Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif dan Berdaya Saing

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif dan Berdaya Saing. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan produktivitas, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Di tengah dinamika rantai pasok global dan tuntutan standar internasional, penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab menjadi elemen strategis dalam memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

“Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapainya, kita perlu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang kompeten, termasuk di sektor elektronik sebagai salah satu industri unggulan dalam Making Indonesia 4.0,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara A Half-day National Tripartite Forum on Responsible Business Conduct and Operationalizing Human Rights Due Diligence in Indonesia di Jakarta, Kamis (12/02).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, dengan laju PDB per tenaga kerja diperkirakan meningkat lebih dari 3%. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Dalam konteks penguatan sektor industri, data menunjukkan bahwa hingga triwulan IV tahun 2025, sektor elektronik berkontribusi sekitar 1,6% terhadap total PDB nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,13% (yoy). Pemerintah mendorong agar sektor ini terus meningkatkan inovasi dan memperluas keterlibatan dalam Global Value Chain (GVC), seiring dengan peningkatan standar ketenagakerjaan dan tata kelola industri.

Penerapan prinsip Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Standar internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights serta ILO MNE Declaration menjadi rujukan dalam memastikan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung pekerjaan yang layak (decent work).

Pemerintah juga mengapresiasi pelaksanaan Program Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chain (RISSC) dan RBC yang diinisiasi oleh ILO bersama Pemerintah dan pelaku industri, serta didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang. Program tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip OECD serta mendorong rantai pasok yang lebih tangguh dan inklusif.

Selain penguatan sektor elektronik, Pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor Indonesia sedang dilakukan, disertai kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat guna mendukung penguatan teknologi, riset, dan inovasi.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menegaskan pentingnya kolaborasi tripartit antara Pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam membangun industri yang berdaya saing sekaligus menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia.

“Kami berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan daya saing industri sekaligus memastikan kualitas lingkungan kerja yang layak, sehingga Indonesia mampu membangun rantai pasok yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga. (Bambang)

Share:

Read More

Hadiri Sarasehan Penguatan Sistem SAR Nasional, Kepala BMKG Terima Penganugerahan Warga Kehormatan Basarnas

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menerima penganugerahan sebagai Warga Kehormatan Basarnas. Penghargaan ini diberikan dalam forum sarasehan bertajuk “Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional” yang digelar di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Jakarta. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Penganugerahan Warga Kehormatan Basarnas diberikan kepada individu atau tokoh nonpersonel Basarnas yang dinilai memiliki jasa, kontribusi, dedikasi, dan peran strategis luar biasa dalam mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) di Indonesia.  

Selain Kepala BMKG, sejumlah tokoh turut menerima penghargaan yang sama, antara lain Guru Besar Kebencanaan Syamsul Maarif, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Staf TNI AU M. Tonny Harjono, Kepala Staf TNI AL Muhammad Ali, Kepala Staf TNI AD Maruli Simanjuntak, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Pimpinan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. 

Faisal menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan sarasehan ini sebagai forum strategis untuk memperkuat kesamaan pemahaman antar pimpinan kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa dalam konteks keselamatan nasional, kolaborasi merupakan sebuah keniscayaan.

“Penyelenggaraan sarasehan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kesamaan pemahaman antar pimpinan kementerian dan lembaga. Dalam konteks keselamatan nasional, kolaborasi adalah kebutuhan,” ujar Faisal.

Ia menambahkan bahwa Basarnas telah membuktikan diri sebagai pilar utama tugas kemanusiaan, dengan soliditas, keberanian, dan profesionalisme tinggi dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan. Terlebih, BMKG dan Basarnas memiliki hubungan kerja yang sangat erat, khususnya dalam mendukung keselamatan operasi di lapangan melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan gempabumi, serta peringatan dini.

“Basarnas memegang peran kunci pada fase respons dan penyelamatan, sementara BMKG berada pada fase hulu melalui penyediaan peringatan dini cuaca ekstrem, gempabumi, dan tsunami. Rantai keselamatan ini hanya efektif jika terintegrasi secara cepat dan operasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan sebagai penyedia informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG memandang keselamatan masyarakat sebagai mandat yang terhubung langsung dengan efektivitas sistem peringatan dini dan respons darurat nasional. Oleh karena itu, integrasi kebijakan, sistem informasi, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan respons yang lebih terarah, efisien, dan berbasis risiko, termasuk melalui penguatan National SAR Plan.

“BMKG siap mendukung melalui penguatan diseminasi peringatan dini multi-channel, integrasi data real-time, serta penyediaan analisis cuaca dan kondisi laut yang cepat dan presisi untuk mendukung operasi SAR,” pungkas Faisal.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno dalam arahannya menekankan pentingnya integrasi komando serta optimalisasi pemanfaatan aset TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait sebagai Potensi SAR dalam setiap operasi.   

“Operasi penyelamatan tidak cukup mengandalkan keberanian individu, melainkan membutuhkan sistem komando yang solid, infrastruktur memadai, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia,” ujar Pratikno.

Di sisi lain, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan pentingnya penguatan sistem SAR nasional melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan.

“Kami sangat mengharapkan terciptanya ruang dialog terbuka dan konstruktif bagi seluruh pihak guna memperkuat sinergi, memperdalam pemahaman, serta melahirkan solusi bersama demi kemajuan layanan SAR di Indonesia,” ujar Syafii.

Forum sarasehan diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Basarnas, sebagai ruang dialog strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas tantangan, kebutuhan penguatan kapasitas, serta integrasi sistem SAR di Indonesia.  

Bagi BMKG, forum ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat peran strategis lembaga dalam sistem penyelamatan nasional, khususnya di sisi hulu melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat, akurat, dan andal. Dukungan peringatan dini yang tepat waktu menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan personel SAR serta efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di lapangan. (Fathi)

Share:

Read More

Mendikdasmen Pastikan 100 Persen Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Kembali Terlaksana

Mendikdasmen Pastikan 100 Persen Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Kembali Terlaksana. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa seluruh sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran. Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu lalu, Menteri Mu’ti memaparkan data lengkap mengenai tingkat kerusakan sarana dan prasarana pendidikan. Tercatat total sebanyak 4.863 sekolah terdampak di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat; dengan rincian 3.409 sekolah rusak ringan, 925 rusak sedang, 437 rusak berat, dan 92 sekolah direlokasi. Khusus di Provinsi Aceh, terdapat 3.073 sekolah terdampak, disusul oleh Sumatra Utara dengan 1.168 sekolah, dan Sumatra Barat sebanyak 622 sekolah. Penilaian tingkat kerusakan difokuskan pada pemulihan ruang-ruang esensial yang menjadi dasar dari proses pembelajaran di setiap wilayah.

“Penghitungan kerusakan didasarkan pada kerusakan ruang esensial seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang kepala sekolah,” jelasnya. 

Ia menambahkan, bahwa penilaian kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Sebagai solusi atas kerusakan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Meski banyak infrastruktur mengalami kerusakan berat, Menteri Mu’ti memastikan bahwa per tanggal 11 Februari 2026, progres pemulihan pelaksanaan pembelajaran telah menyentuh angka 100 persen.

Di Aceh, 3.001 sekolah telah kembali ke sekolah asal, sementara 52 sekolah belajar di tenda/kelas darurat dan 20 sekolah menumpang di sekolah lain sementara. Di Sumatra Utara, 1.142 sekolah kembali ke sekolah asal dan 26 lainnya masih menggunakan tenda/kelas darurat. Sedangkan, di Sumatra Barat, 599 sekolah sudah kembali ke sekolah asal, dengan 21 di tenda/kelas darurat dan 2 sekolah lainnya menumpang.

"Total untuk pembelajaran sudah 100 persen. Per tanggal 26 Januari lalu, terdapat 129 sekolah yang belajar di tenda/ruang kelas darurat, namun saat ini tersisa 99 sekolah karena proses pembersihan sudah selesai. Begitu juga dengan sekolah yang menumpang, per tanggal 26 Januari, terdapat 27 sekolah, saat ini tersisa 22 sekolah,” ungkapnya.

Langkah super cepat ini mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya. Ia menilai sinergi antara kementerian, TNI/Polri, relawan, dan warga telah menghasilkan hasil konkret dalam waktu dua bulan pascabencana. 

“Data, fakta, dan realita ini menunjukkan hasil super cepat dan kerja konkret. Buktinya tentu yang sebagaimana sudah dijelaskan Mendikdasmen, di mana pelaksanaan pembelajaran mencapai 100 persen,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra,Tito Karnavian, juga menambahkan bahwa Kemendikdasmen telah mengidentifikasi tingkat kerusakan dengan tepat.

“Mendikdasmen sudah paham mana yang rusak berat, sedang, maupun ringan. Beliau berikan bantuan melalui satgas untuk pembersihan bersama TNI/Polri, dan setelah itu pembangunan sekolah dilakukan. Mendikdasmen memiliki _timeline_ pasti atas apa yang akan dikerjakan,” pungkasnya. (Siti)

Share:

Read More

Menperin Sudah Copot Jabatan Tersangka Kasus Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO dan POME Bulan Lalu

Menperin Sudah Copot Jabatan Tersangka Kasus Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO dan POME Bulan Lalu. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menanggapi pemberitaan media terkait penetapan 11 tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME), yang salah satunya disebut berasal dari lingkungan Kementerian Perindustrian.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri menyampaikan bahwa Kemenperin menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan efek jera serta memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Terkait oknum pegawai Kemenperin yang disebutkan dalam pemberitaan, sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan beberapa bulan lalu, Menteri Perindustri dengan tegas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan di lingkungan Kemenperin bulan lalu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026. Langkah tegas Menperin ini dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan dan sebagai bentuk komitmen Kemenperin dalam mendukung proses hukum,” ujar Febri.

Kemenperin juga menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan serta informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka kelancaran proses penyidikan.

“Ke depan, Bapak Menteri Perindustrian akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur dan menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali dikemudian hari,” tutup Juru Bicara Kemenperin. (Dinda)

Share:

Read More

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Targetkan 1.500 SPPG Polri Dibangun Tahun Ini di Seluruh Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Targetkan 1.500 SPPG Polri Dibangun Tahun Ini di Seluruh Indonesia. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematok target pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri sepanjang 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Meski begitu, jumlah tersebut tetap akan mengikuti arahan lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat peletakan batu pertama SPPG Polri dan peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Presiden Prabowo.

Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden kami menyesuaikan, kata Jenderal Sigit.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah itu dimaksudkan agar jangkauan layanan pemenuhan gizi semakin luas. Selain itu, diharapkan makin banyak masyarakat yang bisa memperoleh manfaat makanan bergizi.

Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi, ungkapnya.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menekankan bahwa Polri memprioritaskan standar higienitas dan keamanan pangan dalam operasional SPPG. Hingga kini, ratusan unit telah mengantongi berbagai sertifikasi.

Polri senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu higienitas dan keamanan pangan sebagai prioritas utama saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, 119 SPPG Polri telah memiliki sertifikat halal 147 SPPG polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium, ujarnya.

Sebagai informasi, program SPPG Polri ditujukan untuk meningkatkan gizi anak, mencegah malnutrisi, sekaligus mendorong kualitas hidup agar proses tumbuh kembang berjalan optimal.

Program ini juga menjadi bentuk dukungan Polri terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam Asta Cita, sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan operasional SPPG yang semakin luas, pelayanan pemenuhan gizi diharapkan makin efektif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

TNI Dukung Program Pemerintah, Wakapuskes TNI Tinjau Pelaksanaan CKG di FKTP Mabes TNI

TNI Dukung Program Pemerintah, Wakapuskes TNI Tinjau Pelaksanaan CKG di FKTP Mabes TNI. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Wakapuskes) TNI Laksma TNI Dr. dr. R. M. Tjahja Nurrobi, M.Kes., Sp.OT(K) Hand bersama Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI drg. Murti Utami, MPH, meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TNI, bertempat di Satkes Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan peninjauan ini dilaksanakan bertepatan dengan satu tahun pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam peninjauan tersebut, Wakapuskes TNI dan Dirjen P2 Kemenkes RI meninjau langsung sejumlah layanan, antara lain poli gigi, tempat pendaftaran, ruang skrining, serta ruang pemeriksaan kesehatan, guna memastikan pelayanan berjalan optimal dan sesuai standar.

Di hadapan awak media, Wakapuskes TNI menegaskan bahwa pelaksanaan CKG di lingkungan TNI merupakan langkah awal sekaligus simbol dimulainya keterlibatan aktif TNI dalam mendukung Program Cek Kesehatan Gratis secara nasional.

"Jadi nanti semua faskes TNI bisa diakses oleh masyarakat, tidak hanya TNI dan keluarganya," ujar Wakapuskes TNI.

Lebih lanjut, Wakapuskes TNI menjelaskan bahwa TNI memiliki jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut menjadi potensi strategis dalam memperluas jangkauan Program Cek Kesehatan Gratis sekaligus mendukung integrasi layanan kesehatan nasional melalui platform SatuSehat. 

"Untuk FKTP di TNI ada banyak, 600 lebih. Nantinya kita akan berupaya kita daftarkan ke dalam SatuSehat. Itu pun sudah ada faskes yang ada di 3T," pungkasnya.

TNI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, sebagai wujud nyata pengabdian TNI kepada rakyat serta kontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (Putra)

Share:

Read More

Indikator Ekonomi Membaik, Pemerintah Optimistis Capai Indonesia Emas

Indikator Ekonomi Membaik, Pemerintah Optimistis Capai Indonesia Emas. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah optimistis terhadap prospek perekonomian nasional seiring membaiknya berbagai indikator ekonomi dan sosial. Optimisme tersebut tercermin dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).

Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara serta sumber daya alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut disebut menjadi landasan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

“Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini,” ujar Presiden dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2). 

Berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Presiden menerima laporan dari sejumlah kepala daerah bahwa konsumsi rumah tangga meningkat serta indikator sosial menunjukkan perbaikan.

“Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun, mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio gini dalam tren menurun. Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” kata Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menilai indikator ekonomi yang membaik meningkatkan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Fase pertumbuhan yang lebih cepat perlu dijaga melalui kebijakan yang tepat.

“Jadi kelihatannya kita ada kemungkinan besar bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia Emas, bukan Indonesia Suram,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan kebijakan fiskal dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen, namun pemerintah berupaya mendorongnya lebih tinggi.

“Saya yakin ini akan terjaga terus ke depan. Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini berapa? 5,4 persen, tetapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen,” kata Menkeu dalam acara tersebut.

Menkeu juga memperkirakan ekonomi Indonesia berada dalam fase ekspansi jangka menengah berdasarkan indikator Leading Economic Index/Coincident Economic Index (LEI/CEI). Setelah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19, ekspansi ekonomi diproyeksikan berlangsung hingga 2033.

“Kalau kita lihat di sini, terakhir kita ekspansi dari 2009 sampai 2020. Habis itu resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul, kita pintar sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033. Jadi Anda nggak usah takut prospek jangka menengah ekonomi kita,” ujar Menkeu. (Deni)

Share:

Read More

OJK Serahkan Tersangka SAS dalam Perkara Transaksi Semu Saham SWAT Ke Kejaksaan Negeri Boyolali

OJK Serahkan Tersangka SAS dalam Perkara Transaksi Semu Saham SWAT Ke Kejaksaan Negeri Boyolali. (Dok. OJK)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan proses penegakan hukum atas perkara tindak pidana pasar modal berupa manipulasi transaksi atau pembentukan harga semu saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) dengan menyerahkan satu tersangka berinisial SAS kepada Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah, pada 28 Januari 2026.

Sebelumnya pada 13 Januari 2026, OJK telah melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tiga orang tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali. Dengan penyerahan tersangka SAS ini, proses penanganan perkara dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara tindak pidana pasar modal tersebut terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018 di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia. Dalam perkara ini, para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek, sehingga menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT dan memengaruhi keputusan investasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penyidikan, Penyidik OJK telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu SAS selaku Direktur Utama SWAT, CKN, dan SB masing-masing selaku General Manager dan pegawai bagian keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk, serta H selaku wirausaha. Penyerahan para tersangka kepada penuntut umum dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan proses hukum masing-masing perkara.

Modus operandi dalam perkara ini dilakukan dengan merekayasa pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) SWAT melalui penggunaan rekening efek dan rekening bank pihak nominee, termasuk nominee dari pegawai dan perusahaan cangkang. Rekening-rekening tersebut dikendalikan oleh para tersangka sebagai beneficial owner dan digunakan untuk memperoleh penjatahan saham serta melakukan transaksi di pasar sekunder.

Transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali atau sekitar 10,0 persen, dengan volume transaksi mencapai 639.778.200 saham atau 14,7 persen, serta nilai transaksi sebesar Rp230.892.423.600 atau 13,3 persen. Pola transaksi tersebut diduga dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta pola buying market impact pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018.

Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan sebagai upaya menjaga integritas pasar modal serta memberikan pelindungan kepada investor dan masyarakat. (Remon)

Share:

Read More

Whoosh dan Trip.com Persembahkan Kereta Cepat Indonesia ke Panggung Dunia

Whoosh dan Trip.com Persembahkan Kereta Cepat Indonesia ke Panggung Dunia. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Wisatawan global kini dapat memesan tiket kereta tercepat di Asia Tenggara hanya dengan satu sentuhan. Trip.com, penyedia layanan perjalanan online terkemuka di dunia, bersama KCIC, telah resmi mengintegrasikan Kereta Cepat Whoosh ke dalam platform global Trip.com. Melalui kerja sama ini, masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara untuk pertama kalinya dapat memesan tiket kereta cepat Whoosh melalui aplikasi dan situs web Trip.com, menggunakan mata uang serta bahasa negara mereka masing-masing.

Era Baru Transportasi Asia Tenggara

Momentum kerja sama strategis ini menjadi integrasi layanan kereta pertama Trip.com di kawasan Asia Tenggara. Dengan menghadirkan Whoosh ke dalam ekosistem globalnya, Trip.com menegaskan komitmennya terhadap Indonesia sebagai salah satu pasar utama dengan lebih dari 270 juta penduduk, sekaligus menghubungkan wisatawan internasional dengan infrastruktur transportasi kelas dunia milik Indonesia. Kini, wisatawan dapat merencanakan jalur perjalanan secara menyeluruh, mulai dari penerbangan, hotel, kereta cepat hingga atraksi wisata, dalam satu platform terpadu.

“Peluncuran ini mewujudkan visi kerja sama menjadi aksi nyata,” ujar Krishna Arya, General Manager Trip.com Indonesia.

“Dengan mengintegrasikan Whoosh, kami membuka akses yang lebih luas terhadap keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia. Dengan lebih dari 400.000 penumpang internasional yang telah menggunakan layanan Whoosh sepanjang 2025, kami optimistis jangkauan global Trip.com akan semakin mempercepat pertumbuhan pengguna Whoosh dari pasar global pada 2026.”

Sementara itu, Ian Luo, Global Commercial Head for Trains, Trip.com Group, menambahkan, “Visi kami jelas: Train Tickets for Everyone, Everywhere (Menyediakan tiket kereta untuk semua, dimanapun). Untuk mewujudkannya, kami secara aktif membangun jaringan layanan kereta yang andal di berbagai pasar utama Eropa dan Asia. Kerja sama dengan Whoosh ini menjadi kemitraan pertama kami di Asia Tenggara dan menegaskan komitmen Trip.com dalam menghadirkan layanan kereta kepada pengguna di seluruh dunia. Bersama KCIC, kami ingin mempersembahkan Whoosh ke dunia, dan dunia ke Whoosh.”

Memperluas Akses Wisata di Luar Jakarta melalui Kereta Cepat Whoosh

Integrasi ini menempatkan Bandung sebagai gerbang utama menuju Jawa Barat dan Indonesia bagi wisatawan internasional. Dengan waktu tempuh Jakarta–Bandung yang kini hanya sekitar 45 menit, Whoosh telah mentransformasi berbagai destinasi ikonik di Jawa Barat, mulai dari lanskap vulkanik Kawah Putih dan Gunung Tangkuban Parahu, Kota Bandung yang dikenal sebagai “Parijs van Java” beserta kawasan Pasar Baru, hingga pesisir Pangandaran, menjadi destinasi yang mudah dijangkau oleh wisatawan global.

“Memperluas akses layanan digital menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan wisatawan masa kini,” ujar Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama KCIC. “Melalui Trip.com, Whoosh kini dapat diakses oleh wisatawan dari seluruh dunia, memungkinkan mereka mengelola aspek transportasi perjalanan bahkan sebelum tiba di Indonesia. Ini bukan sekadar soal tiket, tetapi tentang memposisikan Whoosh sebagai pilihan mobilitas utama bagi wisatawan global.”

Data dan Fakta: Siapa Pengguna Whoosh?

Meningkatnya permintaan internasional terhadap Whoosh tercermin dari data penumpang sepanjang 2023-2025, dengan Malaysia sebagai kontributor terbesar:

Malaysia: ±300.000 penumpang

Singapura: >80.000 penumpang

Tiongkok: ±60.000 penumpang

Jepang & Korea Selatan: >50.000 penumpang (gabungan)

Selain meningkatkan kenyamanan perjalanan, kerja sama ini menegaskan komitmen jangka panjang Trip.com terhadap ekosistem pariwisata Indonesia dengan menjadikan infrastruktur modern semakin terlihat dan mudah diakses oleh pasar global. Bagi Whoosh, kolaborasi ini memperkuat profil internasionalnya sekaligus mendukung pengembangan solusi transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk merayakan peluncuran ini sekaligus mendorong wisatawan mencoba Whoosh sebagai bagian dari perjalanan mereka di Indonesia, pengguna Trip.com dapat menikmati potongan harga hingga Rp100.000 untuk pemesanan tiket Whoosh*. Tiket dapat dipesan melalui link berikut ini. (Evi)

Share:

Read More

Siap Wujudkan Target 2026, PLN IP Services Gelar Rapat Koordinasi Awal Tahun, Perkuat Fondasi dan Akselerasi Kinerja

Siap Wujudkan Target 2026, PLN IP Services Gelar Rapat Koordinasi Awal Tahun, Perkuat Fondasi dan Akselerasi Kinerja. (Dok. PLN IP Services)

Jakarta, WaraWiri.net - Mengawali tahun 2026, PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services) menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi internal dan mempercepat pertumbuhan kinerja melalui Rapat Koordinasi Awal Tahun yang mengusung tema “Enhancing Competence, Strengthening Execution, Accelerating Growth.” Forum strategis ini menjadi momentum penyelarasan arah, penguatan komitmen, serta percepatan implementasi program kerja agar target RKAP 2026 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Tema yang diusung selaras dengan arah kebijakan RKAP 2026 yang menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara sistematis dan terukur. Penguatan kompetensi tersebut diarahkan untuk memperkokoh kualitas eksekusi layanan operasi dan pemeliharaan (O&M), proyek, serta pengembangan bisnis. Dengan eksekusi yang lebih andal dan konsisten, perusahaan menargetkan percepatan pertumbuhan kinerja yang sehat melalui peningkatan produktivitas, kepuasan pelanggan, serta penguatan tata kelola.

Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh senior leader PLN IP Services dan dibuka oleh Direktur Utama PLN IP Services, Hari Cahyono. Turut hadir Julita Indah, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power, serta Fredy Eko, Komisaris PLN IP Services.

Pada kesempatan yang sama, PLN IP Services juga melaksanakan Launching Aplikasi DDP (Digitalisasi Dropping dan Pertanggungjawaban) sebagai bagian dari komitmen transformasi digital perusahaan. Aplikasi ini menghadirkan proses yang lebih terintegrasi, meningkatkan transparansi nilai, serta mempercepat mekanisme approval sehingga mendukung tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh jajaran Direksi PLN IP Services dan disaksikan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power.

Dalam sambutannya, Hari Cahyono menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh insan PLN IP Services sepanjang tahun 2025 serta menegaskan kesiapan menghadapi dinamika bisnis di tahun 2026.

“Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan oleh seluruh insan PLN IP Services. Memasuki 2026, kita harus mengeksekusi strategi secara konkret dengan terus memperkuat kompetensi dan beradaptasi cepat terhadap dinamika bisnis. Dengan kompetensi yang kuat dan eksekusi yang konsisten, kami optimistis pertumbuhan perusahaan akan terjaga secara berkelanjutan.”

Dukungan penuh juga disampaikan oleh PLN Indonesia Power selaku induk usaha. Julita Indah mengapresiasi capaian kinerja PLN IP Services sepanjang 2025 yang dinilai mampu tumbuh di tengah tantangan yang dinamis.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja luar biasa seluruh insan PLN IP Services sepanjang 2025. Di tengah dinamika dan tantangan yang tidak mudah, PLN IP Services mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja dan kontribusi yang signifikan. Ini bukan capaian biasa—ini bukti kerja keras, kerja cerdas, dan komitmen seluruh tim. PLN IP Services memiliki modal besar: SDM yang kompeten, pengalaman yang kuat, serta fondasi bisnis yang sehat. Ke depan, PLN IP Services tidak hanya menjadi asset operator, tetapi harus memperkuat DNA sebagai perusahaan energi, termasuk mengambil peran lebih luas dalam pengembangan renewable energy dan penguatan bisnis O&M berbasis teknologi. Saya optimistis, dengan kolaborasi yang kuat dan dukungan seluruh pihak, PLN IP Services akan terus tumbuh sebagai perusahaan yang kuat dan adaptif.”

Melalui Rapat Koordinasi Awal Tahun 2026 ini, PLN IP Services memantapkan langkah transformasi. Penguatan kompetensi, eksekusi yang unggul, dan kolaborasi yang solid menjadi fondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan sekaligus memperkuat peran PLN IP Services sebagai perusahaan strategis dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

Dengan semangat komitmen yang kuat, PLN IP Services optimistis tahun 2026 akan menjadi momentum akselerasi kinerja yang lebih progresif dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas posisinya sebagai perusahaan energi yang adaptif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (Muh)

Share:

Read More

KPK Dorong Reformasi UU Tipikor untuk Dukung Aksesi Indonesia ke OECD

KPK Dorong Reformasi UU Tipikor untuk Dukung Aksesi Indonesia ke OECD. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya penguatan fundamental Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), agar Indonesia dapat optimal menjerat pelaku suap asing dan sektor swasta. KPK menegaskan reformasi UU Tipikor kini bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak jika Indonesia ingin diakui dunia dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam Lokakarya Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention, bekerja sama dengan OECD di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum penting guna memperbaharui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional.

“Dalam UNCAC khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kita perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” ungkap Setyo.

Menurut Setyo, langkah ini menjadi penting sebab hingga saat ini hukum Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery). Selain itu, terdapat sejumlah bentuk tindak pidana lain yang juga belum dikriminalisasi secara eksplisit dalam UU Tipikor.

KPK mengidentifikasi tiga delik korupsi yang saat ini masih kebal hukum karena belum masuk dalam UU Tipikor. Pertama, perdagangan untuk memuluskan kepentingan tertentu (trading in Influence).

Kedua, kepemilikan kekayaan tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal usulnya (illicit enrichment). Ketiga, praktik suap murni di sektor swasta yang merusak iklim investasi (bribery in the private sector).

“Jika pembaruan ini dapat dimasukkan dalam revisi UU Tipikor, saya meyakini upaya pemberantasan korupsi akan semakin kuat dan sistematis,” lanjut Setyo.

Urgensi ini semakin mendesak, seiring Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 dengan skor 34—turun tiga poin dari tahun 2024, yaitu sebesar 37. KPK menilai, kondisi ini harus dijadikan momentum refleksi bahwa penegakan hukum tak akan efektif jika regulasinya tak segera diperbarui.

Dalam aksesi, penguatan regulasi foreign bribery menjadi elemen penting karena akan dinilai secara ketat oleh OECD Working Group on Bribery (WGB) melalui mekanisme peer review. Indonesia perlu menunjukkan kesiapan regulasi, kebijakan, serta implementasi selaras dengan standar Konvensi Antisuap OECD.

Urgensi Harmonisasi Hukum Standar Global

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan rekomendasi UU Tipikor kepada pemerintah. Langkah tersebut, menjadi bagian dari agenda reformasi hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang juga merupakan upaya harmonisasi hukum Indonesia berstandar global.

“Kita tidak ingin menghadapi konsekuensi hukum di negara lain. Kita harus mampu menindak tegas pihak asing yang menyuap pejabat di Indonesia. Ini pentingnya harmonisasi hukum kita dengan standar global,” ujarnya.

Sejalan, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah tengah berupaya memastikan ekosistem hukum, termasuk pertanggungjawaban korporasi dapat berjalan efektif. Menurutnya, pemberantasan suap dan penguatan integritas tidak sekadar soal menyusun norma.

“Memastikan keseluruhan ekosistem hukum, mulai dari harmonisasi regulasi, pertanggungjawaban korporasi, hingga kerja sama penegakan hukum lintas batas berjalan efektif,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, kata Andi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah memberikan fondasi penting melalui penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sejalan, saat ini pemerintah telah menindak tegas 1,2 juta badan usaha yang tidak transparan soal pemilik sebenarnya (beneficial ownership).

Sementara itu, Head of the OECD Jakarta Office, Massimo Geloso Grosso, mengingatkan mekanisme peer review dari WGB akan sangat ketat. Kredibilitas Indonesia di kancah global dapat ditentukan oleh diadopsinya standar Konvensi Anti-Suap OECD ke dalam hukum nasional.

“Kerangka antikorupsi yang kuat, menciptakan persaingan usaha yang setara dan meningkatkan kepercayaan investor untuk jangka panjang,” terangnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing, mendukung penuh aksesi Indonesia ke OECD. Pemberantasan foreign bribery dinilai menjadi langkah penting meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat integritas lembaga publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, turut mengapresiasi kepemimpinan KPK dalam mendorong reformasi hukum melalui forum strategis ini. Menurutnya, langkah kebijakan yang terukur dalam proses aksesi OECD, akan membantu Indonesia meningkatkan standar tata kelola serta memperkuat integritas sistem hukum.

Lokakarya ini berlangsung selama tiga hari pada 10-12 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan Indonesia, mengadopsi standar Konvensi Antisuap OECD, khususnya soal kriminalisasi penyuapan pejabat publik asing hingga penguatan kerangka regulasi dan praktik penegakan hukum, sebagai bagian proses aksesi OECD. (Ros)

Share:

Read More

Wamenpora Taufik Terima Pemuda Persis, Tekankan Penguatan Karakter Pemuda

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, menerima perwakilan Pemuda Persatuan Islam (Pemuda Persis) di Kantor Kemenpora. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, menerima perwakilan Pemuda Persatuan Islam (Pemuda Persis) di Kantor Kemenpora, Jumat (13/2). Pertemuan tersebut membahas penguatan karakter pemuda sebagai salah satu fokus program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Dalam kesempatan itu, Wamenpora menegaskan bahwa pemuda merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Karena itu, program kepemudaan Kemenpora saat ini menitikberatkan pada penguatan karakter dan jati diri bangsa.

“Pemuda adalah calon pemimpin di masa depan. Kemenpora selalu berharap pemuda dapat menjadi lebih baik. Oleh karenanya, program kepemudaan saat ini menitikberatkan pada penanaman nilai patriotisme, gigih, dan empatik,” ujar Taufik.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap perilaku sebagian pemuda yang dinilai mulai salah arah. Menurutnya, penanganan permasalahan pemuda harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia serta melalui program yang tepat sasaran.

“Saya sangat khawatir dengan perilaku pemuda saat ini. Cara yang tepat menangani permasalahan pemuda adalah dengan langkah antisipatif yang disesuaikan dengan umur mereka, serta melalui program kepemudaan yang tepat sasaran,” tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Wamenpora menjelaskan secara singkat program kepemudaan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 guna memperkuat nilai patriotisme, gigih, dan empati. Salah satunya yang menjadi fokus utama adalah penyelenggaraan Youth Summit 2026 sebagai acara puncak peringatan Sumpah Pemuda.

Taufik berharap Pemuda Persis dapat mendukung, berkolaborasi, serta membantu menyebarluaskan nilai-nilai yang menjadi fokus Kemenpora dalam pembangunan karakter pemuda.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, Ibrahim Nasrulhaq Al-Fahmi, menyampaikan komitmen organisasinya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam bidang kepemudaan.

“Pemuda Persis sebagai organisasi kepemudaan berbasis Islam menganggap penting sinergitas dan kolaborasi dengan Kemenpora. Meski kegiatan utama kami di bidang dakwah, kami juga menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemudaan dan olahraga,” ujarnya.

Turut mendampingi Wamenpora dalam pertemuan tersebut antara lain Fajar selaku Tenaga Ahli Wakil Menteri Bidang Pelayanan Kepemudaan serta Hendro Wicaksono, Asisten Deputi Bidang Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda. (Zikry)

Share:

Read More

Kementerian Ekraf Perkuat Kolaborasi dengan ICCN untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi Indonesia Creative Cities Network (ICCN) di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta. (Dok. Kemenekraf)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memperkuat rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif dari daerah melalui pertemuan dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Pembahasan termasuk tentang sinergi program pemerintah dengan jejaring kota kreatif dalam memperkuat pengembangan ekonomi kreatif.

“Kami melihat ICCN telah menjadi mitra strategis dari kementerian, karena passion dan keseriusan dari pengurusnya, baik pusat hingga daerah. Memang mencerminkan pemahaman, tidak hanya sekadar euforia saja tetapi pemahaman yang bisa ditransformasikan ke dalam data,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta pada Kamis, 12 Februari 2026.

Dalam audiensi tersebut, ICCN memaparkan berbagai inisiatif yang selaras dengan agenda Kementerian Ekraf, khususnya dalam mendukung implementasi kebijakan di daerah. Kehadiran ICCN sebagai mitra strategis dinilai mampu memperluas jangkauan program kementerian melalui jaringan anggota yang tersebar di berbagai provinsi.

Menteri Ekraf Teuku Riefky menambahkan, dengan sebaran anggota yang luas, ICCN diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program kementerian di berbagai wilayah. Pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat daya saing ekonomi kreatif daerah.

Sementara itu Ketua Umum ICCN TB. Fiki C. Satari menyampaikan bahwa organisasi yang kini telah hadir di 38 provinsi dengan 113 pengurus dan 628 tim korda tersebut memiliki enam kedeputian yang diselaraskan dengan klaster program kerja Kementerian Ekraf. ICCN juga mengembangkan platform data bernama Kompas Navigasi untuk mendukung perumusan kebijakan pusat dan daerah.

“Kompas Navigasi Kebijakan Ekonomi Kreatif ini bertujuan memetakan potensi, tantangan, serta karakteristik setiap kabupaten dan kota. Peta ini menavigasi pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai siapa melakukan apa, bagaimana, dan kapan, termasuk jenis intervensi yang dibutuhkan dari sisi SDM, insentif, riset, maupun kebijakan,” jelas Fiki.

Melalui Kompas Navigasi Kebijakan Ekonomi Kreatif, ICCN merekomendasikan rencana aksi untuk transformasi melalui: penguatan fondasi ekosistem, akselerasi kuadran PRIMA (Arsitektur, DKV, Periklanan, Seni Pertunjukan), intervensi terfokus kuadran potensial dan berkembang serta transformasi kuadran tertinggal (Kuliner, Kriya, Fesyen dll).

Melalui penguatan kemitraan dengan ICCN, Kementerian Ekraf menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah hingga tingkat nasional.

Audiensi tersebut dihadiri jajaran pengurus ICCN antara lain Ketua Harian Vicky Arief Herinadharma, Bendahara Umum Andre Dubari, Wakil Bendahara Umum Robby Herawan, serta para deputi dan komite eksekutif.

Sedangkan Menteri Ekraf Teuku Riefky didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga Rian Firmansyah, Direktur Pengembangan Akses Pendanaan Anggara Hayun Anujuprana, Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fahmy Akmal, Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran Radi Manggala, serta Tenaga Ahli Menteri Gemintang K. Mallarangeng. (Ilham)

Share:

Read More

Menteri Agus Tinjau Produksi Paving FABA Berkualitas di Lapas Tangerang

Menteri Agus Tinjau Produksi Paving FABA Berkualitas di Lapas Tangerang. (Dok. Kemenimipas)

Tangerang, WaraWiri.net - Upaya pembinaan kemandirian Warga Binaan melalui pengolahan limbah industri kembali diperkuat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, meninjau langsung kegiatan produksi paving block berbahan fly ash bottom ash (FABA) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada Kamis (12/2).

Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan hasil kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero) dalam membina Warga Binaan agar memiliki keterampilan bernilai ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus memperkenalkan produk material bangunan hasil pembinaan yang diproduksi di dalam lapas. Program ini merupakan bagian dari pendekatan pembinaan berbasis keterampilan produktif, dengan memanfaatkan limbah FABA dari PLTU sebagai bahan baku paving block dan batako. Produksi dilakukan oleh 35 warga binaan yang bekerja dalam dua sif setiap harinya.

“Hari ini, dengan mengundang beliau-beliau dan rekan-rekan media, kami memperkenalkan produk yang merupakan hasil kerja sama dengan PLN yang sudah luar biasa membimbing kegiatan pembinaan Warga Binaan, dengan harapan ini bisa memberikan kontribusi bagi terwujudnya bahan bangunan yang murah yang bisa mendukung apa yang menjadi program Bapak Presiden,” ujar Menteri Agus.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa FABA memiliki kualitas material yang unggul dan dapat menekan biaya produksi. Pihaknya juga menambahkan bahwa kolaborasi ini menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya lebih kompetitif dan siap mendukung program pembangunan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyampaikan apresiasinya setelah menyaksikan langsung proses produksi di dalam lapas. Menurutnya, penggunaan FABA mampu menekan biaya pembangunan serta dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan perumahan hingga infrastruktur skala kecil.

Secara konkret, pabrik FABA di Lapas Tangerang telah memproduksi ratusan ribu paving block dengan merek “Jawara Beton”, mayoritas telah terserap pasar, mulai dari rumah ibadah, pengembang permukiman hingga instansi pemerintah. Warga Binaan yang terlibat juga memperoleh premi dari hasil produksi, sehingga tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi langsung.

Melalui kolaborasi ini, pembinaan pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga membekali Warga Binaan dengan kompetensi kerja yang relevan dan produktif. Inisiatif ini sekaligus mendukung pengelolaan limbah industri secara berkelanjutan serta menghadirkan alternatif bahan bangunan yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas. (Tedy)

Share:

Read More

Sekjen Imipas Berikan Penghargaan kepada 7 UPT Bepredikat WBBM

Sekjen Imipas Berikan Penghargaan kepada 7 UPT Bepredikat WBBM. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Asep Kurnia, secara langsung menyerahkan piagam penghargaan bagi tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (11/2).

Ketujuh UPT imigrasi dan pemasyarakatan ini dinilai berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Tujuh UPT tersebut adalah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-pare, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan.

Dalam sambutannya, Sekjen Imipas menegaskan bahwa predikat WBBM bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik serta integritas organisasi.

“Kepada satuan kerja penerima penghargaan, saya berharap agar predikat ini dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pertahankan standar pelayanan, perkuat pengawasan internal, dan terus berinovasi dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan professional,” kata Sekjen Asep.

Hingga saat ini tercatat satuan kerja (satker) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah meraih Wilayah Bebas Korupsi sebanyak 316 satker dan yang meraih WBBM sebanyak 31 satker. Keberhasilan dari tujuh satker yang baru saja meraih predikat WBBM diharapkan menjadi role model internal kementerian bagi unit kerja lainnya dalam memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Sekjen Imipas menyampaikan bahwa penganugerahan WBBM ini menjadi sebuah refleksi dari kerja nyata, komitmen, dan konsistensi satuan kerja dalam mengemban nilai-nilai PRIMA secara inklusif.

“Pembangunan Zona Integritas ke depan diarahkan tidak semata pada perolehan predikat, melainkan pada internalisasi budaya kerja berintegritas dan pelayanan prima yang berkelanjutan di seluruh satuan kerja,” ujarnya. (Tedy)

Share:

Read More

Tirta Kahuripan Perkuat Kesiapan Pelayanan Jelang Ramadhan

Petugas Perumda Tirta Kahuripan Sedang Memeriksa Fasilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Untuk Memastikan Kelancaran Pasokan Air Bersih Jelang Ramadhan. (Dok. Istimewa/Humas Perumda Air Minum Tirta Kahuripan)

Cibinong, WaraWiri.net - Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M, Perumda

Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor melakukan rapat koordinasi internal

membahas kesiapan teknis untuk menjamin pasokan air bersih tetap maksimal.

Meskipun jadwal loket pelayanan sedikit berubah selama Ramadhan namun petugas

teknik tetap siaga 24 jam jika terjadi gangguan pengaliran.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyatakan bahwa pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berkomitmen memberikan pelayanan yang responsif meskipun dalam keadaan berpuasa, mulai dari loket pelayanan sebagai frontliner hingga Tim Reaksi Cepat penanganan gangguan pengaliran.

“Pelayanan loket pembayaran Perumda Air Minum Tirta Kahuripan buka dari jam 08.00

– 12.00 WIB bagi pelanggan yang ingin membayar secara langsung, sedangkan pelayanan pengaduan buka dari jam 08.00 – 13.30 WIB. Untuk di luar jam tersebut

tidak usah khawatir karena bisa melalui aplikasi MyKahuripan yang lebih mudah dan lebih cepat.” tegas Abdul Somad, Jumat (13/02/26).

Sehubungan wilayah Kabupaten Bogor, lanjut Abdul Somad, masih berstatus siaga cuaca ekstrem hingga bulan Maret 2026 yang mengakibatkan potensi gangguan pengaliran akibat putusnya pipa akibat longsor, banjir bandang yang merendam instalasi pengolahan air, tingkat kekeruhan air sungai tinggi diambang batas hingga limbah dan sampah yang terbawa arus banjir menjadi isu yang sering kali menyulitkan petugas instalasi.

Untuk diketahui, produksi air bersih di instalasi pengolahan air sangat tergantung pada kondisi sungai sebagai air baku.

Setiap perubahan kualitas maupun kuantitas air sungai secara langsung mempengaruhi proses produksi, contohnya jika kekeruhan dan debit air baku melampaui ambang batas desain instalasi maka proses pengolahan membutuhkan dosis bahan kimia lebih tinggi dan waktu pengendapan lebih lama.

Bahkan dalam kondisi ekstrem, terpaksa menurunkan kapasitas produksi untuk menjaga mutu air sesuai standar kesehatan.

“Oleh sebab itu, kami mohon pengertiannya jika terjadi gangguan pengaliran yang disebabkan oleh alam seperti longsor yang merusak jaringan pipa maupun air baku

sungai yang tidak bisa diolah. Kamipun mengajak kesadaran pelanggan untuk

membiasakan menampung air di torent maupun bak penampungan sebagai cadangan air bersih sementara petugas teknis kami terus berusaha melakukan normalisasi pengaliran,” tutup Abdul Somad.

Dengan berbagai langkah kesiapsiagaan ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berharap dapat memberikan pelayanan air bersih yang andal dan pelanggan dapat

menjalankan ibadah di Bulan Ramadhan dengan khusyuk. (Fatima/Al)

Share:

Read More

Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas. (Dok. Div Humas Polri)

Bogor, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda KOKAM Muhammadiyah di Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga persatuan-kesatuan hingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tentunya ini bagian dari Polri khususnya Brimob dan juga seluruh anggota Polri yang ada untuk terus bersinergi dengan KOKAM dengan Pemuda Muhammadiyah untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga persatuan kesatuan, menjaga stabilitas kamtibmas, kata Sigit usai diminta menjadi Keynote Speech pada Pembukaan Retret KOKAM Nasional, Kamis (12/2/2026).

Menurut Sigit, menjaga persatuan dan kamtibnas adalah modal utama untuk mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo Subianto demi Indonesia yang berdaulat dan sejahtera serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Itu butuh stabilitas kamtibmas, butuh persatuan dari seluruh elemen bangsa, ujar Sigit.

Sigit menegaskan bahwa, Polri dan Muhammadiyah selama ini sudah terbangun sinergisitas yang kuat dalam setiap kesempatan. Bahkan, hal tersebut terus berjalan baik ketika menghadapi beberapa situasi sulit.

Peran Muhammadiyah tentunya sangat luar biasa ya, kami terus bersama dengan Muhammadiyah dalam segala macam kegiatan, mulai dari bagaimana kita turun bersama-sama, hadapi situasi-situasi sulit, hadapi bencana, kemudian hadapi ancaman-ancaman lain. Termasuk juga melaksanakan pengamanan-pengamanan agenda nasional maupun internasional, ucap Sigit.

Bahkan, kata Sigit, Polri dan Muhammadiyah terus berdampingan ketika stabilitas kamtibmas mengalami gangguan. Sigit berharap, ke depannya Korps Bhayangkara dan Muhammadiyah terus meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi demi kemajuan Bangsa Indonesia.

Saya kira ini adalah bentuk hubungan kita dengan Muhammadiyah yang bagi kami Muhammadiyah adalah sahabat sejati kami, dan akan terus terjaga. Dan harapan kita ke depan apa yang sudah kita laksanakan ini terus pertahankan dan ditingkatkan, tutup Sigit. (Muh)

Share:

Read More

TNI Berhasil Laksanakan Uji Coba Pendaratan F-16 dan Super Tucano di Ruas Tol JTTS Lampung

TNI Berhasil Laksanakan Uji Coba Pendaratan F-16 dan Super Tucano di Ruas Tol JTTS Lampung. (Dok. Puspen TNI)

Lampung, WaraWiri.net - TNI berhasil melaksanakan uji coba pendaratan pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis F-16 dan Super Tucano di Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (JTTS), Provinsi Lampung, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kesiapsiagaan operasional serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis nasional dalam mendukung sistem pertahanan negara.

Uji coba ini dilaksanakan sebagai bagian dari konsep highway strip atau pemanfaatan ruas jalan tol sebagai landasan darurat dalam kondisi kontinjensi. Strategi tersebut bertujuan untuk memastikan fleksibilitas, mobilitas, dan daya tangkal kekuatan udara nasional tetap terjaga dalam berbagai situasi, termasuk apabila pangkalan udara utama tidak dapat digunakan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan lancar melalui koordinasi terpadu antara TNI AU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola ruas tol. Aspek keselamatan penerbangan, pengamanan wilayah, serta kesiapan teknis menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan kegiatan.

Keberhasilan uji coba ini mempertegas sinergi pemerintah, TNI, dan BUMN dalam memastikan infrastruktur nasional memiliki nilai tambah strategis bagi kepentingan pertahanan negara. TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit dan alutsista guna menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Putra)

Share:

Read More

Mudik Lebih Aman dan Lancar, Menkomdigi Siapkan 386 Posko Digital dan Portal Terpadu Nasional

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan paparan terkait persiapan Idul Fitri 2026 dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menyiapkan pengamanan digital nasional untuk memastikan mudik Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan aman dan lancar. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiagakan 386 posko digital dan sistem monitoring terpadu untuk menjaga kualitas jaringan, keselamatan transportasi, dan transaksi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan jaringan telekomunikasi menjadi tulang punggung mobilitas publik selama arus mudik.

“Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan area residensial. Karena itu kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara keseluruhan,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026).

Untuk periode siaga 15–29 Maret 2026, Kemkomdigi menyiapkan 386 posko siaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Posko tersebut terdiri atas 5 posko utama, dukungan operator seluler dan gerai layanan, serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi yang akan bersiaga 24 jam memantau kualitas layanan dan potensi gangguan jaringan.

Kemkomdigi juga mengoperasikan dashboard monitoring terpadu yang memungkinkan pemantauan fisik kepadatan arus dan kualitas sinyal seluler secara real time. Data tersebut akan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga guna mendeteksi potensi bottleneck, baik di jalur transportasi maupun pada trafik komunikasi digital.

Menkomdigi mengungkapkan, pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 lalu, kecepatan internet berhasil dijaga pada rata-rata 80 Mbps untuk unduh dan 35–36 Mbps untuk unggah, angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan libur lebaran tahun 2025 yang berada di angka 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).

“Target kami, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga transaksi daring tanpa hambatan berarti,” jelasnya.

Selain menjaga kualitas layanan, Kemkomdigi memperkuat pengawasan spektrum frekuensi demi menjamin keselamatan transportasi udara dan perkeretaapian, termasuk kereta cepat Whoosh. Meutya mengungkapkan, pada libur Nataru lalu sempat terjadi interferensi frekuensi yang berpotensi mengganggu operasional, namun berhasil ditangani dalam hitungan menit melalui koordinasi cepat di lapangan.

Dalam aspek perlindungan publik, Kemkomdigi meningkatkan patroli siber dan spektrum untuk mengantisipasi maraknya penipuan melalui fake BTS yang kerap menyasar titik kemacetan. Modus ini menggunakan perangkat pemancar ilegal yang menyamar sebagai sinyal resmi untuk mengirim pesan penipuan ke ponsel masyarakat.

“Fake BTS biasanya beroperasi secara mobile, menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar dan baterai besar. Mereka menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegas Meutya.

Kemkomdigi juga memastikan layanan darurat 112 tetap aktif sebagai akses cepat masyarakat mendapatkan bantuan. Di sisi lain, mitigasi risiko kemacetan jaringan dilakukan melalui optimalisasi kapasitas dan rekayasa trafik di wilayah dengan potensi lonjakan penggunaan data tertinggi. (Alif)

Share:

Read More

Dapur SPPG Di Bawah Bekas Rumah Walet Harus Direlokasi

Dapur SPPG Di Bawah Bekas Rumah Walet Harus Direlokasi. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banyudono, Ponorogo harus direlokasi ke lokasi yang sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). BGN memberikan waktu tiga bulan kepada pemilik untuk pelaksanaan relokasi SPPG bermasalah itu.

Selama proses relokasi berlangsung, Nanik menekankan bahwa pengelola dan mitra bertanggung jawab penuh untuk menjamin secara ketat tidak terjadi risiko apa pun yang dapat membahayakan keamanan dan higienitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Relokasi menjadi keharusan karena lokasi dapur saat ini berada lantai bawah bangunan bekas rumah burung walet, dan berdekatan dengan rumah burung wallet yang masih aktif. Secara prinsip hal ini tidak memenuhi standar teknis. 

“Meski bagian atas bangunan telah ditutup, di sisi kanan dan kiri dapur masih terdapat rumah burung walet aktif, sehingga tetap menimbulkan potensi risiko sanitasi,” ujar Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu.

Selain persoalan lokasi, Nanik juga menemukan beberapa kesalahan mendasar pada desain dapur MBG itu. Tata letak dapur itu tidak mengikuti SOP dan Petunjuk Teknis Pembangunan SPPG yang dikeluarkan BGN. 

“Masa toilet di dalam area dapur dan bahkan tepat di depan pintu masuk,” ujarnya.

Alur bahan pangan, alur makanan jadi, dan alur ompreng kotor pun kacau. Sebab, dapur itu hanya memiliki dua pintu. Bahkan salah satunya tidak berfungsi. Akibatnya alur keluar-masuk bahan pangan, makanan, dan ompreng kotor bercampur, sehingga berisiko terkontaminasi bakteri dan mikroba. Dapur itu juga tidak memiliki water heater untuk pencucian ompreng.

Nanik pun menyoroti penggunaan peralatan dapur bekas, termasuk chiller bekas dan lemari pendingin bekas. Dalam sidak itu, ia menyayangkan langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang telah meloloskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) meskipun kondisi dapur secara faktual tidak memenuhi ketentuan teknis.

Temuan ini, kata Nanik, akan menjadi dasar pengawasan dan evaluasi selanjutnya, guna memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. (Dimas)

Share:

Read More