Wamenpar Ajak Wisatawan Jelajahi Destinasi Alam dan Napak Tilas Jejak Sejarah di Bengkulu

Wamenpar Ajak Wisatawan Jelajahi Destinasi Alam dan Napak Tilas Jejak Sejarah di Bengkulu. (Dok. Kemenpar)

Bengkulu, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya promosi pariwisata berbasis sejarah dan alam, sekaligus mengajak wisatawan untuk mengenal lebih dalam Bumi Rafflesia.

"Bengkulu punya kekayaan wisata sejarah dan alam yang luar biasa. Ini bukan hanya soal keindahan, tapi juga warisan penting perjalanan bangsa. Wisatawan yang datang ke Bengkulu akan mendapatkan pengalaman yang lengkap, edukatif, inspiratif, dan menyenangkan," kata Wamenpar Ni Luh Puspa di Bengkulu, Sabtu (5/7/2025).

Bengkulu menjadi salah satu destinasi pilihan yang menawarkan wisata sejarah mulai dari peninggalan dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan Indonesia.

Bengkulu dalam sejarahnya merupakan tempat pengasingan sejumlah tokoh penting Indonesia, salah satunya Presiden pertama Indonesia, Sukarno.

Pada kesempatan kunjungannya ke Bengkulu, Wamenpar Ni Luh Puspa yang didampingi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata, Raden Kurleni Ukar, memulai kegiatannya dengan mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di tengah kota yang dalam sejarahnya disebut Bencoolen itu.

Kini rumah tersebut menjadi museum yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Rumah itu juga menyimpan barang-barang berharga peninggalan Bung Karno beserta gagasan-gagasan yang menggugah.

Wamenpar kemudian melanjutkan perjalanan ke Rumah Ibu Fatmawati yang berjarak kurang lebih 700 meter dari Rumah Bung Karno. Di Rumah Ibu Fatmawati ini juga tersimpan kisah-kisah kehidupan Fatmawati yang dapat dilihat melalui beberapa foto peninggalan, pakaian, hingga perabotan rumah yang digunakan.

"Saya melihat bagaimana perempuan yang luar biasa sekali, yang menjadi role model bagi kami perempuan Indonesia," kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Wamenpar selanjutnya bergerak menuju destinasi wisata sejarah favorit wisatawan. Yakni sebuah benteng peninggalan kolonial Inggris yang dibangun pada 1714, Benteng Marlborough. Benteng ini tidak hanya kokoh dengan gaya arsitektur kolonial Inggris, namun juga menyuguhkan pemandangan berlatar belakang laut yang indah.

"Saya melihat ada satu peluang pariwisata yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Ada jejak kemerdekaan di tempat ini. Ini yang kemudian perlu untuk terus kita suarakan, terus kita bangkitkan sehingga Bengkulu menjadi destinasi wisata sejarah dan destinasi wisata alam," ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.

Usai mengunjungi daya tarik wisata ikonik Bengkulu, Wamenpar memborong produk lokal yang ada di Pusat Kerajinan Tangan dan Oleh-oleh Sari Rasa yang menjual aneka macam camilan yang diolah dari jeruk kalamansi atau jeruk nipis khas Bengkulu.

Kunjungan Wamenpar kali ini diharapkan semakin menumbuhkan minat masyarakat untuk mengunjungi destinasi tanah air khususnya Bengkulu dan diharapkan membawa dampak positif bagi pengembangan pariwisata Bengkulu yang semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan demikian, target kunjungan wisatawan pada 2025 sebesar 14,6-16 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara dapat tercapai.

"Kami mengajak wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara untuk menjadikan Bengkulu sebagai destinasi pilihan. Festival Tabut sudah membuktikan bahwa budaya di sini hidup dan dinamis. Kini saatnya kita dukung promosi destinasi Bengkulu agar makin mendunia," ujar Wamenpar. (Subhan)

Share:

Read More

KKP Imbau BUMN Pertambangan Serahkan Laporan Tahunan Tepat Waktu

KKP Imbau BUMN Pertambangan Serahkan Laporan Tahunan Tepat Waktu. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) mengimbau perusahaan yang tergabung dalam BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) untuk tepat waktu menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sampai masa berlakunya habis.

Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

“Sampaikan laporan tahunan secara tepat waktu jangan sampai telat, karena jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi. Ini merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku" ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana di Jakarta, Sabtu (5/7).

KKP bersama MIND ID telah menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan PKKPRL dan laporan tahunan pemanfaatan ruang laut bersama Grup MIND ID di Jakarta pada Rabu 2 Juli lalu.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, keterlambatan penyampaian laporan tahunan PKKPRL akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 5 juta/hari. Sementara, kewajiban penyampaian laporan tahunan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 137 huruf m Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Berkekuatan Hukum Tetap

Lebih jauh Kartika juga menekankan penyelenggaran penataan ruang laut telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan baik yang mengamanatkan perencanaan ruang laut mulai tingkat nasional hingga provinsi.

“Dengan berbagai regulasi ini artinya penataan ruang laut memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bagi siapa yang tidak menaatinya akan terkena sanksi baik pidana maupun administratif,” jelasnya.

Guna membantu dan mempermudah akses penyampaian laporan tahunan KKPRL, KKP telah menyiapkan sistem aplikasi e-Sea https://e-sea.kkp.go.id/ yang dapat diakses oleh pemegang KKPRL.

Hingga tahun 2025, KKP telah menerbitkan 46 Persetujuan KKPRL untuk Grup MIND ID dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai lebih dari 165 Miliar yang berasal dari kegiatan pertambangan di laut, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) untuk mendukung kegiatan pertambangan yang berada di darat.

Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa aspek kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan ruang laut menjadi hal yang sangat krusial bagi keberlanjutan bisnis dan pelestarian lingkungan.

“Kami terus berupaya agar pemanfaatan ruang laut Grup MIND ID dapat selaras dengan tujuan pemerintah yakni memaksimalkan nilai manfaat ruang laut dan aspek lingkungan, sosial serta kontribusi terhadap perekonomian,” ujarnya.

Diakuinya, pendampingan KKP sangat membantu dalam menerapkan prinsip good mining practice di seluruh rantai proses industri pertambangan dan hal ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan sektor industri. Pihaknya juga berharap sinergi antara pemerintah dan sektor industri dalam rangka mendukung pencapaian asta cita khususnya hilirisasi dan industrialisasi mampu memberikan nilai lebih pada perekonomian Indonesia.

Di berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menjelaskan KKPRL menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan setiap kegiatan di laut sesuai dengan rencana tata ruang, tidak merusak lingkungan serta mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. (Deni)

Share:

Read More

BPS Dukung Penyediaan Data Akurat untuk Program Rumah Subsidi di Sumatera Utara

BPS Dukung Penyediaan Data Akurat untuk Program Rumah Subsidi di Sumatera Utara. (Dok. BPS RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Rumah Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumatera Utara melalui penyediaan data yang akurat dan berkualitas. Dukungan ini merupakan bagian dari kerja sama antara BPS, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPS, Kementerian PKP, dan Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan alokasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 15.000 unit rumah subsidi di Sumatera Utara. Program ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung target nasional Program 3 Juta Rumah.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa data yang tepat sangat penting untuk memastikan program rumah subsidi benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, BPS akan mengawal pelaksanaan program ini melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus mendatang.

“BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang kredibel, yang dibutuhkan dalam penentuan kebijakan dan evaluasi program. Kami berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran, khususnya dalam membantu mengurangi backlog perumahan di Sumatera Utara,” ujar Amalia.

Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, menyambut baik kerja sama lintas sektor ini. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan BPS dalam mengawal program ini melalui data yang kredibel.

"Kami menyambut baik adanya dukungan Menteri PKP untuk mengalokasikan 15.000 rumah subsidi. Lewat KPR FLPP, banyak hal positif untuk masyarakat seperti DP dan angsuran yang ringan selama masa tenor, serta adanya asuransi. Kami akan menggunakan Bank Sumut untuk penyaluran KPR FLPP ini," ujar Bobby.

Selain menyediakan data, BPS juga akan berkoordinasi dengan tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk pemerintah daerah untuk menilai capaian pembangunan rumah subsidi secara berkala. Dengan sinergi antara Kementerian PKP, BPS, dan pemerintah daerah, diharapkan masyarakat Sumatera Utara, khususnya MBR dan ASN, dapat segera memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (Remon)

Share:

Read More

Di Forum BRICS, Wamenkeu Thomas Soroti Tantangan Pembiayaan Iklim Global

Di Forum BRICS, Wamenkeu Thomas Soroti Tantangan Pembiayaan Iklim Global. (Dok. Kemenkeu)

Brazil, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono hadir mewakili untuk Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Agenda Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota Kelompok Brasil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS), pada Sabtu (5/7), di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ini dilakukan sehari sebelum dilangsungkannya Koferensi Tingkat Tinggi BRICS.

 

Pertemuan puncak di jalur keuangan BRICS ini membahas perekonomian global, khususnya dampak perang dagang dan respon kebijakan di masing-masing negara serta peran BRICS dalam mendorong multilateralisme. Para Menteri Keuangan ini secara khusus juga membahas isu-isu seputar Kementerian Keuangan antara lain pendanaan untuk perubahan iklim dan beberapa inisiatif mobilisasi pembiayaan di BRICS seperti pembentukan New Investment Platform, BRICS Multilateral Guarantee dan Infrastructure Information Hub.

 

Secara khusus, Wamenkeu Thomas menyerukan pentingnya pengembangan sektor keuangan negara-negara BRICS dengan penekanan khusus pada isu keuangan berkelanjutan. Pendanaan terhadap perubahan iklim kini sedang menghadapi tantangan akibat perubahan prioritas pada negara-negara maju, sehingga inisiatif Kelompok BRICS pada area ini menjadi sangat krusial.

 

Selanjutnya, para pemimpin negara-negara BRICS menggelar KTT Ke-17 pada Minggu (6/7), di Rio de Janeiro, dengan tema “Memperkuat Kerja Sama Selatan-Global untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan”. Deklarasi Rio menandai momen penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global, serta menjadi simbol kebangkitan suara negara-negara berkembang.

 

Dalam isu perubahan iklim, BRICS menegaskan komitmen pada Perjanjian Paris, mendukung transisi energi yang adil, serta menuntut pembiayaan iklim yang memadai dan dapat diakses bagi negara berkembang. Disepakatinya Leaders’ Framework Declaration on Climate Finance menegaskan tanggung jawab negara maju dalam mendukung transisi hijau Global South.

 

Deklarasi juga memuat sikap tegas terkait berbagai konflik global. BRICS mendesak penghentian serangan terhadap Gaza, penarikan penuh pasukan Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka mengecam serangan militer terhadap Iran dan menekankan pentingnya penyelesaian damai di Ukraina melalui dialog. Selain itu, BRICS menekankan perlunya solusi “African solutions to African problems” bagi konflik di Afrika.

 

Di bidang ekonomi, BRICS mendorong reformasi sistem keuangan global, termasuk IMF dan Bank Dunia, agar lebih inklusif dan mewakili realitas ekonomi baru. Diluncurkannya inisiatif seperti New Investment Platform dan BRICS Multilateral Guarantees menunjukkan upaya memperkuat kemandirian finansial Selatan-Global. Pendirian BRICS Grain Exchange juga menjadi simbol kedaulatan pangan dan ketahanan rantai pasok.

 

Isu teknologi dan tata kelola digital turut mendapat sorotan, dengan ditekennya BRICS Leaders’ Statement on Global AI Governance yang menekankan pembangunan teknologi yang inklusif, aman, dan berdaulat. BRICS juga menolak fragmentasi internet dan mendukung penguatan kerjasama keamanan siber.

 

Dengan deklarasi ini, BRICS menunjukkan diri sebagai kekuatan kolektif yang menawarkan “angin segar” bagi tatanan dunia. Komitmen pada solidaritas, inklusivitas, dan keadilan menjadi pesan utama yang ingin disampaikan ke panggung global — sebuah ajakan untuk membangun masa depan yang lebih setara, berkelanjutan, dan damai.

 

Sebagai Informasi, salah satu sorotan utama pada KTT BRICS tahun ini adalah diterimanya Republik Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, bersama Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan sebagai mitra baru. Langkah ini menunjukkan tekad BRICS untuk memperluas pengaruh dan memperkuat solidaritas Global South, sekaligus menyeimbangkan dominasi negara-negara maju. (Dimas)

Share:

Read More

Menhut Tinjau Persemaian Labuan Bajo: Penghijauan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menhut Tinjau Persemaian Labuan Bajo: Penghijauan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Kemenhut)

NTT, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, melakukan peninjauan ke persemaian permanen Labuan Bajo. Persemaian ini diharapkan dapat membantu kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungannya, Menhut didampingi oleh Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih, dan Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto. Raja Antoni melakukan diskusi bersama 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat adat.

"Sangat menyenangkan, membahagiakan, saya kembali ke Labuan Bajo, dan terutama tadi bertemu dengan tujuh kelompok masyarakat yang sudah berpartisipasi lama dalam menghijaukan hutan di kawasan Labuan Bajo ini," ujar Menhut Raja Antoni, di Persemaian Permanen Labuan Bajo, NTT, Senin (7/7/2025).

Raja Antoni mengatakan, adanya para petani hutan dan masyarakat adat ini menandakan pentingnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat guna melestarikan hutan. Ia menyebut, aktifnya masyarakat ini meningkatkan komitmennya untuk terus melestarikan hutan dan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani hutan. 

"Ini menandakan sekali lagi ya partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk bersama-sama berkolaborasi dengan kami dalam memastikan, hutan kita lestari, tetapi juga pada saat bersamaan kesejahteraan masyarakat juga meningkat dari apa yang ditanam," tuturnya. 

"Meningkatkan komitmen saya itikad saya niat saya untuk berusaha keras mungkin berusaha sekuat mungkin memastikan anggaran yang ada yang terbatas untuk dialokasikan ke kelompok-kelompok yang memang selama ini sudah berbuat konkret untuk melakukan penghijauan sekitar kita meningkatkan produktivitas pertanian kesejahterakan masyarakat," ujarnya. 

Untuk diketahui, persemaian permanen Labuan Bajo ini menargetkan produksi 150.000 bibit dan sudah terealisasi 137.879 bibit yang merupakan bibit tanaman kayu dan juga hasil hutan bukan kayu. Menhut Raja Antoni mengatakan persemaian ini diharapkan menjadi pusat penghijauan dan membantu perekonomian masyarakat.

"Ini berharap untuk bisa juga meng-apply buah-buahan kepada industri pariwisata di Labuan Bajo, sehingga sekali lagi hutannya lestari, masyarakat juga sejahtera," ungkapnya. (Burhan)

Share:

Read More

Perkuat Sinergi, Direktorat PKTHA Siapkan Koordinasi Teknis Forest Programme V Kalbar

Perkuat Sinergi, Direktorat PKTHA Siapkan Koordinasi Teknis Forest Programme V Kalbar. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan Forest Programme V (FP V) di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Koordinasi Komite Pengarah Teknis atau Provincial Technical Committee (PTC) Forest Programme V Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan FP V, melakukan penyegaran dan review capaian program yang telah terlaksana, serta memperkuat tata hubungan kerja antar pemangku kepentingan.

Rapat yang berlangsung di Jakarta pada 3 Juli 2025 ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat PKTHA selaku Project Executing Agency (PEA), Balai Perhutanan Sosial (BPS) Banjarbaru sebagai Project Implementing Unit (PIU) FP V Kalimantan Barat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, National Project Management Unit (NPMU) FP V, Konsultan GFA sebagai Implementing Consultant (IC) FP V, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur PKTHA, Julmansyah, S.Hut, M.A.P., menekankan pentingnya peran Dinas LHK Provinsi, khususnya Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), dalam pelaksanaan FP V. Ia menyampaikan bahwa pendanaan dan dukungan program memiliki keterbatasan waktu, sementara KPH sebagai pemangku wilayah merupakan garda terdepan yang akan selalu hadir dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak, termasuk pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS).

Sejalan dengan pernyataan Direktur PKTHA, Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ir. H. Adi Yani, M.H juga menegaskan bahwa Project FPV jangan hanya menjadi sekedar project saja, namun juga harus berdampak nyata bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, khususnya pada areal project FPV.

Direktur PKTHA bersama Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat sepakat untuk akan segera menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Komite Pengarah Teknis (PTC) FP V Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Juli 2025. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan kolaboratif untuk pelaksanaan FP V ke depan, serta menyusun exit strategy menjelang berakhirnya program pada tahun 2026. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat PKTHA untuk memastikan seluruh elemen organisasi bekerja secara selaras dan efisien demi mencapai tujuan bersama. (Isna)

Share:

Read More

Digitalisasi Pengadaan di Sektor Aviasi dan Pariwisata melalui PaDi UMKM

Digitalisasi Pengadaan di Sektor Aviasi dan Pariwisata melalui PaDi UMKM. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Perusahaan yang bergerak di industri aviasi dan pariwisata di Indonesia kini tidak perlu khawatir lagi menghadapi tantangan pengadaan. Pasar Digital (PaDi) UMKM dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah hadir memberi kemudahan pengintegrasian sistem pengadaan yang sudah dimiliki oleh suatu perusahaan ke platform PaDi UMKM. Dengan langkah ini, perusahaan berpotensi meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri aviasi dan pariwisata.

Pada tahun 2025, industri aviasi dan pariwisata Indonesia menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah terdampak berat oleh pandemi COVID-19. Sektor pariwisata diperkirakan akan menyumbang sekitar 4,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menghasilkan devisa hingga USD 22,1 miliar. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 14,6 hingga 16 juta orang.

Seiring dengan meningkatnya minat terhadap pengalaman perjalanan yang bermakna, tren wisata seperti cultural immersion (pendalaman budaya), health and wellness tourism (wisata kesehatan dan kebugaran), serta eco-tourism (wisata ramah lingkungan) terus berkembang. Hal ini mencerminkan pergeseran preferensi wisatawan menuju pengalaman yang lebih autentik dan berkelanjutan.

Namun, di balik optimisme tersebut, perusahaan di sektor aviasi dan pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satunya dalam hal efisiensi operasional bisnis, yang berdampak langsung pada daya saing dan profitabilitas jangka panjang. Tantangan efisiensi operasional dalam industri aviasi dan pariwisata di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek pengadaan, yang bukan tidak mungkin masih menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan biaya.

Di sektor aviasi, maskapai menghadapi kendala dalam pengadaan kebutuhan operasional harian, membuat mereka rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Proses pengadaan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi juga cenderung dapat menyebabkan birokrasi panjang, keterlambatan, dan potensi praktik tidak transparan. Sementara itu, di sektor pariwisata, pengelola hotel dan destinasi wisata kerap mengalami kesulitan dalam menjamin kelancaran pasokan logistik, terutama di lokasi terpencil yang bergantung pada pemasok lokal dengan kapasitas terbatas.

Solusi E-Procurement melalui Platform PaDi UMKM

Ketidakterpaduan sistem pengadaan juga menyebabkan ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan barang atau jasa, yang berdampak langsung pada kualitas layanan wisata. Oleh karena itu, modernisasi sistem pengadaan, penerapan e-procurement, serta penguatan rantai pasok lokal menjadi langkah penting dalam mendorong efisiensi dan keberlanjutan operasional di kedua sektor ini. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan telah berhasil mengintegrasikan sistem pengadaan mereka dengan platform PaDi UMKM adalah InJourney. Mereka memanfaatkan kemudahan bertransaksi di marketplace PaDi UMKM untuk memenuhi kebutuhan operasional harian.

“Pengintegrasian sistem pengadaan yang kami miliki dengan platform PaDi UMKM merupakan bentuk keseriusan kami dalam mendukung digitalisasi pengadaan. Langkah ini juga menjadi upaya kami melakukan efisiensi bisnis, sekaligus mendukung terbukanya peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk terlibat langsung dalam rantai pasok industri aviasi,” ucap Head Procurement InJourney Robby Saputra.

Sebelumnya, untuk melakukan belanja keperluan umum, mereka harus menghubungi bahkan mendatangi penyedia, dan mengurus dokumen pengadaan seperti berita acara terlebih dahulu. Kondisi tersebut cukup merepotkan dan menyita waktu. Setelah menggunakan PaDi, hal-hal tersebut tidak lagi terjadi.

“Sekarang tinggal klik saja di PaDi UMKM. Proses transaksi yang kami lakukan jadi jauh lebih cepat, terutama menggunakan fitur Tender Kilat,” tambah Robby.

Di marketplace PaDi UMKM, mereka mendapatkan kemudahan dalam melakukan seleksi vendor dan mendapatkan laporan dokumentasi administrasi yang dihasilkan secara otomatis, “Penggunaan PaDi yang simpel memberikan kemudahan kami dalam akses dan bertransaksi. Dengan PaDi UMKM, kami dapat memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang kami lakukan lebih transparan, cepat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkas Robby.

Temukan berbagai kemudahan pengadaan untuk perusahaan Anda di https://padiumkm.id/. (Fitri)

Share:

Read More

Bantu Umat Buddha, Halaman Gereja Disulap Jadi Sekretariat Panitia Asalha Mahapuja

Bantu Umat Buddha, Halaman Gereja Disulap Jadi Sekretariat Panitia Asalha Mahapuja. (Dok. Kemenag)

Magelang, WaraWiri.net - Ada yang berbeda di halaman Gereja Katolik Bunda Maria Sapta Duka Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Minggu (6/7/2025). Halaman yang lazimnya penuh dengan hilir mudik jemaat untuk beribadah justru terlihat tak biasa. Di tempat itu, bukan umat Katolik yang berdatangan, namun justru dipadati umat Buddha dari berbagai kalangan.

Kok bisa? Ya. Pemandangan unik terjadi karena halaman gereja hari itu disulap menjadi Kantor Sekretariat dan Registrasi Asalha Mahapuja 2569 Tahun 2025. Bagi umat Buddha, Asalha Mahapuja adalah perayaan besar karena di hari itu memperingati khutbah pertama Sang Buddha Gautama setelah mendapat pencerahan.

Perayaan Asalha Mahapuja tahun ini dirangkai dengan Indonesia Tipitaka Chanting (ITC). Event ITC yang digelar dua hari sebelumnya diikuti 2.000 orang. Sedang kirab Pujayatra dalam perayaan ini diikuti sekitar 9.000 orang.

Didasari banyaknya peserta kirab yang harus diatur sedemikian rupa inilah membuat panitia berpikir keras. Untuk mengatur teknis pergerakan, ketertiban dan keamanan kirab maka dipilihlah halaman Gereja Katolik Bunda Maria Sapta Duka sebagai sekretariat. Di tempat ini, pimpinan rombongan kirab yang datang dari berbagai wilayah Indonesia akan melakukan registrasi ulang. Setelah dicatat data-data identitas peserta, selanjutnya panitia membagikan pin penanda dan bunga.

Pilihan untuk meminjam halaman gereja tepat. Sebab lokasinya sangat strategis yakni di seberang Candi Mendut. Umat banyak yang datang langsung ke Mendut pada pagi hari sebelum mengikuti prosesi kirab pukul 13.00 WIB. Dengan meminjam halaman gereja, kepadatan di dalam area candi maupun wihara di Mendut juga bisa terkurangi. Sehingga umat lebih nyaman melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan perenungan diri dari Candi Mendut ke Borobudur tersebut.

Vivi, salah satu panitia bagian registrasi mengaku senang dengan kesediaan jemaat Gereja Katolik Bunda Maria Sapta Duka yang meminjamkan halaman tempat ibadah. Kegiatan di gereja tak banyak terganggu lantaran operasional meja registrasi dimulai pukul 09.00 WIB.

Yang membuat lebih senang, halaman gereja cukup luas, sehingga bisa dipasang belasan meja sebagai tempat registrasi, menaruh pin, bunga, snack atau minuman botol kemasan. Untuk melindungi dari panas dan hujan, halaman gereja juga sudah dipasang terpal seluas sekitar 20 x 6 meter. Terpal berwarna kuning ini menutupi seluruh luas halaman gereja.

"Kita sangat terbantu karena kalau nggak ada tempat yang luas seperti ini tentu lebih repot. Apalagi harus melayani ratusan orang perwakilan umat yang datang hampir bersamaan. Terima kasih banyak atas bantuan dari Gereja Katolik Bunda Maria Sapta Duka," ujar aktivis muda Buddha asal Muntilan, Kabupaten Magelang ini.

Selain dipinjami tempat dari gereja, kegiatan pendaftaran Asalha Mahapuja juga mendapat bantuan pengamanan dari seorang muslim, yakni Suwardi. Dengan seragam safari cokelat pekat, Suwardi bersiaga di depan pintu masuk gereja yang berlokasi di pinggir Jalan Mayor Kusen Mendut ini.

"Saya sebenarnya tugasnya di candi, namun khusus saat Asalha ini tugas saya bertambah sampai kawasan gereja ini. Pengaman ini sudah biasa saya jalani dan saya juga senang karena semua kegiatan keagamaan bisa berjalan dengan baik," kata Suwardi bangga.

Perayaan kirab Pujayatra dalam rangka Asalha Mahapuja Tahun 2025 yang diikuti sekitar 11.000 orang pun akhirnya berjalan sangat khidmat. Bahkan banyak pihak mengakui, kegiatan ini tampak lebih tertib dan rapi ketimbang acara yang hampir serupa sebelumnya.

Umat yang hadir dari berbagai wilayah Indonesia dan belahan dunia juga bisa berkontemplasi untuk merenungi diri, mengoreksi diri dan membangkitkan semangat diri dalam rangka mengikuti jejak kebijaksanaan Sang Buddha. Pengamanan optimal dari jajaran kepolisian, TNI dan unsur terkait juga membuat perjalanan sepanjang sekitar 3 kilometer terasa lebih khusyuk.

Kenikmatan perenungan Pujayatra tentu tergapai karena peran banyak pihak. Termasuk toleransi yang tinggi dari umat lain seperti dilakukan oleh umat Gereja Katolik Bunda Maria Sapta Duka dan Suwardi. Kontribusi mereka sebenarnya sangat nyata, menyentuh hati dan bahkan menginspirasi meski dalam keheningan sunyi. Namun diyakini, selama toleransi masih dijunjung tinggi maka kerukunan umat beragama dijamin akan terus terjaga di negeri ini. (Jio)

Share:

Read More

Kemenag dan ATR/BPN Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Kemenag dan ATR/BPN Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. (Dok. Kemenag)

Depok, WaraWiri.net - Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf secara nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyelenggaraan kegiatan “Penyempurnaan Regulasi Perwakafan” di Depok yang digelar pada 18–20 Juni 2025.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menekankan pentingnya sinergi yang solid antara Kemenag dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) demi menjaga kemaslahatan umat.

“Tanah wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang memiliki status hukum suci. Kemenag bukan sekadar institusi administratif, melainkan pemegang amanah umat agar tanah wakaf tidak dialihkan atau digunakan tanpa perlindungan hukum dan syar’i yang memadai,” ujar Abu, dikutip Minggu (6/7/2025).

Ia mengingatkan bahwa percepatan proses tidak boleh mengorbankan prinsip dasar wakaf. “Percepatan boleh, tapi jangan sampai mereduksi regulasi atau melemahkan kehati-hatian. Kita ingin tanah wakaf diurus cepat, akurat, dan aman secara hukum dan syar’i,” lanjutnya.

Abu juga menjelaskan bahwa tanah wakaf tidak bisa disamakan dengan tanah biasa. “Dalam syariat, ada hak Allah dalam tanah wakaf. Ini bukan sekadar aset fisik, tetapi amanah spiritual. Jika digunakan untuk kepentingan umum seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), harus ada kejelasan tanah pengganti yang aman secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan nazir kepada wakif,” tegasnya.

Tiga prinsip utama pengelolaan wakaf, menurut Abu, adalah kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Ia menyebut, Kemenag siap menyesuaikan regulasi seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) jika diperlukan, asalkan data yang dibutuhkan lengkap. Ia juga membuka ruang diskusi terkait penunjukan nazir sementara sebagai solusi administratif, dengan tetap menjaga prinsip fikih.

Penata Pertanahan Muda ATR/BPN, Rahmat Pindarto menyampaikan, pihaknya telah mengambil langkah konkret melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk opsi pendaftaran atas nama nazir sementara jika belum tersedia nazir tetap.

“Ini bentuk komitmen kami untuk mengamankan harta benda wakaf. Setelah ada penetapan nazir, barulah nama sertifikat diganti ke nazir definitif,” kata Rahmat.

Ia mengungkapkan, Menteri ATR/BPN menargetkan sertifikasi terhadap 561 ribu bidang tanah wakaf dan sekitar 90 ribu rumah ibadah pada tahun 2025. Pencapaian signifikan telah terjadi pada tanah wakaf produktif, meski pada masjid dan musala masih ditemukan kendala dalam pendataan.

Rahmat juga menekankan pentingnya data dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) milik Kemenag dalam proses sertifikasi tanah rumah ibadah.

“Validasi data rumah ibadah sangat terbantu dengan SIMAS. Ini menunjukkan pentingnya peran Kemenag dalam proses ini,” ucapnya.

Untuk kebutuhan PSN, ATR/BPN menyediakan dua jalur pengesahan tanah pengganti: melalui akta pelepasan hak (APH) di hadapan notaris atau langsung di kantor pertanahan. Jalur kedua dinilai lebih cepat, efisien, dan aman secara administratif.

Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf Kemenag, Jaja Jarkasih, menambahkan, pihaknya tengah mengkaji penyempurnaan SOP dan pola pendampingan bersama KUA serta Kantor Wilayah Kemenag untuk menangani backlog sertifikasi tanah wakaf lama.

“Kami sedang merumuskan pola perlindungan wakaf berbasis risiko agar aset umat tidak terjerat masalah hukum di masa mendatang,” kata Jaja.

Ia menjelaskan, tanah pengganti sering kali belum memiliki dokumen lengkap. Padahal, regulasi mewajibkan pendaftaran atas nama nazir dilakukan maksimal 10 hari setelah pelepasan hak. "Kepatuhan pada tenggat waktu ini sangat penting untuk menjamin legalitas dan perlindungan wakaf,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jaja mengungkapkan, keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengurusan tanah pengganti sangat menentukan. “Jangan sampai pelepasan hak tertunda karena proses pembayaran belum selesai, sehingga menimbulkan masalah hukum. Ini bukan hanya prosedur, ini soal menjaga amanah umat,” tandasnya.

Forum ini menjadi bagian dari komitmen Kemenag untuk mendukung pembangunan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Melalui sinergi bersama ATR/BPN, Kemenag ingin memastikan bahwa tanah wakaf tetap menjadi aset produktif dan membawa keberkahan bagi masyarakat serta negara. (Putra)

Share:

Read More

Meutya Hafid: Industri Gim Harus Lindungi Anak dari Konten Kekerasan

Meutya Hafid sebut Industri Gim Harus Lindungi Anak dari Konten Kekerasan. (Dok. Kemenkomdigi)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam ekosistem industri gim nasional.

Hal ini disampaikan saat membuka forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect di Bandung, Sabtu (05/07/2025), yang dihadiri para pengembang gim perempuan dari berbagai daerah.

“Kita ingin industri gim di Indonesia terus tumbuh secara sehat, tetapi pada saat yang sama, kami juga menerima banyak sekali keluhan dari para orang tua tentang konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak,” ujar Meutya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk pengembang dan penerbit gim, untuk menerapkan klasifikasi usia secara ketat.

“Kami tidak melarang gim, tetapi kami menunda akses konten kepada pengguna yang belum cukup usia. Ini bukan soal sensor, tapi soal tanggung jawab bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat,” tambahnya.

Meutya mencontohkan bahwa gim dengan tingkat kekerasan atau adiktivitas tinggi hanya bisa diakses oleh pengguna berusia minimal 16 tahun dengan pendampingan orang tua, dan secara mandiri setelah usia 18 tahun.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem rating konten melalui Indonesia Game Rating System (IGRS).

Sistem ini memberi acuan bagi orang tua, pemain, dan pelaku industri agar dapat mengenali konten yang sesuai usia dan tahapan perkembangan anak.

“IGRS bukan hanya alat bantu untuk orang tua, tapi juga pelindung bagi industri. Dengan menerapkan klasifikasi usia secara jujur, pengembang dan penerbit bisa menghindari risiko pelanggaran hukum,” jelas Meutya.

Ia menyatakan bahwa tuntutan terhadap industri gim untuk bertanggung jawab juga tengah menjadi tren global.

“Gerakan serupa berlangsung di banyak negara. Indonesia perlu bersiap dengan regulasi yang adil tapi tegas,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Menkomdigi juga berkesempatan menjajal beberapa gim karya para pengembang perempuan.

“Saya senang melihat semakin banyak perempuan hadir sebagai pembuat teknologi, bukan sekadar pengguna,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah dan Staf Khusus Menteri Alfreno Kautsar Ramadhan. (Tedy)

Share:

Read More

Wujudkan Digitalisasi Pendidikan, Komdigi Sediakan Akses Internet di Sekolah Rakyat

Wujudkan Digitalisasi Pendidikan, Komdigi Sediakan Akses Internet di Sekolah Rakyat. (Dok. Kemenkomdigi)

Bandung, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan ketersediaan akses internet untuk proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.

Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang setara dan terhubung secara digital sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Alfreno Kautsar Ramadhan yang mewakili Menkomdigi Meutya Hafid saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung, Sabtu (05/07/2025).

"Setiap titik Sekolah Rakyat akan mendapatkan layanan internet yang cukup sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar secara digital," ujarnya.

Menurut Stafsus Alfreno, konektivitas digital merupakan solusi untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok rentan.

"Kami ingin adik-adik di Poltekesos Bandung dan seluruh titik Sekolah Rakyat memiliki akses ke dunia digital untuk meraih masa depan yang cerah," tandasnya.

Penyediaan akses internet ini merupakan sinergi antara Kementerian Komdigi dan Kementerian Sosial selaku penyelenggara Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Stafsus Alfreno mengatakan lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi generasi yang melek digital dan menjadi pemimpin Indonesia di masa mendatang.

"Kita tidak hanya akan mencetak lulusan, tetapi akan melahirkan generasi pemimpin yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, kuat, dan berdaulat," tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Stafsus Alfreno meninjau infrastruktur digital di Sekolah Rakyat Bandung serta mengecek kualitas bandwidth internet yang disediakan oleh Kementerian Komdigi untuk menunjang proses pembelajaran berbasis digital. (Budi)

Share:

Read More

Malam Pengantar Tugas Taruna Tingkat Akhir Akmil, Gubernur Akmil : Junjung Integritas dan Jiwa Korsa

Malam Pengantar Tugas Taruna Tingkat Akhir Akmil, Gubernur Akmil : Junjung Integritas dan Jiwa Korsa. (Dok. Puspen TNI)

Magelang, WaraWiri.net - Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Arnold A.P. Ritiauw memimpin acara Malam Pengantar Tugas bagi para Taruna tingkat III dan IV Tahun Pendidikan 2024/2025 sebagai calon Perwira Remaja TNI AD. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Moch. Lily Rochli, Akademi Militer.

Acara yang dilaksanakan menjelang pelaksanaan Wisuda Sarjana dan Penutupan Pendidikan pada 10 Juli 2025, serta Prasetya Perwira di Istana Negara pada 23 Juli 2025 ini dihadiri oleh para Pejabat Distribusi Akademi Militer beserta Ibu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BS Akmil beserta pengurus, pengurus Yayasan Kartika Jaya Cabang XII Akmil, para pengasuh Resimen Taruna, serta para Taruna Akademi Militer.

Dalam sambutannya, Gubernur Akmil menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penting sebagai simbol kesiapan Taruna untuk mengemban amanah sebagai Perwira TNI AD. Malam pengantar tugas juga menjadi sarana mempererat ikatan batin antar Taruna, keluarga besar Akademi Militer, serta menanamkan semangat dan nilai-nilai kejuangan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Perjalanan kalian di Lembah Tidar tidaklah mudah. Banyak peluh dan tantangan yang telah kalian hadapi. Namun, semua itu adalah bagian dari proses pembentukan jati diri sebagai calon-calon pemimpin TNI AD," tegas Gubernur Akmil. Beliau juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap langkah pengabdian sebagai PETARUNG sejati lulusan Akademi Militer.

Sebagai penutup, Gubernur Akmil berpesan agar para Taruna senantiasa menjaga disiplin, rendah hati, adaptif, menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap belajar dari pengalaman, serta menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan lembaga tercinta, Akademi Militer.

"Tanamkan dalam sanubari para Taruna semboyan ‘Adhitakarya Mahatvavirya Nagarabhakti', karya unggul dengan kekuatan besar demi bakti kepada negara. Selamat bertugas, dan jaga selalu nama baik almamater ini di mana pun kalian berada," tutup beliau penuh semangat. (Nugroho)

Share:

Read More

Hari Ke-4 Operasi Sar, Unsur TNI AL Temukan Jasad Korban Kmp Tunu Pratama Jaya

Hari Ke-4 Operasi Sar, Unsur TNI AL Temukan Jasad Korban Kmp Tunu Pratama Jaya. (Dok. Puspen TNI)

Banyuwangi, WaraWiri.net - Memasuki hari ke-4 operasi SAR dan Evakuasi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, Unsur TNI AL dalam hal ini KRI Pulau Fanildo (PFN)-732 dan KRI Tongkol (TKL)-813 yang ditinjau langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI I.G.P Alit Jaya berhasil menemukan dan mengevakuasi 1 jenazah, Minggu (6/7).

Evakuasi bermula saat KRI PFN-732 melihat 1 jenazah yang tengah mengapung di laut. Berdasarkan informasi tersebut, Komandan Guspurla Koarmada II selaku Dansatgas SAR TNI AL Laksma TNI Endra Hartono segera memberi perintah kepada unsur terdekat yaitu KRI TKL-813 untuk melakukan manuver cepat ke lokasi dan melaksanakan evakuasi korban.

Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban selanjutnya dibawa ke Dermaga Pusri untuk diserahkan ke RSUD Blambangan Banyuwangi guna proses identifikasi lebih lanjut oleh satuan berwenang.

Selain KRI Pulau Fanildo-732 dan KRI Tongkol-813, TNI AL terus mengerahkan unsur-unsur lainnya diantaranya KRI Teluk Ende (TLE)-517, KRI Marlin-877, KAL Sambulungan II-5-42, Patkamla Payaman II-5-43, Perahu Karet Lanal Banyuwangi, serta Heli Panther AS 565 MBe Panther HS-1309.

Hingga hari ini, 30 orang berhasil diselamatkan dan 7 orang terevakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali meyakinkan bahwa TNI AL dan Stakeholder terkait akan berusaha semaksimal mungkin untuk proses evakuasi korban KMP Tunu Pratama Jaya. (Evi)

Share:

Read More

Pangkoarmada II Dampingi Wapres RI Tinjau Penanganan SAR KMP Tunu Pratama Jaya

Pangkoarmada II Dampingi Wapres RI Tinjau Penanganan SAR KMP Tunu Pratama Jaya. (Dok. Puspen TNI)

Banyuwangi, WaraWiri.net - Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II), Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, turut hadir menyambut kedatangan dan mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam kunjungannya ke Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Minggu pagi (6/7). Kunjungan kerja Wakil Presiden RI kali ini dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan operasi SAR terhadap insiden KMP Tunu Pratama Jaya.

Kegiatan dimulai pukul 07.28 WIB dengan kedatangan Wakil Presiden RI di lokasi, disambut oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, termasuk Wamenhub RI Komjen Pol (Purn) Suntana, M.Si, Deputi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksda TNI (Purn) Ribut Eko Suyitno, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani, serta Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada II (Danguspurla) Laksma TNI Endra Hartono, S.H., M.Han.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres menerima paparan situasi dari Deputi Basarnas dan secara langsung meninjau proses penanganan SAR serta menyerahkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan laut.

Kehadiran Pangkoarmada II dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AL, khususnya Koarmada II, dalam mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan musibah kemaritiman serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah perairan nasional.

Setelah rangkaian kegiatan di ASDP Ketapang, Wakil Presiden RI melanjutkan pergerakan menuju helipad ASDP Bulusan untuk agenda berikutnya. (Bambang)

Share:

Read More

Panglima TNI Berikan Pengarahan kepada Taruna Tingkat I Akademi Militer

Panglima TNI Berikan Pengarahan kepada Taruna Tingkat I Akademi Militer. (Dok. Puspen TNI)

Magelang, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan pengarahan kepada 439 Taruna Akademi Militer Tingkat I (Korp Taruna/Koptar) di Gedung Lily Rochli, Akademi Militer, Magelang.

Kehadiran Panglima TNI didampingi langsung oleh Gubernur Akademi Militer, Mayor Jenderal TNI Arnold A. P. Ritiauw. Setibanya di lokasi, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" sebagai wujud penghormatan kepada tanah air.

Dalam arahannya, Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya semangat dan integritas selama mengikuti pendidikan. "Ikuti pendidikan dengan baik, mengalir dengan semangat belajar dengan sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa, dan yang paling penting, jangan melakukan pelanggaran. Selamat belajar dan jadilah Taruna yang membanggakan," pesan Panglima TNI.

Kegiatan pengarahan ini sangat penting bagi para Taruna Tingkat I sebagai motivasi awal dalam menempuh pendidikan militer di Lembah Tidar. Diharapkan, mereka mampu tumbuh menjadi calon-calon pemimpin TNI yang tangguh, berkarakter, dan berintegritas tinggi. (Dinda)

Share:

Read More

Gen Z Ikut ITC 2025 di Borobudur, Kelly : Lelah Baca Sutta, Tapi Hati Penuh Kedamaian

Gen Z Ikut ITC 2025 di Borobudur, Kelly : Lelah Baca Sutta, Tapi Hati Penuh Kedamaian. (Dok. Kemenag)

Magelang, WaraWiri.net - Suara lantunan bacaan sutta kitab Tipitaka menggema di pelataran Candi Borobudur, Sabtu (5/7/2025). Di antara ratusan umat Buddha yang mengikuti Indonesia Tipitaka Chanting (ITC) itu, hadir juga generasi muda seperti Kelly (24), peserta asal Surabaya. Meski ini adalah pengalaman pertama mengikuti ITC, Kelly mengaku merasakan kedamaian batin meskipun fisiknya lelah.

ITC dan Asalha Mahapuja 2025 yang digelar di kawasan Candi Borobudur bukan hanya menjadi peristiwa spiritual, tetapi juga ruang pembelajaran keagamaan bagi umat Buddha dari berbagai latar belakang usia. Kelly, salah satu peserta muda, membagikan kesannya disela istirahat mengikuti sesi pembacaan kitab suci.

“Awalnya diajak aja sih, udah beberapa kali ditawarin dari tahun-tahun lalu. Tapi tahun ini mungkin lebih tergerak, lebih ingin tahu sebenarnya kegiatan ini seperti apa,” tutur Kelly.

Meskipun harus membaca sutta selama berjam-jam, Kelly merasakan pengalaman batin yang mendalam.

“Feeling-nya happy, ada capeknya juga karena harus membaca sutta terus. Tapi tetap happy dan merasa bisa melakukan kebaikan untuk ke depannya, untuk membuka jalan juga,” ucapnya dengan senyum.

Sebagai bagian dari generasi Z, Kelly merasa penting bagi anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti ini, bukan hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai jalan memahami ajaran Buddha secara langsung.

“Menurut saya cukup perlu ya. Jadi generasi muda juga bisa tahu kegiatan apa saja yang bisa diikuti dalam agama ini. Nggak cuma ke wihara aja,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai negara, dan Kelly melihat hal tersebut sebagai sebuah kemajuan yang patut disyukuri.

“Menurut saya sih keren ya. Karena ini juga perkembangan. Acara ini sudah berjalan dari tahun 2015, dan menurut saya patut diapresiasi,” jelasnya.

Ditanya tentang harapan tahun depan, Kelly mengaku tertarik untuk kembali mengikuti kegiatan serupa, dan menyampaikan ajakan kepada generasi muda lainnya agar tidak ragu mencoba pengalaman spiritual seperti ini.

“Buat generasi muda lain, boleh banget dicoba. Memang ada capeknya, tapi ada keseruan tersendiri di balik semua kecapekan itu,” tutupnya

Tipitaka Chanting di Borobudur bukan sekadar ritual, tetapi juga bentuk pembelajaran dan pembinaan spiritual lintas usia dan bangsa. Partisipasi generasi muda seperti Kelly menjadi harapan baru bagi kesinambungan nilai-nilai Dharma di masa kini dan mendatang. (Budi)

Share:

Read More

Kemenag Buka Ruang Partisipasi UMKM Disabilitas dalam Peaceful Muharam

Kemenag Buka Ruang Partisipasi UMKM Disabilitas dalam Peaceful Muharam. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama (Kemenag) membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha penyandang disabilitas dalam rangkaian program Peaceful Muharam 1447 H. Salah satunya dengan menghadirkan Cafe Difabis, kafe ramah disabilitas yang dikelola oleh teman-teman tuli dan daksa, di pelataran Auditorium HM. Rasjidi, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

Pelibatan Cafe Difabis menjadi bagian dari upaya Kemenag dalam membumikan nilai hijrah sosial yang inklusif dan memberdayakan. Di tengah pelaksanaan kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas, Kemenag tak hanya menyalurkan dua juta bingkisan, tetapi juga mendorong kolaborasi nyata dengan pelaku UMKM dari kelompok rentan.

“Kami senang bisa dilibatkan di acara Peaceful Muharam ini. Biasanya kami berdagang di luar, tapi kali ini kami mendapat tempat di lingkungan kementerian. Semakin banyak orang mengenal kami, semakin banyak pula yang tahu bahwa teman-teman disabilitas bisa mandiri,” ujar Robiah, pengelola Cafe Difabis, saat ditemui di sela acara.

Dikatakannya, Cafe Difabis merupakan UMKM binaan BAZNAS Bazis DKI Jakarta. Sejak awal berdiri, usaha ini mempekerjakan kelompok tuli dan daksa sebagai barista dan staf operasional. Kafe ini juga menghadirkan konsep unik: ngopi sambil belajar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).

“Difabis itu singkatan dari Difabel BAZNAS BAZIS. Di sini kita nggak cuma jual kopi, tapi juga mengajak pengunjung untuk belajar bahasa isyarat sederhana seperti ‘terima kasih’, ‘saya’, atau ‘minum’. Ini bukan cuma jualan, ini kampanye kesetaraan,” tambahnya.

Kopi yang dijual berasal dari biji arabika dan robusta, dengan berbagai varian seperti gula aren, creamy latte, pandan, dan butterscotch. Tersedia juga menu non-kopi seperti matcha, red velvet, dan berbagai teh artisan. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, mulai dari Rp20 ribu untuk ukuran 200 ml.

Saat ini, Cafe Difabis memiliki lima cabang di seluruh wilayah DKI Jakarta, terutama di kantor wali kota. Lokasi pusatnya berada di Terowongan Kendal, Stasiun Sudirman, bersebelahan dengan brand kopi ternama. Di sana, para barista tuli melayani pelanggan setiap hari dari pukul 08.00 hingga 20.30 WIB.

“Total ada lebih dari 20 karyawan disabilitas yang bekerja bersama kami. Di Terowongan Kendal saja ada tiga teman tuli, satu daksa, dan dua magang. UMKM seperti kami membuka peluang kerja yang inklusif, yang belum tentu bisa didapat di sektor formal karena kendala pendidikan, usia, atau akses,” jelasnya.

Robiah menyebut, keikutsertaan Cafe Difabis di Peaceful Muharam juga menunjukkan bahwa ruang-ruang publik keagamaan bisa menjadi ruang perjumpaan yang manusiawi, memberdayakan, dan bebas diskriminasi.

Menurutnya, keterlibatan mereka di kegiatan-kegiatan kementerian atau lembaga negara, seperti Kemenag, menjadi peluang penting untuk memperluas jaringan usaha, membangun keberanian berusaha, dan meningkatkan pengakuan terhadap kapasitas teman-teman disabilitas.

“Kalau selama ini banyak disabilitas hanya dijadikan objek santunan, lewat UMKM seperti ini, kita bisa menjadi subjek ekonomi. Kita bisa mandiri, bisa dipercaya, dan bisa menciptakan ruang kerja sendiri,” tegasnya.

Peaceful Muharam, Bagian dari Layanan Keagamaan Berdampak

Peaceful Muharam merupakan gerakan sosial-keagamaan yang diinisiasi Ditjen Bimas Islam Kemenag dari 22 Juni hingga 16 Juli 2025. Kegiatan yang bertema ‘Damai Bersama Manusia dan Alam’ ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari Ngaji Budaya Muharam, Nikah Massal, Konferensi Ekoteologi Islam Internasional (ICIEFE), hingga Kick-Off 1.000 Masjid Inklusif.

Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Muhibuddin mengatakan, pemberdayaan UMKM disabilitas merupakan bagian layanan keagamaan berdampak untuk masyarakat.

Muhib mengungkapkan, ruang keterlibatan UMKM disabilitas juga sejalan dengan semangat zakat dan wakaf sebagai instrumen keadilan sosial. “Zakat dan wakaf bukan hanya soal angka dan aset, tapi soal keberpihakan. Peaceful Muharam adalah panggung nyata kolaborasi untuk keberdayaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kemenag terus mendorong transformasi sosial berbasis nilai keagamaan. “Ketika ruang publik keagamaan terbuka bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya, kita sedang membangun masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga inklusif dan berkeadilan,” kata Muhibuddin.

Dalam konteks ekoteologi dan sosial filantropi Islam, lanjutnya, pelibatan UMKM disabilitas menegaskan bahwa kerja keagamaan harus hadir dalam tindakan nyata. “Spirit hijrah itu bertumbuh di lapangan-lapangan sosial, bukan sekadar di mimbar. Peaceful Muharam memperlihatkan bahwa agama adalah kekuatan yang memanusiakan,” pungkasnya. (Putra)

Share:

Read More

Mengenal Stambha Vijaya, Kereta Kencana Sarat Pesan Moderasi Beragama di ITC 2025

Mengenal Stambha Vijaya, Kereta Kencana Sarat Pesan Moderasi Beragama di ITC 2025. (Dok. Kemenag)

Magelang, WaraWiri.net - Ada pemandangan tak biasa di pelataran timur Candi Borobudur, Kabupaten Magelang sejak Jumat (4/7/2025) pagi. Di area Taman Lumbini, tampak empat kereta kencana yang begitu megah. Warnanya yang kuning keemasan dengan ukuran cukup besar membuatnya lebih mencolok dalam Indonesia Tipitaka Chanting (ITC) 2025.

Pengunjung Borobudur pun banyak terkagum-kagum. Tak sedikit dari mereka yang mendekat, mengamati cermat dan akhirnya berfoto demi tak ingin terlewat dengan pemandangan yang begitu memikat itu.

Empat kereta kencana tersebut memang sengaja dipamerkan di Taman Lumbini oleh Sangha Theravada Indonesia (STI), dari 4 - 6 Juli 2025, bersamaan gelaran ITC. Sebagai bagian kegiatan spiritual untuk merayakan Hari Ashada, ITC 2025 sengaja disemarakkan dengan hadirnya kereta kencana yang menjadi simbol atas keluhuran ajaran-ajaran Sang Budhha.

Dua kereta kencana dipamerkan di sisi selatan arena ITC, yakni Dhammacakka dan Tipitaka. Dua lainnya di selah barat ITC yaitu Mahadhatu dan Stambha Vijaya. Kereta itu dipasang di atas panggung berkarpet merah dengan ukuran besar. Panjang karpet ada yang 8 meter, ada yang 7 meter. Adalah lebar rata-rata 3 meter.

Tipitaka dan Mahadhatu telah dibuat cukup lama, yakni masing-masing pada 2019 dan 2023. Sedang Dhammacakka dan Stambha Vijaya dibuat khusus untuk merayakan Ashada tahun ini.

Menariknya di tiap kereta kencana memiliki pesan dan kandungan ajaran Buddha yang mendalam. Bahkan khusus di Kereta Kencana Stambha Vijaya, telah terpatri prinsip-prinsip kerukunan umat beragama. Kereta ini juga dikenal dengan sebutan lain Pilar Wijaya. Dan, Maklumat Kerukunan Umat Beragama diketahui terukir di salah satu pilar Asoka tersebut.

Pilar Asoka ini sangat mencolok karena warnanya yang perak terang sehingga kontras dengan warna keemasan yang mendominasi kelir kereta kencana. Di ujung paling atas pilar setinggi sekitar 5 meter itu, dilengkapi dengan patung singa dengan posisi duduk bersiaga. Di bagian dasar, pilar Asoka juga diapit dua patung Raja Asoka yang berbalut baju kebesaran dilengkapi dengan sayap burung perkasa. Sementara di bagian terdepan, patung burung Merak terpasang tampak memukau dengan sayapnya yang mengepak lengkap. Empat roda karet berwarna hitam melengkapi keanggunan kereta ini.

"Kehadiran burung Merak atau dalam bahasa Pali disebut Mora atau Mayura ini sering ditafsirkan sebagai Dinasti Maurya yang merupakan asal Raja Asoka," sebut Bhikku Sri Subhapanno Mahathera saat menjelaskan makna Stambha Vijaya.

Sementara di papan informasi yang dipasang di samping kereta kencana, dijelaskan pula bahwa burung Merak ini juga dimaknai kelahiran yang lampau Boddhisatta Shidattha atau Sang Shiddarta Gautama sebelum mencapai pencerahan menjadi Sang Buddha. Burung Merak juga bermakna Mora Paritta atau syair-syair berisi tentang perlindungan.

Ketua Pelaksana ITC 2025 Tonny Coason juga menjelaskan bahwa ada ajaran sangat mendalam dari Sang Buddha akan pentingnya hidup rukun dan menebarkan rasa toleransi tinggi antarpemeluk keyakinan seperti tercermin dalam Kereta Kencana Stambha Vijaya. Seperti tertulis dalam Pilar Asoka diterangkan bahwa Sang Buddha mengajak seluruh umatnya untuk tidak merendahkan kepercayaan orang lain yang berbeda. Hal ini ditegaskan Sang Buddha lewat ajarannya "Kalau kita bisa menghargai agama kita maka kita juga harus menghargai agama orang lain".

"Ini sesungguhnya menjadi pesan moral yang begitu kuat dan mendalam untuk bisa dipedomani umat Buddha," ajaknya.

Kehadiran Kereta Kencana Stambha Vijaya pun, ungkap Tonny, menjadi kelegaan tersendiri. Sebab, pembuatan patung ini adalah impian besar umat Theravada sejak lama. Kereta-kereta ini juga simbolisasi atas Triratna atau Tiga Perlindungan yang menjadi dasar kepercayaan sekaligus pedoman dalam praktik Buddhis. Yakni Buddha, Dhamma (ajaran Buddha) dan Sangha (komunitas Bhikku-Bhikkuni).

Tonny menceritakan, pembuatan kereta-kereta kencana seluruhnya didesain khusus oleh Bhante Sri Phannavaro Mahathera. Desain ini kemudian direalisasikan para seniman di Sanggar Nakula Sadewa di bawah supervisi I Nyoman Alim Musthapa. Uniknya, bahan kereta kencana ini sangatlah istimewa lantaran tidak terbuat dari kayu atau bahan sintetis semacam plastik. Seluruhnya berbahan logam mulia sehingga tampak kokoh dan awet. Beratnya pun rata-rata lebih dari 2 ton seperti Mahadhatu yang mencapai 2,5 ton.

Kehadiran kereta kencana ini menjadi kemajuan tersendiri bagi umat Buddha di Indonesia. Sebab tidak banyak umat di negara lain yang memilikinya sehingga membuat banyak orang tertarik.

"Meski kereta ini menjadi simbol atas ajaran-ajaran Buddha secara universal, namun kita sesuaikan juga dengan budaya lokal," jelas Tonny yang menjelaskan bahwa pada Minggu (6/7/2025) sore, empat kereta kencana turut diarak dari Candi Mendut ke Borobudur dalam prosesi Pujayatra.

Bagi para peserta ITC, kehadiran empat kereta kencana juga menjadi nilai tambah tersendiri selain mereka membaca sutta-sutta Tipitaka selama tiga hari. Jayakusalo, samanera asal Dhamajaya Surabaya misalnya yang sangat kagum karena ada banyak pelajaran yang terkandung dalam tiap kereta.

"Kereta ini menjadi pengetahuan baru yang memperkuat akan ajaran Buddha dan sekaligus kagum karena bentuknya yang indah," kata Jayakusalo yang tengah melihat bersama dua rekannya, Andro dan Kyoma. (Fitri)

Share:

Read More

Tiga Terobosan Perdana Haji 2025: Lebih Terbuka, Terjangkau, dan Kompetitif

Tiga Terobosan Perdana Haji 2025: Lebih Terbuka, Terjangkau, dan Kompetitif. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan hadirnya tiga kebijakan perdana yang menjadi tonggak pembaruan layanan jemaah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil langkah-langkah strategis: mulai dari keterbukaan informasi jemaah haji khusus, efisiensi pemanfaatan dana haji, hingga peningkatan layanan yang lebih kompetitif melalui skema multi syarikah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengklaim, ketiga langkah ini bukan sekadar inovasi administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam tata kelola haji. "Ini langkah progresif dalam tata kelola haji, dari yang semula cenderung tertutup dan sentralistik, menjadi lebih terbuka, adil, dan partisipatif," tutur Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).

Lebih lanjut, pria yang sudah empat kali menahkodai penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ini menguraikan tiga hal perdana tersebut.

1. Daftar Nama Jemaah Haji Khusus Kini Dipublikasikan

Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan haji, pemerintah secara resmi mengumumkan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji tahun 1446 H/2025 M. Daftar ini diumumkan pada 23 Januari 2025.

“Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka,” terang Dirjen PHU Hilman Latief.

Langkah transparansi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang menyoroti minimnya pengawasan publik terhadap distribusi kuota haji khusus. Selama ini, kata Hilman, daftar nama jemaah haji khusus tidak diumumkan, melainkan dipanggil melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Mulai tahun ini, daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka.

“Sehingga, semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” jelas Hilman.

Tahun ini, pelunasan biaya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung 24 Januari – 7 Februari 2025, dan tahap kedua 14 – 21 Februari 2025. Sebanyak 14.467 jemaah melunasi pada tahap pertama, disusul 1.838 jemaah pada tahap kedua hingga seluruh kuota 16.305 jemaah terpenuhi.

“Sebagai bentuk transparansi, di akhir masa pelunasan, kami juga merilis nama-nama jemaah yang sudah melunasi. Ini adalah bagian dari akuntabilitas kami kepada publik,” ujar Hilman Latief.

2. Efisiensi Dana Haji: Nilai Manfaat Turun, Layanan Tetap Optimal

Dari sisi pendanaan, tahun ini Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata penggunaan nilai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

Meski demikian, kualitas layanan tidak mengalami penurunan. Dirjen PHU Hilman Latief mengungkapkan misalnya, bahwa jemaah tetap mendapatkan tiga kali makan per hari selama di Makkah, termasuk layanan makanan siap saji (ready to eat atau RTE) serta menu bercita rasa nusantara yang disesuaikan dengan selera jemaah Indonesia.

"Tahun ini, jemaah haji Indonesia mendapatkan total 127 kali layanan makan. Ini terdiri atas 84 kali makan di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 15 kali makan serta satu kali snack berat selama masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ungkap Hilman.

Layanan akomodasi dan transportasi juga tetap pada standar tinggi.“Efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan kenyamanan. Beberapa layanan bahkan mengalami peningkatan,” imbuh Hilman.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto diketahui memberikan perhatian khusus terhadap efisiensi ini. Ia menekankan pentingnya menjaga agar biaya haji terjangkau, namun tetap mengedepankan mutu layanan bagi seluruh jemaah.

3. Skema Multi Syarikah: Diversifikasi Layanan yang Apresiatif

Langkah besar lainnya adalah diterapkannya skema multi syarikah untuk layanan jemaah di Arab Saudi. Indonesia menggandeng delapan syarikah tahun ini: Al Bait Al Guest, Rakeen Mashariq, Rehlat & Manafea, Rifad, Rawaf Mina, Sana Mahsaariq, MCDC, dan Al Rifadah.

Tujuannya adalah mengakhiri ketergantungan terhadap satu penyedia layanan, yang selama ini menimbulkan risiko monopoli dan keterbatasan pilihan. Dengan adanya multi syarikah, sistem menjadi lebih kompetitif dan memungkinkan peningkatan kualitas layanan.

Skema ini sempat memunculkan dinamika teknis di lapangan, khususnya dalam pengelolaan kloter yang terdiri dari berbagai syarikah. Namun tantangan tersebut berhasil dimitigasi secara efektif melalui sistem koordinasi terpadu antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Apresiasi terhadap keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, saat berkunjung ke kantor PPIH Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah.

“Saya menyampaikan tahni’ah kepada jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan ibadah dengan aman dan nyaman. Haji 1446 H ini sukses, dan kami memahami adanya catatan teknis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia. Tapi semua dapat diantisipasi, tanpa menimbulkan krisis,” ujar Wamenhaj Mashat. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman atas arahannya dalam peningkatan mutu layanan haji.

Apresiasi senada juga disampaikan Dr. Eyad Rahbini, Asisten Deputi Operasional Haji Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dalam kunjungannya ke Daker Makkah. Menurutnya, sistem koordinasi terpadu antara PPIH Arab Saudi, delapan syarikah, dan Kementerian Haji menjadi kunci suksesnya pengelolaan multi syarikah tahun ini.

“Komposisi kloter yang kompleks berhasil diatasi dengan sistem operation room (koordinasi terpadu) yang solid. Ini menunjukkan kemitraan yang sangat efektif antara Indonesia dan Arab Saudi,” ujar Eyad.

Masa Depan Haji Indonesia

Ketiga terobosan ini mencerminkan arah baru penyelenggaraan haji Indonesia—yang lebih transparan, efisien, dan berbasis prinsip keadilan pelayanan. Pemerintah berkomitmen agar ibadah haji menjadi hak semua umat Islam, bukan hanya bagi yang memiliki akses dan kemampuan ekonomi lebih.

"Dengan keterbukaan informasi, tata kelola yang sehat, dan kerja sama erat lintas negara, Haji Indonesia 2025 diharapkan menjadi fondasi kuat menuju pelayanan haji yang semakin modern dan bermartabat," tandas Hilman Latief.

Hingga hari ini, sebanyak 168.007 jemaah haji telah kembali ke Indonesia. Mereka terbagi dalam 432 kelompok terbang. Sementara itu, 93 kloter jemaah saat ini masih berada di Kota Madinah. Sebanyak 18 kloter di antaranya, dijadwalkan pulang dari Bandara AMAA Madinah menuju Tanah Air pada 5 Juli 2025. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Tanah Air akan berlangsung hingga 10 Juli 2025. (Dinda)

Share:

Read More