Bupati Bogor Rudy Susmanto Tandatangani PKS Pengelolaan Sampah Bersama Pemkot Bogor, Percepat Pengolahan Sampah Menjadi Energi

Bupati Bogor Rudy Susmanto Tandatangani PKS Pengelolaan Sampah Bersama Pemkot Bogor, Percepat Pengolahan Sampah Menjadi Energi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor terkait pengelolaan sampah di PSEL Galuga, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Rudy Susmanto mengatakan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Hal-hal besar akan lebih mudah diwujudkan ketika dikerjakan bersama. Hari ini kami bersama Pemerintah Kota Bogor dan jajaran terkait menandatangani PKS pengelolaan sampah PSEL Galuga,” ujar Rudy.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi langkah lanjutan dalam menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, salah satunya dengan mengolah sampah menjadi energi listrik.

Rudy menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong berbagai langkah konkret dalam menangani persoalan persampahan, termasuk melalui penguatan kerja sama antardaerah dan pemanfaatan teknologi.

“Kolaborasi ini merupakan ikhtiar bersama untuk menjadikan persoalan sampah sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari sampah jadi energi, dari kolaborasi lahir solusi,” tegasnya.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat berjalan secara optimal dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. (Junaedi)
Share:

Kapolri Dukung Dialog Penyusunan RUU Ketenagakerjaan, Siap Jadi Jembatan Aspirasi Buruh

Kapolri Dukung Dialog Penyusunan RUU Ketenagakerjaan, Siap Jadi Jembatan Aspirasi Buruh. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri dialog bersama jajaran Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (07/08).

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serikat pekerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Kapolri menerima pemaparan mengenai sejumlah substansi yang dinilai menjadi perhatian utama kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif agar proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan dengan baik melalui mekanisme dialog dan musyawarah.

Kapolri menyampaikan bahwa aspirasi para pekerja merupakan bagian penting yang perlu dipahami dalam proses penyusunan regulasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR, sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, serta peran pengawas agar keseimbangan tersebut tetap terjaga,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dikawal melalui jalur diplomasi dan dialog agar seluruh aspirasi dapat tersampaikan secara efektif. Namun demikian, ia memahami apabila para pekerja juga melakukan pengawalan terhadap proses legislasi sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki.

Kapolri mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.

“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan, dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” kata Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, hubungan industrial di Indonesia dapat semakin harmonis dan mendukung peningkatan daya saing nasional di tingkat global.

“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri. (Candra)
Share:

Yonarmed 12 Kostrad Tanamkan Semangat Bela Negara kepada Generasi Muda Perbatasan

Yonarmed 12 Kostrad Tanamkan Semangat Bela Negara kepada Generasi Muda Perbatasan. (Dok. Puspen TNI)

NTT, WaraWiri.net - Dalam rangka memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat nasionalisme, serta kedisiplinan generasi muda di wilayah perbatasan, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Talkshow Keindonesiaan yang diselenggarakan oleh LPP RRI Atambua di Aula SMP IL Kapten Fatubaa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini mengangkat tema "Muda, Cerdas, dan Beretika: Menjunjung Bela Negara Melalui Literasi dan Kepatuhan Lalu Lintas" dan disiarkan secara langsung melalui radio serta media digital, Kamis (06/08/2026).

Pada kesempatan tersebut, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko, S.H., M.Han., hadir sebagai narasumber dengan materi "Bela Negara dalam Konteks Generasi Muda dan Anak Sekolah".

Dalam pemaparannya, beliau mengajak para pelajar untuk menanamkan rasa cinta tanah air melalui sikap disiplin, semangat belajar, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mematuhi peraturan, termasuk tertib berlalu lintas sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara.

Dansatgas menyampaikan bahwa bela negara bukan hanya diwujudkan melalui pengabdian sebagai prajurit, tetapi juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 

"Generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Bela negara dapat diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, berkarakter baik, bijak dalam memanfaatkan teknologi, serta menaati aturan yang berlaku. Dengan demikian, akan lahir generasi yang cerdas, berintegritas, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat," ujar Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko, S.H., M.Han.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin erat antara TNI, dunia pendidikan, dan media dalam membangun karakter generasi muda di wilayah perbatasan. Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program pembinaan teritorial yang bertujuan menumbuhkan wawasan kebangsaan, semangat bela negara, serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di kalan. (Deni)
Share:

Panglima TNI Sambut Kepulangan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-V MONUSCO

Panglima TNI Sambut Kepulangan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-V MONUSCO. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Komandan PMPP TNI Mayor Jenderal TNI Iwan Bambang Setiawan S.I.P., memimpin Upacara Penyambutan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-V MONUSCO TA 2025/2026. Sebanyak 175 prajurit yang telah menyelesaikan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo disambut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, dan profesionalisme mereka. 

Kepulangan Satgas tersebut menjadi momentum untuk mempertegas peran aktif TNI dalam mendukung perdamaian dunia. Upacara berlangsung di Lapangan Apel B-3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (6/8/2026).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Komandan PMPP, menyampaikan bahwa Satgas Kizi TNI berhasil melaksanakan seluruh mandat PBB dengan capaian kinerja yang terus meningkat. Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen TNI dalam menghadirkan prajurit yang profesional sekaligus memperkuat diplomasi militer Indonesia melalui kontribusi nyata pada misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Panglima TNI juga menginstruksikan seluruh personel untuk segera melaksanakan konsolidasi, mengikuti ketentuan karantina kesehatan, serta mengimplementasikan pengalaman penugasan guna mendukung pelaksanaan tugas di satuan.

Upacara penyambutan tersebut turut dihadiri Wairjen TNI, para pejabat Mabes TNI, pejabat PMPP TNI, serta pejabat terkait sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-V MONUSCO dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Deni)
Share:

BGN Buka PO BOX Pengaduan untuk Perkuat Transparansi dan Pengawasan Program MBG

BGN Buka PO BOX Pengaduan untuk Perkuat Transparansi dan Pengawasan Program MBG. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) membuka tiga jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda.

Kepala Badan Gizi Nasional, Mas Dar, menjelaskan bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.

"Kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dan pengaduan dari berbagai pihak. Mungkin ada yang ingin menyampaikan laporan tetapi tidak ingin identitasnya diketahui. Karena itu, kami membuka jalur pengaduan melalui PO Box agar setiap informasi dapat kami terima, kami verifikasi, dan kami tindak lanjuti," ujar Mas Dar pada konferensi pers, Jumat (7/8).

Mas Dar menjelaskan, PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal Badan Gizi Nasional, termasuk pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas, akuntan, hingga seluruh personel yang bertugas di dapur MBG.

Sementara itu, PO Box 1708 disediakan khusus bagi mitra dan yayasan penyelenggara untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk apabila terjadi perselisihan dengan kepala dapur maupun permasalahan operasional lainnya.

Adapun PO Box 45000 dibuka sebagai kanal pengaduan masyarakat umum untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan Program MBG.

Mas Dar menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BGN. Setiap aduan akan diverifikasi dan diinvestigasi sebelum ditentukan langkah penyelesaian yang sesuai, termasuk mediasi apabila ditemukan konflik antar-pihak dalam penyelenggaraan program.

"PO Box ini saya kelola langsung sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Setiap laporan akan kami investigasi. Jika ada pertentangan antara para pihak, kami akan memediasi agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik sehingga pelaksanaan Program MBG tetap berjalan optimal," kata Mas Dar.

Menurut Mas Dar, pembukaan tiga jalur pengaduan tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan yang mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas. Informasi yang disampaikan melalui kanal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG sekaligus memastikan setiap pelanggaran maupun kendala operasional dapat ditangani secara cepat dan tepat. (Budi)
Share:

BGN Tegaskan SLHS Menjadi Syarat Mutlak Operasional SPPG

BGN Tegaskan SLHS Menjadi Syarat Mutlak Operasional SPPG. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono atau Mas Dar menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan syarat mutlak bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk beroperasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan, SLHS tidak boleh dipandang sebagai formalitas maupun sekadar persyaratan administratif. Sertifikasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dapur yang melaksanakan MBG benar-benar memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum memberikan makanan kepada penerima manfaat.

“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak,” tegas Mas Dar dalam konferensi pers di Jakarta, (7/8).

Bagi SPPG yang telah beroperasional namun belum memiliki SLHS, BGN memberikan batas waktu terakhir hingga tanggal 10 pada bulan ini untuk segera melengkapi proses sertifikasinya.

“Kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat laik higienis dan sanitasi ini, diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Mas Dar.

Ia menambahkan, penilaian terhadap kelayakan higiene dan sanitasi akan menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan operasional sebuah SPPG. Apabila sebuah dapur dinyatakan tidak layak secara higiene dan sanitasi, maka operasionalnya tidak dapat dilanjutkan.

“Kalau layak, satu. Kalau tidak layak, ya memang nol. Jadi kalau mau sebagus apa pun, ternyata secara higienis dan sanitasinya kemudian tidak layak, maka harus disuspend permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen,” jelasnya.

Langkah tegas tersebut dilakukan karena standar higiene dan sanitasi berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan serta keselamatan penerima manfaat Program MBG.

Hingga saat ini, BGN telah menerima laporan mengenai sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi. BGN akan melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi masing-masing dapur sebelum menentukan SPPG yang harus dihentikan secara permanen.

Di sisi lain, BGN memahami bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kecepatan pelayanan dan respons antarwilayah yang dapat memengaruhi proses penerbitan sertifikat.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BGN telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah agar memberikan asistensi dan membantu proses administrasi apabila diperlukan oleh pengelola SPPG dalam memenuhi persyaratan pengurusan SLHS.

“Jadi saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” jelasnya.

Mas Dar juga meminta mitra maupun pengelola SPPG yang mengalami kendala dalam proses pengurusan SLHS untuk menyampaikan pengaduan kepada BGN. Pengaduan tersebut diperlukan agar BGN dapat mengetahui titik persoalan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama apabila proses pengurusan menghadapi hambatan di tingkat daerah.

“Silahkan mengadu kepada kami berkirim surat kepada kam,i atau minta dinasnya bersurat misalnya. Sehingga tanggal 10 ini kami cek salah satu permasalahannya ada dimana,” kata Mas Dar. (Budi)
Share:

Rutin Gunakan Kartu Langganan Whoosh dapat Menghemat hingga Rp1,5 Juta

Rutin Gunakan Kartu Langganan Whoosh dapat Menghemat hingga Rp1,5 Juta. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Bagi masyarakat yang rutin menggunakan Whoosh untuk perjalanan Jakarta–Bandung maupun sebaliknya, Kartu Langganan Whoosh atau Frequent Whoosher Card (FWC) dapat menjadi pilihan untuk membuat perjalanan lebih hemat. Penumpang dapat menghemat hingga Rp1,5 juta dengan menggunakan FWC JaBan Gold dibandingkan dengan pembelian tiket reguler.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, FWC dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi pelanggan yang memiliki kebutuhan perjalanan rutin menggunakan Whoosh, baik untuk bekerja, berbisnis, pendidikan, maupun berbagai kebutuhan lainnya.

“Bagi penumpang yang rutin menggunakan Whoosh, FWC dapat menjadi pilihan agar perjalanan menjadi lebih hemat dan praktis. Penumpang juga dapat memilih jenis kartu sesuai dengan frekuensi dan kebutuhan perjalanannya,” ujar Eva.

Untuk perjalanan Jakarta–Bandung maupun sebaliknya, FWC JaBan Gold ditawarkan seharga Rp2 juta untuk 10 perjalanan kelas Premium Economy dengan masa berlaku 60 hari atau setara Rp200 ribu per perjalanan. Jika dibandingkan dengan pembelian 10 tiket reguler senilai total Rp2,5 juta hingga Rp3,5 juta, pelanggan dapat menghemat mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta, bergantung pada tarif tiket reguler yang berlaku.

Sementara bagi pelanggan dengan frekuensi perjalanan yang lebih sedikit, tersedia FWC JaBan Silver seharga Rp1,35 juta untuk 6 perjalanan dengan masa berlaku 30 hari atau setara Rp225 ribu per perjalanan. Dibandingkan dengan pembelian tiket reguler untuk enam perjalanan senilai Rp1,5 juta hingga Rp2,1 juta, pelanggan dapat menghemat mulai dari Rp150 ribu hingga Rp750 ribu.

Minat masyarakat terhadap Kartu Langganan Whoosh terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 47.577 kartu telah terjual sejak program ini diperkenalkan pada Juni 2024. Dari jumlah tersebut, Jaban Gold menjadi jenis yang paling banyak dipilih dengan total 37.501 kartu.

Pada Juli 2026, penjualan FWC mencapai 3.366 kartu, menjadi penjualan bulanan tertinggi sejak program tersebut diperkenalkan. Jumlah tersebut meningkat sekitar 13% dibanding Juni 2026 yang sebanyak 2.984 kartu dan tumbuh sekitar 45% dibanding Juli 2025 yang mencatat 2.324 kartu. Data Penjualan FWC Juni 2024 – Juli 2026.pdf

Untuk semakin memudahkan pelanggan, layanan redeem FWC kini juga tersedia di Stasiun Bandung dan Cimahi. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan khususnya bagi penumpang yang menggunakan KA Feeder, sehingga proses redeem FWC tidak harus dilakukan di Stasiun Padalarang.

“Pertumbuhan penjualan FWC menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menjadikan Whoosh sebagai bagian dari mobilitas rutinnya. Kami mengajak masyarakat untuk memilih kartu langganan yang paling sesuai dengan kebutuhan perjalanan. KCIC juga akan terus memperluas kemudahan layanan agar perjalanan menggunakan Whoosh semakin praktis, nyaman, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan,” tutup Eva. (Fathi)
Share:

Wamenpar: Festival Lembah Baliem Perkuat Ekonomi Masyarakat Papua Pegunungan

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh saat menghadiri Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) ke-34 di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. (Dok. Kemenpar)

Papua, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mendorong Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2026 menjadi salah satu pengungkit pariwisata sekaligus ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan. Menurutnya, festival budaya dapat membuka peluang bagi berbagai sektor usaha, mulai dari pelaku seni dan UMKM hingga akomodasi, transportasi, serta kuliner.

"Seni dan pariwisata memiliki kekuatan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Dampaknya bisa dirasakan tidak hanya oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi juga pelaku seni budaya, UMKM, penyedia akomodasi dan transportasi, hingga usaha makanan dan minuman," kata Wamenpar Ni Luh saat membuka Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) ke-34 di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (7/8).

Festival Budaya Lembah Baliem 2026 yang berlangsung pada 7–8 Agustus 2026 kembali masuk dalam jajaran Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, menegaskan posisinya sebagai salah satu festival budaya unggulan Indonesia yang mampu memperkuat daya saing pariwisata nasional.

Wamenpar mengatakan Lembah Baliem memiliki kekayaan alam dan budaya yang saling melengkapi. Tradisi yang tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat menjadi modal penting untuk menghadirkan pengalaman wisata yang autentik sekaligus memperkuat identitas budaya Papua Pegunungan.

Menurutnya, Festival Budaya Lembah Baliem menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya tersebut kepada dunia. Salah satu atraksi budaya yang dikenal dalam festival ini adalah simulasi perang tradisional yang kini dikemas sebagai representasi budaya dan pesan perdamaian, persaudaraan, serta persatuan.

"Keberanian sejati bukan diukur dari kemampuan mengalahkan sesama, tetapi dari kebijaksanaan menjaga kedamaian dan ketenangan tanpa kehilangan jati diri," kata Wamenpar.

Pada kesempatan itu, Wamenpar juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Papua Pegunungan melalui kolaborasi lintas sektor.

Menanggapi aspirasi masyarakat terkait penguatan sanggar seni budaya di Jayawijaya, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Koperasi akan mendorong kolaborasi untuk memperkuat ekosistem seni budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para pelaku seni.

"Kami menerima amanat dari masyarakat mengenai perhatian terhadap sanggar-sanggar seni budaya di Jayawijaya. Bersama Kementerian Koperasi, kami berkomitmen berkolaborasi agar sanggar-sanggar tersebut terus berkembang, mampu mempertahankan tradisi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," kata Wamenpar.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Baliem agar semakin banyak generasi muda yang terdorong melestarikan adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Wamenpar, pelestarian budaya yang berjalan beriringan dengan pengembangan pariwisata akan memperkuat daya tarik Papua Pegunungan sebagai destinasi unggulan sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

"Mudah-mudahan festival ini terus berkembang, semakin berkualitas, dan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Papua Pegunungan," ujarnya.

Turut hadir dalam pembukaan FBLB 2026 Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ia menyampaikan kesiapan Kementerian Koperasi untuk memperkuat pemberdayaan pelaku seni melalui pengembangan ekonomi berbasis koperasi.

Menurut Ferry, pendampingan terhadap sanggar-sanggar seni budaya diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan FBLB pada tahun mendatang sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara hingga dua kali lipat.

"Selain itu, produk-produk unggulan seperti Kopi Wamena dan berbagai komoditas potensial lainnya juga akan kami kembangkan melalui penguatan skala ekonomi koperasi sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat," ujar Ferry.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Athenius Murip mengatakan Festival Budaya Lembah Baliem merupakan momentum penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya masyarakat Papua Pegunungan sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada dunia.

Ia menjelaskan lokasi penyelenggaraan festival terus bergilir agar manfaat ekonomi dan promosi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah.

"Tahun ini festival diselenggarakan di Distrik Walesi setelah sebelumnya di Distrik Usilimo. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jayawijaya bukan hanya kaya akan budaya, tetapi juga memiliki potensi pariwisata yang luar biasa," kata Athenius.

Turut mendampingi Wamenpar Ni Luh dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Raden Wisnu Sindhutrisno. Hadir pula Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere. (Bambang)
Share:

Kemenhut Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Pelaksanaan REDD+ dan Pembiayaan Karbon

Kemenhut Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Pelaksanaan REDD+ dan Pembiayaan Karbon. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pelaksanaan program REDD+ dan pembiayaan berbasis hasil di sektor kehutanan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, keterbukaan informasi, serta penerapan prinsip perlindungan sosial dan lingkungan (safeguards).

Salah satu program yang telah berjalan adalah Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF) di Kalimantan Timur. Program ini merupakan skema pembayaran berbasis kinerja atas pengurangan emisi yang telah dicapai di tingkat yurisdiksi. Indonesia telah menerima pembayaran sebesar USD110 juta untuk 22 juta ton CO2e pengurangan emisi yang menjadi bagian dari perjanjian program.

Manfaat dari program tersebut disalurkan kepada berbagai penerima manfaat sesuai Benefit Sharing Plan (BSP), antara lain pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta masyarakat adat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan evaluasi agar mekanisme pembagian manfaat semakin inklusif, transparan, serta dapat diakses oleh masyarakat di tingkat tapak. Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan PADIATAPA atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Bagi pemerintah, FPIC bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan proses untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai, mempunyai ruang untuk menyampaikan pandangan dan keberatan secara bebas, serta dapat menentukan keterlibatannya dalam program.

Pengalaman dalam pelaksanaan program menjadi bagian dari proses perbaikan. Pemerintah bersama para pihak telah melakukan konsultasi publik dalam penyempurnaan BSP. Sejumlah penguatan dilakukan, antara lain memperluas akses masyarakat adat sebagai penerima manfaat, memperkuat pendampingan dan proses safeguards di tingkat tapak, menyederhanakan akses terhadap manfaat program, serta memperjelas mekanisme apabila masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keputusan masyarakat untuk menerima maupun tidak mengikuti program harus dihormati. Keberatan, masukan, maupun pengaduan dari masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengawasan pelaksanaan program. Untuk itu tersedia mekanisme penyampaian dan penyelesaian keluhan yang dapat ditindaklanjuti sesuai tingkat dan kewenangan masing-masing.

Dalam FCPF-CF, pelaksanaan program melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Kehutanan menjalankan peran terutama pada aspek teknis kehutanan dan REDD+, termasuk tata kelola hutan, pengurangan emisi sektor kehutanan, serta safeguards yang berkaitan dengan kewenangan sektor kehutanan. Sementara aspek transaksi karbon, pengelolaan pembayaran berbasis kinerja, dan penyaluran dana dilaksanakan sesuai kewenangan kementerian/lembaga terkait.

Kementerian Kehutanan berkomitmen memastikan pengembangan REDD+ dan berbagai skema pembiayaan karbon tidak semata-mata berorientasi pada capaian penurunan emisi. Keberhasilan program juga harus tercermin dari tata kelola yang transparan, partisipasi masyarakat yang bermakna, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini menjaga hutan. (Ilham)
Share:

Kemenhut Perkuat Penegakan Hukum Multidoor, Bongkar Jaringan Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Kemenhut Perkuat Penegakan Hukum Multidoor, Bongkar Jaringan Perdagangan Satwa Liar Ilegal. (Dok. Kemenhut)

Bogor, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal melalui pendekatan yang lebih terpadu, terukur, dan menyasar jaringan kejahatan hingga sumber keuntungan ekonominya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat tata kelola kehutanan yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan, tetapi juga memastikan hutan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati Indonesia terlindungi melalui penegakan hukum yang efektif.

Penguatan tersebut dibahas dalam Multistakeholder Meeting Penegakan Hukum Terpadu Kehutanan dan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Program LEVERAGE di Bogor, 7–8 Agustus 2026.

Forum mempertemukan berbagai unsur sistem peradilan pidana dan pemangku kepentingan terkait, mulai dari PPNS lintas kementerian/lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, Bea dan Cukai, OJK, KKP, Karantina, hingga akademisi. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan perspektif dan memperkuat penerapan pendekatan multidoor dalam penanganan kejahatan kehutanan dan perdagangan TSL ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pendekatan multidoor menjadi salah satu instrumen penting untuk menerjemahkan arah tersebut.

“Pendekatan multidoor menjadi semakin penting. Berbagai instrumen hukum yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan,” ujar Dwi.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memperluas ruang penegakan hukum sekaligus meningkatkan daya ungkit negara dalam membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar.

Indonesia sebagai negara megabiodiversity menghadapi ancaman serius dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang terorganisasi dan lintas wilayah. Kejahatan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang kompleks.

Karena itu, paradigma penegakan hukum perlu bergeser dari pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku lapangan menuju pendekatan yang mampu memutus rantai kejahatan dan menghilangkan insentif ekonominya.

“Penegakan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, melainkan dari kemampuan negara membangun pembuktian presisi berbasis ilmiah dan menghilangkan motivasi ekonomi kejahatan tersebut,” tegas Dwi.

Pendekatan ini juga akan diperkuat melalui pemulihan aset (asset recovery), pemutusan keuntungan hasil kejahatan, serta pemanfaatan sains forensik dalam proses penyidikan dan pembuktian.

Untuk mewujudkan penguatan penegakan hukum terpadu tersebut, forum multistakeholder merumuskan empat langkah strategis.

Pertama, penguatan kelembagaan, antara lain melalui dorongan pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Terpadu untuk menangani kasus TSL ilegal berisiko tinggi dan berskala besar.

Kedua, penyusunan SOP terintegrasi untuk memperjelas mekanisme koordinasi penegakan hukum antarlembaga.

Ketiga, penguatan substansi regulasi melalui harmonisasi berbagai aturan penunjang penegakan hukum.

Keempat, pengembangan kapasitas SDM, khususnya PPNS, dalam penerapan pendekatan multidoor, asset recovery, dan skema pemulihan kerugian ekosistem.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan keberhasilan penegakan hukum terpadu membutuhkan konsistensi koordinasi, komunikasi, serta perubahan budaya kerja antarinstansi.

“Penegakan hukum terpadu tidak hanya sebatas penanganan perkara, tetapi juga mencakup transformasi cara dan budaya kerja antar institusi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas SDM, wadah komunikasi PPNS, serta pembentukan tim khusus untuk penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penelusuran aset menjadi bagian penting dalam optimalisasi penyelidikan, penyidikan, dan pemulihan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Program LEVERAGE akan menerbitkan Kajian Tantangan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Ilegal sebagai acuan bersama.

Kajian tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman lintas lembaga mengenai tantangan penyidikan sekaligus menjadi dasar untuk mengembangkan strategi penanganan yang lebih efektif.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen membangun penegakan hukum kehutanan yang semakin kuat, terpadu, dan mampu memberikan efek jera.

Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk menindak pelaku, tetapi juga membongkar jaringan, memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan, memulihkan kerugian lingkungan, serta memastikan kekayaan alam Indonesia tetap terlindungi untuk generasi mendatang. (Ilham)
Share:

Pemda Bungo Dukung Akselerasi Program Prioritas Kemendikdasmen untuk Mutu Pendidikan

Pemda Bungo Dukung Akselerasi Program Prioritas Kemendikdasmen untuk Mutu Pendidikan. (Dok. Kemendikdasmen)

Jambi, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memandang dialog terbuka bersama pemangku kepentingan sebagai instrumen vital dalam menguji akurasi kebijakan di lapangan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa masukan langsung dari masyarakat membantu pemerintah mengevaluasi serta menyempurnakan berbagai program strategis agar lebih berdampak nyata bagi seluruh murid dan tenaga pendidik.

Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, menyambut hangat komitmen tersebut dan menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap agenda prioritas kementerian. Ia mencatat bahwa Kabupaten Bungo telah merasakan manfaat signifikan melalui program revitalisasi sarana dan prasarana yang masif, yang secara langsung meningkatkan kelayakan tempat belajar bagi para murid di daerah tersebut.

“Jujur, Bungo sangat terbantu oleh Kemendikdasmen. Tahun lalu lebih dari 100 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi. Kami berharap dukungan dan bimbingan pusat terus mengalir agar mutu pendidikan di Kabupaten Bungo semakin maju dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Tri Wahyu saat menerima kunjungan kerja kementerian di Rumah Dinas Bupati Bungo, Kamis (6/8).

Dalam upaya memperkuat fondasi pengajaran, Kemendikdasmen memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema tunjangan khusus yang tepat sasaran. Wamendikdasmen menekankan pentingnya regenerasi guru melalui kewajiban sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan kependidikan, dengan fokus pada kuota PPG Prajabatan sebanyak 34.000 tahun ini. 

Transformasi ini juga mencakup persiapan kurikulum Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD mulai tahun depan, di mana pemerintah memberikan relaksasi beban tatap muka menjadi 18 jam guna mempermudah pemenuhan syarat sertifikasi bagi para guru.

Terkait tantangan infrastruktur dasar, pemenuhan fasilitas sanitasi menjadi salah satu sorotan utama dalam diskusi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Annalukita, mengungkapkan bahwa meski verifikasi telah dilakukan pada sejumlah titik, realisasi bantuan sangat dinantikan untuk menjamin kesehatan murid selama proses belajar mengajar.

“Dari 720 satuan pendidikan, lebih dari 80 persen penyediaan air bersihnya masih sangat tidak layak. Kami sudah mengajukan ini dan sudah diverifikasi sekitar 50 sekolah, namun kami masih menunggu kejelasan realisasinya,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Fajar Riza Ul Haq memastikan bahwa Kemendikdasmen telah menyediakan menu bantuan tambahan khusus untuk air bersih, sanitasi, dan pagar sekolah. Ia menjelaskan bahwa alokasi ini didukung oleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Presiden sebesar Rp40 triliun guna mempercepat penuntasan masalah sekolah rusak berat di seluruh Indonesia dengan target penyelesaian pada tahun 2028.

Persoalan inklusivitas bagi masyarakat penghafal Al-Qur'an (hafiz) yang tidak memiliki ijazah formal turut menjadi perhatian serius dalam dialog tersebut. Selama ini, para hafiz sering terkendala mengakses pendidikan lebih tinggi karena ketiadaan dokumen kelulusan resmi, sementara sistem sekolah formal yang mewajibkan tatap muka setiap hari dirasa memberatkan bagi mereka yang sudah memiliki peran aktif di tengah masyarakat.

Kondisi ini berkaitan dengan tantangan pemenuhan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bungo, di mana capaian statistik rata-rata lama sekolah tercatat belum mencapai target penuh, masih berada di kisaran 8,3 hingga 8,6 tahun, yang berarti rata-rata penduduk baru menamatkan pendidikan setingkat kelas 2 SMP.

Wamen Fajar menanggapi bahwa meski pembinaan keagamaan spesifik merupakan ranah Kementerian Agama (Kemenag), Kemendikdasmen menyediakan solusi melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui skema ini, kompetensi hafiz dapat dikonversi menjadi masa belajar sehingga mereka bisa menempuh pendidikan melalui jalur Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau Paket A, B, dan C tanpa harus mengulang dari jenjang paling bawah.

Dialog juga mengangkat isu di luar kewenangan langsung Kemendikdasmen, seperti ketidaksesuaian penempatan guru PPPK dan kekurangan pengawas yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengeluhkan adanya guru SMP yang ditempatkan di SD, yang berisiko pada efektivitas pengajaran didaktik. Fajar menjelaskan bahwa Kemendikdasmen tengah memperjuangkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar kewenangan pengelolaan guru dapat dikelola utuh dari hulu ke hilir oleh kementeriannya guna mengeliminasi ketidaksesuaian administratif tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Fajar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif mengakses informasi melalui kanal resmi kementerian guna menjaga transparansi publik. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan tantangan pendidikan secara struktural, sejalan dengan mandat Presiden Prabowo untuk mendengarkan langsung denyut nadi masyarakat di daerah.

Pemerintah Kabupaten Bungo pun berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda pusat, memastikan setiap investasi pendidikan di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun memberikan hasil yang optimal bagi generasi mendatang. (Muh)
Share:

Jelang MPLS Perdana SNT, Mendikdasmen Kuatkan Kepala Sekolah dan TPP

Jelang MPLS Perdana SNT, Mendikdasmen Kuatkan Kepala Sekolah dan TPP. (Dok. Kemendikdasmen)

Tangerang, WaraWiri.net - Menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) perdana Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) pada 10 Agustus 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, memberikan penguatan kepada para kepala sekolah dan Tenaga Pendamping Pembelajaran (TPP) SNT yang akan segera memulai tugas di sekolah masing-masing.

Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kepala sekolah dan TPP agar mampu membangun lingkungan dan budaya belajar SNT sejak hari pertama. Selain memastikan kesiapan penyelenggaraan pembelajaran, kepala sekolah dan TPP diharapkan menjadi motor dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, membangun suasana sekolah yang aman dan menyenangkan, serta mendampingi setiap murid mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Pembekalan kepala sekolah dan TPP SNT di Kabupaten Tangerang, Jumat (7/8), Mendikdasmen menegaskan bahwa para kepala sekolah dan TPP menjadi bagian penting dari langkah awal penyelenggaraan SNT.

“Saudara-saudara adalah bagian dari sejarah baru pendidikan Indonesia. Mari kita wujudkan mimpi Indonesia Hebat melalui prestasi anak-anak bangsa. Jalankan tugas ini dengan penuh dedikasi, sukacita, dan semangat untuk terus belajar,” ujar Mendikdasmen.

Menurut Mendikdasmen, keberhasilan SNT sangat bergantung pada kualitas kepala sekolah dan pendidik yang menjalankannya. Oleh karena itu, pendidik tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjadi pembimbing sekaligus sumber inspirasi bagi murid.

“Guru harus terus belajar. Kita mengajar agar murid belajar, dan pada saat yang sama mengajar juga merupakan proses untuk kita terus belajar. Jangan pernah berhenti meningkatkan kapasitas diri,” ungkap Mendikdasmen.

Mendikdasmen juga mendorong kepala sekolah dan TPP untuk memanfaatkan ruang inovasi yang terbuka dalam pengembangan SNT. Sebagai satuan pendidikan yang mulai bertumbuh, SNT diharapkan mampu mengembangkan berbagai praktik pembelajaran terbaik dengan mempelajari pengalaman sekolah-sekolah berkinerja baik di dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, praktik-praktik baik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun budaya mutu, tanpa menghilangkan ruang bagi kepala sekolah dan pendidik untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan murid dan karakter masing-masing sekolah.

Penguatan yang diberikan menjelang MPLS juga menjadi momentum untuk menegaskan bahwa hari-hari pertama murid berada di SNT harus menjadi pengalaman yang positif. Kepala sekolah dan TPP memiliki peran penting dalam mengenalkan lingkungan sekolah, menumbuhkan rasa memiliki, membangun interaksi yang sehat antara warga sekolah, serta menanamkan sejak awal budaya belajar, disiplin, kolaborasi, dan semangat untuk berprestasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan para kepala sekolah dan TPP telah melalui rangkaian proses seleksi dan pembekalan untuk mempersiapkan mereka menjalankan amanah tersebut.

Proses seleksi Kepala Sekolah SNT berlangsung secara kompetitif. Sekitar 8 ribu kepala sekolah mengikuti tahapan seleksi berlapis hingga terpilih para kepala sekolah yang akan memimpin SNT. Sementara itu, TPP yang akan bertugas di SNT dipilih oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari sekitar 60.000 lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah memenuhi persyaratan.

Selama rangkaian pembekalan, para peserta tidak hanya mendapatkan penguatan mengenai kepemimpinan dan pembelajaran, tetapi juga melakukan koordinasi dengan UPT Kemendikdasmen terkait kesiapan penyelenggaraan pendidikan di lokasi masing-masing. Koordinasi tersebut mencakup kesiapan ruang kelas, laboratorium, serta berbagai fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan murid.

Dirjen Gogot berharap kepala sekolah dan TPP dapat menjadi motor utama pengembangan SNT sekaligus memastikan semangat pendidikan bermutu benar-benar terasa sejak murid pertama kali memasuki sekolah.

“Semoga kegiatan ini menjadikan kepala sekolah dan TPP menjadi penggerak utama pengembangan SNT. Kehadiran SNT juga diharapkan mampu menjadi pusat keunggulan pendidikan, katalisator pemerataan mutu, serta model penerapan pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Sport (STEMS), Pembelajaran Mendalam, dan Digitalisasi Pembelajaran,” ujar Dirjen Gogot.

Pelaksanaan MPLS pada 10 Agustus 2026 akan menjadi momentum pertama bagi kepala sekolah dan TPP menerjemahkan berbagai hasil pembekalan tersebut dalam kehidupan sekolah. Melalui kepemimpinan yang kuat, pendidik yang terus belajar, serta budaya sekolah yang berorientasi pada perkembangan murid, SNT diharapkan tumbuh menjadi pusat mutu pendidikan yang memberikan manfaat tidak hanya bagi murid SNT, tetapi juga bagi ekosistem pendidikan di wilayah sekitarnya. (Muh)
Share:

Kemenperin Perkuat Kesiapan Industri Agro Tembus Pasar Global

Kemenperin Perkuat Kesiapan Industri Agro Tembus Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri agro nasional sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan hilirisasi. Langkah ini ditempuh untuk memacu industri agro Indonesia menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperluas akses pasar ekspor, sekaligus memperkokoh posisinya dalam rantai pasok global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi modal strategis bagi pengembangan industri agro. Menurutnya, potensi tersebut harus dioptimalkan melalui peningkatan kemampuan industri dalam menghasilkan produk yang berkualitas, memenuhi standar internasional, serta mampu menjawab kebutuhan pasar global yang terus berkembang.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan tersebut dapat diolah menjadi produk industri bernilai tambah tinggi dan memiliki daya saing di pasar global. Karena itu, penguatan kapasitas pelaku industri menjadi bagian penting dari strategi pengembangan industri nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Menperin, kemampuan menembus pasar ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kesiapan perusahaan memahami karakteristik pasar tujuan, memenuhi persyaratan regulasi, serta membangun citra dan kredibilitas perusahaan di mata pembeli internasional.

“Pasar global semakin kompetitif dan memiliki persyaratan yang semakin kompleks. Industri nasional harus mampu membaca peluang pasar, memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta menunjukkan komitmen terhadap aspek keberlanjutan. Dengan demikian, produk Indonesia tidak hanya mampu masuk ke pasar global, tetapi juga memiliki posisi yang kuat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Ekspor pada 21–24 Juli 2026 di Jakarta yang diikuti oleh 20 peserta dari 16 perusahaan industri rempah, rumput laut, mikroalga, dan sagu.

Keempat komoditas tersebut dinilai memiliki potensi pengembangan yang besar untuk dikembangkan menjadi produk industri bernilai tambah tinggi dan memiliki peluang pasar internasional. Untuk itu, Kemenperin memacu penguatan kemampuan pelaku industri dalam mengelola strategi ekspor secara lebih terukur dan berbasis kebutuhan pasar.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa Bimtek Manajemen Ekspor merupakan langkah konkret untuk membekali para pelaku industri dengan kemampuan praktis dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

“Penguatan akses pasar harus diikuti dengan kesiapan industri. Pelaku usaha perlu memiliki kemampuan membaca peluang pasar secara tepat, memahami persyaratan negara tujuan ekspor, serta mampu menyampaikan keunggulan produknya secara efektif kepada calon pembeli global,” ujar Putu.

Ia menjelaskan, materi Bimtek mencakup pemanfaatan market intelligence untuk mengidentifikasi peluang pasar dan mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pemenuhan persyaratan mutu (quality assurance) dan keamanan pangan (food safety) sesuai regulasi negara tujuan ekspor.

Selain itu, Kemenperin memperkenalkan pentingnya aspek keberlanjutan sebagai bagian dari strategi membangun daya saing produk Indonesia. Peserta dibekali kemampuan menyusun Sustainability Company Profile dan Sustainability Pitch Deck sebagai instrumen untuk mengomunikasikan komitmen perusahaan terhadap aspek lingkungan dan tata kelola kepada pasar global.

“Tren pasar internasional menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan semakin menjadi pertimbangan penting bagi buyers. Karena itu, industri kita harus mampu menunjukkan bukan hanya produk yang berkualitas, tetapi juga bagaimana perusahaan menjalankan proses bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tutur Putu.

Untuk memastikan materi dapat diterapkan secara langsung, pelaksanaan Bimtek dikemas melalui kombinasi diskusi kelompok, sharing session pengalaman ekspor, analisis studi kasus, dan workshop penyusunan materi promosi. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga menghasilkan dokumen strategi ekspor yang dapat digunakan dalam pengembangan bisnis perusahaan.

Putu menegaskan, penguatan kompetensi manajemen ekspor merupakan bagian dari upaya Kemenperin membangun ekosistem industri agro yang semakin berorientasi pada pasar global.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapan perusahaan dalam memperluas jejaring bisnis internasional, meningkatkan nilai tambah produk, dan membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan mitra di berbagai negara,” ungkapnya.

Kemenperin optimistis penguatan kapasitas industri tersebut akan semakin membuka peluang bagi produk industri agro Indonesia untuk memasuki pasar internasional. Produk berbasis rempah, rumput laut, mikroalga, dan sagu diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas, tetapi berkembang menjadi produk industri bernilai tambah yang mampu memiliki posisi dan daya saing di pasar global. 

“Ke depan, kami optimis semakin banyak produk industri agro Indonesia yang akan dikenal dan diterima di pasar dunia. Untuk itu, hilirisasi, peningkatan kualitas, penguatan SDM, serta kemampuan membaca dan memenuhi kebutuhan pasar global harus terus berjalan secara bersamaan,” pungkas Putu. (Isna)
Share:

Indonesia Perluas Sinergi Industri BRICS untuk Percepat Transformasi Manufaktur

Indonesia Perluas Sinergi Industri BRICS untuk Percepat Transformasi Manufaktur. (Dok. Kemenperin)

India, WaraWiri.net - Ketahanan industri global kini tidak lagi ditentukan semata oleh besarnya investasi atau kapasitas produksi suatu negara. Di tengah disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta dinamika rantai pasok dunia, kolaborasi internasional menjadi kunci dalam menjaga daya saing industri.

Perspektif tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan pada The 10th Meeting of BRICS Industry Ministers di Jaipur, India (6/8) yang membahas berbagai prioritas kerja sama industri BRICS melalui BRICS Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) sebagai bagian dari upaya membangun industri yang lebih tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

"Indonesia memandang BRICS sebagai wadah strategis untuk memperkuat kerja sama yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan industri. Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan transformasi industri tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi investasi, inovasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja," ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Bagi Indonesia, forum tersebut memiliki arti strategis mengingat sektor manufaktur merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional sekaligus fondasi daya saing industri di tingkat global. Pada triwulan pertama tahun ini, sektor manufaktur memberikan lebih dari 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, serta menyumbang lebih dari 82 persen total ekspor nasional.

“Kinerja tersebut memperkuat posisi Indonesia untuk berkontribusi dalam berbagai kerja sama industri BRICS sekaligus memperluas keterlibatan industri nasional dalam rantai nilai global,” katanya.

Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada empat bidang prioritas, yaitu pengembangan UMKM, startup, logistik industri, dan industri panel surya. Keempat bidang tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membangun ekosistem industri yang lebih tangguh, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Pada bidang UMKM industri, Indonesia memaparkan berbagai program peningkatan akses pembiayaan, adopsi teknologi, pengembangan SDM industri, hingga perluasan akses pasar internasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi agar Industri Kecil dan Menengah (IKM) semakin terhubung dengan rantai nilai regional maupun global.

Saat ini, IKM mencakup hampir 99,8 persen unit usaha industri di Indonesia, menyerap sekitar 65 persen tenaga kerja industri, dan memberikan kontribusi lebih dari 21 persen terhadap nilai tambah manufaktur nonmigas.  

Pengembangan ekosistem inovasi industri juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam kerja sama BRICS. Melalui program Startup4Industry, Kementerian Perindustrian telah menghubungkan lebih dari 2.500 startup dengan pelaku industri, investor, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan pada bidang kecerdasan artifisial (AI), manufaktur cerdas, robotika, teknologi hijau, hingga semikonduktor.

“Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam pengembangan BRICS Incubator Network dan BRICS Startup Knowledge Hub sebagai sarana kolaborasi inovasi, investasi, dan pengembangan teknologi di antara negara anggota,” tuturnya.

Pada Photovoltaics (PV), sektor industri panel surya, Indonesia memaparkan pengembangan industri panel surya sebagai bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon sekaligus penguatan rantai pasok energi bersih.

Sementara itu, pada sektor logistik industri, Indonesia memperkenalkan pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang mengintegrasikan data industri untuk meningkatkan efisiensi perencanaan industri, memperlancar arus logistik, serta memperkuat ketahanan rantai pasok manufaktur.

Selain empat bidang prioritas tersebut, Indonesia juga melihat peluang untuk memperluas kerja sama BRICS pada sektor-sektor strategis lainnya, khususnya pengembangan industri hijau, semikonduktor, dan industri agro.

“Ketiga bidang ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur di masa depan. Indonesia siap menjajaki kerja sama yang lebih konkret melalui berbagai Working Group PartNIR sesuai dengan prioritas dan kepentingan nasional," tambah Wamen Faisol.

Keikutsertaan Indonesia pada The 10th Meeting of BRICS Industry Ministers menandai berlanjutnya kontribusi Indonesia dalam kerja sama industri BRICS, mulai dari penyusunan arah kebijakan hingga implementasi berbagai program kolaborasi.

“Dengan demikian, kerja sama BRICS tidak hanya memperluas jejaring diplomasi ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi industri Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global serta mempercepat transformasi manufaktur nasional,” pungkasnya. (Isna)
Share:

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026, Dorong Rantai Pasok yang Tangguh dan Berkelanjutan

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026, Dorong Rantai Pasok yang Tangguh dan Berkelanjutan. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan para mitra kerja melalui penyelenggaraan Supplier Relationship Management (SRM) Summit 2026 di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta. (Kamis, 06/08).

Mengusung tema "Fostering Collaboration for Sustainable Growth and Operational Excellence", kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat sinergi antara Pertamina, mitra kerja, dan pemangku kepentingan dalam membangun rantai pasok yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, mengatakan perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi bersama. Menurutnya, dinamika industri energi, perubahan rantai pasok global, hingga tantangan pemenuhan kebutuhan energi nasional menuntut seluruh ekosistem Pertamina untuk terus beradaptasi.

"Karena itu ada tiga hal yang harus terus diperkuat, yaitu budaya keselamatan, orkestrasi kolaborasi yang semakin baik, serta kemauan untuk terus berubah dan melakukan perbaikan agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan," ujarnya.

Senada, Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto, menegaskan bahwa keberhasilan operasional Pertamina tidak dapat dilepaskan dari dukungan para mitra kerja. Di tengah tantangan geopolitik global dan disrupsi rantai pasok, kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Ia menekankan bahwa Operational Excellence tidak hanya berbicara mengenai efisiensi dan ketepatan waktu, tetapi juga penerapan Health, Safety, Security and Environment (HSSE) sebagai budaya bersama.

"Keselamatan bukan sekadar persyaratan kontrak, melainkan komitmen yang harus dimiliki oleh seluruh insan Pertamina dan mitra kerja. Tidak boleh ada perbedaan standar keselamatan karena setiap orang yang bekerja untuk Pertamina berhak pulang dengan selamat kepada keluarganya," ujarnya.

Erry juga mengajak seluruh mitra untuk terus meningkatkan kapabilitas, memperkuat inovasi, memanfaatkan teknologi digital, serta menjadikan integritas dan profesionalisme sebagai fondasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Menurutnya, procurement saat ini bukan lagi sekadar memperoleh barang dan jasa, tetapi membangun kemitraan strategis yang mampu memperkuat ketahanan rantai pasok nasional dan menciptakan nilai bersama.

Sementara itu, Senior Vice President Procurement Pertamina, Yan Martes Andreas, menjelaskan bahwa penyelenggaraan SRM Summit merupakan bagian dari transformasi pengelolaan hubungan dengan supplier.

Menurutnya, Pertamina tengah menjalankan roadmap Procurement 2026–2031 dengan fokus membangun fondasi baru melalui penguatan komunikasi, peningkatan transparansi proses pengadaan, pengembangan kapabilitas supplier, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasok.

"Melalui SRM Summit ini kami ingin membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan supplier. Harapannya, supplier semakin memahami arah kebijakan Pertamina sekaligus menjadi ruang untuk saling bertukar masukan sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak," ujar Yan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pengadaan berkelanjutan, Pertamina juga memperkenalkan inisiatif Sustainable Procurement yang mempertemukan Pertamina, vendor, dan perbankan Himbara dalam satu ekosistem kolaborasi. Melalui skema ini, pekerjaan yang memenuhi kategori Taksonomi Keuangan Berkelanjutan berpotensi memperoleh dukungan pembiayaan melalui green financing, sehingga memberikan manfaat bagi Pertamina, vendor, maupun sektor perbankan.

Semangat kolaborasi tersebut juga disampaikan para mitra kerja. Djoni Penn perwakilan PT Control System Arena Para Nusa mengapresiasi berbagai program pengembangan supplier yang dijalankan Pertamina.

Menurutnya, melalui coaching clinic dan berbagai forum pembelajaran, perusahaan memperoleh banyak pengalaman, terutama dalam penguatan budaya keselamatan, implementasi ESG, serta tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen terhadap keselamatan kerja dan keberlanjutan tersebut terus diterapkan di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari kontribusi terhadap ekosistem industri energi yang lebih baik.

Apresiasi juga datang dari Direktur PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, Ari Widjaya, yang menerima penghargaan Full Cycle Contractor Safety Management System (CSMS) pada SRM Summit 2026.

Menurut Ari, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat proses bisnis, serta menjaga komitmen terhadap aspek keselamatan kerja.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus belajar dan berkembang. Keselamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai pasok Pertamina, sehingga seluruh mitra memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus meningkatkan standar keselamatan kerja," ujarnya.

SRM Summit 2026 diselenggarakan secara hybrid, dengan pelaksanaan utama di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, serta diikuti peserta on-site melalui mekanisme relay di empat Subholding Pertamina. Kegiatan ini juga diikuti oleh 1.270 peserta secara online yang terdiri atas mitra kerja, pelaku industri, perbankan, serta insan Pertamina.

Selain menghadirkan diskusi panel, coaching clinic, penghargaan, dan forum peningkatan kompetensi, SRM Summit 2026 juga menghadirkan booth afiliasi Pertamina, Himbara, dan UMKM Binaan Pertamina sebagai bagian dari penguatan ekosistem kolaborasi dan bisnis berkelanjutan. (Burhan)
Share:

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Peserta mengikuti kegiatan ujian Praktik saat kegiatan Sertifikasi Lokal Hero Program Desa Energi Berdikari Pertamina yang diselenggarakan di Balkondes Wringin Putih, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. (Dok. Pertamina)

Magelang, WaraWiri.net - Setiap musim kemarau, Alfredo Nicholas Saputra Kolin, warga Kampung Posa, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, selalu dihantui kegelisahan akan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bersama warga lainnya, ia selama ini bergantung pada air hujan yang ditampung saat musim penghujan atau mengambil air dari Sungai Klasafet yang letaknya cukup jauh dari permukiman. Namun, saat curah hujan menurun, persediaan air cepat habis, sementara air sungai kerap berwarna keruh dan tidak selalu layak digunakan. Dalam kondisi seperti itu, setiap tetes air menjadi sangat berharga. Warga harus menghemat penggunaannya untuk memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan minum.

Tapi kini keadaan itu berubah. Air bersih yang dahulu sulit diperoleh kini mengalir lebih mudah ke permukiman warga. Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengurangi beban masyarakat yang selama bertahun-tahun harus bergantung pada hujan atau air sungai yang kualitasnya tidak menentu.

Di balik perubahan itu, Alfredo berdiri sebagai salah satu local hero Program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina. Ia menjadi sosok yang memastikan solusi tersebut terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap hari, Alfredo memeriksa kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 3,3 kWp agar tetap beroperasi optimal sehingga sistem Solar Water Treatment dapat menyediakan air bersih secara berkelanjutan bagi warga Kampung Posa.

"Kalau listrik dari PLTS berhenti, air bersih juga ikut berhenti. Karena itu saya harus memastikan semuanya berjalan dengan baik," ujar Alfredo.

Baginya, merawat PLTS bukan sekadar pekerjaan teknis. Tanggung jawab itu berarti menjaga agar ratusan warga tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Dengan memastikan sistem terus berfungsi, Alfredo turut menjaga keberlanjutan manfaat program sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki.

Di Lombok Tengah, kisah serupa juga dialami Burhanudin. Dahulu, Kelompok Masyarakat Tani Hutan Bina Lestari di Desa Tumpak kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan energi. Mesin produksi Virgin Coconut Oil (VCO) hanya dapat beroperasi secara terbatas sehingga hasil hutan yang dikelola masyarakat belum mampu memberikan nilai ekonomi yang optimal.

Setelah hadirnya PLTS berkapasitas 6,6 kWp melalui Program Desa Energi Berdikari, keadaan mulai berubah. Burhanudin dipercaya menjadi pengelola sekaligus penjaga operasional pembangkit tersebut.

"Sekarang produksi bisa berjalan lebih lancar. Listrik dari PLTS membuat kami lebih percaya diri mengembangkan usaha," ujarnya.

Energi bersih kini menggerakkan mesin produksi VCO berkapasitas 5.500 watt, meningkatkan produktivitas kelompok, membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat, sekaligus mendorong pengelolaan hutan yang lebih lestari. Kehadiran energi terbarukan tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.

Namun, mengoperasikan pembangkit energi bersih bukanlah pekerjaan yang sederhana. Dibutuhkan kemampuan teknis agar fasilitas dapat terus berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Karena itu, PT Pertamina (Persero) tidak hanya membangun infrastruktur energi bersih, tetapi juga membangun kapasitas manusia yang mengelolanya. Melalui Program Desa Energi Berdikari yang telah menjangkau 262 desa di seluruh Indonesia, Pertamina membina para local hero melalui edukasi, pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi.

Hingga saat ini, sebanyak 128 local hero telah tersertifikasi. Pada 5–7 Agustus 2026, Pertamina kembali memfasilitasi sertifikasi bagi 21 local hero di Balkondes Wringin Putih, Borobudur, Magelang, yang juga merupakan salah satu Desa Energi Berdikari.

Selama pelatihan, peserta mempelajari regulasi ketenagalistrikan, metodologi sertifikasi kompetensi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan PLTS. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh Sertifikat Junior Operator PLTS yang diterbitkan oleh PPSDM KEBTKE Kementerian ESDM.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan bahwa keberlanjutan energi bersih bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelolanya secara mandiri.

"Keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh hadirnya infrastruktur, tetapi juga oleh masyarakat yang mampu mengoperasikan, merawat, dan mengembangkannya. Karena itu, Pertamina terus memperkuat kapasitas para local hero agar manfaat Desa Energi Berdikari dapat terus menggerakkan kehidupan masyarakat dan perekonomian desa," ujar Baron.

Menurut Baron, para local hero merupakan mitra strategis Pertamina dalam memastikan energi bersih tidak berhenti sebagai proyek pembangunan, tetapi menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat desa.

Dampaknya kini mulai dirasakan di berbagai daerah. Hingga saat ini Program Desa Energi Berdikari telah menciptakan nilai ekonomi Rp5,65 miliar per tahun, menghasilkan kapasitas energi terbarukan sebesar 1.302.700 Wp dari pemanfaatan tenaga surya, mikrohidro, dan pembangkit hibrida surya-angin, serta memproduksi 959.302 meter kubik biogas dan metana. Program ini juga telah memberikan manfaat kepada 283.841 jiwa, termasuk 62 penyandang disabilitas, melalui peningkatan akses energi, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Desa Energi Berdikari sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan sekaligus membangun Indonesia dari desa. Program ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Bagi Pertamina, kisah Alfredo, Burhanudin, dan ratusan local hero lainnya menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar menghadirkan listrik. Transisi energi adalah tentang menghadirkan harapan, membuka peluang usaha, menyediakan air bersih, dan melahirkan masyarakat desa yang mampu mengelola masa depannya sendiri. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama, energi bersih tidak hanya bertahan, tetapi terus tumbuh menjadi fondasi kemandirian desa yang berkelanjutan. (Burhan)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING