Kemendikdasmen Pastikan Setiap Murid Tetap Bisa Ikuti TKA, Solusi Disiapkan Sesuai Kondisi Daerah

Kemendikdasmen Pastikan Setiap Murid Tetap Bisa Ikuti TKA, Solusi Disiapkan Sesuai Kondisi Daerah. (Dok. Kemendikdasmen)

Tangerang, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan setiap murid tetap memperoleh kesempatan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA), termasuk mereka yang menghadapi kendala teknis maupun kondisi darurat di daerah. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat meninjau Posko TKA di Tangerang, Banten, Rabu (28/10).

Kunjungan ini sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan TKA yang memasuki hari ketiga serta mengidentifikasi langkah penanganan untuk pelaksanaan berikutnya. Ia menegaskan, evaluasi terus Kemendikdasmen lakukan untuk mengantisipasi kendala yang berpotensi mengganggu pelaksanaan TKA pada hari-hari berikutnya, gelombang kedua, maupun jadwal susulan.

“Intinya Kemendikdasmen akan terus memastikan layanan TKA bisa dirasakan oleh semua anak-anak kita meskipun dalam beberapa kesempatan, terdapat kondisi yang menantang,” Wamendikdasmen Fajar. 

Pemantauan melalui posko daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan TKA berbeda-beda sesuai kondisi wilayah. Laporan dari Kanwil Kemenag Maluku Utara dan posko daerah di Sulawesi Barat yang didapatkan dalam dialog langsung menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan TKA, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terdampak karhutla.

Laporan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memastikan koordinasi dan dukungan teknis terus berjalan agar pelaksanaan TKA dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Di Kalimantan Tengah, pelaksanaan TKA masih menunggu perkembangan kondisi kualitas udara akibat karhutla. Meskipun hujan telah turun, indeks standar pencemar udara (ISPU) yang dilaporkan masih berada di atas 200 dan tergolong tidak sehat. Pemerintah daerah masih menunggu arahan terkait perpanjangan status tanggap darurat.

Sebaliknya, DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan pada hari ketiga berjalan lancar setelah sejumlah kendala jaringan internet pada hari sebelumnya berhasil ditangani. Berbagai laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.

Untuk daerah yang mengalami kondisi darurat sehingga belum dapat mengikuti TKA hingga jadwal susulan, Wamen Fajar menjelaskan bahwa Kemendikdasmen akan mengkaji alternatif waktu pelaksanaan.

“Aturan itu bisa kita sesuaikan kalau situasi lapangan memang menuntut perubahan,” kata Wamen Fajar.

Ia menegaskan bahwa kemungkinan penyesuaian jadwal masih akan dievaluasi, dengan keputusan lebih lanjut disampaikan secara resmi oleh kementerian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati, menjelaskan bahwa posko telah bekerja sejak pagi untuk memantau pelaksanaan dan merespons laporan dari daerah.

Penanganan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten/kota dan provinsi hingga pusat, dengan dukungan Proktor Nasional, tim pengembang sistem TKA, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tim juga memantau perkembangan informasi di media sosial dan memperkuat koordinasi komunikasi agar pertanyaan, laporan kendala, serta informasi mengenai tindak lanjut dapat ditangani secara tepat.

Bagi murid yang telah mempersiapkan diri tetapi mengalami gangguan saat ujian, kepastian mengenai tindak lanjut menjadi penting agar mereka dapat kembali mengikuti asesmen tanpa kehilangan kesempatan akibat kendala di luar kendali mereka.

Dengan koordinasi lintas instansi pusat dan daerah, evaluasi berkelanjutan, dan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi lapangan, kementerian berupaya memastikan layanan TKA tetap dapat diakses oleh murid hingga rangkaian pelaksanaan dan susulan berakhir pada November 2026. (Putra)

Share:

Read More

Pemerintah Dorong Transformasi Jakarta sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemerintah Dorong Transformasi Jakarta sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong peran daerah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing investasi, dan pengembangan potensi ekonomi unggulan. Salah satu daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya tersebut yakni Jakarta, yang berpotensi dikembangkan sebagai pusat jasa, keuangan, dan ekonomi digital berdaya saing global. Transformasi Jakarta diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan kawasan sekitarnya serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Dalam Fire Chat Kearney at 100, Jakarta at 500: Shaping the Next Global City Together, Rabu (28/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Pemerintah telah mendukung pembangunan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pengembangan konektivitas yang menghubungkan berbagai kawasan di Jakarta dan sekitarnya. Integrasi antarmoda diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat serta meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi.

“Jakarta itu sebetulnya tidak bisa lagi menjadi flat city. Jakarta itu harus menjadi kota yang naik ke atas semua. Dan kota yang naik ke atas, vertikal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk bisa tinggal dekat dengan tempat kerjanya,” jelas Menko Airlangga.

Selain transportasi, Pemerintah juga mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat keuangan internasional dengan mempelajari praktik terbaik dari pusat keuangan global, yakni dengan rencana inisiatif international financial center yang diharapakan dapat membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan aktivitas jasa keuangan. Dengan dukungan ekosistem yang kompetitif dan kepastian hukum, Jakarta diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan keuangan global.

Penguatan daya saing Jakarta juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Penanganan sampah, pengendalian banjir, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi aspek penting untuk menciptakan kota yang layak huni (livable city). Di tingkat kawasan, penguatan konektivitas Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) juga menjadi perhatian. 

Pengembangan sistem transportasi yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan permukiman perlu disertai koordinasi kebijakan dan dukungan antardaerah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban mobilitas harian masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih merata.

Selanjutnya sektor pariwisata turut menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Selain menghasilkan devisa, sektor tersebut memiliki peluang untuk menciptakan nilai tambah melalui pemanfaatan potensi domestik. Peningkatan daya tarik destinasi, penyelenggaraan kegiatan berskala internasional, serta penguatan konektivitas dan akomodasi dapat mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor usaha terkait.

Lebih lanjut, pengembangan ekonomi digital juga menjadi salah satu aspek penting yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten. Pertumbuhan pusat data di kawasan sekitar Jakarta menunjukkan besarnya peluang Indonesia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi global. Penguatan ekosistem digital perlu didukung oleh kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha, serta perguruan tinggi sebagai sumber talenta dan inovasi.

Upaya memperkuat daya saing daerah juga perlu berjalan seiring dengan perluasan akses pasar internasional bagi produk Indonesia. Pemerintah saat ini terus mendorong penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), guna memperluas akses pasar dan meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha. Kerja sama perdagangan tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi industri nasional untuk terhubung dengan rantai nilai global.

“Kalau kita lihat apa yang dirasakan masyarakat, untuk jangka pendek, kita sedang mendorong bantuan sosial nasional, dan on top of that itu ada program yang tadi disebut discount. Kita juga memberikan discount untuk pesawat terbang, kita discount untuk kereta api, kita discount juga untuk kapal laut, kemudian juga discount-discount yang kita mendukung di Jakarta Great Sale, dimana discount-ya bisa sampai 70%,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur DKI Jakarta, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, President Director Kearney Indonesia, serta pimpinan pengusaha dan investor. (Fajar)

Share:

Read More

Dari Air untuk Sawah hingga Energi Mandiri, Cerita Petani Uma Palak Menarik Perhatian Delegasi ASCOPE

Dari Air untuk Sawah hingga Energi Mandiri, Cerita Petani Uma Palak Menarik Perhatian Delegasi ASCOPE. (Dok. Pertamina)

Bali, WaraWiri.net - Bagi para petani di kawasan Subak Sembung, Denpasar Utara, Bali, ketersediaan air pada musim kemarau menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Kini, pemanfaatan energi surya dan mikrohidro menghadirkan solusi bagi petani untuk mengoptimalkan pengairan sawah sekaligus menekan biaya operasional pertanian.

“Sebelum ada SIUMA, kami sering mengalami keterbatasan pasokan air untuk mengairi sawah, terutama saat musim kemarau. Sekarang, dengan adanya teknologi sensor kelembaban tanah yang didukung listrik dari mikrohidro, kami dapat mengetahui lahan mana yang membutuhkan air dan mana yang sudah cukup. Dengan begitu, penggunaan air menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak terbuang sia-sia,” ungkap Wayan Sukadana (47), Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uma Palak Lestari.

Melalui Sistem Suplai Energi Manajemen Irigasi Uma Palak (SIUMA), yang mengintegrasikan teknologi kincir air atau mikrohidro dengan panel surya, air sungai dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Sistem ini juga menyediakan pasokan energi bagi kegiatan usaha tani dan penerangan di kawasan persawahan seluas 10,26 hektar.

Manfaat tersebut turut dirasakan Wayan bersama I Made Darayasa (62), Pekaseh atau Ketua Subak Sembung. Kehadiran teknologi berbasis energi terbarukan membantu para petani mengatasi pasokan air sekaligus mengurangi tingginya biaya operasional pertanian.

Salah satu perubahan nyata terlihat dari penggunaan mesin pertanian. Jika sebelumnya pengolahan lahan mengandalkan traktor diesel, kini petani mulai memanfaatkan traktor listrik berbaterai yang dapat diisi ulang menggunakan energi surya dan mikrohidro. Inovasi ini tidak hanya mengurangi penggunaan bahan bakar, tetapi juga memungkinkan petani melakukan pengisian daya secara mandiri tanpa tambahan biaya listrik.

Manfaat energi terbarukan bagi petani Uma Palak Lestari juga terus diperluas. Dalam rangkaian kunjungan delegasi ASCOPE, Pertamina turut menyerahkan bantuan berupa mesin giling padi elektrik kepada kelompok tani setempat. Mesin dengan kapasitas pengolahan hingga 200 kilogram padi per jam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kemudahan bagi petani dalam mengolah hasil panen menjadi beras.

Kehadiran mesin tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemandirian petani, tidak hanya pada proses pengairan dan pengolahan lahan, tetapi juga hingga tahap pascapanen. Dengan dukungan mesin berbasis listrik, petani memiliki kesempatan untuk mengolah hasil panennya secara lebih efisien, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta memperkuat potensi pendapatan kelompok tani.

Bagi masyarakat Uma Palak Lestari, dukungan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian yang semakin mandiri, di mana pemanfaatan energi bersih tidak hanya membantu menjaga produktivitas sawah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para petani.

Saat ini, aktivitas pertanian di kawasan Subak Sembung dikelola oleh 185 petani dan memberikan dampak ekonomi langsung kepada lebih dari 400 warga sekitar. Melalui pengembangan usaha pertanian dan pariwisata, Kelompok Usaha Bersama (KUB) bersama petani lokal mampu menghasilkan pendapatan lebih dari Rp585 juta per tahun.

Peningkatan nilai ekonomi pertanian juga didukung oleh pengembangan komoditas unggulan berupa beras Mentik Susu. Sebagai salah satu varietas beras premium, Mentik Susu memiliki nilai jual tinggi di segmen pasar premium karena dikenal memiliki indeks glikemik rendah serta kandungan serat yang tinggi.

Tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, kawasan Subak Sembung kini juga berkembang menjadi ruang aktivitas dan destinasi wisata masyarakat. Kehadiran jalur joging sepanjang 2,4 kilometer yang membentang di tengah hamparan persawahan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan wisatawan.

Untuk mendukung aktivitas tersebut, sebanyak 43 titik lampu penerangan otomatis yang ditenagai SIUMA telah terpasang di kawasan ini, sehingga masyarakat dapat tetap beraktivitas hingga malam hari. Berbagai kegiatan, mulai dari berjalan santai, berolahraga, hingga membeli sayuran segar langsung dari petani, turut menggerakkan perekonomian lokal sekaligus membuka peluang pendapatan tambahan bagi kelompok tani melalui sektor pariwisata.

Keberhasilan mengintegrasikan pemanfaatan energi terbarukan, produktivitas pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini turut menarik perhatian delegasi ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) yang berkunjung langsung ke kawasan Desa Energi Berdikari (DEB) Uma Palak Lestari. Dalam kunjungan tersebut, para delegasi menyaksikan bagaimana pengembangan energi bersih dapat berjalan beriringan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Program Uma Palak Lestari merupakan bagian dari inisiatif Desa Energi Berdikari (DEB) yang dikembangkan PT Pertamina (Persero). Melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal, program ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai penggerak kegiatan produktif sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, menyampaikan bahwa model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan di Uma Palak Lestari mendapatkan respons positif dari para delegasi ASCOPE. Bahkan, pendekatan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dipelajari dan direplikasi oleh perusahaan energi nasional di negara-negara tetangga.

“Dari testimoni para delegasi, mereka menyampaikan belum pernah melihat model pengelolaan community involvement and development seperti ini sebelumnya. Bahkan, delegasi dari Timor Leste secara khusus menanyakan konsep detail dan potensi pendapatan petani untuk dipelajari,” ujar Arya.

Secara nasional, Pertamina telah mengembangkan 310 titik Desa Energi Berdikari yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 desa telah mencapai tahap mandiri setelah melalui proses pendampingan selama sekitar tiga hingga lima tahun. Capaian ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemanfaatan energi bersih yang tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Isna)

Share:

Read More

Tak Perlu Lagi Keliling Kementerian, Izin Hulu Migas Bakal Cukup di Satu Pintu

Tak Perlu Lagi Keliling Kementerian, Izin Hulu Migas Bakal Cukup di Satu Pintu. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah upaya menaikkan produksi minyak dan menekan impor, ada satu hambatan yang kerap memperlambat kontraktor sebelum mulai mengebor: izin yang harus diurus dari kementerian ke kementerian. Pemerintah menyiapkan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) untuk mengakhiri pola itu dengan menjadikannya satu pintu perizinan hulu migas.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, panjangnya proses perizinan selama ini membuat kegiatan eksplorasi berjalan lambat.

"Saya tidak ingin nanti KKKS begitu sudah menang tender, izinnya pun mereka masih bisa jalan mutar dari kementerian ke kementerian. Ini yang membuat lama itu. Eksplorasinya lama, izinnya lama," kata Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10).

Bahlil menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas telah mencapai sekitar 90 persen. Salah satu substansinya adalah pemberian kewenangan besar kepada BUK, termasuk urusan perizinan, sehingga seluruh proses cukup diselesaikan di satu pintu.

"Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit. Kepastian terhadap perizinan dan harus clear," ujarnya.

Selain perizinan, RUU Migas juga disiapkan untuk memberikan keringanan pajak pada tahap eksplorasi. Bahlil mencontohkan, pajak tidak perlu dibayar selama kegiatan masih dalam tahap eksplorasi dan belum menghasilkan. Kewajiban baru berlaku setelah ada hasil.

"Kalau enggak ada hasil, apa yang mau dibayar? Tapi jangan sudah ada hasil enggak dibayar. Itu juga keliru kita," kata Bahlil.

Penyederhanaan ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk mempercepat produksi. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil meminta pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) segera mengeksekusi proyeknya guna meningkatkan lifting nasional.

Lewat perizinan satu pintu dan insentif pada tahap eksplorasi, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih baik. Kepastian tersebut diharapkan mempercepat kegiatan eksplorasi dan produksi, sejalan dengan target swasembada energi. (Evi)

Share:

Read More

ACMF Dukung Reformasi Strategis dan Penguatan Pasar Modal Indonesia

ACMF Dukung Reformasi Strategis dan Penguatan Pasar Modal Indonesia. (Dok. OJK)

Filipina, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik dukungan kuat ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) terhadap reformasi strategis pasar modal Indonesia, khususnya dalam meningkatkan transparansi, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan likuiditas pasar guna mendorong pengembangan pasar modal nasional yang semakin kredibel, berintegritas, dan berdaya saing global.

ACMF merupakan salah satu ASEAN sectoral bodies berupa forum regulator pasar modal dengan 11 negara anggota, di mana OJK secara aktif terlibat dalam seluruh kelompok kerja dan High-Level Meeting. Pengumuman dukungan ini disampaikan pada 45th ACMF Chairs Meeting yang berlangsung di Manila, Filipina pada 25 Oktober 2026. Pertemuan yang dipimpin Securities and Exchange Commission (SEC) Filipina tersebut melibatkan para pimpinan otoritas pasar modal ASEAN, termasuk OJK, untuk membahas penguatan integrasi, ketahanan, dan keberlanjutan pasar modal kawasan.

Dalam pernyataan resminya, ACMF memberikan dukungan kuat terhadap langkah reformasi strategis yang tengah Indonesia jalankan untuk membawa pengembangan pasar modal nasional ke tingkat yang lebih tinggi. ACMF juga mengakui kemajuan reformasi regulasi Indonesia serta menegaskan dukungannya terhadap keberhasilan dan dampak jangka panjang berbagai reformasi tersebut.

ACMF menempatkan Indonesia sebagai salah satu anggota penting dalam kerja sama regulator pasar modal ASEAN. Dukungan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen bersama otoritas pasar modal di kawasan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar, serta mendorong peningkatan likuiditas dan pengembangan pasar modal yang berkelanjutan.

OJK mengapresiasi dukungan ACMF tersebut sebagai bentuk pengakuan regional terhadap langkah-langkah reformasi pasar modal Indonesia sekaligus momentum untuk terus memperkuat integritas, kredibilitas, dan daya saing pasar modal nasional.

OJK berkomitmen melanjutkan agenda reformasi pasar modal secara konsisten dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas keterbukaan informasi, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan struktur pasar yang semakin transparan, likuid, dan efisien.

Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat pelindungan investor, meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, serta memastikan pasar modal Indonesia terus berkembang sejalan dengan praktik terbaik dan standar internasional.

Penguatan Integrasi Pasar Modal ASEAN

Selain menyampaikan dukungan terhadap Indonesia, pertemuan ACMF membahas kemajuan implementasi ACMF Action Plan 2026–2030 yang mencakup peningkatan konektivitas pasar modal, pengembangan keuangan berkelanjutan, penguatan tata kelola perusahaan, pengembangan pasar modal syariah, serta kerja sama pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam penguatan konektivitas pasar, ACMF melanjutkan sejumlah inisiatif strategis, antara lain pengembangan Depositary Receipt Issuance Handbook, Roadmap for ASEAN Cross-Listings, ASEAN Indices, dan ASEAN Collective Investment Schemes untuk memperluas akses investasi lintas negara serta memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan tujuan investasi global.

ACMF juga terus mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan, peningkatan kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung kredibilitas dan daya tarik pasar modal ASEAN.

OJK akan terus berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif ACMF dan memperkuat kerja sama dengan otoritas pasar modal di kawasan guna mendukung pengembangan pasar modal Indonesia yang berintegritas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan reformasi domestik dan kerja sama regional, OJK optimistis pasar modal Indonesia dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisinya dalam ekosistem pasar modal ASEAN dan global. (Ros)

Share:

Read More

OJK Perkuat Kebijakan Berbasis Riset Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

OJK Perkuat Kebijakan Berbasis Riset Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pemanfaatan riset dan kajian berbasis bukti dalam perumusan kebijakan guna mendorong pengembangan sektor jasa keuangan yang produktif, inklusif, dan tangguh serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut menjadi fokus penyelenggaraan The 4th OJK International Research Forum (IRF) 2026 di Jakarta pada 26–27 Oktober 2026 yang mengangkat tema “Transforming Finance for Resilient Growth: Building a Productive Financial Ecosystem for Indonesia's Future".

Forum yang mempertemukan akademisi, regulator, pemerintah, dan pelaku industri jasa keuangan tersebut bertujuan memperkuat keterkaitan antara hasil penelitian, kebutuhan industri, dan perumusan kebijakan sektor jasa keuangan. Kegiatan ini diikuti 425 peserta secara luring dan 4.558 peserta secara daring.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam pembukaan forum, Senin (26/10), menekankan pentingnya memastikan hasil penelitian memberikan kontribusi konkret terhadap perumusan kebijakan dan pengembangan sektor jasa keuangan.

“Saya berharap diskusi selama dua hari ini tidak berhenti pada gagasan, tetapi menghasilkan masukan konkret yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan. OJK Institute akan merangkum hasilnya sebagai bahan kebijakan dalam agenda riset OJK," kata Friderica.

Friderica menjelaskan bahwa pendalaman pasar keuangan serta inovasi dan konektivitas digital menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat hanya mengandalkan sektor perbankan, tetapi juga membutuhkan kontribusi pasar modal dan sektor jasa keuangan lainnya dalam memperluas sumber pembiayaan, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lebih lanjut, Friderica menyoroti tiga agenda strategis yang membutuhkan dukungan riset berkualitas, yaitu pengembangan keuangan syariah, pembiayaan UMKM, dan keuangan berkelanjutan. Ketiga agenda tersebut memerlukan kolaborasi antara regulator, industri, dan akademisi serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

“Fondasi yang menopang ketiga agenda tersebut adalah kepercayaan publik," kata Friderica.

Friderica juga mengharapkan akademisi menghasilkan penelitian yang relevan dengan tantangan nyata sektor jasa keuangan, sementara industri dapat berkontribusi melalui penyediaan data dan pemanfaatan hasil penelitian.

OJK juga terus membuka ruang bagi berbagai masukan untuk mendukung penyempurnaan kebijakan sektor jasa keuangan.

OJK Perkuat Ekosistem Riset Sektor Keuangan

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem penelitian, OJK meluncurkan International Journal of Islamic Financial System (IJIFS), jurnal ilmiah internasional yang berfokus pada pengembangan sistem keuangan syariah.

Kehadiran IJIFS melengkapi International Journal of Financial Systems (IJFS) yang telah memperoleh akreditasi Sinta 2, sekaligus memperluas wadah publikasi dan diseminasi penelitian di bidang keuangan. Kedua jurnal tersebut dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman selaku Editor in Chief.

Dalam penutupan forum, Selasa, Agusman menyampaikan apresiasi kepada seluruh akademisi, peneliti, regulator, dan pelaku industri yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan IRF 2026. Agusman menekankan pentingnya memastikan hasil penelitian tidak hanya memperoleh pengakuan akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor keuangan nasional.

“Nilai sejati sebuah penelitian tidak hanya terletak pada penghargaan yang diperoleh, tetapi juga pada gagasan yang dihasilkan dan dampak nyata yang diberikan bagi Indonesia," kata Agusman.

Agusman juga menekankan pentingnya kontribusi akademisi dalam mendukung penguatan regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan, khususnya dalam menghadapi perkembangan inovasi keuangan digital. Menurutnya, riset berbasis bukti diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai risiko sekaligus memastikan inovasi keuangan berjalan seiring dengan penguatan pelindungan konsumen dan stabilitas sektor keuangan.

KARISMA 2026 Dorong Kontribusi Peneliti Muda

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OJK juga mengumumkan pemenang OJK Paper Award (KARISMA) 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi peneliti muda dalam menghasilkan gagasan dan solusi inovatif bagi pengembangan sektor jasa keuangan.

Mengangkat tema “Empowering MSMEs in the Digital Ecosystem to Accelerate Economies of Scale", KARISMA 2026 menerima 423 karya tulis ilmiah, meningkat 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan capaian tertinggi sejak OJK pertama kali menyelenggarakan program KARISMA pada 2021.

Deputi Komisioner OJK Institute Anung Herlianto mengumumkan tiga karya tulis terbaik KARISMA 2026, yaitu:

1. Juara I: Grace Bintang Debora Marpaung dan Arvian Taniar Effendi dari Politeknik Keuangan Negara STAN, melalui karya berjudul “Price Channel or Quantity Rationing? Interest-Rate Caps and MSME Credit Allocation in Indonesia's Peer-to-Peer Lending: A Mixed-Methods Evaluation".

2. Juara II: Yohanes Eki Apriliawan dan Bayu Dwi Kurniawan dari Badan Pusat Statistik dan Central South University (Tiongkok), melalui karya berjudul “Bridging the Carbon-Finance Gap: Community Carbon Credit as a Potential Financial Inclusion Pathway for Rural Agricultural MSMEs in Indonesia".

3. Juara III: Saffanah Calista dan Schalke Anindya Putri dari Universitas Gadjah Mada, melalui karya berjudul “Beyond Access: Are Micro and Small Enterprises Receiving Subsidized Credit More Productive? Lessons Learned from Indonesia".

OJK akan mendorong publikasi karya para pemenang KARISMA 2026 melalui IJFS dan IJIFS setelah melalui proses penelaahan tim editorial sebagai bagian dari upaya memperluas diseminasi hasil penelitian dan memperkuat kontribusi riset terhadap pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia.

Melalui penyelenggaraan IRF dan KARISMA 2026 serta pengembangan jurnal ilmiah internasional, OJK terus mendorong kolaborasi antara regulator, akademisi, dan industri untuk menghasilkan penelitian yang relevan, memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti, dan mendukung pengembangan sektor jasa keuangan nasional yang berkelanjutan. (Ros)

Share:

Read More

Menteri LH Serukan Pemulihan Ekosistem untuk Selamatkan Bentang Alam Sumatera Utara

Menteri LH Serukan Pemulihan Ekosistem untuk Selamatkan Bentang Alam Sumatera Utara. (Dok. Kemen LH)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menyerukan penguatan kolaborasi nasional untuk mengakselerasi pemulihan lingkungan melalui edukasi, riset, penegakan kepatuhan, serta aksi nyata di lapangan.

Seruan tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Jumhur di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (27/10/26), melalui kuliah umum bersama sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Universitas HKBP Nommensen, serta aksi penanaman mangrove bersama Pemuda Pancasila dalam bingkai Gerakan Tobat Ekologis Nasional.

Agenda strategis ini menegaskan komitmen kolektif bahwa perlindungan ekosistem bukan sekadar domain eksklusif pemerintah, melainkan panggilan bersama. Restorasi lingkungan harus diintegrasikan secara utuh ke dalam arsitektur pembangunan agar kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan dengan pemeliharaan daya dukung alam dan keselamatan warga.

"Pembangunan tetap diperlukan untuk membuka lapangan kerja, menyediakan energi, dan memperbaiki pelayanan publik. Namun, lokasi, skala, dan metode pembangunan wajib memperhitungkan kapasitas alam serta keselamatan manusia sejak tahap perencanaan," tegas Menteri Jumhur.

Peran Strategis Kampus dalam Mitigasi dan Riset Ekologis

Di hadapan sivitas akademika UMSU dan Universitas HKBP Nommensen, Menteri Jumhur menggarisbawahi urgensi peran perguruan tinggi sebagai motor pencerdasan ekologis, pusat inovasi riset, serta generator solusi atas kompleksitas krisis lingkungan. Kampus dituntut menjadi inkubator gagasan progresif untuk merespons ancaman degradasi ekosistem sekaligus memitigasi eskalasi risiko bencana.

Menteri Jumur mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan mutlak berpijak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, khususnya demi melindungi komunitas yang bermukim di zona rentan. Tragedi hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan longsor yang mendera berbagai wilayah di Sumatera Utara pada akhir 2025 silam harus dibaca sebagai peringatan keras untuk merombak total tata kelola ruang dan lingkungan. Hutan di bentang alam Bukit Barisan memegang fungsi vital sebagai pengatur hidrologi dan penstabil lereng. Namun, keberadaannya harus didukung oleh kendali ruang yang ketat di tengah hantaman cuaca ekstrem.

Oleh karena itu, mitigasi risiko harus berbasis sains (science-based), mencakup evaluasi tutupan vegetasi, analisis daerah tangkapan air, uji stabilitas lereng, kapasitas alir sungai, hingga zonasi permukiman. Pendekatan preventif ini menjadi fondasi korektif agar mitigasi bencana tidak berhenti pada respons darurat, melainkan berakar pada perlindungan hulu dan tata ruang yang berkelanjutan.

Gerakan Tobat Ekologis: Integrasi Kepatuhan Hukum dan Restorasi

Sela-sela lawatan kerja tersebut diisi dengan aksi penanaman mangrove bersama Pemuda Pancasila sebagai wujud konkrit Gerakan Tobat Ekologis Nasional. Gerakan ini mengusung transformasi fundamental dalam memperlakukan alam yang menuntut pengakuan jujur atas kerusakan masa lalu, komitmen moral untuk tidak mengulangi, serta eksekusi restorasi secara konsisten. Tobat Ekologis diterjemahkan bukan sebagai retorika seremonial, melainkan manifestasi tanggung jawab ekologis yang mengikat.

Menteri Jumhur secara tegas mengingatkan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan bersifat mutlak dan melekat pada setiap badan usaha. Program tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh direduksi untuk menggantikan kewajiban hukum pemulihan kerusakan lingkungan. Dalam aksi penanaman vegetasi seperti mangrove maupun pohon darat, tolok ukur keberhasilan bukan sekadar kuantitas bibit yang ditanam, melainkan ketepatan pemilihan spesies, metode pemeliharaan, hingga tingkat kelangsungan hidup tanaman.

"Saya mengajak kita melihat bencana 2025 sebagai momentum tobat ekologis," tandas Menteri Jumhur yang sejalan dengan proyeksi peningkatan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh. Gerakan masif ini sekaligus membuka prospek luas bagi penciptaan lapangan kerja hijau, mulai dari pembibitan endemik, teknik konservasi tanah-air, pemeliharaan vegetasi, audit kualitas air, hingga pemetaan geospasial terpadu.

Sinergi Pemulihan Danau Toba dan Visi Kesejahteraan Jangka Panjang

Lebih lanjut, Menteri Jumhur menekankan bahwa agenda pemulihan lingkungan harus dieksekusi secara holistik, menyentuh simpul-simpul perairan strategis yang menghidupi masyarakat. Kawasan Danau Toba, misalnya, memerlukan intervensi berkelanjutan melalui proteksi mutu air, penataan zona sempadan, hingga rehabilitasi daerah tangkapan air secara terpadu. Konsistensi langkah ini menuntut orkestra kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, korporasi, dan masyarakat sipil.

Arsitektur pengendalian lingkungan harus disusun secara terpadu, menjembatani keterkaitan fungsional antara daratan, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pesisir, dan badan air. Kebijakan pembangunan dilarang berjalan secara parsial atau berorientasi jangka pendek semata. Ekosistem yang terpelihara secara tangguh tidak hanya menjamin pasokan air bersih dan meredam kerentanan bencana, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru yang berpijak pada prinsip keberlanjutan.

Dalam kuliah umumnya di Universitas HKBP Nommensen, Menteri Jumhur kembali menggarisbawahi korelasi mutlak antara kesehatan ekosistem dan kesejahteraan publik. 

"Vegetasi dan tanah yang sehat turut mengatur bagaimana air mengalir ke anak-anak sungai. Manfaatnya diterima oleh warga di lereng, lembah, hingga daerah hilir," pungkas Menteri Jumhur, menegaskan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045 harus disandarkan pada model pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemulihan daya dukung bumi bagi generasi masa depan. (Fathi)

Share:

Read More

Menteri LH Satukan Aksi Lintas Sektor dan Lintas Iman untuk Pulihkan Ekosistem Danau Toba

Menteri LH Satukan Aksi Lintas Sektor dan Lintas Iman untuk Pulihkan Ekosistem Danau Toba. (Dok. Kemen LH)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas iman menjadi landasan utama bagi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam memulihkan lingkungan melalui perubahan perilaku serta aksi nyata yang berdampak langsung bagi ekosistem dan kesejahteraan warga.

Pendekatan tersebut dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam rangkaian kunjungan kerja di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (28/10/2026), yang meliputi penanaman pohon endemik, penebaran ikan endemik, kampanye penggunaan kendaraan listrik, hingga peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

 Rangkaian agenda strategis ini sebagai langkah terpadu untuk membangun ekosistem rendah karbon sekaligus merawat kelestarian kawasan Danau Toba secara berkelanjutan.

"Lingkungan, budaya, masyarakat adat, dan nilai-nilai agama saling berkaitan erat dalam menjaga bumi sebagai ruang hidup bersama. Kita harus merawatnya melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen bangsa," tutur Menteri Jumhur di sela-sela kegiatannya.

Tobat Ekologis sebagai Transformasi Perilaku dan Tanggung Jawab Kolektif

Dalam forum dialog bersama tokoh agama, masyarakat, dan berbagai komunitas di kawasan Danau Toba, Menteri Jumhur memaparkan esensi dari Tobat Ekologis. Konsep ini merupakan panggilan moral bagi individu, kelompok, organisasi, korporasi, dan pemerintah untuk mengakui kekeliruan terhadap lingkungan di masa lalu serta mengambil langkah korektif sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.

 Pada tingkat individu, perubahan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengelola sampah dengan bijak, menekan penggunaan plastik sekali pakai, serta menghemat energi. Sementara itu, bagi korporasi yang kegiatan operasionalnya meninggalkan jejak ekologis, kewajiban pemulihan lingkungan mutlak ditunaikan secara substantif dan bukan sekadar gugur kewajiban. KLH/BPLH berkomitmen untuk terus memperketat regulasi dan pengawasan di lapangan.

 "Kepedulian moral perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan dan penegakan hukum. Tobat Ekologis bukanlah pengganti kewajiban hukum, melainkan dorongan moral untuk memperbaiki perilaku dan memulihkan kerusakan secara nyata," tegas Menteri Jumhur.

Restorasi Hulu Lewat Pohon Endemik dan Restocking Perairan

Dalam agenda peninjauan di kawasan Taman Eden, Menteri Jumhur menyaksikan langsung aksi penanaman pohon endemik yang dimotori oleh komunitas lokal bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), disertai komitmen penanaman lanjutan di lingkungan sekolah. Apresiasi khusus diberikan atas komitmen komunitas yang menjamin perawatan dan penyulaman tanaman selama satu tahun penuh.

 Menteri Jumhur menilai kolaborasi partisipatif seperti ini patut direplikasi oleh korporasi lainnya. Menurutnya, mitigasi perubahan iklim dan pemulihan bentang alam harus dimulai dari aksi akar rumput yang terukur dan terpelihara dengan baik.

 Pada saat bersamaan, dilakukan pula penebaran (restocking) ikan endemik Danau Toba guna memulihkan populasi hayati perairan. Langkah ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem danau agar fungsi ekologis dan manfaat ekonominya dapat terus dirasakan oleh masyarakat setempat.

Perpaduan Spiritualitas dan Budaya dalam Menjaga Alam

Komitmen merawat bumi dalam bingkai spiritualitas dan kebudayaan lokal turut dikukuhkan melalui penandatanganan prasasti “Monumen Aksi Profetis Yubileum 800 Tahun St. Fransiskus Assisi” di Dolok Parmonangan. Monumen ini merupakan buah kolaborasi bersama Yayasan Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Kapusin Provinsi Medan serta masyarakat Danau Toba, yang mengangkat semangat pelestarian alam selaras dengan kearifan budaya.

 Pesan yang diabadikan pada prasasti tersebut mengutip seruan St. Fransiskus Assisi: “Marilah kita mulai sekali lagi, sebab sampai saat ini, kita belum berbuat apa-apa.” Penggalan kalimat ini menjadi pengingat abadi bahwa kecintaan pada bumi harus diterjemahkan dalam kerja kolektif yang konsisten.

 Rangkaian kunjungan ini turut diwarnai dengan touring kendaraan listrik guna mengampanyekan transisi energi bersih serta peresmian fasilitas SPKLU. Menteri Jumhur menilai bahwa adopsi kendaraan listrik dan rehabilitasi ekosistem hutan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam arsitektur pembangunan hijau nasional.

 Melalui sinergi lintas sektor dan lintas iman yang terpadu, KLH/BPLH optimis bahwa ikhtiar pelestarian Danau Toba akan bertransformasi menjadi budaya pemeliharaan ekosistem yang mengakar, memperkuat ketahanan lingkungan hidup, serta menjamin warisan alam yang lestari. (Fathi)

Share:

Read More

Bappenas Bersama Kedutaan Denmark dan Novonesis Luncurkan Laporan Nilai Ekonomi Biosolusi Indonesia

Bappenas Bersama Kedutaan Denmark dan Novonesis Luncurkan Laporan Nilai Ekonomi Biosolusi Indonesia. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia berpotensi menghasilkan biosolusi melalui pengembangan inovasi hayati. Biosolusi merupakan teknologi berbasis makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk mengatasi masalah lingkungan, pangan, dan energi, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan laporan bertajuk “The Value of Biosolutions: Growth and Prosperity to 2035 – Indonesia Edition” di Jakarta, Rabu (28/10).

Laporan yang disusun oleh Amsterdam Data Collective (ADC) atas prakarsa Novonesis bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark ini merupakan kajian komprehensif pertama yang mengukur potensi dan nilai ekonomi biosolusi secara spesifik di Indonesia.

Kajian The Value of Biosolutions memproyeksikan nilai ekonomi biosolusi di Indonesia naik hampir tiga kali lipat, dari hampir USD 1 miliar saat ini menjadi USD 2,3 miliar pada 2035. Setiap satu lapangan kerja di industri biosolusi akan menyerap 3,8 pekerjaan tidak langsung di industri lain, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 2,4.

Peluncuran ini mendukung penyusunan Peta Jalan Pengembangan Bioekonomi Indonesia yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Langkah ini sejalan dengan RPJPN 2025–2045 yang menempatkan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menyebut bahwa pengembangan bioekonomi akan difokuskan pada klaster pangan, energi, kesehatan, kosmetik, biomaterial, dan jasa lingkungan.

“Temuannya memberi kita bukti, arah, dan keyakinan bahwa kekayaan hayati Indonesia dapat menjadi mesin kuat bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Biosolusi bukan sektor yang berdiri sendiri. Biosolusi adalah pendorong lintas klaster yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah di seluruh bioekonomi,” ujar Deputi Teguh.

Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan ASEAN H.E. Sten Frimodt Nielsen mengatakan bahwa biosolusi membuka peluang baru bagi kerja sama Indonesia dan Denmark, yang tahun lalu merayakan 75 tahun hubungan diplomatik.

“Jika kita diberi pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, kita sering merasa harus memilih salah satu. Tapi bagaimana jika inovasi dapat membantu kita mencapai keduanya. Di sinilah biosolusi dapat membuat perbedaan. Salah satu pelajaran penting dari pengalaman kami, inovasi membutuhkan kondisi yang tepat agar berhasil, regulasi yang jelas, investasi dalam riset dan pengembangan, serta kerja sama erat antara pemerintah, industri, dan akademisi,” ujar Dubes Sten.

Sementara itu, Country Manager Novonesis Indonesia, Ang Yonny Setiady, menyuarakan optimismenya terhadap posisi Indonesia di kawasan.

“Indonesia memiliki modalitas dan ambisi yang kuat untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara. Melalui intervensi kebijakan yang tepat, biosolusi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Yonny.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi panel bertajuk “Realizing the Value of Biosolutions: Advancing Indonesia’s Growth and Competitiveness”.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Dadang Jainal Mutaqin menekankan pentingnya kemandirian bioekonomi berbasis modal domestik. 

“Pengembangan bioekonomi nasional harus bertumpu pada aset kita sendiri: mikroba indigenous, pengetahuan lokal, serta basis riset nasional yang ditopang kepastian pasar melalui kebijakan strategis seperti mandatori B50 dan E20. Peta Jalan yang sedang disusun diharapkan dapat mendorong komersialisasi riset, menyediakan fasilitas pilot plant, menjamin kepastian regulasi dan pembiayaan, serta memastikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat,” tegas Direktur Dadang.

Seluruh temuan dalam laporan dan aspirasi dari diskusi panel ini akan diintegrasikan dalam penyusunan Peta Jalan Bioekonomi Indonesia yang disusun secara inklusif dan partisipatif. Laporan The Value of Biosolutions: Growth and Prosperity to 2035 – Indonesia Edition dapat diunduh secara lengkap melalui laman resmi www.thevalueofbiosolutions.com. (Burhan)

Share:

Read More

Maksimalkan Manfaat Ikan dalam MBG, KKP Perkuat Kompetensi Pengelola SPPG

Maksimalkan Manfaat Ikan dalam MBG, KKP Perkuat Kompetensi Pengelola SPPG. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kompetensi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui bimbingan teknis (bimtek) penanganan hasil perikanan untuk mendukung penyediaan menu ikan yang aman, bermutu, dan bergizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang menargetkan penggunaan ikan dalam menu MBG minimal dua kali seminggu. Bimtek dilaksanakan secara daring bagi pengelola SPPG di tiga wilayah pelaksanaan MBG.

Direktur Jenderal PDSPKP, Yudi Nurul Ihsan, menjelaskan bahwa ikan merupakan sumber protein, mineral, dan asam lemak omega-3 yang penting bagi pertumbuhan anak. Namun, sifat ikan yang mudah rusak membutuhkan penanganan tepat untuk menjaga mutu, keamanan, dan kandungan gizinya.

Karena itu, pengendalian keamanan pangan harus dilakukan sejak penerimaan bahan baku hingga makanan disajikan. Materi bimtek meliputi pemeriksaan kualitas ikan, pengendalian suhu, penyimpanan, sanitasi, pencegahan kontaminasi silang, hingga pemeriksaan duri sebagai potensi bahaya fisik bagi anak.

Narasumber dari Global Reliance International, Syamsul Arifin, memaparkan lima aspek utama keamanan pangan ikan, yakni pengendalian pemasok, pemeliharaan rantai dingin, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan sesuai persyaratan suhu, serta pencatatan dan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan.

Dalam praktiknya, ikan beku harus disimpan pada suhu −18°C atau lebih rendah, sedangkan ikan segar perlu dijaga tetap dingin menggunakan es. Pencairan ikan beku dilakukan di lemari pendingin, sementara kematangan dipastikan melalui pengukuran suhu bagian dalam ikan.

Pengendalian suhu juga penting untuk mencegah pembentukan histamin pada ikan tertentu, seperti tuna, tongkol, cakalang, dan kembung. Histamin yang telah terbentuk tidak dapat dihilangkan melalui pembekuan maupun pemasakan.

Yudi menegaskan bahwa kepala SPPG, pengawas gizi, dan juru masak berperan penting dalam memastikan bahan baku hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan ditangani sesuai prinsip keamanan pangan.

Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Lili Khamiliyah, mengapresiasi pelaksanaan bimtek tersebut. Ia berharap peningkatan kompetensi pengelola SPPG dapat mendukung penyediaan makanan yang aman, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Upaya ini sejalan dengan dorongan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengolah ikan lele dan nila hasil budi daya menjadi produk siap masak. Produk tersebut diharapkan memperluas penyerapan hasil perikanan sekaligus mendukung pasokan bahan pangan bagi SPPG.

Melalui penguatan kompetensi pengelola SPPG dan dukungan pasokan ikan, KKP mendorong pemanfaatan hasil perikanan dalam MBG untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperluas pasar produk perikanan. (Ilham)

Share:

Read More

Terasi Udang Asahan Tembus Thailand, Peluang Ekspor UMKM Kian Terbuka

Terasi Udang Asahan Tembus Thailand, Peluang Ekspor UMKM Kian Terbuka. (Dok. KKP)

Asahan, WaraWiri.net - Produk olahan hasil laut dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, semakin menunjukkan potensi di pasar internasional. Sebanyak 40 ton terasi udang rebon senilai USD 13.816,85 berhasil diekspor ke Thailand, membuka peluang baru bagi produk olahan perikanan Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Pengiriman perdana ini menjadi langkah positif bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan daerah. Melalui pengolahan menjadi produk siap pasar, potensi perikanan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan dalam bentuk mentah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu bersaing di pasar global.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Asahan, ekspor komoditas terasi pada 2025 mencapai 1.897,7 ton dengan nilai sekitar Rp21 miliar. Pada 2026, volumenya meningkat menjadi 2.758,5 ton dengan nilai sekitar Rp34 miliar. Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi terasi sebagai produk unggulan daerah yang dapat terus dikembangkan.

Dukungan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses pasar ekspor. Dalam hal ini, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan mendukung penerapan standar mutu hasil perikanan agar produk olahan UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan.

Ekspor terasi ke Thailand diharapkan dapat berlanjut secara rutin sekaligus mendorong semakin banyak UMKM mengembangkan produk olahan hasil laut yang berkualitas. Dengan dukungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha, terasi udang rebon Asahan berpeluang memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

Pasar ekspor terasi Nusantara yang telah menjangkau empat benua dan 14 negara juga menunjukkan bahwa produk olahan tradisional Indonesia memiliki peluang untuk terus berkembang. Perluasan pasar ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan, membuka kesempatan usaha, serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir dan pelaku UMKM. (Ilham)

Share:

Read More

Kemenhut Perkuat Saka Wanabakti Sultra melalui Kolaborasi Multipihak

Kemenhut Perkuat Saka Wanabakti Sultra melalui Kolaborasi Multipihak. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan mendorong penguatan Saka Wanabakti di Sulawesi Tenggara melalui Rapat Koordinasi Saka Wanabakti Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, mengaktifkan pangkalan, serta meningkatkan kolaborasi multipihak dalam mendukung pembinaan generasi muda yang aktif dan berperan nyata dalam menjaga kelestarian hutan.

Kegiatan ini diikuti Pimpinan Saka Wanabakti Tingkat Nasional (Pinsakanas), unsur Pimpinan Saka Wanabakti Tingkat Daerah (Pinsakada), Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta para pembina dan penggerak Saka Wanabakti.

Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri) selaku Sekretaris Umum Pinsakanas, Luckmi Purwandari, menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi dan Sensus Nasional Saka Wanabakti Tahun 2026 sebagai pijakan untuk memperkuat organisasi hingga tingkat pangkalan.

“Data sensus tidak boleh berhenti sebagai angka. Kita ingin melihat apa yang sudah kuat, apa yang perlu diperbaiki, dan yang terpenting, apa yang bisa segera kita kerjakan bersama. Anak-anak Saka Wanabakti harus memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan terlibat langsung dalam kegiatan kehutanan,” ujar Luckmi.

Salah satu prioritas yang mengemuka dalam rapat adalah percepatan pembaruan dan pengukuhan kepengurusan Pinsakada serta penataan Majelis Pembimbing Saka Wanabakti Tingkat Daerah (Mabisakada). Penguatan kelembagaan ini diharapkan menjadi titik awal penyusunan program pembinaan yang lebih terarah, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ardyansyah, menyampaikan bahwa penguatan kembali Saka Wanabakti merupakan langkah penting untuk memperluas keterlibatan generasi muda dalam menjaga kelestarian hutan. Dukungan pemerintah daerah, termasuk perhatian Gubernur Sulawesi Tenggara, menjadi modal untuk membangun kembali sinergi antara Dinas Kehutanan, Kwartir, UPT Kementerian Kehutanan, KPH, dan para pembina Saka Wanabakti.

“Saka Wanabakti harus kembali kita hidupkan sebagai wadah pembinaan generasi muda yang dekat dengan hutan dan kehutanan. Pemerintah daerah bersama Kwartir, UPT Kementerian Kehutanan, dan KPH perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat agar kegiatan pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika ada kegiatan besar atau perkemahan,” ujar Ardyansyah.

Rapat juga mengidentifikasi potensi pengembangan pangkalan Saka Wanabakti di sejumlah wilayah, antara lain Baubau, Kolaka, dan Wakatobi. Keberadaan anggota dari kalangan sekolah, dukungan KPH, serta pengalaman para pembina dan alumni menjadi modal untuk memperluas rekrutmen dan meningkatkan kesinambungan kegiatan.

Kementerian Kehutanan mendorong agar kegiatan Saka Wanabakti dapat diintegrasikan dengan program edukasi dan pembinaan kehutanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Kehutanan, dan KPH, sesuai tugas, fungsi, serta ketentuan penganggaran masing-masing instansi.

Kolaborasi tersebut dapat berupa penyediaan instruktur, lokasi praktik, fasilitas pembelajaran, dan pendampingan teknis. Melalui pendekatan ini, anggota Saka Wanabakti dapat memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari, rehabilitasi, dan perlindungan hutan.

Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui empat Krida Saka Wanabakti, yaitu Krida Tata Wana, Krida Guna Wana, Krida Bina Wana, dan Krida Reksa Wana. Kegiatan dapat dikembangkan dalam bentuk pengenalan ekosistem hutan, pembibitan, penanaman, edukasi konservasi, serta praktik keterampilan kehutanan sesuai potensi wilayah dan kompetensi instruktur.

Dalam diskusi, para peserta juga menyoroti pentingnya kegiatan yang menarik bagi generasi muda. Pengalaman penyelenggaraan kemah konservasi dinilai berpotensi menjadi sarana pengenalan dan rekrutmen anggota baru. Namun, kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dengan latihan rutin, pendampingan Pamong dan Instruktur, serta penguasaan kecakapan secara bertahap.

Sebagai arah tindak lanjut, forum mendorong percepatan penataan kepengurusan, pemutakhiran data pangkalan dan anggota, pemetaan dukungan instruktur dari UPT dan KPH, serta penyusunan kalender kegiatan pembinaan yang realistis. Momentum Hari Ulang Tahun Saka Wanabakti pada Desember 2026 juga menjadi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan bersama yang mempertemukan anggota, alumni, pembina, dan calon anggota.

Melalui penguatan tersebut, Kementerian Kehutanan berharap Saka Wanabakti Sulawesi Tenggara tidak hanya kembali menunjukkan prestasi dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga tumbuh sebagai wadah pembentukan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kelestarian hutan. (Evi)

Share:

Read More

Kemenhut Telusuri Pertanggungjawaban Karhutla hingga Pemilik Manfaat Korporasi

Kemenhut Telusuri Pertanggungjawaban Karhutla hingga Pemilik Manfaat Korporasi. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti pada pemadaman dan sanksi administratif, tetapi terus menelusuri pihak yang bertanggung jawab hingga penerima manfaat atau beneficial owner. Kemenhut juga mempertimbangkan penuntutan ganti kerugian atas kerusakan hutan bila hasil pemeriksaan menemukan dasar pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

"Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Beriringan dengan giat pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan. Temuan dan alat bukti terus dikembangkan guna mengejar penerima manfaat (beneficial owner) atas peristiwa kebakaran hutan di areal konsesi. Tidak menutup kemungkinan, selain penerapan sanksi administratif maupun proses pidana yang diterapkan, ditempuh pula upaya penuntutan ganti kerugian atas kerusakan hutan apabila dalam hasil pemeriksaan terdapat dasar pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho.

Pernyataan itu disampaikan di tengah penguatan penegakan hukum karhutla melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin dalam pengendalian kebakaran hutan di areal konsesi terus dilakukan untuk memastikan perlindungan hutan, termasuk pencegahan kebakaran.

Hingga saat ini, jumlah perusahaan yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dan/atau paksaan pemulihan ekosistem hutan bertambah dari 26 menjadi 32 perusahaan. Total luas areal terbakar yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.

Dari jumlah itu, sebanyak 19 perusahaan dikenai sanksi administratif pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan, dengan luas areal terbakar mencapai 9.546,42 hektare. Sebanyak 8 subjek hukum dikenai paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan luas areal terbakar 2.211,19 hektare. Sementara itu, 5 subjek hukum telah dikenai sanksi pencabutan izin.

Selain melalui instrumen administratif, Ditjen Gakkum Kemenhut juga menjalankan proses pidana terhadap 120 subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, terkait dugaan tindak pidana karhutla. Sebanyak 39 subjek hukum masih dalam proses penyelidikan, sedangkan 79 subjek hukum berada dalam proses penyidikan. Dari proses penyidikan tersebut, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan 1 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, 2 subjek hukum korporasi telah mencapai tahap P-22, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Kemenhut menegaskan setiap perkara ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, serta perkembangan proses hukum masing-masing. Penegakan hukum diarahkan untuk menelusuri dan memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana karhutla.

Dwi Januanto Nugroho juga menyoroti isu asap lintas batas (transboundary haze). Indonesia telah menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada 2002 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap AATHP melalui peningkatan penanganan dan penanggulangan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak karhutla, serta penegakan hukum.

Selain AATHP, penguatan kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN dinilai penting. Salah satu contohnya adalah Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014 yang menerapkan prinsip extraterritorial jurisdiction, sehingga otoritas Singapura memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi denda atau melakukan penuntutan terhadap individu maupun korporasi yang aktivitasnya di luar yurisdiksi Singapura menyebabkan pencemaran asap lintas batas di negara tersebut.

Dalam perspektif penegakan hukum, pendekatan itu sejalan dengan penerapan penegakan hukum secara multidoor oleh Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, melalui instrumen sanksi administratif, proses pidana, serta potensi gugatan ganti kerugian atas kerusakan ekosistem hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Kehutanan terus melakukan pemadaman dan penanganan dampak asap, sekaligus mengawasi pelaksanaan sanksi administratif, khususnya pemenuhan kewajiban pemulihan ekosistem oleh pemegang izin. Pada saat yang sama, penyelidikan dan penyidikan perkara pidana terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mengendalikan kebakaran dan dampak asap, memperkuat kepatuhan pemegang izin, memastikan pemulihan kawasan terdampak, serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan. (Evi)

Share:

Read More

KPK Gandeng Museum BI, Ajak Generasi Muda Belajar Kejujuran dan Antikorupsi

KPK Gandeng Museum BI, Ajak Generasi Muda Belajar Kejujuran dan Antikorupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Semangat membangun Indonesia yang bebas dari korupsi perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada generasi muda. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) berkolaborasi dengan Museum Bank Indonesia, mengajak pelajar mengenal dan menumbuhkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas melalui pengalaman belajar yang kreatif dan menyenangkan.

Sekitar 100 pelajar dari SMAN 17 Jakarta dan SMK Candra Naya mengikuti kegiatan edukasi antikorupsi di Museum Bank Indonesia (MuBI) pada Kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (28/10). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda sekaligus memaknai semangat Sumpah Pemuda melalui sikap dan karakter yang berintegritas.

Program Director ACFFEST, Adhi Setyo Tamtomo, mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk menghidupkan semangat generasi muda dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Melalui pemutaran film dan kunjungan museum, kami ingin membangkitkan kembali semangat generasi muda, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari film, kita dapat belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas, sementara dari museum, kita dapat mengenal kembali sejarah perjuangan bangsa,” ujar Adhi.

Menurut adhi, pengalaman belajar melalui film dan museum diharapkan dapat mendorong pelajar mengambil nilai positif sekaligus memperkuat keberanian untuk berperan dalam menciptakan perubahan.

Film Jadi Pintu Masuk Memahami Integritas

Dalam kegiatan tersebut, film pendek pilihan ACFFEST menjadi pintu masuk bagi para peserta untuk melihat nilai integritas melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Para pelajar menyaksikan Magdalena dan Balik Nama, dua film yang mengangkat situasi yang mengajak mereka memahami pentingnya bersikap jujur, bertanggung jawab, serta berani menolak perilaku yang tidak benar.

Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan tur edukasi di Museum Bank Indonesia. Para peserta diajak mengenal sejarah ekonomi Indonesia melalui koleksi museum sekaligus memahami perjalanan bangsa. Perpaduan pembelajaran melalui film dan museum diharapkan membantu pelajar memahami nilai integritas dari berbagai sudut pandang, baik melalui cerita maupun sejarah.

Perwakilan Museum Bank Indonesia, Evi Kusumaningrum, berharap kolaborasi ini menjadi awal dari berbagai kegiatan edukatif yang menarik dan berkelanjutan bagi generasi muda.

“Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, kami mengajak para pelajar mengenal sejarah perjuangan bangsa sekaligus menumbuhkan keberanian untuk menjaga integritas, berlaku jujur, dan menjadi bagian dari generasi yang menolak korupsi,” ujar Evi.

Memperluas Pendidikan Antikorupsi Melalui Kolaborasi

Kolaborasi KPK dan Museum Bank Indonesia merupakan bagian dari program Mitra Kolaborasi ACFFEST. Program ini bertujuan memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi melalui kemitraan dengan berbagai institusi dan komunitas.

Melalui pemanfaatan museum sebagai ruang belajar publik, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat hadir dengan cara yang lebih kreatif, inklusif, dan relevan bagi generasi muda. Pengalaman belajar ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran bahwa nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas merupakan bagian penting dari peran generasi muda dalam membangun bangsa.

Sejalan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, peran generasi muda tidak hanya diwujudkan melalui persatuan, tetapi juga melalui komitmen menjaga kejujuran, menjunjung tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal bagi generasi muda untuk turut mewujudkan Indonesia yang berintegritas dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal bagi generasi muda untuk turut mewujudkan Indonesia yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

KPK berharap nilai integritas tidak berhenti sebagai pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, membangun budaya anti korupsi tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang korupsi, tetapi juga keberanian untuk memilih tindakan yang benar. (Fajar)

Share:

Read More

KPK dan Federasi Rusia Jajaki Pembahasan Awal Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

KPK dan Federasi Rusia Jajaki Pembahasan Awal Kerja Sama Pemberantasan Korupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas rencana kerja sama dengan Duta Besar Federasi Rusia di bidang pemberantasan korupsi melalui penyusunan rancangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/10).

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyampaikan bahwa usulan MoU ini merupakan langkah konkret untuk membangun kerangka kerja sama kelembagaan antara KPK dan Federasi Rusia. Kerja sama tersebut diarahkan pada penguatan pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas, pertukaran keahlian, serta berbagi praktik baik.

“KPK memandang usulan MoU ini sebagai peluang penting untuk membangun kemitraan kelembagaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” tegas Agus saat menerima delegasi Federasi Rusia.

Selain itu, KPK mengusulkan sejumlah bidang kerja sama lain, meliputi upaya pencegahan korupsi, penelusuran dan pemulihan aset, pengembangan teknologi, serta partisipasi bersama dalam seminar, lokakarya, dan forum internasional.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, menyerahkan draf tersebut kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Kartika Handaruningrum. Penyerahan dilakukan atas nama Kejaksaan Agung Federasi Rusia dan disaksikan oleh jajaran kedua pihak yang hadir.

Dalam pertemuan tersebut, Sergei menyebut bahwa hubungan Rusia dan Indonesia saat ini sangat kuat dan komprehensif. Untuk itu, selain pembahasan MoU, Rusia juga menawarkan kesempatan bagi jaksa dari negaranya untuk memberikan kuliah kepada jajaran jaksa di KPK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang rencananya akan berlangsung dalam rangkaian kunjungan Jaksa Agung Federasi Rusia, Aleksandr Vladimirovich Gutsan, ke Indonesia pada Januari 2027.

“Kami menantikan masukan dan rancangan tandingan (dari draf MoU) untuk finalisasi dokumen ini. Kami yakin dokumen ini dapat menjadi landasan hukum yang sangat kuat bagi kerja sama bilateral kita ke depan di bidang pemberantasan korupsi,” ujar Sergei.

Saat ini, KPK belum memiliki pengaturan kerja sama bilateral secara khusus dengan lembaga antikorupsi atau serupa di Rusia. Meski demikian, KPK dan Kejaksaan Agung Federasi Rusia telah terlibat aktif dalam sejumlah forum internasional, antara lain G20, GlobE Network, dan BRICS Anti-Corruption Working Group (ACWG). Melalui forum-forum tersebut, kedua lembaga dapat bertukar pengetahuan, pengalaman, dan pandangan terkait tantangan pemberantasan korupsi di masing-masing negara.

Selain penguatan kelembagaan dan soal penegakan hukum, pertemuan itu juga menyinggung pentingnya pendidikan antikorupsi bagi generasi muda. KPK mengapresiasi inisiatif Interstate Council on Combating Corruption (ICCC) dan Kejaksaan Agung Federasi Rusia dalam menyelenggarakan kompetisi pemuda internasional bertajuk “Together Against Corruption!”.

Sebagai bentuk dukungan, KPK menyebarluaskan informasi kompetisi melalui jejaring mitra dan pemangku kepentingan di bawah Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK. Langkah ini ditujukan untuk mendorong partisipasi yang lebih luas sekaligus menumbuhkan nilai integritas di kalangan generasi muda.

Sementara itu, KPK akan mengkaji substansi dokumen kerja sama tersebut dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri sesuai mekanisme yang berlaku dalam proses penjajakan perjanjian dengan negara lain. Kedua pihak berharap pembahasan dapat berlanjut hingga penandatanganan MoU pada saat kunjungan Jaksa Agung Federasi Rusia ke Indonesia pada awal 2027.

Melalui penjajakan ini, KPK terus membuka peluang penguatan kerja sama internasional, khususnya dengan Federasi Rusia, dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi lintas negara secara berkelanjutan. (Fajar)

Share:

Read More