Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region 1 Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan, di Ballroom Puriratna, Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menghadiri rakor yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut.
Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait agar proses penyusunan RDTR dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tetap berkualitas.
Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan percepatan penyusunan RDTR membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Terlebih, program penyusunan RDTR dilakukan secara serentak dalam jumlah besar di berbagai daerah sehingga membutuhkan pola kerja yang lebih efektif dan dukungan lintas sektor.
“Ini menunjukkan bahwa komitmen bukan hanya dari pusat, tetapi juga dari daerah. Kita di daerah harus proaktif mendukung, mulai dari pendataan, survei, memfasilitasi pertemuan sampai proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah,” ujar Ajat.
Menurut Ajat, kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan berbagai kebutuhan dalam penyusunan RDTR dapat dipenuhi secara bersama.
Mulai dari data dan informasi, pembahasan lintas sektor, hingga penyelesaian tahapan administrasi dan regulasi di daerah.
“Waktunya memang singkat dan tidak mudah. Karena itu, dalam penyusunannya dilakukan pendekatan yang lebih efektif, termasuk otomatisasi dan penyederhanaan sistem. Kita di daerah tentu siap mendukung agar prosesnya berjalan lancar,” jelasnya.
Pada rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Penandatanganan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan percepatan penyusunan RDTR tetap dilaksanakan secara akuntabel, sesuai ketentuan, dan berintegritas.
Ajat menegaskan, Pemkab Bogor akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar proses penyusunan RDTR di Kabupaten Bogor dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan manfaat nyata bagi penataan wilayah.
“Intinya kita ingin bersama-sama memastikan RDTR ini bisa selesai dengan baik. Ketika sudah tersusun dan terintegrasi, produk tata ruang ini akan memberikan kepastian yang lebih baik dalam pemanfaatan ruang dan pelayanan perizinan,” imbuhnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati, menyampaikan bahwa rakor digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam percepatan penyusunan dan penyelesaian RDTR Region 1.
“Melalui pelaksanaan rapat ini, kami berharap dapat terbangun satu pemahaman, satu komitmen, dan satu langkah bersama dalam mendukung pencapaian target RDTR,” kata Reny.
Ia menjelaskan, percepatan penyusunan RDTR membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya dalam kesiapan data dan informasi, penyusunan materi teknis, pembahasan lintas sektor, persetujuan substansi, penetapan, digitalisasi, hingga integrasi dengan sistem perizinan berusaha.
Rakor tersebut diikuti pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait dari wilayah Region 1. Berdasarkan laporan Kementerian ATR/BPN, pelaksanaan percepatan penyusunan RDTR Region 1 mencakup 109 kabupaten/kota di 19 provinsi dan 261 wilayah perencanaan yang terbagi dalam 102 paket pekerjaan.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan daerah tersebut diharapkan menjadi langkah bersama dalam mewujudkan tata ruang yang lebih terarah, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, serta mendukung pembangunan Kabupaten Bogor yang semakin tertata. (Tedy)
