Wamenkop: Koperasi Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Jeratan Rentenir

Wamenkop: Koperasi Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Jeratan Rentenir. (Dok. KemenKopUKM/Istimewa)

Padang, WaraWiri.net - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan bahwa koperasi khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. 

Kedua peran/fungsi koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi atau BMT mutlak harus diberikan dukungan penuh oleh pemerintah.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan untuk peran/fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah mensejahterakan anggota sehingga koperasi termasuk BMT harus mencatatkan keuntungan.

Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat. 

"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang dimana peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir," kata Wamenkop Ferry saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan BMT Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11/2024).

Wamenkop Ferry menambahkan dengan dua peran/ fungsi tersebut, koperasi atau BMT menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada di tengah masyarakat. 

Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 25,9 juta orang.

"Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," kata Wamenkop Ferry.

Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah. 

Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, BMT berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga semakin bertambah.

"Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah," ujar Wamenkop Ferry. 

Ke depan, Wamenkop Ferry menegaskan siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) agar memiliki likuiditas yang cukup. 

Diharapkan dengan penambahan dukungan tersebut, peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih luas.

"Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir," kata Wamenkop Ferry.

Di tempat yang sama Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe menyatakan komitmennya untuk memastikan BMT dan Koperasi di Indonesia dapat terus bertumbuh sehingga jargon "Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional" benar-benar dapat diimplementasikan. 

Menurutnya koperasi termasuk BMT harus benar-benar mampu menjadi ujung tombak bagi permasalahan perekonomian masyarakat.

"BMT dan koperasi harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat miskin sebab perbankan nggak mungkin urus itu karena high cost," kata Rambe.

Rambe membenarkan bahwa maraknya praktik rentenir di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrim semakin tinggi. 

Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, Perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

"Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama," kata Rambe.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. 

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil. 

Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mencetak 114.000 entrepreneur baru yang akan dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi atau BMT agar usahanya semakin kuat. 

Capain ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 100.000 entrepreneur di tahun 2024.

Mahyeldi Ansharullah, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat menambahkan bahwa perkembangan BMT atau koperasi di Sumatera Barat cukup menggembirakan. 

Dari 104 BMT di kota Padang, mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. 

Bahkan saat ini sudah ada beberapa BMT yang berdiri di bawah pemerintahan kota Padang sudah dapat berdiri secara mandiri. 

"Alhamdulillah BMT di Sumatera Barat khususnya di Padang ini sudah bisa melayani banyak masyarakat untuk menjawab permasalahan kemiskinan hingga rentenir. Kehadiran BMT mencerminkan kehadiran ekonomi syariah di Sumatera Barat," kata Mahyeldi. (Dimas/Tedy)

Share:

Read More

Atensi Dan Inisiasi DPD RI Dalam Mendorong Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim

Atensi Dan Inisiasi DPD RI Dalam Mendorong Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. (Dok. DPD RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Amanat konstitusi sebagaimana tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 

Namun, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan bahan bakar fosil berdampak negatif pada lingkungan dan memperburuk perubahan iklim, yang mana pada akhirnya tidak memberikan kemakmuran pada rakyat. 

Pasal 33 memberikan landasan hukum bagi negara untuk berperan aktif dalam penanggulangan perubahan iklim, terutama dalam regulasi dan kebijakan lingkungan untuk memastikan kesejahteraan rakyat saat ini tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa manusia diyakini tanpa keragu-raguan menjadi penyebab perubahan iklim, dengan ditandai peningkatan suhu global yang cukup signifikan. 

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau, menjadi negara yang sangat rentan akan dampak buruk dari perubahan iklim. 

Dampak buruk yang dimaksud merupakan perubahan jangka panjang (slow onset events), seperti kenaikan air laut, perubahan pola air hujan, dan suhu yang meningkat, serta peristiwa ekstrem akibat perubahan cuaca (extreme weather events), seperti banjir kepanjangan dan kekeringan. 

Dalam rentang tahun 2013 hingga 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim di Indonesia sebanyak 28.471, sehingga mengakibatkan 38.533.892 orang menderita, lebih dari 3,5 juta orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia.

Berdasarkan ND-GAIN Country Index, yakni studi yang berusaha untuk melihat kesiapan negara dalam menghadapi perubahan iklim, Indonesia berada pada peringkat 98 dari 181 negara. 

Peringkat tersebut menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi, tetapi belum cukup siap dalam menghadapinya. 

Apabila dihitung dari kerugian ekonomi, perubahan iklim diestimasikan menimbulkan kerugian sebesar 3,45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030 atau setara Rp2.380 triliun.

Perubahan iklim merupakan isu kemanusiaan yang perlu ditangani secara bersama-sama (common concern of humankind). 

Tetapi di sisi lain, perubahan iklim menerapkan prinsip common but differentiated responsibilities atau tanggung jawab bersama dengan porsi yang berbeda. 

Pertimbangannya adalah bahwa pihak yang paling terkena dampak negatif perubahan iklim, kerap kali bukanlah kontributor utama penyebab timbulnya perubahan iklim. 

Maka dari itu, didorong sebuah konsep yang disebut sebagai keadilan iklim. Pasal 33 juga menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial, di mana Negara harus memastikan bahwa dampak perubahan iklim tidak memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. 

Kebijakan adaptasi iklim harus memperhatikan komunitas rentan yang bergantung pada sumber daya alam, karena lebih mungkin mengalami kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, dan tidak mempunyai akses memadai untuk menghadapi dan pulih dari hal itu.

Pada dasarnya di Indonesia telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan upaya mitigasi penanganan perubahan iklim. 

Tetapi, peraturan yang ada tidak cukup berdayaguna dan berhasilguna sehingga tidak banyak menunjukkan dampak signifikan. 

Berkaitan dengan hal itu, terdapat beberapa alasan utama pentingnya pembentukan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, yaitu 

Pertama, kebutuhan regulasi pokok supaya arah kebijakan, pembangunan, dan penyelenggaraan kegiatan usaha dijalankan dengan mempertimbangkan keadilan iklim secara sinergis dan menghindari tumpang tindih kebijakan sektoral; 

Kedua, kebutuhan regulasi yang mampu mengangkat, mengkonsiderasikan aspek ketimpangan akses, serta memberikan tindakan afirmatif kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim; 

Ketiga, kebutuhan menguatkan agenda perubahan iklim yang sudah dicanangkan dan dimuat dalam berbagai dokumen negara, perencanaan dan inisatif, seperti NDC, RPJMN, dan SDGs, supaya dapat diterapkan dalam seluruh aspek perencanaan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa; 

Keempat, kebutuhan adanya peta jalan dalam jangka panjang yang mampu menentukan skala prioritas pengendalian perubahan iklim, yang mampu mengintegrasikan adaptasi, mitigasi, dan loss and damage dengan mempertimbangkan target dan sumber daya yang tersedia; 

Kelima, menciptakan komitmen dan fondasi yang kuat untuk mendorong adanya implementasi dan penegakan rencana pengendalian perubahan iklim, yang didukung dengan penganggaran yang mumpuni, di berbagai tingkatan dan sektor (lead the ambitions to be achievable); 

Keenam, kebutuhan regulasi yang mampu memberikan dasar untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang sesuai dengan target dan perencanaan yang sesuai dengan peta jalan yang dirumuskan; 

Ketujuh, menciptakan tata kelola iklim (climate governance) yang kuat dan jelas supaya mampu menginstitusionalisasikan upaya pengendalian iklim dan pengarusutamaan keadilan iklim baik di tingkat nasional maupun daerah serta memperkuat peran Indonesia dalam upaya pengelolaan perubahan iklim di panggung dunia; 

Kedelapan, Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). 

Rencana ini harus selaras dengan kebijakan nasional, seperti Rencana Aksi Nasional (RAN-GRK). Daerah memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan program-program mitigasi, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, efisiensi energi, serta konservasi hutan dan lahan gambut. 

Pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong penggunaan energi terbarukan di tingkat lokal; Kesembilan, Pengaturan Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Pemerintah daerah harus mengintegrasikan aspek perubahan iklim ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk zona hijau, daerah resapan air, dan perlindungan kawasan pesisir. 

Hal ini penting untuk mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang diperparah oleh perubahan iklim. 

Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan perubahan iklim, termasuk pengawasan terhadap izin tambang, kehutanan, dan penggunaan lahan.

Keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini menjadi penting karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait pengendalian perubahan iklim masih tersebar di berbagai peraturan, belum terintegrasi dan harmoni antara kebijakan pemerintah nasional dan daerah. 

Tidak hanya itu, saat ini regulasi yang ada kerap diatur dalam tataran Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri, sehingga dibutuhkan regulasi dengan basis yang lebih kuat untuk menjawab tantangan yang ada. 

Pengaturan terkait dengan pengendalian perubahan iklim sangat diperlukan sebagai jawaban atas perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang ada saat ini.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change melalui UU Nomor 16 Tahun 2016, serta telah menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emission dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi bertumbuh, berketahanan iklim, dan berkeadilan. 

Namun, skala krisis iklim yang telah mencapai titik didih saat ini memaksa semua negara untuk menetapkan arah kebijakan iklim yang komprehensif dan inklusif. 

Tentunya dengan pendekatan hukum dan pembiayaan yang lebih memadai.

Hal ini sejalan dengan visi besar yang diusung oleh komitmen Pemerintah Presiden Prabowo dalam penanganan perubahan iklim yang tergambar dalam Asta Cita program kerja Prabowo-Gibran (asta cita nomor 2 dan 8), yakni, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

Serta, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Mengingat bahwa isu perubahan iklim merupakan skala isu yang bersifat global, regional, nasional dan lokal serta lintas sektoral dan sangat mendesak, semoga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk dan ditetapkan dalam pembahasan tripartit (DPR RI, DPD RI dan Pemerintah) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025, dimana DPD RI selaku inisator dan sudah menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang berdasarkan kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai stakeholder, semoga segera dilakukan pembahasan dan menjadi Undang-Undang untuk menjamin keselamatan bumi dan makhluk hidup serta kepentingan dan kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. (Fajar/Fitri)

Share:

Read More

Wamenekraf Sebut Pentingnya Kolaborasi Sebagai Solusi Pengembangan Modest Fashion

Wamenekraf Sebut Pentingnya Kolaborasi Sebagai Solusi Pengembangan Modest Fashion. (Dok. Kemenparekraf/Baparekraf RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wamenekraf/Wakabekraf) Irene Umar menekankan pentingnya langkah kolaborasi dari semua pemangku sebagai solusi dalam pengembangan industri modest fashion Indonesia.

"Saya berharap kita bisa membanjiri produk-produk modest fashion bukan hanya di (pasar) lokal sebagai tuan rumah, tapi juga masuk ke negara lain. Market sangat siap menerima kita," kata Wamenekraf Irene saat membuka "FGD Strategi Nasional Indonesia Sebagai Pusat Modest Fashion Dunia" di kantor Kementerian UMKM, Kamis (21/11/2024).

Ekonomi Syariah Global (SGIE) dalam laporannya tahun lalu mencatat, produk modest fashion Indonesia menempati peringkat ke-3 dunia setelah Turki yang menempati urutan pertama dan Malaysia di peringkat kedua.

Meski berada di peringkat tiga besar, kondisi ini belum sepenuhnya optimal mengingat potensi yang dimiliki Indonesia yang masih belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal.

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Penduduk Muslim di Indonesia saat ini mencapai sekitar 245 juta jiwa atau sekitar 87,08 persen dari total populasi Indonesia yang berjumlah 282,4 juta jiwa (semester I 2024).

"Populasi kita lebih besar dari Malaysia, jadi banyak sekali yang seharusnya bisa kita lakukan. Banyak sekali orang Malaysia yang datang ke sini dari berpuluh-puluh tahun lalu, mereka selalu ke Tanah Abang untuk berbelanja jilbab dan dibawa (dijual) ke sana," ujar Irene.

Pelaku ekonomi kreatif Indonesia, terutama di bidang modest fashion, juga memiliki kreativitas yang tinggi. Mulai dari segi desain juga hal-hal lainnya.

"Kita juga tidak ada masalah dari segi desain dan kreativitas. Tapi kita harus melihat (masalah dalam) hilirisasinya, proses hilirisasi," kata Irene.
Saat ini masih banyak pelaku industri modest fashion yang kesulitan mendapatkan bahan baku tekstil. Mereka terpaksa mengambil bahan dari luar negeri seperti Tiongkok yang harganya lebih murah namun juga tidak kalah dari segi kualitas.

Oleh karena itu Wamen Irene mengajak seluruh pihak untuk bekerja dan berjuang bersama. Termasuk mengidentifikasi kembali masalah-masalah yang ada dalam hilirisasi untuk dilihat di mana pihak atau kementerian/lembaga bisa melakukan intervensi.

FGD yang dihadiri berbagai pihak ini, mulai dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memperkuat fondasi bersama.

"Kita harus bekerja sama supaya kekuatan ekonomi dari (UMKM) penghasil benang, penghasil kain dari bahan baku itu juga bisa hidup," ujar Irene.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa Indonesia Emas 2045 harus dicapai dan lima tahun ini adalah sebuah fondasi yang harus dibangun bersama-sama.

"Beliau (Presiden Prabowo) katakan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kedeputian, apalagi ego pribadi. Mari kita bersama-sama acknowledge sebuah masalah yang sudah ada di depan mata bahwa this is not ok, baru kita bisa mulai berlangkah bersama-sama lets fix this together. Yang kita lakukan di sini adalah bergotong-royong, kita bersama-sama membangun bukan hanya dari govenrment tapi dari non-goverment, dari G2G, dan juga dari private sector dan pelaku-pelaku _all the way to the consumers," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Wamenekraf Irene Umar, Plt. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif, Yuke Sri Rahayu. (Rosa/Muhidin)

Share:

Read More

MUI Terima Kunjungan National Prayer Breakfast Washington DC untuk Perkuat Kerukunan Antar-Umat Beragama

MUI Terima Kunjungan National Prayer Breakfast Washington DC untuk Perkuat Kerukunan Antar-Umat Beragama. (Dok. MUI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (HLNKI MUI) menerima kunjungan dari perwakilan National Prayer Breakfast Washington DC di Ruang Dewan Pertimbangan MUI, Jakarta. 

Delegasi ini dipimpin oleh Ketua National Prayer Breakfast, Van Voung, dan Koordinator International Luncheon, Yasuke Yoshioka.  

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, MA, Ketua MUI Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) Dr H Yusnar Yusuf, MS, serta Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Drs Bunyan Saptomo.  

Dalam Kesempatan tersebut, Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Dr H Yusnar Yusuf, MS, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini serta menyoroti pentingnya membangun hubungan antaragama yang harmonis. 

"Kami baru saja menerima kunjungan sebuah grup discussion, grup daerah, dari berbagai agama, yang untuk menunjukkan eksistensinya ke seluruh dunia. Bahwa hubungan antaragama itu adalah sesuatu yang begitu nikmat, perduli, dan juga damai,” ujarnya Kamis, (21/11/2024).

Ia juga menjelaskan bahwa Islam di Indonesia dikenal sebagai agama yang damai dan mampu hidup berdampingan dengan agama lain tanpa konflik besar.  

“Kita sampaikan bahwa Islam di Indonesia diterima baik oleh semua orang, agama masuk ke Indonesia ini tanpa ada perang, dalam keadaan damai, sampai sekarang pun damai. Kalau pun ada permasalahan sedikit, itu bisa diselesaikan tapi tidak sampai terjadi revolusi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusnar Yusuf menyoroti bagaimana keramahan Indonesia dalam menyambut delegasi internasional mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa ini. 

Dalam wawancara tersebut dia pun menceritakan bagaimana pengalaman orang Jepang ketika mengunjungi Indonesia.

“Mereka sangat luar biasa sekali dan ada salah satu yang dari Jepang mengingatkan bahwa ketika mereka sampai di Indonesia itu disambut oleh orang Indonesia dengan sangat luar biasa,” kata Yusnar.

Kunjungan ini menjadi wujud nyata upaya untuk mempererat dialog antar agama dalam rangka menciptakan perdamaian global serta menampilkan wajah Islam Indonesia yang damai dan inklusif. (Dinda/Ilham)

Share:

Read More

15.076 Guru Lulus Uji Kompetensi Mahasiswa PPG Angkatan I 2024

15.076 Guru Lulus Uji Kompetensi Mahasiswa PPG Angkatan I 2024. (Dok. Kemenag RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama hari ini, Jumat (22/11/2024), mengumumkan hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Angkatan I tahun 2024. 

Total ada 15.076 guru dalam jabatan yang dinyatakan lulus dari 15.255 peserta.

Guru yang lulus UKMPPG dinyatakan sebagai guru profesional dan berhak menerima tunjangan sertifikasi selama memenuhi beban kerja guru yang diatur dalam perundang undangan.

"Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada laman https://ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ melalui akun perguruan tinggi maupun masing-masing mahasiswa," terang Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta.

Menurutnya, guru yang lulus UKMPPG ini tersebar pada 15 bidang studi, yaitu: 

Akidah Akhlak (25), Bahasa Arab (8), Fikih (18), Quran Hadis (45), Sejarah Kebudayaan Islam (21), Guru Kelas MI (78), Guru Kelas RA (8), Pendidikan Agama Buddha (15), Pendidikan Agama Hindu (360), Pendidikan Agama Islam (13.483), Pendidikan Agama Katolik (696), Pendidikan Agama Kristen (314), Pendidikan Bahasa Inggris (1), Pendidikan IPA (2), Pendidikan Matematika (2).

"Guru Pendidikan Agama Islam paling banyak. Lulus 13.483 dari 13.633 peserta," sebut Ahmad Zainul Hamdi.

Pada 2024, Kementerian Agama menyelenggarakan PPG Dalam Jabatan dalam dua angkatan. 

Pada angkatan I, ada 14.773 mahasiswa yang baru pertama kali ikut UMPKKG (firsttaker). 

Selain itu, ada 842 guru retaker (mengikuti ujian ulang) karena pada angkatan sebelumnya tidak lulus UKMPPG. 

Sehingga total peserta UKMPPG angkatan I sebanyak 15.255 guru.

Ada 46 LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang menjadi penyelenggara, terdiri atas: 40 LPTK PTKIN, 2 LPTK Hindu, 1 LPTK Kristen, 2 LPTK Katolik, dan 1 LPTK Buddha.

"Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan sertifikat pendidik, sedangkan bagi yang belum lulus dapat mengikuti ujian pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Ahmad Zainul Hamdi.

"LPTK agar segera menerbitkan sertifikat pendidik sesuai dengan yang tersaji dalam aplikasi cetak sertifikat dengan membubuhkan nomor sertifikat pendidik yang diperoleh dari laman www.pisn.kemdikbud.go.id," ucapnya lagi.

"LPTK agar segera menyelenggarakan yudisium kelulusan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus," tandasnya. (Putra/Yadi)

Share:

Read More

Bareskrim Polri Beberkan Modus TPPO Sepanjang November-Oktober 2024

Bareskrim Polri Beberkan Modus TPPO Sepanjang November-Oktober 2024. (Dok. Div Humas Polri/WaraWiri.net)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mengamankan 482 tersangka serta menyelamatkan 904 korban selama 22 Oktober hingga 22 November 2024.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan, upaya ini bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto yakni “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”.

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan kepada jajaran untuk memaksimalkan penangkapan para pelaku TPPO serta upaya untuk menyelamatkan saksi dan korban perdagangan manusia.

Komjen Wahyu mengatakan, TPPO merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir dengan melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap manusia. 

Menurutnya, para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi dan celah hukum, sehingga kasus eksploitasi terhadap manusia ini terus berkembang dan adaptif pada modus operandi untuk mengelabui para korban.

“Pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap bagaimana kita memberikan perlindungan kepada warga Indonesia, khususnya yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Oleh karena itu, penindakan, pengamanan, dan pencegahan ini menjadi salah satu prioritas untuk melindungi segenap warga negara Indonesia,” kata Wahyu dalam konferensi pers yang terhubung secara daring dengan 34 Polda jajaran di Bareskrim Polri, Jumat (22/11/2024).

Dirinya menyatakan pemberantasan TPPO telah dilakukan secara masif pada tahun 2023 lalu. Wahyu juga mendapat instruksi langsung dari Jenderal Sigit agar penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia terus ditingkatkan.

“Bapak Kapolri telah memerintahkan kepada saya langsung untuk melakukan penindakan penegakan hukum yang diawali pada bulan Oktober lalu. Pada tahun 2023, kegiatan penindakan TPPO ini juga cukup berhasil, dan beliau meminta supaya jangan kendor. Terus intensifkan penindakan terhadap para pelaku, karena kalau korbannya sudah ada di luar, kita sulit memberikan perlindungan dan sulit untuk menelusuri keberadaan mereka jika ke luar negerinya melalui jalur-jalur ilegal,” kata Wahyu.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, selama sebulan terakhir ini telah mengungkap 397 kasus. 

Dari jumlah itu, pihaknya sudah menangkap 482 tersangka dan ada 904 orang korban TPPO yang terselamatkan.

Wahyu mengungkapkan berbagai modus yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal.

Para korban, sambungnya, diberangkatkan dengan visa yang bukan untuk bekerja, tanpa pelatihan, dan diberangkatkan oleh perusahaan yang tidak terdaftar.

Lebih lanjut, praktik kejahatan para sindikat ini juga menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi kepada para korban. Namun, setelah tiba di negara tujuan, korban ada yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial (PSK).

“Modusnya menawarkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara lain tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial. Mereka dipaksa menandatangani perjanjian jaminan utang seolah-olah mereka punya utang yang harus dibayarkan. Ini modus untuk mengikat mereka supaya mereka mau tetap bekerja. Paspor diambil dan berkas administrasi lainnya juga ditahan,” bebernya.

Wahyu juga mengungkapkan modus eksploitasi terhadap anak melalui aplikasi online untuk dipekerjakan sebagai PSK. Kemudian ada beberapa kasus anak di bawah umur juga dipekerjakan sebagai LC (Ladies Companion) di tempat-tempat hiburan malam di dalam negeri. 

“Kemudian ada juga yang disalurkan ke negara-negara lain sebagai PSK. Mengimingi-imingi (anak-anak) gaji yang besar dipekerjakan di pabrik dan perkebunan secara ilegal di negara lain di Asia Tenggara,” imbuhnya.

Selain itu, modus TPPO lainnya yakni mempekerjakan anak buah kapal (ABK). Namun tanpa sepengetahuan, korban dipindahkan ke kapal yang lain. Hal ini, kata Wahyu, akan sulit bagi Pemerintah untuk mendeteksi keberadaan para korban. 

“Mereka saat diberangkatkan tidak dibekali kemampuan maupun administrasi sebenarnya. Korban juga dipaksa untuk memenuhi target-target. Kalau tidak bisa memenuhi target, akan menerima konsekuensi berupa tindakan kekerasan dari para pelaku,” ujarnya.

Wahyu menegaskan dari sekian banyak pengungkapan kasus ini, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak kejahatan perdagangan orang, Polri akan menerapkan pasal berlapis, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan bahwa sepanjang satu bulan terakhir ini ada tiga Polda yang pengungkapan kasus TPPO-nya cukup besar, yakni Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Utara, dan Polda Kepulauan Riau. 

Dari pencapaian yang dipaparkan oleh para Direskrimum tersebut, para tersangka memanfaatkan panjangnya perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura. 

Para tersangka berusaha menyelundupkan para PMI nonprosedural ini melalui jalur-jalur tikus melalui jalur darat kemudian laut menggunakan kapal-kapal kecil.

“Rekan-rekan dari para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang sebagai perekrut, penyalur, tempat penampungan, dan ada juga yang bertindak sebagai mucikari,” ucapnya.

Selain itu, dari pencapaian pengungkapan kasus TPPO ini, Polri berhasil menyelamatkan kerugian negara hingga Rp284 miliar. 

Wahyu kembali menegaskan komitmen Polri untuk terus melakukan pemberantasan TPPO baik dari sisi pencegahan maupun penindakan hukum terhadap para pelaku. 

“Kita juga melaksanakan langkah-langkah yang menjadi kantong massa tempat asal korban, titik-titik penampungan untuk kita analisa dan melakukan penegakan hukum,” tandasnya.

Wahyu juga mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan stakeholder terkait, yakni Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Luar Negeri. 

“Kami tidak bisa bekerja sendirian, karena dalam kegiatan pengungkapan ini tentu kita selalu bekerja sama dengan Kementerian P2MI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Luar Negeri yang khususnya memberikan perlindungan warga negara kita yang berada di luar negeri,” tandas Wahyu.

Dalam konferensi pers tersebut, Bareskrim Polri juga mengundang perwakilan dari Kementerian P2MI/BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Deni/Evi)

Share:

Read More

Komitmen Widyaprada Indonesia Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Komitmen Widyaprada Indonesia Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. (Dok. Kemendikdasmen/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai salah satu jabatan fungsional yang berinduk di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Widyaprada terus mendukung terciptanya sistem pendidikan yang mutu dan efisien. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AWI 2024 di Jakarta pada tanggal 20 s.d 22 November 2024 dengan mengusung tema “Konsolidasi AWI dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

“Kami menyambut baik agenda Rakernas ini dan mengapresiasi komitmen AWI untuk terus berkontribusi memajukan ekosistem pendidikan Indonesia. Sejatinya, dalam memajukan pendidikan ada tiga hal yang menjadi fokus utama, Pertama adalah memastikan adanya akses untuk layanan pendidikan, kedua adalah ketika layanan tersebut sudah ada selanjutnya adalah memastikan layanan pendidikan tersebut sudah berjalan dengan baik, dan ketiga yaitu memastikan layanan pendidikan itu harus berdampak positif dan menghasilkan kualitas dalam pembelajaran,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril saat membuka Rakernas AWI 2024, di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Iwan mengajak kepada seluruh peserta Rakernas AWI untuk menjawab tantangan dan target pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU nomor 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk menuju Indonesia Emas 2045. 

“Tujuan kita menuju 2045 adalah memastikan rata-rata angka lama sekolah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) bersekolah minimal 12 tahun. Kemudian, angka harapan lama sekolah juga sampai di angka 14,81 tahun, dan kualitas hasil belajar yang dilihat dari skor PISA diharapkan sama atau setara dengan negara maju,” paparnya.

Ia menyebut Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang hebatSelain itu, Dirjen Iwan juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, investasi pada gizi anak Indonesia akan berdampak hasil belajar yang berkualitas dan pembangunan karakter peserta didik. 

Terkait program tersebut dan seluruh program prioritas Kemendikdasmen, Dirjen Iwan memandang AWI memiliki peran strategis untuk mewujudkan seluruh program tersebut.

“Melalui Rakernas AWI 2024 ini saya berharap lahirnya sebuah sistem kerja, ide, gagasan, atau inisiatif dari AWI untuk bagaimana ke depannya merumuskan dan mendukung sistem pendidikan Indonesia. Lebih lanjut, peran AWI juga harus memperkuat advokasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semoga AWI terus berkembang dan menjadi bagian dari kemajuan pendidikan Indonesia,” pungkas Iwan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Imran, mengungkapkan bahwa latar belakang kegiatan Rakernas AWI 2024 ini adalah untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam mendukung program prioritas Kemendikdasmen dan Asta Cita Kabinet Merah Putih dalam bidang pendidikan. 

Terkait tema Rakernas, menurutnya diperlukan konsolidasi seluruh pengurus pusat dan ketua pengurus daerah AWI untuk mengadvokasi kebijakan mutu pendidikan, melaksanakan fasilitasi pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat penyelenggara pendidikan, melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme widyaprada.

“Pada Rakernas AWI tahun ini setidaknya ada 100 lebih anggota yang akan hadir secara langsung. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan wawasan terkait tentang jabatan fungsional widyaprada, menghasilkan ide gagasan dalam rangka memberi masukan terkait program prioritas Kementerian, dan merumuskan target-target pekerjaan untuk tahun 2025,” ucap Imran.

Selanjutnya, selaku Ketua Umum AWI, Harris Iskandar, mengapresiasi kinerja AWI yang telah bekerja keras menyukseskan berbagai program dalam kurun waktu 2023 s.d. 2024. 

Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa program-program yang akan disusun untuk tahun 2025 harus lebih realistis dan memberi dampak positif yang besar untuk Kemendikdasmen.

“Rakernas ini harus menghasilkan strategi komunikasi yang lebih solid. AWI harus menjadi motor penggerak pendidikan, baik di pusat maupun di daerah, menjadi jembatan komunikasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan ke depannya,” tutur Haris.

Rakernas AWI 2024 ini merupakan hasil kerja sama antara AWI dengan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen. 

Dalam pelaksanaannya, rakernas ini juga akan menghadirkan narasumber dari pihak internal dan eksternal Kemendikdasmen. 

Hasil Rakernas ini akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan  kepengurusan pusat dan akan menjadi acuan bagi pengurus daerah dalam menyusun rencana kerja kepengurusan daerah AWI Provinsi. (Ahmad/Rosa)

Share:

Read More

Dukung Asta Cita Presiden RI, Panglima TNI Tinjau Program Ketahanan Pangan Kodam IV/Diponegoro

Dukung Asta Cita Presiden RI, Panglima TNI Tinjau Program Ketahanan Pangan Kodam IV/Diponegoro. (Dok. Puspen TNI/WaraWiri.net)

Semarang, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau program pemanfaatan lahan dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang merupakan salah satu program prioritas Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto sebagai wujud nyata sinergi TNI dengan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional, bertempat di Lahan Ketahanan Pangan Kodam IV/Diponegoro, Bulusan, Tembalang, Semarang Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024).

Panglima TNI mengatakan lahan yang saat ini ditanami merupakan bagian dari 358 ribu hektar lahan yang telah dioptimalkan TNI untuk merealisasikan ketahanan pangan yang tersebar di berbagai Kodam. 

"TNI telah mengoptimalkan 358 ribu hektar lahan pertanian dan juga menargetkan pompanisasi untuk lahan pertanian seluas 1 juta 100 hektar, dimana saat ini sudah mencapai 908 ribu hektar lahan pertanian yang terairi," jelas Panglima TNI.

“Selain membangun dapur sehat dan ketahanan pangan, Kodam IV/Diponegoro juga membuat jembatan gantung merah putih dimana sebelumnya antara desa dengan desa tidak bisa dilintasi karena ada batas sungai dan sudah diresmikan sembilan jembatan yang sudah siap digunakan oleh masyarakat dan dua jembatan masih dalam pembuatan,” pungkas Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI bersama Kapolri, pejabat TNI-Polri, Forkopimda Jawa Tengah dan para kelompok tani, melaksanakan penanaman perdana jagung diatas lahan seluas 235 hektar, yang nantinya akan dirawat dan dikembangkan oleh Kodam IV/Diponegoro dengan harapan dapat membuahkan hasil yang maksimal serta mampu memasok ketersediaan pangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolri, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Forkopimda Jawa Tengah serta para tokoh masyarakat.

Program ketahanan pangan ini diharapkan dapat menjadi percontohan Nasional dalam mendukung agenda besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. (Alif/Budi)

Share:

Read More

Ingin Kembali Menjadi Pelanggan Tirta Kahuripan? Ini Caranya!

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Memberikan Pelayanan Pemasangan Kembali Untuk Pelanggan. (Dok. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan)

Cibinong, WaraWiri.net - Bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang status kepelangganannya tidak aktif dan ingin kembali menjadi pelanggan aktif dapat menggunakan program diskon hingga gratis biaya pemasangan kembali.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan air dan non air serta menambah Sambungan Langganan (SL) aktif yang berlangsung hingga 20 Desember 2024.

"Program diskon hingga gratis pemasangan kembali, merupakan wujud kepedulian dalam meringankan keinginan bagi pelanggan non aktif yang ingin kembali menikmati layanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan," kata Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad.

Abdul Somad menjelaskan, ada 35.344 SL yang tidak aktif dengan berbagai latar belakang alasan ekonomi. Sehingga program ini tentunya sangat membantu meringankan biaya penyambungan kembali.

"Untuk pelanggan yang tidak aktif di tahun 2019 dan tahun sebelumnya ada program pemutihan yaitu diskon sebesar 100% untuk biaya penyambungan kembali sedangkan untuk pelanggan yang tidak aktif di tahun 2020 dan tahun 2021 mendapatkan diskon sebesar 50% dari biaya penyambungan," jelas Abdul Somad.

Semua program tersebut berlaku untuk kelompok pelanggan sosial, domestik dan niaga. Tentunya dengan syarat pelanggan membayar tagihan air dan non air sebelumnya.

“Khusus wilayah pelayanan Cibinong dan Cileungsi kami menerjunkan tim yang langsung turun ke lapangan (rumah ke rumah) untuk memastikan efektifitas target penyambungan kembali sekaligus memberikan solusi apabila ada pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air dan non air namun ingin dapat dicicil sesuai kesepakatan," tambah Abdul Somad.

Kdepannya, program rumah ke rumah ini akan dilakukan diseluruh cabang pelayanan dan dapat dibayar langsung di tempat menggunakan mesin EDC dan Qris agar memudahkan pelanggan yang tidak dapat datang ke loket cabang pelayanan.

Untuk diketahui, petugas resmi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang mendatangi rumah pelanggan membawa surat tugas serta kartu identitas pegawai dan petugas dilarang menerima pembayaran rekening air dan non air secara tunai. (Nana/Dinda)

Share:

Read More

Kasetukpa Lemdiklat Polri Buka Pendidikan Alih Golongan Bintara ke Perwira Polri

Kasetukpa Lemdiklat Polri Buka Pendidikan Alih Golongan Bintara ke Perwira Polri. (Dok. Div Humas Polri/WaraWiri.net)

Sukabumi, WaraWiri.net - Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin melaksanakan upacara pembukaan Pendidikan Alih Golongan (PAG) dari Bintara ke Perwira Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024, upacara berlangsung di Lapangan Soetadi Ronodipuro Setukpa, Kota Sukabumi, Rabu (20/11/2024).

Siswa PAG Gelombang II terdiri dari Polisi Laki-Laki (Polki) 990 siswa dan Polisi Wanita (Polwan) 41 siswa. Yang hadir Selain Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin beserta Pejabat Utama, turut PJ Wali Kota Sukabumi, Kusuma Hartadji, Karorenmin Lemdiklat Polri, tenaga Dokkes Investigasi utama tingkat II Pusdokkes Polri, Kabag Lekdik Rodalpers SSDM Polri dan unsur Forkompinda lainnya.

Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin dalam amanatnya menyampaikan tema pendidikan polri tahun ini adalah pendidikan dan pelatihan yang melayani untuk polri presisi pendidikan dan pelatihan yang melayani bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan antara lain mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti teknologi informasi, manajemen konflik, dan keterampilan komunikasi.

Berikutnya adalah memperkuat integritas dan profesionalisme. meningkatkan pemahaman nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan transparansi dalam tugas kepolisian kemudian menyediakan layanan yang responsif dan adil. membekali para siswa dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan cepat, akurat, dan berpihak pada keadilan, selanjutnya adalah penguatan kepemimpinan.

Menanamkan nilai transparansi dan akuntabilitas. melatih kepemimpinan yang adaptif sesuai tuntutan masyarakat. serta pelatihan soft skills. peningkatan kemampuan komunikasi, mediasi, dan negosiasi, pemahaman budaya dan sosial untuk menangani masyarakat beragam.
Para siswa di didik selama satu bulan.

“Nantinya para siswa didik setelah lulus diharapkan dapat mengabdi kepada masyarakat dengan profesionalisme yang tinggi dan tentunya mempunyai akhlak bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,”
ditempat yang sama, Pejabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji menambahkan bahwa dengan adanya pendidikan siswa PAG dari Bintara ke Perwira gelombang II. 

Dan juga siswa didik SIP dalam setiap tahunnya Setukpa Lemdiklat Polri meluluskan perwira-perwira Polisi yang profesional.

“Ya, alhamdulilah saya selaku PJ Wali Kota Sukabumi bersyukur jika pada saat penutupan pendidikan siswa baik itu PAG maupun SIP. Semua siswa membawa keluarganya ke Kota Sukabumi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian,” menurut Kusmana, dalam setiap penutupan pendidikan siswa di Setukpa Lemdiklat Polri. 

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belanja dapat meningkatkan penghasilannya, hotel-hotel juga penuh. 

Hal itu merupakan salah satu bela negara dengan membeli produk-produk para pelaku UMKM di Kota Sukabumi. (Zidan/Alif)

Share:

Read More

Pangkoarmada III Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan ASN Pemda Maybrat

Pangkoarmada III Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan ASN Pemda Maybrat. (Dok. Puspen TNI/WaraWiri.net)

Maybrat, WaraWiri.net - Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan,S.H.,M.Si.,melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Maybart bersama dengan Pj.Gubernur Papua Barat Daya (PBD) dan Forkominda Prov. PBD. 

Setelah tiba di Kab. Maybart , Pangkoarmada III mendampingi Pj.Gubernur PBD untuk melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk ASN Pemda Maybart di Jl. Ayawasi Kp. Ayawasi Distrik Aifat  Utara Kab. Maybrat. Rabu (20/11/2024).

Kedatangan Pangkoarmada III disambut oleh Pj Gubernur PBD Dr. Drs. Mohammad Musa'ad, M.Si beserta Pj Bupati Maybart Vicente Campana Baay dan Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K. Rombongan bertolak langsung menuju tempat peletakan batu pertama yang bertempat di Kumurkek.

Acara peletakan batu pertama rumah ASN diawali dengan sambutan Pj. Bupati Maybart Vincente Campana Baay, dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak berdirinya Kab Maybrat belum ada perumahan untuk ASN Pemda Maybrat oleh karena itu untuk mengawali kita membangun perumahan bagi ASN sebanyak 30 unit rumah. 

"Harapannya agar nanti Pegawai Pemda Maybart bisa lebih dekat apabila bekerja ke kantor sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan, akhir kata saya ucapkan terimakasih."jelas Pj. Bupati Maybrat.

Sebelum dilaksanakan peletakan batu pertama, Pj.Gubernur PBD Dr. Drs. Muhammad Musa'ad, M.Si.dalam sambutan mengatakan kolaborasi yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga sehingga percepatan pembangunan akan bisa kita wujudkan, dan kepada ASN Pemda Maybart yang ada agar meningkatkan disiplin kerja, berikan pelayanan yang baik keapada Masyarakat.

Turut hadir pada acara tersebut, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., Danlantamal XIV Laksma TNI Deny Prasetyo, Dir Polair Polda Papua Barat Kombes Pol Drs Budi Utomo, Forkminda Kab. Maybart dan 100an ASN Pemda Maybart. (Siti/Isna)

Share:

Read More

Inspiratif! Akbar Apriansyah, Anak Tukang Parkir yang Terpilih Jadi Indonesia Youth Leader SSEAYP 2024

Namanya Akbar Apriansyah, pemuda berusia 26 tahun asal Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini memiliki cerita inspiratif dan membanggakan dalam perjalanan hidupnya. (Dok. Bagus/Kemenpora RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Namanya Akbar Apriansyah, pemuda berusia 26 tahun asal Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini memiliki cerita inspiratif dan membanggakan dalam perjalanan hidupnya.

Ya, Akbar ternyata adalah seorang anak tukang parkir yang terpilih sebagai Indonesia Youth Leader mewakili Provinsi Kalimantan Tengah pada program Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) yakni, The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) ke-48 Tahun 2024.

"Ayah saya bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan 50 ribu-100 ribu perhari dan juga sehari-hari aktif bertani di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sedangkan, ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Saya anak ke lima dari enam bersaudara," ujar putra pasangan M Fauzi dan Ermajius berkaca-kaca.

"Ayah, ibu dan kakak-kakak saya mereka semua hanya lulusan SD dan SMP. Meski begitu, saya bisa sampai dititik ini semua itu berkat doa dan dukungan kedua orang tua dan kakak-kakak saya," tambah Akbar.  

Akbar Apriansyah yang akrab dipanggil Abay ini mengaku telah mengetahui program SSEAYP sejak 2017. 

Menurutnya, setiap program pemerintah baik program nasional dan internasional adalah satu langkah untuk berkontribusi bagi negara dan bangsa. 

"Saya sudah tahu program ini sejak 2017 tapi saat itu saya masih kuliah. Percaya saja setiap langkah kalian untuk memajukan bangsa adalah suatu kontribusi yang sangat berarti untuk tanah air," imbuh pemuda kelahiran Jakarta, 8 April 1998 ini.

Melalui program SSEAYP 2024 ini dirinya jadi tahu banyak program hebat dari beberapa negara Asean. 

Dirinya berharap suatu saat ada representasi anak muda di setiap daerah di Indonesia dan ingin menjadikan momentum yang sangat penting ini untuk mengajak pemuda Indonesia bersiap menghadapi Bonus Demografi.

"Melalui program yang seru dan luar biasa ini saya jadi tahu tentang youth local, dimana setiap district itu ada youth localnya, jadi saya ingin menerapkannya di Indonesia sehingga kita memiliki representatif pemuda di setiap daerah mungkin lingkupnya lebih kecil dulu," harapnya. 

"Saya mengajak seluruh pemuda di Indonesia untuk berperan aktif dan juga berkreatif serta berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia dan bersiap menghadapi Bonus Demografi agar menjadi pemuda yang berkualitas dan berani untuk mencoba hal-hal baru yang positif dan kreatif," ujarnya. (Iqbal/Rizal)

Share:

Read More

Menkomdigi: Pemerintah Putus Aliran Dana Transaksi Judi Online

Menkomdigi: Pemerintah Putus Aliran Dana Transaksi Judi Online. (Dok. Komdigi RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiiri.net - Pemerintah mengambil langkah afirmatif untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau judi online di Indonesia. 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan Desk Pemberantasan Perjudian Daring sepakat memutus aliran dana transaksi judi online dengan melibatkan perbankan dan penyedia layanan keuangan.

"Kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan. Karena sekali lagi, nadi dari judi online ini adalah justru di rekening atau aliran dana," ungkapnya dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Meutya Hafid menyatakan Kementerian Komdigi melakukan koordinasi dengan industri perbankan untuk memantau aktivitas transaksi perjudian daring. Selain itu, juga berkoordinasi dengan platform E-Wallet yang disinyalir banyak digunakan untuk aktivitas judi online.

"Kami memantau (transaksi) salah satu yang paling banyak adalah rekening bank. "Kami juga meminta kepada teman-teman penyelenggara e-Wallet. Ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan di e-Wallet mereka masing-masing," tuturnya.

Berdasarkan aduan masyarakat dan pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah meminta pemblokiran rekening bank sebanyak 651 permohonan sepanjang November 2024.

"Kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Ini juga yang sedang kita galakkan bekerja sama dengan OJK dan perbankan dalam hal ini Bank Indonesia," tandasnya. (Deni/Ruslan)

Share:

Read More

Kemenperin Dalami Proposal Investasi Baru Apple, Pertimbangkan Asas Berkeadilan

Kemenperin Dalami Proposal Investasi Baru Apple, Pertimbangkan Asas Berkeadilan. (Dok. Kementerian Perindustrian RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menindaklanjuti proposal rencana investasi baru Apple di Indonesia. 

Rencananya Apple akan berinvestasi sebesar USD100 juta atau sekitar Rp1,58 triliun (kurs Rp15.800) di Indonesia selama dua tahun.

Kementerian Perindustrian kemudian membahas proposal yang diterima pada 19 November 2024 tersebut. 

“Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Perindustrian dalam mengkaji isi proposal yang disampaikan oleh Apple tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif ketika di Kementerian Perindustrian, Kamis (21/11/2024).

Secara singkat, Jubir Kemenperin memaparkan isi proposal yang disampaikan oleh Apple meliputi rencana investasi selama dua tahun dengan nilai USD100 juta, termasuk di dalamnya Pembangunan development center, Pembangunan Apple Academy di Bali dan Jakarta, serta pembangunan pabrik komponen mesh Airpod Max.

Febri menjelaskan, Kemenperin mempertimbangkan apakah nilai investasi Apple sebesar USD100 juta ini berkeadilan bagi Indonesia jika dibandingkan nilai investasi Apple di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. 

“Kami berpendapat bahwa tidak fair juga disebut-sebut menaikkan investasi hingga 10 kali lipat. Seharusnya kita melihat apakah nilai USD100 juta tersebut berkeadilan atau tidak bagi Indonesia, dibandingkan dengan negara tujuan investasi Apple lainnya seperti India, Vietnam, dan Thailand,” tegasnya.

Kemenperin juga menimbang apakah nominal rencana investasi tersebut berkeadilan terhadap investasi para produsen produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) lain di Indonesia. 

“Seperti yang kita tahu, bukan hanya Apple yang berinvestasi memanfaatkan pasar domestik. Kita sedang menilai apakah nilai tersebut berkeadilan dan sesuai dengan target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan banyak menyerap tenaga kerja. Begitu juga harapan Kemenperin untuk investasi ini,” jelas Jubir Kemenperin.

Ia menambahkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki Apple untuk mulai bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mengintegrasikannya dengan Global Value Chain (GVC) Apple. 

Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi sektor industri manufaktur di tanah air, termasuk menyerap tenaga kerja pada industri yang masuk dalam GVC Apple.

Febri menekankan bahwa Kemenperin mencatat masih ada komitmen investasi Apple pada proposal periode 2020-2023 sebesar Rp271 Miliar yang belum direalisasikan. 

Hal tersebut yang membuat Kemenperin belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin impor untuk iPhone 16 series. 

“Sehingga kami berharap Apple menaati regulasi di Indonesia dengan tetap merealisasikan sisa investasi tersebut,” ucapnya.

Selanjutnya, Febri menyampaikan Kemenperin berencana mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, terutama pada skema investasi. 

Perubahan ini berdasarkan pertimbangan Kemenperin tentang perubahan struktur industri HKT di Indonesia dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. (Bambang/Samsudin)

Share:

Read More

KKP Respon Cepat Temuan Paus Terdampar di Sumba Timur

KKP Respon Cepat Temuan Paus Terdampar di Sumba Timur. (Dok. KKP RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menangani secara cepat laporan masayarakat tentang penemuan paus sperma yang terdampar di Pantai Pindu Hurani, Desa Uimanu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum lama ini.

Penanganan langsung dilakukan bersama Satwas SDKP Sumba Timur, BBKSDA Resort Sumba, aparat desa, dan masyarakat setempat.

Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi, mengungkapkan paus terdampar tersebut adalah spesies Paus Sperma (Physeter macrocephalus) yang ditemukan dalam kondisi mati dengan kode kejadian terdampar 3, yaitu bangkai dalam tahap pembusukan awal. 

“Paus jantan ini panjang tubuhnya 17,3 meter dengan diameter 11 meter. Ditemukan oleh warga Desa Uimanu,” ujar Imam dalam keterangannya di Kupang, Rabu (20/11/2024).

Paus pertama kali terlihat warga pada 5 November 2024 dan keesokan harinya kondisi sudah mati di pantai, tim Respon Cepat kemudian tiba lokasi untuk melakukan identifikasi awal, namun penanganan bangkai paus tertunda akibat kondisi pasang dan hujan.

Imam juga menyampaikan setelah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, diputuskan untuk menangani bangkai paus dengan metode pembakaran, yang dilaksanakan bersama masyarakat pada 9-10 November 2024. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai biota laut yang dilindungi dan tata cara pelaporan biota yang terdampar.

Ditemui di tempat terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menerangkan bahwa paus terdampar perlu segera ditangani dengan baik dan cepat mengingat paus merupakan biota laut yang dilindungi penuh oleh negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut.

"Penanganan yang dilakukan BKKPN Kupang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan KKP berkomitmen penuh dalam penanganan kasus mamalia terdampar yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia," ujarnya.

Penanganan secara cepat terhadap biota laut yang terdampar, dilakukan sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengelola sumber daya perikanan dengan baik, termasuk paus sebagai salah satu biota laut yang terancam punah dan telah dilindungi penuh baik secara nasional maupun internasional. (Fathi/Rizky)

Share:

Read More

Kolaborasi Lintas Sektor dan Peran Generasi Muda Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Kolaborasi Lintas Sektor dan Peran Generasi Muda Kunci Menuju Indonesia Emas 2045. (Dok. Kementerian PPPA/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat serta peran aktif generasi muda memegang peranan penting untuk mengatasi berbagai tantangan global sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Menteri PPPA menyoroti aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai prirotas dalam percepatan capaian SDG’s.

Hal ini disampaikan pada kegiatan SDG’s Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang mengambil tema: 

“Menjembatani Kesenjangan Implementasi: Memastikan Tidak Ada yang Tertinggal dalam Mencapai SDG’S”. 

Menteri PPPA menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Kemen PPPA, seperti penguatan kebijakan dan hukum melalui implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Selain itu, program unggulan 2025-2029 Kemen PPPA berupa Ruang Bersama Merah Putih, merupakan inisiatif berbasis desa yang fokus pada perempuan dan anak. 

Program ini melibatkan berbagai kementerian dan masyarakat untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan ruang bermain berbasis kearifan lokal. 

Menteri PPPA juga menekankan pentingnya peran aktif dan partisipasi generasi muda dalam menciptakan solusi inovatif dari berbagai persoalan yang terjadi diseputar perempuan dan anak. 

"Mahasiswa memiliki peran strategis untuk mengatasi isu seperti kekerasan seksual, ketimpangan, dan stunting. Kami berharap kolaborasi dengan kampus dapat menghasilkan aksi nyata, yang didasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk penelitian hingga pengabdian masyarakat," ujar Menteri PPPA.

 "Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar bagi masa depan. Bersama-sama, mari kita bergerak untuk membentuk dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan," pungkas Menteri PPPA.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, turut menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran krusial dalam pencapaian SDGs 2030.

"Generasi Muda adalah agen perubahan dengan energi, kreativitas, dan determinasi untuk mendorong kemajuan. Meskipun tantangan seperti kesenjangan pendidikan dan distribusi sumber daya masih ada, Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui integrasi SDGs dalam perencanaan nasional, penguatan pusat SDGs, dan inovasi pembiayaan," ungkap Pungkas.

Pungkas mencontohkan beberapa inisiatif pemuda yang sukses, seperti e-Waste Archive untuk pengelolaan limbah elektronik, kegiatan lingkungan di JobBar, serta program edukasi remaja oleh Forum GenRe. 

"Mari jadikan semangat ini sebagai dorongan untuk mengubah ide menjadi aksi nyata demi tercapainya target SDGs secara inklusif," ujar Pungkas. 

Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Badrul Munir pada kesempatan yang sama turut mengapresiasi program tahunan WISTG Summit ini "Acara ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami kerangka kerja yang relevan dalam kontribusi kepada masyarakat, negara, dan pengembangan diri," ujar Badrul.

“Tahun ini, dengan kehadiran Menteri PPPA, fokus diskusi mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan berbagai mitra strategis, WISTG Summit diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berkarya secara terstruktur, fokus, dan memberikan manfaat nyata. Kami juga mendukung program pengabdian masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia," pungkas Badrul.

Dengan semangat kolaborasi dan aksi nyata, Universitas Indonesia SDGs Summit 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (Evi/Alfi)

Share:

Read More

Bappenas: UU Pemilu Wujudkan Pemilu yang Inovatif, Berintegritas, Aspiratif, dan Efisien

Bappenas: UU Pemilu Wujudkan Pemilu yang Inovatif, Berintegritas, Aspiratif, dan Efisien. (Dok. Bappenas RI/Istimewa)

Jakarta,WaraWiri.net - Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pembangunan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. 

Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Nuzula Anggeraini menegaskan pentingnya sistem pemilu yang inovatif, berintegritas, aspiratif, dan efisien untuk mencapai demokrasi substansial. 

“Demokrasi substansial akan dilaksanakan melalui arah kebijakan yang meliputi penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan melakukan kodifikasi UU mengenai pemilu dan UU mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, serta mewujudkan peran partai politik yang akuntabel melalui revisi UU mengenai partai politik,” urai Direktur Raini dalam Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Sistem Pemilu yang Inovatif, Berintegritas, Aspiratif, dan Efisien untuk Mencapai Demokrasi Substansial” di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (20/11/2024). 

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas sistem dan belum optimalnya sumber daya hingga peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dalam proses demokrasi. 

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menjaring masukan dengan berdialog bersama akademisi, praktisi pemilu, pembuat kebijakan, serta perwakilan lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil bidang kepemiluan dan demokrasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah UU. 

Kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada secara solid, konsisten, dan koheren, diharapkan dapat menciptakan kompetisi pemilu yang mampu menghasilkan pejabat publik yang kompeten dan berintegritas sebagai penyelenggaraan negara. 

Seminar Nasional ini menghasilkan rekomendasi untuk mengelaborasi peluang penggunaan sistem pemilu campuran (mixed system) dengan varian paralel atau sistem pemilu paralel. 

Sistem pemilu campuran berusaha menggabungkan dampak positif atau kelebihan dari sistem pemilu proporsional maupun sistem pemilu pluralitas/mayoritas. 

Untuk mewadahi berbagai usulan perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan yang mendukung terwujudnya UU Pemilu, maka RUU Pemilu harus dimasukkan sebagai RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025. 

“Diharapkan paling lambat pertengahan 2026, RUU Pemilu sudah dapat disahkan menjadi UU Pemilu. Dengan demikian, persiapan Pemilu Serentak Nasional 2029 bisa lebih siap dan lebih optimal dilakukan semua pihak, khususnya pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu,” pungkas Direktur Raini. (Yadi/Burhan)

Share:

Read More

Kemenpar Gandeng Asosiasi dan Industri Perkuat Pariwisata Bali

Kemenpar Gandeng Asosiasi dan Industri Perkuat Pariwisata Bali. (Dok.Kementerian Pariwisata/Istimewa)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng asosiasi pariwisata sebagai bagian penting konsolidasi dan kolaborasi untuk berbagi wawasan dalam rangka menavigasi arah pembangunan sektor pariwisata. 

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, dalam acara bertajuk “Gandeng Asosiasi Pariwisata Guna Perkuat Pariwisata” di Puri Santrian Sanur, Bali, Kamis (21/11/2024), menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat sektor pariwisata di Bali.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamen), Ni Luh Puspa, dalam acara bertajuk “Gandeng Asosiasi Pariwisata Guna Perkuat Pariwisata” di Puri Santrian Sanur, Bali, Kamis (21/11/2024).

"Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan, senang sekali saya dapat mendengar langsung aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah kebahagiaan juga dapat bertemu dan berdiskusi bersama dengan Ketua dan pengurus Asosiasi Pariwisata Bali,” kata Wamenpar, Ni Luh Puspa. 

Pada pertemuan itu, berbagai bahasan strategis disampaikan untuk menemukenali kendala, tantangan, dan peluang dalam dunia pariwisata Bali.

Terkait asosisasi kepariwisataan, dalam pertemuan itu disampaikan bahwa pengaturan pengusaha dalam menciptakan ekosistem pariwisata terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan. 

Selain juga diperlukan upaya penguatan peran Asosiasi Pariwisata untuk berkolaboraksi dengan stakeholder lain dalam mendukung kinerja pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata.

“Ke depan juga kita perlu perkuat mitigasi bencana untuk mengurangi kerugian jika ada peristiwa yang berdampak besar pada sektor pariwisata. Sebagai contoh dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT, yang mengimbas salah satunya pada pembatalan penerbangan internasional dan domestik bahkan hingga 6.000 wisatawan berpotensi membatalkan perjalanannya,” katanya.

Ia juga menekankan, Kementerian Pariwisata bertekad untuk terus memperkuat industri pariwisata di Bali. 

Salah satunya melalui dukungan pemanfaatan program yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri pariwisata agar bisa mendunia serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa program Quick Win dalam mendorong promosi pariwisata yang telah disusun oleh Kemenpar. 

Konsolidasi berbagai program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi berbagai sektor ekonomi ke depan, sehingga diharapkan capaian target dan kontribusi terhadap perekonomian nasional dapat tumbuh lebih signifikan.

"Saya sangat meyakini melalui pertemuan seperti ini, kita dapat bersama merumuskan langkah-langkah konkret dalam pengembangan industri pariwisata ke depan," ujar Wamenpar.

Kementerian Pariwisata, kata Wamenpar, juga akan terus hadir dan mendampingi pelaku industri dan Asosiasi Pariwisata di Bali dalam menjadikan pariwisata Indonesia sebagai destinasi kelas dunia yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua GIPI Bali/Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partha Adnyana; Ketua BPD ASITA Bali; I Putu Winastra; Ketua DPD PUTRI Bali, I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha; Ketua DPD HPI Bali, Nyoman Nuarta; Ketua PATA Bali & Nusa Tenggara Chapter, Ida Bagus Gede Agung Sidharta Putra; Ketua SIPCO, Putu Juarez, dan Perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Adapun pejabat Kemenpar yang hadir mendampingi Wamenpar Ni Luh Puspa diantaranya Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Zulkifli Harahap; Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf/Baparekraf, Syaifullah; serta Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (Dimas/Tedy)

Share:

Read More