Pimpin Percepatan Aksesi OECD, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Reformasi Indonesia

Pimpin Percepatan Aksesi OECD, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Reformasi Indonesia. (Dok. Kemenko)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertegas komitmen Indonesia dalam proses keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui penguatan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga. Menko Airlangga, selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dengan agenda utama “Diskusi dengan Deputy Secretary General OECD tentang Perkembangan Proses Aksesi Inndonesia ke OECD” di Jakarta, Kamis (11/12).

Dalam Rakor tersebut, Menko Airlangga menyampaikan perkembangan kemajuan aksesi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hubungan Indonesia dan OECD telah dimulai sejak tahun 2007 pada saat menjadi mitra kunci OECD. Hal ini kemudian diperkuat dengan intensi Indonesia menjadi anggota penuh OECD melalui surat yang dilayangkan pada bulan Juli 2023.

Status Indonesia kemudian berubah menjadi negara kandidat aksesi semenjak bulan Maret 2024. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memulai proses aksesi ke OECD kemudian disusul oleh Thailand beberapa bulan berikutnya di tahun yang sama.

Menko Airlangga menegaskan bahwa proses aksesi ini adalah instrumen efektif untuk percepatan transformasi di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola.

"Reformasi struktural ini selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi katalis untuk mencapai prioritas Presiden Prabowo, dari ketahanan pangan hingga kualitas investasi," tutur Menko Airlangga.

Pada pemaparan teknis, Menko Airlangga melaporkan perkembangan signifikan dalam fase Tinjauan Teknis. Tiga sektor awal seperti Lingkungan, Perdagangan, dan Kebijakan Digital telah memasuki proses peninjauan, termasuk verifikasi lapangan oleh Tim OECD pada sektor Lingkungan.

Menko Airlangga menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan respons kuesioner dari Kementerian/Lembaga merupakan faktor krusial, mengingat OECD menerapkan penilaian berbasis bukti, bukan sekadar komitmen politik. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari seluruh K/L dan pemangku kepentingan untuk memastikan Indonesia dapat memenuhi standar global yang ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Sekjen OECD Frantisek Ruzicka menegaskan posisi strategis Indonesia dalam OECD dan menyebut Indonesia sebagai mitra yang semakin penting di tingkat global maupun kawasan.

“Indonesia adalah key partner sekaligus aktor strategis di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik,” ujar Deputi Sekjen Ruzicka.

Deputi Sekjen Ruzicka menambahkan bahwa OECD siap mendukung proses Indonesia menuju negara maju melalui pendampingan teknis dan penguatan reformasi lintas sektor.

Menutup Rakor, Menko Airlangga menyampaikan bahwa target Indonesia adalah dapat menjadi anggota penuh OECD pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kita telah membangun momentum. Tinggal memastikan seluruh K/L bergerak serempak dengan standar global,” tegas Menko Airlangga. Kunjungan Delegasi OECD kali ini menjadi evaluasi awal atas konsistensi koordinasi tersebut dan menjadi indikator kesiapan Indonesia memasuki klub ekonomi maju.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan aksesi Indonesia ke OECD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena tujuan utamanya adalah menghadirkan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan publik. Selain itu, Indonesia juga telah menunjukkan kepada OECD bahwa seluruh proses yang dijalankan bersifat transparan dan terbuka.

“Indonesia betul-betul dilihat sebagai negara yang sangat feasible di global, diikuti dengan reform dan transformasi di ekonomi dan termasuk juga arahan Bapak Presiden untuk selalu melakukan debottlenecking, debirokratisasi dan transformasi yang cepat,” pungkas Menko Airlangga dalam sesi konferensi pers kepada media setelah pelaksanaan Rakor.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, dan Monako, sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar, Deputy Director for Legal Affairs and the OECD Accession Coordinator Gita Kothari, Head of OECD Jakarta Office Massimo Geloso Grosso, OECD Head of South Asia and South-east Asia Division Alex Boehmer, serta perwakilan Kementerian/Lembaga anggota Tim Nasional OECD. (Bambang)

Share:

Read More

Penguatan Integritas ASN Kemenko Perekonomian untuk Mendukung Implementasi Program Prioritas Nasional

Penguatan Integritas ASN Kemenko Perekonomian untuk Mendukung Implementasi Program Prioritas Nasional. (Dok. Kemenko)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peranan strategis dalam mengawal berbagai Program Prioritas Nasional, contohnya mulai dari hilirisasi, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan ekonomi digital, hingga transisi energi. Seluruh program tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

“Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) sebagai peringatan tahunan yang ingin kita manfaatkan untuk membangun, mengingatkan, dan memperkuat kembali komitmen penerapannya pada berbagai aspek pelaksanaan tugas kita sebagai birokrat, terutama tentang integritas,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara puncak peringatan Hakordia 2025 di Kemenko Perekonomian yang mengangkat tema “Mewujudkan Pemerintahan Bersih Menuju Ekonomi Kuat: Penguatan Integritas dan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK”, di Jakarta, Kamis (11/12).

Sebagai salah satu kementerian koordinator, Kemenko Perekonomian memang mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan dan program strategis nasional, terutama yang berhubungan dengan kemajuan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan di dalam lima kedeputian yang termasuk dalam struktur organisasi Kemenko Perekonomian yang memiliki tugas dan fungsi penting masing-masing.

“Beberapa program nasional yang barangkali bukan hanya besaran nilai anggarannya saja, tapi juga terdapat tugas untuk mengoordinasikan semua kepentingan nasional itu yang menjadi kunci. Karena itu, hari ini kita ingin memperbaiki kembali komitmen integritas teman-teman di dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam mengoordinasikan berbagai program nasional,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Pada 9 Desember 2025, Kemenko Perekonomian baru diumumkan berhasil memperoleh Indeks Integritas sebesar 81,77 dengan kategori terjaga pada Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan nilai indeks itu, Kemenko Perekonomian meraih peringkat 6, atau naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 9 untuk kategori Kementerian. SPI bukan sekadar alat ukur, tetapi juga sebuah katalis perbaikan untuk poin penilaian yang sudah berjalan baik maupun yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Sesmenko Susiwijono, sejalan dengan peringatan Hakordia ini, proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD juga menjadi tonggak penting tersendiri yang akan semakin mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sebab, esensi OECD sebenarnya merupakan penerapan standar internasional, mulai dari persoalan perdagangan, investasi, perpajakan, hingga anti-korupsi.

“Nanti seluruh praktik governance itu harus comply dengan standar OECD, termasuk aspek lain misalnya dalam pengelolaan BUMN dan perpajakan, bahkan hal-hal yang sifatnya teknis dan juga operasional. Begitu kita nanti menjadi anggota OECD, seluruh praktik layanan dan penyelenggaraan pemerintahan kita, semuanya harus comply dengan standar internasional,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Kemenko Perekonomian diharapkan bisa menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang semakin akuntabel dan terpercaya, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan keberlanjutan agenda Reformasi Birokrasi (RB), penguatan budaya kerja ASN melalui nilai dasar ASN BerAKHLAK juga menjadi fondasi penting guna mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

“Kami mendukung kegiatan seperti ini yang diharapkan bisa terus membangun semangat seluruh ASN Kemenko Perekonomian untuk menjaga nilai-nilai integritas dan anti-korupsi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Pada kesempatan ini juga diluncurkan e-book “Ekon Smart BerAKHLAK”, serta dilakukan penandatanganan Komitmen Pimpinan oleh Sesmenko, Kepala Biro di Sekretariat, dan Kedeputian yang diwakili oleh Sekretaris Deputi. Buku itu sendiri menjadi panduan praktis yang mengintegrasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dengan tugas dan tantangan operasional di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“Peluncuran e-book ini merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pedoman integritas yang mudah diakses, relevan, dan aplikatif bagi seluruh pegawai,” pungkas Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi.

Turut hadir dalam agenda ini yakni antara lain Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera dan Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pangan Reni Sutaryo. Kemudian, hadir sebagai pembicara dalam talkshow bertema “Satukan Aksi Lawan Korupsi, ASN Ber-AKHLAK jadi Fondasi” yaitu Anggota Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Eko Prasodjo, Widyaiswara Ahli Madya dari Anti-Corruption Learning Center KPK Muhammad Indra Furqon, dan Ketua BUMN Muda Benny Wijaya. (Bambang)

Share:

Read More

SBIN Jadi Katalis Daya Saing Industri Hijau dan Penguatan Produk Lokal

SBIN Jadi Katalis Daya Saing Industri Hijau dan Penguatan Produk Lokal. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat transisi menuju industri hijau yang berkelanjutan melalui penerapan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN). Strategi ini dirancang untuk memastikan industri Indonesia semakin kompetitif, mandiri, dan berdaulat, sekaligus selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada agenda swasembada energi berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan sektor industri nasional.

Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pembangunan industri harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi motor penggerak terciptanya lapangan kerja berkualitas. 

“Keberlanjutan merupakan unsur penting bagi masa depan industri Indonesia, karena di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pelaku industri dituntut untuk adaptif sekaligus tetap berorientasi pada penguatan struktur industri dalam negeri,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/12).

Menperin juga menyebutkan, sekitar 80 persen produksi industri nasional diserap oleh pasar domestik. Karena itu, perlindungan dan penguatan pasar dalam negeri menjadi prioritas utama dalam implementasi SBIN.

“Pemerintah akan memperkuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar belanja pemerintah benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas industri nasional,” tegasnya.

Guna meningkatkan kontribusi nyata terhadap penguatan industri hijau dan penggunaan produk dalam negeri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menyelenggarakan Business Gathering bertema “Peningkatan Daya Saing Industri Hijau melalui Dukungan Produk Dalam Negeri” di Semarang, 11 Desember 2025.

Kepala BSKJI Emmy Suryandari menyampaikan, seluruh unit pelayanan teknis (UPT) di bawah BSKJI memainkan peran strategis dalam mengimplementasikan SBIN. Melalui peningkatan inovasi, kualitas layanan, dan pendayagunaan jasa industri, BSKJI terus berupaya agar kontribusi terhadap penguatan industri hijau semakin nyata dan berdampak luas.

“UPT BSKJI didorong untuk mengembangkan layanan yang memberikan manfaat langsung bagi sektor industri, khususnya dalam memperkuat keberlanjutan dan kapasitas produksi dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BBSPJPPI Apit Pria Nugraha menjelaskan, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk memperluas akses pasar, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, dan meningkatkan standar layanan secara berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum, BBSPJPPI menawarkan fleksibilitas layanan sekaligus menjaga prinsip integritas, profesionalitas, dan keberlanjutan.

“BBSPJPPI secara konsisten mengembangkan inovasi layanan, termasuk diversifikasi jasa industri yang dirancang untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri dan mendukung pencapaian target industri hijau nasional,” ungkapnya.

Pada kegiatan Business Gathering tersebut, BBSPJPPI memaparkan berbagai layanan jasa industri yang menjadi kebutuhan strategis sektor industri. Layanan tersebut mencakup verifikasi TKDN, bimbingan teknis industri, konsultansi, sertifikasi industri hijau, pengujian, kalibrasi, audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), serta penyediaan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS). Seluruh layanan ini dihadirkan untuk membantu pelaku industri memenuhi regulasi lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, BBSPJPPI memberikan BBSPJPPI Awards 2025 kepada delapan pelanggan yang dinilai memiliki loyalitas tinggi dan kontribusi positif dalam membangun kerja sama dan komunikasi selama menggunakan layanan BBSPJPPI. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar sinergi antara balai dan pelaku industri terus berkembang.

Selain itu, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan dua perjanjian kerja sama, yaitu pelaksanaan layanan konsultansi dan pendampingan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik di PT Saprotan Utama Nusantara Plant Sidorejo, serta pelaksanaan audit CEMS di PLTU Pulang Pisau milik PT PLN Nusantara Power.

Apit menegaskan bahwa kolaborasi-kolaborasi tersebut mencerminkan kepercayaan industri terhadap kompetensi BBSPJPPI dan menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Komitmen bersama antara pemerintah dan industri merupakan kunci tercapainya transformasi industri yang lebih hijau, mandiri, dan kompetitif,” pungkasnya. (Deni)

Share:

Read More

Perkuat Fondasi Industri Nasional, Kemenperin Optimalkan Layanan Teknis Standar Global

Perkuat Fondasi Industri Nasional, Kemenperin Optimalkan Layanan Teknis Standar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan sistem standardisasi, mutu, dan layanan jasa industri merupakan elemen fundamental untuk membangun industri nasional yang lebih kokoh dan kompetitif. Oleh karena itu, perkembangan industri saat ini menuntut hadirnya lembaga layanan teknis yang kredibel, responsif, dan mampu menawarkan solusi terintegrasi bagi sektor usaha dari skala kecil, menengah hingga besar.

“Transformasi industri tidak hanya berbicara mengenai kapasitas produksi, tetapi juga kepastian mutu, penguatan ekosistem, serta kemampuan industri memenuhi standar global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Rabu (10/12).

Menperin memberian apresiasi terhadap kegiatan Temu Pelanggan dan Mitra Strategis (Tanda Mata) 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBIHPMM), karena sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat penguatan industri nasional.

“Khususnya melalui inovasi layanan teknis yang semakin relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Inovasi dan digitalisasi layanan, transparansi tata kelola, serta peningkatan kapasitas teknologi akan terus menjadi fokus kami,” tegasnya.

Data BPS menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan II/2025 tumbuh 4,94 persen secara tahunan, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar. Nilai tambah ekonomi daerah tersebut mencapai Rp188,48 triliun.

Melihat kekuatan sumber daya dan dinamika wilayah, Kemenperin menetapkan enam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Sulawesi Selatan sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035. Penetapan ini menjadi bagian dari akselerasi pemerataan pembangunan industri ke seluruh Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap III tahun 2025–2035 menempatkan Indonesia pada target strategis sebagai Negara Industri Tangguh. Ciri utama dari pencapaian tersebut meliputi struktur industri yang kuat dan dalam, kemampuan bersaing di tingkat global, serta penerapan inovasi dan teknologi secara menyeluruh. Dalam kerangka besar tersebut, BSKJI memegang peran vital sebagai penggerak utama penguatan layanan teknis dan standardisasi di berbagai sektor industri.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, pihaknya terus memperkuat kolaborasi dan kapasitas layanan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing industri nasional.

Emmy juga menegaskan, potensi sektor hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim di Sulawesi Selatan membuka ruang besar untuk terjalinnya sinergi antara industri kecil, menengah, hingga industri besar di berbagai wilayah.

“Kami optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat, industri nasional akan tumbuh lebih mandiri, kompetitif, dan mampu bersaing di pasar global,” ungkapnya.

Menurut Emmy, kegiatan Tanda Mata BBIHPMM 2025 turut menjadi momentum penting bagi penguatan ekosistem layanan jasa industri. Acara ini dihadiri 200 peserta dari pelaku industri, instansi pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, dan media. Melalui kegiatan tersebut, BBIHPMM menegaskan posisinya sebagai pusat inovasi layanan teknis di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Lima inovasi terbaru

Dalam kesempatan tersebut, BBIHPMM meluncurkan lima inovasi layanan teknis terbaru yang meliputi Layanan Pemeriksa Halal (LPH) Utama, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Lembaga Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (LVV GRK). Kelima layanan ini disiapkan sebagai solusi terpadu yang menjawab kebutuhan industri terkait keamanan produk, peningkatan mutu, kompetensi SDM, serta pemenuhan kewajiban lingkungan berdasarkan standar internasional.

Untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan responsif, BBIHPMM juga meluncurkan maskot Zona Integritas “Daeng Siri” sebagai simbol penguatan budaya anti-korupsi serta komitmen menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh pegawai telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan layanan yang benar, akurat, transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan maupun gratifikasi.

Plt. Kepala BBIHPMM Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa Tanda Mata 2025 merupakan bentuk apresiasi BBIHPMM kepada para pelanggan dan mitra strategis atas dukungan mereka selama 23 tahun perjalanan balai ini memberikan layanan kepada industri. Ia menambahkan bahwa berbagai inovasi layanan yang diluncurkan sejalan dengan semangat BBIHPMM untuk menghadirkan solusi satu pintu bagi sektor industri.

Menurut Taufiq, layanan BBIHPMM mencakup beragam kebutuhan industri, mulai dari pengujian produk, sertifikasi, dan kalibrasi alat, hingga inspeksi teknis, pendampingan teknologi, pengembangan industri hijau, pelatihan SDM industri, verifikasi TKDN, pemeriksaan halal, serta validasi gas rumah kaca.

“Dengan semangat One Stop Solution for Industry, kami terus memperluas kapasitas dan kapabilitas layanan agar relevan dan kompetitif di tengah dinamika industri global,” ujarnya.

Hingga saat ini, BBIHPMM telah melayani 182 pelanggan dari 141 perusahaan yang tersebar di enam provinsi di Sulawesi. Selain itu, balai ini juga bekerja sama dengan 19 pemerintah daerah, 16 perguruan tinggi, tiga rumah sakit, serta tiga instansi kementerian dan lembaga non-kementerian. (Deni)

Share:

Read More

KCIC Berikan Potongan Harga Tiket Whoosh Perjalanan Bulan Desember

KCIC Berikan Potongan Harga Tiket Whoosh Perjalanan Bulan Desember. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC meluncurkan program promo akhir tahun bertajuk Whoosh Dealcember, berupa discount untuk Whoosh rute Jakarta- Bandung maupun sebaliknya. Melalui program ini, penumpang dapat menikmati diskon langsung Rp25.000 untuk tiket Whoosh kelas Premium Economy pada periode keberangkatan 10–15 Desember 2025.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan bahwa promo Whoosh Dealcember dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan di bulan Desember.

“Promo ini kami hadirkan untuk semakin mempermudah masyarakat menikmati layanan transportasi cepat dan nyaman bersama Whoosh. Dengan potongan harga khusus ini, kami berharap perjalanan masyarakat di bulan Desember menjadi lebih terjangkau dan menyenangkan,” ujar Eva.

Selama periode promo Whoosh Dealcember, setiap harinya terdapat 10 hingga 12 jadwal perjalanan Whoosh yang mendapatkan promo, mulai dari pagi hingga malam, baik untuk keberangkatan dari Jakarta maupun Bandung.

Dalam setiap perjalanan terdapat 555 tempat duduk Whoosh kelas Premium Economy yang mendapatkan promo. Secara total tersedia total 66 perjalanan Whoosh dengan kapasitas 36.630 kursi yang mendapatkan promo.

Tiket promo Whoosh Dealcember sudah dapat dibeli mulai 10 Desember di Aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, serta aplikasi mitra Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka. Tarif yang muncul pada aplikasi merupakan tarif yang sudah mendapatkan promo.

Syarat dan Ketentuan Promo Whoosh Dealcember:

• Periode pembelian: mulai 10 Desember 2025
• Periode keberangkatan: 10–15 Desember 2025
• Potongan harga: Rp25.000 per penumpang untuk kelas Premium Economy
• Berlaku di seluruh platform pembelian tiket Whoosh
• Tiket dapat diubah jadwal/dibatalkan sesuai ketentuan KCIC

Eva menegaskan komitmen KCIC untuk terus meningkatkan kenyamanan perjalanan masyarakat, melalui berbagai inovasi layanan dan kemudahan akses tiket.

“Menjelang akhir tahun, mobilitas masyarakat meningkat signifikan. Melalui program Dealcember, KCIC ingin memastikan bahwa perjalanan Whoosh tetap menjadi pilihan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh pengguna,” ujar Eva. (Deni)

Share:

Read More

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Resmikan Stasiun Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Resmikan Stasiun Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia. (Dok. MRT Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meresmikan nama Stasiun Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia. Peresmian ini merupakan puncak dari kolaborasi strategis dalam program hak penamaan stasiun yang menandai sinergi antara entitas BUMD dan BUMN di sektor transportasi dan keuangan.

Prosesi peresmian ditandai secara simbolis dengan menempelkan giant mockup kartu uang elektronik BSI Gold ke totem gate MRT Jakarta. Acara peresmian dihadiri oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Anggoro Eko Cahyo.

Dalam sambutannya, Tuhiyat menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam pengembangan bisnis perusahaan.

"Program hak penamaan stasiun adalah strategi kunci MRT Jakarta dalam mengoptimalkan aset dan meningkatkan pendapatan nontiket (non-fare box). Pendapatan ini akan kami investasikan kembali untuk menjamin peningkatan kualitas layanan, pemeliharaan infrastruktur, dan mendukung pengembangan jaringan MRT selanjutnya," ujar beliau.

"Sinergi ini memperkuat ekosistem mobilitas perkotaan Jakarta dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa transportasi publik."

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama BSI menyampaikan visi perusahaan di balik penamaan stasiun.

"Pengambilan hak penamaan stasiun ini adalah langkah nyata BSI untuk memperkuat citra sebagai Bank Syariah modern dan progresif. Kami berkomitmen untuk hadir dan menjadi bagian dari ekosistem mobilitas perkotaan masa depan," jelas Bapak Anggoro.

"Dengan lokasi yang strategis, stasiun ini menjadi jembatan yang efektif bagi BSI untuk mendapat eksposur masif dan relevan ke segmen masyarakat urban muslim menengah atas di Jabodetabek, yang merupakan pengguna aktif moda transportasi modern seperti MRT Jakarta."

Melalui penamaan stasiun ini, MRT Jakarta dan BSI berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat finansial, operasional, serta kemudahan, inovasi, dan peningkatan layanan bagi seluruh pengguna jasa MRT Jakarta.

Saat ini, skema hak penamaan stasiun MRT Jakarta telah diterapkan pada sembilan stasiun di sepanjang koridor operasi. Kolaborasi terbaru bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) menambah jumlah stasiun berpenamaan resmi, sehingga saat ini hanya tiga stasiun yang belum menerapkan hak penamaan, yaitu Stasiun MRT Haji Nawi, Stasiun MRT Blok A, dan Stasiun MRT Bendungan Hilir. Inisiatif ini merupakan bagian dari optimalisasi aset perusahaan serta perluasan nilai manfaat bagi pengguna dan mitra strategis. (Muh)

Share:

Read More

Akselerasi Layanan Penyidikan, Polri Pastikan Standarisasi Kompetensi berbasis Sertifikasi dan Regulasi Nasional

Akselerasi Layanan Penyidikan, Polri Pastikan Standarisasi Kompetensi berbasis Sertifikasi dan Regulasi Nasional. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri. Program ini menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.

Acara ini turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M. Kehadiran mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis bukti sesuai standar BNSP. Wamenaker menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025. Sertifikasi mencakup sembilan skema, mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri. Meski dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman. Ia menegaskan bahwa asesmen berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini telah mencatat capaian signifikan.

Pada kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan perkara.

“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional.”

Ia menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan penyidikan. Menurutnya, penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses pembinaan SDM Polri. Gedung baru ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian. Sertifikasi perdana melalui SJJ telah diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.

Peresmian gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya. Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi kepentingan publik yang harus segera diwujudkan. (Ilham)

Share:

Read More

Buka Uji Sertifikasi Petugas Dakgar Lantas, Kakorlantas Minta Penegakan Hukum Secara Humanis

Buka Uji Sertifikasi Petugas Dakgar Lantas, Kakorlantas Minta Penegakan Hukum Secara Humanis. (Dok. Div Humas Polri)

Balikpapan, WaraWiri.net - Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., membuka Uji Sertifikasi Petugas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Dakgar Lantas) wilayah pulau Kalimantan dan Sulawesi T.A. 2025. Kegiatan diikuti sebanyak 157 peserta dari jajaran lalu lintas di Balikpapan pada Rabu (10/12/2025).

Hadir dalam kegiatan, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Dirlantas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Rifki, Kasubdit Dakgar Korlantas Polri Kombes Pol Matrius dan Asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri.

Dalam sambutannya, Kakorlantas menegaskan bahwa sertifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan kompetensi petugas penindakan di lapangan yang memahami hukum dan meningkatkan profesionalisme.

Kegiatan sertifikasi ini sangat penting sebagai transfer knowledge. Aparat penegak hukum harus paham, tahu, dan mahir tentang hukum. Dengan sertifikasi, saya berharap rekan-rekan menjadi pionir penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.” terang Kakorlantas.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa transformasi penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

“Kita saat ini 95 persen menggunakan penegakan hukum digital. Hanya 5 persen tilang manual, dan sementara hanya perwira yang boleh melakukannya. Ini langkah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.” lanjutnya.

Kakorlantas meminta kepada seluruh personel polantas untuk mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif saat di lapangan.

“Kita harus dekat dengan masyarakat,itu indikator keberhasilan seorang polisi. Kedepankan edukasi, humanis, dan restorative justice. Polantas tidak boleh lagi ditakuti, tetapi harus menjadi pelayan masyarakat,” kata Irjen Pol Agus.

Terakhir, Kakorlantas menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pembenahan kultur dan kinerja Polantas. Ia berharap peserta sertifikasi mampu menjadi agen perubahan di satuannya masing-masing.

“Saya mencintai Polantas. Tidak ada satu hari pun tanpa saya berpikir bagaimana membesarkan Polantas. Saya berharap rekan-rekan yang mengikuti sertifikasi hari ini menjadi moto perubahan menuju Polantas yang dipercaya masyarakat,” ungkapnya. (Dinda)

Share:

Read More

Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi Seluruh 22 Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran

Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi Seluruh 22 Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri mengumumkan hasil akhir penanganan korban kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Seluruh 22 korban jiwa yang dilaporkan hilang akibat musibah kebakaran pada Selasa (9/12/2025) kini telah berhasil diidentifikasi.

Perkembangan ini disampaikan setelah serangkaian pemeriksaan intensif yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri. Sebanyak 22 kantong jenazah yang diterima pihak rumah sakit sejak hari kejadian telah dicocokkan dengan data antemortem dari 22 laporan orang hilang.

Tim DVI yang terdiri dari Pusdokkes Polri, Bidokkes Polda Metro Jaya, Identifikasi Polda Metro Jaya, serta tim forensik gabungan dari FKUI–RSCM dan Odontologi UI, bekerja keras menyelesaikan seluruh pemeriksaan.

Pada pukul 15.30 WIB, sidang rekonsiliasi ketiga kembali dilakukan, yang hasilnya menuntaskan identifikasi seluruh korban. Sebanyak 12 jenazah terakhir berhasil teridentifikasi. Sebelumnya, 10 jenazah telah diidentifikasi pada sidang rekonsiliasi pertama dan kedua.

Adapun 12 korban yang berhasil teridentifikasi pada sidang rekonsiliasi terakhir adalah:

Assyifa Mulandar (25) – Bekasi

Siti Sa’addah Ningsih (24) – Depok

Emilia Salim Tan (43) – Jakarta Pusat

Ervina (25) – Jakarta Selatan

Chandra Faajriati Khasanah (19) – Jakarta Selatan

Tahysa Larasati Ramadhani (25) – Bekasi

Sendy Wijaya (32) – Jakarta Pusat

Rayhansyah Pinago Sipahutar (24) – Depok

Chintia Leni Novaressa (29) – Lampung Selatan

Rosdiana (26) – Majalengka

Muhd Ikhsanul Mirja (27) – Aceh

Syaiful Fajar (38) – Jakarta Selatan

Dengan selesainya identifikasi seluruh korban, Tim DVI Polri akan segera melanjutkan proses penyerahan jenazah kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan.

Demikian hasil akhir proses identifikasi korban kebakaran Gedung Terra Drone hari ini. Seluruh korban telah berhasil teridentifikasi dan dapat segera diserahkan kepada pihak keluarga, ujar perwakilan Tim DVI. Kami kembali menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini dan berharap proses pemulihan keluarga dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan Tim DVI Polri dalam mengidentifikasi seluruh korban secara cepat dan akurat ini merupakan wujud nyata profesionalisme kepolisian dalam penanganan musibah berskala besar. (Dinda)

Share:

Read More

Salurkan 8.605 Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Rentan, Wali Kota Bekasi Nyatakan Perlindungan Manfaat Nyata

Salurkan 8.605 Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Rentan, Wali Kota Bekasi Nyatakan Perlindungan Manfaat Nyata. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bekasi bersama BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Sebanyak 8.605 pekerja rentan di Kota Bekasi resmi menerima manfaat program jaminan ketenagakerjaan yang dibagikan secara serentak hari ini melalui masing-masing kecamatan se-Kota Bekasi.

Program perlindungan pekerja rentan ini menjadi bukti kehadiran negara untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun kategori pekerjaan berisiko tinggi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa total penerima manfaat program ini telah mencapai lebih dari 20 ribu pekerja rentan sejak program diluncurkan pada tanggal 05 November 2025 sebanyak 11.666 jiwa.

“Jaminan ketenagakerjaan ini bukan berarti kita berharap sesuatu yang buruk terjadi. Namun ketika risiko itu datang, para pekerja dan keluarganya tetap memiliki jaminan untuk kehidupan selanjutnya. Ini adalah bentuk hadirnya pemerintah untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Tri Adhianto.

Pembagian manfaat jaminan ketenagakerjaan dilakukan serentak melalui para camat di 12 kecamatan untuk diberikan kepada anggota keluarga pekerja rentan yang menjadi peserta program.

Tri berharap perlindungan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya jaminan ketenagakerjaan sebagai perisai sosial di masa depan.

“Pemerintah harus hadir. Negara harus menjamin keamanan dan masa depan seluruh masyarakat, termasuk para pekerja yang tidak memiliki perlindungan formal. Ini cerminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” tambahnya.

Wali Kota Bekasi tegaskan dan memastikan untuk terus memperluas jangkauan peserta pekerja rentan hingga seluruh masyarakat di Kota Bekasi benar-benar terlindungi dan merasakan kehadiran negara.

“Semoga perlindungan ini menjadi manfaat nyata bagi keluarga penerima dan menjadi langkah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” tutup Tri. (Zikry)

Share:

Read More

Damkar Surabaya Tangani 2.306 Kasus Evakuasi di 2025, Didominasi Penyelamatan Hewan

Damkar Surabaya Tangani 2.306 Kasus Evakuasi di 2025, Didominasi Penyelamatan Hewan. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) mempercepat penanganan berbagai kejadian evakuasi dan penyelamatan di Kota Pahlawan. Berdasarkan data DPKP Surabaya, sepanjang Januari hingga November 2025, tercatat sebanyak 2.306 insiden evakuasi yang berhasil ditangani.

Dari jumlah tersebut, evakuasi hewan mendominasi dengan 1.424 kasus, diikuti evakuasi manusia sebanyak 358 kasus, kendaraan 137 kasus, objek alam 231 kasus, objek lainnya 163 kasus, dan bangunan sebanyak 3 kasus.

Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani, mengatakan, dengan total 2.306 penanganan evakuasi sepanjang 2025, DPKP Surabaya menegaskan komitmen mereka sebagai garda terdepan yang cepat, dan humanis dalam melindungi warga Kota Pahlawan.

“Lonjakan tertinggi laporan terjadi pada November 2025. Peningkatan kasus ini terutama dipicu faktor alam, yakni tingginya curah hujan,” ujar Laksita Rini, Selasa (9/12/2025).

Ia menambahkan, curah hujan yang tinggi memicu dua jenis insiden utama, yakni banjir dan evakuasi hewan liar. Pada kasus banjir, tim DPKP Surabaya segera merespons dengan membantu penyedotan air. Volume air yang besar turut mengganggu habitat alami hewan, sehingga ular dan biawak mencari tempat aman di permukiman warga.

“Peristiwa ini, di mana air memaksa hewan naik ke permukaan, menjadi penyebab utama tingginya permintaan evakuasi yang segera ditindaklanjuti oleh petugas Damkar (sebutan tim DPKP),” tambahnya.

Selain menangani bencana dan kebakaran, DPKP Surabaya dikenal sebagai instansi yang memberikan layanan serba bisa atau all-giver. Petugas DPKP siap merespons berbagai jenis permintaan darurat yang masuk, baik melalui kunjungan langsung warga maupun melalui call center 112.

“Banyak laporan unik yang kami tangani, ada evakuasi cincin yang tersangkut di jari warga, mereka diarahkan dari rumah sakit ke Damkar agar cincin bisa dilepas dengan peralatan sederhana seperti gerinda potong sebelum mendapatkan penanganan medis,” jelasnya.

Pelayanan total ini juga tercermin dalam respons terhadap permintaan non darurat yang bersifat humanis. Misalnya, menyambut ibu hamil yang berharap anaknya kelak menjadi petugas DPKP Surabaya, hingga membantu memotong rambut warga berkebutuhan khusus yang hanya mau ditangani tim DPKP. 

“Ada juga beberapa permintaan berada di luar kewenangan kami, seperti kerusakan motor, tetapi petugas Damkar tetap menekankan pentingnya membantu masyarakat,” ujarnya.

Dalam menjaga efektivitas pelayanan, DPKP Surabaya menyamakan standar response time untuk evakuasi dengan penanganan kebakaran, yakni 6,5 menit sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Respons cepat dicapai dengan mengerahkan tim terdekat menggunakan kendaraan ringan, termasuk sepeda motor, begitu laporan diterima. 

“Selain itu, akses layanan yang disediakan Pemkot Surabaya melalui call center 112 terbukti mempercepat proses pelaporan, meskipun sebagian insiden berada di luar kewenangan utama Damkar,” ungkapnya.

Ke depan, pada tahun 2026, DPKP Surabaya akan memfokuskan upaya pada peningkatan kepekaan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan berkelanjutan serta survei wilayah secara rutin. Langkah ini bertujuan agar seluruh personel menguasai SOP dan memahami kondisi setiap lokasi, sehingga standar response time tetap terpenuhi. 

Di samping itu, peran serta masyarakat juga menjadi perhatian penting. Selain imbauan untuk selalu menghubungi 112 dalam kondisi darurat, DPKP Surabaya juga berencana menggelar pelatihan evakuasi mini di tingkat wilayah, guna memberdayakan warga dalam menangani insiden ringan secara mandiri.

“Pelatihan ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu menangani insiden ringan, seperti evakuasi ular kecil, sehingga meminimalkan risiko dan memungkinkan tim Damkar fokus pada kasus yang membutuhkan peralatan khusus atau berisiko tinggi,” pungkasnya. (Alif)

Share:

Read More

Perkembangan Bibit Siklon Tropis 91S di Wilayah Indonesia, BMKG Imbau Masyarakat Tenang dan Waspada

Perkembangan Bibit Siklon Tropis 91S di Wilayah Indonesia, BMKG Imbau Masyarakat Tenang dan Waspada. (Dok. BMKG)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan Bibit Siklon Tropis 91S yang saat ini berada di Samudera Hindia sebelah Barat Provinsi Lampung. Hasil analisis BMKG, 91S berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap intensitas curah hujan di sebagian wilayah Sumatra.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengimbau masyarakat agar tetap tenang tetapi waspada. Dinamika atmosfer aktif saat ini mempengaruhi intensitas hujan di wilayah Sumatra, dan Bibit Siklon 91S berpotensi memicu peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, dan Lampung.

“Masyarakat juga harus waspada adanya potensi peningkatan tinggi gelombang di Samudra Hindia mulai dari sebelah barat Nias hingga selatan Banten, serta di perairan Selat Sunda bagian Selatan,” kata Faisal di Sibolga, Sumatra Utara, Rabu (10/12).

Sebelumnya, BMKG telah mendeteksi Bibit Siklon Tropis 91S sejak 7 Desember 2025 pukul 07.00 WIB melalui pemantauan Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta. Sejak awal pembentukan, BMKG melakukan monitoring intensif 24 jam untuk mengamati pergerakan, intensitas, dan potensi dampaknya.

BMKG menegaskan potensi 91S untuk berkembang menjadi siklon tropis dan memasuki wilayah daratan, seperti halnya Siklon Tropis Senyar, berada dalam kategori rendah. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar tetap tenang, tidak panik, dan terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG secara real-time.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa berdasarkan analisis terkini, pergerakan 91S diprakirakan cenderung bergerak ke arah selatan hingga barat daya mulai 11 Desember 2025 siang atau sore hari. Selanjutnya, sistem diperkirakan mulai menunjukkan pola pegerakan yang konsisten ke barat daya, menjauhi wilayah Indonesia pada 12 Desember 2025.

“BMKG Pusat bersama BMKG Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BNPB dan BPBD di wilayah terdampak untuk memastikan langkah mitigasi berjalan optimal sesuai kondisi potensi cuaca yang dipengaruhi oleh keberadaan 91S,” kata Guswanto.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, mengimbau masyarakat terutama di wilayah pesisir barat-selatan Sumatra hingga wilayah Banten, untuk mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk sektor pelayaran, perikanan, dan transportasi laut diimbau untuk menyesuaikan kegiatan operasionalnya berdasarkan peringatan gelombang tinggi yang berlaku.

Pun, pemerintah daerah melalui BPBD diminta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan gangguan cuaca lainnya. Kolaborasi lintas sektoral yang solid, adalah kunci utama untuk menciptakan keharmonisan antara sistem peringatan dini (early warning) dan tindakan dini (early action).

“Sinergi ini memastikan informasi ancaman diterima dengan cepat dan ditindaklanjuti secara efektif oleh semua pihak, sehingga mampu memitigasi risiko dan mencapai keselamatan masyarakat secara maksimal,” ujar Andri.

BMKG berkomitmen untuk terus memperbarui informasi resmi mengenai perkembangan Bibit Siklon 91S, termasuk peringatan gelombang tinggi, informasi cuaca harian, dan prakiraan cuaca sepekan melalui seluruh kanal resmi BMKG. Seluruh pihak diimbau untuk selalu mengacu pada informasi yang dikeluarkan secara berkala oleh BMKG. (Tedy)

Share:

Read More

Antisipasi Dampak Bencana Hidrometeorologi, BMKG Perkuat Peringatan Dini dan OMC di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Antisipasi Dampak Bencana Hidrometeorologi, BMKG Perkuat Peringatan Dini dan OMC di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Dok. BMKG)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan perkembangan terbaru cuaca serta langkah cepat yang dilakukan bersama lintas sektor di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). BMKG memantau adanya dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di wilayah tersebut, yang sangat berpengaruh pada proses evakuasi dan pemulihan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memastikan kehadiran negara bersama rakyat, termasuk bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah terdampak. Melalui peringatan dini cuaca terkini, BMKG mendorong seluruh elemen masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan demi keselamatan bersama.

“Perlu diwaspadai peningkatan intensitas hujan pada tanggal 11, 12, dan 16 Desember akibat pengaruh dari Bibit Siklon Tropis 91S. Tapi, mohon tetap tenang, waspada, dan menjaga kesiapsiagaan karena potensi bibit siklon ini tumbuh menjadi siBerklon tropis ke daratan dalam kategori rendah,” kata Faisal di Sibolga (10/12).

Bibit Siklon Tropis 91S yang saat ini terpantau di barat daya Provinsi Lampung, dalam 24 jam ke depan, diperkirakan bergerak mendekati daratan Sumatra. Kemudian, pada 36 hingga 72 jam ke depan, diprediksi akan berbelok arah menuju barat daya menjauhi daratan Sumatra.

Selain adanya Bibit Siklon Tropis 91S, aspek klimatologis memperkirakan curah hujan kategori tinggi hingga sangat tinggi (200–500 mm/bulan) terjadi di Tapanuli, Nias, Langkat, Mandailing Natal, dan Labuhan Ratu pada bulan Desember. Selanjutnya di bulan Januari 2026, penurunan curah hujan menjadi kategori menengah hingga tinggi di Tapanuli Tengah, Langkat, Mandailing Natal, dan Padang Lawas.

Menurut Faisal, setiap dinamika atmosfer penyebab perubahan kondisi cuaca telah terdeteksi radar dan satelit yang dimiliki BMKG dan terus diinformasikan langsung kepada masyarakat dan stakeholders agar dapat ditindaklanjuti. BMKG juga mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dengan menggandeng BNPB untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah rawan bencana.

“Kita melaksanakan OMC di Aceh, Sumut, Sumbar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dalam waktu 24 jam, terus menerus sesuai dengan kebutuhan,” paparnya.

Dijelaskannya, OMC dilakukan dengan menebarkan NaCl di awan pada wilayah aman, seperti laut atau waduk, agar hujan turun sebelum tiba di wilayah rawan bencana. Sedangkan apabila awan hujan sudah tiba di daerah rawan bencana, OMC dilakukan dengan menebarkan CaO atau kapur tohor agar awan-awan tersebut terpecah sehingga tidak terjadi hujan.

“Perlu diketahui, OMC tidak bisa dilakukan pada bibit siklon maupun siklon tropis karena mempertimbangkan banyak hal, mulai dari eskalasi yang terlalu besar, pergerakan yang cepat, hingga keselamatan penerbangan tim yang melakukan OMC itu sendiri,” tandasnya.

Menanggapi situasi ini, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut pemerintah pusat bersama seluruh mitra komisi memaksimalkan dukungan untuk mempercepat pemulihan dengan hadir langsung di wilayah terdampak.

“Melalui kehadiran kami di sini, diharapkan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat pengambil keputusan berjalan lancar, karena kami paham ketidakmampuan fiskal daerah dalam tanggap darurat saat ini,” tutur Lasarus.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan bahwa situasi tanggap darurat di wilayahnya saat ini memerlukan penanganan khusus secepatnya, mengingat telah berjatuhan 111 korban jiwa, 90-an hilang, dan 13 ribuan masih dalam pengungsian. Menurutnya, kendala utama yang saat ini dihadapi adalah masih banyak daerah terisolir akibat banjir bandang membawa kayu-kayu besar serta sedimen sungai sehingga dukungan alat berat untuk membuka akses serta OMC untuk mengatasi kendala cuaca menjadi sangat dibutuhkan.

“Kondisinya memang memprihatinkan dan tentu ini semua butuh kerja sama, gotong royong. Kami yakin, dengan kekuatan bersama seluruh elemen pemerintah, kita bisa mengatasi musibah bencana banjir dan longsor ini dengan cepat,” tuturnya.

Faisal menegaskan bahwa BMKG terus memberikan informasi terbaru melalui kanal resmi @infoBMKG, aplikasi InfoBMKG, dan situs web resmi http://www.bmkg.go.id. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tersebar dari saluran tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Tedy)

Share:

Read More

BMKG Paparkan Kesiapsiagaan Cuaca dan Upaya Mitigasi Pada Rakor Tingkat Menteri Jelang Nataru 2025/2026

BMKG Paparkan Kesiapsiagaan Cuaca dan Upaya Mitigasi Pada Rakor Tingkat Menteri Jelang Nataru 2025/2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan kondisi cuaca, dinamika atmosfer, serta potensi risiko hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. BMKG hadir melalui Plt. Sekretaris Utama, Guswanto.

Rapat turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, TNI/Polri, BUMN transportasi, BNPB, Basarnas, serta berbagai pihak terkait. Tujuannya untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat serta kesiapan nasional dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem selama periode libur akhir tahun.

Dalam paparannya, Guswanto menyampaikan bahwa periode Desember 2025 hingga Januari 2026 bertepatan dengan puncak musim hujan sehingga meningkatkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah, terutama:

• Jawa
• Bali, NTB, NTT
• Sulawesi Selatan
• Papua Selatan
• Sebagian besar Kalimantan

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah fenomena atmosfer diprediksi aktif secara bersamaan pada periode Nataru, seperti Monsun Asia, Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby, La Niña lemah, serta kemunculan bibit siklon tropis 93W dan 91S yang dapat memperkuat intensitas hujan dan angin kencang di berbagai wilayah.

Lebih lanjut, Guswanto memaparkan selama periode Nataru ini, BMKG telah memetakan dinamika cuaca dalam tiga periode, yakni 15–22 Desember yang didominasi hujan lebat; 22–29 Desember yang cenderung menurun; serta 29 Desember–10 Januari yang kembali meningkat seiring pergeseran puncak musim hujan ke Pulau Jawa.

“Yang perlu diwaspadai adalah tingginya intensitas hujan, angin kencang, gelombang tinggi, serta potensi dampak tidak langsung dari bibit siklon tropis. Kondisi ini dapat memengaruhi aktivitas transportasi darat, laut, dan udara selama Nataru,” ujarnya.

Untuk transportasi udara, pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) masih menjadi perhatian karena dapat memicu hujan intensif. Namun, mitigasi telah berjalan sejak awal melalui penyediaan flight document resmi BMKG.

“Semua pilot sudah mengambil flight document dari website-nya BMKG secara resmi, sehingga harapannya tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Jadi artinya BMKG juga telah memberikan langkah untuk mitigasinya,” ujar Guswanto.

Pada sektor pelayaran, sebagian wilayah perairan diperkirakan mengalami gelombang 2,5–4 meter, sementara area dekat Natuna dapat melebihi 6 meter pada Januari. BMKG juga memberikan informasi potensi rob berbasis fase bulan bagi berbagai pesisir di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah yang sudah terdampak rob, seperti Pontianak, juga mendapatkan penguatan informasi untuk mendukung respons daerah.

Sebagai langkah mitigasi langsung, BMKG bersama BNPB, pemerintah daerah, dan BUMN menyiagakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. OMC difokuskan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah berisiko tinggi, meski tetap memperhatikan batasan teknis terutama saat terjadi pengaruh siklon tropis.

BMKG juga memperkuat kesiapsiagaan melalui layanan informasi cuaca real-time yang dapat diakses masyarakat dan pemangku kepentingan, meliputi InfoBMKG, Digital Weather for Traffic BMKG (transportasi darat), Ina-SIAM (penerbangan), dan InaWIS (pelayaran). Seluruh informasi berbasis satelit diperbarui setiap 10 menit dan dapat diakses oleh publik maupun operator transportasi.

“BMKG berkomitmen memberikan informasi cuaca terkini, peringatan dini yang tepat waktu, serta dukungan teknis kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keselamatan masyarakat selama periode Nataru,” tuturnya.

Dalam arahannya, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa kesiapsiagaan tahun ini membutuhkan perhatian ekstra karena beberapa wilayah masih terdampak bencana hidrometeorologi, terutama Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Pemerintah, kata Pratikno, harus memastikan layanan publik, logistik, dan dukungan terhadap kegiatan peribadatan tetap berjalan, khususnya di daerah yang merayakan Natal di tengah pemulihan pascabencana.

“Ini juga sebuah PR berat, bukan hanya untuk mengantisipasi, tapi juga bagaimana memberikan layanan untuk peribadatan, untuk kepariwisataan, dan lain-lain di wilayah yang terdampak bencana. Jadi antisipasi bukan hanya dilakukan terhadap risiko bencana baru, tapi juga memberikan pelayanan terhadap bencana yang ada,” ungkap Pratikno.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh elemen pemerintah memberikan dukungan penuh bagi masyarakat di wilayah yang mayoritas merayakan Natal. Ia juga meminta BMKG terus memperkuat operasi modifikasi cuaca di wilayah berisiko tinggi menjelang puncak mobilitas masyarakat.

“Nataru kali ini bukan hanya yang standar yang biasa kita lakukan, tapi juga bagaimana memberikan dukungan ekstra kepada wilayah-wilayah terdampak bencana,” pesan Pratikno.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetap waspada, dan memanfaatkan kanal informasi resmi BMKG.

Dengan dukungan teknologi, mitigasi terpadu, serta koordinasi lintas lembaga, pemerintah memastikan layanan transportasi dan aktivitas masyarakat pada periode Nataru tetap aman dan lancar. (Tedy)

Share:

Read More

Pentingnya Nilai Integritas Bagi Generasi Muda, OJK Gelar Kuliah Umum di Universitas Negeri Yogyakarta

Pentingnya Nilai Integritas Bagi Generasi Muda, OJK Gelar Kuliah Umum di Universitas Negeri Yogyakarta. (Dok. OJK)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat tata kelola sebagai nilai integritas yang menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya pada kegiatan kuliah umum dengan tema “Generasi Muda dan Good Governance: Fondasi Sektor Jasa Keuangan yang Bersih dan Akuntabel", sebagai bagian dari kegiatan OJK dalam memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yogyakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Sophia memaparkan bahwa tantangan risiko kecurangan (fraud) di sektor keuangan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, OJK terus memperkuat sistem pertahanan internal melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) standar ISO 37001 dan strategi anti-fraud yang bertumpu pada empat pilar: Asesmen, Pencegahan, Deteksi, dan Respons.

Sophia menegaskan bahwa besarnya kewenangan dan amanah OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan membuat integritas menjadi prinsip yang wajib dijaga oleh seluruh insan OJK. Integritas, menurutnya, bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi fondasi tata kelola yang harus dijalankan secara konsisten.

“Jadi tadi ya kawan-kawan, karena kewenangannya OJK itu gede banget, makanya integritas itu merupakan sangat penting untuk kita kedepankan," ujar Sophia.

Ia mengajak mahasiswa di Yogyakarta untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi agen perubahan dengan memulai menolak perilaku koruptif dari hal-hal kecil di lingkungan kampus, seperti tidak menyontek, tidak memanipulasi proposal kegiatan, hingga berani melaporkan pelanggaran pegawai OJK melalui saluran Whistleblowing System (WBS) yang tersedia.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan UNY Lantip Diat Prasojo, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan kuliah umum oleh OJK untuk meningkatkan wawasan mahasiswa terkait OJK selaku regulator sektor jasa keuangan.

Ia berharap dari kuliah umum ini mahasiswa dapat memahami pentingnya tata kelola sebagai bagian nilai-nilai integritas, serta bijak dalam memahami risiko dari produk jasa keuangan ilegal.

Kegiatan kuliah umum dilaksanakan secara hybrid dengan diikuti oleh ratusan mahasiswa dan dosen UNY secara fisik, serta ratusan mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas dan perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia secara daring.

Kuliah umum juga turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK Djonieri, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Kepala OJK DIY Eko Yunianto, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNY Sudirman beserta jajaran.

Melalui kegiatan kuliah umum ini, OJK berharap dapat mencetak mahasiswa sebagai duta-duta integritas yang akan membawa semangat anti-korupsi saat terjun ke dunia profesional nantinya, dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari korupsi. (Rizal)

Share:

Read More

Investasi SDM Sehat, DWP Kemenko Perekonomian Tingkatkan Edukasi dan Dorong Kesadaran Deteksi Dini Kanker Payudara

Investasi SDM Sehat, DWP Kemenko Perekonomian Tingkatkan Edukasi dan Dorong Kesadaran Deteksi Dini Kanker Payudara. (Dok. Kemenko)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang sehat, produktif, dan tangguh dengan memperluas akses serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan. Upaya ini menekankan tidak hanya pemerataan fasilitas, tetapi juga edukasi agar masyarakat mampu menjaga kesehatan secara mandiri. Dengan demikian, kualitas kesehatan dan produktivitas nasional dapat meningkat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan berkolaborasi bersama MRCCC Siloam Hospital Semanggi menyelenggarakan kegiatan Edukasi dan Skrining USG Kanker Payudara dengan tema “SELANGKAH Lebih Peduli: Deteksi Dini, Investasi Diri, Wujudkan Kementerian Sehat dan Tangguh” pada Rabu (10/12).

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-26 DWP Kemenko Perekonomian sekaligus Peringatan Hari Ibu ini diikuti oleh para pegawai perempuan di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“Sehat bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi harus diupayakan mulai dari kesadaran individu hingga dukungan lingkungan kerja. Institusi yang sehat akan melahirkan aparatur yang tangguh, dan aparatur yang tangguh akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Inilah esensi dari upaya kita bersama, dalam mewujudkan kementerian yang sehat, peduli, dan berkelanjutan,” tutur Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko Perekonomian Hari Nugroho.

Dalam sesi seminar edukasi, menghadirkan tenaga medis profesional yaitu Resident Medical Officer-Breast Cancer Care Alliance MRCCC Siloam Hospital Semanggi dr. Nanda Putri Chintia, yang memberikan penjelasan mengenai kanker payudara, faktor risiko, gejala yang perlu diwaspadai, pola hidup sehat untuk pencegahan, serta pentingnya pemeriksaan rutin. Setelah sesi pemaparan, para peserta mengikuti skrining USG yang disediakan untuk membantu identifikasi kondisi kesehatan payudara.

“DWP Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kepedulian dan fasilitas pendampingan akan masalah kesehatan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, pelaksanaan program skrining dan integrasi sebagai pelengkap, serta dukungan berbagai sektor, menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka kematian akibat kanker payudara, dan meningkatkan kualitas hidup wanita Indonesia, yang nantinya akan meningkatkan kualitas pegawai perempuan Kemenko Perekonomian dalam meningkatkan produktivitasnya,” tutur Ketua DWP Kemenko Perekonomian Ibu Anna Susiwijono.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif mengenai deteksi dini kanker payudara sekaligus mempertegas komitmen DWP Kemenko Perekonomian dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat. Langkah nyata ini, menegaskan bahwa perhatian terhadap kesehatan perempuan merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja organisasi dan menciptakan keluarga Indonesia yang lebih kuat. (Dinda)

Share:

Read More

Pemerintah Dorong Penyusunan Grand Design Penguatan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Berdaya Saing Global

Pemerintah Dorong Penyusunan Grand Design Penguatan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Berdaya Saing Global. (Dok. Kemenko)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan sektor padat karya dan menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional. Industri TPT ini terbukti menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja (19,16% dari manufaktur) dan menghasilkan devisa ekspor sebesar USD6,92 miliar. Akan tetapi, kinerja industri TPT pada triwulan III-2025 kembali menunjukkan tantangan, di mana pertumbuhan PDB TPT di kisaran 0,93% (yoy).

Sektor tekstil juga mengalami defisit neraca perdagangan, dan terdapat disparitas utilisasi produksi yang signifikan pada Juli 2025 antara pakaian jadi sebesar 72,67% sementara tekstil adalah 51,71%. Untuk itu, diperlukan proses sinkronisasi dari perspektif para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan industri TPT agar semakin baik ke depannya.

“Industri tekstil dan produk tekstil ini bisa disebut sebagai sunset industry. Misalnya, kalau kita lihat banyak outlet produk tekstil yang mewabah, di Bandung misalnya pada tahun 80 dan 90-an, namun sekarang sudah berkurang jumlahnya. Itu sebenarnya salah satu indikasi yang bisa dirasakan bagaimana industri tekstil ini mungkin dari sisi teknologinya masih perlu di-upgrade, dan terkadang masih kalah kompetitif dengan produk tekstil dari negara lain,” ungkap Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera, di Jakarta, Kamis (9/12).

Untuk membangun fondasi kebijakan yang lebih solid, komprehensif, dan relevan dengan tantangan sektor TPT saat ini, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Prospera menggelar Forum Kebijakan Strategis Bedah Hasil Kajian “Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Kajian “Arah Pengembangan Ekosistem Industri TPT Nasional” merupakan kolaborasi antara Kemenko Perekonomian dan Prospera, yang disusun untuk memetakan kondisi, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengeksplorasi rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat industri TPT secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Proses penyusunan kajian melibatkan tim multidisiplin dari Prospera dan berbagai pemangku kepentingan kunci yakni Kementerian/Lembaga (K/L), asosiasi, pelaku industri, dan akademisi, guna memastikan analisis yang komprehensif dan menghasilkan kebijakan dengan relevansi yang kuat.

“Kami berharap bahwa yang dibahas dalam forum kali ini dapat menjadi kebijakan yang bisa memelihara industri TPT itu sendiri, meningkatkan kontribusinya terhadap PDB, menjaga tenaga kerja di industri itu, bahkan ke depannya itu juga harus bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Yang pasti, bagi masyarakat juga produknya nanti adalah yang terbaik dan yang terpenting adalah terjangkau,” kata Deputi Dida.

Temuan utama dalam kajian ini menunjukkan adanya peluang signifikan untuk tumbuh, khususnya melalui pengembangan high value garments dan sustainable materials, yang saat ini menjadi fokus permintaan pasar global. Namun, di sisi lain, potensi itu juga masih mempunyai tantangan struktural, yakni di antaranya terdapat kesenjangan kompetensi SDM, ketergantungan bahan baku impor yang tinggi, masih tingginya biaya energi dan logistik, lemahnya integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir, sampai kepada ancaman eksternal seperti overcapacity dari Tiongkok dan praktik dumping.

Secara keseluruhan, kajian ini menghasilkan 20 rekomendasi kebijakan (policy pathways) yang terbagi dalam empat pilar utama. Rekomendasi ini menegaskan bahwa penguatan industri TPT harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk fokus pada penguatan sektor hulu dan antara.

Rekomendasi prioritas yang mendesak mencakup proteksi pasar domestik melalui penataan tata niaga impor, peningkatan kapasitas industri untuk memasuki pasar global yang menuntut standar keberlanjutan, pemanfaatan peluang dari perjanjian IEU CEPA untuk menembus pasar Eropa, dan fokus pada produk pakaian bernilai tambah tinggi dan material berkelanjutan.

Menanggapi hasil kajian tersebut, Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas Roby Fadillah menyatakan bahwa industri TPT Indonesia saat ini masih “terjebak” di rantai assembly (cut-make-trim) yang nilai tambahnya relatif rendah (the clothing smiling curve).

“Oleh karena itu, diperlukan upgrade ke nilai tambah yang lebih tinggi melalui dua dimensi yaitu intra-sector upgrading dan inter-sector upgrading. Sustainable fashion bisa menjadi strategi leapfrog,” jelas Direktur Roby.

Senada dengan Bappenas, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Rizky Aditya Wijaya menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk program prioritas dan quick wins TPT 2026-2029.

“Hal ini diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing global, dan percepatan transformasi menuju industri hijau, sirkular, dan digital (industri 4.0). Ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengintegrasikan 20 rekomendasi kebijakan,” ujar Direktur Rizky.

Hasil dari forum ini akan menjadi bahan masukan awal bagi Tim Kerja Revitalisasi Ekosistem Industri TPT lintas K/L sekaligus masukan penting dalam perumusan Strategi Nasional Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang berkelanjutan dan berdaya saing global

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ketua Tim Asistensi Kemenko Perekonomian, Staf Khusus Menko Perekonomian, Direktur Eksekutif Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional, Wakil Ketua Komite Pengamanan Pedagangan Indonesia (KPPI), serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). (Ilham)

Share:

Read More