Pemkot Bandung Imbau Warga Waspada Modus Peretasan Kontak Hotel di Google

Pemkot Bandung Imbau Warga Waspada Modus Peretasan Kontak Hotel di Google. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pemesanan hotel secara daring, menyusul ditemukannya dugaan peretasan pada informasi kontak sejumlah hotel yang tampil di platform Google.

Modus yang teridentifikasi adalah perubahan tautan kontak menuju WhatsApp pada laman informasi hotel, sehingga komunikasi calon tamu tidak lagi terhubung ke pihak resmi hotel, melainkan diarahkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam komunikasi tersebut, diduga calon tamu diminta melakukan transfer pembayaran pemesanan ke rekening yang dikendalikan pelaku.

Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi pemesanan kamar hotel.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat melakukan pemesanan hotel secara daring. Pastikan berkomunikasi melalui kontak resmi hotel. Untuk sementara waktu, masyarakat dapat menggunakan platform Online Travel Agent atau menghubungi langsung nomor telepon lokal hotel yang bersangkutan,” ujarnya.

Saat ini, proses pemulihan dan penelusuran tengah dilakukan guna mengembalikan informasi kontak hotel ke kondisi semula dan mencegah potensi penyalahgunaan lebih lanjut.

Pemkot Bandung juga meminta pengelola hotel untuk segera memeriksa informasi kontak yang tampil di mesin pencarian, serta menginformasikan kepada tamu melalui kanal resmi masing-masing.

Masyarakat diharapkan tidak langsung melakukan transfer pembayaran apabila komunikasi terjadi melalui nomor yang mencurigakan, serta melakukan verifikasi ulang melalui saluran resmi hotel.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan dengan memanfaatkan celah peretasan pada informasi digital. (Muh)

Share:

Read More

Pemprov DKI Hadirkan Festival Imlek Jakarta 2026, Perkuat Harmoni dan Semarakkan Ibu Kota

Pemprov DKI Hadirkan Festival Imlek Jakarta 2026, Perkuat Harmoni dan Semarakkan Ibu Kota. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno menghadiri Festival Imlek Jakarta 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), pada Jumat (13/2) malam. Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga meninjau persiapan dekorasi perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Gubernur Pramono menyampaikan, penyelenggaraan Festival Imlek Jakarta 2026 merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam merawat keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Ibu Kota.

“Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, dan kota bagi siapa pun. Semua agama yang diakui pemerintah, termasuk perayaan Imlek, dirayakan bersama di Jakarta,” ujarnya.

Gubernur Pramono menegaskan, masyarakat Tionghoa memiliki kontribusi besar dalam pembentukan budaya Betawi. Akulturasi budaya tersebut menjadi salah satu kekuatan Jakarta sebagai kota yang kaya akan keberagaman.

“Warga Tionghoa memiliki kontribusi yang luar biasa dalam adat Betawi. Akulturasi inilah yang menjadikan Jakarta sebagai kota yang penuh warna, terlihat dari tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakatnya,” tambahnya.

Gubernur Pramono juga mengapresiasi penampilan Simfoni Imlek Jakarta yang menghadirkan ensambel kolosal sekitar 50 alat musik Tionghoa dan melibatkan berbagai komunitas lintas budaya. Ia menyoroti keterlibatan komunitas Jawa, Betawi, dan Sunda yang membawakan lagu-lagu berbahasa Mandarin sebagai simbol nyata harmoni dalam keberagaman.

Festival Imlek Jakarta di Bundaran HI berlangsung pada 13–17 Februari 2026. Kegiatan ini menampilkan 3D lantern 12 shio, harmony lantern walk, pagoda LED Cahaya Harmoni, God of Fortune Cai Sen Ye, liong dance, parade barongsai, hingga pertunjukan laser.

Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan rangkaian kegiatan perayaan Imlek 2026 lainnya, antara lain Lomba Dekorasi Imlek Jakarta yang diikuti sekitar 98 gedung dan berlangsung hingga 17 Februari 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperindah wajah kota serta menghadirkan suasana Imlek di berbagai sudut Jakarta.

Rangkaian kegiatan berikutnya meliputi Festival Pecinan Jakarta yang akan digelar pada 15–17 Februari 2026 di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Harmoni Jakarta powered by Jakarta City Branding pada 15–17 Februari 2026 di Blok M Hub, serta Semarak Imlek Nasional yang dimeriahkan dengan video mapping di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Tak hanya itu, Jakarta Light Festival Chinese New Year Edition akan digelar pada 16–17 Februari 2026 di Kota Tua Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan Festival Kelenteng Jakarta dengan melibatkan kelenteng-kelenteng di Jakarta untuk menampilkan semarak perayaan Imlek. Puncak rangkaian kegiatan akan ditutup dengan perayaan Cap Go Meh pada 3 Maret 2026 di kawasan Pecinan Glodok. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Pemprov DKI Jakarta, BUMD, pemerintah pusat, BUMN, hingga sektor swasta.

 

“Semua kegiatan ini berlangsung atas kerja sama semua pihak. Inilah semangat kolaborasi untuk menghadirkan perayaan Imlek yang meriah dan inklusif di Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.

Sementara itu, usai meninjau persiapan lomba dekorasi gedung di kawasan SCBD, Wagub Rano menjelaskan, lomba dekorasi Imlek menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan estetika kota sekaligus memperkuat nilai toleransi.

“Kita menyelenggarakan lomba dekorasi Imlek dengan melibatkan pengelola gedung. Ini bertujuan meningkatkan keindahan dan estetika kawasan pedestrian, sekaligus memperkuat harmoni dalam keberagaman melalui akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi yang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Wagub Rano menambahkan, pemasangan dan lomba dekorasi Imlek dilaksanakan pada 19 Januari hingga 17 Februari 2026, dengan penilaian pada 12 dan 17 Februari 2026. Kegiatan ini diharapkan semakin menegaskan Jakarta sebagai melting pot harmoni dan keberagaman, sebagaimana tercermin di kawasan SCBD dan berbagai titik lainnya di Ibu Kota. (Alif)

Share:

Read More

PT Pelita Air Service Rampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai

PT Pelita Air Service Rampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai. (Dok. Pertamina)

Dumai, WaraWiri.net - PT Pelita Air Service, melalui lini bisnis airport management secara resmi telah merampungkan reaktivasi operasional Bandara Pinang Kampai Dumai. Langkah strategis ini mencakup kesiapan infrastruktur yakni landasan pacu sepanjang 1.800 meter untuk melayani penerbangan reguler dan charter dengan fokus rute domestik.

Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, menyampaikan bahwa reaktivasi Bandara Pinang Kampai merupakan manifestasi nyata dari komitmen Perusahaan dalam memperkuat ekosistem transportasi udara nasional melalui sinergi lintas pemangku kepentingan yang solid.

“Sinergi yang kami jalin dengan Pemerintah Kota Dumai, Kementerian Perhubungan, AirNav dan BMKG menjadi hal yang esensial dalam proyek reaktivasi Bandara Pinang Kampai. Kami dan seluruh pemangku kepentingan berada dalam komitmen yang sama untuk meningkatkan konektivitas udara nasional, khususnya di wilayah Sumatra,” ujar Dendy Kurniawan.

Dirinya turut menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Kota Dumai diarahkan pada keberlanjutan operasional bandara untuk jangka panjang.

"Pemerintah Kota Dumai telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembukaan rute-rute seperti Dumai–Padang, Dumai–Pekanbaru, Dumai–Medan, Dumai–Batam, Dumai–Jakarta, dan rute strategis lainnya bagi maskapai-maskapai yang berminat," ungkap Dendy.

Ia melanjutkan bahwa keberhasilan reaktivasi Bandara Pinang Kampai juga tak luput dari dukungan Kementerian Perhubungan, yakni melalui Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan, serta AirNav Indonesia sebagai BUMN penyelenggara layanan navigasi penerbangan.

"Bandara Pinang Kampai dapat beroperasi kembali secara resmi tentunya berlandaskan Sertifikat Bandar Udara dan Sertifikat Pelayanan Navigasi dan Komunikasi Penerbangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan AirNav Indonesia, yang selaras dengan Civil Aviation Safety Regulations (CASR)," jelasnya.

Kemudian, dirinya juga mengatakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga turut andil dalam mendukung reaktivasi bandara ini.

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga turut memberikan dukungan teknis melalui instalasi perangkat barometer untuk memastikan akurasi data di area bandara. Hal ini penting dalam menjamin keselamatan penerbangan," ucap Dendy.

Bandara Pinang Kampai Dumai merupakan aset milik PT Pertamina (Persero). Sebagai anak usaha Pertamina, PT Pelita Air Service dengan lini bisnis airport management yang dimilikinya, memastikan Bandara Pinang Kampai akan dikelola secara optimal. Perusahaan juga terus berupaya agar pengembangan bandara ini dapat senantiasa adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Dumai dan sekitarnya. (Fathi)

Share:

Read More

Wapres Serap Aspirasi Pelaku Usaha Pariwisata, Pastikan Negara Hadir untuk Solusi Bersama

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana saat membuka pertemuan dengan 74 pelaku usaha pariwisata Tanah Air dan pemerintah daerah di Poltekpar Bali. (Dok. Kemenpar)

Bali, WaraWiri.net - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggelar pertemuan dengan 74 pelaku usaha pariwisata Tanah Air dan pemerintah daerah.

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi penyampaian aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mendengar langsung tantangan, peluang, dan masukan strategis dari pengembangan pariwisata nasional, khususnya Bali. 

"Jadi kemarin (bulan Januari) kita sudah rakor, tapi itu untuk pariwisata secara nasional. Hari ini khusus membahas Bali. Untuk itu hari ini kita undang teman-teman dari asosiasi yang bekerja dan fokus di sektor pariwisata," kata Wakil Presiden Gibran dalam acara Silaturahmi Wakil Presiden RI dengan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di Poltekpar Bali, Jumat (13/2/2026). 

Beberapa isu yang disampaikan para pelaku usaha pariwisata kepada Wakil Presiden Gibran di antaranya pengembangan infrastruktur dan destinasi di 10 destinasi prioritas; peningkatan keselamatan wisata dengan pelatihan dan identifikasi kompetensi; perizinan, hingga penanganan sampah. 

Wakil Presiden Gibran pun merespons aspirasi dari pelaku usaha pariwisata. Ia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk bersinergi menangani kendala dalam pengembangan sektor pariwisata.

"Segera kita tindak lanjuti masalah sampah, masalah air, masalah sertifikasi, animal welfare, masalah infrastruktur. Kita ingin ke depan target-target pariwisata juga kita tinggikan terus. Ini kemarin tercapai, tapi harus bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Ini PR-nya masih banyak Bapak/Ibu. Jadi terima kasih sekali untuk masukannya," kata Wakil Presiden Gibran. 

Wakil Presiden Gibran menjelaskan Bali memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia, mengingat hampir 45 persen dari 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui pulau tersebut. 

"Jadi, Bali ini adalah wajah Indonesia. Bali ini adalah kesan pertama Wisman saat tiba di Indonesia. Ini harus kita jaga baik-baik," kata Wapres Gibran. 

Wapres Gibran juga menekankan pentingnya menjaga momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026. Ia menyoroti rentetan hari libur panjang, mulai dari Nataru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah, sebagai momentum emas yang harus dijaga.

Menteri Widiyanti pun mengapresiasi perwakilan pelaku usaha pariwisata yang menyampaikan perspektifnya secara langsung pada hari ini. 

"Kami berharap pandangan yang disampaikan dapat menjadi fondasi penguatan kebijakan untuk pengembangan pariwisata Indonesia yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Menteri Widiyanti. 

Terkait penanganan sampah, Menteri Pariwisata mengungkapkan sedang menyiapkan instalasi pengolahan sampah Waste to Energy (WtE) di tiga daerah, termasuk Bali sebagai salah satu lokasi yang akan memulai proses tersebut pada Maret 2026. 

“Kami harap Pak Gubernur jangan menutup dulu TPA Suwung, sampai program Waste to Energy benar-benar jalan,” kata Menteri Pariwisata menjawab keluhan para pelaku pariwisata di Bali.

Sedangkan untuk harga tiket pesawat domestik tinggi, Menteri Pariwisata mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah menetapkan insentif atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan diskon tiket pesawat 17 hingga 18 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api 30 persen, diskon tiket kapal laut 30 persen, dan bebas tarif jasa pelabuhan angkutan penyeberangan.

Menteri Pariwisata pun mengapresiasi semua masukan yang akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan lintas kementerian/lembaga. 

"Diharapkan sinergi pusat-daerah, dunia usaha, serta pelaku wisata dan UMKM untuk kemajuan pariwisata nasional," kata Menteri Pariwisata. (Dinda)

Share:

Read More

KKP Jamin Mutu Ikan yang Beredar di Masyarakat Selama Ramadan

KKP Jamin Mutu Ikan yang Beredar di Masyarakat Selama Ramadan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan mutu untuk memastikan kualitas produk perikanan yang beredar di masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Pengawasan mutu dilakukan menyeluruh, mulai dari aktivitas produksi di hulu sampai hilir.

“Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap provinsi melaksanakan penguatan pengawasan jelang Ramadan dari hulu sampai hilir, melalui kegiatan surveilan, inspeksi maupun pengujian laboratorium (lab) berbagai parameter keamanan pangan,” tutur Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/2).

Ishartini menjelaskan kegiatan pengawasan jelang Ramadan dilaksanakan mulai pertengahan Januari sampai masuk bulan puasa oleh 46 UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia. Lokus pengawasan di hulu atau produksi primer meliputi surveilan dan inspeksi CBIB atau Cara Budidaya Ikan Yang Baik di tambak-tambak ikan maupun kapal-kapal perikanan penyuplai rantai pasok domestik maupun ekspor. 

Sedangkan di bagian hilir, pengawasan mutu menyasar UPI melalui surveilan/inspeksi HACCP maupun GMP/SSOP. "Beberapa UPT yang telah melakukan kegiatan pengawasan mutu jelang Ramadhan sejak 15 Januari lalu diantaranya Stasiun PPMHKP Bengkulu, Balai PPMHKP Medan II, Stasiun PPMHKP Pontianak, Stasiun PPMHKP Kendari, dan Balai PPMHKP Medan I,” Ishartini merinci.

Kepala Balai PPMHKP Medan I Nandang Koswara menambahkan, pihaknya telah melakukan pengawasan budidaya tambak ikan serta monitoring kondisi perairan Danau Toba. Hasilnya dalam kondisi baik dan laik konsumsi. 

Senada dengan Nandang, Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari Kasrida yang melaksanakan pengawasan mutu ikan di atas kapal di pelabuhan Kendari, hasilnya juga baik. Ikan-ikan berkualitas itu siap memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara selama Bulan Suci.

"Selain inspeksi dan surveilan penerapan standar mutu dan keamanan pangan, uji lab juga dilakukan untuk cegah food borne pathogen berjangkit kepada konsumen diantaranya uji E. Coli, salmonela, listeria serta uji histamin, formalin, serta logam berat dan toksin. Semuanya untuk pastikan masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” tutup Ishartini.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai quality assurance body. Penerapan sanitasi, higiene serta prinsip keamanan pangan pada rantai produksi tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghadirkan produk perikanan yang bermutu, bergizi serta aman konsumsi bagi kebutuhan domestik dan ekspor. (Ilham)

Share:

Read More

Menko PMK Serahkan Stimulan Perbaikan Rumah bagi 86 KK Terdampak Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara

Menko PMK Serahkan Stimulan Perbaikan Rumah bagi 86 KK Terdampak Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara. (Dok. Kemenko PMK)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyerahkan dana stimulan perbaikan rumah kepada 86 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, pada Jumat (13/2/2026).

Bantuan ini merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumahnya dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Penyaluran dilakukan bersamaan dengan penyerahan bantuan bagi sejumlah wilayah terdampak lainnya di Aceh dan Sumatra Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK menegaskan bahwa penyaluran stimulan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Pada hari ini sesuai arahan Bapak Presiden, melalui BNPB disalurkan stimulan untuk pembangunan kembali rumah bapak dan ibu yang rusak. Harapannya dengan adanya bantuan ini bapak ibu bisa segera memperbaiki rumah yang rusak ringan dan rusak sedang secara mandiri dan didukung oleh bantuan-bantuan yang lain sehingga bisa segera kembali ke rumah dan kembali hidup normal,” ujar Menko PMK.

Sebanyak 86 KK penerima manfaat di Tapanuli Utara tersebar di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Sipahutar, Simangumban, Purba Tua, Parmonangan, Pahae Jae, dan Adiankoting. Bantuan diberikan sebesar Rp15 juta untuk kategori rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk kategori rusak sedang, dengan total nilai di Tapanuli Utara mencapai Rp1,95 miliar. Dana disalurkan langsung melalui mekanisme transfer ke rekening masing-masing warga penerima.

Secara keseluruhan, total penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang di Provinsi Sumatra Utara mencapai Rp10,8 miliar. Selain Tapanuli Utara, bantuan juga disalurkan di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 68 KK dengan total Rp1,1 miliar; Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 249 KK dengan total Rp5,4 miliar; serta Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 134 KK dengan total Rp2,3 miliar.

Menko PMK menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga harus membangun lebih baik dan lebih tangguh.

“Atas arahan Bapak Presiden kita tidak hanya harus mengembalikan segera kehidupan masyarakat menjadi normal. Tapi lebih dari itu adalah membangun kembali menjadi lebih baik, lebih tangguh. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat, Pemda, dan bagi kita yang ada di pemerintah pusat,” ujar Pratikno.

Pratikno juga turut mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Kepala Staf Umum TNI Richard Tampubolon, Bupati Tapanuli Utara Jonius Hutabarat, Tenaga Ahli Kepala BNPB Fajar Setyawan, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali, serta perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. (Burhan)

Share:

Read More

Menteri PPPA Ajak Pemuka Agama di Ngada untuk Perkuat Upaya Perlindungan Anak

Menteri PPPA Ajak Pemuka Agama di Ngada untuk Perkuat Upaya Perlindungan Anak. (Dok. Kemen PPPA)

NTT, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak seluruh tokoh agama untuk turut memperkuat sistem perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peran tokoh agama dinilai strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

“Suara dari mimbar-mimbar agama sering kali lebih kuat dari regulasi pemerintah. Saya mengajak para pemuka agama untuk terus menyuarakan pentingnya perlindungan anak dan penghentian kekerasan terhadap perempuan. Kearifan lokal Nusa Tenggara Timur, seperti nilai Lais Manekat dan nilai kekeluargaan lainnya, merupakan fondasi untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan. Mari kita jadikan rumah ibadah sebagai ruang yang ramah anak dan aman bagi perempuan,” ujar Menteri PPPA dalam Pertemuan Lintas Lembaga dan Agama di Ngada pada Kamis (12/2).

Menteri PPPA menyampaikan kasus meninggalnya seorang anak usia 10 tahun di Kabupaten Ngada menjadi pengingat bahwa belum semua anak di Indonesia memperoleh perlindungan optimal serta pemenuhan hak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman.

“Deteksi dini persoalan anak di tingkat keluarga dan komunitas sangat penting. Dari dialog ini, kami menemukan sejumlah kendala, antara lain relasi orang tua dan anak yang belum sepenuhnya komunikatif serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan layanan yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kasus baru terungkap setelah menimbulkan dampak berat bagi anak,” tambah Menteri PPPA.

Menteri PPPA menyampaikan bahwa Kemen PPPA terus mendorong implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) serta penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kelurahan sebagai sistem kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media, termasuk tokoh agama, guna memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

“Komunitas keagamaan berperan sebagai garda terdepan dalam membangun pola asuh positif sekaligus memperkuat relasi sehat antara orang tua dan anak. Edukasi tentang pengasuhan berbasis kasih sayang, pencegahan kekerasan, serta keberanian melapor perlu terus digaungkan agar lingkungan sekitar mampu menjadi sistem pendukung yang responsif dan tidak abai terhadap kekerasan. Melalui implementasi kebijakan KLA dan RBI, kami berharap permasalahan anak dapat terdeteksi sejak dini dan ditangani melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Menteri PPPA.

Dalam kesempatan yang sama, pengurus Gereja Mater Boni Consili (MSC), Romo Silverius Betu menyampaikan gereja melalui Komunitas Umat Basis (KUB) telah menjalankan berbagai gerakan pastoral yang berfokus pada perlindungan ibu dan anak.

“Dengan program KUB Peduli Ibu Hamil, KUB Ramah Anak, serta Gerakan Keluarga Peduli Pendidikan Anak Usia Dini, kami berharap upaya ini mampu mencegah krisis keluarga yang menjadi akar dari banyak persoalan anak. Diperlukan kerja sama yang lebih luas antara gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat agar perlindungan anak di Kabupaten Ngada dapat berjalan semakin masif,” ungkap Romo Silverius.

Menteri PPPA berharap sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat kembali diperkuat untuk membangun ekosistem perlindungan anak di Kabupaten Ngada. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan setiap anak di Nusa Tenggara Timur dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan bebas dari kekerasan. (Ros)

Share:

Read More

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan 1447 H/2026 M

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan 1447 H/2026 M. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Surat Edaran Bersama ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti; Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, serta satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran selama bulan Ramadan hingga pasca-Idulfitri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan proses pembelajaran tetap berjalan efektif sekaligus mendukung penguatan karakter dan spiritualitas peserta didik selama Ramadan.

“Bulan Ramadan adalah momentum penting untuk membentuk karakter, memperkuat iman dan takwa, serta menumbuhkan kepedulian sosial peserta didik. Melalui pengaturan pembelajaran yang adaptif dan humanis, kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dengan bermakna tanpa terbebani,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (13/2).

Merujuk pada SEB tersebut, adapun Skema Pembelajaran Ramadan 2026 adalah sebagai berikut. Tanggal 18–21 Februari 2026 Pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat berdasarkan penugasan dari satuan pendidikan. Penugasan diharapkan sederhana, menyenangkan, tidak membebani, serta meminimalkan penggunaan gawai dan internet.

Kemudian, pada 23 Februari–14 Maret 2026, pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Selama periode ini, selain kegiatan akademik, dianjurkan pelaksanaan kegiatan yang meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, serta kepedulian sosial.

Bagi peserta didik beragama Islam dianjurkan mengikuti tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, dan kajian keislaman. Sementara, bagi peserta didik beragama selain Islam dianjurkan mengikuti kegiatan bimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaannya.

Libur bersama Idulfitri berlangsung pada 16–20 Maret dan 23–27 Maret 2026. Dalam momen tersebut, peserta didik diharapkan memanfaatkan waktu untuk silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan secara normal pada 30 Maret 2026.

Peran Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Keluarga

Berdasarkan SEB, pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama diminta menyiapkan perencanaan pembelajaran selama Ramadan serta menyelaraskan pelaksanaannya di satuan pendidikan.

Kepala satuan pendidikan agar menyesuaikan aktivitas pembelajaran, antara lain dengan mengurangi intensitas kegiatan fisik seperti PJOK, memperkuat asesmen formatif, serta memberikan perhatian khusus kepada anak berkebutuhan khusus dan peserta didik yang berpotensi mengalami ketertinggalan belajar.

Selain itu, satuan pendidikan diwajibkan menjaga keamanan aset sekolah selama masa libur serta menyediakan kanal pelaporan bagi orang tua/wali murid terkait keselamatan dan pelindungan peserta didik.

Sementara peran orang tua/wali murid khususnya saat pembelajaran mandiri di rumah adalah 1) mendampingi anak dalam praktik 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan penguatan literasi, numerasi, serta karakter; 2) mengatur penggunaan gawai dan internet secara bijak; 3) mendorong keterlibatan anak dalam kegiatan sosial dan keagamaan; serta 4) melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta praktik pernikahan usia dini.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. “Kami mengajak seluruh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua untuk bersinergi. Ramadan harus menjadi ruang pendidikan karakter yang kuat, sekaligus memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi secara optimal,” tegasnya. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pembelajaran selama Ramadan 1447 Hijriah dapat berlangsung tertib, adaptif, serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang berilmu, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

Menyambut datangnya bulan Ramadan, Mendikdasmen menyampaikan ucapan, "Kepada keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan para murid di sekolah seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan puasa dan ibadah sunnah di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan amalan, serta mempertebal iman dan taqwa. Gunakan kesempatan ini sebagai ajang memperkuat gerakan sosial untuk membantu sesama. Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kinerja dalam rangka membentuk generasi Indonesia yang hebat dan kuat." (Siti)

Share:

Read More

Indonesia-Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Keempat, Ajak Partisipasi Publik Dukung FOLU Net Sink 2030

Indonesia-Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Keempat, Ajak Partisipasi Publik Dukung FOLU Net Sink 2030. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia, Asmund Aukrust di Jakarta, Kamis (12/2).

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak juga secara resmi meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) Periode Keempat. Program ini merupakan kelanjutan dari Small Grant Periode Ketiga yang diluncurkan pada Agustus 2025.

“Hari ini, dengan bangga bersama Minister Asmund Aukrust, saya meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan yang telah memasuki periode keempat,” katanya.

Small Grant merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang didukung melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (pendanaan berbasis hasil). Dana disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Norwegia atas kerja sama yang sangat baik selama ini melalui mekanisme Result Based Contribution," ujar Menhut.

Menhut Raja Antoni juga mengungkapkan tantangan perubahan iklim dan pemanasan global itu nyata. Waktu yang ada pun sangat terbatas untuk melakukan mitigasi, sehingga kerja sama seperti ini harus terus diperkuat.

Hingga tiga periode pelaksanaan, program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp19,31 miliar kepada 561 kelompok masyarakat, dengan total 31.512 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Program Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dikembangkan sebagai instrumen pendanaan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan iklim.

Penerima manfaat mencakup berbagai kelompok masyarakat sipil, mulai dari generasi muda, kelompok perhutanan sosial, hingga pegiat konservasi dan pelestarian alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Asmund Aukrust menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam melibatkan masyarakat dalam aksi iklim. Ia juga mengungkapkan perubahan iklim adalah krisis paling global yang kita hadapi.

"Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Karena itu, kemitraan seperti antara Norwegia dan Indonesia menjadi sangat penting.” katanya.

Sejauh ini Norwegia telah berkontribusi sebesar 216 juta dolar AS atas capaian luar biasa Indonesia dalam menurunkan deforestasi. Ini menunjukkan komitmen bersama yang nyata.

Menteri Asmund Aukrust mengatakan program small grant fase keempat ini juga adalah bukti bahwa dukungan harus sampai kepada masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan.

“Kami sangat bangga dengan kemitraan dan persahabatan yang terjalin dengan Indonesia. Kami datang untuk mendengarkan, belajar, dan menegaskan bahwa kita berada dalam perjuangan ini bersama-sama,” ujarnya.

Pada Periode Keempat, pengajuan usulan kegiatan dibuka pada 12-19 Februari 2026 dengan proses pendaftaran yang lebih mudah diakses. Masyarakat dapat mengajukan proposal secara daring melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id, untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam periode ini, masyarakat dapat memilih salah satu dari tiga tema utama. Pertama, FOLU Goes to School, berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Kedua, FOLU Terra, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan. Ketiga, FOLU Biodiversity, mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Melalui tiga tema tersebut, Kementerian Kehutanan membuka seluas-luasnya partisipasi publik untuk berkolaborasi dalam mendukung agenda mitigasi perubahan iklim, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030. (Bambang)

Share:

Read More

Perkuat Ekonomi Dalam Negeri, Menteri Bahlil Kaji Stop Ekspor Timah

Perkuat Ekonomi Dalam Negeri, Menteri Bahlil Kaji Stop Ekspor Timah. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Program hilirisasi menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memandang hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Bahlil mencontohkan pelarangan ekspor bijih nikel pada tahun 2018-2019, berbuah manis dengan total ekspor nikel mencapai 10 kali lipatnya pada periode 2023-2024.

"Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya USD3,3 miliar. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai USD34 miliar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).

Ke depan, Bahlil akan mengkaji penyetopan ekspor beberapa komoditas lainnya, termasuk timah. Ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi dalam negeri demi memperkuat posisi ekonomi Indonesia.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," sambung Bahlil.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini, termasuk hlirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri. Bahlil pun mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," pungkasnya.

Hingga 2040 mendatang, program hilirisasi di berbagai sektor diprediksi akan mendatangkan investasi hingga USD618 miliar. Dari jumlah itu, USD498,4 miliar datang dari subsektor mineral dan batubara (minerba) dan USD68,3 miliar dari minyak dan gas bumi. Hilirisasi juga diproyeksikan mendatangkan ekspor USD857,9 miliar, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) USD235,9 miliar, hingga lebih dari 3 juta tenaga kerja. (Budi)

Share:

Read More

Menkomdigi Siapkan 302 Talenta Digital, Wajib Kuasai AI dan Jaga Ruang Siber

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Sekjen Kemkomdigi Ismail memberikan arahan dalam Town Hall Meeting peserta Magang Nasional di lingkungan Kementerian Komdigi di Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyiapkan 302 peserta Program Magang Nasional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari percepatan penyiapan talenta digital Indonesia yang mampu menguasai kecerdasan artifisial (AI) dan menjaga keamanan ruang siber nasional.

Program ini menjadi bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sumber daya manusia digital menghadapi kebutuhan industri dan transformasi teknologi nasional.

Menurut Meutya, peserta magang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi dilibatkan langsung dalam agenda strategis kementerian, termasuk kajian awal rancangan peraturan dan penguatan kebijakan digital.

“Ini bukan program seremonial. Anak-anak magang ini harus diberdayakan sesuai kemampuannya masing-masing. Mereka bahkan sudah dilibatkan dalam kerja nyata dan hal-hal strategis seperti mengkaji awal soal Permen, yang menunjukkan kepercayaan kami pada mereka,” ujarnya dalam Town Hall Meeting di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (13/02/2026).

Program magang ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyiapan sumber daya manusia digital. Para peserta tersebar di berbagai unit, mulai dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, hingga BPSDM, BAKTI, dan LPP RRI.

Meutya pun meminta Gen Z menguasai kecerdasan buatan atau AI secara mendalam. Ia menilai Indonesia termasuk negara dengan tingkat adopsi AI tinggi, namun pemanfaatannya harus diarahkan untuk produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

“Jangan berhenti pada penggunaan AI yang bersifat permukaan saja. Gunakan teknologi AI untuk menambah nilai ekonomi, memperluas pengetahuan, mempercepat pekerjaan dan meningkatkan produktivitas agar tidak kalah dari anak muda negara lain,” tegasnya.

Selain penguasaan teknologi, ia menekankan pentingnya menjaga ruang digital. Ancaman hoaks, penipuan daring, dan serangan siber terus meningkat. Talenta muda harus mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pengguna.

Meutya juga mengingatkan pentingnya ketangguhan mental. Ia mengutip pandangan Jonathan Haidt dalam buku The Anxious Generation yang menyoroti tekanan generasi muda di era digital.

“Anak-anak muda harus pernah ditegur, pernah gagal, pernah jatuh. Itu bagian dari proses tumbuh. Tidak apa-apa jatuh bangunnya di fase magang di Komdigi ini, itu akan membuat kalian lebih kuat,” ujarnya.

Menurut Meutya, masa magang adalah ruang terbaik untuk membangun kapasitas, karakter, dan keberanian. Ia ingin 302 peserta magang ini tumbuh menjadi talenta digital yang menguasai AI, kuat secara mental, dan aktif menjaga ruang digital Indonesia. (Tedy)

Share:

Read More

Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Ekonomi Haji dan Umrah secara Terintegrasi dan Lintas Sektor

Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Ekonomi Haji dan Umrah secara Terintegrasi dan Lintas Sektor. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam menjaga keseimbangan devisa nasional, sejalan dengan arahan Presiden untuk mengurangi arus keluar devisa (cash outflow) dan meningkatkan arus masuk devisa (cash inflow). Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Tatap Muka antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (12/02).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menegaskan pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengelolaan ekonomi haji dan umrah agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas di dalam negeri.

“Menko Airlangga menyampaikan bahwa ekosistem ekonomi haji dan umrah harus kita kelola secara terintegrasi dan lintas sektor. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi cash outflow dan sekaligus meningkatkan cash inflow bagi perekonomian nasional,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Lebih lanjut, Wamen Dahnil Anzar menyampaikan bahwa perputaran dana dalam penyelenggaraan haji dan umrah setiap tahun mencapai sekitar Rp40 triliun, dengan sekitar 80 persen di antaranya masih mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan penurunan porsi cash outflow hingga mendekati 50 persen, sehingga terjadi keseimbangan antara arus keluar dan arus masuk devisa.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas optimalisasi penggunaan sistem pembayaran nasional melalui QRIS untuk mendorong transaksi dalam rupiah, serta penguatan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah. Setiap tahun, sekitar 2,6 juta jamaah umrah dan 221.000 jamaah haji asal Indonesia berangkat ke Arab Saudi, sementara jumlah wisatawan yang ke Indonesia masih sekitar 33.000 orang per tahun. Pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan arus wisatawan masuk melalui kolaborasi dengan biro perjalanan dan maskapai nasional.

Selain itu, Pemerintah mendorong penguatan dukungan perdagangan dan logistik, termasuk pengembangan pusat logistik berikat untuk memfasilitasi ekspor komoditas Indonesia ke Arab Saudi. Sinergi lintas kementerian, antara lain bidang perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, dan logistik, akan di orkestrasi guna memastikan kebijakan berjalan efektif.

“Kita harus menekan cash outflow. Karena itu, seluruh sektor terkait perlu bergerak bersama agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi domestik,” pungkas Jubir Haryo.

Melalui langkah terintegrasi tersebut, Pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah ritual rutin, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penguatan ekonomi nasional. (Subhan)

Share:

Read More

Hadiri Acara Kelulusan, Menkeu Sampaikan Pesan Untuk Wisudawan UI

Hadiri Acara Kelulusan, Menkeu Sampaikan Pesan Untuk Wisudawan UI. (Dok. Kemenkeu)

Depok, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Indonesia atas capaian akademik yang diraih. Menurutnya, kelulusan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun, disiplin, serta ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan perkuliahan. 

Menkeu meminta para wisudawan memberikan penghormatan kepada orang tua dan dosen sebagai bentuk rasa terima kasih atas dukungan dan pengorbanan mereka.

“Selain perjuangan wisudawan-wisudawati, ada orang tua yang konsisten mendidik tanpa pamrih, ada dosen yang membentuk disiplin, berpikir, dan karakter,” ujar Menkeu pada acara wisuda Universitas Indonesia Program Sarjana dan Vokasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, di Kampus UI, Sabtu (14/02). 

Dalam pidatonya, Menteri Keuangan menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia melalui pengelolaan dana abadi pendidikan oleh LPDP yang kini mencapai sekitar Rp150 triliun. 

“Anda sebentar lagi adalah pelaku yang menentukan arah ekonomi ke depan dan arah bangsa ke depan,” ungkap Menkeu. 

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menjelaskan kepada para lulusan mengenai arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mendekati 6 persen tahun ini, serta berpotensi melampaui 6 persen pada tahun depan. Target jangka menengah pemerintah adalah mendorong pertumbuhan hingga 8 persen sebagai prasyarat menuju negara maju dan menyerap tenaga kerja baru secara optimal. 

Untuk itu, Menkeu berharap para lulusan UI dapat terus menjaga integritas, semangat belajar, dan keberanian untuk menghadapi tantangan baru di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan, serta menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal membangun Indonesia ke depan.

“Kita dalam fase ekspansi dan saya akan pastikan ini akan berlangsung sampai 2030 nanti. Tentunya kontribusi anda akan amat signifikan untuk mendukung ekspansi ekonomi Indonesia. Jadi, ke depan tolong kita sama-sama bekerja lebih keras untuk mewujudkan Indonesia Emas,” tukas Menkeu. (Evi)

Share:

Read More

Bareskrim Polri Bongkar Kasus Keterangan Palsu Akta Autentik, Tersangka Terancam 7 Tahun Penjara

Bareskrim Polri Bongkar Kasus Keterangan Palsu Akta Autentik, Tersangka Terancam 7 Tahun Penjara. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Februari 2025.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, pengungkapan perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan “belum kawin”. Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” ujar Brigjen Pol Nurul Azizah.

Ia menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari “kawin” menjadi “belum kawin”, sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” jelasnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa pada pemeriksaan kedua terhadap tersangka yang berlangsung Kamis, 12 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

“Penahanan dilakukan karena alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, tersangka disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar. Sementara secara subjektif, tersangka dinilai tidak kooperatif, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, serta berpotensi menghambat proses pemeriksaan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, datang terlambat saat pemeriksaan, tidak menyerahkan barang bukti yang dijanjikan, hingga menolak menandatangani sejumlah dokumen resmi terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah meminta bantuan seorang ASN Disdukcapil Kabupaten Alor berinisial I untuk mengubah status perkawinan pada 7 September 2021. Perubahan tersebut terpantau dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diperkuat dengan barang bukti yang telah disita.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP yang telah disesuaikan menjadi Pasal 394 serta Pasal 20 huruf c dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Dimas)

Share:

Read More

Puspom TNI Laksanakan Apel Gelar Operasi Gaktib–Yustisi Polisi Militer Tahun 2026

Puspom TNI Laksanakan Apel Gelar Operasi Gaktib–Yustisi Polisi Militer Tahun 2026. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto memimpin Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2026, yang bertema "TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju", bertempat di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Danpuspom TNI, menekankan bahwa pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi harus terus diarahkan pada penguatan profesionalisme aparat penegak hukum di lingkungan TNI.

"Pelaksanaan operasi tahun ini harus terus dikembangkan ke arah peningkatan profesionalisme petugas maupun subjek hukum melalui pendekatan edukatif karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan sekaligus penyelesaian pelanggaran hukum di lingkungan TNI," ungkapnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, berdasarkan laporan pelaksanaan operasi tahun 2025, terjadi penurunan signifikan jumlah pelanggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Operasi Gaktib menurun dari 456 pelanggaran pada tahun 2024 menjadi 432 pelanggaran atau turun sebesar 5,62 persen, sementara Operasi Yustisi mengalami penurunan dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau berkurang sebesar 40,64 persen.

Sejalan dengan tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, Panglima TNI juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung kinerja Polisi Militer TNI.

"Modernisasi alat-peralatan serta sarana-prasarana teknologi, informasi harus dioptimalkan guna mempercepat proses penanganan perkara pidana secara profesional dan transparan," ujarnya.

Mengakhiri amanatnya, Panglima TNI berpesan agar seluruh prajurit senantiasa responsif melalui deteksi dini dan reaksi cepat, menjaga soliditas dan sinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta terus kreatif, inovatif, adaptif, dan fleksibel mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi menjaga serta meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI. (Remon)

Share:

Read More

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif dan Berdaya Saing

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif dan Berdaya Saing. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan produktivitas, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Di tengah dinamika rantai pasok global dan tuntutan standar internasional, penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab menjadi elemen strategis dalam memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

“Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapainya, kita perlu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang kompeten, termasuk di sektor elektronik sebagai salah satu industri unggulan dalam Making Indonesia 4.0,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara A Half-day National Tripartite Forum on Responsible Business Conduct and Operationalizing Human Rights Due Diligence in Indonesia di Jakarta, Kamis (12/02).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, dengan laju PDB per tenaga kerja diperkirakan meningkat lebih dari 3%. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Dalam konteks penguatan sektor industri, data menunjukkan bahwa hingga triwulan IV tahun 2025, sektor elektronik berkontribusi sekitar 1,6% terhadap total PDB nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,13% (yoy). Pemerintah mendorong agar sektor ini terus meningkatkan inovasi dan memperluas keterlibatan dalam Global Value Chain (GVC), seiring dengan peningkatan standar ketenagakerjaan dan tata kelola industri.

Penerapan prinsip Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Standar internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights serta ILO MNE Declaration menjadi rujukan dalam memastikan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung pekerjaan yang layak (decent work).

Pemerintah juga mengapresiasi pelaksanaan Program Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chain (RISSC) dan RBC yang diinisiasi oleh ILO bersama Pemerintah dan pelaku industri, serta didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang. Program tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip OECD serta mendorong rantai pasok yang lebih tangguh dan inklusif.

Selain penguatan sektor elektronik, Pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor Indonesia sedang dilakukan, disertai kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat guna mendukung penguatan teknologi, riset, dan inovasi.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menegaskan pentingnya kolaborasi tripartit antara Pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam membangun industri yang berdaya saing sekaligus menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia.

“Kami berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan daya saing industri sekaligus memastikan kualitas lingkungan kerja yang layak, sehingga Indonesia mampu membangun rantai pasok yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga. (Bambang)

Share:

Read More

Hadiri Sarasehan Penguatan Sistem SAR Nasional, Kepala BMKG Terima Penganugerahan Warga Kehormatan Basarnas

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menerima penganugerahan sebagai Warga Kehormatan Basarnas. Penghargaan ini diberikan dalam forum sarasehan bertajuk “Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional” yang digelar di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Jakarta. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Penganugerahan Warga Kehormatan Basarnas diberikan kepada individu atau tokoh nonpersonel Basarnas yang dinilai memiliki jasa, kontribusi, dedikasi, dan peran strategis luar biasa dalam mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) di Indonesia.  

Selain Kepala BMKG, sejumlah tokoh turut menerima penghargaan yang sama, antara lain Guru Besar Kebencanaan Syamsul Maarif, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Staf TNI AU M. Tonny Harjono, Kepala Staf TNI AL Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AD Maruli Simanjuntak, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Pimpinan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. 

Faisal menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan sarasehan ini sebagai forum strategis untuk memperkuat kesamaan pemahaman antar pimpinan kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa dalam konteks keselamatan nasional, kolaborasi merupakan sebuah keniscayaan.

“Penyelenggaraan sarasehan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kesamaan pemahaman antar pimpinan kementerian dan lembaga. Dalam konteks keselamatan nasional, kolaborasi adalah kebutuhan,” ujar Faisal.

Ia menambahkan bahwa Basarnas telah membuktikan diri sebagai pilar utama tugas kemanusiaan, dengan soliditas, keberanian, dan profesionalisme tinggi dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan. Terlebih, BMKG dan Basarnas memiliki hubungan kerja yang sangat erat, khususnya dalam mendukung keselamatan operasi di lapangan melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan gempabumi, serta peringatan dini.

“Basarnas memegang peran kunci pada fase respons dan penyelamatan, sementara BMKG berada pada fase hulu melalui penyediaan peringatan dini cuaca ekstrem, gempabumi, dan tsunami. Rantai keselamatan ini hanya efektif jika terintegrasi secara cepat dan operasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan sebagai penyedia informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG memandang keselamatan masyarakat sebagai mandat yang terhubung langsung dengan efektivitas sistem peringatan dini dan respons darurat nasional. Oleh karena itu, integrasi kebijakan, sistem informasi, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan respons yang lebih terarah, efisien, dan berbasis risiko, termasuk melalui penguatan National SAR Plan.

“BMKG siap mendukung melalui penguatan diseminasi peringatan dini multi-channel, integrasi data real-time, serta penyediaan analisis cuaca dan kondisi laut yang cepat dan presisi untuk mendukung operasi SAR,” pungkas Faisal.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno dalam arahannya menekankan pentingnya integrasi komando serta optimalisasi pemanfaatan aset TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait sebagai Potensi SAR dalam setiap operasi.   

“Operasi penyelamatan tidak cukup mengandalkan keberanian individu, melainkan membutuhkan sistem komando yang solid, infrastruktur memadai, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia,” ujar Pratikno.

Di sisi lain, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan pentingnya penguatan sistem SAR nasional melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan.

“Kami sangat mengharapkan terciptanya ruang dialog terbuka dan konstruktif bagi seluruh pihak guna memperkuat sinergi, memperdalam pemahaman, serta melahirkan solusi bersama demi kemajuan layanan SAR di Indonesia,” ujar Syafii.

Forum sarasehan diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Basarnas, sebagai ruang dialog strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas tantangan, kebutuhan penguatan kapasitas, serta integrasi sistem SAR di Indonesia.  

Bagi BMKG, forum ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat peran strategis lembaga dalam sistem penyelamatan nasional, khususnya di sisi hulu melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat, akurat, dan andal. Dukungan peringatan dini yang tepat waktu menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan personel SAR serta efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di lapangan. (Fathi)

Share:

Read More

Mendikdasmen Pastikan 100 Persen Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Kembali Terlaksana

Mendikdasmen Pastikan 100 Persen Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Kembali Terlaksana. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa seluruh sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran. Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu lalu, Menteri Mu’ti memaparkan data lengkap mengenai tingkat kerusakan sarana dan prasarana pendidikan. Tercatat total sebanyak 4.863 sekolah terdampak di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat; dengan rincian 3.409 sekolah rusak ringan, 925 rusak sedang, 437 rusak berat, dan 92 sekolah direlokasi. Khusus di Provinsi Aceh, terdapat 3.073 sekolah terdampak, disusul oleh Sumatra Utara dengan 1.168 sekolah, dan Sumatra Barat sebanyak 622 sekolah. Penilaian tingkat kerusakan difokuskan pada pemulihan ruang-ruang esensial yang menjadi dasar dari proses pembelajaran di setiap wilayah.

“Penghitungan kerusakan didasarkan pada kerusakan ruang esensial seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang kepala sekolah,” jelasnya. 

Ia menambahkan, bahwa penilaian kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Sebagai solusi atas kerusakan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Meski banyak infrastruktur mengalami kerusakan berat, Menteri Mu’ti memastikan bahwa per tanggal 11 Februari 2026, progres pemulihan pelaksanaan pembelajaran telah menyentuh angka 100 persen.

Di Aceh, 3.001 sekolah telah kembali ke sekolah asal, sementara 52 sekolah belajar di tenda/kelas darurat dan 20 sekolah menumpang di sekolah lain sementara. Di Sumatra Utara, 1.142 sekolah kembali ke sekolah asal dan 26 lainnya masih menggunakan tenda/kelas darurat. Sedangkan, di Sumatra Barat, 599 sekolah sudah kembali ke sekolah asal, dengan 21 di tenda/kelas darurat dan 2 sekolah lainnya menumpang.

"Total untuk pembelajaran sudah 100 persen. Per tanggal 26 Januari lalu, terdapat 129 sekolah yang belajar di tenda/ruang kelas darurat, namun saat ini tersisa 99 sekolah karena proses pembersihan sudah selesai. Begitu juga dengan sekolah yang menumpang, per tanggal 26 Januari, terdapat 27 sekolah, saat ini tersisa 22 sekolah,” ungkapnya.

Langkah super cepat ini mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya. Ia menilai sinergi antara kementerian, TNI/Polri, relawan, dan warga telah menghasilkan hasil konkret dalam waktu dua bulan pascabencana. 

“Data, fakta, dan realita ini menunjukkan hasil super cepat dan kerja konkret. Buktinya tentu yang sebagaimana sudah dijelaskan Mendikdasmen, di mana pelaksanaan pembelajaran mencapai 100 persen,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra,Tito Karnavian, juga menambahkan bahwa Kemendikdasmen telah mengidentifikasi tingkat kerusakan dengan tepat.

“Mendikdasmen sudah paham mana yang rusak berat, sedang, maupun ringan. Beliau berikan bantuan melalui satgas untuk pembersihan bersama TNI/Polri, dan setelah itu pembangunan sekolah dilakukan. Mendikdasmen memiliki _timeline_ pasti atas apa yang akan dikerjakan,” pungkasnya. (Siti)

Share:

Read More

Menperin Sudah Copot Jabatan Tersangka Kasus Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO dan POME Bulan Lalu

Menperin Sudah Copot Jabatan Tersangka Kasus Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO dan POME Bulan Lalu. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menanggapi pemberitaan media terkait penetapan 11 tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME), yang salah satunya disebut berasal dari lingkungan Kementerian Perindustrian.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri menyampaikan bahwa Kemenperin menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan efek jera serta memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Terkait oknum pegawai Kemenperin yang disebutkan dalam pemberitaan, sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan beberapa bulan lalu, Menteri Perindustri dengan tegas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan di lingkungan Kemenperin bulan lalu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026. Langkah tegas Menperin ini dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan dan sebagai bentuk komitmen Kemenperin dalam mendukung proses hukum,” ujar Febri.

Kemenperin juga menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan serta informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka kelancaran proses penyidikan.

“Ke depan, Bapak Menteri Perindustrian akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur dan menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali dikemudian hari,” tutup Juru Bicara Kemenperin. (Dinda)

Share:

Read More

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Targetkan 1.500 SPPG Polri Dibangun Tahun Ini di Seluruh Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Targetkan 1.500 SPPG Polri Dibangun Tahun Ini di Seluruh Indonesia. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematok target pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri sepanjang 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Meski begitu, jumlah tersebut tetap akan mengikuti arahan lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat peletakan batu pertama SPPG Polri dan peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Presiden Prabowo.

Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden kami menyesuaikan, kata Jenderal Sigit.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah itu dimaksudkan agar jangkauan layanan pemenuhan gizi semakin luas. Selain itu, diharapkan makin banyak masyarakat yang bisa memperoleh manfaat makanan bergizi.

Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi, ungkapnya.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menekankan bahwa Polri memprioritaskan standar higienitas dan keamanan pangan dalam operasional SPPG. Hingga kini, ratusan unit telah mengantongi berbagai sertifikasi.

Polri senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu higienitas dan keamanan pangan sebagai prioritas utama saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, 119 SPPG Polri telah memiliki sertifikat halal 147 SPPG polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium, ujarnya.

Sebagai informasi, program SPPG Polri ditujukan untuk meningkatkan gizi anak, mencegah malnutrisi, sekaligus mendorong kualitas hidup agar proses tumbuh kembang berjalan optimal.

Program ini juga menjadi bentuk dukungan Polri terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam Asta Cita, sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan operasional SPPG yang semakin luas, pelayanan pemenuhan gizi diharapkan makin efektif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More