Kementerian Kehutanan dan UNEP Tandatangani Implementing Arrangement untuk Perkuat Kerja Sama REDD+

Kementerian Kehutanan dan UNEP Tandatangani Implementing Arrangement untuk Perkuat Kerja Sama REDD+. (Dok. Kemenhut)

Singapura, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan United Nations Environment Programme (UNEP) secara resmi menandatangani Implementing Arrangement (IA) mengenai proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada sela gelaran Ecosperity Week di Singapura, Rabu (20/5).

Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN), Ristianto Pribadi, bersama Director of the Climate Change Division UNEP, Martin Krause, serta turut dihadiri oleh Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH), Ilham. Dokumen IA tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2024 mengenai kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam sambutannya, Kepala Biro HKLN menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang erat dan konstruktif antara kedua pihak selama proses penyusunan Implementing Arrangement tersebut. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat implementasi REDD+.

Pada kesempatan yang sama, Director of the Climate Change Division UNEP, menyatakan bahwa hutan merupakan salah satu solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus, mulai dari penyimpanan karbon, perlindungan masyarakat dan keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan memperkuat kolaborasi dalam sejumlah bidang strategis, antara lain dukungan teknis dalam mobilisasi pendanaan berbasis hasil (results-based financing) untuk REDD+, penguatan kesiapan pasar karbon dan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris, pengembangan perhutanan sosial dan usaha berbasis masyarakat, peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap upaya mitigasi gas rumah kaca, serta penguatan safeguards dan implementasi berbasis pengetahuan di tingkat nasional maupun subnasional.

Kementerian Kehutanan menilai kemitraan dengan UNEP sejalan dengan komitmen dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta Nationally Determined Contribution (NDC). Ke depan, kerja sama kedua pihak diharapkan semakin memperkuat upaya bersama dalam mendorong aksi iklim berintegritas tinggi, tata kelola kehutanan berkelanjutan, dan pembangunan ketahanan jangka panjang. (Dimas)

Share:

Read More

Perkuat Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB Gelar Diseminasi PermenPANRB No. 4/2026

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Penilaian Kapabilitas Kelembagaan merupakan bentuk evaluasi kelembagaan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, lincah, dan kolaboratif guna mendukung pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, perlu dilakukan penilaian kapabilitas kelembagaan secara terukur dan konsisten.

Mencermati dinamika perkembangan organisasi pemerintahan serta tuntutan transformasi birokrasi yang semakin adaptif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah. Aturan teranyar menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menyampaikan melalui regulasi baru ini, Kementerian PANRB ingin memberikan paradigma evaluasi dari yang semula berbasis struktur birokrasi konvensional, kini menjadi penilaian kapabilitas kelembagaan yang komprehensif demi mendukung arah Reformasi Birokrasi 2025–2045.

“Ke depan, pengukuran evaluasi kelembagaan tidak hanya fokus pada pendekatan dimensi struktur dan dimensi proses, namun diperkaya dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan berdasar aspek ketepatan fungsi, ukuran, proses, dan aspek tata kelola,” ujar Deputi Nanik dalam Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (19/5/2026).

Nanik mengungkapkan instrumen dalam PermenPANRB No. 4/2026 dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, lebih kontekstual, dan lebih mencerminkan kondisi nyata kapabilitas kelembagaan instansi pemerintah. Proses penilaian baru ini dirancang bukan sekadar untuk menghasilkan indeks angka atau pemeringkatan semata, melainkan sebagai instrumen pendorong perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan agar semakin relevan dengan tantangan masa depan.

Berbeda dengan metode evaluasi sebelumnya yang bertumpu pada penilaian mandiri dan pelaporan manual, PermenPANRB No. 4 Tahun 2026 memperkenalkan pembaruan metode yang jauh lebih terukur dan berbasis digital.

“Proses penilaian kini mencakup tahapan persiapan, penilaian mandiri melalui aplikasi, verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Panel Ahli, hingga akhirnya pada penetapan Indeks Kapabilitas Kelembagaan,” jelas Nanik.

Lanjutnya dijelaskan, secara teknis terdapat empat aspek utama yang diukur dalam penilaian terbaru ini, yaitu Ketepatan Fungsi, Ketepatan Ukuran, Ketepatan Proses, dan Tata Kelola. Keempat aspek tersebut diturunkan ke dalam indikator-indikator spesifik seperti tingkat spesialisasi jabatan, kompleksitas struktur organisasi, kontinuitas proses bisnis, hingga kualitas penerapan teknologi informasi pada tata kelola instansi.

“Keempat aspek tersebut, membentuk Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran keempat Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025–2045, yaitu terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah,” imbuhnya.

Pada acara sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB secara simbolis menyerahkan akun username dan password untuk mengakses sistem informasi penilaian kepada perwakilan instansi pemerintah pusat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai penguatan proses kebijakan penilaian kapabilitas kelembagaan yang disampaikan Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Widhi Novianto.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan terkait gambaran umum Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Deny Isworo Makirtyo.

Melalui forum diskusi ini, seluruh kementerian, lembaga, pada instansi Pusat diharapkan memiliki kesamaan persepsi agar pelaksanaan penilaian di instansi masing-masing dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berkualitas.

“Kami berharap kita semua dapat membangun pemahaman yang sama bahwa penilaian kapabilitas kelembagaan bukan semata-mata proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya transformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang lebih adaptif, efektif, dan mampu bekerja secara kolaboratif,” pungkas Nanik. (Bambang)

Share:

Read More

Wamenkes: CKG Bantu Driver Gojek Deteksi Penyakit Lebih Dini

Wamenkes: CKG Bantu Driver Gojek Deteksi Penyakit Lebih Dini. (Dok. Kemenkes)

Bandung, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang kesehatan. Menurutnya, kesehatan harus dijaga melalui deteksi dini, bukan sekadar diobati saat sudah sakit.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Dante saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi mitra pengemudi Gojek di kantor GoTo Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (19/5). Program hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Gojek ini menyasar 17 kota di Indonesia sepanjang Februari hingga Desember 2026.

“Kolaborasi dengan pihak swasta memungkinkan layanan kesehatan hadir lebih dekat dengan masyarakat, termasuk mitra pengemudi yang memiliki mobilitas tinggi. Langkah ini merupakan upaya promotif dan preventif pemerintah untuk mendeteksi dini penyakit,” ujar Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante menekankan bahwa pemeriksaan rutin sangat krusial untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung sebelum berkembang menjadi kondisi serius.

Program CKG komunitas GoTo ini telah berjalan sejak 2025. Hingga April 2026, sebanyak 1.141 peserta telah terlayani di Jakarta dan Palembang. Pada Mei 2026, program diperluas ke Bandung, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya dengan target 4.000 peserta.

Dalam peninjauan di Bandung, para mitra pengemudi mendapatkan layanan kesehatan komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik, tekanan darah, gula darah, profil lipid, hingga pemeriksaan mata, gigi, dan telinga. Peserta dengan faktor risiko tertentu juga mendapatkan layanan EKG, pemeriksaan SADANIS untuk perempuan, konsultasi dokter, serta pemberian obat untuk diabetes dan hipertensi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi. Mitra yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai kepesertaan BPJS Kesehatan. Peserta kategori hijau diberikan edukasi pola hidup sehat, sementara peserta kategori kuning dan merah langsung mendapatkan tindakan medis gratis.

Terkait dukungan perusahaan, VP Public Policy & Government Relation GoTo Group, Rangga D. Fadillah, menyatakan bahwa pihaknya memprioritaskan kesehatan mitra pengemudi karena mereka merupakan garda terdepan sekaligus kebanggaan ekosistem Gojek. Menurutnya, para mitra selama ini bekerja dengan penuh ikhtiar menghadapi segala cuaca dan kepadatan jalan demi keluarga, sehingga aspek kesehatan menjadi aset utama yang harus dijaga.

"Driver yang sehat adalah driver yang fokus. Dengan deteksi dini melalui CKG, kita meminimalkan risiko gangguan kesehatan mendadak saat mereka bertugas, yang secara langsung meningkatkan keselamatan baik bagi mitra, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya", tegas Rangga.

Kementerian Kesehatan menargetkan program Cek Kesehatan Gratis nasional dapat menjangkau 130 juta masyarakat Indonesia sepanjang 2026. (Ros)

Share:

Read More

Tekan Praktik Penyimpangan Tata Niaga Ekspor SDA, Pemerintah Bentuk BUMN Khusus

Tekan Praktik Penyimpangan Tata Niaga Ekspor SDA, Pemerintah Bentuk BUMN Khusus. (Dok. Kemen ESDM)

Tangerang, WaraWiri.net - Pemerintah mengumumkan langkah strategis baru dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menekan berbagai praktik penyimpangan dalam tata niaga ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.

"Terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang diumumkan tadi oleh Bapak Presiden. Itu memang penjualan daripada hasil komunitas sumber daya alam. Itu akan lewat negara yang akan ditujuk adalah BUMN yang ditujuk. Tujuan dari kebijakan ini adalah mencegah terjadi _under-invoicing_ dan _transfer pricing_ yang selama ini terjadi," ujar Bahlil dalam Acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5).

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya implementasi amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, khususnya Pasal 33, yang selama ini dinilai belum dijalankan secara optimal.

"Kebijakan ini juga merupakan implementasi daripada pasal 33 UU 1945. Yang memang harus dilaksanakan negara. Jadi ini bukan barang baru. Tapi selama ini perintah itu kan belum dijalankan. Oleh Bapak Presiden Prabowo, menganggap ini sebagai bagian terpenting dalam rangka menjalankan UU 1945 pasal 33 secara murni dan konsekuen," lanjutnya.

Kebijakan ekspor satu pintu ini lanjut Bahlil hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batubara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

"Saya bawa pesan atas dasar pengetahuan pendalaman dan info objektif, maka Pak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas PP itu tidak berlaku. Jadi gak ada keraguan, jadi bisnis (migas) seperti biasa," jelas Bahlil.

Selain BUMN Khusus Ekspor, sektor hulu migas juga dikecualikan dari kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bahlil menyampaikan bahwa untuk sektor migas, pemerintah tetap memberikan kepastian aturan agar pelaku usaha tidak perlu khawatir.

"DHE dan hasil ekspor Pak Presiden mengatakan silahkan pakai saja, tak perlu pakai PP. Jadi jangan ada kekhawatiran. Ini menjamin kepastian aturan yang ada di negara kami soal migas," tegas Bahlil.

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya telah terikat kontrak jangka panjang.

"Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum plan of development (POD), negosiasi antara pemerintah dengan pengusahanya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengumumkan pembentukan BUMN Khusus Ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Melalui badan baru tersebut, kegiatan ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy akan dilakukan.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa BUMN Khusus Ekspor ini akan menjalankan fungsi sebagai pengekspor tunggal untuk komoditas strategis yang telah ditetapkan.

"Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing, marketing facility," jelasnya.

Presiden Prabowo menambahkan, tujuan pembentukan BUMN Ekspor ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, sekaligus memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), serta pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin, setiap warga negara, setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air. Saya yakin dan percaya, tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali," ungkap Prabowo.

Kebijakan penunjukan BUMN ekspor seperti ini bukan hal baru, melainkan juga telah diterapkan di sejumlah negara sahabat seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. (Remondies)

Share:

Read More

UHN IGB Sugriwa Didorong Buka Fakultas Kedokteran Berbasis Nilai Hindu

UHN IGB Sugriwa terima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2024–2025. (Dok. Kemenag)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mendukung pengembangan Universitas Hindu Negeri (UHN) IGB Sugriwa Denpasar. Kampus keagamaan Hindu di Denpasar ini didorong untuk membuka Fakultas Kedokteran.

Komitmen ini mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kampus Pascasarjana UHN IGB Sugriwa, Denpasar, Selasa (19/5/2026). Hadir, Direktur Pendidikan Hindu Kemenag, I Ketut Sudarsana bersama Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Delegasi Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh I Ketut Kariyasa Adnyana bersama 24 anggota legislatif.

Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana, menyambut kehadiran Komisi VIII didampingi jajaran pimpinan dan Kepala Disdikpora Kota Denpasar. Usai meninjau kondisi kampus, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyampaikan dukungannya secara tegas.

"Selamat dan kami salut atas capaian luar biasa ini. Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan penuh, ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kami datang untuk melihat langsung, dan yang kami saksikan hari ini membuktikan bahwa UHN IGB Sugriwa layak mendapatkan perhatian dan anggaran yang lebih besar dari negara. Fakultas Kedokteran berbasis nilai Hindu adalah terobosan yang harus kita wujudkan bersama" ujarnya.

Direktur Pendidikan Hindu Kemenag, I Ketut Sudarsana, dalam kesempatan itu, menerima proposal kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Fakultas Kedokteran dari UHN. 

"Kementerian Agama tidak hanya hadir secara simbolis. Kami hadir untuk memastikan bahwa UHN IGB Sugriwa mendapatkan seluruh dukungan regulatif, anggaran, dan kebijakan yang dibutuhkan. Diterimanya proposal sarana prasarana Fakultas Kedokteran hari ini adalah komitmen kami untuk segera menindaklanjuti kebutuhan nyata di lapangan" tegas Sudarsana.

Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana, memaparkan dua lompatan besar institusinya yang didorong oleh Kemenag RI, yakni: progres konkret pendirian Fakultas Kedokteran serta terbitnya SK Fakultas Sains dan Teknologi (Sainteks).

"Apa yang kami capai hari ini adalah buah dari kepercayaan dan dukungan Kementerian Agama RI yang tidak pernah surut. Pendirian Fakultas Kedokteran dan terbitnya SK Sainteks adalah tonggak bersejarah bagi pendidikan tinggi Hindu di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus melangkah maju demi umat dan bangsa," tutup Sudiana.

Sinergi kuat antara Kemenag RI sebagai pembina teknis dan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra legislatif ini menjadi momentum krusial bagi UHN IGB Sugriwa untuk tumbuh menjadi perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri yang unggul, modern, dan berdaya saing nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenko PMK Dorong Lampung Tengah Jadi Percontohan Kerukunan Umat Beragama Nasional

Kemenko PMK Dorong Lampung Tengah Jadi Percontohan Kerukunan Umat Beragama Nasional. (Dok. Kemenko PMK)

Lampung, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito menegaskan bahwa kehidupan rukun antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan penguatan kohesi sosial masyarakat.

"Kerukunan bukan sekadar nilai luhur yang kita jaga, tetapi merupakan pilar utama dalam transformasi sosial dan prasyarat nyata bagi pembangunan nasional yang termaktub dalam RPJMN," ujar Warsito dalam kegiatan Diskusi Kerukunan Antarumat Beragama di Komplek Nuwo Balak, Perumahan Dinas Bupati Lampung Tengah, pada Selasa (19/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Warsito menyoroti capaian positif Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang mencapai 80,36 pada tahun 2025 atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 77,89. Dengan keunggulan tersebut, Lampung Tengah dinilai memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan kerukunan umat beragama bagi daerah lain.

"Lampung Tengah dengan segala kebhinekaannya diharapkan menjadi percontohan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun nasional, bahwa pluralitas agama bukan hambatan, melainkan kekuatan," tegasnya.

Warsito yang juga mantan Dekan FMIPA Universitas Lampung menekankan pentingnya memperkuat dimensi kerja sama dalam tiga pilar kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Menurutnya, dimensi kerja sama masih perlu diperkuat karena capaian nilainya secara nasional masih berada di bawah dua pilar lainnya, dengan nilai di bawah 70.

"Data nasional indeks KUB menunjukkan bahwa pilar kerja sama antarumat beragama masih rendah. Kita perlu mewujudkan kerja sama itu secara konkret, misalnya melalui pembentukan koperasi bersama atau forum kolaborasi lintas agama yang berdampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu diimbangi dengan pembangunan sosial masyarakat yang mencakup penguatan inklusi sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, literasi digital juga dinilai penting mengingat ruang digital kerap menjadi pemicu munculnya ketidakharmonisan di masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tersebut dihadiri Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, Staf Ahli Bupati Lampung Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Zulfikar Irwan, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain, Plt. Kepala Kesbangpol Lampung Tengah Rahmat Danil, Ketua FKUB Lampung Tengah KH Mutawalli, perwakilan PKUB Kemenag Herry Susanto, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pengurus FKUB setempat.

Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di wilayahnya.

"Lampung Tengah adalah kabupaten yang kaya akan keberagaman agama dan keyakinan. Kami mendukung dan siap mengawal penuh kegiatan ini," ujar Koheri yang juga bagian dari FKUB Lampung Tengah.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain, Ketua FKUB Lampung Tengah KH Mutawalli, serta Plt. Kepala Kesbangpol Lampung Tengah terkait peluang dan tantangan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di tingkat daerah.

Kegiatan kemudian ditutup dengan kunjungan lapangan dan dialog bersama warga di Desa Fajar Mataram, Lampung Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mewujudkan Lampung Tengah sebagai daerah percontohan kerukunan umat beragama di Indonesia. (Burhan)

Share:

Read More

Kinerja APBN Hingga April 2026 Tetap Solid, Penerimaan Pajak Tumbuh Kuat 16,1%

Kinerja APBN Hingga April 2026 Tetap Solid, Penerimaan Pajak Tumbuh Kuat 16,1%. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang digelar pada Selasa (19/5) di Jakarta. 

Di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Menkeu menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap solid dengan realisasi APBN yang menunjukkan tren sangat positif.

"Hari ini kita menyampaikan lagi realisasi APBN kita, kinerja dan fakta, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Menkeu mengawali konferensi pers.

Ia memaparkan, hingga April 2026, pendapatan negara berhasil menembus angka Rp918,4 triliun, atau tumbuh sebesar 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akselerasi pendapatan ini utamanya ditopang oleh kinerja perpajakan yang tumbuh kuat sebesar 13,7%, di mana penerimaan pajak tumbuh 16,1% (yoy). 

Menkeu menyoroti pertumbuhan pada Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang naik 25%, PPh 21 (gaji karyawan) yang tumbuh 21%, serta PPN dan PPN-BM yang melonjak hingga 40%.

Menurut Menkeu, data ini membantah isu adanya penurunan daya beli di masyarakat. 

"PPh 21 tumbuh 21%. Ini data yang bicara, bukan perasaan saya. Jadi tidak benar bahwa daya beli masyarakat hancur," tegas Purbaya. (Alif)

Share:

Read More

Soal Permohonan Tambahan Anggaran Aceh, Jubir Nurlis: Masih Dipelajari Pusat

Soal Permohonan Tambahan Anggaran Aceh, Jubir Nurlis: Masih Dipelajari Pusat. (Dok. Pemprov Aceh)

Aceh, WaraWiri.net - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menyampaikan update informasi mengenai permohonan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran Pemerintah Aceh. 

“Permohonan masih dalam proses, dan masih dipelajari Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (19 Mei 2026).

Nurlis menambahkan bahwa apakah permohonan tersebut dipenuhi atau tidak juga belum diketahui secara pasti.

“Kita mengajukan permohonan. Tentu setiap permohonan dipelajari. Apakah dipenuhi atau tidak, itu belum kita ketahui,” kata Nurlis. “

Sebelumnya Nurlis menyampaikan bahwa Gubernur Mualem meminta tambahan anggaran untuk Aceh saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi. Sementara Sekjen Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun hadir bersama Subandono selaku Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta selaku Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, serta Wiwin Istianti selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan.

Menurut Nurlis, berbagai langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mencari dukungan pusat untuk pembangunan daerah.

“Semoga permohonan yang kita sampaikan dapat disetujui,” kata Nurlis. (Deni)

Share:

Read More

RSUD Sulbar Perkuat Layanan Spesialistik melalui Kredensialing Orthopedi dan Patologi Anatomi

RSUD Sulbar Perkuat Layanan Spesialistik melalui Kredensialing Orthopedi dan Patologi Anatomi. (Dok. Pemprov Sulbar)

Sulawesi Barat, WaraWiri.net - RSUD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan kredensialing penambahan layanan Orthopedi dan Patologi Anatomi (PA) pada Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit dalam memperkuat layanan spesialistik guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah melalui Panca Daya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter melalui penguatan layanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Kegiatan kredensialing dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju St. Umrah Nurdin, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Para Kabid, Kasubid, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, tenaga analis, serta staf manajemen RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan telusur layanan di Ruang Orthopedi guna melihat kesiapan sarana, prasarana, alur pelayanan, serta kelengkapan penunjang medis. Selanjutnya tim melanjutkan peninjauan di Ruang Patologi Anatomi untuk memastikan kesiapan layanan laboratorium PA yang akan menunjang penegakan diagnosis medis secara optimal.

Setelah telusur ruangan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Penunjang. Diskusi dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Soleman Manggeng, yang menyampaikan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mendukung pengembangan layanan rumah sakit.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju, St. Umrah Nurdin, menyampaikan bahwa kemitraan dalam pelayanan kesehatan harus dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh pihak terkait.

"Kegiatan kemitraan harus dibarengi dengan duduk bersama, komunikasi, dan koordinasi yang baik, karena tanpa hal tersebut seluruh proses tidak akan berjalan optimal," tegas Umrah.

“Baik rumah sakit, BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tentu menginginkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. BPJS sebagai badan penyelenggara program JKN melihat bahwa sebagian besar peserta merupakan indikator pemerintah daerah, sehingga pelayanan tanpa iur biaya menjadi perhatian bersama,” lanjutnya.

Ia mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan RSUD Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sementara itu, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Katimker Keslan, Faisal memberikan sejumlah masukan terkait kesiapan layanan, di antaranya pengaturan ruangan yang harus segera dibenahi, alur pelayanan yang jelas, serta penyusunan SOP yang terstruktur agar pelayanan dapat berjalan maksimal.

Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat, dr. Musadri Amir Abdullah, menyampaikan bahwa pelaksanaan kredensialing ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan spesialistik yang semakin lengkap dan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami terus berupaya melakukan pembenahan dan penguatan layanan, baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun tata kelola pelayanan. Melalui penambahan layanan Orthopedi dan Patologi Anatomi ini, kami berharap masyarakat Sulawesi Barat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal tanpa harus dirujuk ke luar daerah,” ungkapnya.

Dengan terlaksananya kegiatan kredensialing ini, RSUD Provinsi Sulawesi Barat berharap proses penambahan layanan Orthopedi dan Patologi Anatomi dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Slamet)

Share:

Read More

JAM INTEL Siap Kawal Proyek Strategis Nasional Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Senilai Rp517 Triliun

JAM INTEL Siap Kawal Proyek Strategis Nasional Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Senilai Rp517 Triliun. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menggelar Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin, 18 Mei 2026 dan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen.

Acara ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Dalam sambutan Jamintel yang dibacakan oleh Plt. Sesjamintel, dijelaskan bahwa Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu Proyek Prioritas Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5.170.000.000.000 (lima triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Plt. Sesjamintel.

Selain itu, proyek ini menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi memberantas kemiskinan.

"Pengawalan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.", tegas Plt. Sesjamintel.

Langkah mitigasi ini diajukan oleh Direktorat IV (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada JAM INTEL guna mengantisipasi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek tersebut.

Plt. Sesjamintel menekankan bahwa kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui sinergi yang kokoh, diharapkan pelaksanaan proyek nasional ini dapat berjalan secara komprehensif dan mencapai target utama, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran.

“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Produk Kriya IKM Binaan Kemenperin Sukses Dilirik Pasar Internasional

Produk Kriya IKM Binaan Kemenperin Sukses Dilirik Pasar Internasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperluas akses pasar global bagi industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui fasilitasi partisipasi IKM kriya binaan Kemenperin pada ajang Home InStyle 2026 yang berlangsung di Hong Kong Convention and Exhibition Centre pada 27–30 April 2026. Keikutsertaan tersebut membuahkan berbagai peluang kerja sama bisnis dengan buyer dan investor internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, keberhasilan pelaku IKM Indonesia menembus pasar internasional menjadi bukti bahwa produk kriya nasional memiliki daya saing tinggi dan semakin diminati konsumen global.

“Ini merupakan suatu kebanggaan setiap kali Kemenperin memfasilitasi IKM dalam pameran internasional bergengsi, lalu membawa oleh-oleh berupa kontrak kerja sama dan jejaring pasar yang baru. Produk kerajinan IKM Indonesia memang layak bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5).

Melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK), Kemenperin memfasilitasi tiga IKM alumni program Creative Business Incubator (CBI), yakni Manamu dari Bali dengan produk tenun kawat khas budaya Sumba, Kampoeng Anyaman dari Jawa Tengah dengan produk anyaman pandan, serta Koto Batu dari Banten yang memproduksi perhiasan berbahan batu alam dan batu mulia dengan sentuhan modern. Pada ajang tersebut, karya desain berjudul Elora milik Koto Batu berhasil meraih penghargaan Best of Show Award dalam European Product Design Award x HKTDC Home InStyle 2026.

Menperin mengungkapkan, partisipasi pelaku IKM Indonesia dalam pameran internasional tersebut menghasilkan sejumlah potensi kerja sama dengan buyer dari Hong Kong, Jepang, Filipina, Tiongkok, Abu Dhabi, hingga Amerika Serikat.

“IKM harus memanfaatkan potensi ini sebaik mungkin agar kerja sama itu bisa terwujud dan terus dikembangkan,” tegasnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, produk dekorasi dan kerajinan anyaman pandan milik Kampoeng Anyaman mendapat perhatian besar dari buyer mancanegara, khususnya dari Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, Abu Dhabi, dan Tiongkok. Mayoritas buyer tersebut bergerak di sektor dekorasi rumah tangga dan produk ramah lingkungan.

“Dari pertemuan tersebut, Kampoeng Anyaman memperoleh beberapa potensi tindak lanjut, di antaranya permintaan sampel produk dari buyer asal Amerika Serikat dan Abu Dhabi dengan potensi nilai kerja sama hingga Rp340 juta. Buyer dari Abu Dhabi ini bahkan menjalin komunikasi lanjutan untuk penjajakan kerja sama serta peluang business matching lanjutan,” ungkap Reni.

Selain itu, produk kerajinan tenun kawat buatan Manamu juga diminati pembeli dari Filipina, Selandia Baru, dan Hong Kong.

“Mereka sudah menjalin penjajakan kerja sama untuk pengembangan pasar dan distribusi produk, termasuk penjajakan penjualan produk perhiasan pada dua toko di Hong Kong,” imbuhnya.

Reni menilai, partisipasi pada Home InStyle 2026 menjadi momentum strategis bagi IKM nasional karena Hong Kong merupakan salah satu hub perdagangan internasional untuk industri gaya hidup, desain, dan kreatif. Pameran yang diselenggarakan oleh Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) tersebut dihadiri lebih dari 95 ribu buyer dari 134 negara dan wilayah.

“Kehadiran buyer global ini menjadi peluang strategis bagi para peserta pameran, terutama IKM kita, untuk melakukan riset pasar, menjajaki kerja sama bisnis, serta membuka peluang ekspor ke berbagai negara, termasuk pasar alternatif,” ujarnya.

Berdasarkan survei HKTDC terhadap 1.541 exhibitor dan buyer selama penyelenggaraan Gifts & Premium Fair, Home InStyle, dan Fashion InStyle, potensi pertumbuhan pasar produk kerajinan global masih sangat prospektif. 

Sebanyak 49 persen responden memproyeksikan peningkatan penjualan dalam satu hingga dua tahun ke depan, sementara 44,6 persen memperkirakan kondisi bisnis tetap stabil. Kawasan ASEAN menjadi wilayah dengan prospek penjualan paling menjanjikan dalam dua tahun mendatang, diikuti Taiwan, India, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Kepala BPIFK Dickie Sulistya Aprilyanto menyampaikan, selama pameran berlangsung, tiga IKM binaan Kemenperin tidak hanya mengikuti sesi product showcase, tetapi juga aktif mengikuti seminar industri, workshop, dan networking session bersama buyer internasional.

“Mereka berinteraksi langsung dengan buyer potensial untuk membuka peluang kerja sama bisnis dan memperluas jejaring pemasaran internasional produk Indonesia,” kata Dickie.

Menurutnya, fasilitasi pameran internasional ini merupakan bagian dari komitmen BPIFK dalam mendukung promosi, pemasaran, serta penguatan jejaring global bagi IKM Indonesia. BPIFK juga terus memperkuat industri kriya nasional melalui pengembangan kapasitas SDM industri, inovasi desain, pemanfaatan teknologi, penumbuhan wirausaha baru, serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

“BPIFK akan terus mendampingi IKM kriya dan fesyen melalui inkubator bisnis, peningkatan kemitraan, peningkatan kualitas desain, transformasi industri, dan dukungan promosi melalui fasilitasi pameran internasional demi meningkatkan eksposur global serta memperkuat posisi produk Indonesia di mata dunia,” pungkas Dickie. (Siti)

Share:

Read More

Sokoguru Policy Forum : Bedah Strategi Penguatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional

Sokoguru Policy Forum : Bedah Strategi Penguatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) bersama Sustainability Center Universitas Pertamina (SCUP) menyelenggarakan kegiatan Sokoguru Policy Forum di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (19/5). Forum ini menjadi wadah dialog strategis lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi berkelanjutan Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama program Senior Fellow SCUP yang menghadirkan para akademisi, regulator, praktisi, dan pengamat energi nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi sektor energi Indonesia.

Mengusung tema “Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional melalui Transformasi Strategis Pertamina”, forum ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab tantangan energi masa depan.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana sebagai pembicara kunci menegaskan bahwa ketahanan energi nasional harus dilakukan melalui swasembada energi dan hilirisasi yang meliputi peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, percepatan transisi energi dan hilirisasi.

“Kementerian ESDM mengapresiasi peran Pertamina sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan & transisi energi melalui penguatan hulu migas, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan hilirisasi & petrokimia, pengembangan energi baru terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menyampaikan bahwa nama Sokoguru Policy Forum terinspirasi dari pesan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa Pertamina adalah Sokoguru dan tumpuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan energi dan ekonomi nasional. Oki juga menambahkan bahwa setiap pengembangan proyek dan kebijakan strategis Pertamina harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat, fakta lapangan, dan ilmu pengetahuan (prinsip evidence-based policy). 

Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani menambahkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan energi yang kokoh bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang ditempa oleh kemampuan bangsa untuk terus belajar dari dinamika global, distrupsi teknologi, serta kompleksitas geopolitik yang dinamis.

“Hal tersebut telah, sedang, dan akan terus menjadi fokus utama Pertamina sebagai BUMN strategis nasional melalui Dual Growth Strategy sebagaimana tertuang dalam RJPP Pertamina,” pungkasnya. 

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui optimalisasi sektor hulu migas, pengembangan energi rendah emisi, dan percepatan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia. Selain itu, Agung juga menekankan pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui penguatan kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, policy makers, think tank, dan pelaku industri dalam mendorong kebijakan energi yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Forum ini juga menekankan pentingnya proses dialog strategis dan knowledge sharing secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai fondasi pembentukan kebijakan yang mampu menopang kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan energi nasional,” ujar Agung.

Selanjutnya, dilaksanakan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan sektor energi nasional, antara lain Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Senior Fellow SCUP Retno Gumilang Dewi, Pengamat Hulu Migas Benny Lubiantara, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam diskusi tersebut, para panelis membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan sektor hulu migas, optimalisasi produksi migas nasional, pengembangan gas sebagai energi transisi, percepatan hilirisasi energi, hingga pengembangan biofuel dan biorefinery sebagai solusi energi rendah emisi.

Hendra Gunawan menekankan pentingnya penguatan regulasi sub sektor migas yang adaptif dalam mewujudkan ketahanan energi baik hulu maupun hilir. Sementara Benny Lubiantara menyoroti tantangan produksi migas yang terus menurun sehingga memerlukan reformasi fiskal dan inovasi dengan pemercepatan inovasi dan penerapan teknologi seperti kegiatan eksplorasi, enhanced oil recovery, dan migas non konvensional.

Pada sektor hilir dan energi rendah emisi, Retno Gumilang Dewi menegaskan urgensi pengembangan bio-based fuel dan biorefinery sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan nasional. Menurutnya, optimalisasi strategic value chain bio-based fuel dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi domestik.

Adapun Komaidi Notonegoro menyoroti pentingnya pemodelan ekonomi energi nasional dan strategi distribusi energi yang merata serta efisien. Ia menegaskan bahwa peran BUMN, khususnya Pertamina, sangat penting dalam menjaga keandalan distribusi energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Sokoguru Policy Forum, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional dan percepatan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai penutup kegiatan Sokoguru Policy Forum, dilakukan penyerahan simbolis policy paper hasil kajian akademis para Senior Fellow Sustainability Center Universitas Pertamina kepada para pemangku kepentingan terkait yang diwakili oleh Kementerian ESDM. Adapun policy paper tersebut dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/policypaper-pertamina. (Fatima)

Share:

Read More

Dukung Aktualisasi dan Kreativitas Mahasiswa, Pertamina Gelar Energy AdSport Challenge di ITB

Dukung Aktualisasi dan Kreativitas Mahasiswa, Pertamina Gelar Energy AdSport Challenge di ITB. (Dok. Pertamina)

Bandung, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) secara konsisten memberikan dukungan bagi generasi muda melalui penyediaan ruang positif yang inklusif. Melalui rangkaian program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026, Pertamina menghadirkan kompetisi regional Energy AdSport Challenge (EAC) yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Program ini dirancang khusus sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, mempererat kolaborasi, serta menyalurkan energi positif melalui kompetisi olahraga dan kreativitas digital. Kehadiran Energy AdSport Challenge diharapkan dapat menjadi oase yang menyemangati mahasiswa sebagai calon pemimpin energi masa depan untuk tetap produktif dan kreatif.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan bahwa Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 hadir untuk memberikan ruang bagi mahasiswa agar dapat berkembang tidak hanya melalui akademik, tetapi juga menyalurkan energi kreativitas dan sportivitas, sekaligus membangun semangat kolaborasi.

“Tidak hanya kompetisi berbasis ide dan inovasi, PGTC 2026 juga berevolusi dengan menghadirkan wadah bagi mahasiswa di bidang kreativitas dan olahraga melalui Energy AdSport Challenge” ujar Baron. 

Pada bidang olahraga, sejumlah 51 tim dari 19 perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek akan bertanding di dua kategori cabang yang dipertandingkan, mini soccer dan basket 3x3.

Selain olahraga, PGTC 2026 juga memberikan wadah kreativitas melalui kompetisi Social Media Activation dan Advertising Competition yang menantang mahasiswa untuk membuat kampanye komunikasi digital yang inovatif dan relevan dengan platform media yang digunakan oleh generasi muda.

Kick off PGTC 2026 sendiri akan dilaksanakan pada 21 Mei 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan inspiratif seperti Energizing Talk, Innovation Cluster Exhibition, open call kompetisi nasional Energy Debate Championship (EDC) dan Energynovation Ideas Competition (EIC), hingga berbagai aktivitas interaktif lainnya. (Siti)

Share:

Read More

Siapkan Lompatan Industri AI, Wamen Nezar Patria Ungkap Strategi Masuk Rantai Pasok Global

Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan Keynote Speech pada President Club Series “Strengthening National Resilience in The Era of Artificial Intelligence” di Menara Batavia, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Melalui kerja sama semikonduktor dengan besrbagai negara dan perusahaan teknologi dunia, pemerintah menyiapkan fondasi industri dan talenta digital nasional untuk bersaing di era kecerdasan artifisial (AI).

“Kita tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi kita ingin talenta digital Indonesia mampu menguasai dasar-dasar teknologi AI dan mengembangkan model AI karya anak bangsa,” jelasnya dalam Keynote Speech President Club Series bertema Strengthening National Resilience in The Era of Artificial Intelligence di Jakarta Pusat, Selasa (19/05/2026).

Menurut Wamen Nezar, langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kompetisi global pengembangan AI yang saat ini berlangsung sangat cepat.

“Pemerintah sudah bekerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, termasuk Arm di Inggris. Dalam kunjungan Presiden ke berbagai negara, isu semikonduktor juga menjadi pembahasan strategis,” ujarnya.

Wamen Nezar menyebut Indonesia selama ini belum berada dalam rantai pasok utama industri AI global.

Karena itu, pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis untuk membangun ekosistem industri AI nasional sekaligus memperkuat talenta digital Indonesia.

Pengembangan industri AI sangat berkaitan erat dengan industri semikonduktor sebagai fondasi utama teknologi komputasi modern, termasuk pengembangan GPU dan pusat data AI.

“Kalau kita bicara industri AI, kita bicara bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan talenta digitalnya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Wamen Nezar menjelaskan Indonesia memiliki modal besar untuk masuk lebih jauh ke industri AI global karena didukung kekayaan sumber daya alam strategis seperti nikel, cobalt, timah, pasir silika hingga zinc yang dibutuhkan dalam industri chip dan semikonduktor.

“Kita punya cukup banyak sumber daya alam yang penting untuk industri semikonduktor. Tetapi sayangnya sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. Karena itu hilirisasi menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi,” jelasnya.

Wamen Nezar juga menyoroti ketatnya persaingan global dalam pengembangan AI yang kini didominasi oleh Amerika Serikat dan Tiongkok.

Ia menilai penguasaan semikonduktor dan kapasitas komputasi akan menjadi faktor penentu daya saing negara di masa depan.

“Chips akan menjadi faktor penentu apakah sebuah bangsa mampu berkompetisi dalam pertarungan teknologi maju seperti artificial intelligence,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Nezar juga menegaskan bahwa pemerintah menyusun Peta Jalan AI Nasional sebagai panduan strategis pengembangan AI Indonesia menuju visi Indonesia Digital 2045.

“Peta jalan AI nasional ini bukan hanya dokumen birokratis, tetapi kontrak sosial kita untuk teknologi masa depan Indonesia,” tandasnya. (Fatima)

Share:

Read More

BMKG Paparkan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2026 dan Penguatan Layanan Publik dalam RDP Bersama Komisi V DPR RI

BMKG Paparkan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2026 dan Penguatan Layanan Publik dalam RDP Bersama Komisi V DPR RI. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 serta perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.

Dalam paparannya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran BMKG tahun 2026 tetap berjalan sesuai target meskipun terdapat penyesuaian dan efisiensi anggaran pemerintah. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi keuangan dan fisik BMKG tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

“BMKG berkomitmen memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada kualitas layanan utama kepada masyarakat. Layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta sistem peringatan dini bencana tetap beroperasi 24 jam tanpa penurunan standar,” ujarnya.

Menurut Faisal, alokasi anggaran BMKG tetap difokuskan pada penguatan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pembangunan infrastruktur observasi nasional, pemeliharaan alat operasional utama, serta dukungan manajemen organisasi.

Pada aspek kinerja, BMKG juga melaporkan sejumlah indikator utama menunjukkan capaian positif. Tingkat akurasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika berhasil melampaui target, disertai peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan penguatan literasi kebencanaan melalui program Sekolah Lapang Cuaca dan Sekolah Lapang Gempabumi di berbagai wilayah Indonesia.

“Capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa penguatan layanan publik tetap menjadi prioritas utama BMKG, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana hidrometeorologi dan geofisika,” jelasnya.

Selain evaluasi pelaksanaan anggaran, BMKG juga melaporkan perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari jasa meteorologi penerbangan, jasa maritim, dan operasi modifikasi cuaca. BMKG menegaskan bahwa layanan informasi publik, seperti peringatan dini cuaca ekstrem, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan tetap diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Dalam bidang penguatan infrastruktur, BMKG terus melaksanakan pembangunan sistem observasi nasional melalui pengadaan radar cuaca, penguatan sistem monitoring meteorologi, pembangunan infrastruktur pemantauan gas rumah kaca, serta pengembangan alat operasional pendukung lainnya.

BMKG juga melaporkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, di antaranya pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di beberapa wilayah prioritas, penguatan kerja sama data meteorologi dan oseanografi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi potensi El Niño pada semester II tahun 2026.

“Antisipasi dini terhadap El Niño terus kami lakukan melalui koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan dampak terhadap sumber daya air, ketahanan pangan, dan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan,” tambah Faisal.

Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun 2025. Saat ini, sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa secara kumulatif, progres tindak lanjut tersebut menunjukkan komitmen BMKG dalam memperkuat tata kelola keuangan, administrasi, dan pengelolaan aset negara.

“Kami terus mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK melalui penguatan pengawasan internal, penyusunan rencana aksi yang terukur, serta evaluasi menyeluruh agar temuan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

BMKG juga menyampaikan keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut sebagai bentuk konsistensi penguatan tata kelola organisasi.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna mendukung keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Subhan)

Share:

Read More

Menag Dorong Transformasi Rumah Ibadah Jadi Penggerak Ekonomi

Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Perwakilan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi jajaran pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan toleransi, keberlangsungan rumah ibadah, serta pelayanan keagamaan bagi umat Hindu, khususnya komunitas Hindu Tamil di Sumatera Utara.

Menteri Agama menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan rumah ibadah di Indonesia. Menurut Menag, rumah ibadah sudah saatnya bertransformasi menjadi pusat peradaban yang aktif menggerakkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus membalik pemikiran lama. Saat ini, rumah ibadah yang harus memberdayakan umat dan masyarakat di sekitarnya, bukan sebaliknya umat yang terus-menerus diberdayakan untuk rumah ibadah," ujar Menag di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menag menjelaskan, selain fungsi utamanya sebagai tempat ritual keagamaan, rumah ibadah juga harus mampu menggerakkan aspek sosial-ekonomi. Kehadiran kuil, masjid, gereja, atau vihara harus berdampak nyata pada perputaran ekonomi dan kesejahteraan warga sekitar.

Menanggapi dinamika pengelolaan rumah ibadah, Menag menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warga negara. Ia menginstruksikan agar kendala teknis atau administratif apa pun tidak boleh mengorbankan hak dasar umat untuk beribadah.

"Isu apa pun yang sedang dihadapi, jangan sampai menghalangi umat untuk menjalankan ibadahnya di kuil. Beribadah adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Tugas kita adalah memastikan hak tersebut terpenuhi tanpa hambatan," tegas Menag.

Menag menambahkan, jika terdapat persoalan internal dalam pengelolaan, hal tersebut harus diselesaikan secara kepala dingin melalui dialog yang inklusif.

"Prinsipnya, umat harus tetap bisa beribadah dengan tenang. Urusan lainnya bisa kita bicarakan baik-baik demi mencapai win-win solution yang harmonis," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PHDI Sumatera Utara, Surya, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan perhatian besar Menteri Agama terhadap dinamika umat Hindu di Sumatera Utara. Ia memastikan bahwa hingga saat ini, aktivitas peribadatan umat Hindu di wilayah tersebut berjalan dengan aman dan kondusif.

"Kami melaporkan bahwa saat ini umat Hindu tetap dapat menjalankan ibadah di kuil tanpa adanya halangan atau hambatan yang berarti. Memang ada beberapa urusan tata kelola internal di kuil, namun kami pastikan hal tersebut tidak mengganggu kekhusyukan umat dalam beribadah," urai Surya.

Turut hadir mendampingi Menag dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija serta pejabat Kementerian Agama dan pengurus PHDI Sumatera Utara. (Fathi)

Share:

Read More

Belajar Langsung di Jantung Pemerintahan, Ratusan Pelajar dan Mahasiswa Antusias Ikuti “Istana untuk Anak Sekolah”

Siswa-siswi SMPN 94 dan SMPN 4 Jakarta pada program “Istana untuk Anak Sekolah”. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Program “Istana untuk Anak Sekolah” kembali menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi ratusan pelajar dan mahasiswa pada Selasa, 19 Mei 2026. Sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan kali ini. Mereka terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Budi Luhur (UBL), serta 300 siswa dari SMPN 94 dan SMPN 4 Jakarta.

Sejak pagi, para peserta telah berkumpul di Aula Hoegeng untuk mendapatkan materi mengenai pemerintahan dan tata negara. Suasana antusias terlihat sejak awal kegiatan dimulai. Dari sana, rombongan kemudian bergerak menuju kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa dan sistem pemerintahan Indonesia.

Tak sekadar mendengarkan penjelasan, para peserta juga diajak melihat langsung ruang-ruang bersejarah yang selama ini hanya mereka saksikan melalui layar televisi maupun media sosial. Mereka berkeliling mulai dari Istana Merdeka, Kantor Presiden, hingga Istana Negara—tempat berbagai keputusan penting bangsa diambil.

Bagi Abielle Darren, mahasiswa Kriminologi Universitas Budi Luhur, pengalaman tersebut menjadi momen yang sangat berkesan dalam hidupnya. Ia mengaku sebelumnya tidak menyangka dapat masuk hingga ke dalam kompleks Istana.

“Awalnya saya ekspektasi itu hanya di luarnya saja. Tetapi ternyata bisa masuk ke dalamnya juga. Yang biasa saya lihat di berita biasanya kan, akhirnya saya bisa lihat langsung. Cita-cita saya itu kalau gak menjadi kriminolog, menjadi politisi juga,” lanjutnya.

Antusiasme serupa juga disampaikan Salsabilah Azzahra, mahasiswa UGM, yang merasa kunjungan tersebut memberinya pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya. Salsabilah berharap program tersebut dapat terus dibuka untuk lebih banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan.

“Harapan saya Istana Negara dapat menerima mahasiswa maupun siswa dari SD hingga SMA untuk berkunjung langsung ke istana negara ini, karena begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan kita banyak menyaksikan berbagai koleksi-koleksi yang dimiliki,” katanya.

Sementara itu, Richwan bersama rekan-rekannya dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM menilai kunjungan tersebut memberi sudut pandang baru mengenai pelestarian sejarah dan dokumentasi negara. Menurutnya, pengalaman tersebut penting agar generasi muda dapat terus belajar memahami sejarah dan perjalanan bangsa melalui kompleks Istana Kepresidenan.

“Kita belajar untuk bagaimana Sekretaris Negara dan juga Istana itu merawat dan juga melestarikan cagar budaya yang ada di sini, karena itu sebagai bentuk dari pengelolaan proses mendokumentasikan informasi yang ada,” ujar Richwan.

Di antara para peserta, Alzena, siswi SMP 4 Jakarta, tampak paling bersemangat ketika mendapat kesempatan berbicara di podium. Baginya, momen tersebut terasa begitu dekat dengan cita-citanya sebagai pemimpin di masa depan.

“Saya merasa sangat bersemangat sekali, berbicara di depan banyak sekali orang, dan juga di depan bapak dan ibu, membuat saya merasa sangat bersemangat, merasa sangat terinspirasi, termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin terutama sebagai pemimpin bangsa,” katanya.

Keceriaan juga terlihat dari para siswa SMPN 94 Jakarta yang datang dengan penuh semangat sejak pagi. Gyenitra, Gyandra, dan Adalira bahkan mengaku sudah bersiap sejak pukul setengah tujuh pagi dan berjalan kaki menuju lokasi kegiatan.

“Kita tuh pengen lihat sejarah-sejarah dari sini. Kita pengen banget lihat bangunan Istana Merdeka itu gimana. Kita tuh pengen banget ngelihat apa yang sering kita lihat dari video, Kak. Pengen banget kita lihat kira-kira sama gak ya sama yang kita selalu lihat di video,” ujar mereka antusias.

Di akhir kunjungan, para siswa juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan langka tersebut.

“Terima kasih ya Bapak Prabowo sudah undang kami semua untuk datang ke Istana Merdeka. Terima kasih Bapak,” ucap mereka. (Dinda)

Share:

Read More

Kepri Relevan untuk Pengembangan Program KNMP, 100 Calon Kampung Nelayan Merah Putih Dipersiapkan

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad didampingi Wagub Nyanyang Haris Pratamura dan Sekdaprov Misni memimpin rapat Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. (Dok. Pemprov Kepri)

Riau, WaraWiri.net - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menilai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau dan meminta agar dipersiapkan sedikitnya 100 KNMP sebagai bagian dari Program strategis nasional.

Penilaian Menteri Sakti Wahyu Trenggono itu disampaikan pada saat kunjungan kerja ke Kepri belum lama ini dan kembali disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat memimpin rapat Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan dan Pemantapan Data Usulan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (18/5/2026).

“Pak Menteri KKP RI meminta Kepri menyiapkan sedikitnya 100 calon Kampung Nelayan Merah Putih, karena beliau menilai program ini sangat potensial dikembangkan di wilayah kepulauan seperti Kepri,” kata Gubernur Ansar.

Program KNMP sangat relevan diterapkan di Kepulauan Riau mengingat 98 persen wilayah Kepri merupakan lautan dan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. 

“Program ini sangat cocok untuk meningkatkan standar hidup nelayan di Kepri. Karena itu saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota benar-benar mendukung dan menuntaskan program ini,” tegas Ansar.

Ia juga meminta seluruh daerah memastikan kesiapan lokasi pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemerintah daerah, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga jaringan listrik agar proses pembangunan KNMP dapat berjalan optimal pada tahun 2026 ini.

"Saya meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan pembangunan, mulai dari legalitas lahan milik pemda, akses jalan, ketersediaan air bersih hingga listrik agar pembangunan KNMP tahun 2026 dapat berjalan optimal,” tegasnya. 

Adapun dalam rapat dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, serta para wali kota dan bupati se-Kepri yang mengikuti secara virtual melalui Zoom. 

Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pesisir Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ridwan Mulyana menyampaikan, saat ini di Kepulauan Riau telah dibangun tiga Kampung Nelayan di Batam dan satu kampung nelayan di Natuna.

"Kami mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kepri terhadap program ini,” kata Ridwan Mulyana.

Ridwan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai menjadi salah satu program prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. 

“Terima kasih kepada bapak Gubernur dan Wagub beserta jajaran atas pembangunan KNMP di Kepri. Semoga ke depan kita bisa terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, program KNMP memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Selain mampu meningkatkan pendapatan nelayan, program tersebut juga membuka peluang distribusi hasil tangkapan ke berbagai daerah.

“Program ini sangat bermanfaat bagi nelayan kita. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, KNMP juga akan menyerap banyak tenaga kerja melalui pembangunan fasilitas pendukung di kawasan kampung nelayan,” ungkapnya.

Ridwan menjelaskan, pada tahun 2026 pemerintah pusat menargetkan pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan target jangka panjang mencapai 5.000 KNMP pada tahun 2029. Khusus untuk Kepulauan Riau, ia menyebut saat ini terdapat 32 lokasi yang telah dinyatakan clear untuk pembangunan KNMP. Sementara 20 lokasi lainnya masih dalam tahap validasi dan masih berpeluang lolos verifikasi.

“Kami meminta pemerintah kabupaten dan kota segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lokasi-lokasi tersebut dapat memenuhi kriteria pembangunan KNMP,” jelasnya. (Tedy)

Share:

Read More