Pemkot Cirebon Bangun Jejaring Perlindungan Anak Melalui Penguatan Guru BK

Pemkot Cirebon Bangun Jejaring Perlindungan Anak Melalui Penguatan Guru BK. (Dok. Pemkot Cirebon)

Cirebon, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Guru Bimbingan Konseling (BK) yang dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula DPPPAPPKB Kota Cirebon, Senin (20/4/2026).

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan membahagiakan bagi setiap anak. Namun, ia mengakui bahwa tantangan di lingkungan pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika sosial hingga pengaruh perkembangan teknologi informasi yang membuka celah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis.

"Sekolah seharusnya menjadi tempat paling membahagiakan setelah rumah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan hari ini semakin kompleks. Karena itu, penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang kuat antar pihak," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem deteksi dini yang lebih terintegrasi. Menurutnya, seringkali gejala awal permasalahan pada anak terlambat dikenali, sehingga berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menekankan tiga hal utama kepada para guru BK. Pertama, penguatan deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa sebagai langkah pencegahan awal. Kedua, pentingnya kolaborasi lintas sektor, di mana guru tidak bekerja sendiri dan dapat memanfaatkan dukungan dari perangkat daerah terkait. Ketiga, membangun budaya sekolah yang ramah, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

"Bapak dan Ibu guru adalah mata dan telinga pemerintah di unit pendidikan paling bawah. Tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan masa depan generasi. Karena itu, kami ingin membangun sistem jejaring kerja yang solid, bukan sekadar menambah beban administrasi," ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para guru yang selama ini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi tempat berkeluh kesah, penengah konflik, sekaligus pelindung bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas guru sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

"Pemerintah Kota Cirebon berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," harapnya.

Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menekankan pentingnya membangun jejaring komunikasi yang kuat antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pemenuhan hak anak. Ia menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang secara khusus menangani kasus anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

"Kami berharap melalui pertemuan ini, Bapak dan Ibu dapat saling terhubung, berbagi informasi, dan memanfaatkan jejaring yang sudah ada. UPT PPA hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyelesaian masalah anak yang kurang tepat, seperti menikahkan anak di usia dini sebagai jalan keluar atas persoalan sosial.

"Kalau kita berbicara tentang anak, prinsip kita adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan masalah baru bagi masa depan mereka," tegasnya.

Selain itu, Suwarso menyoroti peran strategis guru BK sebagai sahabat anak di lingkungan sekolah. Ia berharap ruang konseling dapat menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa untuk berbagi, bukan justru menjadi ruang yang menakutkan.

"Guru BK harus diposisikan sebagai sahabat anak. Jangan sampai anak merasa takut datang ke ruang BK. Dengan begitu, guru bisa memahami perkembangan anak secara utuh dan menjadi bagian dari solusi atas setiap permasalahan yang muncul," jelasnya. (Muh)
Share:

Program Gebyar Pajak Sumut Dongkrak Penerimaan PKB, Naik 30% dalam Sebulan

Program Gebyar Pajak Sumut Dongkrak Penerimaan PKB, Naik 30% dalam Sebulan. (Dok. Pemprov Sumut)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Program Gebyar Pajak Sumut 2026 yang diluncurkan beberapa waktu lalu mulai menunjukkan hasil positif. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tercatat mengalami peningkatan signifikan sejak program tersebut berjalan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) Sutan Tolang Lubis, mengungkapkan hal tersebut di kantornya, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (20/4/2026). Diketahui, program Gebyar Pajak diluncurkan pada 9 Maret 2026 dan telah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

“Sejak program gebyar pajak diluncurkan, terjadi kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor,” kata Sutan Tolang Lubis.

Hal ini dapat dilihat pada periode 9 Maret hingga 9 April 2026 realisasinya Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp125 miliar,” katanya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu pada 9 Maret hingga 9 April 2025 realisasi penerimaan PKB tercatat sebesar Rp96 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp28 miliar atau meningkat 30%.

Sutan Tolang juga menyampaikan, pada tahun 2025 target penerimaan PKB ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun, namun realisasinya mencapai Rp1,4 triliun. Sementara itu, pada tahun 2026 target penerimaan PKB ditingkatkan menjadi Rp1,8 triliun.

“Total kendaraan bermotor yang membayar pajak pada tahun 2025 sebanyak 2,2 juta unit,” katanya.

Ia berharap melalui program Gebyar Pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah. Program ini pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat dan membayar tepat waktu.

“Pada tahun sebelumnya program yang dilaksanakan adalah program pemutihan, dengan program gebyar pajak, paradigmanya kita ubah, apresiasinya kita berikan pada masyarakat yang bayar pajak tepat waktu,” katanya.

Sebagai bagian dari program tersebut, undian Gebyar Pajak akan dilaksanakan setiap triwulan, dengan total empat kali undian dalam setahun serta satu undian utama. Untuk triwulan pertama, undian direncanakan berlangsung pada 10 Mei 2026. (Slamet)
Share:

Gubernur Andra Soni Canangkan Gerakan Tanam Jagung untuk Ketahanan Pangan di Banten

Gubernur Andra Soni Canangkan Gerakan Tanam Jagung untuk Ketahanan Pangan di Banten. (Dok. Pemprov Banten)

Banten, WaraWiri.net - Gubernur Andra Soni mencanangkan gerakan menanam jagung di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak untuk para kelompok tani di daerah. Pencanangan ini dilakukan agar Provinsi Banten menjadi daerah swasembada jagung dan menjadi produsen utama jagung nasional. 

“Dengan dukungan segenap pihak, kita melakukan pencanangan tanam jagung untuk lahan seluas 10 hektare. Bibit bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten," kata Andra Soni pada acara Gerakan Tanam Jagung Hibrida Poktan Mekarjaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Selasa (21/4/2026). 

Ia berharap, melalui pencanangan penanaman jagung ini, suatu saat nanti Banten bisa menjadi sentra jagung. Minimal untuk kebutuhan industri dan pertanian di daerah sendiri. Karena menurut Andra Soni, kebutuhan jagung masih sangat besar dibutuhkan di pasaran. 

“Minimal untuk kebutuhan sendiri,” ucapnya.

Provinsi Banten juga menurutnya harus memperkuat pertanian maupun peternakan untuk memasok kebutuhan aglomerasi Jakarta. 

Kedekatan jarak Banten dengan wilayah aglomerasi bisa memangkas biaya angkutan atau logistik, sehingga bisa menjadi daya saing produk pertanian dan peternakan. 

“Kalau menjadi pemasok produk ke daerah aglomerasi, secara jarak dan biaya logistik kita diuntungkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga berpesan pada petani untuk menanam dengan baik dan merawat dengan baik setiap kebun jagung. Sehingga, hasil panennya juga baik. 

“Kalau menanam dengan baik, Insya Allah hasil panennya baik,” ucapnya.  

“Apresiasi atas pemanfaatan lahan kosong untuk tanam jagung dan pangan lainnya. Terima kasih kepada pemilik lahan yang telah memberikan izin lahannya untuk digunakan. Terima kasih kepada Polda Banten yang menggugah kita untuk tanam jagung,” tambahnya. 

Andra Soni melanjutkan, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan Bupati, Wali Kota, serta para pengembang atau developer untuk pemanfaatan lahan-lahan kosong.

“Yang bisa dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam mendukung program Ketahanan Pangan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Nasir, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kontribusi nasional untuk ketahanan pangan termasuk wilayah Banten.

“Bukan saja padi, tetapi termasuk juga jagung. Provinsi Banten juga mulai mengembangkan tebu,” jelasnya.

Provinsi Banten sendiri saat ini ada 14 pabrik pakan ternak yang membutuhkan 4.000 ton jagung per hari. Didukung oleh Kementerian Pertanian, Pemprov Banten bersama petani dan para pihak akan mengembangkan 9.000 hektare lahan kosong untuk ditanami jagung.

“Target produksi yang kita harapkan 52.000 ton jagung pipil kering,” ungkapnya.

Seperti diungkap Ketua Kelompok Tani Mekarjaya Dimas Fahmi Sidqi, luas lahan tanam oleh kelompoknya mencapai 20 hektare. Pemanfaatan lahan pengembang untuk tanaman pangan sudah dilakukan sejak tahun 2017. (Bambang)
Share:

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Percepat Pematangan Giant Sea Wall Pantura

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terkait dengan pematangan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa, di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terkait dengan pematangan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, pada 20 April 2026.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa proyek giant sea wall memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak. Oleh karena itu, Brian menyampaikan bahwa Kementerian Dikti Saintek didorong untuk berpartisipasi aktif, khususnya melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi.

“Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat,” ujar Brian.

Sebagai tindak lanjut, Brian menyampaikan bahwa Kementerian Dikti Saintek akan segera mengundang para guru besar dan pakar yang memiliki keahlian di bidang terkait, termasuk dalam pengembangan daratan dan reklamasi. Brian menyampaikan para akademisi tersebut nantinya tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan terlibat langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ).

“Bahkan lebih dari itu langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Bapak Kepala Otorita,” imbuh Brian.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi.

“Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste,” ujar Didit.

Pemerintah menegaskan, percepatan giant sea wall tidak hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas perencanaan. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, dan berkelanjutan bagi lingkungan. (Dinda)
Share:

Penguatan Ekosistem Industri Otomotif Nasional, Pemerintah Dorong Daya Saing dan Transformasi Industri

Penguatan Ekosistem Industri Otomotif Nasional, Pemerintah Dorong Daya Saing dan Transformasi Industri. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Tangerang, WaraWiri.net - Upaya penguatan industri otomotif nasional terus dilakukan sebagai salah satu sektor strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Langkah tersebut ditempuh melalui penguatan ekosistem rantai pasok, peningkatan daya saing industri, serta akselerasi transformasi menuju industri otomotif yang berorientasi global dan berkelanjutan.

“Apresiasi saya berikan kepada TMMIN. Saya juga mengapresiasi momentum ekspor tiga juta unit beberapa waktu yang lalu. Dan ini menunjukkan bahwa Toyota mampu memenuhi standar kualitas global di lebih 100 negara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan arahan dalam Forum Diskusi Pengembangan Industri Otomotif yang diselenggarakan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Tangerang, Senin (20/04).

Forum diskusi strategis antara Pemerintah dan pelaku industri otomotif tersebut diselenggarakan sebagai wadah untuk bertukar pandangan, menyelaraskan arah kebijakan, serta mengidentifikasi peluang kolaborasi dalam memperkuat industri nasional secara berkelanjutan.

Di tengah dinamika ekonomi global, industri otomotif menghadapi tekanan yang tidak ringan, baik dari sisi permintaan maupun persaingan global. Namun, sektor ini tetap memiliki peran penting sebagai motor pencipta lapangan kerja dan ekspor dengan melibatkan sekitar 1,5 juta tenaga kerja dalam ekosistem rantai pasok.

Lebih lanjut, Pemerintah terus mendorong penguatan struktur industri otomotif nasional melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik, peningkatan nilai tambah, serta penguatan rantai pasok domestik. Investasi dalam pengembangan kendaraan listrik, termasuk baterai berbasis nikel, menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat global.

”Saya berharap dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir di sini, kita terus mengupayakan agar industri Indonesia terus dapat bersaing,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam forum tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta, CEO Toyota Motor Asia Pacific Masahiko Maeda, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto, serta para pelaku usaha supplier komponen, vendor, dan partner logistik Toyota. (Evi)
Share:

Menko Polkam Dampingi Wapres Tinjau Pengembangan Bandara dan Pelabuhan Nabire untuk Tingkatkan Konektivitas Papua Tengah

Menko Polkam Dampingi Wapres Tinjau Pengembangan Bandara dan Pelabuhan Nabire untuk Tingkatkan Konektivitas Papua Tengah. (Dok. Kemenko Polkam)

Papua, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peninjauan pengembangan Bandara Douw Aturure dan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/04/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, guna memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Dalam kunjungan ke Bandara Douw Aturure, Wapres meninjau langsung kesiapan fasilitas serta rencana pengembangan bandara yang kini menjadi simpul penting mobilitas masyarakat Papua Tengah. Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong menjelaskan bahwa bandara yang dikelola oleh UPBU Kelas II Nabire tersebut telah memiliki fasilitas sisi udara dan darat yang memadai, termasuk runway, apron, taxiway, terminal penumpang, dan terminal kargo.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penerbangan pasca penetapan Nabire sebagai ibu kota provinsi, runway telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter, sehingga kini dapat didarati pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing. Meski demikian, sejumlah fasilitas masih menggunakan standar pesawat ATR sehingga diperlukan pengembangan lanjutan, antara lain perluasan terminal, pelebaran runway, penambahan apron, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas keselamatan seperti mobil pemadam kebakaran berstandar Boeing.

Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan bandara agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara serta membuka akses ekonomi baru di Papua Tengah.

Selanjutnya, Wapres bersama Menko Polkam meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, menyampaikan bahwa panjang dermaga saat ini sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sehingga belum optimal untuk melayani kapal penumpang dan kargo secara bersamaan. Keterbatasan fasilitas trestle serta meningkatnya penggunaan kontainer berukuran 40 feet juga menjadi kendala dalam proses bongkar muat.

Pelabuhan Nabire memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi logistik yang melayani hingga delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan tersebut. Untuk itu, diusulkan perpanjangan dermaga serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan kapasitas layanan dan efisiensi distribusi barang.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara sektor transportasi udara dan laut guna menciptakan konektivitas yang efisien dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, tidak hanya untuk memperlancar mobilitas dan logistik, tetapi juga untuk membuka peluang investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto. (Fathi)
Share:

Indonesia-UNFPA Percepat Target SDGs Melalui Program Kerja Sama Siklus 11 (2026-2030)

Indonesia-UNFPA Percepat Target SDGs Melalui Program Kerja Sama Siklus 11 (2026-2030). (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia telah mencapai 62 persen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Lima tahun menuju 2030, pencapaian target-target kesehatan seksual dan reproduksi perlu diakselerasi. Kementerian PPN/Bappenas bersama UNFPA meluncurkan Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama atau Country Programme Implementation Plan (CPIP) dari Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNFPA Siklus 11 (CP11) untuk periode 2026-2030 di Jakarta, Selasa (21/4).

Kerja sama strategis ini dirancang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus utama pada peningkatan daya saing sumber daya manusia, terutama melalui agenda pembangunan kesehatan untuk semua dan penguatan kesetaraan gender. Tercatat, Angka Kematian Ibu (AKI) telah turun drastis dari 346 per 100.000 kelahiran hidup (2010) menjadi 189 (2020), namun masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan SDGs, masing-masing 77 dan 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Untuk memaksimalkan bonus demografi dari puncak populasi usia produktif pada 2030, investasi dalam penguatan sumber daya manusia dan ketahanan penduduk dalam menghadapi pergeseran demografi sangat dibutuhkan. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam kesehatan seksual dan reproduksi, orang muda, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender selama 50 tahun lebih.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyatakan, "Kerja sama dengan UNFPA menjadi sangat penting. Program kerja sama ini akan mendukung implementasi berbagai instrumen global yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, termasuk SDGs, kesejahteraan, dan kesetaraan gender”.

Dalam sambutannya, Menteri Rachmat menjelaskan juga bahwa “Kementerian PPN/Bappenas sebagai government coordinating agency akan terus memastikan bahwa program kerjasama ini sejalan dengan prioritas nasional, serta memperkuat implementasinya melalui dukungan dari mitra pelaksana dan mitra strategis”.

Program CP11 ini diarahkan untuk mencapai hasil transformatif, yaitu mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah, menghapuskan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi, beradaptasi dengan perubahan demografis, serta mengeliminasi kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan SDGs 2030. Dengan estimasi anggaran sebesar USD 38,5 juta, program ini akan memprioritaskan intervensi di wilayah-wilayah dengan kesenjangan tinggi dan masyarakat dalam situasi rentan.

"Siklus 11 program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNFPA ini menandai transisi final dari penyediaan layanan dan penggembangan kapasitas menuju penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan,” kata Hassan Mohtashami, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia.

“Visi kami selama 2026-2030 ini adalah percepatan kemajuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengisi kesenjangan, dan mengubah norma-norma sosial sehingga Indonesia mencapai prioritas-prioritas nasional dan komitmen global,” tegasnya.

CPIP RI-UNFPA Siklus 11 (2026-2030) memuat program-program yang bertujuan untuk mencapai empat output utama meliputi: (1) penguatan kapasitas penyediaan layanan kesehatan reproduksi berkualitas termasuk peningkatan kualitas pendidikan kebidanan, pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, serta Keluarga Berencana; (2) penguatan perencanaan, penganggaran, dan kemitraan pemangku kepentingan untuk penurunan kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP); (3) penguatan produksi serta pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti dan perencanaan pembangunan; dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan menangani KTP/AP dan praktik-praktik berbahaya.

Strategi kemitraan CP11 akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi berbasis agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, Indonesia akan terus memperkuat peran kepemimpinan globalnya melalui platform Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC) di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, kependudukan, dan kesetaraan gender. (Ros)
Share:

Bukan Sekadar Program, Kemitraan LAN-MGG Academy Fokus Cetak Generasi Pemimpin Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri acara LAN–Managing Global Governance (MGG) / German Institute of Development and Sustainability (IDOS) Joint Conference 2026, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Perubahan pada birokrasi Indonesia tidak hanya dilakukan antar-instansi dalam negeri. Kolaborasi global juga dilakukan pemerintah Indonesia agar transformasi birokrasi beradaptasi dengan dinamika internasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, tidak ada negara yang melakukan transformasi birokrasinya sendiri. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sudah 17 tahun bekerja sama dengan jaringan Managing Global Governance (MGG) Academy.

“Kolaborasi 17 tahun antara LAN dengan jaringan MGG Academy adalah bukti nyata bahwa kemitraan yang berkelanjutan membangun kapasitas. Bukan sekadar program, tetapi melahirkan generasi pemimpin publik,” ujar Rini dalam acara Joint Conference “Systemic Impact through Transformative Training”, yang diselenggarakan di ASN Corporate University, Jakarta, Senin (20/4/2026).

MGG Academy adalah program pelatihan dan dialog yang diselenggarakan oleh German Institute of Development and Sustainability (IDOS). Melalui South-South and Triangular Cooperation (SSTC), Indonesia bergerak melampaui sekadar mengadopsi pratik terbaik.

Perlu diketahui, SSTC adalah metode kolaborasi di mana negara-negara berkembang (Global South) berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk memecahkan masalah pembangunan bersama. Kerja sama ini untuk menuju pengembangan Solusi yang paling tepat, relevan, mudah beradaptasi, dan berakar pada realitas ekonomi negara berkembang.

Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan keterbatasan sumber daya, pengembangan kapasitas ASN perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih impact-oriented, di mana pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir, perilaku, serta sistem kerja organisasi yang berkontribusi pada dampak kebijakan yang lebih luas.

Sejalan dengan tema konferensi “Systemic Impact Through Transformative Training,” konferensi ini akan mempertemukan Schools of Public Administration (SPA) dari sejumlah emerging countries, antara lain China, Brasil, India, Meksiko, dan Afrika Selatan, untuk berbagi pengalaman, praktik baik, serta pendekatan inovatif dalam pengembangan human capital sektor publik.

Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat pembelajaran bersama serta memperkuat agenda kolaborasi menuju penguatan dampak sistemik pengembangan kapasitas sektor publik, khususnya dalam mendukung prioritas pembangunan Indonesia.

Transformasi membutuhkan ekosistem yang lebih luas, dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, hingga mitra pembangunan. 

“Hal ini membawa kita pada sebuah refleksi kritis, kemitraan bukan soal skala, ini soal inklusi. Inklusi bukan hanya tentang siapa yang mendapat manfaat, tetapi juga tentang siapa yang merancang dan memberikan layanan,” jelas Rini.

Menurut Rini, forum seperti ini lebih dari sekadar platform pertukaran ide. Pemerintah dan MGG Academy harusn menghasilkan kolaborasi nyata, terutama dalah tiga area konkret. 

“Pertama, adalah penelitian bersama tentang dampak sistemik dari pelatihan ASN. Kedua, pertukaran talenta antas-institusi. Serta ketiga, pengembangan bersama kurikulum kepemimpinan publik,” papar Rini.

Dari sisi lain, Kepala LAN Muhammad Taufiq menerangkan, Indonesia diposisikan sebagai model kepemimpinan sektor publik dalam pembaruan tata kelola global, menjembatani prioritas nasional dengan kolaborasi internasional. Adanya kolaborasi internasional ini, aparatur negara bisa mengantisipasi krisis bersama dengan menghadapi tantangan secara kolektif. Tantangan lainnya adalah ketahanan siber. Intelijen siber harus terpadu dan tangguh.

Melalui jaringan pelatihan regional, diharapkan mampu melakukan respons lebih terkoordinasi terhadap dinamika masyarakat. “Pengembangan kapasitas melalui kolaborasi ini akan terus ditingkatkan hingga tahun 2030,” pungkas Taufiq. (Siti)
Share:

Menag Dukung Pembangunan Gereja Bait Suci Pertama di Jakarta

Menag Nasaruddin Umar saat menyambut Perwakilan Anggota Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Gerald Causse di Kantor Kemenag Lap. Banteng, Jakarta. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mendukung rencana pembangunan Bait Suci (Temple) pertama di Jakarta. Hal ini Menag sampaikan saat menerima delegasi Kuorum Dua Belas Rasul (The Quorum of the Twelve Apostles) Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menag menjelaskan bahwa Kementerian Agama akan terus mengawal agar setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya dengan tenang. 

"Kementerian Agama berkomitmen memastikan setiap orang yang hidup di Indonesia dapat menjalankan keyakinannya dengan damai dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa," tegas Menag.

Menteri Agama Nasaruddin Umar
Menag menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antar-pemimpin agama untuk membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. 

"Hubungan positif seperti inilah yang kita butuhkan untuk membangun harmoni yang lebih damai berdasarkan saling percaya dan komunikasi yang terbuka," ujar Menag.

Perwakilan Anggota Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Gerald Causse, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Indonesia. Ia menegaskan komitmen Gereja untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta penguatan prinsip kebebasan beragama.

Penatua Gerald menjelaskan, fasilitas ini memiliki makna spiritual yang sangat vital bagi komunitas mereka, terutama terkait pelaksanaan sakramen pernikahan.

"Saat ini, anggota komunitas kami harus terbang ke Hong Kong atau Bangkok untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Dengan adanya Bait Suci di Jakarta, mereka akan dapat menjalankan ibadah tersebut di Indonesia," jelas Gerald.

Ia juga menginformasikan bahwa saat ini proses perizinan sedang berjalan dan diharapkan dalam waktu sekitar satu tahun ke depan, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) sudah dapat dilaksanakan.

Merespon kondisi global saat ini, Menag menambahkan bahwa semangat gotong royong dan saling membantu tanpa memandang latar belakang merupakan esensi dari budaya Indonesia. Di tengah tantangan global seperti isu kemanusiaan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, Menag meyakini bahwa tokoh agama memegang kunci sebagai penggerak perubahan.

"Para pemimpin agama memiliki kemampuan unik untuk menginspirasi pengikutnya agar menjadi agen perubahan demi terciptanya perdamaian dunia," jelasnya.

Menag berharap audiensi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan di masa depan dalam rangka merawat kebinnekaan di Indonesia. (Remond)
Share:

Lapas Kelas I Cipinang Tegaskan Komitmen Zero Halinar melalui Ikrar dan Deklarasi Bersama

Lapas Kelas I Cipinang Tegaskan Komitmen Zero Halinar melalui Ikrar dan Deklarasi Bersama. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang laksanakan ikrar bersama dan penandatanganan deklarasi zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar) sebagai komitmen menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik terlarang. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Lapas Kelas I Cipinang dan diikuti seluruh jajaran petugas pada Selasa (21/4).

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, menegaskan deklarasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penguatan komitmen ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

“Deklarasi zero halinar merupakan bentuk keseriusan kita dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Tidak boleh ada toleransi terhadap handphone ilegal, pungutan liar, maupun narkoba di Lapas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh jajaran,” tegas Wachid.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Sumaryo, menyampaikan strategi pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur guna mendukung implementasi zero halinar. Ia juga mengajak seluruh petugas untuk meningkatkan sinergi dan kepedulian terhadap lingkungan kerja agar potensi pelanggaran dicegah sejak dini.

“Penguatan pengamanan kami lakukan melalui razia berkala, pemetaan potensi kerawanan, dan peningkatan disiplin petugas. Hal ini sebagai langkah preventif agar lingkungan Lapas tetap bersih dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba,” jelas Sumaryo.

Di sisi lain, Kepala Bagian Tata Usaha, Ari Budiningsih, turut menegaskan pentingnya peran administratif dan pengawasan internal dalam mendukung implementasi zero halinar. 

“Kami memastikan seluruh sistem administrasi berjalan transparan dan akuntabel sehingga meminimalisir potensi penyimpangan. Komitmen ini harus didukung oleh sistem yang baik dan integritas individu,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan deklarasi oleh seluruh jajaran struktural sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan Lapas Kelas I Cipinang yang bersih dari halinar. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan seluruh jajaran terus menjaga integritas serta memberikan pelayanan Pemasyarakatan yang profesional dan berlandaskan tata nilai PRIMA. (Deni)
Share:

Dorong Akselerasi Transformasi Pendidikan, Sekjen Kemenimipas Lantik Pejabat Poltek Imipas

Sekjen Kemenimipas, Asep Kurnia, Lantik Pejabat Poltek Imipas. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Sekjen Kemenimipas), Asep Kurnia, secara resmi memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltek Imipas) pada Senin (20/4/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Poltek Imipas.

Pelantikan tersebut menetapkan 10 pejabat strategis yang akan memperkuat struktur kelembagaan Poltek Imipas. Penetapan ini sekaligus menandai langkah konkret penguatan tata kelola dan kesiapan organisasi dalam mendukung transformasi pendidikan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Sekjen Asep menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan Poltek Imipas sebagai institusi pendidikan strategis.

"Hari ini adalah momentum awal tonggak estafet kepemimpinan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam mengukir perjalanannya untuk melahirkan insan-insan penerus Imigrasi dan Pemasyarakatan yang unggul dan berdaya guna bagi transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," tegas Sekjen Asep.

Ia menyampaikan bahwa pengembangan Poltek Imipas tidak terlepas dari proses panjang, termasuk izin pembukaan program studi pada Januari 2026 serta pengalihan sumber daya manusia sebagai bagian dari penataan kelembagaan. Pendidikan di Poltek Imipas diharapkan menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul melalui transfer pengetahuan teknis, pembentukan karakter, dan budaya kerja yang adaptif.

Sekjen Asep juga menekankan sejumlah fokus strategis yang harus segera dijalankan oleh para pejabat yang dilantik. Fokus tersebut mencakup penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lapangan, peningkatan kualitas SDM dengan budaya kerja PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel), serta penerapan sistem penjaminan mutu berkelanjutan.

Selain itu, para pejabat diingatkan untuk segera melakukan akselerasi kinerja dan membangun kolaborasi yang kuat guna menjadikan Poltek Imipas sebagai pusat keunggulan (center of excellence) di lingkungan Kemenimipas.

Pelantikan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Melalui penguatan institusi pendidikan, diharapkan lahir aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap menjawab tantangan global, sehingga berdampak pada pelayanan yang lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Di akhir sambutannya, Sekjen Asep menyampaikan harapan agar para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan terus berinovasi dalam membangun institusi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta semangat pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas demi kemajuan organisasi dan bangsa. (Subhan)
Share:

Ikrar Pemasyarakatan se-Jawa Timur, Kalapas Pemuda Madiun Komitmen Bersih Narkoba

Ikrar Pemasyarakatan se-Jawa Timur, Kalapas Pemuda Madiun Komitmen Bersih Narkoba. (Dok. Ditjenpas)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Madiun dukugn penuh upaya pemberantasan narkoba di lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini ditegaskan Kepala Lapas Pemuda (Kalapas) Madiun Rudi Kristiawan, pada momen penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dengan yang dirangkaikan dengan ikrar bersih dari narkoba oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur, Selasa (21/4).

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan memperkuat pengawasan dan membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum terkait. Lingkungan Lapas harus bersih dari narkoba demi mendukung pembinaan yang optimal,” tegas Rudi.

Sebelumnya, kegiatan diawali dengan penandatanganan PKS antara Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dengan BNNP Jawa Timur sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemberantasan serta pencegahan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti pembacaan ikrar bersih dari narkoba yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dan diikuti secara serentak oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur, termasuk Kalapas Pemuda Madiun.

“Kerja sama ini merupakan bentuk nyata keseriusan jajaran Pemasyarakatan dalam memerangi narkoba serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas,“ tegas Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono.

Hal senada disampaikan Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol. Budi Mulyanto. “Kami apresiasi komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika melalui sinergi lintas sektor,“ ucapnya.

Sebagai penutup. dilaksanakan pemusnahan barang bukti berupa 441 unit telepon genggam hasil penggeledahan rutin maupun insidentil di seluruh UPT Pemasyarakatan Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi komitmen bersama dalam menutup celah komunikasi ilegal yang kerap dimanfaatkan untuk peredaran narkoba di Lapas dan Rutan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemasyarakatan dan BNN di wilayah Jawa Timur makin solid dan berkelanjutan. Komitmen bersama yang telah diteguhkan tidak hanya menjadi simbol seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam langkah-langkah konkret guna menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari narkoba. (Deni)
Share:

Polri Ungkap 330 Tersangka Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi dalam 13 Hari

Polri Ungkap 330 Tersangka Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi dalam 13 Hari. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri bersama Polda jajaran kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dalam periode 7 hingga 20 April 2026. Dalam kurun waktu 13 hari tersebut, aparat berhasil mengamankan 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP).

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, didampingi Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait, Selasa (21/4).

Dalam sambutannya, Wakabareskrim Polri menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional dengan mempertahankan stabilitas harga BBM dan LPG bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah dinamika global.

Namun, ia menegaskan masih terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk kepentingan pribadi.

“Modus yang dilakukan antara lain dengan menimbun, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual kembali dengan harga industri untuk memperoleh keuntungan berlipat,” ujar Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Polri menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di sektor energi.

“Siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, penampung, maupun aktor di balik layar, akan ditindak tegas dan diproses hingga tuntas,” lanjutnya.

Selain pengungkapan terbaru, sepanjang periode 2025 hingga 2026 tercatat sebanyak 65 SPBU terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, dengan rincian 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan 19 masih dalam proses penyidikan.

Akibat perbuatan para pelaku, negara mengalami kerugian, distribusi energi terganggu, dan masyarakat menjadi korban.

“Keluhan terkait kelangkaan LPG 3 kg, kesulitan memperoleh solar subsidi, hingga antrean panjang di SPBU menjadi dampak nyata dari praktik ilegal tersebut,” ungkap Wakabareskrim.

Dalam periode 7–20 April 2026, aparat turut mengamankan barang bukti berupa:

- 403.158 liter solar
- 58.656 liter pertalite
- 8.473 tabung LPG 3 kg
- 322 tabung LPG 5,5 kg
- 4.441 tabung LPG 12 kg
- 110 tabung LPG 50 kg
- 161 unit kendaraan (R4/R6)

Kerugian negara pada periode ini diperkirakan mencapai Rp243.069.600.800.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya.

“Pembelian berulang BBM subsidi dari berbagai SPBU kemudian ditimbun dan dijual kembali untuk kepentingan industri, penggunaan kendaraan modifikasi dengan tangki besar, penggunaan plat nomor palsu untuk memanipulasi barcode, serta kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota,” jelasnya.

Sementara untuk LPG, modus yang dilakukan adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke tabung non-subsidi.

“Pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg, kemudian dijual sebagai LPG non-subsidi,” tambah Brigjen Irhamni.

Penindakan ini tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan distribusi ilegal yang terorganisir.

Polri menegaskan akan konsisten dalam menindak seluruh jaringan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, termasuk dengan menerapkan pasal berlapis.

“Kami memerintahkan kepada seluruh penyidik untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan hasil kejahatan dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bekerja sama dengan PPATK,” tegas Wakabareskrim Polri.

Polri juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kejaksaan Agung RI, PPATK, Puspom TNI, Pertamina, dan SKK Migas.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat dan media juga diajak untuk turut berperan aktif dalam pengawasan distribusi energi.

“Segera laporkan apabila menemukan praktik penimbunan, pengoplosan, modifikasi tabung, penjualan BBM subsidi di atas harga resmi, maupun distribusi LPG 3 kg yang tidak wajar,” imbau Wakabareskrim Polri.

Menutup pernyataannya, Wakabareskrim Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku penyalahgunaan subsidi energi.

“Tidak ada kompromi terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Jangan pernah menganggap subsidi negara sebagai celah untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen tegas dalam pemberantasan praktik ilegal tersebut.

“Zero Tolerance terhadap mafia BBM dan LPG subsidi. Kalian nekad, kami tindak tegas.”

Polri memastikan akan terus menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. (Tedy)
Share:

TNI Sahabat Anak, Ribuan Siswa PAUD Kunjungi Lanud Sulaiman

TNI Sahabat Anak, Ribuan Siswa PAUD Kunjungi Lanud Sulaiman. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Lanud Sulaiman menerima kunjungan sekitar 3.500 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lima kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan bertema "TNI Sahabat Anak". Kunjungan yang berlangsung selama beberapa hari ini dipusatkan di Kantor Dinas Teritorial Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Selasa (21/4/2026).

Komandan Lanud Sulaiman, Marsma TNI Eko Sujatmiko, M.M., menyambut hangat kedatangan para siswa beserta para guru dan orang tua pendamping. Dalam kesempatan tersebut, Danlanud berinteraksi langsung dengan anak-anak dan menyampaikan pesan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan tertib.

"Selamat datang di Lanud Sulaiman. Silakan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah disusun dengan baik untuk mengenalkan lingkungan Lanud dan dunia kedirgantaraan. Kami juga mengimbau para orang tua untuk terus mengawasi anak-anak demi keselamatan dan keamanan bersama," ujar Danlanud.

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Bandung Barat, Tuti Suastri, M.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanud Sulaiman beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berkunjung. Menurutnya, kegiatan bertema "TNI Sahabat Anak" ini merupakan bagian dari kurikulum PAUD yang bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini, seperti kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, serta menghargai waktu.

"Kami berharap para siswa dapat membawa pulang pengalaman berharga yang akan membekas dalam proses tumbuh kembang mereka," ungkapnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian para siswa diajak melihat langsung pesawat-pesawat Fasida Jawa Barat, mendapatkan pengenalan aeromodelling, melihat mobil pemadam kebakaran, serta menyaksikan atraksi terjun payung yang menarik perhatian seluruh peserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Teritorial Lanud Sulaiman Kolonel Pas Pas Thohirin M., S.Pd., Penilik PAUD Kecamatan Cikalong Kabupaten Bandung Barat, ketua pelaksana, para ketua PC Himpaudi, para guru, serta orang tua pendamping siswa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap dunia kedirgantaraan sekaligus mempererat hubungan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat, khususnya generasi muda sejak usia dini. (Ilham)
Share:

Pangkoarmada RI Hadiri Pembukaan DSA dan Natsec Asia 2026

Pangkoarmada RI Hadiri Pembukaan DSA dan Natsec Asia 2026. (Dok. Puspen TNI)

Malaysia, WaraWiri.net - Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI), Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, menghadiri pembukaan Defence Services Asia (DSA) dan National Security (Natsec) Asia 2026, di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan yang mengusung tema "Enhancing Capabilities and Resilience through Technology" ini diikuti 1.456 perusahaan dari 63 negara dan dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Partisipasi dalam forum strategis ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan investor dan pimpinan industri pertahanan global, sekaligus mendorong perbaikan birokrasi serta penegakan hukum di sektor keamanan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pangkoarmada RI yang didampingi Asisten Operasi, Laksamana Pertama TNI Mohammad Taufik, dan Waasrena, Kolonel Laut (P) Sirilus Arif Susbintoro, melaksanakan courtesy call dengan Chief of Navy Malaysia, Laksamana Tan Sri Dato Zulhelmy Ithnain.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan penegakan aturan bersama guna mencegah ancaman dari pihak luar, termasuk kapal asing yang berpotensi mengganggu navigasi dan stabilitas kawasan. Selain itu, ditekankan pula perlunya sosialisasi serta komunikasi efektif antarnegara, dalam pengelolaan Selat Malaka untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan.

Kedua pihak sepakat akan melanjutkan diskusi antarnegara, guna memperkuat koordinasi keamanan kawasan serta membahas isu strategis, termasuk keamanan dan suplai energi regional.

Pangkoarmada RI menegaskan, "Koarmada RI berkomitmen memperkuat kerja sama regional yang tegas, terukur dan berkelanjutan, demi menjamin keamanan laut serta menjaga stabilitas kawasan, dari segala bentuk ancaman". (Ilham)
Share:

Kepala BGN Sampaikan Paparan pada Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang

Kepala BGN Sampaikan Paparan pada Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang. (Dok. BGN)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan paparan mengenai perkembangan dan dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Sabtu (18/4).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN menjelaskan bahwa latar belakang program ini berangkat dari perhatian Presiden terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

“Program ini sebetulnya berawal dari kegelisahan Presiden, karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, tiga juta per tahun dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta tahun 2045, dan sekarang permasalahannya bukan pertumbuhannya tapi berasal dari mana pertumbuhan itu,” ujar Dadan.

Ia menyoroti masih rendahnya rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yakni hanya sembilan tahun. Hal ini menyebabkan banyak anak yang tidak bisa mengakses makan bergizi seimbang.

“Jadi anak-anak Indonesia itu, dewasa ini banyak lahir dari orang tua yang pendidikannya hanya lulusan SD. Sehingga tidak heran kalau 60% anak tidak punya akses terhadap makan bergizi seimbang, 60% anak itu jarang minum susu bahkan tidak mampu minum susu,” ungkap Dadan.

Melalui Program MBG, pemerintah melakukan intervensi menyeluruh dengan difokuskan pada dua fase penting, yakni 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan perkembangan kecerdasan, serta fase usia sekolah yang berperan dalam pertumbuhan fisik yang optimal.

Dadan juga menekankan bahwa keberhasilan program ini diharapkan mampu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kecerdasan generasi mendatang.

“Kita harapkan dengan program ini stuntingnya bisa dicegah, karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78 kita dengan harapan dengan hadirnya program ini nanti 10 tahun 15 tahun ke depan yang lahir hari ini, 20 tahun kemudian akan jadi tenaga kerja produktif itu sudah tidak stunting, dan tinggi badannya naik karena kita intervensi dari sekarang,” ungkap Dadan.

Selain dampak pada kesehatan dan pendidikan, Dadan juga menyampaikan dampak yang lebih luas dari program MBG salah satunya dampak terhadap ekonomi lokal.

Hingga saat ini, Program MBG telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia melalui 27 ribu SPPG dengan total penyerapan anggaran mencapai Rp60 triliun. Anggaran tersebut telah tersebar dari Sabang hingga Merauke dan berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah, termasuk di tingkat desa.

“Alhamdulillah sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan hari ini sudah menyerap anggaran Rp60 triliun dimana anggaran itu seluruhnya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dadan. (Junaedi)
Share:

Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia

Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Imigrasi memproses hukum tiga pria warga negara Pakistan berinisial SA, MS, dan MWK atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Ketiganya diduga mengorganisasi pemberangkatan sejumlah warga negara asing (WNA) ke Australia secara ilegal melalui jalur laut di wilayah timur Indonesia.

Kasus bermula saat Kepolisian Resor Aru menangkap empat orang pria WN Pakistan berinisial SK, AS, MS, dan SUR di sebuah penginapan di wilayah Dobo, Maluku pada September 2025. Mereka mengaku masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan karena tertarik dengan tawaran SA melalui media sosial yang menjanjikan prosedur legal untuk mencapai Australia.

"Pada periode Juni hingga Agustus 2025, terdapat empat warga negara Pakistan yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Mereka dijanjikan dapat berangkat ke Australia melalui jalur yang diklaim legal oleh seorang WNA Pakistan berinisial SA yang berdomisili di Tangerang," jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.

Setelah tiba di Indonesia, para korban ditampung di sebuah kontrakan di Tangerang, Banten, sebelum melanjutkan perjalanan ke Ambon, Saumlaki, dan Dobo. Di wilayah Maluku inilah, tersangka MS dan MWK mempersiapkan kapal untuk menyeberang ke Australia.

"Pergerakan mereka kemudian terdeteksi, SK, AS, MS dan SUR diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Resor Kepulauan Aru pada tanggal 12 September 2025. Sedangkan 2 (dua) orang Warga Negara Pakistan, yaitu MS dan MWK diamankan oleh Petugas dari Kantor Imigrasi Tual pada tanggal 15 September 2025 di Saumlaki karena diduga berperan sebagai koordinator perjalanan. Pengembangan penyidikan kemudian mengarah pada SA yang ditangkap di Kabupaten Tangerang pada 10 Oktober 2025," lanjutnya.

Selanjutnya, pada 15 Desember 2025 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap SA, MS, dan MWK. Ketiganya kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Februari 2026 dan menjalani proses penyidikan.

Pada 10 April 2026, berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam waktu dekat, tersangka beserta barang bukti akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk proses penuntutan di pengadilan.

Ketiganya dijerat Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengacu pada pasal 457 UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Hendarsam menyatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi antarinstansi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian melalui koordinasi lintas sektor.

"Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia serta mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Sejalan dengan semangat "Imigrasi untuk Rakyat", penegakan hukum keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi kepentingan nasional dan memberikan rasa aman bagi masyarakat," pungkas Hendarsam. (Zikry)
Share:

Dirut BULOG Terima Kunjungan Mentan di Gudang BULOG Jawa Timur, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dirut BULOG Terima Kunjungan Mentan di Gudang BULOG Jawa Timur, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah. (Dok. Bulog)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Direktur Utama Perum BULOG, Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BULOG. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto serta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur, Langgeng Wisnu A.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG menyampaikan bahwa kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan aman. Berdasarkan data terkini, stok Cadangan Beras Pemerintah di Gudang BULOG telah mencapai 4,9 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dengan target dalam waktu dekat menembus 5 juta ton.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok pangan nasional. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Dirut BULOG.

Menteri Pertanian dalam kunjungan tersebut turut mengapresiasi langkah keterbukaan yang dilakukan BULOG, termasuk pelibatan unsur mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akademisi, serta para pakar dalam melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi stok beras di gudang.

“Saya melihat langsung bagaimana BULOG bekerja dengan transparan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik, karena ada cross check dari berbagai unsur masyarakat,” ungkap Menteri Pertanian.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi tantangan ke depan, termasuk dampak fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan berbagai program strategis lainnya.

Kunjungan kerja ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah dan Perum BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan serta ketahanan pangan nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Perum BULOG akan terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Putra)
Share:

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gandeng BRIN Untuk Tingkatkan Optimalisasi Budidaya Anggur Laut

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gandeng BRIN Untuk Tingkatkan Optimalisasi Budidaya Anggur Laut. (Dok. PLN EPI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Dalam rangka mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan di sekitar PLTU TJB, Anak Perusahaan PLN EPI, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi budidaya anggur laut di kawasan Pantai Pailus, Jepara.

Kegiatan yang berlangsung pada 15-16 April 2026 ini merupakan agenda diskusi teknis sekaligus perencanaan lanjutan budidaya anggur laut yang melibatkan dua kelompok nelayan di wilayah perairan operasional BAg. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas budidaya, tetapi juga sebagai alternatif sumber pendapatan bagi nelayan, khususnya saat musim angin timur ketika aktivitas melaut menjadi terbatas.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir peneliti dan ahli rekayasa dari BRIN, Dasep Hasbullah, yang berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai teknik budidaya anggur laut yang efisien serta adaptif terhadap perubahan cuaca. Diskusi berlangsung interaktif, diwarnai sesi konsultasi langsung dengan nelayan serta evaluasi praktik budidaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Dasep, anggur laut memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan pendekatan ilmiah dan sistem budidaya yang tepat.

Anggur laut merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Dengan teknik budidaya yang tepat dan pengelolaan lingkungan yang baik, produktivitasnya bisa tetap terjaga meskipun menghadapi perubahan cuaca, ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, BRIN memberikan pendampingan berbasis riset mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik budidaya yang efisien, pengelolaan kualitas air, hingga strategi panen yang optimal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus meminimalkan risiko kegagalan panen.

Aditya Yudanto, selaku Sekretaris Perusahaan, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan program CSR yang berdampak nyata bagi masyarakat pesisir khususnya di wilayah Operasional BAg Cabang Tanjung Jati, Jepara.

Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas melalui transfer ilmu dan teknologi, sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan nelayan, ujar Aditya.

Selain memperkuat kapasitas nelayan, program ini juga bertujuan menjaga harmonisasi antara aktivitas masyarakat pesisir dengan operasional pelayaran BAG, sehingga tercipta perairan yang aman, tertib, dan saling mendukung.

Ke depan, kolaborasi antara dunia industri, lembaga riset, dan masyarakat pembudidaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan anggur laut sebagai komoditas unggulan ekonomi pesisir sekaligus menjadi model pemberdayaan berbasis riset yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia. (Isna)
Share:

Optimalisasi Aset Negara, KPK Serahkan Rampasan Senilai Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Optimalisasi Aset Negara, KPK Serahkan Rampasan Senilai Rp3,52 Miliar ke Lemhannas. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pendekatan penegakan hukum berbasis pemulihan aset (asset recovery) dengan menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Langkah ini bukan sekadar administrasi aset, tetapi bagian dari strategi memaksimalkan dampak ekonomi dan pencegahan korupsi.

Penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah, sebagai upaya memastikan barang rampasan tidak terbengkalai, sekaligus memberi nilai tambah bagi kepentingan negara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa optimalisasi aset hasil korupsi menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek jera sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.

“Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme transparan dan berorientasi nilai guna,” ungkap Fitroh di Gedung Asta Gatra Lemhannas, Jakarta, Senin (20/4).

Menurutnya, pendekatan ini juga menegaskan pemisahan kewenangan antara fungsi eksekusi dan pengelolaan barang milik negara (BMN), sehingga setiap institusi dapat fokus pada mandatnya masing-masing. KPK tidak hanya menjerat pelaku dengan pidana badan, tetapi juga menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil korupsi.

Dua Aset Properti dari Kasus Korupsi

Dalam kegiatan tersebut, KPK menyerahkan dua unit apartemen di kawasan strategis Jakarta Selatan yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Total nilai aset mencapai Rp3.526.205.000, yang terdiri dari:
  • Unit apartemen seluas 150 m² di Jalan Pintu Satu Senayan senilai Rp2,10 miliar
  • Unit apartemen seluas 92 m² di FX Residence senilai Rp1,42 miliar
Aset tersebut merupakan bagian dari barang rampasan dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 25/PID.SUS TPK/2025/PT.SBY tanggal 14 April 2025.

Penyerahan ini didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Nomor 10/MK/WKN.07/2026 tanggal 14 Maret 2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Lembaga Ketahanan Nasional RI. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ini, maka resmi beralih seluruh kewajiban dalam pengelolaannya.

Gubernur Lemhannas, TB. Ace Hasan Syadzily, menilai pemanfaatan aset rampasan negara memiliki makna strategis yang melampaui fungsi administratif.

“Aset rampasan negara tidak hanya simbol penegakan hukum, melainkan instrumen strategis yang mendukung pembangunan sumber daya manusia berkarakter dan berdaya tahan terhadap perilaku korupsi,” tuturnya.

Ia menegaskan Lemhannas akan mengelola aset tersebut secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk untuk mendukung pendidikan kepemimpinan nasional dan penguatan nilai kebangsaan.

Dalam kegiatan ini turut hadir Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto; Direktur Penyelidikan KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto; Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein; Plt. Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Ipung Purwadi; Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas, Bob Henry Panggabean; serta Plt. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Raden Djaenudin Selamet.

Perkuat Efek Jera dan Cegah Penyalahgunaan Aset

KPK menilai pengelolaan aktif terhadap barang rampasan menjadi langkah krusial untuk memastikan aset negara tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan juga mampu menekan beban biaya pemeliharaan sekaligus menjaga nilai ekonomis aset dalam jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak lagi berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara serta pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk kepentingan publik. (Burhan)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING