Bupati Bogor Ajak Masyarakat Teguhkan Persatuan Melalui Apel Kebangsaan


Bupati Bogor Ajak Masyarakat Teguhkan Persatuan Melalui Apel Kebangsaan. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto lakukan Apel Kebangsaan bersama jajaran TNI, Polri, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bogor di Stadion Gelora Pakansari, Jumat (14/8/2026).

Apel Kebangsaan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus menjaga kondusivitas daerah menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rudy Susmanto menegaskan, kebersamaan seluruh unsur masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga dan membangun Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Jawa Barat dan Indonesia.

“Sore ini, bersama TNI, Polri, Forkopimda, Ketua DPRD, serta seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bogor, kita berkumpul dalam Apel Kebangsaan sebagai ikhtiar bersama untuk menjaga dan merawat Jawa Barat,” ujar Rudy.

Menurutnya, Kabupaten Bogor merupakan rumah bersama yang harus dijaga dengan hati, dirawat melalui kebersamaan, serta dibangun dengan semangat persatuan.

“Kabupaten Bogor adalah rumah kita bersama. Mari kita rawat dengan hati, kita jaga dengan kebersamaan, dan kita bangun dengan semangat persatuan,” tegasnya.

Rudy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan dan memperkuat semangat kebangsaan, khususnya dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Dari Bogor, kita teguhkan persatuan untuk Jawa Barat dan Indonesia,” pungkasnya. (Dinda)
Share:

Bupati Bogor Bersama DPRD Kabupaten Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027

Bupati Bogor Bersama DPRD Kabupaten Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut membahas sekaligus menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna menjadi bagian penting dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD, sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor atas sinergi dan dukungan dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah memberikan perhatian dan dukungan.

"Sehingga hari ini dapat dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026,” ujar Rudy.

Bupati Bogor menjelaskan, perubahan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan prioritas.

Antara lain mendefinitifkan anggaran yang telah diakomodasi dalam perubahan penjabaran APBD 2026, memenuhi kewajiban pemerintah daerah atas kegiatan yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran berdasarkan hasil review Inspektorat, serta menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK.

Selain itu, anggaran diarahkan untuk menangani berbagai kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, serta bidang lainnya.

Rudy menegaskan, hasil kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Harapan besar kita bersama, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 maupun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat mendorong percepatan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu terwujudnya Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang,” tutur Rudy.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD akan terus diperkuat agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. (Dinda)
Share:

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kemenperin Tingkatkan Mutu Industri Pupuk

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kemenperin Tingkatkan Mutu Industri Pupuk. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian fokus meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional melalui program percepatan penerapan standardisasi, sertifikasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan industri yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing tinggi, dan memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penerapan standar dan jaminan mutu merupakan fondasi penting dalam membangun industri nasional yang tangguh, khususnya pada sektor strategis seperti industri pupuk yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Penerapan standardisasi dan jaminan mutu produk bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus memperkuat daya saing industri nasional, baik di pasar domestik maupun global," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/8).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak melaksanakan audiensi dengan PT Garuda Mas Borneo selaku produsen pupuk dalam negeri sebagai bagian dari upaya mempercepat penerapan sertifikasi produk pupuk dan penguatan layanan jasa industri.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BSPJI Pontianak tersebut membahas peluang kerja sama strategis dalam peningkatan mutu produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), mekanisme sertifikasi, layanan pengujian laboratorium, serta pengembangan kompetensi SDM industri melalui berbagai program pelatihan teknis.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menjelaskan bahwa penguatan layanan jasa industri yang diberikan unit pelaksana teknis merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

"Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI terus meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi jasa industri, mulai dari standardisasi, pengujian, sertifikasi, inspeksi teknis hingga pengembangan kompetensi SDM. Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku industri sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional yang semakin kompetitif," tutur Emmy.

Menurutnya, penerapan standardisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan produk industri memenuhi persyaratan mutu, keamanan, serta konsistensi kualitas sehingga mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu, Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad Nashoruddin Muammar menyampaikan, sinergi dengan dunia usaha merupakan bagian dari komitmen BSPJI Pontianak dalam memberikan pendampingan kepada industri agar mampu memenuhi berbagai persyaratan standar dan sertifikasi secara lebih efektif.

"Kolaborasi ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun ekosistem industri yang semakin kuat di Kalimantan Barat. Kami siap memberikan dukungan kepada pelaku industri melalui layanan pengujian, sertifikasi, konsultansi teknis, maupun peningkatan kompetensi SDM sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang semakin baik dan berdaya saing," ujar Ammar.

Ia menambahkan, industri pupuk merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, penerapan standar serta sertifikasi produk menjadi faktor penting dalam menjamin mutu pupuk yang beredar di masyarakat.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, BSPJI Pontianak berharap semakin banyak pelaku industri yang memanfaatkan layanan standardisasi, pengujian, sertifikasi, serta pelatihan yang disediakan Kementerian Perindustrian. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk industri nasional sekaligus memperkuat ekosistem industri yang berkelanjutan. (Fajar)
Share:

Sekolah Lapang Perhutanan Sosial di Ciloto: Belajar Dari Kearifan Lokal, Menjaga Hutan dan Membangun Kemandirian Ekonomi

Sekolah Lapang Perhutanan Sosial di Ciloto: Belajar Dari Kearifan Lokal, Menjaga Hutan dan Membangun Kemandirian Ekonomi. (Dok. Kemenhut)

Cianjur, WaraWiri.net - Menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Praktik pengelolaan hutan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi contoh bahwa kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan wisata, agroforestri, dan usaha masyarakat.

Praktik tersebut menjadi bahan pembelajaran dalam Sekolah Lapang Perhutanan Sosial yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, di Ciloto, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan diikuti perwakilan kelompok Perhutanan Sosial yang menjadi forest heroes dan nominator Penghargaan Wana Lestari tingkat nasional.

Sekolah Lapang dirancang sebagai ruang belajar langsung di lapangan. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi melihat praktik pengelolaan hutan, berdiskusi dengan masyarakat, serta mempelajari inovasi usaha yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani mengatakan, pengalaman para penerima dan nominator Wana Lestari harus terus ditularkan agar manfaatnya tidak berhenti pada penghargaan.

“Penghargaan bukanlah akhir, tetapi justru menjadi awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengalaman dan keberhasilan yang telah dibangun dapat menjadi contoh dan ditularkan kepada kelompok Perhutanan Sosial lainnya,” tegas Catur.

Menurut Catur, Sekolah Lapang menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses pembelajaran tersebut. Melalui pembelajaran langsung, kelompok Perhutanan Sosial dapat melihat praktik yang telah berjalan, mengidentifikasi inovasi, dan menyesuaikannya dengan potensi serta kondisi wilayah masing-masing.

Catur menegaskan, menjaga hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah agroforestri, yang memungkinkan fungsi ekologis kawasan tetap terjaga sekaligus memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Bupati Cianjur dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan dalam mengembangkan potensi daerah. Kekayaan alam dan potensi wisata, menurutnya, harus dikembangkan tanpa mengorbankan keramahan masyarakat, kebersihan, sejarah, hutan, dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mendorong peningkatan nilai tambah produk masyarakat melalui penguatan kualitas, sertifikasi, pengemasan, pengolahan, hingga akses pasar. Fasilitasi sertifikasi halal dan perizinan BPOM menjadi bagian dari upaya tersebut, termasuk mendorong produk lokal masuk ke rantai pasok sektor pariwisata dan perhotelan.

Ciloto menunjukkan bahwa ketika kelembagaan masyarakat kuat, potensi lokal dikembangkan, produk diberi nilai tambah, dan para pihak bekerja bersama, hutan dapat tetap lestari sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat. (Burhan)
Share:

Bangun Ekosistem Belajar, Lapas Kelas I Cipinang Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat SMART PAS

Bangun Ekosistem Belajar, Lapas Kelas I Cipinang Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat SMART PAS. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang terus perkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama sejumlah perguruan tinggi sebagai penguatan SMART PAS atau Sistem Manajemen Aparatur Resilien dan Terampil Pemasyarakatan, Jumat (14/8).

Kolaborasi melibatkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan STIH Litigasi Jakarta. Sementara itu, President University yang belum dapat hadir pada kesempatan tersebut tetap menyatakan komitmen untuk melanjutkan proses kerja sama. Ke depannya, kerja sama diarahkan pada penguatan knowledge sharing, pendampingan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, literasi hukum, komunikasi publik, kesejahteraan sosial, hingga pengembangan budaya belajar organisasi di lingkungan Lapas Kelas I Cipinang.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, menegaskan tantangan Pemasyarakatan membutuhkan aparatur yang terus belajar, adaptif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan “SMART PAS kami bangun agar proses belajar tidak berhenti pada pelatihan formal. Melalui sinergi dengan perguruan tinggi, pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik dapat terus diperkaya dan diterapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan,” tegasnya.

Sebagai pelembagaan program, Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus Action Leader SMART PAS, Ari Budiningsih, menyerahkan Buku Pedoman SMART PAS kepada Kalapas dan perwakilan perguruan tinggi. Pedoman tersebut memuat mekanisme knowledge sharing, dokumentasi praktik baik dan lesson learned, Bank Pengetahuan SMART PAS, serta monitoring dan evaluasi program.

“SMART PAS bukan sekadar forum berbagi materi, tetapi model pengelolaan pengetahuan internal. Pengetahuan yang sebelumnya melekat pada individu kami dorong menjadi aset organisasi yang terdokumentasi, dapat diakses, dan digunakan kembali untuk meningkatkan kinerja,” jelas Ari.

Direktur Kerja Sama UNJ, Rahmat Darmawan, menyambut positif kolaborasi tersebut dan menilai keterlibatan perguruan tinggi dapat mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan. “Perguruan tinggi memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi melalui penelitian, pengabdian, dan pengembangan kapasitas aparatur. Kolaborasi seperti ini penting agar ilmu pengetahuan tidak berhenti di kampus, tetapi memberi manfaat langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Lapas Kelas I Cipinang juga memperkenalkan LATUCIP-GO Reborn: SIMPATI atau Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Integrasi sebagai pengembangan layanan digital yang memungkinkan Warga Binaan dan keluarga memperoleh informasi perkembangan proses integrasi secara lebih mudah dan transparan. Kehadiran SIMPATI menunjukkan penguatan kapasitas aparatur melalui SMART PAS diarahkan pada satu tujuan yang sama, yakni menghadirkan perubahan organisasi yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan.

Melalui kolaborasi akademik, pelembagaan manajemen pengetahuan, dan pengembangan layanan digital, Lapas Kelas I Cipinang terus membangun organisasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. (Muh)
Share:

Polri Perkuat Penanganan Gempa Flores, Evakuasi dan Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Polri Perkuat Penanganan Gempa Flores, Evakuasi dan Keselamatan Warga Jadi Prioritas. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). Polri turut berempati terhadap masyarakat terdampak dan mengerahkan dukungan untuk memastikan proses evakuasi, pertolongan dan penanganan darurat berjalan optimal.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/8/2026), mengatakan Mabes Polri dan Polda NTT terus melakukan koordinasi serta langkah penanganan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Polri tentu berempati terhadap masyarakat yang terdampak gempa di Flores. Polri hadir dan terus memberikan dukungan dalam proses penanganan, khususnya penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Mabes Polri dan Polda NTT terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh kebutuhan di lapangan dapat didukung,” ujar Johnny.

Di wilayah NTT, Polda NTT telah mengerahkan jajaran untuk melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Kapolda NTT juga telah memerintahkan seluruh Kapolres di wilayah terdampak untuk turun bersama stakeholder terkait dalam proses evakuasi.

Pendataan korban dan kerusakan juga terus dilakukan. Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala komunikasi karena jaringan di sejumlah wilayah daratan Flores mengalami gangguan.

“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Untuk data korban dan kerusakan masih terus dihimpun dan diverifikasi karena kondisi di lapangan masih dinamis, termasuk adanya kendala komunikasi di sejumlah wilayah,” jelas Johnny.

Untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memverifikasi perkembangan di lapangan, Kapolda NTT dan unsur Forkopimda merencanakan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak.

Di sisi lain, Polda NTT telah memerintahkan seluruh Kapolres jajaran untuk membentuk posko-posko bantuan di lokasi yang aman. Posko tersebut disiapkan untuk mendukung pelayanan, pertolongan dan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Di tingkat Mabes Polri, langkah penanganan juga telah dilakukan sejak pagi dengan mengoordinasikan dukungan operasional dan logistik untuk memperkuat Polda NTT. Koordinasi dilakukan dengan jajaran terkait untuk mendapatkan pembaruan situasi, data korban, kerusakan, wilayah terdampak serta kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.

Polri telah menyiapkan pasukan SAR Brimob untuk diberangkatkan ke NTT. Selain itu, dukungan SAR dari Polda NTB dan Polda Bali yang merupakan wilayah terdekat juga dipersiapkan untuk membantu Polda NTT apabila dibutuhkan. Kapal tipe A terdekat juga disiapkan untuk mendukung mobilisasi bantuan menuju wilayah terdampak.

Sebagai langkah penanganan tahap awal, Sabtu (15/08) Malam akan diberangkatkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) pasukan SAR Brimob dari Pasukan Pelopor, disertai enam personel kesehatan dan dokter. Personel tersebut akan membawa dukungan dan peralatan SAR untuk membantu proses pencarian serta pertolongan korban.

Selain itu, tim kesehatan dan DVI disiapkan untuk membantu proses identifikasi korban maupun pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Polri juga mempersiapkan tim K9 untuk mendukung pencarian korban, khususnya di lokasi bangunan yang mengalami keruntuhan. Pengiriman K9 direncanakan dilakukan pada tahap berikutnya setelah pendataan jumlah personel dan kebutuhan alat angkut selesai.

“Seluruh kekuatan kita siapkan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Termasuk pasukan SAR Brimob, tim kesehatan dan DVI, K9, maupun dukungan dari Polda-Polda terdekat. Ini semua kita siapkan untuk mempercepat proses pencarian, pertolongan dan penanganan masyarakat terdampak,” kata Johnny.

Dukungan logistik juga telah disiapkan untuk tahap pertama. Bantuan tersebut berupa 10 set tenda pleton, 10 unit Wifi Portable Wontech dan 240 dus bahan makanan cepat saji. Logistik tersebut akan diberangkatkan dari Pondok Cabe menggunakan pesawat CN-295 Polri.

Selain bantuan logistik, bantuan sosial dari Kapolri juga disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana gempa Flores. Polri terus mengoordinasikan dukungan sarana transportasi udara dan laut untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak.

Polri juga menyiapkan dukungan dari sejumlah Polda terdekat, yakni Polda NTB, Polda Bali dan Polda Jawa Timur. Kekuatan tersebut dipersiapkan sebagai dukungan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam proses evakuasi, pencarian dan pertolongan maupun penanganan dampak bencana.

Mabes Polri juga segera menyiapkan posko tingkat pusat agar perkembangan penanganan dapat dipantau dan dukungan dari tingkat pusat disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Polri juga bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD dan unsur terkait lainnya dalam menghadapi situasi darurat.

Polri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait jumlah korban, kerusakan maupun isu tsunami dan gempa susulan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Dalam kondisi seperti ini, informasi resmi sangat penting agar tidak menimbulkan kepanikan dan tidak mengganggu proses evakuasi maupun penanganan di lapangan,” tegas Johnny.

Polri memastikan dukungan terhadap penanganan gempa Flores akan terus dilakukan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat. Pengerahan personel SAR, tim kesehatan, DVI, K9, dukungan logistik, bantuan sosial serta kesiapan Polda-Polda terdekat menjadi bagian dari langkah Polri untuk memperkuat penanganan bersama seluruh stakeholder.

“Polri hadir untuk masyarakat. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, dan seluruh kekuatan yang ada akan terus kami optimalkan untuk membantu proses evakuasi, pencarian korban dan penanganan masyarakat terdampak,” pungkas Johnny. (Bambang)
Share:

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Judi Online Internasional, Transaksi Capai Rp890 Miliar

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Judi Online Internasional, Transaksi Capai Rp890 Miliar. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri mengungkap dua kasus tindak pidana perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia dan terhubung dengan jaringan di Kamboja. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 23 tersangka serta menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai sekitar Rp10 miliar dari kasus pertama.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi perhatian pemerintah dan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik perjudian.

“Ini merupakan perhatian kita bersama dan menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden juga menegaskan untuk memberantas judi dan judi online,” kata Trunoyudo.

Ia menegaskan Kapolri juga konsisten mendorong jajaran Polri untuk mengungkap praktik perjudian online yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran.

“Maka Bapak Kapolri juga konsisten dan komitmen untuk mengungkap semua ini melalui Bareskrim dan seluruh jajaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menjelaskan pengungkapan dilakukan setelah penyidik menerima informasi masyarakat mengenai maraknya perjudian online. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh Subdit III Jatanras Dittipidum dan Satresmob Bareskrim Polri bersama jajaran Polda.

Kasus pertama berkaitan dengan situs judi online Ujangbet yang menggunakan skema deposit pulsa. Penindakan dilakukan secara serentak di tujuh lokasi, yakni Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Pekanbaru Riau, Medan Johor, Medan Kota, serta Lubuk Baja Batam.

Dari penindakan tersebut, penyidik mengamankan sembilan tersangka. Polisi juga menyita 28 unit handphone, empat laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM/debit, uang dalam berbagai mata uang asing, enam item perhiasan emas dan perak, serta uang tunai sekitar Rp10 miliar.

Wira menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, server situs Ujangbet berada di Kamboja. Jaringan yang berada di Indonesia berperan menyediakan rekening dan nomor telepon yang digunakan sebagai sarana deposit pulsa.

Pulsa yang dikirimkan pemain kemudian dikumpulkan oleh admin di Kamboja. Pulsa tersebut selanjutnya dikonversi kembali menjadi uang rupiah melalui jaringan agen dan distributor pulsa di Indonesia yang berada di Batam, Medan, dan Pekanbaru.

Pulsa tersebut kemudian dijual kembali kepada agen maupun toko pulsa dengan harga tertentu sehingga aktivitas bisnis pulsa tersebut digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PPATK, penyidik menemukan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut mencapai lebih dari Rp890 miliar dalam periode April 2025 hingga April 2026.

“Setelah dilakukan akumulasi terhadap transaksi ataupun yang mungkin kita kategorikan sebagai pembelian pulsa yang dilakukan oleh para tersangka pada periode April 2025 sampai dengan April 2026, terhadap para pelaku ini telah melakukan transaksi kurang lebih sebesar Rp890 miliar lebih,” jelas Wira.

Dalam jaringan tersebut, para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari penyedia rekening, pengendali rekening penampung, admin transfer pulsa, pengendali admin pulsa, penyedia nomor handphone, agen, hingga penampung pembelian pulsa hasil pengisian dari aktivitas perjudian online.

Wira kemudian menjelaskan pengungkapan kasus kedua yang dilakukan Satresmob Bareskrim Polri. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 14 tersangka dari tiga lokasi di wilayah Tangerang.

Lokasi pertama berada di Perumahan Amelio Village, Pagedangan, Tangerang. Empat tersangka di lokasi tersebut berperan sebagai telemarketing dan bagian keuangan. Lokasi kedua berada di Ruko Alam Sutera Town Square, Pakulonan, Serpong Utara, dengan empat tersangka yang berperan sebagai customer service.

Sementara lokasi ketiga berada di Perumahan Tesla Utara, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di lokasi tersebut diamankan enam tersangka yang berperan sebagai streamer, teknisi IT, dan admin judi online.

Dari tiga lokasi tersebut, polisi menyita 46 unit handphone, dua laptop, dua buku tabungan, 45 kartu ATM, enam unit komputer/PC, uang tunai sekitar Rp100 juta, sejumlah mata uang asing, serta perhiasan emas.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai penawaran dan penyelenggaraan perjudian online di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Setelah melakukan pendalaman, observasi, dan pemetaan lokasi, tim melakukan penindakan pada 31 Juli 2026 sekitar pukul 19.00 WIB.

Para tersangka diketahui mengelola sejumlah situs judi online, di antaranya Desa, Nonstop, Badut, Tawaslot, Miabislot, Doremi, Tobrut, Miagacor, dan Top Global.

Menurut Wira, jaringan tersebut juga memiliki kantor operasional di Kamboja yang mempekerjakan WNI sebagai admin maupun operator. Berdasarkan keterangan sementara para pelaku, omzet perjudian dari jaringan tersebut mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per bulan.

“Berdasarkan keterangan para pelaku, omzet daripada perjudian yang diungkap oleh Satresmob Bareskrim ini antara Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar per bulan,” ujarnya.

Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online tersebut melalui koordinasi dengan Komdigi. Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri aset hasil tindak pidana dengan menggandeng PPATK.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasubdit III Jatanras Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Dony Alexander menjelaskan modus deposit pulsa pada situs Ujangbet. Menurutnya, pemain cukup memasukkan sejumlah pulsa ke nomor telepon yang tercantum dalam situs judi online. Setelah pulsa masuk, pemain memperoleh koin yang kemudian digunakan untuk bermain.

“Nomor telepon yang tertera dalam website tersebut, kemudian kita akan memasukkan top up pulsa yang dimiliki oleh para pemain. Setelah masuk ke dalam rekening ataupun juga top up pulsanya, akan mendapatkan koin. Koin inilah yang dipergunakan untuk melakukan permainan perjudian online tersebut,” jelas Dony.

Polri menilai penggunaan pulsa sebagai metode deposit perlu menjadi perhatian karena dapat semakin memudahkan akses perjudian online, termasuk bagi anak-anak dan pelajar yang memiliki handphone.

Polri mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan keluarga dari ancaman kejahatan digital yang semakin berkembang.

“Semakin berkembangnya kejahatan dan semakin memudahkannya dalam sistem pembayaran, bahkan nilainya yang semakin kecil sehingga berpotensi semua bisa terlibat, maka tentunya kita saling menjaga anak-anak kita, lingkungan kita,” tutur Trunoyudo.

Polri menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap praktik perjudian online sekaligus mengajak masyarakat, khususnya orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan handphone dan pulsa anak agar tidak disalahgunakan untuk mengakses perjudian online. (Bambang)
Share:

RAPBN 2027 Dirancang Ekspansif, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

RAPBN 2027 Dirancang Ekspansif, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada tahun 2027 meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan masih mengalami dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya pada Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8). 

“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu menambahkan, pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026 juga menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Optimisme tersebut turut tercermin dalam RAPBN 2027 yang didesain ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun, tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” jelas Menkeu.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada sisi belanja, pemerintah mengarahkan pada belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat dalam rangka mencapai keberlanjutan pembangunan. Dalam RAPBN 2027, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9% dari outlook 2026 yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735,0 triliun.

Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan, RAPBN 2027 difokuskan pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR,” imbuh Menkeu Purbaya.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp820,9 triliun pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2027 mencapai Rp549,9 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan 2026. Anggaran tersebut menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, anggaran kesehatan dan ketahanan pangan juga tetap mendapat perhatian dengan alokasi masing-masing Rp244,9 triliun dan Rp195,3 triliun.

Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. (Budi)
Share:

Pertamina Perkuat Sinergi Pemerintah untuk Ketahanan Energi Nasional

Pertamina Perkuat Sinergi Pemerintah untuk Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Pertamina)

Yogyakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memperkuat sinergi dengan pemerintah dan kementerian/lembaga dalam menjalankan berbagai agenda strategis sektor energi, mulai dari peningkatan produksi migas, penguatan rantai pasok energi, hingga pengembangan biofuel dan panas bumi.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi di seluruh Indonesia.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan Sinergi Ketahanan Energi Nusantara yang digelar di Yogyakarta.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan sinergi antara Pertamina dan pemerintah diperlukan untuk memastikan berbagai agenda strategis energi dapat berjalan secara efektif.

“Sinergi Ketahanan Energi Nusantara merupakan bagian dari orkestrasi bersama kementerian dan pemerintah. Kita memiliki semangat one team, one objective, yaitu memastikan energi tersedia tepat waktu untuk seluruh Indonesia dengan biaya yang efisien dan sesuai dengan ketentuan,” ujar Iriawan.

Menurut Iriawan, dukungan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan investasi dan peningkatan produksi energi nasional.

“Setiap proses yang lebih cepat berarti satu langkah lebih dekat pada peningkatan produksi, investasi, dan pada akhirnya penguatan Ketahanan Energi Nusantara,” tambahnya.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menegaskan bahwa ketahanan energi nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

“Ketahanan energi nasional tidak mungkin dibangun oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan infrastruktur energi dapat berjalan secara cepat, tertib, adil, dan berkelanjutan,” ujar Ossy.

Menurutnya, dukungan tata ruang, ketersediaan tanah, serta kepastian hukum atas tanah dan aset menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan sinergi dengan pemerintah juga diperlukan untuk mempercepat berbagai agenda strategis Pertamina, mulai dari eksplorasi dan peningkatan produksi migas hingga pengembangan energi rendah karbon.

Di sektor hulu, Pertamina terus mengoptimalkan potensi migas, termasuk pengembangan migas nonkonvensional (MNK) yang memiliki potensi sumber daya lebih dari 11 miliar barel. Pertamina juga memperkuat pengembangan biofuel untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM serta panas bumi sebagai salah satu sumber energi bersih nasional.

“Teknologinya kita sudah punya, produksinya sudah kita lakukan, hasilnya pun sudah terbukti. Namun, bahan bakunya harus terus dikembangkan lagi sehingga kita bisa mengurangi impor BBM,” ujar Oki.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem energi nasional.

“Ketahanan energi membutuhkan sinergi yang kuat. Kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, memperkuat rantai pasok, serta memastikan energi tersedia bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Baron.

Menurut Baron, sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pertamina mengoptimalkan kekuatan seluruh lini bisnisnya, dari hulu hingga hilir, untuk mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (Siti)
Share:

Beri Dampak Ekonomi Hingga 200 Juta Per Tahun, Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler

Beri Dampak Ekonomi Hingga 200 Juta Per Tahun, Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Lingkungan Gang Hijau Cemara RW 01, Kecamatan Koja, Jakarta Utara kini berubah lebih hijau. Tidak hanya itu, kini pengelolaan sampah pun menjadi lebih baik. Sampah dikelola menjadi berbagai produk sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Ketua Kelompok Pengelola Gang Hijau Cemara Dani Arwanto, mengatakan dukungan Pertamina Lubricants telah membantu keberlanjutan berbagai kegiatan masyarakat yang telah dirintis sejak 2013.

“Sejak tahun 2022 sampai saat ini kegiatan dan program yang ada di tempat kami terus berlanjut dan semakin meningkat,” kata Dani.

Tidak hanya bergerak dalam kebersihan lingkungan, masyarakat juga mengembangkan program ketahanan pangan, peternakan, perikanan, budidaya anggur, hidroponik, pendidikan hingga layanan kesehatan melalui Posbindu.

Di bidang pengelolaan lingkungan, masyarakat mengembangkan pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot, pembuatan pakan ternak dan ikan, hingga pengolahan sampah menjadi pelet biomassa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi.

Konsep serupa juga diterapkan dalam bidang pendidikan melalui Green PAUD Cemara. Program pendidikan gratis tersebut telah berjalan hingga tujuh angkatan. Sebagai bentuk kontribusi, orang tua siswa tidak membayar biaya sekolah dengan uang, melainkan menyetorkan sampah sebanyak dua kilogram setiap bulan.

“Bukan hanya anak-anak yang sekolah, wali murid juga kami berikan edukasi untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi mereka tidak hanya mengeluarkan uang, tetapi bisa memanfaatkan hasil dari tabungan sampah yang kami kelola,” tutur Dani.

Pengelolaan bank sampah kemudian terhubung dengan kegiatan UMKM yang melibatkan masyarakat dalam mengolah hasil pengelolaan sampah menjadi berbagai produk. Dengan demikian, sampah tidak berhenti sebagai persoalan lingkungan, tetapi dapat menjadi sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dani menegaskan, berbagai kegiatan yang dilakukan di Gang Hijau Cemara kini telah berkembang dari sekadar program menjadi kebutuhan masyarakat. Ke depan, masyarakat ingin memperkuat konsep tersebut menjadi ekonomi sirkular yang mampu mendukung keberlanjutan UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

“Karena kegiatan di Gang Hijau Cemara ini bukan hanya program, tapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Tentunya kami ingin membentuk ekonomi sirkular yang bisa berkelanjutan dan mendukung UMKM,” katanya.

Berdasarkan data program, kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas ini telah berkontribusi pada pengurangan sampah yang masuk ke TPA sebesar 30–40%, sementara aktivitas green house dan budidaya buah dan ikan menghasilkan produksi pangan lokal sekitar 1–1,5 ton per tahun. Di sisi ekonomi sirkular, Bank Sampah, maggot, TOSS, dan Bengkel Sampah tercatat memberikan nilai ekonomi bagi komunitas sekitar Rp150–200 juta per tahun.

Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi mengatakan, Kampung Cemara merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung Program Kampung Iklim dengan menghadirkan berbagai kegiatan ramah lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Di Kampung Cemara ini ada banyak program ramah lingkungan yang di satu sisi menjaga lingkungan, dan di sisi lain memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat sekitarnya,” ujar Rika.

Salah satu program yang menjadi unggulan adalah Bengkel Cemara yang dikelola oleh Karang Taruna. Bengkel tersebut memiliki konsep pembayaran jasa penggantian oli menggunakan tabungan sampah, sehingga masyarakat tidak harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan layanan tersebut.

Rika menjelaskan, biaya penggantian oli dapat ditukarkan dengan sekitar lima kilogram sampah yang telah dikumpulkan masyarakat melalui bank sampah. Dengan rata-rata pengumpulan sekitar satu kilogram sampah per satu hingga dua hari, masyarakat dapat mengumpulkan tabungan yang cukup untuk mengganti oli setiap saat penggantian oli tiba.

“Untuk ganti oli itu harganya setara dengan tabungan sampah sekitar lima kilogram. Jadi dalam satu bulan mereka sudah bisa mengganti oli tanpa menggunakan uang, tetapi memanfaatkan tabungan sampah,” tutupnya. (Siti)
Share:

BRICS Dorong Penguatan Fondasi Ketahanan Hadapi Tantangan Global

BRICS Dorong Penguatan Fondasi Ketahanan Hadapi Tantangan Global. (Dok. Bank Indonesia)

India, WaraWiri.net - Negara-negara BRICS mendorong penguatan resiliensi, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan global. Upaya tersebut semakin penting di tengah dinamika geopolitik, pesatnya perkembangan teknologi dan artificial intelligence (AI), serta meningkatnya risiko perubahan iklim.

Hal tersebut mengemuka pada 1st BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting yang mengangkat tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability" di Jaipur, India, pada 12–13 Agustus 2026.

Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung menyampaikan pandangan Indonesia dalam mendorong penguatan kerja sama dalam kerangka BRICS. Pertemuan juga dihadiri para pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan dari negara anggota BRICS, yaitu Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, UEA, Ethiopia, dan Iran.

Filianingsih menekankan pentingnya kerja sama konkret untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan keuangan, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal dan konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Kerja sama tersebut dapat memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dan kondisi masing-masing negara.

“Bank Indonesia mendorong negara-negara BRICS untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi menjadi inovator dan kontributor aktif melalui penguatan riset dan kapasitas domestik," ujar Filianingsih. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama menghadapi risiko siber dan perubahan iklim untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Indonesia melalui koordinasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga mendorong pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), peningkatan akses pembiayaan iklim bagi negara berkembang, serta transformasi digital dan AI sesuai tahapan pembangunan masing-masing negara. Indonesia turut mendorong peningkatan peran negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global, termasuk melalui penguatan IMF sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan global.

Pertemuan ini merupakan bagian dari finance track Presidensi BRICS India 2026 yang bertujuan memperkuat kerja sama dan respons bersama terhadap tantangan ekonomi global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan kerja sama internasional untuk mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia. (Isna)
Share:

FERBI 2026: Rupiah Gerakkan Ekonomi dan Jaga Persatuan Bangsa

FERBI 2026: Rupiah Gerakkan Ekonomi dan Jaga Persatuan Bangsa. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Rupiah berperan tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang menggerakkan perekonomian, menghadirkan kesejahteraan, serta menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI. Oleh karenanya, Bank Indonesia berkomitmen menjaga kualitas, kepercayaan, dan ketersediaan Rupiah di seluruh wilayah Indonesia di tengah pesatnya perkembangan pembayaran digital. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, saat membuka Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2026 (14/8). Perhelatan ini berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 14–16 Agustus 2026.

“Di setiap lembar dan keping uang yang beredar, Rupiah telah menjadi simbol persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak hanya di uang tunai, Rupiah juga berdaulat sebagai satuan nilai dalam ekosistem pembayaran digital," demikian tegas Ricky. Ricky pun mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat komitmen untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

“Cinta Rupiah" diwujudkan dengan merawat dan menjaga Rupiah, “Bangga Rupiah" dengan menggunakannya dalam setiap transaksi sebagai wujud kedaulatan bangsa, “Paham Rupiah" dengan memahami peran Rupiah dalam perekonomian dan menggunakannya secara bijak untuk mendukung ekonomi Indonesia.

FERBI merupakan gelaran tahunan yang menjadi wadah kolaborasi strategis dalam pengelolaan uang Rupiah. Sebagai gelaran kelima, tahun ini FERBI melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL), perbankan, dan asosiasi.

Pada momentum ini, Ricky menyampaikan apresiasi kepada para mitra atas dukungannya terhadap program pengelolaan limbah racik uang yang meraih penghargaan Best New Environmental Project dari International Association of Currency Affairs (IACA) Award 2026. Melalui program ini, Bank Indonesia bekerja sama dengan industri yang membutuhkan tambahan pasokan energi, serta UMKM yang dapat mengolah kembali limbah uang menjadi produk bernilai ekonomi.

Pada momen ini pula, Bank Indonesia memberikan penghormatan kepada keluarga para pahlawan nasional yang diabadikan dalam desain uang Rupiah, dan apresiasi atas jasa para tokoh bangsa. Penghargaan diterima oleh wakil keluarga pahlawan, yaitu Prof. Dr. Meutia Hatta, Noorwati Djuanda, Radian Ratulangie Sugandi, Anastasia Dian Kaisiepo, S.H., Ety Sulastri, dan Diennaryati Tjokro.

Melalui FERBI 2026, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk terus menjaga Rupiah. Rupiah sebagai alat pembayaran, serta simbol kedaulatan, identitas, dan persatuan bangsa.

Rangkaian Acara FERBI 2026

Gelaran FERBI 2026 selama 3 hari, 14–16 Agustus 2026, mengajak masyarakat untuk semakin mengenal perjalanan Rupiah, memahami pentingnya menjaga kualitas dan integritas Rupiah, serta melihat berbagai inovasi pengelolaan uang Rupiah yang modern dan berkelanjutan.

Rangkaian talkshow mengangkat tema perjalanan Rupiah dalam mendukung kedaulatan bangsa dan penerapan manajemen uang yang ramah lingkungan sebagai pengelolaan Rupiah berkelanjutan. Talkshow juga mengangkat tema literasi Rupiah dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas finansial, dan berdaya.

Selain itu, terdapat Pameran Rupiah yang mengajak masyarakat mengenal perjalanan pengelolaan uang Rupiah sekaligus melihat perkembangan teknologi dan infrastruktur pengelolaan Rupiah.

Masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan edukatif interaktif, gamifikasi, kompetisi mendongeng, mural, cerdas cermat, dan lomba kreator konten. Informasi lebih lanjut mengenai FERBI dapat diakses melalui laman Bank Indonesia berikut https://www.bi.go.id/id/ferbi/default.aspx. (Isna)
Share:

MHM 2026 Beri Dampak Ekonomi Signifikan, Peserta Ditarget 15 Ribu Tahun Depan

MHM 2026 Beri Dampak Ekonomi Signifikan, Peserta Ditarget 15 Ribu Tahun Depan. (Dok. Pemkot Makassar)

Makassar, WaraWiri.net - Pelaksanaan Makassar Half Marathon (MHM) 2026, bulan Mei lalu, tidak hanya sukses menghadirkan ajang olahraga lari berskala besar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kota Makassar.

Hasil survei analisis dampak ekonomi yang dilakukan penyelenggara mencatat, selama lima hari rangkaian kegiatan MHM 2026, perputaran uang di Kota Makassar mencapai Rp52,3 miliar.

Angka tersebut disampaikan Race Director Makassar Half Marathon, Safrita Aryana, usai menghadiri audiensi terkait pelaksanaan MHM 2027 bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (14/8/2026).

Safrita mengatakan, pihaknya bersyukur mendapat sambutan positif dari Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut.

Salah satu hal utama yang disampaikan adalah hasil survei dampak ekonomi dari penyelenggaraan MHM 2026.

"Kita menyampaikan bahwa dari penyelenggaraan Makassar Half Marathon 2026 tahun ini, kita melakukan survei analisis dampak ekonomi," ujarnya.

"Dari hasil survei tersebut, kita mendapat kabar baik untuk Kota Makassar," tambah Safrita.

Menurutnya, temuan paling penting dari survei tersebut adalah besarnya perputaran ekonomi yang tercipta selama rangkaian kegiatan MHM 2026 digelar Mei lalu kolaborasi Dispora Kota Makassar.

Informasi terpentingnya adalah selama lima hari kegiatan, perputaran uang di Kota Makassar mencapai Rp52,3 miliar.

"Artinya, jika kita bagi lima, dalam satu hari ada lebih dari Rp10 miliar uang yang berputar di Makassar," jelasnya.

Perputaran ekonomi tersebut berasal dari berbagai aktivitas peserta dan pendamping selama berada di Kota Makassar.

Mulai dari kebutuhan akomodasi, konsumsi, kuliner, pembelian suvenir, hingga berbagai kebutuhan lainnya.

MHM 2026 sendiri diikuti sekitar 12.400 peserta, yang turut datang bersama pendamping masing-masing.

Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah tersebut dinilai memberikan efek berantai terhadap sektor ekonomi masyarakat.

"Hal ini mencakup kebutuhan akomodasi para peserta yang berjumlah 12.400 peserta beserta pendampingnya, kemudian pembelian suvenir, kuliner, dan lain sebagainya," kata Safrita.

Dia menilai capaian tersebut menjadi kabar positif bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam melihat manfaat penyelenggaraan event olahraga sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah.

Menurutnya, dukungan anggaran Pemerintah Kota Makassar sekitar Rp2,5 miliar untuk penyelenggaraan MHM 2026 mampu memberikan dampak ekonomi hingga sekitar 20 kali lipat.

"Stimulus dari Pemerintah Kota sebesar Rp2,5 miliar untuk kegiatan ini memberikan dampak ekonomi hingga 20 kali lipat bagi Kota Makassar," ungkapnya.

Ia menjelaskan, manfaat yang diharapkan Pemkot Makassar bukan semata-mata berupa keuntungan bagi institusi pemerintah, tetapi bagaimana anggaran yang dikeluarkan dapat menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Secara gambaran umum, yang diharapkan Pemerintah Kota saat mengeluarkan dana adalah agar kotanya, masyarakatnya, yang mendapatkan manfaat," tuturnya.

Meskipun tak disebutkan lebaga melakukan riset, hasil survei yang telah dilakukan dan diverifikasi, kata Safrita, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi peserta selama lima hari memberikan kontribusi besar terhadap perputaran uang di Kota Makassar.

"Dimana, perputaran ekonomi selama lima hari kegiatan mencapai Rp52,3 miliar," terangnya.

"Artinya, stimulus sebesar Rp2,5 miliar yang dikeluarkan oleh Pemkot dampaknya dinikmati langsung oleh warga dan masyarakat kota hingga senilai Rp52,3 miliar," lanjutnya.

Melihat besarnya dampak ekonomi tersebut, Pemerintah Kota Makassar mendorong agar penyelenggaraan MHM kembali digelar dengan skala yang lebih besar pada 2027.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bahkan menantang penyelenggara untuk meningkatkan jumlah peserta dari sekitar 12.400 orang pada 2026 menjadi 15.000 peserta pada pelaksanaan tahun depan. Safrita mengatakan, target tersebut cukup realistis.

Pasalnya, berdasarkan hasil survei, sebanyak 84 persen peserta MHM 2026 menyatakan bersedia kembali mengikuti ajang tersebut pada tahun berikutnya.

Sebanyak 84 persen menyatakan akan kembali berpartisipasi. Jika dihitung dari sekitar 12.000 peserta, lanjut dia, terdapat sekitar 9.000 peserta yang telah menyatakan komitmen untuk kembali.

"Ada pesan pak Wali, kalau 9.000 orang sudah memberikan komitmen melalui survei untuk kembali, maka untuk mencapai target 15.000 orang, kita tinggal mencari 6.000 orang lagi. Itu pekerjaan rumah yang tidak terlalu sulit untuk dicapai," tutur Safrita, mengulang pesan Wali Kota.

Menurut Safrita, Wali Kota menyadari bahwa venue tersebut berpotensi menjadi terlalu padat apabila jumlah peserta meningkat signifikan.

Karena itu, penyelenggara diminta menyiapkan skema agar 15.000 peserta tetap dapat terakomodasi secara maksimal.

"Pak Wali juga menyarankan untuk mencari solusi terlebih dahulu, dipikirkan secara teknis dan konsep bagaimana agar 15.000 peserta itu bisa dibagi," beber Safrita.

"Jadi, apakah harinya atau kategorinya, supaya kegiatan tetap berlangsung maksimal di venue yang selama ini kita gunakan, yaitu di Anjungan Pantai Losari," tambah dia.

Selain membahas target peserta, evaluasi pelaksanaan MHM 2026 juga menjadi perhatian dalam persiapan event tahun depan.

Safrita menyebut secara teknis penyelenggaraan MHM 2026 mendapat apresiasi, termasuk dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

Namun, terdapat satu persoalan yang menjadi sorotan, yakni terkait goodie bag peserta.

"Tadi Pak Wali Kota hanya menitipkan pesan agar tidak ada lagi isu seperti tahun ini, khususnya isu terkait goodie bag," ungkapnya.

Untuk pelaksanaan 2027, persoalan tersebut akan dikelola lebih baik agar tidak kembali terjadi.

Selain itu, Munafri juga meminta agar pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diperkuat.

Persiapan untuk UMKM juga diharapkan dilakukan jauh lebih awal dengan waktu yang lebih panjang.

"Pak Wali Kota berpesan agar UMKM tetap dilibatkan secara lebih maksimal dengan jangka waktu persiapan yang lebih panjang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun ini," katanya.

Safrita menegaskan, evaluasi tersebut bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan menjadi bahan pembenahan bersama.

"Tidak boleh ada pihak yang disalahkan. Kita akan bangun bersama-sama dengan jangka waktu yang lebih panjang dan dimulai lebih awal," tegasnya.

Untuk penyelenggaraan MHM 2027, penyelenggara juga menawarkan pola pembiayaan dan keterlibatan Pemerintah Kota Makassar yang lebih terukur.

Safrita menegaskan, bukan berarti MHM tidak lagi memiliki keterikatan dengan Pemkot Makassar. Namun, bentuk keterlibatan pemerintah akan ditata kembali agar penyelenggaraan event dapat semakin mandiri.

Menurutnya, penyelenggara telah memberikan sejumlah opsi kepada Wali Kota Makassar, termasuk bagaimana event tetap dikurasi oleh Pemkot, sementara pembiayaan secara bertahap dapat lebih banyak ditopang sponsor dan pemangku kepentingan.

"Solusinya, bagaimana apabila kegiatan tahun depan tetap dikurasi oleh Pemkot, namun karena acara ini sudah mendapat kepercayaan dari Pak Wali Kota, para sponsor, serta para stakeholders, diharapkan pembiayaannya bisa lebih mandiri," jelas Safrita.

Dukungan Pemkot, kata dia, terutama dibutuhkan dalam penyediaan hadiah atau prize money.

Pasalnya, pada 2027 MHM ditargetkan naik kelas dengan masuk dalam pengukuran World Athletics serta memperoleh sanction atau lisensi dari PB PASI.

Safrita menambahkan, Munafri menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan MHM sebagai salah satu event olahraga utama di Kota Makassar.

Bahkan, menurut Safrita, Munafri mengibaratkan MHM sebagai main course atau hidangan utama dalam rangkaian event lari di Makassar.

Dengan capaian ekonomi Rp52,3 miliar pada penyelenggaraan 2026, MHM dinilai tidak lagi sebatas agenda olahraga tahunan.

Event tersebut mulai diposisikan sebagai bagian dari strategi promosi kota sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Peningkatan jumlah peserta menjadi 15.000 orang, penguatan pelibatan UMKM, perbaikan pelayanan peserta, serta peningkatan standar kompetisi menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang akan dipersiapkan menuju MHM 2027.

"Kita harapkan Pemerintah Kota Makassar dapat terus memperkuat dukungan, sementara kami penyelenggara semakin profesional dan mandiri dalam mengelola event yang telah menjadi salah satu agenda olahraga unggulan di Kota Makassar ini," tukasnya.***
Share:

Merah Putih Membentang di Malioboro, Jaga Semangat Persatuan di Yogyakarta

Merah Putih Membentang di Malioboro, Jaga Semangat Persatuan di Yogyakarta. (Dok. Pemkot Yogyakarta)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Semangat kebangsaan dan persatuan kembali menggema di Kota Yogyakarta. Ratusan meter bendera merah putih dibentangkan dari Kawasan Tugu, kawasan Malioboro, hingga titik nol Jogja, Sabtu (15/8/2026).

Panjang bendera 481 meter memiliki filosofi tersendiri. Angka empat melambangkan empat penjuru mata angin, sedangkan angka 81 merujuk pada usia kemerdekaan Indonesia tahun ini.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 1.000 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat umum.

Acara ini delepas oleh oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Ngarsa Dalem menyambut baik acara tersebut.

Menurutnya kegiatan semacam ini penting untuk menjaga keberadaan sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap Merah Putih, khususnya bagi generasi mendatang.

"Harapan saya, publik, generasi ke depan, lebih mempertahankan keberadaan dan kebanggaannya," ujarnya.

Hadir kesempatan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Pihaknya pun menyampaikan apresiasi kepada Korem 072/Pamungkas beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, Merah Putih Malioboro bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk menguatkan rasa cinta tanah air dan memperkokoh persatuan masyarakat menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia.

Hasto menegaskan bahwa pembentangan bendera sepanjang 481 meter yang melintasi kawasan Malioboro memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding ukuran fisiknya.

Kegiatan tersebut menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan bangsa sekaligus simbol kecintaan terhadap Indonesia dan semangat persatuan yang harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, Merah Putih adalah milik seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, pekerjaan, pangkat, maupun latar belakang.

"Di bawah Sang Saka Merah Putih, seluruh masyarakat memiliki identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan tersebut di Kota Yogyakarta memiliki makna yang sangat istimewa mengingat kota ini dikenal sebagai ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat dari beragam daerah dan latar belakang," bebernya.

Ia menjelaskan, Malioboro setiap hari menjadi tempat bertemunya warga Jogja, wisatawan, pedagang, pekerja, seniman, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat dari berbagai daerah.

"Keberagaman yang hadir di kawasan ini menjadi gambaran nyata Indonesia yang majemuk. Melalui kegiatan Merah Putih Malioboro, seluruh unsur masyarakat dipersatukan dalam satu semangat yang sama, yakni semangat Merah Putih," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut tidak berhenti setelah acara selesai.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyoroti keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan Merah Putih Malioboro, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas, hingga masyarakat umum.

"Kebersamaan ini adalah cerminan semangat Indonesia yang sesungguhnya, yakni semangat saling menghormati, saling membantu, dan berjalan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan," imbuhnya. (Slamet)
Share:

Bukan Cuma Kompetisi, Supian Suri Sebut Porseni PGIS Depok Jadi Wadah Mengisi Kemerdekaan

Wali Kota Depok, Supian Suri, saat menghadiri PGIS Kota Depok di Gelanggang Olahraga Gymnasium UI. (Dok. Pemkot Depok)

Depok, WaraWiri.net - Wali Kota Depok Supian Suri menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat (PGIS) Kota Depok di Gelanggang Olahraga Gymnasium Universitas Indonesia (UI), Sabtu (15/08/2026).

Dalam kesempatan tersebut, atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Supian Suri mengucapkan selamat atas terlaksananya Porseni PGIS.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali semangat kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia ke-81 tahun.

“Melalui ajang ini tentunya ada semangat kebersamaan, semangat meningkatkan iman dan kesehatan, serta semangat menang bersama untuk mengisi kemerdekaan,” ungkapnya. 

Supian Suri juga menitipkan pesan agar semangat kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan Porseni PGIS ini dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. 

Tentunya dengan melibatkan anak-anak dan remaja dalam momentum seperti ini.

Dirinya menilai, kemerdekaan yang telah diraih harus diisi dengan berbagai upaya untuk mempersiapkan generasi emas.

"Porseni ini juga pastinya melibatkan lansia dan anak-anak hingga remaja. Karena kita juga punya harapan besar dengan kemerdekaan yang sudah diraih ini," jelasnya. 

Supian Suri juga berpesan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Selamat bertanding. Jangan sampai pertandingan yang dilaksanakan untuk mempererat persaudaraan justru meretakkan persaudaraan,” pungkasnya. (Zidan)
Share:

TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Masyarakat Terdampak Gempa NTT

TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Masyarakat Terdampak Gempa NTT. (Dok. Puspen TNI)

NTT, WaraWiri.net - TNI mengerahkan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari.

Jajaran TNI di wilayah NTT langsung bergerak dengan mengerahkan personel dari Kodim 1603/Sikka, Kodim 1612/Manggarai, Kodim 1602/Ende, serta Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/WM, Lanal Maumere untuk membantu evakuasi dan penanganan masyarakat terdampak.

Selain pengerahan personel di wilayah, TNI juga menyiapkan kekuatan dan sarana pendukung untuk mempercepat distribusi bantuan serta mobilisasi personel dan logistik. Pesawat Hercules dan KRI disiapkan untuk mendukung penanganan bencana, sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa TNI turut mengerahkan alutsista untuk mendukung penanganan bencana tersebut.

"TNI mengerahkan Hercules dan KRI untuk membantu penanganan bencana serta mendukung kebutuhan masyarakat terdampak," ujar Kapuspen TNI.

TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Basarnas, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu. Personel TNI juga tetap disiagakan untuk memberikan bantuan lanjutan sesuai perkembangan kondisi di wilayah terdampak. (Tedy)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING