Kemkomdigi Dirikan Posko Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Banjir Sumatra

Kemkomdigi Dirikan Posko Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Banjir Sumatra. (Dok. Kemenkomdigi)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital membuka Posko Dukungan Psikososial bagi anak-anak yang terdampak banjir di Sumatra sebagai ruang aman untuk bermain, belajar, dan memulihkan kondisi psikologis mereka selama masa pemulihan.

Posko pertama dibuka di Masjid Alhafiz, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Ruang ini menjadi tempat berkegiatan bagi anak-anak yang belum dapat kembali ke rumah akibat banjir. Mereka dapat beristirahat, berinteraksi, dan mengikuti berbagai aktivitas pendampingan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang meninjau posko tersebut mengatakan bahwa pemulihan psikologis anak adalah bagian penting dari penanganan bencana.

“Posko ini memang fokusnya kepada anak-anak. Karena nanti setelah banjirnya insyaallah reda tapi anak-anak belum bisa beraktifitas di rumah masing-masing, mereka boleh bermain di sini,” jelasnya di Posko Komdigi Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara, Senin (01/12/2025).

Meutya mengatakan posko memiliki berbagai kegiatan yang dirancang untuk memulihkan kondisi psikologis anak yang mengalami trauma akibat bencana banjir.

“Jadi setiap hari nanti ada kegiatan, mulai dari menggambar, permainan, hingga menonton video edukasi bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa meredakan trauma, meskipun pasti kesulitannya luar biasa, tapi ini bisa sedikit membantu, khususnya bagi anak-anak kita,” ujarnya. (Dinda)
Share:

PMI Kerahkan 60 Truk Tangki Air untuk Sumatera dan Aceh

PMI Kerahkan 60 Truk Tangki Air untuk Sumatera dan Aceh. (Dok. PMI)

Jakarta, WaraWiri.net - Palang Merah Indonesia (PMI) kerahkan 60 unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter beserta 120 personel relawan untuk memperkuat layanan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pelepasan armada dilakukan oleh Wakil Ketua Umum PMI Nanan Soekarna, dan turut dihadiri oleh Direktur Utama Smesco, Doddy Akhmadsyah Matondang, di parkiran Gedung Smesco Jakarta pada Rabu (3/12).  

Pengiriman armada dilakukan melalui jalur laut dan darat. Truk tangki yang diberangkatkan melalui jalur laut akan menuju Aceh dan Medan, dengan estimasi perjalanan 2–3 hari. Sementara armada yang bergerak melalui jalur darat akan menuju Padang, yang diperkirakan menempuh perjalanan selama 2 hari.

Setibanya di lokasi, seluruh truk tangki air PMI akan langsung bergabung dengan layanan distribusi air bersih yang sudah berjalan sebelumnya di berbagai wilayah terdampak. Untuk memastikan pasokan yang aman dan layak konsumsi, PMI akan bekerja sama dengan PDAM maupun menggunakan alat penjernih air untuk mendapatkan sumber air. 

Selain armada tangki air, PMI juga mengerahkan tiga unit kendaraan taktis Hagglund—dua unit diberangkatkan dari Jakarta dan satu unit dari Padang. Kendaraan ini dirancang untuk menembus medan ekstrem seperti lumpur tebal dan wilayah terisolasi, sehingga sangat penting dalam mendukung operasi pencarian, evakuasi korban, serta mobilisasi logistik.

Wakil Ketua Umum PMI Nanan Soekarna menegaskan ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat terdampak bencana.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Banyak sumber air dan infrastruktur pendukungnya rusak akibat banjir dan longsor, menyebabkan pasokan air bersih terputus. Karena itu PMI mengirimkan armada tangki air dalam jumlah besar untuk memastikan kebutuhan dasar ini dapat segera dipenuhi,” ujar Nanan saat melepas keberangkatan armada PMI.

Ia menambahkan bahwa layanan air bersih menjadi prioritas utama PMI dalam respons bencana karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kebersihan, dan keberlangsungan hidup masyarakat di masa darurat.

Dengan pengerahan armada dan relawan ini, serta dukungan dari berbagai pihak, PMI berharap distribusi air bersih di Sumatera dan Aceh dapat berjalan lebih optimal dan membantu mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana. (Muh)
Share:

Wujudkan Daya Saing Global, Kemenperin Tingkatkan Mutu Kemasan Produk Industri Nasional

Wujudkan Daya Saing Global, Kemenperin Tingkatkan Mutu Kemasan Produk Industri Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menegaskan pentingnya penguatan mutu dan inovasi kemasan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional, baik di pasar domestik maupun global. Sebab, kualitas kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menjadi medium komunikasi nilai dan citra suatu merek.

“Kemasan yang memenuhi standar mutu akan melindungi produk sepanjang distribusi dan penyimpanan, serta membentuk persepsi konsumen. Di era persaingan global, kemasan adalah bagian dari strategi daya saing industri nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/12).

Menperin menegaskan, pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu industri melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat.

“Komitmen terhadap mutu, baik dari sisi produk maupun layanan, merupakan kunci keberhasilan industri Indonesia untuk menjadi tangguh dan unggul,” ujarnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, BSKJI berkomitmen untul terus memperkuat ekosistem layanan industri melalui penyediaan jasa teknis yang kredibel, penerapan standar yang berbasis sains, serta pengembangan kapasitas lembaga agar mampu menjawab kebutuhan industri yang semakin kompleks.

“Upaya ini kami lakukan tidak semata-mata untuk menjamin mutu produk, tetapi juga untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan pemerintah dapat diakses secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja,” tutur Emmy pada pembukaan Forum Komunikasi Publik BBKFK 2025 yang mengangkat tema “Kemasan Unggul, Produk Berkualitas: Solusi Menjaga Daya Saing Produk” di Jakarta, Kamis (4/12).

Dalam konteks tersebut, dari sisi penguatan tata kelola, BSKJI terus mendorong reformasi kelembagaan di unit pelayanan teknis. Saat ini, 14 dari 24 balai di bawah binaan BSKJI telah menyandang status Badan Layanan Umum (BLU), yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan layanan publik.

Selain itu, sejumlah balai telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB sebagai wujud komitmen kami terhadap integritas, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas.

“Dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing produk industri nasional, Kemenperin melalui BSKJI memberikan dukungan jasa teknis yang disediakan oleh 24 balai yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Emmy.

Selain itu, BSKJI juga menetapkan dan memberlakukan standar seperti SNI wajib untuk produk industri, serta Standar Industri Hijau sebagai jaminan kualitas produk.

“Kita ingin memastikan bahwa industri Indonesia tidak hanya mampu memproduksi dalam skala besar, tetapi juga mampu menghadirkan produk berkualitas tinggi, berdaya saing global, dan bernilai tambah tinggi. Kemasan adalah elemen penting dari strategi itu,” papar Emmy.

Kepala BSKJI menyambut dengan antusias Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan BBKFK ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat daya saing industri Indonesia. 

“Semoga forum ini membawa semangat baru, ide konstruktif dan komitmen nyata untuk mutu produk nasional,” ujar Emmy.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) Siti Rohmah Siregar mengemukakan, pihaknya terus memperkuat layanan teknis untuk mendukung industri, didukung fasilitas laboratorium uji dan kalibrasi yang telah terakreditasi internasional.

“Jasa layanan teknis BBKFK ditunjang oleh sarana laboratorium uji dan kalibrasi yang telah terakreditasi ISO 17025, serta lembaga sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu yang juga telah terakreditasi,” tutur Siti.

BBKFK juga memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2018, serta menyandang status Badan Layanan Umum sejak 2023, yang memberikan keluwesan dalam pengelolaan layanan publik.

“Mulai 2023 pendapatan BBKFK meningkat setiap tahun. Pada 2024, pendapatan mencapai Rp13,5 miliar atau naik 33 persen dibanding tahun sebelumnya, seiring pertumbuhan pelanggan industri dan non-industri,” jelasnya.

Untuk memperkuat layanan, BBKFK berencana menambah lingkup layanan, termasuk inspeksi teknis, verifikasi gas rumah kaca, dan jasa penunjang pemanfaatan aset. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi dan dukungan dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem industri yang berdaya saing global.

Adapun kegiatan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan BBSPJIKFK dihadiri sebanyak 150 peserta dari asosiasi, pelaku industri, instansi pemerintah, akademisi, serta media massa. Selain itu, dalam rangkaian acara, dilaksanakan pemberian penghargaan pelanggan terbaik, penandatanganan MoU dan kerja sama, penyerahan sertifikat konsultansi, serta kunjungan laboratorium kemasan bagi peserta kegiatan. (Alif)
Share:

Hadir di JFEX Winter 2025, Indonesia Raih Peringkat Pertama Eksibitor Internasional Terbaik

Hadir di JFEX Winter 2025, Indonesia Raih Peringkat Pertama Eksibitor Internasional Terbaik. (Dok. Kemenperin)

Jepang, WaraWiri.net - Indonesia resmi membuka Paviliun Halal Indonesia pada The 7th Japan International Food & Beverage Expo (JFEX) Winter 2025 yang digelar di Makuhari Messe, Jepang. Indonesia mencatat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai Eksibitor Internasional Terbaik.

Penghargaan diserahkan oleh Show Director JFEX Hiroaki Saito kepada Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika sebagai bentuk apresiasi atas eksibitor internasional yang paling banyak dicari dan diakses oleh pengunjung melalui sistem pencocokan pembeli (buyer matching system).

Paviliun Halal Indonesia pada JFEX Winter 2025 ini secara resmi dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Industri Agro dan Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jepang. Hadir dengan luasan sebesar 97,2 m2, Paviliun Halal Indonesia menampilkan 13 co-exhibitor, yakni PT Inti Gravfarm Indonesia, PT Global Indo Pangan, PT Aneka Pangan Internasional (XTRAT), PT Bukit Sari, Mozass Healthy Laboratory, PT Sinar Sosro Gunung Slamat, PT Fruit-Ing Indonesia, PT Frootiful Natural Nusantara, PT Kuala Pangan, PT Ladang Sehat Indonesia (Ladang Lima), PT Sagolicious Indonesia Prima, PT Monde Mahkota Biskuit, serta Terve Chocolate Indonesia dan turut melibatkan Asosiasi Kopi Indonesia.

Putu menyampaikan, pasar makanan halal di Jepang diperkirakan mencapai USD 160,5 miliar di 2024 dan diproyeksikan terus naik hingga USD 323,6 miliar pada 2033. Ini menunjukkan permintaan terhadap makanan halal semakin meningkat dan tidak hanya dari komunitas Muslim, tetapi juga dari konsumen non-muslim yang menganggap halal sebagai indikator kebersihan, kualitas, dan etika.

“Oleh sebab itu, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk dapat menampilkan Paviliun Halal Indonesia bertajuk The Harmony of Taste and Trust. Kesempatan ini semakin membuka peluang yang sangat besar bagi industri mamin halal nasional untuk memperluas pangsa pasar tingkat global,” katanya.

JFEX merupakan salah satu pameran terbesar makanan dan minuman yang telah diselenggarakan secara rutin di Jepang. Sebagai salah satu mitra dagang potensial Indonesia, Jepang mengalami tren peningkatan kebutuhan produk makanan dan minuman bersertifikat halal.

Permintaan global terhadap produk halal, khususnya pangan pun terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi muslim dunia, dimana konsumsi umat muslim dunia di enam sektor ekonomi syariah telah menembus USD2,43 triliun, dan diperkirakan akan meningkat menjadi USD 3,36 triliun pada tahun 2028.

Kepala Pusat Industri Halal Kris Sasono Ngudi Wibowo menuturkan, partisipasi Kementerian Perindustrian melalui kehadiran Paviliun Halal Indonesia ini menjadi langkah strategis dalam memperluas penetrasi pasar ke Jepang. Sejalan dengan salah satu fokus arah kebijakan pengembangan industri halal yang tercantum dalam peta jalan pengembangan industri halal tahun 2025–2029, yakni perluasan pasar halal global melalui promosi dan diplomasi ekonomi.

“Kami terus mendorong penguatan industri halal nasional melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, peningkatan daya saing berbasis efisiensi dan inovasi, penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan SDM yang kompeten dan berintegritas. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok halal dunia” ujar Kris. (Alif)
Share:

BI-IAI Sepakati Penguatan Standar Akuntansi Dukung Stabilitas Keuangan

BI-IAI Sepakati Penguatan Standar Akuntansi Dukung Stabilitas Keuangan. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melanjutkan kolaborasi strategis dalam penyelarasan dan penguatan standar akuntansi keuangan, standar pengungkapan keberlanjutan, dan profesi akuntan. Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua lembaga untuk mendorong standar akuntansi Indonesia semakin adaptif terhadap digitalisasi, memperkuat integritas pelaporan keuangan, dan menjaga tata kelola yang transparan untuk mendukung stabilitas sektor keuangan.

Melalui kerja sama yang lebih terstruktur mulai dari dukungan dalam penyusunan standar, peningkatan kompetensi profesi, hingga harmonisasi peraturan dengan kebutuhan regulator, BI dan IAI berupaya menghadirkan fondasi pelaporan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Inisiatif ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali dan Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, di Jakarta (3/12).

Penandatanganan NK tersebut turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Deputi Gubernur Senior BI, pimpinan International Federation of Accountants (IFAC), jajaran pengurus IAI, perwakilan otoritas keuangan, serta para pemangku kepentingan dari industri, akademisi, dan mitra internasional. Penandatangan NK dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan seminar internasional dalam rangka HUT IAI ke-68 dan IFAC Connect Asia Pacific 2025.

Gubernur Bank Indonesia, selaku Anggota Dewan Penasihat IAI yang diwakili oleh Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, menegaskan bahwa profesi akuntan memainkan peran strategis bukan hanya dalam menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan, tetapi juga dalam memperkuat keandalan sistem pembayaran nasional, mitigasi risiko, dan kesiapan Indonesia memasuki era ekonomi digital.

“Penguatan standar akuntansi yang adaptif dan berintegritas adalah kunci menjaga kepercayaan publik dan mendorong transformasi digital Indonesia berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan." demikian ungkap Destry.

Melalui kolaborasi erat dengan IAI dan para pemangku kepentingan, BI mendorong terbentuknya ekosistem keuangan yang lebih adaptif, terpercaya, dan berkelanjutan, yang menjadi pijakan penting menuju Indonesia Maju.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana menegaskan komitmen organisasi untuk terus memperkuat integritas, transparansi, dan kompetensi profesi akuntansi sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti pentingnya ekosistem pelaporan yang kredibel mulai dari standar akuntansi dan standar pengungkapan keberlanjutan hingga peningkatan kualitas akuntan di seluruh sektor untuk mendukung agenda transformasi ekonomi, peningkatan iklim investasi, serta daya saing Indonesia.

"Di tengah percepatan transformasi ekonomi, akuntan Indonesia harus menjadi penjaga kepercayaan publik dengan menghadirkan transparansi, integritas, dan standar yang mampu menggerakkan Indonesia menuju pertumbuhan yang berkelanjutan", demikian disampaikan Ardan.

Kerja sama Bank Indonesia dan IAI yang telah terjalin sejak 2019 terus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola, transparansi pelaporan keuangan dan penguatan iklim investasi, serta stabilitas sektor keuangan. Penandatanganan NK ini merupakan perpanjangan yang kedua atas NK sebelumnya yang berakhir pada tanggal 25 November 2025.  (Deni)
Share:

Ketentuan Derivatif PUVA Perkuat Transparansi dan Efisiensi Pasar Keuangan Indonesia

Ketentuan Derivatif PUVA Perkuat Transparansi dan Efisiensi Pasar Keuangan Indonesia. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan dan pengawasan Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing (Derivatif PUVA) sesuai prinsip tata kelola untuk menciptakan PUVA yang modern dan maju. Upaya ini penting untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperkuat sinergi pembiayaan ekonomi yang sejalan dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030. Demikian mengemuka dalam sosialisasi PADG Derivatif PUVA[1] kepada para asosiasi dan korporasi yang diselenggarakan di Jakarta (1/12).

Bank Indonesia telah melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Peralihan tugas ini merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Bank Indonesia. Hal inilah yang mendasari Bank Indonesia menerbitkan PADG Derivatif PUVA.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa “Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada Bank Indonesia bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi Bank Indonesia untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing".

Lebih lanjut, pengaturan PADG Derivatif PUVA ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan Infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

“Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen"pungkas Destry.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, menyambut baik inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong penciptaan pasar uang yang dalam dan likuid. Ia menegaskan bahwa PADG Derivatif PUVA merupakan bagian penting dari reformasi sektor keuangan sesuai amanat UU PPSK, serta menjadi pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek.

“OJK mendukung perlunya koordinasi erat antarotoritas untuk menjaga konsistensi standar perlindungan investor dan mencegah arbitrase regulasi", demikian disampaikan Inarno.

Sejalan dengan itu, Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, juga menyampaikan dukungan atas peralihan kewenangan Derivatif PUVA kepada BI. Ia pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi turunan, sinkronisasi perizinan serta peningkatan tata kelola dan kapasitas pelaku pasar.

PADG ini secara komprehensif mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030. Pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, pelindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar Derivatif PUVA.

Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman. Proses penyusunan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga orkestrasi pengaturan. PADG Derivatif PUVA berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.

Dalam pelaksanaannya, keberlanjutan sinergi antara Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK serta kolaborasi erat dari pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur pasar sebagai penggerak utama transaksi Derivatif PUVA, menjadi kunci dalam memastikan pasar Derivatif PUVA semakin berkembang dan bertata kelola yang baik. Sinergi seluruh pemangku kepentingan inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi pengembangan ekosistem pasar derivatif Indonesia ke depan. (Deni)
Share:

Dukung Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, MRT Jakarta Luncurkan Program Menjahit Perjalanan

Dukung Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, MRT Jakarta Luncurkan Program Menjahit Perjalanan. (Dok. MRT Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - PT MRT Jakarta (Perseroda) meluncurkan program “Menjahit Perjalanan: Merayakan Perjalanan, Menyatukan Kota, dan Menghidupkan Karya” kepada publik. Program ini merupakan inisiatif keberlanjutan melalui daur ulang seragam bekas milik karyawan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan pakaian bekas milik masyarakat. Hasilnya berupa produk yang dapat digunakan oleh masyarakat perkotaan untuk menunjang mobilitas sehari-harinya seperti tas sepatu, pouch, card holder, lanyard, gantungan kunci, dan hasil kerajinan tangan lainnya.

Peluncuran dilaksanakan di Creative Hall, Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta, pada Rabu (03-12-2025) yang dihadiri oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat serta komunitas penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar Stasiun Blok A.

“Program yang kami luncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini merupakan salah satu inisiatif PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam merespons isu keberlanjutan baik aspek sosial maupun lingkungan. Bersama Yayasan Teman Hebat Berkarya, kami “menghidupkan” kembali seragam bekas milik karyawan dan pakaian bekas milik masyarakat menjadi berbagai macam produk seperti tas sepatu, gantungan kunci, card holder, dan pouch,” ungkap Tuhiyat. 

“Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program ini, dapat menyerahkan pakaian bekas pakainya ke dropbox yang tersedia di Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta, Bendungan Hilir, Blok M BCA, dan Lebak Bulus,” jelasnya.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menempatkan keberlanjutan (sustainability) sebagai inti dari strategi dalam menjalankan mandat yang telah diberikan.

“Konsep dan strategi keberlanjutan kami tuangkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2022—2030 yang mencakup komitmen, inisiatif, hingga program dan agenda,” ujar ia.

“Inisiatif keberlanjutan yang dilakukan meliputi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sesuai dengan peta jalan keberlanjutan (sustainability road map) MRT Jakarta,” pungkasnya.

Melalui program Menjahit Perjalanan, emisi karbon dapat dikurangi hingga lebih dari 10 ton CO2e per tahun, mencegah lebih dari 1.000 potong seragam perusahaan per tahun berakhir ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dibakar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar stasiun Blok A dan teman-teman penyandang disabilitas. MRT Jakarta mengajak masyarakat Jakarta untuk mendukung zero waste dan program circular fashion berbasis seragam dan pakaian bekas.

Dalam program ini, seragam dan pakaian bekas akan dipilah dan dikelola ke dalam 3 hal, yaitu: upcycle untuk mengolah pakaian bekas menjadi karya kreatif oleh komunitas disabilitas; thrift sale untuk mengalokasikan hasil pemilahan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan disabilitas; dan penyaluran untuk memberikan hasil karya kepada masyarakat dan lembaga yang membutuhkan. Pakaian bekas yang masih pantas akan diubah menjadi produk bernilai guna dan barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti, dan hasil kerajinan tangan lainnya.

Produk daur ulang tersebut akan diluncurkan sebagai official merchandise MRT Jakarta dan dapat dijual kembali oleh Yayasan Teman Hebat Berkarya sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam peluncuran program ini, dilakukan pula rangkaian kegiatan yaitu bincang-bincang dengan tema inklusi sosial dan pemberdayaan melalui kreativitas, pertunjukan seni dari teman-teman penyandang disabilitas, workshop membuat produk kerajinan tangan, fashion show, dan pameran hasil karya kerajinan tangan.

PT MRT Jakarta (Perseroda) memiliki 4 pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu MRT Pendidikan, MRT Peduli, MRT Sejahtera, dan MRT Lingkungan. Program Menjahit Perjalanan merupakan salah satu upaya MRT Jakarta dalam mengimplementasikan pilar MRT Sejahtera yang berfokus dalam mengajak masyarakat serta menguatkan kemandirian dalam memenuhi keberfungsian ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. (Ros)
Share:

Layanan SPBU Medan Terurai, Pertamina Masih Operasikan Sebagian SPBU 24 Jam

Layanan SPBU Medan Terurai, Pertamina Masih Operasikan Sebagian SPBU 24 Jam. (Dok. Pertamina)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) terus memastikan pendistribusian BBM di wilayah Medan dan sekitarnya berjalan lancar. Upaya optimalisasi pendistribusian dan pengaturan operasional SPBU selama 24 jam yang dilakukan sejak Minggu (30/11), telah mengurai antrean, dan layanan mulai kembali normal.

Hal tersebut dilaporkan Group Head Operation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Basuki Santoso kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H. saat melakukan kunjungan ke kantor Pertamina Patra Niaga Medan.

Basuki Santoso, menegaskan bahwa pasokan BBM untuk masyarakat Kota Medan terjaga dan tersedia sesuai kebutuhan.

“Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok mencukupi dan penyaluran berlangsung stabil. Kami mengimbau masyarakat tetap bertransaksi seperti biasa,” ujar Basuki.

Untuk mempercepat penataan situasi di lapangan, Pertamina dibantu Polrestabes Medan yang menempatkan personel di 91 SPBU, guna membantu pengaturan layanan dan alur kendaraan. 

“Antrean yang sempat panjang kini dapat diurai secara signifikan. Kami menata pola pengisian, pola antrean, dan melakukan edukasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih tertib,”jelas Kombes Pol. Calvijn.

Menurutnya Pertamina aktif memberikan informasi apabila SPBU akan dilakukan pengisian BBM sehingga, dapat membantu mengarahkan konsumen untuk membeli BBM di SPBU lainnya yang lebih lengang. Untuk mendorong situasi agar lebih kondusif, pihaknya juga akan menindak oknum yang membeli BBM dalam jerigen untuk dijual kembali dengan harga tinggi.

“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan di lapangan. Stok BBM di Kota Medan cukup. Beberapa SPBU kini sudah beroperasi 24 jam, sehingga warga tidak harus datang di jam-jam tertentu,” tambah Kombes Pol. Calvijn.

Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan kepolisian yang membuat situasi semakin terkendali setiap harinya. “Saat ini 50% SPBU di Kota Medan telah dibuka 24 jam. Dengan opsi waktu yang lebih luas, antrean yang tadinya padat kini mulai terurai. Tujuan kami jelas, memastikan distribusi BBM berlangsung lebih lancar, tertib, dan menjangkau seluruh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi terurainya antrean di lapangan menunjukkan perkembangan positif. Dari hasil pemantauan, antrean berkurang hingga 80% dibandingkan beberapa hari sebelumnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan pola penyaluran, serta memperluas jam operasional SPBU demi memenuhi kebutuhan energi masyarakat Medan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Siti)
Share:

Doa Bersama Mengiringi AMT Pertamina Mengalirkan Energi di Sumatra Barat

Doa Bersama Mengiringi AMT Pertamina Mengalirkan Energi di Sumatra Barat. (Dok. Pertamina)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Di tengah kabar jalan yang terputus dan cuaca tak menentu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) tetap siaga menyalurkan energi ke masyarakat. Setidaknya, 10 mobil tangki bergerak serentak dengan dikawal aparat kepolisian menuju titik-titik SPBU yang membutuhkan BBM di Sumatra Barat.

Dari halaman Terminal BBM, beraroma tanah basah, langit belum sepenuhnya terang ketika 10 mobil tangki berjajar rapi, lampu hazard menyala, seolah menunggu aba-aba untuk menjalankan misi kemanusiaan. Di sisi lain, awak mobil tangki (AMT) PT Elnusa Petrofin, anak usaha Pertamina, berkumpul dengan manajemen Depo dan melakukan doa bersama.

“Semoga perjalanan diberi keselamatan, jalur dipermudah, dan energi ini sampai pada masyarakat yang membutuhkan," suara lirih dari salah satu AMT. 

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, aparat kepolisian dan instansi terkait untuk mengupayakan distribusi BBM lebih optimal. 

“Tim tanggap darurat di Depo berjibaku dan tetap siaga mengatur arus masuk dan keluar mobil tangki agar proses pengisian BBM berjalan cepat. Para AMT menghadapi medan sulit, namun mereka tetap berangkat dengan penuh semangat, didampingi doa dan dukungan penuh dari seluruh tim,” ujar Fahrougi.

Dengan dibukanya jalur alternatif, mobil tangki kini dapat kembali menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi. Pertamina Patra Niaga juga mengoperasikan 64 SPBU yang siaga 24 jam dari total 154 SPBU yang beroperasi di Sumatra Barat, guna memastikan akses BBM tetap tersedia bagi masyarakat, terutama di wilayah padat aktivitas dan jalur evakuasi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa tidak ada SPBU di Sumatra Barat yang tutup, meski jalur distribusi sempat terhambat. Berkat kerja keras para AMT, petugas lapangan, manajemen depo, dan dukungan aparat di lapangan, suplai energi secara bertahap kembali stabil.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap membeli BBM sesuai kebutuhan dan menyampaikan laporan atau pertanyaan melalui Pertamina Contact Center 135.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Siti)
Share:

Hari Pertama Kereta Petani dan Pedagang Resmi Beroperasi Angkut 87 Pengguna hingga Pukul 15.00 WIB

Hari Pertama Kereta Petani dan Pedagang Resmi Beroperasi Angkut 87 Pengguna hingga Pukul 15.00 WIB. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kereta Petani dan Pedagang, yang mulai beroperasi hari Senin (1/12), telah melayani sebanyak 87 pengguna. Hingga pukul 15.00 WIB, total KAI Commuter telah mengoperasikan 6 perjalanan Kereta Petani dan Pedagang. Seluruh kereta ini dirangkaikan dengan layanan Commuter Line Merak pemberangkatan Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Merak.

Sesuai jadwal pemberangkatan Commuter Line Merak saat ini, nantinya pelayanan Kereta Pedagang dan Petani akan melayani 14 perjalanan tiap harinya. Terpantau hari ini, Stasiun Cikeusal merupakan stasiun pemberangkatan pengguna Kereta Petani dan Pedagang paling banyak.

“Sejumlah 36 pengguna Kereta Petani dan Pedagang yang naik di stasiun ini untuk menuju ke arah Stasiun Rangkasbitung maupun ke arah tujuan Stasiun Merak,” jelas VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, Senin (1/12). 

Pengguna dari kalangan petani dan pedagang ini mendapatkan ruang khusus untuk keranjang dan barang bawaan. "Jadi, terpisah dengan pengguna reguler Commuter Line Merak lainnya. Agar pengguna reguler dan petani dengan pedagang sama-sama bisa tetap nyaman," kata Karina lagi. 

Ia juga memberikan catatan, untuk volume pengguna reguler Commuter Line Merak hingga sore ini, telah mencapai 8.405 pengguna. Karina menambahkan bahwa kehadiran layanan Kereta Petani dan Pedagang ini lahir dari semangat gotong royong untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Commuter Line, khusunya dari para petani dan pedagang.

Untuk memberikan kemudahan dalam menggunakan layanan ini, KAI Commuter mengimbau kepada calon penggunanya untuk melakukan registrasi di loket-loket stasiun dengan mengisi formulir dan membawa kartu identitas untuk mendapatkan Kartu Petani dan Pedagang. 

Kemudahan-kemudahan dengan memiliki Kartu Petan dan Pedagang memungkinkan pengguna dalam melakukan pemesanan dan pembelian tiket kereta petani dan pedagang mulai H-7 keberangkatan di loket stasiun Commuter Line Merak. Selain itu, pemilik Kartu Petani dan Pedagang ini dapat melakukan boarding atau masuk ke area ruang tunggu di stasiun dua jam sebelum jadwal keberangkatannya.

“Setiap penumpang hanya diperkenankan membawa barang maksimal sebanyak dua koli atau dua tentengan dengan dimensi masing-masing tidak melebihi 100 cm x 40 cm x 30 cm. Untuk barang bawaan yang berbau menyengat, hewan ternak, dan barang yang mudah terbakar serta senjata tajam/api, dilarang dibawa di kereta petani dan pedagang ini,” Karina menambahkan. 

“Diharapkan kehadiran layanan Kereta Petani dan Pedagan ini dapat memberikan nilai tambah bagi pergerakan roda ekonomi di Kawasan sektitar wilayah operasional Commuter Line,” tutup Karina. (Budi)
Share:

Pelatihan Labuksi KPK, Pegawai Dilatih Rawat Barang Hasil Korupsi Guna Jaga Nilai Aset

Pelatihan Labuksi KPK, Pegawai Dilatih Rawat Barang Hasil Korupsi Guna Jaga Nilai Aset. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tak hanya berfokus pada menghukum pelaku, namun juga mengoptimalkan nilai rampasan aset hasil kejahatan. Aset yang dirampas, dari properti mewah hingga jam tangan mahal diperlakukan sebagai instrumen finansial aktif, yang nilainya perlu dipertahankan secara profesional demi pemulihan kerugian negara.

Pengembangan paradigma ini diwujudkan melalui Pelatihan Pengelolaan Barang Bukti yang diselenggarakan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, berlangsung selama tiga hari pada 1-3 Desember 2025.

“Perubahan nilai aset mulai dari barang bergerak maupun lainnya, perlu diperhatikan agar kita dapat mempertahankan nilai barangnya,” ujar Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto.

Mungki menekankan, prinsip integritas sangat krusial dalam pengelolaan aset sitaan. Jika aset tidak dirawat dengan baik, nilainya akan menurun drastis, sehingga pada akhirnya dapat merugikan negara.

Adapun pelatihan ini dirancang guna memastikan pegawai Labuksi berkapasitas teknis. Hal ini, bertujuan untuk menjaga nilai aset dari masa ke masa, sehingga mampu berkontribusi optimal memulihkan kerugian negara.

Jaga Aset Hasil Korupsi: Barang Mewah hingga Properti

Selama tiga hari, para peserta pelatihan mendapatkan berbagai materi teknis maupun non-teknis dari berbagai praktisi profesional di bidangnya. Hari pertama, peserta dikenalkan dengan teknik perawatan jam tangan mewah dari narasumber Time International, di Gedung Merah Putih KPK.

Materi mencakup identifikasi dan autentikasi, sistem kerja jam quartz dan mechanical, hingga metode perawatan produk yang aman. Pelatihan ditutup dengan pengenalan cara merawat dan menyimpan tas mewah, bersama tenaga ahli dan praktisi mode khusus Prancis, termasuk pada barang bermerek seperti Louis Vuitton, Hermes, hingga Chanel.

Di hari kedua, peserta berkesempatan mempelajari pengelolaan logam mulia dan batu mulia bersama praktisi perhiasan atau barang berharga dari PT Pegadaian. Materi meliputi penilaian kadar kemurnian, pengukuran standar industri seperti parameter color, clarity, cut, dan carat (4C), proses autentikasi, metode penyimpanan, hingga teknik penaksiran nilai barang berharga.

Pelatihan dilanjutkan dengan pengenalan aset properti dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang memandu KPK dalam profiling aset, penilaian kelayakan, hingga strategi pemanfaatan properti agar mampu berdampak optimal bagi negara.

Di hari terakhir pelatihan, para peserta berkunjung ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK dan menerima pembekalan, serta praktik langsung mengenai inspeksi kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu aset bernilai tinggi dalam penanganan tipikor.

Menutup seluruh agenda, para peserta diwajibkan mengikuti post-test guna mengukur tingkat pemahaman dan capaian kompetensi selama pelatihan. Evaluasi ini menjadi bagian penting guna memastikan kesiapan pegawai, dalam menerapkan standar pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.

Sejalan dengan spirit Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, langkah ini menjadi momentum penting bagi KPK dalam mengoptimalkan pemulihan aset, sebagai bagian strategi pemberantasan korupsi yang efektif dan berorientasi kepentingan publik.

Melalui optimalisasi perawatan dan pemeliharaan aset, KPK berupaya memastikan seluruh barang bukti terjaga kualitasnya, sehingga nilai aset yang dikelola dapat benar-benar terjaga sekaligus memperkuat peran lembaga dalam pemulihan kerugian negara. (Putra)
Share:

KPK Tahan 2 Tersangka Pengaturan Pemenang Proyek DJKA di Medan

KPK Tahan 2 Tersangka Pengaturan Pemenang Proyek DJKA di Medan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap 2 (dua) Tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek pembangunan dan pemeliharaan proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan. Kedua Tersangka tersebut, yaitu MHC sebagai ASN pada DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekaligus PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021 s.d. Mei 2024 dan EKW selaku pihak swasta.

Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 1 s.d. 20 Desember 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkara yang merupakan pengembangan dari kegiatan tertangkap tangan ini, MHC selaku PPK bersama EKW diduga melakukan pengondisian pada proyek Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB) di Medan. MHC mengatur pihak swasta yang akan dimenangkan dalam lelang proyek, salah satunya milik DRS.

Kemudian EKW, meskipun bukan pejabat negara, namun ia diduga memiliki hubungan dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan, sehingga punya pengaruh dan peran penting dalam proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, hingga pemeriksaan keuangan pekerjaan. Agar mufakat jahat berjalan mulus, MHC dan EKW diduga menerima uang total Rp12,3 miliar dari DRS, dengan rincian untuk MHC Rp 1,1 miliar dan untuk EKW Rp 11,23 miliar.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Putra)
Share:

Matangkan Earthquake Early Warning System (EEWS), BMKG Himpun Masukan untuk Penguatan Sistem Peringatan Dini

Matangkan Earthquake Early Warning System (EEWS), BMKG Himpun Masukan untuk Penguatan Sistem Peringatan Dini. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kegiatan Earthquake Early Warning System (EEWS). Kegiatan ini diikuti sekitar 48 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan BMKG, mulai dari lintas kedeputian, biro, hingga direktorat teknis yang terlibat langsung dalam pengembangan sistem peringatan dini gempabumi nasional.

Kegiatan FGD dibuka oleh Deputi Bidang Geofisika, Nelly Florida Riama, yang menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap EEWS merupakan langkah strategis dalam memperkuat layanan peringatan dini gempabumi di Indonesia.

“FGD ini bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga ruang untuk berbagi pengalaman, menyampaikan capaian, serta membahas tantangan dan solusi pengembangan EEWS. Kita memiliki tujuan yang sama: menghadirkan sistem peringatan dini yang semakin cepat, akurat, dan andal bagi masyarakat,” ujarnya dalam sambutan.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu, Setyoajie Prayoedhie, menjelaskan bahwa penyelenggaraan FGD ini menjadi bagian penting dari peningkatan uji coba prototipe EEWS. Evaluasi dilakukan secara komprehensif mencakup perkembangan pengembangan sistem, regulasi pendukung, jaringan sensor dan akuisisi data, sistem pemrosesan (processing), mekanisme diseminasi informasi, hingga aspek sosial terkait penerimaan masyarakat terhadap penerapan EEWS.

Setiap sesi FGD diisi dengan paparan teknis dari narasumber dan diskusi terbuka untuk menghimpun berbagai masukan konstruktif. Seluruh masukan tersebut dirangkum menjadi rekomendasi strategis yang akan digunakan sebagai dasar penguatan sistem EEWS pada fase pengembangan berikutnya.

Melalui penyelenggaraan FGD ini, BMKG menegaskan komitmennya dalam memperkuat mitigasi gempabumi melalui layanan informasi geofisika yang semakin cepat, presisi, dan dapat diandalkan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat dan memperkuat sistem peringatan dini nasional di masa mendatang. (Evi)
Share:

Hujan Masih Mendominasi Sepekan ke Depan, BMKG Imbau Masyarakat Waspada namun Tetap Tenang

Hujan Masih Mendominasi Sepekan ke Depan, BMKG Imbau Masyarakat Waspada namun Tetap Tenang. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. BMKG mendorong masyarakat untuk mengambil langkah antisipatif secara proporsional agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa beberapa wilayah masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas lebat dalam beberapa hari mendatang.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada namun tidak perlu panik. Pastikan saluran air berfungsi baik, jaga kebersihan lingkungan, dan pantau pembaruan cuaca melalui InfoBMKG sebelum beraktivitas,” ujar Faisal. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, memaparkan bahwa dinamika atmosfer berskala global, regional, dan lokal yang tengah aktif seperti Gelombang Rossby Ekuator, Gelombang Kelvin, dan Madden–Julian Oscillation (MJO) masih berkontribusi pada dominasi hujan di banyak wilayah Indonesia. Aktivitas gelombang atmosfer tersebut terutama memperkuat pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, Bibit Siklon Tropis 93W di timur Filipina turut memberi dampak tidak langsung pada peningkatan hujan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Potensi hujan lebat pada 5–7 Desember 2025 diprakirakan terjadi di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung), Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur), Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Sementara pada 8–11 Desember 2025, hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Papua Pegunungan. Peluang angin kencang juga muncul di beberapa wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk tetap melakukan langkah antisipatif sederhana.

“Saat hujan turun, cukup hindari area yang berisiko seperti bawah pohon atau bangunan yang rapuh, tetap waspada saat berkendara, dan pastikan aliran air di lingkungan tidak tersumbat. Sikap waspada tanpa panik sangat membantu,” ujarnya.

BMKG kembali menegaskan bahwa seluruh informasi resmi cuaca dan peringatan dini dapat diakses melalui situs http://www.bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, serta aplikasi InfoBMKG. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan atau mempercayai informasi cuaca yang berasal dari kanal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Fajar)
Share:

BMKG Perkuat Koordinasi Layanan Meteorologi Jelang Nataru 2025/2026

BMKG Perkuat Koordinasi Layanan Meteorologi Jelang Nataru 2025/2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat koordinasi dan kesiapan layanan meteorologi menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Rapat Koordinasi Teknis Meteorologi dan Persiapan Posko Nataru 2025/2026 yang dibuka secara resmi oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani pada Rabu (3/12).

Kegiatan ini menegaskan komitmen kelembagaan BMKG dalam memastikan layanan informasi cuaca berjalan optimal, terpadu, dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama Nataru.

Rakornis dihadiri oleh Plt. Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Deputi Bidang Infrastruktur MKG Michael Andreas Purwoadi, jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I–V, serta Kepala UPT Koordinator National Digital Forecast (NDF) BMKG. Kehadiran unsur pimpinan ini mencerminkan soliditas organisasi dalam mengonsolidasikan kesiapan operasional dan menyelaraskan langkah antar-unit kerja di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Kepala BMKG menekankan bahwa penguatan layanan meteorologi merupakan bagian integral dari dukungan BMKG terhadap kelancaran transportasi, logistik, dan aktivitas publik. Ia memastikan bahwa sistem layanan BMKG telah dipersiapkan secara berlapis agar informasi yang disampaikan tetap andal, konsisten, dan mudah dipahami.

“Prioritas kami adalah menghadirkan layanan meteorologi yang pasti, tenang, dan dapat dipercaya. Informasi harus membantu masyarakat beraktivitas dengan nyaman dan aman, bukan menimbulkan kekhawatiran,” ujar Faisal.

Kepala BMKG juga menegaskan bahwa komunikasi publik menjadi elemen penting dalam pelayanan kelembagaan. Penyampaian informasi harus dilakukan secara proporsional, terverifikasi, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

“Kami ingin informasi yang keluar dari BMKG menjadi rujukan utama yang menenangkan, mencerahkan, dan memberi kepastian. Untuk itu, seluruh jajaran diminta menjaga satu suara dan satu standar dalam menyampaikan informasi,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo melaporkan bahwa Rakornis mengusung tema “Meteorologi Siap Menguatkan Konektivitas dan Keselamatan Transportasi” sebagai wujud kesiapan BMKG mendukung aktivitas lintas moda selama periode Nataru melalui layanan meteorologi yang kuat dan terintegrasi.

Rakornis ini juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi kesiapan SDM, keandalan perangkat, serta penguatan sistem informasi, termasuk optimalisasi peran National Digital Forecast sebagai tulang punggung layanan prakiraan cuaca nasional.

Menutup arahannya, Faisal mengajak seluruh jajaran untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan dalam mengemban mandat kelembagaan.

“Kita adalah satu organisasi. Kekuatan BMKG terletak pada soliditas internal, kompetensi, dan dedikasi seluruh insan BMKG dalam melayani masyarakat,” tandasnya. (Tedy)
Share:

KPK Gelar Aanwijzing Jelang Hakordia 2025, Lelang Barang Rampasan hingga Rp289 Miliar

KPK Gelar Aanwijzing Jelang Hakordia 2025, Lelang Barang Rampasan hingga Rp289 Miliar. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara konsisten menunjukkan kinerjanya dengan memulihkan kerugian negara (asset recovery), melalui lelang barang rampasan negara dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Total aset yang akan dilelang mencapai 176 lot dari 33 perkara tindak pidana korupsi, senilai total Rp289 miliar.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan lelang akan digelar serentak di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun 22 KPKNL tersebut meliputi, Jakarta; Bandar Lampung; Bandung; Bekasi; Bogor; Cirebon; Denpasar; Jember; Kisaran; Kupang; Makassar; Manado; Palembang; Pekanbaru; Purwokerto; Serang; Sidoarjo; Surabaya; Tangerang; Tasikmalaya; Banjarmasin; serta Jayapura.

Guna memastikan setiap rupiah hasil korupsi kembali ke kas negara secara akuntabel, KPK turut membuka sesi aanwijzing (melihat objek lelang) untuk masyarakat. Adapun aanwijzing berlangsung untuk umum di Gedung Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) KPK Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (2/12).

“Masyarakat bisa melihat langsung perhiasan, serta mengecek mesin kendaraan. KPK memastikan barang yang akan dibeli masyarakat sesuai dengan yang diinginkan,” ungkap Mungki saat ditemui di lokasi.

Mungki menjelaskan, aanwijzing kali ini merupakan hasil kerja sama KPK dengan KPKNL Jakarta III. Sejak pagi, lanjut Mungki, masyarakat tampak antusias mengikuti aanwijzing. Bahkan, peserta aanwijzing mencapai lebih dari 100 pengunjung yang datang langsung ke Gedung Rupbasan KPK di Cawang.

“Semua (barang) menarik di sini, apalagi ada barang-barang bergerak di Rupbasan KPK. Hampir semua barang mendapat antusiasme yang sama dari masyarakat,” terang Mungki.

Salah satu masyarakat yang hadir, Sufany, mengungkap barang-barang lelang kali ini sangat menarik perhatiannya. “Yang paling worth it itu emas, karena nilai limitnya memang jauh di bawah pasaran,” ucapnya.

Sementara itu, pengunjung lainnya, Budi, datang dari Tangerang untuk ikut aanwijzing. “Memang sudah lihat di media sosial untuk incar mobil,” tambahnya.

KPK menegaskan, lelang ini sebagai bentuk transparansi dengan cara mengundang langsung peserta lelang untuk melihat serta mengecek kondisi barang yang ditawarkan. “Sehingga tidak seperti membeli kucing di dalam karung,” tambah Mungki.

Penawaran (bidding) lelang Hakordia 2025 sendiri, sudah dibuka sejak 2 hingga 9 Desember 2025 mendatang. Secara keseluruhan, aset rampasan yang akan dilelang, terbagi menjadi 73 lot barang bergerak dan 103 lot barang tidak bergerak.

Nilai limit barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan apartemen mendominasi dengan total Rp282,8 miliar. Sementara objek lelang barang bergerak juga bervariasi.

Mulai unit laptop dengan limit terendah Rp667.000. Serta ada pula satu unit mobil SUV Lexus LX570 A/T dengan limit tertinggi mencapai Rp878 juta.

“Tentu harapan kami selaku jaksa eksekutor semua barang lelang laku semua. Kami optimis, terutama untuk barang bergerak bisa laku 100% jadi. Kami pun memastikan hasil lelang seluruhnya akan disetorkan ke kas negara sebagai wujud nyata upaya pemulihan kerugian keuangan negara,” pungkas Mungki.

Bagi masyarakat yang berminat, penawaran dapat dimasukkan secara daring melalui situs resmi lelang Hakordia 2025 https://lelang.go.id. Peserta juga wajib mendaftarkan akun terverifikasi dan menyetorkan uang jaminan sesuai ketentuan masing-masing objek. (Zikry)
Share:

Swasembada Energi Mustahil Tanpa Integritas, SKK Migas Didorong Pelopori Tata Kelola Antisuap

Swasembada Energi Mustahil Tanpa Integritas, SKK Migas Didorong Pelopori Tata Kelola Antisuap. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan cita-cita besar kemandirian energi nasional atau swasembada energi, mustahil dicapai tanpa integritas di sektor minyak dan gas. Melalui peringatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KPK menjadikan integritas sebagai isu strategis, alih-alih sekadar tuntutan moral.

“Makna tema Hakordia 2025, 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi' menegaskan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga antirasuah,” tutur Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya di Kantor SKK Migas, Gedung Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (2/11).

Lebih lanjut, Setyo menekankan partisipasi dan kolaborasi ini penting bagi pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya pada SKK Migas. Hal ini, sebab migas merupakan aset negara, sehingga manfaat dan penerimaannya harus dimaksimalkan bagi kesejahteraan rakyat.

“Aksi bersama harus dibangun dari kebiasaan sehari-hari sampai isu besar, seperti perizinan dan pelayanan publik. Jika lengah sedikit, kerugiannya besar,” tambah Setyo.

Setyo juga mengingatkan, meskipun skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 meningkat dari 34 menjadi 37, angka tersebut masih tertinggal dari rata-rata global di angka 44. Kondisi ini menjadi pengingat kritis guna memperkuat integritas, terutama pada sektor migas.

Meningkatnya IPK tidak bisa sekadar angka, sebab praktik suap dan relasi koruptif masih marak terjadi antara pemilik kewenangan dan pelaku usaha, terutama proses perizinan. Menurutnya, peningkatan IPK membutuhkan peran serta seluruh ekosistem, mulai dari sektor politik, ekonomi, keuangan negara, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan dunia usaha dengan tetap berpegang pada nilai demokrasi dan kepatuhan hukum.

Untuk itu, SKK Migas dinilai berperan strategis mempercepat penguatan tata kelola, melalui kuatnya pengawasan internal serta langkah akseleratif, yang berdampak langsung bagi perbaikan kebijakan nasional. Sebagai regulator sekaligus mitra kontraktor kontrak kerja sama (K3S), SKK Migas juga dinilai mampu menjunjung integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi.

“Penanganan konflik kepentingan secara menyeluruh, menjadi kunci mewujudkan pembangunan nasional lewat tata kelola yang bersih dan berintegritas,” jelas Setyo.

Meskipun begitu, KPK menilai ada tantangan terbesar bagi SKK Migas, yaitu keberanian mendorong percepatan target hulu migas sebelum 2045, melalui terobosan dan inovasi tanpa mengorbankan integritas. Lebih jauh, visi Indonesia Emas disebut dapat diwujudkan jika setiap lembaga berani menetapkan standar kinerja dan integritas tinggi.

Pengawas Internal SKK Migas, Ibnu Suhendra, menyatakan SKK Migas telah mengimplementasikan langkah-langkah akseleratif guna memperkuat budaya integritas. Rangkaian HAKORDIA 2025, diisi dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen Integritas serta pemberian Penghargaan Integritas 2025 bagi pegawai dan tenaga alih daya berintegritas.

“Sosialisasi pelaporan gratifikasi dan penyampaian penyampaian surat edaran penolakan gratifikasi, telah dilakukan kepada 90 Kontraktor K3S sejak 18 November 2025,” ucap Ibnu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, turut memastikan komitmen ini berjalan selaras dengan agenda keberlanjutan, dengan arahan KPK. Baginya, tema “Satu Energi, Satu Integritas, Basmi Korupsi, Demi Swasembada Energi,” menegaskan integritas dan agenda antikorupsi menjadi fondasi utama mewujudkan swasembada energi.

“Arahan KPK diharapkan mendorong transformasi tata kelola SKK Migas yang bersih, menuju target 2030. Prioritas kami, tidak sekadar meningkatkan produksi, namun mendukung capaian net zero emission,” ungkap Djoko.

Momentum Hakordia 2025 ini, perlu dimanfaatkan sebagai titik balik guna menjadikan integritas bukan sekadar janji, melainkan standar tertinggi yang konsisten demi menjaga aset strategis negara serta memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, lembah diharapkan memperkuat komitmen menuju Indonesia Emas 2045, khususnya menjaga keberlanjutan di tengah dorongan meningkatnya produksi dan lifting migas.

Turut hadir Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arief Waluyo Widiarto; Sekretaris SKK Migas, Luky A Yusgiantoro; Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus; Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana; Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti; dan Deputi Dukungan Bisnis, Eka Bhayu Setta; serta 188 pegawai SKK Migas. (Zikry)
Share:

Menpora Erick Siapkan Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana Banjir Sumatera dan Aceh

Menpora Erick Siapkan Bantuan Alat Olahraga untuk Korban Bencana Banjir Sumatera dan Aceh. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana banjir yang merenggut banyak korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta beberapa titik lainnya.

Kemenpora akan berperan aktif memberikan bantuan alat-alat olahraga untuk korban selamat yang akan disalurkan pasca pemulihan dampak bencana. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir, saat jumpa media di Media Center Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta.

"Kami dari Kemenpora menyampaikan turut berduka cita kepada para korban bencana banjir yang berada di Sumatera dan beberapa tempat lain," kata Menpora Erick Thohir usai menerima audiensi PBPI, Selasa (2/12) sore.  

"Kami tentu ingin berperan aktif tetapi setelah atau pasca pemulihan. Karena kami ingin juga membantu para korban selamat hibur dengan kebahagiaan tentu dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami," jelas Menpora Erick. 

"Kita akan coba memberikan bantuan alat-alat olahraga tetapi setelah pasca. Kita berikan kebahagiaan lagi bukan hari ini karena hari ini kita semua harus membantu yang basic. Kami sedang sisir dana kami buat tahun depan (2026) untuk bisa bagikan peralatan olahraga di daerah-daerah," imbuhnya.

Pemerintah pusat dan daerah lanjutnya, sedang bekerja keras untuk penanganan bencana tahap awal sehingga diharapkan pemulihan dampak bencana bisa berjalan lancar. 

"Bapak Presiden dan para menteri sekarang luar biasa mereka sudah mendistribusikan bantuan-bantuan mendasar dan kami akan mengikuti selanjutnya," pungkasnya. (Muh)
Share:

Terima Audiensi PBPI, Menpora Erick Dorong Roadmaps Padel Menuju Prestasi Dunia

Terima Audiensi PBPI, Menpora Erick Dorong Roadmaps Padel Menuju Prestasi Dunia. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir, menerima audiensi Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel (PBPI) Galih Kartasasmita yang hadir bersama pengurus lainnya serta timnas putra putri padel Indonesia di Media Center Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12). 

Menpora Erick kembali menegaskan bahwa, Kemenpora sedang menjalin kolaborasi strategis dengan K/L terkait serta bertransformasi guna mendukung visi misi Presiden Prabowo menuju prestasi pemuda dan olahraga ditingkat dunia dengan tetap mengedepankan efektifitas dan efisiensi.

"Kami dari Kemenpora sedang banyak bertransformasi agar pemerintah saat ini ingin benar-benar mendorong program strategis Bapak Presiden selain kepemudaan dan olahraga dengan efektif dan efisien," kata Menpora Erick.

Menpora Erick menegaskan, pemerintah melalui Kemenpora akan mendorong setiap cabor termasuk padel agar dapat menyerahkan peta jalan atau roadmapsnya menuju multievent mulai dari SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. DBON lanjutnya, akan ada pembaruan sekaligus sistem promosi dan degradasi.

"Padel juga saya minta roadmapsnya begitu juga cabor lainnya. DBON akan kita revisi dan akan ada promosi-degradasi. Untuk saat ini terdapat 21 cabor unggulan tetapi semua cabor yang belum masuk DBON pun akan berlomba masuk termasuk padel,"ujarnya.

"Kita juga mau agar konsolidasi ini harus menyeluruh, tidak bisa dari Kemenpora saja tapi juga federasi, KONI, KOI karena itu KOI dan KONI saya minta untuk tidak ada lagi dualiasme dalam cabor. Saya harap padel yang saat ini tranding terus berbenah diri menuju prestasi lebih tinggi. Untuk para atlet persiapkan diri kalian jika nanti ada Asian Games saya harap bisa solid dan terus berprestasi," pungkas Menpora Erick.

Kepada Menpora Erick, Ketum PBPI Galih Kartasasmita menyampaikan, PBPI dikukuhkan KONI Pusat pada Januari 2025 dan telah menjalankan empat sirnas serta mengikuti event international di FIP Asia Cup 2025 Qatar dengan meraih medali perunggu untuk timnas padel putri.

"Terima kasih atas waktunya Pak Menpora. Alhamdulillah kami mendapat pengukuhan dari KONI awal Januari 2025. Hingga Oktober kemarin kami juga sudah menjalankan 4 sirkuit nasional yakni di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali," ujar Galih.

"Kami juga sudah menjalankan dua international event di Indonesia dan mengikuti satu international event Asia di ajang FIP Asia Cup 2025 di Doha, Qatar pada 17-24 Oktober kemarin," imbuhnya.

Ketum Galih melanjutkan, meski PBPI masih berumur muda, timnas putri padel Indonesia mampu menorehkan hasil menggembirakan pada debutnya di ajang FIP Asia Cup 2025 yang diikuti 18 negara peserta dengan menyabet medali perunggu.

"Alamdulillah meski masih baru tim putri kita berhasil meraih perunggu, juara 1 nya Jepang. Kekuatan putri Asianya bisa dibilang yang kedua Iran dan ketiga Indonesia. Kalau timnas putra mungkin kita di peringkat 10-11 Asia, tetapi no.1 Asia Tenggara," paparnya.

"Kami disini ingin memperkenalkan semua anggota PBPI dan meminta restu agar kedepan kami tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih dan padel bisa terus berprestasi untuk bangsa dipanggung dunia," harap Galih. (Muh)
Share:

Sinergi Tingkatkan Pengelolaan Sarpras Olahraga di Indonesia, Menpora Erick MoU dengan Mendagri dan Menteri UMKM

Sinergi Tingkatkan Pengelolaan Sarpras Olahraga di Indonesia, Menpora Erick MoU dengan Mendagri dan Menteri UMKM. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir melakukan langkah konkret mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sarana olahraga di Indonesia agar berkembang baik, dan bisa berdampak untuk pertumbuhan ekonomi nasional. 

Langkah konkret tersebut dibuktikan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurahman di Aula Gedung C, Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12) siang. 

MoU tersebut sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan sinergi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah.

"Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Mendagri dan Menteri UMKM yang sudah bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga pusat dan daerah. MoU ini bagian menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan daerah," kata Menpora Erick. 

Menurut Menpora Erick, alasan untuk melakukan MoU ini dikarenakan fasilitas olahraga di Indonesia sangat banyak dan disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik.   
     
"Saya memberanikan diri bersinergi dengan Mendagri dan Menteri UMKM. Di dunia sekarang ini, kalau kita bicara sport tourism angkanya mencapai 481 Biliun (USD), dan itu akan terus naik 4 kali lipat di tahun 2023, dan itu didominasi oleh Amerika Serikat 40 persen," ujar Menpora Erick. 

"Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, saya rasa kalau kita bicara fasilitas olahraga di Indonesia kita tidak kalah dengan luar, tetapi sayangnya fasilitas olahraga yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah sampai saat ini masih menjadi beban terutama bagi pemerintah daerah," tambah Menpora Erick.   

Masih kata Menpora Erick, banyak sekali fasilitas olahraga setelah event atau dibangun itu mangkrak. Padahal menurutnya, jika fasilitas itu bisa digunakan untuk event dan dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin fasilitas ini bisa menghasilkan sebuah perekonomian untuk pemerintah daerah dan juga UMKM bisa memiliki event besar. 

"Di sinilah kenapa kita mendorong, dan saya yakin pemerintah daerah yang punya misi yang sama pasti akan melakukan percepatan setelah adanya MoU ini, apalagi payung hukumnya (Permendagri) nya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya," ujarnya 

Menpora Erick bersama Mendagri dan Mentri UMKM juga bersepakat dengan untuk melakukan pemetaan terhadap aset-aset yang ada di daerah.

"Penggunaan aset ini harus sesuai dengan kebutuhan publik. MoU ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita harus efisien, efektif dan tepat sasaran," katanya.  

"Selain itu Bapak Presiden juga menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi bukan hanya nasional tapi juga ada di daerah. Kita harus bisa memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tepat sasaran," pungkasnya. 
   
Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan ide melakukan MoU ini datang dari Menpora Erick Thohir. Menurutnya memang selama ini banyak pembangunan sarana dan prasarana olahraga di daerah yang pengelolaanya justru menjadi beban bagi anggaran daerah. 

"Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi MoU ini. Fasilitas olahraga ke depan harus dikelola secara profesional dan komersial sebagai industri MoU ini betul-betul dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan sarpras di daerah," harap Mendagri. 

Menteri UMKM Maman Abdurahman juga mengapresiasi MoU dengan Mendagri dan Menpora untuk sinergi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah.

"Kami sangat mengapresiasi MoU ini yang akan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan UMKM di daerah, apalagi didukung dengan adanya event-event olahraga daerah," kata Menteri UMKM. (Muh)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING