Tertib Administrasi Aset, Lapas Kolonodale Urus Perubahan Nama Sertifikat Tanah

Tertib Administrasi Aset, Lapas Kolonodale Urus Perubahan Nama Sertifikat Tanah. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kolonodale laksanakan pengurusan perubahan nama sertifikat tanah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Pengurusan tersebut dilaksanakan pada Jumat (6/11) dan Senin (9/11) dengan melibatkan Kepala Urusan Tata Usaha, Arfandy, bersama Staf Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Yoktan Kurnia Sandi, dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMNl.

Proses administrasi dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor ATR/BPN Kabupaten Morowali Utara untuk pengurusan sertifikat tanah Lapas Kolonodale. Sementara itu, pengurusan sertifikat tanah yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Morowali dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Morowali. Tanah hibah tersebut dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan Lapas di Kabupaten Morowali.

Arfandy menjelaskan pengurusan perubahan nama sertifikat ini merupakan langkah penting untuk memastikan legalitas dan kesesuaian administrasi aset dengan nomenklatur kementerian yang baru.

“Pengurusan ini merupakan upaya penertiban administrasi BMN agar seluruh dokumen kepemilikan tanah tercatat sesuai dengan kementerian yang menaungi saat ini. Kami berharap proses ini berjalan lancar sehingga memberikan kepastian administrasi dan hukum terhadap aset negara,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Andi Abdi Islam, menyampaikan bahwa penyesuaian nama pada sertifikat tanah merupakan upaya memastikan kesesuaian data administrasi pertanahan dengan perubahan nomenklatur instansi pemerintah.

“Penyesuaian administrasi sertifikat tanah ini penting untuk memastikan data kepemilikan aset negara tercatat dengan benar dan sesuai dengan identitas kementerian yang menaungi. Kami mendukung upaya penertiban administrasi aset pemerintah melalui koordinasi dan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Langkah ini menjadi komitmen Lapas Kolonodale dalam menjaga, mengamankan, dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pengurusan tersebut, Lapas Kolonodale terus berupaya mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagai penguatan kinerja Kemenimipas. (Tedy)

Share:

Read More

Perkuat Sinergi, Kalapas Kotabaru Silaturahmi dengan Bupati Rusli

Perkuat Sinergi, Kalapas Kotabaru Silaturahmi dengan Bupati Rusli. (Dok. Ditjenpas)

Kotabaru, WaraWiri.net - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Kotabaru, Imam Sapto Riadi, lakukan kunjungan dan silaturahmi kepada Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, Senin (9/11). Kunjungan ini upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Lapas Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain bersilaturahmi, kedua pihak membangun komunikasi dan membahas pentingnya koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Imam Sapto Riadi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk upaya menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan dan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan program pemasyarakatan.

“Melalui silaturahmi ini, kami berharap hubungan baik antara Lapas Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat terus terjalin. Sinergi antarlembaga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan program pembinaan Pemasyarakatan,” ungkap Imam Sapto Riadi.

Bupati Kotabaru menyambut baik kunjungan Kepala Lapas Kotabaru. Ia berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi serta kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Kami menyambut baik kunjungan dan silaturahmi dari Kepala Lapas Kotabaru. Semoga komunikasi dan hubungan baik yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan. Pemerintah daerah tentu berharap sinergi antarinstansi dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” ujar Muhammad Rusli.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pentingnya komunikasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah. Hubungan kelembagaan yang baik diharapkan dapat membuka peluang kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (Tedy)

Share:

Read More

Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Luncurkan Stimulus Diskon Transportasi

Sambut Libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Luncurkan Stimulus Diskon Transportasi. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Salah satu program paket stimulus pada akhir tahun ini adalah Program Diskon Transportasi pada masa Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027).

Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan insentif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa Libur Nataru 2026/2027.

“Periode Nataru ini merupakan salah satu momen yang sangat penting. Nataru menjadi momentum yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat memberikan arahan dalam Expo dan Kick Off Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru: Nataru Mobility Expo 2026, di Jakarta, Minggu (08/11).

Program Diskon Transportasi ini telah disiapkan dan dibahas sejak triwulan II lalu bersamaan dengan stimulus liburan sekolah. Dasar hukum pelaksanaan program diskon transportasi untuk moda Kereta Api, Angkutan Laut, dan Penyeberangan ini adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri/Kepala Badan yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala BP BUMN yang terbit pada 5 Juni 2026. 

SKB tersebut mengatur tentang Penugasan kepada BUMN Transportasi dalam Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Periode Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Sedangkan diskon transportasi udara diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026 yang memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk jasa angkutan udara.

Kegiatan Expo dan Kick-Off Program Stimulus Diskon Tarif Transportasi Periode Nataru 2026/2027 diselenggarakan untuk memperluas sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program diskon transportasi yang diberikan Pemerintah melalui dukungan BUMN transportasi.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga dapat mengunjungi sejumlah booth yang disediakan oleh BUMN transportasi, yakni KAI, PELNI, ASDP, Garuda Indonesia, Citilink, hingga Pelita Air, untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program diskon yang tersedia.

Penjualan tiket program diskon transportasi untuk angkutan udara sudah dibuka sejak 26 Oktober 2026, angkutan laut PELNI sejak 27 Oktober 2026. Sedangkan untuk kereta api (KAI) dan penyeberangan (ASDP) penjualan sudah dimulai sejak 7 November 2026.

Program Diskon Tiket Transportasi pada Libur Nataru 2026/2027 mempunyai besaran dan target jumlah penumpang yang berbeda untuk setiap moda transportasi yang akan digunakan masyarakat:

1. Diskon Tiket Kereta Api (PT KAI)

• Diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk penumpang KA Ekonomi Komersial.
• Periode Perjalanan 22 Desember 2026 – 4 Januari 2026 (14 hari).
• Diskon diberikan kepada 1.043.896 penumpang.
• Pembelian tiket dilakukan melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

2. Diskon Tarif Dasar Angkutan Laut (PT PELNI)

• Diskon sebesar 30% dari tarif dasar (setara 27% dari total harga tiket) bagi penumpang kelas ekonomi.
• Periode Perjalanan 17 Desember 2026 – 10 Januari 2027 (25 hari).
• Diskon diberikan kepada 414.630 penumpang.
• Pembelian tiket dilakukan melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket PELNI.

3. Diskon Tarif Angkutan Penyeberangan (PT ASDP Indonesia Ferry)

• Diskon sebesar 100% jasa kepelabuhanan (setara 21% dari tarif terpadu) berlaku pada 8 lintasan di 14 Pelabuhan.
• Periode perjalanan 22 Desember 2026 – 10 Januari 2027 (20 hari).
• Diskon diberikan kepada 188.909 penumpang pejalan kaki dan 467.118 unit kendaraan golongan II dan IVA atau setara 1,4 juta jiwa.
• Pembelian tiket dilakukan melalui aplikasi Ferizy.

4. Diskon Tiket Pesawat Udara

• Diskon tiket pesawat udara berkisar 11%-12%, yang merupakan akumulasi dari diskon 100% PPN DTP, serta diskon 50% PJP2U dan PJP4U.
• Periode perjalanan 22 Desember 2026 – 10 Januari 2027 (20 hari).
• Diskon akan diberikan kepada 3.751.958 juta penumpang.
• Pembelian dilakukan melalui seluruh kanal penjualan tiket.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menegaskan bahwa pelaksanaan stimulus diskon transportasi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dengan BUMN. Melalui kolaborasi tersebut, BUMN transportasi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang andal dan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau. Upaya ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka menjaga daya beli, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat banyak,” pungkas Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan BP BUMN Liliek Mayasari, serta para pejabat eselon I dan II Kementerian/Lembaga. Hadir pula para direksi BUMN transportasi dan perwakilan perusahaan terkait, antara lain Executive Vice President of Passenger Transport Marketing and Sales PT Kereta Api Indonesia (Persero) Riyanta, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero) Nuraini Dessy Winiastuty, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Rio Theodore Natalianto Lasse, Group Head of Global Sales and Distribution Garuda Indonesia Micky Irfandi, Vice President Commercial PT Pelita Air Service Ferdian, serta perwakilan InJourney, Citilink, dan Sarinah. (Ros)

Share:

Read More

GAPEKA 2026, Perjalanan KA PSO Kini Lebih Singkat hingga 92 Menit

GAPEKA 2026, Perjalanan KA PSO Kini Lebih Singkat hingga 92 Menit. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Perjalanan menggunakan kereta api ekonomi bersubsidi kini semakin efisien. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026 mulai 1 Desember 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) memangkas waktu tempuh sejumlah perjalanan kereta api Public Service Obligation (PSO) hingga 92 menit. Penyesuaian ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tiba lebih cepat di tujuan sekaligus menikmati layanan transportasi dengan tarif terjangkau.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa pengurangan waktu tempuh menjadi salah satu manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan melalui GAPEKA 2026. Terutama pada perjalanan antarkota berdurasi panjang, penghematan waktu memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengatur aktivitas di kota tujuan.

Pengurangan waktu terbesar terdapat pada KA Kahuripan relasi Blitar–Kiaracondong. Dibandingkan GAPEKA 2025, perjalanan ini menjadi 92 menit atau 1 jam 32 menit lebih singkat. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bepergian dari Jawa Timur menuju Bandung dan sekitarnya untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun perjalanan keluarga.

Manfaat serupa juga dirasakan pelanggan KA Airlangga yang melayani koridor Jakarta–Surabaya. Melalui GAPEKA 2026, perjalanan Surabaya Pasarturi–Pasar Senen menjadi 52 menit lebih singkat, sedangkan arah Pasar Senen–Surabaya Pasarturi berkurang 51 menit. Penyesuaian ini membantu masyarakat menghemat waktu dalam perjalanan antarkota menggunakan kereta api ekonomi bersubsidi.

Selain kedua layanan tersebut, sejumlah perjalanan KA PSO lainnya juga mengalami pengurangan waktu tempuh. KA Serayu relasi Pasar Senen–Purwokerto melalui Kroya mencatat pengurangan hingga 31 menit pada perjalanan KA 318–319. Perjalanan Serayu lainnya turut mengalami penyesuaian antara 3 hingga 6 menit, sesuai arah dan nomor perjalanan.

Di Jawa Timur, KA Probowangi relasi Surabaya Gubeng–Ketapang menjadi 12 menit lebih singkat. Sementara itu, perjalanan KA Cikuray dari Pasar Senen menuju Garut berkurang 7 menit, KA Bengawan dari Purwosari menuju Pasar Senen berkurang 4 menit, serta KA Tawang Alun dari Ketapang menuju Malang Kota Lama melalui Bangil berkurang 1 menit.

Anne menjelaskan bahwa perubahan waktu tempuh dilakukan melalui evaluasi jadwal, pengaturan persilangan dan penyusulan kereta api, penyesuaian pemberhentian, serta mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana pada masing-masing lintas. Seluruh penyesuaian dirancang berdasarkan karakteristik operasional setiap perjalanan dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Peningkatan kualitas layanan ini juga sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat menggunakan kereta api bersubsidi. Sepanjang Januari–Oktober 2026, KA Airlangga melayani 1.102.509 pelanggan, KA Serayu 1.047.130 pelanggan, dan KA Kahuripan 681.208 pelanggan. Ketiga layanan tersebut secara keseluruhan mencatat 2.830.847 pelanggan dalam sepuluh bulan pertama tahun ini.

Pada periode yang sama, KA Bengawan melayani 666.106 pelanggan, KA Probowangi 597.015 pelanggan, dan KA Cikuray 477.310 pelanggan. Dengan demikian, enam layanan PSO tersebut telah melayani 4.571.278 pelanggan sepanjang Januari–Oktober 2026.

Menurut Anne, tingginya jumlah pelanggan menjadi salah satu alasan KAI terus mengevaluasi perjalanan kereta api agar semakin sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Melalui GAPEKA 2026, peningkatan pelayanan difokuskan pada manfaat yang dapat dirasakan pelanggan, mulai dari pengurangan waktu perjalanan hingga penataan jadwal yang lebih efisien.

Peningkatan layanan juga dilakukan di Sumatra melalui penambahan kapasitas tempat duduk. Kapasitas KA antarkota meningkat dari 17.204 menjadi 17.648 tempat duduk, bertambah 444 tempat duduk. Sementara itu, kapasitas KA perkotaan meningkat dari 18.432 menjadi 20.176 tempat duduk, atau bertambah 1.744 tempat duduk dibandingkan GAPEKA sebelumnya.

Penambahan kapasitas tersebut melengkapi pengembangan layanan KA Putri Deli, Bukit Serelo, Ekspres Rajabasa, dan Kuala Stabas yang mendukung mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Sumatra, termasuk untuk kegiatan perdagangan, pendidikan, dan ekonomi antardaerah.

Anne menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) memungkinkan masyarakat menikmati transportasi kereta api dengan tarif terjangkau. KAI terus mengoptimalkan penyelenggaraan layanan tersebut melalui penyesuaian jadwal, peningkatan kapasitas, dan evaluasi operasional untuk menjaga kualitas perjalanan.

Secara keseluruhan, GAPEKA 2026 mencatat 74 perjalanan KA antarkota dengan waktu tempuh lebih singkat dibandingkan GAPEKA sebelumnya. Pengurangan waktu tersebut berlaku pada sejumlah perjalanan dengan besaran yang berbeda sesuai relasi dan nomor kereta.

KAI mengimbau pelanggan untuk memeriksa kembali jadwal keberangkatan dan kedatangan melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal informasi resmi perusahaan menjelang pemberlakuan GAPEKA 2026 pada 1 Desember 2026. Penyesuaian jadwal ini diharapkan semakin mendukung perjalanan masyarakat yang efisien, nyaman, dan terjangkau. (Deni)

Share:

Read More

Jelang Nataru, Dirut KAI Tinjau Jembatan dan Perlintasan Kereta di Purwokerto

Jelang Nataru, Dirut KAI Tinjau Jembatan dan Perlintasan Kereta di Purwokerto. (Dok. KAI)

Purwokerto, WaraWiri.net - Menjelang Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) memperkuat evaluasi kesiapan infrastruktur dan fasilitas keselamatan di berbagai wilayah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di wilayah Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby meninjau Jembatan BH 1109 KM 303+6/7 pada lintas Prupuk–Linggapura serta dua titik perlintasan sebidang di lintas Tegal–Slawi, yakni KM 7+200 dan JPL 16A KM 7+080. Peninjauan dilakukan bersama jajaran operasional untuk melihat kondisi infrastruktur, jalur kereta api, serta perkembangan fasilitas keselamatan di lapangan.

Bobby menyampaikan bahwa setiap lintas memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Karena itu, pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan kondisi jembatan, jalur, dan perlintasan sesuai dengan kebutuhan operasional serta mendukung keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat di sekitar jalur.

Perhatian terhadap keselamatan perlintasan sebidang juga diwujudkan melalui program pembangunan 190 gardu perlintasan yang dilengkapi fasilitas pendukung, seperti palang pintu dan perlengkapan operasional penjagaan. Program ini menjadi bagian dari upaya KAI meningkatkan keselamatan pada titik pertemuan antara jalur kereta api dan jalan raya.

Hingga 5 November 2026, sebanyak 24 titik perlintasan telah beroperasi dengan fasilitas hasil pengembangan. Titik-titik tersebut tersebar di wilayah Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 7 Madiun, dan Daop 8 Surabaya. Sementara itu, pekerjaan pada lokasi lainnya masih berlangsung secara bertahap, meliputi penyelesaian fasilitas fisik hingga kesiapan perlengkapan operasional.

Bobby menegaskan bahwa perkembangan pembangunan di setiap wilayah terus menjadi perhatian KAI, terutama pada perlintasan yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kelengkapan fasilitas perlu diimbangi dengan kesiapan petugas dan peralatan agar dapat berfungsi secara optimal.

Selain pembangunan fasilitas, KAI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi kondisi perlintasan sebidang. Penanganan dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing lokasi, mencakup peningkatan fasilitas, pengaturan operasional, serta koordinasi pada titik-titik yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Melalui peninjauan di lintas Prupuk–Linggapura dan Tegal–Slawi, KAI melanjutkan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur sekaligus memastikan program peningkatan keselamatan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini menjadi bagian dari persiapan perusahaan dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur akhir tahun.

KAI berkomitmen untuk terus memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik serta mendukung keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan, khususnya menjelang Angkutan Nataru. (Deni)

Share:

Read More

Safaruddin Harap Aset Sitaan Penipuan Langsung Dikembalikan kepada Korban

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin,saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur mekanisme pengembalian aset hasil penelusuran dan penyitaan kepada korban penipuan. Pengembalian tersebut diharapkan dapat dilakukan secara langsung agar masyarakat yang dirugikan, khususnya korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah, segera memperoleh kembali haknya.

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, selama ini korban penipuan kerap menghadapi persoalan ketika pelaku telah diproses hukum, tetapi uang yang mereka setorkan tidak kunjung kembali. Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan jalan bagi pemulihan kerugian korban melalui penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, aset yang berhasil ditelusuri dan disita diharapkan dapat segera dikembalikan kepada para korban. Dengan demikian, proses pemulihan kerugian tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh kembali hak ekonominya.

Safaruddin juga berpandangan pengembalian aset tersebut sebaiknya tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme yang terlalu panjang berpotensi membuat proses pengembalian kepada korban menjadi tidak segera terlaksana.

“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.

Ia berharap pengaturan tersebut dapat menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Safaruddin juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah.

“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Safaruddin mengimbau masyarakat untuk memastikan kredibilitas penyelenggara investasi maupun biro perjalanan umrah sebelum melakukan transaksi. Menurutnya, masyarakat perlu meneliti kemampuan finansial dan kelayakan penyelenggara agar tidak terjerat penawaran yang berujung pada kerugian. (Budi)

Share:

Read More

Plt Setjen DPR RI Apresiasi Pengabdian Pegawai Purnabakti

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini, dalam acara Pelepasan Pegawai Purnabakti di lingkungan Setjen DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober dan 1 November 2026. Dedikasi, loyalitas, serta kontribusi para pegawai selama menjalankan tugas dinilai menjadi bagian penting dalam perjalanan Setjen DPR RI memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Suprihartini dalam acara Pelepasan Pegawai Purnabakti Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2026 dan 1 November 2026 di lingkungan Setjen DPR RI yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi Bapak dan Ibu selama masa pengabdian. Seluruh pengabdian tersebut merupakan bagian penting dari perjalanan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan juga keahlian bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI,” ujar Suprihartini.

Plt. Sekjen secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Setyanto Priambodo yang selama ini mengemban amanah sebagai salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan kepemimpinan, ketegasan dalam mengambil keputusan, kecermatan menjalankan kebijakan, serta komitmen menjaga keberlangsungan dan kualitas pelayanan organisasi.

Suprihartini berharap pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai kepemimpinan yang telah dibangun selama masa pengabdian dapat menjadi bekal sekaligus inspirasi bagi generasi penerus untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kinerja organisasi.

Ditegaskannya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan, tetapi juga kerja keras, kedisiplinan, kerja sama, dan komitmen seluruh pegawai. Karena itu, setiap pegawai memiliki peran dan kontribusi berharga bagi kemajuan organisasi, terlepas dari jabatan maupun tanggung jawab yang pernah diemban.

Lebih lanjut, Suprihartini menyebut masa purnabakti sebagai fase kehidupan baru yang memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk lebih berkualitas dalam menghabiskan waktu bersama keluarga, menjadikan kesehatan sebagai prioritas, serta menjalankan berbagai aktivitas dan minat yang mungkin belum sempat dilakukan selama masa pengabdian.

Ia juga mengapresiasi dukungan keluarga yang selama ini turut mendampingi perjalanan pengabdian para pegawai. Menurutnya, keberhasilan seorang pegawai dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari dukungan, pengertian, dan doa keluarga.

“Pengalaman dan nilai-nilai positif serta keteladanan dari para pegawai yang telah menyelesaikan masa tugasnya merupakan warisan berharga yang patut kita jaga,” ungkapnya.

Suprihartini berharap hubungan baik dan tali silaturahmi antara para purnabakti dengan keluarga besar Setjen DPR RI tetap terjalin erat. Ia memastikan Setjen DPR RI senantiasa terbuka untuk menjaga komunikasi dan berbagi pengalaman dengan para pegawai yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.

Adapun tujuh pegawai yang memasuki masa purnabakti tersebut yakni Setyanto Priambodo, Didi Rudi Hariyadi, Sri Nastiti Trinurasih, Endang Wahyuni, Bakar Bongkar Santoso, Kusrini, dan Mamat Sobari.

Sementara itu, perwakilan pegawai purnabakti, Setyanto Priambodo, menyampaikan dirinya bersama rekan-rekan telah mengabdikan diri di lingkungan Setjen DPR RI selama lebih dari 30 tahun. Ia mengungkapkan, perjalanan panjang tersebut menjadi bagian dari pengalaman menyaksikan perkembangan Setjen DPR RI, mulai dari penggunaan mesin tik manual hingga transformasi modern.

Setyanto juga menyampaikan apresiasi atas tradisi pelepasan pegawai purnabakti yang diselenggarakan Setjen DPR RI. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian organisasi yang tetap menjaga hubungan dengan para pegawai meskipun telah menyelesaikan masa kedinasan melalui wadah Persatuan Pegawai Pensiun Setjen (P3S).

Adapun Ketua P3S Slamet Sutarsono turut menyampaikan para pegawai yang memasuki masa purnabakti secara otomatis menjadi bagian dari P3S tersebut. Saat ini, P3S memiliki sekitar 550 anggota sebagai wadah untuk menjaga silaturahmi dan hubungan antar purnabakti.

Turut hadir Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmad Budiaji, Inspektur Utama Setjen DPR RI Komjen Pol. Rusdi Hartono, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para Pejabat Administrator, para Pejabat Pengawas, para Pejabat Fungsional, dan para Pejabat Pelaksana Setjen DPR RI. (Budi)

Share:

Read More

Pariwisata Indonesia Tumbuh Positif hingga September 2026 dengan Resiliensi Kuat

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dan ketahanan yang kuat hingga September 2026 tercermin dari berbagai indikator utama pariwisata nasional, mulai dari peningkatan kunjungan dan pengeluaran wisatawan hingga keberhasilan penyelenggaraan acara berkelas dunia yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Di tengah berbagai dinamika global dan tantangan di dalam negeri, sektor pariwisata terus tumbuh, semakin berkualitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan Laporan Bulanan Kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Menteri Pariwisata menyampaikan, secara kumulatif pada Januari hingga September 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 12,01 juta kunjungan, tumbuh 5,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada September 2026, kunjungan wisman tercatat sebanyak 1,43 juta, meningkat 2,31 persen dibandingkan September 2025. Capaian ini diraih meskipun erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September sempat mengganggu penerbangan di delapan bandara dan memengaruhi perjalanan lebih dari 454 ribu penumpang. Melalui mitigasi yang cepat, dampak gangguan tersebut berhasil diminimalkan.

Di tengah dinamika geopolitik global yang masih memengaruhi perjalanan internasional, strategi diversifikasi pasar menunjukkan hasil menggembirakan. Pasar Timur Tengah tetap tumbuh positif sebesar 2,33 persen, sementara pasar Eropa masih mengalami kontraksi 4,27 persen. Kunjungan dari kawasan Asia lainnya tumbuh 9,51 persen, Oseania 7,51 persen, dan Asia Tenggara 5,81 persen.

Pertumbuhan pariwisata Indonesia tidak hanya tercermin dari jumlah kunjungan, tetapi juga kualitasnya. Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan atau Average Spending per Arrival (ASPA) pada triwulan III 2026 mencapai 1.374 dolar AS atau setara Rp23,52 juta, meningkat 5,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  

Secara kumulatif pada Januari hingga September 2026, ASPA mencapai 1.336 dolar AS atau setara Rp22,36 juta, tumbuh 6,18 persen. Peningkatan ini mengindikasikan semakin besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari setiap kunjungan wisman ke Indonesia.

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) secara kumulatif pada Januari hingga September 2026 mencapai 938,84 juta perjalanan, meningkat 4,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Khusus September, tercatat 96,69 juta perjalanan, tumbuh 2,47 persen dibandingkan September 2025.

"Angka ini menunjukkan bahwa pasar domestik tetap menjadi kekuatan utama pariwisata Indonesia," kata Menteri Pariwisata.

Tingginya pergerakan wisatawan turut meningkatkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada September 2026 menjadi 51,78 persen, naik 1,62 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kumulatif pada Januari hingga September 2026, tingkat okupansi mencapai 49,81 persen, meningkat 2,23 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

"Sederet pertumbuhan ini turut menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, hingga industri kreatif dan UMKM. Hal ini juga penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum sekaligus memperkuat daya saing pariwisata di tengah ketidakpastian global," kata Menteri Pariwisata. 

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejumlah sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata menunjukkan pertumbuhan tinggi, terutama akomodasi serta makanan dan minuman yang mencapai 11,22 persen.

Pertumbuhan tersebut diikuti sektor jasa lainnya sebesar 8,32 persen, transportasi dan pergudangan 8,03 persen, serta jasa perusahaan 6,77 persen. Keempat lapangan usaha tersebut secara keseluruhan menyumbang 1,07 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan estimasi Kemenpar, sektor pariwisata secara keseluruhan berkontribusi sekitar 4,03 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga triwulan III 2026.

"Capaian ini menegaskan bahwa pariwisata tidak hanya terus tumbuh, tetapi juga memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian, menciptakan peluang usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai destinasi," kata Menteri Pariwisata.

Tiga Event Internasional

Menteri Pariwisata menyampaikan, penyelenggaraan acara musik dan olahraga berskala internasional sepanjang Oktober 2026 berhasil menciptakan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pertama, MotoGP Mandalika 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menarik lebih dari 150 ribu penonton dengan estimasi perputaran ekonomi mencapai Rp5 triliun. Tingkat okupansi hotel di Mandalika bahkan mencapai 100 persen, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya, konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Jawa Tengah, dan Jakarta. Tur dunia "Romanza 30th Anniversary" ini menarik 16 ribu penonton dengan perkiraan dampak ekonomi mencapai Rp792 miliar. Konser tersebut sekaligus memperkenalkan kekayaan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.

Kemudian, konser Kanye West "Ye" di Jakarta menjadi satu satunya pertunjukan Ye di Asia Tenggara dan Oseania. Konser ini menarik sekitar 70 ribu penonton, termasuk 25 ribu wisatawan asing dari 80 negara, dengan estimasi perputaran ekonomi mencapai Rp600 miliar serta melibatkan sekitar 5.000 tenaga kerja lokal.

Menteri Pariwisata mengatakan, ketiga acara tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan event internasional tidak hanya menghadirkan hiburan dan meningkatkan citra destinasi, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap hotel, restoran, transportasi, produk lokal, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Inilah mengapa kami terus mendorong Indonesia menjadi destinasi penyelenggaraan event internasional yang semakin kompetitif," ucap Menteri Pariwisata.

Diplomasi Budaya melalui Fesyen

Selain melalui acara olahraga dan musik, Kementerian Pariwisata terus menggali potensi budaya dan fesyen sebagai bagian dari daya tarik pariwisata berkualitas Indonesia.

Salah satunya melalui SEAWAVES Initiative, kolaborasi Kemenpar bersama Jakarta Fashion Week yang mempertemukan kekayaan warisan budaya dengan perkembangan fesyen kontemporer Asia Tenggara, sekaligus mempererat hubungan antarnegara melalui pertukaran budaya dan kolaborasi kreatif.

SEAWAVES menghadirkan dua agenda utama. Pertama, "Waves of Weave", pameran di Museum Nasional Indonesia yang menampilkan 42 koleksi wastra, kebaya, dan aksesori, termasuk tekstil dari 10 negara serta kebaya dari lima negara Asia Tenggara. 

Pameran yang berlangsung hingga 8 Januari 2027 ini juga menghadirkan ekshibisi khusus SUWUNG, yang menampilkan warisan kebaya, batik, dan perhiasan pribadi Gusti Nurul dari Pura Mangkunegaran. 

Agenda kedua adalah "SEA Fashion Parade" yang diselenggarakan pada 1 November 2026 sebagai bagian dari Jakarta Fashion Week 2027. Peragaan busana ini mempertemukan desainer dari enam negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

"Melalui SEAWAVES, kami ingin menunjukkan bahwa warisan budaya tidak hanya penting untuk dilestarikan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memperkaya pengalaman wisata, memperluas apresiasi internasional terhadap budaya Indonesia dan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat kolaborasi fesyen Asia Tenggara," ujar Menteri Pariwisata.

Peningkatan Kompetensi

Menteri Pariwisata juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata agar mampu bersaing di tingkat global.

Melalui enam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di bawah Kemenpar, sebanyak 3.463 mahasiswa dijadwalkan lulus pada 2026. Rangkaian wisuda dimulai di Poltekpar NHI Bandung pada 8 September 2026 dan dijadwalkan berakhir di Poltekpar Lombok pada 14 November 2026.

Para lulusan dipersiapkan untuk berkarier dan berkarya di industri pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri.

Kemenpar juga membuka kesempatan pembelajaran dan pengalaman kerja internasional bagi mahasiswa Poltekpar. Salah satunya melalui Program Apprentissage Restauration Indonésie-France (ARIF) 2026 yang memberikan kesempatan pelatihan dan magang industri selama dua tahun di Prancis bagi mahasiswa terpilih.

"Bagi kami, penguatan pendidikan vokasi merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri pariwisata berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kesempatan kerja bagi generasi muda Indonesia," kata Menteri Pariwisata.

Menteri Pariwisata menambahkan, berbagai capaian hingga September 2026 memberikan optimisme terhadap prospek pariwisata Indonesia. Pertumbuhan kunjungan wisman dan wisnus, peningkatan pengeluaran wisatawan, serta dampak ekonomi penyelenggaraan berbagai acara internasional menunjukkan bahwa strategi pembangunan pariwisata mulai memberikan hasil nyata.

"Ke depan, kami akan terus memperluas pasar, serta berkolaborasi menghadirkan lebih banyak atraksi, dan pengalaman wisata berkualitas di berbagai destinasi Indonesia. Karena tujuan kita bukan hanya membuat pariwisata Indonesia tumbuh lebih besar, tetapi juga tumbuh lebih berkualitas, memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, dan menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," kata Menteri Pariwisata. (Fitri)

Share:

Read More

Grading Dapur SPPG Dimulai, BGN Pastikan Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Grading Dapur SPPG Dimulai, BGN Pastikan Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang jumlah dapurnya telah melampaui kapasitas maksimal pelayanan kepada penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan sekaligus memastikan pemerataan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Grading tahap pertama akan menyasar SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan bahwa penataan melalui grading menjadi bagian dari upaya BGN memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai kapasitasnya dan juga kebutuhan pelayanan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, keberadaan SPPG tidak hanya berorientasi pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga mempertimbangkan ketepatan sasaran, kemampuan produksi, serta standar keamanan pangan.

“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima pada Minggu (8/11).

Menurut Prima, pertumbuhan jumlah SPPG perlu diimbangi dengan pengelolaan yang terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan. Sebab, konsentrasi SPPG yang terlalu tinggi di suatu wilayah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi layanan, sementara wilayah lain masih membutuhkan penambahan akses pelayanan MBG.

Oleh karena itu, proses grading akan menjadi instrumen evaluasi untuk memetakan kondisi operasional SPPG berdasarkan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Hasil penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan langkah penataan yang tepat, sehingga penyelenggaraan program dapat berjalan lebih efektif dan proporsional.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Pelaksanaan grading tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan pada wilayah yang memiliki konsentrasi SPPG relatif tinggi. Evaluasi ini selanjutnya menjadi bagian dari upaya BGN membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.

Melalui kebijakan tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola Program MBG agar tidak hanya menjangkau semakin banyak masyarakat, tetapi juga memastikan setiap layanan memenuhi prinsip keamanan pangan, kualitas gizi, dan pemerataan akses. (Rizal)

Share:

Read More

Telin Dinobatkan Perusahaan Wholesale Terbaik di Asia dalam Telecom Review Excellence Awards 2026

Telin Dinobatkan Perusahaan Wholesale Terbaik di Asia dalam Telecom Review Excellence Awards 2026. (Dok. Telkom Indonesia)

Dubai, WaraWiri.net - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), meraih dua penghargaan dalam ajang Telecom Review Excellence Awards 2026, yakni Best Wholesale Company in Asia dan Best Subsea Cable Innovation Solution in Asia. Penghargaan tersebut diserahkan kepada I Ketut Alit Atmaja, Global Head Regional II Telin, dalam rangkaian 20th Telecom Review Leaders’ Summit di The Ritz-Carlton, Jumeirah Beach Residence, Dubai. 

Apresiasi ini mencerminkan kontribusi Telin dalam mengembangkan bisnis konektivitas wholesale dan menghadirkan inovasi infrastruktur untuk mendukung kebutuhan ekosistem digital di Asia.

Pencapaian ini menjadi yang pertama bagi Telin dalam ajang tersebut sekaligus menandai penguatan posisinya di industri konektivitas global. Seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas lintas negara, Telin terus mengoptimalkan potensi bisnis, memperluas kemitraan strategis, dan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan di berbagai pasar.

Pada kesempatan terpisah, CEO Telin Abdul Rahman Ansyori menyampaikan, “Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Telin dalam memperkuat perannya sebagai perusahaan konektivitas global. Kami melihat bahwa kebutuhan konektivitas ke depan akan semakin kompleks, sehingga kolaborasi dan inovasi menjadi faktor penting untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari lalu lintas data global, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk perkembangannya. Untuk itu, Telin terus bertransformasi melampaui penyediaan kapasitas jaringan konvensional melalui pengembangan infrastruktur, diversifikasi rute kabel bawah laut, serta inovasi layanan wholesale.”

Penghargaan Best Wholesale Company in Asia mencerminkan perkembangan Telin dari penyedia layanan bandwidth konvensional menjadi mitra konektivitas wholesale dengan portofolio layanan yang semakin terintegrasi. Hingga kuartal III 2026, infrastruktur global Telin mencakup lebih dari 429.167 kilometer jaringan kabel bawah laut dan 211 Points of Presence (PoP) di 38 negara. Jangkauan ini menghubungkan pelanggan dengan berbagai pusat digital utama di Asia, Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Amerika Utara.

Didukung portofolio layanan yang meliputi konektivitas internasional, IP Transit, International Private Leased Circuit (IPLC)/International Ethernet Private Line (IEPL), konektivitas cloud, private connectivity, serta akses Internet Exchange, Telin memenuhi kebutuhan konektivitas operator telekomunikasi, perusahaan, dan penyedia layanan digital di berbagai pasar. Keragaman layanan tersebut memungkinkan Telin menyediakan solusi yang lebih fleksibel untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital lintas negara.

Sementara itu, penghargaan Best Subsea Cable Innovation Solution in Asia mengapresiasi upaya Telin dalam menghadirkan jaringan kabel bawah laut yang lebih tangguh dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Melalui program Indonesia Cable Express (ICE), yang didukung delapan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bersama 14 mitra strategis, Telin mengembangkan rute konektivitas baru dan mendiversifikasi titik pendaratan kabel guna memperkuat posisi Indonesia dalam lalu lintas data global.

Inisiatif tersebut didukung oleh portofolio kabel bawah laut Telin, termasuk BIFROST, TOPAZ, SJC2, dan SEA-ME-WE 6, serta pengembangan titik pendaratan baru dan penerapan pemeliharaan prediktif berbasis kecerdasan artifisial (AI). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan keragaman rute dan ketahanan jaringan sekaligus memenuhi kebutuhan konektivitas penyedia layanan cloud, hyperscaler, operator telekomunikasi, dan pelaku bisnis digital.

Selain menerima penghargaan, Telin turut berkontribusi dalam diskusi industri pada 20th Telecom Review Leaders’ Summit yang mengusung tema “Tech Intelligence Beyond Mobility”. Dalam sesi “Capitalizing on New Wholesale Connectivity Markets,” I Ketut Alit Atmaja, Global Head Regional II Telin, berbagi pandangan mengenai perkembangan pasar konektivitas wholesale dan peluang bisnis yang semakin terbuka seiring transformasi industri.

Diskusi tersebut membahas pergeseran model bisnis dari penyediaan kapasitas tradisional menuju konektivitas berbasis Application Programming Interface (API), otomatisasi, dan orkestrasi global. Perkembangan ini membuka peluang bagi penyedia layanan untuk mengembangkan sumber pendapatan baru melalui layanan bernilai tambah, menyederhanakan ekosistem multi-operator, serta menghadirkan konektivitas yang lebih fleksibel dan terintegrasi.

Telin juga berpartisipasi dalam sesi “Women in ICT” yang menghadirkan Arlika Yustiarini, Head of Corporate Communication Telin, sebagai panelis. Diskusi ini mengangkat pentingnya memperluas kesempatan dan keterwakilan perempuan di industri teknologi, termasuk dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan Telin dalam sesi ini turut mencerminkan dukungan terhadap ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang inklusif, dengan keberagaman perspektif sebagai pendorong kolaborasi dan inovasi industri.

Melalui pencapaian dan keterlibatan dalam forum internasional tersebut, Telin berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur, memperluas kemitraan strategis, serta menghadirkan inovasi layanan untuk menjawab kebutuhan pelanggan dan membuka peluang pertumbuhan baru. Upaya ini sekaligus mendukung penguatan kapabilitas internasional TelkomGroup serta peran Indonesia dalam perkembangan ekosistem digital global. (Putra)

Share:

Read More

Menperin Sarmuji: 38 IKM Genteng Bersertifikat SNI, 2,4 Juta Keping Mulai Dikirim

Menperin Sarmuji: 38 IKM Genteng Bersertifikat SNI, 2,4 Juta Keping Mulai Dikirim. (Dok. Kemenperin)

Majalengka, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meluncurkan pengiriman 2,4 juta keping genteng dari Sentra Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Genteng tersebut diberangkatkan dengan sekitar 600 truk untuk Program Gentengisasi dan didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Sebanyak 38 industri kecil genteng telah memperoleh sertifikat SNI, sementara 11 pelaku usaha Jatiwangi lainnya masih dalam pendampingan dan pemenuhan persyaratan sertifikasi.

"Melalui penguatan standardisasi, kami ingin memastikan genteng yang dihasilkan industri dalam negeri memiliki kualitas yang baik, awet, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Sarmuji.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai Program Gentengisasi sebagai langkah strategis untuk memperluas penggunaan produk dalam negeri, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menghubungkan industri bahan bangunan lokal dengan kebutuhan perumahan rakyat. Menurut Sarmuji, kebutuhan material bangunan yang meningkat menjadi peluang bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan kualitas produknya.

"Industri genteng memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat. Ketika permintaan meningkat, kegiatan produksi ikut bergerak, lapangan kerja dapat bertambah, dan perekonomian daerah semakin berkembang," ungkapnya.

176 Sentra, Jatiwangi dan Plered Jadi Prioritas

Kemenperin mencatat 176 sentra industri kecil genteng di 10 provinsi. Jawa Timur memiliki 54 sentra, Jawa Tengah 53, Lampung 23, Jawa Barat 15, dan DI Yogyakarta 14. Di Jawa Barat, Jatiwangi tercatat memiliki 157 industri kecil genteng dan Plered di Kabupaten Purwakarta memiliki 77. Kedua sentra itu menjadi prioritas pembinaan Kemenperin untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pemenuhan standar mutu.

Pembinaan Lewat Standardisasi

Pembinaan dilakukan melalui dua unit. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) memperkuat kapasitas usaha, memfasilitasi mesin dan peralatan produksi, dan mengembangkan sentra. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) memberikan pendampingan teknis, pengujian mutu, dan sertifikasi SNI. Sejak Juli 2024, Kemenperin telah memfasilitasi mesin dan peralatan produksi bagi kelompok perajin genteng di Jatiwangi.

Pada Maret hingga Juli 2026, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BB Keramik) menguji dan menyertifikasi produk mengacu pada SNI 9360:2025 tentang Genting Keramik – Persyaratan Mutu. Hasilnya, 38 industri kecil memperoleh sertifikat SNI: 34 di Jatiwangi dan empat di Plered. Selain itu, 36 industri kecil di Jatiwangi mendapat pendampingan teknis untuk memperbaiki proses dan kualitas produksi.

"Standardisasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk industri dalam negeri. Kami ingin memastikan bahwa peningkatan volume produksi genteng juga diikuti konsistensi kualitas, sehingga produk IKM dapat bersaing dan digunakan secara lebih luas," tegas Sarmuji.

Rencana Delapan Sentra dan Target Trenggalek

Kemenperin sedang menyiapkan rencana pengembangan delapan sentra industri kecil genteng: Majalengka, Pringsewu, Banyuasin, Kebumen, Sleman, Mojokerto, Tabanan, dan Lombok Tengah. Rencana itu mencakup fasilitasi mesin giling, mesin cetak hidrolik, revitalisasi tungku pembakaran, pendampingan teknis, serta penguatan manajemen usaha dan logistik.

Dukungan standardisasi juga diperluas ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pengujian mutu akan didukung Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, dan BB Keramik menyiapkan asesmen awal sertifikasi. Kemenperin menargetkan IKM genteng di Trenggalek memperoleh sertifikat SNI pada Desember 2026.

Program Gentengisasi juga disinergikan dengan Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dengan target penyaluran Rp710 miliar. Dukungan pembiayaan ini diharapkan memperkuat permintaan material bangunan lokal. Selain itu, Ditjen IKMA menyiapkan program penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan teknis produksi pada November 2026.

"Kami ingin industri genteng nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga terus berkembang menjadi industri yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing," pungkas Sarmuji. (Ilham)

Share:

Read More

Menhaj Apresiasi Transformasi Layanan Haji Arab Saudi, Tekankan Pentingnya Kolaborasi Antarnegara

Menhaj Apresiasi Transformasi Layanan Haji Arab Saudi, Tekankan Pentingnya Kolaborasi Antarnegara. (Dok. Kemenhaj)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai semakin modern, transparan, dan kolaboratif. Transformasi tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi negara-negara pengirim jemaah dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

Apresiasi tersebut disampaikan Menhaj dalam sambutannya pada Hajj Conference and Exhibition di Jeddah, 8 November 2026. Di hadapan Wakil Gubernur Wilayah Makkah, Pangeran Saud bin Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, serta para pimpinan Kantor Urusan Haji berbagai negara, Menhaj menegaskan bahwa meskipun berasal dari negara dan latar belakang yang berbeda, seluruh misi haji memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu Allah.

Menurut Menhaj, terdapat tiga aspek penting dari transformasi layanan haji Arab Saudi yang memberikan kesan kuat bagi Misi Haji Indonesia.

Pertama, transparansi dan kepastian lini masa persiapan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dinilai telah memberikan informasi secara terbuka serta menetapkan tahapan persiapan yang jelas dan disiplin. Hal ini membantu negara pengirim jemaah menyelesaikan persiapan lebih awal, mengidentifikasi potensi kendala, serta mengambil langkah penyelesaian dengan lebih cepat.

Kedua, efektivitas koordinasi lintas sektor. Kebijakan one-stop policy dalam pengelolaan haji yang dikoordinasikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai otoritas terkait, mulai dari penerbangan, imigrasi, media, hingga keamanan.

Ketiga, keterbukaan terhadap masukan dari negara-negara pengirim jemaah. Menhaj menilai kesediaan Pemerintah Arab Saudi untuk mendengarkan aspirasi dan usulan setiap misi haji merupakan bagian penting dari transformasi pelayanan.

Menhaj mengenang salah satu percakapan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang mengajukan pertanyaan sederhana namun bermakna: apa yang dapat dilakukan agar jemaah haji Indonesia memperoleh pelayanan terbaik?

“Pertanyaan tersebut mencerminkan semangat transformasi pelayanan haji. Setiap misi haji tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dilibatkan dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji,” ungkapnya.

Menhaj juga membagikan pengalaman Indonesia sebagai negara yang baru memiliki Kementerian Haji dan Umrah pada 2025. Penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M menjadi pengalaman pertama kementerian tersebut dalam mengelola pelayanan haji secara langsung.

Dalam proses tersebut, dukungan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dinilai sangat membantu Indonesia. Koordinasi mingguan dilakukan untuk memastikan kesiapan dan penyelesaian berbagai persoalan operasional. Komunikasi langsung dengan pejabat senior juga terbuka sehingga berbagai kendala dapat ditangani secara cepat.

“Alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan tahun pertama penyelenggaraan haji dengan baik, bahkan dengan sejumlah capaian yang lebih baik dibandingkan musim haji sebelumnya,” ujarnya.

Meski demikian, Menhaj turut menyampaikan perhatian terhadap dinamika perubahan biaya dan regulasi dalam penyelenggaraan haji. Menhaj berharap setiap perubahan yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan jemaah.

Menhaj memahami bahwa melayani jutaan umat Islam dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, sosial, dan kemampuan ekonomi yang beragam bukanlah pekerjaan mudah. Demikian pula mengakomodasi berbagai kebutuhan dan usulan dari setiap negara pengirim jemaah.

Karena itu, Menhaj menyampaikan penghargaan kepada kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, selaku Penjaga Dua Masjid Suci, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, serta seluruh jajaran Pemerintah Arab Saudi atas dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji dari seluruh dunia.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan haji tidak hanya tercermin dari kelancaran proses ibadah, tetapi juga dari pengalaman berharga yang dibawa pulang para jemaah ke negara masing-masing.

“Pelayanan haji menghadirkan senyuman, doa, dan air mata kebahagiaan. Pengalaman itu akan selalu dikenang jemaah dan dibagikan kepada keluarga serta masyarakat ketika mereka kembali ke tanah air,” tuturnya.

Menhaj berharap kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Arab Saudi dengan seluruh negara pengirim jemaah terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, serta semangat saling mendukung, penyelenggaraan haji diharapkan semakin berkualitas dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh tamu Allah. (Siti)

Share:

Read More

Kemenhaj Gelar Seleksi CAT MagangHub, Ini Jadwal, Link, dan Pembagian Sesinya

Kemenhaj Gelar Seleksi CAT MagangHub, Ini Jadwal, Link, dan Pembagian Sesinya. (Dok. Kemenhaj)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi mengumumkan pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) berbasis web bagi calon peserta Program MagangHub di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Sebelum pelaksanaan ujian utama, peserta terlebih dahulu akan melewati tahapan ujian coba (trial test) pada Senin, 9 November 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi berbasis digital ini dirancang untuk memastikan seluruh proses berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

"Kami mengimbau seluruh peserta untuk memanfaatkan jadwal uji coba (trial test) dengan sebaik-baiknya guna memahami mekanisme ujian serta memastikan kesiapan perangkat dan kelancaran teknis sebelum pelaksanaan tes yang sesungguhnya," ujar Teguh di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Teguh menegaskan bahwa hasil tes CAT ini akan menjadi acuan utama pengusulan calon peserta magang sebelum ditetapkan oleh instansi terkait.

"Hasil ujian CAT yang diikuti peserta akan dijadikan dasar pengusulan peserta magang di lingkungan Kemenhaj, yang selanjutnya akan diseleksi dan ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dengan semangat membangun Zona Integritas, kami berkomitmen penuh menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi dalam seluruh tahapan seleksi ini," tegasnya.

Pelaksanaan seleksi CAT diawali dengan trial test dan dilanjutkan dengan ujian utama yang diakses melalui laman resmi https://cat.haji.go.id, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Jadwal Trial Test (Uji Coba): Senin, 9 November 2026, pukul 08.00–12.00 WIB (Dapat diakses dari mana saja).
• Jadwal Tes Utama CAT: Selasa, 10 November 2026, dilaksanakan sesuai dengan pembagian sesi masing-masing satuan kerja. Khusus bagi peserta seleksi CAT Program MagangHub formasi pusat, lokasi ujian dipusatkan di Asrama Haji Kelas I Tangerang.

Teguh menambahkan, pelaksanaan CAT pada Selasa, 10 November 2026 nanti akan terbagi dalam 4 (empat) sesi berdasarkan zona waktu dan satuan kerja.

• Sesi 1 (Pukul 10.00 WIB): Diikuti oleh peserta dari satuan kerja di wilayah Zona Waktu Indonesia Timur (WIT), meliputi Kanwil, Asrama Haji, serta Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
• Sesi 2 (Pukul 11.30 WIB): Diikuti oleh peserta dari satuan kerja di wilayah Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan seluruh provinsi di Sulawesi.
• Sesi 3 (Pukul 13.30 WIB): Diikuti oleh peserta dari Sekretariat Jenderal, Asrama Haji, Kanwil, serta Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota wilayah WIB gelombang pertama (termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan sekitarnya).
• Sesi 4 (Pukul 15.00 WIB): Diikuti oleh peserta dari satuan kerja wilayah WIB gelombang kedua (meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta satuan kerja pendukung lainnya).

Guna menjaga kelancaran pelaksanaan tes, peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai untuk proses verifikasi identitas, mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta mengerjakan ujian secara mandiri dan jujur tanpa penggunaan alat bantu elektronik, joki, maupun tindakan kecurangan lainnya.

"Kami minta seluruh peserta disiplin dan menjaga integritas. Jika terbukti ada yang melanggar aturan atau nekat menyebarkan soal ujian, panitia tidak akan segan mengambil tindakan tegas berupa pembatalan hasil tes hingga mendiskualifikasi peserta dari Program MagangHub," pungkas Teguh. (Siti)

Share:

Read More

Hotspot Nasional Naik Jadi 165 Titik, Kalteng Kembali Jadi Fokus Penanganan

Hotspot Nasional Naik Jadi 165 Titik, Kalteng Kembali Jadi Fokus Penanganan. (Dok. Kemenhut)

Kalimantan Tengah, WaraWiri.net - Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional kembali meningkat. Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Sabtu, 7 November 2026 pukul 21.00 WIB, terdeteksi 165 hotspot, meningkat 110 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 55 hotspot.

Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, jumlah hotspot meningkat dari 14 menjadi 17 titik. Kalimantan Tengah mencatat 13 hotspot, Sumatera Selatan 2 titik, Jambi 1 titik, dan Kalimantan Selatan 1 titik. Sementara Kalimantan Barat dan Riau tercatat nihil hotspot high confidence.

Perubahan paling menonjol terjadi di Kalimantan Tengah, yang sehari sebelumnya nihil hotspot dan kini kembali mencatat 13 titik. Sementara Jambi turun dari 9 menjadi 1 titik dan Sumatera Selatan turun dari 5 menjadi 2 titik. Kementerian Kehutanan terus memperkuat patroli dan groundcheck untuk memastikan kondisi aktual pada setiap indikasi yang terdeteksi satelit.

Kementerian Kehutanan kembali menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal terbakar. Seluruh indikasi tetap harus diverifikasi langsung di lapangan.

Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan tanggal 7 November menunjukkan bahwa operasi di Kalimantan Tengah masih berlangsung. Di Desa Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, kebakaran pada lahan gambut dengan tipe kebakaran permukaan dan bawah belum sepenuhnya padam sehingga membutuhkan pemadaman lanjutan.

Di Tanjung Taruna, Pulang Pisau, sejumlah lokasi telah dalam kondisi basah tetapi masih membutuhkan pembasahan lanjutan. Pada titik lainnya masih ditemukan banyak kepulan asap sehingga Manggala Agni Kemenhut dan tim BKO tetap melanjutkan penanganan. Pemadaman juga dilakukan di Desa Sikan, Kabupaten Barito Utara, pada lahan semi gambut dengan tipe kebakaran permukaan dan bawah. Hingga laporan terakhir, api masih belum padam.

Di sisi lain, terdapat perkembangan positif di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur. Pemadaman gabungan Manggala Agni Kemenhut bersama BPBD di Desa Pematang Panjang, Seruyan, berhasil memadamkan api. Kondisi serupa tercatat di Pasir Putih, Kotawaringin Timur, setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan bersama.

Di Sumatera Selatan, api di Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir telah dinyatakan padam. Namun di Sungai Bungin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kebakaran bawah pada lahan gambut masih memerlukan pemadaman lanjutan.

Kondisi tersebut kembali menunjukkan bahwa naik-turunnya hotspot perlu dibaca bersama hasil verifikasi lapangan. Pada lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun nyala api sudah tidak terlihat. Karena itu, Manggala Agni Kemenhut bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, relawan, serta seluruh unsur terkait terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman, pembasahan, penyisiran bara, mopping up, dan pendinginan sesuai kondisi aktual.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kenaikan hotspot nasional menjadi 165 titik dan kembali munculnya hotspot di Kalimantan Tengah menjadi dasar untuk mempertahankan kewaspadaan tinggi. Fokus penanganan bukan hanya menurunkan angka hotspot, tetapi memastikan api dan bara benar-benar padam, kebakaran tidak kembali muncul, masyarakat terlindungi, serta kawasan hutan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor telepon 021-5704618 atau WhatsApp +62 8131-00-35000, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Pantau informasi terbaru penanganan Karhutla di https://www.kehutanan.go.id/pers, dan cek langsung data hotspot terbaru secara transparan di SiPongi di https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/peta. (Ros)

Share:

Read More

Menko PMK: Gentengisasi Hidupkan Kearifan Lokal dan Gerakkan Ekonomi Masyarakat

Menko PMK: Gentengisasi Hidupkan Kearifan Lokal dan Gerakkan Ekonomi Masyarakat. (Dok. Kemenko PMK)

Majalengka, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyatakan program gentengisasi menjadi salah satu upaya mewujudkan Gerakan Indonesia ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain mengembalikan keindahan lingkungan, program ini juga membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat dan pelestarian kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat memberikan sambutan penutup dalam kegiatan Peluncuran 2,4 Juta Genteng Jatiwangi dan KUR Perumahan, yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Majalengka, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).

Sugiono menjelaskan, Gerakan Indonesia ASRI bertujuan menjaga keindahan dan ketertiban lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, perkembangan pembangunan perlu diimbangi dengan penataan lingkungan agar keindahan dan keasrian ruang publik tetap terjaga.

Dalam konteks tersebut, gentengisasi menjadi bagian dari upaya mengembalikan keasrian lingkungan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat. Sugiono menilai penggunaan genteng memiliki akar tradisi yang panjang di Indonesia, sebagaimana berbagai material bangunan lain yang berkembang sesuai karakteristik dan kearifan lokal setiap daerah.

Ia mencontohkan masyarakat di wilayah utara Jawa Barat yang memiliki tradisi penggunaan genteng dan bata, sementara wilayah selatan Jawa Barat dikenal dengan penggunaan awi (bambu) dan ijuk.

"Ini adalah bukti bahwa sebenarnya keluhuran kekayaan budaya Indonesia dalam rangka menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, menjaga keindahan, menjaga kelestarian alam Indonesia ini sudah ada dari dulu," ujar Sugiono.

Karena itu, pengembangan gentengisasi perlu tetap memperhatikan keberagaman budaya dan potensi daerah. Berbagai material atap berbasis kearifan lokal di penjuru Nusantara juga dapat dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri dan selaras dengan alam.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, Sugiono mendorong keterlibatan lembaga pendidikan, terutama SMK dan perguruan tinggi yang memiliki bidang keilmuan terkait pembangunan dan teknik (engineering). Kolaborasi ini dapat membuka peluang eksplorasi dan inovasi produk genteng maupun material atap lainnya sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

"Dalam rangka mengembangkan ini, sekolah-sekolah khususnya SMK, kemudian universitas yang memiliki program studi yang ada kaitannya dengan pembangunan, engineering, juga bisa mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lain di tempat-tempat tersebut dalam rangka mencapai apa yang kita inginkan, mencapai apa yang bisa membuat Indonesia ini lebih indah," ujar Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono menilai program gentengisasi juga memberikan dampak ekonomi melalui meningkatnya aktivitas industri UMKM, khususnya di daerah sentra produksi genteng seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kebumen, Jawa Tengah. Pertumbuhan produksi dan distribusi genteng tidak hanya membuka peluang usaha bagi para produsen, tetapi juga menggerakkan sektor pendukung, termasuk pengemudi truk dan kernet pengangkut genteng.

"Tumbuhnya lapisan pengusaha-pengusaha baru, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, tumbuhnya lapangan pekerjaan baru dalam rangka mencapai apa yang kita sebut sebagai transformasi bangsa," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait beserta seluruh jajaran dan pihak yang telah bekerja mengembangkan program tersebut di berbagai daerah. Ia berharap upaya bersama ini dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung transformasi bangsa.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Didi Supriadi.

Turut hadir pula perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri, para mitra perbankan dan pengembang perumahan, asosiasi perumahan, pelaku UMKM produsen genteng, serta para pengemudi dan kernet angkutan genteng yang turut menjadi bagian dari ekosistem program gentengisasi. (Muh)

Share:

Read More