh Singapura yang menawarkan untuk juga bekerja sama dengan negara-negara lain jika kita harus mengevakuasi warga negara kita,” ujar Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan masyarakat sipil. Presiden Prabowo menegaskan, ASEAN harus mampu berbicara dengan satu suara dalam menyikapi berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

“Dalam melindungi warga sipil kita, ASEAN harus berbicara dengan satu suara. Kita harus menuntut semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memajukan akuntabilitas atas pelanggaran. Inilah saatnya bagi ASEAN untuk menunjukkan pengaruhnya. Kita harus memiliki suara politik kolektif yang kuat,” tegas Presiden Prabowo.

Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa dialog, kerja sama, dan kolaborasi merupakan kekuatan utama ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global. Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa perdamaian menjadi fondasi utama bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat kawasan.

“Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak akan ada perdamaian tanpa dialog dan kerja sama,” tutup Presiden. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Bawa Semangat Ketahanan Pangan dan Energi dalam KTT ke-48 ASEAN di Filipina

Presiden Prabowo Bawa Semangat Ketahanan Pangan dan Energi dalam KTT ke-48 ASEAN di Filipina. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, dengan membawa penguatan komitmen bersama negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan global, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa isu utama yang mengemuka dalam berbagai sesi KTT adalah respons kolektif ASEAN terhadap dampak situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi kehidupan negara-negara di kawasan.

“Intinya adalah pertama: respons bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan, memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan. Khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi,” ujar Menlu Sugiono kepada awak media pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Menurut Menlu Sugiono, para pemimpin ASEAN memiliki kesadaran yang sama bahwa kawasan Asia Tenggara harus semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Karena itu, penguatan kerja sama regional di sektor pangan dan energi menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam KTT ke-48 ASEAN.

“Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan,” ungkapnya.

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa agenda tersebut sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menempatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai fondasi penting bagi kedaulatan dan ketahanan nasional. Pemerintah Indonesia pun terus mempercepat berbagai program strategis untuk mendukung tujuan tersebut.

“Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dimana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita,” kata Menlu Sugiono.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa dalam forum tersebut para pemimpin ASEAN juga menyepakati sejumlah hasil konkret atau deliverables sebagai langkah memperkuat ketahanan kawasan. Beberapa di antaranya ialah ASEAN Petroleum Security Agreement serta APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) yang menjadi bagian penting dari kerja sama regional di sektor energi dan pangan.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa dinamika global saat ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di suatu kawasan dapat dengan cepat berdampak pada negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara.

“Karena kita sadari bersama sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita dengan cepat akan langsung berimbas pada perikehidupan masyarakat di kawasan kita. Dan inilah yang dirasakan oleh seluruh negara-negara ASEAN,” tutur Menlu Sugiono. (Dinda)
Share:

Menag Minta Diaspora Indonesia Jaga Persaudaraan, Jangan Mudah Terpecah oleh Politik

Menag Minta Diaspora Indonesia Jaga Persaudaraan, Jangan Mudah Terpecah oleh Politik. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan tentang persaudaraan, sejarah Islam, dan identitas kebangsaan saat Halal Bihalal dan Silaturahmi Masyarakat Buton se-Jabodetabek di Gedung Graha Garda Dirgantara, Jakarta, Jumat (9/5/2026).

Menag Nasaruddin mengawali dengan membuka lembar sejarah Islam di Nusantara yang kerap luput dari perhatian publik luas. Ia menegaskan bahwa Buton bukan sekadar daerah di ujung Sulawesi Tenggara, melainkan salah satu pusat peradaban Islam tertua di Indonesia, bahkan mendahului masuknya Islam ke Pulau Jawa.

Menurut Nasaruddin, bukti-bukti historis yang kuat mencatat peran Buton dalam penyebaran Islam di kepulauan Nusantara. Kesultanan Buton yang berdiri kokoh selama berabad-abad telah menjadi mercusuar peradaban Islam di kawasan timur Indonesia, melahirkan tradisi keilmuan, kepemimpinan, dan tata nilai yang hingga kini masih hidup dalam keseharian masyarakat Buton.

"Masyarakat Buton memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ini bukan sesuatu yang boleh kita lupakan, apalagi kita abaikan," tegas Nasaruddin di hadapan ratusan peserta halal bihalal yang memenuhi gedung pertemuan tersebut.

Ia mendorong seluruh masyarakat Buton, khususnya generasi muda diaspora yang kini hidup dan berkarya di Jabodetabek, untuk tidak memutus hubungan dengan akar sejarah dan warisan leluhur mereka. Memahami sejarah Buton, kata Menag, adalah bagian dari tanggung jawab moral kepada generasi sebelumnya sekaligus bekal penting untuk membangun masa depan.

Salah satu pesan paling kuat yang disampaikan Menag Nasaruddin dalam kesempatan itu adalah soal makna sejati halal bihalal yang selama ini kerap dipahami secara sempit oleh masyarakat.

Menurut Nasaruddin, banyak orang mengira halal bihalal hanyalah tradisi yang melekat pada momentum Idulfitri semata — sebuah ritual tahunan saling bersalaman dan bermaaf-maafan yang berakhir begitu bulan Syawal berlalu. Pandangan itu, tegasnya, perlu diluruskan.

"Halal bihalal jangan hanya dikaitkan dengan Idul Fitri. Sejatinya, halal bihalal erat kaitannya dengan kasih sayang. Ia bukan sekadar seremonial, tetapi spirit yang harus hidup sepanjang waktu," ujar Nasaruddin.

Ia menjelaskan bahwa esensi halal bihalal adalah mempererat ukhuwah persaudaraan sejati yang melampaui batas suku, daerah, bahkan waktu. Dalam konteks masyarakat Buton yang tersebar di berbagai penjuru negeri, semangat itulah yang menjadi perekat identitas dan kebersamaan.

Menag berharap momentum halal bihalal tahun ini tidak hanya menjadi ajang bernostalgia, tetapi benar-benar menggerakkan hati untuk saling memaafkan, saling menguatkan, dan bersama-sama membangun kontribusi nyata bagi tanah air maupun daerah asal.

Pesan lain yang tak kalah penting disampaikan Menag Nasaruddin adalah peringatan keras terhadap bahaya perpecahan yang kerap dipicu oleh kepentingan politik. Ia menekankan bahwa persatuan masyarakat Buton dan bangsa Indonesia secara keseluruhan adalah aset yang tidak ternilai dan harus dijaga dengan sepenuh hati.

Nasaruddin mengakui bahwa dinamika politik di Indonesia kerap memanfaatkan sentimen kedaerahan, kesukuan, bahkan keagamaan sebagai alat untuk memecah belah kelompok masyarakat. Masyarakat Buton, yang dikenal sebagai komunitas yang kuat dalam nilai persaudaraan dan gotong royong, dimintanya untuk tidak mudah terjebak dalam pusaran kepentingan tersebut.

"Jangan mudah terpecah belah oleh kepentingan politik. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu merobek persaudaraan yang telah kita jaga selama berabad-abad," pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa budaya Buton secara inheren mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Pancasila, persaudaraan, gotong royong, dan saling mengangkat satu sama lain. Nilai-nilai itu, kata Menag, justru adalah kekuatan terbesar yang dimiliki masyarakat Buton dan harus terus dipupuk di mana pun mereka berada.

Lebih jauh, Menag Nasaruddin juga menyinggung pentingnya menjaga identitas budaya asli Buton, terutama di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang bergerak begitu cepat. Bagi masyarakat diaspora yang hidup di kota besar seperti Jakarta, godaan untuk meninggalkan akar budaya bisa datang dari berbagai arah.

Menurut Nasaruddin, identitas budaya bukan hambatan untuk maju, melainkan justru fondasi yang membuat seseorang tetap kokoh di tengah perubahan. Masyarakat Buton yang dikenal gemar merantau dan memiliki semangat juang tinggi, katanya, justru semakin perlu memperkuat akar budaya sebagai kompas dalam mengarungi kehidupan di perantauan.

"Jaga budaya asli Buton. Jangan biarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur kita terkikis oleh pengaruh luar," tegasnya.

Ia secara khusus menyerukan kepada generasi muda Buton untuk aktif memahami, mempelajari, dan melestarikan warisan Kesultanan Buton baik dalam bentuk tradisi, kearifan lokal, maupun semangat keilmuan yang pernah menjadi kebanggaan peradaban Buton di masa lampau.

Halal bihalal ini sendiri menjadi bukti nyata dari semangat kebersamaan yang digemakan Menag Nasaruddin. Acara yang diinisiasi oleh Diaspora Masyarakat Buton se-Jabodetabek itu berhasil menghimpun dana swadaya sebesar Rp180 juta, sepenuhnya dari partisipasi masyarakat tanpa bergantung pada sumber luar. Sebuah capaian yang mencerminkan betapa kuatnya solidaritas komunitas Buton di perantauan.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Penasehat Diaspora Buton Drs. Laode Makbudu, perwakilan anggota DPR RI, serta tokoh-tokoh masyarakat Buton dari berbagai latar belakang. Laporan panitia disampaikan oleh Ketua Panitia Suhardin Sulaiman, SH.,MH, yang mengapresiasi seluruh pihak yang memberikan dukungan moral maupun material demi suksesnya acara.

Dengan mengusung tema "Mempererat Silaturahmi, Menjaga Warisan Kesultanan Buton", acara ini diharapkan bukan hanya menjadi perayaan tahunan semata, tetapi benar-benar menjadi titik tolak bagi masyarakat Buton untuk terus bergerak maju — dengan identitas yang kuat, persaudaraan yang kukuh, dan kontribusi nyata bagi Indonesia. (Zikry)
Share:

Timnas Indonesia Satu Grup dengan Vietnam, Timor Leste dan Myanmar di Piala AFF U-19

Pembagian grup Piala AFF U-19 digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. (Dok. Kemenpora)

Medan, WaraWiri.net - Timnas Indonesia dipastikan tergabung dalam Grup A ASEAN U-19 Boy’s Championship 2026 atau Piala AFF U-19. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. 

Pembagian grup tersebut dilakukan melalui proses drawing yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/5). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden AFF Khiev Sameth, serta Pelatih Timnas U-19 Nova Arianto.

Sementara, Grup B dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan Grup C diisi Australia, Kamboja, dan Filipina. 

Pelatih Nova Arianto menyambut positif drawing ini. Menurutnya, hasil undian itu akan mendongkrak semangat para pemain untuk menunjukkan kualitasnya. 

“Hasil drawing pastinya sangat kompetitif dan baik untuk tim, karena Piala AFF U-19 menjadi bagian proses kami. Ya ini jadi motivasi ekstra bagi anak-anak,” ujarnya. 

Seperti diketahui, Sumatera Utara menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan turnamen internasional tersebut yang akan berlangsung pada 1-14 Juni 2026 mendatang.

Pemerintah Provinsi Sumut sudah menyiapkan beberapa stadion untuk venue pertandingan, yaitu Stadion Utama Sumut dan Stadion Teladan Medan. 

Selain itu, sejumlah stadion pendukung juga disiapkan yaitu Stadion Madya Atletik, Stadion Mini Pancing, Lapangan Kebun Bunga, dan Lapangan Cadika sebagai venue latihan. (Remond)
Share:

Ratusan Handphone Ilegal Dimusnahkan, Ditjenpas Sultra Perkuat Pemberantasan Barang Terlarang

Ratusan Handphone Ilegal Dimusnahkan, Ditjenpas Sultra Perkuat Pemberantasan Barang Terlarang. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tenggara, WaraWiri.net - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tenggara (Sultra) musnahkan ratusan handphone ilegal beserta berbagai hasil razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) se-Sultra, Jumat (8/5). 

Pemusnahan dilakukan secara terbuka di Lapas Kelas IIA Kendari dan disaksikan unsur Kodim 1417/Kendari, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta mahasiswa.

Barang yang dimusnahkan meliputi handphone ilegal, charger, kabel data, powerbank, headset, dan berbagai barang terlarang lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelaksanaan Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan yang diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sultra.

Kepala Kanwil Ditjenpas Sultra, Sulardi, menegaskan bahwa pemusnahan barang sitaan menjadi bukti nyata keseriusan jajaran Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran alat komunikasi ilegal di dalam Lapas dan Rutan.

“Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga marwah Pemasyarakatan. Tidak boleh ada toleransi terhadap peredaran handphone ilegal, narkoba, maupun praktik penipuan di dalam Lapas dan Rutan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Kanwil Ditjenpas Sultra serius mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas,” tegas Sulardi.

Menurutnya, penggunaan handphone ilegal di dalam Lapas berpotensi memicu berbagai tindak pidana, mulai dari penipuan hingga peredaran narkoba. Karena itu, pengawasan dan razia rutin akan terus diperkuat di seluruh UPT Pemasyarakatan di Sultra.

Sementara itu, Kepala Lapas Kendari, Mukhtar, mengatakan pelaksanaan kegiatan yang dipusatkan di Lapas Kendari menjadi momentum memperkuat sinergi dan pengawasan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Pemasyarakatan.

“Pemberantasan handphone ilegal dan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Sinergi antara petugas Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, stakeholder, hingga masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan Lapas yang aman dan bersih dari gangguan keamanan,” ujarnya.

Selain pemusnahan barang sitaan, kegiatan juga dirangkaikan dengan tes urine bagi petugas sebagai bentuk penguatan pengawasan internal sekaligus upaya memastikan seluruh jajaran Pemasyarakatan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan integritas, kewaspadaan, dan pengawasan guna menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik menyimpang. (Dinda)
Share:

Seminar Nasional Pemasyarakatan 2026 Dorong Transformasi Sistem Hukum Pidana Humanis dan Berkeadilan

Seminar Nasional Pemasyarakatan 2026 Dorong Transformasi Sistem Hukum Pidana Humanis dan Berkeadilan. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I) menyelenggarakan Seminar Nasional Pemasyarakatan Tahun 2026 dengan tema “Transformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru”, Rabu (6/5).

Berpusat di Auditorium Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, forum tersebut menjadi ruang menyamakan persepsi, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan aturan hukum baru.

Seminar nasional tersebut menjadi bagian dari kontribusi P3I dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan Tahun 2026, sekaligus merespons implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan hukum pidana bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan sebuah transformasi besar.

“Sebagaimana kita ketahui, sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi mengimplementasikan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Langkah ini bukan sekedar pembawaan regulasi di atas kertas, melainkan sebuah revolusi paradigma,” ujarnya.

Menteri Agus turut menyoroti tantangan besar sistem Pemasyarakatan saat ini. Pihaknya menekankan pentingnya penerapan prinsip ultimum remedium dalam konteks transformasi Pemasyarakatan.

”Selama puluhan tahun sistem hukum kita terjebak dalam pendekatan retributif. Tidak dapat dipungkiri, pendekatan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia, serta melekatnya stigma sosial yang ada kepada para mantan Warga Binaan,” ujar Menteri Agus.

Data menunjukkan bahwa per tanggal 30 April 2026, jumlah Warga Binaan yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mencapai 271.602 orang. Adapun total kapasitas ideal Lapas dan Rutan hanya mampu menampung 147.376 penghuni. Hal tersebut menunjukkan kondisi nyata terjadinya kelebihan penghuni yang mencapai 85%.

Maka dari itu, transformasi hukum pidana berupaya menjadikan pemenjaraan bukan solusi yang utama dalam menghukum pelaku tindak pidana. Pemenjaraan merupakan solusi terakhir, sehingga fokus utama terletak pada upaya mengembalikan kondisi semula dan juga pembinaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Panitia Seminar Nasional, Mardjoeki, dalam laporannya turut menegaskan bahwa tema seminar mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana nasional.

“Transformasi penegakan hukum pidana kita menghadirkan perubahan mendasar. Jika pada KUHP lama menitik perhatian pada asas retributif atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan, pada KUHP baru mengedepankan asas restoratif dan korektif yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial,” urainya.

Forum seminar nasional dalam hal ini menghadirkan berbagai narasumber, antara lain Wakil Menteri Hukum RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, akademisi, serta perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai latar belakang, serta diikuti oleh berbagai peserta secara daring.

Seminar Nasional Pemasyarakatan tahun 2026 ini menjadi penanda penting bahwa transformasi hukum pidana Indonesia bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan perubahan cara pandang dalam memperlakukan manusia dan keadilan. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, hasil forum ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan dan praktik pemasyarakatan yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga sistem hukum Indonesia tidak hanya menghadirkan kepastian, tetapi juga keadilan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat. (Alfi)
Share:

Kerja Sama Indonesia dan Filipina untuk Perkuat Rantai Pasok Mineral Kritis Global

Kerja Sama Indonesia dan Filipina untuk Perkuat Rantai Pasok Mineral Kritis Global. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Filipina, WaraWiri.net - Di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) di Cebu, Filipina, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina (Secretary of Trade and Industry) Hon.

Maria Cristina A. Roque menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5). Forum bisnis tingkat tinggi ini digelar bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48, serta menjadi tindak lanjut konkret dari pembahasan kerja sama ekonomi regional dalam KTT AECC ke-27 yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026.

Indonesia dan Filipina: Poros Tak Terpisahkan dalam Nikel Global

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6% produksi nikel global pada 2025. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 66,7% atau 2,6 juta ton dan Filipina sebanyak 6,9% atau 270.000 ton. Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5% cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton, sementara Filipina memiliki 3,4% atau 4,8 juta ton.

Hubungan dagang kedua negara juga semakin erat. Sepanjang 2025, total nilai ekspor Indonesia ke Filipina mencapai USD10,22 miliar atau setara dengan 8,4% dari total nilai impor Filipina, menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina setelah Tiongkok dan Jepang. Secara keseluruhan, Filipina merupakan mitra dagang strategis yang krusial bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk komoditas energi dan produk otomotif.

“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Menko Airlangga.

Lingkup Kerja Sama yang Komprehensif

Nota Kesepahaman antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang, meliputi (i) Pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global, (ii) Pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari side product (produk sampingan) industri pengolahan, dan (iii) Pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang sangat masif, dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai USD9,73 miliar di 2025. Proyeksi investasi hingga USD47,36 miliar dan penyerapan 180.600 tenaga kerja ditargetkan tercapai pada 2030. Smelter-smelter tersebut membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg) tepat yang dapat dipenuhi dari bijih nikel Filipina melalui proses blending.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita. Hal ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN,” tambah Menko Airlangga.

Nikel untuk Ketahanan Energi dan Peran Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya. Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat daya saing industri nikel, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis. KEK dapat menjadi lokomotif bagi investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, serta pusat inovasi teknologi hilirisasi yang berstandar internasional. (Tedy)
Share:

Wamen LH Ajak Siswa Sekolah Rakyat Jakarta Timur Kejar Target Pilah Sampah 100%

Wamen LH Ajak Siswa Sekolah Rakyat Jakarta Timur Kejar Target Pilah Sampah 100%. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mengajak para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 9 Cipayung, Jakarta Timur, untuk memilah sampah sebagai dukungan terhadap target Jakarta memilah sampah 100%.

“Presiden sudah memberi target 2029 semua sampah di Indonesia terkelola 100%, untuk itu Gubernur Jakarta juga akan deklarasi pilah sampah 100%, tanpa partisipasi teman-teman semua, tidak mungkin sampah itu bisa tertangani dengan baik. Kami ingin bantuan adik-adik semua untuk mulai memilah sampah, dari lingkungan sendiri,” ujar Wamen Diaz.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan yang dilakukan Wamen Diaz. Dalam kunjungan tersebut, Wamen Diaz memberikan bantuan sarana dan prasana pengelolaan sampah organik berupa 5 unit komposter.

“Kami KLH memberikan bantuan komposter, supaya paling tidak sampah organik bisa selesai di sini, ga perlu dibawa ke Bantargebang”.

Selain komposter, Wamen Diaz juga menyerahkan sejumlah tumbler kepada siswa serta Buku Saku Pengelolaan Sampah di Sekolah dan Modul Pengelolaan Sampah Pendidikan Berasrama kepada pihak sekolah untuk mendukung pengelolaan sampah dari hulu.

“Mohon Bu Kepala Sekolah agar komposter dan tumbler ini digunakan dengan baik, supaya para pelajar terus menggunakan itu, tidak membuang-buang sampah sembarangan, dan tidak membuang sampah tanpa pengelolaan,” jelas Wamen Diaz.

SRMA 9 Jakarta Timur adalah salah satu Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi sejak Juli 2025 dengan total 50 siswa kelas X. Sebagai sekolah dengan predikat Menuju Sekolah Adiwiyata. Kepala Sekolah SRMA 9 Jakarta Timur, Kundriyah, menyampaikan bahwa SRMA 9 Jakarta Timur telah mendorong etika lingkungan kepada para siswa.

“Sekolah kami telah memasukan materi kelestarian lingkungan dalam mata pelajaran, melakukan program reduksi plastik dan komposter sekolah, dan memberikan setiap kelompok siswa tanggung jawab pada satu pohon atau tanaman,” ujar Kundriyah.

Salah satu siswi SRMA 9 Jakarta Timur, Nazila Barqiah Harum, mengungkapkan pengalaman bersekolah di Sekolah Rakyat ini telah menumbuhkan kesadaran tentang lingkungan.

“Dulu, saya tipikal orang yang biasa aja tentang lingkungan. Semenjak saya sekolah di sini dan mendapat pengajaran caranya memilah sampah dengan benar, saya menjadi paham tentang kebersihan untuk kita,” terang Nazila.

Dalam kunjungan ini Wamen Diaz menegaskan komitmen KLH/BPLH untuk melakukan pembinaan agar SRMA 9 bisa mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata ke depannya. “Kita akan berikan pendampingan agar sekolah ini bisa mengolah sampah semakin baik lagi. Kita perhatikan supaya sekolah ini bisa mendapat Sekolah Adiwiyata”. (Putra)
Share:

OJK sebut Tren Penurunan Suku Bunga Kredit Masih Berlanjut

OJK sebut Tren Penurunan Suku Bunga Kredit Masih Berlanjut. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tren penurunan suku bunga kredit perbankan masih akan berlanjut seiring dengan penurunan suku bunga acuan dan membaiknya struktur pendanaan industri perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan rerata tertimbang suku bunga Kredit Rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen, menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen.

“Penurunan suku bunga kredit terutama terjadi pada kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi, sejalan dengan penurunan biaya dana dan kebijakan penurunan BI Rate dalam setahun terakhir," kata Dian.

Dian menjelaskan penurunan BI Rate dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026 turut mendorong penurunan rerata tertimbang suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah menjadi 2,66 persen.

“Secara umum, transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga kredit memerlukan jeda waktu tertentu. Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan masih berada dalam tren menurun," ujar Dian.

Namun demikian, Dian menegaskan penyesuaian suku bunga kredit pada masing-masing bank akan sangat bergantung pada strategi bisnis dan struktur biaya dana (cost of fund/CoF) masing-masing bank.

“OJK terus mengimbau perbankan agar secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunga kredit dengan tetap memperhatikan kondisi pasar dan menjaga rasio keuangan yang sehat," ujarnya.

Di tengah tren penurunan suku bunga tersebut, OJK menilai kondisi likuiditas perbankan nasional masih memadai untuk mendukung penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, meskipun dinamika ekonomi global dan domestik masih berkembang.

Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit perbankan ke depan tetap akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan iklim investasi.

“Sinergi antara pemerintah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan penyaluran kredit yang sehat serta produktif dapat terus berlangsung," kata Dian.

Di sisi lain, prospek ekonomi domestik masih berada pada zona optimistis. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 122,89 dan PMI Manufaktur Indonesia yang tetap ekspansif di level 50,1.

“Indikator tersebut menunjukkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional masih terjaga dengan baik sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit perbankan ke depan," ujar Dian.

Dalam menghadapi situasi volatilitas ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah, Dian menyatakan OJK akan memperketat pengawasan terhadap setiap individu bank serta mempertajam analisis terhadap setiap potensi risiko terhadap bank.

OJK juga meminta perbankan untuk terus memperkuat mitigasi risiko melalui pelaksanaan stress test dengan berbagai skenario.

“Perbankan perlu melakukan identifikasi risiko secara dini dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur," kata Dian.

Sementara itu, posisi undisbursed loan perbankan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.527,46 triliun atau meningkat 7,35 persen dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp2.354,50 triliun. Adapun undisbursed loan merupakan fasilitas pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur, antara lain karena pertimbangan siklus bisnis, progres penyelesaian proyek, maupun pengelolaan arus kas perusahaan.

“Meski secara nominal meningkat, persentase undisbursed loan terhadap total kredit menurun dari 29,77 persen menjadi 29,19 persen. Hal ini menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembiayaan produktif dan mendorong pertumbuhan sektor riil," kata Dian.

Menurut Dian, undisbursed loan ke depan akan mengalami penurunan seiring penyesuaian strategi bisnis perbankan dan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

“Kami optimistis industri perbankan nasional tetap memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi dinamika global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai, tren penurunan suku bunga kredit, serta sinergi kebijakan antara pemerintah, regulator, dan industri jasa keuangan, perbankan diharapkan dapat terus memperkuat fungsi intermediasi secara sehat, prudent, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Dian. (Muh)
Share:

Hasil Rapat Berkala KSSK II 2026: Kondisi Sistem Keuangan Tetap Terjaga, di Tengah Ketidakpastian Global

Hasil Rapat Berkala KSSK II 2026: Kondisi Sistem Keuangan Tetap Terjaga, di Tengah Ketidakpastian Global. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah.

Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. 

Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain. (Ros)
Share:

Pertamina Perkuat Aliansi Strategis untuk Dorong Inovasi Digital di Sektor Hulu Migas

Pertamina Perkuat Aliansi Strategis untuk Dorong Inovasi Digital di Sektor Hulu Migas. (Dok. Pertamina)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan memperluas kolaborasi global guna mendorong peningkatan kinerja di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Sebagai bagian dari agenda strategis di Houston, Amerika Serikat, Pertamina dan Halliburton menyelaraskan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja operasi hulu.

Penyelarasan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Februari antara PT Pertamina (Persero) dan Halliburton, dengan fokus pada area prioritas kerja sama serta pengembangan jalur implementasi yang lebih konkret.

Kedua pihak fokus pada dua area prioritas, yaitu optimalisasi keekonomian multistage fracturing (MSF) serta percepatan monetisasi sumber daya migas non-konvensional Indonesia dengan memanfaatkan pengalaman operasional Halliburton di Amerika Serikat.

Oki menyampaikan bahwa teknologi digital dan model eksekusi yang telah teruji di lapangan menjadi kunci dalam membuka potensi reservoir yang kompleks di Indonesia.

“Pertamina berfokus pada penerapan teknologi dan model operasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja hulu. Melalui kolaborasi dengan pemimpin teknologi global seperti Halliburton, kami menargetkan optimalisasi keekonomian MSF serta percepatan pengembangan sumber daya non-konvensional di Indonesia,” ujarnya.

Dari pihak Halliburton, Senior Vice President of Production Enhancement, Eric Holley, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan produksi Pertamina.

"Halliburton berkomitmen kuat untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam meningkatkan produksi migas Indonesia. Kami siap menghadirkan kapabilitas terbaik kami di bidang fracturing dan production enhancement untuk mendukung Pertamina dalam memonetisasi Low Quality Reservoirs melalui MSF, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekosistem sumber daya non-konvensional Indonesia secara lebih luas,” ujarnya.

Sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman, Pertamina dan Halliburton juga menjajaki sejumlah inisiatif kerja sama ke depan, termasuk pemanfaatan agentic AI untuk interpretasi bawah permukaan dan pemodelan reservoir, pengembangan Unconventional Early Development Concept (EDC) dengan fokus pada optimalisasi desain fracturing, Multi-Lateral Drilling and Completion, Integrated Asset Management untuk lapangan mature, serta berbagai program berbasis teknologi lainnya guna mendukung efisiensi dan peningkatan produksi hulu.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program percontohan, alih teknologi, serta pengembangan kapabilitas di bidang pemboran, penyelesaian sumur, optimasi produksi, dan operasi hulu berbasis digital.

Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi yang terstruktur dengan Halliburton guna meningkatkan efisiensi, memperkuat kapabilitas teknis, serta mendukung ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang. (Ilham)
Share:

Kemenperin Resmikan Pabrik Kawat Baja Rp300 Miliar di Subang guna Tekan Impor

Kemenperin Resmikan Pabrik Kawat Baja Rp300 Miliar di Subang guna Tekan Impor. (Dok. Kemenperin)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus mendorong transformasi dan kemandirian industri logam nasional melalui peningkatan investasi. Pada acara Grand Opening yang diselenggarakan di Subang, 6 Mei 2026, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza mengapresiasi dan meresmikan langsung fasilitas produksi kawat besi galvanis milik PT Beka Wire Indonesia.

"Semoga dengan berdirinya pabrik ini dapat menambah kemandirian industri besi baja nasional, khususnya pada produk kawat, serta dapat memperdalam struktur industri penggunanya seperti pada sektor industri lainnya, otomotif, pertanian, energi dan konstruksi," ujarnya.

PT Beka Wire Indonesia mencatatkan realisasi investasi mencapai Rp 300 miliar, dengan potensi peningkatan hingga Rp 500 miliar. Pabrik ini memiliki rencana kapasitas produksi sebesar 36.000 ton per tahun, yang memproduksi jenis kawat coated wire (hot dip galvanized, zinc-aluminium, bezilum) dan non-coated wire.

Sebagai komitmen memperluas pasar global, 40 persen dari total produksi tersebut dialokasikan untuk diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa, dan Australia.

Investasi ini menjadi angin segar di tengah tantangan neraca perdagangan komoditas kawat besi dan baja. Dalam lima tahun terakhir (2021-2025), kinerja ekspor produk kawat besi dan baja menunjukkan tren penurunan. Volume ekspor komoditas ini merosot 48,5%, dari 22.225 ton pada tahun 2021 menjadi 11.442 ton pada tahun 2025.

Sementara itu, impor justru mengalami peningkatan tipis, yang menyebabkan defisit melebar dari -113.567 ton (2021) menjadi -132.221 ton (2025). Penurunan yang signifikan juga terjadi secara khusus pada produk kawat besi baja lapis galvanis.

Oleh karena itu, Wamenperin menegaskan bahwa langkah PT Beka Wire Indonesia akan sangat mendukung peningkatan nilai tambah industri logam dalam negeri, mendorong substitusi impor, dan memperluas kapasitas produksi nasional.

Kehadiran pabrik baru ini juga selaras dengan capaian positif sektor Industri Pengolahan (IP) yang terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada Triwulan I Tahun 2026, sektor IP tumbuh sebesar 5,04%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (4,55%).

Khusus untuk investasi pada industri logam dasar, realisasinya mencapai Rp 64,88 triliun pada Triwulan – I Tahun 2026, yang menyumbang sekitar 13% dari total investasi nasional.

Guna menjaga iklim usaha yang kondusif dan memperkuat daya saing industri baja nasional secara berkelanjutan, Pemerintah terus menjalankan kebijakan strategis melalui enam pilar utama yang saling terintegrasi, pertama melalui Perlindungan Pasar, melalui instrumen trade remedies dan pengendalian impor, termasuk Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) guna melindungi industri nasional dari praktik perdagangan tidak adil.

Kedua, Kebijakan Energi, kepastian volume dan harga melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk mengendalikan biaya produksi. Ketiga, Penerapan Standar, Kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk baja hilir untuk meningkatkan mutu dan melindungi konsumen.

Pilar keempat, Penguatan Pohon Industri, menjamin stabilitas dan ketersediaan bahan baku dari hulu hingga hilir. Kelima, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penyerapan produk baja nasional difokuskan pada Proyek Strategis Nasional. Dan pilar terakhir, Insentif Fiskal dan Investasi, penyediaan fasilitas Tax Allowance, Tax Holiday, serta Masterlist bahan baku untuk menarik investasi.

Sebagai langkah konkret pengendalian, Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Regulasi ini berfungsi mengendalikan arus impor untuk kebutuhan bahan baku maupun barang modal.

"Kami berharap, kehadiran pabrik ini dapat menjadi pendorong transformasi industri logam nasional menuju industri yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan," katanya. Faisol juga meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri akan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok global industri logam. (Junaedi)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING