Wamenhaj Imbau Jemaah Umrah Tidak Menggunakan Maskapai Transit

Wamenhaj Imbau Jemaah Umrah Tidak Menggunakan Maskapai Transit. (Dok. Kemenhaj)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk mengutamakan penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi. Selain untuk menjaga keamanan perjalanan, pilihan tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi haji melalui optimalisasi penggunaan maskapai Indonesia.

Wamenhaj menyampaikan, perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, hingga Senin (26/10/2026) masih dalam kondisi baik dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah. Kementerian Haji dan Umrah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi.

“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Wamenhaj.

Di tengah perkembangan tersebut, Kemenhaj mengimbau jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk mengutamakan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah dibandingkan menggunakan penerbangan transit melalui negara lain.

“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” katanya.

Untuk menindaklanjuti imbauan tersebut, Kemenhaj telah mengumpulkan asosiasi PPIU agar pelaku usaha perjalanan turut mempertimbangkan aspek keamanan sekaligus dampak ekonomi dari pilihan rute penerbangan.

“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ujar Wamenhaj.

Menurutnya, penggunaan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura oleh jemaah umrah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu orang. Jumlah tersebut menjadi potensi bagi penguatan industri penerbangan nasional apabila perjalanan jemaah dapat diarahkan menggunakan maskapai Indonesia.

“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” katanya.

Wamenhaj menegaskan, penguatan maskapai nasional harus disertai peningkatan kualitas pelayanan dan harga yang kompetitif. Garuda Indonesia dan Lion Air diharapkan mampu memperkuat posisi di pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.

“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” ujar Wamenhaj.

Dalam mendorong peningkatan layanan tersebut, Kemenhaj menghadirkan jajaran pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura untuk membahas pelayanan penerbangan umrah, termasuk perbaikan layanan di terminal haji dan umrah.

“Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif. Makanya kami hadirkan dirut Garuda, Lion, dan Angkasa Pura,” katanya.

Kemenhaj juga mengimbau perbaikan layanan di Terminal 2 yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Peningkatan pelayanan di bandara menjadi bagian dari upaya memastikan perjalanan jemaah berlangsung lebih nyaman dan tertib.

Selain aspek penerbangan, Wamenhaj menyoroti sejumlah hak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang masih terhambat, khususnya terkait pengembalian dana atau refund. Kemenhaj akan memberikan asistensi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.

“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” ujarnya.

Wamenhaj turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Pemerintah Indonesia, kata dia, ingin memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

“Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jemaah yang berangkat pulang aman,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan kedaulatan ekonomi sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Penggunaan penerbangan langsung dengan maskapai nasional menjadi salah satu langkah untuk menjaga keamanan perjalanan sekaligus memperkuat industri dalam negeri.

“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkas Wamenhaj.

Kemenhaj terus mendorong koordinasi dengan asosiasi PPIU, maskapai penerbangan, dan pengelola bandara untuk meningkatkan kualitas layanan serta memastikan penyelenggaraan umrah berjalan aman dan memberikan manfaat bagi jemaah maupun perekonomian nasional. (Ros)

Share:

Read More

Akhir Tahun 2026, Kemenhaj Dorong Ketertiban Anggaran dan Aset Negara

Akhir Tahun 2026, Kemenhaj Dorong Ketertiban Anggaran dan Aset Negara. (Dok. Kemenhaj)

Jakarta, WaraWiri.net - Fokus utama pengelolaan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026 tidak hanya bertumpu pada tingkat penyerapan, melainkan harus memastikan seluruh pelaksanaan belanja sesuai dengan perencanaan, ketentuan, target yang ditetapkan, serta penertiban Barang Milik Negara (BMN).

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Keuangan dan BMN, AA Gunawan, dalam rangkaian kegiatan Entry Program Batch II Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia guna memperkuat pemahaman pegawai mutasi terkait tata kelola keuangan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan aset negara.

‎

‎Dalam materi yang disampaikan, Gunawan menjelaskan realisasi anggaran, kendala pelaksanaan belanja, serta langkah percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penyelesaian kontrak dan tagihan, pemutakhiran rencana penarikan dana, verifikasi capaian output, serta penertiban administrasi aset negara.

‎

‎“Pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan, tetapi juga harus memastikan setiap belanja dilaksanakan sesuai perencanaan, ketentuan, dan target yang telah ditetapkan. Karena itu, penyelesaian administrasi keuangan, pemantauan capaian output, serta penertiban pengelolaan Barang Milik Negara perlu menjadi perhatian bersama menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026,” ujar Gunawan di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Senin (26/10/2026).

‎

‎Pengendalian anggaran juga memerlukan pemantauan secara berkala, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut terhadap setiap kendala. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga memastikan ketercapaian output dan ketertiban pertanggungjawaban.

‎

‎Selain pengelolaan anggaran, Gunawan juga membekali para peserta Entry Program Batch 2 dengan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat. Materi ini mencakup pemutakhiran data pegawai, validasi komponen gaji, rekonsiliasi potongan, serta pengelolaan data kehadiran sebagai salah satu dasar perhitungan tunjangan kinerja.

‎

‎Khusus bagi pegawai mutasi, kelengkapan data identitas, keluarga, surat keputusan kepegawaian, dan rekening bank menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketepatan data tersebut mendukung proses perekaman dalam sistem penggajian sehingga hak pegawai dapat dipersiapkan sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku.

‎

‎Melalui kegiatan ini, Kemenhaj mendorong pegawai mutasi untuk memahami prosedur administrasi dan tata kelola internal sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian. Pemahaman tersebut diharapkan memperkuat disiplin kerja, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan haji dan umrah. (Ros)

Share:

Read More

KKP Gaungkan Gerakan Laut Bebas Sampah pada Bulan Bakti HUT ke-27

KKP Gaungkan Gerakan Laut Bebas Sampah pada Bulan Bakti HUT ke-27. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggaungkan gerakan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai bagian dari rangkaian Hari Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan menuju peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-27.

Aksi yang dilakukan berupa deklarasi bersama, aksi bersih pantai, dan penanaman 100 bibit cemara laut di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pantai Baru Pandansimo, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (22/10) lalu. 

“Laut merupakan sumber pangan dan penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga kesehatan laut adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami mendorong kita semua untuk bijaksana dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan gerakan ini butuh kolaborasi lintas sektor,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (25/10).

Aksi bersama di Pantai Baru Pandansimo diikuti sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, nelayan, pelaku usaha, masyarakat pesisir, mitra lingkungan, pengelola sampah, hingga pelajar. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menambahkan, sampah plastik menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kesehatan laut karena dapat terbawa melalui aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta aktivitas di pelabuhan dan laut. Untuk itu penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

“Inilah pentingnya kita terus mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah sejak dari rumah agar sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dikelola serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja yang mewakili Bupati Bantul menyampaikan apresiasi kepada KKP karena telah memilih Pantai Baru Pandansimo sebagai lokasi deklarasi Laut SEBASAH dan aksi bersih pantai. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan pantai dapat dilakukan secara konsisten, tidak hanya saat kegiatan berlangsung, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. 

Menurutnya, kelestarian pesisir menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik wisata dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha di sekitar kawasan Pantai Baru Pandansimo.

“Tugas kita bersama adalah menjaga dan melestarikan laut agar potensi di dalamnya terus memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemilihan Pantai Baru Pandansimo sendiri karena berada di kawasan KNMP yang menjadi ruang aktivitas nelayan, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha wisata. 

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan diawali dengan deklarasi Laut SEBASAH dan penandatanganan komitmen bersama, kemudian dilanjutkan dengan aksi bersih pantai melalui pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pendataan, dan pengangkutan sampah untuk penanganan lebih lanjut. Selain aksi bersih pantai, penanaman 100 bibit cemara laut dilakukan untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. (Junaedi)

Share:

Read More

Pastikan Kebutuhan Energi Masyarakat Terjaga, Pertamina Perkuat Pasokan dan Distribusi BBM

Pastikan Kebutuhan Energi Masyarakat Terjaga, Pertamina Perkuat Pasokan dan Distribusi BBM. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi. Upaya ini dilakukan melalui penambahan pasokan, penguatan operasional SPBU, serta penyediaan layanan tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan mengemban amanah untuk memastikan pasokan BBM tersedia bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu, Pertamina menjalankan tiga komitmen strategis sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

“Pertamina mengemban amanah untuk memastikan pasokan BBM tersedia untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu, kami menjalankan tiga komitmen strategis untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat, yakni penambahan pasokan, penambahan jam operasi, serta layanan tambahan lainnya, ” ujar Direktur Utama Pertamina dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Simon mengatakan dengan adanya penambahan pasokan BBM dan penguatan keandalan proses distribusi hingga ke SPBU, diharapkan dapat mendukung penguatan stok BBM yang memadai di setiap daerah.

Lalu untuk penambahan jam operasional, mobil tangki dan petugas SPBU, diterapkan pada kondisi tertentu ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih andal dan optimal.

"Penambahan jam operasional dimulai dari terminal BBM hingga saat pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Penyediaan layanan tambahan, akan diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini antara lain dilakukan melalui penambahan titik layanan berupa SPBU modular serta layanan pengisian BBM dalam kemasan langsung ke kendaraan konsumen di SPBU.

“Pertamina adalah BUMN yang mengemban amanah untuk menyediakan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, kami adalah pelayan masyarakat. Tugas kami adalah melayani kebutuhan BBM seluruh rakyat Indonesia,” tegas Direktur Utama Pertamina.

Simon juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kesabaran, pengertian, dukungan, dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Pertamina. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

“Pertamina akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keandalan pasokan dan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (Iqbal)

Share:

Read More

Mentor Pelatihan Aksara Jawa Uji Definisi Bahasa Negara Kesatuan dan Bahasa Daerah

Kuasa Hukum dan Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara, serta Lagu Kebangsaan menyampaikan pokok-pokok permohonan, diruang sidang panel MK. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Akhmad Fikri, seorang mentor pelatihan aksara Jawa sekaligus penulis buku berjudul “Gampang Eling Carangapak” mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan (UU 24/2009) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Pemohon yang berdomisili di Bantul, Yogyakarta, norma yang diuji tidak secara eksplisit menjelaskan hubungan antara pengertian bahasa yang digunakan dalam undang-undang dan aksara yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa tersebut dalam bentuk tertulis.

“Ketidakjelasan konstruksi normatif tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan aksara dalam pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah,” ujar Asa Fadilah Ginting selaku kuasa Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaikan pokok-pokok Permohonan Nomor 388/PUU-XXIV/2026 pada Senin (26/10/2026) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Sebagai informasi, Pasal 1 angka 2 UU 24/2009 berbunyi "Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 menyatakan “Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Pemohon, istilah “bahasa” dalam norma yang diuji tidak memberikan konstruksi normatif yang secara eksplisit membedakan dimensi lisan dan dimensi tertulis bahasa serta menjelaskan kedudukan aksara sebagai sistem yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa dalam bentuk tulisan. Ketidakjelasan konstruksi normatif dalam pasal yang diuji menimbulkan persoalan mengenai kedudukan aksara dalam pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Ketidakjelasan norma itu memiliki hubungan langsung dengan kepentingan Pemohon sebagai pegiat aksara Nusantara dan mentor pelatihan aksara Jawa. Dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan Pemohon terdapat pertanyaan dari peserta mengenai manfaat mempelajari aksara Jawa, termasuk pertanyaan mengenai relevansinya untuk memasuki dunia kerja dan manfaat ekonominya. Pertanyaan-pertanyaan itu memperlihatkan tantangan yang dihadapi Pemohon dalam mendorong masyarakat untuk mempelajari dan mengembangkan aksara Jawa di tengah penggunaan aksara Latin yang telah dominan dalam berbagai kegiatan tertulis.

Sementara, Pemohon berkepentingan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi, kedudukan, dan keberlanjutan penggunaan aksara daerah dalam menjalankan kegiatan pelestarian dan pengembangan aksara Jawa. Akan tetapi, ketika undang-undang yang mengatur penggunaan bahasa tidak memberikan konstruksi yang jelas mengenai hubungan antara bahasa dan aksara dalam bentuk tertulis.

Pemohon menghadapi ketidakpastian mengenai landasan normatif yang dapat dijadikan rujukan dalam menjelaskan kedudukan aksara daerah di dalam sistem hukum nasional. Kerugian Pemohon yang didalilkan terletak pada ketidaklengkapan pengaturan nasional mengenai hubungan antara bahasa, bentuk tertulis, dan aksara yang digunakan untuk mempresentasikannya sehingga menghambat Pemohon untuk mendorong pemeliharaan dan pengembangan aksara daerah.

Pemohon menilai norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. 

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 angka 2 UU 24/2009 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa lisan, tulisan beraksara latin dan/atau aksara daerah yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia” serta menyatakan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Bahasa daerah adalah bahasa lisan dan tulisan beraksara daerah yang menjadi bagian dari Bahasa Indonesia yang digunakan secara turun temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Permohonan ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan anggota Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Enny dalam sesi penasehatannya mengatakan Pemohon perlu menguraikan argumentasi kerugian hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 6 UU 24/2009 sebagai norma ketentuan umum. Dia mempertanyakan apakah Pemohon mengalami halangan dalam memberikan pelatihan aksara Jawa dengan berlakunya pasal-pasal tersebut.

“Menguraikan kerugian hak konstitusional itu harus spesifik, spesifiknya bisa aktual, bisa potensial. Aktual tadi Pak Akhmad Fikri mengatakan enggak ada itu larangan sama sekali, wong saya masih bisa mendirikan ini, sosialisasi, membudayakan, itu tadi saya sudah sebtukan tadi. Potensialnya apa lagi. Selain itu harus diuraikan juga kausalitasnya ada enggak, ini belum diuraikan,” tutur Enny.

Sebelum menutup persidangan, Enny mengatakan Pemohon dapat memperbaiki permohonan satu kali dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan baik softcopy maupun hardcopy serta alat bukti yang telah dibubuhi meterai harus diterima Mahkamah paling lambat pada Senin, 9 November 2026 pukul 12.00 WIB. (Budi)

Share:

Read More

Gubernur Pramono Resmikan GMAHK Taman Harapan Jakarta

Gubernur Pramono Resmikan GMAHK Taman Harapan Jakarta. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Taman Harapan Jakarta (GMAHK Taman Harapan Jakarta) di Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (25/10).

"provinsi dengan toleransi yang tertinggi,"

Peresmian gereja dilakukan setelah proses perizinan pembangunannya membutuhkan waktu hingga sekitar 25 tahun.

Dalam sambutannya, Pramono menyoroti pentingnya kecepatan birokrasi, terutama terkait perizinan penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung atau PBG agar tidak memakan waktu yang lama. Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya, termasuk Wali Kota agar memberikan perhatian khusus terhadap perizinan pembangunan rumah ibadah.

"Maka saya menyampaikan kepada jajaran wali kota, kita untuk memberikan perhatian secara khusus agar proses pembangunan yang seperti ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan," ujar Pramono.

Gubernur pun berharap, kehadiran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Taman Harapan Jakarta ini benar-benar membawa kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi umatnya.

"Dan untuk itu mari kita rawat bersama gereja ini agar saudara-saudara sekalian dalam doa-doa yang dipanjatkan mendapatkan kedamaian, ketenteraman, dan sekaligus keyakinan," katanya.

Dalam acara ini, Gubernur menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin bagi semua umat beragama dan etnis di Jakarta. Ia mencontohkan perayaan berbagai hari raya keagamaan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, seperti Christmas Colosal, Imlek, Nyepi, dan Hari Raya Idulfitri.

Kehidupan beragama yang telah tercipta harmonis dan penuh toleransi di Jakarta ini pun perlu untuk terus dirawat dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Sehingga masyarakat Jakarta merasakan kedamaian dan ketentraman.

Pramono menilai kehidupan beragama di Jakarta sudah berjalan sangat baik. Hal ini salah satunya juga tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yang menempati peringkat tertinggi di Indonesia.

"Hal itu tercermin dalam yang berkaitan dengan keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan kemasyarakatan, kita tertinggi karena apa? Toleransinya sudah dianggap sebagai sebuah provinsi dengan toleransi yang tertinggi," tandasnya. (Tedy)

Share:

Read More

Menag Suarakan Diplomasi Keagamaan Global di Internasional Sant'egidio Assisi

Menag Suarakan Diplomasi Keagamaan Global di Internasional Sant'egidio Assisi. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, akan menghadiri forum perdamaian dunia dalam Pertemuan Internasional bertajuk "Unarmed and Disarming Peace". Pertemuan ini berlangsung pada 25–27 Oktober 2026 di Assisi, Italia.

Acara tahunan yang diinisiasi Komunitas Sant'Egidio ini mempertemukan para pemimpin agama, tokoh politik, budaya, dan masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk merumuskan solusi atas krisis kemanusiaan dan konflik global. Ikut berangkat ke Italia, Staf Ahli Menteri Agama yang juga Plt. Dirjen Bimas Katolik Adiyarto Sumardjono.

Ditemui di VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Menag mengatakan bahwa kehadirannya menjadi bagian penting dari penguatan diplomasi keagamaan (religious diplomacy) Indonesia di panggung internasional. Langkah ini melanjutkan komitmen global Indonesia setelah momentum dua tahun penandatanganan Deklarasi Istiqlal yang disepakati bersama Paus Fransiskus pada 2024 lalu.

“Saatnya kita menjadikan bahasa agama sebagai bahasa diplomasi untuk perdamaian, untuk kemanusiaan, dan juga untuk lingkungan,” terang Menag, Sabtu (24/10/2026).

Dalam forum Sant'Egidio Meetings for Peace, Menag dijadwalkan mengisi sejumlah sesi utama. Pertama, Opening Assembly - Unarmed and Disarming Peace pada 25 Oktober 2026 di Umbria Fiere, Assisi. Menag akan menyampaikan pidato pada acara pembukaan (Opening Assembly) bersama lima tokoh agama dunia. Pembukaan akan dihadiri President of the Regional Government Umbria mewakili Presiden Italia.

Kedua, forum 16 - Prayer, Dialogue and Peace: the Legacy of Assisi pada 26 Oktober 2026 di Casa, Assisi. Menag dalam forum ini akan menyampaikan Pidato Utama bersama tujuh tokoh agama dunia.

“Saya akan membawa pesan bahwa dialog lintas agama tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen kesepakatan di atas kertas, melainkan harus ditransformasikan menjadi aksi kemanusiaan yang nyata. Model toleransi dan harmoni beragama di Indonesia dinilai menjadi contoh konkret bagaimana keberagaman dapat dirawat untuk menjaga stabilitas perdamaian,” sebut Menag.

Pertemuan Assisi 2026 bertepatan dengan peringatan 40 tahun Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian yang pertama kali dicetuskan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 1986. Rangkaian acara yang terdiri dari 24 forum tematik ini akan ditutup dengan upacara perdamaian bersama Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Leo XIV.

“Melalui keikutsertaan ini, Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai jembatan perdamaian dunia, mendorong pesan bahwa di tengah maraknya konflik global, perdamaian yang tulus dan tanpa kekerasan adalah hal yang selalu mungkin untuk diwujudkan,” sebut Menag.

Penutupan (Final Ceremony) forum ini akan berlangsung pada 27 Oktober 2028 di Basilca Inferiore, Assisi. Menurut Adiyarto Sumardjono, Menag dalam kesempatan itu akan bersanding dengan Paus Leo XIV untuk kembali mengutarakan komitmen bersama dalam mengimplementasikan Deklarasi Istiqlal yang merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia.

Di Roma dan Vatikan, kata Adiyarto Sumardjono, Menag Nasaruddin juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Takhta Suci Vatikan untuk membahas berbagai bentuk kerja sama antar Negara, khususnya terkait interfaith dialogue serta menyampaikan keinginan mengundang Paus Leo XIV ke Indonesia agar dapat melihat keberagaman nyata umat beragama dan perkembangan umat bergama di tanah air.

Adiyarto Sumardjono menambahkan, bahwa selama di Roma, Menag juga akan membahas kerja sama denga PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica/ Institut Kepausan untuk Studi Arab dan Islam) yang berada di bawah naungan Takhta Suci Vatikan.

“Universitas ini fokusnya pada kajian teologi, budaya Arab, serta dialog antarumat beragama Islam-Kristen dan memiliki perpustakaan dengan koleksi naskah serta kitab-kitab Agama Islam yang sangat lengkap dalam jumlah besar,” tandasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Kemenag Perkuat Kolaborasi Berbasis Data bersama Mahasiswa PTKIN untuk Kawal Layanan Publik

Wamenag Romo Syafi'i saat menjadi keynote speaker dan menutup Konsolidasi Nasional ke-3 Dewan Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia Tahun 2026 di Medan. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama memperkuat ruang kolaborasi dan partisipasi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam mengawal layanan pendidikan serta pelaksanaan program strategis pemerintah. Penguatan peran mahasiswa tersebut dijalankan melalui pendekatan diskusi intelektual, verifikasi data (tabayun), serta penyusunan usulan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi'i saat menjadi keynote speaker sekaligus menutup Konsolidasi Nasional ke-3 Dewan Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia Tahun 2026 di Medan, Sabtu (24/10/2026).

Wamenag menegaskan bahwa pemerintah merupakan ruang kolaborasi dan diskusi bagi mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai wujud keterbukaan tersebut, Wamenag sebelumnya juga telah menerima langsung kehadiran koordinator DEMA PTKIN di ruang kerjanya guna mendukung terlaksananya forum konsolidasi nasional tersebut.

“Pemerintah itu tempat kita berkolaborasi, tempat kita berdiskusi, dan menyampaikan aspirasi. Saya senang mahasiswa tetap semangat, kritis, dan independen, dengan konsep keislaman yang arahnya memperjuangkan kepentingan mahasiswa serta kepentingan rakyat,” ujar Wamenag di hadapan pengurus DEMA PTKIN se-Indonesia.

Dalam arahannya, Romo Syafi'i mengingatkan bahwa tradisi pemuda intelektual di Indonesia sejak era Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, hingga masa mempertahankan kemerdekaan selalu ditandai dengan kemampuan menyerap aspirasi bangsa dan menyatukan kekuatan untuk membela negara. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa saat ini perlu mentransformasikan pola penyampaian aspirasi dari sekadar aksi unjuk rasa di jalanan menjadi perumusan petisi, usulan, atau proposal solusi yang terukur.

Pendekatan berbasis data tersebut, lanjut Wamenag, dapat diterapkan mahasiswa dalam ikut mengawal berbagai program layanan publik, termasuk penyaluran bantuan pendidikan seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lingkungan Kementerian Agama. Apabila mahasiswa menemukan kendala penyaluran di lapangan, hasil penelusuran data tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan Kementerian Agama untuk segera ditindaklanjuti.

Hal serupa juga berlaku dalam pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Wamenag menilai pemenuhan gizi peserta didik merupakan bagian mendasar dari pemenuhan hak asasi manusia agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal.

“Dalam pelaksanaannya, apabila masih ditemukan kendala, di situlah tugas mahasiswa untuk melakukan pengecekan. Jangan programnya yang didemo, tetapi bagaimana menyelesaikan hal-hal yang membuat program tersebut belum berjalan dengan baik. Itu tugas kita dalam menyerap aspirasi dan menyampaikannya kepada pemerintah,” jelasnya.

Selain isu pendidikan dan pemenuhan gizi, mahasiswa PTKIN juga didorong memperluas literasi data terhadap berbagai agenda strategis kebangsaan, seperti tata kelola sumber daya alam, pencegahan kebocoran ekspor komoditas dan pertambangan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial, Wamenag berpesan agar mahasiswa PTKIN selalu memegang teguh prinsip tabayun atau memverifikasi kebenaran setiap informasi sebelum mengambil sikap. Ia juga menekankan bahwa ekosistem akademik PTKIN harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai keislaman yang selaras dengan fitrah hak asasi manusia sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 30, termasuk menjunjung tinggi ajaran Islam yang memuliakan dan menyayangi perempuan.

Melalui Konsolidasi Nasional ke-3 ini, berbagai pembahasan persoalan bangsa yang didiskusikan DEMA PTKIN se-Indonesia diharapkan dapat diserap dan diakumulasi menjadi usulan maupun proposal kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Langkah tersebut menjadi wujud kontribusi nyata mahasiswa perguruan tinggi keagamaan dalam memperkuat layanan pendidikan serta memperbaiki kehidupan masyarakat luas. (Dimas)

Share:

Read More

Kemenpar Dukung OGFC Unite 2027 Jadi Penggerak Wisata Olahraga Indonesia

Plt Deputi Bidang Pengembangan Kegiatan Kementerian Pariwisata Hafiz Agung (kanan) bersama dua ikon sepak bola dunia Patrice Eva dan Park Ji-sung serta CEO Offside Corp Gilbert Garlycia pada saat jumpa pers di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung penyelenggaraan OGFC Unite 2027 yang digagas Offside Corp untuk menjadikan wisata olahraga (sport tourism) sebagai salah satu penggerak pertumbuhan pariwisata Indonesia.

Ajang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada April 2027 ini dinilai berpotensi menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian.

Sebagai bagian dari Road to OGFC Unite 2027, Offside Corp menghadirkan rangkaian kegiatan pada 23–25 Oktober 2026, meliputi Exclusive Dinner bersama dua legenda sepak bola dunia sekaligus mantan pemain Manchester United, Patrice Evra dan Park Ji-sung; Offside Fest di Senayan Park; serta Class of Stars Coaching Clinic dan Exclusive Fun Match di Bintaro Arena.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifai dalam sambutannya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (23/10/2026), mengatakan kehadiran dua ikon sepak bola dunia tersebut membuka peluang luas bagi promosi pariwisata Indonesia.

“Target kami adalah mempromosikan pariwisata Indonesia melalui sport tourism. Kami berharap ajang ini tidak hanya memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event, tetapi juga mengenalkan lebih jauh keindahan destinasi-destinasi di Indonesia,” kata Hafiz.

Menurut Hafiz, popularitas global Patrice Evra dan Park Ji-sung, didukung basis penggemar yang kuat serta jangkauan media sosial yang luas, berpotensi meningkatkan pengenalan wisata olahraga Indonesia di tingkat internasional.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan berbagai ajang olahraga internasional di Tanah Air juga menunjukkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas Indonesia.

“Banyaknya event olahraga internasional ini menegaskan kesiapan Indonesia dari segi infrastruktur maupun fasilitas untuk menggelar agenda-agenda kelas dunia. Kami berharap sport tourism Indonesia terus meningkat dan kian dikenal secara global,” tambahnya.

Plt. Deputi Bidang Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani menambahkan, Kemenpar berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk membangun ekosistem wisata olahraga yang berkelanjutan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat menggerakkan berbagai subsektor industri olahraga, termasuk produksi merchandise dan cendera mata lokal yang melibatkan pelaku UMKM.

“Jadi kita harapkan tidak hanya event satu event tapi juga ekosistem di sport tourism-nya berkembang juga di Indonesia,” ujar Rizki.

Untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan, Rizki mengungkapkan bahwa Offside Corp menggandeng ASITA dalam penyusunan paket perjalanan wisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan acara. Pada April 2027, ASITA akan mempromosikan Labuan Bajo melalui paket perjalanan bersama para legenda Manchester United.

Rizki berharap paket wisata tersebut tidak hanya terpusat pada satu destinasi, tetapi juga menjangkau berbagai daerah.

“Wisatawan yang datang tidak hanya menonton pertandingan, tetapi melanjutkan perjalanan sehingga lama tinggal mereka di Indonesia lebih panjang. Kami mendorong agar paket juga mencakup destinasi lain, seperti Borobudur, Jawa Barat, Kepulauan Seribu,” katanya.

Sementara itu, CEO Offside Corp Gilbert Garlycia menjelaskan, OGFC Unite 2027 merupakan upaya menghadirkan ajang sepak bola internasional yang memberikan manfaat lebih luas bagi Indonesia.

Menurut Gilbert, kegiatan tersebut bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan juga pengalaman yang mempertemukan legenda dunia, penggemar, komunitas, dan industri pariwisata Indonesia.

“Melalui Road to OGFC, kami ingin membangun antusiasme secara bertahap sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif bagi Jakarta dan Indonesia. Kami yakini akan memberikan dampak signifikan bagi sport tourism nasional, terlebih momentum ini bertepatan dengan persiapan menyambut 500 Tahun Kota Jakarta,” ujar Gilbert.

Ia menilai kehadiran para legenda sepak bola dunia menjadi momentum istimewa yang telah lama dinantikan penggemar sepak bola Indonesia.

“Menurut saya ini kesempatan yang sangat langka. Manchester United sempat dijadwalkan berkunjung pada 2009 lalu, tetapi batal terlaksana. Akhirnya, setelah penantian panjang, kita memiliki kesempatan spesial untuk menampilkan kembali tim Manchester United era kejayaan dalam laga melawan tim lokal Indonesia. Ini adalah momen luar biasa yang saya yakini akan memberikan dorongan besar bagi sport tourism di Indonesia,” kata Gilbert.

Mantan pemain Manchester United dan Tim Nasional Prancis Patrice Evra menyambut antusias kesempatan berinteraksi langsung dengan penggemar sepak bola Indonesia melalui rangkaian kegiatan tersebut.

Evra juga mengungkapkan kesan positifnya terhadap Indonesia yang memiliki beragam daya tarik wisata, tidak hanya Bali, tetapi juga Jakarta dan berbagai daerah lain dengan pengalaman wisata yang khas.

“Saya juga tertarik dengan kuliner Indonesia. Saya berharap dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi berbagai daerah dan mengenal keunikan Indonesia secara lebih mendalam,” ujar Evra.

Sementara itu, mantan pemain Manchester United dan Tim Nasional Korea Selatan Park Ji-sung menilai pesepak bola Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di tingkat internasional.

Menurut Park, kesempatan berkarier di luar negeri, termasuk Jepang dan Eropa, dapat diraih melalui pembinaan, kedisiplinan, dan kerja keras yang konsisten.

“Pemain harus bekerja keras setiap hari dan percaya pada diri sendiri. Jika terus berusaha, selangkah demi selangkah, suatu hari nanti mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi,” ujar Park Ji-sung.

Park berharap semakin banyak pemain Indonesia mampu menunjukkan potensinya dan memperoleh kesempatan berkarier di kancah internasional.

Ia menekankan bahwa konsistensi, ambisi, dan keyakinan terhadap proses merupakan faktor penting bagi seorang pemain dalam mewujudkan impiannya. (Muh)

Share:

Read More

Menteri PPPA Ajak Santri Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan Bangsa

Menteri PPPA Ajak Santri Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan Bangsa. (Dok. Kemen PPPA)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak para santri untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangkaian Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Mojosari, Nganjuk. Menteri PPPA menekankan santri memiliki peran strategis sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan, ulama, dan kiai dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

“Ada tiga pesan yang saya sampaikan dalam peringatan Hari Santri ini. Pertama, momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya anak-anakku para santri untuk mengenang dan meneladani apa yang telah dilakukan para pahlawan, ulama, kiai, dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat perjuangan ini harus dilanjutkan oleh anak-anakku semua dengan mengisi pembangunan dan berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia,” ujar Menteri PPPA (25/10).

Menteri PPPA menegaskan santri merupakan bagian penting dari kekuatan bangsa yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Untuk itu, anak perlu didorong agar tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, integritas, dan budi pekerti sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Masa pendidikan di pesantren menjadi kesempatan bagi santri untuk memperkuat ilmu, kedisiplinan, dan karakter yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kalian harus bangga menjadi santri karena santri adalah salah satu jangkar bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bukan hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga generasi yang berakhlak mulia, mempunyai integritas, dan berbudi pekerti. Ini fondasi untuk generasi yang akan datang,” tegas Menteri PPPA.

Dalam upaya mendukung anak agar tumbuh menjadi generasi yang berdaya dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan, Menteri PPPA mengingatkan pentingnya peran orang tua, guru, dan pengasuh pesantren dalam membangun fondasi karakter anak sejak dini. 

Pendampingan yang kuat diperlukan agar anak mampu menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman, termasuk dampak penggunaan teknologi digital tanpa kehilangan nilai agama, akhlak, dan budi pekerti. Oleh karenanya, Menteri PPPA mengajak keluarga, lingkungan pendidikan, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Merespon hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan dan mempersiapkan masa depan anak. Ia membagikan pengalamannya semasa kecil ketika sang ayah memilih berhenti merokok dan mengalihkan anggaran untuk membeli rokok menjadi biaya membeli buku agar dirinya dapat belajar dan memperluas wawasan, meskipun tumbuh di kampung dengan keterbatasan fasilitas.

“Dahulu ayah saya itu merokok terus berhenti dan mengalokasikan anggaran belanja rokok dibelikan buku buat saya. Orang tua saya mengajarkan saya banyak membaca sehingga saya tahu dunia luar,” ujar Menko Pangan dalam menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Menko Pangan mengajak para santri untuk memanfaatkan kesempatan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh demi meraih masa depan yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen mendukung tumbuh kembang anak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kualitas program ini akan terus ditingkatkan dan cakupannya diperluas, termasuk ke pondok pesantren lainnya agar semakin banyak anak dapat merasakan manfaatnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA bersama Menko PMK turut meninjau lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nganjuk Loceret Ngepeh 2 yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para santri. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyiapan hingga penyajian makanan berjalan sesuai standar kebersihan dan kualitas gizi, sehingga anak-anak memperoleh asupan yang aman dan bergizi. (Alif)

Share:

Read More

Mentan Amran Menyalurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Pringsewu

Mentan Amran Menyalurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Pringsewu. (Dok. Kementan)

Lampung, WaraWiri.net - Penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahap III mendapat apresiasi dari peternak unggas di Lampung. Melalui program ini, peternak dapat memperoleh jagung untuk pakan seharga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang saat itu berkisar Rp8.000–Rp8.400 per kilogram.

Apresiasi tersebut disampaikan Kasmani, peternak unggas yang juga anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PKS, saat kembali bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Pringsewu, Minggu (25/10).

Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan jagung pakan bagi peternak.

“Terima kasih, Pak Menteri, sudah perhatian sama Lampung, sama peternak Lampung. SPHP tahap III sudah keluar, peternak Lampung sudah dibantu. Terima kasih buat Pak Presiden dan Pak Menteri. Pertanian hebat,” ujar Kasmani.

Menurut Kasmani, penyaluran SPHP jagung membantu peternak UMKM menghadapi tekanan biaya produksi, terutama karena pakan menjadi salah satu komponen utama dalam usaha peternakan unggas. Selisih harga jagung SPHP dan harga pasar memberikan ruang bagi peternak untuk menekan biaya dan menjaga keberlangsungan usaha.

Pertemuan di Pringsewu melanjutkan komunikasi Kasmani dengan Mentan Amran di Jakarta pada 9 Oktober 2026. Saat itu, perwakilan peternak, koperasi, dan asosiasi menyampaikan persoalan pasokan serta tingginya harga jagung yang membebani usaha peternakan rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Kasmani menyebut stok jagung Bulog di Lampung mencapai lebih dari 5.000 ton dan telah mencukupi kebutuhan sekitar 100 peternak UMKM. Namun, ia juga menyoroti kebutuhan peternak di daerah lain, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan.

“Untuk Lampung, stok jagung Bulog sekitar 5.000 ton lebih dan sudah mencukupi kebutuhan peternak UMKM. Namun, yang kami pikirkan adalah peternak di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sebelumnya masih mengalami kekurangan jagung,” kata Kasmani.

Ia berharap penyaluran jagung SPHP dapat berlanjut agar peternak memperoleh kepastian pasokan dan mampu menjaga produksi hingga Februari 2027. Menurutnya, ketersediaan jagung dengan harga terjangkau sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak kecil.

Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan keberlangsungan usaha peternak. Menurutnya, peternak merupakan bagian penting dari rantai pasok pangan nasional yang perlu mendapat dukungan agar dapat terus berproduksi.

“Selama kami sehat, kami berada di sisi petani. Tidak akan saya biarkan peternak jalan sendiri. Kami akan membela semaksimal mungkin. Itu perintah Bapak Presiden: jaga mereka, lindungi mereka, beri kesempatan peternak untung, pasti dia berproduksi,” tegas Mentan Amran.

Kementerian Pertanian terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga ketersediaan bahan baku pakan dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Melalui penyaluran SPHP jagung, peternak diharapkan memperoleh akses bahan baku yang lebih terjangkau sehingga biaya produksi lebih terkendali dan pasokan ayam serta telur bagi masyarakat tetap terjaga. (Siti)

Share:

Read More

Kementerian PU Siapkan 2 Sumur Dalam dan 24 Hidran Umum Air Bersih di Pulau Palue, NTT

Kementerian PU Siapkan 2 Sumur Dalam dan 24 Hidran Umum Air Bersih di Pulau Palue, NTT. (Dok. Kemen PU)

NTT, WaraWiri.net - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan pascabencana gempa Flores di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui penyediaan air bersih bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengeboran sumur dalam yang dimulai sejak 17 Oktober 2026 dan penyediaan 24 unit Hidran Umum (HU) berkapasitas 2.300 liter per unit.

Pengeboran sumur dalam dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II dengan rencana penanganan sebanyak 2 titik. Saat ini sebanyak 1 titik sedang progress pengerjaan, sedangkan 1 titik lainnya masih dalam proses mobilisasi alat. Pekerjaan ini ditujukan untuk menambah ketersediaan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat di wilayah terdampak bencana. 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali mengakses kebutuhan dasar, termasuk air bersih. Upaya penyediaan air melalui sumur dalam dan hidran umum diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan.

Pulau Palue merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sikka yang terdiri atas 8 desa dan berada di kawasan gunung api aktif Rokatenda. Keterbatasan sumber air alami di wilayah kepulauan tersebut menyebabkan masyarakat menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Oleh karena itu, penyediaan sumber air menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana gempa Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. 

Selain pengeboran sumur, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT turut menyediakan 24 unit HU berkapasitas 2.300 liter per unit. Perakitan hidran umum telah dimulai sejak 5 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sembari menunggu penyelesaian pembangunan sumur dalam. 

Sumur yang dibangun memiliki kedalaman rata-rata sekitar 100 meter dan diameter lebih dari 4 inci. Penentuan kedalaman pengeboran dilakukan berdasarkan survei geolistrik untuk mengidentifikasi potensi sumber air tanah. Setiap sumur direncanakan dilengkapi pompa submersible, rumah tenaga listrik, reservoir atau toren berkapasitas lebih dari 1.000 liter, serta hidran umum untuk mendukung penampungan dan distribusi air. Debit air yang ditargetkan lebih dari 2 liter per detik.

Melalui penyediaan sumur dalam dan hidran umum, Kementerian PU berkomitmen mendukung pemulihan pascabencana di Pulau Palue sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap air bersih secara bertahap dan berkelanjutan. (Bambang)

Share:

Read More

Ubah Bansos Jadi Pemberdayaan, Menko PM Targetkan Warga Miskin Naik Kelas

Ubah Bansos Jadi Pemberdayaan, Menko PM Targetkan Warga Miskin Naik Kelas. (Dok. Kemenko PM)

Banjarbaru, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar mendorong pergeseran fokus penanganan kemiskinan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah ini dilakukan agar masyarakat miskin tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

“Dengan masyarakat miskin berdaya menjadi subjek ekonomi, maka dengan sendirinya jumlah penerima bansos berkurang,” ucap Menko Muhaimin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (24/10/2026).

“Karena itu, kita akan mendorong anggaran-anggaran pemberdayaan, terus akan kita dorong supaya semakin banyak para penerima bansos mendapatkan anggaran pemberdayaan,” sambungnya.

Menurutnya, perubahan pendekatan tersebut membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Program penanganan kemiskinan tidak cukup berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi harus terhubung dengan akses pekerjaan, pengembangan usaha, pembiayaan, serta peluang ekonomi yang sesuai dengan potensi masyarakat dan wilayah.

Pilar berikutnya adalah memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Dalam hal ini, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu menjadi acuan dalam menyelaraskan sasaran dan intervensi berbagai program pemberdayaan.

Pemanfaatan DTSEN juga penting untuk menghubungkan berbagai program pemerintah agar menghasilkan dampak ekonomi yang lebih nyata.

Program seperti kampung nelayan, pengembangan ekosistem pangan, pertanian, dan berbagai inisiatif lintas sektor perlu dirancang saling mendukung sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh akses terhadap sumber penghidupan.

“Itu yang kedua, datanya sangat banyak, kemiskinan turun menjadi hanya 8 persen dari 9 persen, kemudian akan terus kita dorong 0 persen kemiskinan ekstrem tahun ini dan akhirnya 2029 hanya 5 persen maksimal kemiskinan kita,” ucap Menko Muhaimin.

Selain memperkuat ketepatan sasaran, pemberdayaan juga perlu membuka lebih banyak peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.

Pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas, kualitas produk, akses bahan baku, dan pemanfaatan teknologi.

Karena itu, dukungan terhadap UMKM harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian yang menangani UMKM dan ekonomi kreatif serta pemerintah desa dan diharapkan UMKM mampu memperluas usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat.

Kemenko PM mendorong agar ketiga pilar tersebut berjalan secara terpadu. Tujuannya bukan semata mengurangi angka kemiskinan, melainkan memastikan masyarakat memiliki kapasitas dan akses ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (Evi)

Share:

Read More

Wamendagri Bima Arya Ajak Bundo Kanduang Lestarikan Adat Minangkabau

Wamendagri Bima Arya Ajak Bundo Kanduang Lestarikan Adat Minangkabau. (Dok. Kemendagri)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Perkumpulan Bundo Kanduang untuk terus melestarikan adat dan nilai-nilai agama Minangkabau. Menurutnya, Bundo Kanduang memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus membimbing generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai luhur di tengah perkembangan zaman.

“Karena Bundo Kanduang, nilai agama dan adat masih dimuliakan, jejaring perantauan dan juga ikatan nagari masih dimuliakan, dan karena Bundo Kanduang ada inovasi, ada daya tahan, ada daya juang dari seluruh anak-anak Minang di perantauan,” ujar Bima saat menghadiri kegiatan Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Memperingati Hari Batik Nasional dan Hari Kanker Payudara Sedunia di Gedung SMESCO, Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Bima mencontohkan ketangguhan masyarakat Sumatera Barat yang mampu bertahan dan bangkit setelah menghadapi bencana, seperti gempa bumi dan banjir. Menurutnya, kekuatan tersebut tidak terlepas dari kebersamaan dan nilai-nilai yang terus dijaga dalam kehidupan masyarakat.

Bima menilai Bundo Kanduang memiliki kontribusi penting dalam mempertahankan kekuatan tersebut. Peran Bundo Kanduang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai adat dan agama tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ia juga mengingatkan besarnya kontribusi tokoh-tokoh asal Minangkabau dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejumlah tokoh, seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Rasuna Said, dan Mohammad Natsir, telah memberikan sumbangsih dalam berbagai bidang kehidupan nasional.

Menurutnya, tradisi intelektual dan semangat berkontribusi tersebut perlu terus dilanjutkan oleh generasi muda Minangkabau. Karena itu, Bundo Kanduang diharapkan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menghadirkan kegiatan dan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya mendoakan Minangkabau dan Bundo Kanduang semakin mendunia. Mendunia bukan saja tari piringnya, mendunia juga bukan saja nasi Kapau-nya, tapi mendunia pemikiran-pemikirannya, mendunia prestasi-prestasi ekonominya,” katanya.

Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya peran Bundo Kanduang dalam membimbing Generasi Z. Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan, tetapi perlu dibekali akhlak yang baik dan pemahaman terhadap adat istiadat.

Menurut Bima, penguatan akhlak dan pemahaman adat diharapkan menjadi bekal bagi generasi penerus untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menutup sambutannya, Bima Arya berharap Perkumpulan Bundo Kanduang terus mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian adat istiadat Minangkabau.

“Semoga Allah selalu mudahkan seluruh ikhtiar kita untuk menjaga silaturahmi, menjaga adat istiadat dalam kebersamaan yang indah ini,” pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Perpres 107/2026 Terbit, Pemerintah Ubah Cara Impor Crude, BBM, dan LPG

Perpres 107/2026 Terbit, Pemerintah Ubah Cara Impor Crude, BBM, dan LPG. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah mengubah cara Indonesia membeli minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B). Tujuannya, memperkuat kepastian pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut perpres yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu sebagai babak baru dalam sistem pengadaan energi nasional. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, Senin (26/10/2026).

Konferensi pers ini digelar usai rapat bersama Menteri Perindustrian, Kepala SKK Migas, dan jajaran Pertamina untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional.

"Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil," ujar Bahlil.

Perubahan ini berangkat dari pengalaman Pertamina dalam tender pengadaan. Selain memakan waktu lama, dalam sejumlah kasus Pertamina yang sudah menang dengan harga murah justru kehilangan pasokan, karena negara pemasok memilih pembeli lain yang berani membayar lebih mahal.

"Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka, kemudian setelah itu kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian," kata Bahlil.

Dalam skema baru, negara yang bernegosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, lalu Pertamina membeli dari BLU. Dengan begitu, tidak ada lagi perusahaan lain yang terlibat dalam rantai pengadaan.

"Jadi negara ke negara aja udah," tegas Bahlil.

Meski demikian, perpres tersebut tetap memungkinkan Pertamina mengimpor langsung dalam kondisi tertentu, yakni ketika cadangan nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber minyak. Langkah itu tetap harus dikoordinasikan dengan BLU.

Skema baru ini penting karena sebagian kebutuhan energi nasional masih dipenuhi dari impor. Crude masih diimpor, meski tidak lagi dari Timur Tengah. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG juga masih diimpor dari Amerika Serikat. Indonesia sudah tidak mengimpor solar, tetapi masih mengimpor bensin RON 90 (Pertalite) serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98.

"Dengan perpres ini, alhamdulillah, saya dengan Dirut Pertamina, Pak Simon, dan Dirut Patra Niaga, Pak Ega, akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan," tutur Bahlil.

Sebagai langkah lanjutan, Bahlil dijadwalkan berangkat ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan. Pemerintah juga menugaskannya mencari kontrak pasokan jangka panjang. Dengan pengadaan yang dikendalikan negara, pemerintah berharap pasokan crude, BBM, dan LPG bagi masyarakat dan industri lebih terjamin di tengah ketidakpastian geopolitik global. (Anggara)

Share:

Read More

Lapas Kendari Perkuat Kualitas Pelayanan Publik lewat Monitoring Ombudsman RI Perwakilan Sultra

Lapas Kendari Perkuat Kualitas Pelayanan Publik lewat Monitoring Ombudsman RI Perwakilan Sultra. (Dok. Ditjenpas)

Kendari, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari sambut kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dalam monitoring dan pengawasan layanan publik, khususnya pelayanan bagi Warga Binaan, Senin (26/10).

Kegiatan ini menjadi evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan mendorong perbaikan tata kelola Pemasyarakatan berkelanjutan.

Kepala Lapas Kendari, Mukhtar, menyampaikan pihaknya menyambut baik kunjungan monitoring tersebut sebagai evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Lapas.

“Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperoleh masukan dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sehingga ke depan pelayanan di Lapas Kendari makin optimal, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mewawancarai petugas dan Warga Binaan di setiap blok hunian. Wawancara tersebut bertujuan menggali pengalaman mereka selama menerima pelayanan di Lapas Kendari sekaligus mengetahui pemahaman terhadap prosedur, persyaratan, dan mekanisme pelayanan yang tersedia. Setelah rangkaian wawancara, perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara juga meninjau blok dan kamar hunian Warga Binaan.

Pimpinan Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, menyampaikan monitoring merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong penyelenggara layanan agar terus melakukan perbaikan.

“Kami ingin melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik di Lapas Kendari, termasuk aspek sarana dan prasarana, serta mekanisme pelayanan yang berjalan. Harapannya, kegiatan ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan memastikan masyarakat memperoleh layanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan,” harapnya.

Kunjungan monitoring ini menjadi dorongan bagi Lapas Kendari untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayana berkelanjutan. Dengan membuka ruang evaluasi dan menerima masukan dari Ombudsman RI, Lapas Kendari berkomitmen memperkuat tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif sehingga memberikan layanan Pemasyarakatan yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kebutuhan Warga Binaan dan masyarakat. (Subhan)

Share:

Read More

Rutan Kandangan Beri Penghargaan Pegawai Teladan sekaligus SK Purnabakti

Rutan Kandangan Beri Penghargaan Pegawai Teladan sekaligus SK Purnabakti. (Dok. Ditjenpas)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Apel pagi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kandangan, Senin (26/10), jadi momen istimewa bagi Junaidi. Selain menerima Surat Keputusan (SK) purnabakti, ia juga mendapat penghargaan sebagai Pegawai Teladan Oktober 2026 atas dedikasi dan kinerjanya selama bertugas.

Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin Kepala Rutan Kandangan, David Petrus Nicolas, dan diikuti pejabat struktural serta jajaran pegawai. Apel tersebut bagian dari upaya menjaga kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Junaidi sebagai Pegawai Teladan Oktober 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam menjalankan tugas.

Pada kesempatan yang sama, Junaidi juga menerima SK purnabakti sebagai penanda berakhirnya masa tugas kedinasan. Kedua momen tersebut jadi bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdiannya di Rutan Kandangan.

David Petrus Nicolas berharap penghargaan tersebut dapat memotivasi seluruh pegawai untuk menjaga kinerja dan integritas.

“Semoga penghargaan ini memotivasi seluruh pegawai untuk terus bekerja dengan disiplin dan berintegritas. Terima kasih kepada Pak Junaidi atas pengabdiannya. Semoga masa purna bakti membawa kebahagiaan bersama keluarga,” harapnya.

Junaidi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kebersamaan serta dukungan yang diterimanya selama bertugas.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan dan kenangan berharga bagi saya menjelang purnabakti. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan keluarga besar Rutan Kandangan. Semoga Rutan Kandangan semakin maju,” jelasnya.

Penghargaan Pegawai Teladan diharapkan dapat mendorong semangat berprestasi, sedangkan purna bakti menjadi penanda berakhirnya masa tugas seorang pegawai.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kandangan mendorong budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan Pemasyarakatan. (Subhan)

Share:

Read More

Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda, OJK Edukasi Peluang dan Risiko Pembiayaan Digital

Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda, OJK Edukasi Peluang dan Risiko Pembiayaan Digital. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan generasi muda melalui edukasi mengenai manfaat, risiko, dan prospek pembiayaan digital sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang bertanggung jawab di tengah pesatnya transformasi digital sektor jasa keuangan.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam Kuliah Umum bertema "Pembiayaan Digital: Manfaat, Risiko dan Prospek" di Indonesia Banking School (IBS), Jakarta, Sabtu.

Dalam paparannya, Agusman menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan pada proses pembiayaan yang kini semakin cepat, mudah, dan inklusif.

“Pembiayaan digital memungkinkan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan menjadi hitungan detik melalui pemanfaatan teknologi, artificial intelligence, dan machine learning dalam analisis kelayakan pembiayaan," kata Agusman.

Menurutnya, pemanfaatan layanan pembiayaan digital juga harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

“Kemudahan akses pembiayaan digital harus diimbangi dengan literasi yang memadai, pemahaman risiko, serta kemampuan memenuhi kewajiban agar manfaat teknologi keuangan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan," tegas Agusman.

Ia mengatakan bahwa di tengah kemudahan teknologi, masyarakat juga harus tetap mengedepankan kehati-hatian karena kemudahan akses pembiayaan harus diimbangi dengan kemampuan membayar dan pemahaman atas risiko yang menyertai.

Pembiayaan digital, lanjut Agusman, memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat serta mendukung pengembangan sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudahan akses pendanaan yang ditawarkan berpotensi menjadi pendorong bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Ketika akses keuangan konvensional sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pembiayaan digital hadir untuk memperluas akses keuangan, sepanjang tersedia konektivitas dan infrastruktur digital," jelasnya.

Lebih lanjut, Agusman menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan industri pembiayaan digital di Indonesia yang terus menunjukkan tren positif dan signifikan.

Pada Agustus 2026, nilai baki debet layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang disalurkan perusahaan pembiayaan tumbuh 36,57 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp13,61 triliun dengan total 27,71 juta rekening. Sementara itu, outstanding pembiayaan pinjaman daring (Pindar) meningkat 22,07 persen (yoy) menjadi Rp106,94 triliun dengan jumlah pengguna mencapai 189,77 juta akun, yang terdiri atas 3,02 juta pemberi pinjaman (lender) dan 186,75 juta penerima pinjaman (borrower).

Di akhir kuliahnya, Agusman menekankan bahwa pertumbuhan industri pembiayaan digital harus disertai dengan tata kelola yang baik serta pelindungan konsumen yang kuat. Untuk itu, OJK akan terus memperkuat kebijakan dan pengawasan guna mendorong industri yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus memitigasi berbagai risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan (fraud), dan risiko terhadap konsumen.

Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Priyanto Budi Nugroho menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kuliah umum yang diselenggarakan oleh OJK. Menurutnya, kegiatan ini bermanfaat untuk meliterasi mahasiswa agar memahami perkembangan pembiayaan digital termasuk risiko yang menyertainya.

"Di era digital, pemanfaatan inovasi tidak hanya untuk memperoleh pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga harus diimbangi dengan manajemen risiko dan tanggung jawab. Ketiganya merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan," ujar Priyanto.

Priyanto mengajak mahasiswa untuk memastikan bahwa perolehan pendanaan yang lebih mudah tidak berujung pada kesulitan keuangan bagi masyarakat yang menggunakannya maupun bagi investor.

“Di situlah tema-tema literasi seperti ini tetap menjadi penting, dan menjadi bagian dari manajemen risiko." tegasnya.

Ia berpesan agar mahasiswa tidak hanya mendalami pembiayaan digital, namun sebagai pengguna juga harus membekali diri dengan literasi yang cukup baik. Menurutnya, literasi digital bukan hanya mampu menggunakan aplikasinya, tetapi juga memahami risiko dan tanggung jawab dalam memanfaatkan akses tersebut.

Kegiatan kuliah umum tersebut diikuti oleh 137 mahasiswa dan 15 dosen Indonesia Banking School. Turut hadir Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Sri Kurniati, serta jajaran pimpinan Indonesia Banking School.

Melalui program OJK Mengajar, OJK terus berupaya meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai sektor jasa keuangan dan perkembangan pembiayaan digital, sehingga mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, memahami risikonya, serta berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Putra)

Share:

Read More