Upaya Masif, LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat LFF 2026

Upaya Masif, LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat LFF 2026. (Dok. LPS)

Lampung, WaraWiri.net - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya untuk kalangan generasi muda. Terbaru, LPS bekerja sama dengan Trans Media Corp kembali menyelenggarakan event literasi keuangan bertajuk Lampung Financial Festival 2026 (LFF 2026), event ini adalah yang keempat kalinya digelar dan terbukti sukses meningkatkan literasi keuangan.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami, kami memiliki peran dalam mendorong peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat. tahun sebelumnya itu di Medan dan di Surabaya kemudian di Jogjakarta. Lalu kami sekarang membuat roadmap ya, kita membuat program dan program itu berdasarkan mapping dari hasil survei nasional dan literasi keuangan atau SNLIK yang kami juga ikut mendukung,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu pada Konferensi Pers jelang LFF 2026, digelar di Lampung, Jumat (4/9/2026)

Adapun, menurut SNLIK yang terakhir dilakukan LPS bersama dengan BPS dan OJK, literasi terhadap penjaminan secara rata-rata nasional itu 62,51 %. Dan, jika ditanya kenapa Lampung? Karena memang Lampung ini secara rata-rata masih di bawah nasional pengetahuan mengenai LPS dan masih perlu ditingkatkan, literasi ataupun pengetahuan dari responden terhadap LPS itu baru 46,31 % dan juga pengetahuan bahwa tabungannya dijamin baru mencapai 58%.

“Jadi ada gap antara literasi terhadap penjaminan dan literasi atau pengetahuan terhadap LPS. Hal ini mendorong kami untuk menghadirkan edukasi keuangan yang lebih dekat, lebih inklusif, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di sisi lain, Kami melihat potensi yang besar untuk menjadikan Lampung sebagai simpul penyebaran literasi keuangan, sehingga semakin banyak masyarakat memahami peran LPS dan memiliki kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional,” tambahnya.

Lampung Financial Festival 2026 juga akan menghadirkan sejumlah tokoh dan narasumber inspiratif yang akan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta perspektif mengenai pengelolaan keuangan, investasi, kewirausahaan, hingga tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan generasi muda. Nama prominen seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, COO BPI Danantara Dony Oskaria, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Rafi Ahmad, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Chairman CT Corp Chaerul Tanjung, Gubernur Lampung Rahmat Marzuni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, hingga tokoh lainnya akan berbagai insight melalui sesi edukasi yang dikemas secara interaktif agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendapatkan perspektif praktis terkait pemahaman dan pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Beragam pelaku industri keuangan juga akan turut meramaikan festival melalui booth-booth edukatif dan interaktif. Mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, hingga berbagai sektor jasa keuangan lainnya akan hadir memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk mengenal produk, layanan, serta perkembangan industri keuangan secara lebih dekat. Kehadiran pelaku UMKM juga menjadi bagian penting dalam Lampung Financial Festival sebagai representasi kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus sarana memperkenalkan potensi usaha lokal.

Tak hanya menyajikan edukasi dan literasi keuangan, Lampung Financial Festival 2026 juga bakal dihibur oleh sederet artis ternama. Mulai dari komika Marshel Widianto, Nassar, dan Charly Setia Band.

Acara ini diselenggarakan secara GRATIS dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin hadir cukup melakukan registrasi secara online ataupun dating langsung ke tempat acara yang digelar mulai esok hari 5 September hingga Minggu 6 September 2026. (Muh)

Share:

Read More

Wamen LH Tinjau Pengendalian Kebakaran Lahan di Jambi, Temukan Praktik Baik Penanganan di Lapangan

Wamen LH Tinjau Pengendalian Kebakaran Lahan di Jambi, Temukan Praktik Baik Penanganan di Lapangan. (Dok. Kemen LH)

Jambi, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Dalam peninjauan tersebut, Wamen Diaz menyatakan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wirakarya Sakti (WKS), Masyarakat Peduli Api, BPBD, TNI/Polri, dan masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla, khususnya di lahan gambut.

“Saya lihat tadi best practice yang dilakukan oleh PT WKS di Desa Parit Culum, mereka mengambil air dari Sungai Batang Hari lalu estafet sepanjang 11 km dengan beberapa pompa yang dibawa ke sekat kanal di daerah yang ada titik kebakaran,” jelas Wamen Diaz. 

Lahan gambut yang terbakar di Desa Parit Culum I memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Untuk itu, metode sekat kanal diimplementasikan guna mempertahankan ketersediaan air di area yang terbakar. Dalam pelaksanaannya, PT WKS menyalurkan air dari Sungai Batang Hari menuju area kebakaran menggunakan sistem estafet pompa. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 6–7 hari hingga air dapat mencapai area kebakaran, dan proses pemompaan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Titik kebakaran di Desa Parit Culum I pertama kali diidentifikasi di luar wilayah konsesi PT WKS pada 27 Agustus 2026 dan segera ditangani pada hari yang sama. Pemadaman di permukaan lahan membutuhkan waktu sekitar empat hari. Sementara itu, proses pembasahan menggunakan sambunesia masih terus dilakukan untuk menjangkau lapisan gambut yang lebih dalam dan sulit dipadamkan dengan metode seperti water bombing.

Usai melakukan peninjauan, Wamen Diaz mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar titik hotspot untuk melakukan koordinasi. Dalam pertemuan tersebut, Wamen Diaz mengajak perusahaan untuk turut mendukung upaya pengendalian karhutla di Jambi, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal serta dukungan terhadap distribusi air ke area terdampak.

“Saya minta beberapa perusahaan di Jambi, untuk ikut membantu bangun sekat kenal dan membantu transfer air dari sungai (Batang Hari), kita sudah ada best practice-nya, semoga dengan ini, kebakaran lahan gambut bisa diselesaikan,” tutur Wamen Diaz. 

Selain penanganan karhutla, Wamen Diaz turut memperingatkan mengenai potensi kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini menjadi perhatian. Wamen Diaz meminta Pemerintah Daerah Jambi meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran TPA dengan menjalankan Surat Edaran Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 11 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di TPA pada Kondisi Cuaca Panas Ekstrem.

“Selain karhutla, satu lagi yang saya ingin bahas, mohon jalankan Surat Edaran Menteri LH terkait TPA, tolong Kadis LH perhatikan apakah Jambi sudah melakukan SE Menteri terkait penjagaan TPA dan pengelolaan TPA,” tegas Wamen Diaz. (Isna)

Share:

Read More

Lawan Sindikat Perusak Alam, KLH/BPLH Perluas Jejaring Pemberantasan hingga Tingkat Internasional

Lawan Sindikat Perusak Alam, KLH/BPLH Perluas Jejaring Pemberantasan hingga Tingkat Internasional. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kejahatan lingkungan telah berkembang menjadi ancaman yang kompleks, terorganisir, dan melintasi batas negara. Menghadapi eskalasi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat penegakan hukum dan memperluas kolaborasi internasional. 

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat membuka lokakarya bertajuk “Penguatan Koordinasi Nasional dan Kolaborasi Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Lingkungan” yang diselenggarakan KLH/BPLH bersama Kejaksaan Agung RI, INTERPOL, dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menteri Jumhur memaparkan bahwa kejahatan lingkungan yang mencakup pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, perdagangan limbah B3 ilegal, hingga perburuan satwa yang dilindungi, kini bergerak menembus batas yurisdiksi, baik dalam hal komoditas, jaringan pelaku, aliran aset, maupun penikmat hasil kejahatan.

"Kejahatan lingkungan bukan hanya ancaman terhadap sumber daya alam. Kejahatan lingkungan adalah ancaman terhadap keamanan ekologis, perekonomian, dan supremasi hukum," tegas Menteri Jumhur.

Dampak dari kejahatan ini menimbulkan kerugian yang luar biasa besar. Bank Dunia memperkirakan kerugian global akibat kejahatan lingkungan, termasuk hilangnya jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan perlindungan banjir, mencapai USD 1 hingga 2 triliun per tahun. Di dalam negeri, data Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) mencatat indikasi transaksi terkait kejahatan lingkungan hidup sepanjang 2025 hingga Semester I 2026 mencapai sekitar Rp198,87 triliun. 

Tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini sedang terjadi, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera, juga menjadi perhatian serius yang menuntut penanganan intensif di lapangan. Menteri Jumhur menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh sekadar memadamkan api, melainkan harus membongkar aktivitas di baliknya serta memastikan penegakan hukum berjalan seirama dengan pemulihan ekosistem. 

Guna membendung laju kejahatan tersebut, Menteri Jumhur mendorong transformasi mendasar melalui pendekatan berbasis intelijen, penerapan multi-pintu lintas undang-undang, penguatan pertanggungjawaban korporasi dan pemilik manfaat akhir, serta kolaborasi internasional yang lebih operasional. 

Paradigma penegakan hukum diarahkan agar penindakan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan menembus hingga ke pusat kendali, mulai dari pemodal, pemberi perintah, pengendali korporasi, hingga pihak yang menikmati aliran dana kejahatan. Arah penegakan hukum kini bergeser dari sekadar mengejar pelaku lapangan menjadi turut menelusuri aliran dana dan pemilik manfaat akhir perusahaan.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menjabarkan bahwa langkah penindakan kementerian berpijak pada konstitusi serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. 

Didukung oleh 398 aparatur sipil negara yang tersebar di kantor pusat dan lima balai Gakkum regional, penegakan hukum dijalankan melalui pengawasan perizinan, penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum pidana. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, jajaran Gakkum telah memproses 73 penyelidikan dan 11 kasus penyidikan terkait pencemaran, perusakan lingkungan, serta tata kelola sampah.

"Lingkungan hidup merupakan titipan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita rawat bersama, untuk kepentingan generasi saat ini dan mendatang," tutur Rizal Irawan. 

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan kerja sama global, KLH/BPLH bertekad menutup ruang gerak sindikat kejahatan lingkungan demi melindungi masa depan ekologi dan perekonomian Indonesia. (Isna)

Share:

Read More

BMKG Ungkap Dentuman di Bandung Raya Bukan Berasal dari Aktivitas Gempa Bumi

BMKG Ungkap Dentuman di Bandung Raya Bukan Berasal dari Aktivitas Gempa Bumi. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Bandung memastikan bahwa fenomena suara dentuman yang terdengar di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya pada Sabtu (5/9) dini hari bukan disebabkan oleh aktivitas gempa bumi maupun fenomena cuaca lokal. Hal ini diperoleh setelah BMKG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pemantauan kegempaan, aktivitas petir, kondisi cuaca, hingga magnet bumi.

Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi Ahadi, menjelaskan bahwa BMKG merespons cepat laporan masyarakat terkait suara dentuman berulang yang terdengar sejak pukul 00.30 hingga 05.00 WIB. Hasil analisis data pemantauan kegempaan BMKG menunjukkan tidak adanya aktivitas seismik di wilayah Bandung dan sekitarnya pada rentang waktu tersebut, sehingga potensi gempa bumi sebagai pemicu suara dentuman dapat dipastikan nihil.

“Selain parameter kegempaan, BMKG juga memeriksa kondisi atmosfer serta aktivitas kelistrikan udara di wilayah Jawa Barat. Pemantauan Lightning Detector mencatat aktivitas petir di Bandung Raya berada pada intensitas relatif rendah dan tidak signifikan,” kata Suaidi dalam Konferensi Pers daring, Sabtu (5/9).

Lebih lanjut, kondisi cuaca secara umum terpantau cerah dengan pergerakan angin bertiup konsisten dari arah Timur ke Barat, yang mengindikasikan tidak adanya fenomena cuaca ekstrem lokal pemicu dentuman.

Meskipun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) terdeteksi lewat citra satelit dan peningkatan aktivitas petir di sekitarnya, BMKG menilai kecil kemungkinan suara tersebut merambat hingga Bandung. Arah angin yang bertiup dari Timur ke Barat pada saat kejadian memperkecil peluang perambatan gelombang suara erupsi ke arah Bandung Raya, sehingga sumber suara dentuman diduga kuat berasal dari sumber lain yang masih memerlukan kajian mendalam.

Di sisi lain, instrumen BMKG mencatat beberapa anomali yang menjadi bahan analisis lanjutan. Pemantauan di Pulau Sebesi merekam anomali seismogram pada pukul 23.08 WIB dan 23.32 WIB (16.08 UTC dan 16.32 UTC). Stasiun magnet bumi di Sukabumi (SKB) dan Serang (SRG) juga mencatat gangguan magnetik internal bumi pada periode 4 September pukul 23.00 WIB hingga 5 September pukul 02.00 WIB, tanpa ditemukannya aktivitas badai matahari.

“Namun, BMKG menekankan bahwa seluruh temuan anomali ini belum dapat secara langsung dikaitkan sebagai penyebab pasti suara dentuman tersebut,” ujarnya.

Untuk memastikan penyebab pasti fenomena ini, Stasiun Geofisika Bandung terus melanjutkan pemantauan secara intensif terhadap aktivitas kegempaan, petir, magnet bumi, dan atmosfer serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Bandung Raya untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu memperbarui informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG. (Evi)

Share:

Read More

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, BMKG Tekankan Integritas dan Kinerja Nyata

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, BMKG Tekankan Integritas dan Kinerja Nyata. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BMKG, yakni Agi Wandala Putra sebagai Direktur Meteorologi Maritim dan Hartanto sebagai Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi, Kamis (3/9). Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan organisasi dan peningkatan kualitas layanan BMKG untuk mendukung keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus diwujudkan melalui kerja nyata, integritas, serta kinerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi merupakan bagian dari upaya kita memperkuat organisasi dan memastikan BMKG terus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks,” ujarnya.

Ia menekankan, tanggung jawab BMKG semakin penting di tengah berbagai tantangan kebencanaan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat.

Menurutnya, berbagai kejadian yang dihadapi masyarakat, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta kebakaran hutan dan lahan, menjadi pengingat bahwa informasi BMKG harus hadir secara cepat, akurat, dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Kita menyadari bahwa tugas BMKG tidak berhenti pada menghasilkan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan masyarakat dan mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

Faisal dalam sambutannya juga memberikan apresiasi kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG yang bertugas di berbagai lokasi kejadian. Menurutnya, pegawai BMKG di lapangan memiliki peran penting dalam memastikan pengamatan, analisis, informasi, dan peringatan dini tetap berjalan, termasuk ketika menghadapi kondisi yang tidak mudah.

Lebih lanjut Ia mengingatkan bahwa setiap data dan informasi yang dihasilkan BMKG memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan masyarakat.

“Data dan informasi BMKG menjangkau berbagai kepentingan strategis, mulai dari ketahanan pangan, energi terbarukan, transportasi, infrastruktur tangguh bencana, mitigasi bencana, hingga pembangunan berkelanjutan. Karena itu, integritas dan dedikasi menjadi hal yang mutlak,” lanjutnya.

Ia juga meminta kedua pejabat yang dilantik mampu menjadi pemimpin yang memberikan keteladanan, membangun tim, serta mendorong inovasi dan keberanian untuk melakukan perbaikan.

Menutup sambutannya, Faisal meminta kedua pejabat tersebut tidak terjebak pada rutinitas, tetapi segera melakukan konsolidasi dan menghadirkan perubahan yang nyata.

“Saya tidak ingin Saudara hanya menjalankan rutinitas. Segera lakukan konsolidasi, pahami dan petakan persoalan yang ada, tetapkan prioritas, dan hadirkan perubahan yang nyata serta terukur,” tegasnya.

Ia berharap amanah baru tersebut dapat menjadi kesempatan bagi kedua pejabat untuk memberikan kontribusi terbaik sekaligus meninggalkan legacy bagi BMKG dan masyarakat.

“Jadikan jabatan ini bukan hanya sebagai tanggung jawab administratif, tetapi sebagai kesempatan untuk memberikan legacy dan kontribusi terbaik bagi BMKG dan masyarakat,” pungkasnya.

Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat kepemimpinan dan tata kelola organisasi BMKG, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan meteorologi maritim dan pengelolaan instrumen MKG dalam mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan nasional. (Evi)

Share:

Read More

Penandatanganan Komitmen Pusat dan Daerah Percepat Revitalisasi Satuan Pendidikan

Penandatanganan Komitmen Pusat dan Daerah Percepat Revitalisasi Satuan Pendidikan. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah meneguhkan komitmen dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 antara pemerintah daerah dan Kemendikdasmen pada Jumat (4/9), di Jakarta. 

Penandatanganan secara simbolis dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pendidikan Tahun 2026 yang dihadiri oleh perwakilan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala UPT Kemendikdasmen, serta kementerian/lembaga terkait.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, baik pada 2025 maupun 2026. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu terus dijaga karena pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan sehingga membutuhkan dukungan dan pendampingan pemerintah daerah.

“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.

Dalam pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mendukung dari sisi koordinasi, tetapi juga mendampingi satuan pendidikan agar mampu menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendikdasmen menegaskan, pendampingan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan secara akuntabel, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan fisik. 

“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku. Kami berharap agar Bapak Ibu dapat memastikan program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan baik dari sisi keuangan maupun fisiknya,” pesan Mendikdasmen.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi landasan bagi keberlanjutan program pada 2027. Pemerintah akan tetap memprioritaskan sekolah yang terdampak bencana, berada di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T), serta mengalami kerusakan berat. Pada 2027, perluasan program revitalisasi ditargetkan mencakup 100 ribu satuan pendidikan. Dengan target tersebut, jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan revitalisasi diharapkan mendekati 200 ribu sekolah. Perluasan program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang semakin besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

 

“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” jelas Mendikdasmen.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah menjadi jembatan keberlanjutan pelaksanaan program revitalisasi dan digitalisasi dari 2025 ke 2026.

Ia menyampaikan, pada 2025 Kemendikdasmen telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang memberikan manfaat kepada 4,23 juta peserta didik. Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah mendistribusikan 288 ribu Interactive Flat Panel (IFP) ke seluruh sekolah di Indonesia, dengan masing-masing sekolah menerima satu unit.

“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026. Sehingga semangat menuntaskan program prioritas Bapak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026. Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025, program revitalisasi dan percepatan digitalisasi adalah program prioritas Bapak Presiden yang harus kita ampu bersama UPT di seluruh Indonesia,” terang Dirjen Gogot.

Rakor Pusat dan Daerah dilaksanakan dengan tiga tujuan, yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program; memastikan pemanfaatan bantuan pemerintah untuk revitalisasi dan digitalisasi; serta meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan, pemantauan, dan pengendalian program.

Dukungan Dinas Pendidikan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran

Dukungan terhadap pelaksanaan program juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, Deivy Regar, mengatakan “Dukungan Dinas Pendidikan untuk program revitalisasi ini kami mendukung penuh. Kami melakukan pendampingan mulai dari tahap awal perencanaan, pendataan kondisi satuan pendidikan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah sampai juga melakukan pendampingan pada proses pelaksanaannya,” ujar Deivy.

Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut untuk menjawab berbagai kebutuhan satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung digitalisasi pembelajaran. Ia juga menilai pendampingan dan pelatihan bagi guru diperlukan agar pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran semakin optimal, terutama bagi satuan pendidikan di daerah 3T yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Sementara itu, Mario, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, menilai penandatanganan Nota Kesepakatan menjadi salah satu bentuk penting dalam membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Secara simbolis, penandatanganan tersebut menjadi titik temu bagi kedua pihak dalam mendukung pelaksanaan program revitalisasi, dengan satuan pendidikan sebagai pelaksana dan dinas pendidikan sebagai pendamping.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mendampingi pelaksanaan revitalisasi dan digitalisasi.

“Kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, kita sudah siapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi,” jelasnya.

 

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan dukungan kepada satuan pendidikan terus berjalan sesuai peran masing-masing serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia. (Fathi)

Share:

Read More

Pabrik BYD Beroperasi, Menperin: Perkuat Basis Manufaktur EV Dalam Negeri

Pabrik BYD Beroperasi, Menperin: Perkuat Basis Manufaktur EV Dalam Negeri. (Dok. Kemenperin)

Subang, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari transformasi industri otomotif menuju sektor yang semakin berdaya saing, berkelanjutan, serta terintegrasi dari hulu hingga hilir. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan beroperasinya fasilitas produksi PT BYD Motor Indonesia di Subang, Jawa Barat, yang diharapkan menjadi salah satu basis penting pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, kehadiran fasilitas produksi BYD merupakan momentum strategis untuk membawa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dari fase pertumbuhan pasar menuju penguatan basis manufaktur dan pendalaman struktur industri di dalam negeri.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BYD atas kepercayaan dan komitmennya untuk berinvestasi serta mengembangkan kegiatan manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Kami sangat yakin BYD akan terus berkembang dan sukses di Indonesia,” kata Menperin dalam sambutannya pada peresmian fasilitas produksi BYD Motor Indonesia di Subang, Kamis (3/9).

Pada kesempatan ini, Menperin juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir, karena memiliki peran penting dalam proses masuknya investasi BYD ke Indonesia. Menurutnya, realisasi investasi hingga berdirinya fasilitas produksi BYD merupakan buah dari proses panjang diplomasi dan pengawalan investasi strategis pemerintah.

Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut secara aktif mengawal berbagai investasi strategis agar masuk ke Indonesia, termasuk melalui diplomasi langsung dengan kantor pusat BYD di Shenzhen, Tiongkok.

“Saya menyaksikan langsung proses tersebut dan bagaimana Pak Luhut begitu gigih memperjuangkan agar investasi masuk ke Indonesia, termasuk investasi BYD. Proses yang panjang itu akhirnya dapat kita lihat hasilnya dengan berdirinya fasilitas produksi BYD di Indonesia,” ujar Agus.

Upaya tersebut juga berjalan seiring dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim setelah Persetujuan Paris yang dihasilkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 atau COP21. Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu bagian penting dari agenda transformasi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus optimalisasi sumber daya nasional.

Jalan bagi pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) semakin diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang kemudian diikuti berbagai kebijakan teknis di bidang investasi, industri, fiskal, serta pengembangan pasar kendaraan listrik.

Berbagai instrumen tersebut diarahkan agar perkembangan kendaraan listrik tidak semata-mata meningkatkan konsumsi di pasar domestik, tetapi sekaligus menciptakan kapasitas produksi dan memperkuat struktur industri nasional.

Manufaktur Terus Menguat

Menperin menjelaskan, pengoperasian fasilitas produksi BYD berlangsung ketika fundamental industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kinerja yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II tahun 2026 industri pengolahan nonmigas (IPNM) tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.

“Pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,32 persen sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Terakhir kali pertumbuhan manufaktur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional terjadi sekitar 14 tahun lalu. Ini menjadi sinyal yang sangat positif bagi industri kita,” ungkap Agus.

Selain pertumbuhan, indikator lainnya seperti kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB), kinerja ekspor, realisasi investasi, dan penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan positif.

Kinerja industri manufaktur Indonesia turut tercermin dari penciptaan nilai tambah atau Manufacturing Value Added (MVA). Berdasarkan data Bank Dunia, MVA Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar USD275,61 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai USD265,07 miliar. Capaian ini membuat posisi Indonesia meningkat dari peringkat ke-13 dunia pada 2024 menjadi peringkat ke-12 dunia pada 2025 dalam penciptaan MVA.

“Ini bukan data Kementerian Perindustrian dan bukan pula data BPS, tetapi data Bank Dunia. Artinya, kemampuan industri manufaktur Indonesia dalam menciptakan nilai tambah terus mengalami peningkatan,” tutur Menperin.

Di kawasan ASEAN, nilai MVA Indonesia juga berada pada posisi tertinggi. Bahkan, menurut Agus, nilai tambah manufaktur yang dihasilkan Indonesia sekitar dua kali lipat dibandingkan Thailand. Sementara di kawasan Asia, Indonesia berada pada posisi kelima setelah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.

“Kalau kita disiplin menjalankan program dan kebijakan industrialisasi yang telah ditetapkan, saya yakin dalam waktu ke depan kita dapat semakin mendekati capaian MVA negara-negara industri utama di Asia tersebut,” ujarnya.

Pasar Semakin Besar

Peresmian fasilitas produksi BYD juga berlangsung di tengah perkembangan positif kendaraan listrik nasional. Hingga April 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 486 ribu unit, dengan kendaraan roda dua sekitar 242 ribu unit dan kendaraan roda empat sekitar 223 ribu unit, sementara sisanya berasal dari berbagai jenis kendaraan listrik lainnya.

Tren positif tersebut semakin terlihat pada pasar kendaraan roda empat berbasis elektrifikasi. Pada semester I tahun 2026, penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) telah mencapai sekitar 70 ribu unit dengan pangsa pasar sekitar 16 persen. Sementara itu, penjualan Hybrid Electric Vehicle (HEV) mencapai sekitar 40.400 unit, dengan pangsa pasar mendekati 10 persen.

“Besarnya pangsa kendaraan elektrifikasi menunjukkan penerimaan konsumen Indonesia terhadap teknologi kendaraan rendah emisi semakin kuat. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan afirmatif yang tidak hanya bertujuan membangun pasar, tetapi juga memperkuat struktur industri dan kapasitas produksi di dalam negeri,” jelas Menperin.

Pemerintah menilai pertumbuhan pasar tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah yang diciptakan di Indonesia. Karena itu, investasi kendaraan listrik diarahkan semakin terintegrasi dengan industri komponen dan rantai pasok domestik.

Pendalaman Struktur Industri

Di sisi manufaktur, pemerintah terus mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik agar semakin terintegrasi dengan rantai pasok nasional melalui peningkatan penggunaan produk dan komponen dalam negeri.

Peta jalan pengembangan KBLBB menetapkan peningkatan nilai minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap, yaitu minimal 40 persen hingga 2026, minimal 60 persen pada periode 2027–2029, serta minimal 80 persen mulai 2030. Ketentuan tahapan tersebut juga telah menjadi bagian penting dalam arah kebijakan penguatan industri KBLBB nasional.

Menurut Agus, peningkatan TKDN sangat penting agar investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada aktivitas perakitan, tetapi secara bertahap semakin melibatkan industri komponen, material, dan pemasok dalam negeri.

Menperin juga mengungkapkan adanya gagasan untuk mengembangkan skema insentif yang semakin dikaitkan dengan capaian TKDN. “Ada arahan dari Pak Luhut, agar kita coba pelajari untuk memberikan program insentif yang berbasis penguatan nilai TKDN. Jadi semakin tinggi nilai TKDN, itu semakin perlu mendapat perhatian dari pemerintah termasuk persiapan-persiapan dalam pemberian insentif,” ujarnya.

Kemenperin akan segera mendesain dan mengoordinasikan gagasan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Skema tersebut diharapkan semakin memacu produsen kendaraan listrik untuk memperbesar penggunaan komponen domestik sekaligus menarik pemasok global membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

Bangun Ekosistem Hulu-Hilir

Ke depan, Kemenperin berharap investasi BYD tidak berhenti pada produksi kendaraan. Kehadiran perusahaan ini diharapkan menjadi penggerak pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh.

Ekosistem tersebut mencakup industri pengolahan bahan baku, manufaktur sel baterai dan battery pack, industri komponen, manufaktur kendaraan listrik, pengembangan pasar domestik, hingga industri daur ulang baterai. Arah ini akan memperkuat konsep pengembangan ekosistem hulu-hilir yang telah menjadi bagian dari rancangan pengembangan kendaraan listrik nasional.

Menurut Agus, industri daur ulang baterai akan semakin strategis seiring dengan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Pengembangan industri tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang semakin berkelanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

“Kami berharap kehadiran BYD dapat semakin memperkuat keterkaitan antarmata rantai industri tersebut, termasuk dengan semakin banyak melibatkan industri komponen dan pemasok dalam negeri,” tuturnya.

Penguatan rantai pasok domestik tersebut juga penting agar investasi kendaraan listrik menghasilkan efek berganda yang semakin besar, mulai dari peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, pengembangan SDM industri, hingga peningkatan ekspor.

Menperin optimistis fasilitas produksi BYD di Subang akan menjadi salah satu pijakan penting bagi transformasi industri otomotif nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

“Peresmian fasilitas produksi BYD Indonesia bukan sekadar beroperasinya sebuah pabrik baru. Ini merupakan momentum untuk memperkuat basis manufaktur, memperdalam struktur industri, serta membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang semakin terintegrasi,” tegas Agus.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan selamat atas beroperasinya fasilitas produksi BYD Indonesia. Kami yakin investasi ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya, bukan hanya bagi BYD, tetapi juga bagi kemajuan industri nasional dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkas Menperin. (Siti)

Share:

Read More

Kemenperin dan KP2MI Buka Peluang SDM Industri Kompeten Berkarier di Luar Negeri

Kemenperin dan KP2MI Buka Peluang SDM Industri Kompeten Berkarier di Luar Negeri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian serius dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dan berdaya saing global. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendukung program prioritas dan direktif Presiden Prabowo Subianto melalui SMK Go Global, yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sekaligus membuka peluang bagi lulusan untuk berkompetisi di pasar kerja internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penguatan pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam mencetak SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan dunia industri, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

“Pendidikan vokasi adalah investasi untuk masa depan. Dengan SDM yang kompeten dan unggul, industri kita akan tumbuh lebih produktif, tangguh, dan berdaya saing global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut Agus, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing sektor industri nasional. Terlebih, transformasi industri dan perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja berlangsung semakin cepat sehingga membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Sebagai langkah nyata mendukung SMK Go Global, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Sinergi tersebut mengintegrasikan penguatan kompetensi teknis SDM dengan pembukaan akses terhadap peluang kerja di luar negeri.

Plt. Kepala BPSDMI Kemenperin Emmy Suryandari menyampaikan, kolaborasi kedua kementerian menjadi langkah strategis karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam mempersiapkan SDM Indonesia yang kompeten sekaligus memastikan penempatannya dilakukan secara aman dan terlindungi.

“Sinergi antara Kementerian Perindustrian dan KP2MI ini merupakan salah satu kolaborasi yang sangat ideal dan saling melengkapi. Kementerian Perindustrian dapat berperan dalam menyiapkan keterampilan dan kompetensi teknis atau hard skills SDM industri, sedangkan KP2MI berperan membuka akses pasar kerja, menempatkan lulusan, serta memberikan payung pelindungan bagi para pahlawan devisa,” ungkap Emmy dalam Kick Off SMK Go Global di Jakarta.

Program SMK Go Global dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat umum agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Dengan kompetensi tersebut, peserta diharapkan mampu bekerja di luar negeri secara aman, prosedural, kompeten, dan memiliki daya saing global.

Emmy mengapresiasi langkah dan komitmen KP2MI dalam memperkuat kualitas pekerja migran Indonesia, khususnya melalui transformasi dari tenaga kerja berkeahlian rendah menuju tenaga kerja terampil yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan.

Dari Pelatihan hingga Penempatan

SMK Go Global tidak berhenti pada penyelenggaraan pelatihan. Program tersebut dirancang dalam sebuah ekosistem yang mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, sertifikasi kompetensi, job matching, hingga penempatan peserta di negara tujuan.

Sejumlah negara dan wilayah yang telah dipetakan sebagai tujuan utama antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, kawasan Eropa, Turki, Taiwan, dan Maladewa. Pemetaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kompetensi yang diberikan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di masing-masing negara tujuan.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, SMK Go Global tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja migran, tetapi juga menjadi instrumen pelindungan sejak tahap awal.

“SMK Go Global merupakan bentuk pelindungan dari hulu. Peserta dibekali kompetensi, bahasa, serta sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional agar siap bekerja melalui jalur yang legal, aman, dan terlindungi,” paparnya.

Mukhtarudin menjelaskan, program SMK Go Global memiliki peluang strategis dengan mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk usia produktif Indonesia. Pada saat bersamaan, sejumlah negara di Asia dan Eropa menghadapi kekurangan tenaga kerja produktif akibat penuaan populasi.

“Pemerintah tetap memprioritaskan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri. Tetapi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, kita siapkan fasilitas dan aturan agar mereka dapat bekerja secara resmi, aman, dan terlindungi,” kata Mukhtarudin.

Kemenperin selama ini terus mengembangkan pendidikan vokasi industri untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah sistem pendidikan link and match yang diadopsi dari Swiss, dengan menghubungkan proses pendidikan dan pelatihan secara erat dengan kebutuhan nyata sektor industri.

Penerapan sistem tersebut ditujukan agar peserta didik memperoleh kompetensi yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan industri sehingga setelah lulus mereka memiliki kesiapan untuk bekerja serta mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.

Sistem pendidikan vokasi industri tersebut telah diimplementasikan di seluruh unit pendidikan Kemenperin yang terdiri atas 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK. (Siti)

Share:

Read More

Kembangkan Bahan Bakar Pesawat Berbasis Minyak Jelantah, Cara Pertamina Kenalkan Transisi Energi Kepada Anak Muda di IdeaFest

Ibrahim Akbar Pertamina SAF Project Commercial menjadi salahsatu pembicara di booth Pertamina dalam acara Ideafest 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC). (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Minyak jelantah yang sehari-hari dihasilkan dari rumah tangga ternyata memiliki potensi menjadi bagian dari energi masa depan. Pesan tersebut dibawa PT Pertamina (Persero) dalam gelaran IdeaFest 2026 dengan memperkenalkan Sustainable Aviation Fuel (SAF), bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang salah satu bahan bakunya berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Melalui booth Pertamina di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pengunjung diajak melihat lebih dekat perjalanan minyak jelantah, mulai dari dikumpulkan hingga dimanfaatkan sebagai bahan baku SAF. Inovasi ini sekaligus menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam aktivitas sederhana dapat menjadi bagian dari pengembangan ekosistem energi rendah karbon.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita mengatakan, pengembangan SAF merupakan salah satu langkah konkret Pertamina dalam menjalankan transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Minyak itu kita buat untuk bahan bakar pesawat udara. Namun jangan khawatir, ini aman karena risetnya sudah diinisiasi sejak 2015, diteliti secara ketat dan diuji coba dari 2021 hingga 2025,” ujar Arya, Jumat (4/9/2026).

SAF berbasis minyak jelantah tersebut juga telah digunakan pada penerbangan Pelita Air Service, anak perusahaan Pertamina, untuk rute Jakarta–Bali. Pengembangan ini menjadi salah satu bukti bahwa inovasi energi rendah karbon dapat berangkat dari sumber daya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

SAF Project Commercial PT Pertamina Patra Niaga, Ibrahim Akbar mengatakan, konsep pemanfaatan minyak jelantah menjadi salah satu topik yang paling menarik perhatian pengunjung IdeaFest.

“Hari ini saya berkesempatan mempresentasikan program Pertamina yang mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar terbarukan. Saya melihat antusiasme yang sangat besar. Dari semua yang bertanya, semuanya tentang UCO,” kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, karakter pengunjung IdeaFest yang didominasi generasi muda memberikan ruang bagi Pertamina untuk mengenalkan transisi energi dengan cara yang lebih dekat dan relevan. Tidak hanya memahami inovasinya, masyarakat juga dapat mengambil bagian melalui pengumpulan minyak jelantah sebagai bahan baku.

“Harapannya, lebih banyak lapisan masyarakat mengetahui program ini sehingga sumber bahan baku, dalam hal ini minyak jelantah, bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Ibrahim menambahkan, pengembangan ekosistem SAF membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Selain aspek teknologi, tantangan yang perlu dijawab mencakup disparitas harga, mekanisme pengumpulan minyak jelantah, hingga dukungan regulasi. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun rantai pasok UCO yang lebih kuat.

“Harapan konkretnya, semakin banyak yang mengetahui program beli minyak jelantah yang sudah ada saat ini dan semakin besar jumlah atau volume minyak jelantah yang bisa kita kumpulkan,” pungkas Ibrahim. (Tedy)

Share:

Read More

Pertamina Dorong Generasi Muda Pahami Strategi Pertumbuhan Ganda dan Transisi Energi

Pertamina Dorong Generasi Muda Pahami Strategi Pertumbuhan Ganda dan Transisi Energi. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketahanan energi dan transisi energi menjadi salah satu isu strategis yang dibawa PT Pertamina (Persero) dalam gelaran IdeaFest 2026. Di hadapan generasi muda yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia, Pertamina memperkenalkan Dual Growth Strategy, strategi perusahaan untuk memperkuat bisnis energi eksisting sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon sebagai sumber pertumbuhan baru.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, menyampaikan strategi tersebut dalam sesi IdeaFest 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, forum seperti IdeaFest menjadi ruang penting untuk membuka wawasan generasi muda mengenai tantangan energi sekaligus mendorong lahirnya gagasan dan inovasi untuk menjawab kebutuhan energi masa depan.

Arya menjelaskan, sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Tantangannya, konsumsi energi nasional saat ini masih lebih tinggi dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri sehingga sebagian kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.

“Sudah lama sekali kita melakukan impor. Artinya, konsumsi kita lebih tinggi daripada produksi nasional. Di situlah kita perlu mendatangkan pasokan migas dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Arya.

Menurut Arya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui penguatan produksi dalam negeri sekaligus pengembangan sumber energi baru. Karena itu, Pertamina menjalankan Dual Growth Strategy dengan dua fokus yang berjalan beriringan, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta mengembangkan bisnis rendah karbon untuk masa depan.

“Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kita harus menjaga ketahanan produksi agar masyarakat tetap mendapatkan BBM. Di sisi lain, kita juga membangun bisnis rendah karbon dan energi baru terbarukan ,” jelasnya.

Pada bisnis rendah karbon, Pertamina terus mengembangkan berbagai potensi energi terbarukan dan teknologi rendah karbon, antara lain panas bumi, energi surya, serta bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan adalah pemanfaatan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah sebagai bahan baku SAF. Minyak jelantah yang dikumpulkan kemudian diolah di Kilang Pertamina Cilacap bersama bahan baku pendukung lainnya hingga menghasilkan bahan bakar penerbangan rendah karbon.

“Minyak itu kita buat untuk bahan bakar pesawat udara. Namun jangan khawatir, ini aman karena risetnya sudah diinisiasi sejak 2015, diteliti secara ketat dan diuji coba dari 2021 hingga 2025,” kata Arya.

SAF berbasis minyak jelantah tersebut juga telah digunakan dalam penerbangan Pelita Air Service, anak perusahaan Pertamina, pada rute Jakarta–Bali.

Arya menegaskan, pengembangan berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa transisi energi berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina tetap memperkuat bisnis energi eksisting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, sembari membangun bisnis rendah karbon yang dapat mendukung kemandirian energi Indonesia di masa depan.

“Untuk memenuhi kebutuhan kita, energi yang existing tetap dijalankan, sembari terus mengembangkan energi yang ramah lingkungan,” pungkas Arya. (Tedy)

Share:

Read More

Sinergi Merah Putih Jadi Kunci Optimalisasi Likuiditas Untuk Intermediasi

Sinergi Merah Putih Jadi Kunci Optimalisasi Likuiditas Untuk Intermediasi. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia mendorong penguatan sinergi lintas lembaga agar likuiditas perbankan semakin efektif mengalir menjadi pembiayaan bagi UMKM dan sektor prioritas untuk memperkuat ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja. 

Langkah tersebut ditempuh melalui kebijakan yang lebih tertarget, seperti penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dan diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat bertindak sebagai narasumber diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional" di Jakarta (3/9). 

Sesi diskusi yang mengangkat topik “Ujian Intermediasi Perbankan dan Likuiditas" tersebut diikuti pula oleh narasumber Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Bank Indonesia menaikkan insentif KLM dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen mulai September 2026. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Destry, penguatan intermediasi juga perlu didukung oleh sisi permintaan, mengingat masih besarnya undisbursed loan yang dapat menjadi ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.

“Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja," ujar Destry.

Frederica mengatakan bahwa likuiditas perbankan yang memadai perlu terus ditransmisikan secara efektif menjadi pembiayaan bagi sektor riil agar memberikan daya ungkit yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pertumbuhan kredit terjadi baik pada Himbara dan bank swasta.

“Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan kredit secara agregat, tetapi memastikan likuiditas semakin mengalir ke sektor-sektor produktif dan UMKM sehingga lebih inklusif dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian. Karena itu, penguatan pembiayaan UMKM perlu terus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi antara KSSK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya," ujar Friderica.

Senada dengan Friderica, Anggito menekankan bahwa kondisi perbankan nasional tetap sehat, didukung permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, dan pertumbuhan DPK. Untuk menjaga kondisi tersebut, disiplin pasar perlu diperkuat agar persaingan dalam penghimpunan dana tetap sehat dan tidak mendorong kenaikan biaya dana perbankan. 

Dalam hal ini, LPS menjaga disiplin pasar melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang bergerak mengikuti suku bunga pasar, sehingga biaya dana tetap terjaga dan penyaluran kredit dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di akhir diskusi, Destry menegaskan bahwa Sinergi Merah Putih bukan sekadar bekerja sama, melainkan menyatukan kekuatan dan menyelaraskan langkah antarlembaga untuk menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas dan memperkuat transmisi suku bunga kebijakan agar intermediasi perbankan semakin efektif dalam mendukung pembiayaan sektor riil, melalui bauran kebijakan yang mendorong penguatan kredit, peningkatan produktivitas dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Bambang)

Share:

Read More

Berkas Perkara TPPU PT Indosterling Rp1,8 Triliun Dinyatakan Lengkap, Bareskrim Polri Sita Sederet Aset Mewah

Berkas Perkara TPPU PT Indosterling Rp1,8 Triliun Dinyatakan Lengkap, Bareskrim Polri Sita Sederet Aset Mewah. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri membawa kabar baik bagi para korban kejahatan investasi. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) resmi mengumumkan bahwa berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Indosterling Optima Investa telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Penetapan status P-21 ini dikeluarkan langsung oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor B-432/M.1.10/Eku.1/08/2026 tertanggal 10 Agustus 2026, yang menjadi babak baru dalam proses hukum tersangka berinisial SWH.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si., mengulas kembali rekam jejak kejahatan ini. Kasus bermula dari praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung sejak 2017 hingga 2020.

Tersangka SWH, yang menjabat sebagai Direktur PT Indosterling Optima Investa, menggunakan modus instrumen High-Yield Promissory Notes (HYPN). Ia berhasil menjerat sekitar 1.200 investor dengan janji bunga fantastis antara 9% hingga 13%.

Skema ponzi bernilai total Rp1,8 triliun ini pada akhirnya kolaps pada tahun 2020. Akibatnya, terjadi rentetan gagal bayar massal yang memicu kepanikan investor dan berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian.

"Meskipun tindak pidana asalnya, yakni perbankan, telah diputus inkrah dengan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar oleh Mahkamah Agung, penyidikan TPPU tetap dilanjutkan secara terpisah untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan," tegas Brigjen Pol. Ade Safri.

Kerja keras penyidik membuahkan hasil dalam memetakan jejak uang para korban. Aliran dana terpantau bergerak dari empat rekening BCA atas nama PT Indosterling Optima Investa.

Uang tersebut diputar untuk berbagai keperluan, mulai dari membayar kupon HYPN, komisi agen, hingga operasional perusahaan afiliasi. Selain itu, dana juga dialirkan secara masif untuk membeli aset pribadi demi memperkaya tersangka.

Dari hasil penelusuran mendalam, kepolisian sukses menyita berbagai aset bernilai fantastis yang diduga kuat dibeli menggunakan uang para investor. Aset tersebut meliputi delapan unit properti strategis berupa tanah dan bangunan di berbagai wilayah.

Rincian properti yang disita antara lain aset senilai Rp38,023 miliar di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat, serta lima unit properti di wilayah Jakarta Utara. Terdapat pula properti senilai Rp3 miliar di Pamulang Barat, Tangerang, dan aset senilai Rp12 miliar di Kota Malang, Jawa Timur.

Selain tanah dan bangunan, polisi turut menyita lima unit kendaraan premium. Kendaraan yang diamankan terdiri dari Mercedes Benz S350L keluaran 2013, Mercedes Benz ML350 tahun 2010, Toyota Harrier tahun 2014, serta dua unit Toyota Innova keluaran 2010 dan 2014.

Brigjen Pol. Ade Safri menegaskan bahwa proses penyidikan ini berjalan sangat komprehensif. Pihaknya berkoordinasi secara intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK untuk melacak pergerakan aset tersangka.

Upaya taktis juga telah diambil melalui penggeledahan kantor perusahaan di Gedung Ratu Plaza dan penyitaan dokumen keuangan. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para ahli perbankan dan TPPU dalam menuntaskan perkara ini.

"Rencana tindak lanjut kami adalah segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk tahap II, guna mempercepat proses persidangan dan pemulihan kerugian negara serta masyarakat," pungkasnya.

Dengan ditetapkannya status P-21 ini, secercah harapan muncul bagi ribuan korban. Publik menantikan berjalannya proses hukum yang transparan agar seluruh aset hasil pencucian uang tersebut dapat dikembalikan secara maksimal untuk kepentingan korban. (Ros)

Share:

Read More

Perputaran Dana Judi Daring Turun pada 2026, Polri Terus Putus Rantai Transaksi

Perputaran Dana Judi Daring Turun pada 2026, Polri Terus Putus Rantai Transaksi. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Perputaran dana perjudian daring menunjukkan penurunan hingga semester pertama 2026. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi daring tercatat sekitar Rp86,8 triliun atau turun dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan, pada 2024 perputaran dana judi daring mencapai sekitar Rp359,8 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar Rp286,8 triliun pada 2025 dan kembali menurun menjadi Rp86,8 triliun pada semester pertama 2026.

Adex mengatakan penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya pemberantasan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penindakan terhadap pelaku, pemutusan akses situs, penelusuran aset, pembekuan rekening, hingga pemutusan sarana pembayaran yang digunakan jaringan perjudian daring.

"Upaya ini terus kami lakukan tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui akses situs, penelusuran dan pemutusan aliran dana serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait memutus rantai perjudian online tersebut," ujar Adex dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Adex, jaringan perjudian daring terus mengubah modus operandi mengikuti perkembangan teknologi. Pelaku dapat berpindah domain, membuat situs tiruan atau mirror site, hingga mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial setelah situs sebelumnya diblokir.

"Ketika satu domain diputus aksesnya, para pelaku dapat dengan cepat berpindah ke domain lain dan membuat 'mirror site' atau mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial," kata Adex.

Selain mengubah infrastruktur digital, pelaku juga menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan aliran dana, antara lain melalui pola pelapisan transaksi (layering), rekening nominee, dompet elektronik, hingga aset kripto.

Rekening nominee merupakan rekening atau akun yang menggunakan nama pihak lain, sementara penguasaan atau manfaat atas aset tersebut tetap berada pada pihak yang sebenarnya.

Karakter perjudian daring yang lintas negara juga menjadi tantangan tersendiri. Server, operator, tim pemasaran, dan infrastruktur jaringan dapat berada di negara berbeda dengan sistem hukum yang berbeda.

Untuk memutus rantai tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melakukan pemutusan akses terhadap situs dan konten perjudian daring. Koordinasi juga dilakukan dengan PPATK untuk menganalisis serta menelusuri aliran dana.

Sinergi turut dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk memutus sarana pembayaran yang dimanfaatkan jaringan perjudian daring.

Upaya pemberantasan juga terlihat dari jumlah perkara yang ditangani Polri. Pada 2024, Polri menangani 1.626 perkara dengan 1.999 tersangka. Jumlah tersebut turun menjadi 665 perkara dengan 754 tersangka pada 2025.

Sementara hingga September 2026, Polri telah menangani 55 perkara dengan 123 tersangka.

Dalam penelusuran aliran dana, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menyita dana sekitar Rp131,1 miliar dari 353 rekening serta 4.738 dolar AS dari satu rekening. Data tersebut merupakan pemutakhiran hingga 2 September 2026.

Adex menegaskan pemberantasan perjudian daring tidak hanya mengandalkan penindakan. Polri juga melakukan langkah pencegahan melalui literasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami risiko perjudian daring serta tidak mudah menjadi sasaran promosi maupun jaringan perjudian. (Ros)

Share:

Read More

Latihan Pengenalan Alat Penyelamatan Kapal Perkuat Kemampuan TNI dan Unsur Maritim AS

Latihan Pengenalan Alat Penyelamatan Kapal Perkuat Kemampuan TNI dan Unsur Maritim AS. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - TNI Angkatan Laut bersama United States Navy (US Navy) dan United States Coast Guard (USCG) melaksanakan latihan pengenalan alat Penyelamatan Kapal (PEK) dalam rangka mendukung Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) ke-V Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di atas USCGC Emlen Tunnell-1145 yangnya beroperasi di perairan utara Laut Jawa, Jumat (4/9/2026).

Latihan PEK diikuti prajurit KRI Beladau-643 dan KRI Siwar-646 bersama personel US Navy dan US Coast Guard. Para peserta latihan diberikan kesempatan memahami penggunaan dan pengoperasian berbagai peralatan keselamatan serta prosedur penanganan situasi darurat di kapal. Kegiatan ini juga menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mendukung kesiapan personel menghadapi kondisi kedaruratan di laut.

Melalui latihan tersebut, TNI AL bersama US Navy dan US Coast Guard terus memperkuat kerja sama, profesionalisme, serta interoperabilitas dalam mendukung operasi dan latihan bersama. Selain itu juga meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan dan situasi kontingensi di lingkungan maritim sebagai bagian dari rangkaian Latgabma SGS 2026. (Fajar)

Share:

Read More

TNI Kerahkan Personel dan Heli Caracal Perkuat Penanganan Karhutla di Wilayah IKN

TNI Kerahkan Personel dan Heli Caracal Perkuat Penanganan Karhutla di Wilayah IKN. (Dok. Puspen TNI)

Balikpapan, WaraWiri.net - TNI mengerahkan personel TNI AD dan Helikopter H225M Caracal TNI AU untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Helikopter dari Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja tersebut tiba di Lanud Dhomber, Balikpapan, Jumat (4/9/2026), dan langsung melaksanakan patroli udara untuk memantau serta memetakan titik api.

Helikopter H225M Caracal dilengkapi water bucket berkapasitas hingga 2.000 liter air untuk mendukung pemadaman melalui water bombing, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau dari darat. Pengerahan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan Otorita IKN melalui BNPB yang mendapat persetujuan Mabes TNI dan Mabes TNI AU.

Personel TNI bersama unsur terkait di wilayah Kalimantan Timur melaksanakan pemantauan dan penanganan Karhutla. Dukungan H225M Caracal memperkuat pelaksanaan patroli udara, pemetaan titik api, serta water bombing sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan.

Pengerahan personel dan Helikopter H225M Caracal merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung penanganan karhutla secara cepat dan terkoordinasi serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah IKN dan sekitarnya. (Fajar)

Share:

Read More

Pemprov Jateng Siapkan Langkah agar Pekerja Kena PHK Bisa Kembali Bekerja

Pemprov Jateng Siapkan Langkah agar Pekerja Kena PHK Bisa Kembali Bekerja. (Dok. Pemprov Jateng)

Semarang, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendampingi 756 pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi perusahaan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pendampingan dilakukan untuk memastikan hak-hak para pekerja tetap terpenuhi.

“Kami melakukan pendampingan-pendampingan untuk mengawal hak-hak para buruh,” kata Taj Yasin, seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Kota Semarang, Kamis (3/9/2026).

Dia menegaskan, Pemprov Jateng akan mengawal pemenuhan hak pekerja dari perusahaan yang mengalami persoalan ketenagakerjaan. Sebab, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan hak kepada pekerja yang dilakukan PHK.

Di sisi lain, Pemprov Jateng juga tengah menyiapkan langkah untuk mempertemukan para pekerja terdampak PHK, dengan perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja.

Taj Yasin menyampaikan, langkah tersebut masih didalami dan dikoordinasikan. Menurutnya, para pekerja PT SGS memiliki pengalaman kerja, yang menjadi modal penting untuk kembali mendapatkan pekerjaan.

Karenanya, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan baru maupun perusahaan yang tengah melakukan pengembangan usaha, agar dapat membuka peluang kerja bagi para pekerja terdampak PHK.

Pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut, agar para pekerja mendapatkan pendampingan terkait hak-haknya, serta memiliki peluang untuk kembali bekerja setelah terkena PHK. (Slamet)

Share:

Read More

Wagub Nyanyang Yakin Kepri Bisa Raih Prestasi Terbaik Pada MTQ Nasional 2026 di Semarang

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura hadir membuka Training Center (TC) MTQ ke-31 Tingkat Nasional Provinsi Kepri digelar di Ballroom Hotel Golden View, Bengkong, Batam. (Dok. Pemprov Kepri)

Batam, WaraWiri.net - Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura meyakini Provinsi Kepulauan Riau bisa meraih prestasi terbaik pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Ke-31 yang akan dilaksanakan di Kota Semarang Jawa Tengah pada tanggal 11 - 20 September 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan Wagub Nyanyang ketika membuka secara resmi kegiatan Training Center (TC) Kafilah Provinsi Kepri Tahun 2026, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Golden View Bengkong Kota Batam, Kamis (3/8/2026).

Kegiatan training senter MTQ ke-31 tingkat nasional di Kepri diikuti 56 kafilah dan 15 pelatih.

Wagub Nyanyang yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Kepri dalam kesempatan ini mengatakan, training senter merupakan ajang untuk memantapkan kemampuan dan mengasah kualitas teknik, dan kesiapan mental seluruh kafilah.

"Karenanya, seluruh kafillah harus benar- benar mengoptimalkan semua potensi dan kemampuan terbaik yang dimilikinya, agar saat tampil dan berlaga di ajang MTQ nanti, bisa menampilkan kemampuan terbaiknya," jelas Wagub.

Masih kata Wagub, bahwa pemusatan latihan ini bukan sekadar tempat untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas penampilan para peserta. Kegiatan ini merupakan ruang untuk membangun mental juara, kedisiplinan, kekompakan, dan kesiapan spiritual.

"Saya berharap betul, seluruh peserta bisa mengikuti pembinaan ini dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan waktu yang ada untuk belajar, berlatih, berdiskusi dan menerima arahan dari para pelatih serta pembina," pintanya.

Saudara-saudari semua, sambungnya, tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu, tampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi akhlak, sportivitas, kerendahan hati dan semangat persaudaraan.

Kemenangan bukan hanya memperoleh juara dan medali. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika ilmu Al-Qur'an semakin dekat denga kehidupan kita, dan ketika generasi muda semakin mencintai Al-Qur'an, maka prestasi akan berjalan seiring dengan akhlak, pesannya.

Provinsi Kepri selama ini telah memiliki rekam jejak prestasi yang sangat luar biasa di ajang MTQ baik tingkat regional dan nasional. Sehingga ini harus dijadikan motivasi kuat bagi semua kafilah, untuk terus memberikan yang terbaik, pungkas Wagub.

Sementara itu Ketua Harian LPTQ Kepri Handarlin Umar mengatakan kalau training senter akan dilaksanakan mulai dari tanggal 3 - 9 September 2026. Dimana kita semua akan berlatih secara serius dan juga fokus dalam setiap kegiatannya.

"Mengingat Kepri menargetkan bisa masuk lima besar. Dan mudah-mudahan, terget tersebut bisa kita raih. Apalagi kita telah menyiapkan segala sesuatunya secara masksimal, termasuk menghadirkan pelatih nasional kita Said Aqil Siraj," jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut bupati walikota kabupaten/kota se-Kepri atau yang mewakili, perwakilan kantor Kementrian agama se-Kepri, perwakilan kementrian kantor haji dan umroh se-Kepri dan para peserta kafilah se Kepulauan Riau. (Fitri)

Share:

Read More