Pelemahan Rupiah Cerminkan Tantangan Domestik dan Turunnya Kepercayaan Investor

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak semata-mata dipicu oleh dinamika global, tetapi juga mencerminkan masih adanya tantangan struktural di dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fundamental ekonomi nasional sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Harris, Bank Indonesia telah menjalankan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valas hingga pengelolaan instrumen moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, tekanan terhadap rupiah menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak sepenuhnya berasal dari faktor eksternal.

“Kalau tekanan terhadap rupiah masih cukup kuat, artinya kita juga perlu melihat faktor-faktor domestik yang memengaruhi persepsi pasar dan kepercayaan investor,” ujar Legislator Fraksi PDI - Perjuangan itu.

Ia menilai kondisi fiskal, defisit transaksi berjalan, dinamika investasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan aspek penting yang menentukan ketahanan nilai tukar. Karena itu, stabilitas rupiah harus dijaga melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Harris menegaskan bahwa kepercayaan investor menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Semakin tinggi keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional, semakin kuat pula daya tahan rupiah terhadap gejolak eksternal.

“Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Stabilitas nilai tukar juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik dan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah,” kata Politisi asal Dapil Jawa Tengah IX itu.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang konsisten dan kredibel agar pelaku pasar memperoleh kepastian. Menurutnya, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal akan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global.

Komisi XI DPR RI, lanjut Harris, akan terus melakukan pengawasan agar langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dapat menjaga nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan fundamental ekonomi yang semakin kuat dan kepercayaan investor yang terjaga, rupiah diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa mendatang. (Tedy)

Share:

Read More

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan, dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait pemantauan UU Pemberantasan Tipikor di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Perbedaan tersebut menyangkut perbedaan pemahaman antara kubu formalis dan progresif mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kaitannya terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor.

Sebagai informasi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28 belakangan memunculkan diskursus baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahwa, Putusan MK tersebut menegaskan bahwa adanya satu otoritas tunggal dalam penghitungan kerugian negara, yaitu BPK.

MK berpandangan bahwa putusan tersebut sejalan dengan penjelasan pada Pasal 603 KUHP baru yangmenyebutkan kerugian negara didasarkan pada hasil audit "lembaga negara audit keuangan", yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, di sisi lain, sebagai respons dari Putusan MK tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan Surat Edaran (SE) terbaru bahwa kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga lain seperti BPKP dan akuntan publik juga sah dan berwenang melakukan perhitungan tersebut.

Karena itu, Bob menjelaskan, kepastian mengenai otoritas penghitungan kerugian negara menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

"Semangatnya adalah KUHP yang baru dengan Pasal 603-604 terkait dengan kerugian negara dan keuntungan bagi perorangan, korporasi maupun juga semangatnya tentunya adanya kehilangan perekonomian keuangan negara atau berkekurangannya,” ujar Bob Hasan dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait pemantauan UU Pemberantasan Tipikor di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Oleh karena itu, Baleg DPR RI memandang perlu menghadirkan sejumlah pakar hukum untuk membedah dualisme dan disparitas penafsiran hukum. Bob Hasan menambahkan, perspektif akademik dari Prof Romli Atmasasmita diharapkan dapat memperkuat kajian terhadap perdebatan antara pendekatan formalis dan progresif pasca Putusan MK Nomor 28.

“Dan diharapkan perspektif beliau akan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengkaji perdebatan antara kubu formalis dan progresif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Sebab, Putusan MK Nomor 28 disebut telah menegaskan adanya satu otoritas tunggal dalam penghitungan kerugian negara.

“Nah ini ada satu dispute menurut saya, angle dari manapun, perspektif dari manapun tidak bisa menjadi alasan sehingga terjadi multitafsir. Maka Putusan MK Nomor 28 juga menyatakan bahwa tidak ada multitafsir sebagai lembaga yang menghitung kerugian negara. Hanya satu, tunggal,” katanya.

Lebih lanjut, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI juga terus memantau implementasi Undang-Undang tentang BPK, khususnya Pasal 10 Ayat (1), yang menegaskan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara berdasarkan perbuatan melawan hukum.

“Bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Selain menghadirkan Romli Atmasasmita, Baleg DPR RI juga mengundang Amien Sunaryadi dan Firman Wijaya. Kehadiran keduanya dinilai penting untuk memberikan masukan praktis mengenai audit investigatif serta dampak regulasi internal terhadap kepastian hukum dalam perkara tipikor.

Menurut Bob Hasan, kombinasi kepakaran ketiga narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif bagi Baleg DPR RI dalam merumuskan rekomendasi harmonisasi regulasi maupun revisi terbatas terhadap Undang-Undang Tipikor. (Tedy)

Share:

Read More

BPA Fair 2026 Resmi Dibuka Publik Dapat Ikuti Lelang Guna Tingkatkan Pendapatan Negara

BPA Fair 2026 Resmi Dibuka Publik Dapat Ikuti Lelang Guna Tingkatkan Pendapatan Negara. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI secara resmi membuka gelaran BPA Fair 2026 di Kantor Badan Pemulihan Aset. Kegiatan BPA Fair ini menjadi momentum tonggak Sejarah baru pemulihan aset yang didasari oleh tiga pilar utama yakni transparansi, integritas dan akselerasi pemulihan aset.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu yang diwakili Direktur Lelang Dr. Syukriah HG., S.H., M.Hum., serta para Direktur Himpunan Bank Milik Negara (BNI, Mandiri, BRI, BSI, dan BTN) atau yang mewakili.

Dalam pidato pembukaannya, Kepala BPA Dr. Kuntadi, S.H., M.H. menegaskan bahwa BPA Fair bukan sekadar ajang lelang biasa, tetapi juga merupakan pernyataan sikap institusi Kejaksaan sebagai momentum transformasi dalam pengelolaan barang rampasan

“Melalui pergelaran BPA Fair ini, masyarakat beserta seluruh pemangku kepentingan diajak untuk melihat secara langsung alur transparan pengurusan aset yang dikelola oleh negara. Penyelenggaraan BPA Fair ini didasari oleh tiga pilar utama yakni transparansi, integritas dan akselerasi penyelesaian aset,” ujar Kepala BPA.

Dalam penyelenggaraannya, BPA Fair akan melelang sebanyak 308 aset dalam 245 lot dengan target 75% laku terjual agar setiap aset memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara dan keadilan masyarakat.

Sejak rangkaian Pre-Event Launching yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 hingga hari ini, proses pelelangan telah mencatat hasil yang membanggakan dengan beberapa aset berhasil terjual melampaui harga limit yang ditetapkan:

• Lelang tanah di Jatake Kabupaten Tangerang: Nilai limit sebesar Rp6.879.864.000 dan laku terjual sebesar Rp32.279.864.000 (naik 460% dari nilai limit).
• Lelang minyak: Nilai limit sebesar Rp879.087.831.400 dan laku terjual sebesar Rp914.587.831.400 (naik 1,04% dari nilai limit).
• Lelang sebidang tanah di Benoa Bali: Nilai limit sebesar Rp4.808.000.000 dan laku terjual sebesar Rp5.068.000.000 (naik 1,05% dari nilai limit).

Antusiasme dan kepercayaan publik yang terus tumbuh terhadap proses lelang yang transparan dan akuntabel ini tercermin dari hasil pemetaan potential buyer sampai saat ini:

• Sebanyak 104.200 orang pengunjung website BPA Fair 2026.
• Sebanyak 3.400 orang pendaftar sebagai visitor BPA Fair 2026.
• Sebanyak kurang lebih 100 orang telah membuka akun lelang baru untuk mengikuti BPA Fair 2026.
• Sebanyak 400 peserta lelang telah menyetor Uang Jaminan Lelang BPA Fair 2026, yang menandakan terjadinya peningkatan 300% serious potential buyer.

Kepala Badan Pemulihan Aset menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan penuh jajaran Kejaksaan RI dalam proses pemulihan aset tindak pidana. Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas sinergitas yang solid dalam memastikan mekanisme lelang berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Terima kasih turut disampaikan kepada seluruh jajaran Himbara yang hadir sebagai mitra sekaligus bagian dari gerakan bersama menuju pemulihan ekonomi negara yang lebih kuat. Kepada seluruh peserta lelang dan masyarakat yang hadir, partisipasi yang diberikan merupakan kontribusi nyata bagi negara, karena semakin banyak yang berpartisipasi, maka semakin banyak aset yang akan terjual dan semakin besar manfaat yang dikembalikan kepada negara,” imbuh Kepala BPA.

Kepada seluruh Jajaran Badan Pemulihan Aset, BPA Fair ini diharapkan bukan sekadar prestasi yang dirayakan, tetapi menjadi standar minimal yang harus terus ditingkatkan sebagai amanah dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Semoga kegiatan ini menjadi berkah bagi negara, menjadi titik tolak transformasi nyata Badan Pemulihan Aset, serta menjadi bukti bahwa Barang Rampasan dikelola dengan penuh tanggung jawab,” pungkas Kepala BPA. (Zikry)

Share:

Read More

Menteri PPPA Ajak Kader Muslimat NU Waspadai Kekerasan Berbasis Online yang Mengancam Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Ajak Kader Muslimat NU Waspadai Kekerasan Berbasis Online yang Mengancam Perempuan dan Anak. (Dok. Kemen PPPA)

Surabaya, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk lebih mewaspadai dampak negatif media sosial seperti kekerasan berbasis online yang mengancam perempuan dan anak. Menteri PPPA menekankan orangtua dan khususnya ibu-ibu harus meningkatkan literasi digital di keluarga.

“Kejahatan berbasis online saat ini tidak hanya mengancam anak-anak, tetapi juga memengaruhi pola asuh, moralitas, dan ketahanan keluarga. Orang tua perlu meningkatkan literasi digital dan memahami aktivitas anak di ruang digital agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi daring," ujar Menteri PPPA saat berbicara di depan ribuan jamaah pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU dengan tema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian dan Meneduhkan Peradaban, di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Jawa Timur.

Peran ibu dan keluarga, menurut Menteri PPPA menjadi sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi anak.

"Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keluarga, terutama dalam pengasuhan anak dan perlindungan perempuan di ruang digital. Ibu-ibu juga harus belajar menggunakan media sosial secara bijaksana karena jika tidak digunakan dengan baik, dampaknya sangat besar bagi anak-anak dan keluarga. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ketahanan keluarga harus kita jaga bersama," ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengajak Muslimat NU yang telah memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa untuk terus berkomitmen dan terlibat dalam penguatan pendidikan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Muslimat NU di Jawa Timur yang aktif mengelola taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), panti asuhan, hingga layanan kesehatan melalui rumah sakit dan klinik yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, kiprah Muslimat NU juga berkembang melalui peran Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU yang aktif di berbagai negara, seperti Malaysia, Jepang, Hongkong, dan Inggris.

“Ini menjadi bagian dari kekuatan Muslimat NU dalam menjaga pendidikan, pelayanan sosial, dan tradisi Ahlusunnah Waljamaah di tengah masyarakat, termasuk bagi warga Indonesia di luar negeri,” ujar Gubernur Jawa Timur. (Fajar)

Share:

Read More

Gakkum Kehutanan Tindak Pembalakan Liar di TWA Mangolo, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Gakkum Kehutanan Tindak Pembalakan Liar di TWA Mangolo, Dua Orang Ditetapkan Tersangka. (Dok. Kemenhut)

Sulawesi Tenggara, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, menetapkan dua orang berinisial ES dan AA sebagai tersangka dugaan pembalakan liar di dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Mangolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, kedua tersangka diduga melakukan penebangan liar terhadap sekitar 23 pohon dalam kurun waktu kurang lebih tiga hari. Petugas turut mengamankan barang bukti berupa puluhan batang kayu olahan jenis ulin, dua bilah parang, dan dua unit chainsaw yang diduga digunakan untuk melakukan aktivitas penebangan liar di kawasan konservasi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi merupakan bagian dari tanggung jawab negara menjaga keseimbangan kehidupan.

“Hutan bukan hanya tempat tumbuhnya pohon. Hutan adalah ruang hidup bagi satwa, penjaga air, penahan tanah, penyejuk udara, dan pelindung keselamatan manusia. Karena itu, penebangan ilegal di kawasan konservasi bukan sekadar mengambil kayu, tetapi melukai sistem kehidupan yang seharusnya kita jaga bersama,” tegasnya.

Januanto menambahkan, penindakan terhadap pembalakan liar di kawasan konservasi menjadi pesan bahwa negara berpihak pada kepentingan publik dan generasi mendatang.

“Kawasan konservasi memiliki mandat perlindungan yang tidak bisa ditawar. Penegakan hukum harus memberi pesan jelas bahwa mengambil hasil hutan secara ilegal di kawasan konservasi adalah pelanggaran serius terhadap kepentingan publik. Negara berpihak kepada masyarakat, kepada satwa yang kehilangan ruang hidup, dan kepada generasi mendatang yang berhak mewarisi hutan yang tetap utuh,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari patroli rutin petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara pada Kamis, 30 April 2026, di sekitar kawasan TWA Mangolo. Saat patroli, petugas menemukan tumpukan kayu di sekitar Bendungan Sakuli yang berada di sekitar kawasan konservasi.

Karena mencurigai asal-usul kayu tersebut, petugas kemudian menelusuri kawasan hutan. Di tengah penelusuran, petugas mendengar suara mesin chainsaw dari arah dalam kawasan. Suara itulah yang mengantarkan petugas pada dugaan aktivitas penebangan liar di TWA Mangolo.

Setelah menelusuri sumber suara, petugas menemukan tersangka ES sedang mengolah kayu hasil tebangan pohon di dalam kawasan TWA Mangolo. Ketika petugas membawa ES keluar dari lokasi, suara chainsaw kembali terdengar dari arah lain di dalam kawasan. 

Petugas kemudian melakukan penelusuran lanjutan dan menemukan tersangka AA yang sedang bersiap meninggalkan lokasi. Dari pemeriksaan awal di lapangan, AA mengakui bahwa tumpukan kayu yang ditemukan di sekitar Bendungan Sakuli merupakan miliknya. Kedua tersangka selanjutnya diamankan ke Kantor Pos Kendari, Seksi Wilayah I Makassar, Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan penyidik, tersangka ES mengaku melakukan penebangan liar untuk kebutuhan renovasi rumah. Namun, aktivitas tersebut dilakukan di dalam kawasan konservasi yang memiliki perlindungan hukum khusus. Penyidik juga mendalami informasi bahwa ES sebelumnya pernah diberikan pembinaan oleh petugas terkait aktivitas pengolahan kayu di kawasan TWA Mangolo pada tahun 2025 agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara itu, tersangka AA mengaku kayu hasil tebangan tersebut rencananya akan diperdagangkan. Keterangan tersebut memperkuat dugaan adanya pemanfaatan hasil hutan secara ilegal dari kawasan konservasi untuk kepentingan ekonomi.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar Pasal 40B ayat (1) huruf e juncto Pasal 33 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan tersebut mengatur larangan melakukan penebangan, pengambilan, atau pengangkutan hasil hutan secara ilegal di dalam kawasan konservasi. Kedua tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan bahwa perkara ini menunjukkan pentingnya kehadiran negara di tingkat tapak melalui patroli, deteksi cepat, dan sinergi pengamanan kawasan konservasi.

“Perkara ini menunjukkan bahwa patroli di tingkat tapak sangat menentukan. Petugas BKSDA Sulawesi Tenggara membaca tanda-tanda awal di lapangan yaitu ada tumpukan kayu di sekitar Bendungan Sakuli, lalu suara chainsaw terdengar dari dalam kawasan. Dari penelusuran itu, petugas menemukan aktivitas penebangan liar, kayu olahan, parang, dan chainsaw yang diduga digunakan di kawasan TWA Mangolo," terangnya.

Lebih lanjut, Ali Bahri menegaskan Balai Gakkumhut Sulawesi memproses perkara ini secara serius dan memperkuat sinergi dengan BKSDA Sulawesi Tenggara serta instansi terkait, agar pelanggaran di kawasan konservasi cepat terdeteksi, cepat dihentikan, dan tidak berulang.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kawasan konservasi bukan ruang kosong, melainkan rumah bagi kehidupan, sumber air, penyangga keselamatan, dan warisan bangsa. Setiap pohon yang dijaga adalah bagian dari perlindungan terhadap satwa, masyarakat, dan generasi mendatang. Karena itu, Kementerian Kehutanan mengajak seluruh pihak menjaga kawasan konservasi dengan penuh tanggung jawab. Hutan yang terlindungi adalah napas panjang bagi keselamatan, keadilan, dan masa depan Indonesia. (Rizal)

Share:

Read More

Perpusnas Tegaskan Perpustakaan Hadir untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya baca dan Kecakapan Literasi sebagai fondasi kemajuan bangsa dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke–46 Perpusnas. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat sebagai fondasi kemajuan bangsa. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-46 Perpusnas yang mengusung tema “Merawat Pustaka, Memartabatkan Bangsa.”

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa selama 46 tahun Perpusnas hadir tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku dan warisan budaya bangsa, tetapi juga sebagai institusi yang terus berupaya memartabatkan bangsa melalui peningkatan literasi masyarakat.

“Perpusnas bukan hanya hadir sebagai tempat disimpannya buku, majalah, dan kenangan masa lalu bangsa ini. Lebih dari itu, Perpusnas hadir secara konsisten dan terus membuktikan komitmennya sebagaimana yang tertuang dalam visi kita, yaitu mewujudkan martabat bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perpustakaan saat ini harus menjadi wahana berkembangnya kreativitas dan ruang pembelajaran yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kehadiran perpustakaan bukanlah beban bagi bangsa ini. Perpustakaan adalah fasilitas yang memberikan kemampuan kepada bangsa untuk bernalar tinggi dan meningkatkan kreativitas masyarakatnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa literasi merupakan kecakapan mendasar yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Menurutnya, tidak ada bangsa yang dapat maju apabila tingkat literasinya masih rendah.

“Literasi adalah fondasi, kunci keberhasilan, kemartabatan, dan kemajuan suatu bangsa,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran perpustakaan merupakan bagian penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pada peringatan HUT ke-46 ini, Perpusnas juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas seperti Literacy Run, Webinar Nasional, peluncuran buku. Hal tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Aminudin turut menyampaikan apresiasi kepada para pendiri bangsa, perintis, dan seluruh insan perpustakaan yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang Perpusnas selama 46 tahun.

“Tidak mungkin ada negara beradab tanpa perpustakaan. Negara yang memiliki peradaban pasti akan memuliakan perpustakaannya,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-46, Perpusnas juga meluncurkan dua buku bunga rampai berjudul 46 Tahun: Menyemai Harapan, Membangun Literasi Indonesia dan 46 Tahun Perpusnas: Merawat Pustaka, Memartabatkan Bangsa. Peluncuran buku ditandai dengan penyerahan simbolis oleh Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso.

Acara puncak HUT ke-46 Perpusnas ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Suharyanto; Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar; Wakil Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta, Bambang Sutarno; Wakil Kepala Unit Donor Darah (UDD), Dokter Dian Wirnarti; Dokter Pelaksana UPD PMI Kota Jakarta Pusat, Dokter Nurmawati; serta Regional CEO BRI Region 6/Jakarta 1, Hendra Winata. (Isna)

Share:

Read More

Kemenperin dan LPEI Racik Sentra IKM Rendang Tembus Pasar Ekspor

Kemenperin dan LPEI Racik Sentra IKM Rendang Tembus Pasar Ekspor. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu menembus pasar global. Melalui sinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Kemenperin semakin memacu pengembangan sentra IKM berbasis potensi daerah melalui program pembinaan yang terintegrasi, mulai dari penguatan kapasitas usaha hingga akses pasar ekspor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pembinaan berbasis sentra IKM sejalan dengan konsep One Village One Product (OVOP) yang menitikberatkan pada pengembangan produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat dan menciptakan kemandirian daerah.

“Pendekatan OVOP diarahkan untuk mengangkat potensi unggulan daerah agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, diterima pasar nasional maupun global, sekaligus memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi daerah,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5).

Agus menjelaskan, Kemenperin secara konsisten menjalankan program pembinaan OVOP sejak tahun 2013 melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA). Hingga kini, penghargaan OVOP telah diselenggarakan sebanyak lima kali, yakni pada tahun 2013, 2015, 2018, 2022, dan 2024. Program tersebut menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem IKM nasional berbasis sentra.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, pada tahun 2026 Kemenperin menggandeng LPEI untuk menghadirkan pembinaan yang lebih komprehensif melalui sinergi Program OVOP Go Global dan Program Desa Devisa. Kolaborasi tersebut difokuskan pada pengembangan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang dinilai memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor.

“Pemilihan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh didasarkan pada kesiapan sumber daya manusia, kualitas produk, kelembagaan sentra, serta potensi pengembangan pasar ekspor yang sangat menjanjikan,” ujar Menperin.

Agus menambahkan, sentra tersebut juga memperoleh dukungan Dana Alokasi Khusus untuk revitalisasi sarana dan fasilitas produksi guna memperkuat posisi rendang sebagai produk unggulan daerah yang berpotensi menjangkau pasar nasional, termasuk pasar haji dan umrah, serta pasar ekspor.

Rangkaian program pendampingan diawali dengan sosialisasi yang digelar pada 12 Mei 2026 di Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh dan diikuti oleh pelaku IKM anggota sentra, termasuk IKM OVOP bintang tiga Rendang Gadih dan IKM OVOP bintang dua Rendang Riry, serta Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh.

Menperin berharap, program tersebut dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi sentra IKM di Indonesia agar semakin siap memasuki pasar global melalui penguatan kapasitas usaha, adopsi teknologi, dan sinergi antarpemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, selain penguatan kapasitas manajemen usaha dan peningkatan daya saing produk dari Ditjen IKMA, LPEI melalui Program Desa Devisa juga akan memberikan pendampingan penguatan akses pasar ekspor. Menurutnya, Ditjen IKMA turut memfasilitasi implementasi teknologi industri 4.0 guna meningkatkan kapasitas dan kualitas produk agar memenuhi standar ekspor global.

“Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, konsistensi mutu, higienitas produk, kapasitas produksi, serta kesiapan IKM rendang dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun standar pasar ekspor global,” ujar Reni.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi mengungkapkan, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3174 Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 113 IKM OVOP yang terdiri dari sektor makanan dan minuman, kain tenun, batik, anyaman, hingga gerabah. Provinsi Sumatera Barat sendiri tercatat memiliki 22 IKM OVOP atau menjadi provinsi dengan jumlah IKM OVOP terbanyak kedua setelah DI Yogyakarta.

Yedi menambahkan, program pendampingan tersebut dirancang berbasis kebutuhan pasar ekspor. Oleh karena itu, IKM peserta akan melalui proses kurasi dan pendampingan agar mampu memenuhi standar permintaan pasar global. Sampel produk IKM terpilih juga akan dibawa oleh LPEI untuk dipromosikan kepada calon buyer potensial maupun aggregator internasional.

Pelaku IKM Rendang Riry, Haris Budiman, mengaku Program OVOP memberikan dampak positif terhadap pengembangan usahanya sejak pertama kali mengikuti program tersebut pada 2013. Saat ini, usahanya telah memiliki kapasitas produksi mencapai 200 kilogram per hari dengan dukungan 12 tenaga kerja.

Hal senada disampaikan oleh pemilik IKM Rendang Gadih, Dedy Syandera Putera. Menurutnya, program OVOP telah membantu peningkatan kualitas produk, promosi, pengembangan desain dan kemasan, hingga perluasan jejaring buyer dan mitra usaha. Bahkan, produk Rendang Gadih kini telah menembus pasar ekspor ke Australia, Taiwan, dan Jerman. (Alfi)

Share:

Read More

Pertamina dan ASRI Energi Edukasi Bangun Kesadaran Transisi Energi kepada Pelajar Jakarta

Pertamina dan ASRI Energi Edukasi Bangun Kesadaran Transisi Energi kepada Pelajar Jakarta. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) bersama ASRI Energi Edukasi menggelar program edukasi transisi energi di SMAN 40 Jakarta. Kegiatan ini sebagai upaya menanamkan kesadaran energi berkelanjutan sekaligus memperkuat pemahaman Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) kepada generasi muda.

VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto mengatakan melalui program Sekolah Energi Berdikari (SEB), Pertamina mendorong pelajar memahami pentingnya transisi energi dan penguasaan STEM sejak dini sebagai bekal menghadapi masa depan sektor energi. Hal ini juga dilatarbelakangi fakta bahwa peminatan siswa di Indonesia terhadap STEM hanya 18 persen.

“Transisi energi dan penguatan STEM harus diperkenalkan sejak awal agar generasi muda memiliki kesiapan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan energi masa depan,” ujar Rudi.

Menurut Rudi, Indonesia memiliki potensi energi nonfosil yang besar sehingga edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan calon pemimpin, regulator, dan pelaku industri energi di masa depan.

Program ini juga sejalan dengan dual growth strategy Pertamina, yakni menjaga ketahanan energi nasional melalui bisnis inti migas sekaligus mempercepat pengembangan energi rendah karbon dan energi baru terbarukan (EBT).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Berkat Budaya Sejahtera, Glory Oyong mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat edukasi keberlanjutan bagi generasi muda. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mendorong percepatan transisi nasional.

Kepala Sekolah SMAN 40 Jakarta, Adriansyah menyambut positif kerja sama ini dan menyebut program ini relevan dengan komitmen sekolah yang berupaya meraih predikat Adiwiyata Mandiri.

“Ini momentum baik isu lingkungan dipadukan dengan energi dan STEM,” katanya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menambahkan bahwa kolaborasi bersama sektor pendidikan merupakan bagian dari komitmen Pertamina membangun generasi masa depan yang adaptif terhadap dinamika energi global.

“Melalui sinergi sektor pendidikan, komunitas dan pemangku kepentingan, Pertamina terus mendorong ekosistem pembelajaran yang memperkuat kapasitas generasi muda sebagai fondasi ketahanan energi nasional dan keberlanjutan energi masa depan,” tutup Baron. (Bambang)

Share:

Read More

124 Sekolah di Lombok Timur dan Sumbawa Direvitalisasi, Murid Kini Belajar Lebih Nyaman

124 Sekolah di Lombok Timur dan Sumbawa Direvitalisasi, Murid Kini Belajar Lebih Nyaman. (Dok. Kemendikdasmen)

NTT, WaraWiri.net - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan hasil revitalisasi yang telah rampung 100 persen pada 124 satuan pendidikan. Sekolah-sekolah tersebut terdiri atas 87 satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur dan 37 satuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Peresmian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (17/5).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan nasional.

“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari usaha kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kualitas layanan pendidikan itu kita harapkan dapat ditingkatkan mutu pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen terhadap masa depan dan kemajuan bangsa dan negara,” ujar Menteri Mu’ti.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan bantuan revitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 531 sekolah dengan total nilai bantuan mencapai Rp527,5 miliar. Bantuan tersebut mencakup 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, 37 SMK, 20 SLB, serta 11 PKBM/SKB.

Khusus untuk Kabupaten Lombok Timur, revitalisasi dialokasikan bagi 87 sekolah dengan total nilai bantuan sebesar Rp105,9 miliar yang terdiri atas 7 PAUD, 36 SD, 19 SMP, 9 SMA, 12 SMK, dan 4 SLB. Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa, bantuan revitalisasi diberikan kepada 37 sekolah dengan total nilai mencapai Rp38,1 miliar yang mencakup 6 PAUD, 9 SD, 10 SMP, 7 SMA, 4 SMK, dan 1 SLB.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga melaksanakan program Digitalisasi Pembelajaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui distribusi 7.080 Interactive Flat Panel (IFP) ke 7.080 sekolah dengan total anggaran sebesar Rp236,1 miliar. Adapun untuk Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 1.739 IFP telah didistribusikan dengan nilai mencapai Rp47,1 miliar.

Sementara itu, untuk Kabupaten Sumbawa, program digitalisasi tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp24,3 miliar bagi 730 sekolah yang terdiri atas 182 PAUD, 378 SD, 43 SMP, 27 SMA, 17 SMK, 3 SLB, serta 7 PKBM/SKB. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi yang lebih merata di seluruh daerah.

“Ini merupakan wujud misi yang lurus bahwa setiap anak berhak belajar dengan teknologi modern. Visi Kemendikdasmen adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Kami berharap sarana prasarana yang sudah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk perangkat digitalisasi pembelajaran yang telah diberikan,” ujar Mu’ti.

Kepala SMK Negeri 1 Sikur, Hasbi Ahmad, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan revitalisasi yang diberikan pemerintah. Pada program revitalisasi tahun 2025, SMK Negeri 1 Sikur mendapatkan pembangunan ruang pembelajaran praktik dan sejumlah ruang kelas baru yang mendukung kegiatan belajar mengajar dengan jumlah bantuan Rp978.549.000.

“Kami sampaikan rasa syukur, rasa bangga, dan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan program bantuan revitalisasi. Program ini sangat berdampak dan bermanfaat dirasakan oleh kami di sekolah, motivasi anak sekarang ke sekolah itu tinggi karena memang sudah punya ruangan tempat untuk belajar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelum revitalisasi, sekolah mengalami keterbatasan ruang belajar sehingga pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan sistem double shift. Setelah revitalisasi selesai, seluruh murid mulai dapat belajar pada pagi hari dengan fasilitas yang lebih baik dan nyaman.

“Anak-anak sangat senang karena bangunannya sesuai standar, pencahayaan ruang kelas bagus, dan ruangannya nyaman. Motivasi mereka untuk datang ke sekolah juga semakin tinggi,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, menyampaikan bahwa program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran telah membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Ia mengatakan Dinas Pendidikan juga terus mengawal pembaruan data sekolah melalui Dapodik agar bantuan revitalisasi dapat tersalurkan sesuai kebutuhan.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas program revitalisasi dan digitalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikdasmen. Ini sangat membantu memperbaiki sarana sehingga proses belajar anak-anak menjadi lebih nyaman. Kami terus mengawal agar sekolah-sekolah dapat mengupdate data sesuai realitas yang ada di Dapodik sehingga ke depan bisa mendapatkan bantuan revitalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SLB Negeri 3 Lombok Timur, Azri Sofyan, mengatakan sekolahnya menerima bantuan revitalisasi berupa dua ruang kelas, dua ruang keterampilan, dan satu paket toilet. Bantuan tersebut sangat membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.

“Sebelum mendapatkan revitalisasi, kami sangat kekurangan ruangan. Anak-anak banyak belajar dalam satu ruangan dengan tiga rombongan belajar sehingga kegiatan pembelajaran kurang optimal,” ungkapnya.

Menurut Azri, setelah revitalisasi selesai, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih kondusif dan murid semakin antusias mengikuti pembelajaran praktik.

“Alhamdulillah setelah mendapatkan revitalisasi, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih kondusif. Murid sangat antusias karena sekarang memiliki ruang praktik yang lebih baik untuk keterampilan tata boga maupun kerajinan kayu,” katanya.

Ketua Jurusan Tata Rambut SMK Negeri 1 Sikur, Rahmawati, menyampaikan bahwa revitalisasi pembangunan ruang praktik baru membantu meningkatkan kenyamanan pembelajaran praktik bagi murid.

“Sebelumnya ruangan praktik lebih sempit dan panas. Karena keterbatasan laboratorium, beberapa ruang kelas juga digunakan untuk praktik. Setelah ada bangunan baru ini, pembelajaran menjadi lebih nyaman,” ujarnya.

Murid SMK Negeri 1 Sikur, Adinda, mengaku senang dengan fasilitas laboratorium baru hasil revitalisasi. Menurutnya, ruang praktik yang lebih luas dan nyaman membuat proses belajar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Di lab yang sekarang saya merasa senang, tenang, dan aman karena ruangannya lebih luas dibanding sebelumnya. Dulu ruangannya lebih gelap, panas, dan cahaya yang masuk juga kurang. Kalau sekarang lebih terang dan nyaman, kami bisa lebih semangat belajar,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Natasha, murid kelas X Program Keahlian Kecantikan. Ia mengatakan laboratorium baru hasil revitalisasi membuat proses pembelajaran praktik menjadi lebih nyaman dibanding sebelumnya yang masih menggunakan ruang gabungan. Kini, fasilitas yang semakin baik menjadi motivasi bagi dirinya dan teman-temannya untuk belajar lebih giat.

“Ruang lab yang dulu itu ruangannya gabungan dan lebih kecil. Kalau lab yang sekarang lebih besar dan lebih nyaman. Semoga dengan lab baru ini saya dan teman-teman lebih semangat belajar supaya kami bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkap Natasha. (Ros)

Share:

Read More

Presiden Prabowo: Penambahan Alutsista Jadi Tonggak Penguatan Pertahanan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers pada acara penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai menyerahkan enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.

“Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan,” ucap Presiden.

Penguatan pertahanan, menurut Presiden Prabowo, harus terus dilakukan sebagai langkah penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Presiden menilai bahwa setiap negara harus memiliki kekuatan pertahanan yang memadai di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional.

“Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus penguatan tersebut mencakup pengamanan seluruh matra pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

“Dalam waktu yang akan datang, terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tandasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat MRCA Rafale dan Sistem Pertahanan Modern untuk Perkuat Pertahanan Udara Nasional

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat MRCA Rafale dan Sistem Pertahanan Modern untuk Perkuat Pertahanan Udara Nasional. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Alutsista yang diserahkan pada Senin, 18 Mei 2026, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta yakni enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403.

Mengawali proses penyerahan, Presiden Prabowo melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Presiden melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai prosesi, Presiden langsung meninjau pesawat MRCA Rafale, serta alutsista lainnya. Dalam keterangannya usai peninjauan, Kepala Negara menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini sebagai tonggak penguatan pertahanan nasional.

“Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima ada enam pesawat tempur ya Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400, ada radar juga,” ucap Presiden.

Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. Pesawat MRCA Rafale akan memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Sementara, pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Adapun pesawat A400M menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

Di sisi lain, radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Sebelumnya, alutsista strategis berupa satu pesawat Airbus A400M telah diserahkan kepada TNI pada November 2025 lalu. Pesawat ini telah menambah kekuatan TNI Angkatan Udara dalam berbagai operasi.

Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan para kepala staf angkatan. Tampak hadir pula sejumlah perwakilan negara sahabat. (Dinda)

Share:

Read More

Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Menunda Keberangkatan 89 Calon Jemaah Haji Nonprosedural

Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Menunda Keberangkatan 89 Calon Jemaah Haji Nonprosedural. (Dok. Kemenimipas)

Tangerang, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta terus memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan jemaah haji guna mencegah praktik haji nonprosedural. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 89 calon penumpang yang diduga akan melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur resmi.

Pengawasan dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi dalam Satuan Tugas Pencegahan Haji Nonprosedural yang melibatkan unsur imigrasi, kepolisian, serta otoritas terkait lainnya. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari optimalisasi pemeriksaan dokumen perjalanan di bandara internasional.

Kakanim Soetta menjelaskan mayoritas modus yang ditemukan menggunakan dokumen selain visa haji untuk memasuki Arab Saudi pada musim haji. Praktik tersebut dinilai berisiko karena dapat menimbulkan persoalan hukum maupun kendala perlindungan bagi WNI di luar negeri.

“Saat ini khusus di Soekarno-Hatta, kami telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 89. Itu yang terakhir 2 hari yang lalu itu 32, gitu. Modusnya bermacam-macam, tapi umumnya menggunakan visa kerja, ataupun iqamah, yang mana mungkin ya itu untuk memberikan kesan bahwa mereka telah tinggal di sana. Namun pada akhirnya, tujuan utamanya adalah haji,” ujar Kakanim Galih pada Minggu (17/05).

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji wajib menggunakan visa haji resmi dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk memfilter potensi pelanggaran sejak di titik keberangkatan.

“Dengan kita ada satgas, dengan bantuan Polresta Bandara, pun juga dari Kemen Haji dan Umrah, kita tergabung dalam satgas. Dan saat ini untuk Soekarno-Hatta sendiri, telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 89, seperti itu. Harapannya, ini pun juga memberikan optimalisasi dalam memfilter, seperti itu,” imbuh Kakanim Galih.

Langkah pengawasan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam melindungi calon jemaah dari risiko penolakan masuk, deportasi, hingga potensi terlantar di Arab Saudi akibat penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukan. Selain itu, pengawasan yang diperketat juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar menjalankan ibadah haji secara aman, tertib, dan sesuai regulasi internasional.

Kemenimipas mengimbau masyarakat untuk memastikan keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi dengan menggunakan visa haji yang sah serta terdaftar dalam sistem penyelenggaraan haji pemerintah. Penguatan pengawasan di bandara akan terus dilakukan selama periode operasional haji guna menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan WNI di luar negeri. (Evi)

Share:

Read More

Kemenimipas Optimalkan Makkah Route untuk Wujudkan Perjalanan Haji yang Nyaman

Kemenimipas Optimalkan Makkah Route untuk Wujudkan Perjalanan Haji yang Nyaman. (Dok. Kemenimipas)

Tangerang, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta terus memperkuat implementasi layanan Makkah Route guna mempercepat proses keimigrasian jemaah haji Indonesia. Melalui layanan ini, pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi dilakukan langsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum keberangkatan, sehingga jemaah tidak lagi menghadapi antrean panjang setibanya di Tanah Suci.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, menjelaskan bahwa layanan Makkah Route merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan humanis bagi jemaah haji Indonesia.

“Saat ini kita ada di fasilitas Makkah Route, yang mana dari tadi proses keberangkatan di embarkasi untuk jemaah haji telah dilakukan clearance keimigrasian. Sehingga yang seharusnya clearance keimigrasian dari Arab Saudi dilakukan di negara Arab Saudi, saat ini dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Kakanim Galih, Minggu (17/05).

Ia menambahkan, layanan tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi proses keberangkatan sekaligus meningkatkan kenyamanan jemaah selama perjalanan ibadah haji. Menurutnya, jemaah tidak lagi disibukkan dengan proses pemeriksaan imigrasi yang panjang setelah menempuh perjalanan udara berjam-jam.

“Nah, mungkin tadi sempat tersampaikan bahwa dengan dipadatkannya proses mulai dari clearance keimigrasian di embarkasi, kemudian sampai dengan eh Makkah Route ini ada di sini”, imbuh Kakanim Galih.

Pada musim haji tahun 2026, Bandara Soekarno-Hatta ditargetkan melayani sekitar 35.285 jemaah haji melalui fasilitas Makkah Route. Hingga hari Minggu, sekitar 30 ribu jemaah telah menjalani proses clearance keimigrasian melalui layanan tersebut. Untuk mendukung kelancaran operasional, tersedia 10 konter Makkah Route di Bandara Soekarno-Hatta dengan dukungan 43 petugas dari Arab Saudi serta 40 petugas khusus dari Imigrasi Soekarno-Hatta yang disiagakan untuk mendampingi proses pelayanan haji.

Layanan Makkah Route saat ini telah diterapkan di empat bandara keberangkatan haji di Indonesia, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kehadiran layanan ini menjadi bagian dari kolaborasi Indonesia dan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, khususnya dalam aspek keimigrasian.

Selain mempercepat proses kedatangan di Arab Saudi, layanan ini juga memberikan manfaat nyata bagi jemaah karena mereka dapat langsung menuju hotel dan fokus menjalankan ibadah tanpa harus kembali menjalani antrean pemeriksaan imigrasi di bandara tujuan. Kemenimipas menilai inovasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan perjalanan haji yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat Indonesia.

Di masa mendatang, Kemenimipas bersama para pemangku kepentingan terkait akan terus melakukan penguatan layanan dan evaluasi penyelenggaraan Makkah Route agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh jemaah haji Indonesia. (Evi)

Share:

Read More

Sensus Ekonomi 2026 Berlangsung, Pelaku Usaha Depok Diminta Aktif Berpartisipasi

Sensus Ekonomi 2026 Berlangsung, Pelaku Usaha Depok Diminta Aktif Berpartisipasi. (Dok. Pemkot depok)

Depok, WaraWiri.net - Pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Kota Depok telah berlangsung. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Agus Marzuki mengajak semua pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, untuk mendukung pendataan, sehingga dapat menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.

Sensus Ekonomi tahun 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha di Kota Depok. 

Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Kami ingin memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dan struktur ekonomi di Kota Depok. Karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha sangat kami harapkan,” ungkapnya, Senin (18/05/26).

Agus menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi dilakukan melalui beberapa metode pendataan. Mulai dari pengisian mandiri, pendataan melalui email, pengisian bersama atau Ngibar, hingga pendataan langsung (door to door) oleh petugas sensus.

Untuk pendataan lapangan secara door to door, lanjutnya, dijadwalkan mulai berlangsung pada 15 Juni 2026. Sementara keseluruhan pendataan usaha berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.

Dalam hal ini, Agus mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di Kota Depok agar dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar serta jujur.

“Mari sama-sama kita sukseskan Sensus Ekonomi tahun 2026. Tentunya dengan memberikan data yang akurat demi mendukung pembangunan Kota Depok yang lebih maju,” tutupnya. (Subhan)

Share:

Read More

Liga Jabar Istimewa Jadi Ajang Talent Scouting Pemain Muda Kota Bandung

Liga Jabar Istimewa Jadi Ajang Talent Scouting Pemain Muda Kota Bandung. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Penutupan Liga Jabar Istimewa Piala Wali Kota Bandung 2026 menjadi momentum penting bagi pembinaan sepak bola usia dini di Kota Bandung.

Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana pencarian bakat atau talent scouting pemain muda potensial.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menuturkan, pembinaan jangka panjang menjadi kunci untuk melahirkan generasi baru pemain Persib dari Kota Bandung.

“Catat tanggal 17 Mei 2026 ini. Sepuluh tahun lagi dari tempat ini harus lahir pemain-pemain Persib,” ujar Farhan di Mengger Soccer, Minggu 17 Mei 2026.

Farhan mengingatkan para pemain muda agar fokus menjalani proses latihan dengan baik dan tidak terburu-buru mengejar hasil instan.

Menurutnya, usia anak-anak hingga 18 tahun merupakan masa penting pembentukan teknik dasar dan kekuatan fisik.

Ia juga mengingatkan pentingnya sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam pembinaan sepak bola usia dini. Menurut Farhan, kejayaan Persib di masa lalu lahir dari pembinaan yang kuat dan terstruktur.

“Diklat adalah kunci. Latihan yang baik dan benar akan menentukan masa depan pemain,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Farhan juga menyampaikan apresiasi kepada Askot PSSI Kota Bandung, para pelatih, legenda sepak bola, klub pembina, serta orang tua yang terus mendukung perkembangan sepak bola usia dini di Kota Bandung.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Liga Jabar Istimewa, Laga Sudarmaji menyampaikan, kompetisi tersebut berhasil menjaring sejumlah talenta potensial dari berbagai kelompok usia.

Menurutnya, enam tim terbaik dalam Piala Wali Kota Bandung akan melaju ke tingkat regional. Sedangkan untuk kelompok usia 12 tahun, tim terpilih akan mengikuti kompetisi nasional di Jakarta dan berpeluang tampil di Jepang apabila berhasil menjadi juara nasional.

“Talent scouting sudah dilakukan dan beberapa nama pemain potensial sudah kami siapkan untuk pembinaan lanjutan,” ujarnya.

Selain kelompok usia 12 tahun, kategori usia 10 tahun juga dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi nasional dan internasional. 

Sebelumnya, tim usia 10 dan 12 tahun asal Kota Bandung pernah meraih juara saat mengikuti turnamen di Malaysia.

Laga menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Bandung, pembinaan usia dini nantinya akan diperkuat melalui program diklat bagi pemain usia 8 hingga 13 tahun. 

Pemain-pemain terbaik akan diseleksi dan dipersiapkan untuk jenjang pembinaan menuju tim muda Persib.

“Tujuannya supaya Kota Bandung terus memiliki regenerasi pemain berkualitas,” tuturnya. (Ilham)

Share:

Read More

Buka Munas VI KBPP Polri, Kabaharkam Polri Instruksikan Kader Tampil Solid

Buka Munas VI KBPP Polri, Kabaharkam Polri Instruksikan Kader Tampil Solid. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Karyoto, secara resmi membuka agenda Musyawarah Nasional (Munas) VI Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Tahun 2026 yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (15/05/2026). 

Hadir mewakili Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), jenderal bintang tiga ini menitikberatkan arahannya pada pentingnya menjaga fondasi soliditas organisasi sekaligus merawat muruah dan kehormatan besar keluarga institusi Polri di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat.

Dalam sambutan utamanya, Komjen Pol. Karyoto meminta seluruh jajaran pengurus maupun anggota KBPP Polri untuk tidak sekadar meneriakkan slogan kebersamaan, melainkan membuktikan soliditas tersebut melalui sikap dan tindakan yang nyata di lapangan. 

Komjen Pol. Karyoto mengingatkan bahwa akar pergerakan organisasi kepemudaan ini harus senantiasa berpegang teguh pada tiga asas fundamental, yakni independen, kekeluargaan, serta memiliki jiwa sosial kemasyarakatan yang tinggi agar kehadirannya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Kalau memang betul-betul solid, tunjukkan soliditas itu. Karena sesuai dengan asas organisasi adalah independen, kekeluargaan, dan sosial kemasyarakatan,” tegas Komjen Pol. Karyoto di hadapan para peserta Munas.

Lebih lanjut, Kabaharkam mendorong KBPP Polri untuk terus bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan berdikari. Menurutnya, sebuah organisasi masyarakat tidak pantas jika hanya menampakkan eksistensinya pada momentum-momentum seremonial tertentu saja. 

Kader KBPP Polri dituntut untuk turun langsung dan mengambil peran aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan maupun agenda pembangunan nasional. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan kepolisian dalam membantu program strategis pemerintah, seperti mengedukasi warga terkait bahaya laten narkoba, mencegah konflik dan tawuran di lingkungan akar rumput, hingga menyosialisasikan pemanfaatan media sosial secara positif dan bijaksana.

“Jangan bikin kegaduhan. Bikinlah sesuatu hal yang bermanfaat dengan tadi, mengambil peran yang lebih proaktif untuk ikut membantu program pemerintah,” imbuhnya memberikan arahan tegas.

Terkait pelaksanaan Munas VI itu sendiri, Komjen Pol. Karyoto menitipkan pesan khusus agar forum tertinggi pengambilan keputusan tersebut dapat berjalan sebagai ruang musyawarah yang sehat, demokratis, tertib, dan senantiasa menjunjung tinggi martabat persaudaraan. Dinamika berupa perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi dipandangnya sebagai hal yang sangat lumrah dan wajar, selama semuanya tetap terkendali dan bermuara pada nilai luhur musyawarah untuk mufakat. 

Melalui forum strategis ini, Kabaharkam Polri berharap KBPP Polri mampu melahirkan regenerasi kader-kader muda yang berkarakter teguh pada nilai-nilai Pancasila serta memiliki wawasan kebangsaan yang paripurna.

Menutup arahannya, Jenderal Bintang Tiga ini mengajak seluruh anggota KBPP Polri untuk memancarkan kebanggaan mereka sebagai putra dan putri pelindung masyarakat melalui karya-karya gemilang serta pengabdian tanpa pamrih. Setiap bentuk dukungan dan pergerakan demi membela institusi Polri harus selalu dieksekusi dengan cara-cara yang mengedepankan profesionalisme, penuh tanggung jawab, serta tidak pernah keluar dari koridor hukum maupun etika luhur organisasi kepolisian. (Evi)

Share:

Read More

Polda Lampung Berhasil Ungkap Kasus Curat Ranmor yang Mengakibatkan Gugurnya Bripka (Anumerta) Arya Supena

Polda Lampung Berhasil Ungkap Kasus Curat Ranmor yang Mengakibatkan Gugurnya Bripka (Anumerta) Arya Supena. (Dok. Div Humas Polri)

Lampung, WaraWiri.net - Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, memimpin langsung kegiatan Press Release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) sasaran kendaraan bermotor yang mengakibatkan gugurnya seorang personil Polri, Bripka (Anumerta) Arya Supena, S.H., saat menjalankan tugas.

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu, 09 Mei 2026, sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. 

Bripka (Anumerta) Arya Supena, yang merupakan anggota Ditintelkam Polda Lampung, memergoki aksi pencurian sepeda motor milik korban NM di depan Toko Yussy Akmal.

Saat hendak melakukan penangkapan, tersangka B alias R melakukan perlawanan sengit dan berusaha merebut senjata api milik korban. 

Dalam pergumulan tersebut, tersangka berhasil menguasai senjata korban lalu menembak korban, yang mengakibatkan Bripka (Anumerta) Arya Supena gugur di tempat kejadian perkara (TKP).

Sedangkan tersangka H berperan sebagai joki dan pengawas situasi, serta membantu menguburkan senjata api milik korban di wilayah Pesawaran.

Kedua tersangka diberikan tindakan tegas dan terukur oleh petugas di lapangan karena melakukan perlawanan aktif dan membawa senjata api rakitan yang membahayakan nyawa anggota saat proses penangkapan, tegas Helfi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 458, Pasal 479, atau Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah penjara seumur hidup.

Helfi menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Bripka (Anumerta) Arya Supena. 

Polri kehilangan salah satu putra terbaiknya yang gugur demi menjaga keamanan masyarakat. Kami pastikan proses hukum berjalan maksimal bagi para pelaku, tutup Helfi Assegaf. (Evi)

Share:

Read More

Satgas Pamtas Yonarhanud 2 Kostrad Sosialisasikan Kesehatan dan Bagikan Buku di NTT

Satgas Pamtas Yonarhanud 2 Kostrad Sosialisasikan Kesehatan dan Bagikan Buku di NTT. (Dok. Puspen TNI)

NTT, WaraWiri.net - Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonarhanud 2 Kostrad Pos Aplal melaksanakan sosialisasi kesehatan tentang cara membersihkan tangan dan menggosok gigi yang benar serta membagikan buku kepada generasi bangsa di SDN Sitnoni di Desa Tasinifu, Kec. Mutis, Kab. TTU. Rabu (14/05).‎‎

Sosialisasi kesehatan ini ditujukan kepada para siswa dengan materi cara membersihkan tangan dan menggosok gigi yang benar, dilanjutkan dengan pembagian buku sebagai bentuk dukungan terhadap semangat belajar generasi bangsa.

Kegiatan ini menyasar pelajar sekolah dasar sebagai upaya menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini sekaligus meningkatkan motivasi belajar anak-anak melalui pemberian sarana bacaan yang bermanfaat.‎ (Iqbal)

Share:

Read More

RPB Pakan Ternak Desa Loleng Perkuat Kemandirian Peternakan Rakyat di Kutai Kartanegara

RPB Pakan Ternak Desa Loleng Perkuat Kemandirian Peternakan Rakyat di Kutai Kartanegara. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Rumah Produksi Bersama (RPB) Pakan Ternak di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat kemandirian peternakan rakyat sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Usai pelaksanaan Soft Opening dan Production Trial Run (PTR), kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke peternakan ayam petelur milik koperasi pengelola RPB yang berada di sekitar lokasi produksi pakan. 

Kunjungan tersebut disambut antusias para tamu undangan yang hadir. Mereka turut melihat langsung aktivitas budidaya ayam petelur hingga mencoba memanen telur dari kandang produksi.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) Kalimantan Timur, Heny Purwaningsih, mengatakan keberadaan peternakan ayam petelur yang terintegrasi dengan RPB Pakan Ternak menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem peternakan rakyat yang lebih mandiri dan berkelanjutan di Desa Loleng.

"Keberadaan unit peternakan ayam petelur yang terintegrasi dengan RPB Pakan Ternak menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem peternakan rakyat di Desa Loleng kecamatan Kota bangun Kabupaten Kutai Kartanegara," ungkap Heni Rabu (13/5/2026). 

Ia menjelaskan sebelum adanya fasilitas produksi pakan tersebut, kebutuhan pakan ternak masih dipasok dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga memerlukan biaya distribusi yang cukup tinggi.

Namun kini, dengan mulai beroperasinya RPB Pakan Ternak, proses penyediaan pakan menjadi lebih efisien karena berada dekat dengan sentra peternakan masyarakat. Kondisi ini diharapkan mampu menekan biaya operasional peternak sekaligus meningkatkan produktivitas usaha. 

Selain mendukung sektor peternakan, keberadaan RPB dan peternakan terpadu ini juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa. 

Aktivitas produksi yang terus berkembang membuka peluang usaha baru bagi masyarakat serta menciptakan perputaran ekonomi lokal yang lebih kuat. Kehadiran Rumah Produksi Bersama ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing peternak, menambah pendapatan kelompok usaha, menjaga ketahanan pangan daerah, menjadi sarana pelatihan dan transfer teknologi, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, pengembangan industri peternakan rakyat di Kota Bangun juga diarahkan menjadi pusat produksi telur fungsional dan penopang program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Saat ini, peternakan ayam petelur tersebut memiliki sekitar 500 ekor unggas dengan kapasitas produksi kurang lebih 400 butir telur omega per hari. Ke depan, koperasi pengelola berencana meningkatkan kapasitas kandang dan menambah populasi unggas guna memenuhi kebutuhan telur masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Melalui sinergi antara produksi pakan dan pengembangan peternakan rakyat, Desa Loleng diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu sentra peternakan mandiri, produktif, dan berdaya saing di Kalimantan Timur. (Muh)

Share:

Read More