Dorong Operasional Ramah Lingkungan, Pertamina Resmikan PLTS Atap Terbesarnya

Dorong Operasional Ramah Lingkungan, Pertamina Resmikan PLTS Atap Terbesarnya. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina mendukung transisi energi melalui sinergi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE). Kedua entitas ini meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap terbesar di lingkungan operasional Pertamina Group. PLTS atap dengan kapasitas 2,5 megawatt peak (MWp) resmi beroperasi di area Workshop dan Gedung New HSSE KPI Kilang Balikpapan (19/5).

Direktur Operasi KPI, Didik Bahagia menyampaikan bahwa PLTS atap ini merupakan bukti nyata sinergi dan kolaborasi yang memberikan kontribusi nyata dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Alhamdulillah, PLTS atap ini telah kita resmikan. Kita harus terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, karena ketika semua pihak saling melakukan hal ini, maka kontribusi nyata dari setiap langkah akan semakin terasa," kata Didik.

PLTS tersebut dipasang di atap tiga bangunan utama di KPI Kilang Balikpapan, yaitu warehouse 1.635 kilowatt peak (kWp), workshop 744 kWp, dan Gedung New HSSE 138 kWp. Total kapasitas terpasang mencapai 2,5 MWp, menjadikannya instalasi PLTS atap terbesar yang pernah dibangun di lingkungan Kilang Pertamina dan mampu menurunkan emisi sebesar 3.798 Ton Co2e per tahun.

Lebih lanjut, Didik juga menekankan bahwa efisiensi energi adalah kunci dalam pengelolaan operasional kilang yang berkelanjutan. Biaya energi di kilang saat ini menjadi pengeluaran kedua terbesar, mencapai sekitar 4 hingga 5 persen dari total biaya operasional.

"Melalui langkah-langkah efisiensi dan pemanfaatan energi yang lebih efektif, kita tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga secara bertahap mengurangi beban biaya energi," tambah Didik.

Selain KPI Kilang Balikpapan, PLTS juga telah dioperasikan di kilang-kilang lainnya, yakni Kilang Dumai 3,77 MWp, Kilang Plaju 2,25 MWp, Kilang Cilacap 2,34 MWp, dan Kilang Balongan 1,51 MWp. Dengan beroperasinya PLTS atap KPI di Kilang Balikpapan, total kapasitas PLTS yang dioperasikan Pertamina NRE di area Kilang KPI kini mencapai 12,37 MWp. 

PLTS ini juga telah menggunakan teknologi terbaru memanfaatkan kecerdasan buatan dan berbasis internet of thing (IoT) sehingga mampu menerapkan remote monitoring and control dalam operasionalnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE, Norman Ginting menyampaikan bahwa sinergi KPI dan Pertamina NRE berjalan sangat baik. Dimana keduanya telah berkolaborasi dalam penyediaan PLTS hampir di semua kilang yang dioperasikan KPI.

“Sinergi KPI dan Pertamina NRE mencerminkan strategi pertumbuhan ganda Pertamina, di mana KPI berperan strategis dalam mengoptimalkan bisnis utama Pertamina saat ini yaitu minyak dan gas bumi, sedangkan di sisi lain Pertamina NRE membantu upaya penurunan emisi dari aktivitas operasional Pertamina melalui penyediaan energi hijau,” ungkap Norman.

Tak hanya pada PLTS, kolaborasi antara KPI dan Pertamina NRE juga berjalan dalam proyek pemanfaatan flare gas to power. Inisiatif ini mendukung efisiensi dan pengurangan emisi yang selaras dengan aspirasi net zero emission (NZE) dengan mengubah gas buang dari aktivitas kilang menjadi sumber listrik bagi operasional kilang.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, pengembangan energi hijau rendah karbon seperti solar panel menjadi salah satu strategi bisnis Pertamina. Untuk itu, Pertamina juga memperdalam berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi.

"Pemanfaatan energi hijau diharapkan semakin meningkat, tak hanya untuk mendorong tercapainya dekarbonisasi dari kegiatan Pertamina sendiri (scope 1), namun secara konkrit memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan mendukung target NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060," jelas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Iqbal)

Share:

Read More

Badak LNG dan INPEX Masela Sepakati Kerja Sama di Bidang LNG

Badak LNG dan INPEX Masela Sepakati Kerja Sama di Bidang LNG. (Dok. Pertamina)

Tangerang, WaraWiri.net - Badak LNG menjalin kolaborasi dengan INPEX Masela, Ltd., anak perusahaan dari INPEX Corporation, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan dalam kegiatan The 49th IPA Convention & Exhibition 2025 tanggal 20 Mei 2025 bertempat di ICE BSD City. Kesepakatan ini menandai kerja sama kedua belah pihak untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja di beberapa bidang seperti Operation & Maintenance, Technical Service, Commissioning & Start-Up, serta pengembangan pelatihan dan sumber daya manusia dalam industri LNG dan pengolahan gas alam.  

Penandatanganan dilakukan langsung oleh President Director & CEO Badak LNG, Achmad Khoiruddin, dan President Director Indonesia INPEX Masela, Ltd., Kenji Hasegawa. Sebagai operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Masela, INPEX Masela, Ltd. tengah mengembangkan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia. Sementara itu, Badak LNG hadir sebagai perusahaan dengan pengalaman panjang dalam pengoperasian kilang LNG serta dukungan teknis dan pelatihan professional khususnya di bidang pengolahan gas alam. 

Kerja sama ini akan mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan proyek LNG, mulai dari kajian keselamatan dan kesiapan operasional, pengembangan model operasi dan pemeliharaan, hingga dukungan teknis untuk proses commissioning dan persiapan aliran gas perdana. Selain itu, kolaborasi juga akan difokuskan pada penguatan pelatihan serta pengembangan kapasitas tenaga kerja di sektor LNG. 

President Director & CEO Badak LNG, Achmad Khoiruddin, menyampaikan bahwa kesepahaman ini menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat kolaborasi antar perusahaan energi nasional dan internasional. “Kami menyambut baik kolaborasi dengan INPEX Masela, Ltd., sebagai bentuk upaya mendukung pengembangan industri LNG nasional, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang saling memperkuat,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Achmad Khoiruddin juga mengungkapkan harapannya terhadap keberlanjutan kerja sama sebagai bentuk sinergi jangka panjang yang membawa manfaat tak hanya bagi kedua belah pihak tapi juga kepada negara. “Semoga kerja sama ini bisa mendukung kesiapan proyek LNG di wilayah Masela, sekaligus menjadi momentum memperkuat pengembangan kompetensi dan kesiapan operasional yang berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun industri LNG secara lebih luas,” tambahnya. 

Sementara itu pada kesempatan yang sama, President Director Indonesia INPEX Masela, Ltd., Kenji Hasegawa, menyampaikan apresiasi atas peluang kerja sama yang terjalin. “Dengan terjalinnya kolaborasi ini semoga dapat terus berkembang serta mendorong peningkatan kapasitas regional dalam pengelolaan proyek LNG,” ungkapnya. 

Dengan demikian, kerja sama ini menjadi bentuk komitmen untuk menciptakan kolaborasi dan memberikan nilai tambah bagi pengembangan industri gas di Indonesia. Kedua perusahaan pun akan menjalankan kegiatan kerja sama sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.  

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sinergi Badak LNG dan INPEX Masela mendorong optimalisasi pemanfaatan energi bersih di Tanah Air. Dengan kerjasama ini, diharapkan kualitas kegiatan serta sumber daya manusia dalam bidang LNG terus meningkat. "Kami berharap, kolaborasi ini bisa memperkuat kontribusi Pertamina dalam energi bersih, berdampak positif bagi lingkungan dan mendorong perekonomian," jelas Fadjar. 

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Alif)

Share:

Read More

Dukung Program Pemerintah, Pertamina Penuhi Kebutuhan Gas Bumi Domestik Melalui Skema Swap Gas

Dukung Program Pemerintah, Pertamina Penuhi Kebutuhan Gas Bumi Domestik Melalui Skema Swap Gas. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagaimana arahan dari SKK Migas untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik, PT Pertamina (Persero) dengan sejumlah mitra melakukan penandatanganan Domestic Swap Agreement (DSA) pada pembukaan The 49th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convex, Rabu, 21 Mei 2025.

Pertamina sebagai Penjual gas bumi bagian Negara dan Pemasok Gas bersama-sama dengan para Pemasok Gas dalam West Natuna Group Supply Group dan para Pemasok Gas dari Corridor Block and Jabung PSC (South Sumatra Sellers) serta Pembeli gas bumi dari Singapore yaitu Sembcorp Gas Pte Ltd. (”Sembgas”) dan Gas Supply Pte Ltd. (”GSPL”) dan Pembeli gas bumi domestik yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) akan melakukan skema swap gas untuk memenuhi kebutuhan gas domestik untuk sektor kelistrikan dan Industri. Langkah ini mengantisipasi adanya penurunan pasokan gas bumi di Sumatra dan peningkatan kebutuhan gas di dalam negeri.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan sesuai arahan Pemerintah melalui SKK Migas, skema swap gas dijalankan dengan mengalokasikan sebagian volume ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Skema swap gas akan menjamin ketersediaan gas domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Simon.

Simon menambahkan bahwa melalui skema swap gas ini akan memberikan tambahan pasokan gas untuk domestik, hal ini merupakan milestone penting baik bagi Pemerintah Indonesia dan Pertamina dimana proses swap gas sebagai alternatif sumber pasokan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan gas domestik.

“Upaya ini dilakukan oleh Pertamina untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo, dimana kepastian pasokan energi domestik akan menjaga ketahanan energi nasional,” tutup Simon.

Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Tedy)

Share:

Read More

Wamenpar Tegaskan Praktik Pungli Tidak Boleh Terjadi Lagi di Destinasi

Wamenpar Tegaskan Praktik Pungli Tidak Boleh Terjadi Lagi di Destinasi. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan praktik pungutan liar (pungli) tidak boleh terjadi di destinasi wisata. Destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah kunci untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, sekaligus memastikan dampak positif pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Wamenpar Ni Luh Puspa menanggapi kejadian pungli yang dialami Youtuber Jajago Keliling Indonesia di kawasan Jalan Poros Tengah Ratenggaro menuju Tambolaka dan Pantai Ratenggaro, Kampung Adat Ratenggaro (KAR), Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, beberapa waktu lalu.

Provinsi NTT, salah satu destinasi prioritas nasional, mencatat sebanyak 1,5 juta wisatawan mengunjungi provinsi berbasis kepulauan ini pada tahun 2024.

"Saya rasa menjadi tugas kita bersama untuk bisa menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya rasa kita semua punya komitmen yang sama, punya perasaan yang sama bahwa praktik-praktik seperti ini (pungli) tidak boleh terjadi," ujar Wamenpar Ni Luh Puspa dalam rapat tindak lanjut penanganan pungli secara daring bersama seluruh stakeholder pariwisata di Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Rabu (21/5/2025). 

Wamenpar mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Provinsi NTT. Pada 20 Mei 2025, Pemkab telah menggelar pertemuan dengan Polsek Kodi Bangedo, Danramil Kodi, kepala desa, dan tokoh masyarakat Kampung Adat Ratenggaro.

Dalam pertemuan itu, masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro menyadari perbuatan oknum yang melakukan pungli kepada wisatawan adalah perbuatan memalukan dan melanggar aturan. Masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro juga memahami akibat viralnya video pungli tersebut telah mencoreng nama baik Kabupaten Sumba Barat Daya juga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bisa berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan.

"Yang terjadi di Pantai Ratenggaro ini sudah menjadi perhatian di tengah begitu pesatnya perkembangan sektor pariwisata di NTT. Apa yang sudah dibangun selama ini di NTT, kami harapkan bisa terus berlanjut secara berkelanjutan. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau hal-hal seperti pungli, masalah keamanan dan kenyamanan masih menjadi isu yang dibicarakan para turis," ujar Ni Luh Puspa.  

Pemerintah mendukung sepenuhnya langkah pemerintah daerah juga aparat hukum untuk melakukan pembinaan juga penindakan tegas terhadap pelaku agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi ke depan. 

"Pendekatan yang perlu dilakukan tentu saja perlu bersifat preventif dan edukatif, khususnya pada anak-anak dan masyarakat yang ada di sana," kata Wamenpar. 

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kabupaten agar memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata dan sadar wisata. 

Masyarakat secara langsung perlu dilibatkan secara aktif dalam semua ekosistem pariwisata di desa wisata dan destinasi pariwisata melalui skema pelatihan, pembinaan, serta penguatan ekosistem pariwisata, terutama agar masyarakat bisa langsung mendapatkan peluang usaha dari berkembangnya aktivitas pariwisata di suatu destinasi.

Selain itu, Kemenpar juga memandang pembekalan informasi kepada wisatawan mengenai nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan kebiasaan setempat, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di destinasi tidak kalah pentingnya untuk kenyamanan aktivitas berwisata.

Kemenpar akan memantau secara berkala termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi dan desa wisata agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. 

Kemenpar juga mengimbau kepada wisatawan yang ingin memberikan bantuan pendidikan ataupun berupa uang, agar tidak memberikan langsung disampaikan kepada anak-anak di lokasi destinasi yang dikunjungi, namun dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga desa, komunitas, atau pemerintah daerah agar penyaluran bantuan bisa terkoordinir dan tersalurkan dengan baik.

"Ini harus jadi titik balik bagi pariwisata di Sumba dan NTT untuk menciptakan pariwisata berkualitas yang tertib dan inklusif. Kita harus berkolaborasi bersama, kami mendukung penguatan SDM lokal melalui pelatihan digital, pemasaran destinasi, dan manajemen destinasi berbasis komunitas," ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.    

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, dalam kesempatan yang sama kembali menyampaikan permohonan maaf atas nama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Sumba Barat Daya atas peristiwa yang terjadi di Ratenggaro. 

"Kami berkomitmen hal ini tidak terjadi lagi agar pengembangan pariwisata di Sumba Barat Daya semakin baik," ujar Bupati Ratu Ngadu Wulla. 

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung pada 20 Mei 2025, masyarakat mengakui dan menyadari bahwa perbuatan oknum yang meminta uang secara ilegal kepada wisatawan adalah perbuatan memalukan dan melanggar aturan. 

Foto: Ilustrasi/Dok.Kemenpar

Masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro meminta pemerintah terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan dalam menjamu wisatawan dan pengelolaan objek wisata Ratenggaro. Masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro juga sepakat untuk menyelesaikan masalah internal dalam pengelolaan destinasi wisata. 

Pertemuan juga menyepakati untuk dibuatnya papan informasi di depan pos masuk dan di dalam Kampung Adat Ratenggaro tentang ketentuan aktivitas wisata. Seperti daftar tarif masuk, tarif menunggang kuda, tarif foto, dan kegiatan lainnya sesuai peraturan desa. Dalam hal keamanan dan kenyamanan ke depannya juga akan melibatkan pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP, serta beberapa kesepakatan lainnya.

"Pada 23 Mei 2025, Bupati bersama Forkopimda dan Kapolres, Kajari, akan turun lagi untuk bertemu dengan masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro, sehingga apa yang sudah jadi kesepakatan dan peraturan bisa dijalankan. Kami juga akan membenahi fasilitas yang kurang di kampung Ratenggaro sehingga bisa menciptakan kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung yang datang ke Ratenggaro," ujarnya. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kosmas Damianus Lana; Kepala Disparekraf NTT, Noldy Hosea Pellokila; serta perwakilan dari pemangku kepentingan pariwisata lainnya di Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Hadir mendampingi Wamenpar Ni Luh Puspa, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto; serta Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Dwi Marhen Yono. (Siti)

Share:

Read More

Kembangkan Sistem Tracing, Pemerintah Dorong Daya Saing Global Industri Kelapa Sawit Nasional

Kembangkan Sistem Tracing, Pemerintah Dorong Daya Saing Global Industri Kelapa Sawit Nasional. (Dok. Kemenkop)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus berkomitmen mengoptimalkan potensi komoditas yang dimiliki Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yakni kelapa sawit, yang merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia serta berkontribusi besar terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Terkait pengembangan sistem informasi dan tracing Kelapa Sawit nasional, Tim Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menyampaikan laporan perkembangannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (22/05). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah dalam memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan, transparan, dan berdaya saing global.

“Pemerintah terus mendorong penguatan sistem informasi berbasis teknologi untuk menjawab tantangan transparansi dan keberlanjutan. Sistem informasi dan tracing ini akan menjadi nilai tambah bagi komoditas kelapa sawit Indonesia di pasar global,” ujar Menko Airlangga.

Kemudian dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan oleh Tim ISPO dalam mendorong reformasi tata kelola sawit nasional. Menko Airlangga juga memberikan sejumlah masukan strategis, khususnya mengenai pentingnya desain sistem yang sederhana dan mudah dioperasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Sistem tracing harus dirancang simple dan user-friendly agar bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi, sistemnya sederhana tapi juga tetap bisa memfasilitasi pasar global,” tegas Menko Airlangga.

Integrasi sistem informasi dan tracing kelapa sawit tersebut mencakup data sertifikasi, lokasi perkebunan, hingga aspek keberlanjutan lingkungan. Sistem tersebut juga mengadopsi teknologi tracing (pelacakan) untuk menjamin transparansi rantai pasok, mulai dari hulu hingga hilir, serta mendukung kepatuhan terhadap standar keberlanjutan domestik dan internasional.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa dalam pengembangan sistem informasi tersebut sinergi antara Kementerian/Lembaga, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen berperan penting. Sistem informasi dan tracing tersebut juga harus terhubung dengan kebijakan strategis nasional, termasuk peta jalan industri sawit berkelanjutan.

“Kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dengan sistem tracing yang andal, kita bisa tunjukkan bahwa sawit Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip keberlanjutan,” ungkap Menko Airlangga. (Budi)

Share:

Read More

Komitmen Pemerintah Salurkan KUR untuk Tingkatkan Produktivitas Usaha Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat

Komitmen Pemerintah Salurkan KUR untuk Tingkatkan Produktivitas Usaha Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat. (Dok. Kemenkop)

NTB, WaraWiri.net - Secara nasional, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau lebih banyak pelaku usaha produktif dalam mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Pada posisi 16 Mei 2025, KUR telah disalurkan sebanyak Rp96,75 triliun kepada 1,7 juta debitur. Secara kualitas, KUR juga disalurkan secara prudent dengan tingkat non-performing loan (NPL) secara nasional sebesar 2,03%.

Pemerintah juga mendorong agar KUR dapat diakses oleh para pelaku usaha produktif secara lebih luas serta dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Pada posisi Maret 2025, jumlah debitur baru yang mengakses KUR sebanyak 544.298 debitur KUR dan jumlah debitur KUR yang berhasil naik kelas sebanyak 293.082 debitur KUR.

“Porsi penyaluran KUR di sektor produktif juga terus ditingkatkan. Pada posisi 30 April 2025, porsi penyaluran KUR kepada sektor produktif sebesar 59,4%. Hal ini menjadi bentuk nyata Pemerintah dalam mendukung peningkatan usaha di sektor produktif, termasuk sektor perikanan dan sektor pariwisata,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

Adapun penyaluran KUR di sektor perikanan adalah sebanyak Rp1,49 triliun dan penyaluran KUR di sektor pariwisata adalah sebanyak Rp5,84 triliun yang terdiri dari sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta transportasi, pergudangan dan komunikasi.

“Untuk mendukung usaha produktif, termasuk di sektor perikanan, penyaluran KUR memberikan kelonggaran berupa pemberian akses KUR berulang sebanyak empat kali untuk skema KUR Mikro dan KUR Kecil,” ujar Deputi Ferry, di sela-sela kunjungan ke Klaster Budidaya Ikan Nila Desa Sigerongan.

Dalam perjalanan yang hampir mencapai sepuluh tahun, penyaluran KUR Skema Subsidi Bunga memang menunjukkan komitmen nyata Pemerintah untuk terus memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah kepada para pelaku usaha di sektor produktif.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR juga terus dilakukan agar program ini memberikan multiplier effect yang lebih luas untuk perekonomian nasional, serta dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pelaku usaha produktif, agar dapat terus meningkatkan kapasitas usahanya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Ferry juga mengunjungi dan berdialog dengan lima puluh debitur KUR binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Desa Wisata Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Pada kegiatan dialog tersebut, Deputi Ferry ingin mendengar masukan dan kebutuhan dari para debitur agar program KUR dapat bermanfaat yang lebih luas lagi kepada lebih banyak warga setempat.

Sementara itu, Kepala Desa Wisata Sade Ahmad Syafi’i mengatakan, KUR sangat bermanfaat bagi kelompok usaha yang ada di desanya. Rencana ke depannya, pembiayaan KUR tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan kuliner di Desa Wisata Sade, sehingga para wisatawan yang berkunjung dapat menikmati sajian kuliner sambil menikmati pengalaman wisata di Desa Sade.

“Pengembangan usaha, termasuk pembangunan kawasan kuliner di Desa Wisata Sade, dapat dilakukan dengan mengakses KUR. Ada beberapa skema KUR yang bisa dimanfaatkan, seperti KUR Super Mikro dengan plafon sampai Rp10 juta, KUR Mikro dengan plafon lebih dari Rp10 juta sampai Rp100 juta, dan KUR Kecil dengan plafon lebih dari Rp100 juta sampai Rp500 juta. Silahkan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya,” tutup Deputi Ferry.

Sebagai salah satu mitra strategis pemerintah dalam penyaluran KUR, BRI memberikan beberapa fasilitas pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha di Desa Wisata Sade seperti KUR. Selain itu, BRI juga mendorong digitalisasi pembayaran non tunai di Desa Wisata Sade melalui penyediaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Turut hadir pada kegiatan ini antara lain Assistant Vice President, Micro Sales Management Group BRI, Manager Regional Office BRI Wilayah Denpasar, serta Pimpinan Cabang BRI Mataram. (Dinda)

Share:

Read More

Wadan Lantamal VI Sambut Kedatangan Ibu Wakil Presiden RI Selvi Gibran Rakabuming

Wadan Lantamal VI Sambut Kedatangan Ibu Wakil Presiden RI Selvi Gibran Rakabuming. (Dok. Puspen TNI)

Makassar, WaraWiri.net - Wakil Komandan Lantamal VI (Wadan Lantamal VI) Makassar Kolonel Laut (P) Nopriadi, M.Tr.Hanla didampingi Wakil Ketua Korcab VI Daerah Jalasenastri Armada II (DJA II), Ny. Rika Nopriadi menyambut Ibu Wakil Presiden RI Selvi Gibran Rakabuming beserta rombongan di Baseops Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/8/2024).

Tampak Wadan Lantamal VI Makassar dan Wakil Ketua Korcab VI DJA II berada di baris jajaran Forkopimda Sulsel menyambut kedatangan Ibu Wapres RI ketika turun dari pesawat Pesawat Boeing TNI AU.

Wadan Lantamal VI Makassar menyampaikan bahwa kedatangan Ibu Wakil Presiden RI di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah untuk melaksanakan rangkaian agenda kunjungan di Kota Makassar dan di Kab. Maros.

"Ibu Wapres RI Selvi Gibran Rakabuming beserta rombongan beristirahat sejenak di Base Ops Lanud Sultan Hasanuddin dan bertemu dengan jajaran Forkopimda Sulsel yang datang menjemput sebelum menuju ke Kota Makasar untuk melaksanakan rangkaian agenda kunjungan", ujar Wadan Lantamal VI Makassar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulsel dan Ny, Pangdam XIV Hasanuddin dan Ny, Kapolda Sulsel dan Ny, Pangkoopsud II dan Ny, Sejumlah pejabat Forkopimda Provinsi Sulsel dan pejabat TNI Polri Makassar. (Tedy)

Share:

Read More

Bawa Barang Ilegal, Prajurit Lanal Tahuna Tangkap Kapal Asing Asal Filipina

Bawa Barang Ilegal, Prajurit Lanal Tahuna Tangkap Kapal Asing Asal Filipina. (Dok. Puspen TNI)

Sulawesi Utara, WaraWiri.net - Prajurit Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna yang berada di bawah komando Lantamal VIII Manado, jajaran Koarmada II, berhasil mengamankan satu unit kapal jenis pumboat asal Filipina yang tengah berlabuh dan diperiksa di sekitar Pantai Mako Lanal Tahuna, pada Rabu (21/5). Penangkapan dilakukan dalam rangka patroli dan pemeriksaan rutin terhadap lalu lintas kapal asing di wilayah perairan perbatasan.

Kapal tangkapan tersebut diketahui bernama KM. Cieend, dengan ukuran 4 GT, dan merupakan jenis pumboat yang kerap digunakan dalam aktivitas lintas batas secara ilegal. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh personel Lanal Tahuna, ditemukan sejumlah barang yang tidak memiliki dokumen resmi serta tidak dilaporkan melalui jalur kepabeanan.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari kapal meliputi 61 kardus besar berisi produk skincare merek Brilian Skin Care asal Filipina, yang diduga kuat untuk diperjualbelikan secara ilegal. Selain itu, ditemukan pula berbagai jenis barang lainnya seperti 12 bungkus pakan ayam, 2 kaleng lem epoxi, 11 strip obat ayam, 6 botol vitamin ayam, 3 kotak vitamin suntik ayam, 1 unit genset merk Power Zone, 4 mesin pendorong masing-masing 18 PK, 2 unit blower hisap portable, 1 buah kompas kemudi, 1 teropong, serta 1 tas berisi dokumen kapal.

Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut (P) Surya Ari Muryanto, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesigapan prajurit Lanal Tahuna dalam menindaklanjuti informasi dan pengawasan perairan, khususnya di wilayah rawan pelanggaran lintas batas. Ia pun menegaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan implementasi langsung dari perintah Pangkoarmada II, Laksda TNI I. G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., untuk meningkatkan pengamanan wilayah perairan strategis Indonesia.

Saat ini, kapal beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Markas Komando Lanal Tahuna guna dilakukan pendalaman dan proses hukum lebih lanjut oleh pihak berwenang. Lanal Tahuna berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan laut Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran, baik oleh kapal asing maupun oknum dalam negeri yang melanggar hukum kelautan dan kepabeanan. (Subhan)

Share:

Read More

TNI AL Bersama Kemenko Polkam RI, BNN RI, Polri Dan Pemda Batam Musnahkan Narkotika 2,061 Ton

TNI AL Bersama Kemenko Polkam RI, BNN RI, Polri Dan Pemda Batam Musnahkan Narkotika 2,061 Ton. (Dok. Puspen TNI)

Riau, WaraWiri.net - TNI AL musnahkan barang bukti narkotika dengan jumlah fantastis terbesar sepanjang sejarah seberat 2,061 Ton senilai 7,5 Triliun rupiah yang didapat dari hasil penggagalan penyelundupan narkotika melalui jalur laut di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau pekan lalu. 

Kegiatan pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama dengan BNN RI, Kemenko Polkam RI, Kepolisian Polda Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, BNN Provinsi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam, serta BPOM Batam bertempat di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam, Kepulauan Riau. Selasa (20/5). 

Barang bukti narkotika hasil penggagalan penyelundupan yang semula tercatat seberat 1,9 ton, setelah dilakukan penimbangan ulang oleh TNI AL bersama BNN RI, BNN Provinsi Kepri, dan PT Pegadaian, ternyata memiliki bobot mencapai 2,061 ton. Keberhasilan tersebut telah menyelamatkan 16.731.615 jiwa generasi bangsa. 

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan ini merupakan hasil penyitaan dalam operasi yang digelar oleh TNI AL pada Selasa (13/05) dimana pada operasi tersebut, tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal TBK berhasil menggagalkan upaya penyelundupan dan mengamankan lima orang tersangka warga negara asing yang diduga sebagai kurir narkotika, yang terdiri dari satu orang nakhoda berinisial KS, warga negara Thailand, serta empat anak buah kapal (ABK) berinisial UTT, AKO, KL, dan S merupakan warga negara Myanmar. Ke limanya telah terbukti membawa narkotika dan saat ini barang bukti narkotika telah diserahkan kepada BNN Kepri.

Wakasal menegaskan bahwa penyelundupan narkotika ini merupakan implementasi nyata program langsung Presiden Republik Indonesia yaitu Asta Cita ke - 7 yaitu "Basmi Peredaran Narkoba".

"Keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari sinergi dan kerja sama erat antara TNI AL dengan BNN, Badan Intelijen Negara (BIN), Bea Cukai, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pertukaran informasi dan koordinasi yang baik telah membuahkan hasil luar biasa dalam menjaga perairan Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkoba. Atas perintah tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menekankan kepada jajaran TNI AL untuk terus meningkatkan kegiatan patroli keamanan laut di Perairan Indonesia guna mencegah penyelundupan narkotika," Ujar Wakasal

Pada kesempatan tersebut, Sesmenkopolkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus dan Sestama BNN RI Irjen Pol Tantan Sulistyana mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI AL yang terus berkomitmen menjaga keselamatan anak bangsa dari ancaman bahaya peredaran narkoba dengan melakukan pengawasan secara ketat di wilayah laut yang menjadi jalur-jalur rawan penyelundupan narkoba. (Samsudin)

Share:

Read More

Tegas Jaga Moralitas Digital, Wamenkomdigi Minta Meta Tutup Grup Penyimpangan dan Ungkap Pelaku

Tegas Jaga Moralitas Digital, Wamenkomdigi Minta Meta Tutup Grup Penyimpangan dan Ungkap Pelaku. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga ruang digital yang bersih, aman, dan sehat bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengambil langkah cepat dengan menutup enam grup Facebook bermuatan pornografi menyimpang, serta mendorong kolaborasi aktif platform digital dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap dalang di baliknya.

Guna menjaga ruang digital aman dan nyaman. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan, telah meminta Meta untuk menelusuri grup sejenis agar bisa dilakukan pemutusan akses.

“Sudah ada beberapa grup serupa yang berhasil kami identifikasi dan telah diblokir langsung. Namun ini belum cukup. Saya sudah minta pihak Meta untuk terus melakukan pembaruan data dan monitoring ketat terhadap potensi munculnya grup-grup serupa di platform mereka,” tegasnya di Jakarta Pusat, Kamis (22/05/2025).

Angga Raka Prabowo juga meminta Meta dan penyelenggara platform digital lain untuk aktif bekerja sama dengan penegak hukum. Terutama untuk mengungkap dalang di balik grup yang terbukti memuat konten meresahkan dan bertentangan dengan norma sosial serta hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kami juga mendesak agar Meta bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menyerahkan data pemilik serta pengelola grup,” ujarnya.

Menurut Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo dalang di balik penyebaran konten menyimpang ini harus diproses hukum seberat-beratnya.

“Ini kejahatan serius yang merusak moral dan membahayakan anak-anak kita,” tegasnya.

Angga Raka Prabowo menyatakan keprihatinan atas fenomena menyimpang tersebut yang telah mencederai nilai-nilai sosial dan melanggar hukum. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat aktif melaporkan melalui kanal aduankonten.id jika menemukan konten sejenis.

“Kami mohon masyarakat juga memantau dan melaporkan potensi grup dengan konten serupa,” ungkapnya. (Fitri)

Share:

Read More

Jubir Kemenperin: Kemenperin Dukung Pengawasan Ketat di PLB dan KB untuk Lindungi Industri Dalam Negeri

Jubir Kemenperin: Kemenperin Dukung Pengawasan Ketat di PLB dan KB untuk Lindungi Industri Dalam Negeri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menyatakan dukungan terhadap langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang akan memperketat pengawasan di Pusat Logistik Berikat (PLB) dan industri di Kawasan Berikat (KB). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan laju impor produk jadi berharga murah yang selama ini membanjiri pasar domestik dan menggerus daya saing industri nasional.

“Alhamdulillah, kami menyambut baik rencana Dirjen Bea Cukai yang akan lebih memperketat pengawasan di PLB dan KB, khususnya PLB yang selama ini banyak ditengarai digunakan sebagai jalur masuk barang impor legal dan ilegal murah masuk ke Indonesia. Kita menyaksikan sendiri bagaimana produk jadi impor murah yang berasal dari negara over production, dibeli melalui platform e-commerce dan bisa mencapai pembeli di dalam negeri dalam waktu singkat. Sebagian barang-barang tersebut diduga sudah berada di gudang-gudang PLB,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Rabu (21/5).

Jubir Kemenperin menegaskan, pengawasan lebih ketat terhadap PLB sangat diperlukan karena barang-barang impor tersebut tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang berlaku di Indonesia. Barang impor melalui PLB juga tidak dikenakan ketentuan larangan dan pembatasan (Lartas) atau menjadi barang bebas. Dengan pengetatan pengawasan barang impor di PLB, diharapkan bisa menghentikan masuknya barang impor legal dan ilegal tersebut sehingga tidak mengganggu iklim usaha industri dalam negeri.

“Kami cukup heran juga dengan pernyataan Dirjen Bea Cukai (Pak Askolani) yang menyatakan bahwa PLB ditujukan untuk menarik investasi. Hemat kami, PLB justru mengurangi keinginan investor untuk berinvestasi di industri manufaktur dalam negeri terutama investasi manufaktur yang berada di luar Kawasan Berikat. Kalau mereka bisa memasukkan barang jadi impor mengapa mereka harus berinvestasi bangun industri di Indonesia? Cukup impor saja melalui PLB. Mungkin saja hal ini membuat industri dalam negeri tertekan, akhirnya mengurangi produksi dan bahkan menutup pabriknya yang berujung dengan PHK,” ujar Febri.

Perlu diketahui, PLB merupakan gudang atau fasilitas logistik yang menyediakan layanan penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman barang termasuk produk manufaktur, dengan keuntungan berupa kemudahan dan keringanan pajak. Barang impor yang masuk ke PLB mendapatkan fasilitas berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama barang tidak dikeluarkan ke pasar domestik.

Kawasan Berikat

Sedangkan, Kawasan Berikat adalah area khusus yang diatur dengan ketentuan kepabeanan tertentu, yang digunakan untuk kegiatan ekspor-impor dan pengolahan barang. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional, khususnya ekspor, dengan memberikan kemudahan seperti penundaan atau pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan biaya lainnya. Kawasan Berikat pada dasarnya adalah kawasan yang berisi berbagai jenis perusahaan terutama perusahaan industri yang mendapat fasilitas keringanan bea masuk impor bahan baku dan produk seharusnya di ekspor.

Febri menyatakan, Kemenperin juga telah lama menyuarakan perlunya pengawasan yang lebih ketat di kawasan tersebut untuk pembatasan produk impor. Pasalnya, ada temuan bahwa sejumlah barang yang keluar dari Kawasan Berikat—yang seharusnya ditujukan untuk ekspor—justru disalurkan ke pasar domestik.

“Selama ini barang yang keluar dari Kawasan Berikat yang seharusnya untuk tujuan pasar ekspor, tetapi ternyata juga masuk ke pasar domestik. Hal ini tidak adil bagi industri yang berada di luar Kawasan Berikat. Industri di luar Kawasan Berikat tidak mendapatkan fasilitas bea impor bahan baku seperti industri di dalam Kawasan Berikat. Oleh karena itu, wajar produk industri di Kawasan Berikat lebih berdaya saing dibanding produk industri di luar Kawasan Berikat dan ditujukan untuk pasar ekspor. Sudahlah mendapat bea masuk impor bahan baku nol persen, mereka malah dibolehkan menjual produknya di pasar domestik. Tentu produk industri di luar Kawasan Berikat kalah bersaing dengan produk tersebut," imbuhnya.

Hal tersebut juga sesuai dengan masukan dari Komisi VII DPR RI pada saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (29/4) lalu, salah satu poin yang disampaikan adalah mengembalikan fungsi kawasan berikat untuk tujuan ekspor, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.

Menurut Jubir Kemenperin, pengembalian fungsi tersebut diharapkan memperkuat fungsi PLB dan KB terutama meningkatkan iklim usaha dan daya saing manufaktur dalam negeri yang sedang menghadapi tekanan dari dampak dinamika ekonomi global dan membanjirnya impor produk jadi di pasar domestik.

Sebagai bentuk konkret menjaga daya saing industri dalam negeri, Kemenperin terus memperkuat kebijakan perlindungan pasar domestik terutama pada industri diluar KB. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong penguatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, peningkatan pengawasan terhadap barang-barang impor, serta penguatan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada berbagai sektor industri strategis.

"Permintaan dan penyerapan produk industri di pasar domestik sangat besar, mencapai sekitar 80 persen dari total produk manufaktur. Sisanya, 20 persen diserap oleh pasar ekspor. Ini menjadi potensi yang harus terus dijaga agar tetap dinikmati oleh industri nasional, bukan produk jadi impor," tegas Febri.

Di samping itu, Kemenperin juga sudah mengusulkan pemindahan pintu masuk impor ke wilayah timur Indonesia, khususnya untuk komoditas tertentu yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pemindahan pintu masuk impor ini diharapkan dapat menghambat masuknya barang yang sudah diproduksi di dalam negeri ke pasar domestik, sehingga industri dalam negeri dapat lebih terlindungi. Adapun wilayah pelabuhan yang diusulkan, antara lain di Bitung, Sulawesi Utara dan Sorong, Papua Barat.

“Kemenperin aktif untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam upaya mendorong sinergi pengawasan barang impor di pasar domestik. Langkah ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi industri dalam negeri,” ujar Febri.

Dengan pengawasan yang lebih ketat di PLB dan Kawasan Berikat melalui langkah-langkah perlindungan lainnya, diharapkan industri dalam negeri semakin mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar domestik secara optimal. “Kami optimistis apabila kebijakan ini terutama pengawasan lebih ketat untuk PLB dan pengembalian fungsi Kawasan Berikat dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana dan targetnya, serta juga didukung koordinasi yang tepat, kinerja industri manufaktur akan bangkit lebih baik lagi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Indonesia Dukung Industri Berkelanjutan Melalui Deklarasi BRICS

Indonesia Dukung Industri Berkelanjutan Melalui Deklarasi BRICS. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) merupakan wujud nyata pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional lewat diversifikasi mitra strategis global. Keanggotaan BRICS ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan daya saing industri dan memperluas akses pasar ekspor.

Guna mencapai sasaran tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri BRICS yang mengangkat tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance di Brasil pada 21 Mei 2025.

“Dalam pertemuan tersebut, dideklarasikan peran penting inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor industri manufaktur yang berkelanjutan. Ada beberapa poin utama deklarasi yang telah disetujui oleh negara anggota BRICS untuk menjadi langkah signifikan dalam pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menperin dalam pernyataan resminya di Brasil, Rabu (21/5) waktu setempat.

Menperin menjelaskan, poin utama deklarasi BRICS relevan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu mendukung penguatan inovasi teknologi dalam sektor industri manufaktur dan rantai pasok industri yang inklusif dan kuat. Langkah ini mendukung percepatan untuk mencapai pengembangan industri hijau yang berkelanjutan.

Beberapa poin utama deklarasi yang disetujui, di antaranya yaitu dukungan terhadap inovasi dan teknologi digital dalam industri 4.0 dalam menjawab tantangan global seperti penciptaan lapangan kerja, inklusi sosial, dan pengembangan rantai pasokan, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi atas perubahan iklim. Selain itu, negara-negara anggota BRICS juga mengakui telah mewakili 45 persen populasi dunia dan menyumbang sepertiga dalam Produk Domestik Bruto global dan berkomitmen untuk mendorong ekonomi global yang berkelanjutan, inovatif, dan kompetitif.

“Kesepakatan ini telah menegaskan peran penting negara anggota dalam ekonomi global, dan kami berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Menperin.

Selain itu, demi mendorong pengembangan industri, inovasi, dan kerja sama teknologi, anggota negara BRICS turut berpartisipasi dalam Partnership for the New Industrial Revolution (PartNIR). Melalui PartNIR ini, kerja sama industri antar negara anggota berlangsung dengan kerangka kerja yang terstruktur.

Pada kesempatan ini, Menperin turut mendukung BRICS PartNIR dalam pengembangan poin-poin Deklarasi Utama dan Rencana Aksi Kelompok Kerja UKM 2025-2030 serta mendukung pengesahan Terms of Reference, yang termasuk ToR for the SMEs Working Group of BRICS Countries; ToR for Digital Transformation of Industry; ToR Sovereign AI for Digital Industrialisation; dan ToR for the Intelligent Manufacturing and Robotics Working Group. “Kami optimistis bahwa melalui Terms of Reference ini akan menciptakan kolaborasi, kerja sama yang efisien dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh seluruh negara anggota BRICS,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menperin mengapresiasi Pertemuan Tingkat Menteri sebagai wadah promosi dan kerja sama antar negara anggota BRICS yang proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan. Melalui dialog ini, Pemerintah Indonesia telah mempromosikan kolaborasi dalam transformasi industri kepada negara anggota BRICS.

“BRICS telah menjadi wadah penting yang memfasilitasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara anggota lainnya dan turut berpartisipasi dalam keputusan global. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi secara aktif dalam BRICS dengan mendukung perkembangan industri berkelanjutan dan ekonomi sirkular,” ucap Menperin.

Pemerintah Dorong Kerja Sama dengan Brasil

Indonesia dan Brasil memiliki karakteristik negara yang serupa diantaranya seperti populasi dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadi semangat antar kedua negara dalam menjalin hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak tahun 1953. Berbagai kesepakatan kerja sama secara konsisten telah dijalankan, khususnya pada sektor ekonomi dan industri.

Menperin menilai, Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan Brasil. “Kesamaan karakteristik kedua negara ini dapat dikembangkan melalui kerja sama di berbagai sektor industri lainnya seperti sektor energi, pangan, dan pengembangan sektor industri kemaritiman,” tegasnya.

Saat ini Indonesia tengah mengembangkan biodiesel berbasis CPO, baik B20, B30 maupun B40 sebagai energi terbarukan. Sementara Brasil telah lebih dahulu mengembangkan etanol sebagai bahan bakar. Sehingga sektor energi terbarukan perlu didorong kerja samanya terutama pada energi berbasis nabati seperti biofuel dan etanol.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki cadangan perikanan yang besar namun kekurangan kapal penangkap ikan berkapasitas besar. Menperin menyampaikan bahwa kerja sama pada industri kemaritiman dapat terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan dan memperkuat daya saing industri maritim nasional.

Menperin menambahkan, pemerintah juga mendorong kerja sama terhadap pengembangan sumber daya manusia industri melalui penjajakan pertukaran pelajar vokasi, magang industri, dan kolaborasi pusat pelatihan industri.

“Melalui BRICS, diharapkan Indonesia dan Brasil mampu menjalin kerja sama yang dapat meningkatkan neraca perdagangan dan daya saing industri bagi kedua negara, serta memperkecil defisit perdagangan nasional,” ucap Menperin.

Sektor industri dalam negeri sendiri telah mendapatkan capaian yang membanggakan, di mana nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia telah mencapai USD 255,96 miliar pada tahun 2023 dan menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 dalam peringkat nilai MVA di antara negara-negara BRICS setelah China, India, dan Brasil.

Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025, menjadi anggota ke-11 setelah Arab Saudi. Berikut negara-negara yang saat ini tergabung dalam kelompok ekonomi BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. (Ros)

Share:

Read More

Topang Ketahanan Pangan Nasional, Balai Kemenperin Raih Akreditasi Internasional

Topang Ketahanan Pangan Nasional, Balai Kemenperin Raih Akreditasi Internasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketepatan hasil uji laboratorium memegang peranan penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari pangan, kesehatan, hingga lingkungan. Salah satu elemen krusial yang menjamin akurasi hasil uji tersebut adalah bahan acuan (reference material), yang hanya dapat diproduksi oleh lembaga khusus, yakni Produsen Bahan Acuan (PBA).

PBA adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk memproduksi bahan acuan bersertifikat sesuai standar internasional SNI ISO 17034:2016. Bahan acuan ini digunakan oleh laboratorium sebagai standar pembanding untuk memastikan hasil pengujian yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bahan acuan yang terstandarisasi, hasil uji laboratorium bisa bervariasi dan berisiko tidak diakui secara nasional maupun global.

“Bahan acuan ibarat ‘patokan’ dalam pengujian laboratorium. Bila tidak ada standar yang pasti, hasil uji bisa berbeda-beda antar laboratorium. Di sinilah pentingnya keberadaan PBA,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Andi Rizaldi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (21/5).

Andi menjelaskan, keunggulan penting lainnya dari keberadaan PBA tidak hanya berperan teknis sebagai penyedia bahan acuan, tetapi juga memiliki nilai strategis dari sisi ekonomis dan penguatan industri nasional. “Dengan tersedianya bahan acuan dalam negeri, industri tidak perlu lagi mengimpor bahan acuan dari luar negeri yang harganya tinggi dan waktu pengirimannya lama. Hal ini dapat menekan biaya produksi, mempercepat proses uji laboratorium, serta meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha,” ungkapnya.

Lebih jauh, dampak ekonominya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi juga laboratorium pengujian, UMKM, hingga sektor ekspor-impor yang membutuhkan hasil uji terverifikasi untuk memenuhi standar nasional maupun internasional.

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Yuni Herlina Harahap menegaskan, penyediaan bahan acuan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global, karena proses sertifikasi mutu bisa dilakukan lebih cepat dan biaya lebih kompetitif.

“Dengan meraih akreditasi internasional sebagai Produsen Bahan Acuan, kami berkomitmen mendukung kebutuhan industri melalui penyediaan bahan acuan yang andal dan terjangkau, sehingga industri kita bisa lebih kompetitif, efisien, dan diakui di pasar internasional,” jelas Yuni.

BBSPJIA Bogor juga menjadi lembaga PBA pertama di Indonesia yang secara khusus memproduksi bahan acuan untuk komoditi agro. Ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem standardisasi nasional yang relevan dengan kebutuhan industri pangan dalam negeri, terutama dalam memastikan mutu dan keamanan produk berbasis agroindustri yang mendominasi sektor manufaktur Indonesia.

Oleh karena itu, BBSPJIA Bogor terus berinovasi dan berkolaborasi dengan laboratorium terakreditasi lainnya untuk mendukung pengembangan produk pangan yang aman dan bermutu, dengan produk bahan acuan untuk pengujian kadar abu dan protein pada produk pangan seperti susu bubuk dan biskuit.

Akreditasi bertaraf internasional yang dimiliki BBSPJIA Bogor berlaku hingga 18 Desember 2029 ini menjadi bagian penting dalam roadmap penguatan sistem standardisasi nasional, sekaligus mendukung ketahanan industri pangan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan bahan acuan dan uji laboratorium, kunjungi situs resmi www.bbia.go.id atau hubungi email cabi@bbia.go.id. (Bambang)

Share:

Read More

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Oplosan Gas Subsidi di Jakarta, Negara Rugi Rp16,8 Miliar

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Oplosan Gas Subsidi di Jakarta, Negara Rugi Rp16,8 Miliar. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil membongkar dua kasus besar penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang terjadi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dalam operasi terkoordinasi yang dilakukan pada 16 dan 19 Mei 2025, sepuluh tersangka ditetapkan dan ratusan tabung gas disita sebagai barang bukti.

Kasus pertama terjadi di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/52/V/2025. Lima tersangka berinisial KF, MR, W, P, dan AR terbukti memindahkan isi tabung gas bersubsidi ukuran 3 Kg ke dalam tabung non-subsidi 12 Kg, yang kemudian dijual kembali ke masyarakat dengan harga komersial.

Kasus kedua terungkap di sebuah gudang di Jl. Pulau Harapan IX, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Dari Laporan Polisi LP/A/53/V/2025, lima tersangka lain yakni BS, HP, JT, BK, dan WS diketahui menjalankan operasi serupa, bahkan dengan kapasitas tabung lebih besar hingga 50 Kg. Polri menemukan bahwa praktik ini telah berlangsung selama satu tahun dan merugikan negara hingga lebih dari Rp14 miliar.

“Para pelaku akan dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU Migas, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar,” Ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.

Kasus ini menjadi peringatan keras akan pentingnya pengawasan distribusi subsidi dan perlunya sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga hak-hak dasar warga negara.

“ Di balik angka-angka besar tersebut, masyarakat kecil menjadi pihak paling dirugikan. Kelangkaan gas 3 Kg di pasaran, naiknya harga jual, serta potensi bahaya dari tabung gas oplosan menjadi masalah nyata yang dirasakan publik akibat ulah para pelaku. “ Imbuh Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.

Penindakan ini menjadi bukti komitmen Polri dalam menjaga kebijakan subsidi energi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Remon)

Share:

Read More

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2025 Serahkan Tersangka Aske Mabel dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Wamena

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2025 Serahkan Tersangka Aske Mabel dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Wamena. (Dok. Div Humas Polri)

Papua, WaraWiri.net - Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2025 melaksanakan kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) atas nama Aske Mabel ke Kejaksaan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (21/5/2025). Penyerahan ini merupakan kelanjutan proses hukum terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal.

Kegiatan ini dipimpin oleh IPTU Rusdyanto, S.H., Panit 2 Subsatgas Investigasi Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2025, dan dilaksanakan dengan pengawalan ketat dari Jayapura hingga ke Wamena. Penyerahan tersangka diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Wamena, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., dan Rizki Saputra.

Barang bukti yang diserahkan bersama tersangka antara lain 2 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-2000p, 2 buah magazine, 71 butir peluru tajam kaliber 5.56 mm, 1 magazine SS1, serta sejumlah barang pendukung lainnya.

Kaops Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. didampingi Wakaops Damai Cartenz 2025 Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menegaskan bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan di wilayah Papua.

“Kami tegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata akan terus dikawal hingga tuntas. Penyerahan tahap II ini menunjukkan bahwa Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz bekerja secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” tegas Brigjen Pol. Faizal.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara penyidik, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam proses ini.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut mengimbau masyarakat Papua untuk tidak mudah terpengaruh dengan propaganda atau ajakan yang mengarah pada tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua, untuk bersama menjaga keamanan dan mendukung upaya penegakan hukum yang adil. Jangan terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak kedamaian dan ketertiban di Papua,” ujar Kombes Yusuf.

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas sangat penting demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Selain kasus pencurian senjata api, Aske Mabel juga dijerat dengan kasus pembunuhan berencana, dan saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas perkara untuk segera dilakukan tahap I kepada pihak kejaksaan. (Ruslan)

Share:

Read More

Harkitnas 2025, Momentum Pertamina Wujudkan Kemandirian Energi

Harkitnas 2025, Momentum Pertamina Wujudkan Kemandirian Energi. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025 dengan mengusung tema ‘Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat’. Harkitnas 2025 mengokohkan peran Pertamina selama 67 tahun sebagai penjaga ketahanan energi nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan peringatan Harkitnas 2025 merupakan momentum sejarah perjuangan bangsa untuk bangkit berdiri di atas kekuatan sendiri. Pertamina berkomitmen untuk bangkit wujudkan kemandirian energi di bumi pertiwi.

“Kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama,” tegas Simon saat membacakan Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI di hadapan peserta upacara Harkitnas yang diikuti jajaran direksi, manajemen, serta seluruh Perwira Pertamina Group, Selasa (20/5).

Vice President Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso menambahkan, selama 67 tahun, Pertamina telah melayani energi negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagai BUMN, lanjut Fadjar, Pertamina saat ini mengelola 24% blok migas yang berkontribusi memenuhi 69% kebutuhan minyak nasional dan 37% kebutuhan gas. 

“Hulu migas berperan penting mewujudkan kemandirian energi nasional sehingga Pertamina terus mengalokasikan Capex yang besar sekitar 62 persen di sektor hulu migas,” ujar Fadjar.

Sebagai Perusahaan Migas terintegrasi, lanjut Fadjar, Pertamina mengolah produksi hulu migas di kilang domestik. Pertamina memiliki 6 kilang yang terus diperkuat dengan kapasitas total 920 ribu barel per hari. Saat ini, volume intake seluruh kilang Pertamina telah mencapai 334 juta barel per tahun yang seluruhnya didedikasikan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Pertamina terus melakukan pembangunan dan modernisasi kilang termasuk penyelesaian dan pengembangan Proyek Kilang RDMP Balikpapan, Green Refinery Cilacap dan Petrochemical TPPI Tuban. Semuanya untuk mendukung penyediaan energi dalam negeri secara berkelanjutan,” imbuh Fadjar. 

Menurut Fadjar, optimalisasi kilang memegang peran penting dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada energi sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di hilir, Pertamina terus memperkuat distribusi energi hingga ke pelosok negeri. Di jalur laut, Pertamina mengoperasikan lebih dari 320 kapal, termasuk 102 kapal milik sendiri dan 7 kapal operasi Very Large Gas Carriers (VLGC). 

Infrastruktur distribusi energi Pertamina terus diperkuat untuk mendukung pemerataan energi di seluruh negeri. Pertamina berkomitmen mewujudkan akses energi yang merata dengan harga terjangkau sehingga memenuhi asas keadilan energi.

“Distribusi energi di Indonesia dikenal sebagai yang terumit di dunia karena kondisi geografisnya, ini menjadi tantangan bagi Pertamina untuk menyediakan energi hingga ke wilayah 3T,” tandas Fadjar.

Wilayah 3T, imbuh Fadjar, mendapat perhatian tersendiri dari Pertamina. Sejak 2017, Pertamina telah membangun Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T. Hingga akhir tahun 2024, jumlahnya telah mencapai 573 lokasi. Pertamina juga telah mengoperasikan 6.703 outlet Pertashop untuk menjangkau masyarakat yang lokasinya jauh dari SPBU.

Melalui program One Village One Outlet, Pertamina terus memperluas distribusi LPG hingga menjangkau 96% desa di seluruh Indonesia. Pertamina juga terus meningkatkan layanan melalui digitalisasi untuk memastikan distribusi energi tepat sasaran.

“Dengan semangat Harkitnas 2025 dan dukungan stakeholder, Pertamina berkomitmen menjalankan amanah mewujudkan kemandirian energi nasional,” pungkas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Junaedi)

Share:

Read More

Menko Airlangga Dorong ASEAN Bersinergi Perkuat Industri Besi dan Baja yang Hijau dan Berkelanjutan

Menko Airlangga Dorong ASEAN Bersinergi Perkuat Industri Besi dan Baja yang Hijau dan Berkelanjutan. (Dok. Kemenkop)

Jakarta, WaraWiri.net - Pertumbuhan ekonomi global 2025 oleh IMF pada laporan World Economic Outlook (WEO) terbaru edisi April 2025, diproyeksikan sebesar 2,8% atau turun 0,5% dari proyeksi sebelumnya, karena tekanan ekonomi global yang masih berlanjut. Namun, ditengah tantangan perekonomian global saat ini, ekonomi Indonesia pada TW I tahun 2025, tumbuh 4,87% dengan sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif.

Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan PDB dari segi lapangan usaha, di mana pada TW I-2025 berkontribusi sebesar 19,25%, dengan pertumbuhan sebesar 4,55%. Dalam lima tahun terakhir, ekspor komoditas besi dan baja terus mengalami kenaikan sebesar 22,18%. Selain itu, konsumsi baja nasional juga terus tumbuh, dari 11,4 juta ton di tahun 2015 menjadi 17,4 juta ton di tahun 2023. Konsumsi baja nasional diperkirakan mencapai 18,3 juta ton pada tahun 2024 dan terus meningkat menjadi 47 juta ton pada tahun 2035.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa perdagangan global sedang memasuki tahun-tahun yang sulit karena adanya tarif struktural di mana besi, baja, dan aluminium dikenakan tarif 25%. Namun karena ini diperlakukan untuk seluruh dunia, maka tentunya kita harus menjaga daya saing kita,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka acara Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 di Jakarta Convention Center, Rabu (21/05).

Dalam acara tersebut, Menko Airlangga juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman ASEAN Iron & Steel Council yang ditandatangani oleh Board of Directors dari 6 negara yang hadir, yaitu Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, dan Vietnam.

“Saya pikir sudah saatnya bagi ASEAN, sebagai salah satu produsen baja terbesar di dunia, untuk bekerja sama. Karena segmen industri dalam tarif tidak membedakan antara besi, aluminium, dan baja tahan karat, maka besi dan baja Asia Tenggara harus mencakup ketiga komoditas besar tersebut. Saya juga mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepahaman tadi yang akan meningkatkan rantai pasokan regional kita,” ujar Menko Airlangga.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta orang dan ekonomi yang lebih dari USD3 triliun menjadikan kawasan ASEAN pasar yang kuat untuk industri baja dan besi. Ini juga menjadi bagi momentum ASEAN untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil dan tumbuh di tengah perang tarif antara AS dan Cina.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan terkait kondisi global yang sedang dihadapi saat ini berupa tantangan pada Oversupply China yang berpotensi dilimpahkan ke Indonesia, serta tantangan pada kebijakan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) Uni Eropa. Hal ini akan membebankan tarif tambahan bagi produk pada karbon, salah satunya baja.

“Kita harus siap untuk itu dan saya berharap Asia Tenggara, besi, dan baja dapat membuat strategi menuju produksi yang lebih berkelanjutan dan lebih hijau. Saya juga setuju dengan Ketua South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) bahwa kita juga harus membahas tentang teknologi,” kata Menko Airlangga

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Pemerintah sedang melakukan review terkait regulasi anti-dumping akan produk oversupply yang dikhawatirkan masuk ke pasar Indonesia. Untuk itu industri nasional harus diperkuat, terutama yang dilakukan integrasi dari hulu ke hilir agar lebih efisien dan diprioritaskan untuk digunakan di dalam negeri. (Slamet)

Share:

Read More

Menko Airlangga Undang Pebisnis Thailand untuk Kuatkan Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand

Menko Airlangga Undang Pebisnis Thailand untuk Kuatkan Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand. (Dok. Kemenkop)

Jakarta, WaraWiri.net - Rencana penerapan tarif resiprokal di bawah kebijakan perdagangan Presiden Trump telah menimbulkan tantangan global yang signifikan. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia perlu mengevaluasi kembali strategi perdagangan mereka dan beradaptasi dengan lanskap ekonomi yang bergeser. Menghadapi dinamika tersebut, Indonesia telah melakukan langkah-langkah proaktif dengan menjalin komunikasi perdagangan dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara partner dagang utama Indonesia lainnya.

“Indonesia secara proaktif terlibat dengan Amerika Serikat untuk memulai negosiasi perdagangan. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen kami untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada sistem perdagangan internasional yang stabil dan berbasis aturan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan keynote speech pada the CEO Forum with Thailand Businesses di Bangkok, Thailand, pada Senin (19/05).

Seiring dengan perdagangan global yang semakin tidak dapat diprediksi, Indonesia telah mempercepat upaya untuk mereformasi kebijakan perdagangan dan investasi, merelaksasi peraturan, dan memperkuat hubungan bilateral. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan membantu terciptanya momentum baru bagi kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih mendalam, khususnya dengan mitra utama seperti Thailand.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Thailand menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke Thailand mencapai sekitar USD7,7 miliar dengan komoditas utama seperti batu bara, suku cadang otomotif, dan baja. Sementara itu, impor dari Thailand mencapai USD9,7 miliar yang didominasi oleh produk seperti beras, tebu, suku cadang otomotif, dan mesin-mesin. Data tersebut menunjukkan hubungan ekonomi yang saling melengkapi serta komitmen bersama untuk mencapai kemakmuran.

Investasi Thailand di Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Dalam periode tahun 2020-2024, investasi Thailand mencapai USD1,06 miliar pada sekitar 1.800 proyek di berbagai sektor yang mencakup mineral non-logam, pertanian, perkebunan, karet, plastik, energi, pergudangan, hingga layanan logistik.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti kekuatan fundamental ekonomi ASEAN. Di tahun 2024, ASEAN mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 4,8% yang didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti kendaraan listrik, pusat data, dan semikonduktor. Total perdagangan barang ASEAN meningkat sekitar 8,9% mencapai USD3.841 miliar, sementara arus masuk investasi asing langsung (FDI) mencapai USD234 miliar. Sektor pariwisata ASEAN juga mengalami ekspansi yang signifikan pada tahun 2024, dengan perkiraan 126,5 juta kedatangan wisatawan mancanegara.

Memasuki tahun 2025, ekspansi ekonomi ASEAN diperkirakan tumbuh 4,7%, di tengah adanya risiko eksternal, termasuk ketidakpastian kebijakan perdagangan AS. Oleh karena itu, Indonesia membuka peluang strategis bagi pelaku usaha Thailand di sektor-sektor unggulan, antara lain yakni hilirisasi sumber daya mineral, ekosistem kendaraan listrik, hingga infrastruktur digital dan data center.

Guna memfasilitasi jalur investasi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kemitraan publik-swasta melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menawarkan lingkungan yang kondusif bagi investor Thailand untuk mengoperasikan bisnisnya, serta pengembangan infrastruktur melalui proyek-proyek kolaboratif di bidang transportasi, energi, dan pembangunan perkotaan. Selain itu, Indonesia juga menempatkan keberlanjutan dan inklusivitas sebagai pilar utama dalam strategi ekonomi Indonesia.

“Dengan fundamental ekonomi yang kuat ini, saya mengundang para pebisnis Thailand untuk menjajaki berbagai peluang yang ditawarkan Indonesia dan bergabung dengan kami dalam membentuk masa depan yang sejahtera bagi negara kita dan kawasan ASEAN,” pungkas Menko Airlangga. (Isna)

Share:

Read More